Datasets:

mahfuzh74

/

climate-subtopic

like 0

Bangun Infrastruktur PLTA Batang Toru, Orangutan Tapanuli Mulai Masuk Kebun Warga (Bagian 1). Pembangunan infrastruktur untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), mulai berjalan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyatakan, pembukaan lahan untuk infrastruktur mulai berdampak, terlihat dari orangutan sudah keluar dan masuk ke kebun-kebun masyarakat. Demikian dikatakan Wiratno, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, KLHK.Dia bilang, ada dampak yang ditimbulkan dari pembangunan pra-infrastruktur oleh NSHE. Pada 17 September 2018, ada laporan pergerakan orangutan ke kebun masayarakat dan menemukan tiga sarang di sana.“(Iya) berdampak, ia pergi ke luar, kemudian beradaptasi dengan kebun-kebun masyarakat,” katanya, awal Oktober lalu.Ketika diskusi di Bogor, baru-baru ini Wiratno bilang, guna mencegah orangutan Tapanuli terganggu pembangunan PLTA Batang Toru, sudah turun tim ke lapangan untuk lakukan pemantauan. Tim, katanya, hasilkan beberapa rekomendasi.“Harus ada tim permanen bekerja di situ untuk memantau dampak pembangunan selanjutnya terhadap habitat dan pergerakan orangutan. Di sepanjang itu posisi juga banyak orangutan Tapanuli.” Tim menemukan ada tiga koridor dari timur ke barat yang harus lakukan penilaian lebih detail dengan pakar dan siapa pun yang konsen dengan orangutan ini, termasuk perusahaan. Dengan begitu, pergerakan orangutan dari blok timur ke barat masih bisa. “Yang paling penting bagi kami memastikan orangutan selamat.”Tim, katanya, juga menemukan orangutan Tapanuli bersarang dimana-mana, termasuk di kebun masyarakat.“Tapi memang sukanya di ketinggian 600 mdpl. Wilayah jelajah bisa kemana-mana tergantung musim buah. Itu yang kadang-kadang dianggap mengganggu oleh masyarakat.”Tim juga sosialisasi kepada masyarakat. Warga, kata Wiratno, membiarkan orangutan memakan buah. Bersyukur, ada pemahaman warga setempat bahwa orangutan adalah nenek moyang mereka yang tak akan dibunuh. Tim monitoring KLHK pun memastikan agar warga tidak melukai orangutan.KLHK, menyatakan, terus-menerus mengawasi kondisi lapangan dan sudah ada laporan lapangan lengkap terkait kondisi orangutan di Batang Toru. Laporan tim itu, katanya, sudah diserahkan kepada Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.“Kami konsen betul terhadap orangutan Tapanuli ini.”Laporan itu, berisi perilaku orangutan yang masuk ke lahan warga karena ada pembangunan. ”Jaraknya ada yang dua kilometer dan enam kilometer. Ditemukan banyak sarang,” katanya.Untuk itu, dia ingin memastikan kerjasama semua pihak baik pemerintah pusat, daerah, perusahaan dan masyarakat terjalin baik. Orangutan Tapanuli, katanya, harus betul-betul diamati seksama dan terlindungi.“Itu yang ditugaskan Bu Menteri kepada kami. Kami langsung men-SK-kan (surat keputusan). Ini bentuk konkrit dari tanggungjawab kami terhadap orangutan Tapanuli dengan habitatnya.” Wiratno berharap, upaya ini bisa membuktikan, antara upaya konservasi berjalan beriringan dengan pembangunan PLTA Batang Toru.”PLTA bagus juga, ia butuh hutan bagus. Kalau kita berhasil, kita bisa membuktikan, konservasi dan pembangunan bisa beriringan,” katanya.Meskipun begitu, KLHK perlu memastikan sistem pengawasan berkelanjutan ().”Kalau pembukaan [lahan] pasti terbuka, kalau tahu ada orangutan, harusnya digeser dahulu baru dibuka, tapi ini langsung buka, ya orangutan pergi. Seharusnya Wiratno juga memita, NSHE memiliki tim yang memastikan ketika akan pembangunan (konstruksi), tak ada orangutan di dekatnya.KLHK menginstruksikan, NSHE membangun jembatan yang menghubungkan blok timur dengan blok barat dan menanam pakan orangutan.”Ia harus membangun jembatan tiga sampai empat, kita sudah mengidentifikasi lokasi jembatannya.”KLHK pun berencana, duduk bersama dengan NSHE membahas perihal ini. Sejalan dengan temuan KLHK itu, dari analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) perusahaan, juga tak memasukkan dampak pembangunan infrastruktur terhadap orangutan Tapanuli.KLHK, kata Wiratno, sudah menyurati Gubernur Sumatera Utara dan NSHE membahas perbaikan dokumen amdal.”Karena dokumen amdal tidak menyebutkan tentang dampak pembangunan terhadap (habitat) orangutan,” katanya.Koordinasi ini dilakukan karena lokasi pembangunan di areal penggunaan lain (APL), dimana izin amdal dikeluarkan pemerintah daerah.Sebelumnya, informasi yang diperoleh KLHK, kata Wiratno NSHE sudah meminta ahli orangutan untuk survei, namun entah kenapa hal itu belum masuk dalam dokumen amdal. ”Jadi kita tidak tahu (dalam amdal) bagaimana menangani orangutan akan seperti apa.”Dalam proses pembangunan ini, kuncinya pada pengawasan berkelanjutan, tetapi NSHE harus mengikuti pedoman dari KLHK. ”Itu yang disebut dengan , kalau ya bukan namanya.”NSHE akan membangun PLTA 510 MW dengan investasi US$1,67 miliar, dengan perkiraan mulai operasional pada 2022. Organisasi masyarakat sipil terus mengkritisi pembangunan ini. Walhi Sumatera Utara, sudah Walhi juga sudah menyurati Bank of China, penyandang dana proyek ini.“Mereka akan memberikan jawaban pada 31 Agustus lalu. Saat kami minta konfirmasi lebih lanjut, Bank of China hanya memberikan jawaban normatif,” kata Dana Prima Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi Sumut, baru-baru ini dalam diskusi di Jakarta.Dia bilang, di tengah neraca keuangan negara tak stabil, sudah sepantasnya proyek ini setop karena hanya akan menimbulkan kerugian lebih besar. Walhi, katanya, menuntut pemerintah menghentikan proyek ini karena berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan merusak ekosistem.“Walhi bersama-sama dengan beberapa akademisi terus menyuarakan penghentian pembangunan PLTA Batang Toru,” katanya.Beberapa bulan lalu, puluhan ilmuan dunia menyerukan penghentikan pembangunan PLTA karena mengancam lingkungan dan orangutan Tapanuli, spesies sangat langka. Bahkan, para ilmuan ini berkirim surat protes ke Presiden Joko Widodo.PLTA ini bagian dari proyek strategis nasional hingga penghentian memang di pemerintah pusat atau presiden.Walhi, katanya, sudah berusaha dan mencoba membuka ruang dialog dengan pemerintah, tetapi pemerintah seakan menutup ruang. Sonny Keraf, Dewan Energi Nasional (DEN) dalam diskusi di Bogor mengatakan, semua pihak harus bisa duduk bersama membicarakan dan mencari solusi terbaik mengenai hal ini.“Jangan mengelak-elakan, harus duduk bersama dan mencari jalan keluar. Karena dua-duanya penting. Energi terbarukan kontribusi terhadap penurunan gas rumah kaca. Gas rumah kaca akan mengacaukan iklim dan kehidupan bumi. Pangan akan terancam. Lebih luas daripada ekosistem. Tak berarti ekosistem tak kita perhatikan. Tidak. Kita selaraskan,” katanya dalam diskusi di Bogor.Untuk itu, katanya, harus duduk bersama. “Mari kita pilih jalan, Ini harus dijaga. Ekosistem, hutan, orangutan harus dijaga,” kata mantan Menteri Lingkungan Hidup itu.Menurut Sonny, energi terbarukan harus dikembangkan bersamaan dengan mitigasi dampak lingkungan, mulai tahap perencanaan sampai operasional. Dengan demikian, dampak lingkungan yang selama ini ditakutkan berbagai pihak, tak akan terjadi.“Suatu saat fosil kita habis. Kalau fosil habis, kita impor. Berarti perlu dolar lebih banyak. Kalau kita mengembangkan ketahanan energi terbarukan, bisa lebih kuat dibandingkan impor besar-besaran energi fosil.”Saat ini, katanya, banyak air sungai terbuang percuma ke laut. Padahal, kalau dimanfaatkan dengan baik, bisa menghasilkan banyak hal mulai pembangkit listrik, irigasi dan lain-lain. () Keterangan foto utama: Land clearing lahan oleh PT. NSHE. Foto: Nanang Sujana

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem pelestarian habitat

bangun infrastruktur plta batang toru orangutan tapanuli mulai masuk kebun warga bagian pembangunan infrastruktur untuk pembangkit listrik tenaga air plta batang toru oleh pt north sumatera hydro energy nshe mulai berjalan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menyatakan pembukaan lahan untuk infrastruktur mulai berdampak terlihat dari orangutan sudah keluar dan masuk ke kebunkebun masyarakat demikian dikatakan wiratno direktur jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem klhkdia bilang ada dampak yang ditimbulkan dari pembangunan prainfrastruktur oleh nshe pada september ada laporan pergerakan orangutan ke kebun masayarakat dan menemukan tiga sarang di sanaiya berdampak ia pergi ke luar kemudian beradaptasi dengan kebunkebun masyarakat katanya awal oktober laluketika diskusi di bogor barubaru ini wiratno bilang guna mencegah orangutan tapanuli terganggu pembangunan plta batang toru sudah turun tim ke lapangan untuk lakukan pemantauan tim katanya hasilkan beberapa rekomendasiharus ada tim permanen bekerja di situ untuk memantau dampak pembangunan selanjutnya terhadap habitat dan pergerakan orangutan di sepanjang itu posisi juga banyak orangutan tapanuli tim menemukan ada tiga koridor dari timur ke barat yang harus lakukan penilaian lebih detail dengan pakar dan siapa pun yang konsen dengan orangutan ini termasuk perusahaan dengan begitu pergerakan orangutan dari blok timur ke barat masih bisa yang paling penting bagi kami memastikan orangutan selamattim katanya juga menemukan orangutan tapanuli bersarang dimanamana termasuk di kebun masyarakattapi memang sukanya di ketinggian mdpl wilayah jelajah bisa kemanamana tergantung musim buah itu yang kadangkadang dianggap mengganggu oleh masyarakattim juga sosialisasi kepada masyarakat warga kata wiratno membiarkan orangutan memakan buah bersyukur ada pemahaman warga setempat bahwa orangutan adalah nenek moyang mereka yang tak akan dibunuh tim monitoring klhk pun memastikan agar warga tidak melukai orangutanklhk menyatakan terusmenerus mengawasi kondisi lapangan dan sudah ada laporan lapangan lengkap terkait kondisi orangutan di batang toru laporan tim itu katanya sudah diserahkan kepada siti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanankami konsen betul terhadap orangutan tapanuli inilaporan itu berisi perilaku orangutan yang masuk ke lahan warga karena ada pembangunan jaraknya ada yang dua kilometer dan enam kilometer ditemukan banyak sarang katanyauntuk itu dia ingin memastikan kerjasama semua pihak baik pemerintah pusat daerah perusahaan dan masyarakat terjalin baik orangutan tapanuli katanya harus betulbetul diamati seksama dan terlindungiitu yang ditugaskan bu menteri kepada kami kami langsung menskkan surat keputusan ini bentuk konkrit dari tanggungjawab kami terhadap orangutan tapanuli dengan habitatnya wiratno berharap upaya ini bisa membuktikan antara upaya konservasi berjalan beriringan dengan pembangunan plta batang toruplta bagus juga ia butuh hutan bagus kalau kita berhasil kita bisa membuktikan konservasi dan pembangunan bisa beriringan katanyameskipun begitu klhk perlu memastikan sistem pengawasan berkelanjutan kalau pembukaan lahan pasti terbuka kalau tahu ada orangutan harusnya digeser dahulu baru dibuka tapi ini langsung buka ya orangutan pergi seharusnya wiratno juga memita nshe memiliki tim yang memastikan ketika akan pembangunan konstruksi tak ada orangutan di dekatnyaklhk menginstruksikan nshe membangun jembatan yang menghubungkan blok timur dengan blok barat dan menanam pakan orangutania harus membangun jembatan tiga sampai empat kita sudah mengidentifikasi lokasi jembatannyaklhk pun berencana duduk bersama dengan nshe membahas perihal ini sejalan dengan temuan klhk itu dari analisis mengenai dampak lingkungan amdal perusahaan juga tak memasukkan dampak pembangunan infrastruktur terhadap orangutan tapanuliklhk kata wiratno sudah menyurati gubernur sumatera utara dan nshe membahas perbaikan dokumen amdalkarena dokumen amdal tidak menyebutkan tentang dampak pembangunan terhadap habitat orangutan katanyakoordinasi ini dilakukan karena lokasi pembangunan di areal penggunaan lain apl dimana izin amdal dikeluarkan pemerintah daerahsebelumnya informasi yang diperoleh klhk kata wiratno nshe sudah meminta ahli orangutan untuk survei namun entah kenapa hal itu belum masuk dalam dokumen amdal jadi kita tidak tahu dalam amdal bagaimana menangani orangutan akan seperti apadalam proses pembangunan ini kuncinya pada pengawasan berkelanjutan tetapi nshe harus mengikuti pedoman dari klhk itu yang disebut dengan kalau ya bukan namanyanshe akan membangun plta mw dengan investasi us miliar dengan perkiraan mulai operasional pada organisasi masyarakat sipil terus mengkritisi pembangunan ini walhi sumatera utara sudah walhi juga sudah menyurati bank of china penyandang dana proyek inimereka akan memberikan jawaban pada agustus lalu saat kami minta konfirmasi lebih lanjut bank of china hanya memberikan jawaban normatif kata dana prima tarigan direktur eksekutif walhi sumut barubaru ini dalam diskusi di jakartadia bilang di tengah neraca keuangan negara tak stabil sudah sepantasnya proyek ini setop karena hanya akan menimbulkan kerugian lebih besar walhi katanya menuntut pemerintah menghentikan proyek ini karena berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan merusak ekosistemwalhi bersamasama dengan beberapa akademisi terus menyuarakan penghentian pembangunan plta batang toru katanyabeberapa bulan lalu puluhan ilmuan dunia menyerukan penghentikan pembangunan plta karena mengancam lingkungan dan orangutan tapanuli spesies sangat langka bahkan para ilmuan ini berkirim surat protes ke presiden joko widodoplta ini bagian dari proyek strategis nasional hingga penghentian memang di pemerintah pusat atau presidenwalhi katanya sudah berusaha dan mencoba membuka ruang dialog dengan pemerintah tetapi pemerintah seakan menutup ruang sonny keraf dewan energi nasional den dalam diskusi di bogor mengatakan semua pihak harus bisa duduk bersama membicarakan dan mencari solusi terbaik mengenai hal inijangan mengelakelakan harus duduk bersama dan mencari jalan keluar karena duaduanya penting energi terbarukan kontribusi terhadap penurunan gas rumah kaca gas rumah kaca akan mengacaukan iklim dan kehidupan bumi pangan akan terancam lebih luas daripada ekosistem tak berarti ekosistem tak kita perhatikan tidak kita selaraskan katanya dalam diskusi di bogoruntuk itu katanya harus duduk bersama mari kita pilih jalan ini harus dijaga ekosistem hutan orangutan harus dijaga kata mantan menteri lingkungan hidup itumenurut sonny energi terbarukan harus dikembangkan bersamaan dengan mitigasi dampak lingkungan mulai tahap perencanaan sampai operasional dengan demikian dampak lingkungan yang selama ini ditakutkan berbagai pihak tak akan terjadisuatu saat fosil kita habis kalau fosil habis kita impor berarti perlu dolar lebih banyak kalau kita mengembangkan ketahanan energi terbarukan bisa lebih kuat dibandingkan impor besarbesaran energi fosilsaat ini katanya banyak air sungai terbuang percuma ke laut padahal kalau dimanfaatkan dengan baik bisa menghasilkan banyak hal mulai pembangkit listrik irigasi dan lainlain keterangan foto utama land clearing lahan oleh pt nshe foto nanang sujana

Merayakan Kemerdekaan dari Karst Kendeng sampai Gunung Kerinci. Tampak puluhan warga berdatangan ke Omah Kendeng di Kecamatan Sukulilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis pagi, (17/18/18). Tiang bendera dari bambu berdiri tegak. Ratusan petani Kendeng dan Sedulur Sikep menggelar upacara Kemerdekaan Indonesia ke-73.Seorang anak jadi komandan upacara. Berbeda dengan upacara bendera lain, upacara ini khas petani, terutama Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK). Komandan memakai udeng, baju sorjan, tanpa alas kaki. Peserta upacara pakai caping, perempuan berkebaya, dan peserta lain bebas. Usai upacara, mereka juga adakan acara bersih-bersih dengan mengumpulkan sampah di sekitar.Warga Pegunungan Kendeng ini memaknai kemerdekaan itu kala warga atau petani merasa aman karena lahan pertanian, maupun sumber air mereka tak terganggu. Merdeka itu ketika Pengunungan Kendeng tak jadi lahan tambang yang bisa menghancurkan air, sebagai sumber kehidupan warga. Kini, warga Pegunungan Kendeng, sedang memperjuangkan karst Kendeng, tetap terjaga dan lestari.Bambang Sutikno, mewakili JMPPK mengatakan, 73 tahun Indonesia merdeka tetapi rakyat tani masih tertindas.Pemerintah, seharusnya melayani dan mengabdi pada rakyat tetapi malah membela pemodal yang tak henti merusak alam, dan merampas hak-hak petani.“Gunung-gunung kaya mineral, sebagai cagar alam, dieksploitasi atas nama investasi. Hutan lindung beralih fungsi jadi hutan produksi agar bisa dieksploitasi. Inikah arti merdeka?” katanya, kepada Mereka, katanya, sebagai petani terus terganggu dan terancam kehilangan sumber air dari perizinan dan aturan yang berpihak pada industri semen.“Penduduk mayoritas bertani, seharusnya kebijakan pembangunan mendayagunakan pertanian,” kata Bambang.Gunretno, dari JMPPK mengatakan, petani di Kendeng, belum merdeka dari ancaman pertambangan kapur atau ekspansi industri semen.Dia contohkan, berbagai upaya mempertahankan kelestarian Pegunungan Kendeng mereka dilakukan, bahkan mendesak kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Di pengadilan warga menang, namun keluar akrobat melawan hukum dilakukan gubernur dan perusahaan dengan izin lingkungan baru. Bahkan, hasil KLHS merekomendasikan agar cekungan air tanah (CAT) Watuputih jadi kawasan karst lindung.Dalam kajian KLHS menyebutkan, pertambangan batugamping di CAT Watuputih bisa menimbulkan kerugian ekonomi tinggi sekitar Rp2,2 triliun per tahun.KLHS tahap pertama khusus CAT Watuputih. KLHS lanjutan, meliputi tujuh kabupaten, di dua provinsi, yaitu, Grobogan, Pati, Blora, Rembang (Jawa Tengah), dan Tuban, Bojonegoro dan Lamongan (Jawa Timur).Hasil rekomendasi KLHS tahap II, menegaskan, ekosistem Pegunungan Kendeng secara umum berada pada titik kritis yang dapat mengancam keberlanjutan.Dia bilang, penting segera ada langkah-langkah darurat, konkret, terencana baik, dan sistematis mencegah lebih jauh kemerosotan ekosistem Pegunungan Kendeng. Dia tekankan, rekomendasi KLHS tahap II, yaitu rencana program yang berorientasi upaya rehabilitasi lingkungan, dan mengendalikan kerusakan lingkungan.“KLHS Pegunungan Kendeng semestinya segera jadi rujukan menghentikan penambangan di seluruh Pegunungan Kendeng, bahkan di Pulau Jawa,” kata Gunretno.Presiden Joko Widodo, sudah berjanji menyelamatkan Pegunungan Kendeng, tetapi belum terwujud. Perwakilan JMPPK yang bertemu Jokowi dua tahun lalu meminta agar Pegunungan Kendeng diselamatkan dari ancaman kehancuran. Kala itu, Jokowi menyepakati dan memerintahkan, , perlu segera dibuat analisa daya dukung dan daya tampung Pegunungan Kendeng melalui KLHS. , pelaksanaan KLHS dikoordinasi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengingat masalah di Kendeng bersifat lintas kementerian dan lintas daerah., pelaksanaan KLHS nanti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai ketua panitia pengarah. , selama proses KLHS sekitar satu tahun, semua izin setop. , pemerintah menjamin proses dialog dan rembuk multi pihak yang sehat selama proses KLHS berlangsung.“Dari perintah Pak Jokowi itu, ternyata perintah keempat sama sekali tidak dijalankan,” kata Ngatiban, warga Desa Tegaldowo, Gunem, Rembang.Menurut dia, semua izin dan operasi tambang tak setop. PT. Semen Indonesia, di Rembang akhirnya menyelesaikan pembangunan pabrik dan beroperasi hingga kini. Bahkan izin pertambangan tetap keluar masif oleh Pemerintah Jawa Tengah.Dari data izin usaha pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng 2018, setelah instruksi Jokowi, Pemerintah Jateng, justru menerbitkan setidaknya 41 perizinan tambang di Rembang dan tujuh di Pati yang masuk dalam lokasi kajian KLHS Kendeng.Hal paling nyata, katanya, penerbitan kembali izin lingkungan dan IUP operasi untuk Semen Indonesia di Rembang, yang sebelumnya dicabut putusan Mahkamah Agung.“Sebelum kerusakan dan kondisi kritis makin parah, kami menagih janji Pak Jokowi menyelamatkan Pegunungan Kendeng dari kehancuran.”Data JMPPK, dari dokumen KLHS, karst di Jawa, memiliki luas paling kecil dari wilayah lain, total 5292,9 km persegi, atau hanya 3,5 % dari total karst di Indonesia (154.000 Km2). Untuk Pulau Jawa jumlah pabrik semen paling banyak, ada 21 pabrik sudah beroperasi di sebagian besar karst di Jawa, yang tergabung dalam Asosiasi Semen Indonesia.“Melihat hasil KLHS tentang Pegunungan Kendeng dan kondisi karst di Jawa, Pemerintahan Jokowi perlu memoratorium semua karst di Jawa,” kata Gunretno.Untuk itu, katanya, perlu kebijakan konkret demi melindungi keberlanjutan dan ruang hidup masyarakat di seluruh karst Jawa. Lain perayaan kemerdekaan di Pegunungan Kendeng, lain di Gunung Kerinci. Di Gunung Kerinci, sampah yang dikumpulkan para pendaki bisa tukar dengan kopi.Kala memasuki gerbang pos pendakian awal, angin begitu kencang. Beberapa pendaki mulai turun selepas merayakan Hari Kemerdekaan di Puncak Gunung Kerinci.Heri Gunawan, terlihat lelah, bibir memucat, badan gemetar dengan sekantong besar sampah juga dibawa turun. Pendaki asal Medan ini tidak tahu ada kegiatan Petani Peduli Gunung Kerinci Bersih diadakan Perkumpulan Petani Alam Korintji (Alko).Suryani, Ketua Kelompok perempuan tani bunga arabika yang tergabung dalam perkumpulan petani Alko bertugas menjaga stand penukaran kopi gratis dengan sampah yang dikumpulkan para pendaki.Suryani menjemput sampah yang dibawa Herman dan anggota kelompok pendaki. Di stan itu ada kopi sudah seduh dan penganan yang dibuat secara sukarela oleh kelompok tani. “Ayo minum kopi dulu mas, ini juga ada kuenya,” kata Suryani. Herman kaget. Dia senang karena dapat hadiah 12 bungkus kopi untuk tim pendakinya. Mereka membawa sampah hampir 20 kilogram. Ada beberapa sampah botol mineral sudah cukup lama juga mereka pungut. Herman bercerita, mereka telah menyiapkan kantong sampah sebelum berangkat mendaki. Baginya, pendaki harus peduli kebersihan gunung.”Saya biasa daki selalu bawa kantong sampah untuk membawa kembali sampah yang saya bawa dari bawah. Pendaki harus cinta lingkungan. Wujud nyata ya tidak buang sampah sembarang.”Herman menyaksikan banyak sampah bertebaran di beberapa jalur pendakian. “Banyak sampah di atas, . Bahkan, di sekitar tenda para pendaki, sampah dibiarkan begitu saja.”Herman bukan satu-satunya yang mau mengumpulkan sampah. Ada sekitar 500 pendaki dari total 1.500 an membawa sampah turun dan menyerahkan ke stan Perkumpulan Petani Kopi Alko.Suryono Direktur Perkumpulan Alko mengatakan, awalnya inisiatif ini bentuk kegelisahan para petani kopi dengan banyak sampah di Gunung Kerinci. “Ada turis datang melalui kelompok kami, merasa kesal sampah-sampah yang berserakan.”Dia menunjukkan video dan unggah ke media sosial. “Kami berpikir kelompok kami akan dirugikan jika mengurangi turis berkunjung,” katanya. Suryono mengatakan, sampah tak hanya kurangi kunjungan turis, juga berimbas pada produksi dan kualitas kopi mereka.“Berimbas pada kopi kami, karena air dari atas mengandung sampah, kami takut kopi tercemar. Padahal pasar sudah ekspor ke Australia, Amerika dan beberapa negara Eropa lain. Pembeli ini sangat memperhatikan sekai kualitas dan keberlanjutan kopi-kopi yang kami tawarkan,” katanya.Sebanyak 515 petani dalam 24 kelompok tani di 17 desa yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Alam Korintji bersepakat menyisihkan hasil panen kopi mereka mendukung bersih Gunung Kerinci. “Tidak ada sumbangan dari pihak manapun, inisiasi ini dari petani untuk mendukung pertanian ramah lingkungan. Masing-masing petani menyisihkan satu kilogram biji kopi ceri petik merah.”Sampah, memang salah satu persoalan di Kerinci. Agusman, Kabag Tata Usaha BTNKS mengatakan, sudah ada aturan bagi para pendaki wajib lapor di posko awal. Di sana pendaki dapat satu kantong sampah dan identitas kependudukan ditahan.Selama ini, katanya, aturan sudah berjalan tetapi memang kesadaran pendaki minim.Desta Satri, pendaki asal Palembang bilang, harus ada aturan tegas bagi pendaki. Dia contohkan, di Gunung Sibuatan. Sejak awal naik sudah ada pemeriksaan barang bawaan.“Ketika turun, sampah-sampah yang kami bawa ini harus sesuai catatan yang ada. Jika tidak, pendaki diberikan denda bahkan dicabut izin mendaki atau naik kembali untuk jemput sampah,” katanya.Agusman mengaku BTNKS kekurangan personel memeriksa setiap pendaki. ”Kita sedang menyusun standar operasi pendakian, termasuk pembatasan kuota. Kalau HUT Kemerdekaan dan tahun baru pendaki membludak dan personil tak bisa menangani ini.”Data terakhir kerusakan TNKS sekitar 20% dari total 1.389.510 hektar. Peningkatan ekonomi masyarakat di luar kawasan jadi solusi mengurangi tekanan.Murnardi, Direktur Lahar, bilangm dalam mengurangi perambahan TNKS dengan peningkatan produksi lahan pertanian. “Dengan lahan sempit, mereka bisa menghasilkan banyak. Kita mendorong petani organik tak gunakan pupuk.” Sementara, sampah-sampah yang dikumpulkan tadi akan jadi berbagai kerajinan. Kaliem, Direktur Kerajinan Alko mengatakan, mulai memproduksi berbagai kerajinan dari limpah sampah plastik, dan botol.“Sampah ini kita akan pilah, mana yang bisa dimanfaatkan jadi bahan dasar kerajinan, mana sampah basah dan tidak bisa diolah kami koordinasikan dengan Dinas Kebersihan,” katanya.Kaliem bercerita, pemanfaatan sampah jadi kerajinan ini jadi penghasilan tambahan bagi keluarga. Kerajinan-kerajinan berupa tas dan topi dari kantong plastik bisa seharga Rp50.000 sampai ratusan ribu.Kaliem juga sering jadi pelatih beberapa kelompok perempuan daur ulang di Kerinci. Bagi dia, perempuan adalah ujung tombak kebersihan dan kelestarian lingkungan. “Kalau perempuan ini suka resik, indah. Sebenarnya, kelestarian dan kebersihan lingkungan itu di tangan perempuan.” Keterangan foto utama: Para petani dan sedulur sikep di Omah Kendeng sehabis upacara bendara ala petani. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat peran pemerintah lokal

merayakan kemerdekaan dari karst kendeng sampai gunung kerinci tampak puluhan warga berdatangan ke omah kendeng di kecamatan sukulilo kabupaten pati jawa tengah kamis pagi tiang bendera dari bambu berdiri tegak ratusan petani kendeng dan sedulur sikep menggelar upacara kemerdekaan indonesia keseorang anak jadi komandan upacara berbeda dengan upacara bendera lain upacara ini khas petani terutama jaringan masyarakat peduli pegunungan kendeng jmppk komandan memakai udeng baju sorjan tanpa alas kaki peserta upacara pakai caping perempuan berkebaya dan peserta lain bebas usai upacara mereka juga adakan acara bersihbersih dengan mengumpulkan sampah di sekitarwarga pegunungan kendeng ini memaknai kemerdekaan itu kala warga atau petani merasa aman karena lahan pertanian maupun sumber air mereka tak terganggu merdeka itu ketika pengunungan kendeng tak jadi lahan tambang yang bisa menghancurkan air sebagai sumber kehidupan warga kini warga pegunungan kendeng sedang memperjuangkan karst kendeng tetap terjaga dan lestaribambang sutikno mewakili jmppk mengatakan tahun indonesia merdeka tetapi rakyat tani masih tertindaspemerintah seharusnya melayani dan mengabdi pada rakyat tetapi malah membela pemodal yang tak henti merusak alam dan merampas hakhak petanigununggunung kaya mineral sebagai cagar alam dieksploitasi atas nama investasi hutan lindung beralih fungsi jadi hutan produksi agar bisa dieksploitasi inikah arti merdeka katanya kepada mereka katanya sebagai petani terus terganggu dan terancam kehilangan sumber air dari perizinan dan aturan yang berpihak pada industri semenpenduduk mayoritas bertani seharusnya kebijakan pembangunan mendayagunakan pertanian kata bambanggunretno dari jmppk mengatakan petani di kendeng belum merdeka dari ancaman pertambangan kapur atau ekspansi industri semendia contohkan berbagai upaya mempertahankan kelestarian pegunungan kendeng mereka dilakukan bahkan mendesak kajian lingkungan hidup strategis klhs di pengadilan warga menang namun keluar akrobat melawan hukum dilakukan gubernur dan perusahaan dengan izin lingkungan baru bahkan hasil klhs merekomendasikan agar cekungan air tanah cat watuputih jadi kawasan karst lindungdalam kajian klhs menyebutkan pertambangan batugamping di cat watuputih bisa menimbulkan kerugian ekonomi tinggi sekitar rp triliun per tahunklhs tahap pertama khusus cat watuputih klhs lanjutan meliputi tujuh kabupaten di dua provinsi yaitu grobogan pati blora rembang jawa tengah dan tuban bojonegoro dan lamongan jawa timurhasil rekomendasi klhs tahap ii menegaskan ekosistem pegunungan kendeng secara umum berada pada titik kritis yang dapat mengancam keberlanjutandia bilang penting segera ada langkahlangkah darurat konkret terencana baik dan sistematis mencegah lebih jauh kemerosotan ekosistem pegunungan kendeng dia tekankan rekomendasi klhs tahap ii yaitu rencana program yang berorientasi upaya rehabilitasi lingkungan dan mengendalikan kerusakan lingkunganklhs pegunungan kendeng semestinya segera jadi rujukan menghentikan penambangan di seluruh pegunungan kendeng bahkan di pulau jawa kata gunretnopresiden joko widodo sudah berjanji menyelamatkan pegunungan kendeng tetapi belum terwujud perwakilan jmppk yang bertemu jokowi dua tahun lalu meminta agar pegunungan kendeng diselamatkan dari ancaman kehancuran kala itu jokowi menyepakati dan memerintahkan perlu segera dibuat analisa daya dukung dan daya tampung pegunungan kendeng melalui klhs pelaksanaan klhs dikoordinasi kantor staf kepresidenan ksp mengingat masalah di kendeng bersifat lintas kementerian dan lintas daerah pelaksanaan klhs nanti kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sebagai ketua panitia pengarah selama proses klhs sekitar satu tahun semua izin setop pemerintah menjamin proses dialog dan rembuk multi pihak yang sehat selama proses klhs berlangsungdari perintah pak jokowi itu ternyata perintah keempat sama sekali tidak dijalankan kata ngatiban warga desa tegaldowo gunem rembangmenurut dia semua izin dan operasi tambang tak setop pt semen indonesia di rembang akhirnya menyelesaikan pembangunan pabrik dan beroperasi hingga kini bahkan izin pertambangan tetap keluar masif oleh pemerintah jawa tengahdari data izin usaha pertambangan dinas energi dan sumber daya mineral esdm jateng setelah instruksi jokowi pemerintah jateng justru menerbitkan setidaknya perizinan tambang di rembang dan tujuh di pati yang masuk dalam lokasi kajian klhs kendenghal paling nyata katanya penerbitan kembali izin lingkungan dan iup operasi untuk semen indonesia di rembang yang sebelumnya dicabut putusan mahkamah agungsebelum kerusakan dan kondisi kritis makin parah kami menagih janji pak jokowi menyelamatkan pegunungan kendeng dari kehancurandata jmppk dari dokumen klhs karst di jawa memiliki luas paling kecil dari wilayah lain total km persegi atau hanya dari total karst di indonesia km untuk pulau jawa jumlah pabrik semen paling banyak ada pabrik sudah beroperasi di sebagian besar karst di jawa yang tergabung dalam asosiasi semen indonesiamelihat hasil klhs tentang pegunungan kendeng dan kondisi karst di jawa pemerintahan jokowi perlu memoratorium semua karst di jawa kata gunretnountuk itu katanya perlu kebijakan konkret demi melindungi keberlanjutan dan ruang hidup masyarakat di seluruh karst jawa lain perayaan kemerdekaan di pegunungan kendeng lain di gunung kerinci di gunung kerinci sampah yang dikumpulkan para pendaki bisa tukar dengan kopikala memasuki gerbang pos pendakian awal angin begitu kencang beberapa pendaki mulai turun selepas merayakan hari kemerdekaan di puncak gunung kerinciheri gunawan terlihat lelah bibir memucat badan gemetar dengan sekantong besar sampah juga dibawa turun pendaki asal medan ini tidak tahu ada kegiatan petani peduli gunung kerinci bersih diadakan perkumpulan petani alam korintji alkosuryani ketua kelompok perempuan tani bunga arabika yang tergabung dalam perkumpulan petani alko bertugas menjaga stand penukaran kopi gratis dengan sampah yang dikumpulkan para pendakisuryani menjemput sampah yang dibawa herman dan anggota kelompok pendaki di stan itu ada kopi sudah seduh dan penganan yang dibuat secara sukarela oleh kelompok tani ayo minum kopi dulu mas ini juga ada kuenya kata suryani herman kaget dia senang karena dapat hadiah bungkus kopi untuk tim pendakinya mereka membawa sampah hampir kilogram ada beberapa sampah botol mineral sudah cukup lama juga mereka pungut herman bercerita mereka telah menyiapkan kantong sampah sebelum berangkat mendaki baginya pendaki harus peduli kebersihan gunungsaya biasa daki selalu bawa kantong sampah untuk membawa kembali sampah yang saya bawa dari bawah pendaki harus cinta lingkungan wujud nyata ya tidak buang sampah sembarangherman menyaksikan banyak sampah bertebaran di beberapa jalur pendakian banyak sampah di atas bahkan di sekitar tenda para pendaki sampah dibiarkan begitu sajaherman bukan satusatunya yang mau mengumpulkan sampah ada sekitar pendaki dari total an membawa sampah turun dan menyerahkan ke stan perkumpulan petani kopi alkosuryono direktur perkumpulan alko mengatakan awalnya inisiatif ini bentuk kegelisahan para petani kopi dengan banyak sampah di gunung kerinci ada turis datang melalui kelompok kami merasa kesal sampahsampah yang berserakandia menunjukkan video dan unggah ke media sosial kami berpikir kelompok kami akan dirugikan jika mengurangi turis berkunjung katanya suryono mengatakan sampah tak hanya kurangi kunjungan turis juga berimbas pada produksi dan kualitas kopi merekaberimbas pada kopi kami karena air dari atas mengandung sampah kami takut kopi tercemar padahal pasar sudah ekspor ke australia amerika dan beberapa negara eropa lain pembeli ini sangat memperhatikan sekai kualitas dan keberlanjutan kopikopi yang kami tawarkan katanyasebanyak petani dalam kelompok tani di desa yang tergabung dalam perkumpulan petani alam korintji bersepakat menyisihkan hasil panen kopi mereka mendukung bersih gunung kerinci tidak ada sumbangan dari pihak manapun inisiasi ini dari petani untuk mendukung pertanian ramah lingkungan masingmasing petani menyisihkan satu kilogram biji kopi ceri petik merahsampah memang salah satu persoalan di kerinci agusman kabag tata usaha btnks mengatakan sudah ada aturan bagi para pendaki wajib lapor di posko awal di sana pendaki dapat satu kantong sampah dan identitas kependudukan ditahanselama ini katanya aturan sudah berjalan tetapi memang kesadaran pendaki minimdesta satri pendaki asal palembang bilang harus ada aturan tegas bagi pendaki dia contohkan di gunung sibuatan sejak awal naik sudah ada pemeriksaan barang bawaanketika turun sampahsampah yang kami bawa ini harus sesuai catatan yang ada jika tidak pendaki diberikan denda bahkan dicabut izin mendaki atau naik kembali untuk jemput sampah katanyaagusman mengaku btnks kekurangan personel memeriksa setiap pendaki kita sedang menyusun standar operasi pendakian termasuk pembatasan kuota kalau hut kemerdekaan dan tahun baru pendaki membludak dan personil tak bisa menangani inidata terakhir kerusakan tnks sekitar dari total hektar peningkatan ekonomi masyarakat di luar kawasan jadi solusi mengurangi tekananmurnardi direktur lahar bilangm dalam mengurangi perambahan tnks dengan peningkatan produksi lahan pertanian dengan lahan sempit mereka bisa menghasilkan banyak kita mendorong petani organik tak gunakan pupuk sementara sampahsampah yang dikumpulkan tadi akan jadi berbagai kerajinan kaliem direktur kerajinan alko mengatakan mulai memproduksi berbagai kerajinan dari limpah sampah plastik dan botolsampah ini kita akan pilah mana yang bisa dimanfaatkan jadi bahan dasar kerajinan mana sampah basah dan tidak bisa diolah kami koordinasikan dengan dinas kebersihan katanyakaliem bercerita pemanfaatan sampah jadi kerajinan ini jadi penghasilan tambahan bagi keluarga kerajinankerajinan berupa tas dan topi dari kantong plastik bisa seharga rp sampai ratusan ribukaliem juga sering jadi pelatih beberapa kelompok perempuan daur ulang di kerinci bagi dia perempuan adalah ujung tombak kebersihan dan kelestarian lingkungan kalau perempuan ini suka resik indah sebenarnya kelestarian dan kebersihan lingkungan itu di tangan perempuan keterangan foto utama para petani dan sedulur sikep di omah kendeng sehabis upacara bendara ala petani foto tommy apriando mongabay indonesia

Calon Legislatif Harus Peka Lingkungan. Walhi Maluku Utara, belum lama ini menggelar diskusi mengundang berbagai pihak dari akademisi sampai para calon legislatif (caleg) bertema “Peran Legislatif dalam Penyelamatan Lingkungan di Maluku Utara.”Dikusi bersama para aktivis lingkungan ini sekaligus mengupas anggapan yang muncul bahwa lembaga legislatif sangat minim peka lingkungan.“Mungkin juga ini kesalahan kita, organisasi masyarakat sipil bidang lingkungan, tak memberikan masukan dan pemikiran baik buat para caleg,” kata Ismet Solaiman, Direktur Walhi Maluku Utara.Diskusi ini, katanya, bisa jadi gerakan awal mendorong peran legislatif dalam penyelamatan lingkungan di Malut.Dia bilang, banyak persoalan lingkungan di Malut luput dari perhatian semua pihak termasuk angota DPRD. Satu contoh, jatuhnya harga kopra atau perampasan tanah masif.Bagi Ismet, perampasan ruang hidup warga luar biasa di banyak tempat. Di Ganez, Halmahera Selatan, ruang hidup petani terampas perkebunan sawit sampai 11.000 hektar. Kondisi ini, katanya, menyebabkan masyarakat kehilangan tanah. Walhi melakukan pendampingan sejak 2012.Masalah lingkungan dan konflik ruang di Malut , katanya, sangatlah beragam, dari tumpang tindih hak masyarakat dengan kawasan lindung, dengan perkebunan, maupun investasi pertambangan.Bahkan, di pulau kecil seperti Ternate, katanya, banyak masalah, seperti Galian C, reklamasi dan lain-lain. “Pada 2010, kami sudah kajian dan memprediksi kandungan air tanah di Pulau Ternate habis 15 tahun lagi, Faktanya, tak sampai 10 tahun orang Ternate sudah kesulitan air.”Untuk itu, para anggota DPRD harus paham berbagai persoalan ini, karena penerbitan izin berelasi dengan keputusan politis. Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, juga bicara soal penguasaan lahan Indonesia terutama untuk sawit. Edy Sutrisno, Deputi Direktur TuK Indonesia mengatakan, dalam kajian mereka berhasil mengendus taipan perkebunan sawit yang menguasai Indonesia termasuk Halmahera Selatan.Para pengusaha ini, katanya, disebut-sebut mendukung pembangunan daerah karena ada menyumbang pendapatan. Kenyataan, banyak pengusaha tak patuh membayar pajak.“Kalau kita bicara penggelapan pajak terjadi di banyak tempat. Saya tak tahu di Maluku Utara. Masuknya perusahaan- perusahaan besar juga banyak penggelapan pajak,” kata Gun, sapaan akrabnya.Untuk perkebunan sawit pada 2015, di Maluku masih 0%, kini sudah masuk ke beberapa pulau, termasuk di Maluku Utara.Berdasarkan data Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, perkebunan sawit di Indonesia, hanya ada 11 juta hektar. Padahal, di lapangan jauh lebih besar lagi dikuasai 25 grup.Untuk itu, katanya, anggota legislatif penting paham juga masalah global seperti ini. “Kita punya OJK (Otoritas Jasa Keuangan-red), tetapi perbankan Indonesia tidak punya kebijakan yang baik. Di sini peran legislatif melihat bagaimana pembiayaan perbankan,” katanya, seraya bilang, kala terjadi kerusakan lingkungan bank–bank juga tak kena sanksi.Sebagai lembaga legislatif yang bisa mengawasi perlu memiliki pemahaman menyangkut kebijakan perusahaan dalam bidang lingkungan.Begitu juga dalam perencanaan wilayah, tentu sepengetahuan legislatif. “Harapannya, kawan-kawan legislatif ketika duduk, ikut melihat masalah-masalah ini. Jangan sampai hanya cerita di balik meja, tapi tak melihat kondisi lapangan.”Dalam perencanaan daerah pun, misal, perlu melihat dampak sosial dan memperkirakan dampak lingkungan dari kebijakan yang akan diambil.“Harapan kami ke depan, calon legislatif sudah punya gambaran bagaimana membangun Malut secara berkelanjutan,” katanya.Muamil Sun’ an, akademisi dari Universitas Khairun Ternate mengatakan, bicara peran legislatif dalam penyelamatan lingkungan Maluku Utara, menghadapi beberapa persoalan., kompetensi dari legislatif. Walaupun organisasi masyarakat sipil mendorong perbaikan lingkungan dengan menyerahkan data lengkap ke legislatif belum tentu bawa perubahan karena kompetensi mereka minim.Dia pernah riset perspektif aktor politik lokal. Temuannya, dengan kekayaan alam Malut yang melimpah, kemampuan wakil rakyat masih bermasalah. “Tidak bermaksud merendahkan para baleg yang nanti duduk di DPRD, tetapi itulah kenyataan. Saya berharap, legislatif berikutnya, benar-benar paham isu lingkungan. Paling tidak, paham lingkungan.”, masuk lembaga legislatif itu bicara kepentingan. Mereka mesti berpihak kepada rakyat. Organisasi masyarakat sipil harus terus mendesak legislatif peduli lingkungan, misal, bikin aturan daerah terkait lingkungan.Sarif Tjan, pegiat lingkungan Malut mengatakan, produk hukum legislator lebih terkesan menghambur-hamburkan uang daerah. Belum lagi keberpihakan legislator dalam penyelamatan lingkungan terutama soal gagasan rata-rata lemah.Padahal, kata Sarif, semestinya legislator memiliki gagasan kuat alias pro lingkungan. Dengan begitu, ketika masalah lingkungan muncul tak sulit mencari pemecahan. “Saya hanya memberikan masukan, seorang legislator, harus punya berpikir lingkungan.” Junaidi Bahrudin, anggota DPRD Kota Ternate, kini maju kembali tak menampik kekurangan itu. Dia bilang, lembaga legislatif terdiri dari latar belakang pendidikan berbeda-beda hingga kapasitas berbeda pula.Soal peran legislatif, katanya, secara normatif punya sejumlah instrumen bagi anggota DPR mengawal atau memastikan isu strategis, misal, lingkungan.Dia contohkan, dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang harus jadi pedoman bagi pemerintah daerah ketika RTRW. “Nah, di Maluku Utara kabupaten atau kota mana yang membuat RTRW berpedoman pada KLHS? Ternyata tidak ada. Di Ternate saat ini baru disusun, dan beberapa bulan lagi baru selesai.”Junaidi bilang, kemampuan anggota DPRD mengawal isu-isu lingkungan sangat minim meskipun di beberapa daerah sudah terbentuk kaukus parlemen lingkungan hidup.Di Ternate, katanya, sudah ada inisiatif tetapi sampai kini, belum ada tindak lanjut. “Saya pikir ini alat penting kawan-kawan di legislatif mengawal isu-isu lingkungan.”Hasyim Abdul Karim Caleg Partai Golkar Malut mengatakan, terkait penyelamatan lingkungan, ada persoalan mendasar, di mana tanggung jawab dalam menjalankan tugas.“Kebanyakan politisi memiliki struktur berpikir rusak. Jadi tidak tahu bagaimana cara memulai.”Dia bilang, ada dua hal perlu diperhatikan. , seorang legislator harus memahami tugas termasuk pengawasan. Tugas ini, katanya, dijalankan ketika pemerintah akan memutuskan mulai pembangunan. “Fungsi legislatif mengawal pembangunan itu.”DPR, katanya, harus memastikan apakah izin dari pemerintah secara teknis memenuhi syarat hingga pembangunan sesuai rencana., ketika proses pembangunan berjalan, legislatif juga harus melakukan pengawasan dampak lingkungan. Selama ini, katanya, tak ada pengawasan pembangunan akhirnya semua menjadi rusak.Caleg lain, Malik Sillia, dari Partai Kebangkitan Bangsa, juga angkat bicara.Dia berpendapat, masalah lingkungan banyak tetapi penyelesaian masih pekerjaan rumah. Contoh kasus, ikan teri di Teluk Kao, Halmahera Utara, hilang dicurigai pencemaran dari perusahaan.Belum lagi muncul kasus kebocoran pipa di perusahaan tambang PT NHM. Intinya, banyak masalah lingkungan terjadi tetapi penanganan pemerintah belum serius. Dalam hal ini , katanya, harus ada kerjasama antara organisasi masyarakat sipil dengan para ketua partai politik. Keterangan foto utama: Perkebunan sawit PT GMM, anak usaha Korindo, yang berada di bagian timur Halmahera Selatan. Foto: Mahmud Ichi/ Mongabay Indonesia

