Datasets:

mahfuzh74

/

climate-subtopic

like 0

Benahi Sektor Kelautan untuk Kedaulatan Pangan Nasional. Perubahan iklim yang terjadi d dunia saat ini menjadi masalah serius yang dialami negara-negara di seluruh benua. Tak terkecuali, bagi Indonesia yang letaknya tepat di ekuator. Perubahan iklim, tak hanya mengancam keberlangsungan alam saja, tapi juga ikut mengancam keberlangsungan manusia dan makhluk hidup lain yang ada diatas bumi.Demikian kesimpulan yang muncul dalam lokakarya “Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan di Indonesia” yang dilaksanakan Senin (5/10/2015) di Hotel Aryaduta, Jakarta. Hadir dalam lokakarya tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Pertanian IPB Prof Dwi Andreas Santoso; Dodo Gunawan Kepala Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG; Alan Koropitan Pakar Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB; dan Perdinan Pakar Ekonomi Penilaian Informasi Iklim IPB.Salah satu panelis, Alan Koropitan, menyoroti bagaimana perubahan iklim ikut mempengaruhi peta kelautan dan perikanan di Indonesia, serta dunia pada umumnya. Menurutnya, semua itu berawal dari kurangnya validitas informasi tentang perubahan iklim.“Kita siap-siap saja dengan kondisi yang semakin memburuk dan siap-siap saja untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut,” ungkap Alan.Dia menerangkan, di antara dampak buruk yang dirasakan Indonesia akiibat perubahan iklim, adalah saat badai tropis terjadi. Walau badai tersebut secara resmi tidak akan pernah muncul di Tanah Air, tetapi ekor dari badai tersebut akan terasa di Indonesia.“Beberapa waktu lalu, perairan di sekitar selat Sunda merasakannya. Itu harus diwaspadai,” tutur dia. Perlunya peningkatan kewaspadaan, karena itu berdampak buruk pada kehidupan nelayan di sekitar perairan tersebut.Tidak hanya itu, Alan menyebutkan, perubahan iklim yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ikut mengubah peta wilayah perikanan di Indonesia. Saat ini, wilayah perairan di selatan Pulau Kalimantan dan selatan Pulau Jawa menjadi wilayah perairan yang paliang banyak mengalami kerusakan.Penyebabnya, karena hutan mangrove di dua wilayah perairan itu sudah semakin menyusut dan pada saat bersamaan ikan terus diburu untuk ditangkap.”Sementara, rekrutmen ikan-ikan baru dari pesisir juga tidak banyak. Kondisi itu semakin parah karena ada pembukaan lahan gambut di wilayah selatan Pulau Kalimantan,” papar dia.Salah satu bukti bahwa perubahan iklim sedang terjadi, adalah munculnya femonena cuaca El Nino. Di Indonesia, El Nino diprediksi akan berakhir pada awal November mendatang atau sekitar sebulan lagi dari sekarang.“Tetapi, ada kesalahan informasi yang beredar di Indonesia sekarang. Hampir semua orang mengetahui kalau El Nino itu akan meningkatkan produksi ikan hingga berlipat-lipat. Itu benar, tapi faktanya tidak terjadi di semua wilayah peraira Indonesia,” jelas Alan.Selain faktor El Nino, fakta lain yang ikut mengubah peta wilayah perikanan Indonesia, adalah munculnya konflik yang melibatkan pengusaha dan masyarakat. Konflik tersebut muncul karena memperebutkan wilayah perairan yang menjadi sumber perikanan.“Itu faktonya saja. Semua intinya harus diliakukan perubahan, salah satunya dengan restorasi ekosistem pesisir. Jadi walau ada perubahan iklim, pesisir tetap bisa menjadi tempat rekrutmen ikan-ikan baru,” tandas dia.Sementara itu Kepala Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG Dodo Gunawan menungkapkan, perubahan iklim yang terjadi saat ini memang sudah semakin meningkat. Kondisi itu, salah satunya diperlihatkan dengan hadirnya El Nino.“El Nino ini untuk ketahanan pangan akan sangat mengganggu sekali, khususnya untuk beras. El Nino akan menyebabkan kekeringan lahan pertanian dan itu akan menghambat produksi beras. Belum lagi yang lainnya,”cetus dia.Menurut Dodo, mempertahankan ketahanan pangan di tengah peningkatan perubahan iklim memang menjadi perhatian utama Pemerintah Indonesia saat ini. Untuk itu, dikeluarkan regulasi untuk melindungi ketersediaan pangan, khususnya beras.“Seperti Inpres Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional. Memang, perubahan iklim sudah terjadi dan manusia harus melakukan adaptasi. Inilah salah satu bentuk adaptasi itu,” papar dia.Pendapat yang sama juga diungkapkan Prof Dwi Andreas Santoso. Menurutnya, perubahan iklim yang terjadi sekarang harus bisa disikapi dengan sangat bijak oleh semua pihak. Dia memandang, perubahan iklim jangan sampai membuat Indonesia terpuruk.“Ketahanan pangan itu penting. Bagaimana Indonesia bisa bertahan di tengah iklim yang berubah ini. Itu langkah yang harus dipikirkan oleh semua pihak,” tandas dia.

[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

bencana alam ekosistem ketahanan komunitas pertanian dan keamanan pangan

benahi sektor kelautan untuk kedaulatan pangan nasional perubahan iklim yang terjadi d dunia saat ini menjadi masalah serius yang dialami negaranegara di seluruh benua tak terkecuali bagi indonesia yang letaknya tepat di ekuator perubahan iklim tak hanya mengancam keberlangsungan alam saja tapi juga ikut mengancam keberlangsungan manusia dan makhluk hidup lain yang ada diatas bumidemikian kesimpulan yang muncul dalam lokakarya perubahan iklim dan ketahanan pangan di indonesia yang dilaksanakan senin di hotel aryaduta jakarta hadir dalam lokakarya tersebut guru besar fakultas ilmu pertanian ipb prof dwi andreas santoso dodo gunawan kepala pusat perubahan iklim dan kualitas udara bmkg alan koropitan pakar ilmu dan teknologi kelautan ipb dan perdinan pakar ekonomi penilaian informasi iklim ipbsalah satu panelis alan koropitan menyoroti bagaimana perubahan iklim ikut mempengaruhi peta kelautan dan perikanan di indonesia serta dunia pada umumnya menurutnya semua itu berawal dari kurangnya validitas informasi tentang perubahan iklimkita siapsiap saja dengan kondisi yang semakin memburuk dan siapsiap saja untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut ungkap alandia menerangkan di antara dampak buruk yang dirasakan indonesia akiibat perubahan iklim adalah saat badai tropis terjadi walau badai tersebut secara resmi tidak akan pernah muncul di tanah air tetapi ekor dari badai tersebut akan terasa di indonesiabeberapa waktu lalu perairan di sekitar selat sunda merasakannya itu harus diwaspadai tutur dia perlunya peningkatan kewaspadaan karena itu berdampak buruk pada kehidupan nelayan di sekitar perairan tersebuttidak hanya itu alan menyebutkan perubahan iklim yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ikut mengubah peta wilayah perikanan di indonesia saat ini wilayah perairan di selatan pulau kalimantan dan selatan pulau jawa menjadi wilayah perairan yang paliang banyak mengalami kerusakanpenyebabnya karena hutan mangrove di dua wilayah perairan itu sudah semakin menyusut dan pada saat bersamaan ikan terus diburu untuk ditangkapsementara rekrutmen ikanikan baru dari pesisir juga tidak banyak kondisi itu semakin parah karena ada pembukaan lahan gambut di wilayah selatan pulau kalimantan papar diasalah satu bukti bahwa perubahan iklim sedang terjadi adalah munculnya femonena cuaca el nino di indonesia el nino diprediksi akan berakhir pada awal november mendatang atau sekitar sebulan lagi dari sekarangtetapi ada kesalahan informasi yang beredar di indonesia sekarang hampir semua orang mengetahui kalau el nino itu akan meningkatkan produksi ikan hingga berlipatlipat itu benar tapi faktanya tidak terjadi di semua wilayah peraira indonesia jelas alanselain faktor el nino fakta lain yang ikut mengubah peta wilayah perikanan indonesia adalah munculnya konflik yang melibatkan pengusaha dan masyarakat konflik tersebut muncul karena memperebutkan wilayah perairan yang menjadi sumber perikananitu faktonya saja semua intinya harus diliakukan perubahan salah satunya dengan restorasi ekosistem pesisir jadi walau ada perubahan iklim pesisir tetap bisa menjadi tempat rekrutmen ikanikan baru tandas diasementara itu kepala pusat perubahan iklim dan kualitas udara bmkg dodo gunawan menungkapkan perubahan iklim yang terjadi saat ini memang sudah semakin meningkat kondisi itu salah satunya diperlihatkan dengan hadirnya el ninoel nino ini untuk ketahanan pangan akan sangat mengganggu sekali khususnya untuk beras el nino akan menyebabkan kekeringan lahan pertanian dan itu akan menghambat produksi beras belum lagi yang lainnyacetus diamenurut dodo mempertahankan ketahanan pangan di tengah peningkatan perubahan iklim memang menjadi perhatian utama pemerintah indonesia saat ini untuk itu dikeluarkan regulasi untuk melindungi ketersediaan pangan khususnya berasseperti inpres nomor tahun tentang pengamanan produksi beras nasional memang perubahan iklim sudah terjadi dan manusia harus melakukan adaptasi inilah salah satu bentuk adaptasi itu papar diapendapat yang sama juga diungkapkan prof dwi andreas santoso menurutnya perubahan iklim yang terjadi sekarang harus bisa disikapi dengan sangat bijak oleh semua pihak dia memandang perubahan iklim jangan sampai membuat indonesia terpurukketahanan pangan itu penting bagaimana indonesia bisa bertahan di tengah iklim yang berubah ini itu langkah yang harus dipikirkan oleh semua pihak tandas dia

Pengamat : Penurunan Emisi Dari Energi Dalam INDC Indonesia Belum Jelas. Kenapa?. Pemerintah Indonesia secara resmi telah menyampaikan komitmen untuk berkontribusi dalam penurunan emisi global pasca 2020 dalam (INDC) kepada (UNFCCC) menjelang Konferensi Perubahan Iklim (COP) ke-21 di Paris, Perancis pada akhir November 2015 nanti.Dalam INDC tersebut, Indonesia menyampaikan rencana penurunan emisi 29% dengan tahun dasar 2030 dari (BAU) dan tambahan 12% dengan bantuan internasional.Penurunan emisi tersebut ingin dicapai Indonesia dengan menekankan ketahanan iklim sebagai hasil dari program adaptasi dan mitigasi yang komprehensif dan strategi pengurangan resiko bencana, dengan melakukan pembangunan rendah emisi negeri ini akan fokus pada sektor energi, pangan dan sumber daya air serta memperhatikan Indonesia sebagai negara kepulauan.Direktur (IESR), Fabby Tumiwa melihat sebagai langkah awal, INDC Indonesia cukup baik. “Tetapi masih membutuhkan banyak perbaikan untuk menjadikan janji aksi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang jelas dan transparan,” kata.IESR melihat dalam INDC Indonesia, ada beberapa kelemahan dalam aspek kejelasan dan transparansi dalam komponen mitigasi, antara lain mengenai prediksi emisi sesuai BAU yang disebutkan 2881 giga ton setara karbon (GtCO2-eq) pada 2030.“Dokumen INDC tidak memberikan penjelasan proyeksi emisi dengan atau tanpa adanya INDC. Salah satu yang perlu mendapatkan perhatian adalah keberhasilan Indonesia dalam menurunkan 26-41% emisi GRK dari BAU pada 2020 akan menentukan keberhasilan dalam menurunkan 29-41% emisi GRK pada 2030,” kata Fabby yang juga koordinator (CANSEA).Pemerintah juga tidak menjelaskan bagaimaan niatan () ini akan diterapkan/diimplementasikan untuk mencapai penurunan emisi yang ditargetkan pada tahun 2030.“Naskah INDC Indonesia tidak memberikan informasi tentang jenis aksi mitigasi yang akan dilakukan dalam bentuk kebijakan atau proyek. Dalam draft INDC yang disiapkan oleh Bappenas, sejumlah aksi untuk ke-5 sektor (lahan, energi, industri, transportasi, dan limbah) dijabarkan dengan cukup rinci dalam bentuk skenario implementasi pada periode 2020-2030. Sayangnya, informasi ini tidak tercantum dalam naskah INDC Indonesia yang disampaikan kepada UNFCCC,” lanjutnya.Khusus mengenai energi dalam sektor mitigasi di INDC, Fabby melihat ada dua hal yang ditekankan yaitu mendorong target pencapaian energi terbarukan () dalam rencana umum nasional Kebijakan Energi Nasional (KEN) dengan 23 persen dari bauran energi pada 2025 dan menjadi 25 persen pada 2030.Selain energi bersih, INDC Indonesia juga menyebutkan mendorong konservasi dan efisiensi energi, yang sudah dicanangkan pemerintah melalui KEN pada tahun 2025 – 2050.“Akan tetapi pemerintah tidak menjelaskan dalam INDC, berapa persen dan bagaimana energi terbarukan serta konservasi dan efesiensi energi untuk mendukung pencapaian penurunan emisi. Target energi terbarukan didalam KEN harus dituangkan dalam implementasi rencana subsektor, misal penyediaan bahan bakar untuk pembangkitan listrik,” lanjut Fabby.Pemerintah sendiri telah menargetkan untuk menambah kapasitas suplai energi sebesar 35.000 MW, termasuk pembangkitan listrik dari energi terbarukan. Indonesia memang harus segera membangun pembangkit listrik dengan jumlah dan kapasitas besar, karena telah mengalami defisit energi listrik sekitar 15-18.000 MW dalam 10 tahun terakhir.“Untuk mengejar kebutuhan energi sesuai RPJMN 2015-1019, konsumsi listrik diharapkan naik dari 700 kwh menjadi 1200 kwh per kapita per tahun. Ada kenaikan konsumsi listrik sekitar 50 persen dari saat ini, sehingga harus ada pembangunan pembangkitan listrik sekitar 50 persen dari kapasitas sekarang. Tapi apakah mungkin membangun itu dalam waktu 5 tahun ke depan,” tanya Fabby.Ini menjadi tantangan berat pemerintah, karena dari pengalaman pembangunan pembangkis listrik dalam lima tahun terakhir hanya berkapasitas 12.000 MW.“Sedangkan proyek listrik ini 35.000 MW, berarti dua kali lipat kapasitasnya. Ini tugas berat. Saya tidak terlalu yakin. Tetapi yang penting, dalam lima tahun ke depan adalah menyelesaikan berbagai PR yang selama ini mengganjal, seperti penyediaan lahan untuk pembangkitan dan transmisi. Karena lahan menjadi ganjalan utama dalam pembangunan infrastruktur,” kata Fabby yang juga Pemerhati Isu .Mengenai komitmen pemerintah untuk menggunakan sumber-sumber energi terbarukan, dia menegaskan pengembangan energi terbarukan menjadi keniscayaan, meski dalam RPJMN, target peningkatan bauran energi hanya 5 persen. Target pembangkitan listrik dari energi bersih tersebut setara dengan 45 Gigawatt,“Kapasitas itu harus naik paling tidak lebih dari hampir 4 kali lipat dari kapasitas sekarang dalam 10 tahun mendatang termasuk setelah 2020. Pemerintah harus mendorong pengembangan energi terbarukan khususnya dari mikrohidro dan panas bumi,” pungkas Fabby.

[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

inisiatif energi terbarukan mengatasi dampak yang tidak proporsional perjanjian internasional

pengamat penurunan emisi dari energi dalam indc indonesia belum jelas kenapa pemerintah indonesia secara resmi telah menyampaikan komitmen untuk berkontribusi dalam penurunan emisi global pasca dalam indc kepada unfccc menjelang konferensi perubahan iklim cop ke di paris perancis pada akhir november nantidalam indc tersebut indonesia menyampaikan rencana penurunan emisi dengan tahun dasar dari bau dan tambahan dengan bantuan internasionalpenurunan emisi tersebut ingin dicapai indonesia dengan menekankan ketahanan iklim sebagai hasil dari program adaptasi dan mitigasi yang komprehensif dan strategi pengurangan resiko bencana dengan melakukan pembangunan rendah emisi negeri ini akan fokus pada sektor energi pangan dan sumber daya air serta memperhatikan indonesia sebagai negara kepulauandirektur iesr fabby tumiwa melihat sebagai langkah awal indc indonesia cukup baik tetapi masih membutuhkan banyak perbaikan untuk menjadikan janji aksi penurunan emisi gas rumah kaca grk yang jelas dan transparan kataiesr melihat dalam indc indonesia ada beberapa kelemahan dalam aspek kejelasan dan transparansi dalam komponen mitigasi antara lain mengenai prediksi emisi sesuai bau yang disebutkan giga ton setara karbon gtcoeq pada dokumen indc tidak memberikan penjelasan proyeksi emisi dengan atau tanpa adanya indc salah satu yang perlu mendapatkan perhatian adalah keberhasilan indonesia dalam menurunkan emisi grk dari bau pada akan menentukan keberhasilan dalam menurunkan emisi grk pada kata fabby yang juga koordinator canseapemerintah juga tidak menjelaskan bagaimaan niatan ini akan diterapkandiimplementasikan untuk mencapai penurunan emisi yang ditargetkan pada tahun naskah indc indonesia tidak memberikan informasi tentang jenis aksi mitigasi yang akan dilakukan dalam bentuk kebijakan atau proyek dalam draft indc yang disiapkan oleh bappenas sejumlah aksi untuk ke sektor lahan energi industri transportasi dan limbah dijabarkan dengan cukup rinci dalam bentuk skenario implementasi pada periode sayangnya informasi ini tidak tercantum dalam naskah indc indonesia yang disampaikan kepada unfccc lanjutnyakhusus mengenai energi dalam sektor mitigasi di indc fabby melihat ada dua hal yang ditekankan yaitu mendorong target pencapaian energi terbarukan dalam rencana umum nasional kebijakan energi nasional ken dengan persen dari bauran energi pada dan menjadi persen pada selain energi bersih indc indonesia juga menyebutkan mendorong konservasi dan efisiensi energi yang sudah dicanangkan pemerintah melalui ken pada tahun akan tetapi pemerintah tidak menjelaskan dalam indc berapa persen dan bagaimana energi terbarukan serta konservasi dan efesiensi energi untuk mendukung pencapaian penurunan emisi target energi terbarukan didalam ken harus dituangkan dalam implementasi rencana subsektor misal penyediaan bahan bakar untuk pembangkitan listrik lanjut fabbypemerintah sendiri telah menargetkan untuk menambah kapasitas suplai energi sebesar mw termasuk pembangkitan listrik dari energi terbarukan indonesia memang harus segera membangun pembangkit listrik dengan jumlah dan kapasitas besar karena telah mengalami defisit energi listrik sekitar mw dalam tahun terakhiruntuk mengejar kebutuhan energi sesuai rpjmn konsumsi listrik diharapkan naik dari kwh menjadi kwh per kapita per tahun ada kenaikan konsumsi listrik sekitar persen dari saat ini sehingga harus ada pembangunan pembangkitan listrik sekitar persen dari kapasitas sekarang tapi apakah mungkin membangun itu dalam waktu tahun ke depan tanya fabbyini menjadi tantangan berat pemerintah karena dari pengalaman pembangunan pembangkis listrik dalam lima tahun terakhir hanya berkapasitas mwsedangkan proyek listrik ini mw berarti dua kali lipat kapasitasnya ini tugas berat saya tidak terlalu yakin tetapi yang penting dalam lima tahun ke depan adalah menyelesaikan berbagai pr yang selama ini mengganjal seperti penyediaan lahan untuk pembangkitan dan transmisi karena lahan menjadi ganjalan utama dalam pembangunan infrastruktur kata fabby yang juga pemerhati isu mengenai komitmen pemerintah untuk menggunakan sumbersumber energi terbarukan dia menegaskan pengembangan energi terbarukan menjadi keniscayaan meski dalam rpjmn target peningkatan bauran energi hanya persen target pembangkitan listrik dari energi bersih tersebut setara dengan gigawattkapasitas itu harus naik paling tidak lebih dari hampir kali lipat dari kapasitas sekarang dalam tahun mendatang termasuk setelah pemerintah harus mendorong pengembangan energi terbarukan khususnya dari mikrohidro dan panas bumi pungkas fabby

INDC Indonesia Belum Jelaskan Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi Yang Komprehensif. Pemerintah Indonesia telah mengirimkan submisi kepada Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Dalam INDC tersebut, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen dari tahun dasar 2030.Indonesia berkeinginan untuk mencapai ketahanan iklim sebagai hasil dari program adaptasi dan mitigasi yang komprehensif dan strategi pengurangan resiko bencana, dengan melakukan pembangunan rendah emisi negeri ini akan fokus pada sektor energi, pangan dan sumber daya air serta memperhatikan Indonesia sebagai negara kepulauan.Staf pengajar Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Ari Muhammad mengatakan penjelasan mengenai ketahanan iklim, adaptasi dan mitigasi dalam INDC Indonesia masih bersifat umum dan belum memunculkan kebijakan, program dan aktivitas yang menjawab persoalan yang diungkapkan dalam dokumen tersebut.Padahal gambaran kebijakan dan program adaptasi penting untuk menentukan prioritas pembangunan nasional dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut, seperti pendanaan yang diperlukan dan teknologi yang digunakan.Prioritas pembangunan menjadi penting untuk membuat matriks program dan aktivitas yang menentukan kebutuhan pendanaan yang apakah cukup dipenuhi dari dalam negeri atau butuh bantuan pendanaan dari luar negeri.“Juga perlu dibuat kajian kerentanan iklim yang komprehensif, yang kemudian menentukan program dan aktivitas sesuai kebutuhan suatu daerah. Dalam konteks kajian kerentanan di level nasional dan di daerah, akan ditentukan tujuannya kajian, apakah untuk menyelamatkan ekonomi nasional atau atau ekonomi daerah,” jelas pendiri Green Voice Indonesia itu.Menurutnya, basis pendekatan adaptasi Indonesia juga harus jelas apakah berdasarkan daratan atau pesisir. “Kalau dikaitkan dengan Nawacita, mestinya ketangguhan iklim dibangun berbasis pesisir. Karena sebagian besar ibukota propinsi berada di pesisir,” kata Penilik itu.Sedangkan profesor Klimatologi khususnya Manajemen Resiko Iklim, Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim IPB Bogor, Rizaldi Boer mengatakan komitmen penurunan emisi Indonesia dalam INDC, harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan negara, serta tidak boleh mengorbankan kelanjutan pembangunan.Senada dengan Ari, Rizaldi Boer juga menegaskan kebijakan dan program adaptasi serta mitigasi harus dijelaskan kebutuhannya sehingga kontribusinya dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dukungan baik pendanaan maupun teknologi yang tersedia. Bila dukungan tersebut tidak tersedia, maka harus juga disebutkan bahwa penurunan emisi hanya bisa dilakukan pada level tertentu.Kepala Pusat (CCROM-SEAP) itu mengatakan target penurunan emisi 29 persen dari tingkat emisi 2030 itu harus diterjemahkan bagaimana target itu bisa dicapai oleh masing-masing sektor dan harus dijelaskan rujukannya.Selain itu tahun dasar (baseline) yang dipilih, harus dijelaskan secara transparan, dan bagaimana alasan pemilihan kebijakan program untuk penurunan emisi seperti kebijakan bauran energi dan pengelolaan limbah.“Kalau tahuan dasar sudah ditetapkan, maka bisa dibuat modeling, teknologi, program dan implikasi untuk target penurunan emisi seperti apa,” kata Rizaldi.Tetapi dia melihat kajian komprehensif terhadap penjelasan terperinci taregt 29 persen emisi karbon itu belum dilakukan. “Kita belum melakukan kajian sejauh itu. Kita belum tahu apa implikasinya. Apakah 29 persen itu bisa dicapai atau tidak? Apakah membebani ekonomi kita? Kajian belum sedalam itu. Sehingga memang angka 29 persen cukup bisa mengandung resiko buat kita,” katanya.Rizaldi melihat kajian tersebut perlu dilakukan untuk menyusun strategi dan aksi dalam mencapai target penurunan tersebut.“Dari sisi adaptasi, sejauh mana dampak dari perubahan iklim terhadap pembangunan kita. Apa yang sudah kita lakukan di dalam merespon dalam perubahan iklim dan perencanaan seperti apa. Dukungan apa yang kita perlukan untuk tangguh pembangunan. Berapa pendanaan untuk mencapai kondisi tangguh itu,” katanya.Dia melihat masalah pendanaan perubahan iklim sangat penting bagi negara maju yang akan membantu negara berkembang dalam mengembangkan ketangguhan iklim yang membutuhkan biaya yang besar.Dilihat dari trend global, emisi dari negara maju mulai menurun, tetapi emisi dari negara berkembang malah merangkak naik karena keberhasilan pembangunan/ “Kalau pola pembangunan maka negara Asia berkontribusi 50 persen emisi global. Bagaimana itu bisa diubah? Harus ada (lompatan). Jadi teknologi rendah emisi harus diterapkan meski mahal. Tetapi negara maju harus mendukung dengan subsidi teknologi dan dukungan finansial sehingga orang mau beralih ke teknologi tersebut,” katanya.Selain penjelasn mengeni komitmen dan strategi untuk mencapai target penurunan emisi 29 persen, dia melihat perlu juga diungkapkan tentang kebutuhan pendanaan dalam mencapai hal tersebut.“Dalam INDC seharusnya disebutkan apa komitmen kita, bagaimana strateginya dan usaha apa yang telah dilakukan seperti RAN GRK. perlu dituangkan dalam INDC dan bagaimana harapan kita terhadap komitmen internasional,” katanya.Sehingga kontribusi nasional pengurangan emisi karbon yang telah ditetapkan dan diniatkan dengan sungguh-sungguh bisa dilaksanakan, karena apa yang telah dituangkan pasti akan diteliti secara global.“Sehingga bagaimana komitmen itu tidak boleh mengorbankan kelanjutan pembangunan dan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan kita,” tambahnya.

[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

ketahanan komunitas perjanjian internasional

indc indonesia belum jelaskan kebijakan adaptasi dan mitigasi yang komprehensif pemerintah indonesia telah mengirimkan submisi kepada sekretariat united nations framework convention on climate change unfccc dalam indc tersebut indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon sebesar persen dari tahun dasar indonesia berkeinginan untuk mencapai ketahanan iklim sebagai hasil dari program adaptasi dan mitigasi yang komprehensif dan strategi pengurangan resiko bencana dengan melakukan pembangunan rendah emisi negeri ini akan fokus pada sektor energi pangan dan sumber daya air serta memperhatikan indonesia sebagai negara kepulauanstaf pengajar ilmu lingkungan program pascasarjana universitas indonesia ari muhammad mengatakan penjelasan mengenai ketahanan iklim adaptasi dan mitigasi dalam indc indonesia masih bersifat umum dan belum memunculkan kebijakan program dan aktivitas yang menjawab persoalan yang diungkapkan dalam dokumen tersebutpadahal gambaran kebijakan dan program adaptasi penting untuk menentukan prioritas pembangunan nasional dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut seperti pendanaan yang diperlukan dan teknologi yang digunakanprioritas pembangunan menjadi penting untuk membuat matriks program dan aktivitas yang menentukan kebutuhan pendanaan yang apakah cukup dipenuhi dari dalam negeri atau butuh bantuan pendanaan dari luar negerijuga perlu dibuat kajian kerentanan iklim yang komprehensif yang kemudian menentukan program dan aktivitas sesuai kebutuhan suatu daerah dalam konteks kajian kerentanan di level nasional dan di daerah akan ditentukan tujuannya kajian apakah untuk menyelamatkan ekonomi nasional atau atau ekonomi daerah jelas pendiri green voice indonesia itumenurutnya basis pendekatan adaptasi indonesia juga harus jelas apakah berdasarkan daratan atau pesisir kalau dikaitkan dengan nawacita mestinya ketangguhan iklim dibangun berbasis pesisir karena sebagian besar ibukota propinsi berada di pesisir kata penilik itusedangkan profesor klimatologi khususnya manajemen resiko iklim adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ipb bogor rizaldi boer mengatakan komitmen penurunan emisi indonesia dalam indc harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan negara serta tidak boleh mengorbankan kelanjutan pembangunansenada dengan ari rizaldi boer juga menegaskan kebijakan dan program adaptasi serta mitigasi harus dijelaskan kebutuhannya sehingga kontribusinya dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dukungan baik pendanaan maupun teknologi yang tersedia bila dukungan tersebut tidak tersedia maka harus juga disebutkan bahwa penurunan emisi hanya bisa dilakukan pada level tertentukepala pusat ccromseap itu mengatakan target penurunan emisi persen dari tingkat emisi itu harus diterjemahkan bagaimana target itu bisa dicapai oleh masingmasing sektor dan harus dijelaskan rujukannyaselain itu tahun dasar baseline yang dipilih harus dijelaskan secara transparan dan bagaimana alasan pemilihan kebijakan program untuk penurunan emisi seperti kebijakan bauran energi dan pengelolaan limbahkalau tahuan dasar sudah ditetapkan maka bisa dibuat modeling teknologi program dan implikasi untuk target penurunan emisi seperti apa kata rizalditetapi dia melihat kajian komprehensif terhadap penjelasan terperinci taregt persen emisi karbon itu belum dilakukan kita belum melakukan kajian sejauh itu kita belum tahu apa implikasinya apakah persen itu bisa dicapai atau tidak apakah membebani ekonomi kita kajian belum sedalam itu sehingga memang angka persen cukup bisa mengandung resiko buat kita katanyarizaldi melihat kajian tersebut perlu dilakukan untuk menyusun strategi dan aksi dalam mencapai target penurunan tersebutdari sisi adaptasi sejauh mana dampak dari perubahan iklim terhadap pembangunan kita apa yang sudah kita lakukan di dalam merespon dalam perubahan iklim dan perencanaan seperti apa dukungan apa yang kita perlukan untuk tangguh pembangunan berapa pendanaan untuk mencapai kondisi tangguh itu katanyadia melihat masalah pendanaan perubahan iklim sangat penting bagi negara maju yang akan membantu negara berkembang dalam mengembangkan ketangguhan iklim yang membutuhkan biaya yang besardilihat dari trend global emisi dari negara maju mulai menurun tetapi emisi dari negara berkembang malah merangkak naik karena keberhasilan pembangunan kalau pola pembangunan maka negara asia berkontribusi persen emisi global bagaimana itu bisa diubah harus ada lompatan jadi teknologi rendah emisi harus diterapkan meski mahal tetapi negara maju harus mendukung dengan subsidi teknologi dan dukungan finansial sehingga orang mau beralih ke teknologi tersebut katanyaselain penjelasn mengeni komitmen dan strategi untuk mencapai target penurunan emisi persen dia melihat perlu juga diungkapkan tentang kebutuhan pendanaan dalam mencapai hal tersebutdalam indc seharusnya disebutkan apa komitmen kita bagaimana strateginya dan usaha apa yang telah dilakukan seperti ran grk perlu dituangkan dalam indc dan bagaimana harapan kita terhadap komitmen internasional katanyasehingga kontribusi nasional pengurangan emisi karbon yang telah ditetapkan dan diniatkan dengan sungguhsungguh bisa dilaksanakan karena apa yang telah dituangkan pasti akan diteliti secara globalsehingga bagaimana komitmen itu tidak boleh mengorbankan kelanjutan pembangunan dan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan kita tambahnya

Pakar: Kebakaran Hutan dan Lahan Percepat Perubahan Iklim. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia yang mencapai lebih 1,5 juta hektar tahun ini menyumbang pelepasan emisi karbon tak sedikit hingga mendorong perubahan iklim. Kebakaran terjadi dampak ekosistem hutan rusak karena konversi menjadi beragam kegunaan dari kebun kayu, sawit, sampai tambang.Sudibyakto, M.S, Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) mengatakan, kebakaran hutan dan lahan menjadi ancaman besar bagi Indonesia. Selain merusak ekosistem lahan tropika basah, juga akan mempercepat proses perubahan iklim.Pemulihan kerusakan eksosistem lahan dan hutan yang terbakar memerlukan waktu lama, 30-50 tahun, bahkan lebih. Untuk itu, perlu manajemen risiko bencana kebakaran hutan dan lahan komperehensif antara kementerian atau lembaga pemerintah. Termasuk negara tetangga, dalam kerangka kerja ASEAN Agreement on Disaster Risk Management.“Kegagalan mengelola hutan dan lahan gambut akan mempengaruhi perubahan iklim yang menimbulkan dampak luas masa mendatang,”katanya, pekan lalu di Yogyakarta.Kebakaran ini, katanya, merupakan bencana nonalam. Sedang iklim, seperti El-Nino yang menguat pada November ini, tak berhubungan langsung dengan kebakaran.“El-Nino memang mempengaruhi kekeringan. Ancaman kekeringan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, tetapi bukan penyebab.”Dia mendesak, penyusunan standar operasi prosedur (SOP) pengendalian kebakaran dan hutan dengan cara memperkuat peraturan perundang-undangan. Kesiapsiagaan pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam penilaian dan manajemen risiko menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan sejalan dengan 2015-2030.Masyarakat sekitar hutan, katanya, perlu dilibatkan langsung dan lebih proaktif dalam berbagai kegiatan mitigasi kebakaran. Langkah ini bisa difasilitasi misal lewat desa tangguh bencana berkesinambungan menuju pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat.Guru Besar Fakultas Geografi UGM, Hartono mengatakan, kebakaran hutan dan lahan kali ini mirip 1997 dan jauh lebih parah karena asap mengganggu banyak kehidupan. Dampak kebakaran merugikan secara ekonomi, biodiversitas dan kesehatan, pendidikan dan jelas melepas emisi karbon.“Kerugian ekonomi jelas, hilang produk perdagangan, pariwisata, penerimaan pemerintah berkurang, sampai berbagai pembatalan penerbangan. Kerugian biodiversitas, sinar matahari berkurang, hilang tanaman obat-obatan dan spesies langka,” katanya.Untuk itu, perlu usaha sungguh-sungguh karena penyebab dapat ditelusuri dan memberikan hukuman tegas pada pembakar hingga memberikan rasa keadilan. Penginderaan jauh, katanya, bisa menampilkan data dalam ruang dan waktu untuk mengkaji kebakaran.Azwar Maas, Ketua Pokja Karhutla IABI, ikut bicara. Dia menilai, sulit mengatasi kebakaran karena pembuatan kanal di lahan gambut tak memperhatian satuan hidrologis. Air tanah menyusut karena tidak ada sumber air pengisi (luapan pasang surut, hujan atau kubah) dan zona perakaran dangkal kering. Gambut semula suka air (hydrophilic) menjadi tidak suka air (hydrophobic), kering dan berdebu.“Tanaman penutup tanah, cover crop dan rumput atau semak menjadi kering karena zona perakaran tidak mampu menyerap air,” katanya.Dengan kondisi ini, katanya, sebenarnya ada beberapa cara dari jangka pendek hingga panjang. Untuk jangka pendek, terkait teknis kedaruratan, yaitu aplikasi teknis mengatasi kebakaran. Jangka menengah prioritas utama teknis non kedaruratan dan jangka panjang membuat perencanaan strategis tentang peraturan perundangan, peraturan teknis, peraturan-peraturan lain pendukung peraturan mendasar.

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional

pakar kebakaran hutan dan lahan percepat perubahan iklim kebakaran hutan dan lahan gambut di indonesia yang mencapai lebih juta hektar tahun ini menyumbang pelepasan emisi karbon tak sedikit hingga mendorong perubahan iklim kebakaran terjadi dampak ekosistem hutan rusak karena konversi menjadi beragam kegunaan dari kebun kayu sawit sampai tambangsudibyakto ms ketua umum ikatan ahli kebencanaan indonesia iabi mengatakan kebakaran hutan dan lahan menjadi ancaman besar bagi indonesia selain merusak ekosistem lahan tropika basah juga akan mempercepat proses perubahan iklimpemulihan kerusakan eksosistem lahan dan hutan yang terbakar memerlukan waktu lama tahun bahkan lebih untuk itu perlu manajemen risiko bencana kebakaran hutan dan lahan komperehensif antara kementerian atau lembaga pemerintah termasuk negara tetangga dalam kerangka kerja asean agreement on disaster risk managementkegagalan mengelola hutan dan lahan gambut akan mempengaruhi perubahan iklim yang menimbulkan dampak luas masa mendatangkatanya pekan lalu di yogyakartakebakaran ini katanya merupakan bencana nonalam sedang iklim seperti elnino yang menguat pada november ini tak berhubungan langsung dengan kebakaranelnino memang mempengaruhi kekeringan ancaman kekeringan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan tetapi bukan penyebabdia mendesak penyusunan standar operasi prosedur sop pengendalian kebakaran dan hutan dengan cara memperkuat peraturan perundangundangan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam penilaian dan manajemen risiko menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan sejalan dengan masyarakat sekitar hutan katanya perlu dilibatkan langsung dan lebih proaktif dalam berbagai kegiatan mitigasi kebakaran langkah ini bisa difasilitasi misal lewat desa tangguh bencana berkesinambungan menuju pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakatguru besar fakultas geografi ugm hartono mengatakan kebakaran hutan dan lahan kali ini mirip dan jauh lebih parah karena asap mengganggu banyak kehidupan dampak kebakaran merugikan secara ekonomi biodiversitas dan kesehatan pendidikan dan jelas melepas emisi karbonkerugian ekonomi jelas hilang produk perdagangan pariwisata penerimaan pemerintah berkurang sampai berbagai pembatalan penerbangan kerugian biodiversitas sinar matahari berkurang hilang tanaman obatobatan dan spesies langka katanyauntuk itu perlu usaha sungguhsungguh karena penyebab dapat ditelusuri dan memberikan hukuman tegas pada pembakar hingga memberikan rasa keadilan penginderaan jauh katanya bisa menampilkan data dalam ruang dan waktu untuk mengkaji kebakaranazwar maas ketua pokja karhutla iabi ikut bicara dia menilai sulit mengatasi kebakaran karena pembuatan kanal di lahan gambut tak memperhatian satuan hidrologis air tanah menyusut karena tidak ada sumber air pengisi luapan pasang surut hujan atau kubah dan zona perakaran dangkal kering gambut semula suka air hydrophilic menjadi tidak suka air hydrophobic kering dan berdebutanaman penutup tanah cover crop dan rumput atau semak menjadi kering karena zona perakaran tidak mampu menyerap air katanyadengan kondisi ini katanya sebenarnya ada beberapa cara dari jangka pendek hingga panjang untuk jangka pendek terkait teknis kedaruratan yaitu aplikasi teknis mengatasi kebakaran jangka menengah prioritas utama teknis non kedaruratan dan jangka panjang membuat perencanaan strategis tentang peraturan perundangan peraturan teknis peraturanperaturan lain pendukung peraturan mendasar

Opini : Menyelamatkan Diri dari Bencana Perubahan Iklim. Telah beberapa lama kita tahu dari laporan-laporan (IPCC) bahwa dunia ini hanya akan aman bila pada tahun 2100 kenaikan suhunya tidak melampaui 2 derajat Celsius dibandingkan periode revolusi industri. Sebaiknya, bahkan kita perlu mengupayakan kenaikan yang tidak melampaui 1,5 derajat. Tetapi, sekarang suhu kita sudah tercatat 0,83 derajat Celsius di atas suhu pada periode revolusi industri, sehingga menyisakan jatah kenaikan 1,17 derajat Celsius lagi untuk 85 tahun ke depan, kalau yang hendak dituju adalah kenaikan maksimal 2 derajat.Bagaimana kondisi kita sekarang hingga tahun 2100? Kalau kita tetap berlaku seperti sekarang ( / BAU), maka pada tahun 2100 kita akan mengalami kenaikan 4,5 derajat celsius, atau 2,5 derajat di atas ambang batas aman itu. Dan, apabila kita pelajari dokumen-dokumen IPCC yang menguraikan apa yang akan terjadi dengan kenaikan rerata 4,5 derajat itu, kita tahu bahwa secara umum kondisinya adalah katastrofik. Bencana sangat dahsyat akan disaksikan oleh generasi yang hidup di tahun tersebut.Banyak upaya yang telah dilakukan selama ini, namun hingga sekarang hasilnya adalah apa yang digambarkan dalam skenario BAU tersebut. Yang paling mutakhir, negara-negara telah berjanji untuk mengupayakan penurunan gas rumah kaca penyebab naiknya suhu atmosfer melalui dokumen resmi yang diberi nama (INDC) yang dimasukkan pada 1 Oktober 2015 yang lalu.Tapi, dengan mengandaikan bahwa semua janji negara-negara itu ditepati—sebuah asumsi yang sangat ceroboh sebetulnya, mengingat selama ini beragam komitmen terkait perubahan iklim tak juga dipenuhi—maka kenaikan suhu Bumi tetap akan mencapai 3,5 derajat alias 1,5 derajat di atas ambang aman. Demikian yang disimpulkan dari simulasi yang dilakukan oleh (MIT).Karena janji negara-negara ini masih jauh di atas ambang batas aman, maka penurunan emisi gas rumah kaca (mitigasi) yang lebih dalam akan dirundingkan untuk mencapai trajektori kenaikan suhu maksimal 2 derajat. Perundingan ini akan terjadi pada ke-21 (COP 21) di Paris.Namun, lantaran mitigasi yang lebih dalam itu membutuhkan banyak perubahan atas tata cara kehidupan yang sekarang, termasuk dan terutama terkait dengan ekonomi, maka perkiraan terbaik adalah COP 21 tidak akan menghasilkan kesepakatan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan dunia. Negara-negara akan cenderung menunda kesepakatan yang dibutuhkan, dengan konsekuensi dampak perubahan iklim yang memburuk bagi generasi mendatang.Demikianlah, penyelamatan di level global sulit diharapkan, demikian juga di tingkat negara yang luas seperti Indonesia, maka kita harus bersiap terhadap kenyataan bahwa satuan penyelamatannya harus diupayakan pada skala yang lebih kecil: lansekap/DAS.Tujuan penyelamatan pada skala yang lebih kecil itu adalah untuk memastikan bahwa kondisi lingkungan di suatu tempat mampu menopang kehidupan manusia di atasnya (), dengan memastikan daya tahan () masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Ini menggeser perhatian yang selama ini condong pada mitigasi kepada adaptasi. Hal ini memang merupakan keniscayaan karena dampak perubahan iklim memang telah hadir, dan mitigasi saja tak akan bisa membuat masyarakat tertolong.Setiap daerah yang menginginkan dirinya dapat bertahan dari perubahan iklim selama mungkin harus memulainya dengan melakukan analisis kerentanan () untuk mengetahui apa saja dampak perubahan iklim yang menimpa daerahnya. Dari hasil analisis kerentanan itu pula akan diketahui apa saja tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan yang ‘normal’ di wilayah itu.Demikian juga, kebutuhan siapa melakukan apa dengan sumberdaya yang diperlukan. Diharapkan, dengan relatif kecilnya skala kerja, maka kesepakatan di antara pemangku kepentingan di situ bisa lebih mungkin dicapai, dan tindakan konkret bisa dilaksanakan dalam kurun waktu yang sesuai dengan urgensi.Salah satu aspek paling penting dari ketahanan terhadap perubahan iklim adalah ketersediaan dan akses atas air untuk beragam keperluan hidup manusia dan spesies lainnya. Setiap daerah perlu mengetahui trajektori kebutuhan airnya lalu merancang dan mengeksekusi strategi memastikan ketersediaan dan akses atas air.Pemenuhan kebutuhan akan air itu sangat tergantung dari jumlah penduduk dan aktivitasnya. Suatu daerah yang basisnya pertanian (dalam pengertian luas) tentu membutuhkan air yang banyak. Dan ini perlu dipenuhi dengan konservasi dan rehabilitasi hutan di daerah tangkapan air, serta upaya-upaya lain seperti penjagaan dan pembuatan embung, pembuatan biopori, dan sebagainya, yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.Dengan pemahaman yang demikian, penanaman pohon tidak akan dilakukan secara sembarangan seperti yang kebanyakan dilakukan hingga sekarang. Jumlah dan jenis pohon yang harus ditanam akan disandarkan pada perhitungan ilmiah. Demikian juga dengan penetapan lokasi dan luasan di setiap lokasi.Yang tak bisa dilupakan: pemeliharaan. Karena hanya pohon dewasa saja yang mampu mengikat air dalam jumlah yang besar. Kalau selama ini air larian lebih banyak daripada air resapan, penanaman dan pemeliharaan pohon yang ilmiah akan memastikan rasionya berbalik, sehingga akan semakin banyak air tawar yang bisa disimpan dan digunakan di masa mendatang.Salah satu hal penting dari gerakan penanaman pohon yang baik adalah perhitungan hutang dari setiap pihak. Kita bisa berhitung dari rerata konsumsi per orang lalu mengkonversinya jadi jumlah pohon yang harus ditanam per orang per tahun. Namun yang lebih adil adalah dengan menghitung konsumsi sesungguhnya dari orang maupun industri, lalu memastikan bahwa sejumlah itu pula yang dibayar oleh orang dan industri. Ini juga memiliki nilai pendidikan serta tanggung jawab atas lingkungan.Kalau selama ini ada aplikasi semacam kalkulator karbon, yang menghitung emisi setara karbondioksida setiap individu dan organisasi, sebaiknya dikembangkan aplikasi yang bisa menghitung seluruh hutang terhadap lingkungan (karbon, air, materi lain, pemulihan pencemaran, dll), sehingga kesadaran bisa ditimbulkan.Jadi, dari kita perlu meluaskan perhitungan menjadi secara keseluruhan. Sementara, pembayaran hutang pada alam itu harus diupayakan sesederhana mungkin, tanpa perlu membuat setiap individu merasa bersalah, namun bersedia membayar hutang tersebut.Namun demikian, langkah yang lebih mudah adalah dengan menggabungkan belanja APBD dan CSR bidang lingkungan dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kabupaten/kota tertentu. Hal ini memerlukan strategi dan regulasi yang dituangkan dalam bentuk perda. Sementara kesadaran individu yang membutuhkan waktu yang lebih lama bisa diharapkan tumbuh kemudian. Penting juga diingat bahwa pemda-pemda yang berada pada DAS yang sama perlu melakukan koordinasi dan kolaborasi, karena jarang sekali satuan lansekap/DAS itu berada hanya pada satu kebupaten/kota.Sementara, karena belum banyak perusahaan yang menyadari arti CSR yang sesungguhnya adalah manajemen dampak ekonomi-sosial-lingkungan, termasuk di dalamnya dampak terhadap perubahan iklim, maka sosialisasi terhadap perusahaan juga perlu dilaksanakan secara massif. Termasuk dan terutama terkait dengan konsep (PES) yang diturunkan dari , juga konsep pemulihan (rehabilitasi/restorasi) yang datang dari .Di atas itu semua, untuk membangun kesadaran perusahaan tentang kaitan tanggung jawab dengan keberlanjutan bisnis, perusahaan perlu diperkenalkan dengan argumentasi dari CSR lingkungan itu. Mana bisa perusahaan menjadi menguntungkan dan berkelanjutan bila alamnya rusak serta tak mampu mendukung manusia untuk hidup di atasnya?Strategi untuk menempatkan pengelolaan perubahan iklim pada satuan kabupaten/kota serta fokus pada melakukan adaptasi perubahan iklim sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh kota-kota di seluruh dunia. Organisasi (ICLEI) yang berdiri pada tahun 1990 sudah sejak awal mengadvokasi pendekatan ini, karena memang lebih bisa diharapkan hasilnya dibandingkan dengan kesepakatan global yang sudah dua dekade diupayakan tanpa hasil yang memuaskan.Kini, dengan gambaran pesimistik yang kemungkinan besar diperoleh dari COP 21 di Paris, pendekatan ini menjadi semakin penting di Indonesia maupun bagian dunia yang lain. Kalau ingin selamat dari bencana perubahan iklim, usaha keras perlu difokuskan di level lokal. Selain, tentu saja, kita masih perlu memupuk harapan dan mendorong agar para pemimpin negara bisa punya horison pemikiran yang jauh ke depan, yang jauh melampaui masa jabatan politik mereka.

[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

ketahanan komunitas perjanjian internasional pola cuaca yang berubah

opini menyelamatkan diri dari bencana perubahan iklim telah beberapa lama kita tahu dari laporanlaporan ipcc bahwa dunia ini hanya akan aman bila pada tahun kenaikan suhunya tidak melampaui derajat celsius dibandingkan periode revolusi industri sebaiknya bahkan kita perlu mengupayakan kenaikan yang tidak melampaui derajat tetapi sekarang suhu kita sudah tercatat derajat celsius di atas suhu pada periode revolusi industri sehingga menyisakan jatah kenaikan derajat celsius lagi untuk tahun ke depan kalau yang hendak dituju adalah kenaikan maksimal derajatbagaimana kondisi kita sekarang hingga tahun kalau kita tetap berlaku seperti sekarang bau maka pada tahun kita akan mengalami kenaikan derajat celsius atau derajat di atas ambang batas aman itu dan apabila kita pelajari dokumendokumen ipcc yang menguraikan apa yang akan terjadi dengan kenaikan rerata derajat itu kita tahu bahwa secara umum kondisinya adalah katastrofik bencana sangat dahsyat akan disaksikan oleh generasi yang hidup di tahun tersebutbanyak upaya yang telah dilakukan selama ini namun hingga sekarang hasilnya adalah apa yang digambarkan dalam skenario bau tersebut yang paling mutakhir negaranegara telah berjanji untuk mengupayakan penurunan gas rumah kaca penyebab naiknya suhu atmosfer melalui dokumen resmi yang diberi nama indc yang dimasukkan pada oktober yang lalutapi dengan mengandaikan bahwa semua janji negaranegara itu ditepatisebuah asumsi yang sangat ceroboh sebetulnya mengingat selama ini beragam komitmen terkait perubahan iklim tak juga dipenuhimaka kenaikan suhu bumi tetap akan mencapai derajat alias derajat di atas ambang aman demikian yang disimpulkan dari simulasi yang dilakukan oleh mitkarena janji negaranegara ini masih jauh di atas ambang batas aman maka penurunan emisi gas rumah kaca mitigasi yang lebih dalam akan dirundingkan untuk mencapai trajektori kenaikan suhu maksimal derajat perundingan ini akan terjadi pada ke cop di parisnamun lantaran mitigasi yang lebih dalam itu membutuhkan banyak perubahan atas tata cara kehidupan yang sekarang termasuk dan terutama terkait dengan ekonomi maka perkiraan terbaik adalah cop tidak akan menghasilkan kesepakatan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan dunia negaranegara akan cenderung menunda kesepakatan yang dibutuhkan dengan konsekuensi dampak perubahan iklim yang memburuk bagi generasi mendatangdemikianlah penyelamatan di level global sulit diharapkan demikian juga di tingkat negara yang luas seperti indonesia maka kita harus bersiap terhadap kenyataan bahwa satuan penyelamatannya harus diupayakan pada skala yang lebih kecil lansekapdastujuan penyelamatan pada skala yang lebih kecil itu adalah untuk memastikan bahwa kondisi lingkungan di suatu tempat mampu menopang kehidupan manusia di atasnya dengan memastikan daya tahan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim ini menggeser perhatian yang selama ini condong pada mitigasi kepada adaptasi hal ini memang merupakan keniscayaan karena dampak perubahan iklim memang telah hadir dan mitigasi saja tak akan bisa membuat masyarakat tertolongsetiap daerah yang menginginkan dirinya dapat bertahan dari perubahan iklim selama mungkin harus memulainya dengan melakukan analisis kerentanan untuk mengetahui apa saja dampak perubahan iklim yang menimpa daerahnya dari hasil analisis kerentanan itu pula akan diketahui apa saja tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan yang normal di wilayah itudemikian juga kebutuhan siapa melakukan apa dengan sumberdaya yang diperlukan diharapkan dengan relatif kecilnya skala kerja maka kesepakatan di antara pemangku kepentingan di situ bisa lebih mungkin dicapai dan tindakan konkret bisa dilaksanakan dalam kurun waktu yang sesuai dengan urgensisalah satu aspek paling penting dari ketahanan terhadap perubahan iklim adalah ketersediaan dan akses atas air untuk beragam keperluan hidup manusia dan spesies lainnya setiap daerah perlu mengetahui trajektori kebutuhan airnya lalu merancang dan mengeksekusi strategi memastikan ketersediaan dan akses atas airpemenuhan kebutuhan akan air itu sangat tergantung dari jumlah penduduk dan aktivitasnya suatu daerah yang basisnya pertanian dalam pengertian luas tentu membutuhkan air yang banyak dan ini perlu dipenuhi dengan konservasi dan rehabilitasi hutan di daerah tangkapan air serta upayaupaya lain seperti penjagaan dan pembuatan embung pembuatan biopori dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebutdengan pemahaman yang demikian penanaman pohon tidak akan dilakukan secara sembarangan seperti yang kebanyakan dilakukan hingga sekarang jumlah dan jenis pohon yang harus ditanam akan disandarkan pada perhitungan ilmiah demikian juga dengan penetapan lokasi dan luasan di setiap lokasiyang tak bisa dilupakan pemeliharaan karena hanya pohon dewasa saja yang mampu mengikat air dalam jumlah yang besar kalau selama ini air larian lebih banyak daripada air resapan penanaman dan pemeliharaan pohon yang ilmiah akan memastikan rasionya berbalik sehingga akan semakin banyak air tawar yang bisa disimpan dan digunakan di masa mendatangsalah satu hal penting dari gerakan penanaman pohon yang baik adalah perhitungan hutang dari setiap pihak kita bisa berhitung dari rerata konsumsi per orang lalu mengkonversinya jadi jumlah pohon yang harus ditanam per orang per tahun namun yang lebih adil adalah dengan menghitung konsumsi sesungguhnya dari orang maupun industri lalu memastikan bahwa sejumlah itu pula yang dibayar oleh orang dan industri ini juga memiliki nilai pendidikan serta tanggung jawab atas lingkungankalau selama ini ada aplikasi semacam kalkulator karbon yang menghitung emisi setara karbondioksida setiap individu dan organisasi sebaiknya dikembangkan aplikasi yang bisa menghitung seluruh hutang terhadap lingkungan karbon air materi lain pemulihan pencemaran dll sehingga kesadaran bisa ditimbulkanjadi dari kita perlu meluaskan perhitungan menjadi secara keseluruhan sementara pembayaran hutang pada alam itu harus diupayakan sesederhana mungkin tanpa perlu membuat setiap individu merasa bersalah namun bersedia membayar hutang tersebutnamun demikian langkah yang lebih mudah adalah dengan menggabungkan belanja apbd dan csr bidang lingkungan dari perusahaanperusahaan yang beroperasi di kabupatenkota tertentu hal ini memerlukan strategi dan regulasi yang dituangkan dalam bentuk perda sementara kesadaran individu yang membutuhkan waktu yang lebih lama bisa diharapkan tumbuh kemudian penting juga diingat bahwa pemdapemda yang berada pada das yang sama perlu melakukan koordinasi dan kolaborasi karena jarang sekali satuan lansekapdas itu berada hanya pada satu kebupatenkotasementara karena belum banyak perusahaan yang menyadari arti csr yang sesungguhnya adalah manajemen dampak ekonomisosiallingkungan termasuk di dalamnya dampak terhadap perubahan iklim maka sosialisasi terhadap perusahaan juga perlu dilaksanakan secara massif termasuk dan terutama terkait dengan konsep pes yang diturunkan dari juga konsep pemulihan rehabilitasirestorasi yang datang dari di atas itu semua untuk membangun kesadaran perusahaan tentang kaitan tanggung jawab dengan keberlanjutan bisnis perusahaan perlu diperkenalkan dengan argumentasi dari csr lingkungan itu mana bisa perusahaan menjadi menguntungkan dan berkelanjutan bila alamnya rusak serta tak mampu mendukung manusia untuk hidup di atasnyastrategi untuk menempatkan pengelolaan perubahan iklim pada satuan kabupatenkota serta fokus pada melakukan adaptasi perubahan iklim sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh kotakota di seluruh dunia organisasi iclei yang berdiri pada tahun sudah sejak awal mengadvokasi pendekatan ini karena memang lebih bisa diharapkan hasilnya dibandingkan dengan kesepakatan global yang sudah dua dekade diupayakan tanpa hasil yang memuaskankini dengan gambaran pesimistik yang kemungkinan besar diperoleh dari cop di paris pendekatan ini menjadi semakin penting di indonesia maupun bagian dunia yang lain kalau ingin selamat dari bencana perubahan iklim usaha keras perlu difokuskan di level lokal selain tentu saja kita masih perlu memupuk harapan dan mendorong agar para pemimpin negara bisa punya horison pemikiran yang jauh ke depan yang jauh melampaui masa jabatan politik mereka

Tokoh Lintas Agama Bikin Gerakan Bersama Hadapi Perubahan Iklim. Sejumlah tokoh lintas agama berkumpul di kantor Center for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) Jakarta, bulan lalu. Mereka sepakat membangun gerakan kolaboratif bernama “Indonesia Bergerak Menyelamatkan Bumi.”“Perubahan iklim dan membawa dampak negatif sangat luas bagi kehidupan manusia. Kami sepakat mendirikan gerakan ini. Untuk melakukan segala upaya memungkinkan secara kolektif dan kolaboratif seluruh elemen bangsa,” kata Cendikiawan Muslim Din Syamsudin, kala itu.Caranya, dengan aksi kampanye, edukasi, advokasi, sosialisasi dan publikasi penyadaran masyarakat soal penyelamatan bumi. Tim penggerak dan pengarah, katanya, terdiri dari berbagai unsur lintas agama.Gerakan penyelamatan lingkungan ini, perlu dukungan pemuka agamaagar apa yang dilakukan bisa lebih bersinergi dalam satu naungan sama.Dia mencontohkan, MUI telah mengeluarkan fatwa-fatwa berkaitan dengan lingkungan, seperti perlindungan satwa langka, air, sampah dan formalin. Juga program eco masjid, eco pesantren hingga eco haji. GKI ada program Gereja Sahabat Alam. Begitu program eco vihara dan lain-lain.“Jadi prakarsa seperti itu sudah jalan tapi belum intensif dan masif. Ini harus ditarik menjadi gerakan bersama didukung semua elemen berbasis agama.”Dia berharap, pemuka agama ketika khotbah, tak hanya membahas syurga dan neraka. Juga menyinggung soal pentingnya menjaga bumi dan itu bagian dari ibadah. Semua agama mengajarkan hal sama.Gerakan bersama ini akan ada aksi-aksi simbolik bersama-sama, seperti memperbaiki tanggul sungai, menanam pohon atau memprakarsai pendirian taman kota.Hayu Prabowo, Ketua Penggerak perwakilan MUI mengatakan, mereka segera bersidang merumuskan rencana aksi berhubungan dengan agenda global. “Akan tuangkan ada gerakan selaras. Kita bersama memutuskan kira-kira langkah apa yang akan dikerjakan bersama.”Hayu mengatakan, dari Islam, ada lebih 800.000 masjid di Indonesia, seharusnya jadi potensi kuat menyebarkan pesan-pesan penting penyelamatan sekaligus menjaga bumi.“Perlu disampaikan kepada masyarakat dampak perubahan iklim terhadap air, pangan, dan peningkatan penyakit. Masyarakat diajak bergerak bersama mengatasi persoalan ini,” katanya.Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Suhadi Sendjaja mengapresiasi gerakan ini. Ada beberapa catatan dalam agama Buddha. Buddha memprediksi, akhir zaman manusia akan menjadi sangat serakah hingga cekcok terus dan membawa kehancuran.“Ketika terjadi, para dewa akan meninggalkan negeri, tiga bencana dan tujuh musibah akan muncul. Tumbuhan kering kerontang, bumi besar membara seperti arang dan air laut seperti minyak mendidih. Buddha melihat ini 3.000 tahun lalu.”“Komunitas Buddha akan mendukung gerakan ini, karena kita adalah mikro kosmos dan alam semesta makrokosmos. Gerakan ini sangat selaras.”Dharmasilan, perwakilan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia, mengatakan, selama ini anggapan merusak lingkungan oleh masyarakat umum, padahal terparah justru oleh korporasi.“Korporasi walau jumlah gak sebanyak masyarakat tapi dampak luar biasa. Seperti penambangan, kebakaran hutan. Hanya mengejar ekonomi, perlahan menghancurkan manusia. Tujuan agama itu mensejahterakan manusia lahir dan batin. Ini tidak tercapai. Jadi gerakan ini harus fokus menyikapi hal-hal seperti itu.”Dia mencontohkan, pertambangan di Kalimantan. Warga sekitar justru hidup di bawah garis kemiskinan dan lingkungan rusak.“Yang miskin sangat banyak dibandingkan yang menikmati kekayaan. Walaupun tahu bisa lawan apa , tapi harus kita coba.”

[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

kampanye publik ketahanan komunitas

tokoh lintas agama bikin gerakan bersama hadapi perubahan iklim sejumlah tokoh lintas agama berkumpul di kantor center for dialogue and cooperation among civilisations cdcc jakarta bulan lalu mereka sepakat membangun gerakan kolaboratif bernama indonesia bergerak menyelamatkan bumiperubahan iklim dan membawa dampak negatif sangat luas bagi kehidupan manusia kami sepakat mendirikan gerakan ini untuk melakukan segala upaya memungkinkan secara kolektif dan kolaboratif seluruh elemen bangsa kata cendikiawan muslim din syamsudin kala itucaranya dengan aksi kampanye edukasi advokasi sosialisasi dan publikasi penyadaran masyarakat soal penyelamatan bumi tim penggerak dan pengarah katanya terdiri dari berbagai unsur lintas agamagerakan penyelamatan lingkungan ini perlu dukungan pemuka agamaagar apa yang dilakukan bisa lebih bersinergi dalam satu naungan samadia mencontohkan mui telah mengeluarkan fatwafatwa berkaitan dengan lingkungan seperti perlindungan satwa langka air sampah dan formalin juga program eco masjid eco pesantren hingga eco haji gki ada program gereja sahabat alam begitu program eco vihara dan lainlainjadi prakarsa seperti itu sudah jalan tapi belum intensif dan masif ini harus ditarik menjadi gerakan bersama didukung semua elemen berbasis agamadia berharap pemuka agama ketika khotbah tak hanya membahas syurga dan neraka juga menyinggung soal pentingnya menjaga bumi dan itu bagian dari ibadah semua agama mengajarkan hal samagerakan bersama ini akan ada aksiaksi simbolik bersamasama seperti memperbaiki tanggul sungai menanam pohon atau memprakarsai pendirian taman kotahayu prabowo ketua penggerak perwakilan mui mengatakan mereka segera bersidang merumuskan rencana aksi berhubungan dengan agenda global akan tuangkan ada gerakan selaras kita bersama memutuskan kirakira langkah apa yang akan dikerjakan bersamahayu mengatakan dari islam ada lebih masjid di indonesia seharusnya jadi potensi kuat menyebarkan pesanpesan penting penyelamatan sekaligus menjaga bumiperlu disampaikan kepada masyarakat dampak perubahan iklim terhadap air pangan dan peningkatan penyakit masyarakat diajak bergerak bersama mengatasi persoalan ini katanyaperwakilan umat buddha indonesia walubi suhadi sendjaja mengapresiasi gerakan ini ada beberapa catatan dalam agama buddha buddha memprediksi akhir zaman manusia akan menjadi sangat serakah hingga cekcok terus dan membawa kehancuranketika terjadi para dewa akan meninggalkan negeri tiga bencana dan tujuh musibah akan muncul tumbuhan kering kerontang bumi besar membara seperti arang dan air laut seperti minyak mendidih buddha melihat ini tahun lalukomunitas buddha akan mendukung gerakan ini karena kita adalah mikro kosmos dan alam semesta makrokosmos gerakan ini sangat selarasdharmasilan perwakilan dari parisada hindu dharma indonesia mengatakan selama ini anggapan merusak lingkungan oleh masyarakat umum padahal terparah justru oleh korporasikorporasi walau jumlah gak sebanyak masyarakat tapi dampak luar biasa seperti penambangan kebakaran hutan hanya mengejar ekonomi perlahan menghancurkan manusia tujuan agama itu mensejahterakan manusia lahir dan batin ini tidak tercapai jadi gerakan ini harus fokus menyikapi halhal seperti itudia mencontohkan pertambangan di kalimantan warga sekitar justru hidup di bawah garis kemiskinan dan lingkungan rusakyang miskin sangat banyak dibandingkan yang menikmati kekayaan walaupun tahu bisa lawan apa tapi harus kita coba

Rachmat Witoelar: Indonesia Punya Posisi Penting dalam Isu Perubahan Iklim. Indonesia tak takut untuk menyuarakan isu perubahan iklim dalam konferensi perubahan iklim (COP21) yang digelar di Paris, Perancis, akhir bulan ini. Hal itu, karena Indonesia adalah negara yang memiliki kepentingan besar dalam isu tersebut.Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar, kepada , mengatakan, posisi Indonesia tak akan berubah sekalipun dalam beberapa bulan terakhir ini terjadi kebakaran hutan yang mengakibatkan munculnya bencana asap di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua.“Kita tidak akan berubah apapun kondisinya, kita tetap akan berjuang untuk menyuarakan isu perubahan iklim ini. Karena memang dampaknya sudah terasa di Indonesia,” ucap Rachmat di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Kamis (26/11/2015).Rachmat mengatakan, persoalan perubahan iklim tak hanya menjadi milik negara yang sudah maju saja, tapi juga negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, segala yang terjadi di Indonesia dan berkaitan dengan perubahan iklim, maka wajib untuk dibagikan informasinya kepada dunia.“Kita tidak akan mundur. Ini adalah kesempatan kita untuk bisa berbicara banyak kepada dunia tentang dampak perubahan iklim yang dirasakan Indonesia,” tutur dia.“Ada 180 negara diluar sana yang akan terkena dampak dari perubahan iklim ini. Sudah saatnya ini kita atasi bersama,” tambah dia.Di antara langkah yang harus bisa segera ditempuh, menurut Rachmat, adalah dengan melakukan adaptasi. Langkah tersebut, bisa ditempuh dengan menggandeng semua pihak yang ada di negeri ini.“Tetapi itu juga perlu proses yang tidak sebentar. Sementara, Indonesia juga hingga sekarang masih belum melaksanakan proses adaptasi menghadapi perubahan iklim yang terjadi. Padahal, dampak dari perubahan iklim sudah mulai terlihat di sini,” jelas dia.Selain adaptasi, menurut Rachmat, Indonesia juga harus mulai memetakan langkah mitigasi untuk perubahan iklim. Langkah seperti itu, harus bisa dipahami oleh semua pihak, termasuk oleh negara maju yang saat ini ada.“Indonesia juga harus terlibat kaeena memang ada kerusakan alam di sini. Kita harus bisa untuk bertahan di tengah perubahan iklim ini. Itu haru menjadi perhatian semua pihak,” tandas dia.Meski isu perubahan iklim saat ini serius ditangani oleh Pemerintah Indonesia, namun perhatian tidak hanya datang kaum dewasa saja. Nyatanya, para remaja dan anak muda juga memiliki perhatian yang sama terhadap isu tersebut.Adalah yang menginisiasi para anak muda di sejumlah daerah untuk memahami isu perubahan iklim yang sedang muncul saat ini. Dengan inisiasi tersebut, diharapkan juga isu perubahan iklim bisa lebih cepat diterima dan sampai ke kalangan termuda dari segi usia.“Perubahan iklim ini sudah berdampak buruk dan akan terus berdampak buruk bagi Indonesia dan anak muda pada khususnya. Ini tidak boleh dibiarkan karena nasib anak muda saat ini sangat bergantung pada kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia,” ungkap Lenny N Rosalin, Ketua .Saat ini, ujar dia, ada 87,4 juta jiwa di Indonesia yang statusnya adalah anak muda berusia di bawah 18 tahun. Data tersebut adalah data resmi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Masuknya anak sebagai agen perubahan dalam isu perubahan iklim, menjadi penting karena anak masuk dalam kelompok rentan bersama perempuan dan lanjut usia (lansia).Di antara anak muda yang ikut menyuarakan isu perubahan iklim, adalah enam anak muda dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya, adalah Anti, remaja puteri dari Kabupaten Yapkefa, Nusa Tenggara Timur. Dia bertutur, permasalahan perubahan iklim sudah sangat mengganggu kehidupannya di daerahnya tersebut.“Di daerah kami itu ada kebiasaan melakukan tebas bakar. Biasanya, dalam periode waktu tertentu, akan ada penebangan pohon secara masif. Jadi, pohon atau tanaman yang sudah tumbuh rimbun akan dipangkas habis,” ungkap dia.Menurut Anti, kebiasaan tersebut sangat berdampak buruk karena merusak lingkungan dan itu mengakibatkan suhu udara di sebagian besar di NTT terasa panas menyengat. Tidak hanya itu, akibat kebiasaan tersebut, kekeringan berlangsung sangat lama.Anti berharap, Rachmat Witoelar akan membawa isu tersebut ke Paris dan membeberkannya kepada Presiden Joko Widodo.Permintaan tersebut langsung ditanggapi positif oleh Rachmat yang langsung menyatakan kesanggupannya untuk menyampaikan masukan dan pernyataan anak-anak muda yang peduli pada isu perubahan iklim.“Anak muda itu adalah aset bangsa. Mereka memegang peranan penting untuk mengubah Negara Indonesia. Jadi, tidak ada alasan bagi kami untuk mengabaikan segala bentuk aspirasi dari anak muda,” pungkas dia.Untuk diketahui, (COP) ke-21 yang akan dilaksanakan di Paris, Perancis, 30 November – 12 Desember 2015 mendatang, merupakan momen dimana sebuah kesepakatan baru akan diluncurkan. Kesepakatan baru ini diharapkan dapat merangkul 196 negara yang tergabung dalam (UNFCCC) untuk bersama-sama berbagi upaya () dalam berkontribusi pada pencapaian tujuan tertinggi konvensi, yaitu untuk mencegah kenaikan temperatur rata-rata dunia di atas 2 C. Perjanjian yang mengandung prinsip ini diharapkan dapat diimplementasikan di tahun 2020 oleh seluruh pihak terkait.Berbeda pada saat UNFCCC ditetapkan 1992, peta negara-negara di tahun 2015 ini banyak yang berubah. Tiongkok, India, Brasil, Afrika Selatan, dan Indonesia, dinilai sebagai negara-negara dengan ekonomi berkembang () dengan kemampuan ekonomi berbeda ketimbang negara yang berkembang lainnya. Negara-negara ini pun mengalami pertumbuhan emisi gas rumah kaca yang cukup pesat dalam 2 dekade terakhir dan menjadi emiter besar menyaingi sejumlah negara maju.

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam kampanye publik perjanjian internasional

rachmat witoelar indonesia punya posisi penting dalam isu perubahan iklim indonesia tak takut untuk menyuarakan isu perubahan iklim dalam konferensi perubahan iklim cop yang digelar di paris perancis akhir bulan ini hal itu karena indonesia adalah negara yang memiliki kepentingan besar dalam isu tersebututusan khusus presiden untuk pengendalian perubahan iklim rachmat witoelar kepada mengatakan posisi indonesia tak akan berubah sekalipun dalam beberapa bulan terakhir ini terjadi kebakaran hutan yang mengakibatkan munculnya bencana asap di pulau sumatera kalimantan dan papuakita tidak akan berubah apapun kondisinya kita tetap akan berjuang untuk menyuarakan isu perubahan iklim ini karena memang dampaknya sudah terasa di indonesia ucap rachmat di hotel sari pan pacific jakarta kamis rachmat mengatakan persoalan perubahan iklim tak hanya menjadi milik negara yang sudah maju saja tapi juga negara berkembang seperti indonesia dengan demikian segala yang terjadi di indonesia dan berkaitan dengan perubahan iklim maka wajib untuk dibagikan informasinya kepada duniakita tidak akan mundur ini adalah kesempatan kita untuk bisa berbicara banyak kepada dunia tentang dampak perubahan iklim yang dirasakan indonesia tutur diaada negara diluar sana yang akan terkena dampak dari perubahan iklim ini sudah saatnya ini kita atasi bersama tambah diadi antara langkah yang harus bisa segera ditempuh menurut rachmat adalah dengan melakukan adaptasi langkah tersebut bisa ditempuh dengan menggandeng semua pihak yang ada di negeri initetapi itu juga perlu proses yang tidak sebentar sementara indonesia juga hingga sekarang masih belum melaksanakan proses adaptasi menghadapi perubahan iklim yang terjadi padahal dampak dari perubahan iklim sudah mulai terlihat di sini jelas diaselain adaptasi menurut rachmat indonesia juga harus mulai memetakan langkah mitigasi untuk perubahan iklim langkah seperti itu harus bisa dipahami oleh semua pihak termasuk oleh negara maju yang saat ini adaindonesia juga harus terlibat kaeena memang ada kerusakan alam di sini kita harus bisa untuk bertahan di tengah perubahan iklim ini itu haru menjadi perhatian semua pihak tandas diameski isu perubahan iklim saat ini serius ditangani oleh pemerintah indonesia namun perhatian tidak hanya datang kaum dewasa saja nyatanya para remaja dan anak muda juga memiliki perhatian yang sama terhadap isu tersebutadalah yang menginisiasi para anak muda di sejumlah daerah untuk memahami isu perubahan iklim yang sedang muncul saat ini dengan inisiasi tersebut diharapkan juga isu perubahan iklim bisa lebih cepat diterima dan sampai ke kalangan termuda dari segi usiaperubahan iklim ini sudah berdampak buruk dan akan terus berdampak buruk bagi indonesia dan anak muda pada khususnya ini tidak boleh dibiarkan karena nasib anak muda saat ini sangat bergantung pada kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah indonesia ungkap lenny n rosalin ketua saat ini ujar dia ada juta jiwa di indonesia yang statusnya adalah anak muda berusia di bawah tahun data tersebut adalah data resmi yang dirilis badan pusat statistik bps masuknya anak sebagai agen perubahan dalam isu perubahan iklim menjadi penting karena anak masuk dalam kelompok rentan bersama perempuan dan lanjut usia lansiadi antara anak muda yang ikut menyuarakan isu perubahan iklim adalah enam anak muda dari berbagai daerah di indonesia salah satunya adalah anti remaja puteri dari kabupaten yapkefa nusa tenggara timur dia bertutur permasalahan perubahan iklim sudah sangat mengganggu kehidupannya di daerahnya tersebutdi daerah kami itu ada kebiasaan melakukan tebas bakar biasanya dalam periode waktu tertentu akan ada penebangan pohon secara masif jadi pohon atau tanaman yang sudah tumbuh rimbun akan dipangkas habis ungkap diamenurut anti kebiasaan tersebut sangat berdampak buruk karena merusak lingkungan dan itu mengakibatkan suhu udara di sebagian besar di ntt terasa panas menyengat tidak hanya itu akibat kebiasaan tersebut kekeringan berlangsung sangat lamaanti berharap rachmat witoelar akan membawa isu tersebut ke paris dan membeberkannya kepada presiden joko widodopermintaan tersebut langsung ditanggapi positif oleh rachmat yang langsung menyatakan kesanggupannya untuk menyampaikan masukan dan pernyataan anakanak muda yang peduli pada isu perubahan iklimanak muda itu adalah aset bangsa mereka memegang peranan penting untuk mengubah negara indonesia jadi tidak ada alasan bagi kami untuk mengabaikan segala bentuk aspirasi dari anak muda pungkas diauntuk diketahui cop ke yang akan dilaksanakan di paris perancis november desember mendatang merupakan momen dimana sebuah kesepakatan baru akan diluncurkan kesepakatan baru ini diharapkan dapat merangkul negara yang tergabung dalam unfccc untuk bersamasama berbagi upaya dalam berkontribusi pada pencapaian tujuan tertinggi konvensi yaitu untuk mencegah kenaikan temperatur ratarata dunia di atas c perjanjian yang mengandung prinsip ini diharapkan dapat diimplementasikan di tahun oleh seluruh pihak terkaitberbeda pada saat unfccc ditetapkan peta negaranegara di tahun ini banyak yang berubah tiongkok india brasil afrika selatan dan indonesia dinilai sebagai negaranegara dengan ekonomi berkembang dengan kemampuan ekonomi berbeda ketimbang negara yang berkembang lainnya negaranegara ini pun mengalami pertumbuhan emisi gas rumah kaca yang cukup pesat dalam dekade terakhir dan menjadi emiter besar menyaingi sejumlah negara maju

Opini: Upaya Adaptasi (Indonesia) dalam Menghadapi Perubahan Iklim. Pemerintahan Joko Widodo memiliki peran penting untuk membawakan posisi Indonesia dalam proses negosiasi akhir perubahan iklim. Sejalan dengan bergantinya Piagam Protokol Kyoto, Pemerintah pun telah melakukan penyerahan kontribusi yang diniatkan (/INDC) Indonesia, yang menyebutkan Sebelumnya pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia telah menyatakan akan berkomitmen untuk mengurangi emisi hingga 26 persen dan dengan bantuan internasional akan mempercepat pengurangan emisi hingga 41 persen pada 2020. Kebijakan terkait kontribusi memerangi dampak perubahan iklim ini tampaknya berupaya dilanjutkan oleh pemerintahan Joko Widodo.Sesuai dengan Nawacita yang dideklarasikan Presiden Jokowi, pemerintah menekankan agenda kebijakan perubahan iklim sebagai salah satu agenda prioritas. Sejalan dengan Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencantumkan sistem pembangunan adaptif yang berorientasi pada ketahanan pangan, kemandirian energi, ketahanan ekosisten maupun ketahanan wilayah khusus meliputi perkotaan maupun kawasan pesisir dan pulau kecil.Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui regulasi dan payung hukum hingga rencana kongkrit RAN/RAD GRK (Rencana Aksi Nasional dan Daerah Gas Rumah Kaca) maupun RAN-API (Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim).Dalam berbagai workshop maupun pertemuan dengan para ahli, UNFCCC () berpendapat bahwa upaya adaptasi dapat menjadi instrumen bagi negara-negara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Maka, Indonesia sebagai negara berkembang cukup tepat merumuskan RAN-API yang merupakan dokumen untuk membantu masyarakat mempersiapkan upaya adaptasi atau penyesuaian terhadap dampak perubahan iklim yang terjadi untuk kurun waktu 2013 hingga 2025.Namun perumusan kebijakan adaptasi perubahan iklim menghadapi berbagai tantangan dan tidak selalu berjalan dengan mulus.Kebijakan global terkait Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) digaungkan oleh PBB akan berakhir pada tahun 2015 yang kemudian digantikan dengan Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).Dalam dokumen MDGs ditekankan upaya memberantas kemiskinan. Sementara dampak perubahan iklim sangat signifikan berdampak dalam menaikkan angka kemiskinan, Selain belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, Indonesia dihadapkan dengan kerawanan di berbagai sektor akibat dampak perubahan iklim. Dalam periode SDGs ini, laju pembangunan berkelanjutan disyaratkan hanya dapat dilakukan dengan perlindungan menyeluruh terhadap lingkungan hidup di Indonesia.Indonesia sangat rawan terkena dampak perubahan iklim karena di wilayah pedesaan dihuni oleh mayoritas masyarakat petani, di kawasan pesisir didominasi oleh nelayan hingga kawasan perbukitan ditempati oleh masyarakat peladang. Masyarakat tersebut memiliki kerawanan besar baik jiwa maupun aspek ekonomi apabila terjadi bencana alam maupun dampak perubahan iklim. Dengan demikian, upaya adaptif perlu diberikan porsi yang lebih besar bagi kelompok masyarakat tersebut.Selain itu, rezim internasional terkait perubahan iklim tidak jauh berbeda dengan rezim perdagangan bebas global. Kepentingan negara-negara maju seringkali mendominasi pihak negara-negara berkembang, yang memiliki daya tawar politik global yang rendah,sehingga kerap tidak dapat mengakomodir kepentingan nasionalnya.Bukan rahasia lagi bahwa dalam rezim perubahan iklim, sebagian besar negara-negara maju berkomitmen rendah untuk menurunkan emisinya. Kemudian prinsip seolah-olah memberikan beban tanggung jawab yang sama kepada negara-negara berkembang untuk pula terlibat dalam mengurangi emisinya.Ketika Indonesia berkomitmen pada tahun 2009 untuk mengurangi emisi hingga 26 persen, Indonesia cukup akomodatif untuk membantu negara-negara maju agar tidak menanggung terlalu besar untuk mengurangi emisinya. Dalam perkembangannya, Indonesia pun lalu menjadi negara “tertuduh” dalam berbagai fora internasional karena dianggap tidak mampu menjaga hutan tropisnya saat menghasilkan emisi yang cukup besar bagi dunia.Sementara itu, di sisi lain tantangan perumusan kebijakan perubahan iklim domestik pun tidaklah kalah besar. Target penurunan emisi Indonesia sebesar 26 persen mendapatkan porsi dalam APBN sangat kecil, hanya 0,8 persen atau sekitar Rp 10 triliun. Keinginan besar namun anggaran tidak memadai untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen.Hal lainnya, yang cukup signifikan adalah rendahnya niat politik nasional dalam upaya memerangi dampak perubahan iklim. Hal tersebut dibuktikan dengan belum adanya Undang-Undang Perubahan Iklim. Jangankan Undang-Undang, wacana untuk merumuskan regulasi terkait perubahan iklim kalah populer dibanding dengan agenda prioritas pembangunan lainnya.Agar Indonesia mampu mengartikulasikan kepentingan nasional dalam perubahan iklim di forum internasional, sudah selayaknya Indonesia perlu memiliki amunisi regulasi yang khusus mengatur upaya menghadapi dampak perubahan iklim.Upaya adaptasi perubahan iklim tidak akan berjalan baik apabila kelompok masyarakat yang menjadi target untuk rencana aksi tidak ditempatkan sebagai subyek. Upaya menjaring permasalahan agar aksi adaptasi nasional dapat efektif dan tidak lepas harus melibatkan profesi rentan atau masyarakat lokal yang hidup di kawasan yang rawan terkena dampak perubahan iklim.Isu perubahan iklim terkadang terlalu ilmiah untuk dipahami masyarakat pada umumnya. Maka membangun kesadaran akan dampak perubahan iklim perlu menggunakan cara-cara yang sederhana yaitu menggali potensi kearifan lokal.Sudah terlalu lama, kearifan lokal dianggap hanya sekedar mitos bahkan tidak ditempatkan sama selayaknya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dianggap memiliki nilai kebenaran, sementara kearifan lokal dianggap hanya suatu hal yang terjadi secara kebetulan.Sebaliknya para ilmuwan lokal tidak berupaya mempopulerkan kearifan lokal. Selayaknya, ilmuwan perlu untuk menggali kearifan lokal sebagai upaya untuk berkomunikasi dan memahami filofosi yang dijunjung oleh masyarakat lokal. Karena itu perlu upaya untuk mendokumentasikan kearifan lokal yang tersebar di seluruh nusantara.Saya teringat mengenai senandung oleh para petani untuk menanam padi ataupun memanen di beberapa wilayah di Sumatera dan Jawa. Namun, hal ini sudah tidak sesuai karena senandung tersebut dengan menanam padi sesuai dengan periode dahulu dan banyak masyarakat petani yang tidak mengetahui perubahan iklim. Sementara akibat perubahan iklim, terjadi kekacauan musim yang seringkali mengakibatkan gagal panen.Untuk memberikan pemahaman hingga meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan iklim, dengan upaya adaptasi selayaknya beradaptasi sebagaimana masyarakat lokal tersebut bertindak agar upaya adaptasi menjadi efektif untuk menunjang program-program pembangunan.*,

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional perspektif masyarakat adat tentang krisis iklim

opini upaya adaptasi indonesia dalam menghadapi perubahan iklim pemerintahan joko widodo memiliki peran penting untuk membawakan posisi indonesia dalam proses negosiasi akhir perubahan iklim sejalan dengan bergantinya piagam protokol kyoto pemerintah pun telah melakukan penyerahan kontribusi yang diniatkan indc indonesia yang menyebutkan sebelumnya pada era kepemimpinan susilo bambang yudhoyono indonesia telah menyatakan akan berkomitmen untuk mengurangi emisi hingga persen dan dengan bantuan internasional akan mempercepat pengurangan emisi hingga persen pada kebijakan terkait kontribusi memerangi dampak perubahan iklim ini tampaknya berupaya dilanjutkan oleh pemerintahan joko widodosesuai dengan nawacita yang dideklarasikan presiden jokowi pemerintah menekankan agenda kebijakan perubahan iklim sebagai salah satu agenda prioritas sejalan dengan nawacita rencana pembangunan jangka menengah nasional rpjmn mencantumkan sistem pembangunan adaptif yang berorientasi pada ketahanan pangan kemandirian energi ketahanan ekosisten maupun ketahanan wilayah khusus meliputi perkotaan maupun kawasan pesisir dan pulau kecilkebijakan tersebut diimplementasikan melalui regulasi dan payung hukum hingga rencana kongkrit ranrad grk rencana aksi nasional dan daerah gas rumah kaca maupun ranapi rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklimdalam berbagai workshop maupun pertemuan dengan para ahli unfccc berpendapat bahwa upaya adaptasi dapat menjadi instrumen bagi negaranegara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim maka indonesia sebagai negara berkembang cukup tepat merumuskan ranapi yang merupakan dokumen untuk membantu masyarakat mempersiapkan upaya adaptasi atau penyesuaian terhadap dampak perubahan iklim yang terjadi untuk kurun waktu hingga namun perumusan kebijakan adaptasi perubahan iklim menghadapi berbagai tantangan dan tidak selalu berjalan dengan muluskebijakan global terkait tujuantujuan pembangunan milenium mdgs digaungkan oleh pbb akan berakhir pada tahun yang kemudian digantikan dengan tujuantujuan pembangunan berkelanjutan sdgsdalam dokumen mdgs ditekankan upaya memberantas kemiskinan sementara dampak perubahan iklim sangat signifikan berdampak dalam menaikkan angka kemiskinan selain belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan indonesia dihadapkan dengan kerawanan di berbagai sektor akibat dampak perubahan iklim dalam periode sdgs ini laju pembangunan berkelanjutan disyaratkan hanya dapat dilakukan dengan perlindungan menyeluruh terhadap lingkungan hidup di indonesiaindonesia sangat rawan terkena dampak perubahan iklim karena di wilayah pedesaan dihuni oleh mayoritas masyarakat petani di kawasan pesisir didominasi oleh nelayan hingga kawasan perbukitan ditempati oleh masyarakat peladang masyarakat tersebut memiliki kerawanan besar baik jiwa maupun aspek ekonomi apabila terjadi bencana alam maupun dampak perubahan iklim dengan demikian upaya adaptif perlu diberikan porsi yang lebih besar bagi kelompok masyarakat tersebutselain itu rezim internasional terkait perubahan iklim tidak jauh berbeda dengan rezim perdagangan bebas global kepentingan negaranegara maju seringkali mendominasi pihak negaranegara berkembang yang memiliki daya tawar politik global yang rendahsehingga kerap tidak dapat mengakomodir kepentingan nasionalnyabukan rahasia lagi bahwa dalam rezim perubahan iklim sebagian besar negaranegara maju berkomitmen rendah untuk menurunkan emisinya kemudian prinsip seolaholah memberikan beban tanggung jawab yang sama kepada negaranegara berkembang untuk pula terlibat dalam mengurangi emisinyaketika indonesia berkomitmen pada tahun untuk mengurangi emisi hingga persen indonesia cukup akomodatif untuk membantu negaranegara maju agar tidak menanggung terlalu besar untuk mengurangi emisinya dalam perkembangannya indonesia pun lalu menjadi negara tertuduh dalam berbagai fora internasional karena dianggap tidak mampu menjaga hutan tropisnya saat menghasilkan emisi yang cukup besar bagi duniasementara itu di sisi lain tantangan perumusan kebijakan perubahan iklim domestik pun tidaklah kalah besar target penurunan emisi indonesia sebesar persen mendapatkan porsi dalam apbn sangat kecil hanya persen atau sekitar rp triliun keinginan besar namun anggaran tidak memadai untuk menurunkan emisi sebesar persenhal lainnya yang cukup signifikan adalah rendahnya niat politik nasional dalam upaya memerangi dampak perubahan iklim hal tersebut dibuktikan dengan belum adanya undangundang perubahan iklim jangankan undangundang wacana untuk merumuskan regulasi terkait perubahan iklim kalah populer dibanding dengan agenda prioritas pembangunan lainnyaagar indonesia mampu mengartikulasikan kepentingan nasional dalam perubahan iklim di forum internasional sudah selayaknya indonesia perlu memiliki amunisi regulasi yang khusus mengatur upaya menghadapi dampak perubahan iklimupaya adaptasi perubahan iklim tidak akan berjalan baik apabila kelompok masyarakat yang menjadi target untuk rencana aksi tidak ditempatkan sebagai subyek upaya menjaring permasalahan agar aksi adaptasi nasional dapat efektif dan tidak lepas harus melibatkan profesi rentan atau masyarakat lokal yang hidup di kawasan yang rawan terkena dampak perubahan iklimisu perubahan iklim terkadang terlalu ilmiah untuk dipahami masyarakat pada umumnya maka membangun kesadaran akan dampak perubahan iklim perlu menggunakan caracara yang sederhana yaitu menggali potensi kearifan lokalsudah terlalu lama kearifan lokal dianggap hanya sekedar mitos bahkan tidak ditempatkan sama selayaknya ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan dianggap memiliki nilai kebenaran sementara kearifan lokal dianggap hanya suatu hal yang terjadi secara kebetulansebaliknya para ilmuwan lokal tidak berupaya mempopulerkan kearifan lokal selayaknya ilmuwan perlu untuk menggali kearifan lokal sebagai upaya untuk berkomunikasi dan memahami filofosi yang dijunjung oleh masyarakat lokal karena itu perlu upaya untuk mendokumentasikan kearifan lokal yang tersebar di seluruh nusantarasaya teringat mengenai senandung oleh para petani untuk menanam padi ataupun memanen di beberapa wilayah di sumatera dan jawa namun hal ini sudah tidak sesuai karena senandung tersebut dengan menanam padi sesuai dengan periode dahulu dan banyak masyarakat petani yang tidak mengetahui perubahan iklim sementara akibat perubahan iklim terjadi kekacauan musim yang seringkali mengakibatkan gagal panenuntuk memberikan pemahaman hingga meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan iklim dengan upaya adaptasi selayaknya beradaptasi sebagaimana masyarakat lokal tersebut bertindak agar upaya adaptasi menjadi efektif untuk menunjang programprogram pembangunan

Moment Bersejarah, Paris Agreement Akhirnya Disepakati Dalam Konferensi Perubahan Iklim COP 21 Paris. Konferensi Perubahan Iklim atau COP 21 Paris yang molor sehari dari jadwal penutupan karena perundingan yang alot, akhirnya menyepakati sebagai keputusan bersama konferensi pada Sabtu malam (12/12/2015) waktu setempat atau pada Minggu pagi (12/12/2015) waktu Indonesia.Sebanyak 195 dari 196 negara anggota UNFCCC menyepakati tersebut sebagai protokol baru yang akan menggantikan Protokol Kyoto sebagai kesepakatan bersama untuk menangani perubahan iklim dengan berbagai aspeknya dan berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang rendah emisi.Dalam laman UNFCCC disebutkan tujuan utama perjanjian baru tersebut adalah menjaga kenaikan temperatur global abad ini di bawah 2 derajat Celcius dan untuk mendorong upaya untuk membatasi kenaikan suhu lebih jauh ke 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri. Batas kenaikan 1,5 derajat Celcius merupakan batas kenaikan suhu global agar dunia relatif aman dari dampak terburuk dari perubahan iklim.Untuk mencapai tujuan ambisius dan penting tersebut, disepakati bantuan pendanaan akan diarahkan pada program yang tepat, sehingga aksi penanganan perubahan iklim yang dilakukan oleh negara-negara berkembang dan negara yang paling rentan bisa dilakukan sejalan dengan pembangunan negara-negara tersebut.Presiden COP 21 Paris, Laurent Fabius, yang berhasil memimpin seluruh delegasi negara peserta konferensi menyepakati perjanjian baru dalam sidang paripurna menyatakan merasa bahagian atas hasil yang dicapai.“ memungkinkan setiap delegasi dan kelompok negara-negara untuk kembali ke rumah dengan kepala tegak. Tanggung jawab kami untuk sejarah sangat besar, ” kata Fabius yang juga Menteri Luar Negeri Prancis.Sedangkan Presiden Prancis Francois Hollande mengekspresikan terima kasih kepada semua negara peserta konferensi. “Anda sudah melakukannya, mencapai kesepakatan yang ambisius, perjanjian yang mengikat, kesepakatan universal. Anda bisa bangga berdiri di hadapan anak-anak dan cucu,” katanya.Sementara Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan Paris Agreement menjadi pintu masuk sebuah era baru kerja sama global untuk menangani masalah yang paling kompleks yang dihadapi umat manusia. “Untuk pertama kalinya, setiap negara di dunia telah berjanji untuk mengurangi emisi, memperkuat ketahanan dan bergabung dalam penyebab umum untuk mengambil tindakan iklim umum. Ini adalah sukses besar untuk multilateralisme,” katanya.Sedangkan Sekretaris Eksekutif UNFCCC, Christiana Figueres, mengatakan disepakatinya menjadi sejarah bersama dunia untuk melakukan tindakan yang benar bagi satu planet yaitu bumi.“Ini adalah perjanjian keyakinan. Ini adalah perjanjian solidaritas untuk mereka yang paling rentan (menerima dampak perubahan iklim). Ini adalah kesepakatan dari visi jangka panjang, karena kita harus mengubah perjanjian ini menjadi mesin pertumbuhan yang aman,” kata Figueres.meliputi elemen penting yang akan mengarahkan aksi bersama untuk menangani perubahan iklim global, antara lain mitigasi, adaptasi dan pendanaan.Aksi mitigasi bertujuan mengurangi emisi karbon yang cukup cepat untuk mencapai tujuan pembatasan kenaikan temperatur global. Adanya sebuah sistem global yang transparan untuk penanganan perubahan iklimAdanya aksi adaptasi yang memperkuat kemampuan negara untuk menangani dampak iklim. Perhatian tentang untuk memperkuat kemampuan lingkungan untuk pulih dari dampak perubahan iklim. Dan adanya dukungan pendanaan bagi semua negara dalam melakuakn pembangunan yang rendah emisi dan berjangka panjang.Perjanjian baru tersebut akan menetapkan arah jangka panjang penanganan perubahan iklim, dengan penyampaian target penurunan emisi beserta rencana aksi nasional masing-masing negara dalam (INDC). Sebanyak 188 negara anggota UNFCCC sendiri telah menyampaikan komitmen mereka melalui INDC sebelum COP 21 berlangsung.Tindakan iklim juga akan diambil ke depan pada periode sebelum tahun 2020. Negara-negara akan terus terlibat dalam proses pada kesempatan mitigasi dan akan menempatkan menambahkan fokus pada peluang adaptasi. Selain itu, mereka akan bekerja untuk menentukan roadmap yang jelas pada pembiayaan iklim USD 100 miliar pada tahun 2020“Perjanjian Paris juga mengirim sinyal kuat ke ribuan kota, daerah, bisnis dan warga di seluruh dunia sudah berkomitmen untuk tindakan iklim yang visi mereka dari karbon rendah, masa tangguh sekarang saja dipilih untuk kemanusiaan abad ini, ” tambah Figueres. disebutkan akan memberi dukungan untuk negara-negara berkembang dan menetapkan tujuan global untuk secara signifikan memperkuat adaptasi perubahan iklim melalui dukungan dan kerjasama internasional.Upaya yang sudah dari negara-negara berkembang tersebut untuk melakukan pembangunan bersih yang lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim akan didukung oleh pendanaan dari negara-negara maju dan sumbangan pendanaan sukarela dari negara-negara lain.Negara-negara anggota UNFCCC memutuskan bahwa mereka akan bekerja untuk menentukan roadmap yang jelas pada pembiayaan iklim USD 100 miliar pada tahun 2020 sementara juga sebelum 2025 menetapkan tujuan baru pada penyediaan pembiayaan USD 100 miliar.Kerjasama internasional tentang teknologi iklim yang aman dan pengembangan kapasitas di negara berkembang untuk mengatasi perubahan iklim juga secara signifikan diperkuat di bawah perjanjian baru. setelah diadopsi sebagai keputusan COP 21, akan dibawa ke dalam Sidang Umum PBB di New York untuk ditandatangani pada 22 April 2016, bertepatan dengan Bumi Hari. akan berlaku setelah 55 negara yang bertanggungjawab atas sedikitnya 55% dari emisi global telah meratifikasinya.

[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

ketahanan komunitas perjanjian internasional

moment bersejarah paris agreement akhirnya disepakati dalam konferensi perubahan iklim cop paris konferensi perubahan iklim atau cop paris yang molor sehari dari jadwal penutupan karena perundingan yang alot akhirnya menyepakati sebagai keputusan bersama konferensi pada sabtu malam waktu setempat atau pada minggu pagi waktu indonesiasebanyak dari negara anggota unfccc menyepakati tersebut sebagai protokol baru yang akan menggantikan protokol kyoto sebagai kesepakatan bersama untuk menangani perubahan iklim dengan berbagai aspeknya dan berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang rendah emisidalam laman unfccc disebutkan tujuan utama perjanjian baru tersebut adalah menjaga kenaikan temperatur global abad ini di bawah derajat celcius dan untuk mendorong upaya untuk membatasi kenaikan suhu lebih jauh ke derajat celsius di atas tingkat praindustri batas kenaikan derajat celcius merupakan batas kenaikan suhu global agar dunia relatif aman dari dampak terburuk dari perubahan iklimuntuk mencapai tujuan ambisius dan penting tersebut disepakati bantuan pendanaan akan diarahkan pada program yang tepat sehingga aksi penanganan perubahan iklim yang dilakukan oleh negaranegara berkembang dan negara yang paling rentan bisa dilakukan sejalan dengan pembangunan negaranegara tersebutpresiden cop paris laurent fabius yang berhasil memimpin seluruh delegasi negara peserta konferensi menyepakati perjanjian baru dalam sidang paripurna menyatakan merasa bahagian atas hasil yang dicapai memungkinkan setiap delegasi dan kelompok negaranegara untuk kembali ke rumah dengan kepala tegak tanggung jawab kami untuk sejarah sangat besar kata fabius yang juga menteri luar negeri prancissedangkan presiden prancis francois hollande mengekspresikan terima kasih kepada semua negara peserta konferensi anda sudah melakukannya mencapai kesepakatan yang ambisius perjanjian yang mengikat kesepakatan universal anda bisa bangga berdiri di hadapan anakanak dan cucu katanyasementara sekretaris jenderal pbb ban kimoon mengatakan paris agreement menjadi pintu masuk sebuah era baru kerja sama global untuk menangani masalah yang paling kompleks yang dihadapi umat manusia untuk pertama kalinya setiap negara di dunia telah berjanji untuk mengurangi emisi memperkuat ketahanan dan bergabung dalam penyebab umum untuk mengambil tindakan iklim umum ini adalah sukses besar untuk multilateralisme katanyasedangkan sekretaris eksekutif unfccc christiana figueres mengatakan disepakatinya menjadi sejarah bersama dunia untuk melakukan tindakan yang benar bagi satu planet yaitu bumiini adalah perjanjian keyakinan ini adalah perjanjian solidaritas untuk mereka yang paling rentan menerima dampak perubahan iklim ini adalah kesepakatan dari visi jangka panjang karena kita harus mengubah perjanjian ini menjadi mesin pertumbuhan yang aman kata figueresmeliputi elemen penting yang akan mengarahkan aksi bersama untuk menangani perubahan iklim global antara lain mitigasi adaptasi dan pendanaanaksi mitigasi bertujuan mengurangi emisi karbon yang cukup cepat untuk mencapai tujuan pembatasan kenaikan temperatur global adanya sebuah sistem global yang transparan untuk penanganan perubahan iklimadanya aksi adaptasi yang memperkuat kemampuan negara untuk menangani dampak iklim perhatian tentang untuk memperkuat kemampuan lingkungan untuk pulih dari dampak perubahan iklim dan adanya dukungan pendanaan bagi semua negara dalam melakuakn pembangunan yang rendah emisi dan berjangka panjangperjanjian baru tersebut akan menetapkan arah jangka panjang penanganan perubahan iklim dengan penyampaian target penurunan emisi beserta rencana aksi nasional masingmasing negara dalam indc sebanyak negara anggota unfccc sendiri telah menyampaikan komitmen mereka melalui indc sebelum cop berlangsungtindakan iklim juga akan diambil ke depan pada periode sebelum tahun negaranegara akan terus terlibat dalam proses pada kesempatan mitigasi dan akan menempatkan menambahkan fokus pada peluang adaptasi selain itu mereka akan bekerja untuk menentukan roadmap yang jelas pada pembiayaan iklim usd miliar pada tahun perjanjian paris juga mengirim sinyal kuat ke ribuan kota daerah bisnis dan warga di seluruh dunia sudah berkomitmen untuk tindakan iklim yang visi mereka dari karbon rendah masa tangguh sekarang saja dipilih untuk kemanusiaan abad ini tambah figueres disebutkan akan memberi dukungan untuk negaranegara berkembang dan menetapkan tujuan global untuk secara signifikan memperkuat adaptasi perubahan iklim melalui dukungan dan kerjasama internasionalupaya yang sudah dari negaranegara berkembang tersebut untuk melakukan pembangunan bersih yang lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim akan didukung oleh pendanaan dari negaranegara maju dan sumbangan pendanaan sukarela dari negaranegara lainnegaranegara anggota unfccc memutuskan bahwa mereka akan bekerja untuk menentukan roadmap yang jelas pada pembiayaan iklim usd miliar pada tahun sementara juga sebelum menetapkan tujuan baru pada penyediaan pembiayaan usd miliarkerjasama internasional tentang teknologi iklim yang aman dan pengembangan kapasitas di negara berkembang untuk mengatasi perubahan iklim juga secara signifikan diperkuat di bawah perjanjian baru setelah diadopsi sebagai keputusan cop akan dibawa ke dalam sidang umum pbb di new york untuk ditandatangani pada april bertepatan dengan bumi hari akan berlaku setelah negara yang bertanggungjawab atas sedikitnya dari emisi global telah meratifikasinya

Opini: Posisi China dan Amerika Serikat dalam Rezim Perubahan Iklim. Konferensi Perubahan Iklim di Paris menjadi ujian nyata untuk komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) terutama bagi negara-negara industri maju yang seringkali mangkir dari komitmen ini. Predikat sebagai negara penghasil emisi GRK terbesar saat ini dipegang oleh China dan Amerika Serikat (AS).Namun, saat ini China menyusul AS sebagai penghasil emisi terbesar dengan proporsi emisi global sebanyak 24 persen per tahun, sedangkan AS menghasilkan proporsi global sebesar 21 persen (Moran, 2010).Dalam beberapa kebijakan politik internasional, China dan AS seringkali bersinggungan, namun menjelang perhelatan Konferensi Perubahan Iklim di Paris, China dan AS tampak mesra menjalin koalisi untuk membentuk citra positif akan tanggung jawabnya sebagai penghasil emisi terbesar di dunia. Pada tahun 2009, China dan AS melakukan kerjasama bilateral untuk perumusan ekonomi rendah karbon dan penggunaan energi ramah lingkungan.Kemudian kerjasama terus berlangsung hingga tahun ini, Presiden Xi Jinping dan Presiden Barack Obama melakukan beberapa pertemuan dan menghasilkan Pengumuman Bersama AS-China untuk Perubahan Iklim dengan komitmen untuk mengurangi emisi GRK.Dalam pernyataan bersama, China akan meluncurkan sistem perdagangan karbon pada tahun 2017 dan mengalokasikan 3,1 milyar dolar sebagai dana untuk keuangan perubahan iklim (WRI, 2015). Selain itu, pemerintahan Obama menegaskan pengurangan emisi GRK sebesar 26-28 persen hingga 2025. Sedangkan pemerintah Xi menyatakan akan meningkatkan penggunaan energi non fosil sebesar 20 persen pada 2030.Apabila kedua negara ini tampak akomodatif terhadap tuntutan pengurangan emisi cukup menjadi tanda tanya mengingat kedua negara ini memiliki sejarah sebagai ‘garis keras’ dalam berbagai KTT perubahan iklim karena minim komitmen untuk mengurangi GRK.Dalam diplomasi terkait perubahan iklim, China cukup keras memperjuangkan kepentingan nasionalnya. China lebih akomodatif dalam skema bantuan dan teknologi dalam perundingan perubahan iklim. Selain itu, China memposisikan dirinya sebagai negara berkembang yang tidak memiliki kewajiban yang sama dengan negara maju untuk mengurangi emisi dengan penolakan terhadap skema Perdagangan Karbon dan Implementasi Bersama.Agar kepentingannya aman, China memimpin dalam forum negara-negara berkembang melalui G77. Melalui G77, China menolak Implementasi Bersama sebagaimana tertuang dalam Protokol Kyoto dengan argumen bahwa Implementasi Bersama sebagai upaya Negara-negara maju terhindar dari kewajiban untuk mengurangi emisi GRK (Murdiyarso,2003).Selain itu, G77 menjadi alat bagi China untuk memperkuat pengaruh dan dukungan dari negara-negara berkembang untuk menuntut negara-negara maju memimpin inisiatif pengurangan GRK. Atas dasar prinsip “Sama, Namun Tanggung Jawab Berbeda” menambah amunisi China dengan posisi China sebagai negara berkembang yang menghadapi angka kemiskinan yang tinggi.Ketika kepemimpinan Hu Jintao, China lebih lunak untuk mengurangi 15 persen emisi GRK dimulai tahun 2005 hingga 2020. Hal tersebut ditegaskan Hu Jintao dalam KTT Perubahan Iklim di New York tahun 2009. Warisan kebijakan Hu diikuti oleh Xi dengan perumusan kebijakan pengurangan penggunaan batu bara, meningkatkan penggunaan energi non fosil dan penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan hidup.Tahun 2013, pemerintah China meluncurkan Strategi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim sebagai panduan dan prinsip untuk mengurangi emisi GRK sebesar 15 hingga 20 persen.Sementara itu, pada tahun 2001, Amerika Serikat menolak ratifikasi Protokol Kyoto. Pemerintahan George W. Bush didukung pengaruh kuat dari sektor industri minyak yang melakukan penolakan terhadap implementasi Protokol Kyoto.Bush menegaskan keengganannya karena 80 persen penduduk dunia terbebas dari tanggung jawab untuk mengurangi emisi GRK; implementasi Protokol Kyoto tidak adil karena akan mengancam pertumbuhan ekonomi AS dengan kewajiban mengganti energi fosil; dan pemerintah AS menganggap perubahan iklim hanya mitos karena dianggap tidak ilmiah.Kebijakan domestik AS terhadap perubahan iklim dipengaruhi oleh partai politik yang berkuasa. Partai Republik memiliki sejarah sebagai platform politik keras yang kurang akomodatif terhadap konsensus internasional karena paham realis AS yang menganggap kepentingan nasionalnya yang lebih utama.Saat ini, AS lebih akomodatif di bawah kepemimpinan Barack Obama dari partai Demokrat. Pada penyerahan Kontribusi Nasional yang Diniatkan (INDC), AS menegaskan upaya mengurangi emisi sebesar 26-28 persen hingga 2025. Pemerintahan Obama tengah menyusun proposal untuk standar efisiensi bahan bakar untuk tahun 2016 sebagai upaya untuk menghemat 3 juta metric ton karbondioksida.China dan AS menyadari akan sorotan internasional, maka kedua negara sepakat untuk membentuk citra sebagai negara yang berkomitmen untuk pengurangan emisi GRK. China memiliki posisi yang unik di tengah perdebatan mengenai posisinya sebagai negara berkembang atau negara maju.Namun, dalam rezim perubahan iklim, China disoroti karena penghasil emisi GRK terbesar maka berkewajiban untuk mengurangi emisi GRK secara signifikan. China seakan bermain di dua kaki, kaki pertama didaratkan untuk memimpin negara-negara berkembang dari tuntutan pengurangan emisi dalam jumlah besar. Selain itu, China membangun koalisi bersama AS untuk memperjuangkan agar kepentingan nasional terlindungi sehingga tidak perlu berkorban terlalu besar untuk kontribusi pengurangan emisi.Begitu pula AS, koalisi ini seakan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa AS memiliki kontribusi untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Koalisi ini kuat untuk menangkis tuntutan pengurangan emisi GRK dalam jumlah besar dengan dalih komitmen pengurangan emisi nasional, ikut serta memberikan pendanaan iklim, dan transfer teknologi ramah lingkungan.Komitmen koalisi China dan AS masih setengah hati mengingat target emisi yang akan dikurangi di bawah 30 persen. Kedua negara selayaknya memimpin upaya mengurangi dampak perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan energi fosil, memimpin tindakan penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan dan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.Namun, tampaknya hal ini masih sangat sulit mengingat kedua negara ini masih ‘sibuk’ memperbesar pengaruh politiknya untuk menguasai sumber minyak (energi fosil) di Timur Tengah bagi AS dan Afrika bagi China. Mungkinkah koalisi ini sebagai upaya politik pencitraan? Dari hasil konferensi di Paris kita akan tahu jawabannya.*,

[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

inisiatif energi terbarukan mengatasi dampak yang tidak proporsional perjanjian internasional

opini posisi china dan amerika serikat dalam rezim perubahan iklim konferensi perubahan iklim di paris menjadi ujian nyata untuk komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca grk terutama bagi negaranegara industri maju yang seringkali mangkir dari komitmen ini predikat sebagai negara penghasil emisi grk terbesar saat ini dipegang oleh china dan amerika serikat asnamun saat ini china menyusul as sebagai penghasil emisi terbesar dengan proporsi emisi global sebanyak persen per tahun sedangkan as menghasilkan proporsi global sebesar persen moran dalam beberapa kebijakan politik internasional china dan as seringkali bersinggungan namun menjelang perhelatan konferensi perubahan iklim di paris china dan as tampak mesra menjalin koalisi untuk membentuk citra positif akan tanggung jawabnya sebagai penghasil emisi terbesar di dunia pada tahun china dan as melakukan kerjasama bilateral untuk perumusan ekonomi rendah karbon dan penggunaan energi ramah lingkungankemudian kerjasama terus berlangsung hingga tahun ini presiden xi jinping dan presiden barack obama melakukan beberapa pertemuan dan menghasilkan pengumuman bersama aschina untuk perubahan iklim dengan komitmen untuk mengurangi emisi grkdalam pernyataan bersama china akan meluncurkan sistem perdagangan karbon pada tahun dan mengalokasikan milyar dolar sebagai dana untuk keuangan perubahan iklim wri selain itu pemerintahan obama menegaskan pengurangan emisi grk sebesar persen hingga sedangkan pemerintah xi menyatakan akan meningkatkan penggunaan energi non fosil sebesar persen pada apabila kedua negara ini tampak akomodatif terhadap tuntutan pengurangan emisi cukup menjadi tanda tanya mengingat kedua negara ini memiliki sejarah sebagai garis keras dalam berbagai ktt perubahan iklim karena minim komitmen untuk mengurangi grkdalam diplomasi terkait perubahan iklim china cukup keras memperjuangkan kepentingan nasionalnya china lebih akomodatif dalam skema bantuan dan teknologi dalam perundingan perubahan iklim selain itu china memposisikan dirinya sebagai negara berkembang yang tidak memiliki kewajiban yang sama dengan negara maju untuk mengurangi emisi dengan penolakan terhadap skema perdagangan karbon dan implementasi bersamaagar kepentingannya aman china memimpin dalam forum negaranegara berkembang melalui g melalui g china menolak implementasi bersama sebagaimana tertuang dalam protokol kyoto dengan argumen bahwa implementasi bersama sebagai upaya negaranegara maju terhindar dari kewajiban untuk mengurangi emisi grk murdiyarsoselain itu g menjadi alat bagi china untuk memperkuat pengaruh dan dukungan dari negaranegara berkembang untuk menuntut negaranegara maju memimpin inisiatif pengurangan grk atas dasar prinsip sama namun tanggung jawab berbeda menambah amunisi china dengan posisi china sebagai negara berkembang yang menghadapi angka kemiskinan yang tinggiketika kepemimpinan hu jintao china lebih lunak untuk mengurangi persen emisi grk dimulai tahun hingga hal tersebut ditegaskan hu jintao dalam ktt perubahan iklim di new york tahun warisan kebijakan hu diikuti oleh xi dengan perumusan kebijakan pengurangan penggunaan batu bara meningkatkan penggunaan energi non fosil dan penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan hiduptahun pemerintah china meluncurkan strategi nasional adaptasi perubahan iklim sebagai panduan dan prinsip untuk mengurangi emisi grk sebesar hingga persensementara itu pada tahun amerika serikat menolak ratifikasi protokol kyoto pemerintahan george w bush didukung pengaruh kuat dari sektor industri minyak yang melakukan penolakan terhadap implementasi protokol kyotobush menegaskan keengganannya karena persen penduduk dunia terbebas dari tanggung jawab untuk mengurangi emisi grk implementasi protokol kyoto tidak adil karena akan mengancam pertumbuhan ekonomi as dengan kewajiban mengganti energi fosil dan pemerintah as menganggap perubahan iklim hanya mitos karena dianggap tidak ilmiahkebijakan domestik as terhadap perubahan iklim dipengaruhi oleh partai politik yang berkuasa partai republik memiliki sejarah sebagai platform politik keras yang kurang akomodatif terhadap konsensus internasional karena paham realis as yang menganggap kepentingan nasionalnya yang lebih utamasaat ini as lebih akomodatif di bawah kepemimpinan barack obama dari partai demokrat pada penyerahan kontribusi nasional yang diniatkan indc as menegaskan upaya mengurangi emisi sebesar persen hingga pemerintahan obama tengah menyusun proposal untuk standar efisiensi bahan bakar untuk tahun sebagai upaya untuk menghemat juta metric ton karbondioksidachina dan as menyadari akan sorotan internasional maka kedua negara sepakat untuk membentuk citra sebagai negara yang berkomitmen untuk pengurangan emisi grk china memiliki posisi yang unik di tengah perdebatan mengenai posisinya sebagai negara berkembang atau negara majunamun dalam rezim perubahan iklim china disoroti karena penghasil emisi grk terbesar maka berkewajiban untuk mengurangi emisi grk secara signifikan china seakan bermain di dua kaki kaki pertama didaratkan untuk memimpin negaranegara berkembang dari tuntutan pengurangan emisi dalam jumlah besar selain itu china membangun koalisi bersama as untuk memperjuangkan agar kepentingan nasional terlindungi sehingga tidak perlu berkorban terlalu besar untuk kontribusi pengurangan emisibegitu pula as koalisi ini seakan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa as memiliki kontribusi untuk mengurangi dampak perubahan iklim koalisi ini kuat untuk menangkis tuntutan pengurangan emisi grk dalam jumlah besar dengan dalih komitmen pengurangan emisi nasional ikut serta memberikan pendanaan iklim dan transfer teknologi ramah lingkungankomitmen koalisi china dan as masih setengah hati mengingat target emisi yang akan dikurangi di bawah persen kedua negara selayaknya memimpin upaya mengurangi dampak perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan energi fosil memimpin tindakan penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan dan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklimnamun tampaknya hal ini masih sangat sulit mengingat kedua negara ini masih sibuk memperbesar pengaruh politiknya untuk menguasai sumber minyak energi fosil di timur tengah bagi as dan afrika bagi china mungkinkah koalisi ini sebagai upaya politik pencitraan dari hasil konferensi di paris kita akan tahu jawabannya

Sektor Kelautan Petakan Kekuatan untuk Perubahan Iklim. Komitmen untuk melaksanakan amanat amanat Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam konferensi perubahan iklim (COP21) di Paris, Perancis, terkait perubahan iklim, dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Komitmen yang dimaksud, adalah ikut berperan dalam menurunkan emisi hingga 29 persen pada 2030 nanti.Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Sjarief Widjaja mengatakan, amanat yang disampaikan Jokowi di Paris, menjadi amanat yang wajib dilaksanakan,. Bukan karena itu berasal dari Presiden, tapi memang isu perubahan iklim saat ini sudah sangat meluas.“Ini adalah isu mendunia. Kita harus bisa ikut berperan di dalamnya,” ungkap Sjarief kepada , di Double Tree Hotel, Jakarta, Jumat (11/12/2015).Akan tetapi, menurut dia, meski isu perubahan iklim sudah menjadi perhatian dunia, masih belum banyak yang konsen untuk melibatkan sektor kemaritiman. Itu kenapa, kata dia, hasil dari COP21 tidak mencantumkan sektor kemaritiman sebagai yang ikut berperan, meskipun Jokowi sudah menyuarakannya di forum resmi tersebut.“Itu tidak mengherankan kenapa isu kelautan menjadi minoritas. Karena banyak negara-negara di dunia yang lebih tertarik pada isu yang potensinya ada di daratan. Isu kehutanan lebih seksi, atau isu-isu tentang penggunaan peralatan yang menghasilkan CO2 tinggi,” sebut dia.Namun, Sjarief memastikan, walau isu kelautan masih menjadi minoritas di forum COP21, Indonesia berkomitmen untuk tetap mengedepankannya karena isu tersebut adalah isu sangat penting. Kata dia, Indonesia adalah negara besar kepulauan yang memiliki pulau-pulau kecil yang sangat banyak dan keberadaannya sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim.Sjarief mengungkapkan, karena isu perubahan iklim juga dipengaruhi dari isu kelautan, dia meminta kepada pihak terkait untuk tidak hanya melihat perubahan iklim hanya dari sisi kehutanan saja dengan deforestisasi atau reboisasi.“Kita harus bisa melihatnya dari isu kelautan juga. Kita akan bisa menghindari percepatan perubahan iklim, jika kita menanam mangrove, kita menanam padang lamun, dan sebagainya. Itu dari sisi potensi laut kita,” papar dia.Bagi Sjarief, jika kepedulian semua pihak terhadap isu kelautan dan kaitannya dengan perubahan iklim masih belum ada hingga saat ini, maka artinya itu adalah masalah besar yang harus segera dicarikan jalan keluar. Kondisi tersebut sangat tidak baik, apalagi jika dikaitkan dengan pidato Jokowi yang menargetkan bisa menurunkan emisi hingga 29 persen pada 2030 nanti.Meski respon dari publik belum sebesar untuk isu kehutanan, namun Sjarief tetap bersikukuh akan membawa isu perubahan iklim tersebut untuk sektor kelautan. Karenanya, langkah yang dilakukan saat ini adalah membentuk tim yang khusus menangani isu perubahan iklim dalam sektor kelautan.“Itu yang kami lakukan sekarang. Dengan adanya tim, pekerjaan akan lebih fokus,” jelas dia.Dengan adanya tim, maka langkah berikut yang bisa dilakukan adalah melakukan pemetaan kekuatan di lapangan. Caranya, kata Sjarief, adalah dengan menghitung luasan tutupan Indonesia yang saat ini ada di kawasan seluas 5,8 juta km2.“Seluruh wilayah Indonesia memiliki potensi untuk padang lamun berapa, mangrove berapa, terumbu karang berapa, dan berapa serapan terhadap kadar CO2 nya. Itu yang harus kita hitung,” cetus dia.“Kita harus menghitungnya, karena kita punya hak yang sama dengan negara lain yang berbasis kontinental, dengan isu terkuatnya ada di sektor perkebunan atau kehutanan,” tambah dia.Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Agus Dermawan menjelaskan, perlunya Indonesia ikut berperan dalam isu perubahan iklim, karena Indonesia adalah negara kepulauan dan menjadi penerima akibat dari adanya perubahan iklim.“Permukaan air laut akan menjadi sangat sensitif untuk negara-negara pulau, karena perubahan iklim. Pulau-pulau yang ketinggian daratannya tidak mencapai 2 atau 3 meter dari permukaan laut, dengan kenaikan permukaan air laut, maka sebagian daratannya akan hilang,” ungkap dia.Agus memaparkan, jika tidak dilakukan pencegahan dampak dari perubahan iklim, maka potensi untuk kehilangan 2.000 pulau pada 2.050 sangat mungkin terjadi. Padahal, saat ini saja, Indonesia secara perlahan sudah mulai menerima ancaman kehilangan pulau.“Seperti, saat ini kita terancam kehilangan 24 pulau di berbagai daerah. Pulau-pulau tersebut adalah pulau kecil terdepan di wilayah Indonesia. Ini ancaman serius,” kata dia.Karena ancaman yang sangat serius akibat perubahan iklim tersebut, Agus mengungkapkan, pihaknya saat ini sudah mulai melakukan pemetaan kekuataan dengan perencanaan yang jelas. Dari situ, akan dilakukan identifikasi pulau-pulau mana yang paling beresiko tenggelam.“Dari situ, baru kemudian kita hitung indeks kerentanannya. Jadi, nantinya kita akan perkuat daerah-daerah yang terancam akan hilang. Misalnya, di Karang Unarang, ada satu titik pulau terluar yang batasnya itu hanya sebuah karang kecil yang adanya di bawah permukaan air laut,” tandas dia.

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional perjanjian internasional

sektor kelautan petakan kekuatan untuk perubahan iklim komitmen untuk melaksanakan amanat amanat presiden joko widodo yang disampaikan dalam konferensi perubahan iklim cop di paris perancis terkait perubahan iklim dilaksanakan oleh kementerian kelautan dan perikanan kkp komitmen yang dimaksud adalah ikut berperan dalam menurunkan emisi hingga persen pada nantiplt direktur jenderal pengelolaan ruang laut sjarief widjaja mengatakan amanat yang disampaikan jokowi di paris menjadi amanat yang wajib dilaksanakan bukan karena itu berasal dari presiden tapi memang isu perubahan iklim saat ini sudah sangat meluasini adalah isu mendunia kita harus bisa ikut berperan di dalamnya ungkap sjarief kepada di double tree hotel jakarta jumat akan tetapi menurut dia meski isu perubahan iklim sudah menjadi perhatian dunia masih belum banyak yang konsen untuk melibatkan sektor kemaritiman itu kenapa kata dia hasil dari cop tidak mencantumkan sektor kemaritiman sebagai yang ikut berperan meskipun jokowi sudah menyuarakannya di forum resmi tersebutitu tidak mengherankan kenapa isu kelautan menjadi minoritas karena banyak negaranegara di dunia yang lebih tertarik pada isu yang potensinya ada di daratan isu kehutanan lebih seksi atau isuisu tentang penggunaan peralatan yang menghasilkan co tinggi sebut dianamun sjarief memastikan walau isu kelautan masih menjadi minoritas di forum cop indonesia berkomitmen untuk tetap mengedepankannya karena isu tersebut adalah isu sangat penting kata dia indonesia adalah negara besar kepulauan yang memiliki pulaupulau kecil yang sangat banyak dan keberadaannya sangat dipengaruhi oleh perubahan iklimsjarief mengungkapkan karena isu perubahan iklim juga dipengaruhi dari isu kelautan dia meminta kepada pihak terkait untuk tidak hanya melihat perubahan iklim hanya dari sisi kehutanan saja dengan deforestisasi atau reboisasikita harus bisa melihatnya dari isu kelautan juga kita akan bisa menghindari percepatan perubahan iklim jika kita menanam mangrove kita menanam padang lamun dan sebagainya itu dari sisi potensi laut kita papar diabagi sjarief jika kepedulian semua pihak terhadap isu kelautan dan kaitannya dengan perubahan iklim masih belum ada hingga saat ini maka artinya itu adalah masalah besar yang harus segera dicarikan jalan keluar kondisi tersebut sangat tidak baik apalagi jika dikaitkan dengan pidato jokowi yang menargetkan bisa menurunkan emisi hingga persen pada nantimeski respon dari publik belum sebesar untuk isu kehutanan namun sjarief tetap bersikukuh akan membawa isu perubahan iklim tersebut untuk sektor kelautan karenanya langkah yang dilakukan saat ini adalah membentuk tim yang khusus menangani isu perubahan iklim dalam sektor kelautanitu yang kami lakukan sekarang dengan adanya tim pekerjaan akan lebih fokus jelas diadengan adanya tim maka langkah berikut yang bisa dilakukan adalah melakukan pemetaan kekuatan di lapangan caranya kata sjarief adalah dengan menghitung luasan tutupan indonesia yang saat ini ada di kawasan seluas juta kmseluruh wilayah indonesia memiliki potensi untuk padang lamun berapa mangrove berapa terumbu karang berapa dan berapa serapan terhadap kadar co nya itu yang harus kita hitung cetus diakita harus menghitungnya karena kita punya hak yang sama dengan negara lain yang berbasis kontinental dengan isu terkuatnya ada di sektor perkebunan atau kehutanan tambah diadirektur konservasi dan keanekaragaman hayati laut dirjen pengelolaan ruang laut kkp agus dermawan menjelaskan perlunya indonesia ikut berperan dalam isu perubahan iklim karena indonesia adalah negara kepulauan dan menjadi penerima akibat dari adanya perubahan iklimpermukaan air laut akan menjadi sangat sensitif untuk negaranegara pulau karena perubahan iklim pulaupulau yang ketinggian daratannya tidak mencapai atau meter dari permukaan laut dengan kenaikan permukaan air laut maka sebagian daratannya akan hilang ungkap diaagus memaparkan jika tidak dilakukan pencegahan dampak dari perubahan iklim maka potensi untuk kehilangan pulau pada sangat mungkin terjadi padahal saat ini saja indonesia secara perlahan sudah mulai menerima ancaman kehilangan pulauseperti saat ini kita terancam kehilangan pulau di berbagai daerah pulaupulau tersebut adalah pulau kecil terdepan di wilayah indonesia ini ancaman serius kata diakarena ancaman yang sangat serius akibat perubahan iklim tersebut agus mengungkapkan pihaknya saat ini sudah mulai melakukan pemetaan kekuataan dengan perencanaan yang jelas dari situ akan dilakukan identifikasi pulaupulau mana yang paling beresiko tenggelamdari situ baru kemudian kita hitung indeks kerentanannya jadi nantinya kita akan perkuat daerahdaerah yang terancam akan hilang misalnya di karang unarang ada satu titik pulau terluar yang batasnya itu hanya sebuah karang kecil yang adanya di bawah permukaan air laut tandas dia

Soal Kesepakatan Paris, Apa Kata AMAN dan Walhi?. Ia akan menjadi protokol baru, menggantikan Protokol Kyoto. Kalangan organisasi masyarakat sipil buka suara menanggapi hasil perundingan ini. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai ada kemajuan penting dalam perundingan ini dengan memasukkan peran penting hutan terhadap mitigasi perubahan iklim. Sayangnya, pelibatan masyarakat adat—turun menurun menjaga hutan–, masih kurang dianggap dalam mitigasi perubahan iklim.“Sebagai penjaga ekosistem hutan dan lahan hambut, tadinya saya berharap, pengakuan perlindungan dan perhormatan atas hak-hak masyarakat adat sebagai HAM akan sangat kuat. Ternyata, harapan saya tidak tercapai dengan Paris Agreement. Perjuangan masih harus berlanjut di perundingan berikutnya,” Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal AMAN kepada .Meskipun begitu, AMAN, katanya, mengapresiasi di bagian preambul ada upaya pengarusutamaan HAM, termasuk hak masyarakat adat, dalam penanganan perubahan iklim global. Seharusnya, ucap Abdon, kerangka kerja HAM ini diterjemahkan dan tercantum dalam pasal-pasal implementasi. Hal itu tak terjadi.AMAN, dan organisasi masyarakat adat lain dari seluruh dunia, katanya, sangat kecewa karena hak-hak masyarakat adat yang awalnya disebutkan dalam draf teks bagian operasional, yakni, Pasal 2.2, justru malah dihilangkan.“Hak-hak masyarakat adat hanya muncul di bagian teks operasional terkait adaptasi, untuk mitigasi justru tidak ada.”Dia menilai, posisi hak-hak masyarakat adat mengalami pelemahan karena rumusan pengakuan, perlindungan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat bagian teks operasional mitigasi tak ada. Kondisi ini, katanya, membuka peluang upaya-upaya mitigasi perubahan iklim oleh pihak swasta (korporasi) yang melanggar HAM. Terutama, mereka yang beroperasi di wilayah-wilayah adat dengan kandungan karbon tinggi.Untuk itu, kata Abdon, AMAN berharap kekhawatiran masyarakat adat ini tidak terjadi di Indonesia. Menurut dia, dalam pidato Presiden Joko Widodo, pada COP 21 itu berkomitmen dalam menurunkan emisi 29% atau sampai 41% dengan bantuan internasional, akan melibatkan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Namun, katanya, pidato Presiden yang belum menjadi kebijakan masih mungkin dalam pelaksanaan berbeda.“Mestinya (dengan komitmen ini) pelanggaran HAM masyarakat adat tidak terjadi di Indonesia. Kekurangan dokumen itu (Paris Agreement) bisa diperbaiki dalam kerja sama nyata. Pemerintah bisa bergotong royong dengan masyarakat adat.”Walhi juga menilai kesepakatan baru di Paris untuk penanganan perubahan iklim pada 12 Desember 2015, setelah molor sehari dari jadwal sebelumnya tak menjamin perbika iklim.Dalam siaran pers bersama, Friend of the Earth International dan Walhi menyebutkan, kesepakatan ini menguntungkan negara kaya dan tak memperbaiki nasib rakyat.Dipti Bathnagar, Koordinator Keadilan Iklim dan Energi, Friends of the Erath International mengatakan, bagi politisi, ini kesepakatan adil dan ambisius. Justru sebaliknya. Kesepakatan ini, katanya, pasti gagal dan masyarakat sedang ditipu.Seharusnya, masyarakat terdampak dan rentan perubahan iklim mendapat hal lebih baik dari kesepakatan ini. “Mereka paling merasakan dampak terburuk dari kegagalan politisi dalam mengambil tindakan,” katanya.Melalui janji-janji dan taktik intimidasi, katanya, negara-negara maju telah mendorong kesepakatan yang sangat buruk. Negara maju, khusus Amerika Serikat dan Uni Eropa mestinya membagi tanggung jawab adil () dalam menurunkan emisi, memberikan pendanaan dan dukungan alih tekhnologi bagi negara-negara berkembang dalam membantu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sayangnya, di Paris, negara-negara kaya berupaya membongkar konvensi perubahan iklim untuk memastikan kepentingan mereka sendiri.Kurniawan Sabar, Manajer Kampanye Walhi Nasional (Friends of the Earth Indonesia) menyatakan, bagi Indonesia, kesepakatan Paris akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Kesepakatan iklim ini, katanya, tak memberikan jaminan perubahan sistem pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. “Jadi lingkungan dan masyarakat Indonesia yang rentan terdampak perubahan iklim akan berada dalam kondisi makin mengkhawatirkan.”Sikap pemerintah Indonesia, kata Kurniawan, sangat pragmatis dan tak memainkan peran strategis dalam negosiasi di Paris. Hal ini, meletakkan Indonesia sebagai negara pengikut kesepakatan dan kepentingan negara maju. Pemerintah Indonesia, lebih mementingkan dukungan program bagian mekanisme pasar yang dibangun negara-negara maju dalam negosiasi di Paris.Dia mengatakan, kala pengelolaan hutan, pesisir dan laut, dan energi Indonesia masih jadi bagian skema pasar, maka tak bisa berharap perbaikan sistem pengelolaan sumber daya alam lebih maju.Dukungan dari kesepakatan Paris, pun, katanya, tak berarti dan tak berhasil tanpa perbaikan tata kelola hutan dan gambut, pesisir laut, menghentikan penggunaan energi kotor batubara. “Juga menghentikan kejahatan korporasi dalam pengelolaan sumber daya alam.”Wimar Witoelar, pendiri Yayasan Perspektif Baru, juga anggota Dewan Pengarah Perubahan Iklim mengatakan, konsep COP kali ini berbeda dengan sebelumnya. “Bukan tawaran negara maju untuk diikuti tetapi semua dasar dari INDC (Intended Nationally Determined Contributions) masing-masing negara,” katanya.Dalam perundingan itu, secara internasional, kata Wimar, Indonesia, cukup dihargai dan dianggap sebagai . Presiden juga dinilai bisa bekerja bersama masyarakat sipil.Dia melihat masalah Indonesia, ada di dalam negeri, misal, kepercayaan kepada pemerintah. Masalah internal ini bisa menghambat langkah-langkah pemerintah dalam mewujudkan komitmen mengatasi perubahan iklim. “Itu yang kita khawatirkan. Masalah itu bisa menyita tenaga dan perhatian Presiden. Kondisi domestik harus rapi untuk manfaatkan modal internasional yang ada. Kalau tidak terkikis,” katanya.Untuk itu, katanya, pemerintah (Presiden) harus secepat mungkin mendapat kepercayaan warga, sebelum kepercayaan internasional pudar. “Hal-hal yang kalau kita lihat sehar-hari, baik karena gerakan politk negatif, atau salah presepsi, kalau lama akan jadi masalah internasional juga.”

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional perjanjian internasional perspektif masyarakat adat tentang krisis iklim

soal kesepakatan paris apa kata aman dan walhi ia akan menjadi protokol baru menggantikan protokol kyoto kalangan organisasi masyarakat sipil buka suara menanggapi hasil perundingan ini aliansi masyarakat adat nusantara aman menilai ada kemajuan penting dalam perundingan ini dengan memasukkan peran penting hutan terhadap mitigasi perubahan iklim sayangnya pelibatan masyarakat adatturun menurun menjaga hutan masih kurang dianggap dalam mitigasi perubahan iklimsebagai penjaga ekosistem hutan dan lahan hambut tadinya saya berharap pengakuan perlindungan dan perhormatan atas hakhak masyarakat adat sebagai ham akan sangat kuat ternyata harapan saya tidak tercapai dengan paris agreement perjuangan masih harus berlanjut di perundingan berikutnya abdon nababan sekretaris jenderal aman kepada meskipun begitu aman katanya mengapresiasi di bagian preambul ada upaya pengarusutamaan ham termasuk hak masyarakat adat dalam penanganan perubahan iklim global seharusnya ucap abdon kerangka kerja ham ini diterjemahkan dan tercantum dalam pasalpasal implementasi hal itu tak terjadiaman dan organisasi masyarakat adat lain dari seluruh dunia katanya sangat kecewa karena hakhak masyarakat adat yang awalnya disebutkan dalam draf teks bagian operasional yakni pasal justru malah dihilangkanhakhak masyarakat adat hanya muncul di bagian teks operasional terkait adaptasi untuk mitigasi justru tidak adadia menilai posisi hakhak masyarakat adat mengalami pelemahan karena rumusan pengakuan perlindungan dan penghormatan hakhak masyarakat adat bagian teks operasional mitigasi tak ada kondisi ini katanya membuka peluang upayaupaya mitigasi perubahan iklim oleh pihak swasta korporasi yang melanggar ham terutama mereka yang beroperasi di wilayahwilayah adat dengan kandungan karbon tinggiuntuk itu kata abdon aman berharap kekhawatiran masyarakat adat ini tidak terjadi di indonesia menurut dia dalam pidato presiden joko widodo pada cop itu berkomitmen dalam menurunkan emisi atau sampai dengan bantuan internasional akan melibatkan masyarakat termasuk masyarakat adat namun katanya pidato presiden yang belum menjadi kebijakan masih mungkin dalam pelaksanaan berbedamestinya dengan komitmen ini pelanggaran ham masyarakat adat tidak terjadi di indonesia kekurangan dokumen itu paris agreement bisa diperbaiki dalam kerja sama nyata pemerintah bisa bergotong royong dengan masyarakat adatwalhi juga menilai kesepakatan baru di paris untuk penanganan perubahan iklim pada desember setelah molor sehari dari jadwal sebelumnya tak menjamin perbika iklimdalam siaran pers bersama friend of the earth international dan walhi menyebutkan kesepakatan ini menguntungkan negara kaya dan tak memperbaiki nasib rakyatdipti bathnagar koordinator keadilan iklim dan energi friends of the erath international mengatakan bagi politisi ini kesepakatan adil dan ambisius justru sebaliknya kesepakatan ini katanya pasti gagal dan masyarakat sedang ditipuseharusnya masyarakat terdampak dan rentan perubahan iklim mendapat hal lebih baik dari kesepakatan ini mereka paling merasakan dampak terburuk dari kegagalan politisi dalam mengambil tindakan katanyamelalui janjijanji dan taktik intimidasi katanya negaranegara maju telah mendorong kesepakatan yang sangat buruk negara maju khusus amerika serikat dan uni eropa mestinya membagi tanggung jawab adil dalam menurunkan emisi memberikan pendanaan dan dukungan alih tekhnologi bagi negaranegara berkembang dalam membantu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sayangnya di paris negaranegara kaya berupaya membongkar konvensi perubahan iklim untuk memastikan kepentingan mereka sendirikurniawan sabar manajer kampanye walhi nasional friends of the earth indonesia menyatakan bagi indonesia kesepakatan paris akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan kesepakatan iklim ini katanya tak memberikan jaminan perubahan sistem pengelolaan sumber daya alam di indonesia jadi lingkungan dan masyarakat indonesia yang rentan terdampak perubahan iklim akan berada dalam kondisi makin mengkhawatirkansikap pemerintah indonesia kata kurniawan sangat pragmatis dan tak memainkan peran strategis dalam negosiasi di paris hal ini meletakkan indonesia sebagai negara pengikut kesepakatan dan kepentingan negara maju pemerintah indonesia lebih mementingkan dukungan program bagian mekanisme pasar yang dibangun negaranegara maju dalam negosiasi di parisdia mengatakan kala pengelolaan hutan pesisir dan laut dan energi indonesia masih jadi bagian skema pasar maka tak bisa berharap perbaikan sistem pengelolaan sumber daya alam lebih majudukungan dari kesepakatan paris pun katanya tak berarti dan tak berhasil tanpa perbaikan tata kelola hutan dan gambut pesisir laut menghentikan penggunaan energi kotor batubara juga menghentikan kejahatan korporasi dalam pengelolaan sumber daya alamwimar witoelar pendiri yayasan perspektif baru juga anggota dewan pengarah perubahan iklim mengatakan konsep cop kali ini berbeda dengan sebelumnya bukan tawaran negara maju untuk diikuti tetapi semua dasar dari indc intended nationally determined contributions masingmasing negara katanyadalam perundingan itu secara internasional kata wimar indonesia cukup dihargai dan dianggap sebagai presiden juga dinilai bisa bekerja bersama masyarakat sipildia melihat masalah indonesia ada di dalam negeri misal kepercayaan kepada pemerintah masalah internal ini bisa menghambat langkahlangkah pemerintah dalam mewujudkan komitmen mengatasi perubahan iklim itu yang kita khawatirkan masalah itu bisa menyita tenaga dan perhatian presiden kondisi domestik harus rapi untuk manfaatkan modal internasional yang ada kalau tidak terkikis katanyauntuk itu katanya pemerintah presiden harus secepat mungkin mendapat kepercayaan warga sebelum kepercayaan internasional pudar halhal yang kalau kita lihat seharhari baik karena gerakan politk negatif atau salah presepsi kalau lama akan jadi masalah internasional juga

Opini : Kesepakatan Paris : Keajaiban atau Bencana?. George Monbiot merupakan kesepakatan historis untuk menyelamatkan bumi dan umat manusia dari ancaman perubahan iklim. Setelah kegagalan di COP-19 Copenhagen 2009, banyak orang skeptis bahwa perundingan perubahan iklim secara multilateral tidak akan berhasil melahirkan kesepakatan yang mengikat secara global. Namun Paris membuktikan bahwa skeptisisme itu bisa disangkal.Disepakatinya hari ini menjadi bukti bahwa proses perundingan multilateral masih ada dan semangat kolektif bangsa-bangsa untuk memperjuangkan sesuatu yang bernilai () bagi kemanusiaan.Paris ternyata membawa energi yang mampu mendobrak perbedaan kepentingan antara negara kaya dan negara miskin; antara negara maju dan negara yang ekonominya sedang tumbuh. Semangat kerjasama sedemikian kuatnya sejak sebelum Hari H, tetap terjaga sejak awal perundingan, dan terbukti dengan pencapaian kesepakatan itu., pada intinya, merupakan kesepakatan yang bersifat seimbang dan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak: negara-negara maju, (AOSIS), (LDCs), dan negara-negara yang bergabung dalam (LMDCs).Dan tugas menyatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda itulah yang dianggap maha-berat. Sehingga, ketika akhirnya tercapai kesepatakan yang bisa menjembatani beragam kepentingan itu, dunia menyaksikannya sebagai sebuah keajaiban, sebagaimana yang dinyatakan dalam kalimat pertama Monbiot yang dikutip di atas.Salah satu hal kunci terpenting dari kesepakatan ini adalah target penurunan emisi 193 negara anggota UNFCCC yang dituangkan dalam target agregat untuk mencegah kenaikan temperatur di bawah 2 derajat Celsius, yang menuju pada 1,5 derajat C. Ini jelas bukan kesepakatan yang mudah diterima dan gampang diimplementasikan.Untuk menuju target tersebut—sebagaimana yang telah diperhitungkan oleh banyak pakar dan lembaga otoritatif dalam perubahan iklim—sekitar 80% bahan bakar fosil yang telah terbukti () yang berada dalam tanah harus tetap berada di dalam tanah. Kawasan hutan dan gambut yang merupakan sumber utama simpanan karbon juga harus tetap terjaga (), serta laju deforestasi harus ditekan menuju nol.Negara-negara maju harus sampai pada puncak emisinya dalam waktu kurang dari 10 tahun sejak sekarang, sementara negara-negara berkembang harus sampai pada puncak emisinya maksimal 15 tahun dari sekarang.Apa saja kesepakatan terpenting yang telah dinyatakan di akhir COP21 itu? Dan, bagaimana nilai dari kesepakatan itu? Apakah benar seluruhnya merupakan bencana, sebagaimana yang Monbiot nyatakan dalam kalimat kedua yang dilontarkannya?Adam Vaughan, koresponden lingkungan Guardian, menyatakan bahwa terdapat enam hal paling penting dari , yaitu upaya untuk menekan kenaikan suhu jauh di bawah 2 derajat Celsius bahkan hingga 1,5 derajat Celsius saja; janji negara-negara untuk membatasi emisi; tujuan jangka panjang global untuk mencapai emisi nol; evaluasi dan perbaikan target lima tahunan; mekanisme ; serta pembiayaan. Bagaimanapun, nilai dari setiap butir tersebut bisa dikatakan berbeda.Menyatakan bahwa seluruh pihak sepakat untuk mengejar batas kenaikan suhu jauh di bawah 2 derajat Celsius dan bekerja keras mencapai kenaikan maksimal 1,5 derajat Celsius adalah sebuah keajaiban. Walaupun ada pertanda ambisi yang besar dari Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa, di akhir 2014 dan pertengahan 2015, imajinasi paling liar pun tampaknya tak berani menyatakan bahwa di Paris akan muncul pernyataan target seperti itu.Jelas bahwa target tersebut memiliki dasar ilmiahnya. Laporan IPCC () yang kelima menyatakan hal tersebut. Tetapi, sudah lama dunia politik internasional tak cukup mendengarkan suara jernih dari ilmu pengetahuan. Kenaikan 1,5 derajat Celsius memang menandai bahaya besar, atau menurut kata-kata Hans Joachim Schellnhuber, sang penasihat perubahan iklim untuk Vatikan, “.”Kalau dunia bisa menyatakan setuju pada target 1,5 derajat itu, berarti ilmu pengetahuan telah mendapatkan tempat yang layak. Target tersebut juga menandai kemajuan dari batas 2 derajat Celsius yang telah dicapai di Copenhagen.Namun demikian, sangat penting untuk menyadari bahwa target tersebut berarti tinggal menyisakan kenaikan 0,5 derajat saja dari sekarang. Dan, data menunjukkan bahwa belum ada tanda-tanda penurunan emisi global yang serius. Kalau tidak ada upaya-upaya yang serius, dengan sumber daya yang memadai, sejak detik awal kesepakatan, maka aspirasi tersebut bisa dikatakan tidak berarti.Aspirasi di atas sangatlah terkait dengan janji negara-negara untuk menurunkan emisinya melalui mekanisme (INDC). Di bulan September dan Oktober 2015, mayoritas negara yang hadir di Paris memasukkan INDC-nya. Dan, bila disimak melalui bebagai analisis yang sudah ada, target yang dimasukkan ke dalam INDC tersebut masih jauh dari target di atas.Seluruh analisis yang dihimpun (WRI) memberi tahu bahwa dunia dengan janji INDC itu sedang menuju kenaikan suhu antara 2,7 derajat Celsius (paling optimis), atau bahkan 5,2 derajat Celsius (paling pesimistik), dengan nilai tengah pada 3,7 derajat Celsius.Tentu, hal ini bukanlah hal yang menyenangkan. Negara-negara seharusnya bisa memberikan koreksi segera terhadap INDC-nya pada kesempatan di Paris, karena target 1,5 derajat Celsius sudah disuarakan dan dipasarkan dengan gigih mulai awal minggu kedua perundingan. Masalah yang lain lagi, INDC juga direkognisi dalam perjajian, namun dinyatakan bukan sebagai hal yang mengikat secara hukum (). Dengan demikian, dalam hal komitmen negara-negara, Paris bisa dikatakan sebagai kondisi mendekati bencana.Bila INDC sebagai janji masing-masing negara yang disetorkan sebelum Hari H perundingan bisa dikatakan sebagai bencana, atau setidaknya mendekatinya, kolektif yang dituangkan ke dalam memuat yang berbeda. Negara-negara penanda tangan menyatakan berjanji untuk mencapai puncak emisi dalam waktu sesegera mungkin. Bahkan, untuk jangka yang lebih panjang mereka berjanji “” Ini adalah pencapaian yang ajaib, atau setidaknya luar biasa.Dalam bahasa awam, apa yang dinyatakan itu berarti emisi nol akan dicapai pada periode antara tahun 2050 dan 2100. Hal ini bisa dikatakan sesuai dengan rekomendasi dari laporan IPCC yang menyatakan bahwa agar bahaya besar bisa dihindarkan, dunia harus mencapai emisi nol pada tahun 2070. Tentu saja, periode 2050 – 2100 seharusnya bisa dibuat lebih tegas lagi, menjadi, misalnya, sebelum tahun 2070.Namun, sebagaimana yang dinyatakan oleh Jennifer Morgan dari World Resources Institute (WRI), apa yang sudah dinyatakan itu merupakan pencapaian yang transformasional, dan mengirimkan sinyal yang kuat ke pasar. Tentu, sinyal terkuat adalah tentang perlu segera diakhirnya masa bahan bakar fosil.Untuk mengetahui apakah negara-negara dan dunia telah berada pada jalur komitmennya, serta, bila tidak pada jalur tersebut, bagaimana tindakan korektif akan dilakukan, menyepakati untuk melakukan evaluasi 5 tahunan. Pada tahun 2018 akan dilakukan evaluasi, atau yang dalam bahasa dokumen tersebut, .Namun, yang dianggap masuk ke dalam perjanjian adalah yang akan dilakukan pada tahun 2023. Teks tersebut menyatakan “…”Bagusnya, hasil dari di tingkat global tersebut akan dipergunakan untuk “……” Sisi baiknya, INDC akan diperbaiki sesuai dengan kondisi yang diketahui. Namun, sisi buruknya, dunia mungkin perlu menunggu 8 tahun dari sekarang untuk melihat perbaikan itu. Padahal, sebagaimana yang telah diketahui dari beragam analisis, INDC yang sudah dimasukkan masih jauh dari memadai.Opsi yang lebih baik, bila dimungkinkan, adalah meminta negara-negara untuk segera memerbaiki INDC-nya, dengan menekankan pada target 1,5 derajat Celsius itu. Selain itu, karena tindakan pra-2020 juga akan sangat menentukan keberhasilan puncak emisi dan penurunan sesudahnya, maka sudah seharusnya ada mekanisme untuk juga memastikan adanya tindakan-tindakan yang lebih kuat antara 2015 – 2020. Kalau tidak, dunia sebetulnya membuang-buang waktu dan peluang. Dan karena masih ada kemungkinan seperti itu, maka butir ini bisa dikatakan masih lemah. Bukan bencana, namun juga bukan keajaiban.Bagian dari kesepakatan tersebut merupakan mekanisme untuk mengelola kerugian finansial dari negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Seperti misalnya dampak dari cuaca ekstrem. Upaya-upaya yang masuk ke dalamnya termasuk menghindari (), meminimumkan () kerugian, dan membantu meringankan () dampak kerusakan.Walau tampaknya merupakan hal yang sangat positif, namun bagian ini jelas jauh dari memuaskan. Negara-negara maju dan kaya dengan emisi yang tinggi seperti Amerika Serikat, dalam pandangan Vaughan, akan sangat gembira karena adanya klausa yang membebaskan mereka dari klaim finansial dari negara-negara yang terkena bencana perubahan iklim.Klausa tersebut “….” Tentu saja, tanpa mekanisme akuntabilitas dan liabilitas tersebut, menjadi lemah. Tak jelas berapa besaran dana yang akan dicurahkan juga untuk menghindari, meminimumkan dan membantu meringankan mereka yang terkena dampak. Karenanya, bagian ini bisa dikatakan sebagai bencana tambahan bagi negara-negara yang potensial terkena bencana.Terakhir, bagian tentang sumberdaya finansial untuk menolong negara-negara berkembang dalam menjalankan adaptasi dan melakukan transisi menuju energi bersih. Bagian ini selalu menjadi, dalam pernyataan Vaughan, .”Tampak jelas bahwa bagian ini juga melayani kepentingan Amerika Serikat, karena sistem politiknya, yang tak bisa menjanjikan kepastian jumlah dana mengingat senatnya yang dikuasai oleh Partai Republik. Partai yang berisikan para pendusta () perubahan iklim dan penunda () tindakan mengelola perubahan iklim ini menjadikan Amerika Serikat kesulitan melakukan tindakan yang benar. Karenanya, bagian pendanaan digeser ke dalam bagian yang disebut .Teksnya sendiri menyatakan “….” Artinya, bila Copenhagen sudah menjanjikan pendanaan sebesar USD100 miliar per tahun hingga 2020, maka jumlah tersebut akan terus dijadikan sebagai rujukan pasca-2020. Sementara, mulai tahun 2025 jumlahnya akan dinaikkan menjadi “” alias setidaknya USD100 miliar. Jumlah ini, sebetulnya sangatlah tidak memadai untuk membantu negara-negara berkembang.Dalam pidatonya yang menjadi sangat terkenal, Menteri Lingkungan Hidup Nigeria, Amina Mohammed, menyatakan “” Jumlah USD100 miliar tersebut seharusnya dilihat hanya sebagai titik permulaan belaka. “.” Dengan sifat yang tidak mengikat secara hukum dan jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan yang dibutuhkan, bagian ini juga bisa dinyatakan sebagai bencana.Mengomentari capaian di Paris, salah satu aktivis lingkungan Indonesia yang hadir di sana, Iwan Wibisono, menyatakan bahwa beragam capaian positif yang ditunjukkan dalam harus disikapi dengan rasa syukur. “Bagaimanapun ini adalah momen penting dalam perjalanan upaya memerangi dampak negatif perubahan iklim. Selamat untuk semua negosiator yang terlibat,” demikian tegasnya. Namun, ia juga mengungkapkan kekhawatirannya, “Indonesia harus konsisten dengan melakukan upaya-upaya domestik yang signifikan dan konkret. Dalam hal konsistensi, Indonesia kerap bermasalah, juga lemah dalam implementasinya. Kelemahan-kelemahan ini harus diatasi.”Apa yang dimaksud dengan upaya-upaya domestik yang signifikan dan konkret itu? Bagi Indonesia, target kenaikan suhu maksimal 1,5 derajat Celsius ini berarti kebutuhan segera untuk mempercepat transisi menuju . Sebagai konsekuensinya, Indonesia tidak boleh tertinggal mengembangkan energi terbarukan. Target energi terbarukan sebesar 23% pada 2025 tidak bisa tidak tercapai, dan Indonesia secara cepat harus meningkatkan laju energi terbarukan untuk menggantikan batu bara dan bahan bakar fosil lainnya.Demikian juga, target 25% bauran energi terbarukan di tahun 2030 dirasakan menjadi kurang ambisius, jika ingin menyumbang dengan serius pada pencapaian target 1,5 derajat Celsius. Energi terbarukan harus diakselerasi jauh melebihi 25% pada 2030.Jika ini terjadi, dan ditambah dengan upaya mendorong efisiensi energi secara massif, serta mencapai angka nol untuk deforestasi dan kebakaran lahan dan hutan, maka pada 2030 Indonesia dapat berdiri bangga di pandangan mata dunia karena telah menjadi bagian dari penyelamat bumi untuk diwariskan ke generasi mendatang.Setelah 2025, bagaimanapun, Indonesia sudah harus mengurangi penggunaan batubara sebagai sumnber energi. Pada tahun 2030, energi terbarukan sudah harus mencapai di atas 30%, dan secara gradual mencapai setidaknya 50-60% pada 2050. Dan paling lambat pada 2070, Indonesia sudah harus berada pada kondisi emisi nol, dari semua sumber emisi.Ini, tentu saja, bukan pekerjaan mudah karena hingga saat ini bauran energi terbarukan baruk mencapai 6%. Pengendalian emisi batubara menjadi mutlak dilakukan sejak sekarang, dan ini berarti peninjauan kembali proyek-proyek listrik 35.000 megawatt yang masih jauh lebih banyak menggunakan batubara dibandingkan energi terbarukan.Semoga seluruh anggota Delegasi Republik Indonesia bisa menyerukan keperluan ini dengan sangat nyaring sekembalinya mereka dari Paris. Tentu, terutama kepada para pengambil keputusan dan penentu kebijakan di negeri ini. Sementara, seluruh pemangku kepentingan yang lain juga harus bersiap untuk memberi masukan kebijakan yang sesuai dengan target batas kenaikan suhu global tersebut, lalu menjalankan dan mengawasi tindakan-tindakan implementatifnya secara konsisten.Tidak akan mudah, lantaran ini pertama-tama berarti banyak kebijakan pembangunan yang harus ditinjau ulang dan diharmoniskan dengan target itu. Namun, kita tak punya pilihan lain bila menginginkan masa depan yang baik untuk generasi mendatang.

[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

inisiatif energi terbarukan mengatasi dampak yang tidak proporsional perjanjian internasional

opini kesepakatan paris keajaiban atau bencana george monbiot merupakan kesepakatan historis untuk menyelamatkan bumi dan umat manusia dari ancaman perubahan iklim setelah kegagalan di cop copenhagen banyak orang skeptis bahwa perundingan perubahan iklim secara multilateral tidak akan berhasil melahirkan kesepakatan yang mengikat secara global namun paris membuktikan bahwa skeptisisme itu bisa disangkaldisepakatinya hari ini menjadi bukti bahwa proses perundingan multilateral masih ada dan semangat kolektif bangsabangsa untuk memperjuangkan sesuatu yang bernilai bagi kemanusiaanparis ternyata membawa energi yang mampu mendobrak perbedaan kepentingan antara negara kaya dan negara miskin antara negara maju dan negara yang ekonominya sedang tumbuh semangat kerjasama sedemikian kuatnya sejak sebelum hari h tetap terjaga sejak awal perundingan dan terbukti dengan pencapaian kesepakatan itu pada intinya merupakan kesepakatan yang bersifat seimbang dan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak negaranegara maju aosis ldcs dan negaranegara yang bergabung dalam lmdcsdan tugas menyatukan kepentingankepentingan yang berbeda itulah yang dianggap mahaberat sehingga ketika akhirnya tercapai kesepatakan yang bisa menjembatani beragam kepentingan itu dunia menyaksikannya sebagai sebuah keajaiban sebagaimana yang dinyatakan dalam kalimat pertama monbiot yang dikutip di atassalah satu hal kunci terpenting dari kesepakatan ini adalah target penurunan emisi negara anggota unfccc yang dituangkan dalam target agregat untuk mencegah kenaikan temperatur di bawah derajat celsius yang menuju pada derajat c ini jelas bukan kesepakatan yang mudah diterima dan gampang diimplementasikanuntuk menuju target tersebutsebagaimana yang telah diperhitungkan oleh banyak pakar dan lembaga otoritatif dalam perubahan iklimsekitar bahan bakar fosil yang telah terbukti yang berada dalam tanah harus tetap berada di dalam tanah kawasan hutan dan gambut yang merupakan sumber utama simpanan karbon juga harus tetap terjaga serta laju deforestasi harus ditekan menuju nolnegaranegara maju harus sampai pada puncak emisinya dalam waktu kurang dari tahun sejak sekarang sementara negaranegara berkembang harus sampai pada puncak emisinya maksimal tahun dari sekarangapa saja kesepakatan terpenting yang telah dinyatakan di akhir cop itu dan bagaimana nilai dari kesepakatan itu apakah benar seluruhnya merupakan bencana sebagaimana yang monbiot nyatakan dalam kalimat kedua yang dilontarkannyaadam vaughan koresponden lingkungan guardian menyatakan bahwa terdapat enam hal paling penting dari yaitu upaya untuk menekan kenaikan suhu jauh di bawah derajat celsius bahkan hingga derajat celsius saja janji negaranegara untuk membatasi emisi tujuan jangka panjang global untuk mencapai emisi nol evaluasi dan perbaikan target lima tahunan mekanisme serta pembiayaan bagaimanapun nilai dari setiap butir tersebut bisa dikatakan berbedamenyatakan bahwa seluruh pihak sepakat untuk mengejar batas kenaikan suhu jauh di bawah derajat celsius dan bekerja keras mencapai kenaikan maksimal derajat celsius adalah sebuah keajaiban walaupun ada pertanda ambisi yang besar dari amerika serikat tiongkok dan uni eropa di akhir dan pertengahan imajinasi paling liar pun tampaknya tak berani menyatakan bahwa di paris akan muncul pernyataan target seperti itujelas bahwa target tersebut memiliki dasar ilmiahnya laporan ipcc yang kelima menyatakan hal tersebut tetapi sudah lama dunia politik internasional tak cukup mendengarkan suara jernih dari ilmu pengetahuan kenaikan derajat celsius memang menandai bahaya besar atau menurut katakata hans joachim schellnhuber sang penasihat perubahan iklim untuk vatikan kalau dunia bisa menyatakan setuju pada target derajat itu berarti ilmu pengetahuan telah mendapatkan tempat yang layak target tersebut juga menandai kemajuan dari batas derajat celsius yang telah dicapai di copenhagennamun demikian sangat penting untuk menyadari bahwa target tersebut berarti tinggal menyisakan kenaikan derajat saja dari sekarang dan data menunjukkan bahwa belum ada tandatanda penurunan emisi global yang serius kalau tidak ada upayaupaya yang serius dengan sumber daya yang memadai sejak detik awal kesepakatan maka aspirasi tersebut bisa dikatakan tidak berartiaspirasi di atas sangatlah terkait dengan janji negaranegara untuk menurunkan emisinya melalui mekanisme indc di bulan september dan oktober mayoritas negara yang hadir di paris memasukkan indcnya dan bila disimak melalui bebagai analisis yang sudah ada target yang dimasukkan ke dalam indc tersebut masih jauh dari target di atasseluruh analisis yang dihimpun wri memberi tahu bahwa dunia dengan janji indc itu sedang menuju kenaikan suhu antara derajat celsius paling optimis atau bahkan derajat celsius paling pesimistik dengan nilai tengah pada derajat celsiustentu hal ini bukanlah hal yang menyenangkan negaranegara seharusnya bisa memberikan koreksi segera terhadap indcnya pada kesempatan di paris karena target derajat celsius sudah disuarakan dan dipasarkan dengan gigih mulai awal minggu kedua perundingan masalah yang lain lagi indc juga direkognisi dalam perjajian namun dinyatakan bukan sebagai hal yang mengikat secara hukum dengan demikian dalam hal komitmen negaranegara paris bisa dikatakan sebagai kondisi mendekati bencanabila indc sebagai janji masingmasing negara yang disetorkan sebelum hari h perundingan bisa dikatakan sebagai bencana atau setidaknya mendekatinya kolektif yang dituangkan ke dalam memuat yang berbeda negaranegara penanda tangan menyatakan berjanji untuk mencapai puncak emisi dalam waktu sesegera mungkin bahkan untuk jangka yang lebih panjang mereka berjanji ini adalah pencapaian yang ajaib atau setidaknya luar biasadalam bahasa awam apa yang dinyatakan itu berarti emisi nol akan dicapai pada periode antara tahun dan hal ini bisa dikatakan sesuai dengan rekomendasi dari laporan ipcc yang menyatakan bahwa agar bahaya besar bisa dihindarkan dunia harus mencapai emisi nol pada tahun tentu saja periode seharusnya bisa dibuat lebih tegas lagi menjadi misalnya sebelum tahun namun sebagaimana yang dinyatakan oleh jennifer morgan dari world resources institute wri apa yang sudah dinyatakan itu merupakan pencapaian yang transformasional dan mengirimkan sinyal yang kuat ke pasar tentu sinyal terkuat adalah tentang perlu segera diakhirnya masa bahan bakar fosiluntuk mengetahui apakah negaranegara dan dunia telah berada pada jalur komitmennya serta bila tidak pada jalur tersebut bagaimana tindakan korektif akan dilakukan menyepakati untuk melakukan evaluasi tahunan pada tahun akan dilakukan evaluasi atau yang dalam bahasa dokumen tersebut namun yang dianggap masuk ke dalam perjanjian adalah yang akan dilakukan pada tahun teks tersebut menyatakan bagusnya hasil dari di tingkat global tersebut akan dipergunakan untuk sisi baiknya indc akan diperbaiki sesuai dengan kondisi yang diketahui namun sisi buruknya dunia mungkin perlu menunggu tahun dari sekarang untuk melihat perbaikan itu padahal sebagaimana yang telah diketahui dari beragam analisis indc yang sudah dimasukkan masih jauh dari memadaiopsi yang lebih baik bila dimungkinkan adalah meminta negaranegara untuk segera memerbaiki indcnya dengan menekankan pada target derajat celsius itu selain itu karena tindakan pra juga akan sangat menentukan keberhasilan puncak emisi dan penurunan sesudahnya maka sudah seharusnya ada mekanisme untuk juga memastikan adanya tindakantindakan yang lebih kuat antara kalau tidak dunia sebetulnya membuangbuang waktu dan peluang dan karena masih ada kemungkinan seperti itu maka butir ini bisa dikatakan masih lemah bukan bencana namun juga bukan keajaibanbagian dari kesepakatan tersebut merupakan mekanisme untuk mengelola kerugian finansial dari negaranegara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti misalnya dampak dari cuaca ekstrem upayaupaya yang masuk ke dalamnya termasuk menghindari meminimumkan kerugian dan membantu meringankan dampak kerusakanwalau tampaknya merupakan hal yang sangat positif namun bagian ini jelas jauh dari memuaskan negaranegara maju dan kaya dengan emisi yang tinggi seperti amerika serikat dalam pandangan vaughan akan sangat gembira karena adanya klausa yang membebaskan mereka dari klaim finansial dari negaranegara yang terkena bencana perubahan iklimklausa tersebut tentu saja tanpa mekanisme akuntabilitas dan liabilitas tersebut menjadi lemah tak jelas berapa besaran dana yang akan dicurahkan juga untuk menghindari meminimumkan dan membantu meringankan mereka yang terkena dampak karenanya bagian ini bisa dikatakan sebagai bencana tambahan bagi negaranegara yang potensial terkena bencanaterakhir bagian tentang sumberdaya finansial untuk menolong negaranegara berkembang dalam menjalankan adaptasi dan melakukan transisi menuju energi bersih bagian ini selalu menjadi dalam pernyataan vaughan tampak jelas bahwa bagian ini juga melayani kepentingan amerika serikat karena sistem politiknya yang tak bisa menjanjikan kepastian jumlah dana mengingat senatnya yang dikuasai oleh partai republik partai yang berisikan para pendusta perubahan iklim dan penunda tindakan mengelola perubahan iklim ini menjadikan amerika serikat kesulitan melakukan tindakan yang benar karenanya bagian pendanaan digeser ke dalam bagian yang disebut teksnya sendiri menyatakan artinya bila copenhagen sudah menjanjikan pendanaan sebesar usd miliar per tahun hingga maka jumlah tersebut akan terus dijadikan sebagai rujukan pasca sementara mulai tahun jumlahnya akan dinaikkan menjadi alias setidaknya usd miliar jumlah ini sebetulnya sangatlah tidak memadai untuk membantu negaranegara berkembangdalam pidatonya yang menjadi sangat terkenal menteri lingkungan hidup nigeria amina mohammed menyatakan jumlah usd miliar tersebut seharusnya dilihat hanya sebagai titik permulaan belaka dengan sifat yang tidak mengikat secara hukum dan jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan yang dibutuhkan bagian ini juga bisa dinyatakan sebagai bencanamengomentari capaian di paris salah satu aktivis lingkungan indonesia yang hadir di sana iwan wibisono menyatakan bahwa beragam capaian positif yang ditunjukkan dalam harus disikapi dengan rasa syukur bagaimanapun ini adalah momen penting dalam perjalanan upaya memerangi dampak negatif perubahan iklim selamat untuk semua negosiator yang terlibat demikian tegasnya namun ia juga mengungkapkan kekhawatirannya indonesia harus konsisten dengan melakukan upayaupaya domestik yang signifikan dan konkret dalam hal konsistensi indonesia kerap bermasalah juga lemah dalam implementasinya kelemahankelemahan ini harus diatasiapa yang dimaksud dengan upayaupaya domestik yang signifikan dan konkret itu bagi indonesia target kenaikan suhu maksimal derajat celsius ini berarti kebutuhan segera untuk mempercepat transisi menuju sebagai konsekuensinya indonesia tidak boleh tertinggal mengembangkan energi terbarukan target energi terbarukan sebesar pada tidak bisa tidak tercapai dan indonesia secara cepat harus meningkatkan laju energi terbarukan untuk menggantikan batu bara dan bahan bakar fosil lainnyademikian juga target bauran energi terbarukan di tahun dirasakan menjadi kurang ambisius jika ingin menyumbang dengan serius pada pencapaian target derajat celsius energi terbarukan harus diakselerasi jauh melebihi pada jika ini terjadi dan ditambah dengan upaya mendorong efisiensi energi secara massif serta mencapai angka nol untuk deforestasi dan kebakaran lahan dan hutan maka pada indonesia dapat berdiri bangga di pandangan mata dunia karena telah menjadi bagian dari penyelamat bumi untuk diwariskan ke generasi mendatangsetelah bagaimanapun indonesia sudah harus mengurangi penggunaan batubara sebagai sumnber energi pada tahun energi terbarukan sudah harus mencapai di atas dan secara gradual mencapai setidaknya pada dan paling lambat pada indonesia sudah harus berada pada kondisi emisi nol dari semua sumber emisiini tentu saja bukan pekerjaan mudah karena hingga saat ini bauran energi terbarukan baruk mencapai pengendalian emisi batubara menjadi mutlak dilakukan sejak sekarang dan ini berarti peninjauan kembali proyekproyek listrik megawatt yang masih jauh lebih banyak menggunakan batubara dibandingkan energi terbarukansemoga seluruh anggota delegasi republik indonesia bisa menyerukan keperluan ini dengan sangat nyaring sekembalinya mereka dari paris tentu terutama kepada para pengambil keputusan dan penentu kebijakan di negeri ini sementara seluruh pemangku kepentingan yang lain juga harus bersiap untuk memberi masukan kebijakan yang sesuai dengan target batas kenaikan suhu global tersebut lalu menjalankan dan mengawasi tindakantindakan implementatifnya secara konsistentidak akan mudah lantaran ini pertamatama berarti banyak kebijakan pembangunan yang harus ditinjau ulang dan diharmoniskan dengan target itu namun kita tak punya pilihan lain bila menginginkan masa depan yang baik untuk generasi mendatang

Paris Agreement : Bukti Komitmen Global Untuk Penanganan Perubahan Iklim. Konferensi Perubahan Iklim atau COP 21 Paris akhirnya menyepakati perjanjian baru untuk penanganan perubahan iklim yaitu sebagai keputusan bersama konferensi pada Sabtu malam (12/12/2015) waktu setempat atau pada Minggu pagi (12/12/2015) waktu Indonesia.Sebanyak 195 dari 196 negara anggota UNFCCC menyepakati Paris Agreement tersebut sebagai protokol baru yang akan menggantikan Protokol Kyoto sebagai kesepakatan bersama untuk menangani perubahan iklim dengan berbagai aspeknya dan berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang rendah emisi.Berbagai pihak menyambut gembira dengan dihasilkannya tersebut. Presiden dan CEO (WRI) Andrew Steer mengatakan perjanjian tersebut menjadi titik balik penanganan krisis perubahan iklim dengan rencana berbagai aksi global untuk pengurangan emisi karbon, mendorong inovasi dan membuat dunia lebih aman untuk anak cucu kita.“ memiliki kekuatan untuk mengirim sinyal yang jelas dan keras kepada pasar ekonomi yang tidak ada jalan untuk kembali dari transisi ke ekonomi zero karbon. Perjanjian tersebut akan membawa kebaikan bagi orang-orang, bagi perekonomian, dan baik untuk planet ini,” kata Steer dalam siaran pers yang diterima Mongabay.Hasil COP 21 Paris bakal berdampak besar secara global karena didasarkan atas komitmen penanganan perubahan iklim lebih dari 185 negara. “Namun, pekerjaan kita masih jauh dari selesai. Selama bulan-bulan mendatang, kita akan bergabung untuk membangun fondasi yang dibuat dari COP 21 Paris. Pergeseran dari komitmen ke tindakan akan lebih sulit dan perlu tekad yang lebih. Tapi untuk saat ini setidaknya kita bisa mengambil napas karena mengetahui bahwa dunia akan menjadi lebih kuat dan lebih aman untuk anak-anak kita dan generasi mendatang,” katanya.Sedangkan Jalal, mengatakan merupakan kesepakatan historis untuk menyelamatkan bumi dan umat manusia dari ancaman perubahan iklim.“Setelah kegagalan di COP-19 Copenhagen 2009, banyak orang skeptis bahwa perundingan perubahan iklim secara multilateral tidak akan berhasil melahirkan kesepakatan yang mengikat secara global. Namun, Paris membuktikan bahwa skeptisisme itu bisa disangkal,” katanya.Sementara Fabby Tumiwa, Direktur (IESR) yang hadir dalam COP 21 Paris mengatakan disepakatinya hari ini menjadi bukti bahwa proses perundingan multilateral masih ada dan semangat kolektif bangsa-bangsa untuk memperjuangkan sesuatu yang bernilai () bagi kemanusiaan.“Paris ternyata membawa energi yang mampu mendobrak perbedaan kepentingan antara negara kaya dan negara miskin; antara negara maju dan negara yang ekonominya sedang tumbuh. Semangat kerjasama sedemikian kuatnya sejak sebelum Hari H, tetap terjaga sejak awal perundingan, dan terbukti dengan pencapaian kesepakatan itu,” katanya kepada Mongabay melalui surat elektronik.Dia menjelaskan, pada intinya, merupakan kesepakatan yang bersifat seimbang dan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak: negara-negara maju, (AOSIS), (LDCs), dan negara-negara yang bergabung dalam (LMDCs).“Dan tugas menyatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda itulah yang dianggap maha-berat. Sehingga, ketika akhirnya tercapai kesepatakan yang bisa menjembatani beragam kepentingan itu, dunia menyaksikannya sebagai sebuah keajaiban,” tambahnya.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang hadir pada konferensi tersebut menyampaikan bahwa memang tidak mudah untuk menghasilkan kesepakatan agar dapat mengakomodasi perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang, termasuk negara kepulauan kecil.Dalam siaran pers Delegasi RI untuk COP 21 yang diterima Mongabay, Siti menambahkan bahwa alotnya untuk mencapai kesepakatan ini menyebabkan proses negoisasi berlangsung hingga Sabtu malam (12/12/2015).Siti sangat mengapresiasi komitmen dari para negosiator Indonesia yang terus mengupayakan agar proses negosiasi ini dapat menghasilkan keputusan yang dapat melindungi kepentingan nasional dan rakyat Indonesia.Siti menegaskan bahwa ada beberapa isu penting yang menjadi perhatian. Pertama, berkaitan dengan ambisi untuk penurunan suhu global, pemerintah harus mengambil posisi tegas dalam mengurangi dampak perubahan iklim dengan tetap memperhatikan pembangunan perekonomian nasional secara berkelanjutan sesuai dengan amanat UU Dasar 1945.Komitmen Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional, lanjutnya, seperti isu kehutanan (REDD+) dan pelaksaan kesepakatan yang berdasarkan kesetaraan dengan tanggung jawab yang berbeda antara negara maju dan berkembang () sudah terakomodasi pada iniSementara itu, berkaitan dengan seberapa besar batas kenaikan suhu global yang harus disepakati, Siti mengatakan posisi Indonesia adalah mendorong agar kesepakatan Paris ini dapat menyepakati batas kenaikan suhu 2 derajat celcius dengan komitment untuk menuju batas kenaikan () suhu 1,5 derajat celcius. Upaya ini harus didukung melalui penerapan berbagai upaya terbaik, penguatan tata kelola dan kerjasama, serta memastikan adanya yang tepat.Mengenai pendanaan, Siti Nurbaya mengatakan keberadaan sumber daya pendanaan yang berkelanjutan dan juga menjadi perhatian dari delegasi berbagai negara. Ketersedian pendanaan merupakan salah satu e dari keberhasilan pelaksanaan upaya global dalam pengendalian perubahan iklim, khususnya yang dilakukan oleh negara-negara berkembang.“Indonesia menyatakan bahwa negara maju . Indonesia mengusulkan finansial untuk perubahan iklim diluar dari ODA ( merupakan skema bantuan yang diperuntukkan bagi negara berkembang dari negara maju yang selam ini telah dilakukan). Disamping itu kelembagaan dan upaya untuk mendukung transparansi juga menjadi salah satu isu krusial yang akan disepakati dalam Konferensi ini,” katanya.Rachmat Witoelar, Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim yang hadir bersama dengan Menteri LHK mengatakan bahwa pada konferensi ini, selama proses negosiasi, Indonesia telah memainkan peran sebagai poros antar berbagai kepentingan yang ada diantara para pihak yang berkepentingan terhadap kesepakatan-kesepakatan konferensi perubahan iklim ini.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional perjanjian internasional

paris agreement bukti komitmen global untuk penanganan perubahan iklim konferensi perubahan iklim atau cop paris akhirnya menyepakati perjanjian baru untuk penanganan perubahan iklim yaitu sebagai keputusan bersama konferensi pada sabtu malam waktu setempat atau pada minggu pagi waktu indonesiasebanyak dari negara anggota unfccc menyepakati paris agreement tersebut sebagai protokol baru yang akan menggantikan protokol kyoto sebagai kesepakatan bersama untuk menangani perubahan iklim dengan berbagai aspeknya dan berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang rendah emisiberbagai pihak menyambut gembira dengan dihasilkannya tersebut presiden dan ceo wri andrew steer mengatakan perjanjian tersebut menjadi titik balik penanganan krisis perubahan iklim dengan rencana berbagai aksi global untuk pengurangan emisi karbon mendorong inovasi dan membuat dunia lebih aman untuk anak cucu kita memiliki kekuatan untuk mengirim sinyal yang jelas dan keras kepada pasar ekonomi yang tidak ada jalan untuk kembali dari transisi ke ekonomi zero karbon perjanjian tersebut akan membawa kebaikan bagi orangorang bagi perekonomian dan baik untuk planet ini kata steer dalam siaran pers yang diterima mongabayhasil cop paris bakal berdampak besar secara global karena didasarkan atas komitmen penanganan perubahan iklim lebih dari negara namun pekerjaan kita masih jauh dari selesai selama bulanbulan mendatang kita akan bergabung untuk membangun fondasi yang dibuat dari cop paris pergeseran dari komitmen ke tindakan akan lebih sulit dan perlu tekad yang lebih tapi untuk saat ini setidaknya kita bisa mengambil napas karena mengetahui bahwa dunia akan menjadi lebih kuat dan lebih aman untuk anakanak kita dan generasi mendatang katanyasedangkan jalal mengatakan merupakan kesepakatan historis untuk menyelamatkan bumi dan umat manusia dari ancaman perubahan iklimsetelah kegagalan di cop copenhagen banyak orang skeptis bahwa perundingan perubahan iklim secara multilateral tidak akan berhasil melahirkan kesepakatan yang mengikat secara global namun paris membuktikan bahwa skeptisisme itu bisa disangkal katanyasementara fabby tumiwa direktur iesr yang hadir dalam cop paris mengatakan disepakatinya hari ini menjadi bukti bahwa proses perundingan multilateral masih ada dan semangat kolektif bangsabangsa untuk memperjuangkan sesuatu yang bernilai bagi kemanusiaanparis ternyata membawa energi yang mampu mendobrak perbedaan kepentingan antara negara kaya dan negara miskin antara negara maju dan negara yang ekonominya sedang tumbuh semangat kerjasama sedemikian kuatnya sejak sebelum hari h tetap terjaga sejak awal perundingan dan terbukti dengan pencapaian kesepakatan itu katanya kepada mongabay melalui surat elektronikdia menjelaskan pada intinya merupakan kesepakatan yang bersifat seimbang dan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak negaranegara maju aosis ldcs dan negaranegara yang bergabung dalam lmdcsdan tugas menyatukan kepentingankepentingan yang berbeda itulah yang dianggap mahaberat sehingga ketika akhirnya tercapai kesepatakan yang bisa menjembatani beragam kepentingan itu dunia menyaksikannya sebagai sebuah keajaiban tambahnyamenteri lingkungan hidup dan kehutanan lhk siti nurbaya yang hadir pada konferensi tersebut menyampaikan bahwa memang tidak mudah untuk menghasilkan kesepakatan agar dapat mengakomodasi perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang termasuk negara kepulauan kecildalam siaran pers delegasi ri untuk cop yang diterima mongabay siti menambahkan bahwa alotnya untuk mencapai kesepakatan ini menyebabkan proses negoisasi berlangsung hingga sabtu malam siti sangat mengapresiasi komitmen dari para negosiator indonesia yang terus mengupayakan agar proses negosiasi ini dapat menghasilkan keputusan yang dapat melindungi kepentingan nasional dan rakyat indonesiasiti menegaskan bahwa ada beberapa isu penting yang menjadi perhatian pertama berkaitan dengan ambisi untuk penurunan suhu global pemerintah harus mengambil posisi tegas dalam mengurangi dampak perubahan iklim dengan tetap memperhatikan pembangunan perekonomian nasional secara berkelanjutan sesuai dengan amanat uu dasar komitmen indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional lanjutnya seperti isu kehutanan redd dan pelaksaan kesepakatan yang berdasarkan kesetaraan dengan tanggung jawab yang berbeda antara negara maju dan berkembang sudah terakomodasi pada inisementara itu berkaitan dengan seberapa besar batas kenaikan suhu global yang harus disepakati siti mengatakan posisi indonesia adalah mendorong agar kesepakatan paris ini dapat menyepakati batas kenaikan suhu derajat celcius dengan komitment untuk menuju batas kenaikan suhu derajat celcius upaya ini harus didukung melalui penerapan berbagai upaya terbaik penguatan tata kelola dan kerjasama serta memastikan adanya yang tepatmengenai pendanaan siti nurbaya mengatakan keberadaan sumber daya pendanaan yang berkelanjutan dan juga menjadi perhatian dari delegasi berbagai negara ketersedian pendanaan merupakan salah satu e dari keberhasilan pelaksanaan upaya global dalam pengendalian perubahan iklim khususnya yang dilakukan oleh negaranegara berkembangindonesia menyatakan bahwa negara maju indonesia mengusulkan finansial untuk perubahan iklim diluar dari oda merupakan skema bantuan yang diperuntukkan bagi negara berkembang dari negara maju yang selam ini telah dilakukan disamping itu kelembagaan dan upaya untuk mendukung transparansi juga menjadi salah satu isu krusial yang akan disepakati dalam konferensi ini katanyarachmat witoelar utusan khusus presiden untuk perubahan iklim yang hadir bersama dengan menteri lhk mengatakan bahwa pada konferensi ini selama proses negosiasi indonesia telah memainkan peran sebagai poros antar berbagai kepentingan yang ada diantara para pihak yang berkepentingan terhadap kesepakatankesepakatan konferensi perubahan iklim ini

Ini 3 Agenda Penting Energi yang Berpeluang Stabilkan Suhu di Indonesia. Berakhirnya pertemuan tingkat tinggi antar negara-negara dalam konferensi perubahan iklim (COP21) yang berlangsung di Paris, Perancis, November lalu, dan melahirkan kesepakatan Paris ( ), yang menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Indonesia. Terutama, karena Indonesia bersama negara-negara lain sedunia harus melaksanakan target menjaga suhu bumi tetap stabil di bawah 2 derajat.Pakar Energi Fabby Tumiwa berpendapat, agar target 2 derajat bisa dilaksanakan dengan baik, perlu usaha ekstra keras yang dilakukan oleh Indonesia. Hal itu, karena ada banyak faktor yang masih sangat sulit untuk dilaksanakan.Namun, Fabby menilai, Indonesia masih bisa mengejar target 2 derajat, jika mulai sekarang melaksanakan akselerasi dalam tiga hal penting. Yaitu, pengembangan energi terbarukan, energi efisiensi, dan peningkatan efisiensi pembangkit-pembangkit listrik berbasis energi fosil.“Tiga hal tersebut sangat penting untuk dilakukan Indonesia. Karena jika tidak, Indonesia akan tertinggal jauh dari negara-negara lain dalam melaksanakan adaptasi perubahan iklim yang sekarang berlangsung,” tutur Direktur (IESR) itu kepada , kemarin.Fabby menjelaskan, energi terbarukan penting untuk diakselerasi, karena itu berkaitan erat dengan rencana Indonesia untuk menurunkan emisi hingga 23 persen pada 2025 dan 25 persen pada 2030. Menurutnya, jika Indonesia ingin mengejar target menuju 2 derajat suhu bumi, maka target 25 persen harus ditingkatkan lagi.“Target itu harus ditingkatkan. Tidak bisa pada 2030 hanya 25 persen saja. Mungkin harus lebih besar lagi,” sebut dia.Selain energi terbarukan, Fabby menambahkan, untuk bisa mengejar target menjaga suhu bumi tetap di bawah 2 derajat, Indonesia juga harus melakukan akselerasi energi efisiensi. Menurutnya, energi efisiensi harus ditingkatkan 2 kali lipat dengan kecepatan yang sekarang ada.Hal ketiga yang harus dilakukan segera oleh Indonesia, menurut Fabby, adalah mengakselerasi pembangkit-pembangkit listrik berbasis fosil yang beroperasi sekarang. Selain itu, untuk pembangkit-pembangkit listrik yang akan dibangun dari sekarang hingga 5 tahun mendatang, penting untuk menerapkan akselerasi.“Caranya, adalah dengan menggunakan teknologi yang tepat. Itu harus kita lakukan, karena memang itu bisa meningkatkan efisiensi dan itu bisa bersinergi dengan target Indonesia untuk mengejar 2 derajat,” papar dia.Fabby menyebutkan, pentingnya melakukan akselerasi, karena teknologi yang digunakan oleh pembangkit-pembangkit listrik eksisting sebagian besar menggunakan teknologi yang tidak tepat. Contohnya, pembangkit listrik (FTP) yang dikelola Tiongkok, kata dia, itu menggunakan teknologi yang jelek.“Jadi, FTP tahap I oleh Tiongkok yang berdaya 10 ribu megawatt, itu efisiensinya rendah. Pakailah yang efisiensinya tinggi. Bahkan (pembangkit-pembangkit) yang sekarang ada, itu masih rendah efisiensinya,” ujar dia.“Jadi, tiga agenda penting wajib dilaksanakan oleh Indonesia dari 2015 sampai 2030 mendatang. Ini menjadi perhatian buat semua pihak,” tandas dia.Agar 3 agenda penting yang dimaksud bisa berjalan, Fabby berpendapat, harus ada sinergitas dengan rencana umum energi nasional (RUEN) yang saat ini sudah ada. Menurutnya, integrasi dengan RUEN penting dilakukan, karena akan mempermudah proses ke depannya.“Tiga agenda ini harus segera dilakukan. Dan itu berari harus dengan cepat dilakukan dan sesuai dengan RUEN. Harus sesuai dengan PP No.79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional,” jelas dia.Adapun, untuk bisa melaksanakan 3 agenda tersebut, Fabby menyebutkan, instansi seperti Bappenas, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).“Masing-masing memiliki peranan penting. Perindustrian contohnya, itu mendorong , itu mesin otomotif ya. Sementara ESDM itu bertanggung jawab untuk kualitas bahan bakar,” sebut dia.Sementara itu menurut Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Sri Tantri Arundhati, agar suhu global bisa tetap di bawah 2 derajat, kuncinya ada di pendanaan secara global. Donatur yang harus mendanai proses tersebut, adalah negara maju dan menghibahkannya kepada negara berkembang seperti Indonesia.“Sampai 2020 nanti, negara maju harus tetap memimpin dalam memerangi emisi gas rumah kaca. Caranya, dengan menyediakan dana sebesar USD100 miliar dan diberikan kepada negara-negara berkembang,” sebut dia.Pendanaan dari negara maju tersebut sangat penting dilakukan, karena menurut Tantri, adaptasi dan mitigasi harus dilakukan di semua elemen tanpa kecuali. Dan itu, dipastikan akan memerlukan dana yang tidak sedikit. Kalau semuanya mengandalkan dana dari masing-masing negara berkembang, itu akan sulit dilakukan.“Di negara berkembang, upaya untuk melakukan pembangunan masih terus berjalan setiap saat. Untuk itu, supaya bisa melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca, maka perlu upaya keras selain sosialisasi dan edukasi, juga harus ada pendanaan yang kuat,” tandas dia.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

inisiatif energi terbarukan kampanye publik perjanjian internasional

ini agenda penting energi yang berpeluang stabilkan suhu di indonesia berakhirnya pertemuan tingkat tinggi antar negaranegara dalam konferensi perubahan iklim cop yang berlangsung di paris perancis november lalu dan melahirkan kesepakatan paris yang menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi indonesia terutama karena indonesia bersama negaranegara lain sedunia harus melaksanakan target menjaga suhu bumi tetap stabil di bawah derajatpakar energi fabby tumiwa berpendapat agar target derajat bisa dilaksanakan dengan baik perlu usaha ekstra keras yang dilakukan oleh indonesia hal itu karena ada banyak faktor yang masih sangat sulit untuk dilaksanakannamun fabby menilai indonesia masih bisa mengejar target derajat jika mulai sekarang melaksanakan akselerasi dalam tiga hal penting yaitu pengembangan energi terbarukan energi efisiensi dan peningkatan efisiensi pembangkitpembangkit listrik berbasis energi fosiltiga hal tersebut sangat penting untuk dilakukan indonesia karena jika tidak indonesia akan tertinggal jauh dari negaranegara lain dalam melaksanakan adaptasi perubahan iklim yang sekarang berlangsung tutur direktur iesr itu kepada kemarinfabby menjelaskan energi terbarukan penting untuk diakselerasi karena itu berkaitan erat dengan rencana indonesia untuk menurunkan emisi hingga persen pada dan persen pada menurutnya jika indonesia ingin mengejar target menuju derajat suhu bumi maka target persen harus ditingkatkan lagitarget itu harus ditingkatkan tidak bisa pada hanya persen saja mungkin harus lebih besar lagi sebut diaselain energi terbarukan fabby menambahkan untuk bisa mengejar target menjaga suhu bumi tetap di bawah derajat indonesia juga harus melakukan akselerasi energi efisiensi menurutnya energi efisiensi harus ditingkatkan kali lipat dengan kecepatan yang sekarang adahal ketiga yang harus dilakukan segera oleh indonesia menurut fabby adalah mengakselerasi pembangkitpembangkit listrik berbasis fosil yang beroperasi sekarang selain itu untuk pembangkitpembangkit listrik yang akan dibangun dari sekarang hingga tahun mendatang penting untuk menerapkan akselerasicaranya adalah dengan menggunakan teknologi yang tepat itu harus kita lakukan karena memang itu bisa meningkatkan efisiensi dan itu bisa bersinergi dengan target indonesia untuk mengejar derajat papar diafabby menyebutkan pentingnya melakukan akselerasi karena teknologi yang digunakan oleh pembangkitpembangkit listrik eksisting sebagian besar menggunakan teknologi yang tidak tepat contohnya pembangkit listrik ftp yang dikelola tiongkok kata dia itu menggunakan teknologi yang jelekjadi ftp tahap i oleh tiongkok yang berdaya ribu megawatt itu efisiensinya rendah pakailah yang efisiensinya tinggi bahkan pembangkitpembangkit yang sekarang ada itu masih rendah efisiensinya ujar diajadi tiga agenda penting wajib dilaksanakan oleh indonesia dari sampai mendatang ini menjadi perhatian buat semua pihak tandas diaagar agenda penting yang dimaksud bisa berjalan fabby berpendapat harus ada sinergitas dengan rencana umum energi nasional ruen yang saat ini sudah ada menurutnya integrasi dengan ruen penting dilakukan karena akan mempermudah proses ke depannyatiga agenda ini harus segera dilakukan dan itu berari harus dengan cepat dilakukan dan sesuai dengan ruen harus sesuai dengan pp no tahun tentang kebijakan energi nasional jelas diaadapun untuk bisa melaksanakan agenda tersebut fabby menyebutkan instansi seperti bappenas kementerian bumn kementerian perindustrian kementerian esdm dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan lhkmasingmasing memiliki peranan penting perindustrian contohnya itu mendorong itu mesin otomotif ya sementara esdm itu bertanggung jawab untuk kualitas bahan bakar sebut diasementara itu menurut direktur adaptasi perubahan iklim direktorat jenderal pengendalian perubahan iklim klhk sri tantri arundhati agar suhu global bisa tetap di bawah derajat kuncinya ada di pendanaan secara global donatur yang harus mendanai proses tersebut adalah negara maju dan menghibahkannya kepada negara berkembang seperti indonesiasampai nanti negara maju harus tetap memimpin dalam memerangi emisi gas rumah kaca caranya dengan menyediakan dana sebesar usd miliar dan diberikan kepada negaranegara berkembang sebut diapendanaan dari negara maju tersebut sangat penting dilakukan karena menurut tantri adaptasi dan mitigasi harus dilakukan di semua elemen tanpa kecuali dan itu dipastikan akan memerlukan dana yang tidak sedikit kalau semuanya mengandalkan dana dari masingmasing negara berkembang itu akan sulit dilakukandi negara berkembang upaya untuk melakukan pembangunan masih terus berjalan setiap saat untuk itu supaya bisa melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca maka perlu upaya keras selain sosialisasi dan edukasi juga harus ada pendanaan yang kuat tandas dia

‘Perlu Usaha Ekstra Keras untuk Jaga Suhu Bumi Tetap 2 Derajat’. Seluruh elemen yang ada di Indonesia diminta untuk ikut terlibat aktif dalam penanganan aksi perubahan iklim yang sudah terjadi saat ini. Perlunya partisipasi aktif masyarakat luas, karena dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim akan dirasakan oleh semua elemen tanpa kecuali.Himbauan tersebut diungkapkan Utusan Khusus Presiden Untuk Perubahan Iklim Rachmat Witoelar di Jakarta, Rabu (23/12/2015).Menurut dia, persoalan terbesar di Indonesia saat ini, bukan hanya karena masalah kebijakan dalam isu perubahan iklim saja, tapi lebih dari itu adalah bagaimana mengedukasi masyarakat luas megenai ancaman perubahan iklim yang tak bisa dicegah lagi.“Bagaimana menggalang kepedulian satu dunia, itu juga lebih susah. Banyak yang belum paham tentang . Dan itu juga berlaku di Indonesia ini,” ujar Rachmat.Rachmat mengungkapkan, momen pertemuan konferensi perubahan iklim (COP21) yang sudah berlangsung di Paris, Perancis, harus menjadi momen bagus untuk meningkatkan kepedulian masyarakat Indonesia. Dengan cara tersebut, visi dan misi Pemerintah Indonesia untuk ikut terlibat dalam penurunan emisi bisa dilakukan secara perlahan.Salah satu misi yang akan dijalankan oleh Pemerintah Indonesia, kata dia, adalah menjaga agar suhu bumi di Indonesia tidak melebihi 2,5 derajat celcius. Jika memungkinkan, bahkan suhu bumi bisa dijaga jangan melebihi 2 derajat celcius.“Untuk sekarang kita harus bisa menjaga di 2,5 derajat celcius. Kalau bisa, bahkan pada 2 derajat celcius, seperti hasil kemarin,” tutur dia.Untuk bisa menjaga suhu seperti itu, Rachmat meyakini usaha yang dilakukan akan sangat keras. Namun, usaha tersebut harus tetap dilakukan karena perubahan iklim akan terus terjadi jika Indonesia tidak melakukan adaptasi dan mitigasi sejak dari sekarang.“Kalau negara maju dan negara Eropa Utara sudah menurunkan emisi dengan jumlah banyak, maka Indonesia patut untuk mengikuti jejak mereka. Walaupun, kita tahu kalau negara maju memang memiliki kemampuan untuk menurunkan emisi lebih banyak dari negara berkembang,” papar dia.Selepas COP21, Rachmat menjanjikan Pemerintah akan melakukan pemetaan kembali untuk menyesuaikan hasil . Namun, menurutnya, tidak akan ada perubahan rencana pembangunan jangka panjang nasional atau menengah (RPJP/RPJMP).Kesepakatan yang dihasilkan dari COP21, adalah menjaga suhu global jangan sampai melebihi 2 derajat celcius. Kesepakatan tersebut dicapai 195 negara yang hadir dalam COP21, termasuk di dalamnya adalah negara maju dan negara berkembang.Tetapi, menurut Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan aHidup dan Kehutanan (KLHK) Sri Tantri Arundhati, saat perundingan berlangsung, negara-negara kepulauan mendesak ditetapkannya batas suhu global di bawah 1,5 derajat celcius.“Tapi, memang kesepakatan akhir memutuskan bahwa suhu global harus dijaga di bawah 2 derajat. Itu kesepakatan antara negara maju dan negara berkembang,” jelas dia.Agar suhu global bisa tetap di bawah 2 derajat, menurut Tantri, kuncinya ada di pendanaan secara global. Donatur yang harus mendanai proses tersebut, adalah negara maju dan menghibahkannya kepada negara berkembang seperti Indonesia.“Sampai 2020 nanti, negara maju harus tetap memimpin dalam memerangi emisi gas rumah kaca. Caranya, dengan menyediakan dana sebesar USD100 miliar dan diberikan kepada negara-negara berkembang,” sebut dia.Pendanaan dari negara maju tersebut sangat penting dilakukan, karena menurut Tantri, adaptasi dan mitigasi harus dilakukan di semua elemen tanpa kecuali. Dan itu, dipastikan akan memerlukan dana yang tidak sedikit. Kalau semuanya mengandalkan dana dari masing-masing negara berkembang, itu akan sulit dilakukan.“Di negara berkembang, upaya untuk melakukan pembangunan masih terus berjalan setiap saat. Untuk itu, supaya bisa melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca, maka perlu upaya keras selain sosialisasi dan edukasi, juga harus ada pendanaan yang kuat,” tandas dia.“Tapi upaya ini tidak hanya berlaku untuk negara berkembang saja, semua negara wajib untuk ikut menurunkan emis. Semuanya harus bahu membahu bekerja keras. Indonesia sendiri sudah menurunkan emisi, tapi masih perlu upaya lebih keras lagi,” tambah dia.Pasca keluarnya , Sri Tantri Arundhati menyimpulkan, perlu upaya esktra keras dari Pemerintah Indonesia dan seluruh elemen di Tanah Air tanpa kecuali. Hal itu, karena untuk bisa menerapkan kebijakan dari pertemuan COP21 tersebut, perlu ditegaskan untuk melaksanakan proses mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.Tantri menjelaskan, untuk bisa melaksanakan mitigasi yang baik dan sejalan dengan kebjiakan Paris , perlu ada komitmen yang kuat untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (EGRK) yang bisa diverifikasi. Selain itu, harus ada kebijakan kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan rendah emisi.“Tak lupa juga, harus ada keterlibatan dunia usaha, dan juga ada kemampuan pelaksana aksi mitigasi dan verifikator. Yang paling penting, perlu ada keterlibatan yang intens di dunia usaha,” papar dia.Selain mitigasi, Tantri menambahkan, perlu juga melaksanakan proses adaptasi yang dimulai dengan komitmen dan kebijakan kementerian atau lembaha dan pemerintah daerah dalam peningkatan ketahanan perubahan iklim.“Perlu juga diperkuat data dan informasi iklim. Kemudian, harus ada juga peningkatan kapasitas SDM (sumber daya manusia, red). Peningkatan institusi juga perlu dilakukan karena bisa mendukung pelaksanaan adaptasi dengan baik,” pungkas dia.