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional

calon legislatif harus peka lingkungan walhi maluku utara belum lama ini menggelar diskusi mengundang berbagai pihak dari akademisi sampai para calon legislatif caleg bertema peran legislatif dalam penyelamatan lingkungan di maluku utaradikusi bersama para aktivis lingkungan ini sekaligus mengupas anggapan yang muncul bahwa lembaga legislatif sangat minim peka lingkunganmungkin juga ini kesalahan kita organisasi masyarakat sipil bidang lingkungan tak memberikan masukan dan pemikiran baik buat para caleg kata ismet solaiman direktur walhi maluku utaradiskusi ini katanya bisa jadi gerakan awal mendorong peran legislatif dalam penyelamatan lingkungan di malutdia bilang banyak persoalan lingkungan di malut luput dari perhatian semua pihak termasuk angota dprd satu contoh jatuhnya harga kopra atau perampasan tanah masifbagi ismet perampasan ruang hidup warga luar biasa di banyak tempat di ganez halmahera selatan ruang hidup petani terampas perkebunan sawit sampai hektar kondisi ini katanya menyebabkan masyarakat kehilangan tanah walhi melakukan pendampingan sejak masalah lingkungan dan konflik ruang di malut katanya sangatlah beragam dari tumpang tindih hak masyarakat dengan kawasan lindung dengan perkebunan maupun investasi pertambanganbahkan di pulau kecil seperti ternate katanya banyak masalah seperti galian c reklamasi dan lainlain pada kami sudah kajian dan memprediksi kandungan air tanah di pulau ternate habis tahun lagi faktanya tak sampai tahun orang ternate sudah kesulitan airuntuk itu para anggota dprd harus paham berbagai persoalan ini karena penerbitan izin berelasi dengan keputusan politis transformasi untuk keadilan tuk indonesia juga bicara soal penguasaan lahan indonesia terutama untuk sawit edy sutrisno deputi direktur tuk indonesia mengatakan dalam kajian mereka berhasil mengendus taipan perkebunan sawit yang menguasai indonesia termasuk halmahera selatanpara pengusaha ini katanya disebutsebut mendukung pembangunan daerah karena ada menyumbang pendapatan kenyataan banyak pengusaha tak patuh membayar pajakkalau kita bicara penggelapan pajak terjadi di banyak tempat saya tak tahu di maluku utara masuknya perusahaan perusahaan besar juga banyak penggelapan pajak kata gun sapaan akrabnyauntuk perkebunan sawit pada di maluku masih kini sudah masuk ke beberapa pulau termasuk di maluku utaraberdasarkan data dirjen perkebunan kementerian pertanian perkebunan sawit di indonesia hanya ada juta hektar padahal di lapangan jauh lebih besar lagi dikuasai grupuntuk itu katanya anggota legislatif penting paham juga masalah global seperti ini kita punya ojk otoritas jasa keuanganred tetapi perbankan indonesia tidak punya kebijakan yang baik di sini peran legislatif melihat bagaimana pembiayaan perbankan katanya seraya bilang kala terjadi kerusakan lingkungan bankbank juga tak kena sanksisebagai lembaga legislatif yang bisa mengawasi perlu memiliki pemahaman menyangkut kebijakan perusahaan dalam bidang lingkunganbegitu juga dalam perencanaan wilayah tentu sepengetahuan legislatif harapannya kawankawan legislatif ketika duduk ikut melihat masalahmasalah ini jangan sampai hanya cerita di balik meja tapi tak melihat kondisi lapangandalam perencanaan daerah pun misal perlu melihat dampak sosial dan memperkirakan dampak lingkungan dari kebijakan yang akan diambilharapan kami ke depan calon legislatif sudah punya gambaran bagaimana membangun malut secara berkelanjutan katanyamuamil sun an akademisi dari universitas khairun ternate mengatakan bicara peran legislatif dalam penyelamatan lingkungan maluku utara menghadapi beberapa persoalan kompetensi dari legislatif walaupun organisasi masyarakat sipil mendorong perbaikan lingkungan dengan menyerahkan data lengkap ke legislatif belum tentu bawa perubahan karena kompetensi mereka minimdia pernah riset perspektif aktor politik lokal temuannya dengan kekayaan alam malut yang melimpah kemampuan wakil rakyat masih bermasalah tidak bermaksud merendahkan para baleg yang nanti duduk di dprd tetapi itulah kenyataan saya berharap legislatif berikutnya benarbenar paham isu lingkungan paling tidak paham lingkungan masuk lembaga legislatif itu bicara kepentingan mereka mesti berpihak kepada rakyat organisasi masyarakat sipil harus terus mendesak legislatif peduli lingkungan misal bikin aturan daerah terkait lingkungansarif tjan pegiat lingkungan malut mengatakan produk hukum legislator lebih terkesan menghamburhamburkan uang daerah belum lagi keberpihakan legislator dalam penyelamatan lingkungan terutama soal gagasan ratarata lemahpadahal kata sarif semestinya legislator memiliki gagasan kuat alias pro lingkungan dengan begitu ketika masalah lingkungan muncul tak sulit mencari pemecahan saya hanya memberikan masukan seorang legislator harus punya berpikir lingkungan junaidi bahrudin anggota dprd kota ternate kini maju kembali tak menampik kekurangan itu dia bilang lembaga legislatif terdiri dari latar belakang pendidikan berbedabeda hingga kapasitas berbeda pulasoal peran legislatif katanya secara normatif punya sejumlah instrumen bagi anggota dpr mengawal atau memastikan isu strategis misal lingkungandia contohkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis klhs yang harus jadi pedoman bagi pemerintah daerah ketika rtrw nah di maluku utara kabupaten atau kota mana yang membuat rtrw berpedoman pada klhs ternyata tidak ada di ternate saat ini baru disusun dan beberapa bulan lagi baru selesaijunaidi bilang kemampuan anggota dprd mengawal isuisu lingkungan sangat minim meskipun di beberapa daerah sudah terbentuk kaukus parlemen lingkungan hidupdi ternate katanya sudah ada inisiatif tetapi sampai kini belum ada tindak lanjut saya pikir ini alat penting kawankawan di legislatif mengawal isuisu lingkunganhasyim abdul karim caleg partai golkar malut mengatakan terkait penyelamatan lingkungan ada persoalan mendasar di mana tanggung jawab dalam menjalankan tugaskebanyakan politisi memiliki struktur berpikir rusak jadi tidak tahu bagaimana cara memulaidia bilang ada dua hal perlu diperhatikan seorang legislator harus memahami tugas termasuk pengawasan tugas ini katanya dijalankan ketika pemerintah akan memutuskan mulai pembangunan fungsi legislatif mengawal pembangunan itudpr katanya harus memastikan apakah izin dari pemerintah secara teknis memenuhi syarat hingga pembangunan sesuai rencana ketika proses pembangunan berjalan legislatif juga harus melakukan pengawasan dampak lingkungan selama ini katanya tak ada pengawasan pembangunan akhirnya semua menjadi rusakcaleg lain malik sillia dari partai kebangkitan bangsa juga angkat bicaradia berpendapat masalah lingkungan banyak tetapi penyelesaian masih pekerjaan rumah contoh kasus ikan teri di teluk kao halmahera utara hilang dicurigai pencemaran dari perusahaanbelum lagi muncul kasus kebocoran pipa di perusahaan tambang pt nhm intinya banyak masalah lingkungan terjadi tetapi penanganan pemerintah belum serius dalam hal ini katanya harus ada kerjasama antara organisasi masyarakat sipil dengan para ketua partai politik keterangan foto utama perkebunan sawit pt gmm anak usaha korindo yang berada di bagian timur halmahera selatan foto mahmud ichi mongabay indonesia

Berharap Hutan Sultra Tak Terus Terbagi jadi Bisnis Ektraktif. Hutan Sulawesi Tenggara terus tergerus. Hutan pun terancam tak lagi berfungsi sebagai paru-paru dunia, sumber ekonomi warga, ‘rumah’ flora dan fauna, sampai tempat penyimpanan air. Kerusakan hutan di Sulawesi Tenggara (Sultra) terutama alih fungsi jadi bisnis ekstraktif seperti tambang dan perkebunan sawit.Berdasarkan penelitian Walhi Sulawesi Tenggara, ditemukan sekitar 640.000 hektar hutan dikuasai tambang dan sawit. Konsesi tambang sekitar 600.000-an hektar dan 40.000-an hektar jadi kebun sawit, terluas pertambangan di Konawe Utara dengan 146 izin, disusul Kolaka dan Kolaka Utara. Untuk pembukaan lahan perkebunan terbesar di Konawe Selatan dan Konawe Utara.“Soal jumlah pasti kami belum temukan. Karena data pemerintah juga berubah-ubah. Keterbukaan informasi soal ini juga minim,” kata Udin Lentea, Direktur Eksekutif Walhi Sultra.Daerah lain yang turut menyumbang kerusakan hutan antara lain Kota Baubau dan Buton.Yanuar Fanca Kusuma, Kepala Satgas Manggala Agni Daops Tinanggea, Konawe Selatan mengatakan, penyebab kerusakan hutan Sultra tak hanya bisnis ekstraktif juga tindakan masyarakat membakar hutan.Sepanjang 2017-2018, katanya, ada 2.000 hektar hutan terbakar di Sultra, terbesar di Konawe Selatan, lalu Konawe, Kolaka dan Buton. Pembakaran hutan, katanya, untuk buka kebun dan perternakan. Jenis hutan terbakar pun beragam, antara lain, suaka margasatwa, hutan lindung, cagar alam, hutan tanaman industri, sampai taman nasional. “Di semua lokasi ini kami menemukan titik-titik api,” kata Fanca.Upaya penyadaran, katanya, terus dilakukan, mulai sosialisasi sampai mendatangi rumah-rumah yang diduga pelaku pembakaran.Kebakaran beberapa wilayah ini, katanya, mengancam satwa terutama di Taman Nasional Rawa Aopa. “Ini karena pembukaan lahan baru, warga bercocok tanam,” katanya.Kala memadamkan api, mereka melihat satwa-satwa mati terbakar. “Satwa hampir tiap saat kami temukan mati terbakar. Datanya kami belum rekap semua.” Ada yang membabat hutan, ada juga yang menanam pohon seperti dilakukan kelompok pecinta lingkungan di Kota Kendari, Sultra. Mereka menyusur hutan dan mendaki bak napak tilas di Kabupaten Konawe Selatan, berjarak sekitar 20 kilometer dari kota.Kegiatan ini dilakukan di hutan perbatasan antara Kecamatan Wolasi dan Kecamatan Konda, Konawe Selatan, selama empat hari mulai 16 Agustus-19 Agustus 2018. Kelompok pecinta lingkungan ini ada 15 orang dari lintas organisasi dan relawan di Kendari. Kegiatan ini berlangsung sekaligus mengedukasi masyarakat sekitar hutan tentang penting menjaga hutan dengan menanam pohon. Ada sekitar 500 bibit ditanam pada 20 titik dalam proses napak tilas ini.Cerita awal menyusuri hutan ini diinisiasi tiga orang, hingga meluas ke belasan orang yang terangkai momen Kemerdekaan RI.Beberapa titik jadi lokasi penanaman seperti Pegunungan Wawonggalende, Wolasi berakhir di Desa Ambololi (sekarang Desa Alebo), Kecamatan Konda. Wilayah-wilayah ini dipilih karena jadi sasaran perambahan hutan. Sebagian hutan terbuka jadi kebun penduduk sekitar.“Sumber bibit maupun dana kegiatan hasil swadaya anggota tim. Ada bibit durian, gaharu dan trambesi,” kata Abdul Wahab, koordinator.Wahab bilang, di Puncak Wolasi mulai rusak. Tampak potongan-potongan kayu hasil pembalakan liar hulu Sungai Ambololi.Kelompok ini berharap, kelak pohon ini bisa menjadi penunjang ekosistem. Selain itu bisa memulihkan kondisi hutan di Sultra yang rusak karena perambahan hutan, pembalakan liar, tambang sampai jadi kebun sawit. Mereka juga membuka kesempatan bagi yang ingin memberikan donasi buat gerakan tanam pohon ini. Keterangan foto utama: Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Konawe Utara, dilihat dari pegunungan. Di lokasi itu merupakan wilayah tambang, jika hujan datang air bercampur ore nikel merembes hingga ke Pesisir Pantai Mandiodo. Foto: Kamarudin/ Mongabay Indonesia

[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem kampanye publik mengatasi dampak yang tidak proporsional

berharap hutan sultra tak terus terbagi jadi bisnis ektraktif hutan sulawesi tenggara terus tergerus hutan pun terancam tak lagi berfungsi sebagai paruparu dunia sumber ekonomi warga rumah flora dan fauna sampai tempat penyimpanan air kerusakan hutan di sulawesi tenggara sultra terutama alih fungsi jadi bisnis ekstraktif seperti tambang dan perkebunan sawitberdasarkan penelitian walhi sulawesi tenggara ditemukan sekitar hektar hutan dikuasai tambang dan sawit konsesi tambang sekitar an hektar dan an hektar jadi kebun sawit terluas pertambangan di konawe utara dengan izin disusul kolaka dan kolaka utara untuk pembukaan lahan perkebunan terbesar di konawe selatan dan konawe utarasoal jumlah pasti kami belum temukan karena data pemerintah juga berubahubah keterbukaan informasi soal ini juga minim kata udin lentea direktur eksekutif walhi sultradaerah lain yang turut menyumbang kerusakan hutan antara lain kota baubau dan butonyanuar fanca kusuma kepala satgas manggala agni daops tinanggea konawe selatan mengatakan penyebab kerusakan hutan sultra tak hanya bisnis ekstraktif juga tindakan masyarakat membakar hutansepanjang katanya ada hektar hutan terbakar di sultra terbesar di konawe selatan lalu konawe kolaka dan buton pembakaran hutan katanya untuk buka kebun dan perternakan jenis hutan terbakar pun beragam antara lain suaka margasatwa hutan lindung cagar alam hutan tanaman industri sampai taman nasional di semua lokasi ini kami menemukan titiktitik api kata fancaupaya penyadaran katanya terus dilakukan mulai sosialisasi sampai mendatangi rumahrumah yang diduga pelaku pembakarankebakaran beberapa wilayah ini katanya mengancam satwa terutama di taman nasional rawa aopa ini karena pembukaan lahan baru warga bercocok tanam katanyakala memadamkan api mereka melihat satwasatwa mati terbakar satwa hampir tiap saat kami temukan mati terbakar datanya kami belum rekap semua ada yang membabat hutan ada juga yang menanam pohon seperti dilakukan kelompok pecinta lingkungan di kota kendari sultra mereka menyusur hutan dan mendaki bak napak tilas di kabupaten konawe selatan berjarak sekitar kilometer dari kotakegiatan ini dilakukan di hutan perbatasan antara kecamatan wolasi dan kecamatan konda konawe selatan selama empat hari mulai agustus agustus kelompok pecinta lingkungan ini ada orang dari lintas organisasi dan relawan di kendari kegiatan ini berlangsung sekaligus mengedukasi masyarakat sekitar hutan tentang penting menjaga hutan dengan menanam pohon ada sekitar bibit ditanam pada titik dalam proses napak tilas inicerita awal menyusuri hutan ini diinisiasi tiga orang hingga meluas ke belasan orang yang terangkai momen kemerdekaan ribeberapa titik jadi lokasi penanaman seperti pegunungan wawonggalende wolasi berakhir di desa ambololi sekarang desa alebo kecamatan konda wilayahwilayah ini dipilih karena jadi sasaran perambahan hutan sebagian hutan terbuka jadi kebun penduduk sekitarsumber bibit maupun dana kegiatan hasil swadaya anggota tim ada bibit durian gaharu dan trambesi kata abdul wahab koordinatorwahab bilang di puncak wolasi mulai rusak tampak potonganpotongan kayu hasil pembalakan liar hulu sungai ambololikelompok ini berharap kelak pohon ini bisa menjadi penunjang ekosistem selain itu bisa memulihkan kondisi hutan di sultra yang rusak karena perambahan hutan pembalakan liar tambang sampai jadi kebun sawit mereka juga membuka kesempatan bagi yang ingin memberikan donasi buat gerakan tanam pohon ini keterangan foto utama desa mandiodo kecamatan molawe konawe utara dilihat dari pegunungan di lokasi itu merupakan wilayah tambang jika hujan datang air bercampur ore nikel merembes hingga ke pesisir pantai mandiodo foto kamarudin mongabay indonesia

Mengenal Ekosistem Leuser dari Dekat, Buka Laman Google Ini…. Kawasan Ekosistem Leuser. Begitu sebutan bagi wilayah dengan luas lebih 2,6 juta hektar hutan dataran rendah, rawa, padang rumput dan hutan pegunungan yang membentang dari Aceh hingga sebagian Sumatera Utara ini.Ekosistem ini kaya keragamanan hayati namun berada dalam berbagai keterancaman dari perambahan, perburuan, pembukaan jalan, dan lain-lain. Ekosistem Leuser merupakan rumah terakhir bagi harimau Sumatera, orangutan Sumatera, gajah Sumatera dan badak Sumatera.Untuk memperlihatkan betapa kaya dan pentingnya Ekosistem Leuser, Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) bersama Google Earth, pun menarasikan sekaligus memvisualisasikan yang rilis Kamis (26/7/18).”Kami mau mengenalkan pentingnya KEL ini bagi masyarakat, khusus masyarakat Aceh, Indonesia dan dunia,” kata Agung Dwi Nurcahyo, Manajer Sistem Informasi Geografi Yayasan HAkA, pekan lalu di Jakarta.Agung berharap, makin banyak yang mengenal KEL, menumbuhkan kesadaran mencintai, dan keinginan menjaga. ”Jika ada isu terancam (akan sesuatu hal), akan banyak yang membela,” katanya.Di dalam KEL ini, ada Taman Nasional Gunung Leuser. Kawasan ini rumah 850 jenis tanaman, 105 jenis mamalia dan 382 jenis burung.Meski demikian, ekosistem Leuser, katanya, kian terancam berbagai aktivitas manusia, antara lain perburuan, pembalakan liar, perluasan perkebunan sawit sampai konflik manusia-satwa.Hasil pemantauan terakhir, Januari-Juli 2018, kerusakan ekosistem Leuser mencapai 3.290 hektar. Paling parah terjadi di Kabupaten Nagan Raya seluas 627 hektar, Aceh Timur (559 hektar) dan Gayo Lues (507 hektar). Sejak 2015, HAkA mengumpulkan data bersama mitra jejaring LSM pencinta Leuser terus diperbaharui hingga April 2018 dan jadi data digital yang disajikan dalam Google Earth.“Cerita yang kami kirim ke Google Earth ini menggunakan data hingga April 2018,” kata Agung.Selain rumah beragam keragaman hayati, KEL juga sumber air bagi 4-5 juta warga.Saat memasuki laman interaktif KEL di Goggle, ada delapan cerita, yakni danSetiap bagian, memiliki narasi dalam berbahasa Inggris, foto dan sebagian dilengkapi video. Penggambaran bagian jadi lebih hidup. Satu contoh, dalam video menampilkan sekelompok gajah, harimau bersama anak-anaknya, kucing batu dan lain-lain terekam melalui kamera pengintai.Agung bilang, sengaja tak menampilkan badak Sumatera karena spesies ini paling rentan. ”Kami harus hati-hati. Kami khawatir jika foto ditampilkan akan mengundang para pemburu,” katanya.Tak hanya keragaman hayati, HAkA juga menampilkan profile masyarakat di sekitar hutan, seperti Yusdarita yang menceritakan, kearifan lokal masyarakat Aceh dalam menjaga hutan KEL.HAkA merupakan mitra Google Earth pertama dari Asia Tenggara.Awalnya, HAkA bekerjasama dengan Google Earth saat mengikuti program Google, pada 2017. ”Kami ditawari membuat cerita yang telah kami lakukan. Kami mengusulkan KEL.”Tomomi Matsuoka, menyebutkan, sangat terbuka jika ada usulan cerita lain yang hendak dimasukkan ke Google Earth dan tak dipungut biaya. Dia seringkali menggunakan banyak peralatan gratis Google untuk visualisasi data-data satelit, seperti dan .Matsuoka memastikan, cerita-cerita dalam Google Eath Voyager ini tak akan ada iklan.Selain KEL, fitur voyager juga memiliki cerita interaktif lain dari Asia Tenggara seperti pengguna dapat mengeksplorasi rumah-rumah tradisional di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Terdapat cerita dari Indonesia serta bawah laut di Raja Ampat dan panduan perjalanan seperti Keterangan foto utama: Hutan lebat yang rupawan di TNGL. Sumber air melimpah ini mengalir dan memberikan manfaat sangat besar bagi masyarakat. Foto: Junaidi Hanafiah/ Mongabay Indonesia

[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

ekosistem ketahanan komunitas program literasi

mengenal ekosistem leuser dari dekat buka laman google ini kawasan ekosistem leuser begitu sebutan bagi wilayah dengan luas lebih juta hektar hutan dataran rendah rawa padang rumput dan hutan pegunungan yang membentang dari aceh hingga sebagian sumatera utara iniekosistem ini kaya keragamanan hayati namun berada dalam berbagai keterancaman dari perambahan perburuan pembukaan jalan dan lainlain ekosistem leuser merupakan rumah terakhir bagi harimau sumatera orangutan sumatera gajah sumatera dan badak sumaterauntuk memperlihatkan betapa kaya dan pentingnya ekosistem leuser yayasan hutan alam dan lingkungan aceh haka bersama google earth pun menarasikan sekaligus memvisualisasikan yang rilis kamis kami mau mengenalkan pentingnya kel ini bagi masyarakat khusus masyarakat aceh indonesia dan dunia kata agung dwi nurcahyo manajer sistem informasi geografi yayasan haka pekan lalu di jakartaagung berharap makin banyak yang mengenal kel menumbuhkan kesadaran mencintai dan keinginan menjaga jika ada isu terancam akan sesuatu hal akan banyak yang membela katanyadi dalam kel ini ada taman nasional gunung leuser kawasan ini rumah jenis tanaman jenis mamalia dan jenis burungmeski demikian ekosistem leuser katanya kian terancam berbagai aktivitas manusia antara lain perburuan pembalakan liar perluasan perkebunan sawit sampai konflik manusiasatwahasil pemantauan terakhir januarijuli kerusakan ekosistem leuser mencapai hektar paling parah terjadi di kabupaten nagan raya seluas hektar aceh timur hektar dan gayo lues hektar sejak haka mengumpulkan data bersama mitra jejaring lsm pencinta leuser terus diperbaharui hingga april dan jadi data digital yang disajikan dalam google earthcerita yang kami kirim ke google earth ini menggunakan data hingga april kata agungselain rumah beragam keragaman hayati kel juga sumber air bagi juta wargasaat memasuki laman interaktif kel di goggle ada delapan cerita yakni dansetiap bagian memiliki narasi dalam berbahasa inggris foto dan sebagian dilengkapi video penggambaran bagian jadi lebih hidup satu contoh dalam video menampilkan sekelompok gajah harimau bersama anakanaknya kucing batu dan lainlain terekam melalui kamera pengintaiagung bilang sengaja tak menampilkan badak sumatera karena spesies ini paling rentan kami harus hatihati kami khawatir jika foto ditampilkan akan mengundang para pemburu katanyatak hanya keragaman hayati haka juga menampilkan profile masyarakat di sekitar hutan seperti yusdarita yang menceritakan kearifan lokal masyarakat aceh dalam menjaga hutan kelhaka merupakan mitra google earth pertama dari asia tenggaraawalnya haka bekerjasama dengan google earth saat mengikuti program google pada kami ditawari membuat cerita yang telah kami lakukan kami mengusulkan keltomomi matsuoka menyebutkan sangat terbuka jika ada usulan cerita lain yang hendak dimasukkan ke google earth dan tak dipungut biaya dia seringkali menggunakan banyak peralatan gratis google untuk visualisasi datadata satelit seperti dan matsuoka memastikan ceritacerita dalam google eath voyager ini tak akan ada iklanselain kel fitur voyager juga memiliki cerita interaktif lain dari asia tenggara seperti pengguna dapat mengeksplorasi rumahrumah tradisional di indonesia malaysia dan thailand terdapat cerita dari indonesia serta bawah laut di raja ampat dan panduan perjalanan seperti keterangan foto utama hutan lebat yang rupawan di tngl sumber air melimpah ini mengalir dan memberikan manfaat sangat besar bagi masyarakat foto junaidi hanafiah mongabay indonesia

PLTA Batang Toru, Malapetaka bagi Kera Terlangka di Dunia. Ketika Presiden Tiongkok Xi Jinping memuji Belt & Road Initiative China, dia menggunakan kata-kata seperti “hijau”, “rendah karbon” dan “berkelanjutan.” Apakah ini kenyataan atau hanya — janji-janji samar yang menyembunyikan kebenaran tentang risiko lingkungan, sosial, dan ekonomi yang mengerikan?Di Sumatera, Indonesia, elemen kunci Belt & Road—yang dikenal sebagai proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru—akan sangat merusak spesies kera besar paling langka di dunia. Proyek senilai US$1,6 miliar didanai sebagian besar oleh Bank of China, berada di bawah arahan langsung Presiden Xi, dan dibangun oleh Sinohydro, otoritas tenaga air nasional China.:Kera langka itu adalah orangutan Tapanuli, yang bertahan hidup hanya dalam setitik kecil area hutan hujan di Sumatera Utara yang jauh kurang dari setengah ukuran luas Hong Kong—hanya sekitar 0,3% dari luas daratan Sumatera. Hanya ada sekitar 800 orangutan yang hidup, dan berstatus kritis terancam punah—tinggal selangkah lagi dari kepunahan.Baru-baru ini saya memimpin analisis ilmiah mendalam tentang status konservasi dan ancaman terhadap orangutan Tapanuli, yang diterbitkan di salah satu jurnal ilmiah terkemuka dunia. Di antara temuan terpenting kami adalah ketika jalan baru muncul, sedangkan kera menghilang.Hal ini karena ancaman serius terhadap kera—seperti pembalakan liar, pembukaan lahan dan perburuan satwa liar—makin bertambah dan makin parah—menyebar dan meluas di sepanjang jalan. Pembangunan jalan seperti itu membawa dampak gangguan yang mengancam ekosistem hutan, dan membahayakan banyak spesies langka lain di wilayah ini, seperti satwa terancam punah, harimau Sumatera.Jika bendungan pembangkit tenaga listrik berjalan sesuai rencana, secara permanen akan memecah kera tersisa menjadi populasi kecil yang tak dapat hidup, karena dipisahkan jaringan jalanan baru, jaringan listrik dan pipa besar dan pekerjaan tanah yang akan memotong ke jantung habitat mereka. Pembukaan hutan hujan awal untuk proyek ini sudah dimulai. Dalam istilah sederhana, ini kiamat ekologis bagi salah satu kerabat terdekat kita ini.Yang penting lagi, pemberi pinjaman utama lain seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia menolak mendukung proyek ini—karena risiko kerusakan lingkungan yang diakibatkan—tetapi itu tak memperlambat pengembang China bergerak agresif.Belt & Road sejauh ini merupakan longsoran terbesar proyek pembangunan dalam sejarah bumi. Ini terdiri dari sekitar 7.000 proyek infrastruktur dan industri ekstraktif yang akan menelan biaya hampir $8 triliun dan menjangkau sebagian besar planet ini. Menurut WWF-Hong Kong, ini akan membahayakan beberapa area paling kaya secara biologis di planet ini—ratusan spesies terancam dan hampir 2.000 area keragaman hayati utama, titik biodiversitas global, dan ekosistem penting lain.Sebagai salah satu spesies kerabat terdekat kita, orangutan Tapanuli ditempatkan sebagai risiko kerusakan lingkungan Belt & Road. Penelitian kami dan penelitian lain menunjukkan, tidak diragukan lagi betapa berbahayanya Belt & Road bagi ribuan spesies liar seperti kera dan lingkungan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Juga mendorong banyak risiko sosial, keuangan, ekonomi, dan politik lain bagi negara-negara tuan rumah.Proyek PLTA Batang Toru sebagai bentuk uji coba dari Belt & Road Initiative. Karena jika China dan mitranya di Indonesia terus maju dengan proyek ini, terlepas dari semua bukti ilmiah bahwa itu adalah ide buruk, lalu bagaimana kita bisa percaya apapun tentang janji-janji China tentang Belt & Road yang “berkelanjutan” itu? Kutipan:Sean Sloan, Jatna Supriatna, Mason J. Campbell, Mohammed Alamgir, and William F. Laurance. Newly discovered orangutan species requires urgent habitat protection. Current Biology 28, R635–R655, June 4, 2018 William Laurance adalah Profesor penelitian terhormat dan Australian Laureate di James Cook University, Australia, yang telah mempelajari proyek-proyek infrastruktur di seluruh dunia selama hampir 40 tahun. Beliau dan 24 ilmuwan terkemuka lain baru-baru ini menulis surat kepada Presiden Indonesia Joko Widodo untuk menyatakan penolakan mereka terhadap proyek bendungan Batang Toru. Laurance ada di jajaran Dewan Penasihat . Artikel ini merupakan sepenuhnya pandangan penulis.Tulisan ini diterjemahkan Akita Arum Verselita. Versi berbahasa Inggris bisa buka di Keterangan foto utama: Orangutan tapanuli ( spesies baru yang berada di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Foto: Maxime Aliaga/Batangtoru.org

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional

plta batang toru malapetaka bagi kera terlangka di dunia ketika presiden tiongkok xi jinping memuji belt road initiative china dia menggunakan katakata seperti hijau rendah karbon dan berkelanjutan apakah ini kenyataan atau hanya janjijanji samar yang menyembunyikan kebenaran tentang risiko lingkungan sosial dan ekonomi yang mengerikandi sumatera indonesia elemen kunci belt roadyang dikenal sebagai proyek pembangkit listrik tenaga air plta batang toruakan sangat merusak spesies kera besar paling langka di dunia proyek senilai us miliar didanai sebagian besar oleh bank of china berada di bawah arahan langsung presiden xi dan dibangun oleh sinohydro otoritas tenaga air nasional chinakera langka itu adalah orangutan tapanuli yang bertahan hidup hanya dalam setitik kecil area hutan hujan di sumatera utara yang jauh kurang dari setengah ukuran luas hong konghanya sekitar dari luas daratan sumatera hanya ada sekitar orangutan yang hidup dan berstatus kritis terancam punahtinggal selangkah lagi dari kepunahanbarubaru ini saya memimpin analisis ilmiah mendalam tentang status konservasi dan ancaman terhadap orangutan tapanuli yang diterbitkan di salah satu jurnal ilmiah terkemuka dunia di antara temuan terpenting kami adalah ketika jalan baru muncul sedangkan kera menghilanghal ini karena ancaman serius terhadap keraseperti pembalakan liar pembukaan lahan dan perburuan satwa liarmakin bertambah dan makin parahmenyebar dan meluas di sepanjang jalan pembangunan jalan seperti itu membawa dampak gangguan yang mengancam ekosistem hutan dan membahayakan banyak spesies langka lain di wilayah ini seperti satwa terancam punah harimau sumaterajika bendungan pembangkit tenaga listrik berjalan sesuai rencana secara permanen akan memecah kera tersisa menjadi populasi kecil yang tak dapat hidup karena dipisahkan jaringan jalanan baru jaringan listrik dan pipa besar dan pekerjaan tanah yang akan memotong ke jantung habitat mereka pembukaan hutan hujan awal untuk proyek ini sudah dimulai dalam istilah sederhana ini kiamat ekologis bagi salah satu kerabat terdekat kita iniyang penting lagi pemberi pinjaman utama lain seperti bank dunia dan bank pembangunan asia menolak mendukung proyek inikarena risiko kerusakan lingkungan yang diakibatkantetapi itu tak memperlambat pengembang china bergerak agresifbelt road sejauh ini merupakan longsoran terbesar proyek pembangunan dalam sejarah bumi ini terdiri dari sekitar proyek infrastruktur dan industri ekstraktif yang akan menelan biaya hampir triliun dan menjangkau sebagian besar planet ini menurut wwfhong kong ini akan membahayakan beberapa area paling kaya secara biologis di planet iniratusan spesies terancam dan hampir area keragaman hayati utama titik biodiversitas global dan ekosistem penting lainsebagai salah satu spesies kerabat terdekat kita orangutan tapanuli ditempatkan sebagai risiko kerusakan lingkungan belt road penelitian kami dan penelitian lain menunjukkan tidak diragukan lagi betapa berbahayanya belt road bagi ribuan spesies liar seperti kera dan lingkungan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup juga mendorong banyak risiko sosial keuangan ekonomi dan politik lain bagi negaranegara tuan rumahproyek plta batang toru sebagai bentuk uji coba dari belt road initiative karena jika china dan mitranya di indonesia terus maju dengan proyek ini terlepas dari semua bukti ilmiah bahwa itu adalah ide buruk lalu bagaimana kita bisa percaya apapun tentang janjijanji china tentang belt road yang berkelanjutan itu kutipansean sloan jatna supriatna mason j campbell mohammed alamgir and william f laurance newly discovered orangutan species requires urgent habitat protection current biology rr june william laurance adalah profesor penelitian terhormat dan australian laureate di james cook university australia yang telah mempelajari proyekproyek infrastruktur di seluruh dunia selama hampir tahun beliau dan ilmuwan terkemuka lain barubaru ini menulis surat kepada presiden indonesia joko widodo untuk menyatakan penolakan mereka terhadap proyek bendungan batang toru laurance ada di jajaran dewan penasihat artikel ini merupakan sepenuhnya pandangan penulistulisan ini diterjemahkan akita arum verselita versi berbahasa inggris bisa buka di keterangan foto utama orangutan tapanuli spesies baru yang berada di batang toru kabupaten tapanuli selatan sumatera utara foto maxime aliagabatangtoruorg

Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3). ***Bangunan kayu ini berukuran sekitar1,5 X 2,5 meter. Itulah kini tempat Kartini, warga Dusun Menanga Reak, Desa Dara Kunci, Sambelia, Lombok Timur, menghabiskan malam hari sejak gempa mengguncang Lombok 29 Juli, silam.Rumah dari batako tak roboh karena gempa pertama, tetapi terus dihantui rasa ketakutan. Hingga empat kali gempa besar mengguncang Lombok, 19 Agustus malam, tembok bangunan rumah yang baru dua tahun itu ambruk. Bagian tembok sisi lain terlihat miring, tak langsung ambruk karena tertahan tiang kayu. Barang-barang berharga sudah dia keluarkan, khawatir terkubur reruntuhan rumah.Duka dampak bencana gempa masih dirasakan Kartini dan keluarga. Belum usai masalah gempa, warga Dusun Menanga Reak, dibayangi kecemasan musim hujan.Menanga Reak, dusun di Desa Dara Kunci ini sebenarnya dekat laut. Ia salah satu dusun cukup parah terdampak banjir Sambelia pada 2013. “Rumah rusak ini dulu rusak juga karena banjir, baru diperbaiki,’’ katanya.Kecemasan Kartini, bukan tanpa alasan. Tahun lalu, banjir besar kembali menjerjang Sambelia, kali ini di Desa Belanting, bertetangga Dara Kunci. Luapan air sungai menggenangi puluhan rumah warga, menghanyutkan harta benda sampai ternak.Seorang perwira kepolisian, pengajar di Sekolah Polisi Negara (SPN) Belanting ditemukan tewas keesokan hari di sungai. Mobilnya terseret air bercampur lumpur saat mencoba menyeberangi sungai. Air bah tiba-tiba datang.Setiap ada banjir di desa-desa lain di Sambelia, Kartini merasa suatu saat banjir serupa kembali menghantam kampungnya.Tinggal di bagian hilir, jauh dari kawasan hutan, Kartini dan 933 keluarga di Desa Dara Kunci adalah saksi mata keganasan banjir badang 2006. Nyaris berbagai infrastruktur jembatan putus. Rumah dekat aliran sungai hanyut. Kayu gelondongan banyak hanyut. Dari sana warga korban banjir menuding dampak penebangan di bagian hulu.Setelah banjir bandang 2006, bencana ini seakan jadi langganan rutin setiap tahun di Sambelia. Tak seperti banjir 2006, tetapi selalu menyisakan “oleh-oleh,” minimal jembatan desa putus, beberapa rumah hanyut, dan menggenangi rumah-rumah warga. Banjir 2013, memutus salah satu jalan penghubung dusun di Desa Dara Kunci.Tahun 2015, tak sampai banjir besar. Pada 2017, banjir bercampur lumput membuat warga kembali cemas. Banjir 2006, juga bercampur lumpur.Faisal, Kepala Desa Dara Kunci tambah pusing dengan gempa yang merusak lebih setengah rumah warga. Desa yang dekat pusat gempa 19 Agustus lalu ini membuat 625 rumah warga rusak berat.Selain rehabilitasi gempa, Faisal juga memikirkan kelanjutan proyek pembuatan tanggul di sungai yang melintas di Dusun Batu Sela dan Menanga Reak. Pada banjir 2017, luapan air sungai masuk ke rumah warga.Tak separah pada banjir-banjir sebelumnya, tetapi jadi sinyal bahwa kejadian serupa bisa terjadi, dalam skala lebih besar. “Tanggul itu untuk mencegah luapan air masuk kampung.”Menanga Reak dan Batu Sela, adalah dua dusun paling parah kerusakannya karena banjir Sambelia. Setiap musim hujan tiba, warga di dua dusun ini penuh kecemasan. Apalagi, setelah gempa mengguncang Lombok, beberapa bukit alami keretakan. Kalau nanti curah hujan lebat, mereka khawatir banjir akan bercampur lumpur. Lumpur itulah yang banyak membuat kerusakan.Faisal bilang, tak perlu mencari teori untuk mengetahui penyebab banjir. Yang pasti, katanya, bagian hulu (hutan) gundul. Tak peduli apakah masyarakat atau perusahaan yang memiliki izin penebangan, bagi Faisal, mereka harus bertanggungjawab terhadap bencana banjir di Sambelia.“Yang menebang di daerah atas, tetapi kami di bawah yang kena banjir bandang,’’ katanya.Sebagian Dara Kunci, memang berbatasan dengan kawasan hutan, termasuk sebagian warga juga terlibat konflik dengan PT Sadhana Arifnusa. Lahan yang dikuasai perusahaan pembeli daun tembakau kering itu membentang dari ujung utara hingga ujung selatan Sambelia. Hampir semua desa di Sambelia, masuk peta hutan tanaman industri perusahaan ini.Dampak banjir tak sekadar kerusakan material, juga psikologis masyarakat terganggu.Warga ketakutan ketika hujan lebat turun. Mereka mencemaskan air bah dari hulu yang bermuara di pesisir di kampung.“Jalan rusak karena banjir dulu sampai sekarang belum semua diperbaiki,’’ kata Faisal.Satu-satunya cara agar banjir tak lagi jadi bencana tahunan di Sambelia, adalah menghutankan kembali daerah hulu. Lahan kuasa masyarakat dan perusahaan harus kembali ke fungsi semula sebagai hutan. “Kami lelah juga dengan banjir,’’ katanya. ***HM Amin, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2013-2018 yang mengakhiri jabatan pada 17 September 2018 pernah melemparkan wacana ke publik agar hutan Sambelia ditanami beringin. Niat politikus Golkar yang bergabung ke Nasdem ini bukan bermaksud politis jadikan Sambelia sebagai hutan beringin–pohon yang identik dengan Golkar.Kala itu, kata Amin, hanya beringinlah pohon yang memungkinan Sambelia cepat pulih dari lahan kritis. Beringin cepat tumbuh dan pohon tak bisa dimanfaatkan. Pohon itu akan menyimpan air dan menghijaukan kembali Sambelia.Ide yang sulit terealisasi di lapangan. Sebagian besar hutan produksi di Sambelia, terbebani izin perusahaan, yang sejak awal memerlukan kayu. Bahkan, kalau perusahaan menanam kayu, mereka tak akan membiarkan terlalu lama, harus ditebang cepat untuk kebutuhan bahan bakar.Dari 1.794 hektar hutan di Lombok Timur, merupakan konsesi Sadhana, perusahaan pembeli daun tembakau kering ini memiliki izin hutan tanaman industri cadangan energi (HTICE). Berdasarkan rekomendasi Gubernur NTB tertanggal 9 Juni 2009 tentang IUPHHK-HTI Sadhana seluas 4.028 hektar, tersebar di Lombok Timur 1.794 hektar, Lombok Tengah 829 hektar, dan Lombok Utara 1.407 hektar.Perusahaan ingin memastikan produksi tembakau petani terus berlanjut dengan menyediakan bahan bakar pengovenan. Yazid Sururi, pegiat lingkungan sekaligus peneliti kehutanan bilang, hasil pengamatan dan pemetaan di Sambelia, baik hutan kelolaan masyarakat (hutan kemasyarakatan) maupun perusahaan, tak jauh berbeda, sama-sama kritis. Wilayah HKm, katanya, tak semua terjaga baik, juga perusahaan, tak menjalankan kewajiban menanami konsesi mereka.Dulu, lahan itu cukup hijau dengan gerakan rehabilitasi lahan (gerhan) maupun pohon tanaman petani, belakangan perusahaan membersihkan lahan dengan menebang semua. Yang terjadi, katanya, lahan makin kritis.“Perusahaan juga menebang dengan metode (sistem tebang habis),’’ katanya.Dengan metode ini, perusahaan membabat habis dan menanami komoditas kayu keperluan mereka. Sistem tebang habis inilah, katanya, yang membuat lahan makin kritis, belum lagi laju penanaman tak secepat penebangan.Saat curah hujan tinggi, tanah yang tak lagi ada pepohonan mudah tergerus, jadi lumpur. Limpahan air dan lumpur ini menerjang Sambelia, merusak rumah, jembatan, dan fasilitas umum lain. Selain itu, banjir juga membawa potongan kayu dari hutan. Ia hanyut bersama air.Pria yang memetakan tutupan hutan di Sambelia pada 1995-2015 ini mengatakan, dari peta satelit tampak jelas area tutupan lahan berkurang. Lahan non kayu terus bertambah. Di peta citra satelit yang diolah Yazid juga tampak salah satu pulau kecil (gili) dengan hutan mangrove berkurang cukup luas.Dia bilang, perlu penelitian lebih lanjut guna mengetahui dampak kerusakan hutan di hulu, banjir, dan kesehatan hutan mangrove di beberapa daerah di Sambelia.Menurut Yazid, kalau melihat intensitas banjir di Sambelia, kondisi sudah darurat. Untuk itu, perlu upaya segera menghijaukan hutan yang gundul, baik di hutan lindung maupun hutan produksi di konsesi perusahaan maupun masyarakat.Pemerintah, katanya, harus menekankan agar lahan-lahan itu segera ditanami pepohonan kuat menahan erosi.Untuk jangka panjang, Yazid mengusulkan, ubah status HTI jadi kawasan konservasi. Begitu juga status hutan produksi di bagian lain, kembali jadi kawasan konservasi. “Itu tawaran jangka panjang.” Selama ini, katanya, tuduhan kerusakan hutan sering tersemat kepada petani. Mereka membuka lahan, mengganti dengan tanaman semusim. Memang, katanya, ada petani menanami lahan di ketinggian dengan tanaman semusim seperti kacang panjang, jagung, dan padi. Selain itu, mereka juga menanam tanaman keras seperti pohon serikaya dan jambu mete. Pohon buah itu bantuan dari pemerintah.Warga juga bergantung pada pohon buah itu, katanya, karena tanaman semusim hanya bisa pada musim hujan. Kala kemarau, justru musim panen buah-buahan dan bermanfaat bagi petani.“Selama ini lahan HKm terus yang dituduh gundul, dan sebagai pemicu banjir,’’ katanya.Padahal, di lahan-lahan kelola itu, katanya, petani menjaga pohon buah karena sumber penghasilan mereka. Sayur hanya keperluan sehari-hari. Kondisi itu, katanya, berubah ketika perusahaan masuk. Pepohonan dan tanaman dibersihkan.Andra Ashadi, Serikat Tani Nasional (STN) Lombok Timur bilang, justru perusahaan penyebab kerusakan hutan Sambelia. Kala lahan masih kelolaan petani, mereka tak mengganggu tanaman dari proyek gerhan seperti sonokeling. Begitu perusahaan masuk, semua ditebang termasuk pepohonan warga. Kayu-kayu itu, katanya, untuk pengovenan tembakau.“Justru perusahaan yang membuat lahan di Sambelia makin kritis. Coba tunjukkan mana tempat rimbun yang pohon ditanam perusahaan?”Andra menunjukkan kepada saya foto-foto dokumentasi STN Lombok Timur selama mengadvokasi petani di Sambelia. Dia memperlihatkan, aktivitas masyarakat. Di dalam beberapa foto terlihat masyarakat mengangkut kayu gelondongan untuk membangun masjid. Kalau lihat volume, tak banyak.Foto lain memperlihatkan, lahan HTICE. Di lahan itu terlihat kayu yang sudah ditebang dan dipotong kecil. Kayu-kayu itu tertumpuk rapi. Di belakang tumpukan kayu itu terlihat kondisi lahan nan tandus.Dari perusahaan, dalam tulisan di , sebelumnya, Kuswanto Setia Budi, Station Manager PT Sadhana Arifnusa mengatakan, konsesi Sadhana sudah ditanami, baik di Lombok Tengah maupun Lombok Timur. Di Desa Sambelia, Lombok Timur, dalam proses.Di Lombok Tengah, lebih maju. Pohon perusahaan sudah panen. Perusahaan mengakui, ada persoalan dengan petani. Beberapa petani belum bisa kompromi dengan skema perusahaan.Saat ini, katanya, perusahaan berproses menyelesaikan konflik dengan petani.Lahan di Lombok Utara, katanya, sampai kini masih menunggu petunjuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemungkinan kemitraan penuh dengan tanaman perkebunan.Di Sambelia, para petani menolak kemitraan perusahaan . Menurut mereka, kemitraan itu merugikan. Para petani memilih mempertahankan lahan garapan.Di Sambelia, katanya, perusahaan melakukan pembersihan dengan . Lahan kritis dalam proses penanaman. “Semua masih baru hingga proses belajar.”Kala perusahaan masuk, katanya, kawasan juga kritis, warga masuk. Dia klaim, ada perusahaan justru bagian menghutankan kembali lahan gundul.Bagaimana dengan kebijakan perusahaan menyediakan bahan bakar kayu bagi petani tembakau mitra?Kuswanto mengklaim, sejak semula perusahaan menegaskan hutan sebagai penyangga. Tanaman utama adalah turi. Ia ditanam di lahan warga masing-masing, baik di pematang sawah, ladang dan kebun.Dalam tiga tahun, turi bisa panen dan jadi bahan bakar kayu mandiri, tanpa perlu mencari keluar.Meskipun begitu, meyakinkan petani menanam dan memanfaatkan turi tak mudah. Petani berasumsi, kayu yang baik untuk pembakaran seperti kayu asam. Akhirnya, petani berburu kayu, selain turi.“Inilah yang memicu maraknya penebangan pohon keras. Bahkan petani mitra perusahaan pun sulit diyakinkan dengan bahan bakar turi, kualitas pengovenan bagus.” Markum, dosen Kehutanan Universitas Mataram bilang, perusahaan seharusnya bisa menyisihkan dana tanggung jawab sosial (CSR) untuk riset bahan bakar alternatif.Metode pembakaran, katanya, memang menimbulkan masalah baru bagi lingkungan. Asap pembakaran mengganggu kualitas udara terutama oven tembakau berada di perkampungan yang bisa menganggu pernafasan warga sekitar. Apalagi kalau di kampung itu banyak oven.Setidaknya, kata Markum, perusahaan perlu riset mencari formula meminimalisir dampak pembakaran. Dari berbagai bahan bakar alternatif selain minyak tanah, perusahaan perlu riset mencari bahan bakar ramah lingkungan.Menurut Markum, kayu dari Pulau Lombok dan Sumbawa tidak ramah lingkungan. Bahkan, kerugian dari pembakaran menggunakan kayu itu tak sebanding dengan dampak ekonomi dari bisnis tembakau di Lombok.Dulu, katanya, warga pernah coba cangkang sawit. Di NTB tak ada perkebunan sawit tetapi didatangkan dari Kalimantan dan Sumatera.“Cangkang sawit yang pernah dipakai, menurut petani, api yang tak sebagus kayu. Di sinilah peran perusahaan melakukan kajian dan percobaan untuk menemukan model tungku yang kira-kira bisa memaksimalkan panas pembakaran cangkang sawit,” katanya, seraya bilang perlu riset untuk mencari kriteria cangkang sawit terbaik untuk pengovenan.Ahmad Rifai, DPP Serikat Tani Nasional (STN) mengatakan, pemerintah juga tak boleh berpangku tangan melihat kerusakan lingkungan karena penggunaan kayu berlebihan.Pemerintah, katanya, juga tak boleh membiarkan petani berjuang sendiri mencari bahan bakar untuk pengovenan tembakau. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau, katanya, yang didapat pemerintah harus kembali ke petani dalam bentuk penyediaan bahan bakar alternatif.“Jangan habis dibagi-bagi ke daerah dan untuk program yang tak jelas bagi petani,’’katanya.Rifai mendesak, pemerintah dan perusahaan segera mencarikan alternatif pengeringan tembakau dengan teknologi ramah lingkungan. Pemerintah dan perusahaan, katanya, tak boleh pelit mengeluarkan dana meriset teknologi yang memungkinkan pengeringan tembakau tanpa harus pakai pembakaran seperti sekarang.“Apakah itu mengggunakan energi panas matahari, listrik, atau teknologi lain.”Dia bilang, teknologi ini akan mahal, tak akan terjangkau petani. Untuk itulah, perlu ada upaya pengeringan tembakau tak melulu oleh petani, juga oleh perusahaan atau penyediaan fasilitas oleh pemerintah.Teknologi pengeringan ramah lingkungan itu, katanya, bisa mengurangi beban pemerintah dalam memperbaiki kerusakan lingkungan dampak penebangan pohon masif setiap musim tembakau.Di Jawa, kata Rifai, pengeringan tembakau tak seperti di Lombok. Dia juga tak mengerti alasan perusahaan yang beroperasi di Lombok, memaksa petani harus mengeringkan tembakau dengan metode pembakaran.Menurut dia, perlu evaluasi sistem pengeringan dengan memasang gelantang (tembakau diikat pada sebuah tongkat, kemudian digantung seperti jemuran baju di dalam oven).“Apakah memungkinkan ada cara lain lebih menghembat bahan bakar tapi hasil lebih bagus? Setidaknya, bisa mengurangi bahan bakar yang harus disiapkan setiap musim tembakau. Jangan cuma mau enak beli yang sudah jadi saja,.”Jadi, bagaimana nasib lingkungan, hutan dan keselamatan warga di Lombok, ke depan? () Keterangan foto utama: Tumpukan kayu sudah dipotong dan siap dijual ke petani tembakau di lahan konsesi HTI-CE PT Sadhana Arifnusa. STN menuding perusahaan juga menebang pohon hasil proyek reboisasi dan gerhan yang ditanam petani dan pemerintah. Foto: STN Lotim/Mongabay Indonesia

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat peran pemerintah lokal

ketika hutan lombok gundul bencana muncul bangunan kayu ini berukuran sekitar x meter itulah kini tempat kartini warga dusun menanga reak desa dara kunci sambelia lombok timur menghabiskan malam hari sejak gempa mengguncang lombok juli silamrumah dari batako tak roboh karena gempa pertama tetapi terus dihantui rasa ketakutan hingga empat kali gempa besar mengguncang lombok agustus malam tembok bangunan rumah yang baru dua tahun itu ambruk bagian tembok sisi lain terlihat miring tak langsung ambruk karena tertahan tiang kayu barangbarang berharga sudah dia keluarkan khawatir terkubur reruntuhan rumahduka dampak bencana gempa masih dirasakan kartini dan keluarga belum usai masalah gempa warga dusun menanga reak dibayangi kecemasan musim hujanmenanga reak dusun di desa dara kunci ini sebenarnya dekat laut ia salah satu dusun cukup parah terdampak banjir sambelia pada rumah rusak ini dulu rusak juga karena banjir baru diperbaiki katanyakecemasan kartini bukan tanpa alasan tahun lalu banjir besar kembali menjerjang sambelia kali ini di desa belanting bertetangga dara kunci luapan air sungai menggenangi puluhan rumah warga menghanyutkan harta benda sampai ternakseorang perwira kepolisian pengajar di sekolah polisi negara spn belanting ditemukan tewas keesokan hari di sungai mobilnya terseret air bercampur lumpur saat mencoba menyeberangi sungai air bah tibatiba datangsetiap ada banjir di desadesa lain di sambelia kartini merasa suatu saat banjir serupa kembali menghantam kampungnyatinggal di bagian hilir jauh dari kawasan hutan kartini dan keluarga di desa dara kunci adalah saksi mata keganasan banjir badang nyaris berbagai infrastruktur jembatan putus rumah dekat aliran sungai hanyut kayu gelondongan banyak hanyut dari sana warga korban banjir menuding dampak penebangan di bagian hulusetelah banjir bandang bencana ini seakan jadi langganan rutin setiap tahun di sambelia tak seperti banjir tetapi selalu menyisakan oleholeh minimal jembatan desa putus beberapa rumah hanyut dan menggenangi rumahrumah warga banjir memutus salah satu jalan penghubung dusun di desa dara kuncitahun tak sampai banjir besar pada banjir bercampur lumput membuat warga kembali cemas banjir juga bercampur lumpurfaisal kepala desa dara kunci tambah pusing dengan gempa yang merusak lebih setengah rumah warga desa yang dekat pusat gempa agustus lalu ini membuat rumah warga rusak beratselain rehabilitasi gempa faisal juga memikirkan kelanjutan proyek pembuatan tanggul di sungai yang melintas di dusun batu sela dan menanga reak pada banjir luapan air sungai masuk ke rumah wargatak separah pada banjirbanjir sebelumnya tetapi jadi sinyal bahwa kejadian serupa bisa terjadi dalam skala lebih besar tanggul itu untuk mencegah luapan air masuk kampungmenanga reak dan batu sela adalah dua dusun paling parah kerusakannya karena banjir sambelia setiap musim hujan tiba warga di dua dusun ini penuh kecemasan apalagi setelah gempa mengguncang lombok beberapa bukit alami keretakan kalau nanti curah hujan lebat mereka khawatir banjir akan bercampur lumpur lumpur itulah yang banyak membuat kerusakanfaisal bilang tak perlu mencari teori untuk mengetahui penyebab banjir yang pasti katanya bagian hulu hutan gundul tak peduli apakah masyarakat atau perusahaan yang memiliki izin penebangan bagi faisal mereka harus bertanggungjawab terhadap bencana banjir di sambeliayang menebang di daerah atas tetapi kami di bawah yang kena banjir bandang katanyasebagian dara kunci memang berbatasan dengan kawasan hutan termasuk sebagian warga juga terlibat konflik dengan pt sadhana arifnusa lahan yang dikuasai perusahaan pembeli daun tembakau kering itu membentang dari ujung utara hingga ujung selatan sambelia hampir semua desa di sambelia masuk peta hutan tanaman industri perusahaan inidampak banjir tak sekadar kerusakan material juga psikologis masyarakat tergangguwarga ketakutan ketika hujan lebat turun mereka mencemaskan air bah dari hulu yang bermuara di pesisir di kampungjalan rusak karena banjir dulu sampai sekarang belum semua diperbaiki kata faisalsatusatunya cara agar banjir tak lagi jadi bencana tahunan di sambelia adalah menghutankan kembali daerah hulu lahan kuasa masyarakat dan perusahaan harus kembali ke fungsi semula sebagai hutan kami lelah juga dengan banjir katanya hm amin wakil gubernur nusa tenggara barat ntb periode yang mengakhiri jabatan pada september pernah melemparkan wacana ke publik agar hutan sambelia ditanami beringin niat politikus golkar yang bergabung ke nasdem ini bukan bermaksud politis jadikan sambelia sebagai hutan beringinpohon yang identik dengan golkarkala itu kata amin hanya beringinlah pohon yang memungkinan sambelia cepat pulih dari lahan kritis beringin cepat tumbuh dan pohon tak bisa dimanfaatkan pohon itu akan menyimpan air dan menghijaukan kembali sambeliaide yang sulit terealisasi di lapangan sebagian besar hutan produksi di sambelia terbebani izin perusahaan yang sejak awal memerlukan kayu bahkan kalau perusahaan menanam kayu mereka tak akan membiarkan terlalu lama harus ditebang cepat untuk kebutuhan bahan bakardari hektar hutan di lombok timur merupakan konsesi sadhana perusahaan pembeli daun tembakau kering ini memiliki izin hutan tanaman industri cadangan energi htice berdasarkan rekomendasi gubernur ntb tertanggal juni tentang iuphhkhti sadhana seluas hektar tersebar di lombok timur hektar lombok tengah hektar dan lombok utara hektarperusahaan ingin memastikan produksi tembakau petani terus berlanjut dengan menyediakan bahan bakar pengovenan yazid sururi pegiat lingkungan sekaligus peneliti kehutanan bilang hasil pengamatan dan pemetaan di sambelia baik hutan kelolaan masyarakat hutan kemasyarakatan maupun perusahaan tak jauh berbeda samasama kritis wilayah hkm katanya tak semua terjaga baik juga perusahaan tak menjalankan kewajiban menanami konsesi merekadulu lahan itu cukup hijau dengan gerakan rehabilitasi lahan gerhan maupun pohon tanaman petani belakangan perusahaan membersihkan lahan dengan menebang semua yang terjadi katanya lahan makin kritisperusahaan juga menebang dengan metode sistem tebang habis katanyadengan metode ini perusahaan membabat habis dan menanami komoditas kayu keperluan mereka sistem tebang habis inilah katanya yang membuat lahan makin kritis belum lagi laju penanaman tak secepat penebangansaat curah hujan tinggi tanah yang tak lagi ada pepohonan mudah tergerus jadi lumpur limpahan air dan lumpur ini menerjang sambelia merusak rumah jembatan dan fasilitas umum lain selain itu banjir juga membawa potongan kayu dari hutan ia hanyut bersama airpria yang memetakan tutupan hutan di sambelia pada ini mengatakan dari peta satelit tampak jelas area tutupan lahan berkurang lahan non kayu terus bertambah di peta citra satelit yang diolah yazid juga tampak salah satu pulau kecil gili dengan hutan mangrove berkurang cukup luasdia bilang perlu penelitian lebih lanjut guna mengetahui dampak kerusakan hutan di hulu banjir dan kesehatan hutan mangrove di beberapa daerah di sambeliamenurut yazid kalau melihat intensitas banjir di sambelia kondisi sudah darurat untuk itu perlu upaya segera menghijaukan hutan yang gundul baik di hutan lindung maupun hutan produksi di konsesi perusahaan maupun masyarakatpemerintah katanya harus menekankan agar lahanlahan itu segera ditanami pepohonan kuat menahan erosiuntuk jangka panjang yazid mengusulkan ubah status hti jadi kawasan konservasi begitu juga status hutan produksi di bagian lain kembali jadi kawasan konservasi itu tawaran jangka panjang selama ini katanya tuduhan kerusakan hutan sering tersemat kepada petani mereka membuka lahan mengganti dengan tanaman semusim memang katanya ada petani menanami lahan di ketinggian dengan tanaman semusim seperti kacang panjang jagung dan padi selain itu mereka juga menanam tanaman keras seperti pohon serikaya dan jambu mete pohon buah itu bantuan dari pemerintahwarga juga bergantung pada pohon buah itu katanya karena tanaman semusim hanya bisa pada musim hujan kala kemarau justru musim panen buahbuahan dan bermanfaat bagi petaniselama ini lahan hkm terus yang dituduh gundul dan sebagai pemicu banjir katanyapadahal di lahanlahan kelola itu katanya petani menjaga pohon buah karena sumber penghasilan mereka sayur hanya keperluan seharihari kondisi itu katanya berubah ketika perusahaan masuk pepohonan dan tanaman dibersihkanandra ashadi serikat tani nasional stn lombok timur bilang justru perusahaan penyebab kerusakan hutan sambelia kala lahan masih kelolaan petani mereka tak mengganggu tanaman dari proyek gerhan seperti sonokeling begitu perusahaan masuk semua ditebang termasuk pepohonan warga kayukayu itu katanya untuk pengovenan tembakaujustru perusahaan yang membuat lahan di sambelia makin kritis coba tunjukkan mana tempat rimbun yang pohon ditanam perusahaanandra menunjukkan kepada saya fotofoto dokumentasi stn lombok timur selama mengadvokasi petani di sambelia dia memperlihatkan aktivitas masyarakat di dalam beberapa foto terlihat masyarakat mengangkut kayu gelondongan untuk membangun masjid kalau lihat volume tak banyakfoto lain memperlihatkan lahan htice di lahan itu terlihat kayu yang sudah ditebang dan dipotong kecil kayukayu itu tertumpuk rapi di belakang tumpukan kayu itu terlihat kondisi lahan nan tandusdari perusahaan dalam tulisan di sebelumnya kuswanto setia budi station manager pt sadhana arifnusa mengatakan konsesi sadhana sudah ditanami baik di lombok tengah maupun lombok timur di desa sambelia lombok timur dalam prosesdi lombok tengah lebih maju pohon perusahaan sudah panen perusahaan mengakui ada persoalan dengan petani beberapa petani belum bisa kompromi dengan skema perusahaansaat ini katanya perusahaan berproses menyelesaikan konflik dengan petanilahan di lombok utara katanya sampai kini masih menunggu petunjuk kementerian lingkungan hidup dan kehutanan kemungkinan kemitraan penuh dengan tanaman perkebunandi sambelia para petani menolak kemitraan perusahaan menurut mereka kemitraan itu merugikan para petani memilih mempertahankan lahan garapandi sambelia katanya perusahaan melakukan pembersihan dengan lahan kritis dalam proses penanaman semua masih baru hingga proses belajarkala perusahaan masuk katanya kawasan juga kritis warga masuk dia klaim ada perusahaan justru bagian menghutankan kembali lahan gundulbagaimana dengan kebijakan perusahaan menyediakan bahan bakar kayu bagi petani tembakau mitrakuswanto mengklaim sejak semula perusahaan menegaskan hutan sebagai penyangga tanaman utama adalah turi ia ditanam di lahan warga masingmasing baik di pematang sawah ladang dan kebundalam tiga tahun turi bisa panen dan jadi bahan bakar kayu mandiri tanpa perlu mencari keluarmeskipun begitu meyakinkan petani menanam dan memanfaatkan turi tak mudah petani berasumsi kayu yang baik untuk pembakaran seperti kayu asam akhirnya petani berburu kayu selain turiinilah yang memicu maraknya penebangan pohon keras bahkan petani mitra perusahaan pun sulit diyakinkan dengan bahan bakar turi kualitas pengovenan bagus markum dosen kehutanan universitas mataram bilang perusahaan seharusnya bisa menyisihkan dana tanggung jawab sosial csr untuk riset bahan bakar alternatifmetode pembakaran katanya memang menimbulkan masalah baru bagi lingkungan asap pembakaran mengganggu kualitas udara terutama oven tembakau berada di perkampungan yang bisa menganggu pernafasan warga sekitar apalagi kalau di kampung itu banyak ovensetidaknya kata markum perusahaan perlu riset mencari formula meminimalisir dampak pembakaran dari berbagai bahan bakar alternatif selain minyak tanah perusahaan perlu riset mencari bahan bakar ramah lingkunganmenurut markum kayu dari pulau lombok dan sumbawa tidak ramah lingkungan bahkan kerugian dari pembakaran menggunakan kayu itu tak sebanding dengan dampak ekonomi dari bisnis tembakau di lombokdulu katanya warga pernah coba cangkang sawit di ntb tak ada perkebunan sawit tetapi didatangkan dari kalimantan dan sumateracangkang sawit yang pernah dipakai menurut petani api yang tak sebagus kayu di sinilah peran perusahaan melakukan kajian dan percobaan untuk menemukan model tungku yang kirakira bisa memaksimalkan panas pembakaran cangkang sawit katanya seraya bilang perlu riset untuk mencari kriteria cangkang sawit terbaik untuk pengovenanahmad rifai dpp serikat tani nasional stn mengatakan pemerintah juga tak boleh berpangku tangan melihat kerusakan lingkungan karena penggunaan kayu berlebihanpemerintah katanya juga tak boleh membiarkan petani berjuang sendiri mencari bahan bakar untuk pengovenan tembakau dana bagi hasil cukai hasil tembakau katanya yang didapat pemerintah harus kembali ke petani dalam bentuk penyediaan bahan bakar alternatifjangan habis dibagibagi ke daerah dan untuk program yang tak jelas bagi petanikatanyarifai mendesak pemerintah dan perusahaan segera mencarikan alternatif pengeringan tembakau dengan teknologi ramah lingkungan pemerintah dan perusahaan katanya tak boleh pelit mengeluarkan dana meriset teknologi yang memungkinkan pengeringan tembakau tanpa harus pakai pembakaran seperti sekarangapakah itu mengggunakan energi panas matahari listrik atau teknologi laindia bilang teknologi ini akan mahal tak akan terjangkau petani untuk itulah perlu ada upaya pengeringan tembakau tak melulu oleh petani juga oleh perusahaan atau penyediaan fasilitas oleh pemerintahteknologi pengeringan ramah lingkungan itu katanya bisa mengurangi beban pemerintah dalam memperbaiki kerusakan lingkungan dampak penebangan pohon masif setiap musim tembakaudi jawa kata rifai pengeringan tembakau tak seperti di lombok dia juga tak mengerti alasan perusahaan yang beroperasi di lombok memaksa petani harus mengeringkan tembakau dengan metode pembakaranmenurut dia perlu evaluasi sistem pengeringan dengan memasang gelantang tembakau diikat pada sebuah tongkat kemudian digantung seperti jemuran baju di dalam ovenapakah memungkinkan ada cara lain lebih menghembat bahan bakar tapi hasil lebih bagus setidaknya bisa mengurangi bahan bakar yang harus disiapkan setiap musim tembakau jangan cuma mau enak beli yang sudah jadi sajajadi bagaimana nasib lingkungan hutan dan keselamatan warga di lombok ke depan keterangan foto utama tumpukan kayu sudah dipotong dan siap dijual ke petani tembakau di lahan konsesi htice pt sadhana arifnusa stn menuding perusahaan juga menebang pohon hasil proyek reboisasi dan gerhan yang ditanam petani dan pemerintah foto stn lotimmongabay indonesia

Mendorong Pembangunan Berbasis Ekologi dalam RPJMD Sulsel, Seperti Apa?. Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 menjadi momentum sejumlah LSM berbasis lingkungan hidup untuk memberi masukan, sebagai upaya dalam mendukung pembangunan berbasis ekologi di Sulsel.Tema ini mengemuka pada kegiatan Workshop Pengarusutamaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Sulsel yang diselenggarakan oleh (SCF) di Hotel Four Point, Makassar, asal Desember lalu.Awaluddin, Program Manager di SCF, menyatakan bahwa dalam penyusunan RPJMD Sulsel ini Forum Civil Society Organization (CSO) memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah. Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil Lokakarya CSO terkait Isu Strategis Lingkungan Hidup, yang diselenggarakan pada 22-23 November 2018 lalu, yang melibatkan 27 Lembaga yang terdiri dari CSO dan Pemerintah.“Rekomendasi ini sebagai bentuk konfirmasi, verifikasi dan validasi, yang kemudian disampaikan kepada Tim Percepatan Pembangunan Daerah dan Bappeda Sulsel,” katanya. Ketujuh rekomendasi itu adalah, pertama, agar Perhutanan Sosial menjadi bagian dari kegiatan prioritas pembangunan bidang kehutanan.“Selain sebagai upaya mewujudkan reforma agraria dan perhutanan sosial dalam mendukung penyelesaian konflik tenure, perluasan wilayah kelola rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan,” jelasnya.Perhutanan Sosial diharapkan berkontribusi pada Misi 3 RPJMD, karena terbukti dapat mengembangkan pertumbuhan ekonomi baru dan juga berkontribusi pada Misi 5, terutama dalam memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan tujuan pembangunan berkelanjutan.Rekomendasi kedua menurut Awaluddin, terkait keterbukaan informasi, yang diharapkan menjadi prasyarat penting pembangunan di Sulawesi Selatan, khususnya di bidang lingkungan hidup. Membuka data terkait perizinan usaha dan AMDAL merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik di samping untuk pencegahan korupsi.“Di samping itu, aspek tata kelola pemerintahan perlu menerapkan keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah,” tambahnya.Rekomendasi ketiga terkait kebijakan anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup, yang diharapkan melakukan terobosan baru melalui penerapan skema Transfer Anggaran Berbasis Ekologis (TAPE), yang mengedepankan capaian kinerja sebagai basis penilaiannya.“Melalui skema ini, kebijakan alokasi dana transfer ke kabupaten dan kota dengan didasarkan pada indikator aspek ekologi dan inklusi.” Rekomendasi keempat, Pemprov Sulsel diharapkan membangun kemitraan dengan KPK, ombudsman, instansi penegak hukum dan masyarakat sipil dalam menyelamatkan sumber daya alam.“Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, bebas korupsi, transparansi dan hukum menjadi instrumen keadilan bagi segenap lapisan masyarakat maka perlu membangun sinergi dengan semua komponen penegakan hukum,” tambah Awaluddin.Rekomendasi kelima terkait arah kebijakan pembangunan infrastruktur yang inklusif dengan mempertimbangkan aspek ekologis atau infrastruktur hijau ( ).“Rekomendasi ini berkontribusi pada Misi 2, karena pada banyak kasus pembangunan infrastruktur tanpa mempertimbangkan faktor ekologi.”Rekomendasi keenam terkait penerapan skema investasi hijau sebagai dasar kebijakan dalam mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pengembangannya tidak tumpang tindih dengan kepemilikan lahan masyarakat.“Dalam penetapan kawasan pertumbuhan ekonomi baru melalui pengkajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan bentang alam, daya dukung dan daya tampung sumber daya alam serta wilayah yang dilindungi oleh masyarakat.”Rekomendasi terakhir adalah pertimbangan keberlanjutan ekologis menjadi dasar utama dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk.“Di samping itu perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung wilayah pengembangan, termasuk mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat adat dan bentang alam.” Menanggapi rekomendasi ini, Yusran Yusuf, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang merupakan representasi Pemprov Sulsel dalam penyusunan RPJMD, menyatakan akan mendengarkan dan menampung segala aspirasi dari masyarakat termasuk dari LSM itu.“RPJMD sudah dalam proses pendalaman di Kemendagri dan mudah-mudahan secepatnya bisa tuntas. Proses penyusunan ini kami lakukan secara partisipatif, termasuk kami melakukan pertemuan dengan beberapa . Kami ingin melakukan pembangunan yang berkelanjutan dan ini bukan karena tuntutan Sulsel tetapi juga tuntutan global,” ungkap Yusran.Menurut Yusran, kekayaan sumber daya alam adalah sebuah berkah namun jika tidak dikelola dengan baik justru sebaliknya jadi malapetaka. Misi Gubernur, juga ingin mengembangkan sumber daya alam dengan komoditi unggulan.“Saat ini beberapa wilayah Sulsel yang masih terisolir, yang akan dibuka untuk mengoptimalkan SDA yang ada. Tentu dalam semua ini patronnya adalah lingkungan. Itu yang kami kawal. Pertemuan hari ini ingin memastikan itu lagi,” katanya.Yusran memastikan dalam penyusunan RPJMD ini dalam rangka mewujudkan visi misi gubernur didesain ke pembangunan yang berwawasan lingkungan.“Ini tidak berarti tidak ada aktivitas pembangunan, tetapi tetap mempertimbangkan daya dukung, daya tampung, dan paling penting adalah melibatkan partisipasi masyarakat,” katanya.Yusran juga menyambut baik usulan transfer anggaran berbasis ekologi yang disebut TAPE dan mempertimbangkan masukan tentang Inpres Moratorium Sawit dalam penyusunan RPJMD ini.“Ini jangan diartikan bahwa kita anti sawit. Keberadaan Inpres Ini adalah sebuah upaya bagaimana sawit ini dikelola secara benar dan secara ekonomi menguntungkan masyarakat. Meski ada di daerah karena harga yang semakin menurun dan sekarang banyak masyarakat mulai menebang sawit.” Rizki Anggriana Arimbi, Koordinator Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Sulsel menilai RPJMD Sulsel saat ini tak beda jauh dengan yang sebelumnya. Perspektif perjuangan Reformasi Agraria dinilai masih banyak yang harus diperbaiki.“Paparannya sangat sektoral, bicara tentang tata kelola yang baik, transparansi, kemudian data integrasi dan bagaimana lintas sektor isu saling berkaitan.”Menurutnya, di RPJMD Sulsel saat ini tidak ada secara khusus berbicara tentang persoalan-persoalan konflik-konflik agraria dan ketimpangan struktur agraria yang selama ini terjadi di Sulsel. Padahal bicara tentang sektor pangan, tata kelola hutan, atau tentang kelola lahan yang baik basisnya adalah reformasi agraria.“Hari ini Sulsel menghadapi banyak sekali izin-izin investasi, pertambangan, HGU, reklamasi, beberapa program yang sifatnya nasional dan pemprov dan kabupaten kota yang menimbulkan konflik, merampas wilayah kelola rakyat, kemudian dampak-dampaknya sampai adanya kriminalisasi, ancaman terhadap wilayah-wilayah ruang produksi petani,” ujarnya.Untuk sektor pertanian misalnya, beberapa wilayah kabupaten yang menjadi basis produksi pertanian atau pertanian di Sulsel menghadapi banyak sekali persoalan, seperti alih fungsi lahan, konversi lahan terkait perkebunan sawit dan izin pertambangan di lahan-lahan produktif.Rizki selanjutnya menyatakan pesimis melihat masa depan pengelolaan tata ruang di Sulsel, meski sudah banyak kebijakan terkait hal ini.“Kita punya banyak aturan dan saling tumpang tindih. Bahkan pemerintah sendiri mengakui hal ini. Kita punya KLHS yang seharusnya menjadi dasar dari sebuah perencanaan pembangunan, tapi itu juga tidak menjadi fondasi yang harus dilihat bagaimana daya lingkungan yang seharusnya.”Sardi Razak, Ketua AMAN Sulsel, menyatakan bahwa dari draf RPJMD yang ada, dari sisi masyarakat adat sudah memuat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat adat di Sulsel.“Di dalam draf sudah memuat bagaimana pemenuhan hak-hak masyarakat adat dan upaya-upaya untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Apa yang disampaikan pemerintah tadi juga sudah sesuai kebutuhan masyarakat adat bagaimana perlindungan hutan dan wilayah adat yang tentunya pengelolaannya harus lestari dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat adat,” katanya.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional pertanian dan keamanan pangan

mendorong pembangunan berbasis ekologi dalam rpjmd sulsel seperti apa proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpjmd sulawesi selatan tahun menjadi momentum sejumlah lsm berbasis lingkungan hidup untuk memberi masukan sebagai upaya dalam mendukung pembangunan berbasis ekologi di sulseltema ini mengemuka pada kegiatan workshop pengarusutamaan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan daerah sulsel yang diselenggarakan oleh scf di hotel four point makassar asal desember laluawaluddin program manager di scf menyatakan bahwa dalam penyusunan rpjmd sulsel ini forum civil society organization cso memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil lokakarya cso terkait isu strategis lingkungan hidup yang diselenggarakan pada november lalu yang melibatkan lembaga yang terdiri dari cso dan pemerintahrekomendasi ini sebagai bentuk konfirmasi verifikasi dan validasi yang kemudian disampaikan kepada tim percepatan pembangunan daerah dan bappeda sulsel katanya ketujuh rekomendasi itu adalah pertama agar perhutanan sosial menjadi bagian dari kegiatan prioritas pembangunan bidang kehutananselain sebagai upaya mewujudkan reforma agraria dan perhutanan sosial dalam mendukung penyelesaian konflik tenure perluasan wilayah kelola rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan jelasnyaperhutanan sosial diharapkan berkontribusi pada misi rpjmd karena terbukti dapat mengembangkan pertumbuhan ekonomi baru dan juga berkontribusi pada misi terutama dalam memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan tujuan pembangunan berkelanjutanrekomendasi kedua menurut awaluddin terkait keterbukaan informasi yang diharapkan menjadi prasyarat penting pembangunan di sulawesi selatan khususnya di bidang lingkungan hidup membuka data terkait perizinan usaha dan amdal merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik di samping untuk pencegahan korupsidi samping itu aspek tata kelola pemerintahan perlu menerapkan keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah tambahnyarekomendasi ketiga terkait kebijakan anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup yang diharapkan melakukan terobosan baru melalui penerapan skema transfer anggaran berbasis ekologis tape yang mengedepankan capaian kinerja sebagai basis penilaiannyamelalui skema ini kebijakan alokasi dana transfer ke kabupaten dan kota dengan didasarkan pada indikator aspek ekologi dan inklusi rekomendasi keempat pemprov sulsel diharapkan membangun kemitraan dengan kpk ombudsman instansi penegak hukum dan masyarakat sipil dalam menyelamatkan sumber daya alamuntuk mewujudkan pemerintahan yang bersih akuntabel bebas korupsi transparansi dan hukum menjadi instrumen keadilan bagi segenap lapisan masyarakat maka perlu membangun sinergi dengan semua komponen penegakan hukum tambah awaluddinrekomendasi kelima terkait arah kebijakan pembangunan infrastruktur yang inklusif dengan mempertimbangkan aspek ekologis atau infrastruktur hijau rekomendasi ini berkontribusi pada misi karena pada banyak kasus pembangunan infrastruktur tanpa mempertimbangkan faktor ekologirekomendasi keenam terkait penerapan skema investasi hijau sebagai dasar kebijakan dalam mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru termasuk pengembangannya tidak tumpang tindih dengan kepemilikan lahan masyarakatdalam penetapan kawasan pertumbuhan ekonomi baru melalui pengkajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan bentang alam daya dukung dan daya tampung sumber daya alam serta wilayah yang dilindungi oleh masyarakatrekomendasi terakhir adalah pertimbangan keberlanjutan ekologis menjadi dasar utama dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produkdi samping itu perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung wilayah pengembangan termasuk mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat adat dan bentang alam menanggapi rekomendasi ini yusran yusuf ketua tim percepatan pembangunan daerah tpd yang merupakan representasi pemprov sulsel dalam penyusunan rpjmd menyatakan akan mendengarkan dan menampung segala aspirasi dari masyarakat termasuk dari lsm iturpjmd sudah dalam proses pendalaman di kemendagri dan mudahmudahan secepatnya bisa tuntas proses penyusunan ini kami lakukan secara partisipatif termasuk kami melakukan pertemuan dengan beberapa kami ingin melakukan pembangunan yang berkelanjutan dan ini bukan karena tuntutan sulsel tetapi juga tuntutan global ungkap yusranmenurut yusran kekayaan sumber daya alam adalah sebuah berkah namun jika tidak dikelola dengan baik justru sebaliknya jadi malapetaka misi gubernur juga ingin mengembangkan sumber daya alam dengan komoditi unggulansaat ini beberapa wilayah sulsel yang masih terisolir yang akan dibuka untuk mengoptimalkan sda yang ada tentu dalam semua ini patronnya adalah lingkungan itu yang kami kawal pertemuan hari ini ingin memastikan itu lagi katanyayusran memastikan dalam penyusunan rpjmd ini dalam rangka mewujudkan visi misi gubernur didesain ke pembangunan yang berwawasan lingkunganini tidak berarti tidak ada aktivitas pembangunan tetapi tetap mempertimbangkan daya dukung daya tampung dan paling penting adalah melibatkan partisipasi masyarakat katanyayusran juga menyambut baik usulan transfer anggaran berbasis ekologi yang disebut tape dan mempertimbangkan masukan tentang inpres moratorium sawit dalam penyusunan rpjmd iniini jangan diartikan bahwa kita anti sawit keberadaan inpres ini adalah sebuah upaya bagaimana sawit ini dikelola secara benar dan secara ekonomi menguntungkan masyarakat meski ada di daerah karena harga yang semakin menurun dan sekarang banyak masyarakat mulai menebang sawit rizki anggriana arimbi koordinator konsorsium pembaharuan agraria kpa sulsel menilai rpjmd sulsel saat ini tak beda jauh dengan yang sebelumnya perspektif perjuangan reformasi agraria dinilai masih banyak yang harus diperbaikipaparannya sangat sektoral bicara tentang tata kelola yang baik transparansi kemudian data integrasi dan bagaimana lintas sektor isu saling berkaitanmenurutnya di rpjmd sulsel saat ini tidak ada secara khusus berbicara tentang persoalanpersoalan konflikkonflik agraria dan ketimpangan struktur agraria yang selama ini terjadi di sulsel padahal bicara tentang sektor pangan tata kelola hutan atau tentang kelola lahan yang baik basisnya adalah reformasi agrariahari ini sulsel menghadapi banyak sekali izinizin investasi pertambangan hgu reklamasi beberapa program yang sifatnya nasional dan pemprov dan kabupaten kota yang menimbulkan konflik merampas wilayah kelola rakyat kemudian dampakdampaknya sampai adanya kriminalisasi ancaman terhadap wilayahwilayah ruang produksi petani ujarnyauntuk sektor pertanian misalnya beberapa wilayah kabupaten yang menjadi basis produksi pertanian atau pertanian di sulsel menghadapi banyak sekali persoalan seperti alih fungsi lahan konversi lahan terkait perkebunan sawit dan izin pertambangan di lahanlahan produktifrizki selanjutnya menyatakan pesimis melihat masa depan pengelolaan tata ruang di sulsel meski sudah banyak kebijakan terkait hal inikita punya banyak aturan dan saling tumpang tindih bahkan pemerintah sendiri mengakui hal ini kita punya klhs yang seharusnya menjadi dasar dari sebuah perencanaan pembangunan tapi itu juga tidak menjadi fondasi yang harus dilihat bagaimana daya lingkungan yang seharusnyasardi razak ketua aman sulsel menyatakan bahwa dari draf rpjmd yang ada dari sisi masyarakat adat sudah memuat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat adat di sulseldi dalam draf sudah memuat bagaimana pemenuhan hakhak masyarakat adat dan upayaupaya untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat apa yang disampaikan pemerintah tadi juga sudah sesuai kebutuhan masyarakat adat bagaimana perlindungan hutan dan wilayah adat yang tentunya pengelolaannya harus lestari dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat adat katanya

Inpres Moratorium Sawit untuk Perbaikan Tata Kelola Sawit. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) terkait moratorium dan evaluasi kebun sawit pada September 2018 lalu. Bertujuan memperbaiki tata kelola perkebunan sawit. Inpres itu memerintahkan kepada instansi pemerintah pusat dan daerah mengevaluasi kembali izin pelepasan kawasan serta menunda pembukaan kebun sawit.Perjuangan lahirnya Inpres ini tak mudah. Kalangan CSO berharap pemerintah daerah, baik itu di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota bisa bersinergi dalam menjalankan amanah Inpres ini. Beberapa daerah telah menyatakan komitmen, termasuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.Hal ini terungkap dalam oleh Sawit Watch dengan pihak Pemerintah Sulsel di ruang rapat Bappeda Sulsel, Makassar, Kamis (6/12/2018).Indah Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch, pada kesempatan ini menjelaskan latar belakang lahirnya Inpres dan tujuan yang ingin dicapai dengan Inpres tersebut.“Sawit Watch sudah dua dekade perjalanannya dan terus berupaya mendorong bagaimana perkebunan sawit yang sudah ada kita perbaiki tata kelolanya, karena sampai saat ini terdapat 22 juta hektar lebih lahan sawit yang telah kami kumpulkan, tapi belum ada data yang pasti berapa sudah ,” jelas Indah. Menurut indah, dengan adanya Inpres moratorium di nasional dan provinsi/kabupaten, maka selanjutnya akan dilakukan perizinan dan evaluasi izin-izin sawit yang ada di daerah. Hanya saja, belum semua daerah mengetahui keberadaan Inpres ini.“Inpres ini hanya tiga tahun tapi belum ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah bahkan beberapa daerah belum tahu ada inpres ini,” katanya.Dikatakan Indah bahwa Inpres itu untuk melakukan evaluasi perizinan dan kemudian dalam proses evaluasi ini kepala daerah dan bupati harus melakukan moratorium memberikan izin untuk perkebunan sawit.“Inpres ini sebenarnya untuk melakukan evaluasi izin-izin sawit yang sudah ada dan juga memperbaiki tata kelola perkebunan sawit. Sawit-sawit dalam kawasan hutan harus ditertibkan, begitu juga dengan sawit-sawit yang tak berizin dan tidak memiliki HGU.”Menurut Indah, Inpres ini bisa bersinergi dengan Perpres Reforma Agraria. Di lapangan sendiri Indah mengakui melihat banyak ketimpangan, misalnya 22 juta hektar lahan yang belum dioptimalkan. Kemudian ada persoalan-persoalan struktur ketimpangan lahan, di mana korporasi menguasai lebih dari 50 persen, sementara rakyat hanya 30 persen dan perusahaan negara melalui PTPN sebanyak 20 persen.“Kita lihat terdapat 50 persen penguasaan lahan sawit korporasi dikuasai lima grup besar, sementara petani-petani status penggarap tidak punya lahan sekitar. Mandat konstitusi kita untuk kesejahteraan bangsa itu belum berjalan ketika masih terjadi ketimpangan kepemilikan lahan,” katanya. Masalah lainnya adalah dampak lingkungan dari perkebunan sawit, buruh, dan persoalan sosial lainnya, termasuk pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di perkebunan.“Ada tantangan secara global karena Indonesia memenuhi permintaan global 65-70 persen produk CPO, 30 persen untuk komsumsi domestik. Sekarang tantangan baru lagi, yaitu persoalan-persoalan lingkungan, yang menjadi ancaman sawit Indonesia. Sawit yang diekspor juga ada sawit rakyat sehingga kita perlu perbaikan tata kelola,” tambahnyaMuhammad Al Amin, Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, menyitir pernyataan Gubernur Sulsel yang tidak menjadikan sawit sebagai produk unggulan.“Sebelum Inpres ini keluar, gubernur sudah tahu akan ada Inpres moratorium ini. Sehingga bisa saja itulah yang menegaskan beliau bahwa Sulsel peruntukannya bukan untuk sawit,” katanya.Menurut Amin, dari aspek luasan lahan, perkebunan di Sulsel sebenarnya masih tergolong kecil dibandingkan provinsi-provinsi lainnya, seperti Sumatra dan Kalimantan. Konflik juga tidak terlalu banyak meski tetap ada, yaitu konflik antara masyarakat dengan perusahaan negara.“Ini bisa menjadi percontohan bagaimana perkebunan rakyat bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan bagaimana peran Pemprov meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat dan bagaimana Bappeda atau daerah merancang program karena dalam RPJMD. Gubernur mengatakan produktivitas lahan di Sulsel akan digenjot agar nilainya menjadi tinggi dengan tetap memperhatikan aspek keadilan lingkungannya,” katanya. Dikatakan Amin, terkait dengan perkebunan swasta dengan adanya moratorium ini, maka Pemprov Sulsel bisa melakukan baik itu terkait perizinan ataupun kondisi di lapangan terkait keberadaan konflik.“Di periode pemerintahan baru ini, pemerintah daerah harus lebih tegas, jangan mau diatur atau diperintah oleh perusahaan swasta,” tegasnya.Yusran Yusuf, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Sulsel menyambut baik keberadaan Inpres moratorium ini sebagai sebuah upaya memperbaiki tata kelola perkebunan sawit di Sulsel.“Intinya mengumpulkan data, me- izin, provinsi akan di tengah-tengah posisinya. Kabupaten-kabupaten yang ada lokasi perkebunan sawitnya terlebih dahulu mengajukan, provinsi yang verifikasi. Saya lebih kepada bagaimana teknisnya, karena ini sebenarnya bagus seperti Tora (tanah obyek reforma agraria) yang berupaya untuk menyelesaikan konflik,” jelasnya.Yusran juga menyambut baik usulan pembentukan tim kerja sebagai pihak yang akan mengawal proses implementasi Inpres ini.“Kita sepakat membentuk tim kerja yang melibatkan instansi terkait, swasta, dan CSO seperti Walhi dan Aman. Tentu ini menjadi kesimpulan yang akan kami laporkan ke tingkat pimpinan untuk ditindaklanjuti, apakah mau dalam bentuk SK gubernur atau dalam bentuk apa pun nantinya.”Yusran berharap implementasi Inpres ini nantinya harus melibatkan pemerintah kabupaten sebagai pemilik lokasi perkebunan sawit. Terkait pembentukan tim kerja ini, Syamsu Alam, anggota TP2D Sulsel, berharap ada pelibatan swasta agar memudahkan dalam pengumpulan data.“Revisi RTRW juga harus dipercepat. Apakah tidak ada HGU yang lain berubah fungsi jadi perkebunan sawit? Misal HGU peternakan. Itu juga perlu kita evaluasi. Kehutanan juga perlu dilibatkan.”Menurutnya, selama ini perusahaan swasta sulit berkembang dalam pengelolaan lahan di Sulsel karena banyaknya klaim-klaim penguasaan lahan, termasuk yang berada di kawasan hutan.“Kalau mau cepat berikan masyarakat,” katanya.Surono, dari Dinas Lingkungan Hidup memaparkan perizinan sawit di Sulsel. Menurutnya, Izin lingkungan sawit yang sudah keluar berada di Kabupaten Enrekang dan Wajo, baik yang dikelola swasta ataupun PTPN.“Yang sudah memiliki izin lingkungan itu kita bisa pastikan tidak berada di kawasan hutan. Yang tidak itu di lapangan yang dikuasai masyarakat apa masuk kawasan hutan atau tidak. Kami sebatas pada izin lingkungan atau Amdal saja, sementara yang tahu tapal batas kawasan hutan itu unit kerja KLHK di provinsi. Beberapa bulan yang lalu kami ikut di Tim Tora, memang ada yang bersentuhan langsung dengan kawasan hutan khususnya di Luwu Utara.”Keberadaan Inpres ini sendiri bermula pada 14 April 2016, pada Hari Hutan Internasional di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, di mana Presiden Joko Widodo menyampaikan akan mengeluarkan kebijakan moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit.Komitmen ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Inpres Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit pada 19 September 2018.Inpres ini ditujukan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian KLHK, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, BKPMD, gubernur dan bupati/walikota.