[0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

kampanye publik mengatasi dampak yang tidak proporsional perjanjian internasional

perlu usaha ekstra keras untuk jaga suhu bumi tetap derajat seluruh elemen yang ada di indonesia diminta untuk ikut terlibat aktif dalam penanganan aksi perubahan iklim yang sudah terjadi saat ini perlunya partisipasi aktif masyarakat luas karena dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim akan dirasakan oleh semua elemen tanpa kecualihimbauan tersebut diungkapkan utusan khusus presiden untuk perubahan iklim rachmat witoelar di jakarta rabu menurut dia persoalan terbesar di indonesia saat ini bukan hanya karena masalah kebijakan dalam isu perubahan iklim saja tapi lebih dari itu adalah bagaimana mengedukasi masyarakat luas megenai ancaman perubahan iklim yang tak bisa dicegah lagibagaimana menggalang kepedulian satu dunia itu juga lebih susah banyak yang belum paham tentang dan itu juga berlaku di indonesia ini ujar rachmatrachmat mengungkapkan momen pertemuan konferensi perubahan iklim cop yang sudah berlangsung di paris perancis harus menjadi momen bagus untuk meningkatkan kepedulian masyarakat indonesia dengan cara tersebut visi dan misi pemerintah indonesia untuk ikut terlibat dalam penurunan emisi bisa dilakukan secara perlahansalah satu misi yang akan dijalankan oleh pemerintah indonesia kata dia adalah menjaga agar suhu bumi di indonesia tidak melebihi derajat celcius jika memungkinkan bahkan suhu bumi bisa dijaga jangan melebihi derajat celciusuntuk sekarang kita harus bisa menjaga di derajat celcius kalau bisa bahkan pada derajat celcius seperti hasil kemarin tutur diauntuk bisa menjaga suhu seperti itu rachmat meyakini usaha yang dilakukan akan sangat keras namun usaha tersebut harus tetap dilakukan karena perubahan iklim akan terus terjadi jika indonesia tidak melakukan adaptasi dan mitigasi sejak dari sekarangkalau negara maju dan negara eropa utara sudah menurunkan emisi dengan jumlah banyak maka indonesia patut untuk mengikuti jejak mereka walaupun kita tahu kalau negara maju memang memiliki kemampuan untuk menurunkan emisi lebih banyak dari negara berkembang papar diaselepas cop rachmat menjanjikan pemerintah akan melakukan pemetaan kembali untuk menyesuaikan hasil namun menurutnya tidak akan ada perubahan rencana pembangunan jangka panjang nasional atau menengah rpjprpjmpkesepakatan yang dihasilkan dari cop adalah menjaga suhu global jangan sampai melebihi derajat celcius kesepakatan tersebut dicapai negara yang hadir dalam cop termasuk di dalamnya adalah negara maju dan negara berkembangtetapi menurut direktur adaptasi perubahan iklim direktorat jenderal pengendalian perubahan iklim kementerian lingkungan ahidup dan kehutanan klhk sri tantri arundhati saat perundingan berlangsung negaranegara kepulauan mendesak ditetapkannya batas suhu global di bawah derajat celciustapi memang kesepakatan akhir memutuskan bahwa suhu global harus dijaga di bawah derajat itu kesepakatan antara negara maju dan negara berkembang jelas diaagar suhu global bisa tetap di bawah derajat menurut tantri kuncinya ada di pendanaan secara global donatur yang harus mendanai proses tersebut adalah negara maju dan menghibahkannya kepada negara berkembang seperti indonesiasampai nanti negara maju harus tetap memimpin dalam memerangi emisi gas rumah kaca caranya dengan menyediakan dana sebesar usd miliar dan diberikan kepada negaranegara berkembang sebut diapendanaan dari negara maju tersebut sangat penting dilakukan karena menurut tantri adaptasi dan mitigasi harus dilakukan di semua elemen tanpa kecuali dan itu dipastikan akan memerlukan dana yang tidak sedikit kalau semuanya mengandalkan dana dari masingmasing negara berkembang itu akan sulit dilakukandi negara berkembang upaya untuk melakukan pembangunan masih terus berjalan setiap saat untuk itu supaya bisa melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca maka perlu upaya keras selain sosialisasi dan edukasi juga harus ada pendanaan yang kuat tandas diatapi upaya ini tidak hanya berlaku untuk negara berkembang saja semua negara wajib untuk ikut menurunkan emis semuanya harus bahu membahu bekerja keras indonesia sendiri sudah menurunkan emisi tapi masih perlu upaya lebih keras lagi tambah diapasca keluarnya sri tantri arundhati menyimpulkan perlu upaya esktra keras dari pemerintah indonesia dan seluruh elemen di tanah air tanpa kecuali hal itu karena untuk bisa menerapkan kebijakan dari pertemuan cop tersebut perlu ditegaskan untuk melaksanakan proses mitigasi dan adaptasi perubahan iklimtantri menjelaskan untuk bisa melaksanakan mitigasi yang baik dan sejalan dengan kebjiakan paris perlu ada komitmen yang kuat untuk menurunkan emisi gas rumah kaca egrk yang bisa diverifikasi selain itu harus ada kebijakan kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan rendah emisitak lupa juga harus ada keterlibatan dunia usaha dan juga ada kemampuan pelaksana aksi mitigasi dan verifikator yang paling penting perlu ada keterlibatan yang intens di dunia usaha papar diaselain mitigasi tantri menambahkan perlu juga melaksanakan proses adaptasi yang dimulai dengan komitmen dan kebijakan kementerian atau lembaha dan pemerintah daerah dalam peningkatan ketahanan perubahan iklimperlu juga diperkuat data dan informasi iklim kemudian harus ada juga peningkatan kapasitas sdm sumber daya manusia red peningkatan institusi juga perlu dilakukan karena bisa mendukung pelaksanaan adaptasi dengan baik pungkas dia

Tanaman Ini Bisa Hasilkan Bioenergi sampai Bahan Pengawet. Budi Leksono, kala menjadi peneliti di Litbang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tertarik mengetahui tanaman nyamplung Tanaman hutan ini memiliki banyak manfaat, dari bahan baku biofuel, pakan ternak bahan pengawet hingga obat kanker.“Nyamplung endemik Indonesia, tersebar di berbagai pulau,” katanya di Yogyakarta, baru-baru ini.Nyamplung, katanya, berpotensi ekonomi menjanjikan. Budidaya dan pengolahan biji nyamplung bisa menciptakan lapangan kerja masyarakat sekitar hutan. Kini, pengembangan utama nyamplung sebagai sumber bahan baku bioenergi (biofuel). “Melalui teknik tepat, nyamplung menjadi biofuel tanpa limbah.”Salah satu energi terbarukan yang dikembangkan adalah biofuel atau bahan bakar nabati (BBN). Nyamplung, katanya, salah satu biofuel yang mampu mengurangi emisi hidrokarbon tak terbakar, karbon monoksida, sulfat, hidrokarbon polisiklik aromatik, nitrat hidrokarbon polisiklik aromatik dan partikel padatan. “Biodiesel nyamplung ramah lingkungan.”Selain bukan tanaman pangan, nyamplung mulai dibudidayakan di Indonesia sebagai pada daerah marginal di tepi pantai atau lahan-lahan kritis. Variasi ukuran buah, biji dan nyamplung menunjukkan peluang peningkatan produktivitas tanaman. Sebaran nyamplung di dunia, di Afrika, India, Asia Tenggara, Australia Utara, dan lain-lain.Di Indonesia, nyamplung dijumpai hampir di seluruh wilayah, terutama pesisir pantai, seperti Taman Nasional Alas Purwo, dan Kepulauan Seribu. Juga Baluran, Ujung Kulon, Cagar Alam Pananjung Pangandaran, Kawasan Wisata Batu Karas, Pantai Carita Banten, wilayah Papua (Yapen, Jayapura, Biak, Nabire, Manokwari, Sorong, Fakfak), Maluku Utara (Halmahera dan Ternate), TN Berbak (Pantai Barat Sumatera).Di Jawa, tegakan nyamplung tumbuh di pantai berpasir meskipun juga ditemukan pada tanah mineral ketinggian 150 mdpl.Untuk produktivitas biji nyamplung, katanya, bervariasi antara 40-150 kg perpohon pertahun atau sekitar 20 ton perhektar pertahun. Lebih tinggi dibandingkan tanaman lain seperti jarak pagar (5 ton), dan sawit (6 ton).Biaya produksi biodiesel nyamplung masih tinggi, antara Rp20.000–Rp25.000 per liter karena mengggunakan bahan kimia fosil antara lain: H3PO4, methanol, H2SO4, dan NaOH.Budi sudah unjicoba biodiesel nyamplung pada 2015. Hasilnya, pembakaran mudah ketika mesin starter, tak menyebabkan korositas biodiesel terhadap mesin. Smisi dan polusi lebih minim dibandingkan solar.“Satu liter solar untuk 10 kilometer, nyamplung sampai 12 kilometer.”Budi mengatakan, limbah proses pembuatan biodiesel nyamplung adalah bungkil hasil pengepresan biji. Sampai saat ini belum termanfaatkan. “Ini akan menjadi masalah baru bagi lingkungan, apabila tak segera ada manfaatnya.”Nyamplung, selain biji, cangkang bisa buat briket arang dengan firolisis menggunakan teknologi sederhana dan murah.“Dari limbah cangkang buah juga dapat menghasilkan asap cair yang dapat digunakan sebagai pengawet kayu dan pupuk cair,” katanya.Manfaat lain nyamplung, bisa buat bungkil pakan ternak, resin/getah untuk obat-obatan dan pewarna tekstil, sabun, dan lain-lain.Hasil analisis Laboratorium Biokimia Nutrisi Bagian Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan UGM menunjukkan, bungkil nyamplung mengandung protein kasar jauh lebih tinggi dibandingkan kadar protein kasar pada bekatul. Selama ini bekatul sebagai pakan ternak. Jadi, katanya, bungkil nyamplung potensial sebagai pakan ternak, terutama campuran atau pengganti konsentrat.Tak hanya itu. Biji nyamplung mempunyai kadar kumarin yang berpotensi sebagai bahan baku obat-obatan. “Kumarin bahan baku obat-obatan, akan meningkatkan nilai tambah nyamplung,” katanya.Budi terus mengembangkan penelitian ini. Menurut dia, tantangan nyamplung sebagai energi, pakan dan obat-obatan masih cukup besar karena memerlukan penelitian integratif hulu-hilir antarbidang ilmu terkait.

[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

inisiatif energi terbarukan ketahanan komunitas

tanaman ini bisa hasilkan bioenergi sampai bahan pengawet budi leksono kala menjadi peneliti di litbang kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tertarik mengetahui tanaman nyamplung tanaman hutan ini memiliki banyak manfaat dari bahan baku biofuel pakan ternak bahan pengawet hingga obat kankernyamplung endemik indonesia tersebar di berbagai pulau katanya di yogyakarta barubaru ininyamplung katanya berpotensi ekonomi menjanjikan budidaya dan pengolahan biji nyamplung bisa menciptakan lapangan kerja masyarakat sekitar hutan kini pengembangan utama nyamplung sebagai sumber bahan baku bioenergi biofuel melalui teknik tepat nyamplung menjadi biofuel tanpa limbahsalah satu energi terbarukan yang dikembangkan adalah biofuel atau bahan bakar nabati bbn nyamplung katanya salah satu biofuel yang mampu mengurangi emisi hidrokarbon tak terbakar karbon monoksida sulfat hidrokarbon polisiklik aromatik nitrat hidrokarbon polisiklik aromatik dan partikel padatan biodiesel nyamplung ramah lingkunganselain bukan tanaman pangan nyamplung mulai dibudidayakan di indonesia sebagai pada daerah marginal di tepi pantai atau lahanlahan kritis variasi ukuran buah biji dan nyamplung menunjukkan peluang peningkatan produktivitas tanaman sebaran nyamplung di dunia di afrika india asia tenggara australia utara dan lainlaindi indonesia nyamplung dijumpai hampir di seluruh wilayah terutama pesisir pantai seperti taman nasional alas purwo dan kepulauan seribu juga baluran ujung kulon cagar alam pananjung pangandaran kawasan wisata batu karas pantai carita banten wilayah papua yapen jayapura biak nabire manokwari sorong fakfak maluku utara halmahera dan ternate tn berbak pantai barat sumateradi jawa tegakan nyamplung tumbuh di pantai berpasir meskipun juga ditemukan pada tanah mineral ketinggian mdpluntuk produktivitas biji nyamplung katanya bervariasi antara kg perpohon pertahun atau sekitar ton perhektar pertahun lebih tinggi dibandingkan tanaman lain seperti jarak pagar ton dan sawit tonbiaya produksi biodiesel nyamplung masih tinggi antara rprp per liter karena mengggunakan bahan kimia fosil antara lain hpo methanol hso dan naohbudi sudah unjicoba biodiesel nyamplung pada hasilnya pembakaran mudah ketika mesin starter tak menyebabkan korositas biodiesel terhadap mesin smisi dan polusi lebih minim dibandingkan solarsatu liter solar untuk kilometer nyamplung sampai kilometerbudi mengatakan limbah proses pembuatan biodiesel nyamplung adalah bungkil hasil pengepresan biji sampai saat ini belum termanfaatkan ini akan menjadi masalah baru bagi lingkungan apabila tak segera ada manfaatnyanyamplung selain biji cangkang bisa buat briket arang dengan firolisis menggunakan teknologi sederhana dan murahdari limbah cangkang buah juga dapat menghasilkan asap cair yang dapat digunakan sebagai pengawet kayu dan pupuk cair katanyamanfaat lain nyamplung bisa buat bungkil pakan ternak resingetah untuk obatobatan dan pewarna tekstil sabun dan lainlainhasil analisis laboratorium biokimia nutrisi bagian nutrisi dan makanan ternak fakultas peternakan ugm menunjukkan bungkil nyamplung mengandung protein kasar jauh lebih tinggi dibandingkan kadar protein kasar pada bekatul selama ini bekatul sebagai pakan ternak jadi katanya bungkil nyamplung potensial sebagai pakan ternak terutama campuran atau pengganti konsentrattak hanya itu biji nyamplung mempunyai kadar kumarin yang berpotensi sebagai bahan baku obatobatan kumarin bahan baku obatobatan akan meningkatkan nilai tambah nyamplung katanyabudi terus mengembangkan penelitian ini menurut dia tantangan nyamplung sebagai energi pakan dan obatobatan masih cukup besar karena memerlukan penelitian integratif huluhilir antarbidang ilmu terkait

Yuk, Sama-sama Wujudkan Negeri Bebas Sampah, Caranya?. Minggu pagi (21/2/16), Bundaran Hotel Indonesia padat oleh warga yang mengikuti Car Free Day. Bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional, sebagian mereka ikut Deklarasi Indonesia bebas sampah 2020. Ada perwakilan pemerintah, pengusaha, parlemen, aktivis lingkungan dan masyarakat.“Kami mendorong masyarakat membudidayakan mengelola sampah dimulai dari diri sendiri. Mengubah cara pandang masyarakat modern, bahwa sampah sumberdaya berguna, mengurangi timbunan dengan , minimal 20% sampai 2019,” kata Mangara Perdede, Walikota Jakarta Pusat.Dia berkomitmen, menurunkan emisi gas rumah kaca dari sampah 6% sampai 2020 dan bekerjasama pengelolaan sampah sesuai UU pengelolaan sampah.Adhi S Lukman, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia juga membacakan komitmen. Dia akan berupaya mengurangi sampah yang mencemari pantai, laut, dan tempat-tempat umum yang menghambat sumber pembuangan air hingga menyebabkan banjir dan merusak ekosistem.“Sampah mengganggu keindahan dan kesehatan lingkungan. Kami pengusaha di Indonesia akan upaya mengurangi, memanfaatkan kembali, daur ulang sampah yang kami produksi.”Yuki Wirabagja, perwakilan warga mengatakan, akan mengurangi, memilah dan meletakkan sampah pada tempatnya. “Mengelola sampah bertanggungjawab dan berperan serta mengelola sampah yang diselenggarakan pemerintah.”Teten Masduki, Kepala Kantor Staf Kepresidenan menyatakan, peradaban suatu bangsa dilihat dari sejauh mana bisa mengelola sampah. Korea Selatan, memulai pemberantasan korupsi dengan gerakan masyarakat membersihkan sampah.“Hubungannya, saya kira membuang sampah sembarangan bentuk tidak tanggungjawab kepada lingkungan, pemerintah, masyarakat. Ketika kita tidak berani membuang sampah sembarangan, menunjukkan punya tanggungjawab. Korupsi juga akan turun ketika sudah merasa bertanggungjawab,” katanya.Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Emil Salim mengatakan, deklarasi di Jakarta, harus menular ke daerah lain.“Jakarta ibukota Indonesia. Jika memberikan contoh baik seluruh Indonesia ikut meniru. Ketika proklamasi dilahirkan di Jakarta, seluruh Indonesia mendengar. Kalau sekarang masyarakat mendengar Jakarta memproklamasikan bebas plastik, seluruh Indonesia harus mencontoh,” katanya.Satya Widya Yudha, Wakil Ketua Komisi VII juga Ketua Kaukus Hijau DPR mengatakan, membuang sampah sembarangan sama saja korupsi lingkungan.Saat itu juga ada penandatangan sampul prangko Hari Peduli Sampah 2016 dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Kala itu, juga dilakukan telekonference dengan beberapa walikota seperti Bandung, Surabaya, sampai Makassar.“, di Bandung, sudah punya perda pengurangan sampah. Dengan momentum ini kita akan lebih maksimal agar sampah plastik bisa berkurang drastis,” kata Walikota Bandung Ridwan Kamil.Di Bandung, katanya, sudah ada gerakan pungut sampah, setiap Senin, Rabu dan Jumat. Anak-anak dan pegawai kantor memungut sampah radius 100 meter dari posisi mereka.Sebelum deklarasi, ratusan warga yang memadati kawasan CFD berlomba memungut sampah. Setelah itu, mereka menimbang, lalu diletakkan pada beberapa truk sampah. Warga antusias.Kerja bakti serupa juga di 155 kota di Indonesia melibatkan 801 komunitas.“Ini sungguh sejarah kebangkitan kepedulian isu persampahan. Kami yakin dengan kerja sama seluruh pihak, Indonesia Bebas Sampah 2020, bukanlah sesuatu hal mustahil,” kata Syir Asih Amanati, perwakilan Relawan `Bergerak untuk Indonesia #BebasSampah2020.Gerakan masif ini lahir dari kepedulian anak muda yang prihatin sampah. Saat ini, , Indonesia menghadapi darurat sampah. Melalui gerakan Indonesia #BebasSampah2020, sejumlah komunitas peduli sampah mengajak masyarakat bergerak menangani sampah.“Sejak 2010, kami ingin kota bersih sampah, khusus plastik. Kita butuh instruksi nasional agar terus bergerak membersihkan wilayah kami berupa pantai dan pesisir,” kata Andre Liem, Forum Peduli Port Numbay Green Jayapura.Dari Pulau Pramuka, Taman Nasional Kepulauan Seribu, inisiator Divers Clean Action Swietenia Puspa Lestari menyatakan, sampah terlebih anorganik seperti plastik memberi ancaman besar bagi ekosistem pesisir dan terumbu karang. “Jadi penyelam perlu ikut mengambil langkah agar timbulan sampah bisa dikurangi,” katanya.Divers Clean Action merupakan bersih laut oleh sekitar 100 penyelam dari sejumlah komunitas seperi Miss Scuba Indonesia, Klub Selam Nautika ITB, Global Dive Center, dan Eco Divers Journalist bekerjasama dengan KLHK. Ia bagian dari Hari Peduli Sampah Nasional.Dari penyelaman selama sekitar 50 menit di ke dalaman rata-rata 12 meter dengan wilayah penyisiran 400 meter berhasil mengumpulkan sampah 64 kilogram dari dasar perairan Pulau Pramuka. Fari hasil ini, disimpulkan rata-rata timbulan sampah sampai 16 kilogram per 100 meter. Ia terdiri dari plastik kemasan, botol plastik dan kaleng, serta sampah B3.Penyelam wisata, kata Tenia, harus berperilaku irit sampah terutama berkunjung ke situs penyelaman. “Misal membawa tempat minum sendiri yang bisa pakai ulang atau kemasan bahan bisa terurai.”Penyelam, bisa berpartisipasi dalam pengolahan sampah oleh masyarakat setempat seperti diinisiasi Balai Taman Nasional Kepulauam Seribu di Pulau Pramuka.Potensi sampah penyelam wisata cukup besar seiring makin tinggi minat wisata khusus ini. Data Asosiasi Usaha Wisata Selam Indonesia (AUWSI) setiap tahun ada 5.000 orang mengikuti ujian sertifikasi penyelam di Indonesia.Perilaku hemat sampah penyelam, katanya, sangat penting karena sekitar 40% situs dari 720 situs wisata selam di Indonesia adalah pulau-pulau kecil yang minim pengolahan sampah memadai.Di Bunderan HI, juga diluncurkan program baru kantong plastik berbayar. Warga berbelanja di pusat perbelanjaan tak lagi memakai kantong plastik cuma-cuma, harus membayar.Emil, sapaan Ridwan Kamil, berhitung. Jika menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar, bisa menghemat Rp1 miliar per hari. “Bayangkan jika dikalikan satu tahun, ada banyak uang bisa untuk membeli truk sampah. Bisa membuat pabrik daur ulang dan lain-lain.”Sebelumnya, Dirjen Pengolahan Sampah dan Limbah B3 KLHK mengeluarkan surat edaran 23 kota dan kabupaten uji coba menerapkan kebijakan ini, dengan Rp200 per kantong plastik.Namun berbagai daerah menerapkan kebijakan berbeda. Jakarta, misal, menerapkan Rp5.000, Makassar Rp4.500 dan Balikpapan Rp1.500.“Kalau belanja ke pasar atau ritel-ritel modern disarankan membawa tas, seperti zaman orangtua kita. Sangat praktis, mereka tidak mudah menerima tas plastik,” kata Wakil Gubernur Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, kebijakan kantong plastik berbayar di sana Rp1.500. “Kita agak beda dengan surat edaran menteri.”Berbeda dengan Walikota Makassar, Danny Pomanto. Penerapan kantong plastik berbayar mulai 5 Maret dengan harga Rp4.500.Perbedaan harga tiap daerah ternyata menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha. Roy Nicolas Mandey Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia mengatakan, belum menentukan sikap terkait perbedaan harga kantong plastik. “Sebenarnya Aprindo sudah mengantongi surat edaran KLHK yang menyetujui harga Rp200. Saya pikir mungkin ada pemerintah belum membaca atau mendengarkan surat edaran ini,” katanya.Harga itu, katanya, dianggap di bawah produksi dan terjangkau seluruh masyarakat. “Kalau mau dibikin mahal bertahap. Dari Rp200 jadi Rp500 dan seterusnya.”Mengenai mekanisme pengelolaan dana, katanya, Aprindo harus duduk bareng lagi dengan KLHK. “Saya belum tahu Rp5.000 dari mana. Sekarang baru disebut. Kita mengikuti perkembangan.”Siti Nurbaya mengatakan, harga minimal Rp200. “Kita ujicoba selama enam bulan. Kita akan evaluasi reguler. Perbedaan harga tiap daerah menandakan Indonesia bervariasi. Terpenting uang harus kembali untuk rakyat,” katanya.Berdasarkan survei, KLHK, katanya, 80% masyarakat meminta pebetapan harga Rp500-Rp1.500. Setelah berdiskusi dengan berbagai pihak, ditetapkan Rp200.“Mekanisme masih belum jelas, akan dibicarakan dengan walikota. Akan join dengan perusahaan.”Dia mengatakan, perintah Presiden jelas, masalah sampah harus selesai. Selama ini, banyak pemerintah daerah tak bisa selesaikan masalah tuntas.Dalam rilis, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, penerapan plastik berbayar bisa pahami mengingat konsumsi bungkus plastik Indonesia sangat rakus, 9,8 miliar per tahun, alias nomor dua dunia setelah Tiongkok.“Diharapkan dengan plastik berbayar ada perubahan perilaku konsumen saat berbelanja, misal, membawa bungkus atau wadah sendiri. Atau tak meminta bungkus plastik berlebihan hingga konsumsi berkurang.” Namun, katanya, Rp200 per kantong tak akan memberikan efek jera konsumen. Kebijakan ini harus evaluasi rutin per tiga bulan, hingga plastik berbayar benar-benar menjadi disinsentif dengan tetap memperhatikan aspek daya beli.Pemerintah harus adil. Produsen juga harus mendapat disinsentif agar tak rakus konsumsi plastik saat berproduksi. Produsen wajib menarik dan mengumpulkan bekas kemasan plastik di pasaran yang jelas-jelas merusak lingkungan. “Produsen wajib membuat kemasan dan bungkus plastik mudah diurai oleh lingkungan dan bisa pakai ulang.”Edo Rakhman, aktivis Walhi Nasional mendukung kebijakan kantong plastik berbayar meskipun belum cukup karena selama ini impor bahan plastik ke Indonesia tak kena pajak. “Harus ada pajak masuk bahan plastik. Masalah sampah harus diselesaikan holistik.”

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

kampanye publik

yuk samasama wujudkan negeri bebas sampah caranya minggu pagi bundaran hotel indonesia padat oleh warga yang mengikuti car free day bertepatan dengan hari peduli sampah nasional sebagian mereka ikut deklarasi indonesia bebas sampah ada perwakilan pemerintah pengusaha parlemen aktivis lingkungan dan masyarakatkami mendorong masyarakat membudidayakan mengelola sampah dimulai dari diri sendiri mengubah cara pandang masyarakat modern bahwa sampah sumberdaya berguna mengurangi timbunan dengan minimal sampai kata mangara perdede walikota jakarta pusatdia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca dari sampah sampai dan bekerjasama pengelolaan sampah sesuai uu pengelolaan sampahadhi s lukman ketua gabungan pengusaha makanan dan minuman indonesia juga membacakan komitmen dia akan berupaya mengurangi sampah yang mencemari pantai laut dan tempattempat umum yang menghambat sumber pembuangan air hingga menyebabkan banjir dan merusak ekosistemsampah mengganggu keindahan dan kesehatan lingkungan kami pengusaha di indonesia akan upaya mengurangi memanfaatkan kembali daur ulang sampah yang kami produksiyuki wirabagja perwakilan warga mengatakan akan mengurangi memilah dan meletakkan sampah pada tempatnya mengelola sampah bertanggungjawab dan berperan serta mengelola sampah yang diselenggarakan pemerintahteten masduki kepala kantor staf kepresidenan menyatakan peradaban suatu bangsa dilihat dari sejauh mana bisa mengelola sampah korea selatan memulai pemberantasan korupsi dengan gerakan masyarakat membersihkan sampahhubungannya saya kira membuang sampah sembarangan bentuk tidak tanggungjawab kepada lingkungan pemerintah masyarakat ketika kita tidak berani membuang sampah sembarangan menunjukkan punya tanggungjawab korupsi juga akan turun ketika sudah merasa bertanggungjawab katanyamantan menteri negara pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup emil salim mengatakan deklarasi di jakarta harus menular ke daerah lainjakarta ibukota indonesia jika memberikan contoh baik seluruh indonesia ikut meniru ketika proklamasi dilahirkan di jakarta seluruh indonesia mendengar kalau sekarang masyarakat mendengar jakarta memproklamasikan bebas plastik seluruh indonesia harus mencontoh katanyasatya widya yudha wakil ketua komisi vii juga ketua kaukus hijau dpr mengatakan membuang sampah sembarangan sama saja korupsi lingkungansaat itu juga ada penandatangan sampul prangko hari peduli sampah dilakukan menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya kala itu juga dilakukan telekonference dengan beberapa walikota seperti bandung surabaya sampai makassar di bandung sudah punya perda pengurangan sampah dengan momentum ini kita akan lebih maksimal agar sampah plastik bisa berkurang drastis kata walikota bandung ridwan kamildi bandung katanya sudah ada gerakan pungut sampah setiap senin rabu dan jumat anakanak dan pegawai kantor memungut sampah radius meter dari posisi merekasebelum deklarasi ratusan warga yang memadati kawasan cfd berlomba memungut sampah setelah itu mereka menimbang lalu diletakkan pada beberapa truk sampah warga antusiaskerja bakti serupa juga di kota di indonesia melibatkan komunitasini sungguh sejarah kebangkitan kepedulian isu persampahan kami yakin dengan kerja sama seluruh pihak indonesia bebas sampah bukanlah sesuatu hal mustahil kata syir asih amanati perwakilan relawan bergerak untuk indonesia bebassampahgerakan masif ini lahir dari kepedulian anak muda yang prihatin sampah saat ini indonesia menghadapi darurat sampah melalui gerakan indonesia bebassampah sejumlah komunitas peduli sampah mengajak masyarakat bergerak menangani sampahsejak kami ingin kota bersih sampah khusus plastik kita butuh instruksi nasional agar terus bergerak membersihkan wilayah kami berupa pantai dan pesisir kata andre liem forum peduli port numbay green jayapuradari pulau pramuka taman nasional kepulauan seribu inisiator divers clean action swietenia puspa lestari menyatakan sampah terlebih anorganik seperti plastik memberi ancaman besar bagi ekosistem pesisir dan terumbu karang jadi penyelam perlu ikut mengambil langkah agar timbulan sampah bisa dikurangi katanyadivers clean action merupakan bersih laut oleh sekitar penyelam dari sejumlah komunitas seperi miss scuba indonesia klub selam nautika itb global dive center dan eco divers journalist bekerjasama dengan klhk ia bagian dari hari peduli sampah nasionaldari penyelaman selama sekitar menit di ke dalaman ratarata meter dengan wilayah penyisiran meter berhasil mengumpulkan sampah kilogram dari dasar perairan pulau pramuka fari hasil ini disimpulkan ratarata timbulan sampah sampai kilogram per meter ia terdiri dari plastik kemasan botol plastik dan kaleng serta sampah bpenyelam wisata kata tenia harus berperilaku irit sampah terutama berkunjung ke situs penyelaman misal membawa tempat minum sendiri yang bisa pakai ulang atau kemasan bahan bisa teruraipenyelam bisa berpartisipasi dalam pengolahan sampah oleh masyarakat setempat seperti diinisiasi balai taman nasional kepulauam seribu di pulau pramukapotensi sampah penyelam wisata cukup besar seiring makin tinggi minat wisata khusus ini data asosiasi usaha wisata selam indonesia auwsi setiap tahun ada orang mengikuti ujian sertifikasi penyelam di indonesiaperilaku hemat sampah penyelam katanya sangat penting karena sekitar situs dari situs wisata selam di indonesia adalah pulaupulau kecil yang minim pengolahan sampah memadaidi bunderan hi juga diluncurkan program baru kantong plastik berbayar warga berbelanja di pusat perbelanjaan tak lagi memakai kantong plastik cumacuma harus membayaremil sapaan ridwan kamil berhitung jika menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar bisa menghemat rp miliar per hari bayangkan jika dikalikan satu tahun ada banyak uang bisa untuk membeli truk sampah bisa membuat pabrik daur ulang dan lainlainsebelumnya dirjen pengolahan sampah dan limbah b klhk mengeluarkan surat edaran kota dan kabupaten uji coba menerapkan kebijakan ini dengan rp per kantong plastiknamun berbagai daerah menerapkan kebijakan berbeda jakarta misal menerapkan rp makassar rp dan balikpapan rpkalau belanja ke pasar atau ritelritel modern disarankan membawa tas seperti zaman orangtua kita sangat praktis mereka tidak mudah menerima tas plastik kata wakil gubernur jakarta djarot saiful hidayatwalikota balikpapan rizal effendi mengatakan kebijakan kantong plastik berbayar di sana rp kita agak beda dengan surat edaran menteriberbeda dengan walikota makassar danny pomanto penerapan kantong plastik berbayar mulai maret dengan harga rpperbedaan harga tiap daerah ternyata menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha roy nicolas mandey ketua asosiasi pengusaha ritel indonesia mengatakan belum menentukan sikap terkait perbedaan harga kantong plastik sebenarnya aprindo sudah mengantongi surat edaran klhk yang menyetujui harga rp saya pikir mungkin ada pemerintah belum membaca atau mendengarkan surat edaran ini katanyaharga itu katanya dianggap di bawah produksi dan terjangkau seluruh masyarakat kalau mau dibikin mahal bertahap dari rp jadi rp dan seterusnyamengenai mekanisme pengelolaan dana katanya aprindo harus duduk bareng lagi dengan klhk saya belum tahu rp dari mana sekarang baru disebut kita mengikuti perkembangansiti nurbaya mengatakan harga minimal rp kita ujicoba selama enam bulan kita akan evaluasi reguler perbedaan harga tiap daerah menandakan indonesia bervariasi terpenting uang harus kembali untuk rakyat katanyaberdasarkan survei klhk katanya masyarakat meminta pebetapan harga rprp setelah berdiskusi dengan berbagai pihak ditetapkan rpmekanisme masih belum jelas akan dibicarakan dengan walikota akan join dengan perusahaandia mengatakan perintah presiden jelas masalah sampah harus selesai selama ini banyak pemerintah daerah tak bisa selesaikan masalah tuntasdalam rilis ketua pengurus harian ylki tulus abadi mengatakan penerapan plastik berbayar bisa pahami mengingat konsumsi bungkus plastik indonesia sangat rakus miliar per tahun alias nomor dua dunia setelah tiongkokdiharapkan dengan plastik berbayar ada perubahan perilaku konsumen saat berbelanja misal membawa bungkus atau wadah sendiri atau tak meminta bungkus plastik berlebihan hingga konsumsi berkurang namun katanya rp per kantong tak akan memberikan efek jera konsumen kebijakan ini harus evaluasi rutin per tiga bulan hingga plastik berbayar benarbenar menjadi disinsentif dengan tetap memperhatikan aspek daya belipemerintah harus adil produsen juga harus mendapat disinsentif agar tak rakus konsumsi plastik saat berproduksi produsen wajib menarik dan mengumpulkan bekas kemasan plastik di pasaran yang jelasjelas merusak lingkungan produsen wajib membuat kemasan dan bungkus plastik mudah diurai oleh lingkungan dan bisa pakai ulangedo rakhman aktivis walhi nasional mendukung kebijakan kantong plastik berbayar meskipun belum cukup karena selama ini impor bahan plastik ke indonesia tak kena pajak harus ada pajak masuk bahan plastik masalah sampah harus diselesaikan holistik

Opini : Di Ambang Batas 2°C. 195 negara membuat kesepakatan baru dalam Konferensi Perubahan Iklim di Paris pada 12 Desember 2015 untuk menjaga kenaikan temperatur global abad ini di bawah 2 oC dan mendorong upaya membatasi kenaikan suhu lebih jauh ke 1,5 oC di atas tingkat pra-industri. Batas kenaikan 1,5 oC merupakan batas kenaikan suhu global agar dunia relatif aman dari dampak terburuk bencana iklim. *** Kesepakatan Paris oleh 195 delegasi negara merupakan pencapaian kesepakatan yang ambisius dan perjanjian yang mengikat semua negara. Kesepakatan ini menjadi era baru kerjasama global untuk menangani masalah paling kompleks yang dihadapi umat manusia. Setiap negara di dunia telah berjanji mengurangi emisi, memperkuat ketahanan dan bergabung untuk mengambil tindakan mengatasi krisis iklim global. Kesepakatan ini pun menjadi catatan sejarah untuk aksi bersama mengurangi laju emisi gas rumah kaca yang cukup cepat demi membatasi kenaikan temperatur global bagi satu planet. Mengapa Perlu Aksi Bersama di Seluruh Dunia ? Menurut laporan badan internasional yang mengkaji aspek ilmiah terkait perubahan iklim, IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) pada 2014 dengan tingkat keyakinan sebesar 95% menegaskan bahwa aktivitas manusia merupakan penyebabnya. Aktivitas manusia sangat mungkin mempunyai pengaruh dominan terhadap perubahan iklim selama 50 tahun terakhir ini dan menyebabkan terjadinya kenaikan suhu global. Kondisi gas rumah kaca berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak 800.000 tahun lalu. Konsentrasi gas karbon dioksida (CO2) sekarang lebih tinggi 40% dibanding era pra-industri dan peningkatan ini terutama disebabkan pembakaran bahan bakar fosil serta penggundulan hutan. Bukti lebih lanjut tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap perubahan iklim juga dapat dideteksi pada kondisi atmosfer dan pemanasan samudera, perubahan curah hujan, pencairan gletser dan tutupan es di kutub utara, serta terjadinya beberapa iklim ekstrem di bumi. Apa yang Akan Terjadi Bila Emisi Gas Rumah Kaca dan Pemanasan Dunia Terus Berlanjut? Tanpa upaya serius mengurangi emisi gas rumah kaca, suhu global akan cenderung meningkat lebih dari 2oC pada abad berikutnya, bahkan bisa meningkat sampai 5o Resiko terjadinya beberapa kejadian ekstrem, terutama gelombang panas dan hujan deras, diperkirakan akan meningkat lebih lanjut dalam beberapa dekade mendatang. Tinggi permukaan laut global diperkirakan akan meningkat hingga 0,26 – 0,81 meter pada akhir abad ini dan akan terus meningat pada abad-abad mendatang. Menahan kenaikan suhu di bawah batas 2oC adalah mungkin tapi sulit dilakukan dan perlu berbagai perubahan, termasuk perubahan penggunaan teknologi, institusi dan perilaku. Upaya mengurangi emisi perlu dilakukan di semua sektor (misalnya energi, transportasi, pertanian, hutan) dan seluruh wilayah. Pengurangan penggunaan energi bisa dilakukan melalui beberapa cara, seperti efisiensi energi yang memainkan peran besar terhadap penurunan emisi.

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

perjanjian internasional pola cuaca yang berubah

opini di ambang batas c negara membuat kesepakatan baru dalam konferensi perubahan iklim di paris pada desember untuk menjaga kenaikan temperatur global abad ini di bawah oc dan mendorong upaya membatasi kenaikan suhu lebih jauh ke oc di atas tingkat praindustri batas kenaikan oc merupakan batas kenaikan suhu global agar dunia relatif aman dari dampak terburuk bencana iklim kesepakatan paris oleh delegasi negara merupakan pencapaian kesepakatan yang ambisius dan perjanjian yang mengikat semua negara kesepakatan ini menjadi era baru kerjasama global untuk menangani masalah paling kompleks yang dihadapi umat manusia setiap negara di dunia telah berjanji mengurangi emisi memperkuat ketahanan dan bergabung untuk mengambil tindakan mengatasi krisis iklim global kesepakatan ini pun menjadi catatan sejarah untuk aksi bersama mengurangi laju emisi gas rumah kaca yang cukup cepat demi membatasi kenaikan temperatur global bagi satu planet mengapa perlu aksi bersama di seluruh dunia menurut laporan badan internasional yang mengkaji aspek ilmiah terkait perubahan iklim ipcc intergovermental panel on climate change pada dengan tingkat keyakinan sebesar menegaskan bahwa aktivitas manusia merupakan penyebabnya aktivitas manusia sangat mungkin mempunyai pengaruh dominan terhadap perubahan iklim selama tahun terakhir ini dan menyebabkan terjadinya kenaikan suhu global kondisi gas rumah kaca berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak tahun lalu konsentrasi gas karbon dioksida co sekarang lebih tinggi dibanding era praindustri dan peningkatan ini terutama disebabkan pembakaran bahan bakar fosil serta penggundulan hutan bukti lebih lanjut tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap perubahan iklim juga dapat dideteksi pada kondisi atmosfer dan pemanasan samudera perubahan curah hujan pencairan gletser dan tutupan es di kutub utara serta terjadinya beberapa iklim ekstrem di bumi apa yang akan terjadi bila emisi gas rumah kaca dan pemanasan dunia terus berlanjut tanpa upaya serius mengurangi emisi gas rumah kaca suhu global akan cenderung meningkat lebih dari oc pada abad berikutnya bahkan bisa meningkat sampai o resiko terjadinya beberapa kejadian ekstrem terutama gelombang panas dan hujan deras diperkirakan akan meningkat lebih lanjut dalam beberapa dekade mendatang tinggi permukaan laut global diperkirakan akan meningkat hingga meter pada akhir abad ini dan akan terus meningat pada abadabad mendatang menahan kenaikan suhu di bawah batas oc adalah mungkin tapi sulit dilakukan dan perlu berbagai perubahan termasuk perubahan penggunaan teknologi institusi dan perilaku upaya mengurangi emisi perlu dilakukan di semua sektor misalnya energi transportasi pertanian hutan dan seluruh wilayah pengurangan penggunaan energi bisa dilakukan melalui beberapa cara seperti efisiensi energi yang memainkan peran besar terhadap penurunan emisi

Kala Kementerian Pertanian Ancam IPOP, Serikat Petani dan Pegiat Lingkungan Angkat Bicara. Aneh binti ajaib. Ungkapan ini mungkin tepat dialamatkan pada Kementerian Pertanian ini. Kala, Presiden Joko Widodo berkomitmen memperbaiki tata kelola lahan dan hutan, salah satu terkait pengembangan kebun sawit—agar ramah alam–, kementerian ini malah berang dengan perusahaan-perusahaan yang berkomitmen lingkungan. Alasan kementerian ini, kesepakatan yang dibuat perusahaan-perusahaan dalam misal dari lahan gambut. Kementerian inipun mengancam membubarkan IPOP bahkan mengusir perusahaan-perusahaan yang tergabung di sana.”Kalau menyusahkan petani, ya bubarkan saja,” kata Gamal Nasir, Direktur Jenderal Perkebunan Kementan) kepada di Jakarta, pekan lalu.Menurut dia, 3,5 juta hektar lahan petani swadaya dan satu juta petani inti plasma terdampak kebijakan IPOP. Lahan ini pun tersebar di beberapa daerah seperti Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. ”Paling banyak di Kalimantan Tengah, Palembang dan Riau.”Gamal menilai, perusahaan IPOP melanggar UUD 1945 kala tak menerima tandan buah segar (TBS) sawit dari petani di lahan gambut. ”Banyak aturan lain yang merugikan petani. Padahal kan bumi dan segala isi dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.”Kementerian ini, melalui Direktorat Perkebunan, katanya, telah memberikan surat peringatan kepada para anggota IPOP, yakni Wilmar, Cargill, Asian Agri, Golden Agri Resources, dan Musim Mas Group. ”Harusnya perusahaan besar membantu petani bukan menyengsarakan.”Meskipun IPOP merupakan kesepakatan antarperusahaan, kata Gamal, pemerintah memiliki wewenang membubarkan. “Kita kan negara berdaulat memiliki aturan sendiri. Pemerintah berhak membubarkan itu. Soalnya implementasi tidak bisa dilaksanakan di Indonesia.”Namun, Gamal tak bisa menjelaskan mekanisme ataupun aturan yang melegitimasi pembubaran itu. “Masih kita koordinasikan dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” katanya, sembari berulang-ulang kalau upaya ini demi membela petani.Dia seakan menutup mata kala pasar internasional kini menginginkan prodiuk-produk sawit dengan standar berkelanjutan.”Pasti ada yang nyari, kita penghasil sawit nomor satu dunia.”Baginnya, IPOP kurang penting. Indonesia sudah ada Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), bahkan Malaysia mau memberlakukan hal sama. Dia bahkan, menuding asing di balik standar ‘hijau’ kesepakatan seperti IPOP ini. ”Jangan diatur sama asing yang malah merugikan petani.” Diapun mengklaim, ISPO sudah menciptakan sawit berkelanjutan. ”Itu aturan kita. Meski pasar meminta, kita harus bertahan,” kata Gamal.Data Kementan, lima perusahaan raksasa itu mampu memberikan pendapatan negara Rp240 triliun atau kedua terbesar setelah minyak bumi dan gas alam. Kelimanya merupakan eksportir utama sawit di Tanag Air yang telah menguasai 70% bisnis sawit Indonesia.“Perusahaan ini telah menggunakan sumber daya nasional. Sudah sepatutnya hasil produksi petani diserap karena banyak petani yang menggantungkan hidup dan terlanjur menanam sawit disana.”IPOP menanggapi. Asti Putri, Manajer Komunikasi IPOP mengatakan, belum mendapatkan informasi lebih jelas mengenai duduk perkara sesungguhnya. “Hingga kini, informasi yang kami dapatkan terbatas melalui media,” katanya, akhir pekan lalu.Soal pernyataan Gamal Nasir akan membubarkan dan mengusir perusahaan anggota IPOP bila tak mengindahkan peringatan pemerintah, dia berharap ada kesempatan berdiskusi langsung dengan Dirjen Perkebunan dan Kementerian Pertanian. “Ini untuk klarifikasi dan menjelaskan sikap IPOP atas keluhan pekebun sawit karena sawit tak dibeli perusahaan anggota IPOP.”Benarkah petani rugi karena IPOP? Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menolak anggapan itu. Dalam keterangan tertulis kepada media, Mansuetus Darto, Ketua SPKS, akhir pekan lalu mengatakan, penolakan TBS petani karena volume sudah melebihi kapasitas tampungan di pelabuhan. Yang terjadi, katanya, efisiensi pada level pabrik pengolahan sawit.SPKS menyatakan, petani sawit memiliki komitmen sama menjaga hutan, lahan gambut dan lingkungan serta mereka korban praktik sawit tidak berkelanjutan dalam peristiwa kebakaran hutan tahun lalu.“Komitmen ini bentuk dukungan petani sawit untuk memenuhi target penurunan emisi Indonesia 29% sampai tahun 2030 sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo saat COP21 di KTT iklim Paris.”Untuk itu, SPKS sangat menyayangkan sikap pemerintah (Kementan) yang meminta IPOP dibubarkan dan mengusir perusahaan anggota IPOP. “Ini justru kontra produktif dengan komitmen target penurunan emisi dan investasi.”Menurut dia, peningkatan produktivitas petani tak harus melalui pembukaan lahan baru di hutan dan lahan gambut, namun bisa melalui intensifikasi dan . “Petani sawit yakin dapat memenuhi standar nol deforestasi dan membantu komitmen pemerintah melindungi hutan dan lahan gambut.”Seharusnya, kata Darto, pemerintah merasa terbantu dan mendukung upaya ini guna membantu petani sawit dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, aspek legalitas dan finansial, serta dapat memenuhi standar ISPO.Permintaan pasar untuk minyak sawit bebas deforestasi meningkat. Seharusnya, momen ini jadi kesempatan emas bagi Indonesia meningkatkan daya saing produk Indonesia. “Inisiatif IPOP memberikan dorongan positif bagi petani sawit mulai berbenah dan meningkatkan produktivitas. Praktik terbaik petani sawit ini dan dukungan atas kerja IPOP justru membantu pemerintah Indonesia dalam menghadapi hambatan perdagangan saat ini.”Pegiat lingkunganpun angkat bicara dengan keanehan sikap kementerian ini. Manajer Kampanye Hutan Greenpeace di Indonesia, Kiki Taufik mengatakan, sikap Kementan ini jelas bertolak belakang dengan visi kuat Presiden Joko Widodo yang ingin melindungi hutan dan gambut sebagai solusi tak terjadi lagi krisis kebakaran hutan tahun lalu. Juga mengurangi emisi karbon Indonesia dari sektor kehutanan.“Presiden tahu persis, kebakaran hutan gambut karena deforestasi skala besar dan pengeringan gambut untuk perkebunan . Akhir tahun lalu Presiden mengeluarkan sejumlah kebijakan kuat mendukung komitmen perlindungan ini,” katanya.Di sektor industri perkebunan, katanya, model bisnis bertanggung jawab yang membatasi perilaku destruktif terhadap lingkungan terus tumbuh. Bergabungnya Astra Agro Lestari, pekan lalu dalam IPOP, katanya, bukti ada perubahan model bisnis di sektor industri perkebunan sawit Indonesia. “Ini seharusnya menjadi langkah besar yang harus didukung Kementan, bukan sebaliknya, memilih jalan mundur menolak semangat perlindungan swasta.”Mungkin pemerintah belum mempelajari bagaimana standar-standar keberlanjutan IPOP. Standar IPOP, kata Kiki, sangat memungkinkan pemerintah memperbaiki tata kelola perkebunan agar tak merusak lingkungan.Kiki menduga tekanan Kementan kepada IPOP berkaitan dengan pebisnis sawit yang enggan beroperasi ‘hijau.’ Beberapa pemain besar sektor perkebunan di Indonesia, katanya, besembunyi di balik petani kecl dan nilai ekonomi sebagai alasan menghindar dari upaya menghentikan deforestasi skala besar dan pengeringan gambut.Perusahaan-perusahaan tergabung dalam IPOP yang menyatakan komitmen nol deforestasi ini, katanya, sudah berkomitmen bekerja dengan petani kecil dalam meningkatkan produktivitas. “Jika komitmen dalam ikrar ini terlaksana baik, akan memudahkan petani kecil memperoleh keuntungan dari permintaan pasar global terhadap sawit berkelanjutan. Ini memperkuat persaingan sawit Indonesia di pasar global,” katanya.Dia menyarankan, sebagai tanggung jawab pemerintah dalam pengurangan emisi, seharusnya, lebih mengefektifkan penggunaan dana CPO Fund, dalam memperkuat rantai pasok dalam mengedukasi, mempersiapkan skema yang disinyalir mengambil atau menanam sawit di hutan lindung.“Bukan hanya berpikir relokasi juga memperkuat revitalisasi perkebunan skala kecil dan skema tanam atau produksi dengan mengembangkan good agricultural practices dengan pola praktik terbaik.”Saat ini, sektor swasta berlomba-lomba memperkuat untuk lebih bertanggung jawab, seperti inisiatif kebun sawit berkelanjutan di Dosan, didampingi Greenpeace dengan Yayasan Elang, Koperasi Amanah, Setara dengan Asian Agri, pengembangan modul (HCV)/(HCS) untuk , metode identifikasi serta penguatan kelembagaan petani rantai pasok oleh lembaga keuangan dan IDH, dan lain-lain. “Justru kita harus mengkritisi pemerintah.”Apa masukan buat IPOP guna memperbaiki mata rantai pasokan mereka? Greenpeace, kata Kiki, berharap direktur-direktur perusahaan IPOP menggunakan posisi di Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam menyusun agenda 2016 yang konstruktif bagi seluruh industri . “Agar mereka bekerja menyelamatkan hutan dan gambut guna mencegah kembali krisis kebakaran hutan tahun lalu.”Tujuan IPOP, katanya, bisa dipenuhi dan selaras dengan komitmen Presiden dalam perlindungan hutan gambut. “Presiden juga mempertegas pentingnya keterbukaan, melalui inisiatif peta tunggal.”Untuk itu, Greenpeace mendesak seluruh perusahaan mendukung keterbukaan dengan mempublikasikan data peta konsesi mereka dan penyuplai pihak ketiga guna memudahkan pengawasan dan perlindungan hutan dan gambut.Bagaimana langkah mereka untuk bantu petani atau pemasok perbaiki standar dan operasi? “Ini tantangan bagi perusahaan IPOP untuk membuat lebih jelas timeline bagaimana mereka bisa berkontribusi terhadap petani-petani kecil independen,” ucap Kiki.Saat ini, ada sejumlah kelompok petani kecil sudah punya inisiatif perlindungan hutan gambut seperti petani sawit di Desa Dosan, Riau. “IPOP juga harus menargetkan insiatif-inisiatif positif petani ini menjadi bagian dari penyuplai sawit ramah lingkungan pabrik-pabrik mereka.”Aktivis lingkungan senior, Erna Witoelar mengatakan, seharusnya dipisahkan antara IPOP sebagai pernyataan komitmen untuk berwawasan lingkungan dengan hubungan kerja antara perusahaan besar, perusahaan kecil dan pemerintah sebagai pengayom.“Mestinya, pemerintah itu minta perusahaan besar berdayakan perusahaan kecil untuk bisa berstandar seperti IPOP. Atau bisa juga dikasih beberapa tahun untuk itu dan diwajibkan petani. Jangan pledge-nya yang dilarang.”Dia tak habis pikir dengan ancaman dari Kementan. “Waduh, itu saya pikir banyak sekali kemunduran dalam pemerintahan sekarang. Saya sangat pro usaha kecil dan dari dulu, memerangi perusahaan besar. Tapi bisa terus-terus. Jangan terlalu ekstrim begitu.”Semestinya, kata Erna, pemerintah meminta bagaimana perusahaan memperbaiki kinerja petani, bisa dengan kerja sama dengan pelaku usaha kecil. “Instruksikan mereka (IPOP) buat mempunyai plegde memberdayakan petani agar punya standar IPOP. Dikasih insentif juga. Kalau sudah setahun, dua tahun, saya beli sawitmu. Jadi banyak cara menuju ke sana.”Tak jauh beda dikatakan Nyoman Iswarayoga, Direktur Komunikasi dan Advokasi, WWF Indonesia. Menurut dia, IPOP itu komitmen perusahaan-perusahaan sendiri. Kalaupun ada keberatan maupun dampak tak diinginkan, katanya, semestinya, diskusikan langsung kepada mereka. “Sampaikan kepada mereka. Karena itu yang kemudian ada dampak ke masyarakat, takut produksi sawit turun, harusnya dibicarakan dalam dialogis. Kalian betul ? Jangan-jangan tinggi, pelaksanaan bagaimana? Cari titik tengah.”Semestinya, kata Nyoman, tak perlu ada ancam mengancam tetapi cari jalan terbaik. “Intinya, kalau orang mau berbuat baik semertinya kita dorong. Itu harus dipahami dulu. Perbuatan mengarah ke yang baik atau tidak? Kalau langkah itu baik, dibicarakan jangan sampai ada yang dirugikan. Itu . Bukan dengan ancam mengancam. Harusnya, buka dialog. Bisa dibantu capai standar itu? Bikin langkah-langkah mencapai standar sampai tahun sekian seperti apa.”Beberapa waktu lalu, Namun, dalam pertemuan itu, beragam pandangan muncul, dari yang khawatir standar IPOP ketinggian sampai kesepakatan ini malah membantu target pemerintah mengurangi emisi karbon sekaligus kontribusi swasta bagi perbaikan lingkungan.Dalam berita , sebelumnya, Komitmen ini terealisasi menjadi IPOP, ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi tentang Iklim pada Sidang Umum PBB oleh Wilmar, Golden Agri Resources, Cargill, dan Asian Agri. Musim Mas ikut komitmen Maret 2015. Dalam Februari 2016, bergabung anggota baru IPOP, PT Astra Agro Lestari.IPOP berisi komitmen perusahaan sawit berkelanjutan dengan mengimplementasikan praktik bertanggung jawab tanpa deforestasi, mampu memperluas manfaat sosial bagi masyarakat. IPOP sekaligus memperkuat daya saing sawit Indonesia di pasar global.Empat fokus IPOP, , meningkatkan kepemimpinan lingkungan dengan mengakui dan melindungi lahan high carbon stock (HCS) maupun high conservation value (HCV). Mengidentifikasi lahan kandungan karbon rendah untuk ekspansi, tidak membuka lahan baru area gambut, serta mengadopsi dan mempromosikan rantai bisnis berkelanjutan melalui mekanisme penelusuran bertanggung jawab., memperkuat kebijakan dan regulasi. Caranya, dengan berkolaborasi bersama pemerintah untuk mengkodifikasi semua elemen ikrar ini diperkuat dalam hukum Indonesia. Juga mendukung pembangunan dan mengimplementasikan standar ISPO, mendukung reformasi regulasi lokal dan nasional juga mendukung implementasi one map., anggota IPOP berkomitmen memperluas manfaat sosial, melalui peningkatan produktivitas petani sawit, partisipasi komunitas dalam proses dan produksi sawit. Juga mengadvokasi dan mengimplementasikan kebijakan yang memberdayakan komunitas., peningkatan daya saing sawit Indonesia. Caranya, melibatkan dan mendorong industri sawit lain menerapkan praktik dalam ikrar.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional perjanjian internasional

kala kementerian pertanian ancam ipop serikat petani dan pegiat lingkungan angkat bicara aneh binti ajaib ungkapan ini mungkin tepat dialamatkan pada kementerian pertanian ini kala presiden joko widodo berkomitmen memperbaiki tata kelola lahan dan hutan salah satu terkait pengembangan kebun sawitagar ramah alam kementerian ini malah berang dengan perusahaanperusahaan yang berkomitmen lingkungan alasan kementerian ini kesepakatan yang dibuat perusahaanperusahaan dalam misal dari lahan gambut kementerian inipun mengancam membubarkan ipop bahkan mengusir perusahaanperusahaan yang tergabung di sanakalau menyusahkan petani ya bubarkan saja kata gamal nasir direktur jenderal perkebunan kementan kepada di jakarta pekan lalumenurut dia juta hektar lahan petani swadaya dan satu juta petani inti plasma terdampak kebijakan ipop lahan ini pun tersebar di beberapa daerah seperti riau sumatera selatan kalimantan tengah kalimantan barat dan kalimantan selatan paling banyak di kalimantan tengah palembang dan riaugamal menilai perusahaan ipop melanggar uud kala tak menerima tandan buah segar tbs sawit dari petani di lahan gambut banyak aturan lain yang merugikan petani padahal kan bumi dan segala isi dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyatkementerian ini melalui direktorat perkebunan katanya telah memberikan surat peringatan kepada para anggota ipop yakni wilmar cargill asian agri golden agri resources dan musim mas group harusnya perusahaan besar membantu petani bukan menyengsarakanmeskipun ipop merupakan kesepakatan antarperusahaan kata gamal pemerintah memiliki wewenang membubarkan kita kan negara berdaulat memiliki aturan sendiri pemerintah berhak membubarkan itu soalnya implementasi tidak bisa dilaksanakan di indonesianamun gamal tak bisa menjelaskan mekanisme ataupun aturan yang melegitimasi pembubaran itu masih kita koordinasikan dengan kementerian terkait seperti kementerian lingkungan hidup dan kehutanan katanya sembari berulangulang kalau upaya ini demi membela petanidia seakan menutup mata kala pasar internasional kini menginginkan prodiukproduk sawit dengan standar berkelanjutanpasti ada yang nyari kita penghasil sawit nomor satu duniabaginnya ipop kurang penting indonesia sudah ada indonesian sustainable palm oil ispo bahkan malaysia mau memberlakukan hal sama dia bahkan menuding asing di balik standar hijau kesepakatan seperti ipop ini jangan diatur sama asing yang malah merugikan petani diapun mengklaim ispo sudah menciptakan sawit berkelanjutan itu aturan kita meski pasar meminta kita harus bertahan kata gamaldata kementan lima perusahaan raksasa itu mampu memberikan pendapatan negara rp triliun atau kedua terbesar setelah minyak bumi dan gas alam kelimanya merupakan eksportir utama sawit di tanag air yang telah menguasai bisnis sawit indonesiaperusahaan ini telah menggunakan sumber daya nasional sudah sepatutnya hasil produksi petani diserap karena banyak petani yang menggantungkan hidup dan terlanjur menanam sawit disanaipop menanggapi asti putri manajer komunikasi ipop mengatakan belum mendapatkan informasi lebih jelas mengenai duduk perkara sesungguhnya hingga kini informasi yang kami dapatkan terbatas melalui media katanya akhir pekan lalusoal pernyataan gamal nasir akan membubarkan dan mengusir perusahaan anggota ipop bila tak mengindahkan peringatan pemerintah dia berharap ada kesempatan berdiskusi langsung dengan dirjen perkebunan dan kementerian pertanian ini untuk klarifikasi dan menjelaskan sikap ipop atas keluhan pekebun sawit karena sawit tak dibeli perusahaan anggota ipopbenarkah petani rugi karena ipop serikat petani kelapa sawit spks menolak anggapan itu dalam keterangan tertulis kepada media mansuetus darto ketua spks akhir pekan lalu mengatakan penolakan tbs petani karena volume sudah melebihi kapasitas tampungan di pelabuhan yang terjadi katanya efisiensi pada level pabrik pengolahan sawitspks menyatakan petani sawit memiliki komitmen sama menjaga hutan lahan gambut dan lingkungan serta mereka korban praktik sawit tidak berkelanjutan dalam peristiwa kebakaran hutan tahun lalukomitmen ini bentuk dukungan petani sawit untuk memenuhi target penurunan emisi indonesia sampai tahun sebagaimana disampaikan presiden joko widodo saat cop di ktt iklim parisuntuk itu spks sangat menyayangkan sikap pemerintah kementan yang meminta ipop dibubarkan dan mengusir perusahaan anggota ipop ini justru kontra produktif dengan komitmen target penurunan emisi dan investasimenurut dia peningkatan produktivitas petani tak harus melalui pembukaan lahan baru di hutan dan lahan gambut namun bisa melalui intensifikasi dan petani sawit yakin dapat memenuhi standar nol deforestasi dan membantu komitmen pemerintah melindungi hutan dan lahan gambutseharusnya kata darto pemerintah merasa terbantu dan mendukung upaya ini guna membantu petani sawit dalam peningkatan kapasitas kelembagaan aspek legalitas dan finansial serta dapat memenuhi standar ispopermintaan pasar untuk minyak sawit bebas deforestasi meningkat seharusnya momen ini jadi kesempatan emas bagi indonesia meningkatkan daya saing produk indonesia inisiatif ipop memberikan dorongan positif bagi petani sawit mulai berbenah dan meningkatkan produktivitas praktik terbaik petani sawit ini dan dukungan atas kerja ipop justru membantu pemerintah indonesia dalam menghadapi hambatan perdagangan saat inipegiat lingkunganpun angkat bicara dengan keanehan sikap kementerian ini manajer kampanye hutan greenpeace di indonesia kiki taufik mengatakan sikap kementan ini jelas bertolak belakang dengan visi kuat presiden joko widodo yang ingin melindungi hutan dan gambut sebagai solusi tak terjadi lagi krisis kebakaran hutan tahun lalu juga mengurangi emisi karbon indonesia dari sektor kehutananpresiden tahu persis kebakaran hutan gambut karena deforestasi skala besar dan pengeringan gambut untuk perkebunan akhir tahun lalu presiden mengeluarkan sejumlah kebijakan kuat mendukung komitmen perlindungan ini katanyadi sektor industri perkebunan katanya model bisnis bertanggung jawab yang membatasi perilaku destruktif terhadap lingkungan terus tumbuh bergabungnya astra agro lestari pekan lalu dalam ipop katanya bukti ada perubahan model bisnis di sektor industri perkebunan sawit indonesia ini seharusnya menjadi langkah besar yang harus didukung kementan bukan sebaliknya memilih jalan mundur menolak semangat perlindungan swastamungkin pemerintah belum mempelajari bagaimana standarstandar keberlanjutan ipop standar ipop kata kiki sangat memungkinkan pemerintah memperbaiki tata kelola perkebunan agar tak merusak lingkungankiki menduga tekanan kementan kepada ipop berkaitan dengan pebisnis sawit yang enggan beroperasi hijau beberapa pemain besar sektor perkebunan di indonesia katanya besembunyi di balik petani kecl dan nilai ekonomi sebagai alasan menghindar dari upaya menghentikan deforestasi skala besar dan pengeringan gambutperusahaanperusahaan tergabung dalam ipop yang menyatakan komitmen nol deforestasi ini katanya sudah berkomitmen bekerja dengan petani kecil dalam meningkatkan produktivitas jika komitmen dalam ikrar ini terlaksana baik akan memudahkan petani kecil memperoleh keuntungan dari permintaan pasar global terhadap sawit berkelanjutan ini memperkuat persaingan sawit indonesia di pasar global katanyadia menyarankan sebagai tanggung jawab pemerintah dalam pengurangan emisi seharusnya lebih mengefektifkan penggunaan dana cpo fund dalam memperkuat rantai pasok dalam mengedukasi mempersiapkan skema yang disinyalir mengambil atau menanam sawit di hutan lindungbukan hanya berpikir relokasi juga memperkuat revitalisasi perkebunan skala kecil dan skema tanam atau produksi dengan mengembangkan good agricultural practices dengan pola praktik terbaiksaat ini sektor swasta berlombalomba memperkuat untuk lebih bertanggung jawab seperti inisiatif kebun sawit berkelanjutan di dosan didampingi greenpeace dengan yayasan elang koperasi amanah setara dengan asian agri pengembangan modul hcvhcs untuk metode identifikasi serta penguatan kelembagaan petani rantai pasok oleh lembaga keuangan dan idh dan lainlain justru kita harus mengkritisi pemerintahapa masukan buat ipop guna memperbaiki mata rantai pasokan mereka greenpeace kata kiki berharap direkturdirektur perusahaan ipop menggunakan posisi di gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia gapki dalam menyusun agenda yang konstruktif bagi seluruh industri agar mereka bekerja menyelamatkan hutan dan gambut guna mencegah kembali krisis kebakaran hutan tahun lalutujuan ipop katanya bisa dipenuhi dan selaras dengan komitmen presiden dalam perlindungan hutan gambut presiden juga mempertegas pentingnya keterbukaan melalui inisiatif peta tunggaluntuk itu greenpeace mendesak seluruh perusahaan mendukung keterbukaan dengan mempublikasikan data peta konsesi mereka dan penyuplai pihak ketiga guna memudahkan pengawasan dan perlindungan hutan dan gambutbagaimana langkah mereka untuk bantu petani atau pemasok perbaiki standar dan operasi ini tantangan bagi perusahaan ipop untuk membuat lebih jelas timeline bagaimana mereka bisa berkontribusi terhadap petanipetani kecil independen ucap kikisaat ini ada sejumlah kelompok petani kecil sudah punya inisiatif perlindungan hutan gambut seperti petani sawit di desa dosan riau ipop juga harus menargetkan insiatifinisiatif positif petani ini menjadi bagian dari penyuplai sawit ramah lingkungan pabrikpabrik merekaaktivis lingkungan senior erna witoelar mengatakan seharusnya dipisahkan antara ipop sebagai pernyataan komitmen untuk berwawasan lingkungan dengan hubungan kerja antara perusahaan besar perusahaan kecil dan pemerintah sebagai pengayommestinya pemerintah itu minta perusahaan besar berdayakan perusahaan kecil untuk bisa berstandar seperti ipop atau bisa juga dikasih beberapa tahun untuk itu dan diwajibkan petani jangan pledgenya yang dilarangdia tak habis pikir dengan ancaman dari kementan waduh itu saya pikir banyak sekali kemunduran dalam pemerintahan sekarang saya sangat pro usaha kecil dan dari dulu memerangi perusahaan besar tapi bisa terusterus jangan terlalu ekstrim begitusemestinya kata erna pemerintah meminta bagaimana perusahaan memperbaiki kinerja petani bisa dengan kerja sama dengan pelaku usaha kecil instruksikan mereka ipop buat mempunyai plegde memberdayakan petani agar punya standar ipop dikasih insentif juga kalau sudah setahun dua tahun saya beli sawitmu jadi banyak cara menuju ke sanatak jauh beda dikatakan nyoman iswarayoga direktur komunikasi dan advokasi wwf indonesia menurut dia ipop itu komitmen perusahaanperusahaan sendiri kalaupun ada keberatan maupun dampak tak diinginkan katanya semestinya diskusikan langsung kepada mereka sampaikan kepada mereka karena itu yang kemudian ada dampak ke masyarakat takut produksi sawit turun harusnya dibicarakan dalam dialogis kalian betul janganjangan tinggi pelaksanaan bagaimana cari titik tengahsemestinya kata nyoman tak perlu ada ancam mengancam tetapi cari jalan terbaik intinya kalau orang mau berbuat baik semertinya kita dorong itu harus dipahami dulu perbuatan mengarah ke yang baik atau tidak kalau langkah itu baik dibicarakan jangan sampai ada yang dirugikan itu bukan dengan ancam mengancam harusnya buka dialog bisa dibantu capai standar itu bikin langkahlangkah mencapai standar sampai tahun sekian seperti apabeberapa waktu lalu namun dalam pertemuan itu beragam pandangan muncul dari yang khawatir standar ipop ketinggian sampai kesepakatan ini malah membantu target pemerintah mengurangi emisi karbon sekaligus kontribusi swasta bagi perbaikan lingkungandalam berita sebelumnya komitmen ini terealisasi menjadi ipop ditandatangani pada konferensi tingkat tinggi tentang iklim pada sidang umum pbb oleh wilmar golden agri resources cargill dan asian agri musim mas ikut komitmen maret dalam februari bergabung anggota baru ipop pt astra agro lestariipop berisi komitmen perusahaan sawit berkelanjutan dengan mengimplementasikan praktik bertanggung jawab tanpa deforestasi mampu memperluas manfaat sosial bagi masyarakat ipop sekaligus memperkuat daya saing sawit indonesia di pasar globalempat fokus ipop meningkatkan kepemimpinan lingkungan dengan mengakui dan melindungi lahan high carbon stock hcs maupun high conservation value hcv mengidentifikasi lahan kandungan karbon rendah untuk ekspansi tidak membuka lahan baru area gambut serta mengadopsi dan mempromosikan rantai bisnis berkelanjutan melalui mekanisme penelusuran bertanggung jawab memperkuat kebijakan dan regulasi caranya dengan berkolaborasi bersama pemerintah untuk mengkodifikasi semua elemen ikrar ini diperkuat dalam hukum indonesia juga mendukung pembangunan dan mengimplementasikan standar ispo mendukung reformasi regulasi lokal dan nasional juga mendukung implementasi one map anggota ipop berkomitmen memperluas manfaat sosial melalui peningkatan produktivitas petani sawit partisipasi komunitas dalam proses dan produksi sawit juga mengadvokasi dan mengimplementasikan kebijakan yang memberdayakan komunitas peningkatan daya saing sawit indonesia caranya melibatkan dan mendorong industri sawit lain menerapkan praktik dalam ikrar

Produsen Raksasa Sawit Dunia Selesai Petakan Rantai Pasokan Mereka. Produsen sawit terbesar kedua di dunia, Golden Agri-Resources (GAR), menyebutkan perusahaan telah menyelesaikan pemetaan rantai pasokan ke pabrik dan mengumumkan pada GAR Sustainability Dashboard. Ia meliputi 489 kilang () yang menyuplai minyak sawit mentah ( /CPO) dan (PK) ke delapan pabrik mereka di seluruh Indonesia.Paul Hickman, GAR, mengatakan, langkah ini lanjutan dari proses membangun komitmen keberlanjutan perusahaan dalam mengetahui seluruh rantai pasokan. Usaha ini dimulai sejak 2014 lewat dukungan organisasi (TFT), yang memiliki spesialisasi dalam perbaikan rantai pasokan industri.Saat ini, katanya, para pembeli minyak sawit makin sadar dan ingin tahu dampak produk yang mereka beli. Untuk itu, GAR memetakan pasokan hingga sumber. “Jika kami bisa lakukan ini secara efektif, kerjasama dengan pemasok akan makin meningkatkan praktik lingkungan dan sosial,” katanya dalam rilis yang diterima Kamis (25/2/16).Lahan sawit yang dikelola GAR lebih dari 480.000 hektar, baik langsung atau lewat petani plasma. Pada 2015, GAR memproduksi tujuh juta ton CPO dan PK dari kilang independen maupun kilang milik perusahaan ini.GAR, katanya, akan lanjut untuk mengumumkan rantai pasokan dan data keberlanjutan mereka di GAR Sustainability Dashboard. “Ini sebagai bagian dari komitmen tanggung jawab dan keterbukaan pelaporan mereka.”Perusahaan ini didirikan sejak 1996, dengan kapitalisasi pasar US$2,9 miliar terhitung pada September 2015. Perusahaan investasi, Flambo International Limited, saat ini menjadi pemegang saham terbesar GAR, dengan kepemilikan saham 50,35%. GAR memiliki beberapa anak perusahaan, termasuk PT SMART Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 1992. Perusahaan ini juga beroperasi di India dan Tiongkok.Komitmen berkelanjutan perusahaan termasuk rantai pasokan ini tak lepas dari desakan berbagai kalangan, baik masyarakat maupun organisasi masyarakat sipil, seperti Greenpeace, Walhi, dan lain-lain. Bahkan, m memastikan rantai pasokan sawit mereka dari kawasan penting, seperti KEL. Dengan perusahaan mempunyai peta jelas pemasok mereka, akan memudahkan pelacakan asal sawit.Kala itu, Agus Purnomo, Managing Director Sustainability & Strategic Stakeholders Enggagement GAR mengatakan, GAR mendukung agar perusahaan beraksi nyata dengan tak membeli sawit yang berasal dari kawasan penting itu, seperti Kawasan Ekosistem Leuser. “Itu jelas, kami tak akan mengambil sawit-sawit dari kawasan penting, seperti dari kawasan hutan, lahan gambut,” katanya. Perusahaan, kata Agus, ingin memastikan pasokan sawit mereka bisa terlacak hingga bisa diketahui jelas asal usul.Pada akhir tahun lalu, Dalam berita , sebelumnya, disebutkan, konsesi anak perusahaan Bumitama ini, PT Andalan Sukses Makmur (ASMR), di Kalimantan Tengah, sangat dekat dengan Taman Nasional Tanjung Puting. Luas konsesi, 153.000 hektar, ASMR 9,277 hektar. Kiki Taufik, Manajer Kampanye Hutan Greenpeace di Indonesia, saat itu, menyatakan, sejak 2013, Greenpeace menangkap basah kegiatan mereka yang tak lestari.Pada 13 Agustus 2015, Bumitama meluncurkan kebijakan berkelanjutan, termasuk komitmen tak membabat hutan termasuk tak membuka lahan gambut kedalaman lebih 50 cm. Fakta di lapangan, katanya, gambut dalam Kalteng, terbabat. Bahkan, ada dugaan kawasan itu penyumbang asap pada Juli-September 2015.Annisa Rahmawati, Juru Kampanye Hutan Greenpeace mengatakan, Greenpeace mengapresiasi keterlacakan GAR 100% sampai ke pabrik. Keterlacakan, katanya, bagian penting dari implementasi komitmen mereka dan langkah pertama dalam membersihkan rantai pasok dari perusakan hutan dan lahan gambut.Greenpeace mengharapkan, rencana aksi dan milestone segera dirancang bagaimana perusahaan mencapai 100% terlacak sampai kebun. “Bagaimanapun juga masih banyak yang harus dilakukan perusahaan mencapai 100% keterlacakan sampai kebun sebagai salah satu komitmen mereka kepada publik dan para pembeli,” katanya.Rantai pasokan pasok minyak sawit yang rumit, katanya, menjadi tantangan utama permasalahan keterlacakan sampai tingkat kebun, terutama dalam konteks pemasok pihak ketiga yaitu legalitas. “Kuncinya kerjasama semua pihak dan dukungan pemerintah,” ujar dia.Menurut dia, usaha GAR dan perusahaan-perusahaan yang berkomitmen nol deforestasi dalam hal keterlacakan sebenarnya sangat membantu pemerintah menegakkan peraturan perundangan-undangan.“Memberikan dukungan penuh petani kecil, sekaligus memberikan sinyal positif kepada pasar global terkait keuntungan kompetitif dari produk minyak sawit Indonesia terlacak dan tak terkait deforestasi. Lebih jauh lagi mendukung target penurunan emisi yang ditegaskan kembali oleh Presiden Jokowi pada dunia internasional.”Desakan dan kampanye Greenpeace juga dimulai sejak 2007. Dari tulisan Bustar Maitar di website Greenpeace menyatakan, tahun 2007, Greenpeace merilis laporan yang mengungkap operasi raksasa sawit ini mulai 2007. Laporan berjudul ‘Cooking the Climate’ (Menggoreng Iklim) ini menyingkap perkembangan pasar global minyak sawit memicu kerusakan hutan hujan dan lahan gambut serta emisi gas rumah kaca di Indonesia dengan menyoroti peran Sinar Mas Grup (Golden Agri Resources – GAR dan Asia Pulp and Paper–APP) sebagai pemicu deforestasi di Indonesia.Pada April 2008, Greenpeace juga launching laporan ‘Burning up Borneo’ yang mengumpulkan bukti ekspansi perusahaan minyak sawit, terutama GAR, ke hutan habitat orangutan dan lahan gambut Kalimantan. Juga mengkaitkan keterlibatan Unilever. Laporan Greenpeace kembali keluar pada 2008 berjudul ‘The Hidden Carbon Liability in Indonesian Palm Oil’. Ia mengungkap ancaman hutan Indonesia, lahan gambut dan iklim global karena operasi pulp dan minyak sawit Grup Sinar Mas dan Raja Garuda Mas. Pada 11 Desember 2009 , Unilever membatalkan kontrak dengan GAR.Pada Februari 2010, Kraft membatalkan kontrak minyak sawit dengan GAR.Laporan Greenpeace kembali Maret 2010 berjudul, ‘Caught Red-handed’ (Tertangkap Tangan) yang menghubungkan Nestle ke GAR. Pada Maret 2010, Nestle membatalkan kontrak dengan GAR. Pada Mei tahun sama,Nestle berkomitmen kebijakan baru ‘tidak bagi deforestasi’. Greenpeace meluncurkan kampanye membujuk HSBC menarik investasi pada GAR. HSBC lepas dari pada GAR. Pada September 2010, Burger King memutuskan kontrak minyak sawit GAR.Pada September 2010 , The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mengkritik praktik lingkungan dan sosial GAR. Akhirnya, pada 9 Februari 2011, GAR mengumumkan rencana menghentikan pengrusakan hutan Indonesia termasuk menghentikan konversi lahan gambut.

[0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

kampanye publik mengatasi dampak yang tidak proporsional

produsen raksasa sawit dunia selesai petakan rantai pasokan mereka produsen sawit terbesar kedua di dunia golden agriresources gar menyebutkan perusahaan telah menyelesaikan pemetaan rantai pasokan ke pabrik dan mengumumkan pada gar sustainability dashboard ia meliputi kilang yang menyuplai minyak sawit mentah cpo dan pk ke delapan pabrik mereka di seluruh indonesiapaul hickman gar mengatakan langkah ini lanjutan dari proses membangun komitmen keberlanjutan perusahaan dalam mengetahui seluruh rantai pasokan usaha ini dimulai sejak lewat dukungan organisasi tft yang memiliki spesialisasi dalam perbaikan rantai pasokan industrisaat ini katanya para pembeli minyak sawit makin sadar dan ingin tahu dampak produk yang mereka beli untuk itu gar memetakan pasokan hingga sumber jika kami bisa lakukan ini secara efektif kerjasama dengan pemasok akan makin meningkatkan praktik lingkungan dan sosial katanya dalam rilis yang diterima kamis lahan sawit yang dikelola gar lebih dari hektar baik langsung atau lewat petani plasma pada gar memproduksi tujuh juta ton cpo dan pk dari kilang independen maupun kilang milik perusahaan inigar katanya akan lanjut untuk mengumumkan rantai pasokan dan data keberlanjutan mereka di gar sustainability dashboard ini sebagai bagian dari komitmen tanggung jawab dan keterbukaan pelaporan merekaperusahaan ini didirikan sejak dengan kapitalisasi pasar us miliar terhitung pada september perusahaan investasi flambo international limited saat ini menjadi pemegang saham terbesar gar dengan kepemilikan saham gar memiliki beberapa anak perusahaan termasuk pt smart tbk tercatat di bursa efek indonesia sejak perusahaan ini juga beroperasi di india dan tiongkokkomitmen berkelanjutan perusahaan termasuk rantai pasokan ini tak lepas dari desakan berbagai kalangan baik masyarakat maupun organisasi masyarakat sipil seperti greenpeace walhi dan lainlain bahkan m memastikan rantai pasokan sawit mereka dari kawasan penting seperti kel dengan perusahaan mempunyai peta jelas pemasok mereka akan memudahkan pelacakan asal sawitkala itu agus purnomo managing director sustainability strategic stakeholders enggagement gar mengatakan gar mendukung agar perusahaan beraksi nyata dengan tak membeli sawit yang berasal dari kawasan penting itu seperti kawasan ekosistem leuser itu jelas kami tak akan mengambil sawitsawit dari kawasan penting seperti dari kawasan hutan lahan gambut katanya perusahaan kata agus ingin memastikan pasokan sawit mereka bisa terlacak hingga bisa diketahui jelas asal usulpada akhir tahun lalu dalam berita sebelumnya disebutkan konsesi anak perusahaan bumitama ini pt andalan sukses makmur asmr di kalimantan tengah sangat dekat dengan taman nasional tanjung puting luas konsesi hektar asmr hektar kiki taufik manajer kampanye hutan greenpeace di indonesia saat itu menyatakan sejak greenpeace menangkap basah kegiatan mereka yang tak lestaripada agustus bumitama meluncurkan kebijakan berkelanjutan termasuk komitmen tak membabat hutan termasuk tak membuka lahan gambut kedalaman lebih cm fakta di lapangan katanya gambut dalam kalteng terbabat bahkan ada dugaan kawasan itu penyumbang asap pada juliseptember annisa rahmawati juru kampanye hutan greenpeace mengatakan greenpeace mengapresiasi keterlacakan gar sampai ke pabrik keterlacakan katanya bagian penting dari implementasi komitmen mereka dan langkah pertama dalam membersihkan rantai pasok dari perusakan hutan dan lahan gambutgreenpeace mengharapkan rencana aksi dan milestone segera dirancang bagaimana perusahaan mencapai terlacak sampai kebun bagaimanapun juga masih banyak yang harus dilakukan perusahaan mencapai keterlacakan sampai kebun sebagai salah satu komitmen mereka kepada publik dan para pembeli katanyarantai pasokan pasok minyak sawit yang rumit katanya menjadi tantangan utama permasalahan keterlacakan sampai tingkat kebun terutama dalam konteks pemasok pihak ketiga yaitu legalitas kuncinya kerjasama semua pihak dan dukungan pemerintah ujar diamenurut dia usaha gar dan perusahaanperusahaan yang berkomitmen nol deforestasi dalam hal keterlacakan sebenarnya sangat membantu pemerintah menegakkan peraturan perundanganundanganmemberikan dukungan penuh petani kecil sekaligus memberikan sinyal positif kepada pasar global terkait keuntungan kompetitif dari produk minyak sawit indonesia terlacak dan tak terkait deforestasi lebih jauh lagi mendukung target penurunan emisi yang ditegaskan kembali oleh presiden jokowi pada dunia internasionaldesakan dan kampanye greenpeace juga dimulai sejak dari tulisan bustar maitar di website greenpeace menyatakan tahun greenpeace merilis laporan yang mengungkap operasi raksasa sawit ini mulai laporan berjudul cooking the climate menggoreng iklim ini menyingkap perkembangan pasar global minyak sawit memicu kerusakan hutan hujan dan lahan gambut serta emisi gas rumah kaca di indonesia dengan menyoroti peran sinar mas grup golden agri resources gar dan asia pulp and paperapp sebagai pemicu deforestasi di indonesiapada april greenpeace juga launching laporan burning up borneo yang mengumpulkan bukti ekspansi perusahaan minyak sawit terutama gar ke hutan habitat orangutan dan lahan gambut kalimantan juga mengkaitkan keterlibatan unilever laporan greenpeace kembali keluar pada berjudul the hidden carbon liability in indonesian palm oil ia mengungkap ancaman hutan indonesia lahan gambut dan iklim global karena operasi pulp dan minyak sawit grup sinar mas dan raja garuda mas pada desember unilever membatalkan kontrak dengan garpada februari kraft membatalkan kontrak minyak sawit dengan garlaporan greenpeace kembali maret berjudul caught redhanded tertangkap tangan yang menghubungkan nestle ke gar pada maret nestle membatalkan kontrak dengan gar pada mei tahun samanestle berkomitmen kebijakan baru tidak bagi deforestasi greenpeace meluncurkan kampanye membujuk hsbc menarik investasi pada gar hsbc lepas dari pada gar pada september burger king memutuskan kontrak minyak sawit garpada september the roundtable on sustainable palm oil rspo mengkritik praktik lingkungan dan sosial gar akhirnya pada februari gar mengumumkan rencana menghentikan pengrusakan hutan indonesia termasuk menghentikan konversi lahan gambut

Ketika Kerusakan Lingkungan Perparah Bencana Banjir dan Longsor. Banjir, dan longsor terjadi di berbagai daerah sejak Januari 2016 dan intentitas makin tinggi pada Februari 2016. Puluhan ribu rumah terendam, puluhan orang meninggal dunia dan luka-luka. Ratusan ribu jiwa mengungsi.Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan, hujan pemicu banjir dan longsor. Meskipun begitu, faktor paling berperan terjadi banjir dan longsor adalah antropogenik atau pengaruh ulah manusia. Kerusakan lingkungan, menyebabkan daerah makin rentan terhadap banjir dan longsor.Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB baru-baru ini mengatakan, beberapa kerusakan lingkungan pemicu longsor dan banjir seperti lahan kritis meluas, daerah aliran sungai kritis, persentase ruang terbuka hijau dan hutan minim, permukiman di dataran banjir, pelanggaran tata ruang, dan pengelolaan sampah buruk. Lalu sedimentasi, budidaya pertanian di lereng-lereng perbukitan atau pegunungan tanpa kaidah konservasi, dan lain-lain.“Politik lokal juga makin meningkatkan kerentanan, makin merebak izin usaha pertambangan di bagian hulu daerah aliran sungai, pendanaan pengurangan risiko bencana minim, staf professional yang ditempatkan pada jabatan-jabatan strategis dan lain-lain terbatas,” katanya dalam keterangan tertulis.Akumulasi berbagai masalah ini, ucap Sutopo, lebih tinggi dibandingkan upaya pengelolaan lingkungan menyebabkan wilayah makin rentan. “Saat musim hujan, seolah-olah menakutkan karena akan muncul banjir, longsor, dan puting beliung yang selalu timbul korban jiwa. Begitu pula saat kemarau, muncul ketakutan asap akibat kebakaran hutan dan lahan, pertanian puso, krisis air, kekeringan dan lain-lain.”Data BNPB, dari 1 Januari 2016 -12 Februari 2016, terjadi banjir, longsor dan puting beliung pada 290 kabupaten/kota di Indonesia. Dampaknya, 45 orang tewas, 48 orang luka-luka, hampir satu juta jiwa mengungsi, dan ribuan rumah rusak.Selama Januari 2016- 12 Februari 2016, terjadi 122 banjir melanda 23 provinsi, 14 orang tewas, lebih 946 ribu jiwa mengungsi, 1.767 rumah rusak, puluhan ribu rumah terendam banjir dam 281 fasilitas umum rusak.Sedang longsor, terjadi 65 kali pada 12 provinsi menyebabkan 29 orang tewas, 11 orang luka, 1.319 mengungsi dan 387 rumah rusak. Puting beliung terjadi 103 kali di 17 provinsi menyebabkan dua orang tewas, 34 luka, 779 jiwa mengungsi dan 1.660 rumah rusak.“Jelas, bencana dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Bencana menghambat pembangunan, dan sebaliknya pembangunan dapat meningkatkan bencana jika tak memperhatikan aspek-aspek pengurangan risiko bencana.”BNPB menyebutkan, Februari ini puncak musim hujan 2015/2016. “Biasa Januari puncak penghujan hingga banjir, longsor dan puting beliung paling banyak selama Januari,” kata Sutopo.Pengaruh El-Nino, katanya, menyebabkan anomali. Selama Januari, tebal hujan lebih rendah dan sebaran hujan tak merata. BNPB memprediksi, intensitas hujan pada Februari 2016, tinggi hingga sangat tinggi, terutama berpeluang di sebagian Sumatera Barar, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat.Daerah-daerah ini, katanya, ancaman banjir, longsor dan puting beliung berpotensi tinggi. “Bukan berarti daerah-daerah lain aman. Ancaman tetap tinggi, meskipun hujan lokal lebih berperan menyebabkan bencana.”Sesuai data sejarah kebencanaan di Indonesia, kata Sutopo, 96% bencana hidrometerorologi. Yaitu, bencana pengaruh cuaca seperti banjir, longsor, putting beliung, cuaca ektrem, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan. Banjir, longsor dan puting beliung, paling dominan.Hujan terus mengguyur di 11 kabupaten dan kota di Jambi, selama dua bulan ini telah merendam ribuan rumah dan prasana umum lain. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi, curah hujan tinggi menyebabkan banjir dan longsor pada 39 kecamatan dan 84 desa.Dampak banjir dan longsor menyebabkan empat orang meninggal dunia, merendam 5.039 rumah, 19 sekolah, enam sarana ibadah, lima sarana kesehatan dan 12 fasilitas umum. Longsor juga menyebabkan tujuh jembatan putus, dan 16 jalan longsor.BPBD) Jambi menetapkan status siaga darurat bencana banjir dan longsor. Kepala BPBD Jambi, Arif Munandar menyebutkan, ada tiga kabupaten menyatakan siaga darurat banjir, yakni Merangin, Bungo dan Tebo. “Kita sudah mengusulkan surat penetapan status siaga darurat untuk provinsi. Berdasarkan UU Nomor 24 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21, surat diaga darurat dari dua kabupaten sudah bisa menyarankan provinsi siaga darurat,” katanya.Penetapan siaga darurat, hanya menunggu surat keputusan. Curah hujan cukup tinggi hingga Mei menyebabkan beberapa daerah di Jambi rawan banjir. Kurnia Ningsih Prakirawan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Jambi menyebutkan, hujan intensitas ringan dan sedang terus menghantui sejumlah kabupaten dan kota di Jambi. Khusus Jambi bagian Barat akan mengalami hujan intensitas sedang dan lebat. Pihaknya mengharapkan, masyarakat tinggal di kawasan rawan longsor dan banjir waspada.Dusun Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Muarobungo, dalam dua bulan mengalami banjir beruntun. Awal 2016, disusul pertengahan Februari, dusun ini banjir merusak 277 rumah, satu sekolah dan satu tempat ibadah serta satu jembatan pintu masuk dusun.Sargawi, Rio Dusun Batu Kerbau mengatakan, banjir merusak banyak rumah bahkan ada hanyut. “Ada 12 rumah hanyut, akses keluar masuk dusun terputus karena rusak jembatan.”Dia menduga, perusahaan HTI dan perkebunan mengepung dusun menjadi salah satu penyebab banjir. “Kami dikepung perusahaan. Ini salah satu penyebab daerah yang tidak pernah banjir jadi banjir bandang seperti ini.”Banjir terjadi karena intensitas curah hujan tinggi selama dua hari menyebabkan hulu Sungai Batang Pelepat meluap. Banjir bandang sangat cepat menyebabkan warga tak sempat menyelamatkan harta benda. Dalmanto, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Kebencanaan BPBD Jambi menyebutkan sudah penanganan darurat dan menerjunkan tim reaksi cepat diikuti pendataan. “ Kita mendirikan tenda-tenda pengungsian sementara, pendirian dapur umum juga bantuan selimut 32 lembar, paket sandang 25 paket, makanan siap saji 100 pakit dan puluhan lembar tikar plastik,” katanya.Tak hanya itu Badan Nasional Penangulangan Bencana juga memberikan bantuan dana Rp 250 juta untuk tiga kabupaten yaitu, Muarobungo, Tebo dan Merangin. Dalmanto menyebutkan, Muarobungo menjadi kabupaten dampak terparah. Banjir melanda enam kecamatan di 20 desa dan merusak 3.192 rumah.Banjir menjadi ritual tahunan Jambi. Data BPBD Jambi, ada 60 kecamatan tersebar di Kota Jambi dan Sungai Penuh serta delapan kabupaten berpotensi banjir.Untuk menanggulangi kemungkinan-kemungkinan terburuk seperti korban jiwa dan kerugian materil lebih banyak, kata Arif, pihaknya sudah berkoordinasi dengan 10 kabupaten dan dua kota di Jambi. BPBD juga berkoordinasi dengan dinas dan badan terkait seperti BMKG, Korem 042 Garuda Putih, Polda Jambi, Badan SAR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum.“Persoalan bencana bukan penanganan kejadian, perlu kita perhatikan penyebab bencana. Seperti di Kerinci, Danau Kerinci meluap setiap tahun memerlukan normalisasi sungai, pembangunan turab. Perlu juga regulasi hukum tambang, pembalakan, alih fungsi lahan dan pertambangan batubara.”Maraknya penambangan tradisional dan alih fungsi lahan disebut Arif sebagai penyebab utama bencana Jambi.