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

inpres moratorium sawit untuk perbaikan tata kelola sawit presiden joko widodo telah menandatangani instruksi presiden inpres terkait moratorium dan evaluasi kebun sawit pada september lalu bertujuan memperbaiki tata kelola perkebunan sawit inpres itu memerintahkan kepada instansi pemerintah pusat dan daerah mengevaluasi kembali izin pelepasan kawasan serta menunda pembukaan kebun sawitperjuangan lahirnya inpres ini tak mudah kalangan cso berharap pemerintah daerah baik itu di tingkat provinsi ataupun kabupatenkota bisa bersinergi dalam menjalankan amanah inpres ini beberapa daerah telah menyatakan komitmen termasuk pemerintah provinsi sulawesi selatanhal ini terungkap dalam oleh sawit watch dengan pihak pemerintah sulsel di ruang rapat bappeda sulsel makassar kamis indah fatinaware direktur eksekutif sawit watch pada kesempatan ini menjelaskan latar belakang lahirnya inpres dan tujuan yang ingin dicapai dengan inpres tersebutsawit watch sudah dua dekade perjalanannya dan terus berupaya mendorong bagaimana perkebunan sawit yang sudah ada kita perbaiki tata kelolanya karena sampai saat ini terdapat juta hektar lebih lahan sawit yang telah kami kumpulkan tapi belum ada data yang pasti berapa sudah jelas indah menurut indah dengan adanya inpres moratorium di nasional dan provinsikabupaten maka selanjutnya akan dilakukan perizinan dan evaluasi izinizin sawit yang ada di daerah hanya saja belum semua daerah mengetahui keberadaan inpres iniinpres ini hanya tiga tahun tapi belum ada langkahlangkah yang dilakukan oleh pemerintah bahkan beberapa daerah belum tahu ada inpres ini katanyadikatakan indah bahwa inpres itu untuk melakukan evaluasi perizinan dan kemudian dalam proses evaluasi ini kepala daerah dan bupati harus melakukan moratorium memberikan izin untuk perkebunan sawitinpres ini sebenarnya untuk melakukan evaluasi izinizin sawit yang sudah ada dan juga memperbaiki tata kelola perkebunan sawit sawitsawit dalam kawasan hutan harus ditertibkan begitu juga dengan sawitsawit yang tak berizin dan tidak memiliki hgumenurut indah inpres ini bisa bersinergi dengan perpres reforma agraria di lapangan sendiri indah mengakui melihat banyak ketimpangan misalnya juta hektar lahan yang belum dioptimalkan kemudian ada persoalanpersoalan struktur ketimpangan lahan di mana korporasi menguasai lebih dari persen sementara rakyat hanya persen dan perusahaan negara melalui ptpn sebanyak persenkita lihat terdapat persen penguasaan lahan sawit korporasi dikuasai lima grup besar sementara petanipetani status penggarap tidak punya lahan sekitar mandat konstitusi kita untuk kesejahteraan bangsa itu belum berjalan ketika masih terjadi ketimpangan kepemilikan lahan katanya masalah lainnya adalah dampak lingkungan dari perkebunan sawit buruh dan persoalan sosial lainnya termasuk pelanggaranpelanggaran ham yang terjadi di perkebunanada tantangan secara global karena indonesia memenuhi permintaan global persen produk cpo persen untuk komsumsi domestik sekarang tantangan baru lagi yaitu persoalanpersoalan lingkungan yang menjadi ancaman sawit indonesia sawit yang diekspor juga ada sawit rakyat sehingga kita perlu perbaikan tata kelola tambahnyamuhammad al amin direktur eksekutif walhi sulsel menyitir pernyataan gubernur sulsel yang tidak menjadikan sawit sebagai produk unggulansebelum inpres ini keluar gubernur sudah tahu akan ada inpres moratorium ini sehingga bisa saja itulah yang menegaskan beliau bahwa sulsel peruntukannya bukan untuk sawit katanyamenurut amin dari aspek luasan lahan perkebunan di sulsel sebenarnya masih tergolong kecil dibandingkan provinsiprovinsi lainnya seperti sumatra dan kalimantan konflik juga tidak terlalu banyak meski tetap ada yaitu konflik antara masyarakat dengan perusahaan negaraini bisa menjadi percontohan bagaimana perkebunan rakyat bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan bagaimana peran pemprov meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat dan bagaimana bappeda atau daerah merancang program karena dalam rpjmd gubernur mengatakan produktivitas lahan di sulsel akan digenjot agar nilainya menjadi tinggi dengan tetap memperhatikan aspek keadilan lingkungannya katanya dikatakan amin terkait dengan perkebunan swasta dengan adanya moratorium ini maka pemprov sulsel bisa melakukan baik itu terkait perizinan ataupun kondisi di lapangan terkait keberadaan konflikdi periode pemerintahan baru ini pemerintah daerah harus lebih tegas jangan mau diatur atau diperintah oleh perusahaan swasta tegasnyayusran yusuf ketua tim percepatan pembangunan daerah tpd sulsel menyambut baik keberadaan inpres moratorium ini sebagai sebuah upaya memperbaiki tata kelola perkebunan sawit di sulselintinya mengumpulkan data me izin provinsi akan di tengahtengah posisinya kabupatenkabupaten yang ada lokasi perkebunan sawitnya terlebih dahulu mengajukan provinsi yang verifikasi saya lebih kepada bagaimana teknisnya karena ini sebenarnya bagus seperti tora tanah obyek reforma agraria yang berupaya untuk menyelesaikan konflik jelasnyayusran juga menyambut baik usulan pembentukan tim kerja sebagai pihak yang akan mengawal proses implementasi inpres inikita sepakat membentuk tim kerja yang melibatkan instansi terkait swasta dan cso seperti walhi dan aman tentu ini menjadi kesimpulan yang akan kami laporkan ke tingkat pimpinan untuk ditindaklanjuti apakah mau dalam bentuk sk gubernur atau dalam bentuk apa pun nantinyayusran berharap implementasi inpres ini nantinya harus melibatkan pemerintah kabupaten sebagai pemilik lokasi perkebunan sawit terkait pembentukan tim kerja ini syamsu alam anggota tpd sulsel berharap ada pelibatan swasta agar memudahkan dalam pengumpulan datarevisi rtrw juga harus dipercepat apakah tidak ada hgu yang lain berubah fungsi jadi perkebunan sawit misal hgu peternakan itu juga perlu kita evaluasi kehutanan juga perlu dilibatkanmenurutnya selama ini perusahaan swasta sulit berkembang dalam pengelolaan lahan di sulsel karena banyaknya klaimklaim penguasaan lahan termasuk yang berada di kawasan hutankalau mau cepat berikan masyarakat katanyasurono dari dinas lingkungan hidup memaparkan perizinan sawit di sulsel menurutnya izin lingkungan sawit yang sudah keluar berada di kabupaten enrekang dan wajo baik yang dikelola swasta ataupun ptpnyang sudah memiliki izin lingkungan itu kita bisa pastikan tidak berada di kawasan hutan yang tidak itu di lapangan yang dikuasai masyarakat apa masuk kawasan hutan atau tidak kami sebatas pada izin lingkungan atau amdal saja sementara yang tahu tapal batas kawasan hutan itu unit kerja klhk di provinsi beberapa bulan yang lalu kami ikut di tim tora memang ada yang bersentuhan langsung dengan kawasan hutan khususnya di luwu utarakeberadaan inpres ini sendiri bermula pada april pada hari hutan internasional di pulau karya kepulauan seribu di mana presiden joko widodo menyampaikan akan mengeluarkan kebijakan moratorium perizinan perkebunan kelapa sawitkomitmen ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan inpres penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit pada september inpres ini ditujukan kepada kementerian koordinator bidang perekonomian klhk kementerian pertanian kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kementerian dalam negeri bkpmd gubernur dan bupatiwalikota

Kontras dan Elsam Desak Polda Usut Serius Peneror Aktivis Jatam Kaltim. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsam) mendesak Polda Kalimantan Timur, mengusut tuntas intimidasi kepada pejuang lingkungan dan perusakan Sekretariat Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, 5 November lalu.Andi Muttaqien, Deputi Direktur Advokasi Elsam mengatakan, intimidasi aktivis pembela HAM atas lingkungan untuk kedua kali terjadi di Sekretariat Jatam Kaltim. Perusakan dan teror ini, katanya, patut diduga terkait advokasi Jatam atas isu-isu lingkungan di Kaltim, terutama kasus 32 korban lubang tambang batubara. Protes Jatam Kaltim, katanya, mungkin dianggap mengganggu kenyamanan para pelaku bisnis tambang di sana.“Dugaan itu sangat kuat karena intimidasi dan perusakan ini terjadi berselang sehari setelah korban meninggal di kolam tambang 4 November,” katanya kepada Dia bilang, intimidasi, penyerangan, dan perusakan oleh Jatam Kaltim ini, menambah panjang daftar kekerasan aktivis-aktivis pembela HAM atas lingkungan di Indonesia.Berdasarkan catatan elsam, November 2017-Juli 2018, terjadi 36 kasus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap para pembela HAM dan lingkungan di Indonesia, dengan 55 tindakan. Kasus dan tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan tersebar di 15 provinsi, 24 kabupaten dan satu kota.“Sektor agraria paling besar menyumbang kasus-kasus kekerasan. Disusul infrastruktur, pertambangan, dan pariwisata,” katanya. Elsam, menuntut pemerintah meningkatkan komitmen dan jaminan perlindungan kepada para pembela HAM dan lingkungan di Indonesia. Terlebih, katanya, Presiden Joko Widodo, telah menetapkan komitmen dalam Nawacita untuk penguatan sektor lingkungan dan penyelesaian konflik lahan yang jadi sumber dari berbagai kasus.“Presiden Jokowi harus melunasi janji Nawacita melakukan penguatan lingkungan dan penyelesaian konflik lahan.”Kapolda Kaltim, katanya, harus menyelidiki dan memproses hukum pelaku yang diduga terlibat perusakan dan intimidasi aktivis dan Jatam Kaltim. Juga menjamin keamanan dan keselamatan para pembela HAM dan lingkungan dalam beraktivitas di sana. “Komnas HAM harus segera menurunkan tim investigasi dan pemantauan kasus ini,” katanya.Kontras juga mengecam, pengrusakan dan intimidasi terhadap pegiat lingkungan dan HAM.Yati Andriani, Koordinator KontraS mengatakan, perusakan sekretariat dan intimidasi terhadap pengurus Jatam Kaltim, tak terlepas dari aktivitas organisasi ini dalam mengadvokasi lingkungan.Dalam catatan Kontras, setidaknya sepanjang 2018, terjadi 61 kekerasan dan represif baik oleh aparatur negara dan pemerintah serta kelompok-kelompok intoleran. Tujuannya, membungkam kritik dan evaluasi kinerja oleh aktivis, jumalis, mahasiswa dan organisasi pembela HAM lain.“Kami mendesak kapolda mengusut tuntas, transparan dan akuntabel atas kasus perusakan Sekretariat Jatam Kaltim,” kata Yati. Sebelumnya, KontraS juga sudah mengirimkan surat kepada Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto.“Kapolri dan kapolda harus memastikan penyelidikan dan penyidikan transparan, menyeluruh, dan akuntabel terkait perusakan dan intimidasi pada pengurus dan sekretariat Jatam Kaltim.” Pradarma Rupang, Dinamisator Jatam Kaltim, kepada mengkonfirmasi, sudah dipanggil penyidik Polres Samarinda, untuk dimintai keterangan atas laporan Jatam Kaltim pada 26 November lalu. Bahkan Kapolres beserta penyidik sudah olah tempat kejadian perkara di Sekretariat Jatam Kaltim, pada 28 November 2018.Rupang bilang, Selasa, (4/12/18), baru menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan (SP2HP) ditandatangani penyidik dan Wakil Kepala Satuan Reskrim Polres Samarinda. Dalam surat itu, Polres telah menunjuk penyidik untuk menindaklanjuti perkembangan penyelidikan.“Polres Samarinda, akan menyelidiki selama 14 hari. Jika diperpajang kembali akan diberitahukan,” kata Rupang.Yati mengatakan, keseriusan, profesionalisme dan independensi polri dalam penyidikan kasus ini harus ditunjukkan dengan segera menangkap para pelaku dan mengungkap aktor intelektual di belakangnya.“Kompolnas, Prompam harus memastikan penyidik tak bermain-main mengungkap kasus ini, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan untuk para pembela lingkungan dan HAM.”Kombes Pol Vendra Rivianto, Kapolresta Samarinda dihubungi mengatakan, sedang mendalami laporan, memeriksa korban dan saksi-saksi. Dia juga menawarkan untuk pengawasan dan pengamanan 24 jam di Sekretariat Jatam Kaltim.Dalam berita , sebelumnya, kronologis penyerangan itu, kata Rupang, 4 November 2018, sekitar pukul 17.30 waktu setempat Jatam Kaltim mendapatkan kabar duka lewat sosial media kalau ada seorang amak Tenggarong Seberang, Ari Wahyu Utomo (13) meninggal dunia di lubang bekas tambang. Lokasi kejadian di konsesi PT Bukit Baiduri Energi (BBE).Tim Jatam Kaltim segera turun menuju rumah duka, selain melayat juga menggali informasi. Setelah mengikuti proses pengajian dan berbincang-bincang dengan pihak keluarga, tim Jatam Kaltim kembali ke Samarinda membuat rilis kasus.Pada 5 November 2018, sekitar pukul 20.00, Sekretariat Jatam Kaltim di Jalan KH Wahid Hasyim II, Perum Kayu Manis Blok C No.06, Kel. Sempaja, didatangi sekelompok massa sekitar 30 orang. Jatam mendapat informasi dari tetangga.Saat itu, sekretariat kosong karena sudah lewat jam kerja. Kelompok orang itu menggeledah kantor Jatam dan mendobrak pintu belakang. Jendela kamar gedung belakang kantor rusak. Tidak menemukan satupun aktivis Jatam, pencarian mereka lanjut dengan menggeledah rumah tetangga.Tak puas sampai di situ, puluhan orang tak dikenal ini mengempesi ban motor milik salah staf Jatam Kaltim.“Informasi yang kami terima, pasca penyerangan dan perusakan, kami kerap kali diawasi dan diintai orang-orang tak dikenal baik siang dan malam,” katanya.Dia bilang, intimidasi dan teror berulang ini menandakan ada pihak-pihak yang tak suka alias terganggu dengan kampanye dan advokasi Jatam Kaltim cs selama ini. Keterangan foto utama: Kapolres Samarinda melihat Sekretariat Jatam Kaltim dan melihat langsung kerusakan. Foto: Jatam-Walhi Kaltim

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional

kontras dan elsam desak polda usut serius peneror aktivis jatam kaltim komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan kontras dan lembaga studi dan advokasi hak asasi manusia elsam mendesak polda kalimantan timur mengusut tuntas intimidasi kepada pejuang lingkungan dan perusakan sekretariat jaringan advokasi tambang jatam kaltim november laluandi muttaqien deputi direktur advokasi elsam mengatakan intimidasi aktivis pembela ham atas lingkungan untuk kedua kali terjadi di sekretariat jatam kaltim perusakan dan teror ini katanya patut diduga terkait advokasi jatam atas isuisu lingkungan di kaltim terutama kasus korban lubang tambang batubara protes jatam kaltim katanya mungkin dianggap mengganggu kenyamanan para pelaku bisnis tambang di sanadugaan itu sangat kuat karena intimidasi dan perusakan ini terjadi berselang sehari setelah korban meninggal di kolam tambang november katanya kepada dia bilang intimidasi penyerangan dan perusakan oleh jatam kaltim ini menambah panjang daftar kekerasan aktivisaktivis pembela ham atas lingkungan di indonesiaberdasarkan catatan elsam november juli terjadi kasus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap para pembela ham dan lingkungan di indonesia dengan tindakan kasus dan tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan tersebar di provinsi kabupaten dan satu kotasektor agraria paling besar menyumbang kasuskasus kekerasan disusul infrastruktur pertambangan dan pariwisata katanya elsam menuntut pemerintah meningkatkan komitmen dan jaminan perlindungan kepada para pembela ham dan lingkungan di indonesia terlebih katanya presiden joko widodo telah menetapkan komitmen dalam nawacita untuk penguatan sektor lingkungan dan penyelesaian konflik lahan yang jadi sumber dari berbagai kasuspresiden jokowi harus melunasi janji nawacita melakukan penguatan lingkungan dan penyelesaian konflik lahankapolda kaltim katanya harus menyelidiki dan memproses hukum pelaku yang diduga terlibat perusakan dan intimidasi aktivis dan jatam kaltim juga menjamin keamanan dan keselamatan para pembela ham dan lingkungan dalam beraktivitas di sana komnas ham harus segera menurunkan tim investigasi dan pemantauan kasus ini katanyakontras juga mengecam pengrusakan dan intimidasi terhadap pegiat lingkungan dan hamyati andriani koordinator kontras mengatakan perusakan sekretariat dan intimidasi terhadap pengurus jatam kaltim tak terlepas dari aktivitas organisasi ini dalam mengadvokasi lingkungandalam catatan kontras setidaknya sepanjang terjadi kekerasan dan represif baik oleh aparatur negara dan pemerintah serta kelompokkelompok intoleran tujuannya membungkam kritik dan evaluasi kinerja oleh aktivis jumalis mahasiswa dan organisasi pembela ham lainkami mendesak kapolda mengusut tuntas transparan dan akuntabel atas kasus perusakan sekretariat jatam kaltim kata yati sebelumnya kontras juga sudah mengirimkan surat kepada kapolda kaltim irjen pol priyo widyantokapolri dan kapolda harus memastikan penyelidikan dan penyidikan transparan menyeluruh dan akuntabel terkait perusakan dan intimidasi pada pengurus dan sekretariat jatam kaltim pradarma rupang dinamisator jatam kaltim kepada mengkonfirmasi sudah dipanggil penyidik polres samarinda untuk dimintai keterangan atas laporan jatam kaltim pada november lalu bahkan kapolres beserta penyidik sudah olah tempat kejadian perkara di sekretariat jatam kaltim pada november rupang bilang selasa baru menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan sphp ditandatangani penyidik dan wakil kepala satuan reskrim polres samarinda dalam surat itu polres telah menunjuk penyidik untuk menindaklanjuti perkembangan penyelidikanpolres samarinda akan menyelidiki selama hari jika diperpajang kembali akan diberitahukan kata rupangyati mengatakan keseriusan profesionalisme dan independensi polri dalam penyidikan kasus ini harus ditunjukkan dengan segera menangkap para pelaku dan mengungkap aktor intelektual di belakangnyakompolnas prompam harus memastikan penyidik tak bermainmain mengungkap kasus ini demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan untuk para pembela lingkungan dan hamkombes pol vendra rivianto kapolresta samarinda dihubungi mengatakan sedang mendalami laporan memeriksa korban dan saksisaksi dia juga menawarkan untuk pengawasan dan pengamanan jam di sekretariat jatam kaltimdalam berita sebelumnya kronologis penyerangan itu kata rupang november sekitar pukul waktu setempat jatam kaltim mendapatkan kabar duka lewat sosial media kalau ada seorang amak tenggarong seberang ari wahyu utomo meninggal dunia di lubang bekas tambang lokasi kejadian di konsesi pt bukit baiduri energi bbetim jatam kaltim segera turun menuju rumah duka selain melayat juga menggali informasi setelah mengikuti proses pengajian dan berbincangbincang dengan pihak keluarga tim jatam kaltim kembali ke samarinda membuat rilis kasuspada november sekitar pukul sekretariat jatam kaltim di jalan kh wahid hasyim ii perum kayu manis blok c no kel sempaja didatangi sekelompok massa sekitar orang jatam mendapat informasi dari tetanggasaat itu sekretariat kosong karena sudah lewat jam kerja kelompok orang itu menggeledah kantor jatam dan mendobrak pintu belakang jendela kamar gedung belakang kantor rusak tidak menemukan satupun aktivis jatam pencarian mereka lanjut dengan menggeledah rumah tetanggatak puas sampai di situ puluhan orang tak dikenal ini mengempesi ban motor milik salah staf jatam kaltiminformasi yang kami terima pasca penyerangan dan perusakan kami kerap kali diawasi dan diintai orangorang tak dikenal baik siang dan malam katanyadia bilang intimidasi dan teror berulang ini menandakan ada pihakpihak yang tak suka alias terganggu dengan kampanye dan advokasi jatam kaltim cs selama ini keterangan foto utama kapolres samarinda melihat sekretariat jatam kaltim dan melihat langsung kerusakan foto jatamwalhi kaltim

Standar Baru RSPO Lindungi Gambut dan Nol Deforestasi, Bagaimana Pandangan Mereka?. Ruang pertemuan hotel dan resort The Magellan di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, pertengahan November lalu dipenuhi peserta pertemuan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Dari pemimpin perusahaan, lembaga keuangan, pembuat kebijakan, akademisi, organisasi lingkungan dan sosial dari berbagai belahan dunia. Hari itu, pertemuan RSPO ke-16 dibuka.Pada R-16 dengan tema, ini berhasil meratifikasi dan adopsi standar prinsip dan kriteria RSPO baru guna memperkuat pembangunan sosial, perlindungan lingkungan dan kemakmuran ekonomi di seluruh rantai minyak sawit berkelanjutan.RSPO revisi lagi terhadap prinsip dan kriteria (principles&criteria/P&C), mulai dari nol deforestasi lewat mengimplementasikan pendekatan cadangan karbon tinggi (), perlindungan ekosistem gambut.“RSPO tidak berhenti berinovasi, kita menciptakan ekosistem hingga semua orang bisa terlibat dan berinovasi,” kata Darrel Webber, RSPO bersama High Carbon Stock Approach (HCSA) Steering Group membahasnya dan mengupayakan langkah penghentian deforestasi.“Kami melakukan identifikasi, memelihara, dan meningkatkan rasio hutan dengan nilai konservasi tinggi dan stok karbon tinggi,” kata Webber.RSPO mengakui banyak operasi perkebunan di lahan gambut dengan fungsi lindung termasuk untuk sawit. Aturan baru RSPO, yang disahkan memperhitungkan berapa lama waktu yang diperlukan memindahkan kebun sawit itu ke area non gambut.Webber memperkirakan, proses pemindahan itu memakan waktu panjang, sekitar 40 tahun.Poin penting lain dalam revisi persyaratan sertifikasi perkebunan sawit, soal sertifikasi khusus petani swadaya yang akan dibuat standard khusus. Dia bilang, sekitar 40% lahan sawit dunia dipegang petani swadaya, karena itu penting ada standard sertifikasi RSPO..“Kami berkomitmen pada elemen-elemen utama dari prinsip dan kriteria RSPO baru, yaitu menghentikan deforestasi, melindungi lahan gambut, memperkuat hak asasi manusia dan tenaga kerja,” kata Webber.Dia bilang, dalam proses peninjauan kolaboratif dan multipihak telah mulai Maret 2017 hingga Oktober 2018. RSPO mendapatkan 11.500, tanggapan dari pemangku kepentingan untuk dibahas, diratifikasi dan pemungutan suara pada General Assembly RSPO.P&C 2018 ini, katanya, akan mulai berlaku segera. Para pemilik perkebunan anggota RSPO akan mendapatkan waktu transisi satu tahun untuk perubahan.Skema ini, katanya, akan ditinjau setiap lima tahun dan mengacu pada International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL), sebuah asosiasi keanggotaan global untuk standar keberlanjutan yang kredibel.Webber bercerita perjalanan RSPO. Dia membandingkan, revolusi telepon pintar seperti yang dilakukan RSPO dengan sawitnya. RSPO, katanya, belajar dari telepon pintar. Ketika banyak telpon pintar masuk ke pasar, kala itu belum ada merek Iphone. Ketika muncul, perusahaan terus berinovasi tanpa henti, membuka banyak gerai, hingga jadi arus utama.“Revoluasi sawit berkelanjutan pada 2004 ketika RSPO menciptakan ekosistem hingga membawa stakeholder dan revolusi serta ide bersama menuju sawit berkelanjutan,” katanya. Ketika pada 2005 muncul definisi sawit berkelanjutan, pada 2007, mulai kaji ulang standar dengan membuat mekanisme pengaduan. Pada 2008, RSPO membuat prosedur penanaman baru mencadangkan sebagian lahan buat konservai, hingga kini sudah berhasil menyelamatkan 400 lapangan sepakbola.Pada 2013, RSPO memasukkan gas rumah kaca, budidaya sawit di lahan gambut dan mulai memperkenalkan standar hak asasi manusia, kerja paksa dan korupsi. Tahun 2014, lembaga ini membuat skema batasan konsesi agar bisa terakses publik.“RSPO satu-satunya yang paling transparan, saat ini berbagai pihak bisa melihat di mana wilayah produksi dan kebakaran lahan, bahkan 2015 diluncurkan RSPO Next,” kata Webber.Khusus RSPO Next, sebagai mekanisme sukarela bagi anggota untuk melakukan hal-hal melebihi standar biasa. Pada 2016, rilis sertifikasi jurisdiksi. Dalam 2017, terbentuk gugus kerja penjaminan, dan menyetujui strategi petani swadaya.Tahun ini, Webber mengklaim, RSPO sudah berhasil melakukan upaya perlindungan terhadap 263.000 hektar lahan bernilai konservasi tinggi yang sudah dikelola langsung anggota atau naik 39% dibandingkan tahun lalu.Bilge Daldeniz , Direktur Program Proforest mengatakan, pelarangan penanaman sawit di lahan gambut dalam P&C terbaru memperkuat pembaruan standar ini. Dengan pelarangan ini, petani swadaya, mandiri dan perusahaan mitra bersertifikasi RSPO tak lagi dapat menanam baru sawit di lahan gambut. Jika ada lahan gambut, pemilik lahan harus mendokumentasikan dan melaporkan kepada Sekretariat RSPO.“RSPO akan melakukan prosedur penilaian drainase setidaknya lima tahun sebelum penanaman kembali,” kata Daldeniz.RSPO menegaskan, pembakaran lahan pada perkebunan tak boleh dalam hal apapun, namun ada pengecualian khusus pengontrol hama dan penyakit. Pembakaran boleh dengan persetujuan pemerintah, hanya jika metode-metode pencegahan hama dan lain sudah dilakukan dan tak berhasil. Jika terdapat lahan gambut, pemilik lahan harus mendokumentasikan dan melaporkan kepada Sekretariat RSPO.Selain itu, RSPO akan melakukan prosedur penilaian drainase setidaknya lima tahun sebelum dilakukan penanaman kembali.Anggota RSPO mengelola perkebunan sawit yang sudah ada dan memastikan mempertahankan kawasan konservasi lahan gambut.RSPO menilai, subsidensi lahan gambut terbukti menciptakan tantangan jangka panjang untuk pertanian berkelanjutan. Hal itu, katanya, karena penurunan tanah tak bisa dihindari dan meningkatkan risiko banjir.Tiur Rumondang, Direktur RSPO Indonesia berkomentar soal PnC baru. Dia terlibat banyak dalam proses itu. Baginya, proses konsultasi sangat baik, ditunjang teknologi baik, semua pihak bisa bersuara, walau tak sempurna, tetapi lebih baik dari sebelumnya.Tiur bilang, implementasi tak akan mudah, terutama dengan berbagai masalah di Indonesia, mulai dari petani hingga pemasok.“Kami terbuka jika ada klarifikasi ketika ini diimplementasikan, paling penting ketika Indonesia membuat interpretasi nasional. Kami berhadap pemerintah Indonesia ikut duduk bersama, menyinkronkan aturan di Indonesia yang sudah mendukung standar RSPO,” kata Tiur.Dia berharap, kesepakatan semua pihak ini bisa berjalan di lapangan. Pemerintah, asosiasi termasuk organisasi mayarakat sipil bekerja bersama-sama hingga kualitas konsultasi baik.Mengenai P&C baru nol deforetasi, kata Tiur, sejalan dengan aturan di Indonesia. Kini, Indonesia tak mendukung perluasan sawit tanpa ukuran dan asesmen jelas. Dengan ada kebijakan moratorium izin sawit, jadi signal jelas bagi pelaku bisnis.Profesor Kai Can dari Universitas British Columbia jadi pembicara tamu pada pertemuan lalu. Dia secara umum bicara soal konsumen, pendekatan jurisdiksi, perubahan iklim dan RSPO.Menurut Can, persoalan sawit tak bisa terpisah dari perubahan iklim dan penurunan populasi biodiversiti.Dia pun menyambut baik P&C baru RSPO, walaupun implementasi akan berat di masing-masing negara anggota RSPO.Banyak orang berpikir negatif pada produk sawit, terutama Uni Eropa hingga perlu upaya. Can bilang, tak masalah harga naik, asalkan komitmen berkelanjutan berjalan baik, dan perlu ada pelabelan khusus.Dia mencotohkan, Forest Stewardship Council (FSC). Mekanisme sertifikasi kayu lestari ini, katanya, banyak dikenal orang, terutama industri kayu.Can menyarankan, RSPO melabeli produk anggota seperti “earth positif.” Kala orang membeli produk itu, tahu kalau perusahaan punya komitmen menjaga habitat orangutan, dan merestorasi hutan.Konsumen, katanya, mungkin akan bayar lebih, tetapi pengaruh rantai pasokan dapat memitigasi dampak perubahan. Untuk mencapai perubahan, katanya, juga harus menjangkau konsumen agar peduli minyak sawit berkelanjutan.“Gunakan satu lebel, lama kelamaan orang akan membeli yang lebih mahal itu biasa saja. Karena tahu ini berkelanjutan dan ramah lingkungan,” katanya. Dalam pertemuan itu juga dilakukan penyerahan sembilan sertifikat perkebunan sawit berkelanjutan, enam dari kelompok tani Indonesia, sisanya dari Thailand.Webber memberikan langsung kesembilan sertifikasi ini. “Saya berharap kami dapat terus melihat kemajuan seperti sepanjang tahun,” katanya.Keenam kelompok tani Indonesia yakni Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah (Amanah), memperoleh sertifikasi penghargaan dari RSPO karena berhasil mempertahankan prinsip dan kriteria perkebunan sawit berkelanjutan untuk kedua kali pada Oktober 2018.Amanah jadi kelompok tani swadaya pertama dari Indonesia yang memperoleh sertifikasi RSPO Juli 2013. Sebelumnya, asosiasi beranggotakan 349 orang, kini jadi 510 orang dengan lahan tersertifikasi 1.048 hektar. Kelompok tani dari Riau ini jadi pemasok tandan buah segar (TBS) dengan volume 23.000 metrik ton.Adapun kelima kelompok tani lain yang baru memperoleh sertifikasi RSPO yakni Kelompok Tani Sawit Tenera dari Katingan Hilir, Kalimantan Tengah, KUD Permai Jaya dari Sumatera Selatan, KUD Mekar Sari dari Sumatera Selatan, KUD Permura dari Sumatera Selatan dan KUD Sungkan Urip dari Musi Rawas, Sumatera Selatan.Menurut Webber, total area bersertifikasi dari anggota RSPO sepanjang 2018 mencakup 3,2 juta hektar terhitung hingga 30 Juni 2018, tersebar pada 16 negara. Ia mewakili volume produksi tahunan bersertifikat 13,6 juta ton Certified Sustainable Palm Oil (CSPO). RSPO mencatat area bersertifikasi di Indonesia hingga Juni 2018 mencapai 1.555.847 hektar. RSPO memiliki 3.920 anggota di 91 negara per 30 Juni 2018, atau naik 15% dari tahun sebelumnya.“Keanggotaan bertambah, melampaui 4.000 dari 92 negara pada Oktober 2018. Ini pencapaian untuk RSPO,” kata Webber. Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia kepada mengatakan, kebijakan tanpa deforestasi ke dalam standar RSPO merupakan langkah penting guna memutus hubungan antara minyak sawit bersertifikat dan perusakan hutan.Namun, katanya, aturan baru ini akan memakan waktu setidaknya dua tahun untuk berlaku efektif. Apalagi, katanya, masih ada anggota RSPO yang menghancurkan hutan memiliki kekebalan atau impunitas.“RSPO harus segera memberlakukan hal ini jika ingin membuat perbedaan nyata di lapangan,” katanya.Dalam catatan Greenpeace, pada September 2018, laporan hitung mundur terakhir Greenpeace International mengungkap, deforestasi terjadi baru-baru ini atau pelanggaran lain oleh 14 anggota RSPO atau pihak terkait, termasuk Bumitama Agri Limited. Pada Panel Pengaduan RSPO dan Felda atau FGV FGV Holdings Berhad dan IOI Group, keduanya anggota RSPO Board of Governors. Ada pula kelompok produsen, Gama Plantation, sangat terkait erat dengan anggota RSPO, Wilmar International.“Sikap Greenpeace sejak awal tak pernah antisawit dan percaya minyak sawit sangat penting bagi petani serta ekonomi Indonesia. Namun Greenpeace mendorong sawit bersih dan berkelanjutan,”katanya.Ada Instruksi Presiden Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit, katanya, tak langsung meyakini ada permasalahan di sektor sawit.Dia bilang, persoalan utama terletak pada pedagang minyak sawit yang masih terkait praktik perusakan hutan, salah satu, Wilmar, sebagai pedagang sawit terbesar dunia.Pada 2013, Wilmar pernah mengumumkan kebijakan tanpa deforestasi, tanpa pembukaan gambut, tanpa eksploitasi. Sayangnya, temuan Greenpeace yang terangkum dalam laporan `Hitung Mundur Terakhir’ menemukan, Wilmar masih mendapatkan minyak sawit dari kelompok-kelompok perusahaan yang menghancurkan hutan dan menyerobot lahan masyarakat adat maupun komunitas lokal.Sementara itu, pada 2010, anggota Consumer Goods Forum berjanji membersihkan deforestasi dari rantai pasok seluruh komoditas pada 2020. Bukan hanya minyak sawit juga kedelai, bubur kertas, kayu dan daging. “Waktu terus berjalan bagi mereka memenuhi janji itu. Kurang 500 hari lagi, kita tak dapat membiarkan industri sawit gagal.”Seharusnya, pemerintah dan DPR menyoroti dan mengawasi perilaku pedagang-pedagang minyak sawit. Dampak perilaku mereka, katanya, sawit Indonesia menghadapi risiko pengurangan drastis ke negara-negara Uni Eropa.Jika sawit ditanam mengedepankan pelestarian alam, tanpa merusak hutan atau lahan gambut, dan bebas konflik sosial, kata Kiki, akan jadi solusi bagi permasalahan kesejahteraan ekonomi rakyat. ”Greenpeace berkampanye untuk mengakhiri deforestasi, bukan mengakhiri minyak sawit.”Dia bilang, melarang ekspor minyak sawit tak sama dengan mengakhiri deforestasi. Perkebunan sawit, katanya, tanaman efisien penggunaan lahan. Satu hektar sawit menghasilkan minyak nabati lebih banyak dibandingkan tanaman lain seperti soya ataupun bunga matahari.Kalau minyak sawit dilarang, perusahaan atau pemerintah bisa jadi beralih ke tanaman lain. Ia juga berisiko mengalihkan masalah ke tempat lain, misal, tanaman lain mungkin menggantikan peran sawit dalam deforestasi, bahkan memperburuk.“Ini salah satu alasan mengapa Greenpeace tak mengadvokasi perusahaan atau pemerintah menghentikan atau melarang produksi minyak sawit.”“Kami berkampanye memastikan perusahaan tidak memproduksi atau memperdagangkan sawit yang mengorbankan hutan dan lahan gambut,” kata Kiki.Abdullah dari Walhi Jambi mengatakan, pelibatan multi pihak pada pertemuan ini patut diapresiasi. Dia berharap, PnC baru dapat terimplementasi baik.P&C ini, katanya, jangan hanya hasil perundingan RSPO, perusahaan dan pemerintah tetapi penting sosialisasi ke masyarakat tentang mekanisme komplain, maupun fungsi RSPO. Jadi, ketika ada konflik, masyarakat tahu mekanisme yang bisa mereka lakukan.Selama ini, katanya, ketika ada konflik antara masyarakat dengan perusahaan sawit anggota RSPO, tim pengaduan RSPO tak turun ke bawah. Dia bilang, tak hanya menerima komplain, tetapi kedatangan tim ke lapangan guna memastikan tindakan yang dapat dilakukan bersama.Dia contohkan, kasus dampingan Walhi Jambi, di Desa Batu Ampar. Tak ada monitoring dan evaluasi RSPO.“Hingga kini pasca kasus ditutup, tak ada tim yang menyatakan diri perwakilan RSPO turun ke lapangan,” kata Abdullah.Soal komitmen nol deforestasi, katanya, di Jambi, memang tak ada perusahaan baru, tetapi ada penanaman kembali dan akuisisi perusahaan. Jadi, khusus wilayah gambut, sudah ada kawasan prioritas gambut. “Kalau ditemukan di konsesi sawit anggota RSPO, harus ada tindakan tegas untuk mendesak perusahaan memenuhi P&C baru.”Sekar Banjaran Aji, dari Advokasi Lembaga Studi dan Hak Asasi Manusia (Elsam) menyambut baik P&C baru ini. Banyak masukan kolega di Indonesia, katanya, lalu diadopsi, seperti kelompok rentan dipertegas dalam P&C baru.Awalnya, kata Sekar, meminta empat kelompok, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat.“Dalam P&C baru, hanya perempuan dan masyarakat adat diakomodir. Berikutnya akan berupaya memasukkan penyadang disabilitas dan anak,” katanya.“Kami yakin tantangan selanjutnya ada antara pelaksanaan dengan aturan. Implementasi yang perlu didorong”Terkait perlindungan bagi pembela hak asasi manusia atau para pejuang lingkungan juga masuk dalam salah satu point P&C, walaupun masih ada pertanyaan soal proses pemberlakuan.Elsam mengapresiasi RSPO mau mengadopsi ini. Selama ini, katanya, perusahaan sulit menerima, dan tak mengenal persoalan pembela HAM. Bisa dibilang, kata Sekar, standar P&C baru ini tinggi hingga penting mengawal implementasi di lapangan.Andi Muttaqien dari Elsam memberikan apresiasi serupa. Kini, katanya, RSPO telah menyetujui dan mengadopsi P&C dengan standar lebih tinggi baik soal perlindungan hutan dan peningkatan perlindungan HAM.Setelah ada standar baru, yang jadi tantangan mengimplementasikan di lapangan. Selanjutnya, kata Andi, RSPO juga perlu memperbaiki pada sistem komplain dan audit.“Harapannya, perubahan-perubahan dalam RSPO bisa langsung berdampak pada masyarakat,” katanya.Senada dikatakan Ditta Wisnu dari Yayasan Pusaka. Dia mengapresiasi P&C baru, terlebih konteks perlindungan pembela HAM. Dia bilang, ada banyak ancaman pembela HAM, atau masyarakat yang berkonflik dengan perkebunan sawit. Keterangan foto utama: Sawit disebut-sebut sebagai produk andalan devisa negara. Untuk memproduksi bulir-bulir buah ini menciptakan begitu banyak masalah, dari perizinan tak sesuai prosedur, menciptakan deforestasi, bencana sampai pelanggaran HAM. Indonesia perlu pembenahan kebun sawit serius, hingga tak perlu lagi ekspansi, cukup membenahi tata kelola dan produktivitas dari kebun-kebun yang sudah ada. Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat

standar baru rspo lindungi gambut dan nol deforestasi bagaimana pandangan mereka ruang pertemuan hotel dan resort the magellan di kota kinabalu sabah malaysia pertengahan november lalu dipenuhi peserta pertemuan roundtable on sustainable palm oil rspo dari pemimpin perusahaan lembaga keuangan pembuat kebijakan akademisi organisasi lingkungan dan sosial dari berbagai belahan dunia hari itu pertemuan rspo ke dibukapada r dengan tema ini berhasil meratifikasi dan adopsi standar prinsip dan kriteria rspo baru guna memperkuat pembangunan sosial perlindungan lingkungan dan kemakmuran ekonomi di seluruh rantai minyak sawit berkelanjutanrspo revisi lagi terhadap prinsip dan kriteria principlescriteriapc mulai dari nol deforestasi lewat mengimplementasikan pendekatan cadangan karbon tinggi perlindungan ekosistem gambutrspo tidak berhenti berinovasi kita menciptakan ekosistem hingga semua orang bisa terlibat dan berinovasi kata darrel webber rspo bersama high carbon stock approach hcsa steering group membahasnya dan mengupayakan langkah penghentian deforestasikami melakukan identifikasi memelihara dan meningkatkan rasio hutan dengan nilai konservasi tinggi dan stok karbon tinggi kata webberrspo mengakui banyak operasi perkebunan di lahan gambut dengan fungsi lindung termasuk untuk sawit aturan baru rspo yang disahkan memperhitungkan berapa lama waktu yang diperlukan memindahkan kebun sawit itu ke area non gambutwebber memperkirakan proses pemindahan itu memakan waktu panjang sekitar tahunpoin penting lain dalam revisi persyaratan sertifikasi perkebunan sawit soal sertifikasi khusus petani swadaya yang akan dibuat standard khusus dia bilang sekitar lahan sawit dunia dipegang petani swadaya karena itu penting ada standard sertifikasi rspokami berkomitmen pada elemenelemen utama dari prinsip dan kriteria rspo baru yaitu menghentikan deforestasi melindungi lahan gambut memperkuat hak asasi manusia dan tenaga kerja kata webberdia bilang dalam proses peninjauan kolaboratif dan multipihak telah mulai maret hingga oktober rspo mendapatkan tanggapan dari pemangku kepentingan untuk dibahas diratifikasi dan pemungutan suara pada general assembly rspopc ini katanya akan mulai berlaku segera para pemilik perkebunan anggota rspo akan mendapatkan waktu transisi satu tahun untuk perubahanskema ini katanya akan ditinjau setiap lima tahun dan mengacu pada international social and environmental accreditation and labelling alliance iseal sebuah asosiasi keanggotaan global untuk standar keberlanjutan yang kredibelwebber bercerita perjalanan rspo dia membandingkan revolusi telepon pintar seperti yang dilakukan rspo dengan sawitnya rspo katanya belajar dari telepon pintar ketika banyak telpon pintar masuk ke pasar kala itu belum ada merek iphone ketika muncul perusahaan terus berinovasi tanpa henti membuka banyak gerai hingga jadi arus utamarevoluasi sawit berkelanjutan pada ketika rspo menciptakan ekosistem hingga membawa stakeholder dan revolusi serta ide bersama menuju sawit berkelanjutan katanya ketika pada muncul definisi sawit berkelanjutan pada mulai kaji ulang standar dengan membuat mekanisme pengaduan pada rspo membuat prosedur penanaman baru mencadangkan sebagian lahan buat konservai hingga kini sudah berhasil menyelamatkan lapangan sepakbolapada rspo memasukkan gas rumah kaca budidaya sawit di lahan gambut dan mulai memperkenalkan standar hak asasi manusia kerja paksa dan korupsi tahun lembaga ini membuat skema batasan konsesi agar bisa terakses publikrspo satusatunya yang paling transparan saat ini berbagai pihak bisa melihat di mana wilayah produksi dan kebakaran lahan bahkan diluncurkan rspo next kata webberkhusus rspo next sebagai mekanisme sukarela bagi anggota untuk melakukan halhal melebihi standar biasa pada rilis sertifikasi jurisdiksi dalam terbentuk gugus kerja penjaminan dan menyetujui strategi petani swadayatahun ini webber mengklaim rspo sudah berhasil melakukan upaya perlindungan terhadap hektar lahan bernilai konservasi tinggi yang sudah dikelola langsung anggota atau naik dibandingkan tahun lalubilge daldeniz direktur program proforest mengatakan pelarangan penanaman sawit di lahan gambut dalam pc terbaru memperkuat pembaruan standar ini dengan pelarangan ini petani swadaya mandiri dan perusahaan mitra bersertifikasi rspo tak lagi dapat menanam baru sawit di lahan gambut jika ada lahan gambut pemilik lahan harus mendokumentasikan dan melaporkan kepada sekretariat rsporspo akan melakukan prosedur penilaian drainase setidaknya lima tahun sebelum penanaman kembali kata daldenizrspo menegaskan pembakaran lahan pada perkebunan tak boleh dalam hal apapun namun ada pengecualian khusus pengontrol hama dan penyakit pembakaran boleh dengan persetujuan pemerintah hanya jika metodemetode pencegahan hama dan lain sudah dilakukan dan tak berhasil jika terdapat lahan gambut pemilik lahan harus mendokumentasikan dan melaporkan kepada sekretariat rsposelain itu rspo akan melakukan prosedur penilaian drainase setidaknya lima tahun sebelum dilakukan penanaman kembalianggota rspo mengelola perkebunan sawit yang sudah ada dan memastikan mempertahankan kawasan konservasi lahan gambutrspo menilai subsidensi lahan gambut terbukti menciptakan tantangan jangka panjang untuk pertanian berkelanjutan hal itu katanya karena penurunan tanah tak bisa dihindari dan meningkatkan risiko banjirtiur rumondang direktur rspo indonesia berkomentar soal pnc baru dia terlibat banyak dalam proses itu baginya proses konsultasi sangat baik ditunjang teknologi baik semua pihak bisa bersuara walau tak sempurna tetapi lebih baik dari sebelumnyatiur bilang implementasi tak akan mudah terutama dengan berbagai masalah di indonesia mulai dari petani hingga pemasokkami terbuka jika ada klarifikasi ketika ini diimplementasikan paling penting ketika indonesia membuat interpretasi nasional kami berhadap pemerintah indonesia ikut duduk bersama menyinkronkan aturan di indonesia yang sudah mendukung standar rspo kata tiurdia berharap kesepakatan semua pihak ini bisa berjalan di lapangan pemerintah asosiasi termasuk organisasi mayarakat sipil bekerja bersamasama hingga kualitas konsultasi baikmengenai pc baru nol deforetasi kata tiur sejalan dengan aturan di indonesia kini indonesia tak mendukung perluasan sawit tanpa ukuran dan asesmen jelas dengan ada kebijakan moratorium izin sawit jadi signal jelas bagi pelaku bisnisprofesor kai can dari universitas british columbia jadi pembicara tamu pada pertemuan lalu dia secara umum bicara soal konsumen pendekatan jurisdiksi perubahan iklim dan rspomenurut can persoalan sawit tak bisa terpisah dari perubahan iklim dan penurunan populasi biodiversitidia pun menyambut baik pc baru rspo walaupun implementasi akan berat di masingmasing negara anggota rspobanyak orang berpikir negatif pada produk sawit terutama uni eropa hingga perlu upaya can bilang tak masalah harga naik asalkan komitmen berkelanjutan berjalan baik dan perlu ada pelabelan khususdia mencotohkan forest stewardship council fsc mekanisme sertifikasi kayu lestari ini katanya banyak dikenal orang terutama industri kayucan menyarankan rspo melabeli produk anggota seperti earth positif kala orang membeli produk itu tahu kalau perusahaan punya komitmen menjaga habitat orangutan dan merestorasi hutankonsumen katanya mungkin akan bayar lebih tetapi pengaruh rantai pasokan dapat memitigasi dampak perubahan untuk mencapai perubahan katanya juga harus menjangkau konsumen agar peduli minyak sawit berkelanjutangunakan satu lebel lama kelamaan orang akan membeli yang lebih mahal itu biasa saja karena tahu ini berkelanjutan dan ramah lingkungan katanya dalam pertemuan itu juga dilakukan penyerahan sembilan sertifikat perkebunan sawit berkelanjutan enam dari kelompok tani indonesia sisanya dari thailandwebber memberikan langsung kesembilan sertifikasi ini saya berharap kami dapat terus melihat kemajuan seperti sepanjang tahun katanyakeenam kelompok tani indonesia yakni asosiasi petani sawit swadaya amanah amanah memperoleh sertifikasi penghargaan dari rspo karena berhasil mempertahankan prinsip dan kriteria perkebunan sawit berkelanjutan untuk kedua kali pada oktober amanah jadi kelompok tani swadaya pertama dari indonesia yang memperoleh sertifikasi rspo juli sebelumnya asosiasi beranggotakan orang kini jadi orang dengan lahan tersertifikasi hektar kelompok tani dari riau ini jadi pemasok tandan buah segar tbs dengan volume metrik tonadapun kelima kelompok tani lain yang baru memperoleh sertifikasi rspo yakni kelompok tani sawit tenera dari katingan hilir kalimantan tengah kud permai jaya dari sumatera selatan kud mekar sari dari sumatera selatan kud permura dari sumatera selatan dan kud sungkan urip dari musi rawas sumatera selatanmenurut webber total area bersertifikasi dari anggota rspo sepanjang mencakup juta hektar terhitung hingga juni tersebar pada negara ia mewakili volume produksi tahunan bersertifikat juta ton certified sustainable palm oil cspo rspo mencatat area bersertifikasi di indonesia hingga juni mencapai hektar rspo memiliki anggota di negara per juni atau naik dari tahun sebelumnyakeanggotaan bertambah melampaui dari negara pada oktober ini pencapaian untuk rspo kata webber kiki taufik kepala kampanye hutan global greenpeace indonesia kepada mengatakan kebijakan tanpa deforestasi ke dalam standar rspo merupakan langkah penting guna memutus hubungan antara minyak sawit bersertifikat dan perusakan hutannamun katanya aturan baru ini akan memakan waktu setidaknya dua tahun untuk berlaku efektif apalagi katanya masih ada anggota rspo yang menghancurkan hutan memiliki kekebalan atau impunitasrspo harus segera memberlakukan hal ini jika ingin membuat perbedaan nyata di lapangan katanyadalam catatan greenpeace pada september laporan hitung mundur terakhir greenpeace international mengungkap deforestasi terjadi barubaru ini atau pelanggaran lain oleh anggota rspo atau pihak terkait termasuk bumitama agri limited pada panel pengaduan rspo dan felda atau fgv fgv holdings berhad dan ioi group keduanya anggota rspo board of governors ada pula kelompok produsen gama plantation sangat terkait erat dengan anggota rspo wilmar internationalsikap greenpeace sejak awal tak pernah antisawit dan percaya minyak sawit sangat penting bagi petani serta ekonomi indonesia namun greenpeace mendorong sawit bersih dan berkelanjutankatanyaada instruksi presiden nomor tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan sawit katanya tak langsung meyakini ada permasalahan di sektor sawitdia bilang persoalan utama terletak pada pedagang minyak sawit yang masih terkait praktik perusakan hutan salah satu wilmar sebagai pedagang sawit terbesar duniapada wilmar pernah mengumumkan kebijakan tanpa deforestasi tanpa pembukaan gambut tanpa eksploitasi sayangnya temuan greenpeace yang terangkum dalam laporan hitung mundur terakhir menemukan wilmar masih mendapatkan minyak sawit dari kelompokkelompok perusahaan yang menghancurkan hutan dan menyerobot lahan masyarakat adat maupun komunitas lokalsementara itu pada anggota consumer goods forum berjanji membersihkan deforestasi dari rantai pasok seluruh komoditas pada bukan hanya minyak sawit juga kedelai bubur kertas kayu dan daging waktu terus berjalan bagi mereka memenuhi janji itu kurang hari lagi kita tak dapat membiarkan industri sawit gagalseharusnya pemerintah dan dpr menyoroti dan mengawasi perilaku pedagangpedagang minyak sawit dampak perilaku mereka katanya sawit indonesia menghadapi risiko pengurangan drastis ke negaranegara uni eropajika sawit ditanam mengedepankan pelestarian alam tanpa merusak hutan atau lahan gambut dan bebas konflik sosial kata kiki akan jadi solusi bagi permasalahan kesejahteraan ekonomi rakyat greenpeace berkampanye untuk mengakhiri deforestasi bukan mengakhiri minyak sawitdia bilang melarang ekspor minyak sawit tak sama dengan mengakhiri deforestasi perkebunan sawit katanya tanaman efisien penggunaan lahan satu hektar sawit menghasilkan minyak nabati lebih banyak dibandingkan tanaman lain seperti soya ataupun bunga mataharikalau minyak sawit dilarang perusahaan atau pemerintah bisa jadi beralih ke tanaman lain ia juga berisiko mengalihkan masalah ke tempat lain misal tanaman lain mungkin menggantikan peran sawit dalam deforestasi bahkan memperburukini salah satu alasan mengapa greenpeace tak mengadvokasi perusahaan atau pemerintah menghentikan atau melarang produksi minyak sawitkami berkampanye memastikan perusahaan tidak memproduksi atau memperdagangkan sawit yang mengorbankan hutan dan lahan gambut kata kikiabdullah dari walhi jambi mengatakan pelibatan multi pihak pada pertemuan ini patut diapresiasi dia berharap pnc baru dapat terimplementasi baikpc ini katanya jangan hanya hasil perundingan rspo perusahaan dan pemerintah tetapi penting sosialisasi ke masyarakat tentang mekanisme komplain maupun fungsi rspo jadi ketika ada konflik masyarakat tahu mekanisme yang bisa mereka lakukanselama ini katanya ketika ada konflik antara masyarakat dengan perusahaan sawit anggota rspo tim pengaduan rspo tak turun ke bawah dia bilang tak hanya menerima komplain tetapi kedatangan tim ke lapangan guna memastikan tindakan yang dapat dilakukan bersamadia contohkan kasus dampingan walhi jambi di desa batu ampar tak ada monitoring dan evaluasi rspohingga kini pasca kasus ditutup tak ada tim yang menyatakan diri perwakilan rspo turun ke lapangan kata abdullahsoal komitmen nol deforestasi katanya di jambi memang tak ada perusahaan baru tetapi ada penanaman kembali dan akuisisi perusahaan jadi khusus wilayah gambut sudah ada kawasan prioritas gambut kalau ditemukan di konsesi sawit anggota rspo harus ada tindakan tegas untuk mendesak perusahaan memenuhi pc barusekar banjaran aji dari advokasi lembaga studi dan hak asasi manusia elsam menyambut baik pc baru ini banyak masukan kolega di indonesia katanya lalu diadopsi seperti kelompok rentan dipertegas dalam pc baruawalnya kata sekar meminta empat kelompok yakni perempuan anak penyandang disabilitas dan masyarakat adatdalam pc baru hanya perempuan dan masyarakat adat diakomodir berikutnya akan berupaya memasukkan penyadang disabilitas dan anak katanyakami yakin tantangan selanjutnya ada antara pelaksanaan dengan aturan implementasi yang perlu didorongterkait perlindungan bagi pembela hak asasi manusia atau para pejuang lingkungan juga masuk dalam salah satu point pc walaupun masih ada pertanyaan soal proses pemberlakuanelsam mengapresiasi rspo mau mengadopsi ini selama ini katanya perusahaan sulit menerima dan tak mengenal persoalan pembela ham bisa dibilang kata sekar standar pc baru ini tinggi hingga penting mengawal implementasi di lapanganandi muttaqien dari elsam memberikan apresiasi serupa kini katanya rspo telah menyetujui dan mengadopsi pc dengan standar lebih tinggi baik soal perlindungan hutan dan peningkatan perlindungan hamsetelah ada standar baru yang jadi tantangan mengimplementasikan di lapangan selanjutnya kata andi rspo juga perlu memperbaiki pada sistem komplain dan auditharapannya perubahanperubahan dalam rspo bisa langsung berdampak pada masyarakat katanyasenada dikatakan ditta wisnu dari yayasan pusaka dia mengapresiasi pc baru terlebih konteks perlindungan pembela ham dia bilang ada banyak ancaman pembela ham atau masyarakat yang berkonflik dengan perkebunan sawit keterangan foto utama sawit disebutsebut sebagai produk andalan devisa negara untuk memproduksi bulirbulir buah ini menciptakan begitu banyak masalah dari perizinan tak sesuai prosedur menciptakan deforestasi bencana sampai pelanggaran ham indonesia perlu pembenahan kebun sawit serius hingga tak perlu lagi ekspansi cukup membenahi tata kelola dan produktivitas dari kebunkebun yang sudah ada foto sapariah saturi mongabay indonesia

Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya?. Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo pada 25 April 2017 lalu. Isinya, perihal implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.17/MENLHK/-SETJENKUM.1/2/2017 di Provinsi Kalimantan Barat.Dalam surat itu, Cornelis melaporkan, sebelum dua peraturan tersebut diterbitkan, telah ada 43 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, khususnya hutan tanaman industri. Bahkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengeluarkan izin, mengacu tata ruang kawasan hutan sesuai peruntukannya. Perusahaan-perusahaan itu juga mendapatkan persetujuan kelayakan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Cornelis juga menuliskan, perusahaan-perusahaan tersebut masih beroperasi, mengacu pedoman pelaksanaan yang telah diterbitkan pemerintah. Namun, akan terkena dampak dari dua aturan baru yang diterbitkan belakangan. Surat tiga lembar tersebut ditembuskan juga ke Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Badan Restorasi Gambut, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat, Marius Marcellus, membenarkan surat tersebut. “Surat itu hanya meminta arahan lebih lanjut Presiden. Ada pertentangan aturan yang sempat menimbulkan reaksi.” : Marius meluruskan adanya anggapan bahwa Kalbar tidak mendukung program restorasi gambut di Indonesia. Dia meminta semua pihak memandang permasalahan ini dengan jernih, tidak parsial. Surat itu juga bukan merupakan sikap tidak merespon positif itikad pemerintah untuk penataan pengelolaan sumber daya alam.Kata dia, PP 57 Tahun 2016 di dalam pasalnya menyatakan, bagi perusahaan yang sudah mengantongi izin dapat terus lanjut dengan memperhatikan (pengelolaan air). Sehingga tidak terjadi kebakaran di lahan gambut. Namun, kemudian keluar lagi aturan dari KLHK, yang di dalam pasalnya tidak ada penjabaran lebih lanjut. “Ini yang menjadi persoalan. Pasalnya, teman-teman di HTI sudah membangun industri,” katanya.Walau dalam peraturan disebutkan juga, untuk konsesi yang sebagain besar lahannya masuk kawasan gambut, akan dicarikan lahan pengganti. “Masalahnya dimana? Kalbar kan semuanya gambut,” tukas Marcel.Mestinya, kata dia, peraturan pemerintah dan turunan pelaksanaannya harus sejalan. Fakta di lapangan, tidak sedikit perusahaan-perusahaan HTI yang sudah melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan, salah satunya mendapat penghargaan dari KLHK. Dia menyontohkan: Alas Kusuma.Pemda Kalbar juga telah menganalisa dampak jika perusahaan-perusahaan tersebut hengkang. Salah satunya, 20 ribu warga akan kehilangan mata pencaharian. Jumlah itu didapat dari delapan perusahaan HTI yang ada. Akibatnya, sebut dia, Alas Kusuma telah mengurangi kegiatan operasional karena regulasi yang tidak sinkron ini.Konsep Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), paling ideal menjawab permasalahan gambut di Kalbar. KEE mempunyai prioritas di areal kubah gambut. Untuk kubah gambut yang belum beralih fungsi tutupan lahannya, mutlak harus dikonservasi. Sedangkan yang sudah mengantongi izin, bisa diteruskan hingga batas izin berakhir, dengan pengaturan air yang ketat. “Industri kehutanan di Kalbar, hadir tanpa dana perbankan sebagai pembiayaan. Mereka pakai dana untuk membangun,” kata Marcel. Walhi Kalimantan Barat menanggapi surat itu sebagai sikap Gubernur Kalbar, Cornelis, yang secara terbuka melawan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Ini preseden buruk bagi perlindungan dan perbaikan tata kelola ekosistem rawa gambut di Indonesia,” kata Anton P. Widjaya, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat.Sikap perlawanan tersebut, menempatkan kepentingan korporasi dan devisa negara dari kegiatan merusak ekosistem rawa gambut lebih penting dari pada inisiatif perlindungan dan perbaikan tata kelolanya, khususnya di Kalimantan Barat. “Kami meminta Pemerintah Daerah Kalimantan Barat tidak menutup mata fakta bahwa rezim keterlanjuran izin-izin konsesi kebun kayu berkontribusi terhadap penghancuran lingkungan hidup di Kalimantan Barat,” ujar Anton.Pemerintah Daerah Kalimantan Barat harus menunjukkan komitmen kuat untuk melakukan pembenahan tata kelola SDA khususnya sektor kehutanan dan perkebunan. Juga, upaya penegakan hukum yang tengah dijalankan pemerintah dan berbagai komitmen Presiden Joko Widodo lainnya. Seperti, moratorium dan pemulihan ekosistem gambut.Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/-SETJENKUM.1/2/2017 adalah tindakan kongkrit negara mewujudkan perlindungan dan perbaikan ekosistem rawa gambut terdegradasi di seluruh wilayah Indonesia.“Peraturan tersebut bersifat mandatori, mengikat seluruh pemangku kepentingan dibawahnya untuk menjadi implementor, mengawal, jika diperlukan memaksa sanksi pidana,” paparnya. Dalam kasus Kalbar, hanya 15 perusahaan yang berada di gambut dari 47 IUPHHK-HTI. Jadi, surat gubernur tersebut hanya mewakili segelintir pihak. “Seharusnya Pemprov Kalbar melakukan revitalisasi izin HTI, bukan melawan kebijakan penyelamatan gambut,” cetus Muhammad Lutharif, dari Eyes of Forest Kalimantan Barat.Sebelum PP 57 terbit, Menurut Lutharif, korporasi kehutanan seperti Asia Pulp and Paper (APP Grup) dan April Grup pada tahun 2013 dan 2014 telah meluncurkan komitmen Kebijakan Konservasi. APP meluncurkan (FCP) dan APRIL meluncurkan (SMFP). Dua kebijakan tersebut berkomitmen mematuhi hukum Indonesia, melindungi dan melestarikan gambut, selain mereka juga berkomitmen menghentikan penebangan hutan alam hingga 2019 dan 2020.Selain industri kehutanan, industri perkebunan kelapa sawit juga meluncurkan komitmen sama. Korporasi Asian Agri, Wilmar, GAR, Salim dan Sinarmas juga menerbitkan komitmen menyelamatkan gambut dan mematuhi hukum Indonesia. Saatnya mereka semua konsisten dengan komitmen-komitmen tersebut.Di dunia global, bahkan korporasi kehutanan dan sawit telah mengkampanyekan bahwa mereka telah berubah dan berjuang mematuhi hukum Indonesia dan menyelamatkan gambut. “Faktanya, ketika Pemerintah Indonesia meminta mereka mematuhi hukum untuk menyelamatkan gambut, mengapa korporasi malah tidak patuh,” ungkapnya.Pemerintah harus mengambil tindakan tegas kepada seluruh jajaran pejabat dibawahnya baik pusat maupun daerah yang melakukan perlawanan. Atau, menghambat target perlindungan dan pemulihan gambut akibat karhutla yang terjadi.“Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus menegur keras dan menertibkan jajarannya yang tidak menjalankan PP 57 dengan konsisten,” tandasnya.

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat peran pemerintah lokal

gubernur kalimantan barat bersurat ke presiden jokowi perihal investasi di gambut maksudnya gubernur kalimantan barat cornelis mengirimkan surat kepada presiden joko widodo pada april lalu isinya perihal implementasi peraturan pemerintah nomor tahun dan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor pmenlhksetjenkum di provinsi kalimantan baratdalam surat itu cornelis melaporkan sebelum dua peraturan tersebut diterbitkan telah ada perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan khususnya hutan tanaman industri bahkan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang mengeluarkan izin mengacu tata ruang kawasan hutan sesuai peruntukannya perusahaanperusahaan itu juga mendapatkan persetujuan kelayakan lingkungan berdasarkan peraturan perundangundangancornelis juga menuliskan perusahaanperusahaan tersebut masih beroperasi mengacu pedoman pelaksanaan yang telah diterbitkan pemerintah namun akan terkena dampak dari dua aturan baru yang diterbitkan belakangan surat tiga lembar tersebut ditembuskan juga ke menteri koordinator politik hukum dan keamanan menteri koordinator perekonomian menteri dalam negeri menteri lingkungan hidup dan kehutanan kepala badan koordinasi penanaman modal kepala badan restorasi gambut dan ketua asosiasi pengusaha hutan indonesiakepala dinas kehutanan kalimantan barat marius marcellus membenarkan surat tersebut surat itu hanya meminta arahan lebih lanjut presiden ada pertentangan aturan yang sempat menimbulkan reaksi marius meluruskan adanya anggapan bahwa kalbar tidak mendukung program restorasi gambut di indonesia dia meminta semua pihak memandang permasalahan ini dengan jernih tidak parsial surat itu juga bukan merupakan sikap tidak merespon positif itikad pemerintah untuk penataan pengelolaan sumber daya alamkata dia pp tahun di dalam pasalnya menyatakan bagi perusahaan yang sudah mengantongi izin dapat terus lanjut dengan memperhatikan pengelolaan air sehingga tidak terjadi kebakaran di lahan gambut namun kemudian keluar lagi aturan dari klhk yang di dalam pasalnya tidak ada penjabaran lebih lanjut ini yang menjadi persoalan pasalnya temanteman di hti sudah membangun industri katanyawalau dalam peraturan disebutkan juga untuk konsesi yang sebagain besar lahannya masuk kawasan gambut akan dicarikan lahan pengganti masalahnya dimana kalbar kan semuanya gambut tukas marcelmestinya kata dia peraturan pemerintah dan turunan pelaksanaannya harus sejalan fakta di lapangan tidak sedikit perusahaanperusahaan hti yang sudah melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku bahkan salah satunya mendapat penghargaan dari klhk dia menyontohkan alas kusumapemda kalbar juga telah menganalisa dampak jika perusahaanperusahaan tersebut hengkang salah satunya ribu warga akan kehilangan mata pencaharian jumlah itu didapat dari delapan perusahaan hti yang ada akibatnya sebut dia alas kusuma telah mengurangi kegiatan operasional karena regulasi yang tidak sinkron inikonsep kawasan ekosistem esensial kee paling ideal menjawab permasalahan gambut di kalbar kee mempunyai prioritas di areal kubah gambut untuk kubah gambut yang belum beralih fungsi tutupan lahannya mutlak harus dikonservasi sedangkan yang sudah mengantongi izin bisa diteruskan hingga batas izin berakhir dengan pengaturan air yang ketat industri kehutanan di kalbar hadir tanpa dana perbankan sebagai pembiayaan mereka pakai dana untuk membangun kata marcel walhi kalimantan barat menanggapi surat itu sebagai sikap gubernur kalbar cornelis yang secara terbuka melawan peraturan pemerintah dan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan ini preseden buruk bagi perlindungan dan perbaikan tata kelola ekosistem rawa gambut di indonesia kata anton p widjaya direktur eksekutif daerah walhi kalimantan baratsikap perlawanan tersebut menempatkan kepentingan korporasi dan devisa negara dari kegiatan merusak ekosistem rawa gambut lebih penting dari pada inisiatif perlindungan dan perbaikan tata kelolanya khususnya di kalimantan barat kami meminta pemerintah daerah kalimantan barat tidak menutup mata fakta bahwa rezim keterlanjuran izinizin konsesi kebun kayu berkontribusi terhadap penghancuran lingkungan hidup di kalimantan barat ujar antonpemerintah daerah kalimantan barat harus menunjukkan komitmen kuat untuk melakukan pembenahan tata kelola sda khususnya sektor kehutanan dan perkebunan juga upaya penegakan hukum yang tengah dijalankan pemerintah dan berbagai komitmen presiden joko widodo lainnya seperti moratorium dan pemulihan ekosistem gambutpenerbitan peraturan pemerintah nomor tahun dan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor pmenlhksetjenkum adalah tindakan kongkrit negara mewujudkan perlindungan dan perbaikan ekosistem rawa gambut terdegradasi di seluruh wilayah indonesiaperaturan tersebut bersifat mandatori mengikat seluruh pemangku kepentingan dibawahnya untuk menjadi implementor mengawal jika diperlukan memaksa sanksi pidana paparnya dalam kasus kalbar hanya perusahaan yang berada di gambut dari iuphhkhti jadi surat gubernur tersebut hanya mewakili segelintir pihak seharusnya pemprov kalbar melakukan revitalisasi izin hti bukan melawan kebijakan penyelamatan gambut cetus muhammad lutharif dari eyes of forest kalimantan baratsebelum pp terbit menurut lutharif korporasi kehutanan seperti asia pulp and paper app grup dan april grup pada tahun dan telah meluncurkan komitmen kebijakan konservasi app meluncurkan fcp dan april meluncurkan smfp dua kebijakan tersebut berkomitmen mematuhi hukum indonesia melindungi dan melestarikan gambut selain mereka juga berkomitmen menghentikan penebangan hutan alam hingga dan selain industri kehutanan industri perkebunan kelapa sawit juga meluncurkan komitmen sama korporasi asian agri wilmar gar salim dan sinarmas juga menerbitkan komitmen menyelamatkan gambut dan mematuhi hukum indonesia saatnya mereka semua konsisten dengan komitmenkomitmen tersebutdi dunia global bahkan korporasi kehutanan dan sawit telah mengkampanyekan bahwa mereka telah berubah dan berjuang mematuhi hukum indonesia dan menyelamatkan gambut faktanya ketika pemerintah indonesia meminta mereka mematuhi hukum untuk menyelamatkan gambut mengapa korporasi malah tidak patuh ungkapnyapemerintah harus mengambil tindakan tegas kepada seluruh jajaran pejabat dibawahnya baik pusat maupun daerah yang melakukan perlawanan atau menghambat target perlindungan dan pemulihan gambut akibat karhutla yang terjadipemerintahan joko widodojusuf kalla harus menegur keras dan menertibkan jajarannya yang tidak menjalankan pp dengan konsisten tandasnya

Gorontalo Sebagai Provinsi Konservasi, Apa yang Harus Dibenahi?. Senin pagi, 5 Desember 2016. Orang-orang mulai berkumpul di kantor yang berada di ketinggian. Tempat ini sering disebut puncak Botu. Di sinilah kantor DPRD Provinsi Gorontalo berada, pun letaknya tak begitu jauh dengan kantor gubernur. Hari itu digelar sidang Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka ulang tahun Provinsi Gorontalo ke-16, pasca-memisahkan diri dengan Sulawesi Utara, tahun 2000 lalu.Rapat itu kedatangan tamu istimewa. Ia adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar. Gorontalo memang punya kenangan tersendiri bagi Siti Nurbaya, karena saat Gorontalo pertama kali dideklarasikan sebagai provinsi, ia ikut menjadi saksi. Saat itu, ia menjabat Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.Siti Nurbaya didaulat memberikan sambutan. Kado spesial diucapkan Siti Nurbaya, yaitu menetapkan Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi. Di Indonesia, sebelumnya hanya ada wilayah yang ditetapkan yaitu Provinsi Papua Barat dan Kalimantan Timur.”Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi. Pembangunan dan konservasi bisa berdampingan untuk keperluan generasi akan datang,” terangnya. : Dalam pernyataan tertulis yang diterima , Siti Nurbaya memberikan beberapa catatan penting tentang. Menurutnya, Gorontalo adalah contoh sebuah negeri maritim dan agraris yang bertemu dalam satu ruang. Daerah ini juga menjadi rumah bagi jantung keanekaragaman hayati, serta menyimpan cadangan air tanah yang besar.”Saya menyebutnya sebagai alam di punggung Sulawesi. Saya mengajak semua elemen agar mengaktualisasi rasa syukur akan kekayaan alam ini dengan cara menjaganya. Terutama, untuk bersama mendukung agenda pengendalian perubahan iklim, yang telah menjadi masalah global.”Siti Nurbaya menegaskan perwujudan Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi. Ada berapa areal konservasi di sini, seperti Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW), Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohatu yang sedang diusulkan dinaikan statusnya menjadi taman nasional, Cagar Alam Panua, Cagar Alam Tanjung Panjang, Cagar Alam Mas Popaya Raja, serta Cagar Alam Tangale.Dengan pendekatan konservasi guna menjaga kekayaan alam, Gorontalo diproyeksikan maju pada sektor pariwisata, energi dan pelestarian budaya. ”Kita songsong majunya pembangunan Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi, dengan dukungan tata kelola pemerintahan daerah serta hubungan eksekutif dan legislatif. Semangat dan kepeloporan, akan menorehkan tinta emas di negeri ini, Indonesia yang kita cintai,” jelasnya. Kamis siang, 2 Februari 2017. Rumah dinas Gubernur Gorontalo sangat ramai. Zudan Arif Fakrulloh, pelaksana tugas Gubernur Gorontalo, baru saja mendapat gelar adat Moloopu. Gelar ini bermakna bahwa Zudah telah diterima kepemimpinannya secara adat bagi masyarakat Gorontalo. Sebelumnya, Zudan menjabat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena Gorontalo sedang dalam proses pemilihan kepala daerah, maka pada 27 Oktober 2016, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantiknya sebagai pelaksana tugas Gubernur Gorontalo.Saya menemui Zudan usai menerima gelar adat itu, menanyakan penetapan Gorontalo sebagai provinsi konservasi. Menurutnya, seminggu sebelumnya, ia sudah menghadap Siti Nurbaya Bakar, menindaklanjuti provinsi konservasi tersebut.“Gorontalo sudah ditetapkan sebagai Provinsi Konservasi, 5 Desember 2016. Apa yang akan dikonservasi? Itu yang akan kita rumuskan nanti,” kata Zudan. : Menurut pengamatannya, ada empat titik penting yang harus dibenahi untuk dikonservasi, yaitu gunung, darat, laut, dan danau. Ia mencontohkan, bukit-bukit banyak pohonnya ditebang dan dibakar kemudian ditanami jagung. Begitu pun dengan danau yang semakin dangkal karena di hulunya sudah gundul hingga menyebabkan sedimentasi yang tinggi.“Saya juga sampaikan ke Ibu Menteri akan membuat hutan raya yang di dalamnya ada kebun binatang, karena di seluruh Sulawesi tidak ada yang punya kebun binatang. Dulu sih ada, tapi tidak berkembang dengan baik.”“Dan Ibu Menteri setuju. Sekarang sedang dibahas dengan Tim Teknis Provinsi dan Tim Teknis di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ungkap Zudan.Pada 7 Februari 2017, Zudan memberikan sambutannya saat digelar acara “Konsultasi dan sosialisasi kebijakan adaptasi dan perubahan iklim Kabupaten Gorontalo”. Di acara tersebut, ia menyentil Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi.Menurutnya, ada lima arah pembangunan yang harus dilakukan; tata ruang berbasis konservasi untuk mereduksi potensi bencana, formulasi program pemantapan fungsi konservasi di kawasan konservasi, formulasi dan introduksi program pertanian berbasis konservasi di kawasan pertanian yang rentan degradasi lahan, dan peningkatan kelembagaan dan pemantapan peran KPH dalam pengelolaan hutan (hutan produksi dan hutan lindung) skala tapak.“Yang terakhir adalah sinkronisasi program pusat dan daerah dalam pemantapan fungsi konservasi di kawasan konservasi dan peningkatan fungsi konservasi di kawasan non-konservasi.”Bagaimana dengan ekspansi perkebunan sawit dan tambang yang kini masuk Gorontalo? Menurut Zudan, ia tidak bisa mengatakan hal ini tidak layak. Karena dulu saat memberikan izin, sudah ada pertimbangan dan kajian. Yang penting adalah lingkungannya tidak rusak karena pihaknya mempertimbangkan, percepatan ekonomi harus ada investor yang masuk.“Namun investasinya harus pro lingkungan. Kalau sawit masih kita toleransi. Tapi tambang, kita harus lihat dulu, harus melakukan rekonstruksi lingkungan, dan diupayakan lingkungannya itu kembali seperti semula.”“Ini memang tidak mudah. Kalau investasi tidak masuk, kita akan begini-begini terus. APBD kita sangat kecil. Namun, investornya harus peduli lingkungan,” kata Zudan. Penetapan Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi membuat kaget sejumlah pihak. Rahman Dako, pegiat lingkungan di Gorontalo mengaku dasar penetapan tersebut tidak ada. “Ibu Menteri tiba-tiba bicara di atas mimbar, langsung menetapkan Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi.”Menurut Rahman, ide tersebut sangat baik karena lingkungan hidup di Gorontalo sungguh memprihatinkan. Namun, yang dikhawatirkan adalah ketidaksiapan berbagai pihak akan status tersebut. “Buktinya, sampai hari ini Gorontalo belum ada Balai KSDA sendiri, masih di bawah Sulawesi Utara.”Syamsudin Hadju, Kepala BKSDA Seksi Wilayah II Sulawesi Utara di Gorontalo, mengungkapkan hal yang sama. Saat ditemui di kantornya, awalnya Syamsudin enggan memberi komentar, menurutnya tidak ada data, informasi, dan kajian yang jelas mengenai penetapan kawasan konservasi. Namun karena sudah telanjur dikukuhkan, yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan informasi valid. Misalkan tentang kondisi kawasan hutan; apa permasalahannya, apa yang akan diperbuat, program yang harus dilakukan, dan kelompok kerja.Menurut Syamsudin, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan datang ke Gorontalo, 5 Desember 2016, ia baru mengetahui penetapan tersebut keesokan harinya ketika membaca koran. Padahal, ia ikut mendampingi Siti Nurbaya sejak pertama kali datang, namun tidak berada di kantor DPRD Provinsi ketika sang menteri memberikan sambutan dan menetapkan Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi.“Berbeda dengan penetapan Papua Barat dan Kalimantan Timur yang kajiannya jelas. Apa yang menjadi latar penetapan Provinsi Konservasi itu yang perlu. Misalkan, bagaimana sih Cagar Alam Tanjung Panjang, bagaimana Cagar Alam Panua, dan sebagainya.”Penetapan Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi bisa jadi karena dua hal. , dianggap berprestasi menjaga kawasan konservasi. Misalkan, Suaka Margasatwa Nantu yang merupakan wilayah konservasi paling kecil tekanannya di seluruh Indonesia. bisa saja penetapan berangkat dari keterpurukan sehingga ada upaya-upaya pelestarian. “Nah, ini yang harus dilihat, harus ada data, informasi, dan kajian penetapan Provinsi Konservasi.” Data Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo menyebutkan, laju deforestrasi di Gorontalo sebesar 3.976,3 hektare per tahun rata-rata di seluruh kawasan hutan.Dinas Kehutanan menyebut, ada empat alasan penyebabnya, yaitu tekanan penduduk, perambahan atau perladangan berpindah (), penambang emas tanpa izin (peti), dan kebijakan yang kurang tepat.Terkait kebijakan, Perkumpulan Japesda Gorontalo menyebut awal mula pelepasan kawasan hutan di wilayah yang menyebut diri sebagai Serambi Medinah itu adalah, melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan tanggal 25 Mei 2010. Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan saat itu, yang sekarang menjabat sebagai Ketua MPR, menerbitkan surat keputusan bernomor 324/Menhut-II/2010 yang mengesahkan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan hutan seluas 22.605 hektare di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Boalemo. .Sementara, beberapa kasus alih fungsi di kawasan konservasi juga tak kunjung selesai. Salah satunya adalah Cagar Alam Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato. Luas kawasan konservasi ini 3.174,10 hektare. Namun, lebih dari 2.600 hektare dari total luasannya, dirambah dan dikuasai kemudian beralih fungsi menjadi tambak udang dan ikan bandeng. Laporan Kajian Kelayakan Pemulihan Ekosistem di Cagar Alam Tanjung Panjang yang disusun BKSDA Sulawesi Utara tahun 2013 menyebutkan, ekspansi jual beli lahan tambak di kawasan konservasi ini berlangsung intensif dan melibatkan beberapa aktor lokal, termasuk jaringan etnis “Selatan” dan aparat setempat. Selatan yang dimaksud adalah petani tambak yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ada relasi ekonomi yang sangat lokal dan sifatnya mutualistik.Awal September 2015 silam, saya mendatangi Desa Babalonge, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato. Di pinggir jalan tampak jelas plang yang berisi pelarangan membuka lahan mangrove beserta sanksi dan ancaman hukuman penjara. Di belakang plang tersebut, terdapat tambak ikan bandeng dan udang, serta sebuah rumah yang lebih mirip pondok. Pemiliknya bernama Daeng Sire, asal Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.“Saya datang membuka tambak karena jasa salah seorang anggota polisi di Polres Pohuwato. Saya beli lima hektar seharga Rp 100 juta. Saya baru satu kali panen, tapi belum balik modal. Dan saya tidak tahu kalau kawasan ini dilindungi,” kata Daeng Sire.Menurut catatan BKSDA Sulawesi Utara, hampir semua lokasi tambak awalnya di bawah kekuasaan perorangan atau kelompok, di beberapa desa di kawasan konservasi. Tapi kemudian dijual atau disewakan kepada pendatang melalui tangan-tangan penghubung.“Jelas bahwa isu ganti rugi akan menjadi urusan yang sangat krusial dan menantang, baik dalam proses negosiasi, validasi data, maupun kalkulasi jangka pendeknya,” tulis BKSDA Sulawesi Utara, dalam laporannya.Ragam persoalan dan tekanan yang dihadapi wilayah berstatus konservasi di Gorontalo tersebut diharapkan menjadi latar belakang penetapan Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi. Dengan demikian, berbagai masalah krusial itu bisa diselesaikan.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat peran pemerintah lokal

gorontalo sebagai provinsi konservasi apa yang harus dibenahi senin pagi desember orangorang mulai berkumpul di kantor yang berada di ketinggian tempat ini sering disebut puncak botu di sinilah kantor dprd provinsi gorontalo berada pun letaknya tak begitu jauh dengan kantor gubernur hari itu digelar sidang rapat paripurna istimewa dalam rangka ulang tahun provinsi gorontalo ke pascamemisahkan diri dengan sulawesi utara tahun lalurapat itu kedatangan tamu istimewa ia adalah menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya bakar gorontalo memang punya kenangan tersendiri bagi siti nurbaya karena saat gorontalo pertama kali dideklarasikan sebagai provinsi ia ikut menjadi saksi saat itu ia menjabat sekretaris jenderal departemen dalam negerisiti nurbaya didaulat memberikan sambutan kado spesial diucapkan siti nurbaya yaitu menetapkan gorontalo sebagai provinsi konservasi di indonesia sebelumnya hanya ada wilayah yang ditetapkan yaitu provinsi papua barat dan kalimantan timursaya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggitingginya untuk gorontalo sebagai provinsi konservasi pembangunan dan konservasi bisa berdampingan untuk keperluan generasi akan datang terangnya dalam pernyataan tertulis yang diterima siti nurbaya memberikan beberapa catatan penting tentang menurutnya gorontalo adalah contoh sebuah negeri maritim dan agraris yang bertemu dalam satu ruang daerah ini juga menjadi rumah bagi jantung keanekaragaman hayati serta menyimpan cadangan air tanah yang besarsaya menyebutnya sebagai alam di punggung sulawesi saya mengajak semua elemen agar mengaktualisasi rasa syukur akan kekayaan alam ini dengan cara menjaganya terutama untuk bersama mendukung agenda pengendalian perubahan iklim yang telah menjadi masalah globalsiti nurbaya menegaskan perwujudan gorontalo sebagai provinsi konservasi ada berapa areal konservasi di sini seperti taman nasional bogani nani wartabone tnbnw suaka margasatwa nantuboliyohatu yang sedang diusulkan dinaikan statusnya menjadi taman nasional cagar alam panua cagar alam tanjung panjang cagar alam mas popaya raja serta cagar alam tangaledengan pendekatan konservasi guna menjaga kekayaan alam gorontalo diproyeksikan maju pada sektor pariwisata energi dan pelestarian budaya kita songsong majunya pembangunan gorontalo sebagai provinsi konservasi dengan dukungan tata kelola pemerintahan daerah serta hubungan eksekutif dan legislatif semangat dan kepeloporan akan menorehkan tinta emas di negeri ini indonesia yang kita cintai jelasnya kamis siang februari rumah dinas gubernur gorontalo sangat ramai zudan arif fakrulloh pelaksana tugas gubernur gorontalo baru saja mendapat gelar adat moloopu gelar ini bermakna bahwa zudah telah diterima kepemimpinannya secara adat bagi masyarakat gorontalo sebelumnya zudan menjabat direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil karena gorontalo sedang dalam proses pemilihan kepala daerah maka pada oktober menteri dalam negeri tjahjo kumolo melantiknya sebagai pelaksana tugas gubernur gorontalosaya menemui zudan usai menerima gelar adat itu menanyakan penetapan gorontalo sebagai provinsi konservasi menurutnya seminggu sebelumnya ia sudah menghadap siti nurbaya bakar menindaklanjuti provinsi konservasi tersebutgorontalo sudah ditetapkan sebagai provinsi konservasi desember apa yang akan dikonservasi itu yang akan kita rumuskan nanti kata zudan menurut pengamatannya ada empat titik penting yang harus dibenahi untuk dikonservasi yaitu gunung darat laut dan danau ia mencontohkan bukitbukit banyak pohonnya ditebang dan dibakar kemudian ditanami jagung begitu pun dengan danau yang semakin dangkal karena di hulunya sudah gundul hingga menyebabkan sedimentasi yang tinggisaya juga sampaikan ke ibu menteri akan membuat hutan raya yang di dalamnya ada kebun binatang karena di seluruh sulawesi tidak ada yang punya kebun binatang dulu sih ada tapi tidak berkembang dengan baikdan ibu menteri setuju sekarang sedang dibahas dengan tim teknis provinsi dan tim teknis di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ungkap zudanpada februari zudan memberikan sambutannya saat digelar acara konsultasi dan sosialisasi kebijakan adaptasi dan perubahan iklim kabupaten gorontalo di acara tersebut ia menyentil gorontalo sebagai provinsi konservasimenurutnya ada lima arah pembangunan yang harus dilakukan tata ruang berbasis konservasi untuk mereduksi potensi bencana formulasi program pemantapan fungsi konservasi di kawasan konservasi formulasi dan introduksi program pertanian berbasis konservasi di kawasan pertanian yang rentan degradasi lahan dan peningkatan kelembagaan dan pemantapan peran kph dalam pengelolaan hutan hutan produksi dan hutan lindung skala tapakyang terakhir adalah sinkronisasi program pusat dan daerah dalam pemantapan fungsi konservasi di kawasan konservasi dan peningkatan fungsi konservasi di kawasan nonkonservasibagaimana dengan ekspansi perkebunan sawit dan tambang yang kini masuk gorontalo menurut zudan ia tidak bisa mengatakan hal ini tidak layak karena dulu saat memberikan izin sudah ada pertimbangan dan kajian yang penting adalah lingkungannya tidak rusak karena pihaknya mempertimbangkan percepatan ekonomi harus ada investor yang masuknamun investasinya harus pro lingkungan kalau sawit masih kita toleransi tapi tambang kita harus lihat dulu harus melakukan rekonstruksi lingkungan dan diupayakan lingkungannya itu kembali seperti semulaini memang tidak mudah kalau investasi tidak masuk kita akan beginibegini terus apbd kita sangat kecil namun investornya harus peduli lingkungan kata zudan penetapan gorontalo sebagai provinsi konservasi membuat kaget sejumlah pihak rahman dako pegiat lingkungan di gorontalo mengaku dasar penetapan tersebut tidak ada ibu menteri tibatiba bicara di atas mimbar langsung menetapkan gorontalo sebagai provinsi konservasimenurut rahman ide tersebut sangat baik karena lingkungan hidup di gorontalo sungguh memprihatinkan namun yang dikhawatirkan adalah ketidaksiapan berbagai pihak akan status tersebut buktinya sampai hari ini gorontalo belum ada balai ksda sendiri masih di bawah sulawesi utarasyamsudin hadju kepala bksda seksi wilayah ii sulawesi utara di gorontalo mengungkapkan hal yang sama saat ditemui di kantornya awalnya syamsudin enggan memberi komentar menurutnya tidak ada data informasi dan kajian yang jelas mengenai penetapan kawasan konservasi namun karena sudah telanjur dikukuhkan yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan informasi valid misalkan tentang kondisi kawasan hutan apa permasalahannya apa yang akan diperbuat program yang harus dilakukan dan kelompok kerjamenurut syamsudin ketika menteri lingkungan hidup dan kehutanan datang ke gorontalo desember ia baru mengetahui penetapan tersebut keesokan harinya ketika membaca koran padahal ia ikut mendampingi siti nurbaya sejak pertama kali datang namun tidak berada di kantor dprd provinsi ketika sang menteri memberikan sambutan dan menetapkan gorontalo sebagai provinsi konservasiberbeda dengan penetapan papua barat dan kalimantan timur yang kajiannya jelas apa yang menjadi latar penetapan provinsi konservasi itu yang perlu misalkan bagaimana sih cagar alam tanjung panjang bagaimana cagar alam panua dan sebagainyapenetapan gorontalo sebagai provinsi konservasi bisa jadi karena dua hal dianggap berprestasi menjaga kawasan konservasi misalkan suaka margasatwa nantu yang merupakan wilayah konservasi paling kecil tekanannya di seluruh indonesia bisa saja penetapan berangkat dari keterpurukan sehingga ada upayaupaya pelestarian nah ini yang harus dilihat harus ada data informasi dan kajian penetapan provinsi konservasi data dinas kehutanan dan energi sumber daya mineral provinsi gorontalo menyebutkan laju deforestrasi di gorontalo sebesar hektare per tahun ratarata di seluruh kawasan hutandinas kehutanan menyebut ada empat alasan penyebabnya yaitu tekanan penduduk perambahan atau perladangan berpindah penambang emas tanpa izin peti dan kebijakan yang kurang tepatterkait kebijakan perkumpulan japesda gorontalo menyebut awal mula pelepasan kawasan hutan di wilayah yang menyebut diri sebagai serambi medinah itu adalah melalui surat keputusan sk menteri kehutanan tanggal mei zulkifli hasan menteri kehutanan saat itu yang sekarang menjabat sebagai ketua mpr menerbitkan surat keputusan bernomor menhutii yang mengesahkan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan hutan seluas hektare di kabupaten bone bolango kabupaten gorontalo kabupaten pohuwato dan kabupaten boalemo sementara beberapa kasus alih fungsi di kawasan konservasi juga tak kunjung selesai salah satunya adalah cagar alam tanjung panjang di kabupaten pohuwato luas kawasan konservasi ini hektare namun lebih dari hektare dari total luasannya dirambah dan dikuasai kemudian beralih fungsi menjadi tambak udang dan ikan bandeng laporan kajian kelayakan pemulihan ekosistem di cagar alam tanjung panjang yang disusun bksda sulawesi utara tahun menyebutkan ekspansi jual beli lahan tambak di kawasan konservasi ini berlangsung intensif dan melibatkan beberapa aktor lokal termasuk jaringan etnis selatan dan aparat setempat selatan yang dimaksud adalah petani tambak yang berasal dari sulawesi selatan ada relasi ekonomi yang sangat lokal dan sifatnya mutualistikawal september silam saya mendatangi desa babalonge kecamatan lemito kabupaten pohuwato di pinggir jalan tampak jelas plang yang berisi pelarangan membuka lahan mangrove beserta sanksi dan ancaman hukuman penjara di belakang plang tersebut terdapat tambak ikan bandeng dan udang serta sebuah rumah yang lebih mirip pondok pemiliknya bernama daeng sire asal kabupaten pangkep sulawesi selatansaya datang membuka tambak karena jasa salah seorang anggota polisi di polres pohuwato saya beli lima hektar seharga rp juta saya baru satu kali panen tapi belum balik modal dan saya tidak tahu kalau kawasan ini dilindungi kata daeng siremenurut catatan bksda sulawesi utara hampir semua lokasi tambak awalnya di bawah kekuasaan perorangan atau kelompok di beberapa desa di kawasan konservasi tapi kemudian dijual atau disewakan kepada pendatang melalui tangantangan penghubungjelas bahwa isu ganti rugi akan menjadi urusan yang sangat krusial dan menantang baik dalam proses negosiasi validasi data maupun kalkulasi jangka pendeknya tulis bksda sulawesi utara dalam laporannyaragam persoalan dan tekanan yang dihadapi wilayah berstatus konservasi di gorontalo tersebut diharapkan menjadi latar belakang penetapan gorontalo sebagai provinsi konservasi dengan demikian berbagai masalah krusial itu bisa diselesaikan