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

ketika kerusakan lingkungan perparah bencana banjir dan longsor banjir dan longsor terjadi di berbagai daerah sejak januari dan intentitas makin tinggi pada februari puluhan ribu rumah terendam puluhan orang meninggal dunia dan lukaluka ratusan ribu jiwa mengungsibadan nasional penanggulangan bencana mengatakan hujan pemicu banjir dan longsor meskipun begitu faktor paling berperan terjadi banjir dan longsor adalah antropogenik atau pengaruh ulah manusia kerusakan lingkungan menyebabkan daerah makin rentan terhadap banjir dan longsorsutopo purwo nugroho kepala pusat data informasi dan humas bnpb barubaru ini mengatakan beberapa kerusakan lingkungan pemicu longsor dan banjir seperti lahan kritis meluas daerah aliran sungai kritis persentase ruang terbuka hijau dan hutan minim permukiman di dataran banjir pelanggaran tata ruang dan pengelolaan sampah buruk lalu sedimentasi budidaya pertanian di lerenglereng perbukitan atau pegunungan tanpa kaidah konservasi dan lainlainpolitik lokal juga makin meningkatkan kerentanan makin merebak izin usaha pertambangan di bagian hulu daerah aliran sungai pendanaan pengurangan risiko bencana minim staf professional yang ditempatkan pada jabatanjabatan strategis dan lainlain terbatas katanya dalam keterangan tertulisakumulasi berbagai masalah ini ucap sutopo lebih tinggi dibandingkan upaya pengelolaan lingkungan menyebabkan wilayah makin rentan saat musim hujan seolaholah menakutkan karena akan muncul banjir longsor dan puting beliung yang selalu timbul korban jiwa begitu pula saat kemarau muncul ketakutan asap akibat kebakaran hutan dan lahan pertanian puso krisis air kekeringan dan lainlaindata bnpb dari januari februari terjadi banjir longsor dan puting beliung pada kabupatenkota di indonesia dampaknya orang tewas orang lukaluka hampir satu juta jiwa mengungsi dan ribuan rumah rusakselama januari februari terjadi banjir melanda provinsi orang tewas lebih ribu jiwa mengungsi rumah rusak puluhan ribu rumah terendam banjir dam fasilitas umum rusaksedang longsor terjadi kali pada provinsi menyebabkan orang tewas orang luka mengungsi dan rumah rusak puting beliung terjadi kali di provinsi menyebabkan dua orang tewas luka jiwa mengungsi dan rumah rusakjelas bencana dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat bencana menghambat pembangunan dan sebaliknya pembangunan dapat meningkatkan bencana jika tak memperhatikan aspekaspek pengurangan risiko bencanabnpb menyebutkan februari ini puncak musim hujan biasa januari puncak penghujan hingga banjir longsor dan puting beliung paling banyak selama januari kata sutopopengaruh elnino katanya menyebabkan anomali selama januari tebal hujan lebih rendah dan sebaran hujan tak merata bnpb memprediksi intensitas hujan pada februari tinggi hingga sangat tinggi terutama berpeluang di sebagian sumatera barar jambi sumatera selatan bengkulu lampung seluruh jawa bali ntb ntt sulawesi selatan sulawesi barat sulawesi tengah sulawesi tenggara papua dan papua baratdaerahdaerah ini katanya ancaman banjir longsor dan puting beliung berpotensi tinggi bukan berarti daerahdaerah lain aman ancaman tetap tinggi meskipun hujan lokal lebih berperan menyebabkan bencanasesuai data sejarah kebencanaan di indonesia kata sutopo bencana hidrometerorologi yaitu bencana pengaruh cuaca seperti banjir longsor putting beliung cuaca ektrem kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan banjir longsor dan puting beliung paling dominanhujan terus mengguyur di kabupaten dan kota di jambi selama dua bulan ini telah merendam ribuan rumah dan prasana umum lain berdasarkan data badan penanggulangan bencana daerah bpbd jambi curah hujan tinggi menyebabkan banjir dan longsor pada kecamatan dan desadampak banjir dan longsor menyebabkan empat orang meninggal dunia merendam rumah sekolah enam sarana ibadah lima sarana kesehatan dan fasilitas umum longsor juga menyebabkan tujuh jembatan putus dan jalan longsorbpbd jambi menetapkan status siaga darurat bencana banjir dan longsor kepala bpbd jambi arif munandar menyebutkan ada tiga kabupaten menyatakan siaga darurat banjir yakni merangin bungo dan tebo kita sudah mengusulkan surat penetapan status siaga darurat untuk provinsi berdasarkan uu nomor dan peraturan pemerintah nomor surat diaga darurat dari dua kabupaten sudah bisa menyarankan provinsi siaga darurat katanyapenetapan siaga darurat hanya menunggu surat keputusan curah hujan cukup tinggi hingga mei menyebabkan beberapa daerah di jambi rawan banjir kurnia ningsih prakirawan badan meteorologi klimatologi dan geofisika jambi menyebutkan hujan intensitas ringan dan sedang terus menghantui sejumlah kabupaten dan kota di jambi khusus jambi bagian barat akan mengalami hujan intensitas sedang dan lebat pihaknya mengharapkan masyarakat tinggal di kawasan rawan longsor dan banjir waspadadusun batu kerbau kecamatan pelepat muarobungo dalam dua bulan mengalami banjir beruntun awal disusul pertengahan februari dusun ini banjir merusak rumah satu sekolah dan satu tempat ibadah serta satu jembatan pintu masuk dusunsargawi rio dusun batu kerbau mengatakan banjir merusak banyak rumah bahkan ada hanyut ada rumah hanyut akses keluar masuk dusun terputus karena rusak jembatandia menduga perusahaan hti dan perkebunan mengepung dusun menjadi salah satu penyebab banjir kami dikepung perusahaan ini salah satu penyebab daerah yang tidak pernah banjir jadi banjir bandang seperti inibanjir terjadi karena intensitas curah hujan tinggi selama dua hari menyebabkan hulu sungai batang pelepat meluap banjir bandang sangat cepat menyebabkan warga tak sempat menyelamatkan harta benda dalmanto kepala bidang kesiapsiagaan kebencanaan bpbd jambi menyebutkan sudah penanganan darurat dan menerjunkan tim reaksi cepat diikuti pendataan kita mendirikan tendatenda pengungsian sementara pendirian dapur umum juga bantuan selimut lembar paket sandang paket makanan siap saji pakit dan puluhan lembar tikar plastik katanyatak hanya itu badan nasional penangulangan bencana juga memberikan bantuan dana rp juta untuk tiga kabupaten yaitu muarobungo tebo dan merangin dalmanto menyebutkan muarobungo menjadi kabupaten dampak terparah banjir melanda enam kecamatan di desa dan merusak rumahbanjir menjadi ritual tahunan jambi data bpbd jambi ada kecamatan tersebar di kota jambi dan sungai penuh serta delapan kabupaten berpotensi banjiruntuk menanggulangi kemungkinankemungkinan terburuk seperti korban jiwa dan kerugian materil lebih banyak kata arif pihaknya sudah berkoordinasi dengan kabupaten dan dua kota di jambi bpbd juga berkoordinasi dengan dinas dan badan terkait seperti bmkg korem garuda putih polda jambi badan sar dinas sosial dinas kesehatan dan dinas pekerjaan umumpersoalan bencana bukan penanganan kejadian perlu kita perhatikan penyebab bencana seperti di kerinci danau kerinci meluap setiap tahun memerlukan normalisasi sungai pembangunan turab perlu juga regulasi hukum tambang pembalakan alih fungsi lahan dan pertambangan batubaramaraknya penambangan tradisional dan alih fungsi lahan disebut arif sebagai penyebab utama bencana jambi

UU 23 Tahun 2014 dan Kaitannya dengan Prasasti Talang Tuwo. Seperti Apakah?. Salah satu tugas yang akan dijalankan pemerintah provinsi di Indonesia, sebagaimana Sumatera Selatan, dengan hadirnya , adalah penyerahan pengolahan kehutanan, pertambangan, dan kelautan dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi.Banyak pihak yang mencemaskan, pengalihan ini tidak menyelesaikan persoalan lingkungan hidup di Indonesia, malah kian mendorong kerusakan. Terhadap sikap pesimistis tersebut, Pemerintah Sumatera Selatan (Sumsel) menjawabnya dengan spirit Kerajaan Sriwijaya melalui amanah yang disampaikan .“Prasasti Talang Tuwo isinya adalah amanah kepada kita semua agar menata lingkungan hidup untuk kemakmuran umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam menciptakan kemakmuran tersebut, diperlukan penataan lingkungan yang baik, sehingga manusia dan makhluk hidupnya lainnya dapat hidup sejahtera, damai, dijauhkan dari berbagai penyakit, perbuatan tercela, sehingga bahagai di dunia dan akhirat,” kata Dr. Najib Asmani, Staf Khusus Gubernur Sumsel Bidang Perubahan Iklim, usai menyampaikan paparan Gubernur Sumsel dalam Rapat Koordinasi Kelembagaan Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK di Jakarta, Rabu (24/02/2016).Menurut Najib, dalam paparan tersebut dijelaskan begitu banyak persoalan yang harus diatasi Pemerintah Sumatera Selatan terkait persoalan lingkungan hidup. “Berkat amanah Prasasti Talang Tuwo tersebut kita optimistis untuk menjaga dan mewujudkan kemakmuran semua makhluk di Bumi,” katanya.Dijelaskan Najib, dari luasan kawasan Sumatera Selatan sekitar 8,825 juta hektare, berdasarkan SK No.866/Menhut-II.2014), wilayah hutan di Sumatera Selatan hanya 3.495.374,19 hektare. Kawasan hutan ini terbagi 796.958,29 hektare untuk hutan suaka dan pelestarian alam, 582.660,04 hektare untuk hutan lindung, dan hutan produksi seluas 2.115.755,86 hektare.Sekitar 5.330.479,31 hektare untuk kawasan non hutan. Terdiri areal penggunaan lain (APL) seluas 5.315.917,39 hektare, dan tubuh air seluas 14.561,92 hektare.Dengan kondisi tersebut, pemerintah Sumatera Selatan diberi tugas untuk menata hutan terkait perizinan, nonperizinan, dan pelayanan publik, berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.5/MenLHK-II/2015 tertanggal 21 Mei 2015.Tugas ini tidak gampang dilakukan, sebab ada lima tantangan yang harus diselesaikan. , persoalan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini sudah menjadi isu international. , persoalan konflik lahan di kawasan hutan produksi dan konsesi seperti enclave, tapal batas, yang akhirnya memicu konflik sosial., kekritisan kawasan hutan lindung, seperti terganggunya siklus hidrologi, banjir, kekeringan, dan perubahan suhu. , kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di sekitar hutan sehingga menimbulkan persoalan urbanisasi. , tidak sinerginya pengelolaan lansekap.Untuk mengatasi semua persoalan tersebut, Pemerintah Sumsel sadar tidak mampu melakukannya sendiri. Dibutuhkan dukungan berbagai pihak, baik lokal, regional, maupun international.Dijelaskan Najib, ada lima peluang untuk mengatasi lima persoalan tersebut. , menjalin kerjasama international (Konsorsium ). , memperbesar ruang bagi kegiatan perhutanan sosial. , merancang program pembayaran jasa ekosistem. , meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan kegiatan olah lahan tanpa bakar dan mendukung ketahanan pangan. , membangun kelembagaan kemitraan pengelolaan lansekap.Terkait upaya tersebut, Pemerintah Sumsel akan hati-hati menjalankan dua kewenangan dalam penyelenggaraan izin bidang kehutanan sesuai UU No.23 Tahun 2014.Yakni melaksanakan perizinan. Perizinan yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota, seperti pelepasan kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, atau perubahan fungsi kawasan hutan, yang menimbulkan konflik, “Kita upayakan pelaksanaan perizinan ke depan tidak akan menimbulkan masalah,” kata Najib.Kemudian penerbitan hak pengelolaan hutan desa, hutan kemasayarakat, dan hutan tanaman rakyat yang areal kerjanya sudah ditetapkan oleh KLHK dengan mempertimbangkan proses atau tahapan yang sudah ada.“Semua upaya tersebut sangat didasarkan amanah Prasasti Talang Tuwo. Misalnya tidak melakukan upaya pengolahan lahan dengan cara membakar.”Najib pun mengutip isi prasasti yang berangka tahun 684 masehi tersebut, “Semoga tanaman-tanaman dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolamnya, dan semua amal yang saya berikan dapat digunakan untuk kebaikan semua makhluk, semoga mereka tidak terkena malapetaka, tidak tersiksa, semoga semua planet dan rasi menguntungkan mereka.”Ada sejumlah peraturan Gubernur Sumsel yang menjadi prioritas. Misalnya review perizinan penyelenggaraan perizinan bidang kehutanan, tupoksi SKPD/KPHP/KPHL dan personil, perlengkapan, pendanaan dan dokumentasi (P3D).Peraturan terkait penyelesaian konflik-konflik antara sektor kehutanan, pertambangan dan energi, dan perkebunan. Penyiapan jaringan data geospasial untuk mendukung . Kemitraan pengelolaan lansekap atau ekoregion terpadu dalam tiga zonasi utama. Peraturan daerah terkait kebakaran hutan dan lahan, kelembagaan KPH dan pengelolaan lansekap. Terakhir, ruang kelola masyarakat di kawasan hutan dan pedampingan kegiatan perhutanan sosial.Khusus terkait konflik, ada prioritas yang akan diselesaikan. Yakni penyelesaian izin usaha pertambangan dalam IUP Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau dalam kawasan hutan, dan tumpang tindih dengan IUP perkebunan.Kemudian rehabilitasi atau kegiatan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara, termasuk penyelesaian perbedaan antara luas IUP dengan kondisi luas eksisting. Penyelesaian status desa definitif yang berada di kawasan hutan. Terakhir, penyelesaian hak ulayat atau hak masyarakat hukum adat dan inventarisasi penguasaan, penggunaan, pemilikan dan tanah (IP4T) dalam kawasan hutan untuk penerbitan tanda bukti hak.Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kata Najib, ada beberapa langkah yang dilakukan. Misalnya pemetaan desa rawan kebakaran, konsolidasi seluruh , penguatan atau pembentukan lembaga Desa Peduli Api (DPA), melakukan DPA, evaluasi kepatuhan satuan prasarana pencegahan dan pemadaman kebakaran, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat DPA berupa olah lahan tanpa bakar, koservasi gambut, penguatan satuan tugas Damkar Manggala Agni, serta melakukan pemantauan hutan.Dalam pengendalian karhutlah, saat ini prioritas pemerintah Sumatera Selatan zona 1 yakni wilayah lahan rawa gambut, hutan pantai dan mangrove, yang meliputi tiga kabupaten; Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, dan Musi Banyuasin (Muba), serta satu kabupaten di zona 3 yakni kawasan rawa lebak dan lahan kering, Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang setiap tahun juga sering terjadi kebakaran.Dalam melakukan berbagai upaya penataan lingkungan hidup, khususnya hutan dan lahan gambut tersebut, kata Najib, Pemerintah Sumatera Selatan melibatkan sejumlah pihak. Selain masyarakat dan organisasi nonpemerintah, ada juga sejumlah organisasi internasional.Misalnya konsorsium Inggris, Norwegia dan Belanda melakukan restorasi lanskap Taman Nasional Sembilang dan Dangku, Yayasan Belantara melakukan restorasi lanskap Taman Nasional Sembilang, Hutan Suaka Margasatwa Bantayan, Hutan Suaka Margasatwa Padang Sugihan, serta Hutan Lindung Pantai Timur OKI.IDH bersama BPDO-CPO Fund menjalankan program atau program lumbung minyak sawit berkelanjutan.BPDP, Sinar Mas Forestry, UNDPREDD+ mendorong program Desa Peduli Api (DPA) sebanyak 114 desa, Giz Bioclime menjalankan konservasi biodiversitas kawasan Merang, Lama-I Project Danida Denmark melakukan penguatan kapasitas dan kelembagaan perubahan iklim, dan PT. REKI melakukan restorasi ekosistem di Musi Banyuasin.“World Bank dan negara-negara Uni Eropa dalam proses dan penjajakan untuk melakukan bantuan,” kata Najib.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

uu tahun dan kaitannya dengan prasasti talang tuwo seperti apakah salah satu tugas yang akan dijalankan pemerintah provinsi di indonesia sebagaimana sumatera selatan dengan hadirnya adalah penyerahan pengolahan kehutanan pertambangan dan kelautan dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsibanyak pihak yang mencemaskan pengalihan ini tidak menyelesaikan persoalan lingkungan hidup di indonesia malah kian mendorong kerusakan terhadap sikap pesimistis tersebut pemerintah sumatera selatan sumsel menjawabnya dengan spirit kerajaan sriwijaya melalui amanah yang disampaikan prasasti talang tuwo isinya adalah amanah kepada kita semua agar menata lingkungan hidup untuk kemakmuran umat manusia dan makhluk hidup lainnya dalam menciptakan kemakmuran tersebut diperlukan penataan lingkungan yang baik sehingga manusia dan makhluk hidupnya lainnya dapat hidup sejahtera damai dijauhkan dari berbagai penyakit perbuatan tercela sehingga bahagai di dunia dan akhirat kata dr najib asmani staf khusus gubernur sumsel bidang perubahan iklim usai menyampaikan paparan gubernur sumsel dalam rapat koordinasi kelembagaan perangkat daerah bidang lingkungan hidup dan kehutanan klhk di jakarta rabu menurut najib dalam paparan tersebut dijelaskan begitu banyak persoalan yang harus diatasi pemerintah sumatera selatan terkait persoalan lingkungan hidup berkat amanah prasasti talang tuwo tersebut kita optimistis untuk menjaga dan mewujudkan kemakmuran semua makhluk di bumi katanyadijelaskan najib dari luasan kawasan sumatera selatan sekitar juta hektare berdasarkan sk nomenhutii wilayah hutan di sumatera selatan hanya hektare kawasan hutan ini terbagi hektare untuk hutan suaka dan pelestarian alam hektare untuk hutan lindung dan hutan produksi seluas hektaresekitar hektare untuk kawasan non hutan terdiri areal penggunaan lain apl seluas hektare dan tubuh air seluas hektaredengan kondisi tersebut pemerintah sumatera selatan diberi tugas untuk menata hutan terkait perizinan nonperizinan dan pelayanan publik berdasarkan surat edaran menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomenlhkii tertanggal mei tugas ini tidak gampang dilakukan sebab ada lima tantangan yang harus diselesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini sudah menjadi isu international persoalan konflik lahan di kawasan hutan produksi dan konsesi seperti enclave tapal batas yang akhirnya memicu konflik sosial kekritisan kawasan hutan lindung seperti terganggunya siklus hidrologi banjir kekeringan dan perubahan suhu kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di sekitar hutan sehingga menimbulkan persoalan urbanisasi tidak sinerginya pengelolaan lansekapuntuk mengatasi semua persoalan tersebut pemerintah sumsel sadar tidak mampu melakukannya sendiri dibutuhkan dukungan berbagai pihak baik lokal regional maupun internationaldijelaskan najib ada lima peluang untuk mengatasi lima persoalan tersebut menjalin kerjasama international konsorsium memperbesar ruang bagi kegiatan perhutanan sosial merancang program pembayaran jasa ekosistem meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan kegiatan olah lahan tanpa bakar dan mendukung ketahanan pangan membangun kelembagaan kemitraan pengelolaan lansekapterkait upaya tersebut pemerintah sumsel akan hatihati menjalankan dua kewenangan dalam penyelenggaraan izin bidang kehutanan sesuai uu no tahun yakni melaksanakan perizinan perizinan yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota seperti pelepasan kawasan hutan pinjam pakai kawasan hutan tukar menukar kawasan hutan atau perubahan fungsi kawasan hutan yang menimbulkan konflik kita upayakan pelaksanaan perizinan ke depan tidak akan menimbulkan masalah kata najibkemudian penerbitan hak pengelolaan hutan desa hutan kemasayarakat dan hutan tanaman rakyat yang areal kerjanya sudah ditetapkan oleh klhk dengan mempertimbangkan proses atau tahapan yang sudah adasemua upaya tersebut sangat didasarkan amanah prasasti talang tuwo misalnya tidak melakukan upaya pengolahan lahan dengan cara membakarnajib pun mengutip isi prasasti yang berangka tahun masehi tersebut semoga tanamantanaman dengan bendunganbendungan dan kolamkolamnya dan semua amal yang saya berikan dapat digunakan untuk kebaikan semua makhluk semoga mereka tidak terkena malapetaka tidak tersiksa semoga semua planet dan rasi menguntungkan merekaada sejumlah peraturan gubernur sumsel yang menjadi prioritas misalnya review perizinan penyelenggaraan perizinan bidang kehutanan tupoksi skpdkphpkphl dan personil perlengkapan pendanaan dan dokumentasi pdperaturan terkait penyelesaian konflikkonflik antara sektor kehutanan pertambangan dan energi dan perkebunan penyiapan jaringan data geospasial untuk mendukung kemitraan pengelolaan lansekap atau ekoregion terpadu dalam tiga zonasi utama peraturan daerah terkait kebakaran hutan dan lahan kelembagaan kph dan pengelolaan lansekap terakhir ruang kelola masyarakat di kawasan hutan dan pedampingan kegiatan perhutanan sosialkhusus terkait konflik ada prioritas yang akan diselesaikan yakni penyelesaian izin usaha pertambangan dalam iup hasil hutan kayu iuphhk atau dalam kawasan hutan dan tumpang tindih dengan iup perkebunankemudian rehabilitasi atau kegiatan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara termasuk penyelesaian perbedaan antara luas iup dengan kondisi luas eksisting penyelesaian status desa definitif yang berada di kawasan hutan terakhir penyelesaian hak ulayat atau hak masyarakat hukum adat dan inventarisasi penguasaan penggunaan pemilikan dan tanah ipt dalam kawasan hutan untuk penerbitan tanda bukti hakterkait dengan kebakaran hutan dan lahan kata najib ada beberapa langkah yang dilakukan misalnya pemetaan desa rawan kebakaran konsolidasi seluruh penguatan atau pembentukan lembaga desa peduli api dpa melakukan dpa evaluasi kepatuhan satuan prasarana pencegahan dan pemadaman kebakaran pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dpa berupa olah lahan tanpa bakar koservasi gambut penguatan satuan tugas damkar manggala agni serta melakukan pemantauan hutandalam pengendalian karhutlah saat ini prioritas pemerintah sumatera selatan zona yakni wilayah lahan rawa gambut hutan pantai dan mangrove yang meliputi tiga kabupaten ogan komering ilir oki banyuasin dan musi banyuasin muba serta satu kabupaten di zona yakni kawasan rawa lebak dan lahan kering kabupaten ogan ilir oi yang setiap tahun juga sering terjadi kebakarandalam melakukan berbagai upaya penataan lingkungan hidup khususnya hutan dan lahan gambut tersebut kata najib pemerintah sumatera selatan melibatkan sejumlah pihak selain masyarakat dan organisasi nonpemerintah ada juga sejumlah organisasi internasionalmisalnya konsorsium inggris norwegia dan belanda melakukan restorasi lanskap taman nasional sembilang dan dangku yayasan belantara melakukan restorasi lanskap taman nasional sembilang hutan suaka margasatwa bantayan hutan suaka margasatwa padang sugihan serta hutan lindung pantai timur okiidh bersama bpdocpo fund menjalankan program atau program lumbung minyak sawit berkelanjutanbpdp sinar mas forestry undpredd mendorong program desa peduli api dpa sebanyak desa giz bioclime menjalankan konservasi biodiversitas kawasan merang lamai project danida denmark melakukan penguatan kapasitas dan kelembagaan perubahan iklim dan pt reki melakukan restorasi ekosistem di musi banyuasinworld bank dan negaranegara uni eropa dalam proses dan penjajakan untuk melakukan bantuan kata najib

Kala Para Gubernur Nyatakan Komitmen Lawan Deforestasi, Seperti Apa?. Enam gubernur tergabung Governors Climate and Forest-Task Force berkomitmen melawan laju deforestasi. Keenam provinsi itu menyumbang 58% hutan di Indonesia. Mereka adalah Gubernur Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat. Komitmen itu sebelumnya ditandatangani dalam deklarasi Rio Branco di Brazil 2014.“Kita komitmen hutan tak dibuka lagi. Tak membuka lahan gambut lagi. Bukan hanya menjaga hutan dan juga penting manusia dijaga agar terhindar kemiskinan dan mendapatkan akses pendidikan mumpuni,” Koordinator CGF Indonesia, juga Gubernur Kalbar, Cornelis di Jakarta, pekan lalu.Keenam provinsi berkomitmen mengurangi laju deforestasi hingga 80% sampai 2020. Dengan menggunakan rujukan data deforestasi 2001-2009, komitmen ini akan mengurangi laju deforestasi rata-rata 323.749 hektar menjadi 64.749 hektar per tahun.“Intinya bagaimana kita menyadarkan masyarakat dan dunia usaha harus bersama-sama menjaga hutan dan menurunkan emisi gas rumah kaca agar bumi tidak terlalu panas,” katanya.Selain enam provinsi Indonesia, gubernur negara-negara lain juga tergabung GCF seperti Brazil, Meksiko, Nigeria, Peru, Spanyol dan Amerika Serikat. Total 29 gubernur dan negara bagian tergabung GCF.“Masalah iklim berkaitan dengan hutan. Kita mencoba mewujudkan hasil rapat-rapat tingkat dunia di Brazil 2014. Terakhir juga rapat di Barselona, Spanyol menjaga iklim dan hutan bersama-sama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha,” katanya.Dalam menjaga hutan dan iklim, katanya, dengan melibatkan masyarakat sekitar hingga mereka yang hidup di dalam atau sekitar hutan taraf hidup membaik.Menurut dia, GCF menjadi motor penggerak pentingnya menjaga hutan. Mereka akan sekuat tenaga berusaha supaya hutan tak dirambah, mengendalikan perizinan, dan menjaga buat kepentingan masyarakat dunia.Satgas gubernur ini, lebih banyak penyadaran dan mengajak partisipasi masyarakat dunia. Mengajak gubernur, walikota dan bupati Indonesia bersma-sama menjaga hutan.“Kita tak mengejar target siapa mengelola uang. Tapi bagaimana kesadaran dan bertanggungjawab. Soal pendanaan masing-masing, misal ada dari LSM, bantuan luar negeri, kita semua pihak silakan masuk tapi harus membuat perencanaan matang, laporan jelas dan melibatkan masyarakat.”Husaini Syamaun, Kepala Dinas Kehutanan Aceh mengatakan, prinsip mereka dalam menjaga hutan berusaha menyempurnakan kelembagaan agar lebih baik.“Mengelola hutan tak bisa hanya pemerintah pusat dan daerah, harus melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan sangat penting. Termasuk pemberian hak kelola masyarakat atau kemitraan.”Dengan memberdayakan masyarakat dalam atau sekitar hutan, katanya, mereka tak akan bisa dipengaruhi oknum yang memanfaatkan keadaan.“Kalau tak diberdayakan, mereka tetap miskin. Kalau datang cukong, bayar Rp100.000 saja sudah jadi penebang kayu. Kayu dibeking cukong.”Langkah-langkah yang ditempuh melestarikan hutan, pemberdayaan masyarakat juga merehabilitasi kawasan-kawasan rusak dan terdegradasi.Pemerintah, katanya, bisa bekerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, perorangan, koperasi dan lain-lain. “Di Aceh ada kerjasama dengan siapa saja untuk mengelola hasil hutan bukan kayu.”Dia memberikan contoh konkrit pelibatan masyarakat dalam skema Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Ada usaha getah pinus kerjasma dengan perusahaan. Bagi hasil 10% pemerintah provinsi, 5% kas kabupaten, dan PSDH sesuai aturan. Pengelolaan melibatkan masyarakat sekitar hingga pendapatan Rp4-Rp7 juta per bulan. Lewat kerjasama itu, selama setahun KPH berjalan, Pemerintah Aceh menerima Rp2 miliar bagi hasil, kabupaten Rp1 miliar.Kepala BPLH Kaltim Riza Indra Riadi mengatakan, daerahnya membuat rencana aksi penanggulangan gas rumah kaca mengacu pada rencana aksi nasional. Juga merevisi tata ruang Kaltim, ditambah Pergub moratorium izin tambang, perkebunan dan kehutanan.“Perda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perda pasca tambang yang mengatur kewajiban-kewajiban perusahaan untuk mereklamasi dan merehabilitasi.”Syahrin Daulay Sekda II Kalteng mengatakan, sudah membuat naskah akademis rencana daerah mencakup pencegahan kebakaran hutan dan lahan.“Ke depan kami sudah mengantisipasi lebih mengutamakan pencegahan. Apalagi 2015 ada arahan Presiden harus mengutamakan pencegahan.”Januari lalu, Kalteng membuat rencana aksi tiap kabupaten dan instansi terkait. Ia terhimpun menjadi rencana aksi daerah. Harapannya, tak terjadi kebakaran hutan tahun ini.“Kami juga membuat apabila desa, kecamatan atau kabupaten tidak ada kebakaran. Begitu juga daerah terkena kebakaran, akan ada . Sanksi dan reward masih finalisasi seperti apa.”Noak Kapisa, Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Papua menyatakan, Papua banyak kawasan lindung dan konservasi. Di Papua tutupan hutan masih 75%.“Perizinan kami ketat sekali. Kami ada Badan Koordinasi Tata Ruang. Disitulah mengontrol supaya tata ruang lebih terjaga. Kami mengevaluasi 100 perizinan pertambangan dan perkebunan. Kalau tidak sesuai, gubernur memerintahkan segera dicabut.”Hutan di Papua, katanya, menjadi sumber penghidupan masyarakat. Terlebih, Pemprov Papua sudah ada perdasus pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis masyarakat adat.“Kami melakukan pendekatan bagaimana menyelamatkan hutan dengan komoditas lokal berbasis masyarakat.”Ketua Harian Satuan Tugas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon Papua Barat Herman Orisoe mengatakan, menjaga hutan bagi orang Papua sudah turun menurun. Hutan adalah ibu kandung tempat makan dan hidup.“Komitmen kami sangat besar implementasi REDD+. Kami memiliki rencana aksi implementasi REDD+ tingkat provinsi.”Sisi lain, katanya, banyak investasi ingin masuk ke Papua Barat. Dia tak ingin hutan hancur seperti Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Saat ini, Papua Barat menyiapkan perdasus investasi tak hanya berbicara kepentingan ekonomi tetapi mengakomodir lingkungan, dan sosial masyarakat.Nur Masripatin, Dirjen Pengendalian perubahan iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, posisi GCF dalam rencana pengendalian perubahan iklim sangat penting.

[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ketahanan komunitas pelestarian habitat peran pemerintah lokal

kala para gubernur nyatakan komitmen lawan deforestasi seperti apa enam gubernur tergabung governors climate and foresttask force berkomitmen melawan laju deforestasi keenam provinsi itu menyumbang hutan di indonesia mereka adalah gubernur aceh kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan timur papua dan papua barat komitmen itu sebelumnya ditandatangani dalam deklarasi rio branco di brazil kita komitmen hutan tak dibuka lagi tak membuka lahan gambut lagi bukan hanya menjaga hutan dan juga penting manusia dijaga agar terhindar kemiskinan dan mendapatkan akses pendidikan mumpuni koordinator cgf indonesia juga gubernur kalbar cornelis di jakarta pekan lalukeenam provinsi berkomitmen mengurangi laju deforestasi hingga sampai dengan menggunakan rujukan data deforestasi komitmen ini akan mengurangi laju deforestasi ratarata hektar menjadi hektar per tahunintinya bagaimana kita menyadarkan masyarakat dan dunia usaha harus bersamasama menjaga hutan dan menurunkan emisi gas rumah kaca agar bumi tidak terlalu panas katanyaselain enam provinsi indonesia gubernur negaranegara lain juga tergabung gcf seperti brazil meksiko nigeria peru spanyol dan amerika serikat total gubernur dan negara bagian tergabung gcfmasalah iklim berkaitan dengan hutan kita mencoba mewujudkan hasil rapatrapat tingkat dunia di brazil terakhir juga rapat di barselona spanyol menjaga iklim dan hutan bersamasama pemerintah masyarakat dan dunia usaha katanyadalam menjaga hutan dan iklim katanya dengan melibatkan masyarakat sekitar hingga mereka yang hidup di dalam atau sekitar hutan taraf hidup membaikmenurut dia gcf menjadi motor penggerak pentingnya menjaga hutan mereka akan sekuat tenaga berusaha supaya hutan tak dirambah mengendalikan perizinan dan menjaga buat kepentingan masyarakat duniasatgas gubernur ini lebih banyak penyadaran dan mengajak partisipasi masyarakat dunia mengajak gubernur walikota dan bupati indonesia bersmasama menjaga hutankita tak mengejar target siapa mengelola uang tapi bagaimana kesadaran dan bertanggungjawab soal pendanaan masingmasing misal ada dari lsm bantuan luar negeri kita semua pihak silakan masuk tapi harus membuat perencanaan matang laporan jelas dan melibatkan masyarakathusaini syamaun kepala dinas kehutanan aceh mengatakan prinsip mereka dalam menjaga hutan berusaha menyempurnakan kelembagaan agar lebih baikmengelola hutan tak bisa hanya pemerintah pusat dan daerah harus melibatkan masyarakat dan dunia usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan sangat penting termasuk pemberian hak kelola masyarakat atau kemitraandengan memberdayakan masyarakat dalam atau sekitar hutan katanya mereka tak akan bisa dipengaruhi oknum yang memanfaatkan keadaankalau tak diberdayakan mereka tetap miskin kalau datang cukong bayar rp saja sudah jadi penebang kayu kayu dibeking cukonglangkahlangkah yang ditempuh melestarikan hutan pemberdayaan masyarakat juga merehabilitasi kawasankawasan rusak dan terdegradasipemerintah katanya bisa bekerjasama dengan masyarakat dunia usaha perorangan koperasi dan lainlain di aceh ada kerjasama dengan siapa saja untuk mengelola hasil hutan bukan kayudia memberikan contoh konkrit pelibatan masyarakat dalam skema kesatuan pengelolaan hutan kph ada usaha getah pinus kerjasma dengan perusahaan bagi hasil pemerintah provinsi kas kabupaten dan psdh sesuai aturan pengelolaan melibatkan masyarakat sekitar hingga pendapatan rprp juta per bulan lewat kerjasama itu selama setahun kph berjalan pemerintah aceh menerima rp miliar bagi hasil kabupaten rp miliarkepala bplh kaltim riza indra riadi mengatakan daerahnya membuat rencana aksi penanggulangan gas rumah kaca mengacu pada rencana aksi nasional juga merevisi tata ruang kaltim ditambah pergub moratorium izin tambang perkebunan dan kehutananperda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perda pasca tambang yang mengatur kewajibankewajiban perusahaan untuk mereklamasi dan merehabilitasisyahrin daulay sekda ii kalteng mengatakan sudah membuat naskah akademis rencana daerah mencakup pencegahan kebakaran hutan dan lahanke depan kami sudah mengantisipasi lebih mengutamakan pencegahan apalagi ada arahan presiden harus mengutamakan pencegahanjanuari lalu kalteng membuat rencana aksi tiap kabupaten dan instansi terkait ia terhimpun menjadi rencana aksi daerah harapannya tak terjadi kebakaran hutan tahun inikami juga membuat apabila desa kecamatan atau kabupaten tidak ada kebakaran begitu juga daerah terkena kebakaran akan ada sanksi dan reward masih finalisasi seperti apanoak kapisa kepala badan pengelola lingkungan hidup bplh papua menyatakan papua banyak kawasan lindung dan konservasi di papua tutupan hutan masih perizinan kami ketat sekali kami ada badan koordinasi tata ruang disitulah mengontrol supaya tata ruang lebih terjaga kami mengevaluasi perizinan pertambangan dan perkebunan kalau tidak sesuai gubernur memerintahkan segera dicabuthutan di papua katanya menjadi sumber penghidupan masyarakat terlebih pemprov papua sudah ada perdasus pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis masyarakat adatkami melakukan pendekatan bagaimana menyelamatkan hutan dengan komoditas lokal berbasis masyarakatketua harian satuan tugas pembangunan ekonomi rendah karbon papua barat herman orisoe mengatakan menjaga hutan bagi orang papua sudah turun menurun hutan adalah ibu kandung tempat makan dan hidupkomitmen kami sangat besar implementasi redd kami memiliki rencana aksi implementasi redd tingkat provinsisisi lain katanya banyak investasi ingin masuk ke papua barat dia tak ingin hutan hancur seperti jawa sumatera dan kalimantan saat ini papua barat menyiapkan perdasus investasi tak hanya berbicara kepentingan ekonomi tetapi mengakomodir lingkungan dan sosial masyarakatnur masripatin dirjen pengendalian perubahan iklim kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mengatakan posisi gcf dalam rencana pengendalian perubahan iklim sangat penting

Di Panggung Oscar, Leonardo DiCaprio Serukan Ancaman Perubahan Iklim. Aktor film Leonardo DiCaprio menorehkan prestasi kinclong di layar lebar. Melalui perannya di film , aktor ini menyabet piala Academy Award 2016 untuk kategori aktor terbaik. Penghargaan ini adalah penghargaan pertama kalinya dalam karir filmnya setelah berkali-kali masuk dalam daftar nominasi. Dalam kesempatan istimewa itu, DiCaprio juga menyerukan sebuah pernyataan menohok terhadap perubahan iklim. Dia mengajak seluruh hadirin dan penonton untuk ikut terlbat dalam mengatasi perubahan iklim.“Membuat adalah tentang hubungan manusia dengan alam. Sebuah dunia yang kita secara kolektif merasa tahun 2015 sebagai tahun terpanas dalam catatan sejarah, “. “Produksi kami harus pindah ke ujung selatan planet ini hanya untuk dapat menemukan salju. Perubahan iklim itu nyata dan terjadi sekarang.”Pemeran Hugh Glass itu menyatakan hal ini merupakan ancaman yang paling mendesak dihadapi seluruh spesies. Dan manusia, kata dia, perlu bekerja secara kolektif dan berhenti menunda-nunda aksi. Menurutnya, semua orang perlu mendukung pemimpin di seluruh dunia untuk tidak bicara tentang polusi besar tetapi bicara untuk seluruh umat manusia, untuk masyarakat adat dunia.“Untuk miliaran orang yang kurang mampu di luar sana yang akan terpengaruh oleh fenomena ini, untuk anak-anak kita dan bagi orang di luar sana yang suaranya telah tenggelam oleh politik keserakahan,” ujarnya sambil mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang luar biasa tersebut. Hadirin terlihat terkesima dengan pernyataan DiCaprio. Bahkan lawan mainnya di film , Kate Winslet yang ikut berbahagia terlihat menangis haru. berkisah tentang penjelajahan padang gurun yang belum terpetakan pada 1823. Menghadirkan tokoh Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) menopang luka dari serangan beruang brutal. Ketika tim berburu meninggalkan dia untuk mati, Glass harus memanfaatkan keterampilan bertahan hidup, menemukan jalan kembali ke rumah untuk keluarga tercinta. Dalam situasi berduka dan didorong oleh dendam, Glass melalui medan yang sulit pada musim dingin melacak John Fitzgerald (Tom Hardy), mantan orang kepercayaan yang mengkhianati dan meninggalkan dia.DiCaprio, salah satu pesohor yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Sejak ketenarannya yang dimulai akhir 1980-an, dia telah menjadi pendukung yang vokal dalam soal lingkunan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, dia menggunakan acara-acara penghargaan dan acara lainnya untuk menyerukan perubahan iklim, kepunahan spesies, penggundulan hutan dan ancaman terhadap masyarakat adat.Lihat saja, dia ikut menyerukan soal perubahan iklim ini pada pertemuan penting di World Economic Forum di Davos, Swiss pada Januari 2016 lalu. Saat itu, dia juga menerima penghargaan prestisius, Crystal Award. Sebuah penghargaan yang diberikan kepada pesohor dan pemimpin kebudayaan yang membantu masalah kemanusiaan dan tantangan lingkungan. Agustus tahun lalu, DiCaprio juga hadir pada akhir minggu pertama pertemuan negosiasi iklim para wali kota, di Paris. Saat itu dia memberikan pidato pada ratusan wali kota dan pemimpin lokal di seluruh dunia termasuk Wali Kota Paris Anne Hidalgo, mantan wali kota New York City Michael R. Bloomberg.Pada 2014, Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa, Ban-Ki Moon menunjuk DiCaprio sebagai utusan khusus untuk perdamaian lembaga internasional yang memfokuskan pada masalah perubahan iklim. Dia juga ikut hadir dalam pertemuan PBB untuk Perubahan Iklim di New York.Kepedulian DiCaprio terhadap lingkungan juga ditunjukkan melalui aksinya dan sumbangan yayasannya, . Yayasannya ini telah membantu puluhan juta dolar untuk organisasi yang bekerja melindungi hutan, satwa liar, masyarakat adat, lautan dan sebagainya. Sejak 2010, yayasan telah mendanai lebih dari 70 proyek berdampak tinggi di lebih dari 40 negara di seluruh dunia.“Yayasan Leonardo DiCaprio membawa fokus strategis untuk membantu masyarakat pesisir melindungi keanekaragaman hayati,” kata J. Charles Fox, Direktur Program Kelautan 5. “Mereka memberikan pengetahuan dan kapasitas yang signifikan untuk Oceans 5, sehingga kita bisa lebih baik mencapai tujuan kami, untuk laut konservasi.”Hal senada juga diungkapkan oleh Pendiri dan Direktur Eksekutif Clearwater. Mitch Anderson. Yayasan DiCaprio telah membantu gerakan masyarakat adat untuk konservasi hutan hujan dan kelangsungan hidup budaya memberikan dukungan penting untuk Ekuador Amazon utara. “Dukungan ini siap untuk melindungi jutaan hektare hutan hujan tropis dengan memberdayakan dan memperkuat masyarakat adat untuk menangkis industri ekstraktif.”

[0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

kampanye publik ketahanan komunitas pelestarian habitat

di panggung oscar leonardo dicaprio serukan ancaman perubahan iklim aktor film leonardo dicaprio menorehkan prestasi kinclong di layar lebar melalui perannya di film aktor ini menyabet piala academy award untuk kategori aktor terbaik penghargaan ini adalah penghargaan pertama kalinya dalam karir filmnya setelah berkalikali masuk dalam daftar nominasi dalam kesempatan istimewa itu dicaprio juga menyerukan sebuah pernyataan menohok terhadap perubahan iklim dia mengajak seluruh hadirin dan penonton untuk ikut terlbat dalam mengatasi perubahan iklimmembuat adalah tentang hubungan manusia dengan alam sebuah dunia yang kita secara kolektif merasa tahun sebagai tahun terpanas dalam catatan sejarah produksi kami harus pindah ke ujung selatan planet ini hanya untuk dapat menemukan salju perubahan iklim itu nyata dan terjadi sekarangpemeran hugh glass itu menyatakan hal ini merupakan ancaman yang paling mendesak dihadapi seluruh spesies dan manusia kata dia perlu bekerja secara kolektif dan berhenti menundanunda aksi menurutnya semua orang perlu mendukung pemimpin di seluruh dunia untuk tidak bicara tentang polusi besar tetapi bicara untuk seluruh umat manusia untuk masyarakat adat duniauntuk miliaran orang yang kurang mampu di luar sana yang akan terpengaruh oleh fenomena ini untuk anakanak kita dan bagi orang di luar sana yang suaranya telah tenggelam oleh politik keserakahan ujarnya sambil mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang luar biasa tersebut hadirin terlihat terkesima dengan pernyataan dicaprio bahkan lawan mainnya di film kate winslet yang ikut berbahagia terlihat menangis haru berkisah tentang penjelajahan padang gurun yang belum terpetakan pada menghadirkan tokoh hugh glass leonardo dicaprio menopang luka dari serangan beruang brutal ketika tim berburu meninggalkan dia untuk mati glass harus memanfaatkan keterampilan bertahan hidup menemukan jalan kembali ke rumah untuk keluarga tercinta dalam situasi berduka dan didorong oleh dendam glass melalui medan yang sulit pada musim dingin melacak john fitzgerald tom hardy mantan orang kepercayaan yang mengkhianati dan meninggalkan diadicaprio salah satu pesohor yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap lingkungan sejak ketenarannya yang dimulai akhir an dia telah menjadi pendukung yang vokal dalam soal lingkunan dalam beberapa tahun terakhir ini dia menggunakan acaraacara penghargaan dan acara lainnya untuk menyerukan perubahan iklim kepunahan spesies penggundulan hutan dan ancaman terhadap masyarakat adatlihat saja dia ikut menyerukan soal perubahan iklim ini pada pertemuan penting di world economic forum di davos swiss pada januari lalu saat itu dia juga menerima penghargaan prestisius crystal award sebuah penghargaan yang diberikan kepada pesohor dan pemimpin kebudayaan yang membantu masalah kemanusiaan dan tantangan lingkungan agustus tahun lalu dicaprio juga hadir pada akhir minggu pertama pertemuan negosiasi iklim para wali kota di paris saat itu dia memberikan pidato pada ratusan wali kota dan pemimpin lokal di seluruh dunia termasuk wali kota paris anne hidalgo mantan wali kota new york city michael r bloombergpada sekretaris jenderal persatuan bangsabangsa banki moon menunjuk dicaprio sebagai utusan khusus untuk perdamaian lembaga internasional yang memfokuskan pada masalah perubahan iklim dia juga ikut hadir dalam pertemuan pbb untuk perubahan iklim di new yorkkepedulian dicaprio terhadap lingkungan juga ditunjukkan melalui aksinya dan sumbangan yayasannya yayasannya ini telah membantu puluhan juta dolar untuk organisasi yang bekerja melindungi hutan satwa liar masyarakat adat lautan dan sebagainya sejak yayasan telah mendanai lebih dari proyek berdampak tinggi di lebih dari negara di seluruh duniayayasan leonardo dicaprio membawa fokus strategis untuk membantu masyarakat pesisir melindungi keanekaragaman hayati kata j charles fox direktur program kelautan mereka memberikan pengetahuan dan kapasitas yang signifikan untuk oceans sehingga kita bisa lebih baik mencapai tujuan kami untuk laut konservasihal senada juga diungkapkan oleh pendiri dan direktur eksekutif clearwater mitch anderson yayasan dicaprio telah membantu gerakan masyarakat adat untuk konservasi hutan hujan dan kelangsungan hidup budaya memberikan dukungan penting untuk ekuador amazon utara dukungan ini siap untuk melindungi jutaan hektare hutan hujan tropis dengan memberdayakan dan memperkuat masyarakat adat untuk menangkis industri ekstraktif

Lingkungan Jawa Makin Kritis, Mengapa?. Pertemuan Walhi se-Jawa di Yogjakarta, menyikapi kondisi lingkungan Pulau Jawa, makin terancam dengan kebijakan pembangunan terutama infrastruktur. Pertemuan ini diikuti Walhi Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.Kebijakan ekonomi mengedepankan infrastruktur tercermin dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan proyek masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI). Dua dokumen ini membahayakan lingkungan hidup di Jawa.Muhnur Satyahaprabu, Manager Kebijakan Walhi Nasional, dihubungi , mengatakan, lingkungan Jawa kritis, bencana ekologi ada di depan mata.Berdasarkan data Walhi 2015, setidaknya ada 1.071 desa terkena bencana seperti banjir, tanah longsor dan rob di Jabar. Korban bencana ekologi terbesar di Jateng, 152 orang.“Kebijakan pemerintah pusat mempunyai andil besar,” katanya.Kebijakan pemerintah, katanya, membuka lebar investasi tetapi tak didahului perlindungan lingkungan hidup. Proyek-proyek besar seperti reklamasi, waduk, jalan tol, pengelolaan sampah berbasis teknologi, sampai eksploitasi karst adalah ancaman terbesar saat ini. Pengaturan tata ruang, katanya, dibuat guna memfasilitasi kejahatan lingkungan hidup. Pemerintahan Joko Widodo memproyeksikan pembangunan tol Jawa sepanjang lebih 1.000 km dan lebih 80 infrastruktur lain.Konsep pembangunan ini, kata Munhur, akan membebani Jawa karena tak didahului kebijakan pencegahan kerusakan seperti kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) atau setidaknya kebijakan rencana pembangunan.Sektor kehutanan juga kedodoran. Total izin pinjam pakai eksplorasi (survei) tambang di Jatim 3.983 hektar, izin pinjam pakai tambang di Jabar 168,35 hektar. Dampaknya, hutan kritis, seperti Jatim setidaknya 608.913 hektar hutan kritis.Munhur mendesak, pemerintah, menghentikan upaya penghancuran Jawa. “Segera buat regulasi perlindungan lingkungan Jawa berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.”Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Puput TD Putra mengatakan, beberapa tahun ini masif inflitrasi industri di Jakarta. “ancaman serius jika dibiarkan, reklamasi 17 pulau baru contoh nyata model pembangunan mengesampingkan keberlanjutan hidup nelayan.”Persoalan lain, katanya, rencana relokasi nelayan tradisional ke satu pulau dipastikan menghilangkan sumber ekonomi mereka.Wahyudin, advokasi Walhi Jabar mengatakan ancaman lingkungan Jabar makin nyata dengan proyek-proyek seperti kereta api cepat Jakarta–Bandung memangkas kawasan tangkapan air yang menjadi sumber Waduk Jati Luhur. Waduk ini, penyuplai air di beberapa kota seperti Bandung, Bekasi dan Jakarta.Belum lagi problem lingkungan dan sosial PLTU Cirebon sangat mempengaruhi kondisi lingkungan Pesisir Jawa. “Ini mengancam perekonomian dan kesehatan warga sekitar.”Juga pembangunan Waduk Jatigede yang menghilangkan hutan dan ruang hidup warga. Sekitar 900.000 pohon hilang berikut keragamanhayati lain dengan pembangunan waduk ini. “Sekitar 70.000 jiwa kehilangan tempat tinggal dan kehilangan 3.200 hektar lahan pertanian,” kata Wahyudin.Halik Sandera dari Walhi Yogyakarta menyampaikan ancaman tambang pasir ilegal di lereng lingkar merapi. Penegakan hukum, katanya, tak jelas hingga berdampak buruk terhadap lingkungan terutama air bersih.Begitu juga penataan ruang perkotaan Yogyakarta dalam memfasilitasi pembangunan hotel, apartemen, dan pusat pembelanjaan mempunyai dampak besar terhadap penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan.“Rencana pembangunan bandara baru di Kulonprogo, sampai saat ini mendapat penolakan warga.”Ismail Al-habib Direktur Eksekutif Walhi Jateng, mengatakan, Jateng dalam ancaman besar tambang semen. Di Jateng, khusus di Pati, Rembang, Wonogiri dan Kebumen, masyarakat sedang melawan eksploitasi tambang semen ekosistem karst. Di Jateng, katanya, korporasi besar rebutan mendapatkan konsesi karst. Terlebih sejak terbit keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral soal kawasan bentang alam karst. Ia memangkas luasan karst untuk memfasilitasi investasi.Daerah aliran sungai (DAS) Jateng juga rusak, seperti DAS Garang, dari hulu sampai hilir kritis. “Pencemaran air dan krisis air bersih wujud nyata lingkungan Jateng dalam bahaya.”Dari Jatim, Ony Mahardika Direktur Eksekutif Walhi Jatim, mengatakan, kasus PT Lapindo Brantas menjadi penyebab bencana ekologis terbesar dalam sejarah nasional. Dalam kasus ini, katanya, tak didorong pertangungjawaban korporasi malah pemerintah mengambil alih tanggung jawab Lapindo.Lalu, kerusakan pantai bagian utara dan selatan makin tak terbendung, tambang Lumajang, contoh kasus. “Jika dibuka transparan, kasus-kasus besar penambangan pasir besi akan terlihat lebih mengerikan baik modus maupun keterlibatan aktor.” Kondisi ini, katanya, membahayakan kelangsungan lingkungan. Begitu juga eksploitasi air makin banyak di wilayah atas seperti Malang dan Batu.

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional

lingkungan jawa makin kritis mengapa pertemuan walhi sejawa di yogjakarta menyikapi kondisi lingkungan pulau jawa makin terancam dengan kebijakan pembangunan terutama infrastruktur pertemuan ini diikuti walhi jakarta jawa barat yogyakarta jawa tengah dan jawa timurkebijakan ekonomi mengedepankan infrastruktur tercermin dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah rpjmn dan proyek masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia mpei dua dokumen ini membahayakan lingkungan hidup di jawamuhnur satyahaprabu manager kebijakan walhi nasional dihubungi mengatakan lingkungan jawa kritis bencana ekologi ada di depan mataberdasarkan data walhi setidaknya ada desa terkena bencana seperti banjir tanah longsor dan rob di jabar korban bencana ekologi terbesar di jateng orangkebijakan pemerintah pusat mempunyai andil besar katanyakebijakan pemerintah katanya membuka lebar investasi tetapi tak didahului perlindungan lingkungan hidup proyekproyek besar seperti reklamasi waduk jalan tol pengelolaan sampah berbasis teknologi sampai eksploitasi karst adalah ancaman terbesar saat ini pengaturan tata ruang katanya dibuat guna memfasilitasi kejahatan lingkungan hidup pemerintahan joko widodo memproyeksikan pembangunan tol jawa sepanjang lebih km dan lebih infrastruktur lainkonsep pembangunan ini kata munhur akan membebani jawa karena tak didahului kebijakan pencegahan kerusakan seperti kajian lingkungan hidup strategis klhs atau setidaknya kebijakan rencana pembangunansektor kehutanan juga kedodoran total izin pinjam pakai eksplorasi survei tambang di jatim hektar izin pinjam pakai tambang di jabar hektar dampaknya hutan kritis seperti jatim setidaknya hektar hutan kritismunhur mendesak pemerintah menghentikan upaya penghancuran jawa segera buat regulasi perlindungan lingkungan jawa berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungandirektur eksekutif walhi jakarta puput td putra mengatakan beberapa tahun ini masif inflitrasi industri di jakarta ancaman serius jika dibiarkan reklamasi pulau baru contoh nyata model pembangunan mengesampingkan keberlanjutan hidup nelayanpersoalan lain katanya rencana relokasi nelayan tradisional ke satu pulau dipastikan menghilangkan sumber ekonomi merekawahyudin advokasi walhi jabar mengatakan ancaman lingkungan jabar makin nyata dengan proyekproyek seperti kereta api cepat jakartabandung memangkas kawasan tangkapan air yang menjadi sumber waduk jati luhur waduk ini penyuplai air di beberapa kota seperti bandung bekasi dan jakartabelum lagi problem lingkungan dan sosial pltu cirebon sangat mempengaruhi kondisi lingkungan pesisir jawa ini mengancam perekonomian dan kesehatan warga sekitarjuga pembangunan waduk jatigede yang menghilangkan hutan dan ruang hidup warga sekitar pohon hilang berikut keragamanhayati lain dengan pembangunan waduk ini sekitar jiwa kehilangan tempat tinggal dan kehilangan hektar lahan pertanian kata wahyudinhalik sandera dari walhi yogyakarta menyampaikan ancaman tambang pasir ilegal di lereng lingkar merapi penegakan hukum katanya tak jelas hingga berdampak buruk terhadap lingkungan terutama air bersihbegitu juga penataan ruang perkotaan yogyakarta dalam memfasilitasi pembangunan hotel apartemen dan pusat pembelanjaan mempunyai dampak besar terhadap penurunan daya dukung dan daya tampung lingkunganrencana pembangunan bandara baru di kulonprogo sampai saat ini mendapat penolakan wargaismail alhabib direktur eksekutif walhi jateng mengatakan jateng dalam ancaman besar tambang semen di jateng khusus di pati rembang wonogiri dan kebumen masyarakat sedang melawan eksploitasi tambang semen ekosistem karst di jateng katanya korporasi besar rebutan mendapatkan konsesi karst terlebih sejak terbit keputusan menteri energi dan sumber daya mineral soal kawasan bentang alam karst ia memangkas luasan karst untuk memfasilitasi investasidaerah aliran sungai das jateng juga rusak seperti das garang dari hulu sampai hilir kritis pencemaran air dan krisis air bersih wujud nyata lingkungan jateng dalam bahayadari jatim ony mahardika direktur eksekutif walhi jatim mengatakan kasus pt lapindo brantas menjadi penyebab bencana ekologis terbesar dalam sejarah nasional dalam kasus ini katanya tak didorong pertangungjawaban korporasi malah pemerintah mengambil alih tanggung jawab lapindolalu kerusakan pantai bagian utara dan selatan makin tak terbendung tambang lumajang contoh kasus jika dibuka transparan kasuskasus besar penambangan pasir besi akan terlihat lebih mengerikan baik modus maupun keterlibatan aktor kondisi ini katanya membahayakan kelangsungan lingkungan begitu juga eksploitasi air makin banyak di wilayah atas seperti malang dan batu

Walhi Lagi Cari Pimpinan Baru, Inilah Para Kandidat Itu. Pucuk pimpinan Walhi segera berganti. Organisasi lingkungan hidup itu tengah menjaring kandidat pemegang nahkoda baru organisasi yang berdiri sejak 1980 ini. Ada tiga nama muncul yang bakal menggantikan Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi Nasional. Yakni, Nur Hidayati, Pius Ginting dan Arie Rompas. Ketiganya pegiat lingkungan di Walhi.Pada Jumat (4/3/16), memasuki sesi debat kandidat. Masing-masing menyampaikan gagasan apa yang akan dilakukan jika duduk pada posisi itu. Debat dipandu Direktur Eksekutif Walhi periode lalu, Chalid Muhammad dan Muhammad Ridha Saleh.Sebuah handycam siap siaga merekam yang diutarakan para kandidat. Video akan disebar hingga para pemegang suara bisa melihat pandangan para kandidat. Pemilihan Direktur Eksekutif Walhi akan diselenggarakan di Palembang, 22-27 April 2016.Pertanyaan-pertanyaan dilontarkan moderator kepada para kandidat. Ada soal peran dan posisi Walhi dalam situasi global, inovasi para kandidat kala menjadi direktur, sistem ekonomi politik yang tak adil, teknologi, sampai persoalan-persoalan lingkungan seperti limbah dan lain-lain. Mereka punya lima menit memaparkan jawaban. Ketiganya duduk di depan, bersisian.“Indonesia masih terjadi sistem ekonomi menghisap ruang sosial seperti diterapkan ekonomi kapitalistik. Pengerukan berimplikasi pada problem-problem lingkungan juga sosial. Walhi harus hadir dan terus berjuang terhadap sistem ekonomi dan politik seperti itu,” kata Arie Rompas, sekarang Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah. Sisi lain, sistem politik dan ekonomi global terus menerus mencari komoditas baru.Rio, panggilan akrab Rompas mengatakan, sistem ekononi hijau merupakan model alternatif tawaran kapitalisme justru memperkuat penguasaan lahan di negara-negara berkembang, salah satu Indonesia.Walhi, katanya, mesti harus hadir menjawab problem-problem ini. “Bahwa proses ekonomi politik harusnya disandarkan relasi produksi adil. Bersama rakyat menjadi konstituen terpenting. Bagaimana bisa bersama rakyat mengorganisir dan menciptakan kesadaran melawan perilaku buruk sistem ekonomi politik menindas ini,” katanya.“suara Khalisah Khalid, mengingatkan tanda waktu habis. Tepuk tangan seketika bergemuruh.“Salam adil dan lestari!” pekik Yaya, sapaan akrab, Hidayati.“Walhi!!!” teriak hadirin.“Situasi global saat ini saya pikir kita semua sudah tahu kini Indonesia pada situasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Berada pada pertentangan poros utama dunia dari sisi AS (Amerika Serikat) dan China,” katanya.Sejak pemerintahan lalu, katanya, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menjadi cerminan bagaimana Indonesia sebagai factory Asia. Dengan mengeruk sumber daya alam, manufaktur dan 250 juta jadi pasar potensial.“Walhi harus menjadi antitesis dari itu. Dari globalisasi, kita harus mendorong lokalisasi. Kita harus membangun daya kritis komunitas-komunitas warga dan komunitas lain di seluruh Indonesia. Baik desa maupun kota. Kota penting bagi mobilisasi opini, proses pencerdasan masyarakat dan mendorong kebijakan-kebijakan negara lebih progresif.”Walhi harus mendorong kedaulatan komunitas-komunitas desa, baik mandiri energi, ekonomi dan pangan. “Melihat demokrasi liberal ini, harus dilakukan pendidikan politik warga negara terutama generasi muda. Juga generasi tua. Kita akan masuk ke sekolah-sekolah, universitas, kelompok pemuda untuk pencerdasan dan pengkritisan politik,” katanya.“Walhi harus bisa membangun gerakan dari kelompok-kelompok petani,nelayan, perempuan, pemuda dan lain-lain. Bagaimana kita bisa menunggangi teknologi informasi untuk mendorong proses pengkritisan warga.”Dia juga berkomitmen membangun kemandirian. Sumberdaya organsiasi dan memajukan konsolidasi dengan berbagai gerakan di Indoensia. Hingga, katanya, gerakan yang terpecah-pecah bisa berkonsolidasi menjadi masif dan kuat.Pius Ginting, memandang persoalan yang dihadapi Indonesia sejak dulu tak berubah. Indonesia, katanya, jadi pasar sumber bahan mentah baik sawit, tambang maupun kayu. Sisi lain berhadapan dengan pendidikan masyarakat masih rendah.“Perlu ada perubahan sistematis oleh Walhi. Kontribusi Walhi bersama kelompok masyarakat lain dengan meningkatkan kesadaran akan hal ini,” ujar dia.Walhi, katanya, harus berhenti mengganggap kelompok lain kompetitor tetapi harus bersinergi agar terjadi perubahan. Walhi harus bersinergi dengan kelompok buruh, tani, nelayan, perempuan, dan lintas generasi. Generasi muda perlu dididik mengenai kesadaran kritis terkait lingkungan hidup.“Soal inovasi, Walhi perlu mengembangkan teknologi pembebasan. Tak boleh lagi mengandalkan “Amdal kaki telanjang.” Harus menggunakan teknologi, misal drone untuk pemetaan, atau teknologi mengukur kadar limbah. Itu bisa untuk alat advokasi Walhi,” katanya.Walhi, kata Pius, harus memposisikan diri sebagai pemberdaya. “Tak boleh lagi ada orang selama 10 tahun bekerja di Walhi terus jadi . Harus dibina agar jadi aktivis lingkungan.”Berbagai pertanyaan terus mengalir termasuk dari para aktivis yang hadir dalam debat itu.Selain direktur eksekutif, Walhi juga akan pergantian Dewan Nasional. Para kandidat Dewan Nasional menyampaikan visi misi. Banyak kandidat maju, antara lain, Azmi Sirajuddin, Manajer Program Yayasan Merah Putih sekaligus Ketua Dewan Daerah Walhi Sulawesi Tengah, Kusnadi, Ketua Serikat Tolong Menolong dan juga Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara. Lalu, Mualimin Pardi Dahlan, advokat Public Lawyers Interest Network, Samaratul Fuad, aktivis Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Walhi Sumatera Barat. Risma Risma Umar, satu-satunya kandidat perempuan. Dia pernah menjadi anggota peneliti Women’s Empowerment and Leadership Development for Democratisation program. Saat ini Ketua Dewan Pengawas Nasional Solidaritas Perempuan juga Dewan Nasional Walhi.Ada Bambang Catur Nusantara, Badan Pengawas Yayasan Klub Indonesia Hijau, Badan Pengurus Jatam serta Dewan Daerah Walhi Jawa Timur.Abetnego Tarigan, kini Direktur Eksekutif Walhi Nasional juga salah satu kandidat. Kandidat lain, I Wayan Suardana aktivis ForBali pernah menjadi Direktur Eksekutif Walhi Bali.

[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

ketahanan komunitas program literasi

walhi lagi cari pimpinan baru inilah para kandidat itu pucuk pimpinan walhi segera berganti organisasi lingkungan hidup itu tengah menjaring kandidat pemegang nahkoda baru organisasi yang berdiri sejak ini ada tiga nama muncul yang bakal menggantikan abetnego tarigan direktur eksekutif walhi nasional yakni nur hidayati pius ginting dan arie rompas ketiganya pegiat lingkungan di walhipada jumat memasuki sesi debat kandidat masingmasing menyampaikan gagasan apa yang akan dilakukan jika duduk pada posisi itu debat dipandu direktur eksekutif walhi periode lalu chalid muhammad dan muhammad ridha salehsebuah handycam siap siaga merekam yang diutarakan para kandidat video akan disebar hingga para pemegang suara bisa melihat pandangan para kandidat pemilihan direktur eksekutif walhi akan diselenggarakan di palembang april pertanyaanpertanyaan dilontarkan moderator kepada para kandidat ada soal peran dan posisi walhi dalam situasi global inovasi para kandidat kala menjadi direktur sistem ekonomi politik yang tak adil teknologi sampai persoalanpersoalan lingkungan seperti limbah dan lainlain mereka punya lima menit memaparkan jawaban ketiganya duduk di depan bersisianindonesia masih terjadi sistem ekonomi menghisap ruang sosial seperti diterapkan ekonomi kapitalistik pengerukan berimplikasi pada problemproblem lingkungan juga sosial walhi harus hadir dan terus berjuang terhadap sistem ekonomi dan politik seperti itu kata arie rompas sekarang direktur eksekutif walhi kalimantan tengah sisi lain sistem politik dan ekonomi global terus menerus mencari komoditas barurio panggilan akrab rompas mengatakan sistem ekononi hijau merupakan model alternatif tawaran kapitalisme justru memperkuat penguasaan lahan di negaranegara berkembang salah satu indonesiawalhi katanya mesti harus hadir menjawab problemproblem ini bahwa proses ekonomi politik harusnya disandarkan relasi produksi adil bersama rakyat menjadi konstituen terpenting bagaimana bisa bersama rakyat mengorganisir dan menciptakan kesadaran melawan perilaku buruk sistem ekonomi politik menindas ini katanyasuara khalisah khalid mengingatkan tanda waktu habis tepuk tangan seketika bergemuruhsalam adil dan lestari pekik yaya sapaan akrab hidayatiwalhi teriak hadirinsituasi global saat ini saya pikir kita semua sudah tahu kini indonesia pada situasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya berada pada pertentangan poros utama dunia dari sisi as amerika serikat dan china katanyasejak pemerintahan lalu katanya masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia mpei menjadi cerminan bagaimana indonesia sebagai factory asia dengan mengeruk sumber daya alam manufaktur dan juta jadi pasar potensialwalhi harus menjadi antitesis dari itu dari globalisasi kita harus mendorong lokalisasi kita harus membangun daya kritis komunitaskomunitas warga dan komunitas lain di seluruh indonesia baik desa maupun kota kota penting bagi mobilisasi opini proses pencerdasan masyarakat dan mendorong kebijakankebijakan negara lebih progresifwalhi harus mendorong kedaulatan komunitaskomunitas desa baik mandiri energi ekonomi dan pangan melihat demokrasi liberal ini harus dilakukan pendidikan politik warga negara terutama generasi muda juga generasi tua kita akan masuk ke sekolahsekolah universitas kelompok pemuda untuk pencerdasan dan pengkritisan politik katanyawalhi harus bisa membangun gerakan dari kelompokkelompok petaninelayan perempuan pemuda dan lainlain bagaimana kita bisa menunggangi teknologi informasi untuk mendorong proses pengkritisan wargadia juga berkomitmen membangun kemandirian sumberdaya organsiasi dan memajukan konsolidasi dengan berbagai gerakan di indoensia hingga katanya gerakan yang terpecahpecah bisa berkonsolidasi menjadi masif dan kuatpius ginting memandang persoalan yang dihadapi indonesia sejak dulu tak berubah indonesia katanya jadi pasar sumber bahan mentah baik sawit tambang maupun kayu sisi lain berhadapan dengan pendidikan masyarakat masih rendahperlu ada perubahan sistematis oleh walhi kontribusi walhi bersama kelompok masyarakat lain dengan meningkatkan kesadaran akan hal ini ujar diawalhi katanya harus berhenti mengganggap kelompok lain kompetitor tetapi harus bersinergi agar terjadi perubahan walhi harus bersinergi dengan kelompok buruh tani nelayan perempuan dan lintas generasi generasi muda perlu dididik mengenai kesadaran kritis terkait lingkungan hidupsoal inovasi walhi perlu mengembangkan teknologi pembebasan tak boleh lagi mengandalkan amdal kaki telanjang harus menggunakan teknologi misal drone untuk pemetaan atau teknologi mengukur kadar limbah itu bisa untuk alat advokasi walhi katanyawalhi kata pius harus memposisikan diri sebagai pemberdaya tak boleh lagi ada orang selama tahun bekerja di walhi terus jadi harus dibina agar jadi aktivis lingkunganberbagai pertanyaan terus mengalir termasuk dari para aktivis yang hadir dalam debat ituselain direktur eksekutif walhi juga akan pergantian dewan nasional para kandidat dewan nasional menyampaikan visi misi banyak kandidat maju antara lain azmi sirajuddin manajer program yayasan merah putih sekaligus ketua dewan daerah walhi sulawesi tengah kusnadi ketua serikat tolong menolong dan juga direktur eksekutif walhi sumatera utara lalu mualimin pardi dahlan advokat public lawyers interest network samaratul fuad aktivis perhimpunan bantuan hukum dan hak azasi manusia indonesia pbhi dan walhi sumatera barat risma risma umar satusatunya kandidat perempuan dia pernah menjadi anggota peneliti womens empowerment and leadership development for democratisation program saat ini ketua dewan pengawas nasional solidaritas perempuan juga dewan nasional walhiada bambang catur nusantara badan pengawas yayasan klub indonesia hijau badan pengurus jatam serta dewan daerah walhi jawa timurabetnego tarigan kini direktur eksekutif walhi nasional juga salah satu kandidat kandidat lain i wayan suardana aktivis forbali pernah menjadi direktur eksekutif walhi bali

Opini : Peningkatan Kapasitas, Landasan Pelaksanaan Kesepakatan Paris di Indonesia. Kesepakatan Paris oleh 195 delegasi negara sudah dilakukan. Kesepakatan ini merupakan suatu pencapaian kesepakatan yang ambisius dan mengikat semua negara untuk menjaga kenaikan temperatur global abad ini di bawah 2 derajat Celcius dan mendorong upaya membatasi kenaikan suhu lebih jauh ke 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri. Premise kesepakatan tersebut adalah partisipasi seluruh negara dan upaya meningkatkan kapasitas. Ini merupakan prasyarat dasar untuk mencapainya. *** Kesepakatan Paris meningkatkan kapasitas dan pendidikan pada posisi baru yang penting dalam melangkah maju untuk aksi iklim. Kesepakatan ini menciptakan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran, mengembangkan pendekatan isu strategis dan berkelanjutan untuk mendukung perubahan transformasi dan memungkinkan semua pemangku kepentingan membangun kapasitas yang diperlukan untuk mitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Premise kesepakatan Paris adalah partisipasi seluruh pihak dan upaya meningkatkan kapasitas. Ini merupakan prasyarat dasar untuk tujuan ini. Rezim iklim internasional pasca 2020 meminta semua negara untuk secara signifikan mengurangi emisi sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap dampak bencana iklim. Meskipun menjadi tantangan bersama, tahap perkembangan dan tingkat kemampuan masing-masing negara berbeda. Kenyataan ini harus dipertimbangkan dengan cara yang adil pada pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim dunia. Kesepakatan iklim internasional baru ini agar bisa menjadi universal, perlu peningkatan kapasitas yang efektif dan semua negara berkembang harus aktif berupaya untuk berkontribusi secara global mengurangi emisinya dan beradaptasi terhadap perubahan iklim Berikut adalah tiga alasan mengapa peningkatan kapasitas menjadi landasan penting dari kesepakatan Paris yang baru diadopsi: Kurangnya Kapasitas yang diperlukan untuk melakukan Aksi Iklim Lembar baru “bagaimana memperkuat arsitektur kelembagaan peningkatan kapasitas untuk mendukung rezim iklim pasca 2020” menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya multilateral dan bilateral, sebagian besar negara berkembang menghadapi kendala kapasitas yang signifikan dan mempengaruhi kemampuannya untuk secara efektif melaksanakan aksi iklim secara terus menerus dalam mengejar ketertinggalan. Berbagai tantangan ini meliputi: Minimnya kesadaran masyarakat dan dukungan untuk aksi iklim Fragmentasi informasi, ahli dan lembaga penelitian, dan kurangnya pelatihan pendekatan kajian dan metodologi Kurangnya dukungan internasional yang ditujukan pada peningkatan keterampilan dan kapasitas organisasi atau kelembagaan Kurangnya dukungan kebijakan yang kuat, sistem, dan proses baru atau badan/entitas yang ada akan digunakan untuk perencanaan yang efektif, pengelolaan dan koordinasi peningkatan kapasitas untuk memenuhi tujuan nasional perubahan iklim – termasuk pendidikan Berbagai tantangan ini sebagian besar bertahan karena serba adhoc. Pendekatan berbasis proyek jangka pendek peningkatan kapasitas tercipta oleh fragmentasi berbagai lembaga internasional yang bertujuan membantu peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas perlu koordinasi lebih luas, koherensi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan kapasitas adalah masalah lintas sektor bagi banyak negara, termasuk di Indonesia. Tidak ada lembaga atau kementerian pusat untuk memastikan koherensi dan koordinasi antara berbagai badan dan lembaga, inisiatif, dan pendanaan yang relevan untuk mencapai tujuan ini. Tidak ada monitoring dan evaluasi proses secara teratur agar upaya peningkatan kapasitas menghasilkan level lembaga dan sistem secara berkelanjutan dan jangka panjang. Dengan demikian, “bagaimana memperkuat arsitektur kelembagaan peningkatan kapasitas untuk mendukung rezim iklim post 2020” menyarankan untuk meningkatkan arsitektur kelembagaan serta koordinasi dan koherensi antara badan tematik dan lembaga di bawah UNFCCC di samping meningkatkan pemantauan, analisis, dan evaluasi peningkatan kapasitas kegiatan dan mendorong kerjasama di tingkat internasional, nasional, subnasional, dan regional. Tulisan ini menekankan bahwa peningkatan kapasitas di tapak melalui peningkatan kelembagaan nasional, tata kelola, dan sistem administrasi dengan mengacu pada sumber daya yang berkelanjutan sangat penting untuk mendukung keberhasilan. Tema ini disoroti dari hasil pelajaran dari entitas operasional UNFCCC, lembaga pelaksana yang relevan, dan kesepakatan multilateral lainnya (misalnya Protokol Montreal). Kesepakatan Paris menetapkan peta jalan peningkatan kapasitas Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kesepakatan Paris, negara-negara sepakat dalam pertemuan di COP21 Paris, Perancis, untuk meningkatkan kegiatan peningkatan kapasitas, bersamaan dengan pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pembentukan Komite Paris untuk Peningkatan Kapasitas (Paris Committee in Capacity Building).

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

mengatasi dampak yang tidak proporsional perjanjian internasional program literasi

opini peningkatan kapasitas landasan pelaksanaan kesepakatan paris di indonesia kesepakatan paris oleh delegasi negara sudah dilakukan kesepakatan ini merupakan suatu pencapaian kesepakatan yang ambisius dan mengikat semua negara untuk menjaga kenaikan temperatur global abad ini di bawah derajat celcius dan mendorong upaya membatasi kenaikan suhu lebih jauh ke derajat celsius di atas tingkat praindustri premise kesepakatan tersebut adalah partisipasi seluruh negara dan upaya meningkatkan kapasitas ini merupakan prasyarat dasar untuk mencapainya kesepakatan paris meningkatkan kapasitas dan pendidikan pada posisi baru yang penting dalam melangkah maju untuk aksi iklim kesepakatan ini menciptakan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran mengembangkan pendekatan isu strategis dan berkelanjutan untuk mendukung perubahan transformasi dan memungkinkan semua pemangku kepentingan membangun kapasitas yang diperlukan untuk mitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim premise kesepakatan paris adalah partisipasi seluruh pihak dan upaya meningkatkan kapasitas ini merupakan prasyarat dasar untuk tujuan ini rezim iklim internasional pasca meminta semua negara untuk secara signifikan mengurangi emisi sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap dampak bencana iklim meskipun menjadi tantangan bersama tahap perkembangan dan tingkat kemampuan masingmasing negara berbeda kenyataan ini harus dipertimbangkan dengan cara yang adil pada pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim dunia kesepakatan iklim internasional baru ini agar bisa menjadi universal perlu peningkatan kapasitas yang efektif dan semua negara berkembang harus aktif berupaya untuk berkontribusi secara global mengurangi emisinya dan beradaptasi terhadap perubahan iklim berikut adalah tiga alasan mengapa peningkatan kapasitas menjadi landasan penting dari kesepakatan paris yang baru diadopsi kurangnya kapasitas yang diperlukan untuk melakukan aksi iklim lembar baru bagaimana memperkuat arsitektur kelembagaan peningkatan kapasitas untuk mendukung rezim iklim pasca menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya multilateral dan bilateral sebagian besar negara berkembang menghadapi kendala kapasitas yang signifikan dan mempengaruhi kemampuannya untuk secara efektif melaksanakan aksi iklim secara terus menerus dalam mengejar ketertinggalan berbagai tantangan ini meliputi minimnya kesadaran masyarakat dan dukungan untuk aksi iklim fragmentasi informasi ahli dan lembaga penelitian dan kurangnya pelatihan pendekatan kajian dan metodologi kurangnya dukungan internasional yang ditujukan pada peningkatan keterampilan dan kapasitas organisasi atau kelembagaan kurangnya dukungan kebijakan yang kuat sistem dan proses baru atau badanentitas yang ada akan digunakan untuk perencanaan yang efektif pengelolaan dan koordinasi peningkatan kapasitas untuk memenuhi tujuan nasional perubahan iklim termasuk pendidikan berbagai tantangan ini sebagian besar bertahan karena serba adhoc pendekatan berbasis proyek jangka pendek peningkatan kapasitas tercipta oleh fragmentasi berbagai lembaga internasional yang bertujuan membantu peningkatan kapasitas peningkatan kapasitas perlu koordinasi lebih luas koherensi monitoring evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas adalah masalah lintas sektor bagi banyak negara termasuk di indonesia tidak ada lembaga atau kementerian pusat untuk memastikan koherensi dan koordinasi antara berbagai badan dan lembaga inisiatif dan pendanaan yang relevan untuk mencapai tujuan ini tidak ada monitoring dan evaluasi proses secara teratur agar upaya peningkatan kapasitas menghasilkan level lembaga dan sistem secara berkelanjutan dan jangka panjang dengan demikian bagaimana memperkuat arsitektur kelembagaan peningkatan kapasitas untuk mendukung rezim iklim post menyarankan untuk meningkatkan arsitektur kelembagaan serta koordinasi dan koherensi antara badan tematik dan lembaga di bawah unfccc di samping meningkatkan pemantauan analisis dan evaluasi peningkatan kapasitas kegiatan dan mendorong kerjasama di tingkat internasional nasional subnasional dan regional tulisan ini menekankan bahwa peningkatan kapasitas di tapak melalui peningkatan kelembagaan nasional tata kelola dan sistem administrasi dengan mengacu pada sumber daya yang berkelanjutan sangat penting untuk mendukung keberhasilan tema ini disoroti dari hasil pelajaran dari entitas operasional unfccc lembaga pelaksana yang relevan dan kesepakatan multilateral lainnya misalnya protokol montreal kesepakatan paris menetapkan peta jalan peningkatan kapasitas dalam rangka mendukung pelaksanaan kesepakatan paris negaranegara sepakat dalam pertemuan di cop paris perancis untuk meningkatkan kegiatan peningkatan kapasitas bersamaan dengan pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pembentukan komite paris untuk peningkatan kapasitas paris committee in capacity building

Aktivitas Manusia, Penyebab Utama Kerusakan Alam dan Pemanasan Global. Aktivitas manusia diakui memang yang paling signifikan dan bertanggung jawab atas memanasnya suhu di Bumi, hal ini diakui oleh Panel Antarpemerintan untuk Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel untuk Perubahan Iklim) atau IPCC melalui rilis yang mereka terbitkan tanggal 28 September 2013 silam.Pernyataan ini dikeluarkan oleh panel antar pemerintah negara-negara berdasarkan paparan yang dilakukan oleh para peneliti yang mengatakan bahwa antara 95 hingga 100% dipastikan bahwa aktivitas manusia, seperti menggunakan bahan bakar fosil dan menebang hutan adalah semua penyebab di balik naiknya suhu secara global sejak tahun 1950. Kenaikan rata-rata suhu udara diperkirakan 0,85 derajat Celcius sejak tahun 1880, namun laporan baru ini mengingatkan lagi bahwa hal itu tergantung berapa banyak lagi bahan bakar fosil yang dibakar oleh manusia di masa mendatang, suhu udara bisa saja meningkat hingga 4 derajat Celcius dengan berbagai konsekuensi mengerikan bagi peradaban manusia.“Menilik laporan dari IPCC maka inilah yang akan anda temukan: perubahan iklim itu nyata, hal ini tengah terjadi, manusia adalah penyebab dari perubahan ini, dan hanya tindakan nyata dari umat manusia yang bisa menyelamatkan dunia ini dari dampak terburuk,” ungkap Menteri Luar Negeri AS, John Kerry dalam pernyataannya. “Ini bukan sekedar laporan soal pabrik pengolahan yang bisa dilempar ke lemari besi. Ini bukan dokumen politik yang dihasilkan oleh para politisi. Ini adalah ilmu pengetahuan.”Namun bagi orang yang mengikuti isu soal perubahan iklim selama dekade ini, hal ini bukan sesuatu yang mengejutkan: para ahli dengan meyakinkan menyatakan bahwa bukan hanya Bumi yang memanas dalam seratus tahun terakhir, namun radiasi di bumi telah memaksa emisi gas rumah kaca yang juga menjadi penyebab utama. Terlebih lagi, para ahli semakin memastikan bahwa perubahan iklim tidak akan hanya menaikkan permukaan air laut dan mencairkan gletser, namun juga membuat cuaca ekstrem dan bencana alam semakin kerap terjadi dan semakin berbahaya, juga perubahan pola cuaca global, dan hal ini akan memaksa spesies-spesies yang tak terhitung jumlahnya untuk bermigrasi atau bahkan punah.“Permukaan tanah secara global berubah di akhir abad ke-21 diperkirakan akan mengalami peningkatan sekitar 1,5 derajat Celcius dibandingkan tahun 1850 hingga 1900 dalam skenario yang reguler, namunbisa mencapai 2 derajat Celcius di kemungkinan terburuk,” ungkap Wakil Ketua IPCC di Grup Kerja I, Thomas Stocker. “Gelombang panas akan semakin sering muncul dan bertahan lama. Saat Bumi menghangat, kita kemungkinan akan melihat kawasan-kawasan basah menerima hujan yang lebih sering, dan kawasan kering menerima hujan yang lebih jarang, kendati hal ini akan ada pengecualian.”Pemerintahan di seluruh dunia telah berkomitmen untuk mencegah kenaikan suhu udara mencapai 2 derajat Celcius selepas abad-21, satu hal yang akan membawa bencana bagi manusia jika ini sampai terjadi. Namun kendati pihak pemerintahan di dunia telah menyampaikan komitmn ini, namun hanya segelintir orang yang secara serius menekan penyebabnya: emisi gas rumah kaca dari bahan bakar fosil.Untuk mencegah hal ini menjadi lebih parah, untuk pertamakalinya IPCC merilis berapa jumlah karbon yang bisa teremisi ke udara untuk menjaga kenaikan suhu udara di Bumi berada di bawah 2 derajat Celcius: yaitu antara 800 hingga 880 gigaton. Namun peradaban manusia sudah melepaskan hingga 60% dari jumlah maksimal ini, atau sekitar 530 gigaton karbon di tahun 2011. Artinya, sebagian besar bahan bakar fosil yang masih tertanam di Bumi, harus dibiarkan di tempatnya dan tidak dieksplorasi untuk menghindari bencana yang lebih parah.“Sekali lagi ini merupakan alarm bahaya bagi manusia: siapa saja yang mengabaikan hasil penelitian ilmiah atau tidak mengindahkan hal ini maka sama saja bermain api,” ungkap Kerry.Penelitian ini memang tidak menutup mata dari temuan bahwa pemanasan global melambat dala 15 tahun terakhir, atau setidaknya lebih dari yang diharapkan. IPCC mengingatkan bahwa pemanasan tidak muncul secepat yang diperkirakan, but harus dicatat bahwa hal ini terkait dengan banyak faktor. Salah satunya, membandingkan suhu udara saat ini dengan tahun 1998 yang sangat panas akibat El Nino -telah membuat catatan seolah-olah kenaikan suhu udara mengalami stagnasi, namun faktanya bahwa setiap dekade dalam 30 tahun terakhir ini Bumi menjadi lebih hangat dibanding sebelumnya.Selain itu banyak orang melihat bahwa melambatnya kenaikan suhu udara hanya trend jangka pendek yang tidak bertahan lama, seperti misalnya yang disebabkan oleh meletusnya gunung berapi yang memiliki efek mendinginkan, atau panas ekstra yang diserap oleh lautan. Menurut laporan ini, sekitar 90% panas dari emisi gas rumah kaca berakhir di lautan.Ketua IPCC, Rajendra Pachauri mengatakan kepada bahwa para pakar harus melihat angka rata-rata melambatnya kenaikan suhu udara global yang terjadi saat ini dalam kerangka tiga atau empat dekade silam sebelum mereka menganggap hal ini sebagai sebuah trend baru dan menyesuaikan ekspektasi mereka.Baru-baru ini sejumlah pakar yang tidak mempercayai fenomena perubahan iklim memberikan tanggapan kepada laporan IPCC -yang berisi 2500 halaman, mencuplik lebih dari 9.000 kajian, dan melibatkan ratusan pakar dari seluruh dunia- dengan sejumlah kolom opini, termasuk tentang tuduhan klaim ilmiah palsu dan tuduhan-tuduhan sejenis. Mereka bahkan menuduh para pakar yang bekerja menyusun laporan IPCC ini terlalu takut.“Apa yang dikatakan IPCC itu masih jauh -sebaliknya, ini adalah organisasi yang sangat konservatif,” ungkap Stefan Rahstorf dari Potsdam Instiute for Climate Impact Research di Jerman kepada . “Itu tidak masalah asalkan pengguna laporan IPCC sangat menyadari hal ini. Konservatisme ini dibangun ke dalam struktur konsensus, yang cenderung menghasilkan denominator terendah di mana sejumlah besar ilmuwan setuju.”

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

bencana alam perjanjian internasional pola cuaca yang berubah

aktivitas manusia penyebab utama kerusakan alam dan pemanasan global aktivitas manusia diakui memang yang paling signifikan dan bertanggung jawab atas memanasnya suhu di bumi hal ini diakui oleh panel antarpemerintan untuk perubahan iklim intergovernmental panel untuk perubahan iklim atau ipcc melalui rilis yang mereka terbitkan tanggal september silampernyataan ini dikeluarkan oleh panel antar pemerintah negaranegara berdasarkan paparan yang dilakukan oleh para peneliti yang mengatakan bahwa antara hingga dipastikan bahwa aktivitas manusia seperti menggunakan bahan bakar fosil dan menebang hutan adalah semua penyebab di balik naiknya suhu secara global sejak tahun kenaikan ratarata suhu udara diperkirakan derajat celcius sejak tahun namun laporan baru ini mengingatkan lagi bahwa hal itu tergantung berapa banyak lagi bahan bakar fosil yang dibakar oleh manusia di masa mendatang suhu udara bisa saja meningkat hingga derajat celcius dengan berbagai konsekuensi mengerikan bagi peradaban manusiamenilik laporan dari ipcc maka inilah yang akan anda temukan perubahan iklim itu nyata hal ini tengah terjadi manusia adalah penyebab dari perubahan ini dan hanya tindakan nyata dari umat manusia yang bisa menyelamatkan dunia ini dari dampak terburuk ungkap menteri luar negeri as john kerry dalam pernyataannya ini bukan sekedar laporan soal pabrik pengolahan yang bisa dilempar ke lemari besi ini bukan dokumen politik yang dihasilkan oleh para politisi ini adalah ilmu pengetahuannamun bagi orang yang mengikuti isu soal perubahan iklim selama dekade ini hal ini bukan sesuatu yang mengejutkan para ahli dengan meyakinkan menyatakan bahwa bukan hanya bumi yang memanas dalam seratus tahun terakhir namun radiasi di bumi telah memaksa emisi gas rumah kaca yang juga menjadi penyebab utama terlebih lagi para ahli semakin memastikan bahwa perubahan iklim tidak akan hanya menaikkan permukaan air laut dan mencairkan gletser namun juga membuat cuaca ekstrem dan bencana alam semakin kerap terjadi dan semakin berbahaya juga perubahan pola cuaca global dan hal ini akan memaksa spesiesspesies yang tak terhitung jumlahnya untuk bermigrasi atau bahkan punahpermukaan tanah secara global berubah di akhir abad ke diperkirakan akan mengalami peningkatan sekitar derajat celcius dibandingkan tahun hingga dalam skenario yang reguler namunbisa mencapai derajat celcius di kemungkinan terburuk ungkap wakil ketua ipcc di grup kerja i thomas stocker gelombang panas akan semakin sering muncul dan bertahan lama saat bumi menghangat kita kemungkinan akan melihat kawasankawasan basah menerima hujan yang lebih sering dan kawasan kering menerima hujan yang lebih jarang kendati hal ini akan ada pengecualianpemerintahan di seluruh dunia telah berkomitmen untuk mencegah kenaikan suhu udara mencapai derajat celcius selepas abad satu hal yang akan membawa bencana bagi manusia jika ini sampai terjadi namun kendati pihak pemerintahan di dunia telah menyampaikan komitmn ini namun hanya segelintir orang yang secara serius menekan penyebabnya emisi gas rumah kaca dari bahan bakar fosiluntuk mencegah hal ini menjadi lebih parah untuk pertamakalinya ipcc merilis berapa jumlah karbon yang bisa teremisi ke udara untuk menjaga kenaikan suhu udara di bumi berada di bawah derajat celcius yaitu antara hingga gigaton namun peradaban manusia sudah melepaskan hingga dari jumlah maksimal ini atau sekitar gigaton karbon di tahun artinya sebagian besar bahan bakar fosil yang masih tertanam di bumi harus dibiarkan di tempatnya dan tidak dieksplorasi untuk menghindari bencana yang lebih parahsekali lagi ini merupakan alarm bahaya bagi manusia siapa saja yang mengabaikan hasil penelitian ilmiah atau tidak mengindahkan hal ini maka sama saja bermain api ungkap kerrypenelitian ini memang tidak menutup mata dari temuan bahwa pemanasan global melambat dala tahun terakhir atau setidaknya lebih dari yang diharapkan ipcc mengingatkan bahwa pemanasan tidak muncul secepat yang diperkirakan but harus dicatat bahwa hal ini terkait dengan banyak faktor salah satunya membandingkan suhu udara saat ini dengan tahun yang sangat panas akibat el nino telah membuat catatan seolaholah kenaikan suhu udara mengalami stagnasi namun faktanya bahwa setiap dekade dalam tahun terakhir ini bumi menjadi lebih hangat dibanding sebelumnyaselain itu banyak orang melihat bahwa melambatnya kenaikan suhu udara hanya trend jangka pendek yang tidak bertahan lama seperti misalnya yang disebabkan oleh meletusnya gunung berapi yang memiliki efek mendinginkan atau panas ekstra yang diserap oleh lautan menurut laporan ini sekitar panas dari emisi gas rumah kaca berakhir di lautanketua ipcc rajendra pachauri mengatakan kepada bahwa para pakar harus melihat angka ratarata melambatnya kenaikan suhu udara global yang terjadi saat ini dalam kerangka tiga atau empat dekade silam sebelum mereka menganggap hal ini sebagai sebuah trend baru dan menyesuaikan ekspektasi merekabarubaru ini sejumlah pakar yang tidak mempercayai fenomena perubahan iklim memberikan tanggapan kepada laporan ipcc yang berisi halaman mencuplik lebih dari kajian dan melibatkan ratusan pakar dari seluruh dunia dengan sejumlah kolom opini termasuk tentang tuduhan klaim ilmiah palsu dan tuduhantuduhan sejenis mereka bahkan menuduh para pakar yang bekerja menyusun laporan ipcc ini terlalu takutapa yang dikatakan ipcc itu masih jauh sebaliknya ini adalah organisasi yang sangat konservatif ungkap stefan rahstorf dari potsdam instiute for climate impact research di jerman kepada itu tidak masalah asalkan pengguna laporan ipcc sangat menyadari hal ini konservatisme ini dibangun ke dalam struktur konsensus yang cenderung menghasilkan denominator terendah di mana sejumlah besar ilmuwan setuju

Perempuan Berperan Penting dalam Atasi Perubahan Iklim. Kongres Wanita Indonesia (Kowani) menginisiasi gerakan “Perempuan Sahabat Pengendali Perubahan Iklim” guna mendorong peran serta perempuan Indonesia dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.“Misi Kowani ada bidang lingkungan hidup. Pelestarian bumi dan pengendalian kerusakan, sadar perubahan iklim dan berkomitmen menanaman budaya tanam, pelihara pohon,” kata Giwo Rubianto Wigoyo, Ketua Umum Kowani di Jakarta, Senin (7/3/16).Dia mencontohkan, tanam mangrove di Pantai Indah Kapuk. “Kita peduli pengendalian perubahan iklim. Kerjasama kami dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terjalin lama sejak 2000an,” katanya.Menurut dia, peran perempuan dalam perubahan iklim bisa mulai lewat hal-hal sederhana, seperti mengganti lampu pijar dengan LED, matikan listrik tak terpakai. “Hemat dan efisien. Substitusi menggunakan energi terbarukan. Tidak tergantung energi fosil. Juga reboisasi dan reforestasi.”Selama ini, katanya, peran perempuan mitigasi perubahan iklim masih rendah dan perlu ditingkatkan dengan sinergi antara kelompok perempuan dengan berbagai stakeholder. “Juga perlu disusun penanganan perubahan iklim melibatkan perempuan.”Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin mengatakan, peran perempuan sangat relevan. Aksi mitigasi dan adaptasi ambisius mendesak dilakukan semua pihak, termasuk perempuan.Peran perempuan dalam penanganan perubahan iklim tercantum dalam Paris Agreement. “Landasan hukum internasional di bawah konvensi perubahan iklim sangat kuat. Pertemuan di Bonn Mei sudah ada bahasan khusus gender. Kami sangat mengharapkan perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang mengawal agenda itu.”Dalan pertemuan di Bonn, katanya, pemerintah Indonesia akan berusaha memperkuat posisi perempuan dalam pengendalian perubahan iklim. Dia berharap, langkah Kowani bisa menjadi gerakan masif yang bisa bersinergi dengan berbagai pihak.Sarwono Kusumaatmadja, Ketua Dewan Pengarah Perubahan Iklim mengatakan, perlu ada gerakan mengubah gaya hidup produksi dan konsumsi menuju ekonomi rendah karbon hingga tak menimbulkan pencemaran.“Kita menghormati perspektif gender. Kaum perempuan berperan penting. Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan perubahan iklim,” katanya.Dia berharap, Kowani bisa bekerjasama dengan banyak pihak dalam isu perubahan iklim, tak hanya KLHK juga kementerian lain.Pada Minggu (6/2/16), Kowani bersama KLHK melakukan penanaman mangrove di Taman Wisata Mangrove Kapuk. Puluhan perempuan perwakilan berbagai organisasi ini ke tepian laut, ada yang menggunakan sampan, ada yang masuk ke air demi menanam mangrove.Bersama Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Tachrir Fathoni, Kepala BKSDA Jakarta, Awen Supranata, Giwo menceburkan diri ke laut menanam mangrove.Tachrir menyambut baik inisiatif Kowani menanam mangrove sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. “Paling penting masyarakat peduli. Kalau kalau tak ada pohon tak ada air, tak ada pohon tak ada yang serab karbon.”Data Center for International Forestry Research (Cifor) menyebutkan, sekitar 3 juta hektar hutan mangrove tumbuh di sepanjang 95.000 kilometer pesisir Indonesia, mewakili 23% ekosistem mangrove dunia. Hutan mangrove banyak wilayah Indonesia, dan ekosistem mangrove regional penting ada di Papua, Kalimantan dan Sumatera.Mangrove Indonesia, sebut Cifor, salah satu hutan kaya karbon dunia. Hutan mangrove dengan kandungan karbon terpadat di wilayah tropis menyimpan lebih tiga kali rata-rata karbon per hektar hutan tropis daratan . Hutan mangrove Indonesia menyimpan lima kali karbon lebih banyak per hektar dibandingkan hutan tropis dataran tinggi.Mangrove Indonesia, menyimpan 3,14 miliar metrik ton karbon mencakup sepertiga stok karbon pesisir global.Dalam tiga dekade terakhir, Indonesia kehilangan 40% mangrove alias kerusakan mangrove terbesar di dunia.Deforestasi mangrove Indonesia terhitung 6% dari total kehilangan hutan tahunan, meskipun hanya menutupi kurang 2% wilayah hutan negara. Jumlah ini setara 0,05 juta hektar dari 0,84 Mha deforestasi tahunan Indonesia.

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

inisiatif energi terbarukan kampanye publik ketahanan komunitas pelestarian habitat perjanjian internasional

perempuan berperan penting dalam atasi perubahan iklim kongres wanita indonesia kowani menginisiasi gerakan perempuan sahabat pengendali perubahan iklim guna mendorong peran serta perempuan indonesia dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklimmisi kowani ada bidang lingkungan hidup pelestarian bumi dan pengendalian kerusakan sadar perubahan iklim dan berkomitmen menanaman budaya tanam pelihara pohon kata giwo rubianto wigoyo ketua umum kowani di jakarta senin dia mencontohkan tanam mangrove di pantai indah kapuk kita peduli pengendalian perubahan iklim kerjasama kami dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan terjalin lama sejak an katanyamenurut dia peran perempuan dalam perubahan iklim bisa mulai lewat halhal sederhana seperti mengganti lampu pijar dengan led matikan listrik tak terpakai hemat dan efisien substitusi menggunakan energi terbarukan tidak tergantung energi fosil juga reboisasi dan reforestasiselama ini katanya peran perempuan mitigasi perubahan iklim masih rendah dan perlu ditingkatkan dengan sinergi antara kelompok perempuan dengan berbagai stakeholder juga perlu disusun penanganan perubahan iklim melibatkan perempuandirektur jenderal pengendalian perubahan iklim klhk nur masripatin mengatakan peran perempuan sangat relevan aksi mitigasi dan adaptasi ambisius mendesak dilakukan semua pihak termasuk perempuanperan perempuan dalam penanganan perubahan iklim tercantum dalam paris agreement landasan hukum internasional di bawah konvensi perubahan iklim sangat kuat pertemuan di bonn mei sudah ada bahasan khusus gender kami sangat mengharapkan perwakilan kementerian pemberdayaan perempuan yang mengawal agenda itudalan pertemuan di bonn katanya pemerintah indonesia akan berusaha memperkuat posisi perempuan dalam pengendalian perubahan iklim dia berharap langkah kowani bisa menjadi gerakan masif yang bisa bersinergi dengan berbagai pihaksarwono kusumaatmadja ketua dewan pengarah perubahan iklim mengatakan perlu ada gerakan mengubah gaya hidup produksi dan konsumsi menuju ekonomi rendah karbon hingga tak menimbulkan pencemarankita menghormati perspektif gender kaum perempuan berperan penting perempuan dan anak merupakan kelompok rentan perubahan iklim katanyadia berharap kowani bisa bekerjasama dengan banyak pihak dalam isu perubahan iklim tak hanya klhk juga kementerian lainpada minggu kowani bersama klhk melakukan penanaman mangrove di taman wisata mangrove kapuk puluhan perempuan perwakilan berbagai organisasi ini ke tepian laut ada yang menggunakan sampan ada yang masuk ke air demi menanam mangrovebersama dirjen konservasi sumber daya alam dan ekosistem tachrir fathoni kepala bksda jakarta awen supranata giwo menceburkan diri ke laut menanam mangrovetachrir menyambut baik inisiatif kowani menanam mangrove sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dan mengatasi perubahan iklim paling penting masyarakat peduli kalau kalau tak ada pohon tak ada air tak ada pohon tak ada yang serab karbondata center for international forestry research cifor menyebutkan sekitar juta hektar hutan mangrove tumbuh di sepanjang kilometer pesisir indonesia mewakili ekosistem mangrove dunia hutan mangrove banyak wilayah indonesia dan ekosistem mangrove regional penting ada di papua kalimantan dan sumateramangrove indonesia sebut cifor salah satu hutan kaya karbon dunia hutan mangrove dengan kandungan karbon terpadat di wilayah tropis menyimpan lebih tiga kali ratarata karbon per hektar hutan tropis daratan hutan mangrove indonesia menyimpan lima kali karbon lebih banyak per hektar dibandingkan hutan tropis dataran tinggimangrove indonesia menyimpan miliar metrik ton karbon mencakup sepertiga stok karbon pesisir globaldalam tiga dekade terakhir indonesia kehilangan mangrove alias kerusakan mangrove terbesar di duniadeforestasi mangrove indonesia terhitung dari total kehilangan hutan tahunan meskipun hanya menutupi kurang wilayah hutan negara jumlah ini setara juta hektar dari mha deforestasi tahunan indonesia

Para Pelajar SMA ini Tawarkan Solusi Energi Terbarukan, Apakah Itu?. Cadangan minyak dan gas alam di perut bumi makin lama makin menipis jadi perlu pengembangan sumber energi baru terbarukan, seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan (perbedaan) suhu lapisan laut.Gagasan menarik dalam memanfaatkan energi ramah lingkungan tak selalu dari mereka yang lama berkutat di bidang energi atau yang duduk di bangku kuliah. Gagasan itu bisa muncul dari mereka yang masih belia, misal, pelajar SMA.Seperti pelajar SMA Kristen Harapan, Denpasar, Bali. Mereka mengembangkan pindekan atau kincir angin khas Bali sebagai pembangkit listrik.Ignacius Gilbert dan rekan merancang alat itu sebagai solusi penerangan lahan pertanian menggunakan energi terbarukan. Dia mengatakan, ide awal dari pindekan yang sehari-hari dilihat di sawah depan rumah.“Kebetulan depan rumah ada sawah berpindekan. Saya teringat kincir angin sebagai pembangkit listrik,” katanya, Minggu, (6/3/16) di Yogyakarta. Mereka peserta lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan mahasiswa jurusan Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada.Pindekan di Bali, biasa ditemui di sawah atau ladang. Kadang juga antara rumah-rumah. Tiang terbuat dari bambu tiga sampai enam meter. Bilah kincir angin dari kayu atau bambu ditipiskan. Pindekan memiliki suara khas yang dihasilkan baling-baling. Kincir angin ini sebagai pengusir tikus, burung, sekaligus hiburan buat petani.“Saya lalu berdiskusi dengan guru pembimbing Karya Ilmiah Remaja, lalu mencoba membuat prototyipe. Sempat kami ikutkan Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja tingkat Bali 2015,” katanya.Versi awal, hanya dipasang dinamo mengubah gerak menjadi energi listrik. Lalu arus listrik dialirkan lewat kabel yang dihubungkan ke lampu LED. Prinsip kerja seperti dinamo sepeda.“Sayangnya, versi pertama nyala tidak lampu tergantung ada tidaknya angin, juga kecepatan angin. Jadi kurang maksimal,” kata rekan Gilbert, Andrew Alvaro Harun. “Kami punya ide memadukan dengan panel surya. Akhirnya terbentuklah Pembangkit Listrik Hibrid Pindekan.”Beberapa kelemahan versi pertama diperbaiki. Selain tambah panel surya, juga dipasang baterai penyimpan listrik dan komponen .“Syarat efektif menghasilkan tenaga listrik adalah kecepatan angin lebih lima meter per detik. Angin di sawah tak konstan, kami padukan panel surya 1,5 volt, ditambah lampu LED dua watt. Saat tak ada angin atau cahaya cukup, baterai langsung mengalirkan daya untuk menghidupkan lampu dari listrik yang disimpan.”Petani menanggapi positif. Sudh ada petani memasang pindekan merasa senang.“Petani merasa diuntungkan karena saat memeriksa pengairan sawah malam hari biasa harus membawa lampu. Kalau ini diterapkan bisa menghemat energi, tidak perlu membawa lampu lagi,” katanya.Pindekan mulai jarang ditemukan. Di desa mungkin banyak, tetapi di kota sulit ditemui. Mereka ingin mengangkat kembali kearifan lokal dengan menggabungkan untuk pemanfaatan energi.Ada lagi temuan pelajar SMA 1 Probolinggo. Sebagai daerah penghasil manggis, pelajar-pelajar SMA ini risau dengan banyak kulit manggis yang dibuang. Padahal, kulit manggis memiliki kandungan karbohidrat.Feri Dwi Putra Suhartono, salah satu penemu, menerangkan, awalnya kulit manggis dipotong kecil-kecil, lalu dikeringkan selama dua hari. Selanjutnya, dihaluskan menjadi bubuk, sebelum proses hidrolisis asam.“Kami coba memakai dua jenis asam kuat, HCL dan H2SO4. Kedua asam diencerkan, HCL 20 mililiter dan 380 mililiter aquadest. Begitu juga H2SO4. Kami ambil masing-masing 200 mililiter, dicampur 400 gram tepung kulit manggis, diaduk, diamkan selama satu jam. Tujuannya supaya larutan cepat menjadi glukosa,” katanya.Berikutnya, fermentasi larutan dengan mencampurkan lima gram ragi tape, ditempatkan wadah tertutup dan tunggu tiga hingga lima hari. Setelah jadi, pisahkan ampas dan air.“Larutan hasil fermentasi didestilasi, dengan memanaskan 75-80 derajat celcius. Kalau lebih 80 derajat yang keluar air, kurang 75 derajat uap alkohol tak akan naik.”Proses destilasi dengan mengalirkan air melalui pipa pendingin agar terjadi kondensasi pada uap alkohol dan menghasilkan bioetanol.Dalam percobaan hidrolisis asam HCL dihasilkan 35 mililiter bioetanol, H2SO4 50 mililiter. “Dengan H2SO4 bisa bioetanol lebih banyak,” katanya. Untuk 100 mililiter bioetanol, perlu 800 gram tepung kering, atau satu liter bioetanol, perludelapan kilogram kulit manggis.

[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

inisiatif energi terbarukan ketahanan komunitas

para pelajar sma ini tawarkan solusi energi terbarukan apakah itu cadangan minyak dan gas alam di perut bumi makin lama makin menipis jadi perlu pengembangan sumber energi baru terbarukan seperti panas bumi angin bioenergi sinar matahari aliran dan terjunan air serta gerakan perbedaan suhu lapisan lautgagasan menarik dalam memanfaatkan energi ramah lingkungan tak selalu dari mereka yang lama berkutat di bidang energi atau yang duduk di bangku kuliah gagasan itu bisa muncul dari mereka yang masih belia misal pelajar smaseperti pelajar sma kristen harapan denpasar bali mereka mengembangkan pindekan atau kincir angin khas bali sebagai pembangkit listrikignacius gilbert dan rekan merancang alat itu sebagai solusi penerangan lahan pertanian menggunakan energi terbarukan dia mengatakan ide awal dari pindekan yang seharihari dilihat di sawah depan rumahkebetulan depan rumah ada sawah berpindekan saya teringat kincir angin sebagai pembangkit listrik katanya minggu di yogyakarta mereka peserta lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan mahasiswa jurusan teknik nuklir dan teknik fisika universitas gadjah madapindekan di bali biasa ditemui di sawah atau ladang kadang juga antara rumahrumah tiang terbuat dari bambu tiga sampai enam meter bilah kincir angin dari kayu atau bambu ditipiskan pindekan memiliki suara khas yang dihasilkan balingbaling kincir angin ini sebagai pengusir tikus burung sekaligus hiburan buat petanisaya lalu berdiskusi dengan guru pembimbing karya ilmiah remaja lalu mencoba membuat prototyipe sempat kami ikutkan lomba karya tulis ilmiah remaja tingkat bali katanyaversi awal hanya dipasang dinamo mengubah gerak menjadi energi listrik lalu arus listrik dialirkan lewat kabel yang dihubungkan ke lampu led prinsip kerja seperti dinamo sepedasayangnya versi pertama nyala tidak lampu tergantung ada tidaknya angin juga kecepatan angin jadi kurang maksimal kata rekan gilbert andrew alvaro harun kami punya ide memadukan dengan panel surya akhirnya terbentuklah pembangkit listrik hibrid pindekanbeberapa kelemahan versi pertama diperbaiki selain tambah panel surya juga dipasang baterai penyimpan listrik dan komponen syarat efektif menghasilkan tenaga listrik adalah kecepatan angin lebih lima meter per detik angin di sawah tak konstan kami padukan panel surya volt ditambah lampu led dua watt saat tak ada angin atau cahaya cukup baterai langsung mengalirkan daya untuk menghidupkan lampu dari listrik yang disimpanpetani menanggapi positif sudh ada petani memasang pindekan merasa senangpetani merasa diuntungkan karena saat memeriksa pengairan sawah malam hari biasa harus membawa lampu kalau ini diterapkan bisa menghemat energi tidak perlu membawa lampu lagi katanyapindekan mulai jarang ditemukan di desa mungkin banyak tetapi di kota sulit ditemui mereka ingin mengangkat kembali kearifan lokal dengan menggabungkan untuk pemanfaatan energiada lagi temuan pelajar sma probolinggo sebagai daerah penghasil manggis pelajarpelajar sma ini risau dengan banyak kulit manggis yang dibuang padahal kulit manggis memiliki kandungan karbohidratferi dwi putra suhartono salah satu penemu menerangkan awalnya kulit manggis dipotong kecilkecil lalu dikeringkan selama dua hari selanjutnya dihaluskan menjadi bubuk sebelum proses hidrolisis asamkami coba memakai dua jenis asam kuat hcl dan hso kedua asam diencerkan hcl mililiter dan mililiter aquadest begitu juga hso kami ambil masingmasing mililiter dicampur gram tepung kulit manggis diaduk diamkan selama satu jam tujuannya supaya larutan cepat menjadi glukosa katanyaberikutnya fermentasi larutan dengan mencampurkan lima gram ragi tape ditempatkan wadah tertutup dan tunggu tiga hingga lima hari setelah jadi pisahkan ampas dan airlarutan hasil fermentasi didestilasi dengan memanaskan derajat celcius kalau lebih derajat yang keluar air kurang derajat uap alkohol tak akan naikproses destilasi dengan mengalirkan air melalui pipa pendingin agar terjadi kondensasi pada uap alkohol dan menghasilkan bioetanoldalam percobaan hidrolisis asam hcl dihasilkan mililiter bioetanol hso mililiter dengan hso bisa bioetanol lebih banyak katanya untuk mililiter bioetanol perlu gram tepung kering atau satu liter bioetanol perludelapan kilogram kulit manggis

Menarik.. Merayakan Nyepi yang Lebih Ramah Lingkungan. Perayaan Nyepi menyambut Tahun Baru Saka 1938 telah dilakukan Rabu kemarin. Ada satu inisiatif warga di Bali yang menarik dicermati, yaitu menyambut Nyepi dengan cara yang lebih ramah lingkungan.Beberapa bulan sebelum Nyepi, ribuan banjar di Bali sudah menyiapkan pembuatan ogoh-ogoh (seperti boneka raksasa simbol hawa nafsu atau sifat buruk).Kali ini Pemerintah Kota Denpasar mengajak pembuat ogoh-ogoh tidak menggunakan bahan yang merusak lingkungan seperti gabus atau sterofoam. Hal ini sudah dilakukan sejak tahun lalu.Himbauan tersebut direspon kelompok pemuda dengan kembali menggunakan cara tradisional seperti rakitan bambu, kertas bekas, bekas bungkus semen, dan lainnya. Sebelumnya selama beberapa tahun gabus jamak digunakan karena ringan dan terlihat lebih halus permukaannya.Namun hasil pembakaran ogoh-ogoh ini sangat berbahaya. Sebagian besar ogoh-ogoh dibakar usai diarak di jalanan dan perempatan desa pada malam sebelum Nyepi.Misalnya kelompok muda Banjar Ceramcam di Denpasar Timur. Mereka sudah dua tahun tak lagi menggunakan gabus. Biaya pembuatan ogoh-ogoh jadi lebih murah sekitar 50%.“Dulu beli gabus saja bisa sampai Rp4 juta. Sekarang pakai anyaman bambu dan koran bekas untuk buat rangkanya,” seru Dek Wi. Selain karena ajakan, ia menyadari gabus merusak lingkungan.Selain lebih hemat, sistem kerja juga berbeda. Jika gabus dikerjakan hanya 1-2 orang karena cukup rumit, kini dengan anyaman bambu dan menempel kertas bekas bisa dikerjakan banyak orang dalam waktu bersamaan. Setelah dirakit jadi rangka, kemudian ditempel kertas, dan dilem. Terakhir dicat dan ditambahkan aksesoris.Andi Eka Sakya, pejabat BMKG pusat dalam sebuah artikel menyebut Saat Nyepi Bali saat itu menjadi medan tanpa aktivitas, lahan tanpa manusia, atmosfer murni tanpa pengaruh anthropogenik.Bali saat Nyepi dan Bali saat hari-hari biasa dalam perspektif pemanasan global dan gas rumah kaca (GRK) merupakan gambaran kontras antara menghilangnya pengaruh hal-hal yang berasal dari aktifitas manusia dan berdampak pada kehidupan manusia serta lingkungan (anthropogenik).Pengamatan gas rumah kaca di Bali pada saat Nyepi dan perbandingannya pada hari-hari biasa, menurut Andi menunjukkan besarnya pengaruh aktivitas manusia terhadap alam dan kontribusinya pada pertumbuhan gas rumah kaca, terutama CO2. Hasilnya menunjukkan pengaruh anthropogenic pada kenaikan konsentrasi GRK mencapai 33%.Mantan Menteri Lingkungan Hdup Balthasar Kambuaya mengatakan konsep Nyepi berkontribusi pada komitmen penurunan emisi gas rumah kaca 26% sampai 2020 di Indonesia. Namun tidak mudah karena tergantung kesadaran masyarakat dan kesanggupan pemerintah daerah.Pemanasan global disebut perlu memperhatikan dua parameter, yaitu kenaikan suhu dan konsentrasi GRK di atmosfer. Tentang suhu permukaan ini, kesepakatan global Konferensi Perubahan Iklim di Paris menyepakati jangan sampai kenaikan suhu permukaan melebihi 1,5 derajat.Disebutkan, konsentrasi GRK atau CO2 di atmosfer tidak mudah diukur, persyaratan pengukurannya pun ketat. GRK yang diukur dalam kondisi ambien dan merupakan konsentrasi CO2 yang telah sangat lama terdapat di dalam atmosfer dan bercampur dengan gas-gas di atmosfer lainnya. Untuk itu, diperlukan lokasi yang jauh dari hiruk-pikuk pengaruh kegiatan manusia, dan proses analisis pembandingan yang rumit.Nyepi tahun ini di Bali juga akan bertepatan dengan gerhana matahari sekitar 80%. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah menyebarluaskan gerhana akan dimulai pukul 7-9 pagi. Forum Kerukunan Umat Beragama dan Parisadha Hindu Dharma juga bertoleransi mempersilakan umat muslim yang akan sholat gerhana ke luar rumah sampai pukul 7.15 WITA di masjid terdekat dengan berjalan kaki.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional

menarik merayakan nyepi yang lebih ramah lingkungan perayaan nyepi menyambut tahun baru saka telah dilakukan rabu kemarin ada satu inisiatif warga di bali yang menarik dicermati yaitu menyambut nyepi dengan cara yang lebih ramah lingkunganbeberapa bulan sebelum nyepi ribuan banjar di bali sudah menyiapkan pembuatan ogohogoh seperti boneka raksasa simbol hawa nafsu atau sifat burukkali ini pemerintah kota denpasar mengajak pembuat ogohogoh tidak menggunakan bahan yang merusak lingkungan seperti gabus atau sterofoam hal ini sudah dilakukan sejak tahun laluhimbauan tersebut direspon kelompok pemuda dengan kembali menggunakan cara tradisional seperti rakitan bambu kertas bekas bekas bungkus semen dan lainnya sebelumnya selama beberapa tahun gabus jamak digunakan karena ringan dan terlihat lebih halus permukaannyanamun hasil pembakaran ogohogoh ini sangat berbahaya sebagian besar ogohogoh dibakar usai diarak di jalanan dan perempatan desa pada malam sebelum nyepimisalnya kelompok muda banjar ceramcam di denpasar timur mereka sudah dua tahun tak lagi menggunakan gabus biaya pembuatan ogohogoh jadi lebih murah sekitar dulu beli gabus saja bisa sampai rp juta sekarang pakai anyaman bambu dan koran bekas untuk buat rangkanya seru dek wi selain karena ajakan ia menyadari gabus merusak lingkunganselain lebih hemat sistem kerja juga berbeda jika gabus dikerjakan hanya orang karena cukup rumit kini dengan anyaman bambu dan menempel kertas bekas bisa dikerjakan banyak orang dalam waktu bersamaan setelah dirakit jadi rangka kemudian ditempel kertas dan dilem terakhir dicat dan ditambahkan aksesorisandi eka sakya pejabat bmkg pusat dalam sebuah artikel menyebut saat nyepi bali saat itu menjadi medan tanpa aktivitas lahan tanpa manusia atmosfer murni tanpa pengaruh anthropogenikbali saat nyepi dan bali saat harihari biasa dalam perspektif pemanasan global dan gas rumah kaca grk merupakan gambaran kontras antara menghilangnya pengaruh halhal yang berasal dari aktifitas manusia dan berdampak pada kehidupan manusia serta lingkungan anthropogenikpengamatan gas rumah kaca di bali pada saat nyepi dan perbandingannya pada harihari biasa menurut andi menunjukkan besarnya pengaruh aktivitas manusia terhadap alam dan kontribusinya pada pertumbuhan gas rumah kaca terutama co hasilnya menunjukkan pengaruh anthropogenic pada kenaikan konsentrasi grk mencapai mantan menteri lingkungan hdup balthasar kambuaya mengatakan konsep nyepi berkontribusi pada komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sampai di indonesia namun tidak mudah karena tergantung kesadaran masyarakat dan kesanggupan pemerintah daerahpemanasan global disebut perlu memperhatikan dua parameter yaitu kenaikan suhu dan konsentrasi grk di atmosfer tentang suhu permukaan ini kesepakatan global konferensi perubahan iklim di paris menyepakati jangan sampai kenaikan suhu permukaan melebihi derajatdisebutkan konsentrasi grk atau co di atmosfer tidak mudah diukur persyaratan pengukurannya pun ketat grk yang diukur dalam kondisi ambien dan merupakan konsentrasi co yang telah sangat lama terdapat di dalam atmosfer dan bercampur dengan gasgas di atmosfer lainnya untuk itu diperlukan lokasi yang jauh dari hirukpikuk pengaruh kegiatan manusia dan proses analisis pembandingan yang rumitnyepi tahun ini di bali juga akan bertepatan dengan gerhana matahari sekitar badan meteorologi klimatologi dan geofisika sudah menyebarluaskan gerhana akan dimulai pukul pagi forum kerukunan umat beragama dan parisadha hindu dharma juga bertoleransi mempersilakan umat muslim yang akan sholat gerhana ke luar rumah sampai pukul wita di masjid terdekat dengan berjalan kaki

Penelitian: Pemanasan Global Bisa Mengubah Pola Hujan Tropis. Penggunaan bahan bakar berbasis fosil yang terus berlangsung ternyata bisa mengubah porsi kawasan tropis yang menerima hujan lebih banyak. Saat ini kawasan tropis di belahan bumi utara adalah kawasan yang menerima hujan lebih banyak, namun dalam kajian yang dimuat dalam jurnal menyatakan hal ini bisa berubah karena curah hujan di kawasan tropis salah satunya ditentukan oleh arus lautan yang bergerak bolak balik antara Arktik dan dan Antartika, sebuah proses yang dikenal dengan nama .“Arus di samudera membawa sejumlah besar panas ke arah utara menuju garis khatulistiwa, dan hal ini membuat belahan bumi utara menjadi hangat,” ungkap penulis utama penelitian ini Dargan Frierson, dari University of Washington kepada . “Hawa panas ini menyebar ke belahan utara kawasan tropis dan air yang menjadi hangat ini menyebabkan curah hujan muncul, penguapan mencapai puncaknya di belahan utara.”Frierson dan timnya menggunakan data dari Clouds and Earth Radiant Energy System (CERES) milik lembaga antariksa AS, NASA dan modeling komputer untuk menentukan bahwa kondisi saat ini memang menyebabkan belahan bumi di utara wilayah tropis lebih basah dibanding di selatan. Namun hal ini bisa berubah di abad berikutnya, setelah banyak pakar meyakini bahwa perubahan iklim global akan memperlambat sirkulasi arus air di samudera, dan berpotensi mengubah porsi daerah-daerah yang mendapat curah hujan di kawasan tropis.“Hanya beberapa ratus kilometer jarak antara Gurun Sahara dari hutan hujan di Afrika, jadi perubahan kecil saja dari porsi hujan di kawasan tropis ini akan bisa memberikan efek yang berbahaya,” tambah Frierson.Namun, Frierson mengingatkan bahwa pola curah hujan di kawasan tropis masih rumit dan sulit untuk diprediksi. “Banyak aspek yang memengaruhi hujan di kawasan tropis. Kami tak yakin aspek mana yang akan menjadi paling dominan di masa mendatang, jadi prediksi curah hujan di kawasan tropis masih tak pasti sampai kini.”John Fasullo, seorang peneliti National Center for Atmospheric Research yang tidak terkait dengan penelitian ini mengatakan bahwa temuan sirkulasi arus laut yang mempengaruhi curah hujan di kawasan tropis ini merupakan sebuah langkah penting dalam memprediksi perubahan curah hujan di planet yang semakin menghangat ini.Namun demikian, dia juga sepakat bahwa butuh penelitian lebih banyak untuk membuka kompleksitas berbagai penyebab perubahan curah hujan di wilayah tropis.“Penting untuk diingat bahwa kajian ini tidak menjelaskan fitur hujan regional, misalnya kontras antara lautan di Pasifik Barat dengan Pasifik Timur, atau apakah hujan akan lebih kerap turun di lautan atau daratan,” ungkap Fasullo kepada Fasullo menambahkan hingga saat ini para pakar belum meneliti tentang pelambatan sirkulasi arus di lautan, namun dia juga mengatakan bahwa ‘sangat penting’ bagi para ahli untuk terus melihat berbagai kemungkinan ini. Dargan M. W. Frierson, Yen-Ting Hwang, Neven S. Fučkar, Richard Seager, Sarah M. Kang, Aaron Donohoe, Elizabeth A. Maroon, Xiaojuan Liu, David S. Battisti. Contribution of ocean overturning circulation to tropical rainfall peak in the Northern Hemisphere. , 2013; DOI: 10.1038/ngeo1987

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

pola cuaca yang berubah

penelitian pemanasan global bisa mengubah pola hujan tropis penggunaan bahan bakar berbasis fosil yang terus berlangsung ternyata bisa mengubah porsi kawasan tropis yang menerima hujan lebih banyak saat ini kawasan tropis di belahan bumi utara adalah kawasan yang menerima hujan lebih banyak namun dalam kajian yang dimuat dalam jurnal menyatakan hal ini bisa berubah karena curah hujan di kawasan tropis salah satunya ditentukan oleh arus lautan yang bergerak bolak balik antara arktik dan dan antartika sebuah proses yang dikenal dengan nama arus di samudera membawa sejumlah besar panas ke arah utara menuju garis khatulistiwa dan hal ini membuat belahan bumi utara menjadi hangat ungkap penulis utama penelitian ini dargan frierson dari university of washington kepada hawa panas ini menyebar ke belahan utara kawasan tropis dan air yang menjadi hangat ini menyebabkan curah hujan muncul penguapan mencapai puncaknya di belahan utarafrierson dan timnya menggunakan data dari clouds and earth radiant energy system ceres milik lembaga antariksa as nasa dan modeling komputer untuk menentukan bahwa kondisi saat ini memang menyebabkan belahan bumi di utara wilayah tropis lebih basah dibanding di selatan namun hal ini bisa berubah di abad berikutnya setelah banyak pakar meyakini bahwa perubahan iklim global akan memperlambat sirkulasi arus air di samudera dan berpotensi mengubah porsi daerahdaerah yang mendapat curah hujan di kawasan tropishanya beberapa ratus kilometer jarak antara gurun sahara dari hutan hujan di afrika jadi perubahan kecil saja dari porsi hujan di kawasan tropis ini akan bisa memberikan efek yang berbahaya tambah friersonnamun frierson mengingatkan bahwa pola curah hujan di kawasan tropis masih rumit dan sulit untuk diprediksi banyak aspek yang memengaruhi hujan di kawasan tropis kami tak yakin aspek mana yang akan menjadi paling dominan di masa mendatang jadi prediksi curah hujan di kawasan tropis masih tak pasti sampai kinijohn fasullo seorang peneliti national center for atmospheric research yang tidak terkait dengan penelitian ini mengatakan bahwa temuan sirkulasi arus laut yang mempengaruhi curah hujan di kawasan tropis ini merupakan sebuah langkah penting dalam memprediksi perubahan curah hujan di planet yang semakin menghangat ininamun demikian dia juga sepakat bahwa butuh penelitian lebih banyak untuk membuka kompleksitas berbagai penyebab perubahan curah hujan di wilayah tropispenting untuk diingat bahwa kajian ini tidak menjelaskan fitur hujan regional misalnya kontras antara lautan di pasifik barat dengan pasifik timur atau apakah hujan akan lebih kerap turun di lautan atau daratan ungkap fasullo kepada fasullo menambahkan hingga saat ini para pakar belum meneliti tentang pelambatan sirkulasi arus di lautan namun dia juga mengatakan bahwa sangat penting bagi para ahli untuk terus melihat berbagai kemungkinan ini dargan m w frierson yenting hwang neven s fukar richard seager sarah m kang aaron donohoe elizabeth a maroon xiaojuan liu david s battisti contribution of ocean overturning circulation to tropical rainfall peak in the northern hemisphere doi ngeo

Pertemuan Perubahan Iklim di Warsawa, RI akan Minta Kesepakatan Tertulis. Dalam konferensi perubahan iklim (Conference of Parties/COP) 19, di Warsawa, Polandia, pada 11-22 November 2013, Indonesia akan meminta kesepakatan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dibuat tertulis agar lebih mengikat masing-masing pihak.Rachmat Witoelar, Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) sekaligus Delegasi Republik Indonesia ke COP 19, mengatakan, Indonesia mengharapkan kesepakatan 2015 mencerminkan komitmen kuat semua pihak secara konkrit dan ambisius berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama. “Jadi yang diharapkan untuk COP 19 mencari , jangan lagi, tapi ditulis. Sekarang ini tidak ada di atas kertas,” katanya di Jakarta, Kamis (7/11/13), seperti dikutip dari .Dia mengatakan, perjuangan melawan perubahan iklim saat ini tidak jelas karena terimbas politik dunia. Padahal, seharusnya, perubahan iklim ini dijadikan musuh bersama.Rachmat berharap, hasil COP 19 dari kerangka kerja PBB untuk perubahan iklim (UNFCCC) ini bisa digarap di COP 20 di Lima, Peru. Lalu, disahkan di COP 21 di Paris, Prancis. COP-19 ini tonggak penting membahas kesepakatan multilateral baru untuk aksi perubahan iklim pasca 2020, yang akan disepakati pada 2015.Menurut Rachmat, prinsip keadilan sangat penting mengingat Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kebutuhan pembangunan tinggi. Namun, berkomitmen membantu dunia mencegah kenaikan suhu rata-rata global dengan menerapkan pembangunan rendah emisi karbon.“Keadilan ini perlu diwujudkan antara lain dengan penyediaan pendanaan oleh negara maju membantu negara-negara berkembang meningkatkan investasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan rendah karbon. Juga membiayai upaya mengatasi berbagai dampak buruk akibat perubahan iklim,” katanya seperti dikutip dari website Sekretariat Kabinet.Selain membahas kesepakatan aksi pasca 2010, delegasi RI akan memperjuangkan pandangan terkait aksi mitigasi dan adaptasi hingga 2020. Delegasi RI, akan menekankan pentingnya peningkatan komitmen dan aksi negara maju menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Baik, di bawah Protokol Kyoto periode komitmen kedua juga Konvensi UNFCCC. “Ini untuk memastikan pencapaian target global, yaitu kenaikan suhu rata-rata global tidak lebih dari 2 derajat Celsiuc pada 2020,” ucap Rachmat.Sedangkan isu pendanaan, Delegasi RI akan menekankan negara maju tak dapat menunda lagi realisasi komitmen pendanaan US$100 miliar per tahun sampai 2020 seperti dijanjikan pada COP-15 tahun 2009, di Kopenhagen, Denmark.Negara yang sejak awal tak mau mengikuti Protokol Kyoto adalah Amerika Serikat (AS). Sedangkan Kanada menjadi negara yang sejak akhir 2012 keluar dari kesepakatan itu. Sedang tiga negara yang masih tetap berpegang pada Protokol Kyoto tetapi tidak ingin menggunakan komitmen yakni Rusia, Jepang, dan Selandia Baru.“Walau pun Selandia Baru selangkah lebih maju karena akan menurunkan emisi tetapi berkomitmen tidak di bawah Protokol Kyoto melainkan di bawah konvensi. Ini yang kami mau minta kejelasan juga apa artinya jika di bawah konvensi tetapi tidak di bawah Protokol Kyoto?” kata Suzanty Sitorus, Sekretaris Pokja Pendanaan DNPI dikutip dari

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional perjanjian internasional

pertemuan perubahan iklim di warsawa ri akan minta kesepakatan tertulis dalam konferensi perubahan iklim conference of partiescop di warsawa polandia pada november indonesia akan meminta kesepakatan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dibuat tertulis agar lebih mengikat masingmasing pihakrachmat witoelar ketua dewan nasional perubahan iklim dnpi sekaligus delegasi republik indonesia ke cop mengatakan indonesia mengharapkan kesepakatan mencerminkan komitmen kuat semua pihak secara konkrit dan ambisius berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama jadi yang diharapkan untuk cop mencari jangan lagi tapi ditulis sekarang ini tidak ada di atas kertas katanya di jakarta kamis seperti dikutip dari dia mengatakan perjuangan melawan perubahan iklim saat ini tidak jelas karena terimbas politik dunia padahal seharusnya perubahan iklim ini dijadikan musuh bersamarachmat berharap hasil cop dari kerangka kerja pbb untuk perubahan iklim unfccc ini bisa digarap di cop di lima peru lalu disahkan di cop di paris prancis cop ini tonggak penting membahas kesepakatan multilateral baru untuk aksi perubahan iklim pasca yang akan disepakati pada menurut rachmat prinsip keadilan sangat penting mengingat indonesia sebagai negara berkembang memiliki kebutuhan pembangunan tinggi namun berkomitmen membantu dunia mencegah kenaikan suhu ratarata global dengan menerapkan pembangunan rendah emisi karbonkeadilan ini perlu diwujudkan antara lain dengan penyediaan pendanaan oleh negara maju membantu negaranegara berkembang meningkatkan investasi dalam kegiatankegiatan pembangunan rendah karbon juga membiayai upaya mengatasi berbagai dampak buruk akibat perubahan iklim katanya seperti dikutip dari website sekretariat kabinetselain membahas kesepakatan aksi pasca delegasi ri akan memperjuangkan pandangan terkait aksi mitigasi dan adaptasi hingga delegasi ri akan menekankan pentingnya peningkatan komitmen dan aksi negara maju menurunkan emisi gas rumah kaca grk baik di bawah protokol kyoto periode komitmen kedua juga konvensi unfccc ini untuk memastikan pencapaian target global yaitu kenaikan suhu ratarata global tidak lebih dari derajat celsiuc pada ucap rachmatsedangkan isu pendanaan delegasi ri akan menekankan negara maju tak dapat menunda lagi realisasi komitmen pendanaan us miliar per tahun sampai seperti dijanjikan pada cop tahun di kopenhagen denmarknegara yang sejak awal tak mau mengikuti protokol kyoto adalah amerika serikat as sedangkan kanada menjadi negara yang sejak akhir keluar dari kesepakatan itu sedang tiga negara yang masih tetap berpegang pada protokol kyoto tetapi tidak ingin menggunakan komitmen yakni rusia jepang dan selandia baruwalau pun selandia baru selangkah lebih maju karena akan menurunkan emisi tetapi berkomitmen tidak di bawah protokol kyoto melainkan di bawah konvensi ini yang kami mau minta kejelasan juga apa artinya jika di bawah konvensi tetapi tidak di bawah protokol kyoto kata suzanty sitorus sekretaris pokja pendanaan dnpi dikutip dari

Penelitian: Pemanasan Global Mengerdilkan Ukuran Tubuh Mamalia. Ukuran tubuh mamalia ternyata pernah mengalami pengerdilan sepanjang dua kali proses pemanasan global yang terjadi di Bumi ini. Dalam sebuah temuan terbaru dalam penelitian yang dilakukan oleh pakar paleontologi University of Michigan hal ini bisa kembali terulang dalam pemanasan global yang disebabkan akibat aktivitas manusia saat ini.Para pakar telah mengetahui selama bertahun-tahun bahwa mamalia seperti primata dan satwa yang termasuk jenis juda dan rusa telah mengecil sepanjang proses pemanasan global terjadi di masa Paleocene-Eocene Thermal Maximum yang terjadi sekitar 55 juta tahun yang lalu. Kini pakar peleontologi University of Michigan Philip Gingerich dan koleganya telah menemukan bukti baru bahwa proses “pengerdilan” mamalia juga muncul secara terpisah yang terjadi dua juta tahun setelah masa Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM) tersebut.“Fakta bahwa hal ini terjadi dua kali secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri kami bahwa kami sedang melihat penyebab dan dampak, bahwa salah satu respons menarik terhadap global warming di masa lalu adalah penyusutan secara signifikan dalam ukuran mamalia,” ungkap Gingerich, seorang profesor di bidang Ilmu Bumi dan Lingkungan.Hasil riset yang juga terdiri dari University of New Hampshire, Colorado College dan California Institute of Technology ini telah dipresentasikan tang gal 1 November lalu di Loas Angeles di pertemuan tahunan Society of Vertebrate Paleontology.Para pakar berkesimpulan bahwa penyusutan ukuran tubuh ini “nampaknya menjadi respons umum” yang terjadi di mamalia terhadap perubahan iklim yang ekstrem, yang disebut dengan istilah hiperthermal. Fenomena ini bisa diprediksi sebagai bagian dari reaksi alami terhadap dampak perubahan iklim yang terjadi di masa mendatang.Proses PETM terjadi selama 160.000 tahun dan suhu global meningkat sekitar -14 hingga -9 derajat Celcius pada puncaknya. Kenaikan suhu yang lebih kecil, dikenal dengan nama ETM2 (Eocene Thermal Maximum 2) berlangsung sekitar 80.000 hingga 100.000 tahun dan menyebabkan kenaikan suhu udara hingga -15 derajat Celcius.Gigi dan rahang mamalia dan primata yang terdampak perubahan iklim ETM2 ini ditemukan di Bighorn Basin di Wyoming, AS dan ukuran gigi geraham diguakan sebagai perkiraan ukuran tubuh spesies-spesies yang ada di masa ini. Para pakar menemukan bahwa ukuran tubuh mamalia menyusut pada masa ETM2, namun tak sebanyak penyusutan yang ditemukan di fosil yang terdampak pemanasan global di era PETM.Seperti contohnya, kajian ini menyebutkan bahwa garis keturunan awal kuda sebesar anjing, yang disebut Hyracotherium mengalami pengerdilan sebesar 19% pada masa ETM2. Garis keturunan kuda yang sama mengalami pengerdilan sebesar 30% di masa PETM. Setelah kedua masa ini, satwa ini kembali ke ukuran sebelum adanya pemanasan global.“Yang paling menarik, berlanjutnya pengerdilan mamalia mungkin terkait dengan kondisi hipertermal ini,” ungkap salah satu anggota tim penelitian dari University of New Hampshire, Abigail D’Ambrosia.Pembakaran bahan bakar berbasis fosil dan pelepasan panas ke udara yang menahan gas rumah kaca (terutama karbon dioksida) dianggap sebagai penyebab utama pemanasan global yang terjadi saat ini. Metan dinilai sebagai elemen gas rumah kaca yang lebih ampuh mempengaruhi dibanding karbon dioksida, an metan di atmosfir biasanya berubah menjadi karbon dioksida dan air.Kesamaan antara kondisi hipertermal di masa lalu dan pemanasan yang terjadi di saat ini membuat kajian terkait penyusutan yang dialami fosil ini menjadi bermakna. “Membangun sebuah pemahaman keterkaitan antara perubahan ukuran tubuh mamalia dan gas rumah kaca akibat pemanasan global di masa lalu akan membantu kita untuk memprediksi perubahan ekologi yang mungkin muncul dalam proses perubahan iklim di Bumi saat ini,” ungkap Salah satu peneliti dari University of New Hampshire, Will Clyde dalam pernyataannya.Di tahun 2006, Gingerich sudah menyampaikan bahwa pengerdilan yang terjadi di jenis mamalia bisa terkait berkurangnya nutrisi yang dikandung sejumlah tanaman akibat pemanasan global. Dengan kondisi seperti ini, tanaman menjadi cepat tumbuh tetapi mengandung nutrisi yang lebih sedikit.: University of Michigan. “.” , 2 Nov. 2013. Web. 3 Nov. 2013.

[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem ketahanan komunitas

penelitian pemanasan global mengerdilkan ukuran tubuh mamalia ukuran tubuh mamalia ternyata pernah mengalami pengerdilan sepanjang dua kali proses pemanasan global yang terjadi di bumi ini dalam sebuah temuan terbaru dalam penelitian yang dilakukan oleh pakar paleontologi university of michigan hal ini bisa kembali terulang dalam pemanasan global yang disebabkan akibat aktivitas manusia saat inipara pakar telah mengetahui selama bertahuntahun bahwa mamalia seperti primata dan satwa yang termasuk jenis juda dan rusa telah mengecil sepanjang proses pemanasan global terjadi di masa paleoceneeocene thermal maximum yang terjadi sekitar juta tahun yang lalu kini pakar peleontologi university of michigan philip gingerich dan koleganya telah menemukan bukti baru bahwa proses pengerdilan mamalia juga muncul secara terpisah yang terjadi dua juta tahun setelah masa paleoceneeocene thermal maximum petm tersebutfakta bahwa hal ini terjadi dua kali secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri kami bahwa kami sedang melihat penyebab dan dampak bahwa salah satu respons menarik terhadap global warming di masa lalu adalah penyusutan secara signifikan dalam ukuran mamalia ungkap gingerich seorang profesor di bidang ilmu bumi dan lingkunganhasil riset yang juga terdiri dari university of new hampshire colorado college dan california institute of technology ini telah dipresentasikan tang gal november lalu di loas angeles di pertemuan tahunan society of vertebrate paleontologypara pakar berkesimpulan bahwa penyusutan ukuran tubuh ini nampaknya menjadi respons umum yang terjadi di mamalia terhadap perubahan iklim yang ekstrem yang disebut dengan istilah hiperthermal fenomena ini bisa diprediksi sebagai bagian dari reaksi alami terhadap dampak perubahan iklim yang terjadi di masa mendatangproses petm terjadi selama tahun dan suhu global meningkat sekitar hingga derajat celcius pada puncaknya kenaikan suhu yang lebih kecil dikenal dengan nama etm eocene thermal maximum berlangsung sekitar hingga tahun dan menyebabkan kenaikan suhu udara hingga derajat celciusgigi dan rahang mamalia dan primata yang terdampak perubahan iklim etm ini ditemukan di bighorn basin di wyoming as dan ukuran gigi geraham diguakan sebagai perkiraan ukuran tubuh spesiesspesies yang ada di masa ini para pakar menemukan bahwa ukuran tubuh mamalia menyusut pada masa etm namun tak sebanyak penyusutan yang ditemukan di fosil yang terdampak pemanasan global di era petmseperti contohnya kajian ini menyebutkan bahwa garis keturunan awal kuda sebesar anjing yang disebut hyracotherium mengalami pengerdilan sebesar pada masa etm garis keturunan kuda yang sama mengalami pengerdilan sebesar di masa petm setelah kedua masa ini satwa ini kembali ke ukuran sebelum adanya pemanasan globalyang paling menarik berlanjutnya pengerdilan mamalia mungkin terkait dengan kondisi hipertermal ini ungkap salah satu anggota tim penelitian dari university of new hampshire abigail dambrosiapembakaran bahan bakar berbasis fosil dan pelepasan panas ke udara yang menahan gas rumah kaca terutama karbon dioksida dianggap sebagai penyebab utama pemanasan global yang terjadi saat ini metan dinilai sebagai elemen gas rumah kaca yang lebih ampuh mempengaruhi dibanding karbon dioksida an metan di atmosfir biasanya berubah menjadi karbon dioksida dan airkesamaan antara kondisi hipertermal di masa lalu dan pemanasan yang terjadi di saat ini membuat kajian terkait penyusutan yang dialami fosil ini menjadi bermakna membangun sebuah pemahaman keterkaitan antara perubahan ukuran tubuh mamalia dan gas rumah kaca akibat pemanasan global di masa lalu akan membantu kita untuk memprediksi perubahan ekologi yang mungkin muncul dalam proses perubahan iklim di bumi saat ini ungkap salah satu peneliti dari university of new hampshire will clyde dalam pernyataannyadi tahun gingerich sudah menyampaikan bahwa pengerdilan yang terjadi di jenis mamalia bisa terkait berkurangnya nutrisi yang dikandung sejumlah tanaman akibat pemanasan global dengan kondisi seperti ini tanaman menjadi cepat tumbuh tetapi mengandung nutrisi yang lebih sedikit university of michigan nov web nov

Penelitian: Emisi Metana Air Limbah Kelapa Sawit Beri Dampak Perubahan Iklim. Buangan gas metana dari air limbah olahan kelapa sawit ternyata sangat siginifikan berdampak pada perubahan iklim dibandingkan dengan pembukaan lahan, kebakaran hutan dan pengeringan lahan gambut. Hal ini terungkap dari sebuah studi yang dimuat dalam jurnal ilmiah baru-baru ini.Penelitian yang dipimpin oleh Philip G. Taylor dari Universitas Colorado menemukan bahwa emisi gas metana dalam setahun dari limbah pengolahan kelapa sawit setara dengan 115 juta ton karbon dioksida di Malaysia dan Indonesia saja, atau sekitar 15% dari total emisi dari penegringan lahan gambut dan alihfungsi lahan di kedua negara tersebut.“Buangan metana dari limbah kelapa sawit merupakan ancaman iklim yang sangat besar, dimana bisa menaikkan sekitar 1% emisi gas rumah kaca di tahun 2050 mendatang,” ungkap Taylor kepada . “Metana limbah kelapa sawit mewakili 15% emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan,.”Namun masalahnya bisa dicari jalan keluar, ungkapTaylor, yang menyarankan untuk memanfaatkan metana produksi limbah air olahan kelapa sawit ini menjadi bioenergi dibandingkan harus membiarkannya lepas ke atmosfir dan menambah emisi gas rumah kaca. “Emisi ini adalah sumber dari energi terbarukan yang seharusnya bisa menjadi solusi yang menguntungkan bagi perubahan iklim,” jelasnya.Menurut penelitian, Malaysia bisa memenuhi seperempat energi mereka dengan memanfaatkan metana dari limbah olahan kelapa sawit ini. Keuntungan dari menggunakan metana ini, karena merupakan bahan bakar yang alternatif dan bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah-wilayah yang miskin. “Pembangunan infrastruktur itu butuh waktu, Dan bagi pabrik-pabrik pengolahan yang tidak memiliki aksies ke jalan utama, hal ini menjadi sumber energi baru dengan mengoptimalkan POME CH4,” ungkap kajian ini. Limbah ini juga bisa bermanfaat untuk menyuburkan tanah.Hasil studi ini memperlihatkan bahwa dengan pengolahan limbah yang baik, digabung dengan penghentian konversi hutan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit, serta meningkatkan kepadatan hasil di setiap buah sawit, bisa membuat industri minyak kelapa sawit menjadi lebih berkelanjutan.“Kendati melalui pemanfaatan metana ini tidak akan mengganti kerusakan hutan akibat penebangan, namun hal ini akan membawa keuntungan tambahan bagi pemilik pabrik, masyarakat lokal dan dampak luas perubahan iklim. Keuntungan finansial dari bioenergi metana ini harus digabungkan dengan moratorium ketat pada pembukaan hutan untuk mencegah pembiayaan deforestasi, yang akan memberikan manfaat ekstra bagi iklim.CITATION: Philip. G. Taylor et al. NATURE CLIMATE CHANGE | VOL 4 | MARCH 2014.

[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem inisiatif energi terbarukan ketahanan komunitas

penelitian emisi metana air limbah kelapa sawit beri dampak perubahan iklim buangan gas metana dari air limbah olahan kelapa sawit ternyata sangat siginifikan berdampak pada perubahan iklim dibandingkan dengan pembukaan lahan kebakaran hutan dan pengeringan lahan gambut hal ini terungkap dari sebuah studi yang dimuat dalam jurnal ilmiah barubaru inipenelitian yang dipimpin oleh philip g taylor dari universitas colorado menemukan bahwa emisi gas metana dalam setahun dari limbah pengolahan kelapa sawit setara dengan juta ton karbon dioksida di malaysia dan indonesia saja atau sekitar dari total emisi dari penegringan lahan gambut dan alihfungsi lahan di kedua negara tersebutbuangan metana dari limbah kelapa sawit merupakan ancaman iklim yang sangat besar dimana bisa menaikkan sekitar emisi gas rumah kaca di tahun mendatang ungkap taylor kepada metana limbah kelapa sawit mewakili emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanannamun masalahnya bisa dicari jalan keluar ungkaptaylor yang menyarankan untuk memanfaatkan metana produksi limbah air olahan kelapa sawit ini menjadi bioenergi dibandingkan harus membiarkannya lepas ke atmosfir dan menambah emisi gas rumah kaca emisi ini adalah sumber dari energi terbarukan yang seharusnya bisa menjadi solusi yang menguntungkan bagi perubahan iklim jelasnyamenurut penelitian malaysia bisa memenuhi seperempat energi mereka dengan memanfaatkan metana dari limbah olahan kelapa sawit ini keuntungan dari menggunakan metana ini karena merupakan bahan bakar yang alternatif dan bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayahwilayah yang miskin pembangunan infrastruktur itu butuh waktu dan bagi pabrikpabrik pengolahan yang tidak memiliki aksies ke jalan utama hal ini menjadi sumber energi baru dengan mengoptimalkan pome ch ungkap kajian ini limbah ini juga bisa bermanfaat untuk menyuburkan tanahhasil studi ini memperlihatkan bahwa dengan pengolahan limbah yang baik digabung dengan penghentian konversi hutan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit serta meningkatkan kepadatan hasil di setiap buah sawit bisa membuat industri minyak kelapa sawit menjadi lebih berkelanjutankendati melalui pemanfaatan metana ini tidak akan mengganti kerusakan hutan akibat penebangan namun hal ini akan membawa keuntungan tambahan bagi pemilik pabrik masyarakat lokal dan dampak luas perubahan iklim keuntungan finansial dari bioenergi metana ini harus digabungkan dengan moratorium ketat pada pembukaan hutan untuk mencegah pembiayaan deforestasi yang akan memberikan manfaat ekstra bagi iklimcitation philip g taylor et al nature climate change vol march

Berharap Presiden Baru RI Peduli Perubahan Iklim. Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) telah berusia lima tahun, berdiri 2008. Tahun depan, era terakhir kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, alias, bakal ada Presiden baru. DNPI berharap, Presiden terpilih peka terhadap perubahan iklim hingga bisa memperkuat kehadiran lembaga ini.“Penting dan wajib keberlanjutan tata kelola perubahan iklim nasional, DNPI itu penting. Ini untuk hadapi kelembagaan perubahan iklim di tingkat global,” kata Rachmat Witoelar, Ketua DNPI di Jakarta, Selasa (10/12/13).Pergantian kepempimpinan pemerintahan pada 2014, menimbulkan kekhawatiran perubahan komitmen tentang iklim. “ calon tidak , malah tak mau ada DNPI.” “Kalau sampai calon-calon tak (pada perubahan iklim) itu merugikan.”Dia berkaca, pada pengalaman negara lain, setelah ada pergantian pemerintahan, keberadaan lembaga perubahan iklim menjadi tak jelas. Australia, misal, malah menghapus kebijakan perubahan iklim mereka setelah pemerintahan baru, seperti , dan .“berubah drastis. Saya harap Indonesia tak demikian. Jika lembaga tak berlanjut, maka akan akan kembali ke nol lagi. Dana-dana yang ada 2014, mau diberikan ke mana?”Perubahan komitmen penurunan emisi karbon juga terjadi di Jepang. Pemerintah negeri sakura ini dalam COP19 di Warsawa, Polandia, resmi mengumumkan perubahan komitmen penurunan emisi karbon dari 25 persen emisi tahun 1990 menjadi 3,8 persen dari emisi 2005. “Jepang dengan (tragedi pembangkit nuklir) di Fukushima, lalu lagi.”Untuk urusan perubahan iklim, sebenarnya, ideal ada sistem peraturan UU komprehensif, yang mempunyai kekuatan hukum tertinggi. Terlebih, jika ingin legal secara global, tentu diawali di level nasional terlebih dahulu. “Yang ada di Indonesia, sekarang parsial. Itu harus diusahakan. Kini, diproses antara kementerian agar ada pegangan institusional,” ucap Rachmat.Apakah sudah melakukan pendekatan-pendekatan ke calon-calon Presiden 2014? Menurut dia, pendekatan-pendekatan informal sudah dilakukan ke para kandidat. Namun, lebih intens akan dilakukan setelah April 2014. Dia juga sudah berbicara dengan berbagai pihak dan mentitipkan agar Indonesia tetap memegang komitmen tentang iklim. Kepada masyarakat, Rachmat berpesan, pada pemilu nanti agar memilih figur-figur peduli lingkungan, baik DPR maupun Presiden.Kepedulian negara-negara dalam meningkatkan komitmen penurunan emisi karbon sangat penting. Mengingat tanpa kepedulian dari semua negara, dampak buruk perubahan iklim bakal menimpa bumi dan penduduknya.Ban Ki Moon, Sekjen PBB, mendorong seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan memberikan dan meningkatkan komitmen penanganan perubahan iklim. Bahkan, pada 23 September 2014, akan digelar UN Climate Summit, sehari sebelum sidang umum PBB. “RI tetap mempertahankan komitmen pengurangan emisi karbon sebesar 26 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional sampai 2020,” ucap Rachmat.Dalam konferensi Perubahan Iklim ke 19 (COP19) pada Sabtu (23/11/13) ini, Indonesia lewat Kementerian Perhubungan, mendapatkan bantuan pendanaan internasional untuk sistem transportasi massal ramah lingkungan.Proposal Kemenhut sebagai bentuk penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia (/SUTRI NAMA), mendapat pendanaan lewat dari Pemerintah Inggris dan Jerman.Total dana proyek ini sekitar 70 juta Euro, dan Indonesia bersama Kolumbia, mendapatkan pendanaan sektor transportasi. Kuki Soejachmoen, Sekretaris Pokja Nagoisasi Internasional DNPI, mengatakan, proyek ini untuk pengembangan moda transportasi ‘hijau’ kota-kota sedang.“Kemenhub sudah cukup lama studi dan perencanaan pengembangan sistem transportasi kota bersahabat ini. Sudah ada rencana di beberapa kota didukung ,” ucap Kuki.Sedang, hasil penting lain dalam konferensi itu, antara lain penajaman rencana kerja menuju kesepakatan 2015, the Warsaw Framework for REDD+. Lalu, the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage, mekanisme pendanaan di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Ada juga hasil kesepakatan tentang arsitektur kerangka kerja global perubahan iklim pasca 2020.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional perjanjian internasional

berharap presiden baru ri peduli perubahan iklim dewan nasional perubahan iklim dnpi telah berusia lima tahun berdiri tahun depan era terakhir kepemimpinan susilo bambang yudhoyono alias bakal ada presiden baru dnpi berharap presiden terpilih peka terhadap perubahan iklim hingga bisa memperkuat kehadiran lembaga inipenting dan wajib keberlanjutan tata kelola perubahan iklim nasional dnpi itu penting ini untuk hadapi kelembagaan perubahan iklim di tingkat global kata rachmat witoelar ketua dnpi di jakarta selasa pergantian kepempimpinan pemerintahan pada menimbulkan kekhawatiran perubahan komitmen tentang iklim calon tidak malah tak mau ada dnpi kalau sampai caloncalon tak pada perubahan iklim itu merugikandia berkaca pada pengalaman negara lain setelah ada pergantian pemerintahan keberadaan lembaga perubahan iklim menjadi tak jelas australia misal malah menghapus kebijakan perubahan iklim mereka setelah pemerintahan baru seperti dan berubah drastis saya harap indonesia tak demikian jika lembaga tak berlanjut maka akan akan kembali ke nol lagi danadana yang ada mau diberikan ke manaperubahan komitmen penurunan emisi karbon juga terjadi di jepang pemerintah negeri sakura ini dalam cop di warsawa polandia resmi mengumumkan perubahan komitmen penurunan emisi karbon dari persen emisi tahun menjadi persen dari emisi jepang dengan tragedi pembangkit nuklir di fukushima lalu lagiuntuk urusan perubahan iklim sebenarnya ideal ada sistem peraturan uu komprehensif yang mempunyai kekuatan hukum tertinggi terlebih jika ingin legal secara global tentu diawali di level nasional terlebih dahulu yang ada di indonesia sekarang parsial itu harus diusahakan kini diproses antara kementerian agar ada pegangan institusional ucap rachmatapakah sudah melakukan pendekatanpendekatan ke caloncalon presiden menurut dia pendekatanpendekatan informal sudah dilakukan ke para kandidat namun lebih intens akan dilakukan setelah april dia juga sudah berbicara dengan berbagai pihak dan mentitipkan agar indonesia tetap memegang komitmen tentang iklim kepada masyarakat rachmat berpesan pada pemilu nanti agar memilih figurfigur peduli lingkungan baik dpr maupun presidenkepedulian negaranegara dalam meningkatkan komitmen penurunan emisi karbon sangat penting mengingat tanpa kepedulian dari semua negara dampak buruk perubahan iklim bakal menimpa bumi dan penduduknyaban ki moon sekjen pbb mendorong seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan memberikan dan meningkatkan komitmen penanganan perubahan iklim bahkan pada september akan digelar un climate summit sehari sebelum sidang umum pbb ri tetap mempertahankan komitmen pengurangan emisi karbon sebesar persen dengan upaya sendiri dan persen dengan bantuan internasional sampai ucap rachmatdalam konferensi perubahan iklim ke cop pada sabtu ini indonesia lewat kementerian perhubungan mendapatkan bantuan pendanaan internasional untuk sistem transportasi massal ramah lingkunganproposal kemenhut sebagai bentuk penurunan emisi gas rumah kaca indonesia sutri nama mendapat pendanaan lewat dari pemerintah inggris dan jermantotal dana proyek ini sekitar juta euro dan indonesia bersama kolumbia mendapatkan pendanaan sektor transportasi kuki soejachmoen sekretaris pokja nagoisasi internasional dnpi mengatakan proyek ini untuk pengembangan moda transportasi hijau kotakota sedangkemenhub sudah cukup lama studi dan perencanaan pengembangan sistem transportasi kota bersahabat ini sudah ada rencana di beberapa kota didukung ucap kukisedang hasil penting lain dalam konferensi itu antara lain penajaman rencana kerja menuju kesepakatan the warsaw framework for redd lalu the warsaw international mechanism for loss and damage mekanisme pendanaan di bawah united nations framework convention on climate change unfccc ada juga hasil kesepakatan tentang arsitektur kerangka kerja global perubahan iklim pasca

Kala Menlu AS Ajak Indonesia Perangi Perubahan Iklim. Kala bertandang ke Jakarta, 16 Februari 2014, John F Kerry, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengajak seluruh pemimpin dunia, termasuk Indonesia, memerangi perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon. Padahal, AS, adalah negara produsen emisi karbon terbesar dunia dan belum meratifikasi Protokol Kyoto.Protokol Kyoto merupakan amandemen Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Ia adalah persetujuan internasional mengenai pemanasan global. Negara-negara peratifikasi protokol ini berarti berkomitmen mengurangi emisi karbon (emisi gas rumah kaca) guna mencegah perubahan iklim.Di @america, Jakarta, Kerry mengatakan, mengatasi perubahan iklim perlu dukungan semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia. “Saya mengajak Indonesia sebagai negara yang mempunyai ekosistem paling kaya di dunia ikut berperan memerangi perubahan iklim.”Mantan veteran perang Vietnam itu mengatakan, meskipun Indonesia keragaman hayati sangat kaya, tetap rentan dampak perubahan iklim. Untuk itu, dia mengajak pemerintah Indonesia menjadi mitra dalam memerangi perubahan iklim. “Indonesia garis terdepan dalam perang melawan perubahan iklim. Secara keseluruhan semua dalam ancaman serius,” kata Kerry.Dia mengatakan, 97 persen ilmuan di dunia menyebutkan ancaman nyata perubahan iklim berdampak sangat besar jika seluruh dunia tidak mau berbuat sesuatu untuk perbaikan. Perubahan iklim juga berdampak pada kerugian ekonomi.“Ini fakta yang tak bisa terelakkan. Pendapat para ilmuan harus kita dengar. Kerugian yang terjadi akibat banjir di pelabuhan-pelabuhan se Asia mencapai lebih dari US$1 triliun.”Kerry mengakui, AS sebagai negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar kedua setelah China. Namun dia tetap membela dengan menyatakan itu sebagai konsekuensi industri dan kemajuan yang mengubah dunia. “Tapi sekarang kami berkomitmen memerangi perubahan iklim. Sepakat untuk menurunkan emisi karbon,” katanya, tanpa menjelaskan komitmen penurunan emisi itu.AS dan China menyumbang 40 persen dari keseluruhan emisi gas rumah kaca di dunia. Meski begitu, kata Kerry, bukan berarti tanggungjawab memulihkan iklim bumi hanya kepada AS dan China. “Semua negara harus ikut serta dalam perang melawan perubahan iklim. Kami bertanggungjawab mengubah kebiasaan yang salah. Presiden Obama sudah berkomitmen menurunkan emisi sebelum 2020.”Sebelum kunjungan ke Indonesia, Kerry singgah di China. Dia bersama pemerintah China menyepakati kerjasama penanganan perubahan iklim. Point-point kerjasama itu akan dibawa konferensi PBB di Prancis tahun 2015. Konferensi ini menindaklanjuti kesepakatan Protokol kyoto 1997. AS belum meratifikasi protokol ini.Dia mengatakan dalam minggu ini pemerintah AS akan menginstruksikan semua duta besar menjadikan isu perubahan iklim sebagai prioritas kerja mereka. “Kami akan menyediakan bantuan perubahan iklim. Kami akan mengucurkan bantuan mengatasi penggundulan hutan di Sumatra dan Kalimantan. AS tidak bisa membiayai program ini sendirian. Tidak bisa hanya satu atau dua negara yang bergerak. Semua harus ikut bergandengan mencari solusi atas permasalahan ini.”Kerry juga mendorong pengembangan energi terbarukan. Ketergantungan terhadap energi fosil seperti minyak dan batubara, katanya, akan membuat bumi menjadi rusak.“Jangka pendek, minyak dan batubara itu murah. Dampak jangka panjang sangat merugikan. Polusi dan emisi karbon sangat tinggi. Energi terbarukan jauh lebih murah dan ramah lingkungan.”Pemerintah AS, katanya, melakukan banyak hal mengatasi perubahan iklim. Diantaranya membatasi emisi kendaraan dan pembangkit listrik yang menyumbang 60 persen dari gas rumah kaca. Dalam waktu bersamaan pemerintah AS terus mengembangkan energi terbarukan seperti penggunaan energi matahari, angin dan panas bumi.Pidato Kerry, cukup menyita perhatian, salah satu bisa dilihat di Mereka mempertanyakan, pesan di balik pidato Kerry yang meminta Indonesia mengurangi emisi karbon. AS merupakan negara produsen emisi karbon terbesar.

[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

inisiatif energi terbarukan perjanjian internasional

kala menlu as ajak indonesia perangi perubahan iklim kala bertandang ke jakarta februari john f kerry menteri luar negeri amerika serikat as mengajak seluruh pemimpin dunia termasuk indonesia memerangi perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon padahal as adalah negara produsen emisi karbon terbesar dunia dan belum meratifikasi protokol kyotoprotokol kyoto merupakan amandemen konvensi rangka kerja pbb tentang perubahan iklim unfccc ia adalah persetujuan internasional mengenai pemanasan global negaranegara peratifikasi protokol ini berarti berkomitmen mengurangi emisi karbon emisi gas rumah kaca guna mencegah perubahan iklimdi america jakarta kerry mengatakan mengatasi perubahan iklim perlu dukungan semua pihak termasuk pemerintah indonesia saya mengajak indonesia sebagai negara yang mempunyai ekosistem paling kaya di dunia ikut berperan memerangi perubahan iklimmantan veteran perang vietnam itu mengatakan meskipun indonesia keragaman hayati sangat kaya tetap rentan dampak perubahan iklim untuk itu dia mengajak pemerintah indonesia menjadi mitra dalam memerangi perubahan iklim indonesia garis terdepan dalam perang melawan perubahan iklim secara keseluruhan semua dalam ancaman serius kata kerrydia mengatakan persen ilmuan di dunia menyebutkan ancaman nyata perubahan iklim berdampak sangat besar jika seluruh dunia tidak mau berbuat sesuatu untuk perbaikan perubahan iklim juga berdampak pada kerugian ekonomiini fakta yang tak bisa terelakkan pendapat para ilmuan harus kita dengar kerugian yang terjadi akibat banjir di pelabuhanpelabuhan se asia mencapai lebih dari us triliunkerry mengakui as sebagai negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar kedua setelah china namun dia tetap membela dengan menyatakan itu sebagai konsekuensi industri dan kemajuan yang mengubah dunia tapi sekarang kami berkomitmen memerangi perubahan iklim sepakat untuk menurunkan emisi karbon katanya tanpa menjelaskan komitmen penurunan emisi ituas dan china menyumbang persen dari keseluruhan emisi gas rumah kaca di dunia meski begitu kata kerry bukan berarti tanggungjawab memulihkan iklim bumi hanya kepada as dan china semua negara harus ikut serta dalam perang melawan perubahan iklim kami bertanggungjawab mengubah kebiasaan yang salah presiden obama sudah berkomitmen menurunkan emisi sebelum sebelum kunjungan ke indonesia kerry singgah di china dia bersama pemerintah china menyepakati kerjasama penanganan perubahan iklim pointpoint kerjasama itu akan dibawa konferensi pbb di prancis tahun konferensi ini menindaklanjuti kesepakatan protokol kyoto as belum meratifikasi protokol inidia mengatakan dalam minggu ini pemerintah as akan menginstruksikan semua duta besar menjadikan isu perubahan iklim sebagai prioritas kerja mereka kami akan menyediakan bantuan perubahan iklim kami akan mengucurkan bantuan mengatasi penggundulan hutan di sumatra dan kalimantan as tidak bisa membiayai program ini sendirian tidak bisa hanya satu atau dua negara yang bergerak semua harus ikut bergandengan mencari solusi atas permasalahan inikerry juga mendorong pengembangan energi terbarukan ketergantungan terhadap energi fosil seperti minyak dan batubara katanya akan membuat bumi menjadi rusakjangka pendek minyak dan batubara itu murah dampak jangka panjang sangat merugikan polusi dan emisi karbon sangat tinggi energi terbarukan jauh lebih murah dan ramah lingkunganpemerintah as katanya melakukan banyak hal mengatasi perubahan iklim diantaranya membatasi emisi kendaraan dan pembangkit listrik yang menyumbang persen dari gas rumah kaca dalam waktu bersamaan pemerintah as terus mengembangkan energi terbarukan seperti penggunaan energi matahari angin dan panas bumipidato kerry cukup menyita perhatian salah satu bisa dilihat di mereka mempertanyakan pesan di balik pidato kerry yang meminta indonesia mengurangi emisi karbon as merupakan negara produsen emisi karbon terbesar

Ayo…Semua Bisa Andil, Banyak Cara Hadapi Perubahan Iklim. Anak-anak tampak sibuk menggambar. Ada pemandangan alam, pantai nan indah, hingga hutan di tepian laut biru. Ada juga yang asik membuat robot dari limbah. Beberapa siswa SD Tarakanita 3 penuh semangat bercerita tentang produk organik dari sekolah lingkungan mereka. Inilah beragam kegiatan pada 4th Indonesia Climate Change Education Forum and Expo, di Assembly Hall JCC, Minggu (4/5/14).Masing-masing baik dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN maupun swasta menampilkan upaya-upaya dalam menghadapi perubahan iklim. Anak-anak belajar mencintai lingkungan mereka lewat menggambar. Ada yang memanfaatkan sampah menjadi beragam produk, dari tas, dompet, sampai robot. Tak ketinggalan tanaman organik dan banyak lagi.Di bagian lain, puluhan siswa SMP tampak serius mengikuti diskusi mengenai perubahan iklim. Pagi itu, Lidwina Marcella, dari Koordinator Sosial Media Mongabay-Indonesia, berbicara di hadapan mereka mengenai berbagai permasalahan lingkungan di negeri ini.Dia mengajak, anak-anak ini menyadari masalah lingkungan, dari lingkungan sekitar seperti sampah, sampai kerusakan hutan yang menyebabkan deforestasi tinggi dan berdampak para perubahan iklim.Lidwina menyemangati anak-anak ini, sebagai generasi muda harus menjadi produsen perubahan dalam menjaga lingkungan, bukan hanya agen. “Kalau hanya agen perubahan itu berarti perantara. Ia cuma penyambung. Anak muda harus jadi produsen, si pembuat perubahan,” katanya.“Mau jadi agen saja?”“Tidak….” jawab mereka serempak.“Kalian harus jadi produsen perubahan.”Acara diskusi ini diakhiri dengan joget 3R (dan ) dan berfoto-foto selfie.Dalam pameran yang diusung Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) pada 1-4 Mei ini, stand PLN Group meraih predikat sebagai terbaik kategori BUMN dan swasta.PLN menampilkan program unggulan terkait upaya PLN menghadapi perubahan iklim dunia dan pencemaran lingkungan, seperti bank sampah, dan carbon calculator. Ada juga barter listrik antara PLN dengan rumah yang memiliki panel surya, compressed natural gas (CNG) dan lain-lain.Bank sampah PLN bahkan sudah menjadi percontohan negara Asean dan Asia Pasifik dengan nasabah lebih 29.000 tersebar pada 500 titik di Indonesia.Adapun terbaik kategori kementerian dan lembaga, Juara I : Kementerian Pekerjaan Umum, Juara II Kementerian Lingkungan Hidup, dan Juara III Kementerian Kesehatan. Untuk kategori BUMN dan swasta, Juara I PLN, Juara II Pertamina dan Juara III SKK Migas.

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

kampanye publik peran pemerintah lokal program literasi

ayosemua bisa andil banyak cara hadapi perubahan iklim anakanak tampak sibuk menggambar ada pemandangan alam pantai nan indah hingga hutan di tepian laut biru ada juga yang asik membuat robot dari limbah beberapa siswa sd tarakanita penuh semangat bercerita tentang produk organik dari sekolah lingkungan mereka inilah beragam kegiatan pada th indonesia climate change education forum and expo di assembly hall jcc minggu masingmasing baik dari kementerian lembaga pemerintah daerah bumn maupun swasta menampilkan upayaupaya dalam menghadapi perubahan iklim anakanak belajar mencintai lingkungan mereka lewat menggambar ada yang memanfaatkan sampah menjadi beragam produk dari tas dompet sampai robot tak ketinggalan tanaman organik dan banyak lagidi bagian lain puluhan siswa smp tampak serius mengikuti diskusi mengenai perubahan iklim pagi itu lidwina marcella dari koordinator sosial media mongabayindonesia berbicara di hadapan mereka mengenai berbagai permasalahan lingkungan di negeri inidia mengajak anakanak ini menyadari masalah lingkungan dari lingkungan sekitar seperti sampah sampai kerusakan hutan yang menyebabkan deforestasi tinggi dan berdampak para perubahan iklimlidwina menyemangati anakanak ini sebagai generasi muda harus menjadi produsen perubahan dalam menjaga lingkungan bukan hanya agen kalau hanya agen perubahan itu berarti perantara ia cuma penyambung anak muda harus jadi produsen si pembuat perubahan katanyamau jadi agen sajatidak jawab mereka serempakkalian harus jadi produsen perubahanacara diskusi ini diakhiri dengan joget r dan dan berfotofoto selfiedalam pameran yang diusung dewan nasional perubahan iklim dnpi pada mei ini stand pln group meraih predikat sebagai terbaik kategori bumn dan swastapln menampilkan program unggulan terkait upaya pln menghadapi perubahan iklim dunia dan pencemaran lingkungan seperti bank sampah dan carbon calculator ada juga barter listrik antara pln dengan rumah yang memiliki panel surya compressed natural gas cng dan lainlainbank sampah pln bahkan sudah menjadi percontohan negara asean dan asia pasifik dengan nasabah lebih tersebar pada titik di indonesiaadapun terbaik kategori kementerian dan lembaga juara i kementerian pekerjaan umum juara ii kementerian lingkungan hidup dan juara iii kementerian kesehatan untuk kategori bumn dan swasta juara i pln juara ii pertamina dan juara iii skk migas

Dibalik Layar: Deforestasi Indonesia Dalam Years of Living Dangerously. Selama bertahun-tahun para aktivis perubahan iklim dan lingkungan sudah meneriakkan untuk membuat sebuah serial TV yang berkualitas tentang perubahan iklim untuk membuat warga Amerika sadar terhadap isu yang akan berdampak pada miliaran manusia di dunia ini di masa mendatang. Akhir pekan lalu, akhirnya sebuah serial TV yang diproduksi oleh Showtime merilis episode pertama dari serial TV Years of Living Dangerously. Sebuah serial dengan dana besar yang menghadirkan sejumlah nama besar Hollywood sebagai reporter dan koresponden. Serial ini mengeksplorasi sejumlah isu seputar perubahan iklim, termasuk di kawasan Midwest Amerika, konflik di Timur Tengah dan deforestasidi Indonesia.Untuk mendapat gambaran lebih dalam terkait serial yang diputar hari Minggu malam ini, mewawancarai Jeff Horrowitz, yang menjadi di segmen deforestasi dalam serial ini. Horowitz juga pendiri dan direktur dari , sebuah organisasi yang berupaya mencari solusi-solusi bagi deforestasi di kawasan tropis, termasuk inisiatif transformasi pasar melalui komitmen rantai pasokan dari sejumlah produsen dan pembeli komoditi tertentu, dan juga pembayaran untuk jasa lingkungan seperti program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestatio and Forest Degradation). Mengapa anda mau terlibat dalam produksi serial televisi? Sebagai di segment deforestasi yang berjudul “” (yang akan disiarkan di episode pertama dan kedua serial ini), tugas saya adalah bekerjasama dengan Solly Granatstein, seorang yang luar biasa, peraih Emmy Award sebagai sutradara/produser untuk membuat narasi yang dibangun untuk pemirsa dari sudut pandang global terkait polusi yang disebabkan akibat kebakaran hutan, hingga tantanga politis yang dihadapi negara-negara yang memiliki hutan tropis, dan kembali ke Amerika untuk melihat bagaimana pola belanja konsumen bisa mempengaruhi hutan tropis ini dilindungi. Kami merekrut orang terbaik yang bisa menceritakan hal ini: seorang aktor sekaligus aktivis lingkungan, Harrison Ford. Harrison sudah menjadi anggota dewan di lembaga Conservation International, sekitar 20 tahun. Saya bisa bilang, konservasi tak ubahnya agama baginya. Saya yakin, Harrison, Solly, saya sendiri dan juga seluruh tim pembuatan serial ini ingin membuat serial terbaik tentang deforestasi untuk kalangan luas, terutama penonton Amerika Serikat. Kami merasa bahwa proyek ini punya potensi untuk memberi dampak yang besar.Bagaimana rasanya terbang di atas Indonesia dengan Harrison Ford dan beraksi layaknya reporter investigasi? Kendati sudah lama sekali Harrison sudah tidak memerankan karakter Indiana Jones, dalam kehidupan nyata energi yang sama masih terlihat! Harrison Ford memiliki energi dan kendali, dia adalah orang pertama yang bangun dan siap berangkat, dan dia selalu serius untuk mencari jawaban dari sebuah hal. Harrison benar-benar serius belajar tentang tantangan yang dihadapi Indonesia -untuk mendapat jawaban yang benar mengapa deforestasi masih terjadi, konsekuensi dari praktek ini, dan siapa saja yang terlibat. Dan dia juga ingin memahami bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Isu ini merupakan subjek yang sangat dipedulikannya secara serius.Apa kejutan terbesar atau tantangannya saat pengambilan gambar? Ada dua. Pertama saat kai terbang melintasi taman nasional yang nyaris musnah bernama Tesso Nilo, merupakan kejutan tebesar bagi kami semua. Lebih dari 80% di wilayah yang seharusnya dilindungi kni sudah MUSNAH, nyaris semuanya hilang. Dariudara kami bis amelihat api masih membakar hutan di lahan seluas 82.000 hektar yang seharusnya terlindung. Lebih dari siapapun, Harrison paling terguncang melihat temuan ini; kami tahu dia akan melakukan apapun yang dia bisa lakukan untuk turun dan mencari tahu mengapa bencana ini dibiarkan terjadi.Tantangan lain adalah memahami bagaimana mencari jalan tengah konflik kepentingan, antara kebutuhan Indonesia untuk memajukan ekonomi mereka dan kebutuhan dunia untuk melindungi iklim. Bagi saya mengejutkan, banyak orang Indonesia -terutama yang tinggal di Jakarta- tidak paham dengan bahaya yang terkait dengan deforestasi. Sebagian besar hanya berpikir bahwa produksi kelapa sawit adalah hal sederhana untuk mengangkat perekonomian mereka. Hal-hal semacam inilah yang memberi pemahaman kepada saya, inilah tantangan yang dihadapi oleh Presiden Yudhoyono dan Indonesia. Bagaimana tanggapan terhadap film ini sejauh ini? Luar biasa! bahkan diluar batas yang bisa kami bayangkan. Bahkan Presiden Obama juga berkicau lewat Twitternya yang diikuti oleh 40 juta nya, dan meminta mereka menonton serial ini. Apa harapan anda lewat serial ini? Seri ini memiliki jangkauan yang -melalui , dan melalui distribusi internasional- telah melebihi hampir setiap proyek komunikasi perubahan iklim publik lainnya yang telah dilakukan saat ini, dan tentu saja apa pun yang kita bisa lakukan pada kita sendiri. Kami berharap bahwa ini akan membantu banyak orang untuk memahami hubungan hutan dan iklim. Lebih dari apa pun, kami berharap serial ini akan berfungsi untuk menghidupkan kembali dialog perubahan iklim nasional dan memberikan orang cara yang konstruktif untuk berbicara tentang perubahan iklim -tantangan terbesar dari hidup kita! Bagaimana upaya untuk menekan deforestasi di Indonesia dikaitkn dengan para pemirsa di Amerika Serikat? Sangat penting bagi saya secara personal untuk mengaitkan kisah dalam serial ke dalam kerja yang sudah kami lakukan dengan Forum Barang-Barang Konsumen (Consumer Good Forum) untuk menghindari deforestasi dalam rantai pasokan utama produksi mereka. Selain itu secara visual kami berkomunikasi persamaan dasar dengan deforestasi dan perubahan iklim, kami juga mampu menunjukkan Harrison berjalan melalui supermarket AS, menunjukkan berapa banyak produk menggunakan minyak kelapa sawit, dan kemudian berbicara tentang dampak pada hutan. Kami bahkan mengambil gambar dalam beberapa cerita pada lokasi di pabrik Unilever, di mana kita mampu untuk berbicara tentang bagaimana Unilever telah berada di garda depan gerakan rantai pasokan yang berkelanjutan, dan benar-benar membuat dampak besar dengan memimpin jalan pada praktek-praktek berkelanjutan di industri mereka. Cerita juga melihat bagaimana Wilmar, yang memproses 45 persen dari produksi kelapa sawit di Indonesia, berusaha untuk mengubah kebijakan mereka untuk menjadi perusahaan yang lebih berkelanjutan. Semua adegan ini membantu pemirsa memahami hubungan antara deforestasi, produksi pertanian, dan banyak barang-barang konsumen sehari-hari. Ini adalah salah satu alasan utama kami bergabung dengan proyek ini, dan kami berharap bahwa ini akan menjadi yang pertama dari banyak proyek media yang memberikan kita kesempatan untuk menceritakan akhir yang baik tentang masa depan iklim kita .

[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem kampanye publik mengatasi dampak yang tidak proporsional

dibalik layar deforestasi indonesia dalam years of living dangerously selama bertahuntahun para aktivis perubahan iklim dan lingkungan sudah meneriakkan untuk membuat sebuah serial tv yang berkualitas tentang perubahan iklim untuk membuat warga amerika sadar terhadap isu yang akan berdampak pada miliaran manusia di dunia ini di masa mendatang akhir pekan lalu akhirnya sebuah serial tv yang diproduksi oleh showtime merilis episode pertama dari serial tv years of living dangerously sebuah serial dengan dana besar yang menghadirkan sejumlah nama besar hollywood sebagai reporter dan koresponden serial ini mengeksplorasi sejumlah isu seputar perubahan iklim termasuk di kawasan midwest amerika konflik di timur tengah dan deforestasidi indonesiauntuk mendapat gambaran lebih dalam terkait serial yang diputar hari minggu malam ini mewawancarai jeff horrowitz yang menjadi di segmen deforestasi dalam serial ini horowitz juga pendiri dan direktur dari sebuah organisasi yang berupaya mencari solusisolusi bagi deforestasi di kawasan tropis termasuk inisiatif transformasi pasar melalui komitmen rantai pasokan dari sejumlah produsen dan pembeli komoditi tertentu dan juga pembayaran untuk jasa lingkungan seperti program redd reducing emissions from deforestatio and forest degradation mengapa anda mau terlibat dalam produksi serial televisi sebagai di segment deforestasi yang berjudul yang akan disiarkan di episode pertama dan kedua serial ini tugas saya adalah bekerjasama dengan solly granatstein seorang yang luar biasa peraih emmy award sebagai sutradaraproduser untuk membuat narasi yang dibangun untuk pemirsa dari sudut pandang global terkait polusi yang disebabkan akibat kebakaran hutan hingga tantanga politis yang dihadapi negaranegara yang memiliki hutan tropis dan kembali ke amerika untuk melihat bagaimana pola belanja konsumen bisa mempengaruhi hutan tropis ini dilindungi kami merekrut orang terbaik yang bisa menceritakan hal ini seorang aktor sekaligus aktivis lingkungan harrison ford harrison sudah menjadi anggota dewan di lembaga conservation international sekitar tahun saya bisa bilang konservasi tak ubahnya agama baginya saya yakin harrison solly saya sendiri dan juga seluruh tim pembuatan serial ini ingin membuat serial terbaik tentang deforestasi untuk kalangan luas terutama penonton amerika serikat kami merasa bahwa proyek ini punya potensi untuk memberi dampak yang besarbagaimana rasanya terbang di atas indonesia dengan harrison ford dan beraksi layaknya reporter investigasi kendati sudah lama sekali harrison sudah tidak memerankan karakter indiana jones dalam kehidupan nyata energi yang sama masih terlihat harrison ford memiliki energi dan kendali dia adalah orang pertama yang bangun dan siap berangkat dan dia selalu serius untuk mencari jawaban dari sebuah hal harrison benarbenar serius belajar tentang tantangan yang dihadapi indonesia untuk mendapat jawaban yang benar mengapa deforestasi masih terjadi konsekuensi dari praktek ini dan siapa saja yang terlibat dan dia juga ingin memahami bagaimana untuk mengatasi masalah ini isu ini merupakan subjek yang sangat dipedulikannya secara seriusapa kejutan terbesar atau tantangannya saat pengambilan gambar ada dua pertama saat kai terbang melintasi taman nasional yang nyaris musnah bernama tesso nilo merupakan kejutan tebesar bagi kami semua lebih dari di wilayah yang seharusnya dilindungi kni sudah musnah nyaris semuanya hilang dariudara kami bis amelihat api masih membakar hutan di lahan seluas hektar yang seharusnya terlindung lebih dari siapapun harrison paling terguncang melihat temuan ini kami tahu dia akan melakukan apapun yang dia bisa lakukan untuk turun dan mencari tahu mengapa bencana ini dibiarkan terjaditantangan lain adalah memahami bagaimana mencari jalan tengah konflik kepentingan antara kebutuhan indonesia untuk memajukan ekonomi mereka dan kebutuhan dunia untuk melindungi iklim bagi saya mengejutkan banyak orang indonesia terutama yang tinggal di jakarta tidak paham dengan bahaya yang terkait dengan deforestasi sebagian besar hanya berpikir bahwa produksi kelapa sawit adalah hal sederhana untuk mengangkat perekonomian mereka halhal semacam inilah yang memberi pemahaman kepada saya inilah tantangan yang dihadapi oleh presiden yudhoyono dan indonesia bagaimana tanggapan terhadap film ini sejauh ini luar biasa bahkan diluar batas yang bisa kami bayangkan bahkan presiden obama juga berkicau lewat twitternya yang diikuti oleh juta nya dan meminta mereka menonton serial ini apa harapan anda lewat serial ini seri ini memiliki jangkauan yang melalui dan melalui distribusi internasional telah melebihi hampir setiap proyek komunikasi perubahan iklim publik lainnya yang telah dilakukan saat ini dan tentu saja apa pun yang kita bisa lakukan pada kita sendiri kami berharap bahwa ini akan membantu banyak orang untuk memahami hubungan hutan dan iklim lebih dari apa pun kami berharap serial ini akan berfungsi untuk menghidupkan kembali dialog perubahan iklim nasional dan memberikan orang cara yang konstruktif untuk berbicara tentang perubahan iklim tantangan terbesar dari hidup kita bagaimana upaya untuk menekan deforestasi di indonesia dikaitkn dengan para pemirsa di amerika serikat sangat penting bagi saya secara personal untuk mengaitkan kisah dalam serial ke dalam kerja yang sudah kami lakukan dengan forum barangbarang konsumen consumer good forum untuk menghindari deforestasi dalam rantai pasokan utama produksi mereka selain itu secara visual kami berkomunikasi persamaan dasar dengan deforestasi dan perubahan iklim kami juga mampu menunjukkan harrison berjalan melalui supermarket as menunjukkan berapa banyak produk menggunakan minyak kelapa sawit dan kemudian berbicara tentang dampak pada hutan kami bahkan mengambil gambar dalam beberapa cerita pada lokasi di pabrik unilever di mana kita mampu untuk berbicara tentang bagaimana unilever telah berada di garda depan gerakan rantai pasokan yang berkelanjutan dan benarbenar membuat dampak besar dengan memimpin jalan pada praktekpraktek berkelanjutan di industri mereka cerita juga melihat bagaimana wilmar yang memproses persen dari produksi kelapa sawit di indonesia berusaha untuk mengubah kebijakan mereka untuk menjadi perusahaan yang lebih berkelanjutan semua adegan ini membantu pemirsa memahami hubungan antara deforestasi produksi pertanian dan banyak barangbarang konsumen seharihari ini adalah salah satu alasan utama kami bergabung dengan proyek ini dan kami berharap bahwa ini akan menjadi yang pertama dari banyak proyek media yang memberikan kita kesempatan untuk menceritakan akhir yang baik tentang masa depan iklim kita

Indonesia, Populasi Terbanyak Peroleh Manfaat Kelestarian Terumbu Karang. Kekayaan di perairan Indonesia berupa terumbu karang, tak hanya berfungsi sebagai objek wisata kelautan belaka. Jauh lebih penting, kumpulan terumbu karang di seluruh perairan nusantara ini memiliki fungsi ekologis yang luar biasa. Terumbu karang memiliki fungsi sangat signifikan dalam melindungi wilayah daratan, karena mampu menekan energi gelombang rata-rata 97%. Sementara, tubir terumbu karang atau rataan karang dangkal yang pertama kali memecah ombak, dapat mengurangi kekuatan ombak hingga 86%.Hal ini terungkap dalam penelitian yang drills oleh sejumlah pakar kelautan dari University of Bologna, The Nature Conservancy (TNC), US Geological Survey, Stanford University dan University of California dan telah dimuat dalam jurnal ilmiah Nature Communications. Penelitian ini sendiri dilakukan di kawasan Atlantik, Pasifik dan Samudera Hindia.Keberadaan terumbu karang, berfungsi sangat penting dalam menekan perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut melalui kemampuannya menahan terjangan ombak dan badai, seperti diungkapkan oleh Peneliti Kelautan dari TNC dan salah satu penulis dalam studi ini, Dr. Michael Beck. “Duaratus juta orang di lebih dari 80 negara akan terancam jika terumbu karang tidak dilindungi dan dipulihkan,” ungkap Dr. Beck.Hal senada disampaikan oleh Dr. Filippo Ferrario dari University of Bologna,”Penelitian ini menggambarkan bahwa restorasi dan perlindungan terumbu karang sangat penting dan merupakan solusi dengan biaya efektif untuk mengurangi resiko terhadap bencana alam di wilayah pesisir dan terhadap perubahan iklim.”Bagi Indonesia, yang dikelilingi oleh wilayah perairan hal ini tentu sangat penting. Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan populasi terbanyak yang memperoleh manfaat dari pengurangan resiko atas keberadaan terumbu karang. Tak kurang dari 41 juta penduduk Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumberdaya terumbu karang. “Sebagai tempat bagi 16% terumbu karang dunia dan sekitar 590 spesies karang keras yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, Indonesia memiliki peran penting dalam ekosistem laut dunia,” kata Gondan Renosari, Direktur Program Kelautan TNC Indonesia. Ia kemudian menambahkan, “sayangnya, terumbu karang di Indonesia saat ini tengah terancam keberadaannya, terutama oleh faktor manusia seperti pembangunan di kawasan pesisir dan praktek penangkapan ikan yang merusak.” “Penelitian ini hendaknya menjadi peringatan bagi pemimpin kita di masa datang untuk lebih memerhatikan dan mengutamakan pembangunan infrastruktur hijau yang telah disediakan oleh alam dibanding mengadakan proyek-proyek raksasa untuk menghadapi perubahan iklim,” tegasnya.Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa memelihara dan mengembalikan terumbu karang yang rusak, jauh lebih murah dibandingkan membuat tanggal buatan yang biayanya mencapai sepuluh kali lipat. “Terumbu karang adalah anugerah alam yang mengagumkan, terutama karena jika dalam kondisi baik, dapat memberikan manfaat pengurangan gelombang yang sebanding dengan pertahanan pantai buatan dan beradaptasi dengan peningkatan permukaan laut,” ucap Dr. Curt Storlazzi, salah satu pengarang buku yang berasal dari Badan Geologi Amerika Serikat. “Penelitian ini menunjukkan bahwa restorasi terumbu karang dapat menjadi cara yang efektif dan murah masyarakat pesisir dalam menghadapi kombinasi dari badai dan kenaikan permukaan laut.”Menurut penelitian ini, tak kurang dari 197 juta orang di dunia akan mendapat manfaat dari keberadaan terumbu karang, sebaliknya orang-orang ini pula yang akan menanggung kerugian terbesar jika terumbu karang di perairan mereka musnah.

[0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem ketahanan komunitas pelestarian habitat

indonesia populasi terbanyak peroleh manfaat kelestarian terumbu karang kekayaan di perairan indonesia berupa terumbu karang tak hanya berfungsi sebagai objek wisata kelautan belaka jauh lebih penting kumpulan terumbu karang di seluruh perairan nusantara ini memiliki fungsi ekologis yang luar biasa terumbu karang memiliki fungsi sangat signifikan dalam melindungi wilayah daratan karena mampu menekan energi gelombang ratarata sementara tubir terumbu karang atau rataan karang dangkal yang pertama kali memecah ombak dapat mengurangi kekuatan ombak hingga hal ini terungkap dalam penelitian yang drills oleh sejumlah pakar kelautan dari university of bologna the nature conservancy tnc us geological survey stanford university dan university of california dan telah dimuat dalam jurnal ilmiah nature communications penelitian ini sendiri dilakukan di kawasan atlantik pasifik dan samudera hindiakeberadaan terumbu karang berfungsi sangat penting dalam menekan perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut melalui kemampuannya menahan terjangan ombak dan badai seperti diungkapkan oleh peneliti kelautan dari tnc dan salah satu penulis dalam studi ini dr michael beck duaratus juta orang di lebih dari negara akan terancam jika terumbu karang tidak dilindungi dan dipulihkan ungkap dr beckhal senada disampaikan oleh dr filippo ferrario dari university of bolognapenelitian ini menggambarkan bahwa restorasi dan perlindungan terumbu karang sangat penting dan merupakan solusi dengan biaya efektif untuk mengurangi resiko terhadap bencana alam di wilayah pesisir dan terhadap perubahan iklimbagi indonesia yang dikelilingi oleh wilayah perairan hal ini tentu sangat penting indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan populasi terbanyak yang memperoleh manfaat dari pengurangan resiko atas keberadaan terumbu karang tak kurang dari juta penduduk indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumberdaya terumbu karang sebagai tempat bagi terumbu karang dunia dan sekitar spesies karang keras yang tersebar di seluruh penjuru nusantara indonesia memiliki peran penting dalam ekosistem laut dunia kata gondan renosari direktur program kelautan tnc indonesia ia kemudian menambahkan sayangnya terumbu karang di indonesia saat ini tengah terancam keberadaannya terutama oleh faktor manusia seperti pembangunan di kawasan pesisir dan praktek penangkapan ikan yang merusak penelitian ini hendaknya menjadi peringatan bagi pemimpin kita di masa datang untuk lebih memerhatikan dan mengutamakan pembangunan infrastruktur hijau yang telah disediakan oleh alam dibanding mengadakan proyekproyek raksasa untuk menghadapi perubahan iklim tegasnyapenelitian ini juga mengungkapkan bahwa memelihara dan mengembalikan terumbu karang yang rusak jauh lebih murah dibandingkan membuat tanggal buatan yang biayanya mencapai sepuluh kali lipat terumbu karang adalah anugerah alam yang mengagumkan terutama karena jika dalam kondisi baik dapat memberikan manfaat pengurangan gelombang yang sebanding dengan pertahanan pantai buatan dan beradaptasi dengan peningkatan permukaan laut ucap dr curt storlazzi salah satu pengarang buku yang berasal dari badan geologi amerika serikat penelitian ini menunjukkan bahwa restorasi terumbu karang dapat menjadi cara yang efektif dan murah masyarakat pesisir dalam menghadapi kombinasi dari badai dan kenaikan permukaan lautmenurut penelitian ini tak kurang dari juta orang di dunia akan mendapat manfaat dari keberadaan terumbu karang sebaliknya orangorang ini pula yang akan menanggung kerugian terbesar jika terumbu karang di perairan mereka musnah

Indonesia Sumbang 250.000 USD Untuk Penanganan Perubahan Iklim Global. Indonesia serius berperan dalam menangani dampak perubahan iklim global. Tidak hanya dengan berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan asing, tetapi juga menyumbangkan sebesar 250.000 USD melalui (GCF) untuk penanganan perubahan iklim.“Indonesia berkontribusi sebesar 250.000 USD ke GCF. Itu janji kita dalam konteks kerjasama selatan – selatan,” kata Sekretaris Kelompok Kerja Pendanaan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Suzanty Sitorus dalam konferensi pers di kantor DNPI di Jakarta, pada hari Jumat (30/5) yang diadakan oleh Delegasi RI untuk perundingan perubahan iklim ke Bonn, Jerman.Suzanty mengatakan Indonesia menyumbang dana ke GCF tersebut yang akan diberikan kepada negara-negara di kawasan selatan yang tingkat ekonominya lebih rendah dibanding Indonesia. Dia menambahkan janji pemberian dana tersebut dikatakan Indonesia pada pertemuan GCF di Bali pada Februari 2014.Sedangkan Koordinator Divisi Peningkatan Kapasitas DNPI, Agus Supangat mengatakan pemerintah Indonesia berperan aktif dalam kerjasama selatan-selatan dalam konteks perubahan iklim dibawah Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC).Kerjasama tersebut seperti pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Metrologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Kementerian Kehutanan yang memberikan pelatihan mengenai dan Kementerian Kehutanan yang memberikan pelatihan terkait REDD+ ()Suzanty menambahkan isu pendanaan menjadi isu yang paling disorot dalam perundingan perubahan iklim dibawah UNFCCC karena berbagai macam aksi penanganan perubahan iklim memerlukan dana yang sangat besar dan tidak dapat dilaksanakan hanya mengandalkan pendanaan negara yang bersangkutan, terutama dari negara berkembang.Melalui perundingan UNFCCC, telah dibentuk badan yang akan mengelola pendanaan dampak perubahan iklim yaitu GCF), yang nantinya akan mengelola komitmen dana 100 miliar USD sampai tahun 2020 .Pada kesempatan yang sama, Ketua Delegasi RI untuk perundingan perubahan iklim di Bonn, Jerman, Rachmat Witoelar mengatakan Indonesia selalu berkonsisten untuk berperan dalam penanganan perubahan iklim global dan selalu berkonsisten untuk menagih komitmen negara-negara maju yang berkewajiban untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.“Masing-masing negara sesuai asas (untuk menangani perubahan iklim global). Posisi Indonesia memegang teguh , didalamnya ada dunia menagih masing-masing pihak untuk melakukan sebanyak-banyaknya penanganan perubahan iklim,” katanya.Konferensi perubahan iklim Bonn pada bulan Juni 2014 ini merupakan salah satu rangkaian perundingan menuju ke 21 (COP21) di Paris, Perancis, pada akhir tahun 2015. Negara-negara Pihak UNFCCC telah menyepakati bahwa pada COP21, akan diadopsi suatu protokol, instrumen legal atau keputusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat () dan melibatkan semua negara Pihak () sebagai basis kerangka kerja global baru untuk penanganan masalah perubahan iklim pasca 2020.Tahun 2014 juga akan menjadi tahun negosiasi yang amat krusial sebelum kesepakatan Paris 2015 dicapai. Setidaknya terdapat dua pertemuan lain selain pertemuan di Bonn, yakni pertemuan bulan September di New York, Amerika Serikat yang menghadirkan para pemimpin negara atas undangan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon, serta COP20/CMP10 pada bulan Desember di Lima, Peru.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional perjanjian internasional

indonesia sumbang usd untuk penanganan perubahan iklim global indonesia serius berperan dalam menangani dampak perubahan iklim global tidak hanya dengan berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar persen dengan upaya sendiri dan persen dengan bantuan asing tetapi juga menyumbangkan sebesar usd melalui gcf untuk penanganan perubahan iklimindonesia berkontribusi sebesar usd ke gcf itu janji kita dalam konteks kerjasama selatan selatan kata sekretaris kelompok kerja pendanaan dewan nasional perubahan iklim dnpi suzanty sitorus dalam konferensi pers di kantor dnpi di jakarta pada hari jumat yang diadakan oleh delegasi ri untuk perundingan perubahan iklim ke bonn jermansuzanty mengatakan indonesia menyumbang dana ke gcf tersebut yang akan diberikan kepada negaranegara di kawasan selatan yang tingkat ekonominya lebih rendah dibanding indonesia dia menambahkan janji pemberian dana tersebut dikatakan indonesia pada pertemuan gcf di bali pada februari sedangkan koordinator divisi peningkatan kapasitas dnpi agus supangat mengatakan pemerintah indonesia berperan aktif dalam kerjasama selatanselatan dalam konteks perubahan iklim dibawah konvensi perubahan iklim pbb unfccckerjasama tersebut seperti pelatihan yang dilaksanakan oleh badan metrologi klimatologi dan geofisika bmkg kementerian kehutanan yang memberikan pelatihan mengenai dan kementerian kehutanan yang memberikan pelatihan terkait redd suzanty menambahkan isu pendanaan menjadi isu yang paling disorot dalam perundingan perubahan iklim dibawah unfccc karena berbagai macam aksi penanganan perubahan iklim memerlukan dana yang sangat besar dan tidak dapat dilaksanakan hanya mengandalkan pendanaan negara yang bersangkutan terutama dari negara berkembangmelalui perundingan unfccc telah dibentuk badan yang akan mengelola pendanaan dampak perubahan iklim yaitu gcf yang nantinya akan mengelola komitmen dana miliar usd sampai tahun pada kesempatan yang sama ketua delegasi ri untuk perundingan perubahan iklim di bonn jerman rachmat witoelar mengatakan indonesia selalu berkonsisten untuk berperan dalam penanganan perubahan iklim global dan selalu berkonsisten untuk menagih komitmen negaranegara maju yang berkewajiban untuk menurunkan emisi gas rumah kacamasingmasing negara sesuai asas untuk menangani perubahan iklim global posisi indonesia memegang teguh didalamnya ada dunia menagih masingmasing pihak untuk melakukan sebanyakbanyaknya penanganan perubahan iklim katanyakonferensi perubahan iklim bonn pada bulan juni ini merupakan salah satu rangkaian perundingan menuju ke cop di paris perancis pada akhir tahun negaranegara pihak unfccc telah menyepakati bahwa pada cop akan diadopsi suatu protokol instrumen legal atau keputusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan melibatkan semua negara pihak sebagai basis kerangka kerja global baru untuk penanganan masalah perubahan iklim pasca tahun juga akan menjadi tahun negosiasi yang amat krusial sebelum kesepakatan paris dicapai setidaknya terdapat dua pertemuan lain selain pertemuan di bonn yakni pertemuan bulan september di new york amerika serikat yang menghadirkan para pemimpin negara atas undangan sekretaris jenderal pbb ban ki moon serta copcmp pada bulan desember di lima peru

WRI : Indonesia Berperan Sangat Penting Dalam Penanganan Perubahan Ikliim. “Indonesia menjadi negara yang sangat penting dalam penanganan perubahan iklim. Bagaimana Indoensia berusaha mengubah pembangunan menjadi berkelanjutan,” kata Presiden dan CEO World Resources International (WRI) Andrew Steer dalam acara yang digelar oleh Indonesia Climate Change Center (ICCC) di kantor Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) di Jakarta pada Kamis (05/07/2013).Andrew melihat kebijakan pembangunan Indonesia sudah pada arah yang benar mengarah pada pembangunan rendah emisi dan berkelanjutan, meski dengan perjuangan yang berat. Kebijakan pembangunan rendah emisi Indonesia dapat dilihat misalnya dengan kebijakan moratorium perizinan di sektor kehutanan, arah penciptaan dan penggunaan energi dan sebagainya.Hal itu menjadi salah satu alasan, WRI membuka kantor cabangnya di Indonesia, setelah mereka mempunyai cabang di China, India, Brazil, Meksiko dan berkantor pusat di Washington, Amerika Serikat.Andrew mengatakan WRI Indonesia akan berfokus pada enam hal yaitu pangan, kehutanan, air, energi, perubahan iklim dan pemerintahan. Dalam bekerja, WRI Indonesia mempunyai berbagai macam mitra dari instansi pemerintah, akademisi sampai dengan masyarakat sipil.Sebagai lembaga riset, WRI akan memonitor secara mandiri sektor kehutanan dan pengelolaan lahan dengan menggunakan teknologi seperti peta penginderaan jarak jauh, serta akan mengevaluasi kebijakan Indonesia yang berpengaruh kepada hutan dan penggunaannya. Hasilnya akan diserahkan sebagai rekomendasi untuk pengelolaan sektor kehutanan yang lebih baik.Dari sektor energi, penggunaan energi yang makin efisien dan penciptaan sumber energi yang berkelanjutan akan menurunkan tingkat emisi karbon Indonesia. “Penggunaan energi yang efisien dan energi yang berkelanjutan merupakan ‘win win solution’ global,” kata Andrew.Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha mengatakan pada Januari 2014, DPR telah menyetujui kebijakan energi nasional tentang bauran energi sampai dengan tahun 2020, yang proporsi penggunaan energi dari minyak sebesar 32 persen, gas 22 persen, batubara 29 persen, energi panas bumi lebih dari 8 persen, biofuel lebih dari 3,4 persen dan energi berkelanjutan lainnya sebesar 5,6 persen.Satya mengatakan DPR telah merevisi Peraturan Pemerintah No.59/2007 menjadi Peraturan Pemerintah No.70/2010 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi. Indonesia sendiri telah berkomitmen mengembangkan sumber energi panas bumi sebagai sumber utama energi berkelanjutan. Hal itu didasarkan potensi panas bumi Indonesia yang ketiga terbesar di dunia.

[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

inisiatif energi terbarukan

wri indonesia berperan sangat penting dalam penanganan perubahan ikliim indonesia menjadi negara yang sangat penting dalam penanganan perubahan iklim bagaimana indoensia berusaha mengubah pembangunan menjadi berkelanjutan kata presiden dan ceo world resources international wri andrew steer dalam acara yang digelar oleh indonesia climate change center iccc di kantor dewan nasional perubahan iklim dnpi di jakarta pada kamis andrew melihat kebijakan pembangunan indonesia sudah pada arah yang benar mengarah pada pembangunan rendah emisi dan berkelanjutan meski dengan perjuangan yang berat kebijakan pembangunan rendah emisi indonesia dapat dilihat misalnya dengan kebijakan moratorium perizinan di sektor kehutanan arah penciptaan dan penggunaan energi dan sebagainyahal itu menjadi salah satu alasan wri membuka kantor cabangnya di indonesia setelah mereka mempunyai cabang di china india brazil meksiko dan berkantor pusat di washington amerika serikatandrew mengatakan wri indonesia akan berfokus pada enam hal yaitu pangan kehutanan air energi perubahan iklim dan pemerintahan dalam bekerja wri indonesia mempunyai berbagai macam mitra dari instansi pemerintah akademisi sampai dengan masyarakat sipilsebagai lembaga riset wri akan memonitor secara mandiri sektor kehutanan dan pengelolaan lahan dengan menggunakan teknologi seperti peta penginderaan jarak jauh serta akan mengevaluasi kebijakan indonesia yang berpengaruh kepada hutan dan penggunaannya hasilnya akan diserahkan sebagai rekomendasi untuk pengelolaan sektor kehutanan yang lebih baikdari sektor energi penggunaan energi yang makin efisien dan penciptaan sumber energi yang berkelanjutan akan menurunkan tingkat emisi karbon indonesia penggunaan energi yang efisien dan energi yang berkelanjutan merupakan win win solution global kata andrewpada kesempatan yang sama anggota komisi vii dpr ri satya widya yudha mengatakan pada januari dpr telah menyetujui kebijakan energi nasional tentang bauran energi sampai dengan tahun yang proporsi penggunaan energi dari minyak sebesar persen gas persen batubara persen energi panas bumi lebih dari persen biofuel lebih dari persen dan energi berkelanjutan lainnya sebesar persensatya mengatakan dpr telah merevisi peraturan pemerintah no menjadi peraturan pemerintah no tentang kegiatan usaha panas bumi indonesia sendiri telah berkomitmen mengembangkan sumber energi panas bumi sebagai sumber utama energi berkelanjutan hal itu didasarkan potensi panas bumi indonesia yang ketiga terbesar di dunia

Inilah Enam Prioritas Penurunan Emisi Sektor Kehutanan Bagi Presiden Mendatang. Indonesia sedang menjalani proses pergantian Presiden. Diharapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya mempunyai visi misi terhadap permasalahan lingkungan dan perubahan iklim yang kuat, seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Diakui oleh dunia internasional, dibawah kepemimpinan Presiden Yudhoyono, Indonesia berperan penting dalam penanganan perubahan iklim global. Agar Presiden mendatang bisa meneruskan visi misi lingkungan dan perubahan iklim saat ini, Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Agus Purnomo menyebutkan ada enam aksi prioritas yang bisa dilakukan untuk pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan.“Ada enam aksi prioritas yang bisa dilakukan oleh Presiden mendatang,” kata Agus Purnomo dalam acara diskusi yang digelar Indonesi Climate Change Center (ICCC) di Kantor Dewan Nasional Perubahan Ikliim (DNPI) pada Kamis kemarin (06/06/2014).Enam aksi prioritas tersebut yaitu pertama, perencanaan ruang dan optimalisasi penggunaan lahan, dengan melakukan konsolidasi institusi yang berwenang dalam perencanaan ruang dan pengelolaan lahan. Mendefinisikan ulang tugas dan tanggung jawab kementerian dan pemerintah daerah. Ini menjadi prioritas 100 hari kerja pertama.Kedua, moratorium hutan dan gambut, dengan memperpanjang moratorium hutan dan gambut sesuai kewenangan presiden.Ketiga, pengelolaan lahan gambut, dengan memberikan insentif atas usaha mengairi dan menanami lahan yang rusak dan mencegah kebakaran lahan. Kebijakan berbasis ilmiah dengan insentif dan penegakan hukum.Keempat, praktek penebangan kayu yang berkelanjutan dengan mengurangi dampak penebangan dan praktek penanaman yang diperkaya menjadi isu yang menarik dari masyarakat lokal dan sektor swasta.Kelima, Peningkatan dalam praktek masyarakat lokal, dengan penyediaan kepemilikan lahan, pelatihan mata pencaharian alternatif dan disinsentif untuk pembukaan hutan. Ini merupakan kepemimpinan politik presiden“Dengan pengakuan masyarakat adat, penyelesaian masalah tenurial agar tetap menjadi hutan agar diprioritaskan. Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang bergantung pada hutan, menjadi prioritas,” kata Agus Purnomo.Dan saran keenam adalah Aforestasi dan reforestasi, dengan melanjutkan program penanaman satu miliar phon. Tapi ini membutuhkan kepemimpinan politik dengan seting target jangka panjang.“Penanaman pohon, diperjelas dimana pohon ditanam dan dijaga agar pohon tetap ada. karena banyak sasaran tempat penanaman di lahan milik perusahaan seperti HTI dan perkebunan komersial,” katanya.Sedangkan laju deforestasi mengalami penurunan yang signifikan yaitu dari 2,2 juta hektar per tahun pada 1992 – 1996, menjadi 4,1 juta hektar per tahun pada 1996 – 2000, kemudian turun pada 400 ribu hektar per tahun pada 2000-2003. Pada kurun 2003-2006 , laju deforestasi menjadi satu juta hektar per taun, turun menjadi 800 ribu hektar per tahun, dan 600 ribu hektar per tahun pada 2009 sampai 2013.Agus menyebutkan berdasar data Kementerian Kehutanan, perubahan tutupan lahan pada kurun 2000-2009, sebesar 53 persen pembukaan hutan berubah menjadi kawasan alang-alang yang tidak mempunyai dampak signifikan terhadap perekonomian. Kawasan terdagradasi tersebut sudah seharusnya diubah menjadi lebih bermanfaat.Diprediksikan ada 11,5 juta sampai 13,5 juta hektar hutan yang terancam mengalami deforestasi dan degradasi, terdiri dari 51 juta hektar pada lahan berkonsesi, dan 139 juta hektar pada lahan non konsesi. Dari 139 juga hektar non konsesi, terdiri dari 61 juta hektar berada di hutan yang mengalami moratoriumdan 78 juta hektar hutan diluar kawasan hutan yang dimoratorium.Padahal hutan dan gambut Indonesia diprediksi mampu menyimpan sekitar 60 gigaton carbon, dimana 60 persennya berada di lahan gambut. Maka menjadi penting untuk tetap menjaga kawasan gambut dari pembukaan lahan agar emisi karbon tetap tersimpan.