Mengembalikan Hijaunya Hutan dari Udara. Bumi kita dulunya adalah wilayah yang ditutupi hutan lebat. Habitat sempurna bagi berbagai spesies tumbuhan dan satwa. Seiring waktu, manusia mulai menebangi pepohonan, yang makin hari makin banyak jumlahnya. Deforestasi terjadi di berbagai belahan bumi, termasuk Indonesia.Inilah sebuah inisiatif yang mungkin bisa dipertimbangkan, terutama oleh negara-negara yang mengalami deforestasi, untuk mereforestasi kembali lahan-lahan gundul. Dengan mengunakan teknologi dan metode yang awalnya dikembangkan untuk tujuan militer, Thailand melakuan reforestasi melalui udara.Thailand sudah kehilangan hampir separuh tutupan hutannya sejak beberapa dekade teakhir. Pemerintah Negara Gajah Putih tersebut menegaskan bahwa reforestasi harus dilakukan cepat dan masif. Salah satu cara yang mereka ambil adalah melakukan reforestasi melalui udara.Reforestasi udara atau lebih dikenal dengan (bom benih) didasarkan pada sistem yang didesain untuk menanam ranjau darat secara presisi dari udara menggunakan pesawat pengembom, sistem yang kemudian diadaptasi untuk melontarkan bom-bom benih dari udara. Cara ini dirasa jauh lebih cepat dan efisien, dan diharapkan akan mempersingkat waktu dan memperluas jangkauan reforestasi di negara tersebut. Dalam satu hari, satu pesawat bisa menyebarkan hingga 900 ribu benih pohon, sebagaimana dikutip dari . Meski begitu, yang dilakukan . “Bom-bom” ini dibuat dari tanah liat, kompos, dan benih. Setelah dilontarkan dari udara, bom-bom ini dirancang untuk bisa ‘mengubur diri’ ke dalam tanah dengan kedalaman yang sama sebagaimana kita menanam benih pohon secara manual.Beberapa benih dimasukkan ke dalam gumpalan bola-bola kompos yang dibungkus tanah liat. Masing-masingnya mengandung pupuk dan bahan yang mampu menyerap kelembaban di sekitarnya untuk menyiram akar pohonnya.Thailand melakukan hal ini secara masif sejak pertengahan 2016 lalu. Layak ditunggu bagaimana hasil kerja keras mereka. Ide sendiri sudah ada sejak lama. dari “Do Nothing Farming” mempopulerkan ide ini. pertama kali yang tercatat dalam sejarah adalah pada 1930, saat pesawat-pesawat udara digunakan untuk mereforestasi beberapa kawasan gundul di pegunungan sekitar Honolulu.Teknologi pesawat udara dan drone, memang jamak dimanfaatkan untuk mengatasi kebakaran hutan, serta menjatuhkan bantuan untuk korban bencana alam. Tetangga dekat kita sudah melakukannya. Bagaimana Indonesia? ()

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem pelestarian habitat

mengembalikan hijaunya hutan dari udara bumi kita dulunya adalah wilayah yang ditutupi hutan lebat habitat sempurna bagi berbagai spesies tumbuhan dan satwa seiring waktu manusia mulai menebangi pepohonan yang makin hari makin banyak jumlahnya deforestasi terjadi di berbagai belahan bumi termasuk indonesiainilah sebuah inisiatif yang mungkin bisa dipertimbangkan terutama oleh negaranegara yang mengalami deforestasi untuk mereforestasi kembali lahanlahan gundul dengan mengunakan teknologi dan metode yang awalnya dikembangkan untuk tujuan militer thailand melakuan reforestasi melalui udarathailand sudah kehilangan hampir separuh tutupan hutannya sejak beberapa dekade teakhir pemerintah negara gajah putih tersebut menegaskan bahwa reforestasi harus dilakukan cepat dan masif salah satu cara yang mereka ambil adalah melakukan reforestasi melalui udarareforestasi udara atau lebih dikenal dengan bom benih didasarkan pada sistem yang didesain untuk menanam ranjau darat secara presisi dari udara menggunakan pesawat pengembom sistem yang kemudian diadaptasi untuk melontarkan bombom benih dari udara cara ini dirasa jauh lebih cepat dan efisien dan diharapkan akan mempersingkat waktu dan memperluas jangkauan reforestasi di negara tersebut dalam satu hari satu pesawat bisa menyebarkan hingga ribu benih pohon sebagaimana dikutip dari meski begitu yang dilakukan bombom ini dibuat dari tanah liat kompos dan benih setelah dilontarkan dari udara bombom ini dirancang untuk bisa mengubur diri ke dalam tanah dengan kedalaman yang sama sebagaimana kita menanam benih pohon secara manualbeberapa benih dimasukkan ke dalam gumpalan bolabola kompos yang dibungkus tanah liat masingmasingnya mengandung pupuk dan bahan yang mampu menyerap kelembaban di sekitarnya untuk menyiram akar pohonnyathailand melakukan hal ini secara masif sejak pertengahan lalu layak ditunggu bagaimana hasil kerja keras mereka ide sendiri sudah ada sejak lama dari do nothing farming mempopulerkan ide ini pertama kali yang tercatat dalam sejarah adalah pada saat pesawatpesawat udara digunakan untuk mereforestasi beberapa kawasan gundul di pegunungan sekitar honoluluteknologi pesawat udara dan drone memang jamak dimanfaatkan untuk mengatasi kebakaran hutan serta menjatuhkan bantuan untuk korban bencana alam tetangga dekat kita sudah melakukannya bagaimana indonesia

Cerita dari Kampung Sira–Manggroholo, Upaya Warga Bentengi Hutan Papua dari Serbuan Sawit. Kala saya menapakkan kaki, hujan deras baru berhenti menyirami hutan Kampung Sira, Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, sore penghujung tahun lalu. Lantai hutan berpasir, walau hujan tak mudah tergelincir.Sekitar satu kilometer ke dalam hutan, di tengah rintik hujan, terlihat Yoel Sremere, sedang bekerja. Dia membuka lahan bekas pakai seluas setengah lapangan sepakbola di tengah hutan. Lokasi itu akan jadi kebun percontohan.Dia sudah bekerja hampir satu minggu di hutan. Di situ, terlihat ada beberapa semaian umbi-umbian seperti keladi. “Ini baru contoh, mudah-mudahan berhasil,” kata mantan kepala Kampung Sira ini.Yoel satu dari 37 keluarga Kampung Sira yang tinggal di perbukitan ini belum lama menikmati ‘kemerdekaan’. Pada 2014, mereka mendapatkan hak mengelola hutan mandiri, melalui mekanisme hutan desa seluas 1.850 hektar.Selain Sira, ada Kampung Manggroholo. Ia di lembah. Jarak sekitar 200 meter dipisahkan tegakan sagu. Manggroholo– kampung pemekaran, sebelumnya masuk Kampung Sira– juga hutan desa sejak 2014 seluas 1.695 hektar.Hutan di dua kampung ini dimiliki dua marga besar, Sremere dan Kladit, bagian dari wilayah adat Knasaimos seluas 81.390,6 hektar. Knasaimos mengacu pada dua distrik besar di daerah itu, yakni Distrik Saifi dan Seremuk, dengan warga masih memiliki tali kekerabatan.Sira dan Manggroholo berjarak sekitar empat sampai lima kilometer dari ibukota Kabupaten Sorong Selatan. Ia rumah bagi pepohonan seperti merbau, nyatoh, damar dan gaharu– sebelumnya berada di hutan produksi konversi– mayoritas (71%) hutan primer. Sekitar 20% kawasan ini hutan manggrove.Sejak satu dekade lalu, hutan kedua kampung itu terancam ekspansi sawit. Menurut data Dinas Kehutanan Papua Barat, setidaknya sampai akhir 2015, tercatat 401.000 hektar hutan di di Papua Barat jadi lokasi sawit, 102.792 hektar di Kabupaten Sorong Selatan.Saat ini perusahaan sawit, PT. Internusa Jaya Sejahtera beroperasi pada tiga titik berbeda mengepung hutan desa ini. Bahkan pada beberapa titik, seperti di sebelah selatan, bersentuhan langsung dengan hutan desa. Keberadaan perusahaan sawit ini memaksa luas hutan desa terpangkas dari semula usulan 4.100 hektar jadi 3.545 hektar, atau susut 500 hektar lebih. Perjuangan agar hutan Sira dan Manggroholo sebagai hutan desa bukan tanpa sebab. Masyarakat sadar memastikan hutan terjaga dari tangan-tangan tak bertanggungjawab demi mereka bisa hidup, dan anak cucu.Pada 1988-1989, pemerintah berencana jadikan hutan mereka wilayah transmigrasi, tetapi ditolak. Masyarakat khawatir gelombang warga baru mengancam hutan.Sekitar 10 tahun kemudian ancaman kembali muncul, tepatnya 2000-2002. Kali ini cukup menggiurkan, menjadikan hutan mereka sasaran perusahaan kayu log. Warga bergeming.Mereka juga pernah mendengar seletingan kabar pada 2012 mau ada perusahaan sawit masuk ke kampung tetangga. Kabar itu cukup mengkhawatirkan.“Warga pikir jika sawit masuk di kampung tetangga, sudah pasti hutan di sekitar Kampung Sira dan Manggroholo ikut menanggung beban. Bisa saja sawit itu meminta kawasan hutan kami,” kata Arkilaus Kladit, Dewan Adat Knasaimos. Dia bilang, ada beberapa perusahaan sawit lagi berusaha masuk, tetapi lupa nama.Arkilaus, salah satu pemuda di balik upaya menjadikan hutan ini terlindungi dengan cara usulkan sebagai hutan desa.Cerita ancaman hutan warga masih berlanjut. Pada 2013-2014, perusahaan sawit lagi-lagi kembali menganggu. Kali ini lebih menekan. Perusahaan langsung menawarkan kerjasama dengan Pemerintah Sorong Selatan.Masyarakat ‘dipaksa’ mengikuti pertemuan antara perusahaan dengan pemerintah daerah di Ibukota Sorong Selatan, Teminabuan, berjarak sekitar 3 kilometer dari kampung.Dalam pertemuan itu, perusahaan terbuka ingin masuk ke kampung mereka. Pertemuan memanas. Warga tegas menolak. Beruntung pemerintah daerah tak memaksa. Keputusan warga dianggap final.Keseriusan warga menjaga hutan tak hanya dari ancaman luar juga dari dalam. Ceritanya. masyarakat Kampung Sira pernah mendenda adat marga lain yang menyerobot hutan mereka. Denda itu tak main-main, Rp40 juta, hanya karena marga lain menebang tiga pohon di perbatasan Distrik Saifi, masih masuk hutan desa. Aset Kladit agak bungkuk, uban tampak di kumis dan jenggotnya. Kulit berkeriput. Meski usia memasuki 75 tahun, pria ini masih kuat.Kala hendak ditemui, dia berjalan kaki dengan cekatan menuju gereja tua Kampung Manggroholo. Ia gereja pertama di kampung yang dibangun swadaya warga, termasuk kala Kampung Sira, belum berpisah secara administratif dari Kampung Manggroholo.“Tanah asal moyang kami bukan disini, kami juga pendatang,” kata Kladit memulai cerita. “Kami pertama-tama dari Pulau Bambu–sebuah pulau diantara Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan–lalu pindah ke Teminabuan,” kata pria tamatan Sekolah Rakyat pada 1959 ini.Tinggal di Teminabuan, cukup lama tetapi warga terpaksa mencari daerah baru yang lebih aman karena rawan gempa.Kladit dan sebagian besar marga yang menghuni Manggroholo dan Sira menuju ke Kampung Srer, lokasi yang kini jadi salah saat kampung di Distrik Seremuk. Di Srer, moyang mereka beranak pinak dan mencari lokasi baru.“Srefle (tua) dan Sremere (tua) yang pertama pindah. Mereka ke Sira. Mereka yang pertama baru kami punya moyang datang (Kladit). Tinggal disini anak bertambah anak baru kita bagi wilayah ini.”“Saya dari Keret Kladit di sebagian sini. Srefle disini (dia menunjuk sekitar hutan Manggroholo). Sremere diatas (menunjuk ke Kampung Sira). Kami tinggal disini sampai saat ini.”Sebagian marga yang disebut Kladit adalah Keret atau sub marga dari dua marga pemilik Hutan Desa Sira dan Manggroholo, Sremere dan Kladit.Kuatnya hubungan nenek moyang dua kampung ini dengan hutan hingga hutan mereka cukup terjaga hingga kini. Setidaknya, masyarakat tak tergiur membuka hutan meski pada 1991 pernah ada perusahaan kayu beroperasi di Kampung Seremuk, kampung dalam wilayah adat Knasaimos.“Baru-baru ini ada perusahaan sawit masuk ke kampung untuk ukur tanah jadi, kami tolak,” katanya, serupa penuturan Arkilaus akan masuk perusahaan pada 2013-2014.Pengakuan Kladit dan Arkilaus sejalan dengan temuan investigasi Environmental Investigation Agency (EIA) bersama Telapak pada 2005.Investigasi ini mengungkap wilayah adat Knasaimos sejak awal 2000 hingga beberapa tahun kemudian pernah menjadi lokasi pencurian kayu merbau massif. Pencurian didapati pada tiga daerah di Seremuk yaitu Tofot, Sayal dan Srer, dan Mlaswat.Dua perusahaan Papua, PT Silva Lestari dan PT Rimbunan Hijau Jaya yang beroperasi itu, terkonfirmasi memiliki hubungan dengan konglomerasi perkayuan Malaysia Rimbunan Hijau. Ribuan kubik kayu log merbau dilaporkan terangkut keluar Papua ketika perusahaan tanpa izin pemerintah daerah ini beroperasi.Kladit pertamakali ikut pemetaan Hutan Desa Manggroholo pada 2007, mengataan, masyarakat tak bisa berpisah dengan alam hingga konsisten menolak investasi masuk kampung. Kala masa usulan mendapatkan status hutan desa, masyarakat di dua kampung itu mencoba menanam sejumlah tanaman pertanian. Niatnya, sambil penuhi kebutuhan dapur, mereka bisa mendapatkan model tepat mengelola hutan. Mereka pernah coba tanam kangkung cabut. Sayangnya, hanya bertahan beberapa bulan.Greenpeace bersama Yayasan Bentara Papua, dua lembaga swadaya masyarakat yang selama ini mendampingi warga mengelola hutan desa sekaligus pendorong utama menjadikan wilayah ini hutan desa sejak 2007.Kedua organisasi ini melakukan penguatan kelembagaan desa, pemetaan partisipatif, survei potensi hutan, pembuatan rencana hutan desa hingga pelatihan pemanfaatan damar, gaharu dan lain-lain.Perjuangan berwujud pada 2014, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggeluarkan Surat Keputusan Nomor 767 dan 768 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Manggroholo dan Sira.SK tertanggal 18 September 2014 dan diserahkan resmi kepada Wakil Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, 14 Desember 2014.Charles Tawaru, Juru Kampanye Hutan Greenpeace wilayah Papua mengatakan, salah satu alasan mendorong hutan Kampung Sira dan Manggroholo sebagai hutan desa karena masyarakat sejak lama menolak ekspansi perusahaan kayu maupun perkebunan sawit.“Yang pasti komitmen masyarakat jadi hutan desa selain dapatkan hak kelola berkelanjutan, juga kontribusi masyarakat adat melindungi hutan di Indonesia,” katanya.Warga tak hanya berkebun di hutan. Mereka memafaatkan potensi hutan bukan kayu, seperti getah damar. Potensi pohon , penghasil damar ini sudah dimanfaatkan sejak masa pendudukan Belanda.Yoel dan Moses Sremere, dua orang ini pengumpul getah damar. Yoel bilang, dalam sehari bisa mengumpul lima sampai tujuh kilogram. Perminggu bisa 40 – 50 kilogram. Serupa Moses bahkan bisa sampai 70-80 kg.Sayangnya, harga getah damar murah, Rp5.000 perkilogram. Padahal, untuk nyadap getah mereka harus berjalan berjam-jam menyusuri hutan. Kemudian dipikul menyusuri bukit dan hutan untuk sampai ke kampung. “Tidak sebanding dengan keringat yang dikeluarkan.” Meski begitu Yoel dan Moses sama-sama optimis kedepan bisa memanfaatkan potensi getah damar itu. Optimisme mereka terkait tawaran perusahaan dari luar yang bersedia membeli getah damar asal warga bersedia memasok rutin empat ton per sekali kirim.Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Papua (PPLH-UNIPA), yang meneliti potensi hasil hutan kayu dan bukan kayu di Mangroholo dan Sira menyatakan, potensi di kedua kampung masih kecil. Dia bilang, belum bisa sebagai penghasil damar. Meski begitu belum ada penelitian terhadap jenis vegetasi ini termasuk di hutan mangrove.Dua kampung ini juga memiliki potensi sagu. Pemanfaatan sagu selain sumber karbohidrat rumah tangga, juga dijual. Sebagian besar di hutan itu sagu alami. Ada juga sebagian sagu sengaja ditanam di kedua kampung itu.Kedua hutan desa ini juga menyimpan potensi kayu cukup melimpah dengan pemanfaatan terbatas untuk kebutuhan rumah warga. Warga bilang, kayu-kayu tak dijual.PPLH UNIPA mengindentifikasi kayu di kedua kampung itu berbagai jenis, didominasi resak hiru, kayu besi dan matoa.Di Kampung Sira, potensi pasir bangunan jug acukup banyak. Warga sering terlihat di pagi atau sore hari mengangkat dari hutan dan ditumpuk di sekitar rumah. Pasir–pasir itu biasa dibeli warga kota.Yanuarius Anouw, program manajer Bentara Papua, mengatakan, untuk mengelola hutan desa, sudah diajukan pengusulan rencana pengelolaan hutan desa (RPHD) kepada pemerintah.Pucuk dicinta ulam tiba. Kamis (9/3/17), bertempat di Gedung Serbaguna Pemerintah Kota Teminabuan, Plt Gubernur Papua Barat diwakili Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Niko Tike resmi menyerahkan surat keputusan hak pengelolaan hutan desa (HPHD) untuk warga Kampung Manggroholo dan Kampung Sira, Sorong Selatan.Niko mengatakan, hutan itu ibarat ibu penyedia kebutuhan hidup hingga wajib dijaga dengan baik.“Bila hutan rusak, bencana akan terjadi. Saya berharap, kedua kampung jadi model kampung-kampung lain dalam mendorong percepatan perhutanan sosial di Papua Barat.”Fredrick Sagisolo, ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Knasaimos dalam rilis, mengatakan, penyerahan hutan desa ini bukan saja kemenangan warga Sira dan Manggroholo juga semua masyarakat Papua.“Kelestarian hutan bisa membuat masa depan generasi kami lebih terjamin,” katanya, seraya mengatakan akan terus memperluas hak hutan desa ke semua kampung di wilayah adat Knasaimos.Luas kedua hutan desa ini sekitar 3.545 hektar, baru kurang 5% dari hutan lansekap Knasaimos seluas 81.646 hektar.Ritual adat dan tarian tradisional tihor, sayo, dan salawa menyambut tamu pada penyerahan surat keputusan itu. Sekitar 60 perwakilan warga hadir pada penyerahan hak kelola hutan desa itu.

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

cerita dari kampung siramanggroholo upaya warga bentengi hutan papua dari serbuan sawit kala saya menapakkan kaki hujan deras baru berhenti menyirami hutan kampung sira distrik saifi kabupaten sorong selatan papua barat sore penghujung tahun lalu lantai hutan berpasir walau hujan tak mudah tergelincirsekitar satu kilometer ke dalam hutan di tengah rintik hujan terlihat yoel sremere sedang bekerja dia membuka lahan bekas pakai seluas setengah lapangan sepakbola di tengah hutan lokasi itu akan jadi kebun percontohandia sudah bekerja hampir satu minggu di hutan di situ terlihat ada beberapa semaian umbiumbian seperti keladi ini baru contoh mudahmudahan berhasil kata mantan kepala kampung sira iniyoel satu dari keluarga kampung sira yang tinggal di perbukitan ini belum lama menikmati kemerdekaan pada mereka mendapatkan hak mengelola hutan mandiri melalui mekanisme hutan desa seluas hektarselain sira ada kampung manggroholo ia di lembah jarak sekitar meter dipisahkan tegakan sagu manggroholo kampung pemekaran sebelumnya masuk kampung sira juga hutan desa sejak seluas hektarhutan di dua kampung ini dimiliki dua marga besar sremere dan kladit bagian dari wilayah adat knasaimos seluas hektar knasaimos mengacu pada dua distrik besar di daerah itu yakni distrik saifi dan seremuk dengan warga masih memiliki tali kekerabatansira dan manggroholo berjarak sekitar empat sampai lima kilometer dari ibukota kabupaten sorong selatan ia rumah bagi pepohonan seperti merbau nyatoh damar dan gaharu sebelumnya berada di hutan produksi konversi mayoritas hutan primer sekitar kawasan ini hutan manggrovesejak satu dekade lalu hutan kedua kampung itu terancam ekspansi sawit menurut data dinas kehutanan papua barat setidaknya sampai akhir tercatat hektar hutan di di papua barat jadi lokasi sawit hektar di kabupaten sorong selatansaat ini perusahaan sawit pt internusa jaya sejahtera beroperasi pada tiga titik berbeda mengepung hutan desa ini bahkan pada beberapa titik seperti di sebelah selatan bersentuhan langsung dengan hutan desa keberadaan perusahaan sawit ini memaksa luas hutan desa terpangkas dari semula usulan hektar jadi hektar atau susut hektar lebih perjuangan agar hutan sira dan manggroholo sebagai hutan desa bukan tanpa sebab masyarakat sadar memastikan hutan terjaga dari tangantangan tak bertanggungjawab demi mereka bisa hidup dan anak cucupada pemerintah berencana jadikan hutan mereka wilayah transmigrasi tetapi ditolak masyarakat khawatir gelombang warga baru mengancam hutansekitar tahun kemudian ancaman kembali muncul tepatnya kali ini cukup menggiurkan menjadikan hutan mereka sasaran perusahaan kayu log warga bergemingmereka juga pernah mendengar seletingan kabar pada mau ada perusahaan sawit masuk ke kampung tetangga kabar itu cukup mengkhawatirkanwarga pikir jika sawit masuk di kampung tetangga sudah pasti hutan di sekitar kampung sira dan manggroholo ikut menanggung beban bisa saja sawit itu meminta kawasan hutan kami kata arkilaus kladit dewan adat knasaimos dia bilang ada beberapa perusahaan sawit lagi berusaha masuk tetapi lupa namaarkilaus salah satu pemuda di balik upaya menjadikan hutan ini terlindungi dengan cara usulkan sebagai hutan desacerita ancaman hutan warga masih berlanjut pada perusahaan sawit lagilagi kembali menganggu kali ini lebih menekan perusahaan langsung menawarkan kerjasama dengan pemerintah sorong selatanmasyarakat dipaksa mengikuti pertemuan antara perusahaan dengan pemerintah daerah di ibukota sorong selatan teminabuan berjarak sekitar kilometer dari kampungdalam pertemuan itu perusahaan terbuka ingin masuk ke kampung mereka pertemuan memanas warga tegas menolak beruntung pemerintah daerah tak memaksa keputusan warga dianggap finalkeseriusan warga menjaga hutan tak hanya dari ancaman luar juga dari dalam ceritanya masyarakat kampung sira pernah mendenda adat marga lain yang menyerobot hutan mereka denda itu tak mainmain rp juta hanya karena marga lain menebang tiga pohon di perbatasan distrik saifi masih masuk hutan desa aset kladit agak bungkuk uban tampak di kumis dan jenggotnya kulit berkeriput meski usia memasuki tahun pria ini masih kuatkala hendak ditemui dia berjalan kaki dengan cekatan menuju gereja tua kampung manggroholo ia gereja pertama di kampung yang dibangun swadaya warga termasuk kala kampung sira belum berpisah secara administratif dari kampung manggroholotanah asal moyang kami bukan disini kami juga pendatang kata kladit memulai cerita kami pertamatama dari pulau bambusebuah pulau diantara kabupaten sorong dengan sorong selatanlalu pindah ke teminabuan kata pria tamatan sekolah rakyat pada initinggal di teminabuan cukup lama tetapi warga terpaksa mencari daerah baru yang lebih aman karena rawan gempakladit dan sebagian besar marga yang menghuni manggroholo dan sira menuju ke kampung srer lokasi yang kini jadi salah saat kampung di distrik seremuk di srer moyang mereka beranak pinak dan mencari lokasi barusrefle tua dan sremere tua yang pertama pindah mereka ke sira mereka yang pertama baru kami punya moyang datang kladit tinggal disini anak bertambah anak baru kita bagi wilayah inisaya dari keret kladit di sebagian sini srefle disini dia menunjuk sekitar hutan manggroholo sremere diatas menunjuk ke kampung sira kami tinggal disini sampai saat inisebagian marga yang disebut kladit adalah keret atau sub marga dari dua marga pemilik hutan desa sira dan manggroholo sremere dan kladitkuatnya hubungan nenek moyang dua kampung ini dengan hutan hingga hutan mereka cukup terjaga hingga kini setidaknya masyarakat tak tergiur membuka hutan meski pada pernah ada perusahaan kayu beroperasi di kampung seremuk kampung dalam wilayah adat knasaimosbarubaru ini ada perusahaan sawit masuk ke kampung untuk ukur tanah jadi kami tolak katanya serupa penuturan arkilaus akan masuk perusahaan pada pengakuan kladit dan arkilaus sejalan dengan temuan investigasi environmental investigation agency eia bersama telapak pada investigasi ini mengungkap wilayah adat knasaimos sejak awal hingga beberapa tahun kemudian pernah menjadi lokasi pencurian kayu merbau massif pencurian didapati pada tiga daerah di seremuk yaitu tofot sayal dan srer dan mlaswatdua perusahaan papua pt silva lestari dan pt rimbunan hijau jaya yang beroperasi itu terkonfirmasi memiliki hubungan dengan konglomerasi perkayuan malaysia rimbunan hijau ribuan kubik kayu log merbau dilaporkan terangkut keluar papua ketika perusahaan tanpa izin pemerintah daerah ini beroperasikladit pertamakali ikut pemetaan hutan desa manggroholo pada mengataan masyarakat tak bisa berpisah dengan alam hingga konsisten menolak investasi masuk kampung kala masa usulan mendapatkan status hutan desa masyarakat di dua kampung itu mencoba menanam sejumlah tanaman pertanian niatnya sambil penuhi kebutuhan dapur mereka bisa mendapatkan model tepat mengelola hutan mereka pernah coba tanam kangkung cabut sayangnya hanya bertahan beberapa bulangreenpeace bersama yayasan bentara papua dua lembaga swadaya masyarakat yang selama ini mendampingi warga mengelola hutan desa sekaligus pendorong utama menjadikan wilayah ini hutan desa sejak kedua organisasi ini melakukan penguatan kelembagaan desa pemetaan partisipatif survei potensi hutan pembuatan rencana hutan desa hingga pelatihan pemanfaatan damar gaharu dan lainlainperjuangan berwujud pada ketika menteri lingkungan hidup dan kehutanan klhk menggeluarkan surat keputusan nomor dan tentang penetapan areal kerja hutan desa manggroholo dan sirask tertanggal september dan diserahkan resmi kepada wakil bupati sorong selatan samsudin anggiluli desember charles tawaru juru kampanye hutan greenpeace wilayah papua mengatakan salah satu alasan mendorong hutan kampung sira dan manggroholo sebagai hutan desa karena masyarakat sejak lama menolak ekspansi perusahaan kayu maupun perkebunan sawityang pasti komitmen masyarakat jadi hutan desa selain dapatkan hak kelola berkelanjutan juga kontribusi masyarakat adat melindungi hutan di indonesia katanyawarga tak hanya berkebun di hutan mereka memafaatkan potensi hutan bukan kayu seperti getah damar potensi pohon penghasil damar ini sudah dimanfaatkan sejak masa pendudukan belandayoel dan moses sremere dua orang ini pengumpul getah damar yoel bilang dalam sehari bisa mengumpul lima sampai tujuh kilogram perminggu bisa kilogram serupa moses bahkan bisa sampai kgsayangnya harga getah damar murah rp perkilogram padahal untuk nyadap getah mereka harus berjalan berjamjam menyusuri hutan kemudian dipikul menyusuri bukit dan hutan untuk sampai ke kampung tidak sebanding dengan keringat yang dikeluarkan meski begitu yoel dan moses samasama optimis kedepan bisa memanfaatkan potensi getah damar itu optimisme mereka terkait tawaran perusahaan dari luar yang bersedia membeli getah damar asal warga bersedia memasok rutin empat ton per sekali kirimpusat penelitian lingkungan hidup universitas papua pplhunipa yang meneliti potensi hasil hutan kayu dan bukan kayu di mangroholo dan sira menyatakan potensi di kedua kampung masih kecil dia bilang belum bisa sebagai penghasil damar meski begitu belum ada penelitian terhadap jenis vegetasi ini termasuk di hutan mangrovedua kampung ini juga memiliki potensi sagu pemanfaatan sagu selain sumber karbohidrat rumah tangga juga dijual sebagian besar di hutan itu sagu alami ada juga sebagian sagu sengaja ditanam di kedua kampung itukedua hutan desa ini juga menyimpan potensi kayu cukup melimpah dengan pemanfaatan terbatas untuk kebutuhan rumah warga warga bilang kayukayu tak dijualpplh unipa mengindentifikasi kayu di kedua kampung itu berbagai jenis didominasi resak hiru kayu besi dan matoadi kampung sira potensi pasir bangunan jug acukup banyak warga sering terlihat di pagi atau sore hari mengangkat dari hutan dan ditumpuk di sekitar rumah pasirpasir itu biasa dibeli warga kotayanuarius anouw program manajer bentara papua mengatakan untuk mengelola hutan desa sudah diajukan pengusulan rencana pengelolaan hutan desa rphd kepada pemerintahpucuk dicinta ulam tiba kamis bertempat di gedung serbaguna pemerintah kota teminabuan plt gubernur papua barat diwakili staf ahli bidang perekonomian dan pembangunan niko tike resmi menyerahkan surat keputusan hak pengelolaan hutan desa hphd untuk warga kampung manggroholo dan kampung sira sorong selatanniko mengatakan hutan itu ibarat ibu penyedia kebutuhan hidup hingga wajib dijaga dengan baikbila hutan rusak bencana akan terjadi saya berharap kedua kampung jadi model kampungkampung lain dalam mendorong percepatan perhutanan sosial di papua baratfredrick sagisolo ketua dewan persekutuan masyarakat adat knasaimos dalam rilis mengatakan penyerahan hutan desa ini bukan saja kemenangan warga sira dan manggroholo juga semua masyarakat papuakelestarian hutan bisa membuat masa depan generasi kami lebih terjamin katanya seraya mengatakan akan terus memperluas hak hutan desa ke semua kampung di wilayah adat knasaimosluas kedua hutan desa ini sekitar hektar baru kurang dari hutan lansekap knasaimos seluas hektarritual adat dan tarian tradisional tihor sayo dan salawa menyambut tamu pada penyerahan surat keputusan itu sekitar perwakilan warga hadir pada penyerahan hak kelola hutan desa itu

Banjir-Longsor Sumbar Telan Korban Jiwa, Beberapa Hal Ini Harus Jadi Perhatian. Hujan mengguyur Kabupaten Limapuluh Kota sejak Kamis (2/3/17), hingga Sabtu (4/3/17) pagi menyebabkan longsor di Jalan perbatasan Sumbar-Riau, persisnya di Kotoalam, Pangkalan, Limapuluh Kota, Sumatera Barat.Dari data BPBD kabupaten 50 kota Sabtu (4/3/17) tercatat enam orang meninggal yaitu Doni Fernandes(31), Teja (19), Yogi Saputra (23), Muklis alias Ujang (45), dan Karudin (25) lalu satu bayi berusia dua hari. Dua korban lain, Syamsul Bahri (22) dan Candra (42) mengalami luka berat.Di tengah guyuran hujan dan peralatan seadanya, korban berhasil dievakuasi dari dasar jurang sisi kanan jalan karena dihantam material tebing saat melaju dari arah Sumbar menuju Riau.Hingga Minggu (5/3/17), BPBD Limapuluh Kota dibantu TNI/Polri, Basarnas, dan relawan terus evakuasi korban longsor di dalam jurang, diketahui ada delapan mobil masuk jurang di km 17 Kotoalam. Sementara jalur lintas provinsi yang menghubungkan Sumbar-Riau lumpuh total, jalan penghubung dua provinsi ini terputus.Untuk percepatan penanganan bencana longsor dan banjir, pemerintah Limapuluh Kota sudah menetapkan status tanggap darurat selama tujuh hari kedepan 3-9 Maret 2017.Dari data BPBD Limapupuh Kota, dampak hujan deras melanda kabupaten ini, menyebabkan 64 titik longsoran tersebar di sepanjang jalur dari Payakumbuh hingga ke Pangkalan. Titik longsor terbanyak di Koto Alam dan Mangilang. Material longsoran berupa tanah berlumpur, kayu dan bebatuan masih menutupi setengah badan jalan. Titik longsoran memiliki tinggi rata-rata 30 meter dan panjang sekitar 200 meter.Khusus di km 17 terdapat empat titik longsor, di Koto Alam, selain menutup jalan, longsor juga merusak aspal badan jalan.Selain longsor, hujan deras terus-menerus sejak Jumat hingga Sabtu pagi membuat Sungai Sumpur meluap. Sedikitnya delapan kecamatan dan 13 nagari meliputi Kecamatan Pangkalan, Kapur IX, Mungka, Harau, Payakumbuh, Lareh Sago Halaban, Sulikik, dan Empat Barisan dikepung banjir. Menurut informasi BPBD banjir Nagari Pangkalan, tercatat terparah 10 tahun terakhir. “Ketinggian air di tiitk tertentu mencapai tiga meter. Bantuan relawan dan pasokan logistik belum bisa dikirim karena jalan ke lokasi banjir juga longsor,” kata Nasriyanto.Banjir di Pangkalan karena empat sungai (Batang Maek, Batang Kapur, Batang Mangilang, dan Batang Samo) meluap. Keempat aliran sungai ini bermuara di Kampar Riau.Meluapnya air sungai diduga karena kapasitas waduk PLTA Kotopanjang terus mengecil akibat sedimentasi, hingga air dari keempat sungai tak tertampung mengakibatkan banjir di Nagari Pangkalan.Untuk mengatasi, pengelola PLTA Koto Panjang yakni PLN pembangkitan Pekanbaru sudah melepas pintu waduk.Di Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya, banjir juga merendam pemukiman warga. Kepala BPBD Sijunjung, Hardiwan mengatakan, banjir dipicu meluapnya Batang Kering, Batang Lalo dan Batang Moran yang melintasi kawasan itu.Di Kota Sawahlunto, berbatasan langsung dengan Sijunjung, beberapa kawasan juga longsor seperti Lobangpanjang, MTsN, Puncak Polan dan Pasar Kubang. Longsor di perbatasan Sumbar-Riau, persisnya di Kotaalam, Pangkalan, Limapuluh Kota, Sumbar, bukanlah kali pertama terjadi. Data BPBD Sumbar, hampir setiap tahun di lokasi ini terjadi longsor, namun kali ini paling banyak memakan korban jiwa sejak 10 tahun belakangan.Ditinjau dari kajian geologi, Ade Edward Darwin Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumbar, memaparkan Kotoalam berbukit tebing terjal jadi rawan longsor dan hilir mulai Mangilang hingga Pangkalan berupa dataran lebih rendah hingga rawan banjir. Jika ditelisik lebih jauh, kata Ade, lintasan Lubuak Bangku-Kotoalam hingga Mangilang terdiri dari batuan beku massif yang tak menyimpan air dan terpotong patahan-patahan. Pada bagian ditutup tanah oleh pelapukan yang tak terlalu tebal, berupa tanah liat hasil pelapukan yang kurang menyerap air, hingga sebagian besar hujan jatuh tak terserap. Kering saat kemarau dan meluap kala hujan.“Jadi Kotoalam ini, saat hujan ekstrim rawan longsor banjir bandang dan bagian hilir mulai dari Mangilang Pangkalan bersamaan akan mengalami kebanjiran.”Pada 2002-2003, katanya, tim bidang Geologi Dinas Pertamben /ESDM dan Badan Geologi Kementerian ESDM pemetaan zonasi gerakan tanah di Sumbar. Hasilnya, lintasan Lubuak Bangku-Kotoalam-Mangilang adalah zona merah dengan kerawanan gerakan tanah dan banjir bandang. “Lokasi ini sangat rawan pergerakan tanah apalagi saat hujan deras,” katanya.Belajar dari pengalaman dan fenomena alam yang sering terjadi, seharusnya pemerintah mengantisipasi untuk mencegah korban jiwa.Pemicu lain lokasi makin rawan longsor, katanya, sejak pemakaian batu di sekitar bukit, material dari bukit dikeruk tanpa ada perbaikan lahan dan memperparah keadaan.Ade bilang, pembangunan jembatan layang Kelok Sembilan dengan panjang sekitar 2,5 km dan tinggi tiang beton mencapai 58 m ini memerlukan banyak batu pecah split. Jadi di lokasi pembangunan jembatan disiapkan tambang batu.“Nah, sumber batu yang dianggap memenuhi syarat dan terdekat di Kotoalam dan Mangilang, maka dibukalah beberapa lokasi tambang batu di bukit.”Dalam penambangan, katanya, tentu melakukan kegiatan penggalian dan penimbunan dengan cara membuka lahan. Kegiatan ini, memiliki risiko aliran air di permukaan lalu erosi yang kalau volume besar bisa jadi banjir bandang.Untuk bahan bangunan jembatan layang Kelok Sembilan, katanya, sebagian besar batu dari penambangan bahan galian C, yakni batu gunung dari perbukitan sisi kanan antara Kelok Sembilan dengan Kotoalam dan perbukitan sisi kiri menjelang Pasa Mangilang. “Banyak tak mengetahui ini. Parahnya kawasan itu tidak direhabilitasi hingga memperburuk keadaan.” Kedepan, langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah korban jiwa jatuh, ada beberapa hal bisa dilakukan. , harus diketahui permasalahan lingkungan terutama lingkungan fisik kebumian sebagai faktor utama penyebab banjir dan longsor kawasan ini., perlu peyelesaian masalah stabilisasi lereng rawan, gerakan tanah di sisi jalan dan lokasi aliran melintasi jalan. “Stabilisasi lereng bisa dengan teknik rekayasa , ada beberapa teknik bisa dipakai sesuai klasifikasi longsoran, salah satu pakai jaring kawat.”, tak kalah penting, tata ulang tutupan lahan, menata aliran air untuk ukuran curah hujan maksimal yang berimbang dan upaya-upaya stabilisasi lereng yang rawan gerakan tanah secara dan , pencegahan banjir di Kecamatan Pangkalan (banjir terparah) hingga ke Payakumbuh, perlu dipelajari topografi daerah.Kecamatan Pangkalan memiliki topografi datar dan relatif paling rendah. Kawasan ini, di kelilingi perbukitan hingga terlihat berbentuk kuali dan tempat bermuara beberapa aliran sungai hingga Pangkalan ini jadi kumpulan air. Sedang aliran sungai keluar tak mampu mengalirkan debit tinggi saat terjadi hujan ekstrim hingga air tertahan jadi genangan.Begitu juga dengan topografi Payakumbuh hampir sama dengan Pangkalan, rawan banjir tanpa longsor. Payakumbuh merupakan bekas danau purba mengering karena aliran bocor menjadi Batang Sinamar. Ia merupakan dataran rendah tempat air berkumpul.Cause Uslini, Direktur Walhi Sumbar, menduga banjir dan longsor Limapuluh Kota tak terlepas dari dampak PLTA Koto Panjang, merupakan pertemuan aliran Batang Mahat dan Sungai Kampar.“Genangan air tertahan di bendungan, saat terjadi hujan dengan durasi cukup lama, air akan meluap dan merendam kawasan sepanjang aliran itu.”Pemicu lain, alih fungsi hutan jadi perkebunan menyebabkan daya serap hujan berkurang.“Harus ada upaya mengembalikan fungsi. Kemudian relokasi warga di kawasan rawan banjir dan longsor.”