[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem ketahanan komunitas perencanaan kota

inilah enam prioritas penurunan emisi sektor kehutanan bagi presiden mendatang indonesia sedang menjalani proses pergantian presiden diharapkan presiden dan wakil presiden terpilih nantinya mempunyai visi misi terhadap permasalahan lingkungan dan perubahan iklim yang kuat seperti presiden susilo bambang yudhoyonodiakui oleh dunia internasional dibawah kepemimpinan presiden yudhoyono indonesia berperan penting dalam penanganan perubahan iklim global agar presiden mendatang bisa meneruskan visi misi lingkungan dan perubahan iklim saat ini staf khusus presiden bidang perubahan iklim agus purnomo menyebutkan ada enam aksi prioritas yang bisa dilakukan untuk pengurangan emisi karbon dari sektor kehutananada enam aksi prioritas yang bisa dilakukan oleh presiden mendatang kata agus purnomo dalam acara diskusi yang digelar indonesi climate change center iccc di kantor dewan nasional perubahan ikliim dnpi pada kamis kemarin enam aksi prioritas tersebut yaitu pertama perencanaan ruang dan optimalisasi penggunaan lahan dengan melakukan konsolidasi institusi yang berwenang dalam perencanaan ruang dan pengelolaan lahan mendefinisikan ulang tugas dan tanggung jawab kementerian dan pemerintah daerah ini menjadi prioritas hari kerja pertamakedua moratorium hutan dan gambut dengan memperpanjang moratorium hutan dan gambut sesuai kewenangan presidenketiga pengelolaan lahan gambut dengan memberikan insentif atas usaha mengairi dan menanami lahan yang rusak dan mencegah kebakaran lahan kebijakan berbasis ilmiah dengan insentif dan penegakan hukumkeempat praktek penebangan kayu yang berkelanjutan dengan mengurangi dampak penebangan dan praktek penanaman yang diperkaya menjadi isu yang menarik dari masyarakat lokal dan sektor swastakelima peningkatan dalam praktek masyarakat lokal dengan penyediaan kepemilikan lahan pelatihan mata pencaharian alternatif dan disinsentif untuk pembukaan hutan ini merupakan kepemimpinan politik presidendengan pengakuan masyarakat adat penyelesaian masalah tenurial agar tetap menjadi hutan agar diprioritaskan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang bergantung pada hutan menjadi prioritas kata agus purnomodan saran keenam adalah aforestasi dan reforestasi dengan melanjutkan program penanaman satu miliar phon tapi ini membutuhkan kepemimpinan politik dengan seting target jangka panjangpenanaman pohon diperjelas dimana pohon ditanam dan dijaga agar pohon tetap ada karena banyak sasaran tempat penanaman di lahan milik perusahaan seperti hti dan perkebunan komersial katanyasedangkan laju deforestasi mengalami penurunan yang signifikan yaitu dari juta hektar per tahun pada menjadi juta hektar per tahun pada kemudian turun pada ribu hektar per tahun pada pada kurun laju deforestasi menjadi satu juta hektar per taun turun menjadi ribu hektar per tahun dan ribu hektar per tahun pada sampai agus menyebutkan berdasar data kementerian kehutanan perubahan tutupan lahan pada kurun sebesar persen pembukaan hutan berubah menjadi kawasan alangalang yang tidak mempunyai dampak signifikan terhadap perekonomian kawasan terdagradasi tersebut sudah seharusnya diubah menjadi lebih bermanfaatdiprediksikan ada juta sampai juta hektar hutan yang terancam mengalami deforestasi dan degradasi terdiri dari juta hektar pada lahan berkonsesi dan juta hektar pada lahan non konsesi dari juga hektar non konsesi terdiri dari juta hektar berada di hutan yang mengalami moratoriumdan juta hektar hutan diluar kawasan hutan yang dimoratoriumpadahal hutan dan gambut indonesia diprediksi mampu menyimpan sekitar gigaton carbon dimana persennya berada di lahan gambut maka menjadi penting untuk tetap menjaga kawasan gambut dari pembukaan lahan agar emisi karbon tetap tersimpan

Komitmen Penyediaan Pendanaan Harus Mencukupi Kebutuhan Penanganan Perubahan Iklim. Pendanaan menjadi salah satu isu yang menarik diikuti dalam setiap perundingan perubahan iklim, termasuk perundingan di Bonn, Jerman yang sedang berlangsung saat ini. Pendanaan bagi penanganan perubahan iklim menjadi elemen penting dalam kesepakatan protokol baru yang akan disahkan pada konferensi perubahan iklim COP21 di Paris Perancis, pada Desember 2015 mendatang.Indonesia menegaskan pandangan bahwa penyediaan pendanaan untuk aksi pasca 2020 harus didasarkan pada komitmen para Pihak negara maju, sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim yang telah diratifikasi oleh 196 negara.“Pendanaan yang disediakan harus baru dan tambahan di luar komitmen pembangunan internasional, memadai, berkelanjutan dan dapat diprediksi untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, untuk mencapai tujuan global mencegah kenaikan suhu 2 derajat” ujar Suzanty Sitorus, Sekretaris Kelompok Kerja Pendanaan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) yang juga anggota Delegasi RI.Selain itu, Indonesia menyatakan bahwa kesepakatan 2015 perlu memberikan kejelasan mengenai tingkat komitmen pendanaan dan mekanisme apa yang akan digunakan untuk menyalurkan pendanaan. Bagi negara berkembang, melakukan pembangunan untuk kesejahteraan warganya sambil memastikan emisi yang dikeluarkan rendah merupakan tantangan yang besar karena membutuhkan biaya yang besar. Upaya negara berkembang, termasuk dalam penyediaan pendanaan perubahan iklim, dilaksanakan dalam konteks mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Perbedaan tersebut harus dicerminkan dalam kesepakatan 2015 sehingga perjanjian multilateral baru nanti akan diterima oleh semua Pihak karena memenuhi rasa keadilan.Namun hal tersebut tidak berarti bahwa negara-negara berkembang belum dan tidak akan menyediakan pendanaan untuk kegiatan terkait perubahan iklim. Hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan baru-baru ini menunjukkan bahwa pada 2011 pendanaan terkait perubahan iklim dari sektor publik di Indonesia mencapai USD 951 juta, dimana 66% di antaranya berasal dari anggaran pemerintah nasional.Pengeluaran ini utamanya untuk mitigasi dan adaptasi, alih teknologi, meningkatkan kapasitas, perbaikan tata kelola, kebijakan dan peraturan, insentif ekonomi dan fiskal. “Anggaran pemerintah ini digunakan untuk berbagai kegiatan terkait perubahan iklim, termasuk dalam upaya untuk mencapai ketahanan energi dan ketahanan pangan untuk menjamin keberlanjutan ekonomi kita” jelas Suzanty.Indonesia menghargai kontribusi dari negara-negara maju ke dana-dana multilateral, namun sejauh ini dana tersebut tidak cukup untuk membiayai proyek-proyek dan program-program perubahan iklim di negara-negara berkembang. “Sumber eksternal masih sangat tidak memadai dibandingkan dengan kebutuhan Indonesia untuk memenuhi tujuan mitigasi dan adaptasi. Untuk itu penyediaan pendanaan oleh pemerintah negara-negara berkembang juga perlu ditingkatkan” ujar Suzanty.Meskipun demikian, Indonesia menegaskan bahwa kontribusi negara berkembang tidak dalam level yang sama dengan negara-negara maju, karena kemajuan pembangunan yang tidak sama dan pertumbuhan ekonomi yang rentan terhadap penurunan. Konferensi perubahan iklim di Bonn yang berlangsung pada 4-15 Juni 2014 tersebut merupakan salah satu rangkaian perundingan menuju (COP) ke-21 di Paris, Perancis, pada akhir tahun 2015. Negara-negara Pihak UNFCCC telah menyepakati bahwa pada COP21, akan diadopsi suatu protokol, instrumen legal atau keputusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan melibatkan semua negara Pihak sebagai basis kerangka kerja global baru untuk penanganan masalah perubahan iklim pasca-2020.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional perjanjian internasional

komitmen penyediaan pendanaan harus mencukupi kebutuhan penanganan perubahan iklim pendanaan menjadi salah satu isu yang menarik diikuti dalam setiap perundingan perubahan iklim termasuk perundingan di bonn jerman yang sedang berlangsung saat ini pendanaan bagi penanganan perubahan iklim menjadi elemen penting dalam kesepakatan protokol baru yang akan disahkan pada konferensi perubahan iklim cop di paris perancis pada desember mendatangindonesia menegaskan pandangan bahwa penyediaan pendanaan untuk aksi pasca harus didasarkan pada komitmen para pihak negara maju sesuai dengan ketentuan konvensi pbb mengenai perubahan iklim yang telah diratifikasi oleh negarapendanaan yang disediakan harus baru dan tambahan di luar komitmen pembangunan internasional memadai berkelanjutan dan dapat diprediksi untuk memenuhi kebutuhan negaranegara berkembang melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk mencapai tujuan global mencegah kenaikan suhu derajat ujar suzanty sitorus sekretaris kelompok kerja pendanaan dewan nasional perubahan iklim dnpi yang juga anggota delegasi riselain itu indonesia menyatakan bahwa kesepakatan perlu memberikan kejelasan mengenai tingkat komitmen pendanaan dan mekanisme apa yang akan digunakan untuk menyalurkan pendanaan bagi negara berkembang melakukan pembangunan untuk kesejahteraan warganya sambil memastikan emisi yang dikeluarkan rendah merupakan tantangan yang besar karena membutuhkan biaya yang besar upaya negara berkembang termasuk dalam penyediaan pendanaan perubahan iklim dilaksanakan dalam konteks mewujudkan pembangunan berkelanjutan perbedaan tersebut harus dicerminkan dalam kesepakatan sehingga perjanjian multilateral baru nanti akan diterima oleh semua pihak karena memenuhi rasa keadilannamun hal tersebut tidak berarti bahwa negaranegara berkembang belum dan tidak akan menyediakan pendanaan untuk kegiatan terkait perubahan iklim hasil kajian yang dilakukan oleh kementerian keuangan dan barubaru ini menunjukkan bahwa pada pendanaan terkait perubahan iklim dari sektor publik di indonesia mencapai usd juta dimana di antaranya berasal dari anggaran pemerintah nasionalpengeluaran ini utamanya untuk mitigasi dan adaptasi alih teknologi meningkatkan kapasitas perbaikan tata kelola kebijakan dan peraturan insentif ekonomi dan fiskal anggaran pemerintah ini digunakan untuk berbagai kegiatan terkait perubahan iklim termasuk dalam upaya untuk mencapai ketahanan energi dan ketahanan pangan untuk menjamin keberlanjutan ekonomi kita jelas suzantyindonesia menghargai kontribusi dari negaranegara maju ke danadana multilateral namun sejauh ini dana tersebut tidak cukup untuk membiayai proyekproyek dan programprogram perubahan iklim di negaranegara berkembang sumber eksternal masih sangat tidak memadai dibandingkan dengan kebutuhan indonesia untuk memenuhi tujuan mitigasi dan adaptasi untuk itu penyediaan pendanaan oleh pemerintah negaranegara berkembang juga perlu ditingkatkan ujar suzantymeskipun demikian indonesia menegaskan bahwa kontribusi negara berkembang tidak dalam level yang sama dengan negaranegara maju karena kemajuan pembangunan yang tidak sama dan pertumbuhan ekonomi yang rentan terhadap penurunan konferensi perubahan iklim di bonn yang berlangsung pada juni tersebut merupakan salah satu rangkaian perundingan menuju cop ke di paris perancis pada akhir tahun negaranegara pihak unfccc telah menyepakati bahwa pada cop akan diadopsi suatu protokol instrumen legal atau keputusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan melibatkan semua negara pihak sebagai basis kerangka kerja global baru untuk penanganan masalah perubahan iklim pasca

IPCC : Kemakmuran Jadi Penyumbang Terbesar Emisi Gas Rumah Kaca Global. Panel Para Ahli Antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim ( / IPCC) mempresentasikan hasil dari kelompok kerja 3 dari Laporan IPCC ke-5 ( 5 / AR5) pada perundingan perubahan iklim di Bonn, Jerman pada Juni 2014. Mongabay Indonesia melaporkan langsung dari Bonn bahwa laporan tersebut memperlihatkan beberapa hal yang mengagetkan, antara lain bahwa emisi gas rumah kaca (GRK) tahunan berkisar pada 50 miliar ton setara karbon.Ketua Kelompok Kerja 3 IPCC, Ottman Edenhofer pada side event perundingan Bonn mengatakan peningkatan emisi GRK, bukan saja disebabkan oleh jumlah penduduk dunia yang meningkat, tetapi lebih utama karena peningkatan kesejahteraan masyarakat secara global.Pertumbuhan penduduk juga dapat berdampak pada emisi, tetapi pengendali terbesar peningkatan emisi adalah karena peningkatan kesejahteraan global. Sebagian besar orang di seluruh dunia, khususnya di Asia, telah keluar dari kemiskinan, maka ini akan diikuti dengan meningkatnya konsumsi energi dan meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil.“Pertumbuhan emisi GRK antara tahun 2000 dan 2010 lebih besar dari pertumbuhan emisi tiga dekade sebelumnya,” kata Edenhofer. Emisi GRK 2000-2010 meningkat 2,2 persen per tahun dari 40 giga ton menjadi 49 giga ton setara karbon. Sedangkan pertumbuhan emisi kurun 1970 sampai 2000 hanya 1,3 persen per tahun dari 27 giga ton menjadi 40 gigaton setara karbon.“Setengah dari akumulasi karbon antropogenik, emisi antara 1970 sampai 2010, terjadi pada 40 tahun terakhir,” lanjutnya. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan penggunaan energy dari bahan bakar fosil. Hal itu menjadi dua pertiga sumber emisi, dengan kontribusi yang signifikan dari industri dan pertanian.Bila dunia tidak bergerak cepat untuk beralih ke teknologi rendah karbon, emisi global diproyeksikan akan terus meningkat. Peningkatan ini akan didorong terutama oleh kenaikan lebih lanjut dari kemakmuran di negara berkembang.Edenhofer mengatakan banyak negara telah memiliki kebijakan untuk mengurangi emisi, tapi jauh lebih perlu untuk menerapkan kebijakan tersebut. Investasi dalam teknologi bersih perlu dilakukan dalam skala kebijakan massif dan mitigasi perlu diintegrasikan ke dalam pertimbangan politik yang lebih luas, seperti pertumbuhan, pekerjaan dan lingkungan.“Menangani perubahan iklim membutuhkan tindakan internasional. Ini adalah masalah besar dan membutuhkan kerjasama internasional untuk mengatasinya,” tambahnya.Ketua Delegasi RI untuk perundingan Bonn, Rachmat Witoelar mengatakan bahwa komitmen penurunan emisi dari negara-negara tidak cukup untuk mencegah kenaikan 2 derajat suhu global. Oleh karenanya perlu didukung oleh pemangku kepentingan dari sektor swasta dan LSM. Hal tersebut diungkapkan Rachmat dalam sesi pada perundingan Bonn tersebut. Rachmat mengatakan penciptaan pasar karbon menunjukkan peluang ekonomi yang berjalin beriringan dengan usaha pengurangan emisi.Saat ini, katanya, merupakan kesempatan global untuk memerangi perubahan iklim menjelang 2015, ketika seluruh Negara menyetujui kesepakatan perubahan iklim yang mengikat di Paris tahun 2015. “Kesepakatan ini tidak dibangun dari hal kosong, tetapi dari proses dan mekanisme yang sudah ada seperti Protokol Kyoto,” katanya.Negara-negara Pihak UNFCCC sendiri telah menyepakati bahwa pada konferensi perubahan ikim COP21 di Paris, Perancis pada akhir 2015, akan diadopsi suatu protocol baru, instrument legal atau keputusan yang memiliki kekuatan hokum mengikat dan melibatkan semua Negara Pihak sebagai kerangka kerja global baru untuk penanganan perubahan iklim pasca 2020.

[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

inisiatif energi terbarukan perjanjian internasional

ipcc kemakmuran jadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca global panel para ahli antar pemerintah untuk perubahan iklim ipcc mempresentasikan hasil dari kelompok kerja dari laporan ipcc ke ar pada perundingan perubahan iklim di bonn jerman pada juni mongabay indonesia melaporkan langsung dari bonn bahwa laporan tersebut memperlihatkan beberapa hal yang mengagetkan antara lain bahwa emisi gas rumah kaca grk tahunan berkisar pada miliar ton setara karbonketua kelompok kerja ipcc ottman edenhofer pada side event perundingan bonn mengatakan peningkatan emisi grk bukan saja disebabkan oleh jumlah penduduk dunia yang meningkat tetapi lebih utama karena peningkatan kesejahteraan masyarakat secara globalpertumbuhan penduduk juga dapat berdampak pada emisi tetapi pengendali terbesar peningkatan emisi adalah karena peningkatan kesejahteraan global sebagian besar orang di seluruh dunia khususnya di asia telah keluar dari kemiskinan maka ini akan diikuti dengan meningkatnya konsumsi energi dan meningkatnya penggunaan bahan bakar fosilpertumbuhan emisi grk antara tahun dan lebih besar dari pertumbuhan emisi tiga dekade sebelumnya kata edenhofer emisi grk meningkat persen per tahun dari giga ton menjadi giga ton setara karbon sedangkan pertumbuhan emisi kurun sampai hanya persen per tahun dari giga ton menjadi gigaton setara karbonsetengah dari akumulasi karbon antropogenik emisi antara sampai terjadi pada tahun terakhir lanjutnya pertumbuhan ekonomi meningkatkan penggunaan energy dari bahan bakar fosil hal itu menjadi dua pertiga sumber emisi dengan kontribusi yang signifikan dari industri dan pertanianbila dunia tidak bergerak cepat untuk beralih ke teknologi rendah karbon emisi global diproyeksikan akan terus meningkat peningkatan ini akan didorong terutama oleh kenaikan lebih lanjut dari kemakmuran di negara berkembangedenhofer mengatakan banyak negara telah memiliki kebijakan untuk mengurangi emisi tapi jauh lebih perlu untuk menerapkan kebijakan tersebut investasi dalam teknologi bersih perlu dilakukan dalam skala kebijakan massif dan mitigasi perlu diintegrasikan ke dalam pertimbangan politik yang lebih luas seperti pertumbuhan pekerjaan dan lingkunganmenangani perubahan iklim membutuhkan tindakan internasional ini adalah masalah besar dan membutuhkan kerjasama internasional untuk mengatasinya tambahnyaketua delegasi ri untuk perundingan bonn rachmat witoelar mengatakan bahwa komitmen penurunan emisi dari negaranegara tidak cukup untuk mencegah kenaikan derajat suhu global oleh karenanya perlu didukung oleh pemangku kepentingan dari sektor swasta dan lsm hal tersebut diungkapkan rachmat dalam sesi pada perundingan bonn tersebut rachmat mengatakan penciptaan pasar karbon menunjukkan peluang ekonomi yang berjalin beriringan dengan usaha pengurangan emisisaat ini katanya merupakan kesempatan global untuk memerangi perubahan iklim menjelang ketika seluruh negara menyetujui kesepakatan perubahan iklim yang mengikat di paris tahun kesepakatan ini tidak dibangun dari hal kosong tetapi dari proses dan mekanisme yang sudah ada seperti protokol kyoto katanyanegaranegara pihak unfccc sendiri telah menyepakati bahwa pada konferensi perubahan ikim cop di paris perancis pada akhir akan diadopsi suatu protocol baru instrument legal atau keputusan yang memiliki kekuatan hokum mengikat dan melibatkan semua negara pihak sebagai kerangka kerja global baru untuk penanganan perubahan iklim pasca

Alat Masak Ini Berbahan Bakar Energi Terbarukan, Seperti Apa?. Indonesia negara kaya sumber energi terbarukan tetapi pemanfaatan minim. Berangkat dari pemikiran itu, Wahono Handoko dan Randy Ariaputra berkreasi dengan membuat alat memasak (kompor) berbahan bakar bioetanol, diberi nama “Gastrik.”Maret lalu, gastrik dipamerkan di Gedung Graha Shaba Pramana, Universitas Gadjah Mada. Untuk mendukung upaya ini, Wahono mengatakan, gastrik berbeda dari kompor bioetanol lain. Ia memanfaatkan energi listrik guna memudahkan pengoperasian pemakai.Mereka berpandangan, pemprosesan bioetanol adalah teknologi mudah hingga gampang diadopsi petani atau usaha kecil. Untuk bahan baku sangat beragam bisa dari tanaman berpati seperti singkong, sorgum, dan lain-lain. Tanaman bernira, misal, batang sorgum, tetes/molasses, nira nipah. Juga mulai diaplikasikan dengan rumput gajah.“Kami mengusung konsep rantai suplai bioetanol sebagai pasokan energi berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk masyarakat. Menciptakan rantai pasok dari hulu sampai hilir, mengembangkan metode pembudidayaan tanaman penghasil bioethanol lebih efisien dan produktif,” katanya.Dengan gastrik, sekaligus memberdayakan masyarakat dan meningkatkan nilai guna singkong, sorgum, nira nipah, sagu , rumput gajah dan lain-lain. “Semula dijual harga sangat murah ke tengkulak jadi lebih layak.”Sebelum kompor dibagikan kepada masyarakat, terlebih dahulu dibangun unit usaha pengolahan bioetanol bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa. BUMDes bertugas menjadi pengumpul varian tanaman penghasil bioetanol yang telah diolah menjadi bir fermentasi. Ia bahan baku pembuatan etanol.Petani singkong, sorgum, dan lain-lain dapat menjual hasil panen bir fermentasi ke BUMDes dengan harga lebih mahal ketimbang menjual pada tengkulak.BUMDes, kata Wahono, akan mengelola bir fermentasi untuk didestilasi menjadi bioetanol. “Bioetanol inilah yang akan dimasukkan ke tabung gastrik dan dijual per tabung di bawah harga elpiji tiga kg,” katanya.Dari penjualan bioetanol—dengan penukaran tabung kosong dengan berisi–, BUMDes akan memperoleh keuntungan buat pendapatan desa.Menurut dia, beberapa manfaat bisa diperoleh sekaligus, seperti gastrik sebagai kompor pengganti elpiji berbahan bakar non fosil, ramah lingkungan dan anti meledak. Persediaan bahan bakar terjamin karena dikelola BUMDes dan menambah pendapatan desa serta meningkatkan kesejahteraan petani.Wahono optimistis, kehadiran gastrik mendukung proyeksi pengembangan energi terbarukan 23% pada 2025. “Bahan bakar bersih rendah emisi, praktis memiliki performa seperti kompor elpiji.”Dia mengatakan, dampak negatif tidak ada, dan jelas banyak manfaat. Bahan bakar relatif murah per botol Rp7.500, bisa memasak dua hari tiga sampai empat jam nonstop.“Kala pendistribusian botol bioetanol kita beri pewarna agar tidak disalahgunakan untuk hal-hal tidak bertanggung jawab, misal, dioplos untuk minuman.”Energi listrik, baterai 9 volt, sebagai indikator lampu petunjuk kapan pembakaran siap hingga knop kompor bisa dibesar- kecilkan sesuai kebutuhan. “Ada tiga varian yaitu, kompor eco gastrik, bio gastrik, dan gastrik catering,” katanya.

[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

inisiatif energi terbarukan

alat masak ini berbahan bakar energi terbarukan seperti apa indonesia negara kaya sumber energi terbarukan tetapi pemanfaatan minim berangkat dari pemikiran itu wahono handoko dan randy ariaputra berkreasi dengan membuat alat memasak kompor berbahan bakar bioetanol diberi nama gastrikmaret lalu gastrik dipamerkan di gedung graha shaba pramana universitas gadjah mada untuk mendukung upaya ini wahono mengatakan gastrik berbeda dari kompor bioetanol lain ia memanfaatkan energi listrik guna memudahkan pengoperasian pemakaimereka berpandangan pemprosesan bioetanol adalah teknologi mudah hingga gampang diadopsi petani atau usaha kecil untuk bahan baku sangat beragam bisa dari tanaman berpati seperti singkong sorgum dan lainlain tanaman bernira misal batang sorgum tetesmolasses nira nipah juga mulai diaplikasikan dengan rumput gajahkami mengusung konsep rantai suplai bioetanol sebagai pasokan energi berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk masyarakat menciptakan rantai pasok dari hulu sampai hilir mengembangkan metode pembudidayaan tanaman penghasil bioethanol lebih efisien dan produktif katanyadengan gastrik sekaligus memberdayakan masyarakat dan meningkatkan nilai guna singkong sorgum nira nipah sagu rumput gajah dan lainlain semula dijual harga sangat murah ke tengkulak jadi lebih layaksebelum kompor dibagikan kepada masyarakat terlebih dahulu dibangun unit usaha pengolahan bioetanol bekerjasama dengan badan usaha milik desa bumdes bertugas menjadi pengumpul varian tanaman penghasil bioetanol yang telah diolah menjadi bir fermentasi ia bahan baku pembuatan etanolpetani singkong sorgum dan lainlain dapat menjual hasil panen bir fermentasi ke bumdes dengan harga lebih mahal ketimbang menjual pada tengkulakbumdes kata wahono akan mengelola bir fermentasi untuk didestilasi menjadi bioetanol bioetanol inilah yang akan dimasukkan ke tabung gastrik dan dijual per tabung di bawah harga elpiji tiga kg katanyadari penjualan bioetanoldengan penukaran tabung kosong dengan berisi bumdes akan memperoleh keuntungan buat pendapatan desamenurut dia beberapa manfaat bisa diperoleh sekaligus seperti gastrik sebagai kompor pengganti elpiji berbahan bakar non fosil ramah lingkungan dan anti meledak persediaan bahan bakar terjamin karena dikelola bumdes dan menambah pendapatan desa serta meningkatkan kesejahteraan petaniwahono optimistis kehadiran gastrik mendukung proyeksi pengembangan energi terbarukan pada bahan bakar bersih rendah emisi praktis memiliki performa seperti kompor elpijidia mengatakan dampak negatif tidak ada dan jelas banyak manfaat bahan bakar relatif murah per botol rp bisa memasak dua hari tiga sampai empat jam nonstopkala pendistribusian botol bioetanol kita beri pewarna agar tidak disalahgunakan untuk halhal tidak bertanggung jawab misal dioplos untuk minumanenergi listrik baterai volt sebagai indikator lampu petunjuk kapan pembakaran siap hingga knop kompor bisa dibesar kecilkan sesuai kebutuhan ada tiga varian yaitu kompor eco gastrik bio gastrik dan gastrik catering katanya

Alat Ini Keren, Masukkan Sampah Bisa Dapat Duit. Sepintas bak mesin ATM. Dominasi warna hijau dan abu-abu membuat benda ini mencolok kala ada sekitaran Bundaran Hotel Indonesia, pada Car Free Day, beberapa pekan lalu. Nama alat itu Ecojos Junior atau Tomra. Mesin ramah lingkungan produksi Asia Pura ini menampung botol-botol plastik maupun kaleng minuman dengan target anak-anak kecil hingga remaja, tetapi bisa buat semua.Mesin ini secara model serupa bank sampah, dengan versi lebih inovatif. Caranya, sampah botol atau kaleng plastik maupun aluminium dimasukkan dalam lubang mesin. Mesin akan mendeteksi jenis barang dan langsung mem-, ada yang masih utuh. Lalu akan ada voucher sesuai jumlah botol atau kaleng yang kita masukkan. Nilai apresiasi itu, kaleng minuman ringan Rp150, botol besar Rp80, dan botol sedang-kecil Rp50. Nilai ini menjadi tabungan yang dapat diambil per Rp5.000.Barang bekas yang masuk akan didaur ulang. Mesin daur ulang otomatis mengenal jenis sampah yang dimasukkan. ”Baru bisa kaleng minuman ringan, botol plastik besar, sedang hingga kecil,” kata Koordinator Ecojos, Putri Daninggar.Ke depan, mesin dari Norwegia ini akan menyortir mandiri. Adapun instruksi pemakaian ada di layar hingga alat ini mudah digunakan (”Ini langkah mendorong anak kecil peduli sampah sekitar,” ucap Putri. Sistem layaknya bank sampah di berbagai daerah tetapi lebih bersifat modern dan memiliki daya tarik bagi masyarakat.Dia mengatakan, banyak anak-anak setiap Sabtu dan Minggu membawa sampah sepulang rekreasi ataupun selama seminggu di sekolah. ”Tempatnya strategis di beberapa titik kelurahan di Bali.”Bersama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Denpasar, pihaknya meletakkan sembilan mesin. Selain peduli lingkungan, katanya, melalui program ini dapat meningkatkan minat anak menabung. Setiap mesin bisa menerima sampah 500 botol plastik dan 350 kaleng per hari. ”Biasa mereka kumpulkan untuk membeli tas atau sepatu pada saat hari kenaikan kelas.”Aliran dana itu ditampung seperti lembaga perkreditan desa ataupun koperasi. Nanti, ada petugas menjaga loket. Waktu operasi hari sekolah pukul 07.00-15.00, akhir pekan 09.00-05.00. Harga alat ini Rp200-250 juta.Sampah-sampah ini, katanya, akan dibawa ke pabrik pengolahan. ”Khusus plastik pertama didesinfectan, dicacah, lalu kirim ke Korea dan China buat kaos,” katanya.Plastik dikirim di luar negeri, katanya, karena teknologi di Indonesia sangat minim untuk daur ulang menjadi kaos. Sedangkan, kaleng daur ulang di dalam negeri. Pada 2016, mesin ber-tagline ini, akan ditambah menjadi 25 unit.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional

alat ini keren masukkan sampah bisa dapat duit sepintas bak mesin atm dominasi warna hijau dan abuabu membuat benda ini mencolok kala ada sekitaran bundaran hotel indonesia pada car free day beberapa pekan lalu nama alat itu ecojos junior atau tomra mesin ramah lingkungan produksi asia pura ini menampung botolbotol plastik maupun kaleng minuman dengan target anakanak kecil hingga remaja tetapi bisa buat semuamesin ini secara model serupa bank sampah dengan versi lebih inovatif caranya sampah botol atau kaleng plastik maupun aluminium dimasukkan dalam lubang mesin mesin akan mendeteksi jenis barang dan langsung mem ada yang masih utuh lalu akan ada voucher sesuai jumlah botol atau kaleng yang kita masukkan nilai apresiasi itu kaleng minuman ringan rp botol besar rp dan botol sedangkecil rp nilai ini menjadi tabungan yang dapat diambil per rpbarang bekas yang masuk akan didaur ulang mesin daur ulang otomatis mengenal jenis sampah yang dimasukkan baru bisa kaleng minuman ringan botol plastik besar sedang hingga kecil kata koordinator ecojos putri daninggarke depan mesin dari norwegia ini akan menyortir mandiri adapun instruksi pemakaian ada di layar hingga alat ini mudah digunakan ini langkah mendorong anak kecil peduli sampah sekitar ucap putri sistem layaknya bank sampah di berbagai daerah tetapi lebih bersifat modern dan memiliki daya tarik bagi masyarakatdia mengatakan banyak anakanak setiap sabtu dan minggu membawa sampah sepulang rekreasi ataupun selama seminggu di sekolah tempatnya strategis di beberapa titik kelurahan di balibersama dinas kebersihan dan pertamanan denpasar pihaknya meletakkan sembilan mesin selain peduli lingkungan katanya melalui program ini dapat meningkatkan minat anak menabung setiap mesin bisa menerima sampah botol plastik dan kaleng per hari biasa mereka kumpulkan untuk membeli tas atau sepatu pada saat hari kenaikan kelasaliran dana itu ditampung seperti lembaga perkreditan desa ataupun koperasi nanti ada petugas menjaga loket waktu operasi hari sekolah pukul akhir pekan harga alat ini rp jutasampahsampah ini katanya akan dibawa ke pabrik pengolahan khusus plastik pertama didesinfectan dicacah lalu kirim ke korea dan china buat kaos katanyaplastik dikirim di luar negeri katanya karena teknologi di indonesia sangat minim untuk daur ulang menjadi kaos sedangkan kaleng daur ulang di dalam negeri pada mesin bertagline ini akan ditambah menjadi unit

Kebakaran Riau, Rakyat Gugat Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Lingkungan. Iringan orang memainkan kompang tampak mendekati Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (10/3/16). Pukul 10.35, alunan kompang berhenti. Lebih 60 orang berkerumun di depan gedung pengadilan itu. Kompang merupakan alat musik khas Melayu, biasa mengiringi ritual atau prosesi adat.Dua orang berbaju Melayu biru melangkah maju. Beri hormat kepada orang-orang di depannya, lalu bergerak menampilkan jurus-jurus silat. Keduanya bertarung apik hingga lima menit. Setelah berhenti, tiga perempuan maju membawa spanduk putih..”Begitu bunyi spanduk dengan cetakan huruf merah itu. Di belakang, ada tiga orang berpakaian Melayu. Mereka Riko Kurniawan (Direktur Eksekutif Walhi Riau), Woro Supartinah (Koordinator Jikalahari) dan Heri Budiman (Pengurus Rumah Budaya Siku Keluang). Rombongan berbaju kaos hijau—tulisan seperti spanduk juga ada di kaos mereka—mengikuti ketiganya.“Kami kesini karena ingin menyampaikan gugatan,” kata Rian Sibarani, Koordinator Lapangan rombongan masyarakat ini.Kedatangan mereka, karena gugatan pada November 2015 tak ditanggapi tergugat. Melihat tak ada respon, penggugat langsung mendaftarkan berkas secara resmi.“Kami ingin rakyat Riau bebas asap. Kami harapkan hakim memenangkan gugatan masyarakat Riau ini,” ujar Riko. Dia mewakili empat penggugat. Al Azhar, Ketua Harian Lembaga Adat Melayu Riau, tak bisa hadir mengantarkan berkas gugatan.Setelah orasi, para penggugat menyerahkan gugatan kepada salah satu tim kuasa hukum Melawan Asap Riau, Indra Jaya,Bertempat di Kantor Walhi Riau, Pada 13 November 2015, mereka menyampaikan notifikasi kepada tergugat. “Kita beritahu kepada tergugat dan menunggu respon,” kata Boy Jerry Even Sembiring, tim kuasa hukum Melawan Asap Riau.Notifikasi, katanya, tahapan awal sebelum gugatan resmi ke pengadilan. Tim kuasa hukum lain, Suryadi, jika notifikasi direspon tergugat, ada itikad baik mereka memperbaiki keadaan Riau. “Sudah lebih 60 hari, tak ada respon mereka, jadi kita mendaftarkan gugatan resmi.”Dalam gugatan mereka menyampaikan, bencana asap 2015 menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Mulai ekonomi sampai kesehatan.Suryadi mengatakan, titik poin gugatan adalah perbaikan tata kelola lingkungan oleh tergugat. “Tidak bisa mengajukan gugatan ganti rugi karena dampak asap, namun ada regulasi perbaikan agar asap tak ada lagi.”Ada enam tergugat. , Presiden, selaku pemegang tanggung jawab akhir atas segala urusan pemerintahan. Presiden memiliki kewajiban mengawasi regulasi dijalankan baik pusat ataupun daerah. Dalam gugatan, Presiden dinyatakan gagal melindungi dan memenuhi hak konstitusional penggugat dan masyarakat Riau., Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebab Menteri LHK merupakan perangkat pemerintah yang mengurusi persoalan hutan dan lingkungan., Menteri Pertanian dinyatakan melawan hukum sebagai penanggung jawab mengurusi pertanian, perkebunan dan peternakan. Mentan dianggap lalai menjalankan kewajiban. Pengawasan perkebunan lemah hingga kebakaran., Kepala Badan Pertanahan Nasional, perangkat pemerintah yang bertanggungjawab urus persoalan terkait perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pertanahan. Dia dianggap gagal karena tak tepat menerapkan kebijakan ataupun penetapan dan penataan hak atas tanah. BPN keluarkan izin pada daerah yang seharusnya tidak dibebani izin.Kelima, Menteri Kesehatan, bertanggungjawab urusi kebijakan terkait kesehatan. Kala asap, Menkes dianggap tidak ada prosedur pengendalian dampak pencemaran udara.Gubernur Riau menjadi tergugat terakhir. Dia bertanggungjawab sebagai pengawas kebijakan di Riau. Dia gagal mengawasi izin-izin akhirnya lingkungan rusak.Para penggugat meminta majelis hakim menghukum para tergugat. Mereka meminta, Presiden dan Menteri LHK membuat peraturan pelaksana UU 32 tahun 2009 dengan melibatkan masyarakat. Seperti Peraturan Pemerintah tentang inventarisasi lingkungan hidup ekoregion dan tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan.Juga PP tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) ataupun Instrumen ekonomi lingkungan hidup. Lalu, PP Baku mutu lingkungan, analisis risiko lingkungan hidup, tata cara penanggulangan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkugan serta pemulihan fungsi lingkungan. Penggugat meminta Presiden dan Gubernur dihukum membuat alokasi dana khusus dalam APBN dan APBD untuk pencegahan dan penanggulangan dampak karhutla. Mereka meminta ada tim gabungan meninjau ulang dan revisi izin-izin usaha pengelolaan hutan, lahan dan kebun terbakar maupun belum terbakar. Presiden harus mengeluarkan peraturan terkait.Gubernur dan Menkes digugat membuat kebijakan penambahan rumah sakit khusus penyakit pernafasan dan penderita ISPA di Riau. Juga membuat tempat evakuasi jika ISPU menunjukkan level bahaya dan petunjuk teknis evakuasi.Gubernur diminta membuat kebijakan pencegahan karhutla, peta rawan serta standar sarana prasarana pengendalian karhutla. Gubernur harus mengembangkan sistem informasi karhutla dan perkebunan di Riau. Membentuk tim khusus pencegahan dini karhutla dan perkebunan serta membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat terdampak kabut asap.Para tergugat juga harus mengajukan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat Riau melalui media, baik cetak maupun elektronik.Riko mengatakan, ini teguran kepada pemerintah agar lebih memperhatikan masyarakat bukan hanya mementingkan investasi.Melalui pantauan satelit Terra-Aqua Modis, sepanjang Januari hingga minggu pertama Maret 2016, ada 629 hotspot di Riau. Jumlah hotspot meningkat sejak akhir minggu keempat Februari. Dari 91 titik menjadi 301 titik awal Maret.Data BKMG 11 Maret 2016, ada delapan hotspot di Riau. Masing-masing empat di Bengkalis, Meranti dan Pelalawan (1) serta Rokan Hilir (2). Ada tiga titik memiliki lebih 70%, di Meranti dan Rokan Hilir.Pada Minggu (13/3/16), titik api di Riau, ada 45. Informasi dari BNPB menyebutkan, dari 45 hotspot di Riau tersebar di Bengkalis (16), Indragiri Hulu (2), Kepulauan Meranti (20), Pelalawan (4), Rokan Hilir (1), dan Siak (2).Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB mengatakan, Pemda Riau telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla sejak 7 Maret /2016 hingga tiga bulan ke depan. Enam kabupaten di Riau, katanya, telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla yaitu Meranti, Bengkalis, Dumai Rokan Hilir, Siak dan Pelalawan.“Penetapan status ini guna memudahkan koordinasi dan komando penanganan karhutla. Juga kemudahan akses menggunakan potensi seperti penggunaan anggaran, personil, sumber daya lain dan bantuan BNPB,” katanya.Pembangunan sekat kanal sudah berjalan ratusan unit di daerah-daerah rawan bencana. Pengawasan juga ditingkatkan.Kepala BNPB, Willem Rampangilei, menggulirkan kebijakan insentif bagi desa-desa yang berhasil menjaga wilayah tidak terbakar dengan pemberdayaan masyarakat. “BNPB pasti akan membantu BPBD dalam pengendalian karhutla seperti pengerahan helikopter dan pesawat water bombing, hujan buatan, bantuan pendanaan untuk operasional personil, aktivasi posko, dan lain-lain.”Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman di Jakarta, mengatakan, Pemerintah Riau siap melakukan berbagai upaya menangani karhutla dengan melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, BNPB, BMKG dan semua stakeholder. Kala titik api muncul, Pemda Riau, cepat menetapkan darurat karhutla agar penanganan maksimal.

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal polusi udara

kebakaran riau rakyat gugat pemerintah perbaiki tata kelola lingkungan iringan orang memainkan kompang tampak mendekati pengadilan negeri pekanbaru kamis pukul alunan kompang berhenti lebih orang berkerumun di depan gedung pengadilan itu kompang merupakan alat musik khas melayu biasa mengiringi ritual atau prosesi adatdua orang berbaju melayu biru melangkah maju beri hormat kepada orangorang di depannya lalu bergerak menampilkan jurusjurus silat keduanya bertarung apik hingga lima menit setelah berhenti tiga perempuan maju membawa spanduk putihbegitu bunyi spanduk dengan cetakan huruf merah itu di belakang ada tiga orang berpakaian melayu mereka riko kurniawan direktur eksekutif walhi riau woro supartinah koordinator jikalahari dan heri budiman pengurus rumah budaya siku keluang rombongan berbaju kaos hijautulisan seperti spanduk juga ada di kaos merekamengikuti ketiganyakami kesini karena ingin menyampaikan gugatan kata rian sibarani koordinator lapangan rombongan masyarakat inikedatangan mereka karena gugatan pada november tak ditanggapi tergugat melihat tak ada respon penggugat langsung mendaftarkan berkas secara resmikami ingin rakyat riau bebas asap kami harapkan hakim memenangkan gugatan masyarakat riau ini ujar riko dia mewakili empat penggugat al azhar ketua harian lembaga adat melayu riau tak bisa hadir mengantarkan berkas gugatansetelah orasi para penggugat menyerahkan gugatan kepada salah satu tim kuasa hukum melawan asap riau indra jayabertempat di kantor walhi riau pada november mereka menyampaikan notifikasi kepada tergugat kita beritahu kepada tergugat dan menunggu respon kata boy jerry even sembiring tim kuasa hukum melawan asap riaunotifikasi katanya tahapan awal sebelum gugatan resmi ke pengadilan tim kuasa hukum lain suryadi jika notifikasi direspon tergugat ada itikad baik mereka memperbaiki keadaan riau sudah lebih hari tak ada respon mereka jadi kita mendaftarkan gugatan resmidalam gugatan mereka menyampaikan bencana asap menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat mulai ekonomi sampai kesehatansuryadi mengatakan titik poin gugatan adalah perbaikan tata kelola lingkungan oleh tergugat tidak bisa mengajukan gugatan ganti rugi karena dampak asap namun ada regulasi perbaikan agar asap tak ada lagiada enam tergugat presiden selaku pemegang tanggung jawab akhir atas segala urusan pemerintahan presiden memiliki kewajiban mengawasi regulasi dijalankan baik pusat ataupun daerah dalam gugatan presiden dinyatakan gagal melindungi dan memenuhi hak konstitusional penggugat dan masyarakat riau menteri lingkungan hidup dan kehutanan sebab menteri lhk merupakan perangkat pemerintah yang mengurusi persoalan hutan dan lingkungan menteri pertanian dinyatakan melawan hukum sebagai penanggung jawab mengurusi pertanian perkebunan dan peternakan mentan dianggap lalai menjalankan kewajiban pengawasan perkebunan lemah hingga kebakaran kepala badan pertanahan nasional perangkat pemerintah yang bertanggungjawab urus persoalan terkait perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan pertanahan dia dianggap gagal karena tak tepat menerapkan kebijakan ataupun penetapan dan penataan hak atas tanah bpn keluarkan izin pada daerah yang seharusnya tidak dibebani izinkelima menteri kesehatan bertanggungjawab urusi kebijakan terkait kesehatan kala asap menkes dianggap tidak ada prosedur pengendalian dampak pencemaran udaragubernur riau menjadi tergugat terakhir dia bertanggungjawab sebagai pengawas kebijakan di riau dia gagal mengawasi izinizin akhirnya lingkungan rusakpara penggugat meminta majelis hakim menghukum para tergugat mereka meminta presiden dan menteri lhk membuat peraturan pelaksana uu tahun dengan melibatkan masyarakat seperti peraturan pemerintah tentang inventarisasi lingkungan hidup ekoregion dan tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkunganjuga pp tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis mengenai analisis mengenai dampak lingkungan amdal ataupun instrumen ekonomi lingkungan hidup lalu pp baku mutu lingkungan analisis risiko lingkungan hidup tata cara penanggulangan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkugan serta pemulihan fungsi lingkungan penggugat meminta presiden dan gubernur dihukum membuat alokasi dana khusus dalam apbn dan apbd untuk pencegahan dan penanggulangan dampak karhutla mereka meminta ada tim gabungan meninjau ulang dan revisi izinizin usaha pengelolaan hutan lahan dan kebun terbakar maupun belum terbakar presiden harus mengeluarkan peraturan terkaitgubernur dan menkes digugat membuat kebijakan penambahan rumah sakit khusus penyakit pernafasan dan penderita ispa di riau juga membuat tempat evakuasi jika ispu menunjukkan level bahaya dan petunjuk teknis evakuasigubernur diminta membuat kebijakan pencegahan karhutla peta rawan serta standar sarana prasarana pengendalian karhutla gubernur harus mengembangkan sistem informasi karhutla dan perkebunan di riau membentuk tim khusus pencegahan dini karhutla dan perkebunan serta membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat terdampak kabut asappara tergugat juga harus mengajukan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat riau melalui media baik cetak maupun elektronikriko mengatakan ini teguran kepada pemerintah agar lebih memperhatikan masyarakat bukan hanya mementingkan investasimelalui pantauan satelit terraaqua modis sepanjang januari hingga minggu pertama maret ada hotspot di riau jumlah hotspot meningkat sejak akhir minggu keempat februari dari titik menjadi titik awal maretdata bkmg maret ada delapan hotspot di riau masingmasing empat di bengkalis meranti dan pelalawan serta rokan hilir ada tiga titik memiliki lebih di meranti dan rokan hilirpada minggu titik api di riau ada informasi dari bnpb menyebutkan dari hotspot di riau tersebar di bengkalis indragiri hulu kepulauan meranti pelalawan rokan hilir dan siak sutopo purwo nugroho kepala pusat data informasi dan humas bnpb mengatakan pemda riau telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak maret hingga tiga bulan ke depan enam kabupaten di riau katanya telah menetapkan status siaga darurat karhutla yaitu meranti bengkalis dumai rokan hilir siak dan pelalawanpenetapan status ini guna memudahkan koordinasi dan komando penanganan karhutla juga kemudahan akses menggunakan potensi seperti penggunaan anggaran personil sumber daya lain dan bantuan bnpb katanyapembangunan sekat kanal sudah berjalan ratusan unit di daerahdaerah rawan bencana pengawasan juga ditingkatkankepala bnpb willem rampangilei menggulirkan kebijakan insentif bagi desadesa yang berhasil menjaga wilayah tidak terbakar dengan pemberdayaan masyarakat bnpb pasti akan membantu bpbd dalam pengendalian karhutla seperti pengerahan helikopter dan pesawat water bombing hujan buatan bantuan pendanaan untuk operasional personil aktivasi posko dan lainlainplt gubernur riau arsyadjuliandi rahman di jakarta mengatakan pemerintah riau siap melakukan berbagai upaya menangani karhutla dengan melibatkan tni polri manggala agni masyarakat peduli api bnpb bmkg dan semua stakeholder kala titik api muncul pemda riau cepat menetapkan darurat karhutla agar penanganan maksimal

Tim Restorasi Gambut Daerah Segera Terbentuk. Badan Restorasi Gambut tengah menyiapkan tim restorasi gambut daerah di tujuh provinsi prioritas, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Papua.“Harapannya minggu depan sudah terbentuk. Sebab awal April kita harus rapat membahas teknis,” kata Nazir Foead, Kepala BRG di Jakarta Selasa (23/3/16).Dia mengatakan pembentukan Tim Restorasi Gambut Daerah memang tercantum di dalam Perpres BRG. Saat ini, katanya, BRG finalisasi susunan tim dan mengusulkan kepada pemerintah provinsi di wilayah kerja BRG.Kini, BRG juga menyiapkan peta kerja skala 1:50.000. Kedepan disiapkan peta 1:5.000 guna mendukung restorasi. Peta ini, katanya, diharapkan selesai dalam tiga bulan. “BRG sedang menyiapkan panduan teknis pekerjaan fisik dan sosial, diharapkan selesai akhir bulan ini.”Tahun ini, target restorasi BRG 30% dari 2 juta hektar gambut dengan fokus Kabupaten Pulang Pisau (Kalteng), Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (Sumsel), serta Kepulauan Meranti (Riau).Dukungan juga datang dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. “Diharapkan gubernur bertindak selaku penanggung jawab tim melibatkan TNI, Polri, perguruan tinggi, Bappeda, UPT Kementerian LHK, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, sampai kegiatan lapangan tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa,” katanya. Tim ini, akan berkoordinasi lebih lanjut dengan gubernur dan dinas terkait.Soal peta, pemerintah telah menyelesaikan lima peta indikatif kawasan hidrologi gambut (KHG), yakni, KHG Sungai Kampar-Saung, Sungai Gaung-Batang Tuaka, Pulau Tebing Tinggi dan Pulau Bengkalis (Riau) dan Sungai Kapuas-Teretang (Kalbar). Pemetaan terus dilakukan bertahap dengan target 651 KHG.“Sekarang kami fokus validasi kelima KHG. Memang masih sangat panjang. Masih banyak harus kami lakukan,” kata Kepala Seksi Fungsi Imventarisasi KHG Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Heri Heriawan.Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut KLHK Wahyu Indraningsih mengatakan, pemetaan perlu guna penetapan kawasan lindung, budidaya, serta tata kelola air untuk mencegah kebakaran. Ini sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut.“Peta indikatif KHG diharapkan menjadi acuan pengelolaan gambut. Peta akan ditetapkan menteri setelah proses verifikasi dan masukan berbagai pihak. Baik kalangan LSM maupun swasta,” katanya.Penetapan fungsi kawasan lindung, 30% dari KHG dan letak di dekat kubah gambut kedalaman diatas atau sama dengan tiga meter dengan mempertimbangkan flora fauna endemik sekitar ditambah tata ruang.Dia mengatakan, PP Gambut memang sedang revisi tetapi yang berubah berkaitan kebakaran, misal lahan gambut sudah ada konsesi dan kebakaran bisa diambil alih negara. “Teknis seperti tinggi muka air tak akan berubah.”Soal sekat kanal, KLHK sedang merampungkan peraturan menteri. Keberadaan permen penting untuk menyamakan standar pembangunan sekat kanal. “Jangan sampai standar berbeda. Inipun akan dibantu BRG terkait standar teknis, ada deputi konstruksi juga dibantu Kementerian Pekerjaan Umum menyusun standar konstruksi yang baik sesuai karakteristik ekosistem gambut.”Mengenai anggaran, kata Wahyu, KLHK sedang membangun kesepakatan dengan BRG terkait penggunaan anggaran, setidaknya untuk masa transisi 2016.“Kita gunakan anggaran negara. BRG sebagian gunakan anggaran negara meskipun nanti mencari hibah. Ada prosedur administrasi agar sesuai. Jangan sampai jadi temuan BPK,” katanya.Untuk itu, komunikasi dengan BRG terus berjalan. “Kita sudah siapkan tapi tetap harus berkonsultasi dengan inspektorat supaya . Yang penting harus ada kejelasan. Jangan sampai malah BRG tak mengerjakan, kami juga tak mengerjakan. Nanti malah terbengkalai. Padahal target percepatan restorasi.”Nazir juga mengatakan hal serupa, perlu kejelasan soal prosedur anggaran. “Ada kekhawatiran pemprov terkait kemungkinan temuan BPK dalam penggunaan anggaran. Idealnya memang dibuat nota kesepakatan. Saya masih menunggu ini.”

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

pelestarian habitat peran pemerintah lokal

tim restorasi gambut daerah segera terbentuk badan restorasi gambut tengah menyiapkan tim restorasi gambut daerah di tujuh provinsi prioritas yakni riau sumatera selatan jambi kalimantan tengah dan kalimantan barat kalimantan selatan dan papuaharapannya minggu depan sudah terbentuk sebab awal april kita harus rapat membahas teknis kata nazir foead kepala brg di jakarta selasa dia mengatakan pembentukan tim restorasi gambut daerah memang tercantum di dalam perpres brg saat ini katanya brg finalisasi susunan tim dan mengusulkan kepada pemerintah provinsi di wilayah kerja brgkini brg juga menyiapkan peta kerja skala kedepan disiapkan peta guna mendukung restorasi peta ini katanya diharapkan selesai dalam tiga bulan brg sedang menyiapkan panduan teknis pekerjaan fisik dan sosial diharapkan selesai akhir bulan initahun ini target restorasi brg dari juta hektar gambut dengan fokus kabupaten pulang pisau kalteng musi banyuasin dan ogan komering ilir sumsel serta kepulauan meranti riaudukungan juga datang dari menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya diharapkan gubernur bertindak selaku penanggung jawab tim melibatkan tni polri perguruan tinggi bappeda upt kementerian lhk dinas kehutanan dinas pertanian sampai kegiatan lapangan tingkat kabupatenkota kecamatan dan desa katanya tim ini akan berkoordinasi lebih lanjut dengan gubernur dan dinas terkaitsoal peta pemerintah telah menyelesaikan lima peta indikatif kawasan hidrologi gambut khg yakni khg sungai kamparsaung sungai gaungbatang tuaka pulau tebing tinggi dan pulau bengkalis riau dan sungai kapuasteretang kalbar pemetaan terus dilakukan bertahap dengan target khgsekarang kami fokus validasi kelima khg memang masih sangat panjang masih banyak harus kami lakukan kata kepala seksi fungsi imventarisasi khg kementerian lingkungan hidup dan kehutanan heri heriawandirektur pengendalian kerusakan gambut klhk wahyu indraningsih mengatakan pemetaan perlu guna penetapan kawasan lindung budidaya serta tata kelola air untuk mencegah kebakaran ini sesuai mandat peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambutpeta indikatif khg diharapkan menjadi acuan pengelolaan gambut peta akan ditetapkan menteri setelah proses verifikasi dan masukan berbagai pihak baik kalangan lsm maupun swasta katanyapenetapan fungsi kawasan lindung dari khg dan letak di dekat kubah gambut kedalaman diatas atau sama dengan tiga meter dengan mempertimbangkan flora fauna endemik sekitar ditambah tata ruangdia mengatakan pp gambut memang sedang revisi tetapi yang berubah berkaitan kebakaran misal lahan gambut sudah ada konsesi dan kebakaran bisa diambil alih negara teknis seperti tinggi muka air tak akan berubahsoal sekat kanal klhk sedang merampungkan peraturan menteri keberadaan permen penting untuk menyamakan standar pembangunan sekat kanal jangan sampai standar berbeda inipun akan dibantu brg terkait standar teknis ada deputi konstruksi juga dibantu kementerian pekerjaan umum menyusun standar konstruksi yang baik sesuai karakteristik ekosistem gambutmengenai anggaran kata wahyu klhk sedang membangun kesepakatan dengan brg terkait penggunaan anggaran setidaknya untuk masa transisi kita gunakan anggaran negara brg sebagian gunakan anggaran negara meskipun nanti mencari hibah ada prosedur administrasi agar sesuai jangan sampai jadi temuan bpk katanyauntuk itu komunikasi dengan brg terus berjalan kita sudah siapkan tapi tetap harus berkonsultasi dengan inspektorat supaya yang penting harus ada kejelasan jangan sampai malah brg tak mengerjakan kami juga tak mengerjakan nanti malah terbengkalai padahal target percepatan restorasinazir juga mengatakan hal serupa perlu kejelasan soal prosedur anggaran ada kekhawatiran pemprov terkait kemungkinan temuan bpk dalam penggunaan anggaran idealnya memang dibuat nota kesepakatan saya masih menunggu ini

Pesan Iklim dari Candi Borobudur dan Prambanan. Earth Hour 2016 pada Sabtu (19/3/16), pukul 20.30-21.30, ditandai dengan mematikan lampu dan peralatan elektronik. Di Yogyakarta, dua ikon Indonesia ikut serta, Candi Borobudur dan Prambanan.Dari dua situs warisan budaya ini, Earth Hour Indonesia menyuarakan tema global tahun ini “Shine A Light on Climate Action.” Efransjah, CEO WWF Indonesia Selasa (15/3/16) mengatakan, Earth Hour sebagai aksi menghadapi perubahan iklim. Lewat simbolisasi mematikan lampu dan peralatan elektronik selama satu jam, katanya, kita diharapkan mempunyai komitmen nyata mengurangi emisi gas rumah kaca.Perubahan iklim, katanya, ancaman nyata bagi kelestarian kekayaan alam, kekayaan hayati dan kelangsungan hidup, termasuk mengancam dua ikon dunia ini. Selain Borobudur dan Prambanan, setidaknya 70 ikon didukung 37 komunitas Earth Hour berpartisipasi di berbagai kota.Edy Setijono, Direktur Utama PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) mendukung Earth Hour dengan semangat melestarikan warisan budaya dunia dari dampak perubahan iklim.Dukungan rutin juga datang dari pelaku bisnis (korporasi), salah satu Sheraton Mustika Yogyakarta Resort & Spa. Resort ini gelap dalam sejam untuk ikut Earth Hour.Stefanus Henry N Sukmana, Public Relations Executive Sheraton Mustika Yogyakarta Resort & Spa mengatakan, Jumat (11/3/16), Sheraton mengadakan sebagai rangkaian Earth Hour. Kegiatan ini, katanya dengan menanam 200 bambu di Hutan Wisata Bambu Bulaksalak, Desa Wukirsari, Cangkringan, Sleman.Di Bambu Bulaksalak telah ditanam 11 jenis bambu, seperti wulung, apus, dan petung. “Kami tanam yang keduabelas, bambu Buddha,” katanya.Bambu di Lereng Merapi ini, katanya, berguna sebagai konservasi air karena dalam satu akar rumpun bambu mampu menyimpan hingga 300 liter air dan memproduksi oksigen untuk lebih 30 orang.

[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem kampanye publik pelestarian habitat

pesan iklim dari candi borobudur dan prambanan earth hour pada sabtu pukul ditandai dengan mematikan lampu dan peralatan elektronik di yogyakarta dua ikon indonesia ikut serta candi borobudur dan prambanandari dua situs warisan budaya ini earth hour indonesia menyuarakan tema global tahun ini shine a light on climate action efransjah ceo wwf indonesia selasa mengatakan earth hour sebagai aksi menghadapi perubahan iklim lewat simbolisasi mematikan lampu dan peralatan elektronik selama satu jam katanya kita diharapkan mempunyai komitmen nyata mengurangi emisi gas rumah kacaperubahan iklim katanya ancaman nyata bagi kelestarian kekayaan alam kekayaan hayati dan kelangsungan hidup termasuk mengancam dua ikon dunia ini selain borobudur dan prambanan setidaknya ikon didukung komunitas earth hour berpartisipasi di berbagai kotaedy setijono direktur utama pt taman wisata candi borobudur prambanan ratu boko persero mendukung earth hour dengan semangat melestarikan warisan budaya dunia dari dampak perubahan iklimdukungan rutin juga datang dari pelaku bisnis korporasi salah satu sheraton mustika yogyakarta resort spa resort ini gelap dalam sejam untuk ikut earth hourstefanus henry n sukmana public relations executive sheraton mustika yogyakarta resort spa mengatakan jumat sheraton mengadakan sebagai rangkaian earth hour kegiatan ini katanya dengan menanam bambu di hutan wisata bambu bulaksalak desa wukirsari cangkringan slemandi bambu bulaksalak telah ditanam jenis bambu seperti wulung apus dan petung kami tanam yang keduabelas bambu buddha katanyabambu di lereng merapi ini katanya berguna sebagai konservasi air karena dalam satu akar rumpun bambu mampu menyimpan hingga liter air dan memproduksi oksigen untuk lebih orang

Kala Banjir Landa Nabire, Banjarnegara Longsor. Wilayah di Indonesia sebagian sedang musim penghujan, ada yang kemarau. Kala kemarau, muncul titik api alias kebakaran, saat hujan, banjir dan longsor melanda. Dalam beberapa pekan lalu, puluhan titik api terpantau dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi sampai Papua.Di wilayah hujan, banjir terjadi antara lain di Cirebon (Jawa Tengah), Kabupaten Bandung (Jawa Barat), Sumatera Barat, maupun Pekanbaru (Riau). Tak hanya rugi harta benda, beberapa warga tewas.Bencana berlanjut. Sejak Kamis sore (24/3/16), beberapa wilayah di Kabupaten Nabire, Papua, turun hujan lebat hingga menyebabkan banjir yang merendam perumahan dan lahan pertanian warga. Daerah terdampak antara lain, Yerisiam Gua dan Distrik Yaur (Kampung Sima, dan Wami) dan Distrik Yaro, Nabire.Kalipun meluap. Banjir hampir mencapai satu meter. Warga mengungsi ke dataran tinggi dengan mendirikan tenda sementara.John NR Gobai, Ketua Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire dalam keterangan yang dikirim kepada media mengatakan, kali meluap bukan karena penyebab alamiah semata. “Hutan dan tanah pusat penahan abrasi air sudah gundul karena kerakusan modal datang mengubah hutan dan tanah di sekitar kampung jadi perkebunan sawit,” katanya, Jumat (25/3/16).Informasi yang mereka kumpulkan, banjir merendam 56 rumah di Kampung Sima dan 21 rumah di SP Wami. “Sebagian besar warga mengungsi. Jalur ke kampung juga terputus karena jembatan penghubung belum diperbaiki.”Untuk itu, koalisi ini mendesak penanganan banjir segera dan upaya pencegahan bencana berulang. Mereka meminta, pemerintah mengirim bahan makanan dan obat obatan kepada warga di Kampung Sima, Wami dan Yaro. Koalisi juga mendesak pemerintah pusat mengevaluasi keberadaan perusahaan-perusahaan yang beroperasi. “Mencabut izin dan memulihkan fungsi hutan dan tanah hingga kembali menjadi penyangga air,” katanya.Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menyatakan sudah turun membantu korban banjir di Nabire. Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB mengatakan, sedang menangani banjir di Nabire. Banjir, katanya, melanda Distrik Yaro dan Yaur pada tiga kampung, Yaki, Yaro I, Yaro II dan Kampung Wami.“Sejak Kamis turun hujan dengan debit air sangat lebat hingga Sungai Yaro meluap, merendam rumah penduduk dan lahan pertanian. Kini, sebagian air mulai surut,” kata Sutopo.Adapun korban banjir di Kampung Yaro I dan II sekitar 1.170 keluarga dengan 1300 hektar lahan pertanian, di Kampung Yaur, korban 22 keluarga, dan hewan ternak. “Hingga sore ini belum ada korban jiwa kecuali babi dan unggas hilang.”Kini, katanya, Kapolres memerintahkan 50 anggota dipimpin Wakapolres Nabire untuk membantu warga, antara lain, dengan satu perahu karet bersama petugas BPBD Nabire.Hujan juga turun di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, berujung longsor. Kondisi geologi dan topografi alamiah kawasan ini memang rawan longsor, seperti terjadi kesekian kali di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Banjarnegara Kamis (24/3/16) pukul 19.00. Longsor kedua di tempat sama Jumat (25/3/16) pukul 01.30, ketiga pukul 06.00.Longsor cukup luas sekitar lima hektar tanah bergerak sejauh 1,2 kilometer. Sutopo mengatakan, tipe longsoran merayap (), bergerak perlahan-lahan hingga warga punya waktu evakuasi.Longsor menyebabkan sembilan rumah rusak berat, tiga rusak sedang, dua rusak ringan, dan 29 rumah terancam longsor susulan. “Sebanyak 158 warga RT 3-5 RW I mengungsi ke SD II Clapar, Madukara.”Dalam rilis BNPB menyebutkan, sekitar 300 personil gabungan dari BPBD Banjarnegara, Kodim 0704, Polres, Banser, PMI, Tagana, Bela Negara, dan relawan membantu warga pindah ke tempat aman.Gubernur Jateng memerintahkan BPBD Jateng dan BPBD terdekat seperti BPBD Wosobo, Banyumas, Purbalingga dan Cilacap membantu evakuasi dan kebutuhan dasar pengungsi. Logistik dan peralatan dikerahkan.Hujan turun seharian, tanah terus bergerak. Listrik dimatikan dan akses jalan utama Banjarnegara Pagentan melalui Madukara, terputus. Daerah sekitar longsor dikosongkan mengantisipasi susulan. “Sudah tak layak menjadi permukiman karena tanah sangat labil dan membahayakan,” ucap Sutopo.Dia mengimbau, masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan. Curah hujan berintensitas tinggi berpotensi di beberapa wilayah seperti Jawa, sebagia Sumatera bagian selatan, Sulawesi dan Papua. “Ancaman banjir, longsor dan puting beliung masih tinggi.”

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

kala banjir landa nabire banjarnegara longsor wilayah di indonesia sebagian sedang musim penghujan ada yang kemarau kala kemarau muncul titik api alias kebakaran saat hujan banjir dan longsor melanda dalam beberapa pekan lalu puluhan titik api terpantau dari kalimantan sumatera sulawesi sampai papuadi wilayah hujan banjir terjadi antara lain di cirebon jawa tengah kabupaten bandung jawa barat sumatera barat maupun pekanbaru riau tak hanya rugi harta benda beberapa warga tewasbencana berlanjut sejak kamis sore beberapa wilayah di kabupaten nabire papua turun hujan lebat hingga menyebabkan banjir yang merendam perumahan dan lahan pertanian warga daerah terdampak antara lain yerisiam gua dan distrik yaur kampung sima dan wami dan distrik yaro nabirekalipun meluap banjir hampir mencapai satu meter warga mengungsi ke dataran tinggi dengan mendirikan tenda sementarajohn nr gobai ketua koalisi peduli korban sawit nabire dalam keterangan yang dikirim kepada media mengatakan kali meluap bukan karena penyebab alamiah semata hutan dan tanah pusat penahan abrasi air sudah gundul karena kerakusan modal datang mengubah hutan dan tanah di sekitar kampung jadi perkebunan sawit katanya jumat informasi yang mereka kumpulkan banjir merendam rumah di kampung sima dan rumah di sp wami sebagian besar warga mengungsi jalur ke kampung juga terputus karena jembatan penghubung belum diperbaikiuntuk itu koalisi ini mendesak penanganan banjir segera dan upaya pencegahan bencana berulang mereka meminta pemerintah mengirim bahan makanan dan obat obatan kepada warga di kampung sima wami dan yaro koalisi juga mendesak pemerintah pusat mengevaluasi keberadaan perusahaanperusahaan yang beroperasi mencabut izin dan memulihkan fungsi hutan dan tanah hingga kembali menjadi penyangga air katanyabadan penanggulangan bencana nasional bnpb menyatakan sudah turun membantu korban banjir di nabire sutopo purwo nugroho kepala pusat data informasi dan humas bnpb mengatakan sedang menangani banjir di nabire banjir katanya melanda distrik yaro dan yaur pada tiga kampung yaki yaro i yaro ii dan kampung wamisejak kamis turun hujan dengan debit air sangat lebat hingga sungai yaro meluap merendam rumah penduduk dan lahan pertanian kini sebagian air mulai surut kata sutopoadapun korban banjir di kampung yaro i dan ii sekitar keluarga dengan hektar lahan pertanian di kampung yaur korban keluarga dan hewan ternak hingga sore ini belum ada korban jiwa kecuali babi dan unggas hilangkini katanya kapolres memerintahkan anggota dipimpin wakapolres nabire untuk membantu warga antara lain dengan satu perahu karet bersama petugas bpbd nabirehujan juga turun di kabupaten banjarnegara jawa tengah berujung longsor kondisi geologi dan topografi alamiah kawasan ini memang rawan longsor seperti terjadi kesekian kali di desa clapar kecamatan madukara banjarnegara kamis pukul longsor kedua di tempat sama jumat pukul ketiga pukul longsor cukup luas sekitar lima hektar tanah bergerak sejauh kilometer sutopo mengatakan tipe longsoran merayap bergerak perlahanlahan hingga warga punya waktu evakuasilongsor menyebabkan sembilan rumah rusak berat tiga rusak sedang dua rusak ringan dan rumah terancam longsor susulan sebanyak warga rt rw i mengungsi ke sd ii clapar madukaradalam rilis bnpb menyebutkan sekitar personil gabungan dari bpbd banjarnegara kodim polres banser pmi tagana bela negara dan relawan membantu warga pindah ke tempat amangubernur jateng memerintahkan bpbd jateng dan bpbd terdekat seperti bpbd wosobo banyumas purbalingga dan cilacap membantu evakuasi dan kebutuhan dasar pengungsi logistik dan peralatan dikerahkanhujan turun seharian tanah terus bergerak listrik dimatikan dan akses jalan utama banjarnegara pagentan melalui madukara terputus daerah sekitar longsor dikosongkan mengantisipasi susulan sudah tak layak menjadi permukiman karena tanah sangat labil dan membahayakan ucap sutopodia mengimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan curah hujan berintensitas tinggi berpotensi di beberapa wilayah seperti jawa sebagia sumatera bagian selatan sulawesi dan papua ancaman banjir longsor dan puting beliung masih tinggi

Gara-gara PLTU Batang, Kini Warga Terlarang Masuk Lahan Pertanian Mereka. Untung Purwanto, warga Ponowareng, Batang, Jawa Tengah, urung menggarap lahan miliknya seluas 2.595 meter, Kamis (24/3/16). Dia dihalangi keamanan PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI), dengan alasan lahan itu sudah sah dikuasai perusahaan untuk pembangunan PLTU Batang.“Saya tak boleh masuk ke lahan sah milik saya. Saya belum pernah menjual tanah ke perusahaan,” katanya Senin (28/3/16).Pada Kamis, Wakil Bupati Batang didampingi pimpinan BPI menutup seluruh akses jalan masyarakat menuju lahan pertanian yang masuk PLTU Batang. Padahal, 12,5 hektar tanah masyarakat belum dibebaskan. Pemerintah Batang lebih mementingkan korporasi dibanding rakyat.Warga penolak PLTU akan tetap bertahan. Walaupun sama sekali tak bisa memasuki lahan. Sebelum peresmian, warga masih masuk lahan mereka melalui lubang-lubang kecil atau celah irigasi. Saat ini dijaga keamanan perusahaan.“Ada yang menerobos masuk, dibawa aparat ke pos keamanan,” katanya.Sebagai bentuk konsisten penolakan, mulai Minggu (27/3/16) warga mendirikan tenda perlawanan berjarak puluhan meter dari pemagaran.“Tenda menjadi simbolis warga yang sampai detik ini terus konsisten menolak PLTU dan tetap mempertahankan lahan untuk bertani,” kata Untung.Arif Fiyanto, Juru Kampanye Iklim dan energi, Greenpeace Indonesia kepada mengatakan, pemerintah Batang dan BPI menghalangi warga masuk lahan untuk bertani adalah suatu pelanggaran hak asasi manusia.Dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Nurkholis mengatakan, hak warga atas tanah tak boleh dicabut negara sewenang-wenang. Apalagi, PLTU Batang ini warga sudah diintimidasi dan kriminalisasi.“PLTU Batang bukan proyek negara murni, didanai bank swasta dan konsorsium perusahaan asing,” kata Arif.Proyek ini kerjasama pemerintah dan swasta dengan pendanaan ditanggung swasta yakni Japan Bank for International Coorperation Rp56 triliun. JBIC menanggung 70% nilai proyek. “Polutan batubara berbahaya dilepaskan daru pembakaran PLTU yakni SO2, No, Co, PM 2,5, mecuri, arsenik dan lain-lain.”Menyikapi pemagaran ini, katanya, warga bersama Greenpeace akan melapor ke Komnas HAM. “Kami juga akan menagih dan mengingatkan JBIC agar patuh standar investasi di Indonesia. Sudah jelas banyak pelanggaran.”Menurut Nurkholis, dalam UU hak milik tanah melekat pada setiap individu dan tak bisa dirampas sewenang-wenang oleh siapapun. Ada prosedur, walaupun untuk kepentingan umum. “Pemagaran tak boleh, itu melanggar hak warga,” kata NurkholisPerusahaan seakan tutup mata. Ayu Windiyaningrum, Public and Media Relation Manager BPI kepada mengatakan, pemagaran di lokasi PLTU Batang dan pembebasan lahan sudah selesai. Pengadaan tanah oleh PT PLN, termasuk pembebasan tanah 12,5 hektar dari sisa lahan yang sebelumnya belum dibebaskan.Pada 8 Desember 2015, katanya, sudah serah terima dokumen konsinyasi dari BPN ke PLN. Kini, kontruksi PLTU segera dimulai.“Luas lahan 226 hektar, tanah warga yang belum ambil uang pembebasan lahan bisa diambil di Pengadilan Negeri Batang,” katanya Senin (28/3/16).Dalam pengadaan tanah dia mengatakan, sudah sesuai UU dan sosialisasi, pemberitahuan, tawaran harga dan lain-lain. BPI, katanya, sebagai penanggungjawab pembangunan dan pengoperasian PLTU telah memasang pengumuman di kantor desa dan sejumlah lokasi mengenai rencana pemasangan pagar. Setelah pemagaran usai, PLTU dinyatakan tertutup untuk umum.Mohammad Effendi, Presiden Direktur BPI dari rilis yang diterima bersyukur dengan dukungan berbagai pihak hingga konstruksi segera dilakukan. Seluruh proses pengadaan lahan, katanya, telah selesai baik.“Bukan hanya pembangkit tetapi gardu induk, dan jalur transmisi 5,5 km sudah selesai,” kata Effendi.Pengadaan lahan PLTU seluas 226 hektar telah selesai. Konsinyasi menerapkan UU No. 2/2012 pada 12.5 hektar sisa lahan PLTU, dari 226 hektar berjalan lancar. Dokumen pembebasan lahan telah diserahkan dari BPN kepada PLN 8 Desember 2015.PLN memasang papan informasi kepemilikan tanah pada 11 Januari 2016 di lokasi yang dibebaskan. PLN menitipkan dana konsinyasi penggantian lahan di PN Batang.Pemilik tanah dapat mengambil uang pengganti di pengadilan. Permasalahan hukum yang membelit terkait pengadaan sisa lahan juga terselesaikan dengan pengumuman putusan Mahkamah Agung 29 Februari2016. Putusan itu menolak gugatan pembatalan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Sisa Lahan PLTU.Perizinan lingkunganpun, kata Effendi, sudah selesai, termasuk Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).Buat para petani terdampak, katanya, tak perlu khawatir karena BPI menyediakan lahan garapan pengganti untuk petani penggarap terdampak.“Program kompensasi sosial diharapkan menunjang kehidupan masyarakat dan menjadi solusi sementara hingga lahan garapan pengganti digunakan.”Soetadi, Wakil Bupati Batang yang hadir dalam pemagaran mengatakan, PLTU ini proyek nasional guna memenuhi kebutuhan listrik bukan hanya buat orang Batang.Pembangunan PLTU Jateng bagian program elektrifikasi Jawa-Bali dan komitmen pemerintah merealisasikan listrik 35.000 MW pada 2014-2019.Dia menggembar-gemborkan kehadiran PLTU bakal berdampak terhadap perekonomian Batang. “Iklim investasi positif dan kondusif berdampak baik bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. PLTU dapat menyerap tenaga kerja lokal, hingga terjadi transfer ilmu dan keterampilan, berbagai peluang usaha juga terbuka,” ucap Soetadi.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal polusi udara

garagara pltu batang kini warga terlarang masuk lahan pertanian mereka untung purwanto warga ponowareng batang jawa tengah urung menggarap lahan miliknya seluas meter kamis dia dihalangi keamanan pt bhimasena power indonesia bpi dengan alasan lahan itu sudah sah dikuasai perusahaan untuk pembangunan pltu batangsaya tak boleh masuk ke lahan sah milik saya saya belum pernah menjual tanah ke perusahaan katanya senin pada kamis wakil bupati batang didampingi pimpinan bpi menutup seluruh akses jalan masyarakat menuju lahan pertanian yang masuk pltu batang padahal hektar tanah masyarakat belum dibebaskan pemerintah batang lebih mementingkan korporasi dibanding rakyatwarga penolak pltu akan tetap bertahan walaupun sama sekali tak bisa memasuki lahan sebelum peresmian warga masih masuk lahan mereka melalui lubanglubang kecil atau celah irigasi saat ini dijaga keamanan perusahaanada yang menerobos masuk dibawa aparat ke pos keamanan katanyasebagai bentuk konsisten penolakan mulai minggu warga mendirikan tenda perlawanan berjarak puluhan meter dari pemagarantenda menjadi simbolis warga yang sampai detik ini terus konsisten menolak pltu dan tetap mempertahankan lahan untuk bertani kata untungarif fiyanto juru kampanye iklim dan energi greenpeace indonesia kepada mengatakan pemerintah batang dan bpi menghalangi warga masuk lahan untuk bertani adalah suatu pelanggaran hak asasi manusiadari komisi nasional hak asasi manusia komnas ham nurkholis mengatakan hak warga atas tanah tak boleh dicabut negara sewenangwenang apalagi pltu batang ini warga sudah diintimidasi dan kriminalisasipltu batang bukan proyek negara murni didanai bank swasta dan konsorsium perusahaan asing kata arifproyek ini kerjasama pemerintah dan swasta dengan pendanaan ditanggung swasta yakni japan bank for international coorperation rp triliun jbic menanggung nilai proyek polutan batubara berbahaya dilepaskan daru pembakaran pltu yakni so no co pm mecuri arsenik dan lainlainmenyikapi pemagaran ini katanya warga bersama greenpeace akan melapor ke komnas ham kami juga akan menagih dan mengingatkan jbic agar patuh standar investasi di indonesia sudah jelas banyak pelanggaranmenurut nurkholis dalam uu hak milik tanah melekat pada setiap individu dan tak bisa dirampas sewenangwenang oleh siapapun ada prosedur walaupun untuk kepentingan umum pemagaran tak boleh itu melanggar hak warga kata nurkholisperusahaan seakan tutup mata ayu windiyaningrum public and media relation manager bpi kepada mengatakan pemagaran di lokasi pltu batang dan pembebasan lahan sudah selesai pengadaan tanah oleh pt pln termasuk pembebasan tanah hektar dari sisa lahan yang sebelumnya belum dibebaskanpada desember katanya sudah serah terima dokumen konsinyasi dari bpn ke pln kini kontruksi pltu segera dimulailuas lahan hektar tanah warga yang belum ambil uang pembebasan lahan bisa diambil di pengadilan negeri batang katanya senin dalam pengadaan tanah dia mengatakan sudah sesuai uu dan sosialisasi pemberitahuan tawaran harga dan lainlain bpi katanya sebagai penanggungjawab pembangunan dan pengoperasian pltu telah memasang pengumuman di kantor desa dan sejumlah lokasi mengenai rencana pemasangan pagar setelah pemagaran usai pltu dinyatakan tertutup untuk umummohammad effendi presiden direktur bpi dari rilis yang diterima bersyukur dengan dukungan berbagai pihak hingga konstruksi segera dilakukan seluruh proses pengadaan lahan katanya telah selesai baikbukan hanya pembangkit tetapi gardu induk dan jalur transmisi km sudah selesai kata effendipengadaan lahan pltu seluas hektar telah selesai konsinyasi menerapkan uu no pada hektar sisa lahan pltu dari hektar berjalan lancar dokumen pembebasan lahan telah diserahkan dari bpn kepada pln desember pln memasang papan informasi kepemilikan tanah pada januari di lokasi yang dibebaskan pln menitipkan dana konsinyasi penggantian lahan di pn batangpemilik tanah dapat mengambil uang pengganti di pengadilan permasalahan hukum yang membelit terkait pengadaan sisa lahan juga terselesaikan dengan pengumuman putusan mahkamah agung februari putusan itu menolak gugatan pembatalan surat keputusan gubernur jawa tengah tentang persetujuan penetapan lokasi sisa lahan pltuperizinan lingkunganpun kata effendi sudah selesai termasuk analisis mengenai dampak lingkungan amdalbuat para petani terdampak katanya tak perlu khawatir karena bpi menyediakan lahan garapan pengganti untuk petani penggarap terdampakprogram kompensasi sosial diharapkan menunjang kehidupan masyarakat dan menjadi solusi sementara hingga lahan garapan pengganti digunakansoetadi wakil bupati batang yang hadir dalam pemagaran mengatakan pltu ini proyek nasional guna memenuhi kebutuhan listrik bukan hanya buat orang batangpembangunan pltu jateng bagian program elektrifikasi jawabali dan komitmen pemerintah merealisasikan listrik mw pada dia menggembargemborkan kehadiran pltu bakal berdampak terhadap perekonomian batang iklim investasi positif dan kondusif berdampak baik bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pltu dapat menyerap tenaga kerja lokal hingga terjadi transfer ilmu dan keterampilan berbagai peluang usaha juga terbuka ucap soetadi

Swiss Jajaki Kerjasama Energi Terbarukan dan Transportasi. Wakil Presiden sekaligus Menteri Lingkungan Hidup, Transportasi, Energi dan Komunikasi Swiss Doris Leuthard bersama delegasi bertandang ke Indonesia. Setelah diterima Presiden Joko Widodo, dia mengunjungi beberapa tempat antara lain Kantor Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas. Swiss menjajaki kerjasama energi terbarukan, lingkungan hidup dan transportasi.“Swiss punya teknologi misal soal penyelesaian masalah solusi transportasi kota, penjernihan air. Perusahaan-perusahaan Swiss sangat berminat berpartisipasi sebagai investor, provider teknologi, dan lain-lain. Saya katakan kesempatan di Indonesia sangat banyak. Kita harapkan mereka bisa berpartisipasi,” kata Menteri Perencanaan Nasional/ Bappenas Sofyan Djalil di Jakarta, Rabu (30/3/16).Saat ini, katanya, sudah ada beberapa kerjasama terjalin, seperti perawatan pesawat kerjasama dengan Garuda Indonesia. Dia berharap, kerjasama terutama energi baru terbarukan makin meningkat. Indonesia, katanya, sedang menyelesaikan deregulasi investasi energi baru terbarukan, seperti penyesuaian .“Supaya geothermal, biomassa dan lain-lain bisa meningkat. Kita sadar itu mandat UU. Tahun 2025 bauran energi terbarukan harus 23%. Beberapa kelemahan perlu kita perbaiki.”Hingga saat ini, bauran energi di Indonesia 37% minyak, 22% gas, 29% batubara, dan 12% energu baru terbarukan. Permintaan energi primer 2.034 juta barel (bsm) 2015, akan meningkat menjadi 2.398 juta barel bsm 2019.Wapres Swiss Doris Leuthard mengatakan, ke Indonesia untuk membahas kerjasama energi, transportasi dan infrastruktur dalam mengurangi gas rumah kaca sesuai kesepakatan COP-21 Paris.“Saya pikir energi terbarukan sudah pilihan. Sektor transportasi harus mulai fokus. Energi terbarukan harus didahulukan. Indonesia memiliki banyak potensi energi terbarukan sebagai pengganti energi fosil,” katanya.Dilansir di laman Setkab.go.id rombongan yang menemani Leuthard antara lain Yvonne Baumann (Duta besar Swiss untuk Indonesia), Jean-Christophe Füeg ( Kepala Hubungan Internasional DETEC), Jurg Brand (Kepala Delegasi Bisnis Swiss), Kurt Lotscher (Kepala ABB),Kurt Lanz (Kepala Divisi Infrastruktur. Lalu, Energi dan Lingkungan Economiesuisse), dan Daniel Derzic, (Kepala Konselor dan Deputi and Deputy Head of Mission, Embassy of Switzerland in Indonesia).Menlu Retno LP Marsudi mengatakan, untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, kunjungan Wapres Swiss juga membahas efisiensi energi termasuk sektor pariwisata.“Ciri khas Pemerintah Swiss, kerjasama pembangunan sangat membumi dan hasil dapat langsung dirasakan kalangan bawah dan menengah Indonesia. Ini termasuk petani dan nelayan.”

[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

inisiatif energi terbarukan perjanjian internasional

swiss jajaki kerjasama energi terbarukan dan transportasi wakil presiden sekaligus menteri lingkungan hidup transportasi energi dan komunikasi swiss doris leuthard bersama delegasi bertandang ke indonesia setelah diterima presiden joko widodo dia mengunjungi beberapa tempat antara lain kantor badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg dan kementerian perencanaan nasionalbappenas swiss menjajaki kerjasama energi terbarukan lingkungan hidup dan transportasiswiss punya teknologi misal soal penyelesaian masalah solusi transportasi kota penjernihan air perusahaanperusahaan swiss sangat berminat berpartisipasi sebagai investor provider teknologi dan lainlain saya katakan kesempatan di indonesia sangat banyak kita harapkan mereka bisa berpartisipasi kata menteri perencanaan nasional bappenas sofyan djalil di jakarta rabu saat ini katanya sudah ada beberapa kerjasama terjalin seperti perawatan pesawat kerjasama dengan garuda indonesia dia berharap kerjasama terutama energi baru terbarukan makin meningkat indonesia katanya sedang menyelesaikan deregulasi investasi energi baru terbarukan seperti penyesuaian supaya geothermal biomassa dan lainlain bisa meningkat kita sadar itu mandat uu tahun bauran energi terbarukan harus beberapa kelemahan perlu kita perbaikihingga saat ini bauran energi di indonesia minyak gas batubara dan energu baru terbarukan permintaan energi primer juta barel bsm akan meningkat menjadi juta barel bsm wapres swiss doris leuthard mengatakan ke indonesia untuk membahas kerjasama energi transportasi dan infrastruktur dalam mengurangi gas rumah kaca sesuai kesepakatan cop parissaya pikir energi terbarukan sudah pilihan sektor transportasi harus mulai fokus energi terbarukan harus didahulukan indonesia memiliki banyak potensi energi terbarukan sebagai pengganti energi fosil katanyadilansir di laman setkabgoid rombongan yang menemani leuthard antara lain yvonne baumann duta besar swiss untuk indonesia jeanchristophe feg kepala hubungan internasional detec jurg brand kepala delegasi bisnis swiss kurt lotscher kepala abbkurt lanz kepala divisi infrastruktur lalu energi dan lingkungan economiesuisse dan daniel derzic kepala konselor dan deputi and deputy head of mission embassy of switzerland in indonesiamenlu retno lp marsudi mengatakan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi kunjungan wapres swiss juga membahas efisiensi energi termasuk sektor pariwisataciri khas pemerintah swiss kerjasama pembangunan sangat membumi dan hasil dapat langsung dirasakan kalangan bawah dan menengah indonesia ini termasuk petani dan nelayan

Fitoplankton Menghilang dengan Cepat di Samudera Hindia, dan Bisa Menjadi Malapetaka. Kenapa?. Sebuah studi kelautan menjelaskan hilangnya fitoplankton secara cepat mengancam membuat Samudera Hindia menjadi (). Penelitian tersebut mengungkap bahwa populasi fitoplankton telah menurun 30% selama 16 tahun terakhir, yang diyakini disebabkan oleh permukaan air laut yang makin menghangat. Campuran lapisan-lapisan air laut membawa nutrien fitoplankton dari kedalaman air laut yang gelap ke permukaan air laut yang terkena sinar matahari, di mana tumbuhan-tumbuhan laut kecil tumbuh.Hilangnya mikroba-mikroba ini, yang membentuk dasar dari jaringan makanan di samudera, bisa merusak ekosistem kawasan tersebut, seperti disampaikan oleh Raghu Murtugudde, seorang oceanografi dari University of Maryland, AS.“Jika kita mengurangi populasi makanan di rantai terdasar makanan, maka akan terjadi malapetaka ekologi,” kata Murtugudde. Penurunan populasi fitoplankton berdampak pada penuruan tangkapan ikan tuna sebanyak 50 hingga 90 % selama 50 tahun terakhir di Samudera Hindia, lanjutnya. “Kita perlu bersiap diri, hal ini mungkin terjadi di kawasan lain di dunia”.Di abad 20, suhu permukaan laut di Samudera Hindia naik sekitar 50% lebih tinggi dibanding rata-rata globlal. Sebuah investasi yang dilakukan sebelum ini mengungkap bahwa naiknya suhu permukaan laut ini berdampak pada naiknya populasi fitoplankton. Tapi, penelitian tersebut hanya melihat pada tren beberapa tahun saja, sehingga tidak cukup untuk mengidentifikasi kencenderungan jangka panjang.Roxy Mathew Koll, seorang ahli cuaca dari di Pune, bersama Mutugudde dan beberapa rekannya mengikuti jejak fitoplankton miskroskopis ini dari angkasa. fitoplankton, seperti tumbuhan darat, berwarna hijau. Ketika permukaan laut terisi fitoplankton, airnya seolah menjadi berwarna semburat hijau. Seiring menipisnya populasi fitoplankton, airnya berwarna lebih gelap, dan lebih kebiru-biruan.Dari gambar-gambar permukaan air laut yang diambil dari satelit selama 16 tahun terakhir, para peneliti mengemukan penurunan 30% populasi mikroba warna hijau dalam setiap meter kubik air. Gambar-gambar tersebut kemudian dikombinasikan dengan simulasi komputer samudera hindia, peneliti merekonstruksi kenaikan dan penurunan populasi fitoplankton di kawasan tersebut selama 6 dekade terakhir. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa populasi fitoplankton di Samudera Hindia bagian barat turun 20% pada 1950.Kenaikan suhu permukaan air laut telah berdampak pada penurunan fitoplankton secara jangka panjang. Untuk bertahan, phytoplankton mengandalkan nitrat yang diproduksi oleh bakteri yang tinggal di 100-500 m di bawah permukaan laut. Nitrat ini teraduk dan terbawa ke atas seolah terbawa arus air dari bawah. Air laut yang hangat mempunyai tekanan yang kurang, dan berada dekat dengan permukaan laut. Karena suhu permukaan laut menjadi lebih hangat dibanding suhu di bawah karena perubahan iklim, dua lapisan air laut ini menjadi makin sulit bercampur, dan nutrien menjadi lebih jarang di lapisan air laut yang hangat dan terkena sinar matahari.

[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

ekosistem ketahanan komunitas pola cuaca yang berubah

fitoplankton menghilang dengan cepat di samudera hindia dan bisa menjadi malapetaka kenapa sebuah studi kelautan menjelaskan hilangnya fitoplankton secara cepat mengancam membuat samudera hindia menjadi penelitian tersebut mengungkap bahwa populasi fitoplankton telah menurun selama tahun terakhir yang diyakini disebabkan oleh permukaan air laut yang makin menghangat campuran lapisanlapisan air laut membawa nutrien fitoplankton dari kedalaman air laut yang gelap ke permukaan air laut yang terkena sinar matahari di mana tumbuhantumbuhan laut kecil tumbuhhilangnya mikrobamikroba ini yang membentuk dasar dari jaringan makanan di samudera bisa merusak ekosistem kawasan tersebut seperti disampaikan oleh raghu murtugudde seorang oceanografi dari university of maryland asjika kita mengurangi populasi makanan di rantai terdasar makanan maka akan terjadi malapetaka ekologi kata murtugudde penurunan populasi fitoplankton berdampak pada penuruan tangkapan ikan tuna sebanyak hingga selama tahun terakhir di samudera hindia lanjutnya kita perlu bersiap diri hal ini mungkin terjadi di kawasan lain di duniadi abad suhu permukaan laut di samudera hindia naik sekitar lebih tinggi dibanding ratarata globlal sebuah investasi yang dilakukan sebelum ini mengungkap bahwa naiknya suhu permukaan laut ini berdampak pada naiknya populasi fitoplankton tapi penelitian tersebut hanya melihat pada tren beberapa tahun saja sehingga tidak cukup untuk mengidentifikasi kencenderungan jangka panjangroxy mathew koll seorang ahli cuaca dari di pune bersama mutugudde dan beberapa rekannya mengikuti jejak fitoplankton miskroskopis ini dari angkasa fitoplankton seperti tumbuhan darat berwarna hijau ketika permukaan laut terisi fitoplankton airnya seolah menjadi berwarna semburat hijau seiring menipisnya populasi fitoplankton airnya berwarna lebih gelap dan lebih kebirubiruandari gambargambar permukaan air laut yang diambil dari satelit selama tahun terakhir para peneliti mengemukan penurunan populasi mikroba warna hijau dalam setiap meter kubik air gambargambar tersebut kemudian dikombinasikan dengan simulasi komputer samudera hindia peneliti merekonstruksi kenaikan dan penurunan populasi fitoplankton di kawasan tersebut selama dekade terakhir dari penelitian tersebut diketahui bahwa populasi fitoplankton di samudera hindia bagian barat turun pada kenaikan suhu permukaan air laut telah berdampak pada penurunan fitoplankton secara jangka panjang untuk bertahan phytoplankton mengandalkan nitrat yang diproduksi oleh bakteri yang tinggal di m di bawah permukaan laut nitrat ini teraduk dan terbawa ke atas seolah terbawa arus air dari bawah air laut yang hangat mempunyai tekanan yang kurang dan berada dekat dengan permukaan laut karena suhu permukaan laut menjadi lebih hangat dibanding suhu di bawah karena perubahan iklim dua lapisan air laut ini menjadi makin sulit bercampur dan nutrien menjadi lebih jarang di lapisan air laut yang hangat dan terkena sinar matahari

Sidang Gugatan Kebakaran Hutan, Wakil-wakil Pemerintah Ini Tak Hadir. Penggugat, AL Azhar, Riko Kurniawan, Heri Budiman dan Woro Supartinah diwakili kuasa hukum sudah di ruang sidang. Pengunjung memadati.H.A.S Pudjoharsoyo sebagai kakim ketua, didampingi Sorta Ria Neva dan Raden Heru Kuntodewo membuka sidang.Pudjoharsoyo memanggil tergugat I, Presiden, ternyata tak ada hadir mewakili padahal surat pemberitahuan sudah diberikan. Dia melanjutkan memanggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Maryana P Sirait menyerahkan identitas mewakili tergugat. Menteri Pertanian tergugat ketiga diwakili Zulkifli. Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Kesehatan tergugat IV dan V tak hadir. Terakhir, Gubernur Riau diwakili Irsandi Alfatri Afikari.Hakim menjelaskan, persidangan karena ada gugatan warga negara berkaitan lingkungan hidup, yakni kebakaran 2015. Dia menekankan kehadiran tergugat penting.“Penting para tergugat atau mewakili hadir, karena menunjukkan itikad baik menanggapi persoalan ini,” pesan Pudjo.Suryadi, salah satu kuasa hukum penggugat menyayangkan ketidakhadiran beberapa perwakilan pemerintah, selaku tergugat. “Padahal mereka dalam posisi memberikan contoh baik kepada warga negara ketika berhubungan dengan pemanggilan persidangan,” katanya.Menurut dia, hakim harus memastikan tergugat hadir sidang selanjutnya. “Jika tidak, memang tak ada itikad baik tergugat.”Dia mengatakan, tim kuasa hukum sudah melayangkan surat permintaan pemantau persidangan kepada Penghubung Komisi Yudisial Riau. “Agar persidangan berjalan obyektif.”Dari berita , sebelum ini Suryadi mengatakan, titik poin gugatan adalah perbaikan tata kelola lingkungan oleh tergugat. “Tidak bisa mengajukan gugatan ganti rugi karena dampak asap, namun ada regulasi perbaikan agar asap tak ada lagi.”Ada enam tergugat. , Presiden, selaku pemegang tanggung jawab akhir atas segala urusan pemerintahan. Presiden memiliki kewajiban mengawasi regulasi dijalankan baik pusat ataupun daerah. Dalam gugatan, Presiden dinyatakan gagal melindungi dan memenuhi hak konstitusional penggugat dan masyarakat Riau., Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebab Menteri LHK merupakan perangkat pemerintah yang mengurusi persoalan hutan dan lingkungan., Menteri Pertanian dinyatakan melawan hukum sebagai penanggung jawab mengurusi pertanian, perkebunan dan peternakan. Mentan dianggap lalai menjalankan kewajiban. Pengawasan perkebunan lemah hingga kebakaran., Kepala Badan Pertanahan Nasional, perangkat pemerintah yang bertanggungjawab urus persoalan terkait perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pertanahan. Dia dianggap gagal karena tak tepat menerapkan kebijakan ataupun penetapan dan penataan hak atas tanah. BPN keluarkan izin pada daerah yang seharusnya tidak dibebani izin., Menteri Kesehatan, bertanggungjawab urusi kebijakan terkait kesehatan. Kala asap, Menkes dianggap tidak ada prosedur pengendalian dampak pencemaran udara.Gubernur Riau menjadi tergugat terakhir. Dia bertanggungjawab sebagai pengawas kebijakan di Riau. Dia gagal mengawasi izin-izin akhirnya lingkungan rusak.