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam ketahanan komunitas peran pemerintah lokal

banjirlongsor sumbar telan korban jiwa beberapa hal ini harus jadi perhatian hujan mengguyur kabupaten limapuluh kota sejak kamis hingga sabtu pagi menyebabkan longsor di jalan perbatasan sumbarriau persisnya di kotoalam pangkalan limapuluh kota sumatera baratdari data bpbd kabupaten kota sabtu tercatat enam orang meninggal yaitu doni fernandes teja yogi saputra muklis alias ujang dan karudin lalu satu bayi berusia dua hari dua korban lain syamsul bahri dan candra mengalami luka beratdi tengah guyuran hujan dan peralatan seadanya korban berhasil dievakuasi dari dasar jurang sisi kanan jalan karena dihantam material tebing saat melaju dari arah sumbar menuju riauhingga minggu bpbd limapuluh kota dibantu tnipolri basarnas dan relawan terus evakuasi korban longsor di dalam jurang diketahui ada delapan mobil masuk jurang di km kotoalam sementara jalur lintas provinsi yang menghubungkan sumbarriau lumpuh total jalan penghubung dua provinsi ini terputusuntuk percepatan penanganan bencana longsor dan banjir pemerintah limapuluh kota sudah menetapkan status tanggap darurat selama tujuh hari kedepan maret dari data bpbd limapupuh kota dampak hujan deras melanda kabupaten ini menyebabkan titik longsoran tersebar di sepanjang jalur dari payakumbuh hingga ke pangkalan titik longsor terbanyak di koto alam dan mangilang material longsoran berupa tanah berlumpur kayu dan bebatuan masih menutupi setengah badan jalan titik longsoran memiliki tinggi ratarata meter dan panjang sekitar meterkhusus di km terdapat empat titik longsor di koto alam selain menutup jalan longsor juga merusak aspal badan jalanselain longsor hujan deras terusmenerus sejak jumat hingga sabtu pagi membuat sungai sumpur meluap sedikitnya delapan kecamatan dan nagari meliputi kecamatan pangkalan kapur ix mungka harau payakumbuh lareh sago halaban sulikik dan empat barisan dikepung banjir menurut informasi bpbd banjir nagari pangkalan tercatat terparah tahun terakhir ketinggian air di tiitk tertentu mencapai tiga meter bantuan relawan dan pasokan logistik belum bisa dikirim karena jalan ke lokasi banjir juga longsor kata nasriyantobanjir di pangkalan karena empat sungai batang maek batang kapur batang mangilang dan batang samo meluap keempat aliran sungai ini bermuara di kampar riaumeluapnya air sungai diduga karena kapasitas waduk plta kotopanjang terus mengecil akibat sedimentasi hingga air dari keempat sungai tak tertampung mengakibatkan banjir di nagari pangkalanuntuk mengatasi pengelola plta koto panjang yakni pln pembangkitan pekanbaru sudah melepas pintu wadukdi kabupaten sijunjung dan dharmasraya banjir juga merendam pemukiman warga kepala bpbd sijunjung hardiwan mengatakan banjir dipicu meluapnya batang kering batang lalo dan batang moran yang melintasi kawasan itudi kota sawahlunto berbatasan langsung dengan sijunjung beberapa kawasan juga longsor seperti lobangpanjang mtsn puncak polan dan pasar kubang longsor di perbatasan sumbarriau persisnya di kotaalam pangkalan limapuluh kota sumbar bukanlah kali pertama terjadi data bpbd sumbar hampir setiap tahun di lokasi ini terjadi longsor namun kali ini paling banyak memakan korban jiwa sejak tahun belakanganditinjau dari kajian geologi ade edward darwin ketua ikatan ahli geologi indonesia iagi sumbar memaparkan kotoalam berbukit tebing terjal jadi rawan longsor dan hilir mulai mangilang hingga pangkalan berupa dataran lebih rendah hingga rawan banjir jika ditelisik lebih jauh kata ade lintasan lubuak bangkukotoalam hingga mangilang terdiri dari batuan beku massif yang tak menyimpan air dan terpotong patahanpatahan pada bagian ditutup tanah oleh pelapukan yang tak terlalu tebal berupa tanah liat hasil pelapukan yang kurang menyerap air hingga sebagian besar hujan jatuh tak terserap kering saat kemarau dan meluap kala hujanjadi kotoalam ini saat hujan ekstrim rawan longsor banjir bandang dan bagian hilir mulai dari mangilang pangkalan bersamaan akan mengalami kebanjiranpada katanya tim bidang geologi dinas pertamben esdm dan badan geologi kementerian esdm pemetaan zonasi gerakan tanah di sumbar hasilnya lintasan lubuak bangkukotoalammangilang adalah zona merah dengan kerawanan gerakan tanah dan banjir bandang lokasi ini sangat rawan pergerakan tanah apalagi saat hujan deras katanyabelajar dari pengalaman dan fenomena alam yang sering terjadi seharusnya pemerintah mengantisipasi untuk mencegah korban jiwapemicu lain lokasi makin rawan longsor katanya sejak pemakaian batu di sekitar bukit material dari bukit dikeruk tanpa ada perbaikan lahan dan memperparah keadaanade bilang pembangunan jembatan layang kelok sembilan dengan panjang sekitar km dan tinggi tiang beton mencapai m ini memerlukan banyak batu pecah split jadi di lokasi pembangunan jembatan disiapkan tambang batunah sumber batu yang dianggap memenuhi syarat dan terdekat di kotoalam dan mangilang maka dibukalah beberapa lokasi tambang batu di bukitdalam penambangan katanya tentu melakukan kegiatan penggalian dan penimbunan dengan cara membuka lahan kegiatan ini memiliki risiko aliran air di permukaan lalu erosi yang kalau volume besar bisa jadi banjir bandanguntuk bahan bangunan jembatan layang kelok sembilan katanya sebagian besar batu dari penambangan bahan galian c yakni batu gunung dari perbukitan sisi kanan antara kelok sembilan dengan kotoalam dan perbukitan sisi kiri menjelang pasa mangilang banyak tak mengetahui ini parahnya kawasan itu tidak direhabilitasi hingga memperburuk keadaan kedepan langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah korban jiwa jatuh ada beberapa hal bisa dilakukan harus diketahui permasalahan lingkungan terutama lingkungan fisik kebumian sebagai faktor utama penyebab banjir dan longsor kawasan ini perlu peyelesaian masalah stabilisasi lereng rawan gerakan tanah di sisi jalan dan lokasi aliran melintasi jalan stabilisasi lereng bisa dengan teknik rekayasa ada beberapa teknik bisa dipakai sesuai klasifikasi longsoran salah satu pakai jaring kawat tak kalah penting tata ulang tutupan lahan menata aliran air untuk ukuran curah hujan maksimal yang berimbang dan upayaupaya stabilisasi lereng yang rawan gerakan tanah secara dan pencegahan banjir di kecamatan pangkalan banjir terparah hingga ke payakumbuh perlu dipelajari topografi daerahkecamatan pangkalan memiliki topografi datar dan relatif paling rendah kawasan ini di kelilingi perbukitan hingga terlihat berbentuk kuali dan tempat bermuara beberapa aliran sungai hingga pangkalan ini jadi kumpulan air sedang aliran sungai keluar tak mampu mengalirkan debit tinggi saat terjadi hujan ekstrim hingga air tertahan jadi genanganbegitu juga dengan topografi payakumbuh hampir sama dengan pangkalan rawan banjir tanpa longsor payakumbuh merupakan bekas danau purba mengering karena aliran bocor menjadi batang sinamar ia merupakan dataran rendah tempat air berkumpulcause uslini direktur walhi sumbar menduga banjir dan longsor limapuluh kota tak terlepas dari dampak plta koto panjang merupakan pertemuan aliran batang mahat dan sungai kampargenangan air tertahan di bendungan saat terjadi hujan dengan durasi cukup lama air akan meluap dan merendam kawasan sepanjang aliran itupemicu lain alih fungsi hutan jadi perkebunan menyebabkan daya serap hujan berkurangharus ada upaya mengembalikan fungsi kemudian relokasi warga di kawasan rawan banjir dan longsor

Kala SVLK Tak Hanya Komitmen Kelola Hutan Rakyat Lestari Juga Mudahkan Ekspor Perajin Kayu. Warga dari Unit Managemen Hutan Rakyat (UMHR) Wono Lestari, Pajangan, Bantul menerima tamu dari Uni Eropa dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tepian Sendang (telaga) Ngembel.Beberapa sudut dilengkapi gazebo. Ada jalan kecil memudahkan siapa saja menikmati telaga yang asri sambil berkeliling. Selebihnya batu-batu kapur menjadi penanda batas tanah warga. Tampak jati di mana-mana.“Tiga tahun lalu, sendang tidak seperti ini. Berkat kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah, kini menjadi tujuan wisata baru. Ekowisata salah satu dari bisnis kami,” kata Zuchri Saren Satrio, Sekretaris UMHR Wono Lestari, pertengahan September di Bantul.Satrio menghidangkan makanan kecil dan minuman buat para tamu. Ada pisang, kacang tanah, talas, ketela rambat, ganyong, dan uwi. Semua direbus. Minuman wedang uwuh dengan warna kemerahan. Wedang ini terbuat dari rempah-rempah, warna merah dari kayu secang.“Di hutan dan pekarangan, kami memiliki 27 jenis umbi. Ibu-ibu mengurusi tanaman yang tumbuh di bawah tegakan. Bapak-bapak mengurusi kayu,” katanya.Menurut Satrio, meski tertatih, mereka juga menjalankan simpan pinjam dengan sistem tunda tebang, jual beli kayu, dan pelatihan SVLK. Wono Lestari adalah UMHR yang memiliki dua sertifikat sekaligus, SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan PHBML (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari).Giovanni Serritella, Wakil Delegasi Uni Eropa mengatakan kegiatan sekecil apapun sangat penting dalam melestarikan hutan. Dia mendukung langkah Wono Lestari mengelola hutan rakyat, melalui pola dari bawah ke atas.“Uni Eropa mendukung sekian inisiatif di Indonesia terutama Aceh dan Papua dengan pola seperti ini. Perhatian kami memerangi perubahan iklim, pelestarian sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan hutan,” katanya.Uni Eropa dan Indonesia telah menandatangani kesepakatan bersejarah tentang tata kelola hutan dan perdagangan kayu legal dari Indonesia ke seluruh dunia. “Kami mengapresiasi bagaimana kerja nyata Wono Lestari.”Menurut dia, anggota Wono Lestari, banyak hingga setok kayu juga banyak. “Petani seringkali perlu uang kas. Kadang kami tidak bisa membeli kas. Seminggu baru bisa dibayar,” katanya.Modal Wono Lestari terbatas, kalah dengan pedagang yang memiliki sumber daya besar. Perajin dari Bantul atau Jepara, sering mengambil kayu utang. Akibatnya, pembayaran kayu ke petani seret.Satrio bilang, modal perputaran bisnis kayu Wono Lestari hanya Rp12 juta. Dana simpan pinjam dengan sistem tunda tebang hanya Rp8 juta.“Masalahnya, masih banyak petani memakai model tebang butuh. Kalau butuh baru menebang pohon. Mereka memiliki kayu besar tapi tidak ditebang, padahal pasar membutuhkan. Di waktu lain, pohon ukuran piton, atau A1 sudah ditebang karena terimpit kebutuhan,” ujar dia.Dalam bisnis kayu, ukuran piton merujuk gelondongan berdiameter kurang 10 sentimeter. A1 untuk ukuran 10-19 sentimeter.Selain modal kecil, Wono Lestari juga menghadapi ancaman kekurangan lahan karena seputar hutan rakyat untuk properti dan industri. Setidaknya, kini luas lahan kelola berkurang sekitar 50 hektar untuk pembangunan kampus baru UIN Yogyakarta.Soal ini dibenarkan Camat Pajangan, Sri Karyatun. Saat ini, ada moratorium pembangunan perumahan di luar Kecamatan Pajangan. Pajangan pun menjadi tempat limpahan pembangunan perumahan.“Sebenarnya kami ingin hutan untuk mata pencaharian juga penghijauan, nafas kita semua. Sayangnya penyusunan tata ruang tak melibatkan kami. Akhirnya hutan beralih fungsi.”Kami menemui Kemiskidi, pengusaha sekaligus perajin kayu di Krebet, Sendangsari, Pajangan, Bantul. Belajar menjadi perajin kayu sejak 1975, Kemiskidi memiliki sanggar sendiri sejak 1989, bernama Sanggar Peni.Dia melayani permintaan ekspor. Akhir-akhir ini, lebih sering untuk pasar lokal. “Ada yang minta SVLK, ada yang tidak,” kata Kemiskidi.Mereka yang meminta persyaratan khusus adalah para pedagang yang menjual kembali untuk ekspor ke Eropa. Selama ini, Kemiskidi melayani ekspor melalui pihak ketiga.“Harga selisih sedikit. Sekitar 4-5% lebih mahal untuk kerajinan dari kayu yang memiliki SVLK.”Dengan jumlah pekerja sekitar 20 orang, dalam sebulan Sanggar Peni, bisa menghasilkan 2.000 aneka kerajinan. Ada topeng, nampan, patung, hingga asesoris kayu. Kebanyakan bentuk batik kayu.Keuntungan bagi Kemiskidi jika menggunakan kayu bersertifikat, hasil kerajian batik kayu bisa melalangbuana sampai ke Eropa dan Amerika.Pengalaman serupa dialami perusahaan furnitur kelas menengah Rapi Furniture, yang mengerjakan permintaan khusus furnitur interior. Perusahaan yang berlokasi di Umbulharjo, Yogyakarta ini, memiliki mesin ukir, pemotong laser, dan pemindai kayu tiga dimensi.“Sertifikat SVLK menambah kepercayaan pembeli kepada kami. Mereka yakin produk kami legal, karena memakai bahan baku legal. Kami selalu diperiksa dan melaporkan ke kehutanan,” kata Victor, mewakili perusahaan.Kayu solid diperoleh dari Perhutani. Untuk kayu lain seperti plywood sudah tersedia di pasar.Rapi berdiri pada 1982, sudah ekspor ke beberapa negara. Sejak diberlakukan AFTA 2010 banyak produk perusahaan ini kalah bersaing dengan Tiongkok.“Yang sederhana-sederhana sudah disabet China. Kami bertahan dengan kreativitas yang kami miliki. Kami menerima order sulit-sulit, memakai ukiran-ukiran. Juga memanfaatkan batok, limbah kayu. Itu caranya kami bertahan,” katanya.Mereka selama ini memenuhi permintaan konsumen dengan cara produksi berdasarkan pesanan. Untuk ekspor, konsumen meminta persyaratan SVLK.Sejak ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa untuk menerima SVLK dalam skema lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade), eksportir wajib menyertakan dokumen SVLK untuk produk kayu ekspor.Keuntungannya, eksportir tak perlu uji legalitas kayu lagi karena SVLK sudah diakui.“Ini pertama di dunia, sistem uji kita akhirnya diterima Uni Eropa,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Ida Bagus Putera Parthama.Kesepakatan itu menjadikan Indonesia negara pertama yang boleh menerbitkan lisensi kayu legal sendiri dan membuat produk kehutanan Indonesia masuk Uni Eropa tanpa pemeriksaan.Penerbitan SVLK memangkas biaya untuk uji tuntas sekitar US$1.000-2.000 per kontainer ukuran 20-40 feet. Karena sudah masuk skema FLEGT, biaya ini tak perlu lagi.

[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

ketahanan komunitas pelestarian habitat perjanjian internasional

kala svlk tak hanya komitmen kelola hutan rakyat lestari juga mudahkan ekspor perajin kayu warga dari unit managemen hutan rakyat umhr wono lestari pajangan bantul menerima tamu dari uni eropa dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan di tepian sendang telaga ngembelbeberapa sudut dilengkapi gazebo ada jalan kecil memudahkan siapa saja menikmati telaga yang asri sambil berkeliling selebihnya batubatu kapur menjadi penanda batas tanah warga tampak jati di manamanatiga tahun lalu sendang tidak seperti ini berkat kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah kini menjadi tujuan wisata baru ekowisata salah satu dari bisnis kami kata zuchri saren satrio sekretaris umhr wono lestari pertengahan september di bantulsatrio menghidangkan makanan kecil dan minuman buat para tamu ada pisang kacang tanah talas ketela rambat ganyong dan uwi semua direbus minuman wedang uwuh dengan warna kemerahan wedang ini terbuat dari rempahrempah warna merah dari kayu secangdi hutan dan pekarangan kami memiliki jenis umbi ibuibu mengurusi tanaman yang tumbuh di bawah tegakan bapakbapak mengurusi kayu katanyamenurut satrio meski tertatih mereka juga menjalankan simpan pinjam dengan sistem tunda tebang jual beli kayu dan pelatihan svlk wono lestari adalah umhr yang memiliki dua sertifikat sekaligus svlk sistem verifikasi legalitas kayu dan phbml pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestarigiovanni serritella wakil delegasi uni eropa mengatakan kegiatan sekecil apapun sangat penting dalam melestarikan hutan dia mendukung langkah wono lestari mengelola hutan rakyat melalui pola dari bawah ke atasuni eropa mendukung sekian inisiatif di indonesia terutama aceh dan papua dengan pola seperti ini perhatian kami memerangi perubahan iklim pelestarian sumber daya alam kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan hutan katanyauni eropa dan indonesia telah menandatangani kesepakatan bersejarah tentang tata kelola hutan dan perdagangan kayu legal dari indonesia ke seluruh dunia kami mengapresiasi bagaimana kerja nyata wono lestarimenurut dia anggota wono lestari banyak hingga setok kayu juga banyak petani seringkali perlu uang kas kadang kami tidak bisa membeli kas seminggu baru bisa dibayar katanyamodal wono lestari terbatas kalah dengan pedagang yang memiliki sumber daya besar perajin dari bantul atau jepara sering mengambil kayu utang akibatnya pembayaran kayu ke petani seretsatrio bilang modal perputaran bisnis kayu wono lestari hanya rp juta dana simpan pinjam dengan sistem tunda tebang hanya rp jutamasalahnya masih banyak petani memakai model tebang butuh kalau butuh baru menebang pohon mereka memiliki kayu besar tapi tidak ditebang padahal pasar membutuhkan di waktu lain pohon ukuran piton atau a sudah ditebang karena terimpit kebutuhan ujar diadalam bisnis kayu ukuran piton merujuk gelondongan berdiameter kurang sentimeter a untuk ukuran sentimeterselain modal kecil wono lestari juga menghadapi ancaman kekurangan lahan karena seputar hutan rakyat untuk properti dan industri setidaknya kini luas lahan kelola berkurang sekitar hektar untuk pembangunan kampus baru uin yogyakartasoal ini dibenarkan camat pajangan sri karyatun saat ini ada moratorium pembangunan perumahan di luar kecamatan pajangan pajangan pun menjadi tempat limpahan pembangunan perumahansebenarnya kami ingin hutan untuk mata pencaharian juga penghijauan nafas kita semua sayangnya penyusunan tata ruang tak melibatkan kami akhirnya hutan beralih fungsikami menemui kemiskidi pengusaha sekaligus perajin kayu di krebet sendangsari pajangan bantul belajar menjadi perajin kayu sejak kemiskidi memiliki sanggar sendiri sejak bernama sanggar penidia melayani permintaan ekspor akhirakhir ini lebih sering untuk pasar lokal ada yang minta svlk ada yang tidak kata kemiskidimereka yang meminta persyaratan khusus adalah para pedagang yang menjual kembali untuk ekspor ke eropa selama ini kemiskidi melayani ekspor melalui pihak ketigaharga selisih sedikit sekitar lebih mahal untuk kerajinan dari kayu yang memiliki svlkdengan jumlah pekerja sekitar orang dalam sebulan sanggar peni bisa menghasilkan aneka kerajinan ada topeng nampan patung hingga asesoris kayu kebanyakan bentuk batik kayukeuntungan bagi kemiskidi jika menggunakan kayu bersertifikat hasil kerajian batik kayu bisa melalangbuana sampai ke eropa dan amerikapengalaman serupa dialami perusahaan furnitur kelas menengah rapi furniture yang mengerjakan permintaan khusus furnitur interior perusahaan yang berlokasi di umbulharjo yogyakarta ini memiliki mesin ukir pemotong laser dan pemindai kayu tiga dimensisertifikat svlk menambah kepercayaan pembeli kepada kami mereka yakin produk kami legal karena memakai bahan baku legal kami selalu diperiksa dan melaporkan ke kehutanan kata victor mewakili perusahaankayu solid diperoleh dari perhutani untuk kayu lain seperti plywood sudah tersedia di pasarrapi berdiri pada sudah ekspor ke beberapa negara sejak diberlakukan afta banyak produk perusahaan ini kalah bersaing dengan tiongkokyang sederhanasederhana sudah disabet china kami bertahan dengan kreativitas yang kami miliki kami menerima order sulitsulit memakai ukiranukiran juga memanfaatkan batok limbah kayu itu caranya kami bertahan katanyamereka selama ini memenuhi permintaan konsumen dengan cara produksi berdasarkan pesanan untuk ekspor konsumen meminta persyaratan svlksejak ada kesepakatan antara pemerintah indonesia dengan uni eropa untuk menerima svlk dalam skema lisensi flegt forest law enforcement governance and trade eksportir wajib menyertakan dokumen svlk untuk produk kayu eksporkeuntungannya eksportir tak perlu uji legalitas kayu lagi karena svlk sudah diakuiini pertama di dunia sistem uji kita akhirnya diterima uni eropa kata direktur jenderal pengelolaan hutan lestari klhk ida bagus putera parthamakesepakatan itu menjadikan indonesia negara pertama yang boleh menerbitkan lisensi kayu legal sendiri dan membuat produk kehutanan indonesia masuk uni eropa tanpa pemeriksaanpenerbitan svlk memangkas biaya untuk uji tuntas sekitar us per kontainer ukuran feet karena sudah masuk skema flegt biaya ini tak perlu lagi

Inilah Spesies yang Terancam Punah karena Manusia. Populasi satwa liar global akan menurun sebesar 67% pada tahun 2020 kecuali tindakan segera untuk mengurangi dampak manusia pada spesies dan ekosistem. Hal tersebut diungkapkan dalam laporan laporan berjudul Living Planet Index dari WWF dan ZSL. Dari gajah untuk belut, berikut adalah beberapa dari populasi satwa liar yang paling terpengaruh oleh aktivitas manusia, seperti dikutip dari The Guardian.

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem

inilah spesies yang terancam punah karena manusia populasi satwa liar global akan menurun sebesar pada tahun kecuali tindakan segera untuk mengurangi dampak manusia pada spesies dan ekosistem hal tersebut diungkapkan dalam laporan laporan berjudul living planet index dari wwf dan zsl dari gajah untuk belut berikut adalah beberapa dari populasi satwa liar yang paling terpengaruh oleh aktivitas manusia seperti dikutip dari the guardian

Lingkungan Di Tanah Pasundan Makin Rusak. Kenapa?. Ada istilah yang menyatakan bahwa bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum.Ungkapan tersebut dituliskan oleh M.A.W Brouwer seorang psikolog sekaligus budayawan asal Belanda yang pernah menetap lama di Indonesia.Sebagai seorang budayawan, Brower juga bisa dikatakan filusuf.Terbukti dengan karya – karya yang telah dia tulis sepanjang hidupnya (14 Mei 1923 –19 Agustus 1991) mengenai kondisi sosial dan lingkungan.Tanah Pasundan atau lebih dikenal sebagai Tatar Sunda, memang kental akan kekayaan sejarah perdaban dan kebudayaan. Mulai dari sejarah kerajaan Sunda Tarumanegara, Kerajaan Galuh,Kerajaan Pakuan hingga Padjadjaran. Disamping itu, masyarakat juga akrab dengan kisah para raja – raja Sunda, misalnya Sri Baduga Maha Raja sampai Prabu Siliwangi yang tersohor seantero Parahyangan.Dengan luas wilayah lebih dari 35.000 km,terdiri dari dataran rendah di kawasan utara, bukit-bukit dengan sedikit pantai di kawasan selatan, serta dataran tinggi bergunung-gunung yang berada di kawasan tengah, membuat letak geografis Jawa Barat strategis dan beriklim tropis.Menurut Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat, Anang Sudarna, kini kondisi lahan dan hutan serta air di Pasundan sedang dalam tekanan oleh tingginya pertumbuhan penduduk yang melebihi angka 45 juta jiwa atau hampir 19 persen penduduk Indonesia.Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap lingkungan, karena membutuhkan ruang yang besar untuk berbagai kegiatan manusia, mulai dari pembangunan infratruktur, industri, perumahan, lapangan kerja sampai pemenuhan kebutuhan pangan dan air baku.“Kedepan ada empat kebutuhan yang menunjang keberlanjutan kehidupan manusia. Mulai pangan, air, energi dan lingkunag hidup.Sebetulnya akar persoalannya ada di lingkungan hidup. Karena ketika kondisi lingkungan baik, maka tiga komponen tadi bisa terpenuhi dan menunjang keberlanjutan,” kata dia, ketika ditemui di kantor BPLHD Jalan Naripan, Kota Bandung Senin,(17/10/2016).Memang betul, kata Anang, dalam realitanya persoalan lingkungan hidup sudah nyata di hadapan kita.Hal tersebut nampak dari kondisi pencemaran air, udara serta kondisi lahan kritis yang terjadi di berbagai daerah aliran sungai (DAS) di Jawa Barat.Gambaran tersebut, terlihat dari perubahan tutupan lahan dan penurunan kualitas DAS. Ada sekitar 25 dari 41 DAS masuk dalam kategori kritis dan sangat kritis. Kualitas air di tujuh sungai besar dan tiga waduk, kini statusnya tercemar berat. Menurunnya muka air tanah telah terjadi di kota – kota besar dan kondisinya demikian mengkhawatirkan.Dengan menggunakan parameter, terjadi penurunan kualitas udara terutama di kawasan perkotaan serta industri. Partikel, debu dan gas karbonmonoksida (CO) diatas baku mutu yang ditetapkan dan sudah menjadi gangguan atau bahkan ancaman bagi kesehatan masyarakat disekitarnya.“Hal ini disebabkan dari kontribusi gas buangan, terutama kendaraan bermotor, industri dan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan serta pengelolaan sampah yang kurang tepat,” papar Anang.Dikatakan Anang, persoalan kerusakan ekosistem pesisir dan pantai juga terjadi di jawa Barat Selatan.Kondisi itu disebabkan oleh pengembangan tambak yang dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan serta praktek pertambangan pasir besi yang sangat buruk.“Bahkan aktivitas penambangan pasir besi bukan saja mengakibatkan kerusakan lingkungan, tapi juga menyebabkan hilangnya sebagian wilayah (daratan) NKRI” ungkap Anang.Menurutnya, dari hasil evaluasi ekonomi di Jawa Barat Selatan oleh BPLHD, menunjukan penambangan mendatangkan kerugian ketimbang keuntungannya bagi masyarakat sekitarnya. Keuntungan penambangan hanya bisa Rp1.7 T, sedangkan kerugian yang dihasilkan mencapai Rp8,6 T. Angka tersebut belum menghitung kerugian yang mengancam ekosistem pantai dan hilangnya daratan di bagian selatan.Berdasakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat tahun 2013 Sampai 2018, tentang isu lingkungan hidup strategis meliputi lahan, hutan dan air. Kebutuhan lahan terus berkembang untuk permukiman, kawasan industri dan lahan pertanian. Kebutuhan lahan seringkali menyebabkan terjadinya perubahan fungsi lahan dan fungsi lindung, bahkan fungsi konservasi menjadi fungsi budidaya.“Jawa Barat telah menetapkan dalam RPJMD pada tahun 2018, pencapaian kawasan lindung sebanyak 45 persen. Kebijakan Ini menjadi tantangan yang besar, karena lahan dan hutan terus dalam tekanan,” katanya.Dia menerangkan, hutan konservasi keberadaannya terus berkurang, akibat dari penggunaan lahan tidak sesuai dengan fungsinya.Seperti pertanian intensif di lereng yang curam menyebabkan peningkatan lahan kritis dan tingginya erosi di kawasan hulu.Anang mencontohkan, kerusakan hutan dan lahan kritis di Cimanuk hulu, Kabupaten Garut mencapai 80 Persen dari keseluruhan kawasan seluas 114 ribu hektar. Kondisi itu pernah dilihat melaui citra satelit tahun 2015 dan lahan kritis dan sangat kritis disana mencapai 38 ribu hektar.“Ada sekitar sembilan ribu kawasan hutan kritis dan sisanya memang merupakan lahan masyarakat.Konteks perambahan hutan tidak hanya pertanian saja sebetulnya, tetapi juga perkebunan dan pendirian kawasan pariwisata. Di Garut, ada sekitar enam perusahaan yang tidak memiliki ijin,” ungkapnya.Anang menegaskan, untuk mengawasi dan melindungi kawasan hutan dari “teroris lingkungan” yang merusak dan merugikan itu.Dia mengusulkan perlu dibentuknya destasemen khusus yang memiliki tugas pokok dan fungsi khusus mengamankan kawasan hutan supaya adanya kontrol , sehingga bisa menjamin kelestarian.Dilain tempat, Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Kehutanan wilayah Jawa Barat, Wiwin Winarsih mengatakan, berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No.195 tahun 2003, jumlah kawasan hutan seluas kurang lebih 816.603 hektar. Terdiri dari hutan konservasi 132.180, hutan lindung 291.306, hutan produksi terbatas 190.152 serta hutan produksi tetap 202.965.Sedangkan menurut keputusan Gubernur tentang penetapan data dan peta lahan kritis di Jawa Barat tahun 2013.Luas lahan kritis berdasarkan kriteria kritis dan sangat kritis di Kabupaten/Kota dan wilayah DAS seluas 342.966 hektar serta di fungsi kawasan lindung 216.770 hektar.Untuk melakukan proses rehabitasi hutan dan lahan kritis, kata Wiwin, itu kewenangannya diberikan kepada masing – masing intansi seperti hutan konservasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan hutan lindung serta produksi kepada Perhutani. Dinas Kehutanan, hanya melakukan rehabilitasi di luar kawasan hutan tersebut.Mengacu pada Undang-undang No.24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sambung dia, ada perubahan legalitas, semua Dinas Kehutanan yang ada di Kabupaten/Kota akan dipusatkan ke provinsi. Kemudian akan diubah menjadi unit pengelolaan hutan, sehingga untuk kebijakan rehabilatasi ada di provinsi, sedangkan untuk operasionalnya berada di Kabupaten/Kota.“Dari Dinas Kehutan yang di daerah tersebut, Kami mengusulkan di bentuk menjadi 14 unit pengelolaan hutan, sekarang baru diterima Kementerian Dalam Negeri sembilan unit. Nah, Sembilan unit itu membawahi berapa Kabupaten/kota, itu masih dirancang dan belum ditetapkan. Mesti ada Peraturan Daerah kelembagaannya dulu, rencananya November akan mulai digodok dan Januari 2017 akan mulai proses selanjutnya yaitu rehabilitasi,” jelas Wiwin.Sementara itu, ahli hidrogeologi Institut Teknologi Bandung (ITB), Lambok M. Hutasoit, melihat kondisi hutan berperan stategis dalam menjaga keseimbangan. Jika berbicara soal dampak bencana, misalnya banjir bandang, tidak terlepas dari sisi positif dan negatif.Dampak positifnya, yakni menyuburkan tanah di daerah sepanjang aliran DAS, karena banjir mengangkut material tanah yang subur dari hulu.Lambok mengatakan, banjir bandang secara alamiah juga sering terjadi, bisa karena curah hujan tinggi sehingga air tidak bisa ditampung di lintasan sungai yang luas lintasannya tidak berubah. Contoh kasusnya di Garut, banjir bandang juga telah terjadi tahun 1920-an silam.Dia menerangkan kondisi tanah di Jawa Barat, umunya merupakan tanah vulkanik yang mengalami proses pelapukan cukup tebal sehingga tegakan pohon sangat diperlukan. Di bagian tengah berjajar satu lintasan gunung api mulai gunung Salak, Gede Pangrango, Tangkuban Parahu, Malabar, Guntur, Cikuray, dan Papandayan yang disebut .Deretan gunung api tadi seharusnya jangan digunduli pohon – pohonnya, karena menyimpan cadangan air yang melimpah disamping unsur kesuburan tanahnya juga tinggi. Bencana banjir bandang rentan terjadi, sehingga mitigasi awalnya bisa dilakukan sederhana yaitu menjaga kawasan hulu serta tidak mengganggu DAS.“Sebetulnya, jika dilihat dari atas kondisi hutan di Jabar ini sudah rusak. Tapi kalau di darat tampak lebat, namun itu hanya pinggiran di tengahnya itu sudah memprihatinkan. Wajar bila banjir sering terjadi akhir – akhir ini, masalahnya bukan soal pembangunan tetapi aspek ekologisnya sering tidak diperhatikan,” kata Lambok, mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) periode 2011 – 2014.Dikatakan Lambok, dalam ekosistem hutan terdapat sistem hidrologi dan biosfer. Pengaruhnya besar sekali, hutan secara umum juga berfungsi ekologis, ekonomis dan soasial. Maka, keberadaan hutan seharusnya disikapi lebih arif demi keseimbangan dan keberlanjutan hidup. Kasus deforestasi dan perambahan hutan hendaknya dihentikan secara sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat peran pemerintah lokal

lingkungan di tanah pasundan makin rusak kenapa ada istilah yang menyatakan bahwa bumi pasundan lahir ketika tuhan sedang tersenyumungkapan tersebut dituliskan oleh maw brouwer seorang psikolog sekaligus budayawan asal belanda yang pernah menetap lama di indonesiasebagai seorang budayawan brower juga bisa dikatakan filusufterbukti dengan karya karya yang telah dia tulis sepanjang hidupnya mei agustus mengenai kondisi sosial dan lingkungantanah pasundan atau lebih dikenal sebagai tatar sunda memang kental akan kekayaan sejarah perdaban dan kebudayaan mulai dari sejarah kerajaan sunda tarumanegara kerajaan galuhkerajaan pakuan hingga padjadjaran disamping itu masyarakat juga akrab dengan kisah para raja raja sunda misalnya sri baduga maha raja sampai prabu siliwangi yang tersohor seantero parahyangandengan luas wilayah lebih dari kmterdiri dari dataran rendah di kawasan utara bukitbukit dengan sedikit pantai di kawasan selatan serta dataran tinggi bergununggunung yang berada di kawasan tengah membuat letak geografis jawa barat strategis dan beriklim tropismenurut kepala badan pengelolaan lingkungan hidup daerah bplhd jawa barat anang sudarna kini kondisi lahan dan hutan serta air di pasundan sedang dalam tekanan oleh tingginya pertumbuhan penduduk yang melebihi angka juta jiwa atau hampir persen penduduk indonesiakondisi ini tentu berpengaruh terhadap lingkungan karena membutuhkan ruang yang besar untuk berbagai kegiatan manusia mulai dari pembangunan infratruktur industri perumahan lapangan kerja sampai pemenuhan kebutuhan pangan dan air bakukedepan ada empat kebutuhan yang menunjang keberlanjutan kehidupan manusia mulai pangan air energi dan lingkunag hidupsebetulnya akar persoalannya ada di lingkungan hidup karena ketika kondisi lingkungan baik maka tiga komponen tadi bisa terpenuhi dan menunjang keberlanjutan kata dia ketika ditemui di kantor bplhd jalan naripan kota bandung seninmemang betul kata anang dalam realitanya persoalan lingkungan hidup sudah nyata di hadapan kitahal tersebut nampak dari kondisi pencemaran air udara serta kondisi lahan kritis yang terjadi di berbagai daerah aliran sungai das di jawa baratgambaran tersebut terlihat dari perubahan tutupan lahan dan penurunan kualitas das ada sekitar dari das masuk dalam kategori kritis dan sangat kritis kualitas air di tujuh sungai besar dan tiga waduk kini statusnya tercemar berat menurunnya muka air tanah telah terjadi di kota kota besar dan kondisinya demikian mengkhawatirkandengan menggunakan parameter terjadi penurunan kualitas udara terutama di kawasan perkotaan serta industri partikel debu dan gas karbonmonoksida co diatas baku mutu yang ditetapkan dan sudah menjadi gangguan atau bahkan ancaman bagi kesehatan masyarakat disekitarnyahal ini disebabkan dari kontribusi gas buangan terutama kendaraan bermotor industri dan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan serta pengelolaan sampah yang kurang tepat papar anangdikatakan anang persoalan kerusakan ekosistem pesisir dan pantai juga terjadi di jawa barat selatankondisi itu disebabkan oleh pengembangan tambak yang dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan serta praktek pertambangan pasir besi yang sangat burukbahkan aktivitas penambangan pasir besi bukan saja mengakibatkan kerusakan lingkungan tapi juga menyebabkan hilangnya sebagian wilayah daratan nkri ungkap anangmenurutnya dari hasil evaluasi ekonomi di jawa barat selatan oleh bplhd menunjukan penambangan mendatangkan kerugian ketimbang keuntungannya bagi masyarakat sekitarnya keuntungan penambangan hanya bisa rp t sedangkan kerugian yang dihasilkan mencapai rp t angka tersebut belum menghitung kerugian yang mengancam ekosistem pantai dan hilangnya daratan di bagian selatanberdasakan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpjmd jawa barat tahun sampai tentang isu lingkungan hidup strategis meliputi lahan hutan dan air kebutuhan lahan terus berkembang untuk permukiman kawasan industri dan lahan pertanian kebutuhan lahan seringkali menyebabkan terjadinya perubahan fungsi lahan dan fungsi lindung bahkan fungsi konservasi menjadi fungsi budidayajawa barat telah menetapkan dalam rpjmd pada tahun pencapaian kawasan lindung sebanyak persen kebijakan ini menjadi tantangan yang besar karena lahan dan hutan terus dalam tekanan katanyadia menerangkan hutan konservasi keberadaannya terus berkurang akibat dari penggunaan lahan tidak sesuai dengan fungsinyaseperti pertanian intensif di lereng yang curam menyebabkan peningkatan lahan kritis dan tingginya erosi di kawasan huluanang mencontohkan kerusakan hutan dan lahan kritis di cimanuk hulu kabupaten garut mencapai persen dari keseluruhan kawasan seluas ribu hektar kondisi itu pernah dilihat melaui citra satelit tahun dan lahan kritis dan sangat kritis disana mencapai ribu hektarada sekitar sembilan ribu kawasan hutan kritis dan sisanya memang merupakan lahan masyarakatkonteks perambahan hutan tidak hanya pertanian saja sebetulnya tetapi juga perkebunan dan pendirian kawasan pariwisata di garut ada sekitar enam perusahaan yang tidak memiliki ijin ungkapnyaanang menegaskan untuk mengawasi dan melindungi kawasan hutan dari teroris lingkungan yang merusak dan merugikan itudia mengusulkan perlu dibentuknya destasemen khusus yang memiliki tugas pokok dan fungsi khusus mengamankan kawasan hutan supaya adanya kontrol sehingga bisa menjamin kelestariandilain tempat kepala bidang rehabilitasi dinas kehutanan wilayah jawa barat wiwin winarsih mengatakan berdasarkan keputusan menteri kehutanan no tahun jumlah kawasan hutan seluas kurang lebih hektar terdiri dari hutan konservasi hutan lindung hutan produksi terbatas serta hutan produksi tetap sedangkan menurut keputusan gubernur tentang penetapan data dan peta lahan kritis di jawa barat tahun luas lahan kritis berdasarkan kriteria kritis dan sangat kritis di kabupatenkota dan wilayah das seluas hektar serta di fungsi kawasan lindung hektaruntuk melakukan proses rehabitasi hutan dan lahan kritis kata wiwin itu kewenangannya diberikan kepada masing masing intansi seperti hutan konservasi oleh balai konservasi sumber daya alam bksda dan hutan lindung serta produksi kepada perhutani dinas kehutanan hanya melakukan rehabilitasi di luar kawasan hutan tersebutmengacu pada undangundang no tahun tentang pemerintahan daerah sambung dia ada perubahan legalitas semua dinas kehutanan yang ada di kabupatenkota akan dipusatkan ke provinsi kemudian akan diubah menjadi unit pengelolaan hutan sehingga untuk kebijakan rehabilatasi ada di provinsi sedangkan untuk operasionalnya berada di kabupatenkotadari dinas kehutan yang di daerah tersebut kami mengusulkan di bentuk menjadi unit pengelolaan hutan sekarang baru diterima kementerian dalam negeri sembilan unit nah sembilan unit itu membawahi berapa kabupatenkota itu masih dirancang dan belum ditetapkan mesti ada peraturan daerah kelembagaannya dulu rencananya november akan mulai digodok dan januari akan mulai proses selanjutnya yaitu rehabilitasi jelas wiwinsementara itu ahli hidrogeologi institut teknologi bandung itb lambok m hutasoit melihat kondisi hutan berperan stategis dalam menjaga keseimbangan jika berbicara soal dampak bencana misalnya banjir bandang tidak terlepas dari sisi positif dan negatifdampak positifnya yakni menyuburkan tanah di daerah sepanjang aliran das karena banjir mengangkut material tanah yang subur dari hululambok mengatakan banjir bandang secara alamiah juga sering terjadi bisa karena curah hujan tinggi sehingga air tidak bisa ditampung di lintasan sungai yang luas lintasannya tidak berubah contoh kasusnya di garut banjir bandang juga telah terjadi tahun an silamdia menerangkan kondisi tanah di jawa barat umunya merupakan tanah vulkanik yang mengalami proses pelapukan cukup tebal sehingga tegakan pohon sangat diperlukan di bagian tengah berjajar satu lintasan gunung api mulai gunung salak gede pangrango tangkuban parahu malabar guntur cikuray dan papandayan yang disebut deretan gunung api tadi seharusnya jangan digunduli pohon pohonnya karena menyimpan cadangan air yang melimpah disamping unsur kesuburan tanahnya juga tinggi bencana banjir bandang rentan terjadi sehingga mitigasi awalnya bisa dilakukan sederhana yaitu menjaga kawasan hulu serta tidak mengganggu dassebetulnya jika dilihat dari atas kondisi hutan di jabar ini sudah rusak tapi kalau di darat tampak lebat namun itu hanya pinggiran di tengahnya itu sudah memprihatinkan wajar bila banjir sering terjadi akhir akhir ini masalahnya bukan soal pembangunan tetapi aspek ekologisnya sering tidak diperhatikan kata lambok mantan ketua ikatan ahli geologi indonesia iagi periode dikatakan lambok dalam ekosistem hutan terdapat sistem hidrologi dan biosfer pengaruhnya besar sekali hutan secara umum juga berfungsi ekologis ekonomis dan soasial maka keberadaan hutan seharusnya disikapi lebih arif demi keseimbangan dan keberlanjutan hidup kasus deforestasi dan perambahan hutan hendaknya dihentikan secara sinergi antara pemerintah dan masyarakat

Belajar dari Banjir Bandang Garut dan Kerusakan DAS Cimanuk. Banjir bandang Garut, Jawa Barat, yang menyebabkan puluhan orang tewas, belasan hilang, dan menghancurkan rumah serta infrastruktur menjadi pelajaran penting betapa lingkungan makin kritis.Sejak awal, BPNB menyebutkan, salah satu penyebab banjir bandang karena Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk, rusak parah.Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kapasitas aliran air ideal DAS Cimanuk memiliki debit 605 meter kubik per detik.Debit sungai seminggu lalu sampai 905 meter kubik per detik, curah hujan saat kejadian 255 mm per hari di Gunung Papandayan. Idealnya, curah hujan 50-100 mm per hari sedang, lebih 100 mm per hari, termasuk tinggi.”-nya sampai 35%, air berjalan di atas,” kata Hilman Nugroho, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, baru-baru ini.Sedimentasi, katanya, juga cukup tinggi karena tutupan lahan kurang dan berada pada kemiringan sampai 45%.Luas DAS Cimanuk Hulu sekitar 60.000 hektar, dikelilingi Gunung Papandayan, Cikuray dan Guntur dengan bermuara satu-satunya ke Sungai Cimanuk.Faktor manusia, katanya, menjadi salah satu penyebab, antara lain penggunaan lahan, penambangan galian C, seperti pasir, tanah liat dan lain-lain.Hilman mengatakan, ada lahan terbuka atau pertanian di hutan lindung seluas 4.781,64 hektar (45,97%). Sedang hutan konservasi untuk pertanian lahan kering berupa sayuran 1.715,93 hektar (22,6%).Untuk tanaman hortikultura ataupun sayuran di sub DAS Cimanuk Hulu mencapai 28.777 hektar menguasai hampir 50% lahan.Hilman mengakui, tata ruang wilayah buruk karena vegetasi kurang 30%. Belum lagi konservasi tanah dan air buruk, padahal wilayah itu memiliki topografi berbukit.Sebenarnya, KLHK telah merehabilitasi hutan dan lahan (RHL) melalui kebun bibit rakyat seluas 4.325,88 hektar dari 2010-2015, BKSDA 150 hektar dan DAM penahan mencapai 252 unit dengan total anggaran Rp300 miliar. Upaya ini, katanya, untuk mengubah tani hortikultura ke agroforestry.Pada 2016, total rehabilitasi 200 hektar, 2017 seluas 320 hektar. Idealnya, penanaman agroforestry 400 batang per hektar dengan jarak masing-masing 5×5 meter persegi. Selain tanaman keras, bisa sekaligus ditanami sayuran dan umbi-umbian.Dia mendesak, daerah dan para pihak berperan dengan mengalokasikan anggaran minimal satu persen APBD setiap tahun dan alokasi dana 10% BUMN/BUMD serta BUMS dari total CSR perusahaan setiap tahun.Tak hanya DAS Cimanuk yang kritis. Ada sekitar 108 DAS lain perlu diantisipasi, khawatir menimbulkan bencana, berupa banjir dan tanah longsor. Apalagi, frekuensi curah hujan akan meningkat hingga Februari 2017.”Ada 24,3 juta hektar lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan,” kata Hilman.Di Indonesia, terjadi konversi lahan bertutupan baik menjadi kritis per tahun rata-rata 100.000 hektar.Baca Juga: DAS, katanya, merupakan wilayah daratan yang memiliki fungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air hujan secara alami ke sungai atau laut.Dari 108 DAS kritis, katanya, 15 merupakan prioritas pembenahan hingga 2019, termasuk DAS Cimanuk.DAS lain seperti Citarum, Ciliwung, Serayu, Solo, Brantas, Cisadane, Kapuan, Siak, Musi, Asahan Toba, Jeneberang, Saddang, Mpyp, Way Sekampung, dan DAS Limboto.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengingatkan, pemerintah daerah waspada bahaya bencana.”Sekarang tinggal pemda paling dekat dengan rakyat yang memberikan ,” katanya.Sejak 20 Januari 2016, Menteri LHK sudah memberikan surat edaran kepada gurbernur, bupati/walikota, pimpinan BUMN/BUMS dan BUMD seluruh Indonesia untuk peringatan penanggulangan bencana lingkungan.Menteri menginstruksikan, untuk penanaman dan pemeliharaan pohon mengantisipasi bencana lingkungan. Begitu juga, Kementerian Dalam Negeri turut menyurati setiap gurbernur.Siti mengatakan, bencana lingkungan karena hulu DAS makin gundul. Apalagi, terjadi alih fungsi lahan, dari tanaman berkayu menjadi sayuran.Diapun tak menampik ada indikasi terjadi dan sedang ditelusuri serta pengecekan ke lapangan.Hilman tak menampik hutan berubah status menjadi areal penggunaan lain karena ada masyarakat mendiami wilayah sejak lama, misal, kala perang dulu dengan jumlah terus bertambah.”APL dan hutan lindung sudah ditanami umbi-umbian yang penanganan berada di Perum Perhutani. Yang konservasi di KLHK,” katanya.Khusus hutan di Pulau Jawa, katanya, dikuasai BUMN, yakni, Perum Perhutani, kecuali Yogyakarta. Banyak lahan kritis di wilayah lindung seharusnya menjadi tanggung jawab Perhutani. KLHK mengklaim setiap tahun telah evaluasi wilayah-wilayah hutan kritis ini.Siti bilang, sudah berkomunikasi dengan Perhutani soal lahan kritis di hulu sungai. ”Perhutani juga ada kontrol dari Kementerian BUMN dan sudah komunikasi dengan Bu Rini (Menteri BUMN-red) dan Irjen,” katanya.Perhutani muncul dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010. Aturan kinerja dan beleid ini memberikan mandat yang menurut KLHK terlalu umum.”Perhutani akhirnya selalu mengambil langkah sendiri dan tak konsultasi. Itu yang sedang kita dalami,” ucap Siti.Sejauh ini, dalam pengelolaan hutan lindung, Perhutani biasa kerjasama bersama masyarakat lewat pengelolaan hutan bersama masyarakat.Kini pemerintah Garut, masih mengkaji kelayakan lokasi bencana sebagai pemukiman kembali warga terdampak.Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei merekomendasikan lokasi bencana menjadi ruang publik berupa taman terbuka.“Jangan untuk permukiman karena daerah bekas diterjang banjir bandang daerah bahaya tinggi banjir,” Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB menyampaikan ucapan Willem.Masalahnya, pemerintah daerah masih mencari lokasi tersedia dan aman untuk relokasi warga.Korban banjir bandang yang kehilangan tempat tinggal ditampung sementara di rumah susun (rusun) yang disediakan Pemerintah Garut.Willem menyarankan, memakai kantor-kantor pemerintah yang belum terpakai sebagai tempat pengungsian hingga tak tinggal di tenda.Berdasarkan Pos Komando, data korban meninggal 34 orang dan hilang 19. Pengungsi da 1.326 orang.Rumah warga terdampak berjumlah 2.511 unit, dengan rincian 858 rusak berat, 207 rusak sedang, dan 1.446 rusak ringan. Pendataan dan verifikasi terus dilakukan.