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal polusi udara

sidang gugatan kebakaran hutan wakilwakil pemerintah ini tak hadir penggugat al azhar riko kurniawan heri budiman dan woro supartinah diwakili kuasa hukum sudah di ruang sidang pengunjung memadatihas pudjoharsoyo sebagai kakim ketua didampingi sorta ria neva dan raden heru kuntodewo membuka sidangpudjoharsoyo memanggil tergugat i presiden ternyata tak ada hadir mewakili padahal surat pemberitahuan sudah diberikan dia melanjutkan memanggil menteri lingkungan hidup dan kehutananmaryana p sirait menyerahkan identitas mewakili tergugat menteri pertanian tergugat ketiga diwakili zulkifli kepala badan pertanahan nasional dan menteri kesehatan tergugat iv dan v tak hadir terakhir gubernur riau diwakili irsandi alfatri afikarihakim menjelaskan persidangan karena ada gugatan warga negara berkaitan lingkungan hidup yakni kebakaran dia menekankan kehadiran tergugat pentingpenting para tergugat atau mewakili hadir karena menunjukkan itikad baik menanggapi persoalan ini pesan pudjosuryadi salah satu kuasa hukum penggugat menyayangkan ketidakhadiran beberapa perwakilan pemerintah selaku tergugat padahal mereka dalam posisi memberikan contoh baik kepada warga negara ketika berhubungan dengan pemanggilan persidangan katanyamenurut dia hakim harus memastikan tergugat hadir sidang selanjutnya jika tidak memang tak ada itikad baik tergugatdia mengatakan tim kuasa hukum sudah melayangkan surat permintaan pemantau persidangan kepada penghubung komisi yudisial riau agar persidangan berjalan obyektifdari berita sebelum ini suryadi mengatakan titik poin gugatan adalah perbaikan tata kelola lingkungan oleh tergugat tidak bisa mengajukan gugatan ganti rugi karena dampak asap namun ada regulasi perbaikan agar asap tak ada lagiada enam tergugat presiden selaku pemegang tanggung jawab akhir atas segala urusan pemerintahan presiden memiliki kewajiban mengawasi regulasi dijalankan baik pusat ataupun daerah dalam gugatan presiden dinyatakan gagal melindungi dan memenuhi hak konstitusional penggugat dan masyarakat riau menteri lingkungan hidup dan kehutanan sebab menteri lhk merupakan perangkat pemerintah yang mengurusi persoalan hutan dan lingkungan menteri pertanian dinyatakan melawan hukum sebagai penanggung jawab mengurusi pertanian perkebunan dan peternakan mentan dianggap lalai menjalankan kewajiban pengawasan perkebunan lemah hingga kebakaran kepala badan pertanahan nasional perangkat pemerintah yang bertanggungjawab urus persoalan terkait perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan pertanahan dia dianggap gagal karena tak tepat menerapkan kebijakan ataupun penetapan dan penataan hak atas tanah bpn keluarkan izin pada daerah yang seharusnya tidak dibebani izin menteri kesehatan bertanggungjawab urusi kebijakan terkait kesehatan kala asap menkes dianggap tidak ada prosedur pengendalian dampak pencemaran udaragubernur riau menjadi tergugat terakhir dia bertanggungjawab sebagai pengawas kebijakan di riau dia gagal mengawasi izinizin akhirnya lingkungan rusak

Laporan Greenpeace Ungkap Kehancuran Daerah Kala Terkepung Tambang Batubara. Greenpeace meluncurkan investigasi bertajuk “Desa Terkepung Tambang Batubara: Kisah Investasi Banpu” pada Rabu (30/3/16). Banpu, perusahaan asal Thailand dianggap menimbulkan dampak buruk bagi perubahan bentang alam, mencemari air, menghancurkan lahan pertanian dan menyisakan lubang-lubang tambang raksasa. Investigasi ini kerjasama Greenpeace bersama Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).Banpu di Indonesia memiliki saham 65% pada PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM), terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tiga anak perusahaan PT Kitadin, PT Indominco Mandiri, dan PT Jorong Barutama Greston. Tahun 2014, ITM produksi batubara 29,1 juta ton.Banpu kini merencanakan ekspansi PLTU batubara besar-besaran di Asia Tenggara. Otomatis, akan bersampak pada eksploitasi besar-besaran di Indonesia. Tahun ini, Banpu berusaha meningkatkan sumber pendanaan melalui penawaran saham pendana () di Bursa Efek Thailand. Pendaftaran IPO sejak akhir 2015.Studi kasus Greenpeace, masyarakat di Desa Kerta Buana Tenggarong Kalimantan Timur (Kaltim) terpapar dampak negatif batubara PT. Kitadin.Bondan Andriyanu, Jurukampanye Batubara Greenpeace Indonesia mengatakan, 50% atau 796 hektar desa berubah menjadi konsesi tambang. Sisi barat dan timur, tambang sudah tak beroperasi, menyisakan bekas lubang. Warga mengeluhkan banjir dan kekeringan. Semula desa itu wilayah transmigrasi kebanyakan dari Bali.“Warga mengeluh sejak 2003. Jika musim hujan banjir, kemarau warga terpaksa tak bisa menanam padi karena tak ada lagi air di saluran irigasi. Air irigasi, terjebak di lubang-lubang bekas tambang Kitadin membentuk danau buatan,” katanya.Kitadin membangun kanal dan saluran pembuangan air melewati desa. Ketika air meluap, otomatis rumah warga banjir.Kondisi ini membuat siklus panen menjadi tak menentu. Semula menanam setahun dua kali hasil lebih 10 ton. Kini menanam setahun sekali, hasil empat ton. Lahan pertanian dan sawah tersisa hanya 80 hektar.Tak jauh dari Desa Kerta Buana, yakni Desa Bangun Rejo keadaan seperti desa tak bertuan. Awalnya desa itu dihuni 10.000 penduduk. Dari empat dusun, tersisa dua saja. Kitadin membeli lahan-lahan warga untuk tambang batubara.“Warga mereka tak ada pilihan. Tanah telanjur dijual, pindah ke tempat lain menjadi buruh. Dampak dirasakan kala Kitadin beroperasi,” katanya.Air tercemar. Warga terpaksa membeli air minum. “Kini mereka harus menggali sumur kedalaman 10-20 meter buat dapat air,” kata Bondan.Warga setempat, I Nyoman Derman pernah ditangkap 2003 dan penjara tiga bulan karena menolak pertambangan. Dia bersikukuh tak menjual lahan. Penangkapan membuat warga tak berani demonstrasi.Studi kasus juga di PT Indominco Mandiri, Kutai Kartanegara, Kaltim. Perusahaan beroperasi di hulu Sungai Santan, hingga kualitas air memburuk. “Ini berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Air berubah warna, banyak ikan mati, warga sekitar mengeluh sering gatal-gatal,” katanya.Sejak 2005, warga berhenti mengkonsumsi air Sungai Santan untuk minum dan memasak. Perusahaan langsung membuang limbah ke hulu sungai. Di sana ada tiga sungai sepanjang 13,4 km, Santan, Kare dan Pelakan.Warga, sangat tergantung ketiga sungai ini. Mereka memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi, air bersih, tangkapan ikan dan irigasi lahan-lahan pertanian. Penolakan warga terus terjadi.”Warga mengirim surat keberatan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, supaya tak menerbitkan izin lingkungan penambangan batubara di Sungai Santan. Gayung bersambut. Pada 11 Februari 2015, warga audiensi dengan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup dan meminta Komisi Penilai Amdal Pusat membatalkan rencana penambangan batubara di Santan. Akhirnya 24 November 2015, KLHK mengeluarkan surat menarik persetujuan pertambangan di sungai itu.Hal ini diikuti Gubernur Kaltim yang mengeluarkan surat penolakan rencana pengalihan atau relokasi Sungai Santan, Kare dan Pelakan.Meski begitu, kata Bondan, bukan berarti warga benar-benar aman. Saat ini, Indominco tengah merevisi Amdal.Dihubungi terpisah, Dirjen Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansyah mengungkapkan, Indominco pada 2014 pernah meraih peringkat biru penghargaan Proper. Pada 2015, penilaian pada perusahaan itu tak diumumkan.“Ada aduan masyarakat dan sedang di bawah kendali penegakan hukum.”Daerah lain yang diinvestigasi Greenpeace dan Jatam adalah Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, pertambangan batubara PT Jurong Barutama Greston.“Sejauh mata memandang begitu banyak lubang-lubang bekas tambang beragam ukuran di ditinggalkan begitu saja setelah batubara dikeruk habis Jorong Barutama,” kata Bondan.Bahkan, ada lubang tambang selebar dua kilometer. Pada 2014, Greenpeace mengukur kadar PH air di lubang tambang yang menyerupai danau ini. Hasilnya, PH sangat asam 3,74. Di lubang tambang lain kadar PH berkisar antara 3,15-4,66. Juga ada kandungan mangan diatas rata-rata.“Air lubang tambang berwarna warni. Kadang biru, kadang hijau. Air mengalir ke sungai dan meracuni.”Bondan mengatakan, Banpu seharusnya tak lagi ekspansi bisnis batubara di Indonesia. Dia meminta Pemerintah Indonesia mengawasi ketat dan penegakan hukum tegas melindungi rakyat.Arif Fiyanto, Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia menambahkan, hasil investigasi ini menunjukkan batubara meninggalkan jejak kerusakan lingkungan masif. Bukan hanya menghancurkan lingkungan hidup, juga mengancam masyarakat sekitar.“ Ini hanya sekelumit potret tambang batubara di Indonesia. Kita ingin publik tahu, Banpu sudah timbulkan masalah lingkungan. Ini harus dibereskan.”mencoba konfirmasi lewat email kepada ITM, tetapi sampai berita ini turun belum mendapatkan tanggapan.Kesengsaraan warga tak hanya di lokasi produksi batubara seperti di desa-desa di Kaltim dan Kalsel, juga di tempat pemanfaatan batubara, seperti PLTU Batang, Jawa Tengah. Warga tak bisa memilih bertahan di lahan mereka, tetapi harus melepas kepada perusahaan demi pembangunan PLTU batubara di Batang.Pada Jumat (1/4/16), warga Batang aksi di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Kostum mereka cukup nyentrik, menyerupai hantu Jepang putih banyak coretan darah.“Kami akan terus menghantui Pemerintah Jepang agar membatalkan pembiayaan PLTU di Batang,” kata juru bicara aksi yang tergabung dalam Solidaritas untuk Keadilan Warga Batang (SKWB), Hadi Priyanto.Beberapa waktu lalu SKWB juga aksi di Universitas Indonesia kala Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo bertandang. Tak ada respon.Beberapa peserta aksi teaterikal. Seng dibentangkan bertuliskan “Coal Kills Us.” Seorang perempuan berdiri tegak mematung membawa cangkul menggambarkan penderitaan warga Batang yang tak lagi bisa mengakses sawah. Pemagaran oleh PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) sejak 24 Maret 2016.“Pemerintah Jepang harus menghentikan proyek yang banyak korban ini. Tak hanya merusak lingkungan dan menghancurkan ekonomi masyarakat, juga merusak reputasi Jepang sebagai negara yang menghormati HAM.”Megaproyek PLTU batubara Batang, akan berdiri di lima desa, Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, dan Roban (UKPWR). PLTU ini kerjasama pemerintah Indonesia dengan konsorsium BPI. BPI terdiri dari PT Adaro Energy (Indonesia), PT Itochu (Jepang), dan PT J-Power (Jepang). Proyek berkapasitas 2 x 1.000 Megawatt diklaim menjadi PLTU batubara terbesar di Asia Tenggara. Luas lahan 226 hektar.

[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

bencana alam ekosistem ketahanan komunitas mengatasi dampak yang tidak proporsional pertanian dan keamanan pangan

laporan greenpeace ungkap kehancuran daerah kala terkepung tambang batubara greenpeace meluncurkan investigasi bertajuk desa terkepung tambang batubara kisah investasi banpu pada rabu banpu perusahaan asal thailand dianggap menimbulkan dampak buruk bagi perubahan bentang alam mencemari air menghancurkan lahan pertanian dan menyisakan lubanglubang tambang raksasa investigasi ini kerjasama greenpeace bersama jaringan advokasi tambang jatambanpu di indonesia memiliki saham pada pt indo tambangraya megah tbk itm terdaftar di bursa efek indonesia tiga anak perusahaan pt kitadin pt indominco mandiri dan pt jorong barutama greston tahun itm produksi batubara juta tonbanpu kini merencanakan ekspansi pltu batubara besarbesaran di asia tenggara otomatis akan bersampak pada eksploitasi besarbesaran di indonesia tahun ini banpu berusaha meningkatkan sumber pendanaan melalui penawaran saham pendana di bursa efek thailand pendaftaran ipo sejak akhir studi kasus greenpeace masyarakat di desa kerta buana tenggarong kalimantan timur kaltim terpapar dampak negatif batubara pt kitadinbondan andriyanu jurukampanye batubara greenpeace indonesia mengatakan atau hektar desa berubah menjadi konsesi tambang sisi barat dan timur tambang sudah tak beroperasi menyisakan bekas lubang warga mengeluhkan banjir dan kekeringan semula desa itu wilayah transmigrasi kebanyakan dari baliwarga mengeluh sejak jika musim hujan banjir kemarau warga terpaksa tak bisa menanam padi karena tak ada lagi air di saluran irigasi air irigasi terjebak di lubanglubang bekas tambang kitadin membentuk danau buatan katanyakitadin membangun kanal dan saluran pembuangan air melewati desa ketika air meluap otomatis rumah warga banjirkondisi ini membuat siklus panen menjadi tak menentu semula menanam setahun dua kali hasil lebih ton kini menanam setahun sekali hasil empat ton lahan pertanian dan sawah tersisa hanya hektartak jauh dari desa kerta buana yakni desa bangun rejo keadaan seperti desa tak bertuan awalnya desa itu dihuni penduduk dari empat dusun tersisa dua saja kitadin membeli lahanlahan warga untuk tambang batubarawarga mereka tak ada pilihan tanah telanjur dijual pindah ke tempat lain menjadi buruh dampak dirasakan kala kitadin beroperasi katanyaair tercemar warga terpaksa membeli air minum kini mereka harus menggali sumur kedalaman meter buat dapat air kata bondanwarga setempat i nyoman derman pernah ditangkap dan penjara tiga bulan karena menolak pertambangan dia bersikukuh tak menjual lahan penangkapan membuat warga tak berani demonstrasistudi kasus juga di pt indominco mandiri kutai kartanegara kaltim perusahaan beroperasi di hulu sungai santan hingga kualitas air memburuk ini berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat air berubah warna banyak ikan mati warga sekitar mengeluh sering gatalgatal katanyasejak warga berhenti mengkonsumsi air sungai santan untuk minum dan memasak perusahaan langsung membuang limbah ke hulu sungai di sana ada tiga sungai sepanjang km santan kare dan pelakanwarga sangat tergantung ketiga sungai ini mereka memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi air bersih tangkapan ikan dan irigasi lahanlahan pertanian penolakan warga terus terjadiwarga mengirim surat keberatan pada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan supaya tak menerbitkan izin lingkungan penambangan batubara di sungai santan gayung bersambut pada februari warga audiensi dengan direktur pencegahan dampak lingkungan hidup dan meminta komisi penilai amdal pusat membatalkan rencana penambangan batubara di santan akhirnya november klhk mengeluarkan surat menarik persetujuan pertambangan di sungai ituhal ini diikuti gubernur kaltim yang mengeluarkan surat penolakan rencana pengalihan atau relokasi sungai santan kare dan pelakanmeski begitu kata bondan bukan berarti warga benarbenar aman saat ini indominco tengah merevisi amdaldihubungi terpisah dirjen pencemaran dan kerusakan lingkungan klhk karliansyah mengungkapkan indominco pada pernah meraih peringkat biru penghargaan proper pada penilaian pada perusahaan itu tak diumumkanada aduan masyarakat dan sedang di bawah kendali penegakan hukumdaerah lain yang diinvestigasi greenpeace dan jatam adalah jorong kabupaten tanah laut kalimantan selatan pertambangan batubara pt jurong barutama grestonsejauh mata memandang begitu banyak lubanglubang bekas tambang beragam ukuran di ditinggalkan begitu saja setelah batubara dikeruk habis jorong barutama kata bondanbahkan ada lubang tambang selebar dua kilometer pada greenpeace mengukur kadar ph air di lubang tambang yang menyerupai danau ini hasilnya ph sangat asam di lubang tambang lain kadar ph berkisar antara juga ada kandungan mangan diatas ratarataair lubang tambang berwarna warni kadang biru kadang hijau air mengalir ke sungai dan meracunibondan mengatakan banpu seharusnya tak lagi ekspansi bisnis batubara di indonesia dia meminta pemerintah indonesia mengawasi ketat dan penegakan hukum tegas melindungi rakyatarif fiyanto juru kampanye energi greenpeace indonesia menambahkan hasil investigasi ini menunjukkan batubara meninggalkan jejak kerusakan lingkungan masif bukan hanya menghancurkan lingkungan hidup juga mengancam masyarakat sekitar ini hanya sekelumit potret tambang batubara di indonesia kita ingin publik tahu banpu sudah timbulkan masalah lingkungan ini harus dibereskanmencoba konfirmasi lewat email kepada itm tetapi sampai berita ini turun belum mendapatkan tanggapankesengsaraan warga tak hanya di lokasi produksi batubara seperti di desadesa di kaltim dan kalsel juga di tempat pemanfaatan batubara seperti pltu batang jawa tengah warga tak bisa memilih bertahan di lahan mereka tetapi harus melepas kepada perusahaan demi pembangunan pltu batubara di batangpada jumat warga batang aksi di kedutaan besar jepang di jakarta kostum mereka cukup nyentrik menyerupai hantu jepang putih banyak coretan darahkami akan terus menghantui pemerintah jepang agar membatalkan pembiayaan pltu di batang kata juru bicara aksi yang tergabung dalam solidaritas untuk keadilan warga batang skwb hadi priyantobeberapa waktu lalu skwb juga aksi di universitas indonesia kala bupati batang yoyok riyo sudibyo bertandang tak ada responbeberapa peserta aksi teaterikal seng dibentangkan bertuliskan coal kills us seorang perempuan berdiri tegak mematung membawa cangkul menggambarkan penderitaan warga batang yang tak lagi bisa mengakses sawah pemagaran oleh pt bhimasena power indonesia bpi sejak maret pemerintah jepang harus menghentikan proyek yang banyak korban ini tak hanya merusak lingkungan dan menghancurkan ekonomi masyarakat juga merusak reputasi jepang sebagai negara yang menghormati hammegaproyek pltu batubara batang akan berdiri di lima desa ujungnegoro karanggeneng ponowareng wonokerso dan roban ukpwr pltu ini kerjasama pemerintah indonesia dengan konsorsium bpi bpi terdiri dari pt adaro energy indonesia pt itochu jepang dan pt jpower jepang proyek berkapasitas x megawatt diklaim menjadi pltu batubara terbesar di asia tenggara luas lahan hektar

RI-Korea Kerjasama Optimalkan KPH Antisipasi Kebakaran Hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melanjutkan kerjasama bilateral antara Korea dan Indonesia. Kali ini mendukung pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam menurunkan risiko kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.Ini salah satu komitmen perubahan iklim terkait Proyek ini bertujuan memfasilitasi pembangunan dan operasional KPH.First Secretary Kedutaan Besar Korea untuk Indonesia, Lee Sang Ick mewakili Korea Forest Service menyebutkan, bantuan operasional KPH di Tasik Besar Serkap, gambut Semenanjung Kampar Riau.”Bantuan pengadaan kendaraan bermotor 60 unit, roda dua trail Viar X 200 dan 15 unit sepeda motor tiga merk Viar dilengkapi pompa air portable,” katanya.Bantuan Rp30 miliar untuk menekan luasan kebakaran hutan 2015. Dari kementerian mengalokasikan dana US$140.000 untuk penyiapan sumber daya manusia maupun operasional. Angka ini belum termasuk pengiriman dan distribusi ke daerah-daerah.Keseluruhan bantuan kendaraan bermotor akan digunakan di KPH dengan prioritas 12 provinsi termasuk tujuh provinsi prioritas dan dua unit kerja lain seperti Balai KSDA dan Perum Perhutani.“Ini salah satu langkah mendukung komitmen perubahan iklim menjaga hutan dari kebakaran. Agar Indonesia tanpa asap. Kami akan fokus pengawasan. Setelah itu mendiskusikan, melihat keuntungan atas bantuan yang diberikan. Akan ada evaluasi.”Sebelumnya, proyek Korea Indonesia FMU/REDD+ Joint Project in Tasik Besar Serkap ini berlangsung sejak 2012 sampai 2015 sebesar US$3 juta. Dilanjutkan tahap alih kelola proyek selama enam bulan, Januari-Juni 2016 dengan hibah akan terserap sampai Juni 2016.Direktur Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), San Afri Awang mengapreasi bantuan ini. Bantuan alat operasi di lapangan sangat tepat. ”Kesulitan KPH ini sarana dan prasarana, misal menembus kanal, pakai mobil bisa.”Awang menyebutkan, keseluruhan ada 87 KPH di tujuh provinsi rawan kebakaran, yakni sembilan hutan lindung dan 78 hutan produksi. Baru 35 unit ada kelembagaan. ”Anggaran kita terbatas, kalau ada kelembagaan menggunakan UPT untuk mobilisasi.”Sementara itu, Pojok Iklim. forum diskusi multi sektoral digagas KLHK, berisi para pelaku usaha, akademisi, Rabu(30/3/16), membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan.Raffles Brotestes Panjaitan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, mengatakan, perlu ada koordinasi kuat antarlembaga, untuk memutuskan pihak yang berhak mengeluarkan jumlah titik panas. Hingga antisipasi penanggulangan bisa secepatnya,” katanya dalam rilis kepada media.KLHK, katanya, sedang mengembangkan aplikasi yang bisa diunduh petugas pemantau karhutla di daerah pada smartphone. Bila ada titik panas, petugas bisa langsung mendeteksi koordinat dan memungkinkan laporan terkini dari petugas. Setelah pemantauan lapangan, katanya, apabilatak berpotensi sebagai titik api, bisa menghapus pelaporan. “Sistem langsung membaca penghapusan sebagai laporan titik aman kebakaran.”Pakar Institut Teknologi Bandung Indroyono Soesilo, mengatakan, beberapa peneliti ITB sedang mengembangkan alat berbentuk drone dan pesawat mini tanpa awak, dilengkapi kamera. Alat ini, katanya, untuk memantau, dan mencitrakan gambar serta koordinat kebakaran hutan secara langsung.Teknologi ini, katanya, bisa memantau api di tempat sangat susah terjangkau. Terbang di ketinggian 400-500 meter dari permukaan tanah, alat ini produk asli Indonesia ini sudah banyak digunakan pemetaan tambang.

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

pelestarian habitat perjanjian internasional program literasi

rikorea kerjasama optimalkan kph antisipasi kebakaran hutan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan melanjutkan kerjasama bilateral antara korea dan indonesia kali ini mendukung pembangunan kesatuan pengelolaan hutan kph dalam menurunkan risiko kebakaran hutan dan lahan di indonesiaini salah satu komitmen perubahan iklim terkait proyek ini bertujuan memfasilitasi pembangunan dan operasional kphfirst secretary kedutaan besar korea untuk indonesia lee sang ick mewakili korea forest service menyebutkan bantuan operasional kph di tasik besar serkap gambut semenanjung kampar riaubantuan pengadaan kendaraan bermotor unit roda dua trail viar x dan unit sepeda motor tiga merk viar dilengkapi pompa air portable katanyabantuan rp miliar untuk menekan luasan kebakaran hutan dari kementerian mengalokasikan dana us untuk penyiapan sumber daya manusia maupun operasional angka ini belum termasuk pengiriman dan distribusi ke daerahdaerahkeseluruhan bantuan kendaraan bermotor akan digunakan di kph dengan prioritas provinsi termasuk tujuh provinsi prioritas dan dua unit kerja lain seperti balai ksda dan perum perhutaniini salah satu langkah mendukung komitmen perubahan iklim menjaga hutan dari kebakaran agar indonesia tanpa asap kami akan fokus pengawasan setelah itu mendiskusikan melihat keuntungan atas bantuan yang diberikan akan ada evaluasisebelumnya proyek korea indonesia fmuredd joint project in tasik besar serkap ini berlangsung sejak sampai sebesar us juta dilanjutkan tahap alih kelola proyek selama enam bulan januarijuni dengan hibah akan terserap sampai juni direktur planologi dan tata lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk san afri awang mengapreasi bantuan ini bantuan alat operasi di lapangan sangat tepat kesulitan kph ini sarana dan prasarana misal menembus kanal pakai mobil bisaawang menyebutkan keseluruhan ada kph di tujuh provinsi rawan kebakaran yakni sembilan hutan lindung dan hutan produksi baru unit ada kelembagaan anggaran kita terbatas kalau ada kelembagaan menggunakan upt untuk mobilisasisementara itu pojok iklim forum diskusi multi sektoral digagas klhk berisi para pelaku usaha akademisi rabu membahas penanganan kebakaran hutan dan lahanraffles brotestes panjaitan direktur pengendalian kebakaran hutan dan lahan direktorat jenderal pengendalian perubahan iklim klhk mengatakan perlu ada koordinasi kuat antarlembaga untuk memutuskan pihak yang berhak mengeluarkan jumlah titik panas hingga antisipasi penanggulangan bisa secepatnya katanya dalam rilis kepada mediaklhk katanya sedang mengembangkan aplikasi yang bisa diunduh petugas pemantau karhutla di daerah pada smartphone bila ada titik panas petugas bisa langsung mendeteksi koordinat dan memungkinkan laporan terkini dari petugas setelah pemantauan lapangan katanya apabilatak berpotensi sebagai titik api bisa menghapus pelaporan sistem langsung membaca penghapusan sebagai laporan titik aman kebakaranpakar institut teknologi bandung indroyono soesilo mengatakan beberapa peneliti itb sedang mengembangkan alat berbentuk drone dan pesawat mini tanpa awak dilengkapi kamera alat ini katanya untuk memantau dan mencitrakan gambar serta koordinat kebakaran hutan secara langsungteknologi ini katanya bisa memantau api di tempat sangat susah terjangkau terbang di ketinggian meter dari permukaan tanah alat ini produk asli indonesia ini sudah banyak digunakan pemetaan tambang

Tak Perlu Nuklir, Optimalkan Energi Aman dan Ramah Lingkungan. Wacana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) kembali muncul belakangan ini. Kalangan aktivis pegiat lingkungan meniai tak perlu berpikir pengembangan nuklir, lebih baik mengoptimalkan energi aman dan ramah lingkungan yang melimpah di negeri ini.Lilo Sunaryo, Ketua Masyarakat Reksa Bumi Kudus, selama ini aktif menentang pembangunan PLTN di Jepara, berpendapat pembuatan reaktor nuklir terlalu berisiko tinggi.“Reaktor daya membutuhkan tekanan besar berkisar 120-150 atmosfer. Butuh temperatur tinggi antara 350-380 derajat celsius untuk menghasilkan uap jenuh pemutar turbin,” katanya.Dia mengusulkan, kalau mau membangun reaktor daya, sebaiknya berkapasitas kecil. “Kultur memelihara kita masih kurang. Padahal, PLTN membutuhkan sikap bertanggung jawab, berbangsa, dan bernegara yang tinggi sekali. Pembangkit nuklir risiko sangat tinggi.”Lilo menilai, daripada mengembangkan nuklir lebih baik membangun pembangkit listrik ramah lingkungan. “Saya lihat Batan sudah lama menyiapkan PLTN. Mereka survei ke Jepara, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Gorontalo. Tetapi belum ada badan usaha seperti Batan yang khusus penelitian dan mengembangkan energi terbarukan,” katanya.Kalau penelitian energi terbarukan diberi fasilitas dan anggaran sama dengan Batan, katanya, maka Indonesia bisa berswasembada energi.Target elektrifikasi nasional, katanya, kerap jadi dasar pemanfaatan nuklir. Seharusnya, melihat kenyataan geografi Indonesia terdiri dari kepulauan. Pembangkit listrik yang memusat di Jawa, pemasangan pipa gas, atau inisiatif nuklir sebagai sumber energi tak menyelesaikan masalah.“Kita ini kaya, dianugerahi Tuhan segala macam. Sinar matahari melimpah, garis pantai panjang, panas bumi, angin. Andai semua ini kita ubah menjadi energi,” katanya.Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting mendukung gerakan menolak nuklir. Terlebih setelah peristiwa Fukushima, banyak negara maju menghentikan proyek pembangkit nuklir mereka.Dia mengingatkan, nuklir merevitalisasi diri dengan menunggangi isu perubahan iklim. Menurut Longgena, kelompok pro nuklir memakai jargon sebagai energi bebas emisi, tak mengeluarkan karbon dioksidasa, dan tak menimbulkan efek rumah kaca.“Sebenarnya banyak masalah di balik energi nuklir.”, nuklir mahal sekali. , Indonesia tak menguasai teknologi. , Indonesia berada di negara rawan bencana dari gempa bumi, banjir, hingga tsunami.Indonesia, katanya, memang perlu listrik, tetapi energi terdesentralisasi, bersih, terbarukan, dan demokratis.“Jawa Bali itu sudah cukup listrik. Kalau dibilang masih butuh listrik, ini listrik untuk siapa? Rakyat luar Jawa masih perlu listrik. Tak mungkin membangun pusat pembangkit di negara kepulauan begini secara tersentralisasi, harus desentralisasi, menggunakan energi lokal, demokratis, sehat, bersih, dan . Banyak sekali kita punya,” katanya.Longgena mengingatkan, manusia tak banyak waktu menghentikan perubahan iklim. Hanya ada kesempatan 10 tahun mengubah kebiasaan lama memakai energi fosil.“Kalau masih mencari solusi palsu dengan nuklir, batubara bersih, ada batubara bersih, dengan incinerator. Itu semua solusi palsu. Kita harus cepat menemukan dan menggunakan solusi real mengubah lebih cepat.”Perubahan dari fosil ke energi ramah lingkunga, katanya, memang bertahap. “Target tercapai jika semua sumber daya dialokasikan ke sana. Disertai kemauan politik besar, dukungan finansial, pemberian insentif-insentif keuangan.”Kini, masyarakat di kampung-kampung bisa pakai mikro hidro, maupun biogas. “Geothermal kita terbesar di dunia, itu belum maksimal.”Dia juga mengkritisi pemanfaatan batubara 50% lebih untuk pembangkit listrik 35.000 ribu megawatt karena bakal menambah masalah perubahan iklim.“Ini paradoks bagi negara kaya energi terbarukan justru digerakkan energi paling kotor. Energi fosil adalah energi masa lalu. Energi terbarukan, energi kini dan masa depan. Pemerintah harus mendorong percepatan transisi ke . Itulah revolusi energi.”Pertemuan Coordination Meeting IAEA di Yogyakarta, beberapa waktu lalu, Deputi Bidang Teknologi Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batam) Taswanda Taryo mengatakan, Indonesia siap membangun PLTN dibanding negara-negara ASEAN lain. Dari sisi pengusaaan teknologi dan sumber daya manusian Indonesia dipandang lebih unggul.Suryantoro, Kepala Pusat Teknologi Limbah Radio aktif BATAN mengatakan, Indonesia mempersiapkan pembangunan PLTN sejak lama.“Kita disuruh latihan sejak 1954. Kita berlatih teknologi nuklir, punya reaktor riset nuklir, punya teknologi pengobatan kanker di rumah sakit, dan lain-lain. Pembangkit listrik kita belum memiliki,” katanya.Dia mengatakan, infrastruktur pembangkit daya sudah dianalisa Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA), tinggal menunggu kebijakan nasional terkait nuklir sebagai sumber energi.Presiden, katanya, belum menyatakan terbuka soal pemanfaatan nuklir. Jika Indonesia mau membangun PLTN, IAEA mensyaratkan adanya panitia nasional yang saat ini belum ada. “Kalau ini terbentuk berarti sudah .”Mudrajad Kuncoro, ekonom UGM memberi gambaran, Indonesia mengalami defisit energi listrik. Pertumbuhan listrik meningkat berkisar 8,5%, pasokan hanya 6,5% pertahun hingga memaksa pemerintah mencari sumber energi selain fosil termasuk nuklir.“Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, saya cari kata kunci nuklir, tidak ada. Mungkin sekarang belum prioritas. Membangun PLTN butuh minimal tujuh tahun. Itupun kalau tidak menemui masalah seperti pembebasan tanah, korupsi, atau tentangan masyarakat.”Yudi Utomo Imarjoko, Direktur Utama PT Industri Nuklir Indonesia mengatakan, dalam PP nomor 14 tahun 2015 ditandatangani Presiden, menyebut kata nuklir sebagai pilihan sumber energi listrik. PP tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 itu menyebutkan menjamin keberlangsungan pembangunan industri bisa memanfaatkan nuklir yang murah dan aman. “Indonesia bisa memanfaatkan thorium, bahan radioaktif lebih aman dibanding uranium.”Rencana Umum Energi Nasional) produk Dewan Energi Nasional menyebut harus pakai nuklir, jika dilakukan bisa 19%. Rencana umum pembangkit tenaga listrik (RUPTL) baru usulan PLN ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditolak, lalu ada revisi pemakaian nuklir sampai 3.000 megawatt tahun 2025.

[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

inisiatif energi terbarukan mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

tak perlu nuklir optimalkan energi aman dan ramah lingkungan wacana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pltn kembali muncul belakangan ini kalangan aktivis pegiat lingkungan meniai tak perlu berpikir pengembangan nuklir lebih baik mengoptimalkan energi aman dan ramah lingkungan yang melimpah di negeri inililo sunaryo ketua masyarakat reksa bumi kudus selama ini aktif menentang pembangunan pltn di jepara berpendapat pembuatan reaktor nuklir terlalu berisiko tinggireaktor daya membutuhkan tekanan besar berkisar atmosfer butuh temperatur tinggi antara derajat celsius untuk menghasilkan uap jenuh pemutar turbin katanyadia mengusulkan kalau mau membangun reaktor daya sebaiknya berkapasitas kecil kultur memelihara kita masih kurang padahal pltn membutuhkan sikap bertanggung jawab berbangsa dan bernegara yang tinggi sekali pembangkit nuklir risiko sangat tinggililo menilai daripada mengembangkan nuklir lebih baik membangun pembangkit listrik ramah lingkungan saya lihat batan sudah lama menyiapkan pltn mereka survei ke jepara bangka belitung kalimantan timur gorontalo tetapi belum ada badan usaha seperti batan yang khusus penelitian dan mengembangkan energi terbarukan katanyakalau penelitian energi terbarukan diberi fasilitas dan anggaran sama dengan batan katanya maka indonesia bisa berswasembada energitarget elektrifikasi nasional katanya kerap jadi dasar pemanfaatan nuklir seharusnya melihat kenyataan geografi indonesia terdiri dari kepulauan pembangkit listrik yang memusat di jawa pemasangan pipa gas atau inisiatif nuklir sebagai sumber energi tak menyelesaikan masalahkita ini kaya dianugerahi tuhan segala macam sinar matahari melimpah garis pantai panjang panas bumi angin andai semua ini kita ubah menjadi energi katanyakepala greenpeace indonesia longgena ginting mendukung gerakan menolak nuklir terlebih setelah peristiwa fukushima banyak negara maju menghentikan proyek pembangkit nuklir merekadia mengingatkan nuklir merevitalisasi diri dengan menunggangi isu perubahan iklim menurut longgena kelompok pro nuklir memakai jargon sebagai energi bebas emisi tak mengeluarkan karbon dioksidasa dan tak menimbulkan efek rumah kacasebenarnya banyak masalah di balik energi nuklir nuklir mahal sekali indonesia tak menguasai teknologi indonesia berada di negara rawan bencana dari gempa bumi banjir hingga tsunamiindonesia katanya memang perlu listrik tetapi energi terdesentralisasi bersih terbarukan dan demokratisjawa bali itu sudah cukup listrik kalau dibilang masih butuh listrik ini listrik untuk siapa rakyat luar jawa masih perlu listrik tak mungkin membangun pusat pembangkit di negara kepulauan begini secara tersentralisasi harus desentralisasi menggunakan energi lokal demokratis sehat bersih dan banyak sekali kita punya katanyalonggena mengingatkan manusia tak banyak waktu menghentikan perubahan iklim hanya ada kesempatan tahun mengubah kebiasaan lama memakai energi fosilkalau masih mencari solusi palsu dengan nuklir batubara bersih ada batubara bersih dengan incinerator itu semua solusi palsu kita harus cepat menemukan dan menggunakan solusi real mengubah lebih cepatperubahan dari fosil ke energi ramah lingkunga katanya memang bertahap target tercapai jika semua sumber daya dialokasikan ke sana disertai kemauan politik besar dukungan finansial pemberian insentifinsentif keuangankini masyarakat di kampungkampung bisa pakai mikro hidro maupun biogas geothermal kita terbesar di dunia itu belum maksimaldia juga mengkritisi pemanfaatan batubara lebih untuk pembangkit listrik ribu megawatt karena bakal menambah masalah perubahan iklimini paradoks bagi negara kaya energi terbarukan justru digerakkan energi paling kotor energi fosil adalah energi masa lalu energi terbarukan energi kini dan masa depan pemerintah harus mendorong percepatan transisi ke itulah revolusi energipertemuan coordination meeting iaea di yogyakarta beberapa waktu lalu deputi bidang teknologi nuklir badan tenaga nuklir nasional batam taswanda taryo mengatakan indonesia siap membangun pltn dibanding negaranegara asean lain dari sisi pengusaaan teknologi dan sumber daya manusian indonesia dipandang lebih unggulsuryantoro kepala pusat teknologi limbah radio aktif batan mengatakan indonesia mempersiapkan pembangunan pltn sejak lamakita disuruh latihan sejak kita berlatih teknologi nuklir punya reaktor riset nuklir punya teknologi pengobatan kanker di rumah sakit dan lainlain pembangkit listrik kita belum memiliki katanyadia mengatakan infrastruktur pembangkit daya sudah dianalisa badan tenaga atom internasional international atomic energy agencyiaea tinggal menunggu kebijakan nasional terkait nuklir sebagai sumber energipresiden katanya belum menyatakan terbuka soal pemanfaatan nuklir jika indonesia mau membangun pltn iaea mensyaratkan adanya panitia nasional yang saat ini belum ada kalau ini terbentuk berarti sudah mudrajad kuncoro ekonom ugm memberi gambaran indonesia mengalami defisit energi listrik pertumbuhan listrik meningkat berkisar pasokan hanya pertahun hingga memaksa pemerintah mencari sumber energi selain fosil termasuk nuklirdalam rencana pembangunan jangka menengah nasional saya cari kata kunci nuklir tidak ada mungkin sekarang belum prioritas membangun pltn butuh minimal tujuh tahun itupun kalau tidak menemui masalah seperti pembebasan tanah korupsi atau tentangan masyarakatyudi utomo imarjoko direktur utama pt industri nuklir indonesia mengatakan dalam pp nomor tahun ditandatangani presiden menyebut kata nuklir sebagai pilihan sumber energi listrik pp tentang rencana induk pembangunan industri nasional itu menyebutkan menjamin keberlangsungan pembangunan industri bisa memanfaatkan nuklir yang murah dan aman indonesia bisa memanfaatkan thorium bahan radioaktif lebih aman dibanding uraniumrencana umum energi nasional produk dewan energi nasional menyebut harus pakai nuklir jika dilakukan bisa rencana umum pembangkit tenaga listrik ruptl baru usulan pln ke kementerian energi dan sumber daya mineral ditolak lalu ada revisi pemakaian nuklir sampai megawatt tahun

1,9 Juta Hektar Restorasi Gambut di Kawasan Budidaya. Badan Restorasi Gambut (BRG) sudah menyiapkan langkah-langkah merestorasi gambut. Pemetaan indikatif prioritas restorasi tujuh provinsi sedang proses dengan total 2,260 juta hektar gambut, dengan rincian 1,9 juta hektar kawasan budidaya, dan 360.000 hektar hutan lindung.“Angka ini menarik dikaji, 1,9 juta hektar kawasan budidaya. Berarti perkebunan sawit, HTI dan lain-lain. Saya bisa katakan paling tidak tanggungjawab negara 360.000 hektar, 1,9 juta hektar ada tanggungjawab negara, juga perusahaan,” kata Kepala BRG Nazir Foead di Jakarta, akhir Maret.Dia mengatakan, jika wilayah restorasi konsesi, BRG akan meminta perusahaan ikut restorasi dengan anggaran mereka. Kala, lahan kelola masyarakat, negara turun tangan.Restorasi, katanya, bukan hanya tugas pemerintah, juga pemegang konsesi. Terlebih, indikasi 77% lokasi indikatif restorasi kawasan budidaya. “Standar kerja restorasi dan monitoring jelas jadi kebutuhan mendesak dan kerjasama konstruktif dengan dunia usaha,” katanya.Dalam diskusi terakhir beberapa waktu lalu dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, wilayah kerja BRG akan bertambah satu provinsi, Kalimantan Timur.“Tapi kita belum bikin kajian. Akan kobsulltasi dengan KLHK dan pemda.”Tahun pertama, prioritas kerja BRG di empat kabupaten yakni, Meranti, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Pulang Pisau. Dari empat wilayah itu, gambut kawasan lindung 187.817 hektar, budidaya 646.672 hektar. “Peta ini akan dikonsultasikan dengan para pihak,” kata Budi Wardhana, Deputi Perencanaan dan Kerjasama BRG.Dalam penentuan arahan lokasi restorasi, katanya, berdasarkan empat kriteria, lahan bergambut, kondisi tutupan lahan, kanal dan dampak pengembangan kanal serta historis kebakaran dalam lima tahun terakhir.“Selanjutnya, arahan restorasi lebih lanjut pada status lahan, topografi dan hidrologis aliran air bawah permukaan, budidaya dan kondisi sosial budaya masyarakat. Pemetaan detail segera dilaksanakan,” katanya.Alue Dohong, Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan BRG mengatakan, tengah merampungkan panduan dan prosedur operasional standar (POS) pembangunan infrastruktur pembasahan gambut ( Juga pembuatan persemaian (), penanaman lahan gambut, dan pemasangan sumur pipa bor ().“Kami sedang mengkonsultasikan panduan dan POS dengan para pakar. Dengan panduan ini konstruksi infrastruktur restorasi hidrologi gambut akan mempunyai standar operasi sama,” katanya.Pada pertengahan bulan ini, BRG akan aksi cepat membangun sekat kanal bersama masyarakat di Tebing Tinggi Timur, Meranti, Riau dan Pulang Pisau, Kalteng. BRG juga memasang sumur bor di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Riau dan tiga desa di Pulang Pisau.BRG, katanya, menjalin kerjasama dengan pusat penelitian dan universitas yang menjalankan riset gambut baik kepentingan budidaya maupun konservasi seperti kerjasama Universitas Kyoto dan Hokaido Jepang.“Awal bulan ini BRG akan membangun model etalase aksi restorasi ekosistem rawa gambut di Meranti dan Pulang Pisau,” kata Haris Gunawan, Deputi Litbang. Untuk melengkapi struktur BRG, 24 pakar berbagai bidang tergabung, mulai bekerja.“Tim Restorasi Gambut Daerah segera dibentuk di daerah-daerah prioritas BRG. Awal April Jambi akan rapat koordinasi teknis Organisasi tata kerja BRG pusat juga disiapkan,” kata Sekretaris BRG, Hartono Prawiratmadja.Foead mengatakan, BRG berupaya sedini mungkin menghindari dampak sosial dan menyesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, disusunlah kebijakan pengaman sosial, terdapat prosedur konsultasi untuk mendapatkan persetujuan masyarakat dalam pembangunan konstruksi dan program aksi restorasi lain. “Persetujuan ini harus diperoleh setelah memberikan informasi awal yang jelas kepada masyarakat.”Saat ini, BRG memperluas lokasi-lokasi percontohan melibatkan masyarakat, seperti perluasan pembangunan sekat kanal, penanaman vegetasi lokal rawa gambut dan opsi-opsi restorasi lain.Myrna Safitri, Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG mengatakan, sudah menyiapkan panduan pengaman sosial yang akan digunakan ketika konstruksi termasuk pemegang konsesi.“Panduan bagaimana menginformasikan potensi-potensi dampak terhadap masyarakat, menegosiasikan. Nanti ujicoba beberapa desa di Kalteng dan Riau.”BRG, katanya, menjalin kerjasama dengan sejumlah akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan jejaring masyarakat gambut mulai merintis pendataan sekitar 100-an desa di berbagai lokasi. Pemetaan sosial dan pengkinian data terhadap desa-desa itupun mulai berjalan.“Program relawan dan mahasiswa ber-KKN juga dikembangkan langsung ke desa-desa. Tahap awal BRG bekerjasama dengan Universitas Riau, Universitas Palangkaraya, Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya universitas-universitas lain seperti Universitas Jambi, Sriwijaya, Tanjung Pura, Lambung Mangkurat, Cendrawasih dan lain-lain.”Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, restorasi gambut akan terkait para pemegang izin. Dia berharap, pengusaha berperan aktif. “Pengusaha sawit dan HTI harus jadi bagian aksi restorasi gambut. Jangan ada pertentangan.”Terkait pembiayaan, katanya, memang kini belum ada alokasi khusus tetapi anggaran operasional BRG diusulkan kepada Kementerian Keuangan dan dibahas segera dalam APBN-P.Budi Wardhana, ke UGM, mengatakan, dalam program BRG ada melibatkan mahasiswa KKN. “Universitas kami harapkan menggerakkan modal, termasuk hasil-hasil riset dan melalui keterlibatan mahasiswa KKN,” katanya di Yogyakarta, awal April.Rektor UGM, Dwikorita Karnawati, mendukung penuh rencana kerja BRG. “Kami juga menyiapkan beberapa hal mendukung rencana restorasi. KKN UGM sejak tahun lalu berjalan di lahan gambut Jambi dan Kalimantan Tengah,” katanya.Dia mengatakan, dalam penanganan gambut, penting mengembalikan pengelolaan lebih beretika dan bijaksana gambut tak menjadi sumber bencana. “Penting menjaga keberlangsungan ekosistem gambut sebagai kesatuan hidrologis dengan memelihara kelembaban dan sesuai watak asli.”Wakil Rektor bidang Kerjasama dan Alumni, Paripurna, menjelaskan, KKN sebagai upaya preventif mengatasi kebakaran hutan akan berkoordiasi dengan UGM, BRG, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.“Selama ini mahasiswa sudah terlibat, namun belum terlalu banyak menunjukkan aksi lapangan. Saya kira, jika didampingi langsung BRG, mereka bisa lebih banyak terlibat dan bekerja sama dengan masyarakat,” kata Paripurna.KKN di daerah gambut akan menjadi program yang melibatkan berbagai universitas. Para mahasiswa dari berbagai universitas dapat bersama-sama memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai kecakapan mereka.Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi karena akumulasi berbagai persoalan alami ataupun kesengajaan manusia. HA Sudibyakto, Ketua Prodi Magister Manajemen Bencana UGM mengatakan, fenomena ini kejadian berulang dengan waktu dapat diprediksi. Semestinya bisa diantisipasi dengan upaya-upaya strategis. “Kita perlu mengerti mana kawasan-kawasan rawan kebakaran, dan antisipasi sebelum hotspot muncul,” katanya.Dia mengatakan, kunci utama pihak-pihak terkait perlu sama-sama berkontribusi, bukan saling menyalahkan. Penyebab lain karhutla, katanya, kebijakan salah oleh pemerintah pusat maupun daerah.Selain itu, strategi hukum penting dalam pengelolaan karhutla. “Ketika membicarakan soal hukum, muncul pertanyaan hukum mana yang digunakan? Bagaimana mendayagunakan hukum efektif dan adil?” Dalam hal ini, katanya, strategi tepat dengan menggunakan konsep hukum progresif melibatkan semua komponen bangsa.

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

pelestarian habitat peran pemerintah lokal

juta hektar restorasi gambut di kawasan budidaya badan restorasi gambut brg sudah menyiapkan langkahlangkah merestorasi gambut pemetaan indikatif prioritas restorasi tujuh provinsi sedang proses dengan total juta hektar gambut dengan rincian juta hektar kawasan budidaya dan hektar hutan lindungangka ini menarik dikaji juta hektar kawasan budidaya berarti perkebunan sawit hti dan lainlain saya bisa katakan paling tidak tanggungjawab negara hektar juta hektar ada tanggungjawab negara juga perusahaan kata kepala brg nazir foead di jakarta akhir maretdia mengatakan jika wilayah restorasi konsesi brg akan meminta perusahaan ikut restorasi dengan anggaran mereka kala lahan kelola masyarakat negara turun tanganrestorasi katanya bukan hanya tugas pemerintah juga pemegang konsesi terlebih indikasi lokasi indikatif restorasi kawasan budidaya standar kerja restorasi dan monitoring jelas jadi kebutuhan mendesak dan kerjasama konstruktif dengan dunia usaha katanyadalam diskusi terakhir beberapa waktu lalu dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan wilayah kerja brg akan bertambah satu provinsi kalimantan timurtapi kita belum bikin kajian akan kobsulltasi dengan klhk dan pemdatahun pertama prioritas kerja brg di empat kabupaten yakni meranti musi banyuasin ogan komering ilir dan pulang pisau dari empat wilayah itu gambut kawasan lindung hektar budidaya hektar peta ini akan dikonsultasikan dengan para pihak kata budi wardhana deputi perencanaan dan kerjasama brgdalam penentuan arahan lokasi restorasi katanya berdasarkan empat kriteria lahan bergambut kondisi tutupan lahan kanal dan dampak pengembangan kanal serta historis kebakaran dalam lima tahun terakhirselanjutnya arahan restorasi lebih lanjut pada status lahan topografi dan hidrologis aliran air bawah permukaan budidaya dan kondisi sosial budaya masyarakat pemetaan detail segera dilaksanakan katanyaalue dohong deputi konstruksi operasi dan pemeliharaan brg mengatakan tengah merampungkan panduan dan prosedur operasional standar pos pembangunan infrastruktur pembasahan gambut juga pembuatan persemaian penanaman lahan gambut dan pemasangan sumur pipa bor kami sedang mengkonsultasikan panduan dan pos dengan para pakar dengan panduan ini konstruksi infrastruktur restorasi hidrologi gambut akan mempunyai standar operasi sama katanyapada pertengahan bulan ini brg akan aksi cepat membangun sekat kanal bersama masyarakat di tebing tinggi timur meranti riau dan pulang pisau kalteng brg juga memasang sumur bor di desa rimbo panjang kecamatan tambang riau dan tiga desa di pulang pisaubrg katanya menjalin kerjasama dengan pusat penelitian dan universitas yang menjalankan riset gambut baik kepentingan budidaya maupun konservasi seperti kerjasama universitas kyoto dan hokaido jepangawal bulan ini brg akan membangun model etalase aksi restorasi ekosistem rawa gambut di meranti dan pulang pisau kata haris gunawan deputi litbang untuk melengkapi struktur brg pakar berbagai bidang tergabung mulai bekerjatim restorasi gambut daerah segera dibentuk di daerahdaerah prioritas brg awal april jambi akan rapat koordinasi teknis organisasi tata kerja brg pusat juga disiapkan kata sekretaris brg hartono prawiratmadjafoead mengatakan brg berupaya sedini mungkin menghindari dampak sosial dan menyesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk itu disusunlah kebijakan pengaman sosial terdapat prosedur konsultasi untuk mendapatkan persetujuan masyarakat dalam pembangunan konstruksi dan program aksi restorasi lain persetujuan ini harus diperoleh setelah memberikan informasi awal yang jelas kepada masyarakatsaat ini brg memperluas lokasilokasi percontohan melibatkan masyarakat seperti perluasan pembangunan sekat kanal penanaman vegetasi lokal rawa gambut dan opsiopsi restorasi lainmyrna safitri deputi bidang edukasi sosialisasi partisipasi dan kemitraan brg mengatakan sudah menyiapkan panduan pengaman sosial yang akan digunakan ketika konstruksi termasuk pemegang konsesipanduan bagaimana menginformasikan potensipotensi dampak terhadap masyarakat menegosiasikan nanti ujicoba beberapa desa di kalteng dan riaubrg katanya menjalin kerjasama dengan sejumlah akademisi lembaga swadaya masyarakat dan jejaring masyarakat gambut mulai merintis pendataan sekitar an desa di berbagai lokasi pemetaan sosial dan pengkinian data terhadap desadesa itupun mulai berjalanprogram relawan dan mahasiswa berkkn juga dikembangkan langsung ke desadesa tahap awal brg bekerjasama dengan universitas riau universitas palangkaraya universitas gadjah mada selanjutnya universitasuniversitas lain seperti universitas jambi sriwijaya tanjung pura lambung mangkurat cendrawasih dan lainlainkepala kantor staf kepresidenan teten masduki mengatakan restorasi gambut akan terkait para pemegang izin dia berharap pengusaha berperan aktif pengusaha sawit dan hti harus jadi bagian aksi restorasi gambut jangan ada pertentanganterkait pembiayaan katanya memang kini belum ada alokasi khusus tetapi anggaran operasional brg diusulkan kepada kementerian keuangan dan dibahas segera dalam apbnpbudi wardhana ke ugm mengatakan dalam program brg ada melibatkan mahasiswa kkn universitas kami harapkan menggerakkan modal termasuk hasilhasil riset dan melalui keterlibatan mahasiswa kkn katanya di yogyakarta awal aprilrektor ugm dwikorita karnawati mendukung penuh rencana kerja brg kami juga menyiapkan beberapa hal mendukung rencana restorasi kkn ugm sejak tahun lalu berjalan di lahan gambut jambi dan kalimantan tengah katanyadia mengatakan dalam penanganan gambut penting mengembalikan pengelolaan lebih beretika dan bijaksana gambut tak menjadi sumber bencana penting menjaga keberlangsungan ekosistem gambut sebagai kesatuan hidrologis dengan memelihara kelembaban dan sesuai watak asliwakil rektor bidang kerjasama dan alumni paripurna menjelaskan kkn sebagai upaya preventif mengatasi kebakaran hutan akan berkoordiasi dengan ugm brg serta kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggiselama ini mahasiswa sudah terlibat namun belum terlalu banyak menunjukkan aksi lapangan saya kira jika didampingi langsung brg mereka bisa lebih banyak terlibat dan bekerja sama dengan masyarakat kata paripurnakkn di daerah gambut akan menjadi program yang melibatkan berbagai universitas para mahasiswa dari berbagai universitas dapat bersamasama memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai kecakapan merekakebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi karena akumulasi berbagai persoalan alami ataupun kesengajaan manusia ha sudibyakto ketua prodi magister manajemen bencana ugm mengatakan fenomena ini kejadian berulang dengan waktu dapat diprediksi semestinya bisa diantisipasi dengan upayaupaya strategis kita perlu mengerti mana kawasankawasan rawan kebakaran dan antisipasi sebelum hotspot muncul katanyadia mengatakan kunci utama pihakpihak terkait perlu samasama berkontribusi bukan saling menyalahkan penyebab lain karhutla katanya kebijakan salah oleh pemerintah pusat maupun daerahselain itu strategi hukum penting dalam pengelolaan karhutla ketika membicarakan soal hukum muncul pertanyaan hukum mana yang digunakan bagaimana mendayagunakan hukum efektif dan adil dalam hal ini katanya strategi tepat dengan menggunakan konsep hukum progresif melibatkan semua komponen bangsa

Antam Olah Limbah Tambang Emas jadi Beragam Produk, Seperti Apa?. PT Antam Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Sabtu, (9/4/16) membuat pabrik pengolahan tailing, green fine aggregate (GFA). Pabrik yang diresmikan Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diklaim pertama di Indonesia, dan dianggap inovasi pengelolaan lingkungan.Pabrik ini mengolah limbah tailing, menjadi bahan baku untuk batako, paving blok, bata ringan, gorong-gorong, conblock, kanstein, bata press, media jalan, tembok panel, genteng beton dan lain-lain. Ia memanfaatkan tailing sebagai komponen penyusun beton menggunakan metode solidifikasi dan geopolimerisasi.“Unit strategis bisnis seperti di Pongkor ini harus diteruskan. Saya mau minta sinergi antarpemerintah. Dalam izin KLHK Oktober 2014 pemanfaatan limbah dan pengolahan bijih emas Antam Pongkor ini bisa menjadi substitusi bagi bahan baku konstruksi,” kata Siti.Pembangunan GFA diklaim bisa mengurangi beban lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan Pongkor pascatambang, operasi nirlimbah (), peningkatan kinerja lingkungan dalam proses bisnis. Juga dukungan program pemerintah membangun infrastruktur, perpanjangan umur (TSF), dan penurunan risiko lingkungan melalui ekspansi lahan tailing berkurang.Siti mengatakan, upaya Antam menunjukkan ada peluang bisa menghasilkan manfaat besar. Meskipun, SNI pengolahan tailing harus terpenuhi.“Penanganan limbah itu akhirnya harus dikaitkan dengan kehidupan masyarakat. Limbah bisa jadi sumber daya ekonomi. Industri atau apapun yang berlimbah harusnya menjadi sumber daya baru.”Direktur Utama Antam Tedy Badrujaman mengatakan, GFA merupakan antisipasi pascatambang Antam di Gunung Pongkor yang habis 2021. Antam harus menutup tambang pada 2019.Dalam pengambilan metal bahan baku, katanya, tak lepas sisa material tailing termasuk limbah B3. Untuk pertambangan emas, 99% tailing. “Semua barang sisa. Kami betul-betul mencoba mengelola tailing sebaik-baiknya. Di Pongkor dipantau KLHK, dapat proper hijau tiga kali. Tahun depan kami berjuang dapat proper emas,” katanya.Material tailing, katanya, 60% ke lobang tambang, 40% di bendungan tailing. “Kami membuat tailing DAM sekuat-kuatnya. Mudah-mudahan bisa menampung sampai 2019 dan 2021.”GFA, katanya, tetap beroperasi meski IUP berakhir karena izin berbeda. Kini, pabrik GFA masih skala kecil, baru memanfaatkan 10% tailing. “Baru tahap uji coba. Target menghasilkan 52.000 produk setiap hari. Ke depan terus dikembangkan.”Selama ini, dalam dunia pertambangan umum, pengelolaan tailing lebih banyak dengan Sub Marine Disposal (SMD) dan ditempatkan di Tailing Storage Facility (TSF). Ia metode menahan limbah tailing tetap di darat.Jalal dari Thamrin School mengatakan, yang dilakukan Antam seharusnya mengubah paradigma pelaku industri pertambangan. Selama ini, perusahaan tambang menyimpan tailing dalam DAM raksasa. Tak jarang malah membuang tailing ke sungai hingga mencemari. “Ini harusnya bisa diterapkan yang lain,” katanya.Dalam acara itu juga penandatanganan Piagam Kesepahaman antara KLHK dengan PT Antam UBPE Pongkor mengenai pemanfaatan tailing oleh Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan M.R Karliansyah, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) Tuti Hendrawati Mintarsih, dan General Manager PT Antam UBPE Pongkor. Penandatanganan disaksikan Menteri Siti Nurbaya, Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya dan Direktur Utama PT Antam Tedy Badrujaman.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional

antam olah limbah tambang emas jadi beragam produk seperti apa pt antam unit bisnis pertambangan emas ubpe pongkor di kecamatan nanggung kabupaten bogor sabtu membuat pabrik pengolahan tailing green fine aggregate gfa pabrik yang diresmikan siti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan ini diklaim pertama di indonesia dan dianggap inovasi pengelolaan lingkunganpabrik ini mengolah limbah tailing menjadi bahan baku untuk batako paving blok bata ringan goronggorong conblock kanstein bata press media jalan tembok panel genteng beton dan lainlain ia memanfaatkan tailing sebagai komponen penyusun beton menggunakan metode solidifikasi dan geopolimerisasiunit strategis bisnis seperti di pongkor ini harus diteruskan saya mau minta sinergi antarpemerintah dalam izin klhk oktober pemanfaatan limbah dan pengolahan bijih emas antam pongkor ini bisa menjadi substitusi bagi bahan baku konstruksi kata sitipembangunan gfa diklaim bisa mengurangi beban lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan pongkor pascatambang operasi nirlimbah peningkatan kinerja lingkungan dalam proses bisnis juga dukungan program pemerintah membangun infrastruktur perpanjangan umur tsf dan penurunan risiko lingkungan melalui ekspansi lahan tailing berkurangsiti mengatakan upaya antam menunjukkan ada peluang bisa menghasilkan manfaat besar meskipun sni pengolahan tailing harus terpenuhipenanganan limbah itu akhirnya harus dikaitkan dengan kehidupan masyarakat limbah bisa jadi sumber daya ekonomi industri atau apapun yang berlimbah harusnya menjadi sumber daya barudirektur utama antam tedy badrujaman mengatakan gfa merupakan antisipasi pascatambang antam di gunung pongkor yang habis antam harus menutup tambang pada dalam pengambilan metal bahan baku katanya tak lepas sisa material tailing termasuk limbah b untuk pertambangan emas tailing semua barang sisa kami betulbetul mencoba mengelola tailing sebaikbaiknya di pongkor dipantau klhk dapat proper hijau tiga kali tahun depan kami berjuang dapat proper emas katanyamaterial tailing katanya ke lobang tambang di bendungan tailing kami membuat tailing dam sekuatkuatnya mudahmudahan bisa menampung sampai dan gfa katanya tetap beroperasi meski iup berakhir karena izin berbeda kini pabrik gfa masih skala kecil baru memanfaatkan tailing baru tahap uji coba target menghasilkan produk setiap hari ke depan terus dikembangkanselama ini dalam dunia pertambangan umum pengelolaan tailing lebih banyak dengan sub marine disposal smd dan ditempatkan di tailing storage facility tsf ia metode menahan limbah tailing tetap di daratjalal dari thamrin school mengatakan yang dilakukan antam seharusnya mengubah paradigma pelaku industri pertambangan selama ini perusahaan tambang menyimpan tailing dalam dam raksasa tak jarang malah membuang tailing ke sungai hingga mencemari ini harusnya bisa diterapkan yang lain katanyadalam acara itu juga penandatanganan piagam kesepahaman antara klhk dengan pt antam ubpe pongkor mengenai pemanfaatan tailing oleh dirjen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan mr karliansyah dirjen pengelolaan sampah limbah dan bahan beracun berbahaya b tuti hendrawati mintarsih dan general manager pt antam ubpe pongkor penandatanganan disaksikan menteri siti nurbaya kepala badan standarisasi nasional bsn bambang prasetya dan direktur utama pt antam tedy badrujaman

Karya-karya Ini Cara Seniman Suarakan Isu Lingkungan. Sebuah karya video instalasi menampilkan narasi dampak perubahan iklim dan pemanasan global. Angki Muttaqien menggambarkan dengan tampilan planet biru meleleh perlahan. Lelehan tak henti menetes ke bawah. “Ber”kaca”lah.” Begitu judul video itu.Sudut lain, dalam karya Untiteld, terlihat sejumlah tabung gas melon ditumpuk satu sama lain. Firdaus Faishol membuat tabung-tabung gas dari tanah liat tampak jebol. Uniknya bukan mengeluarkan gas, tetapi arang kayu.Ine Rachmawati, lewat media menampilkan gambar buah lokal seperti salak, sirsak, belimbing, kedondong, manggis, rambutan, dan sirkaya. Dia memberi judul Local Fruits. Beragam karya ini dipamerkan Selasa-Rabu(5-13/4/16) di Bentara Budaya, Yogyakarta.Agenda kesenian bertajuk Tropis ini menyuguhkan sejumlah karya seniman muda, meliputi seni lukis, tari, instalasi, kriya, musik, hingga , dan workshop pembuatan diorama dan cukil lino.Suwarno Wisetrotomo, Kepala Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni Institut Seni Indonesia, berpendapat, kesenian mengusung karya bertema lingkungan ini patut menjadi bahan renungan.“Di tengah-tengah selera rendah, hiruk pikuk politik, kehadiran peristiwa ini menjadi penting. Mengartikulasikan pesan mencerahkan, ini lebih penting dari produk seni itu sendiri. Pekerjaan menginspirasi adalah pekerjaan tak mudah,” katanya.Ketua Panitia, Briasanda Aspagura mengatakan, nama Tropis mewakili kekayaan variasi karya, sekaligus merespon isu lingkungan saat ini.Djoko Pekik, seniman senior Indonesia berharap, seniman-seniman muda peka masalah-masalah sosial. “Semoga mereka tanggap sosial, tanggap lingkungan, dan mudah-mudahan ikut bertanggung jawab memelihara lingkungan,” katanya kepada .Firdaus Faishol lewat Untiteld hendak menyuarakan dilema penggunaan bahan bakar fosil dan arang kayu. “Tabung gas melon mewakili simbol modernitas, arang kayu kebudayaan Jawa yang tumpah ruah keluar. Saya membayangkan kehidupan di Jogja juga begitu.”Ine Rachmawati dalam Local Fruits mencoba merespon persaingan buah impor dan lokal. Dia miris di pasar lebih mudah menemukan buah impor dibanding lokal.“Daya saing mereka boleh jadi lebih tinggi. Dikemas menarik menggunakan , lebih awet. Masyarakat lebih banyak memilih buah impor dibanding lokal.” Di balik itu, ada ancaman terhadap lingkungan dan kesehatan. katanya, bahan tak cepat terurai alam, dan buah impor banyak menggunakan bahan pengawet. “Saya ingin menunjukkan, kita memiliki buah-buahan alam dan ciri khas bangsa ini.”Ningroom Adiani dalam Tirai Penerang dalam Kegelapan Duniawi menampilkan karya kriya memakai bonggol jagung. Selama ini, bonggol jagung dianggap limbah. Di tangan Ningroom, bonggol jagung rapuh menjadi karya sarat makna.Karya lain berjudul In Oil We Trust, kreasi Pandu Mahendra. Sang seniman memanfaatkan jirigen minyak diberi kaki dan enam tangan. Tangan-tangan itu menggengam pistol, salib, tali, tasbih, dan kapak. Ada satu tangan dibiarkan kosong. Kedua kaki memakai sepatu boot. Keseluruhan karya dominan hitam dengan aksen kuning keemasan. Ada satu mata besar.Pandu lewat karya ini seperti hendak bercerita minyak adalah “Tuhan” baru, yang menjadi pusat pusaran konflik, politik, keyakinan, dan kepentingan. Minyak harus disikapi bijak.Ada juga tarian berjudul Selembar Daun Jatuh. Kiki Rahmatika, sang penari, mengatakan, gagasan ini berawal kesukaan mengamati daun-daun jatuh. Baginya, daun seperti manusia, akhirnya luruh, jatuh dalam pelukan alam. Dia seakan ingin menegaskan, manusia bagaimanapun tak terpisahkan dari alam.

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

program literasi

karyakarya ini cara seniman suarakan isu lingkungan sebuah karya video instalasi menampilkan narasi dampak perubahan iklim dan pemanasan global angki muttaqien menggambarkan dengan tampilan planet biru meleleh perlahan lelehan tak henti menetes ke bawah berkacalah begitu judul video itusudut lain dalam karya untiteld terlihat sejumlah tabung gas melon ditumpuk satu sama lain firdaus faishol membuat tabungtabung gas dari tanah liat tampak jebol uniknya bukan mengeluarkan gas tetapi arang kayuine rachmawati lewat media menampilkan gambar buah lokal seperti salak sirsak belimbing kedondong manggis rambutan dan sirkaya dia memberi judul local fruits beragam karya ini dipamerkan selasarabu di bentara budaya yogyakartaagenda kesenian bertajuk tropis ini menyuguhkan sejumlah karya seniman muda meliputi seni lukis tari instalasi kriya musik hingga dan workshop pembuatan diorama dan cukil linosuwarno wisetrotomo kepala program studi penciptaan dan pengkajian seni institut seni indonesia berpendapat kesenian mengusung karya bertema lingkungan ini patut menjadi bahan renungandi tengahtengah selera rendah hiruk pikuk politik kehadiran peristiwa ini menjadi penting mengartikulasikan pesan mencerahkan ini lebih penting dari produk seni itu sendiri pekerjaan menginspirasi adalah pekerjaan tak mudah katanyaketua panitia briasanda aspagura mengatakan nama tropis mewakili kekayaan variasi karya sekaligus merespon isu lingkungan saat inidjoko pekik seniman senior indonesia berharap senimanseniman muda peka masalahmasalah sosial semoga mereka tanggap sosial tanggap lingkungan dan mudahmudahan ikut bertanggung jawab memelihara lingkungan katanya kepada firdaus faishol lewat untiteld hendak menyuarakan dilema penggunaan bahan bakar fosil dan arang kayu tabung gas melon mewakili simbol modernitas arang kayu kebudayaan jawa yang tumpah ruah keluar saya membayangkan kehidupan di jogja juga begituine rachmawati dalam local fruits mencoba merespon persaingan buah impor dan lokal dia miris di pasar lebih mudah menemukan buah impor dibanding lokaldaya saing mereka boleh jadi lebih tinggi dikemas menarik menggunakan lebih awet masyarakat lebih banyak memilih buah impor dibanding lokal di balik itu ada ancaman terhadap lingkungan dan kesehatan katanya bahan tak cepat terurai alam dan buah impor banyak menggunakan bahan pengawet saya ingin menunjukkan kita memiliki buahbuahan alam dan ciri khas bangsa ininingroom adiani dalam tirai penerang dalam kegelapan duniawi menampilkan karya kriya memakai bonggol jagung selama ini bonggol jagung dianggap limbah di tangan ningroom bonggol jagung rapuh menjadi karya sarat maknakarya lain berjudul in oil we trust kreasi pandu mahendra sang seniman memanfaatkan jirigen minyak diberi kaki dan enam tangan tangantangan itu menggengam pistol salib tali tasbih dan kapak ada satu tangan dibiarkan kosong kedua kaki memakai sepatu boot keseluruhan karya dominan hitam dengan aksen kuning keemasan ada satu mata besarpandu lewat karya ini seperti hendak bercerita minyak adalah tuhan baru yang menjadi pusat pusaran konflik politik keyakinan dan kepentingan minyak harus disikapi bijakada juga tarian berjudul selembar daun jatuh kiki rahmatika sang penari mengatakan gagasan ini berawal kesukaan mengamati daundaun jatuh baginya daun seperti manusia akhirnya luruh jatuh dalam pelukan alam dia seakan ingin menegaskan manusia bagaimanapun tak terpisahkan dari alam

Soal Moratorium Izin Kebun Sawit dan Tambang, Apa Kata Aktivis Lingkungan?. kala mencanangkan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Kamis (14/4/16). Kontan banyak tanggapan muncul, seperti dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan pegiatan lingkungan ini. Apa pendapat mereka?Walhi menyambut baik rencana ini. Zenzi Suhadi, Manager Advokasi Eksekutif Nasional Walhi berharap Inpres ini menjadi bagian pembenahan tata kelola sumber daya alam (SDA) secara struktural.“Rencana Inpres moratorium perkebunan dan tambang menjadi momentum titik balik perbaikan tata kelola sumber daya alam dan penyelesaian konflik sumber daya alam atau agraria,” katanya di Jakarta Jumat (15/4/16).Moratorium ini, katanya, agenda mendesak mengingat luas konsesi ekstraksi ruang dan SDA Indonesia mencapai 56 juta hektar dari hutan 132 juta hektar. “Ini belum termasuk izin tambang dan perkebunan wilayah budidaya atau peruntukan lain.”Zenzi menilai, laju pernerbitan izin pasca desentralisasi kewenangan pusat ke daerah telah melampaui akselerasi negara dalam mengendalikan praktik kerja korporasi dan dampaknya.Dia memaparkan, bencana ekologis dalam dalam lima tahun terakhir, banjir (6.778 kali) dan longsor di 16.127 desa. “Ini terus meningkat menunjukkan beban negara bertambah.”Belum lagi, katanya, kebakaran dan pencemaran ekstrim asap yang membuka mata bahwa kerusakan melampaui kapasitas negara dalam mengendalikan. Padahal, dampak akumulatif lingkungan tak terikat batas administrasi wilayah dan negara.Dengan begitu, moratorium izin ini memungkinan negara mulai mengurangi kerusakan dengan mengkaji perizinan. “Perbaikan tak akan terwujud dengan restorasi di tengah perluasan izin terus berlanjut,” ujar dia.Walhi mengusulkan, moratorium jangan ada pengecualian, karena akan menjebak pemerintah. “Intruksi moratorium berlaku juga bagi izin prinsip atau izin lokasi hingga betul-betul menjadi momentum perbaikan lingkungan di Indonesia.” Kalau izin lokasi kebun atau izin prinsip tambang masih diproses, katanya, moratorium tak akan efektif.Daratan indonesia, sudah dibagi habis dalam izin dengan berbagai status tingkatan. Di Kalimantan, misal, luas daratan 53 juta hektar, 47 juta hektar terbebani izin. “Kalau moratorium berlaku terhadap wilayah dan proses maka beban izin di Kalimantan atau ancaman deforestasi bisa dikurangi. Berapa selisih dari 47 juta hektar yang ada, itulah jasa baik Presiden jokowi terhadap lingkungan Kalimantan, begitu juga pulau-pulau lain.”Moratorium ini, katanya, bisa menjadi phase pemerintah membenahi kesalahan terhadap rakyat, dengan inventarisasi, perlindungan dan pengembalian hak rakyat terhadap wilayah yang dikuasai pihak ketiga. Moratorium sawit dan tambang ini, katanya, momentum penyelesaian konflik SDA dan agraria di Indonesia.Selama ini, kata Zenzi, konflik lahan dan lingkungan antara komunitas dengan perusahaan terjadi di mana-mana sejalan dengan laju penerbitan izin. “Ini tak berbanding lurus dengan laju pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat. Perluasan aset tanah korporasi menggunakan pemerintah dan aparat penegak hukum.”Dengan moratorium, katanya, juga kesempatan mengembalikan peran negara yang selama ini hilang oleh kekuatan politik modal.Menurut dia, lebih satu dekade kekayaan alam dan ruang Indonesia dalam kekuasaan dan penjarahan korporasi tanpa kendali. “Moratorium ini hendaknya menjadi phase baru bagi negara mengembalikan marwah sebagai pemegang mandat Konstitusi, mensejahterakan rakyat dalam pengelolaan SDA,” ucap Zenzi.Sawit Watch pun senang dengan rencana Jokowi ini. Jefri Saragih, Direktur Eksekutif Sawit Watch, mengatakan, momen ini bisa jadi langkah baik mengatur tata kelola kebun sawit di Indonesia. ”Kita bisa mengoptimalkan produktivitas produk dari 15,5 hektar lahan yang ada,” katanya.Langkah baik ini, katanya, perlu dibarengi audit perizinan sawit di hutan dan lahan gambut. Sebab, banyak perkebunan yang menyalahi aturan hingga menyebabkan langganan kebakaran hutan dan lahan setiap tahun. Audit, kata Saragih, harus mulai dengan penetapan platform izin sawit agar ada kejelasan, misal, terkait lahan. Kalau tidak, bakal banyak izin-izin sawit di kawasan lindung maupun konservasi seperti di Taman Nasional.Sisi Kementerian Pertanian, katanya, perlu ada pengecekan izin perkebunan. Kala ada atau lahan tak produktif, lakukan pencabutan izin. Hal ini, katanya, terkait produktivitas lahan sawit. “Jadi, harapan Presiden tercapai, tak hanya produksi juga produk turunan.”Dia berharap, moratorium ini tak hanya bagus di kebijakan juga berjalan efektif di lapangan. “Jika sampai 2019 terlaksana, akan jadi baik di mata konsumen,” katanya. Ia akan membantu pemerintah, sebagai regulator dalam menjual minyak sawit mentah (/CPO).Greenpeace juga merespon niatan Presiden Jokowi ini. Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia, Greenpeace, Kiki Taufik mengatakan, kebijakan ini akan memperluas moratorium yang sudah berjalan (melarang izin baru di hutan primer dan gambut). Saat ini, masih banyak hutan masuk konsesi. Harapannya, kebijakan ini juga mengakhiri ekspansi sawit harus di seluruh hutan tersisa di manapun, termasuk dalam konsesi.Dia mengatakan, agar industri sawit tak memperluas kebun ke kawasan hutan, Greenpeace sejak lama mendorong peningkatan manfaat lebih besar dari perkebunan sawit yang ada terutama petani mandiri kecil. “Ini membutuhkan dukungan pemain besar agar dapat menyediakan keahlian mereka untuk membantu keluarga petani menaikkan produktivitas.”Greenpeace berharap, niatan Presiden ini bisa secepatnya tertuang dalam Peraturan Presiden yang berkekuatan hukum mengikat.“Hutan Indonesia menghilang dengan cepat sekali. Untuk itu, perlu perlindungan mendesak,” kata Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting.Keterbukaan data kehutanan termasuk konsesi tambang, sawit dan HTI, katanya, merupakan prasyarat penting dalam menjalankan dan mengawasi rencana Presiden ini. “Greenpeace berharap data-data yang sejak lama ditutupi segera dipublikasikan.”Soal izin tambang, Hindun Mulaika, Jurukampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia menambahkan, sejak lama izin pertambangan diperoleh gampang tanpa mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan. Di Kalimantan Timur, katanya, luasan pertambangan 75% dari provinsi. Hasil koordinasi dan supervisi KPK bidang mineral dan batubara, menyatakan, ada 3.966 izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah alias .Begitu banyak dampak buruk pertambangan, dari kehilangan keragamanhayati, kehilangan lahan produktif pertanian, sampai pencemaran air. “Reklamasi lahan tambang tak akan bisa memulihkan keragamanhayati yang hilang. Kelangkaan air juga memberi konsekuensi mengerikan bagi penduduk.”Dari Sulawesi Tengah pun, merespon positif rencana Presiden ini meskipun dinilai belum menjawab penyelesaian berbagai masalah investasi. “Moratorium akan mencegah konflik baru tetapi tak menyelesaikan konflik yang ada,”kata Direktur Walhi Sulteng, Aries.Moratorium saja, katanya, tak cukup menyelesaikan masalah di lapangan. “Kalau moratorium hanya menghentikan pemberian izin baru, tanpa menyelesaikan konflik, itu yang saya bilang tak cukup.”Walhi Sulteng mencatat, banyak konflik pengelolaan sumberdaya alam antara warga dengan pemerintah dan korporasi. Masalah ini, tak bisa dipandang selesai hanya dengan mengambil jalan moratorium. “Perlu skema penyelesaian konflik dengan mereview semua izin.”Data Walhi Sulteng menyebutkan, konflik lahan, sekitar 40 kasus melibatkan langsung aparat keamanan, mulai intimidasi, ancaman penangkapan, hingga warga ditembaki dan meregang nyawa oleh senjata aparat. “Luas kebun sawit perkebunan sawit 700.000 hektar, pertambangan 1,2 juta hektar. Ini tidak main main. Sangat besar. Kalau kita bandingkan dengan luas daratan Sulteng 6 juta hektar, sisanya dikuasai kehutanan 4,2 juta hektar.”Walhi Sulteng merekomendasikan tiga hal agar moratorium efektif. , pemerintah harus konsentrasi mendorong pelibatan rakyat dalam pengelolaan sumberdaya alam. , tak bergantung rezim modal yang menyingkirkan rakyat. , pemberian subsidi pada petani, dan jaminan transformasi sosial.Direktur Jaringan Advokasi Tambang Sulteng, Syahrudin Ariestal berpendapat, perlu moratorium izin tambang dan sawit. Manfaat moratorium, katanya, besar sekali dalam melindungi kerusakan alam dan mengurangi penggusuran maupun dampak negatif kepada masyarakat. “Ini akan membantu proses advokasi yang berlangsung.”Jatam Sulteng berhasil mendorong pencabutan 92 IUP di Morowali. Kala ada moratorium, otomatis konsesi yang dicabut tak diserahkan pada perusahaan untuk izin baru.Serupa diutarakan Direktur Relawan Untuk Orang dan Alam (ROA) Mohammad Subarkah. Dia mengatakan, moratorium tambang dan sawit dapat menjadi pintu masuk menyelesaikan masalah selama ini. Terutama kasus-kasus perkebunan sawit atau tambang dengan warga.Perusahaan sawit maupun tambang di Sulteng, katanya, belum memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan dampak pada kehidupan rakyat. “Kita berharap moratorium bukan hanya melarang izin tambang baru, tetapi evaluasi tambang dan perkebunan sawit yang ada.”Pemerintah, katanya, harus tegas, tak sebatas masalah administrasi lengkap juga soal kepentingan rakyat. Pengalaman 10 tahun terakhir di Sulteng, memperlihatkan, konflik lebih banyak melibatkan rakyat dengan perusahaan. Bahkan, kalau perlu dibuat audit lingkungan dan potensi kebocoran keuangan negara.Moratorium, juga harus mencakup evaluasi menyeluruh industri ekstraktif hingga mampu mencapai keluaran perbaikan tata kelola hutan dan lahan.Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una, Asrun Taurenta, mendukung rencana Jokowi. Baginya, moratorium akan membuat sumber pencaharian masyarakat terjaga dan terjamin dari ancaman perusakan lingkungan.“Dimana-mana perusahaan tambang dan sawit menimbulkan konflik dan meninggalkan persoalan rumit. Kita membutuhan energi dan sumber daya besar untuk menyelesaikan.”Kalau ada moratorium, Pemda, ke depan memiliki banyak pilihan perencanaan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dari beragam sektor seperti pertanian, perkebunan dan nelayan.

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional

soal moratorium izin kebun sawit dan tambang apa kata aktivis lingkungan kala mencanangkan gerakan nasional penyelamatan tumbuhan dan satwa liar di pulau karya kepulauan seribu kamis kontan banyak tanggapan muncul seperti dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan pegiatan lingkungan ini apa pendapat merekawalhi menyambut baik rencana ini zenzi suhadi manager advokasi eksekutif nasional walhi berharap inpres ini menjadi bagian pembenahan tata kelola sumber daya alam sda secara strukturalrencana inpres moratorium perkebunan dan tambang menjadi momentum titik balik perbaikan tata kelola sumber daya alam dan penyelesaian konflik sumber daya alam atau agraria katanya di jakarta jumat moratorium ini katanya agenda mendesak mengingat luas konsesi ekstraksi ruang dan sda indonesia mencapai juta hektar dari hutan juta hektar ini belum termasuk izin tambang dan perkebunan wilayah budidaya atau peruntukan lainzenzi menilai laju pernerbitan izin pasca desentralisasi kewenangan pusat ke daerah telah melampaui akselerasi negara dalam mengendalikan praktik kerja korporasi dan dampaknyadia memaparkan bencana ekologis dalam dalam lima tahun terakhir banjir kali dan longsor di desa ini terus meningkat menunjukkan beban negara bertambahbelum lagi katanya kebakaran dan pencemaran ekstrim asap yang membuka mata bahwa kerusakan melampaui kapasitas negara dalam mengendalikan padahal dampak akumulatif lingkungan tak terikat batas administrasi wilayah dan negaradengan begitu moratorium izin ini memungkinan negara mulai mengurangi kerusakan dengan mengkaji perizinan perbaikan tak akan terwujud dengan restorasi di tengah perluasan izin terus berlanjut ujar diawalhi mengusulkan moratorium jangan ada pengecualian karena akan menjebak pemerintah intruksi moratorium berlaku juga bagi izin prinsip atau izin lokasi hingga betulbetul menjadi momentum perbaikan lingkungan di indonesia kalau izin lokasi kebun atau izin prinsip tambang masih diproses katanya moratorium tak akan efektifdaratan indonesia sudah dibagi habis dalam izin dengan berbagai status tingkatan di kalimantan misal luas daratan juta hektar juta hektar terbebani izin kalau moratorium berlaku terhadap wilayah dan proses maka beban izin di kalimantan atau ancaman deforestasi bisa dikurangi berapa selisih dari juta hektar yang ada itulah jasa baik presiden jokowi terhadap lingkungan kalimantan begitu juga pulaupulau lainmoratorium ini katanya bisa menjadi phase pemerintah membenahi kesalahan terhadap rakyat dengan inventarisasi perlindungan dan pengembalian hak rakyat terhadap wilayah yang dikuasai pihak ketiga moratorium sawit dan tambang ini katanya momentum penyelesaian konflik sda dan agraria di indonesiaselama ini kata zenzi konflik lahan dan lingkungan antara komunitas dengan perusahaan terjadi di manamana sejalan dengan laju penerbitan izin ini tak berbanding lurus dengan laju pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat perluasan aset tanah korporasi menggunakan pemerintah dan aparat penegak hukumdengan moratorium katanya juga kesempatan mengembalikan peran negara yang selama ini hilang oleh kekuatan politik modalmenurut dia lebih satu dekade kekayaan alam dan ruang indonesia dalam kekuasaan dan penjarahan korporasi tanpa kendali moratorium ini hendaknya menjadi phase baru bagi negara mengembalikan marwah sebagai pemegang mandat konstitusi mensejahterakan rakyat dalam pengelolaan sda ucap zenzisawit watch pun senang dengan rencana jokowi ini jefri saragih direktur eksekutif sawit watch mengatakan momen ini bisa jadi langkah baik mengatur tata kelola kebun sawit di indonesia kita bisa mengoptimalkan produktivitas produk dari hektar lahan yang ada katanyalangkah baik ini katanya perlu dibarengi audit perizinan sawit di hutan dan lahan gambut sebab banyak perkebunan yang menyalahi aturan hingga menyebabkan langganan kebakaran hutan dan lahan setiap tahun audit kata saragih harus mulai dengan penetapan platform izin sawit agar ada kejelasan misal terkait lahan kalau tidak bakal banyak izinizin sawit di kawasan lindung maupun konservasi seperti di taman nasionalsisi kementerian pertanian katanya perlu ada pengecekan izin perkebunan kala ada atau lahan tak produktif lakukan pencabutan izin hal ini katanya terkait produktivitas lahan sawit jadi harapan presiden tercapai tak hanya produksi juga produk turunandia berharap moratorium ini tak hanya bagus di kebijakan juga berjalan efektif di lapangan jika sampai terlaksana akan jadi baik di mata konsumen katanya ia akan membantu pemerintah sebagai regulator dalam menjual minyak sawit mentah cpogreenpeace juga merespon niatan presiden jokowi ini kepala kampanye global hutan indonesia greenpeace kiki taufik mengatakan kebijakan ini akan memperluas moratorium yang sudah berjalan melarang izin baru di hutan primer dan gambut saat ini masih banyak hutan masuk konsesi harapannya kebijakan ini juga mengakhiri ekspansi sawit harus di seluruh hutan tersisa di manapun termasuk dalam konsesidia mengatakan agar industri sawit tak memperluas kebun ke kawasan hutan greenpeace sejak lama mendorong peningkatan manfaat lebih besar dari perkebunan sawit yang ada terutama petani mandiri kecil ini membutuhkan dukungan pemain besar agar dapat menyediakan keahlian mereka untuk membantu keluarga petani menaikkan produktivitasgreenpeace berharap niatan presiden ini bisa secepatnya tertuang dalam peraturan presiden yang berkekuatan hukum mengikathutan indonesia menghilang dengan cepat sekali untuk itu perlu perlindungan mendesak kata kepala greenpeace indonesia longgena gintingketerbukaan data kehutanan termasuk konsesi tambang sawit dan hti katanya merupakan prasyarat penting dalam menjalankan dan mengawasi rencana presiden ini greenpeace berharap datadata yang sejak lama ditutupi segera dipublikasikansoal izin tambang hindun mulaika jurukampanye iklim dan energi greenpeace indonesia menambahkan sejak lama izin pertambangan diperoleh gampang tanpa mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan di kalimantan timur katanya luasan pertambangan dari provinsi hasil koordinasi dan supervisi kpk bidang mineral dan batubara menyatakan ada izin usaha pertambangan iup bermasalah alias begitu banyak dampak buruk pertambangan dari kehilangan keragamanhayati kehilangan lahan produktif pertanian sampai pencemaran air reklamasi lahan tambang tak akan bisa memulihkan keragamanhayati yang hilang kelangkaan air juga memberi konsekuensi mengerikan bagi pendudukdari sulawesi tengah pun merespon positif rencana presiden ini meskipun dinilai belum menjawab penyelesaian berbagai masalah investasi moratorium akan mencegah konflik baru tetapi tak menyelesaikan konflik yang adakata direktur walhi sulteng ariesmoratorium saja katanya tak cukup menyelesaikan masalah di lapangan kalau moratorium hanya menghentikan pemberian izin baru tanpa menyelesaikan konflik itu yang saya bilang tak cukupwalhi sulteng mencatat banyak konflik pengelolaan sumberdaya alam antara warga dengan pemerintah dan korporasi masalah ini tak bisa dipandang selesai hanya dengan mengambil jalan moratorium perlu skema penyelesaian konflik dengan mereview semua izindata walhi sulteng menyebutkan konflik lahan sekitar kasus melibatkan langsung aparat keamanan mulai intimidasi ancaman penangkapan hingga warga ditembaki dan meregang nyawa oleh senjata aparat luas kebun sawit perkebunan sawit hektar pertambangan juta hektar ini tidak main main sangat besar kalau kita bandingkan dengan luas daratan sulteng juta hektar sisanya dikuasai kehutanan juta hektarwalhi sulteng merekomendasikan tiga hal agar moratorium efektif pemerintah harus konsentrasi mendorong pelibatan rakyat dalam pengelolaan sumberdaya alam tak bergantung rezim modal yang menyingkirkan rakyat pemberian subsidi pada petani dan jaminan transformasi sosialdirektur jaringan advokasi tambang sulteng syahrudin ariestal berpendapat perlu moratorium izin tambang dan sawit manfaat moratorium katanya besar sekali dalam melindungi kerusakan alam dan mengurangi penggusuran maupun dampak negatif kepada masyarakat ini akan membantu proses advokasi yang berlangsungjatam sulteng berhasil mendorong pencabutan iup di morowali kala ada moratorium otomatis konsesi yang dicabut tak diserahkan pada perusahaan untuk izin baruserupa diutarakan direktur relawan untuk orang dan alam roa mohammad subarkah dia mengatakan moratorium tambang dan sawit dapat menjadi pintu masuk menyelesaikan masalah selama ini terutama kasuskasus perkebunan sawit atau tambang dengan wargaperusahaan sawit maupun tambang di sulteng katanya belum memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan dampak pada kehidupan rakyat kita berharap moratorium bukan hanya melarang izin tambang baru tetapi evaluasi tambang dan perkebunan sawit yang adapemerintah katanya harus tegas tak sebatas masalah administrasi lengkap juga soal kepentingan rakyat pengalaman tahun terakhir di sulteng memperlihatkan konflik lebih banyak melibatkan rakyat dengan perusahaan bahkan kalau perlu dibuat audit lingkungan dan potensi kebocoran keuangan negaramoratorium juga harus mencakup evaluasi menyeluruh industri ekstraktif hingga mampu mencapai keluaran perbaikan tata kelola hutan dan lahanketua badan pembentukan peraturan daerah kabupaten tojo unauna asrun taurenta mendukung rencana jokowi baginya moratorium akan membuat sumber pencaharian masyarakat terjaga dan terjamin dari ancaman perusakan lingkungandimanamana perusahaan tambang dan sawit menimbulkan konflik dan meninggalkan persoalan rumit kita membutuhan energi dan sumber daya besar untuk menyelesaikankalau ada moratorium pemda ke depan memiliki banyak pilihan perencanaan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dari beragam sektor seperti pertanian perkebunan dan nelayan

Waspadalah, Pemutihan Terumbu Karang Kini Sedang Berlangsung. Kawasan perairan di Laut Selatan Jawa saat ini sudah mulai mengalami pemutihan () terumbu karang yang diikuti oleh kawasan perairan di sekitar Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Kondisi itu terjadi, karena saat ini terjadi peningkatan suhu di perairan lepas yang menandai dimulainya musim Super El Nino.Ahli Peneliti Utama Bidang Terumbu Karang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Dr. Soeharsono menjelaskan, terjadinya karena suhu air mengalami peningkatan hingga 2 sampai 3 derajat di atas normal.“Dengan kenaikan suhu seperti itu, sudah cukup untuk membunuh (terumbu) karang di sejumlah kawasan perairan. Kenapa bisa terjadi? Karena memang kita adalah daerah tropis yang suhunya relatif stabil dan tidak pernah berubah,” ujar dia kepada , akhir pekan lalu disela-sela acara pemaparan soal update terumbu karang dalam rangkaian pameran tentang perubahan iklim (ICCEFE) yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.Karena suhu di air yang selalu stabil, menurut Soeharsono, saat ada perubahan suhu sedikit saja, stabilitasnya akan terganggu. Kemudian, efek yang timbul adalah terancamnya terumbu-terumbu karang yang adai seluruh perairan di Indonesia.“Indonesia ini negara terumbu karang, bisa dibilang ibukotanya di dunia, tapi dengan adanya Super El Nino, maka ancamannya sangat tinggi. Ini yang sedang kita tangani bersama,” ungkap dia.Akan tetapi, walau saat ini sudah terjadi pemutihan terumbu karang, Soeharsono memastikan bahwa pihaknya hingga saat ini masih berusaha memetakan kondisi lebih riil dan faktual. Hal itu, karena biasanya Super El Nino itu terjadi mulai April sampai Agustus.“Kita masih pantau, apakah El Nino ini ada atau tidak. Jika lewat dari Agustus tidak ada, ya berarti tidak akan ada. Karena biasanya pada waktu-waktu tersebut Super El Nino itu,” sebut dia.Ancaman yang saat ini sedang mengintai terumbu-terumbu karang di seluruh Indonesia, menurut Soeharsono memang harus menjadi perhatian semua pihak. Karena, jika tidak ada penanganan yang tepat, maka potensi kehilangan terumbu karang dengan jumlah banyak sangat mungkin terjadi.“Tapi, memang ini bencana. Yang namanya bencana, itu hampir-hampir tidak bisa dimitigasi ataupun dicegah,” jelas dia.Tetapi, walau tidak bisa dicegah, Soeharsono mengatakan, dia mendapatkan fakta bahwa saat ini terumbu karang yang ada di Indonesia sudah memiliki sifat adaptif terhadap perubahan suhu air akibat El Nino. Sifat tersebut mulai muncul, setelah Indonesia dilanda bencana serupa pada 1982, 1997, 1998, dan 2010.“Walau demikian, jangan abaikan juga penanganan yang baik, adaptif itu hanya mengurangi dampak negatif saja. Tetapi, resikonya masih tetap ada dan masih tinggi,” tutur dia.Menurut Soeharsono, jika kawasan perairan kondisi tutupannya masih baik, maka dampak negatif dari perubahan suhu akibat El Nino, adalah hanya mengalami kerusakan saja. Tetapi, jika kondisinya sudah tinggal 30 persen atau bahkan tinggal 15 persen, maka itu pasti akan terjadi .“Paling parah, nantinya akan terjadi . Artinya, itu akan hilang (terumbu karang) semua. Jadi, terumbu karang akan mati,” papar dia.Soeharsono mencontohkan, proses yang terjadi saat ini di wilayah perairan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, terjadi hanya sebatas di permukaan air saja. Sementara, di bawah permukaan hingga kedalaman 5 meter lebih, kondisinya masih baik.Namun, menurut dia, kondisi itu bisa terbantu karena kawasan perairan itu adalah Selat Bali yang di bawahnya menjadi pertemuan arus deras dari dua perairan. Adapun, kawasan yang dimaksud itu, lokasinya di sekitar Pelabuhan Ketapang yang meluas sekitar 10 kilometer.Sementara itu Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Agus Dermawan, walau saat ini belum terlalu parah dampak buruknya, namun pihaknya tetap memantau dengan sangat ketat selama masa 3 hingga 6 bulan ke depan.Agus mengatakan, masa-masa tersebut mendapat perhatian ketat, karena memang potensi terjadinya akan ada di masa tersebut. Untuk itu, pihaknya sengaja membentuk tim khusus untuk menangani kasus terumbu karang.“Kita sangat pantau, karena terumbu karang itu masuk dalam kawasan konservasi yang sedang kita lakukan. Jika terumbu karang mati, maka itu akan memengaruhi kondisi ekosistem di sekitarnya. Itu sangat berbahaya,” ucap dia.“Ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, tapi juga dunia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita mencegah seminimal mungkin tidak ada intervensi kerusakan lebih, akibat dari perubahan iklim ini,” tandas dia.

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

ekosistem pelestarian habitat pola cuaca yang berubah

waspadalah pemutihan terumbu karang kini sedang berlangsung kawasan perairan di laut selatan jawa saat ini sudah mulai mengalami pemutihan terumbu karang yang diikuti oleh kawasan perairan di sekitar bali nusa tenggara timur ntt dan nusa tenggara barat ntb kondisi itu terjadi karena saat ini terjadi peningkatan suhu di perairan lepas yang menandai dimulainya musim super el ninoahli peneliti utama bidang terumbu karang lembaga ilmu pengetahuan indonesia lipi prof dr soeharsono menjelaskan terjadinya karena suhu air mengalami peningkatan hingga sampai derajat di atas normaldengan kenaikan suhu seperti itu sudah cukup untuk membunuh terumbu karang di sejumlah kawasan perairan kenapa bisa terjadi karena memang kita adalah daerah tropis yang suhunya relatif stabil dan tidak pernah berubah ujar dia kepada akhir pekan lalu diselasela acara pemaparan soal update terumbu karang dalam rangkaian pameran tentang perubahan iklim iccefe yang digelar kementerian lingkungan hidup dan kehutanan di jakartakarena suhu di air yang selalu stabil menurut soeharsono saat ada perubahan suhu sedikit saja stabilitasnya akan terganggu kemudian efek yang timbul adalah terancamnya terumbuterumbu karang yang adai seluruh perairan di indonesiaindonesia ini negara terumbu karang bisa dibilang ibukotanya di dunia tapi dengan adanya super el nino maka ancamannya sangat tinggi ini yang sedang kita tangani bersama ungkap diaakan tetapi walau saat ini sudah terjadi pemutihan terumbu karang soeharsono memastikan bahwa pihaknya hingga saat ini masih berusaha memetakan kondisi lebih riil dan faktual hal itu karena biasanya super el nino itu terjadi mulai april sampai agustuskita masih pantau apakah el nino ini ada atau tidak jika lewat dari agustus tidak ada ya berarti tidak akan ada karena biasanya pada waktuwaktu tersebut super el nino itu sebut diaancaman yang saat ini sedang mengintai terumbuterumbu karang di seluruh indonesia menurut soeharsono memang harus menjadi perhatian semua pihak karena jika tidak ada penanganan yang tepat maka potensi kehilangan terumbu karang dengan jumlah banyak sangat mungkin terjaditapi memang ini bencana yang namanya bencana itu hampirhampir tidak bisa dimitigasi ataupun dicegah jelas diatetapi walau tidak bisa dicegah soeharsono mengatakan dia mendapatkan fakta bahwa saat ini terumbu karang yang ada di indonesia sudah memiliki sifat adaptif terhadap perubahan suhu air akibat el nino sifat tersebut mulai muncul setelah indonesia dilanda bencana serupa pada dan walau demikian jangan abaikan juga penanganan yang baik adaptif itu hanya mengurangi dampak negatif saja tetapi resikonya masih tetap ada dan masih tinggi tutur diamenurut soeharsono jika kawasan perairan kondisi tutupannya masih baik maka dampak negatif dari perubahan suhu akibat el nino adalah hanya mengalami kerusakan saja tetapi jika kondisinya sudah tinggal persen atau bahkan tinggal persen maka itu pasti akan terjadi paling parah nantinya akan terjadi artinya itu akan hilang terumbu karang semua jadi terumbu karang akan mati papar diasoeharsono mencontohkan proses yang terjadi saat ini di wilayah perairan kabupaten banyuwangi jawa timur terjadi hanya sebatas di permukaan air saja sementara di bawah permukaan hingga kedalaman meter lebih kondisinya masih baiknamun menurut dia kondisi itu bisa terbantu karena kawasan perairan itu adalah selat bali yang di bawahnya menjadi pertemuan arus deras dari dua perairan adapun kawasan yang dimaksud itu lokasinya di sekitar pelabuhan ketapang yang meluas sekitar kilometersementara itu sekretaris direktur jenderal pengelolaan ruang laut kementerian kelautan dan perikanan agus dermawan walau saat ini belum terlalu parah dampak buruknya namun pihaknya tetap memantau dengan sangat ketat selama masa hingga bulan ke depanagus mengatakan masamasa tersebut mendapat perhatian ketat karena memang potensi terjadinya akan ada di masa tersebut untuk itu pihaknya sengaja membentuk tim khusus untuk menangani kasus terumbu karangkita sangat pantau karena terumbu karang itu masuk dalam kawasan konservasi yang sedang kita lakukan jika terumbu karang mati maka itu akan memengaruhi kondisi ekosistem di sekitarnya itu sangat berbahaya ucap diaini tidak hanya dialami oleh indonesia tapi juga dunia apa yang harus kita lakukan sekarang bagaimana kita mencegah seminimal mungkin tidak ada intervensi kerusakan lebih akibat dari perubahan iklim ini tandas dia

Beban Berat Taman Nasional Tesso Nilo, Perambahan hingga Kebun Sawit Ilegal. Berbagai persoalan masih mendera kelestarian Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).Perambahan dan kebun sawit ilegal merupakan persoalan pelik yang masih terjadi di taman nasional ini. Pemerintah terus berupaya menjaga TNTN dari kerusakan. Ini berdasarkan SK Nomor SK. 72/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2018 tanggal 7 Februari 2022 tentang Implementasi Pengelolaan Ekosistem Tesso Nilo dengan pendekatan berbasis masyarakat. Penyelesaian konflik dilakukan dengan fokus pengelolaan TNTN.Balai Taman Nasional Tesso Nilo juga menerbitkan larangan menanam sawit dalam kawasan tanaman nasional melalui Surat Edaran Kepala Balai TNTN Nomor: SE.006/T.29/TU/Tks/1/2022. Larangan berlaku bagi perorangan, kelompok, koperasi, maupun perusahaan.

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

pelestarian habitat peran pemerintah lokal

beban berat taman nasional tesso nilo perambahan hingga kebun sawit ilegal berbagai persoalan masih mendera kelestarian taman nasional tesso nilo tntnperambahan dan kebun sawit ilegal merupakan persoalan pelik yang masih terjadi di taman nasional ini pemerintah terus berupaya menjaga tntn dari kerusakan ini berdasarkan sk nomor sk menlhksetjenhpl tanggal februari tentang implementasi pengelolaan ekosistem tesso nilo dengan pendekatan berbasis masyarakat penyelesaian konflik dilakukan dengan fokus pengelolaan tntnbalai taman nasional tesso nilo juga menerbitkan larangan menanam sawit dalam kawasan tanaman nasional melalui surat edaran kepala balai tntn nomor settutks larangan berlaku bagi perorangan kelompok koperasi maupun perusahaan

Studi: Burung dan Kelelawar Berperan Penting Pulihkan Hutan. Ancaman deforestasi terjadi di berbagai belahan Bumi.Penyebaran benih yang dilakukan hewan merupakan kunci pemulihan hutan tropis. Burung kecil, kelelawar, dan angin berperan penting menyebarkan benih untuk menghasilkan tumbuhan baru.Dalam upaya restorasi hutan, fokus utama pada peningkatan tutupan pohon dan membangun kembali interaksi hewan-tanaman untuk menopang fungsi ekosistem, harus dilakukan.

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem pelestarian habitat

studi burung dan kelelawar berperan penting pulihkan hutan ancaman deforestasi terjadi di berbagai belahan bumipenyebaran benih yang dilakukan hewan merupakan kunci pemulihan hutan tropis burung kecil kelelawar dan angin berperan penting menyebarkan benih untuk menghasilkan tumbuhan barudalam upaya restorasi hutan fokus utama pada peningkatan tutupan pohon dan membangun kembali interaksi hewantanaman untuk menopang fungsi ekosistem harus dilakukan

Kala Uni Eropa Sahkan UU Produk Bebas Deforestasi, Apa Artinya bagi Indonesia?. Uni Eropa punya Undang-undang Produk Bebas Deforestasi (Deforestation Free Product) baru yang disetujui 6 Desember lalu. Dengan begitu produk-produk seperti sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, daging, sampai produk turunannya yang masuk UniEropa, termasuk dari Indonesia, harus uji tuntas bebas deforestasi terlebih dahulu. Berbagai kalangan mengatakan, UU Uni Eropa ini mestijadi momentum bagi Indonesia berbenah dalam memperbaiki komoditas-komoditas yang selama ini masih berisiko bagi hutan.Aturan ini akan mewajibkan seluruh operator dan pedagang di Uni Eropa melakukan uji tuntas untuk memastikan bahwa semua produk komoditas beredar di wilayah itu terjamin legal, mematuhi semua peraturan yang berlaku, dan tidak menyebabkan atau terasosiasi dengan deforestasi serta degradasi hutan.Walhimenyebut, UU Produk Bebas Deforestasi ini langkah progresif guna memastikan keterbukaan informasi produk yang masuk ke Uni Eropa. Produsen, akan diminta memperlihatkan rantai pasok dan geolokasi dari produk yang mereka hasilkan.Achmad Surambo, Direktur Eksekutif Sawit Watch mengatakan, aturan bebas deforestasi ini seharusnya bisa dipahami demi kebaikan satu planet, bukan hanya segelintir negara.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional perjanjian internasional

kala uni eropa sahkan uu produk bebas deforestasi apa artinya bagi indonesia uni eropa punya undangundang produk bebas deforestasi deforestation free product baru yang disetujui desember lalu dengan begitu produkproduk seperti sawit kopi kakao karet kedelai daging sampai produk turunannya yang masuk unieropa termasuk dari indonesia harus uji tuntas bebas deforestasi terlebih dahulu berbagai kalangan mengatakan uu uni eropa ini mestijadi momentum bagi indonesia berbenah dalam memperbaiki komoditaskomoditas yang selama ini masih berisiko bagi hutanaturan ini akan mewajibkan seluruh operator dan pedagang di uni eropa melakukan uji tuntas untuk memastikan bahwa semua produk komoditas beredar di wilayah itu terjamin legal mematuhi semua peraturan yang berlaku dan tidak menyebabkan atau terasosiasi dengan deforestasi serta degradasi hutanwalhimenyebut uu produk bebas deforestasi ini langkah progresif guna memastikan keterbukaan informasi produk yang masuk ke uni eropa produsen akan diminta memperlihatkan rantai pasok dan geolokasi dari produk yang mereka hasilkanachmad surambo direktur eksekutif sawit watch mengatakan aturan bebas deforestasi ini seharusnya bisa dipahami demi kebaikan satu planet bukan hanya segelintir negara

Sawit Lahan Terlarang di Sulteng Mengalir ke Perusahaan Berkomitmen ‘Hijau’. Di Sulawesi Tengah, ada 178 bidang hak guna usaha (HGU) khusus perkebunan sawit 16 perusahaan dengan luasan 128.265 hektar. HGU itu tersebar di tujuh kabupaten, yaitu, Buol, Tolitoli, Donggala, Poso, Morowali, Morowali Utara dan Banggai. Parahnya, ada kebun-kebun sawit yang merangsek masuk ke kawasan hutan termasuk lindung dan konservasi serta terus terjadi.Berdasarkan identifikasi Yayasan Kompas Peduli Hutan (Komiu), dari 16 perusahaan sawit di Sulteng, ada tiga perusahaan merambah ke kawasan hutan termasuk kawasan konservasi selama dua dekade. Tiga perusahaan itu yakni PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS), PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN), dan PT Pasangkayu.Subagyo, Kepala Seksi Wilayah II, Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi mengatakan dari tiga perusahaan dalam tulisan ini, baru PT KLS yang dilaporkan merambah kawasan hutan termasuk kawasan konservasi. Sementara, laporan soal PT SPN dan PT Pasangkayu, belum ada.Dalam laporan Forest Peoples Programme, TuK Indonesia, Pusaka, Walhi Riau, Walhi Jambi, dan Walhi Sulawesi Tengah yang terbit 2021 mencatat, tiga perusahaan dalam tulisan ini ternyata jadi pemasok langsung maupun tak langsung ke enam perusahaan multinasional yang punya label ‘hijau’. Mereka memiliki komitmen keberlanjutan ataupun mengadopsi kebijakan nol deforestasi, nol gambut, nol eksploitasi (NDPE). Perusahaan internasional itu yaitu, Unilever, PepsiCo, Nestle, AAK, Wilmar, dan Cargill.

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

peran pemerintah lokal

sawit lahan terlarang di sulteng mengalir ke perusahaan berkomitmen hijau di sulawesi tengah ada bidang hak guna usaha hgu khusus perkebunan sawit perusahaan dengan luasan hektar hgu itu tersebar di tujuh kabupaten yaitu buol tolitoli donggala poso morowali morowali utara dan banggai parahnya ada kebunkebun sawit yang merangsek masuk ke kawasan hutan termasuk lindung dan konservasi serta terus terjadiberdasarkan identifikasi yayasan kompas peduli hutan komiu dari perusahaan sawit di sulteng ada tiga perusahaan merambah ke kawasan hutan termasuk kawasan konservasi selama dua dekade tiga perusahaan itu yakni pt kurnia luwuk sejati kls pt sinergi perkebunan nusantara spn dan pt pasangkayusubagyo kepala seksi wilayah ii balai penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan wilayah sulawesi mengatakan dari tiga perusahaan dalam tulisan ini baru pt kls yang dilaporkan merambah kawasan hutan termasuk kawasan konservasi sementara laporan soal pt spn dan pt pasangkayu belum adadalam laporan forest peoples programme tuk indonesia pusaka walhi riau walhi jambi dan walhi sulawesi tengah yang terbit mencatat tiga perusahaan dalam tulisan ini ternyata jadi pemasok langsung maupun tak langsung ke enam perusahaan multinasional yang punya label hijau mereka memiliki komitmen keberlanjutan ataupun mengadopsi kebijakan nol deforestasi nol gambut nol eksploitasi ndpe perusahaan internasional itu yaitu unilever pepsico nestle aak wilmar dan cargill

Studi: Jejak Deforestasi dari Industri Tambang, Indonesia Salah Satu yang Tertinggi di Dunia. Sebuah studi baru menemukan bahwa Indonesia, Brasil, Suriname, dan Ghana menyumbang 80 persen dari semua deforestasi hutan tropis yang terkait langsung dengan industri pertambangan.Industri pertambangan memusnahkan hampir 2.000 kilometer persegi, hutan di Indonesia di antara tahun 2000 hingga 2019. Di dua dari tiga negara tropis, ekstraksi mineral skala besar menyebabkan hilangnya hutan yang menimbulkan dampak pada area yang lebih luas, yang terjadi di luar konsesi pertambangan formal.Sulit untuk mengukur kerusakan hutan yang terkait dengan sektor pertambangan secara keseluruhan, karena dampak tidak langsung pada daerah sekitarnya dan maupun dampak langsung dari pertambangan pada rakyat sulit untuk didefinisikan.

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem

studi jejak deforestasi dari industri tambang indonesia salah satu yang tertinggi di dunia sebuah studi baru menemukan bahwa indonesia brasil suriname dan ghana menyumbang persen dari semua deforestasi hutan tropis yang terkait langsung dengan industri pertambanganindustri pertambangan memusnahkan hampir kilometer persegi hutan di indonesia di antara tahun hingga di dua dari tiga negara tropis ekstraksi mineral skala besar menyebabkan hilangnya hutan yang menimbulkan dampak pada area yang lebih luas yang terjadi di luar konsesi pertambangan formalsulit untuk mengukur kerusakan hutan yang terkait dengan sektor pertambangan secara keseluruhan karena dampak tidak langsung pada daerah sekitarnya dan maupun dampak langsung dari pertambangan pada rakyat sulit untuk didefinisikan

Hutan Tesso Nilo Terus Tergerus, Balai Keluarkan Larangan Buka Kebun Sawit. Taman Nasional Tesso Nilo terus tergerus. Ancaman perambahan maupun penebangan liar terus menghantui kawasan konservasi di Riau yang puluhan ribu hektar sudah berubah jadi kebun sawit ini.Awal tahun ini, Balai Taman Nasional Tesso Nilo menerbitkan surat edaran berisi larangan menanam sawit di dalam taman nasional. Efektifkah surat itu tanpa penegakan hukum?Selama dua tahun pandemi COVID19, 2020 hingga 2021, Tesso Nilo kehilangan ratusan hektar tutupan hutan. Bahkan pada 2021, ada peringatan GLAD sebagai indikasi awal perubahan tutupan hutan mencapai 700 hektar.Yuliantony, Direktur Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo menyambut baik namun surat berisi larangan menanam sawit di TNTN tak akan efektif kalau tidak ada penegakan hukum, terlebih bagi cukong-cukong pemilik sawit di dalam kawasan konservasi ini.

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

peran pemerintah lokal

hutan tesso nilo terus tergerus balai keluarkan larangan buka kebun sawit taman nasional tesso nilo terus tergerus ancaman perambahan maupun penebangan liar terus menghantui kawasan konservasi di riau yang puluhan ribu hektar sudah berubah jadi kebun sawit iniawal tahun ini balai taman nasional tesso nilo menerbitkan surat edaran berisi larangan menanam sawit di dalam taman nasional efektifkah surat itu tanpa penegakan hukumselama dua tahun pandemi covid hingga tesso nilo kehilangan ratusan hektar tutupan hutan bahkan pada ada peringatan glad sebagai indikasi awal perubahan tutupan hutan mencapai hektaryuliantony direktur yayasan taman nasional tesso nilo menyambut baik namun surat berisi larangan menanam sawit di tntn tak akan efektif kalau tidak ada penegakan hukum terlebih bagi cukongcukong pemilik sawit di dalam kawasan konservasi ini

Tantangan dan Harapan Keberlanjutan Mangrove di Tanakeke. Kawasan Mangrove di Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menghadapi banyak tekanan, mulai dari industri arang hingga alih fungsi menjadi tambak.Melalui program RCL Oxfam, MAP (Blue Fosrests) melakukan upaya rehabilitasi melalui pendekatan Ecological Mangrove Rehabilitation (EMR).Total lahan mangrove yang sudah direhabilitasi di Tanakeke melalui pendekatan EMR tahun 2010-2016 sekitar 519 ha. Terdapat sekitar 410 ha yang tumbuh baik dan sekitar 109 ha yang kemudian back sliding atau kembali menjadi tambak. Solusi mengatasi tekanan terhadap mangrove di Tanakeke antara lain melalui mata pencaharian alternatif bagi warga dan kehadiran pemerintah untuk berkolaborasi dengan warga.

[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ketahanan komunitas pelestarian habitat peran pemerintah lokal

tantangan dan harapan keberlanjutan mangrove di tanakeke kawasan mangrove di kepulauan tanakeke kabupaten takalar sulawesi selatan menghadapi banyak tekanan mulai dari industri arang hingga alih fungsi menjadi tambakmelalui program rcl oxfam map blue fosrests melakukan upaya rehabilitasi melalui pendekatan ecological mangrove rehabilitation emrtotal lahan mangrove yang sudah direhabilitasi di tanakeke melalui pendekatan emr tahun sekitar ha terdapat sekitar ha yang tumbuh baik dan sekitar ha yang kemudian back sliding atau kembali menjadi tambak solusi mengatasi tekanan terhadap mangrove di tanakeke antara lain melalui mata pencaharian alternatif bagi warga dan kehadiran pemerintah untuk berkolaborasi dengan warga

Mencari Solusi Ekologis Mengurangi Perambahan Hutan. Petani dari Kalimantan dan Bali mendiskusikan dampak perambahan hutan di daerahnya masing-masing dan mencari solusi mitigasinya.Perambahan hutan dan perubahan ekosistem ekologi membuat kedua daerah ini makin mudah kena bencana seperti banjir bandang.Hal-hal kecil dan sederhana bisa jadi awalan seperti mengoptimalkan kebun untuk pasokan pangan sehari-hari yang sehat.Warga juga diajak terampil mengolah hasil kebun, membuat pakan ternak organik, dan lainnya.

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam

mencari solusi ekologis mengurangi perambahan hutan petani dari kalimantan dan bali mendiskusikan dampak perambahan hutan di daerahnya masingmasing dan mencari solusi mitigasinyaperambahan hutan dan perubahan ekosistem ekologi membuat kedua daerah ini makin mudah kena bencana seperti banjir bandanghalhal kecil dan sederhana bisa jadi awalan seperti mengoptimalkan kebun untuk pasokan pangan seharihari yang sehatwarga juga diajak terampil mengolah hasil kebun membuat pakan ternak organik dan lainnya

Alih-alih Terus Memadamkan, Mungkinkah Karhutla Dicegah?. Mencermati peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama 2019, -dimana berdasarkan data 63 persen luas lahan terbakar antara 2015 – 2019 merupakan area lahan baru, Presiden Joko Widodo di tahun berikutnya mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla.Di dalam Inpres ini, Presiden menginstruksikan kepada 28 Kementerian dan Lembaga termasuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.Artinya jelas, seluruh pihak terkait apalagi yang langsung tugas dan fungsi (tupoksi)-nya berkaitan dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, diminta untuk mengembangkan program dan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagai program pertama dan utama.Hasilnya memang tampak terlihat. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per November 2020, kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Tanah Air mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2019 lalu, seluas 1,6 juta hektar hutan/lahan di Indonesia terbakar. Sementara di tahun 2020 hanya lebih kurang sekitar 300 ribu hektar hutan yang terbakar.Dalam Rapat Koordinasi Nasional Karhutla (22/02/2021) kembali mengingatkan potensi karhutla dapat terjadi di pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, dengan puncaknya dapat terjadi pada bulan Agustus dan September 2021.Saat itu, Presiden menyampaikan pentingnya infrastruktur monitoring dan pengawasan yang harus ada hingga ke tingkat bawah. Penataan ekosistem lahan gambut dalam kawasan hidrologi gambut dan langkah-langkah penegakan hukum. Lalu sekarang bagaimana fakta karhutla di tahun 2021 ini? menyebut di awal tahun periode Januari – Februari, luas karhutla turun sebesar 51 persen dibandingkan periode sama tahun 2020. Sejalan dengan waktu, -dikutip dari data hingga bulan Juli 2021 tercatat hutan dan lahan yang terbakar adalah 52.481 hektarIni diperkiraka masih bisa bertambah, berdasarkan prakiraan musim kemarau 2021, maka pada 342 Zona Musim (ZOM), puncak musim kemarau akan terjadi di Agustus 2021 diprakirakan terjadi di sebagian besar wilayah Zona Musim (ZOM) sebanyak 230 ZOM atau 67,3 persen. ()Hal ini tentunya menjadi dan kewaspadaan kita bersama.Tentunya kita sangat tidak berharap pada puncak musim kemarau tahun ini kebakaran hutan dan lahan kembali melanda sebagain besar wilayah Indonesia.Seperti kita ketahui, kondisi keuangan negara saat ini berat, kantong anggaran negara harus berbagi beban untuk penanganan pandemi COVID-19. Jika karhutla masif terjadi di tahun ini, maka dapat dipastikan keuangan negara akan semakin banyak terkuras.Sebagai gambaran, di tahun 2019, merilis dana yang telah dikeluarkan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp 3,4 triliun. Dana tersebut habis digunakan untuk menangani 747 kasus Karhutla. Sudah waktunya cara pandang seluruh pihak berubah dari pemahaman memadamkan dan menanggulangi menjadi cara pandang untuk mencegah karhutla. Hal ini tentunya perlu kesiapsiagaan dari tingkat bawah.Dalam berbagai diskusi yang saya ikuti di bebeberapa daerah antara lain Kabupaten Pelalawan (Riau), Kabupaten Pulang Pisau (Kalteng) dan Kabupaten Ogan Komiring Ilir (Sumsel) hal ini bisa jadi petunjuk bagaimana cara berpikir di aras operasional.Masih banyak pikiran di kalangan perusahaan dan masyarakat di tingkat lokal, yang masih berorientasi pada bagaimana memadamkan api akibat kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi.Kalaupun ada tindakan pencegahan adalah lebih kepada upaya agar karhutla tidak meluas, -suatu hal yang berkaca dari pengalaman dalam prakteknya sulit dilakukan.Tidak heran jika dalam diskusi keluhan yang seringkali muncul dalam upaya pemadaman, adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pemadaman karhutla, termasuk dari Masyarakat Peduli Api (MPA) yang sudah banyak dibentuk di tingkat desa pada daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan.Kita dapat mencermati, -mengambil contoh karhutla sepanjang periode 2020-2021 yang terjadi di areal perusahaan, tentunya kita bisa menyangsikan program cepat tanggap pencegahan karhutla efektif pada semua tingkatan instansi/lembaga.Sementara itu, di tingkatan instansi dan lembaga pemerintahan daerah yang seharusnya mengembangkan program pencegahan karhutla, jarang sekali dijumpai program dan kegiatan yang solid, yang secara khusus ditujukan untuk melakukan pencegahan karhutla.Padahal bayangkan, seandainya dana tersebut digunakan sekian persen saja untuk mendanai program dan kegiatan-kegiatan pencegahan, barangkali tak akan kejadian sebanyak itu dana yang harus dihabiskan untuk hanya sekedar memadamkan api.Persoalan pencegahan tentunya tidak hanya soal sarana dan prasarana yang minim, namun juga menyangkut pemahaman, kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan alat-alat yang ada.Di luar upaya untuk pencegahan maka kementerian/lembaga terkait dan Pemda harus melakukan upaya pengawasan kepada perusahaan-perusahaan pengelola lahan, termasuk perkebunan dan tanaman industri, untuk tidak lagi melakukan cara-cara membakar dalam pembukaan lahan baru. Kembali kepada pertanyaan yang menjadi judul tulisan ini, mungkinkah kita dapat mencegah karhutla? Tentu saja jawabnya bisa, namun memang tampakya butuh waktu yang agak panjang. Diperlukan perubahan paradigma () dalam melihat peristiwa karhutla.Hal ini tentunya perlu pemahaman mendalam. Apakah para pihak masih melihatnya sebagai murni peristiwa alam biasa yang tidak dapat dicegah (), -layaknya gempa bumi, ataukah sebagai peristiwa yang terjadi karena campur tangan manusia?Banyak bukti saintifik yang meyakini lebih dari 99 persen , adalah akibat ulah manusia. Baik itu yang diakibatkan oleh kesengajaan yaitu melakukan pembakaran maupun kelalaian dalam menggunakan api, yang didukung kondisi alam yang mendukung terjadinya kebakaran.Contohnya seperti kombinasi gejala El Nino, kondisi fisik degradasi lahan gambut, dan rendahnya sosial ekonomi masyarakat.Untuk itu para pemangku kepentingan harus memiliki bahwa, -tidak bisa tidak, alih-alih sekedar fokus pada penanggulangan dan fokus pada pemadaman, maka pencegahan karhutla harus menjadi prioritas program yang dirancang sejak awal.Tentunya kita tidak berharap bahwa program pemadaman dan penanggulangan karhutla menjadi proyek tahunan yang sepertinya diharapkan terjadi setiap tahunnya. Kita berharap seharusnya program dan kegiatan pencegahan Karhutla dapat segera dikembangkan seluruh para pihak terkait mulai dari tingkat pusat sampai tingkat lokal/desa.Apabila seluruh pihak terkait benar-benar telah mengembangkan program pencegahan secara berkelanjutan dan konsisten, pastilah tingkat Karhutla akan dapat ditekan seminimal mungkin.Jika ini dirancang secara serius sejak sekarang, setidaknya dalam jangka menengah 3 – 5 tahun ke depan kejadian karhutla akan dapat ditekan seminimal mungkin, meski mungkin tidak akan sampai di karhutla. Semoga.

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam peran pemerintah lokal

alihalih terus memadamkan mungkinkah karhutla dicegah mencermati peristiwa kebakaran hutan dan lahan karhutla selama dimana berdasarkan data persen luas lahan terbakar antara merupakan area lahan baru presiden joko widodo di tahun berikutnya mengeluarkan inpres nomor tahun tentang penanggulangan karhutladi dalam inpres ini presiden menginstruksikan kepada kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah provinsi dan kabupatenkota untuk melakukan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahanartinya jelas seluruh pihak terkait apalagi yang langsung tugas dan fungsi tupoksinya berkaitan dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan diminta untuk mengembangkan program dan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagai program pertama dan utamahasilnya memang tampak terlihat berdasarkan data badan nasional penanggulangan bencana bnpb per november kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla di tanah air mengalami penurunan bila dibandingkan tahun pada tahun lalu seluas juta hektar hutanlahan di indonesia terbakar sementara di tahun hanya lebih kurang sekitar ribu hektar hutan yang terbakardalam rapat koordinasi nasional karhutla kembali mengingatkan potensi karhutla dapat terjadi di pulaupulau seperti sumatera kalimantan dan sulawesi dengan puncaknya dapat terjadi pada bulan agustus dan september saat itu presiden menyampaikan pentingnya infrastruktur monitoring dan pengawasan yang harus ada hingga ke tingkat bawah penataan ekosistem lahan gambut dalam kawasan hidrologi gambut dan langkahlangkah penegakan hukum lalu sekarang bagaimana fakta karhutla di tahun ini menyebut di awal tahun periode januari februari luas karhutla turun sebesar persen dibandingkan periode sama tahun sejalan dengan waktu dikutip dari data hingga bulan juli tercatat hutan dan lahan yang terbakar adalah hektarini diperkiraka masih bisa bertambah berdasarkan prakiraan musim kemarau maka pada zona musim zom puncak musim kemarau akan terjadi di agustus diprakirakan terjadi di sebagian besar wilayah zona musim zom sebanyak zom atau persen hal ini tentunya menjadi dan kewaspadaan kita bersamatentunya kita sangat tidak berharap pada puncak musim kemarau tahun ini kebakaran hutan dan lahan kembali melanda sebagain besar wilayah indonesiaseperti kita ketahui kondisi keuangan negara saat ini berat kantong anggaran negara harus berbagi beban untuk penanganan pandemi covid jika karhutla masif terjadi di tahun ini maka dapat dipastikan keuangan negara akan semakin banyak terkurassebagai gambaran di tahun merilis dana yang telah dikeluarkan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sebesar rp triliun dana tersebut habis digunakan untuk menangani kasus karhutla sudah waktunya cara pandang seluruh pihak berubah dari pemahaman memadamkan dan menanggulangi menjadi cara pandang untuk mencegah karhutla hal ini tentunya perlu kesiapsiagaan dari tingkat bawahdalam berbagai diskusi yang saya ikuti di bebeberapa daerah antara lain kabupaten pelalawan riau kabupaten pulang pisau kalteng dan kabupaten ogan komiring ilir sumsel hal ini bisa jadi petunjuk bagaimana cara berpikir di aras operasionalmasih banyak pikiran di kalangan perusahaan dan masyarakat di tingkat lokal yang masih berorientasi pada bagaimana memadamkan api akibat kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadikalaupun ada tindakan pencegahan adalah lebih kepada upaya agar karhutla tidak meluas suatu hal yang berkaca dari pengalaman dalam prakteknya sulit dilakukantidak heran jika dalam diskusi keluhan yang seringkali muncul dalam upaya pemadaman adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pemadaman karhutla termasuk dari masyarakat peduli api mpa yang sudah banyak dibentuk di tingkat desa pada daerahdaerah yang rawan kebakaran hutan dan lahankita dapat mencermati mengambil contoh karhutla sepanjang periode yang terjadi di areal perusahaan tentunya kita bisa menyangsikan program cepat tanggap pencegahan karhutla efektif pada semua tingkatan instansilembagasementara itu di tingkatan instansi dan lembaga pemerintahan daerah yang seharusnya mengembangkan program pencegahan karhutla jarang sekali dijumpai program dan kegiatan yang solid yang secara khusus ditujukan untuk melakukan pencegahan karhutlapadahal bayangkan seandainya dana tersebut digunakan sekian persen saja untuk mendanai program dan kegiatankegiatan pencegahan barangkali tak akan kejadian sebanyak itu dana yang harus dihabiskan untuk hanya sekedar memadamkan apipersoalan pencegahan tentunya tidak hanya soal sarana dan prasarana yang minim namun juga menyangkut pemahaman kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan alatalat yang adadi luar upaya untuk pencegahan maka kementerianlembaga terkait dan pemda harus melakukan upaya pengawasan kepada perusahaanperusahaan pengelola lahan termasuk perkebunan dan tanaman industri untuk tidak lagi melakukan caracara membakar dalam pembukaan lahan baru kembali kepada pertanyaan yang menjadi judul tulisan ini mungkinkah kita dapat mencegah karhutla tentu saja jawabnya bisa namun memang tampakya butuh waktu yang agak panjang diperlukan perubahan paradigma dalam melihat peristiwa karhutlahal ini tentunya perlu pemahaman mendalam apakah para pihak masih melihatnya sebagai murni peristiwa alam biasa yang tidak dapat dicegah layaknya gempa bumi ataukah sebagai peristiwa yang terjadi karena campur tangan manusiabanyak bukti saintifik yang meyakini lebih dari persen adalah akibat ulah manusia baik itu yang diakibatkan oleh kesengajaan yaitu melakukan pembakaran maupun kelalaian dalam menggunakan api yang didukung kondisi alam yang mendukung terjadinya kebakarancontohnya seperti kombinasi gejala el nino kondisi fisik degradasi lahan gambut dan rendahnya sosial ekonomi masyarakatuntuk itu para pemangku kepentingan harus memiliki bahwa tidak bisa tidak alihalih sekedar fokus pada penanggulangan dan fokus pada pemadaman maka pencegahan karhutla harus menjadi prioritas program yang dirancang sejak awaltentunya kita tidak berharap bahwa program pemadaman dan penanggulangan karhutla menjadi proyek tahunan yang sepertinya diharapkan terjadi setiap tahunnya kita berharap seharusnya program dan kegiatan pencegahan karhutla dapat segera dikembangkan seluruh para pihak terkait mulai dari tingkat pusat sampai tingkat lokaldesaapabila seluruh pihak terkait benarbenar telah mengembangkan program pencegahan secara berkelanjutan dan konsisten pastilah tingkat karhutla akan dapat ditekan seminimal mungkinjika ini dirancang secara serius sejak sekarang setidaknya dalam jangka menengah tahun ke depan kejadian karhutla akan dapat ditekan seminimal mungkin meski mungkin tidak akan sampai di karhutla semoga

DAS Terjaga = Konservasi Tanah dan Air Terwujud?. Mandat konservasi air dan tanah melekat pada daerah aliran sungai (DAS). Alasannya, DAS dinilai sebagai unit paling representatif dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan. Karena itu, konteks konservasi tanah dan air, pada dasarnya meningkatkan kapasitas dan daya dukung DAS.Harry Santoso, Dewan Pakar Forum DAS Nasional mengatakan, konservasi tanah dan air meliputi seluruh jengkal lahan di Indonesia, tak terkecuali seperti tertuang dalam PP Nomor 37/2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Dalam aturan itu, jelas tak ada satu pun jengkal tanah atau daratan di Indonesia di luar zona DAS.Sebenarnya UU Konservasi Tanah dan Air detail mengatur bagaimana pelaksanaan konservasi tanah dan air. Contoh, upaya peningkatan atau pemulihan lahan, setidaknya ada tiga metode yakni, secara agronomi, vegetatif dan sipil teknik. Masalahnya, UU Konservasi Tanah dan Air sudah ada tetapi sampai sekarang aturan turunan belum ada.Edi Purwanto, Direktur Tropenbos Indonesia mengatakan, selain teknologi, konservasi tanah dan air bisa dengan pemilihan bibit tanaman memberi nilai lebih kepada masyarakat. Dengan begitu, petani makin bersemangat melakukan konservasi tanah dan air.

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

pelestarian habitat peran pemerintah lokal

das terjaga konservasi tanah dan air terwujud mandat konservasi air dan tanah melekat pada daerah aliran sungai das alasannya das dinilai sebagai unit paling representatif dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan karena itu konteks konservasi tanah dan air pada dasarnya meningkatkan kapasitas dan daya dukung dasharry santoso dewan pakar forum das nasional mengatakan konservasi tanah dan air meliputi seluruh jengkal lahan di indonesia tak terkecuali seperti tertuang dalam pp nomor tentang pengelolaan daerah aliran sungai dalam aturan itu jelas tak ada satu pun jengkal tanah atau daratan di indonesia di luar zona dassebenarnya uu konservasi tanah dan air detail mengatur bagaimana pelaksanaan konservasi tanah dan air contoh upaya peningkatan atau pemulihan lahan setidaknya ada tiga metode yakni secara agronomi vegetatif dan sipil teknik masalahnya uu konservasi tanah dan air sudah ada tetapi sampai sekarang aturan turunan belum adaedi purwanto direktur tropenbos indonesia mengatakan selain teknologi konservasi tanah dan air bisa dengan pemilihan bibit tanaman memberi nilai lebih kepada masyarakat dengan begitu petani makin bersemangat melakukan konservasi tanah dan air

Situs Mangrove Bangko Tappampang Takalar Terancam Industri Arang. Situs mangrove Bangko Tappampang di Kepulauan Tanakeke Takalar, Sulawesi Selatan, merupakan hutan mangrove alami seluas 51,5 ha yang mulai terancam akibat penebangan liar untuk kebutuhan kayu arang.Untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar, solusinya adalah intervensi program dengan menitikberatkan pada penguatan pemerintah desa.Besarnya tekanan terhadap mangrove di Tanakeke tak terlepas dari tuntutan pasar arang yang semakin meningkat.Solusi terbaik mengatasi masalah mangrove di Tanakeke adalah melalui tata kelola yang baik.

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

pelestarian habitat

situs mangrove bangko tappampang takalar terancam industri arang situs mangrove bangko tappampang di kepulauan tanakeke takalar sulawesi selatan merupakan hutan mangrove alami seluas ha yang mulai terancam akibat penebangan liar untuk kebutuhan kayu aranguntuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar solusinya adalah intervensi program dengan menitikberatkan pada penguatan pemerintah desabesarnya tekanan terhadap mangrove di tanakeke tak terlepas dari tuntutan pasar arang yang semakin meningkatsolusi terbaik mengatasi masalah mangrove di tanakeke adalah melalui tata kelola yang baik

Tangse yang Sering Diterjang Banjir Bandang. Tangse merupakan nama kecamatan di Kabupaten Pidie. Letaknya sekitar 190 kilometer dari Kota Banda Aceh, Ibu Kota Provinsi Aceh.Tangse dikenal sebagai daerah penghasil beras dengan kualitas terbaik. Tangse juga disebut sebagai wilayah penghasil kopi robusta berkelas.Namun kini, Tangse juga dikenal sebagai daerah rawan bencana alam, terutama banjir bandang dan tanah longsor. Bencana yang mulai rutin hadir sejak 2011, 2012, 2015, 2017, dan 2021.Dulu, masyarakat Tangse bersahabat dengan sungai. Mereka membangun kincir-kincir untuk menumbuk padi sekaligus menghambat arus air yang ada. Aliran sungai tetap bersih, bebas sampah. Kini, kearifan lokal itu mulai ditinggalkan. Selain itu, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada kayu di hutan, menyebabkan hutan rusak dan banjir bandang makin sering menerjang.

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam ketahanan komunitas

tangse yang sering diterjang banjir bandang tangse merupakan nama kecamatan di kabupaten pidie letaknya sekitar kilometer dari kota banda aceh ibu kota provinsi acehtangse dikenal sebagai daerah penghasil beras dengan kualitas terbaik tangse juga disebut sebagai wilayah penghasil kopi robusta berkelasnamun kini tangse juga dikenal sebagai daerah rawan bencana alam terutama banjir bandang dan tanah longsor bencana yang mulai rutin hadir sejak dan dulu masyarakat tangse bersahabat dengan sungai mereka membangun kincirkincir untuk menumbuk padi sekaligus menghambat arus air yang ada aliran sungai tetap bersih bebas sampah kini kearifan lokal itu mulai ditinggalkan selain itu sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada kayu di hutan menyebabkan hutan rusak dan banjir bandang makin sering menerjang

Berbagai LSM Lakukan Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil Flores dan Lembata. Ada Apa?. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dan Forest Watch Indonesia (FWI), melakukan konsolidasi menyeluruh seluruh jaringan Gerakan Masyarakat Sipil se-Daratan Flores-Lembata yang berlangsung di Desa Rendubutowe, Kabupaten Nagekeo, NTT, Senin (17/1/2022) hingga Rabu (19/1/2022)Kegiatan itu dilakukan guna mendiskusikan, merumuskan dan menyepakati langkah-langkah konkrit terkait strategi berbagai penanganan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat adat, petani, nelayan dan kelompok-kelompok marjinal lainnya yang ada di daratan Pulau Flores dan LembataKemerosotan lingkungan hidup di NTT saat ini lebih disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dan masa depan generasi manusia. Pembangunan yang abai pada lingkungan hidup dalam jangka panjang telah mengakibatkan berbagai krisis terjadi di NTTGubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan saat ini. Selain sebagai roda penggerak pembangunan, ketersediaan infrastruktur berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ketahanan komunitas

berbagai lsm lakukan konsolidasi gerakan masyarakat sipil flores dan lembata ada apa aliansi masyarakat adat nusantara aman konsorsium pembaruan agraria kpa wahana lingkungan hidup indonesia walhi jaringan advokasi tambang jatam dan forest watch indonesia fwi melakukan konsolidasi menyeluruh seluruh jaringan gerakan masyarakat sipil sedaratan floreslembata yang berlangsung di desa rendubutowe kabupaten nagekeo ntt senin hingga rabu kegiatan itu dilakukan guna mendiskusikan merumuskan dan menyepakati langkahlangkah konkrit terkait strategi berbagai penanganan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat adat petani nelayan dan kelompokkelompok marjinal lainnya yang ada di daratan pulau flores dan lembatakemerosotan lingkungan hidup di ntt saat ini lebih disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dan masa depan generasi manusia pembangunan yang abai pada lingkungan hidup dalam jangka panjang telah mengakibatkan berbagai krisis terjadi di nttgubernur ntt viktor bungtilu laiskodat mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan saat ini selain sebagai roda penggerak pembangunan ketersediaan infrastruktur berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sulsel Menuju Keruntuhan, WALHI Luncurkan Aplikasi ‘Pantau Sulsel’. WALHI Sulsel meluncurkan aplikasi ‘Pantau Sulsel’ yang bertujuan memudahkan warga melaporkan kasus lingkungan di daerah masing-masing, selain mekanisme pengaduan kasus kehutanan dan lingkungan lewat Balai Gakkum KLHK.Dalam empat tahun terakhir, WALHI menilai tidak ada upaya pemerintah dalam penyelamatan lingkungan, perlindungan kawasan esensial dan penyelamatan rakyat dari bencana ekologis di Sulsel.Salah satu akar permasalahan lingkungan di Sulsel adalah terbitnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.362/ 2019 tentang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Sulsel.Walhi menilai Pemerintah sedang membangun jalan bebas hambatan menuju ambruknya kondisi lingkungan hidup di Sulsel dari hutan, daratan, pesisir sampai ke lautan. Apalagi dengan hadirnya UU Cipta Kerja — kemudian diputuskan prosesnya cacat formil oleh MK– yang memudahkan investasi dan eksploitasi lingkungan hidup

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

sulsel menuju keruntuhan walhi luncurkan aplikasi pantau sulsel walhi sulsel meluncurkan aplikasi pantau sulsel yang bertujuan memudahkan warga melaporkan kasus lingkungan di daerah masingmasing selain mekanisme pengaduan kasus kehutanan dan lingkungan lewat balai gakkum klhkdalam empat tahun terakhir walhi menilai tidak ada upaya pemerintah dalam penyelamatan lingkungan perlindungan kawasan esensial dan penyelamatan rakyat dari bencana ekologis di sulselsalah satu akar permasalahan lingkungan di sulsel adalah terbitnya surat keputusan menteri lingkungan hidup no tentang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di sulselwalhi menilai pemerintah sedang membangun jalan bebas hambatan menuju ambruknya kondisi lingkungan hidup di sulsel dari hutan daratan pesisir sampai ke lautan apalagi dengan hadirnya uu cipta kerja kemudian diputuskan prosesnya cacat formil oleh mk yang memudahkan investasi dan eksploitasi lingkungan hidup

Ketika Pemerintah Normalisasi Sungai Kuno di Jambi. Pemerintah sedang lakukan normalisasi sungai kuno dengan tujuan sebagai pengendalian banjir sekaligus menghidupkan kembali transportasi air untuk mendukung pariwisata. Pengerukan sungai pun sudah berlangsung sejak tahun lalu.Dalam peta normalisasi BWS VI Jambi, Sungai Jambi terlihat memotong aliran Sungai Batanghari dengan melewati sembilan desa, mulai dari Desa Sarang Burung, Sembubuk, Senaung, Kedemangan, Setiris, Jambi Kecil, Jambi Tulo, Desa Baru, Danau Lamo. Ujung Sungai Jambi kembali bermuara menuju Sungai Batanghari. Sungai Jambi juga terhubung dengan kanal-kanal kuno yang mengelilingi Kompleks Candi Muarajambi.Warga antara lain yang tergabung dalam Gerakan Muaro Jambi Bersakat khawatir, normalisasi sungai kuno dengan menebang tutupan di tepian sungai berdampak buruk bagi biota sungai dan keberadaan flora seperti angrek maupun rotan yang jadi bahan kuliner khas Muara Jambi.Tedjo Sukomono, peneliti biologi Universitas Jambi yang fokus meneliti ikan air tawar Sumatera mengatakan, Sungai Jambi tidak hanya sebagai saluran air atau kanal kuno. Di sana juga rumah banyak biota. Pengerukan sungai tanpa kajian mendalam, akan berdampak buruk bisa menyebabkan kerusakan habitat ikan.

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

pelestarian habitat peran pemerintah lokal

ketika pemerintah normalisasi sungai kuno di jambi pemerintah sedang lakukan normalisasi sungai kuno dengan tujuan sebagai pengendalian banjir sekaligus menghidupkan kembali transportasi air untuk mendukung pariwisata pengerukan sungai pun sudah berlangsung sejak tahun laludalam peta normalisasi bws vi jambi sungai jambi terlihat memotong aliran sungai batanghari dengan melewati sembilan desa mulai dari desa sarang burung sembubuk senaung kedemangan setiris jambi kecil jambi tulo desa baru danau lamo ujung sungai jambi kembali bermuara menuju sungai batanghari sungai jambi juga terhubung dengan kanalkanal kuno yang mengelilingi kompleks candi muarajambiwarga antara lain yang tergabung dalam gerakan muaro jambi bersakat khawatir normalisasi sungai kuno dengan menebang tutupan di tepian sungai berdampak buruk bagi biota sungai dan keberadaan flora seperti angrek maupun rotan yang jadi bahan kuliner khas muara jambitedjo sukomono peneliti biologi universitas jambi yang fokus meneliti ikan air tawar sumatera mengatakan sungai jambi tidak hanya sebagai saluran air atau kanal kuno di sana juga rumah banyak biota pengerukan sungai tanpa kajian mendalam akan berdampak buruk bisa menyebabkan kerusakan habitat ikan

Merawat Hutan Nagari Sako Utara, Menjaga Sumber Air Muara Labuh. Untuk menjaga Hutan Nagari Sako Utara Pasir Utara (Sako Utara Pasie Talang), Lembaga Pengelola Hutan Negeri bentuk tim pattoli rutin. Hutan Nagari Sako Utara, merupakan penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat. Luas 204 hektar. Dulu, Masyarakat Sako Utara Pasir Talang menyebut hutan ini sebagai hutan lindung.Hutan nagari ini jadi tempat jelajah harimau Sumatera. Ditandai dengan penamaan beberapa areal seperti calau harimau. Calau berarti goa pendek yang dipercaya masyarakat tempat peristirahatan harimau.Hutan Nagari Sako Utara Pasie Talang, kaya keragaman hayati. Zulex, tim patroli bercerita, saat patroli mereka biasa menemukan berbagai macam satwa, jejak ataupun suara. Kerap mereka lihat rangkong, dan jejak harimau, rusa maupun beruang.Ada ratusan hektar sawah bergantung dari tiga sumber air di Hutan Nagari Sako Utara Pasie Talang ini, yakni, Sungai Talang, Sungai Mudik Laweh dan Sungai Siputu yang mengalir hingga jalan lintas Muara Labuah.

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

pelestarian habitat

merawat hutan nagari sako utara menjaga sumber air muara labuh untuk menjaga hutan nagari sako utara pasir utara sako utara pasie talang lembaga pengelola hutan negeri bentuk tim pattoli rutin hutan nagari sako utara merupakan penyangga taman nasional kerinci seblat luas hektar dulu masyarakat sako utara pasir talang menyebut hutan ini sebagai hutan lindunghutan nagari ini jadi tempat jelajah harimau sumatera ditandai dengan penamaan beberapa areal seperti calau harimau calau berarti goa pendek yang dipercaya masyarakat tempat peristirahatan harimauhutan nagari sako utara pasie talang kaya keragaman hayati zulex tim patroli bercerita saat patroli mereka biasa menemukan berbagai macam satwa jejak ataupun suara kerap mereka lihat rangkong dan jejak harimau rusa maupun beruangada ratusan hektar sawah bergantung dari tiga sumber air di hutan nagari sako utara pasie talang ini yakni sungai talang sungai mudik laweh dan sungai siputu yang mengalir hingga jalan lintas muara labuah

Harimau Bermunculan di Jambi . Apa penyebabnya?. Harimau Sumatera bermunculkan di Jambi, dari telan korban ternak sampai manusia kala hutan sebagai rumah mereka terus terkikis jadi beragam peruntukan.Kejadian terbaru konflik harimau dan manusia pada 19 April lalu. Bima Mubarak, warga Kelurahan Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk, Jambi Kota Seberang, Jambi, ditemukan tewas di pinggir kanal dengan kepala tercabik-cabik binatang buas diduga harimau.Warga Desa Lopak Aur, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari geger menemukan sapi mati dengan leher berlubang dan ekor tak utuh bekas gigitan. Empat hari harimau berkeliaran di seberangan Sungai Batanghari mencari mangsa.Warga Desa Nalo Gedang, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Jambi, hampir dua bulan ini diteror harimau. Sebelas kambing dan dua sapi mati jadi mangsa. Kemunculan harimau di Nalo Gedang telah dilaporkan sejak 2021.

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem

harimau bermunculan di jambi apa penyebabnya harimau sumatera bermunculkan di jambi dari telan korban ternak sampai manusia kala hutan sebagai rumah mereka terus terkikis jadi beragam peruntukankejadian terbaru konflik harimau dan manusia pada april lalu bima mubarak warga kelurahan tanjung raden kecamatan danau teluk jambi kota seberang jambi ditemukan tewas di pinggir kanal dengan kepala tercabikcabik binatang buas diduga harimauwarga desa lopak aur kecamatan pemayung kabupaten batanghari geger menemukan sapi mati dengan leher berlubang dan ekor tak utuh bekas gigitan empat hari harimau berkeliaran di seberangan sungai batanghari mencari mangsawarga desa nalo gedang kecamatan nalo tantan kabupaten merangin jambi hampir dua bulan ini diteror harimau sebelas kambing dan dua sapi mati jadi mangsa kemunculan harimau di nalo gedang telah dilaporkan sejak

Utak Atik Peta Setop Izin, Luasan Bertambah tetapi Hutan Alam dan Lahan Gambut Susut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Maret lalu menetapkan perkembangan terbaru luas peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPPIB) hutan alam primer dan lahan gambut pada 2022 periode I naik 372.417 hektar dari sebelumnya. Ada kenaikan, tetapi kalau melihat rincian lahan gambut dan hutan alam primer dalam peta indikatif ini justru berkurang.Dalam peta indikatif penghentian pemberian izin baru periode I 2022 ini, lahan gambut dan hutan alam primer mengalami pengurangan, masing-masing sekitar 9.836 hektar jadi 5.257.127 hektar dan 11.698 hektar jadi 9.626.951 hektar.Syahrul Fitra, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan, pemerintah perlu lebih transparan dalam merevisi PIPPIB yang dilaporkan berkala.Awal 2022, pemerintah memulai tahun dengan mencabut ribuan izin tambang, perkebunan dan kehutanan. Ada 192 izin kehutanan akan dicabut. Akankah lahan-lahan dari hasil pencabutan ini menambah luasan PIPPIB?

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

peran pemerintah lokal

utak atik peta setop izin luasan bertambah tetapi hutan alam dan lahan gambut susut kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk maret lalu menetapkan perkembangan terbaru luas peta indikatif penghentian pemberian izin baru pippib hutan alam primer dan lahan gambut pada periode i naik hektar dari sebelumnya ada kenaikan tetapi kalau melihat rincian lahan gambut dan hutan alam primer dalam peta indikatif ini justru berkurangdalam peta indikatif penghentian pemberian izin baru periode i ini lahan gambut dan hutan alam primer mengalami pengurangan masingmasing sekitar hektar jadi hektar dan hektar jadi hektarsyahrul fitra juru kampanye hutan greenpeace indonesia mengatakan pemerintah perlu lebih transparan dalam merevisi pippib yang dilaporkan berkalaawal pemerintah memulai tahun dengan mencabut ribuan izin tambang perkebunan dan kehutanan ada izin kehutanan akan dicabut akankah lahanlahan dari hasil pencabutan ini menambah luasan pippib

Waspada Karhutla, Riau Tetapkan Status Siaga Darurat. Syamsuar, Gubernur Riau, menetapkan status siaga darurat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlaku selama 255 hari, dari 21 Maret hingga akhir November 2022.Berdasarkan rekapitulasi data karhutla dari situs Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), karhutla di Riau jauh sudah mencapai 421 hektar.Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Walhi Riau, berharap, Pemerintah Indonesia jalin komunikasi dengan negara tetangga yang mengikatkan diri dalam ASEAN Agreement ont Transboundary Haze Pollution atau persetujuan ASEAN tentang pencemaran asap lintas batas. Memaksa pemerintah negara-negara itu menjatuhkan sanksi ekonomi pada perusahaan yang merusak lingkungan hidup di Indonesia.Tarmizi, Deputi Koordinator Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (Fitra) Riau menilai, realisasi anggaran rutin penanganan karhutla cukup tinggi. Namun, belum dapat dikatakan efektif karena Riau belum berhasil mencapai target zero kebakaran, meski intensitas atau luasan terus berkurang.

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam peran pemerintah lokal perjanjian internasional

waspada karhutla riau tetapkan status siaga darurat syamsuar gubernur riau menetapkan status siaga darurat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang berlaku selama hari dari maret hingga akhir november berdasarkan rekapitulasi data karhutla dari situs sipongi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk karhutla di riau jauh sudah mencapai hektarboy jerry even sembiring direktur eksekutif walhi riau berharap pemerintah indonesia jalin komunikasi dengan negara tetangga yang mengikatkan diri dalam asean agreement ont transboundary haze pollution atau persetujuan asean tentang pencemaran asap lintas batas memaksa pemerintah negaranegara itu menjatuhkan sanksi ekonomi pada perusahaan yang merusak lingkungan hidup di indonesiatarmizi deputi koordinator forum indonesia untuk transparan anggaran fitra riau menilai realisasi anggaran rutin penanganan karhutla cukup tinggi namun belum dapat dikatakan efektif karena riau belum berhasil mencapai target zero kebakaran meski intensitas atau luasan terus berkurang

Para Pemuda Penjaga Hutan dari Sekonyer. Desa Sungai Sekonyer, berbatasan langsung dengan Taman Nasional Tanjung Puting. Para pemuda dari desa ini banyak menjadi pegiat konservasi untuk menjaga kawasan konservasi yang berhadapan berbagai masalah dari pembalakan liar, penambagan sampai kebakaran hutan dan lain-lain.Ariyadi alias Adut Forester, dan Samsul, antara lain para pemuda yang berjuang mencari bibit, menaman dan menjaga hutan di Tanjung Puting. Ariyadi bikin Kelompok Tanjung Lestari Desa Sekonyer berisi para pemuda pegiat konservasi.Ada 700 jiwa tinggal di Desa Sekonyer, mayoritas bekerja di perkebunan sawit. Meski demikian, banyak warga terutama pemuda terlibat dalam konservasi di taman nasional dan wisata.Upaya menjaga hutan ini juga menciptakan potensi wisata bagi taman nasional dan desa sekitar. Sebagai salah satu desa yang berbatasan dengan Tanjung Puting, Sekonyer memiliki potensi cukup besar untuk pengembangan wisata. Tak hanya wisata konservasi tetapi juga budaya.

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

pelestarian habitat

para pemuda penjaga hutan dari sekonyer desa sungai sekonyer berbatasan langsung dengan taman nasional tanjung puting para pemuda dari desa ini banyak menjadi pegiat konservasi untuk menjaga kawasan konservasi yang berhadapan berbagai masalah dari pembalakan liar penambagan sampai kebakaran hutan dan lainlainariyadi alias adut forester dan samsul antara lain para pemuda yang berjuang mencari bibit menaman dan menjaga hutan di tanjung puting ariyadi bikin kelompok tanjung lestari desa sekonyer berisi para pemuda pegiat konservasiada jiwa tinggal di desa sekonyer mayoritas bekerja di perkebunan sawit meski demikian banyak warga terutama pemuda terlibat dalam konservasi di taman nasional dan wisataupaya menjaga hutan ini juga menciptakan potensi wisata bagi taman nasional dan desa sekitar sebagai salah satu desa yang berbatasan dengan tanjung puting sekonyer memiliki potensi cukup besar untuk pengembangan wisata tak hanya wisata konservasi tetapi juga budaya

Pembangunan IKN Dimulai, Jokowi: Pemerintah Serius Soal Lingkungan. Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah serius membangun Ibu Kota Nusantara [IKN] sebagai kota di dalam hutan/forest city.Dalam pembangunan IKN, Presiden menargetkan komposisi hutan alam sebesar 75 hingga 80 persen. Pemerintah tidak akan menggunduli hutan, sebaliknya pembangunan hijau akan terus digalakkan.Jokowi memastikan, progres persemaian bibit pohon di Mentawir, Penajam Paser Utara [PPU], Kalimantan Timur, berjalan baik. Pemerintah memiliki target membangun 30 persemaian lain, seperti Pusat Persemaian Rumpin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.Pembangunan pembibitan di Rumpin merupakan hal bagus. Sebab, akan digunakan untuk reboisasi dan juga reforestasi. Tapi, Pemerintah tidak bisa menjadikan pusat persemaian ini sebagai penghapus kesalahan atau kejahatan yang dilakukan perusahaan di masa lalu.

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

peran pemerintah lokal

pembangunan ikn dimulai jokowi pemerintah serius soal lingkungan presiden joko widodo mengatakan pemerintah serius membangun ibu kota nusantara ikn sebagai kota di dalam hutanforest citydalam pembangunan ikn presiden menargetkan komposisi hutan alam sebesar hingga persen pemerintah tidak akan menggunduli hutan sebaliknya pembangunan hijau akan terus digalakkanjokowi memastikan progres persemaian bibit pohon di mentawir penajam paser utara ppu kalimantan timur berjalan baik pemerintah memiliki target membangun persemaian lain seperti pusat persemaian rumpin di kabupaten bogor jawa baratpembangunan pembibitan di rumpin merupakan hal bagus sebab akan digunakan untuk reboisasi dan juga reforestasi tapi pemerintah tidak bisa menjadikan pusat persemaian ini sebagai penghapus kesalahan atau kejahatan yang dilakukan perusahaan di masa lalu

Komitmen Keberlanjutan di Perusahaan Sawit Menurunkan Angka Deforestasi di Indonesia, namun…. Menurut sebuah analisis baru dari Trase dalam satu dekade terakhir di Indonesia angka deforestasi yang terkait dengan sektor sawit telah turun sebesar 82 persen. Para peneliti mengaitkan penurunan terus-menerus dalam deforestasi sektor sawit sejalan dengan meningkatnya adopsi komitmen nol-deforestasi dan pelaporan rantai pasok kepada publik.Analisis Trase menemukan bahwa perusahaan sawit yang memberikan laporan pelacakan, maka risiko deforestasinya lebih rendahAngka deforestasi yang tinggi masih dijumpai di perusahaan-perusahaan sawit yang mengekspor minyak sawitnya ke negara-negara yang memiliki standar keberlanjutan yang lebih rendah, seperti Tiongkok, Pakistan dan India.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional

komitmen keberlanjutan di perusahaan sawit menurunkan angka deforestasi di indonesia namun menurut sebuah analisis baru dari trase dalam satu dekade terakhir di indonesia angka deforestasi yang terkait dengan sektor sawit telah turun sebesar persen para peneliti mengaitkan penurunan terusmenerus dalam deforestasi sektor sawit sejalan dengan meningkatnya adopsi komitmen noldeforestasi dan pelaporan rantai pasok kepada publikanalisis trase menemukan bahwa perusahaan sawit yang memberikan laporan pelacakan maka risiko deforestasinya lebih rendahangka deforestasi yang tinggi masih dijumpai di perusahaanperusahaan sawit yang mengekspor minyak sawitnya ke negaranegara yang memiliki standar keberlanjutan yang lebih rendah seperti tiongkok pakistan dan india

Ketika Organisasi Masyarakat Sipil Tak Bebas Suarakan Krisis Iklim Jelang KTT G20. Jelang pertemuan negara-negara G20 jadi masa sulit bagi kalangan organisasi masyarakat sipil yang konsern isu lingkungan hidup dan sosial masyarakat. Beberapa agenda kampanye suarakan persoalan lingkungan hidup terhalang, seperti yang dialami Greenpeace. Pada 9 November di Denpasar, ruang aspirasi dan seni anak muda Bali untuk iklim oleh 360 Indonesia dan lembaga lain juga terpaksa dibatalkan.Muhammad Isnur, Ketua Umum YLBHI mengatakan, intimidasi warga yang menyuarakan pendapat jelang KTT G20 sebagai pelanggaran demokrasi dan HAM. Warga, katanya, makin sulit berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan.Ahmad Ashov Birry, Direktur Program dan Kampanye Trend Asia mengatakan, perlu dicurigai KTT G20 hanya akan menguntungkan segelintir negara yang intensif berinvestiasi di indusri ekstraktif. Dampaknya, bisa luas dan jangka panjang.Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim ini mengeluh keterbukaan dan partisipasi publik. Seluruh dokumen proyek seperti analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), izin lingkungan, izin operasi pertambangan dinilai diputuskan sepihak dan tertutup tanpa mengikutsertakan masyarakat. Demikian juga perundang-undangan PSN dibuat dengan cepat, tertutup, dan nir partisipasi rakyat.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional perjanjian internasional

ketika organisasi masyarakat sipil tak bebas suarakan krisis iklim jelang ktt g jelang pertemuan negaranegara g jadi masa sulit bagi kalangan organisasi masyarakat sipil yang konsern isu lingkungan hidup dan sosial masyarakat beberapa agenda kampanye suarakan persoalan lingkungan hidup terhalang seperti yang dialami greenpeace pada november di denpasar ruang aspirasi dan seni anak muda bali untuk iklim oleh indonesia dan lembaga lain juga terpaksa dibatalkanmuhammad isnur ketua umum ylbhi mengatakan intimidasi warga yang menyuarakan pendapat jelang ktt g sebagai pelanggaran demokrasi dan ham warga katanya makin sulit berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunanahmad ashov birry direktur program dan kampanye trend asia mengatakan perlu dicurigai ktt g hanya akan menguntungkan segelintir negara yang intensif berinvestiasi di indusri ekstraktif dampaknya bisa luas dan jangka panjangaliansi masyarakat sipil untuk keadilan iklim ini mengeluh keterbukaan dan partisipasi publik seluruh dokumen proyek seperti analisis mengenai dampak lingkungan amdal izin lingkungan izin operasi pertambangan dinilai diputuskan sepihak dan tertutup tanpa mengikutsertakan masyarakat demikian juga perundangundangan psn dibuat dengan cepat tertutup dan nir partisipasi rakyat

Kajian Forest and Finance: Uang dari Negara Maju Berisiko bagi Hutan. melakukan kajian terhadap ratusan perusahaan dan lembaga keuangan—dominan dari negara-negara maju–, termasuk yang tergabung dalam G20. Hasilnya, menemukan, bank menyalurkan kredit US$267 miliar pada periode 2016-September 2022 kepada 300 perusahaan yang memproduksi dan gunakan komoditas yang berisiko terhadap hutan di tiga kawasan hutan tropis terbesar di dunia, yakni, Amerika Latin, Afrika Barat dan Afrika Tengah serta Asia Tenggara, termasuklah Indonesia.Dalam November ini di Bali, Indonesia, berlangsung pertemuan G20. Transparansi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, menuntut komitmen negara anggota forum kerja sama multilateral atau G-20 agar menerapkan sektor keuangan berkelanjutan.Komoditas yang berisiko bagi hutan itu antara lain, daging sapi, sawit, kayu, kedelai, karet, bubur kertas. Di Asia Tenggara, sekitar 91% untuk membiayai komoditas sawit dan bubur kertas.Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Walhi mengatakan, Pemerintah Indonesia, harus menagih tanggung jawab negara maju yang merusak hutan/lingkungan hidup dan melanggar HAM.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional perjanjian internasional

kajian forest and finance uang dari negara maju berisiko bagi hutan melakukan kajian terhadap ratusan perusahaan dan lembaga keuangandominan dari negaranegara maju termasuk yang tergabung dalam g hasilnya menemukan bank menyalurkan kredit us miliar pada periode september kepada perusahaan yang memproduksi dan gunakan komoditas yang berisiko terhadap hutan di tiga kawasan hutan tropis terbesar di dunia yakni amerika latin afrika barat dan afrika tengah serta asia tenggara termasuklah indonesiadalam november ini di bali indonesia berlangsung pertemuan g transparansi untuk keadilan tuk indonesia menuntut komitmen negara anggota forum kerja sama multilateral atau g agar menerapkan sektor keuangan berkelanjutankomoditas yang berisiko bagi hutan itu antara lain daging sapi sawit kayu kedelai karet bubur kertas di asia tenggara sekitar untuk membiayai komoditas sawit dan bubur kertasuli arta siagian manager kampanye hutan dan kebun eksekutif nasional walhi mengatakan pemerintah indonesia harus menagih tanggung jawab negara maju yang merusak hutanlingkungan hidup dan melanggar ham

Protes RUU Baru Uni Eropa yang Disebut Bakal Sulitkan Ekspor Produk Kayu Indonesia. Di tahun 2011, Indonesia memulai proses untuk memastikan bahwa ekspor kayunya ke Uni Eropa telah memenuhi standar verifikasi legalitas yang ketat, yang telah diakui oleh Uni Eropa pada tahun 2016.Sekarang, “RUU Anti Deforestasi” dari Uni Eropa dianggap akan mengacaukan kemajuan ini dengan mencabut akses “jalur hijau” impor kayu dari Indonesia.Kajian dari Universitas Freiburg-Gadjah Mada menunjukkan bahwa produsen kayu Indonesia belum mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan dari perjanjian legalitas kayu dengan Uni Eropa. Awal tahun ini, Indonesia dengan 13 negara lainnya, termasuk Brasil, Ghana, dan Malaysia, mengirimkan surat bersama kepada Uni Eropa berisi keberatan atas rancangan peraturan yang dianggap terburu-buru dan disusun tanpa konsultasi dengan negara mitra dagang.

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

perjanjian internasional

protes ruu baru uni eropa yang disebut bakal sulitkan ekspor produk kayu indonesia di tahun indonesia memulai proses untuk memastikan bahwa ekspor kayunya ke uni eropa telah memenuhi standar verifikasi legalitas yang ketat yang telah diakui oleh uni eropa pada tahun sekarang ruu anti deforestasi dari uni eropa dianggap akan mengacaukan kemajuan ini dengan mencabut akses jalur hijau impor kayu dari indonesiakajian dari universitas freiburggadjah mada menunjukkan bahwa produsen kayu indonesia belum mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan dari perjanjian legalitas kayu dengan uni eropa awal tahun ini indonesia dengan negara lainnya termasuk brasil ghana dan malaysia mengirimkan surat bersama kepada uni eropa berisi keberatan atas rancangan peraturan yang dianggap terburuburu dan disusun tanpa konsultasi dengan negara mitra dagang

Warga Lundar Was-was Bencana Makin Parah Kala Tambang Pasir Beroperasi. Jorong Lundar, Warga Nagari Panti Timur, hidup dan kekhawatiran saat turun hujan deras dan lama. Banjir bandang dan lomgsor menghantui mereka. Pada Februari lalu, banjir bandang membawa material pasir dan bebatuan merusak rumah dan lahan pertanian.Kini, warga makin khawatir saat aka nada tambang pasir silika di atas bukit. Belum ada tambang saja,kalau hujan deras banjir bandang dan longsor menghantui, bagaimana kalau sampai ada tambamg. Lundar adalah jorong atau kampung yang masuk dalam administrasi Nagari Panti Timu. Nagari ini ada empat jorong selain Lundar, yaitu Kuamang, Lundar dan Lambak. Luas nagari ini sekitar 80,15 kilometer persegi. Banjir awal tahun lalu kena tiga jorong di bawah bukit langsung, paling dekat Lundar.Melalui analisis citra satelit Walhi Sumbar, perbukitan ini sudah mengalami deforestasi. Tommy Adam, Kepala Departemen Advokasi dan Lingkungan Hidup Walhi Sumbar mengatakan, pemerintah harus melakukan reboisasi dan rehabilitasi lahan bukan mengeluarkan izin tambang pada daerah yang seharusnya untuk kawasan lindung.

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat

warga lundar waswas bencana makin parah kala tambang pasir beroperasi jorong lundar warga nagari panti timur hidup dan kekhawatiran saat turun hujan deras dan lama banjir bandang dan lomgsor menghantui mereka pada februari lalu banjir bandang membawa material pasir dan bebatuan merusak rumah dan lahan pertaniankini warga makin khawatir saat aka nada tambang pasir silika di atas bukit belum ada tambang sajakalau hujan deras banjir bandang dan longsor menghantui bagaimana kalau sampai ada tambamg lundar adalah jorong atau kampung yang masuk dalam administrasi nagari panti timu nagari ini ada empat jorong selain lundar yaitu kuamang lundar dan lambak luas nagari ini sekitar kilometer persegi banjir awal tahun lalu kena tiga jorong di bawah bukit langsung paling dekat lundarmelalui analisis citra satelit walhi sumbar perbukitan ini sudah mengalami deforestasi tommy adam kepala departemen advokasi dan lingkungan hidup walhi sumbar mengatakan pemerintah harus melakukan reboisasi dan rehabilitasi lahan bukan mengeluarkan izin tambang pada daerah yang seharusnya untuk kawasan lindung

Masyarakat Adat di Sorong Selatan Tak Ingin Hutan jadi Kebun Sawit. Persekutuan Masyarakat Adat Tehit di Sorong Selatan, Papua Barat, menolak kehadiran perusahaan perkebunan sawit. Mereka tak ingin wilayah dan hutan adat sebagai ruang hidup mereka terganggu. Hidup bergantung hutan dari berburu dan meramu bisa terancam kalau hutan jadi kebun sawit.Rangkaian aksi penolakan atas perusahaan sawit oleh masyarakat Teminabuan dan Konda, membuahkah hasil dengan pencabutan dua izin prinsip perusahaan sawit Bupati Sorong Selatan. Pada 3 Mei 2021, Bupati Samsudin Anggiluli menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan izin lokasi dan IUP untuk tiga perusahaan sawit.Dua perusahaan yang izin dicabut melawan, dan menggugat Bupati Sorong Selatan. Di PTUN Jayapura, gugatan perusahaan kandas. Perusahaan banding dan dikabulkan PTTUN Makassar. Bupati Sorong Selatan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi belakangan mencabutnya.Charles Tawaru, Coordinator Project Yayasan Konservasi Indonesia (YKI) Sorong mengatakan, kalau sampai perusahaan sawit beroperasi itu kesuraman masa depan masyarakat adat sudah di depan mata. Selain menghancurkan biodiversitas hutan, dalam hitungan jangka panjang kebun sawit bukan proyek yang ramah lingkungan.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

masyarakat adat di sorong selatan tak ingin hutan jadi kebun sawit persekutuan masyarakat adat tehit di sorong selatan papua barat menolak kehadiran perusahaan perkebunan sawit mereka tak ingin wilayah dan hutan adat sebagai ruang hidup mereka terganggu hidup bergantung hutan dari berburu dan meramu bisa terancam kalau hutan jadi kebun sawitrangkaian aksi penolakan atas perusahaan sawit oleh masyarakat teminabuan dan konda membuahkah hasil dengan pencabutan dua izin prinsip perusahaan sawit bupati sorong selatan pada mei bupati samsudin anggiluli menerbitkan surat keputusan pencabutan izin lokasi dan iup untuk tiga perusahaan sawitdua perusahaan yang izin dicabut melawan dan menggugat bupati sorong selatan di ptun jayapura gugatan perusahaan kandas perusahaan banding dan dikabulkan pttun makassar bupati sorong selatan kasasi ke mahkamah agung tetapi belakangan mencabutnyacharles tawaru coordinator project yayasan konservasi indonesia yki sorong mengatakan kalau sampai perusahaan sawit beroperasi itu kesuraman masa depan masyarakat adat sudah di depan mata selain menghancurkan biodiversitas hutan dalam hitungan jangka panjang kebun sawit bukan proyek yang ramah lingkungan

Orang Talang Durian Cacar Berupaya Pertahankan Hutan Keramat. Talang Durian Cacar, bagian dari Masyarakat Adat Talang Mamak. Di tengah gempuran perkebunan sawit di sana-sini, mereka berupaya mempertahankan hutan keramat. Ada dua hutan keramat di Talang Durian Cacar, Penyabungan dan Sungai Tunu.Bagi Masyarakat Adat Talang Durian Cacar, hutan—tidak hanya dikeramatkan. Ia juga apotek menyimpan obat-obatan alami. Dedaunan, kulit kayu, akar-akaran, getah atau air yang keluar dari ranting pohon untuk menyembuhkan penyakit sekecil apapun.Wilayah adat Talang Durian Cacar makin terjepit, hingga ciri khas mereka sebagai peladang berpindah juga hampir lenyap. Mereka tak lagi menghasilkan padi, sayur-sayuran, umbi-umbian maupun buah-buahan. Sekarang, berbagai bahan pangan itu mereka peroleh dari pasar atau penjual keliling kampung yang jajakan dagangan pakai mobil bak terbuka.Andre Barahamin, Senior Kampanye Hutan Kaoem Telapak, mengatakan, perubahan pola hidup Masyarakat Adat Talang Mamak dari beladang jadi petani sawit merupakan dampak dari ketiadaan pengakuan dan perlindungan terhadap hak termasuk atas wilayah adat mereka.

[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

ketahanan komunitas pelestarian habitat perspektif masyarakat adat tentang krisis iklim

orang talang durian cacar berupaya pertahankan hutan keramat talang durian cacar bagian dari masyarakat adat talang mamak di tengah gempuran perkebunan sawit di sanasini mereka berupaya mempertahankan hutan keramat ada dua hutan keramat di talang durian cacar penyabungan dan sungai tunubagi masyarakat adat talang durian cacar hutantidak hanya dikeramatkan ia juga apotek menyimpan obatobatan alami dedaunan kulit kayu akarakaran getah atau air yang keluar dari ranting pohon untuk menyembuhkan penyakit sekecil apapunwilayah adat talang durian cacar makin terjepit hingga ciri khas mereka sebagai peladang berpindah juga hampir lenyap mereka tak lagi menghasilkan padi sayursayuran umbiumbian maupun buahbuahan sekarang berbagai bahan pangan itu mereka peroleh dari pasar atau penjual keliling kampung yang jajakan dagangan pakai mobil bak terbukaandre barahamin senior kampanye hutan kaoem telapak mengatakan perubahan pola hidup masyarakat adat talang mamak dari beladang jadi petani sawit merupakan dampak dari ketiadaan pengakuan dan perlindungan terhadap hak termasuk atas wilayah adat mereka

Studi: Deforestasi Ancaman Serius Kehidupan Orangutan Kalimantan. Menurut sebuah studi terbaru menjelaskan, deforestasi di Kalimantan akan menghancurkan habitat lebih dari 26.000 orangutan, tahun 2032.Para peneliti menggunakan data historis dan pemodelan dengan pemicu deforestasi yang telah diketahui untuk memproyeksikan bahwa habitat orangutan sebesar sepersepuluh ukuran negara Italia dapat hilang selama satu dekade kedepan.Hutan dengan risiko deforestasi tertinggi berada di sekitar kawasan yang telah mengalami kehilangan hutan, serta konsesi hutan tanaman industri dan sawit.Studi ini menunjukkan bahwa keuntungan konservasi terbesar yang didapat secara langsung berasal dari pembatasan deforestasi di dalam dan sekitar lanskap perkebunan, melalui upaya-upaya seperti perjanjian tanpa deforestasi, sertifikasi keberlanjutan, restorasi ekosistem, dan penghentian pembukaan lahan.

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem pelestarian habitat

studi deforestasi ancaman serius kehidupan orangutan kalimantan menurut sebuah studi terbaru menjelaskan deforestasi di kalimantan akan menghancurkan habitat lebih dari orangutan tahun para peneliti menggunakan data historis dan pemodelan dengan pemicu deforestasi yang telah diketahui untuk memproyeksikan bahwa habitat orangutan sebesar sepersepuluh ukuran negara italia dapat hilang selama satu dekade kedepanhutan dengan risiko deforestasi tertinggi berada di sekitar kawasan yang telah mengalami kehilangan hutan serta konsesi hutan tanaman industri dan sawitstudi ini menunjukkan bahwa keuntungan konservasi terbesar yang didapat secara langsung berasal dari pembatasan deforestasi di dalam dan sekitar lanskap perkebunan melalui upayaupaya seperti perjanjian tanpa deforestasi sertifikasi keberlanjutan restorasi ekosistem dan penghentian pembukaan lahan

Sanksi Korporasi Perusak Lingkungan dalam RKUHP Dinilai Lemah. Kalangan organisasi masyarakat sipil dan organisasi lingkungan menilai, rancangan aturan ini makin melemahkan upaya penegakan hukum pidana lingkungan hidup.Meminta ketentuan pidana lingkungan hidup dalam RKUHP sebaiknya dikeluarkan karena dalam UU PPLH, sanksi lebih tinggi.Puspa Dewi. Kepala Divisi Kajian Hukum dan Lingkungan Hidup Walhi Eksekutif Nasional menilai, pasal-pasal di dalamnya justru makin melemahkan sanksi ataupun penegakan hukum lingkungan hidup. Pasal yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup tak jadi prioritas.Reynaldo Sembiring, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan, logika sederhana, sanksi pidana itu bisa memberikan efek jera kalau ancaman sanksi harus lebih besar dari keuntungan yang diterima si pelaku kejahatan. Dalam RKUHP, ancaman sanksi dan stuktur pengaturan justru lebih rendah atau tak sebanding dengan daya rusak.

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

peran pemerintah lokal

sanksi korporasi perusak lingkungan dalam rkuhp dinilai lemah kalangan organisasi masyarakat sipil dan organisasi lingkungan menilai rancangan aturan ini makin melemahkan upaya penegakan hukum pidana lingkungan hidupmeminta ketentuan pidana lingkungan hidup dalam rkuhp sebaiknya dikeluarkan karena dalam uu pplh sanksi lebih tinggipuspa dewi kepala divisi kajian hukum dan lingkungan hidup walhi eksekutif nasional menilai pasalpasal di dalamnya justru makin melemahkan sanksi ataupun penegakan hukum lingkungan hidup pasal yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup tak jadi prioritasreynaldo sembiring direktur eksekutif indonesian center for environmental law icel mengatakan logika sederhana sanksi pidana itu bisa memberikan efek jera kalau ancaman sanksi harus lebih besar dari keuntungan yang diterima si pelaku kejahatan dalam rkuhp ancaman sanksi dan stuktur pengaturan justru lebih rendah atau tak sebanding dengan daya rusak

Masih Turun Hujan, Riau Tetap Waspada Karhutla. Badan Meteor0logi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan, curah hujan pada 2023 ini relatif lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Dengan kata lain, kemarau tahun ini diprediksi seperti 2019. Bagi daerah rawan (karhutla). Riau pun, meski hujan masih turun tetapi tetap waspada kebakaran hutan dan lahan.Marzuki, Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG mengatakan, sebagian wilayah Riau, sudah mengarah ke musim kemarau pertama. Ia merupakan kemarau singkat, antara Februari sampai Maret.Jim Gafur, Kepala Bidang Kedaruratan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, mengatakan, mereka biasaselalu memulai awal tahun dengan mengerahkan sumber dayadi daerah pesisir dalam mengatasi karhutla. Mulai Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak serta Pelalawan. Selain karena diterpa kemarau lebih awal, wilayah itu bergambut yang dikenal rentan kering.BPBD Riau juga sudah menetapkan sejumlah desa rawan karhutla. Ia jadi acuan bagi petugas dalam mengintenskan patroli dan sosialisasi pencegahan kebakaran. Tahun lalu, ada 159 desa dari 65 kecamatan. Tahun ini, akan diperbarui lagi. Pertimbangannya, antara lain karena kejadian kebakaran berulang dalam lima tahun terakhir, maupun kapasitas masyarakat desa dengan wilayahgambut.

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

bencana alam pola cuaca yang berubah program literasi

masih turun hujan riau tetap waspada karhutla badan meteorlogi klimatologi dan geofisika bmkg menyatakan curah hujan pada ini relatif lebih rendah dibanding tahun sebelumnya dengan kata lain kemarau tahun ini diprediksi seperti bagi daerah rawan karhutla riau pun meski hujan masih turun tetapi tetap waspada kebakaran hutan dan lahanmarzuki kepala seksi data dan informasi stasiun meteorologi kelas i sultan syarif kasim ii pekanbaru unit pelaksana teknis upt bmkg mengatakan sebagian wilayah riau sudah mengarah ke musim kemarau pertama ia merupakan kemarau singkat antara februari sampai maretjim gafur kepala bidang kedaruratan badan penanggulangan bencana daerah bpbd riau mengatakan mereka biasaselalu memulai awal tahun dengan mengerahkan sumber dayadi daerah pesisir dalam mengatasi karhutla mulai rokan hilir dumai bengkalis kepulauan meranti siak serta pelalawan selain karena diterpa kemarau lebih awal wilayah itu bergambut yang dikenal rentan keringbpbd riau juga sudah menetapkan sejumlah desa rawan karhutla ia jadi acuan bagi petugas dalam mengintenskan patroli dan sosialisasi pencegahan kebakaran tahun lalu ada desa dari kecamatan tahun ini akan diperbarui lagi pertimbangannya antara lain karena kejadian kebakaran berulang dalam lima tahun terakhir maupun kapasitas masyarakat desa dengan wilayahgambut

Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan. Masyarakat adat di Lembah Grime Nawa, Papua hidup dari berburu, meramu dan berkebun. Mereka hidup dari hutan. Dalam beberapa tahun belakangan ini masyarakat was-was karena perkebunan sawit mulai membuka hutan adat mereka. Masyarakat Lembah Grime Nawa tak ingin kehidupan mereka tercerabut kehadiran perkebunan monokultur ini.Matias Sawa, Ketua DAS Namblong, mengatakan, kehadiran perusahaan mengkhawatirkan bagi pemilik ulayat di Lere. Kalau perusahaan beroperasi, hampir 40.000 hektar hak ulayat masyarakat hilang. Untuk itu, mereka berupaya meminta bantuan berbagai pihak agar tanah ulayat tak terganggu perusahaan.Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa khawatir dan protes kehadiran perusahaan sawit, PMN. Sejalan dengan itu, awal 2022, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mencabut izin pelepasan kawasan hutan perusahaan sawit ini. Kala itu, sebanyak 137 izin persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan didominasi perkebunan sawit tersebar di 19 provinsi antara lain, Papua dan Papua Barat.Pemerintah Kabupaten Jayapura tak hanya evaluasi satu izin perusahaan perkebunan sawit, tetapi yang lain juga. evaluasi yang mereka lakukan bertahap. Tahap pertama, evaluasi terhadap PT PMN, kemudian ada delapan perusahaan perkebunan di Kabupaten Jayapura dengan empat perusahaan aktif.

[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ketahanan komunitas mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

kala masyarakat lembah grime nawa tolak sawit pemerintah jayapura evaluasi izin perusahaan masyarakat adat di lembah grime nawa papua hidup dari berburu meramu dan berkebun mereka hidup dari hutan dalam beberapa tahun belakangan ini masyarakat waswas karena perkebunan sawit mulai membuka hutan adat mereka masyarakat lembah grime nawa tak ingin kehidupan mereka tercerabut kehadiran perkebunan monokultur inimatias sawa ketua das namblong mengatakan kehadiran perusahaan mengkhawatirkan bagi pemilik ulayat di lere kalau perusahaan beroperasi hampir hektar hak ulayat masyarakat hilang untuk itu mereka berupaya meminta bantuan berbagai pihak agar tanah ulayat tak terganggu perusahaanmasyarakat adat lembah grime nawa khawatir dan protes kehadiran perusahaan sawit pmn sejalan dengan itu awal menteri lingkungan hidup dan kehutanan mencabut izin pelepasan kawasan hutan perusahaan sawit ini kala itu sebanyak izin persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan didominasi perkebunan sawit tersebar di provinsi antara lain papua dan papua baratpemerintah kabupaten jayapura tak hanya evaluasi satu izin perusahaan perkebunan sawit tetapi yang lain juga evaluasi yang mereka lakukan bertahap tahap pertama evaluasi terhadap pt pmn kemudian ada delapan perusahaan perkebunan di kabupaten jayapura dengan empat perusahaan aktif

Tutupan Hutan di Aceh Berkurang, Ini Penyebabnya. Dalam 30 tahun terakhir, sejak 1990 hingga 2020, Provinsi Aceh telah kehilangan tutupan hutan mencapai 690 ribu hektar.Saat ini luas tutupan hutan di Aceh sekitar 2,96 juta hektar. Hitungan itu tidak termasuk hutan yang telah tumbuh kembali atau telah direstorasi.Berkurang tutupan hutan akibat perambahan, pembalakan liar, pertambangan, hingga konversi menjadi kebun.Butuh pengelolaan khusus dan lebih baik agar kerusakan hutan tidak meluas, termasuk penguatan operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan [KPH].

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

pelestarian habitat

tutupan hutan di aceh berkurang ini penyebabnya dalam tahun terakhir sejak hingga provinsi aceh telah kehilangan tutupan hutan mencapai ribu hektarsaat ini luas tutupan hutan di aceh sekitar juta hektar hitungan itu tidak termasuk hutan yang telah tumbuh kembali atau telah direstorasiberkurang tutupan hutan akibat perambahan pembalakan liar pertambangan hingga konversi menjadi kebunbutuh pengelolaan khusus dan lebih baik agar kerusakan hutan tidak meluas termasuk penguatan operasional kesatuan pengelolaan hutan kph

Sumatera Selatan Banjir Bandang, Audit Lingkungan Perusahaan Perlu Dilakukan?. Sepekan terakhir, berbagai wilayah hulu di Sumatera Selatan mengalami banjir bandang, akibat meluapnya Sungai Lematang, Sungai Rawas, dan rusaknya hutan di Gunung Raya. Penyebabnya, diduga rusaknya kawasan tutupan hutan karena aktivitas ekonomi esktraktif.Dampak banjir bandang, selain hanyut dan rusaknya sejumlah rumah, putusnya jembatan gantung, juga memakan satu korban jiwa.KLHK dan Pemerintah Sumatera Selatan harus melakukan audit lingkungan terhadap berbagai perusahaan ekstraktif.Selain itu harus dilakukan moratorium perkebunan sawit dan penambangan batubara, serta dilakukan penanaman di wilayah hutan yang rusak.

[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem ketahanan komunitas peran pemerintah lokal

sumatera selatan banjir bandang audit lingkungan perusahaan perlu dilakukan sepekan terakhir berbagai wilayah hulu di sumatera selatan mengalami banjir bandang akibat meluapnya sungai lematang sungai rawas dan rusaknya hutan di gunung raya penyebabnya diduga rusaknya kawasan tutupan hutan karena aktivitas ekonomi esktraktifdampak banjir bandang selain hanyut dan rusaknya sejumlah rumah putusnya jembatan gantung juga memakan satu korban jiwaklhk dan pemerintah sumatera selatan harus melakukan audit lingkungan terhadap berbagai perusahaan ekstraktifselain itu harus dilakukan moratorium perkebunan sawit dan penambangan batubara serta dilakukan penanaman di wilayah hutan yang rusak

Cerita Perempuan Adat Tobelo Melawan Kala Hutan Rusak jadi Tambang. Para perempuan adat Tobelo Dalam maupun yang tinggal di desa pesisir protes kerusakan hutan adat untuk jadi tambang nikel dan berbagai fasilitas pendukungnya. Seperti Oktober tahun lalu, warga adat termasuk para perempuan memblokade operasi alat berat.Novenia Ambeua, perempuan adat keturunan Tobelo di pesisir Wasile Selatanmengatakan, bagi orang Tobelo, hutan adalah rumah dan sakral. Kalauhutan rusak, segala yang ada di dalamnya juga akan rusak. Hutan penyedia segala, dari makanan seperti berburu, obat-obatan maupun sumber mata pencarian, antara lain mencari damar. Kebun masyarakat adat pun di hutan.Masyarakat menolak ekspansi PT IWIP masuk Hutan Adat Akejira Mein (Aruku Ma Ngairi). Mereka juga menuntut, perusahaan menghentikan pembayaran ganti rugi atau tali asih kepada pihak lain yang diduga mengatasnamakan pemilik lahan. Achmad Zakih,Sekertaris Dinas Kehutanan Maluku Utara, menampik ancaman hutan di Halmahera Tengah namun dia bilang, perlu menguatkan keberadaan masyarakat adat yang sudah turun-temurun tinggal dan hidup di dalam hutan lewat penetapan melalui peraturan daerah.

[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ketahanan komunitas

cerita perempuan adat tobelo melawan kala hutan rusak jadi tambang para perempuan adat tobelo dalam maupun yang tinggal di desa pesisir protes kerusakan hutan adat untuk jadi tambang nikel dan berbagai fasilitas pendukungnya seperti oktober tahun lalu warga adat termasuk para perempuan memblokade operasi alat beratnovenia ambeua perempuan adat keturunan tobelo di pesisir wasile selatanmengatakan bagi orang tobelo hutan adalah rumah dan sakral kalauhutan rusak segala yang ada di dalamnya juga akan rusak hutan penyedia segala dari makanan seperti berburu obatobatan maupun sumber mata pencarian antara lain mencari damar kebun masyarakat adat pun di hutanmasyarakat menolak ekspansi pt iwip masuk hutan adat akejira mein aruku ma ngairi mereka juga menuntut perusahaan menghentikan pembayaran ganti rugi atau tali asih kepada pihak lain yang diduga mengatasnamakan pemilik lahan achmad zakihsekertaris dinas kehutanan maluku utara menampik ancaman hutan di halmahera tengah namun dia bilang perlu menguatkan keberadaan masyarakat adat yang sudah turuntemurun tinggal dan hidup di dalam hutan lewat penetapan melalui peraturan daerah

Kesimpangsiuran Informasi di Balik Undang-Undang Cipta Kerja. Tepat pada 5 Oktober 2020, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Sontak, pengesahan tersebut menuai reaksi yang beragam dari publik. Ada yang merasa bahwa UU ini merupakan kabar baik dan gembira (bagi para investor, saudagar, cukong, pemilik modal dan banyak macam jenis kapitalis lainnya), tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa pengesahan UU ini adalah kabar duka bagi bangsa Indonesia.Bagaimana tidak, di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), malah membentang karpet merah bagi para penggelut demi meraup untung sebesar-besarnya. Padahal, seharusnya pemerintah fokus menyelesaikan pandemi, malah regulasi yang tidak berpihak digenjot sejak dini.Tidak dapat dimungkiri, beragam argumen dari banyak sudut pandang tentang ketidakadilan Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah diutarakan sejak RUU Cipta Kerja dilempar kepada publik. Banyak poin penting yang menjadi sorotan dalam RUU Cipta Kerja, misal terkait ketenagakerjaan, banyak pihak menilai bahwa RUU Cipta Kerja bukannya berpihak kepada pekerja malah mengeksploitasi pekerja itu sendiri.Dalam RUU Cipta Kerja, banyak pasal terkait ketenagakerjaan yang dipermasalahkan publik seperti adanya pasal terkait dengan hak cuti pekerja yang dihilangkan, jam kerja yang semakin eksploitatif, penggajian berdasarkan jam, tidak adanya hak setelah pensiun, dan banyak persoalan lainnya.Tidak kalah gaduhnya tentang bakal munculnya dampak eksploitasi terhadap pekerja, RUU Cipta Kerja juga dinilai sangat bersifat ekstraktif terhadap lingkungan. Sebelum UU ini disahkan, Yayasan Madani Berkelanjutan menilai bahwa RUU Cipta Kerja mengungkap kajian tentang sangat tidak berpihaknya UU ini terhadap kepentingan lingkungan, bahkan menjadi ancaman bagi keberlangsungan hutan alam dan komitmen iklim di Indonesia.Berdasarkan temuan Yayasan Madani Berkelanjutan, ada lima provinsi di Indonesia yang semangat terancam akan kehilangan seluruh hutan alam akibat laju penggundulan hutan (deforestasi) berkat RUU Cipta Kerja. Kelima provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Jawa Tengah.Lebih detilnya, Provinsi Riau akan kehilangan seluruh hutan alamnya di 2032, Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan akan kehilangan seluruh hutan alamnya pada 2038, Provinsi Bangka Belitung akan kehilangan seluruh hutan alamnya pada 2054 dan Provinsi Jawa Tengah akan hilang seluruh hutan alamnya pada tahun 2056.Jelas bahwa kehilangan hutan alam dapat diartikan juga Indonesia kehilangan momentum untuk memperkuat komitmennya melawan krisis iklim yang semakin mengkhawatirkan. Terkait dengan komitmen iklim yang termaktub dalam (NDC), Indonesia memasang target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 29% dari BAU 2030 dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional.NDC sendiri merupakan bagian penting dari Persetujuan Paris () yang berisi pernyataan komitmen banyak negara tentang upaya menghentikan Perubahan Iklim.Terkait dengan ambisi iklim Indonesia, target NDC tersebut banyak dinilai belum ambisius jika melihat dengan potensi yang ada di Indonesia.Di sisi lain, banyak juga pihak yang mengatakan bahwa target tersebut sulit dicapai jika pemerintah tidak melakukan hal yang luar biasa atau melakukan terobosan untuk melindungi lingkungan, hutan, dan alam. Oleh karena itu, dengan adanya UU Cipta Kerja, target tersebut semakin tidak realistis. Setelah RUU disahkan menjadi UU, segudang permasalahan yang telah dibeberkan sebelumnya menjadi kurang renyah bahkan kurang relevan. Mengapa demikian? Tentu jawabannya adalah karena draf UU Cipta Kerja yang telah disahkan sulit diakses publik.Secara rasional, bagaimana mungkin ada pihak yang mampu memberikan pandangan komprehensif kalau barangnya saja (UU Cipta Kerja) tidak diketahui?Saat ini, semua pihak yang mengkritisi UU Cipta Kerja menggunakan analisis dari RUU. Artinya, semua orang yang berkomentar pasca UU disahkan sampai dengan UU asli disebar kepada publik maka mereka seolah-olah sedang meraba-raba di ruangan yang gelap.Perumusan UU ini jelas merupakan preseden buruk dalam sejarah perumusan regulasi di negeri ini karena terkesan dikebut dan disembunyikan. Menjadi wajar jika publik menaruh kecurigaan yang besar terhadap UU Cipta Kerja ini.Ketidakpastian yang berujung pada informasi yang simpang siur di tengah publik, tentu tidak bisa disalahkan. Pemerintah tidak dapat menyalahkan masyarakat dengan pernyataan telah menyebar berita bohong (/hoaks) karena hanya berbekal analisis RUU. Sedangkan masyarakat juga tidak bisa mengkritisi secara substansi karena barangnya saja tidak ada.Untuk mengurai benang kusut yang saat ini mengapung ke permukaan, alangkah baiknya pemerintah segera merampungkan UU dan menyebarluaskannya kepada publik. Jelas di tengah ketidakpastian saling menyalahkan adalah hal yang tidak baik.Kita sebagai masyarakat sangat yakin bahwa pemerintah telah bekerja keras untuk melayani masyarakat dengan segudang keterbatasan dan kekurangannya. Namun, prinsip tidak akan terwujud jika transparansi dan akuntabilitas tidak dapat dilaksanakan dengan baik.UU ini tentu sangat penting karena dapat dikakatan sebuah terobosan besar jika benar-benar berpihak kepada rakyat tanpa adanya kepentingan yang menyusupi walaupun agaknya mustahil. Bayangkan saja, untuk pertama kalinya Indonesia mempunyai sebuah UU yang menggabungkan 79 UU dengan lebih dari seribu pasal yang terdampak. Ini sungguh sebuah terobosan.Terkait dengan UU Cipta Kerja sendiri, pemerintah mengklaim bahwa tujuan UU ini salah satunya adalah untuk menyederhanakan proses perizinan. Pasalnya, izin yang bak benang kusut dinilai merupakan salah satu penghambat proses investasi.Padahal, persoalan yang dihadapi dalam proses perizinan, apalagi yang terkait dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA) adalah korupsi yang merajalela. Dalam 2017-2018, tercatat bahwa permasalahan utama dalam kemudahan berusaha di Indonesia adalah korupsi.Kalau saja semua kritik terhadap UU Cipta Kerja, benar adalah seperti diungkap oleh sebagian anggota DPR, pemerintah dan banyak para pemangku kepentingan lainnya yang pro, maka mungkin banyak pihak yang telah memberikan kritik malah mengacungkan jempol.Namun, lagi-lagi kita semua berada dalam ketidakpastian, tidak hanya masyarakat tapi juga pemerintah. Padahal, kepastian adalah sebuah keniscayaan untuk saat ini, apalagi bagi sebuah investasi dan mau dibawa kemana arah bangsa ini. ,

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

kesimpangsiuran informasi di balik undangundang cipta kerja tepat pada oktober rancangan undangundang ruu omnibus law cipta kerja disahkan menjadi undangundang uu sontak pengesahan tersebut menuai reaksi yang beragam dari publik ada yang merasa bahwa uu ini merupakan kabar baik dan gembira bagi para investor saudagar cukong pemilik modal dan banyak macam jenis kapitalis lainnya tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa pengesahan uu ini adalah kabar duka bagi bangsa indonesiabagaimana tidak di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi covid pemerintah dan dewan perwakilan rakyat dpr malah membentang karpet merah bagi para penggelut demi meraup untung sebesarbesarnya padahal seharusnya pemerintah fokus menyelesaikan pandemi malah regulasi yang tidak berpihak digenjot sejak dinitidak dapat dimungkiri beragam argumen dari banyak sudut pandang tentang ketidakadilan omnibus law cipta kerja ini sudah diutarakan sejak ruu cipta kerja dilempar kepada publik banyak poin penting yang menjadi sorotan dalam ruu cipta kerja misal terkait ketenagakerjaan banyak pihak menilai bahwa ruu cipta kerja bukannya berpihak kepada pekerja malah mengeksploitasi pekerja itu sendiridalam ruu cipta kerja banyak pasal terkait ketenagakerjaan yang dipermasalahkan publik seperti adanya pasal terkait dengan hak cuti pekerja yang dihilangkan jam kerja yang semakin eksploitatif penggajian berdasarkan jam tidak adanya hak setelah pensiun dan banyak persoalan lainnyatidak kalah gaduhnya tentang bakal munculnya dampak eksploitasi terhadap pekerja ruu cipta kerja juga dinilai sangat bersifat ekstraktif terhadap lingkungan sebelum uu ini disahkan yayasan madani berkelanjutan menilai bahwa ruu cipta kerja mengungkap kajian tentang sangat tidak berpihaknya uu ini terhadap kepentingan lingkungan bahkan menjadi ancaman bagi keberlangsungan hutan alam dan komitmen iklim di indonesiaberdasarkan temuan yayasan madani berkelanjutan ada lima provinsi di indonesia yang semangat terancam akan kehilangan seluruh hutan alam akibat laju penggundulan hutan deforestasi berkat ruu cipta kerja kelima provinsi tersebut yakni riau jambi sumatera selatan bangka belitung dan jawa tengahlebih detilnya provinsi riau akan kehilangan seluruh hutan alamnya di provinsi jambi dan sumatera selatan akan kehilangan seluruh hutan alamnya pada provinsi bangka belitung akan kehilangan seluruh hutan alamnya pada dan provinsi jawa tengah akan hilang seluruh hutan alamnya pada tahun jelas bahwa kehilangan hutan alam dapat diartikan juga indonesia kehilangan momentum untuk memperkuat komitmennya melawan krisis iklim yang semakin mengkhawatirkan terkait dengan komitmen iklim yang termaktub dalam ndc indonesia memasang target penurunan emisi gas rumah kaca grk sebanyak dari bau dengan upaya sendiri dan dengan bantuan internasionalndc sendiri merupakan bagian penting dari persetujuan paris yang berisi pernyataan komitmen banyak negara tentang upaya menghentikan perubahan iklimterkait dengan ambisi iklim indonesia target ndc tersebut banyak dinilai belum ambisius jika melihat dengan potensi yang ada di indonesiadi sisi lain banyak juga pihak yang mengatakan bahwa target tersebut sulit dicapai jika pemerintah tidak melakukan hal yang luar biasa atau melakukan terobosan untuk melindungi lingkungan hutan dan alam oleh karena itu dengan adanya uu cipta kerja target tersebut semakin tidak realistis setelah ruu disahkan menjadi uu segudang permasalahan yang telah dibeberkan sebelumnya menjadi kurang renyah bahkan kurang relevan mengapa demikian tentu jawabannya adalah karena draf uu cipta kerja yang telah disahkan sulit diakses publiksecara rasional bagaimana mungkin ada pihak yang mampu memberikan pandangan komprehensif kalau barangnya saja uu cipta kerja tidak diketahuisaat ini semua pihak yang mengkritisi uu cipta kerja menggunakan analisis dari ruu artinya semua orang yang berkomentar pasca uu disahkan sampai dengan uu asli disebar kepada publik maka mereka seolaholah sedang merabaraba di ruangan yang gelapperumusan uu ini jelas merupakan preseden buruk dalam sejarah perumusan regulasi di negeri ini karena terkesan dikebut dan disembunyikan menjadi wajar jika publik menaruh kecurigaan yang besar terhadap uu cipta kerja iniketidakpastian yang berujung pada informasi yang simpang siur di tengah publik tentu tidak bisa disalahkan pemerintah tidak dapat menyalahkan masyarakat dengan pernyataan telah menyebar berita bohong hoaks karena hanya berbekal analisis ruu sedangkan masyarakat juga tidak bisa mengkritisi secara substansi karena barangnya saja tidak adauntuk mengurai benang kusut yang saat ini mengapung ke permukaan alangkah baiknya pemerintah segera merampungkan uu dan menyebarluaskannya kepada publik jelas di tengah ketidakpastian saling menyalahkan adalah hal yang tidak baikkita sebagai masyarakat sangat yakin bahwa pemerintah telah bekerja keras untuk melayani masyarakat dengan segudang keterbatasan dan kekurangannya namun prinsip tidak akan terwujud jika transparansi dan akuntabilitas tidak dapat dilaksanakan dengan baikuu ini tentu sangat penting karena dapat dikakatan sebuah terobosan besar jika benarbenar berpihak kepada rakyat tanpa adanya kepentingan yang menyusupi walaupun agaknya mustahil bayangkan saja untuk pertama kalinya indonesia mempunyai sebuah uu yang menggabungkan uu dengan lebih dari seribu pasal yang terdampak ini sungguh sebuah terobosanterkait dengan uu cipta kerja sendiri pemerintah mengklaim bahwa tujuan uu ini salah satunya adalah untuk menyederhanakan proses perizinan pasalnya izin yang bak benang kusut dinilai merupakan salah satu penghambat proses investasipadahal persoalan yang dihadapi dalam proses perizinan apalagi yang terkait dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam sda adalah korupsi yang merajalela dalam tercatat bahwa permasalahan utama dalam kemudahan berusaha di indonesia adalah korupsikalau saja semua kritik terhadap uu cipta kerja benar adalah seperti diungkap oleh sebagian anggota dpr pemerintah dan banyak para pemangku kepentingan lainnya yang pro maka mungkin banyak pihak yang telah memberikan kritik malah mengacungkan jempolnamun lagilagi kita semua berada dalam ketidakpastian tidak hanya masyarakat tapi juga pemerintah padahal kepastian adalah sebuah keniscayaan untuk saat ini apalagi bagi sebuah investasi dan mau dibawa kemana arah bangsa ini