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam pelestarian habitat

belajar dari banjir bandang garut dan kerusakan das cimanuk banjir bandang garut jawa barat yang menyebabkan puluhan orang tewas belasan hilang dan menghancurkan rumah serta infrastruktur menjadi pelajaran penting betapa lingkungan makin kritissejak awal bpnb menyebutkan salah satu penyebab banjir bandang karena daerah aliran sungai das cimanuk rusak parahberdasarkan data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk kapasitas aliran air ideal das cimanuk memiliki debit meter kubik per detikdebit sungai seminggu lalu sampai meter kubik per detik curah hujan saat kejadian mm per hari di gunung papandayan idealnya curah hujan mm per hari sedang lebih mm per hari termasuk tingginya sampai air berjalan di atas kata hilman nugroho direktorat jenderal pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung barubaru inisedimentasi katanya juga cukup tinggi karena tutupan lahan kurang dan berada pada kemiringan sampai luas das cimanuk hulu sekitar hektar dikelilingi gunung papandayan cikuray dan guntur dengan bermuara satusatunya ke sungai cimanukfaktor manusia katanya menjadi salah satu penyebab antara lain penggunaan lahan penambangan galian c seperti pasir tanah liat dan lainlainhilman mengatakan ada lahan terbuka atau pertanian di hutan lindung seluas hektar sedang hutan konservasi untuk pertanian lahan kering berupa sayuran hektar untuk tanaman hortikultura ataupun sayuran di sub das cimanuk hulu mencapai hektar menguasai hampir lahanhilman mengakui tata ruang wilayah buruk karena vegetasi kurang belum lagi konservasi tanah dan air buruk padahal wilayah itu memiliki topografi berbukitsebenarnya klhk telah merehabilitasi hutan dan lahan rhl melalui kebun bibit rakyat seluas hektar dari bksda hektar dan dam penahan mencapai unit dengan total anggaran rp miliar upaya ini katanya untuk mengubah tani hortikultura ke agroforestrypada total rehabilitasi hektar seluas hektar idealnya penanaman agroforestry batang per hektar dengan jarak masingmasing meter persegi selain tanaman keras bisa sekaligus ditanami sayuran dan umbiumbiandia mendesak daerah dan para pihak berperan dengan mengalokasikan anggaran minimal satu persen apbd setiap tahun dan alokasi dana bumnbumd serta bums dari total csr perusahaan setiap tahuntak hanya das cimanuk yang kritis ada sekitar das lain perlu diantisipasi khawatir menimbulkan bencana berupa banjir dan tanah longsor apalagi frekuensi curah hujan akan meningkat hingga februari ada juta hektar lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan kata hilmandi indonesia terjadi konversi lahan bertutupan baik menjadi kritis per tahun ratarata hektarbaca juga das katanya merupakan wilayah daratan yang memiliki fungsi menampung menyimpan dan mengalirkan air hujan secara alami ke sungai atau lautdari das kritis katanya merupakan prioritas pembenahan hingga termasuk das cimanukdas lain seperti citarum ciliwung serayu solo brantas cisadane kapuan siak musi asahan toba jeneberang saddang mpyp way sekampung dan das limbotomenteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya mengingatkan pemerintah daerah waspada bahaya bencanasekarang tinggal pemda paling dekat dengan rakyat yang memberikan katanyasejak januari menteri lhk sudah memberikan surat edaran kepada gurbernur bupatiwalikota pimpinan bumnbums dan bumd seluruh indonesia untuk peringatan penanggulangan bencana lingkunganmenteri menginstruksikan untuk penanaman dan pemeliharaan pohon mengantisipasi bencana lingkungan begitu juga kementerian dalam negeri turut menyurati setiap gurbernursiti mengatakan bencana lingkungan karena hulu das makin gundul apalagi terjadi alih fungsi lahan dari tanaman berkayu menjadi sayurandiapun tak menampik ada indikasi terjadi dan sedang ditelusuri serta pengecekan ke lapanganhilman tak menampik hutan berubah status menjadi areal penggunaan lain karena ada masyarakat mendiami wilayah sejak lama misal kala perang dulu dengan jumlah terus bertambahapl dan hutan lindung sudah ditanami umbiumbian yang penanganan berada di perum perhutani yang konservasi di klhk katanyakhusus hutan di pulau jawa katanya dikuasai bumn yakni perum perhutani kecuali yogyakarta banyak lahan kritis di wilayah lindung seharusnya menjadi tanggung jawab perhutani klhk mengklaim setiap tahun telah evaluasi wilayahwilayah hutan kritis inisiti bilang sudah berkomunikasi dengan perhutani soal lahan kritis di hulu sungai perhutani juga ada kontrol dari kementerian bumn dan sudah komunikasi dengan bu rini menteri bumnred dan irjen katanyaperhutani muncul dari peraturan pemerintah nomor tahun aturan kinerja dan beleid ini memberikan mandat yang menurut klhk terlalu umumperhutani akhirnya selalu mengambil langkah sendiri dan tak konsultasi itu yang sedang kita dalami ucap sitisejauh ini dalam pengelolaan hutan lindung perhutani biasa kerjasama bersama masyarakat lewat pengelolaan hutan bersama masyarakatkini pemerintah garut masih mengkaji kelayakan lokasi bencana sebagai pemukiman kembali warga terdampakkepala badan nasional penanggulangan bencana bnpb willem rampangilei merekomendasikan lokasi bencana menjadi ruang publik berupa taman terbukajangan untuk permukiman karena daerah bekas diterjang banjir bandang daerah bahaya tinggi banjir sutopo purwo nugroho kepala pusat data informasi dan humas bnpb menyampaikan ucapan willemmasalahnya pemerintah daerah masih mencari lokasi tersedia dan aman untuk relokasi wargakorban banjir bandang yang kehilangan tempat tinggal ditampung sementara di rumah susun rusun yang disediakan pemerintah garutwillem menyarankan memakai kantorkantor pemerintah yang belum terpakai sebagai tempat pengungsian hingga tak tinggal di tendaberdasarkan pos komando data korban meninggal orang dan hilang pengungsi da orangrumah warga terdampak berjumlah unit dengan rincian rusak berat rusak sedang dan rusak ringan pendataan dan verifikasi terus dilakukan

Kebakaran Hutan dan Lahan Landa Empat Kabupaten di Sumbar. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Sumatera Barat. Dalam sehari, Rabu (28/9/16) kebakaran terjadi di empat titik sekaligus, tersebar di empat kabupaten, yakni Limapuluh Kota, Sijunjung, Sawahlunto dan Pasaman.Di Limapuluh Kota, karhutla di Lembah Harau, Jorong Lubuak Limpato, Harau. Tepatnya, di hutan tebing layar tempat pengibaran bendera raksasa pada 17 Agustus lalu. Kepulan asap putih membumbung tinggi di puncak bukit sejak Senin sore (26/9/16).Keterangan warga setempat, api dari rerumputan kering di dasar tebing menjalar keatas hingga menyapu hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan merambat ke perkebunan warga. Hingga Rabu malam (28/9/16) pijaran api terpantau makin meluas.Petugas BPBD kesulitan memadamkan api karena tebing vertikal cukup tinggi mencapai 300 meter. Titik api baru berkurang Kamis malam (29/9/16).“Dari lokasi awal sumber api terlihat jalur api di rerumputan selebar satu meter. Tidak sampai hitungan jam, api cepat merambat ke tebing dan membakar semua yang dilaluinya,” kata warga setempat, Andi Gope.Pemadam kebakaran, katanya, tak bisa berbuat apa-apa selain melihat dari kejauhan karena tebing tak bisa dilalui kendaraan.“Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menonton karena medan terjal, satu-satunya jalan hanya menunggu hujan turun atau menurunkan tim keatas. Itu sangat berisiko karena kepulan asap masih tebal,” katanya.Pemuda yang tergabung dalam Komunitas Merah Putih Lembah Harau ini bilang, sudah melaporkan kejadian ke BKSDA. BKSDA menyatakan tak bisa berbuat apa-apa.“Saya sudah laporkan ke BKSDA, mereka bilang anggaran tak ada,” katanya.Nasriyanto Kepala BPBD Limapuluh Kota mengatakan, karhutla Lembah Harau tak bisa dipadamkan, lantaran tak ada akses menuju titik api, air yang disemprotkan dari bawah tak bisa menjangkau tebing.“Tinggi tebing ratusan meter. Tidak ada jalan ke sana. Kalaupun ada, hanya jalan setapak,” katanya dihubungi Rabu malam (28/9/16).Dari pantauan kamera pengintai (drone) luas area terbakar hampir dua hektar.Selain di Lembah Harau, beberapa perbukitan lain di Limapuluh Kota juga terbakar, termasuk rumah warga.Kapolres Limapuluh Kota AKBP Bagus Suropratomo mengatakan, untuk memadamkan api, petugas membutuhkan helikopter . “Sudah berkoordinasi dengan bupati lapor langsung ke Kapolda.”Di Sijunjung, kebakaran hebat terjadi di Perbukitan Kupitan, Nagari Padangsibusuk, Sijunjung Rabu (28/9/16). Api dari ilalang dan rumput kering di pinggir jalan merambat ke perbukitan yang merupakan jajaran dari Bukit barisan.Petugas sempat kewalahan memadamkan api karena lokasi kebakaran terletak di perbukitan dengan kemiringan terjal 50-80 derajat, ditambah lokasi cukup jauh. Segala upaya dilakukan termasuk memadamkan api manual agar tak merambat ke pemukiman penduduk.Kebakaran baru bisa pada Kamis (29/9/16) siang. Lima armada damkar dari Pemkab Sijunjung dan Pemko Sawahlunto, dibantu aparat TNI dan Polri, serta warga memadamkan api agar tak meluas.Penyebab pasti kebakaran belum diketahui, tetapi menurut sejumlah saksi, api pertama kali muncul dari pinggir jalan hingga merambat ke Perbukitan Kupitan yang berbatasan langsung dengan Muaro Kalaban, Kota Sawahlunto. Hembusan angin cukup kencang, ditambah cuaca terik, membuat api cepat menyebar luas ke kawasan lain.Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sijunjung menyebutkan, setidaknya 16 hektar lebih lahan terdiri dari perkebunan sawit, karet dan hutan habis dilalap si jago merah.Kepala BPBD Sijunjung, Hardiwan mengatakan, sebelumnya api bisa dikendalikan Selasa malam (27/9/16) namun kembali membesar pada Rabu (28/9/16). “Kemarin kita sudah berupaya memadamkan, hari ini membesar karena tiupan angin cukup kencang,” katanya Rabu (28/9/16).Hardiwan bilang kesulitan menjangkau lahan terbakar. “Personil kami harus mendaki bukit untuk memadamkan api, pemadaman agak sulit karena tak ada sumber air di lokasi.”Di Sawahlunto, karhutla menghabiskan sekitar 20 hektar tersebar di hutan Bukik Batuguliang dan Bukik Sijongkang, Desa Ranti, Kecamatan Talawi, dan Bukit Bintan, Desa Muarakalaban, Kecamatan Silungkang. Untuk memadamkan api 100 personil BPBD Sawahlunto dibantu TNI/ Polri turun ke lapangan.Meldi Hidayah, Sekretaris Badan BPBD Sawahlunto mengatakan, penyebab kebakaran belum diketahui. Titik api dari atas Bukit Batu Giliang, merembet ke Bukit Sijongkang karena angin kencang. Api mulai terlihat pada Selasa (27/9/16) siang.Kebakaran sudah menyebar dekat permukinan warga dan SDN-III Rantih. “Upaya pemadaman focus titik api berdekatan dengan rumah penduduk dan sekolah. Pukul 04.30 api berhasil dipadamkan. Sekitar pukul 11.00, karena angin kencang dan cuaca panas, api kembali menyala,” katanya dihubungi via telepon.Sedang Kebakaran di kaki Bukit Bintan, Desa Muarakalaban, Kecamatan Silungkang, perbatasan antara Sawahlunto dan Sijunjung, menghanguskan lima hektar. Kebakaran terjadi Selasa (27/9/16) siang. Petugas hanya mampu memadamkan api di lereng bukit. Untuk menghindari api mengarah ke rumah penduduk, satu mobil damkar disiapkan di lokasi beserta anggota.Kebakaran hutan di Sawahlunto, mulai berdampak pada pengguna kendaraan di jalur lintas barat Sumatera. pekat membuat membuat jarak pandang menjadi terbatas dan membahayakan pengguna kendaraan.Di Pasaman, puluhan hektar hutan pinus dan kebun karet di Nagari Lubuklayang, Kecamatan Rao Selatan, terbakar sejak tiga hari terakhir. Hingga Rabu dini hari (28/9/16), puluhan masyarakat masih di lokasi kebakaran.Tim BPBD Pasaman menurunkan satu mobil pemadam kebakaran bersama anggota TNI, dan masyarakat coba memadamkan api sejak, Selasa malam hingga Rabu dini hari. Api belum berhasil dipadamkan. M. Sayuti Pohan Kepala BPBD Pasaman bilang, terus berusaha memadamkan api.Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Logistik BPBD Sumbar R Pagar Negara mengatakan, sebagian besar lokasi karhutla berada di perbukitan terjal, peralatan petugas BPBD dan pemadam tak mamadai buat menghentikan sebaran api.“Lokasi terjal, selang pendek ditambah lagi sumber air cukup sulit membuat pemadaman jadi terkendala,” katanya dihubungi Kamis (29/9/16).Menurut dia, karhutla karena adanya pembukaan lahan. Khusus di Lembah Harau, api dari bawah lembah. Api sisa pembersihan lahan perkebunan menyambar lahan di lereng bukit. Ditambah lagi angin bertiup cukup kencang dengan mudah membakar dedaunan kering di lereng bukit.Dia bilang, satu-satunya cara mengurangi intensitas kebakaran, dengan hujan. “Harapan kita pada hujan, jika hujan deras bisa mengurangi penyebaran api yang membakar dedaunan kering usai kemarau sebelumnya,” ucap Pagar.Berdasarkan data BPBD Sumbar, sejak empat hari belakangan ada lima kabupaten mengalami karhutla dengan luas 74 hektar. Rinciannya, Limapuluh Kota 28 hektar, Pasaman (30), Sijunjung (16), sedang Sawahlunto dan Pesisir Selatan, belum menyerahkan laporan. “Jika dihitung dari Januari lalu, total lahan terbakar berkisar 300 hektar di beberapa kabupaten.”

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam peran pemerintah lokal

kebakaran hutan dan lahan landa empat kabupaten di sumbar kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di sumatera barat dalam sehari rabu kebakaran terjadi di empat titik sekaligus tersebar di empat kabupaten yakni limapuluh kota sijunjung sawahlunto dan pasamandi limapuluh kota karhutla di lembah harau jorong lubuak limpato harau tepatnya di hutan tebing layar tempat pengibaran bendera raksasa pada agustus lalu kepulan asap putih membumbung tinggi di puncak bukit sejak senin sore keterangan warga setempat api dari rerumputan kering di dasar tebing menjalar keatas hingga menyapu hutan balai konservasi sumber daya alam bksda dan merambat ke perkebunan warga hingga rabu malam pijaran api terpantau makin meluaspetugas bpbd kesulitan memadamkan api karena tebing vertikal cukup tinggi mencapai meter titik api baru berkurang kamis malam dari lokasi awal sumber api terlihat jalur api di rerumputan selebar satu meter tidak sampai hitungan jam api cepat merambat ke tebing dan membakar semua yang dilaluinya kata warga setempat andi gopepemadam kebakaran katanya tak bisa berbuat apaapa selain melihat dari kejauhan karena tebing tak bisa dilalui kendaraantidak ada yang bisa mereka lakukan selain menonton karena medan terjal satusatunya jalan hanya menunggu hujan turun atau menurunkan tim keatas itu sangat berisiko karena kepulan asap masih tebal katanyapemuda yang tergabung dalam komunitas merah putih lembah harau ini bilang sudah melaporkan kejadian ke bksda bksda menyatakan tak bisa berbuat apaapasaya sudah laporkan ke bksda mereka bilang anggaran tak ada katanyanasriyanto kepala bpbd limapuluh kota mengatakan karhutla lembah harau tak bisa dipadamkan lantaran tak ada akses menuju titik api air yang disemprotkan dari bawah tak bisa menjangkau tebingtinggi tebing ratusan meter tidak ada jalan ke sana kalaupun ada hanya jalan setapak katanya dihubungi rabu malam dari pantauan kamera pengintai drone luas area terbakar hampir dua hektarselain di lembah harau beberapa perbukitan lain di limapuluh kota juga terbakar termasuk rumah wargakapolres limapuluh kota akbp bagus suropratomo mengatakan untuk memadamkan api petugas membutuhkan helikopter sudah berkoordinasi dengan bupati lapor langsung ke kapoldadi sijunjung kebakaran hebat terjadi di perbukitan kupitan nagari padangsibusuk sijunjung rabu api dari ilalang dan rumput kering di pinggir jalan merambat ke perbukitan yang merupakan jajaran dari bukit barisanpetugas sempat kewalahan memadamkan api karena lokasi kebakaran terletak di perbukitan dengan kemiringan terjal derajat ditambah lokasi cukup jauh segala upaya dilakukan termasuk memadamkan api manual agar tak merambat ke pemukiman pendudukkebakaran baru bisa pada kamis siang lima armada damkar dari pemkab sijunjung dan pemko sawahlunto dibantu aparat tni dan polri serta warga memadamkan api agar tak meluaspenyebab pasti kebakaran belum diketahui tetapi menurut sejumlah saksi api pertama kali muncul dari pinggir jalan hingga merambat ke perbukitan kupitan yang berbatasan langsung dengan muaro kalaban kota sawahlunto hembusan angin cukup kencang ditambah cuaca terik membuat api cepat menyebar luas ke kawasan laindata badan penanggulangan bencana daerah bpbd sijunjung menyebutkan setidaknya hektar lebih lahan terdiri dari perkebunan sawit karet dan hutan habis dilalap si jago merahkepala bpbd sijunjung hardiwan mengatakan sebelumnya api bisa dikendalikan selasa malam namun kembali membesar pada rabu kemarin kita sudah berupaya memadamkan hari ini membesar karena tiupan angin cukup kencang katanya rabu hardiwan bilang kesulitan menjangkau lahan terbakar personil kami harus mendaki bukit untuk memadamkan api pemadaman agak sulit karena tak ada sumber air di lokasidi sawahlunto karhutla menghabiskan sekitar hektar tersebar di hutan bukik batuguliang dan bukik sijongkang desa ranti kecamatan talawi dan bukit bintan desa muarakalaban kecamatan silungkang untuk memadamkan api personil bpbd sawahlunto dibantu tni polri turun ke lapanganmeldi hidayah sekretaris badan bpbd sawahlunto mengatakan penyebab kebakaran belum diketahui titik api dari atas bukit batu giliang merembet ke bukit sijongkang karena angin kencang api mulai terlihat pada selasa siangkebakaran sudah menyebar dekat permukinan warga dan sdniii rantih upaya pemadaman focus titik api berdekatan dengan rumah penduduk dan sekolah pukul api berhasil dipadamkan sekitar pukul karena angin kencang dan cuaca panas api kembali menyala katanya dihubungi via teleponsedang kebakaran di kaki bukit bintan desa muarakalaban kecamatan silungkang perbatasan antara sawahlunto dan sijunjung menghanguskan lima hektar kebakaran terjadi selasa siang petugas hanya mampu memadamkan api di lereng bukit untuk menghindari api mengarah ke rumah penduduk satu mobil damkar disiapkan di lokasi beserta anggotakebakaran hutan di sawahlunto mulai berdampak pada pengguna kendaraan di jalur lintas barat sumatera pekat membuat membuat jarak pandang menjadi terbatas dan membahayakan pengguna kendaraandi pasaman puluhan hektar hutan pinus dan kebun karet di nagari lubuklayang kecamatan rao selatan terbakar sejak tiga hari terakhir hingga rabu dini hari puluhan masyarakat masih di lokasi kebakarantim bpbd pasaman menurunkan satu mobil pemadam kebakaran bersama anggota tni dan masyarakat coba memadamkan api sejak selasa malam hingga rabu dini hari api belum berhasil dipadamkan m sayuti pohan kepala bpbd pasaman bilang terus berusaha memadamkan apikepala bidang penanggulangan bencana dan logistik bpbd sumbar r pagar negara mengatakan sebagian besar lokasi karhutla berada di perbukitan terjal peralatan petugas bpbd dan pemadam tak mamadai buat menghentikan sebaran apilokasi terjal selang pendek ditambah lagi sumber air cukup sulit membuat pemadaman jadi terkendala katanya dihubungi kamis menurut dia karhutla karena adanya pembukaan lahan khusus di lembah harau api dari bawah lembah api sisa pembersihan lahan perkebunan menyambar lahan di lereng bukit ditambah lagi angin bertiup cukup kencang dengan mudah membakar dedaunan kering di lereng bukitdia bilang satusatunya cara mengurangi intensitas kebakaran dengan hujan harapan kita pada hujan jika hujan deras bisa mengurangi penyebaran api yang membakar dedaunan kering usai kemarau sebelumnya ucap pagarberdasarkan data bpbd sumbar sejak empat hari belakangan ada lima kabupaten mengalami karhutla dengan luas hektar rinciannya limapuluh kota hektar pasaman sijunjung sedang sawahlunto dan pesisir selatan belum menyerahkan laporan jika dihitung dari januari lalu total lahan terbakar berkisar hektar di beberapa kabupaten

Banjir DAS Cimanuk, Alih Fungsi Kawasan Yang Buruk. Hampir sepekan lalu bencana banjir bandang Sungai Cimanuk melumpuhkan sebagian wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pemulihan lingkungan pasca bencana mutlak disegerakan sebagai upaya perbaikan ekosistem yang rusak.Badai pasti berlalu, harapan mesti terus melaju. Bencana bukan untuk melemahkan, namun sebagai pelajaran bahwa alam punya aturan tersendiri.Seperti diberitakan sebelumnya, potensi hujan akan terus terjadi hingga puncaknya Januari 2017 mendatang akibat fenomena . Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk memang memiliki peran penting. Mestinya berfungsi sebagai penopang resapan air, tetapi kondisinya justru kritis akibat alih fungsi lahan yang sangat masif di daerah hulu.Aktivis lingkungan, Nia Kurniawan, mengatakan terjadinya alih fungsi lahan di daerah hulu ketika program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakt (PHBM) dari Perum Perhutani bergulir. Tujuan daripada PHBM sendiri memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan lahan/ruang hutan dari aspek ekologi dan ekonomi.Dia melanjutkan sesaat PHBM berjalan, lahirlah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga inilah yang menjadi wadah masyarakat sekaligus berkewenangan mengelola lahan dengan menjalin kerjasama bersama Perhutani.“Tujuannya sebetulnya sudah baik, namun pengawasan dan kontrolnya yang lemah. Terbukti dengan lahan yang seharusnya tidak diganggu malah dibabat hutannya. Terjadi pembukaan lahan secara sporadis dan tidak terkendali,” ujar dia saat meninjau sumber air Cikamiri di Puncak Cae, kawasan Darajat, Jabar, Minggu (25/09/2016) lalu.Nia mengatakan pada praktiknya masyarakat kurang diberikan pemahaman tentang kaidah – kaidah konservasi. Sehingga kurang maksimalnya pengetahuan masyarakat terhadap daya dukung lingkungan.“Aturanya kan tidak boleh menggunakan lahan di atas kemiringan 30 derajat untuk digarap. Di hulu banyak sekali masyarakat menggarap holtikultural dan palawija,” ucapnya.Dia menuturkan di daerah hulu masuk ke kawasan hutan lindung yang boleh dimanfaatkan. Masyarakat boleh menanam tetapi tumbuhan pokoknya harus juga di tanam. Bedasarkan versi PHBM, lanjut dia, tanaman yang dimaksud adalah kopi dan eukaliptus.“Hutan lindung bisa dimasuki dengan pengecualian PHBM tadi. karena masyarakat kebutuhannya kan ekonomi. Sebetulnya konsep PHBM memberi pilahan kepada masyarakat antara menanam kopi dan sayuran. Namun lebih baik kopi dari segi ekonomi lebih menguntungkan serta ekologinya juga lebih ramah lingkungan,” kata Nia yang juga sebagai Koordinator Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Garut.Dia berujar ada sekitar 500 petani yang menggantungkan hidupnya menggarap lahan di kawasan hulu. Rata – rata penghasilan mereka antara Rp30.000 – Rp35.000 sampai (sesudah dzuhur). Kebanyakan lahan dikelola oleh pemilik modal yang luasnya bisa mencapai lebih dari 5 hektar.Untuk menyiasati perambahan lahan, pihaknya bersama beberapa pihak terkait mencanangkan pagar alam sepanjang 15 km di kawasan sekitar Gunung Papandayan. Nantinya, kata dia, akan menjadi batas antara hutan lindung dan kawasan konservasi.“Rencananya akan kami tanam pohon huru (tumbuhan endemik) sepanjang 15 km dengan lebar 6 meter terdiri dari 3 jajar pohon. Harapan kami bisa melindungi kawasan dari perambahan serta ingin memberikan edukasi kepada masyarakat tentang konservasi. Agar alam lestari dan ekonomi masyarat tidak terganggu,” pungkasnya.Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Pemkab Garut, Widiyana, mengatakan terkait dengan zonasi wilayah yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun adalah kawasan hutan konservasi yang mencakup cagar alam, hutan suaka alam dan taman buru di bawah kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).Dia melanjutkan adapun kegiatan yang diperbolehkan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung di bawah Perhutani adalah pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan.“Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya,” ucap Widiyana ketika dihubungi melalui telepon.Untuk peruntukkan lainnya baik, yang masuk kawasan lindung maupun kawasan budidaya dalam Recana Tata Ruang Wilayah (RTRW), rencana pola ruang terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Untuk lahan yang sudah dialihfungsikan terdapat ketentuannya dalam aturan peralihan RTRW.“RTRW sesuai dengan UU No.26/2007 (tentang Penataan Ruang) memang berlaku untuk 20 tahun. Dan masih bersifat umum serta masih bersifat kebijakan dan strategi secara umum. Yang seharusnya diterjemahkan lebih detil ke dalam Recana Detail Tata Ruang (RDTR),” tuturnya.Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Pemkab Garut, lanjut dia, sudah menyusun beberapa RDTR. Namun memang belum ada yang masuk proses legalisasi peraturan daerah.Widiyana menerangkan terkait dengan alih fungsi lahan di kawasan hutan baik itu yang dikelola oleh Perhutani maupun BKSDA. Dalam RTRW sudah diatur bagaimana rencana pola ruangnya hal ini terkait dengan mengenai kewenangan dan pengelolaannya saja.Dia menegaskan yang perlu ditekankan adalah bagaimana pengendalian pemanfaatan ruangnya. Pemkab Garut secara perencanaan sudah konsisten mengadopsi kawasan hutan tersebut dalam RTRW.“Namun terkait dengan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan hutan tersebut sebetulnya yang lebih berwenang adalah pengelolanya,” tutur Widiyana.Di lain tempat, Kepala BKSDA Jawa Barat, Sylvana Ranita, menuturkan keseluruhan luas hutan di Garut mencapai 100 ribu hektar lebih. 81 ribu diantaranya merupakan kawasan hutan lindung dan 18 ribu wilayah konservasi.Dia menerangkan kawasan hulu memang seringkali terjadi perambahan dan alih fungsi secara berlebihan. Luas Sub DAS Cimanuk hulu sekitar 1453 hektar. Disana juga terjadi sedimentasi yang mencapai 434 ton perhektar dengan (limpasan permukaan) 251 juta meter kubik.“Alih fungsi lahan di hulu yang menyebabkan tanah menjadi jenuh karena tidak ada tegakan dan tidak bisa menampung air. Selain pola kebijakannya juga harus dibenahi. Dulunya hutan lindung merupakan hutan produksi kemudian tahun 2000-an berubah karena memang kawasan tersebut harus dilindungi,” paparnya.Yang menjadi kewenangan BKSDA, lanjut dia, sekitar 18 ribu hekatar terdiri dari Cagar Alam Papandayan, Taman Wisata Alam Papandayan, Cagar Alam Kamojang dan Taman Wisata Kamojang.“Jumlah kawasan 18 hektar tersebut berdasarkan peta satelit tahun 2012 yang didigitalisasi 2013. Ada bekas kebakaran di hutan Cagar Alam Papandayan sekitar 400 hektar dan beberapa ratus hektar bekas perambahan. Kondisinya mulai menghijau namun tidak seperti semula,” jelas dia.Dia menjelaskan tugas BKSDA melakukan pengamanan terhadap perambahan kawasan dan pengendalian kebakaran. Untuk pengamanan pihaknya melakukan patroli .“Personil kami memang sedikit di lapangan. Untuk di Papandayan polisi hutan ada 7 orang, di Kamojang 7 orang dan bagian di BKSDA Garut ada 9 orang. Hampir rata – rata di setiap kawasan ada 4 – 7 orang. Jadi (rasio tugas dengan wilayah pengamannya) satu orang bisa menjaga sekitar 500 hektaran,” kata Sylvana.

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat peran pemerintah lokal

banjir das cimanuk alih fungsi kawasan yang buruk hampir sepekan lalu bencana banjir bandang sungai cimanuk melumpuhkan sebagian wilayah kabupaten garut jawa barat pemulihan lingkungan pasca bencana mutlak disegerakan sebagai upaya perbaikan ekosistem yang rusakbadai pasti berlalu harapan mesti terus melaju bencana bukan untuk melemahkan namun sebagai pelajaran bahwa alam punya aturan tersendiriseperti diberitakan sebelumnya potensi hujan akan terus terjadi hingga puncaknya januari mendatang akibat fenomena kawasan daerah aliran sungai das cimanuk memang memiliki peran penting mestinya berfungsi sebagai penopang resapan air tetapi kondisinya justru kritis akibat alih fungsi lahan yang sangat masif di daerah huluaktivis lingkungan nia kurniawan mengatakan terjadinya alih fungsi lahan di daerah hulu ketika program pengelolaan hutan bersama masyarakt phbm dari perum perhutani bergulir tujuan daripada phbm sendiri memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan lahanruang hutan dari aspek ekologi dan ekonomidia melanjutkan sesaat phbm berjalan lahirlah lembaga masyarakat desa hutan lmdh lembaga inilah yang menjadi wadah masyarakat sekaligus berkewenangan mengelola lahan dengan menjalin kerjasama bersama perhutanitujuannya sebetulnya sudah baik namun pengawasan dan kontrolnya yang lemah terbukti dengan lahan yang seharusnya tidak diganggu malah dibabat hutannya terjadi pembukaan lahan secara sporadis dan tidak terkendali ujar dia saat meninjau sumber air cikamiri di puncak cae kawasan darajat jabar minggu lalunia mengatakan pada praktiknya masyarakat kurang diberikan pemahaman tentang kaidah kaidah konservasi sehingga kurang maksimalnya pengetahuan masyarakat terhadap daya dukung lingkunganaturanya kan tidak boleh menggunakan lahan di atas kemiringan derajat untuk digarap di hulu banyak sekali masyarakat menggarap holtikultural dan palawija ucapnyadia menuturkan di daerah hulu masuk ke kawasan hutan lindung yang boleh dimanfaatkan masyarakat boleh menanam tetapi tumbuhan pokoknya harus juga di tanam bedasarkan versi phbm lanjut dia tanaman yang dimaksud adalah kopi dan eukaliptushutan lindung bisa dimasuki dengan pengecualian phbm tadi karena masyarakat kebutuhannya kan ekonomi sebetulnya konsep phbm memberi pilahan kepada masyarakat antara menanam kopi dan sayuran namun lebih baik kopi dari segi ekonomi lebih menguntungkan serta ekologinya juga lebih ramah lingkungan kata nia yang juga sebagai koordinator forum komunikasi kader konservasi indonesia fki garutdia berujar ada sekitar petani yang menggantungkan hidupnya menggarap lahan di kawasan hulu rata rata penghasilan mereka antara rp rp sampai sesudah dzuhur kebanyakan lahan dikelola oleh pemilik modal yang luasnya bisa mencapai lebih dari hektaruntuk menyiasati perambahan lahan pihaknya bersama beberapa pihak terkait mencanangkan pagar alam sepanjang km di kawasan sekitar gunung papandayan nantinya kata dia akan menjadi batas antara hutan lindung dan kawasan konservasirencananya akan kami tanam pohon huru tumbuhan endemik sepanjang km dengan lebar meter terdiri dari jajar pohon harapan kami bisa melindungi kawasan dari perambahan serta ingin memberikan edukasi kepada masyarakat tentang konservasi agar alam lestari dan ekonomi masyarat tidak terganggu pungkasnyasementara itu kepala badan perencanaan pembangunan bappeda pemkab garut widiyana mengatakan terkait dengan zonasi wilayah yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun adalah kawasan hutan konservasi yang mencakup cagar alam hutan suaka alam dan taman buru di bawah kewenangan balai konservasi sumber daya alam bksdadia melanjutkan adapun kegiatan yang diperbolehkan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung di bawah perhutani adalah pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasanpemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya ucap widiyana ketika dihubungi melalui teleponuntuk peruntukkan lainnya baik yang masuk kawasan lindung maupun kawasan budidaya dalam recana tata ruang wilayah rtrw rencana pola ruang terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk lahan yang sudah dialihfungsikan terdapat ketentuannya dalam aturan peralihan rtrwrtrw sesuai dengan uu no tentang penataan ruang memang berlaku untuk tahun dan masih bersifat umum serta masih bersifat kebijakan dan strategi secara umum yang seharusnya diterjemahkan lebih detil ke dalam recana detail tata ruang rdtr tuturnyadinas tata ruang dan permukiman distarkim pemkab garut lanjut dia sudah menyusun beberapa rdtr namun memang belum ada yang masuk proses legalisasi peraturan daerahwidiyana menerangkan terkait dengan alih fungsi lahan di kawasan hutan baik itu yang dikelola oleh perhutani maupun bksda dalam rtrw sudah diatur bagaimana rencana pola ruangnya hal ini terkait dengan mengenai kewenangan dan pengelolaannya sajadia menegaskan yang perlu ditekankan adalah bagaimana pengendalian pemanfaatan ruangnya pemkab garut secara perencanaan sudah konsisten mengadopsi kawasan hutan tersebut dalam rtrwnamun terkait dengan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan hutan tersebut sebetulnya yang lebih berwenang adalah pengelolanya tutur widiyanadi lain tempat kepala bksda jawa barat sylvana ranita menuturkan keseluruhan luas hutan di garut mencapai ribu hektar lebih ribu diantaranya merupakan kawasan hutan lindung dan ribu wilayah konservasidia menerangkan kawasan hulu memang seringkali terjadi perambahan dan alih fungsi secara berlebihan luas sub das cimanuk hulu sekitar hektar disana juga terjadi sedimentasi yang mencapai ton perhektar dengan limpasan permukaan juta meter kubikalih fungsi lahan di hulu yang menyebabkan tanah menjadi jenuh karena tidak ada tegakan dan tidak bisa menampung air selain pola kebijakannya juga harus dibenahi dulunya hutan lindung merupakan hutan produksi kemudian tahun an berubah karena memang kawasan tersebut harus dilindungi paparnyayang menjadi kewenangan bksda lanjut dia sekitar ribu hekatar terdiri dari cagar alam papandayan taman wisata alam papandayan cagar alam kamojang dan taman wisata kamojangjumlah kawasan hektar tersebut berdasarkan peta satelit tahun yang didigitalisasi ada bekas kebakaran di hutan cagar alam papandayan sekitar hektar dan beberapa ratus hektar bekas perambahan kondisinya mulai menghijau namun tidak seperti semula jelas diadia menjelaskan tugas bksda melakukan pengamanan terhadap perambahan kawasan dan pengendalian kebakaran untuk pengamanan pihaknya melakukan patroli personil kami memang sedikit di lapangan untuk di papandayan polisi hutan ada orang di kamojang orang dan bagian di bksda garut ada orang hampir rata rata di setiap kawasan ada orang jadi rasio tugas dengan wilayah pengamannya satu orang bisa menjaga sekitar hektaran kata sylvana

Heran Kasus Tambang PT MMP Berlarut-larut, Menteri Susi akan Lapor Presiden. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjanji membawa hasil pertemuan dengan warga Pulau Bangka, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, kepada Presiden Joko Widodo. Dia berjanji segera membantu penyelesaian kasus perusahaan tambang, PT Mikgro Metal Perdana (MMP), yang sudah kalah berkali-kali di pengadilan tetapi tetap beroperasi dan izin belum dicabut pemerintah.Susi mengatakan, persoalan tambang Bangka, tak seharusnya berlarut-larut hingga sekarang. “Saya akan buat pertemuan ini dan ajukan langsung kepada Presiden. Saya akan meminta persoalan ini segera diselesaikan,” katanya di hadapan warga Bangka dan wartawan di Jakarta, pekan lalu.Mengingat persoalan tak kunjung selesai, katanya, perlu campur tangan Presiden. Apalagi, jika merujuk keputusan Mahkamah Agung sudah membatalkan izin usaha pertambangan MMP, seharusnya di Pulau Bangka, bersih dari pertambangan.“Kita tak bisa mengabaikan keputusan MA. Ini harusnya sudah selesai,” katanya.Susi mengatakan, jika melihat rancangan tata ruang wilayah (RTRW) Bangka, peruntukan jelas bukan pertambangan melainkan untuk pariwisata, perikanan dan kelautan. Jika ada pertambangan, katanya, jelas harus diusut tuntas.“Persoalan Bangka sudah sejak 2008, hingga sekarang belum selesai. Ada apa ini?”Kala Bangka buat pertambangan, kawasan akan mengalami degradasi karena ada perubahan tata ruang yang bisa mengancam lingkungan sekitar.“Bangka ini menjadi percontohan untuk Indonesia sekarang. Jelas RTRW untuk pariwisata dan perikanan. Karena kepentingan daerah, jadilah diubah. Sekarang tren daerah seperti itu,” katanya.Berkaitan dengan aktivitas tambang Bangka, Susi sama sekali tak tahu. Meskipun, pulau kecil ini pengelolaan ada di bawah tanggung KKP.“Itu artinya, untuk kegiatan apapun di pulau kecil, harus mendapat izin lokasi dari KKP. Izin lokasi adalah izin prinsip untuk bisa mendapatkan uji Amdal bagi siapapun yang akan membuat usaha,” ucap Susi.Izin lokasi, katanya, berkaitan dengan tata ruang Pulau Bangka. Dengan izin lokasi, seharusnya proyek pembangunan apapun tak akan menabrak aturan.“Itu prinsip dasar dari izin lokasi. Kalau izin lokasi keluar dan Amdal menyatakan tak boleh, ya tidak ada pembangunan. Jadi tak menabrak aturan. Jika izin lokasi tak keluar dan masih ada pembangunan proyek, itu harus dipertanyakan!” katanya.Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, KKP tak pernah mengeluarkan izin lokasi untuk usaha pertambangan di Pulau Bangka. Jika tak ada izin lokasi, katanya, seharusnya tak ada izin menambang.“Ini harus dipertanyakan. Karena Bangka itu status pulau kecil, izin lokasi ada di tangan kami, KKP. Jika tak ada izin lokasi, kenapa bisa ada usaha pertambangan.”Direktur Yayasan Nurani Minahasa, Jull Takaliuang, Bangka sebenarnya pulau kecil di Indonesia sesuai UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.Sesuai UU, katanya, Bangka seharusnya sebagai kawasan konservasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan. Juga usaha perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan, dan atau pertahanan dan keamanan negara.Dampak salahi peruntukkan, katanya, dampak terlihat saat ini sangat tak baik bagi masyarakat sekitar. Salah satu, mulai ada penggundulan hutan dan penimbunan mangrove serta sungai di area MMP.Meski belum ke seluruh pulau, ujar Jull, sudah membuat masyarakat resah. Padahal, katanya, sekitar perairan sekitar Bangka itu favorit penyelam dunia. “Potensi alam juga terancam kalau Bangka mengalami kerusakan,’’ ujar dia.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat

heran kasus tambang pt mmp berlarutlarut menteri susi akan lapor presiden menteri kelautan dan perikanan susi pudjiastuti berjanji membawa hasil pertemuan dengan warga pulau bangka minahasa utara sulawesi utara kepada presiden joko widodo dia berjanji segera membantu penyelesaian kasus perusahaan tambang pt mikgro metal perdana mmp yang sudah kalah berkalikali di pengadilan tetapi tetap beroperasi dan izin belum dicabut pemerintahsusi mengatakan persoalan tambang bangka tak seharusnya berlarutlarut hingga sekarang saya akan buat pertemuan ini dan ajukan langsung kepada presiden saya akan meminta persoalan ini segera diselesaikan katanya di hadapan warga bangka dan wartawan di jakarta pekan lalumengingat persoalan tak kunjung selesai katanya perlu campur tangan presiden apalagi jika merujuk keputusan mahkamah agung sudah membatalkan izin usaha pertambangan mmp seharusnya di pulau bangka bersih dari pertambangankita tak bisa mengabaikan keputusan ma ini harusnya sudah selesai katanyasusi mengatakan jika melihat rancangan tata ruang wilayah rtrw bangka peruntukan jelas bukan pertambangan melainkan untuk pariwisata perikanan dan kelautan jika ada pertambangan katanya jelas harus diusut tuntaspersoalan bangka sudah sejak hingga sekarang belum selesai ada apa inikala bangka buat pertambangan kawasan akan mengalami degradasi karena ada perubahan tata ruang yang bisa mengancam lingkungan sekitarbangka ini menjadi percontohan untuk indonesia sekarang jelas rtrw untuk pariwisata dan perikanan karena kepentingan daerah jadilah diubah sekarang tren daerah seperti itu katanyaberkaitan dengan aktivitas tambang bangka susi sama sekali tak tahu meskipun pulau kecil ini pengelolaan ada di bawah tanggung kkpitu artinya untuk kegiatan apapun di pulau kecil harus mendapat izin lokasi dari kkp izin lokasi adalah izin prinsip untuk bisa mendapatkan uji amdal bagi siapapun yang akan membuat usaha ucap susiizin lokasi katanya berkaitan dengan tata ruang pulau bangka dengan izin lokasi seharusnya proyek pembangunan apapun tak akan menabrak aturanitu prinsip dasar dari izin lokasi kalau izin lokasi keluar dan amdal menyatakan tak boleh ya tidak ada pembangunan jadi tak menabrak aturan jika izin lokasi tak keluar dan masih ada pembangunan proyek itu harus dipertanyakan katanyadirektur jenderal pengelolaan ruang laut kkp brahmantya satyamurti poerwadi mengatakan kkp tak pernah mengeluarkan izin lokasi untuk usaha pertambangan di pulau bangka jika tak ada izin lokasi katanya seharusnya tak ada izin menambangini harus dipertanyakan karena bangka itu status pulau kecil izin lokasi ada di tangan kami kkp jika tak ada izin lokasi kenapa bisa ada usaha pertambangandirektur yayasan nurani minahasa jull takaliuang bangka sebenarnya pulau kecil di indonesia sesuai uu no tahun tentang perubahan atas undangundang nomor tahun tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecilsesuai uu katanya bangka seharusnya sebagai kawasan konservasi pendidikan pelatihan penelitian dan pengembangan budidaya laut pariwisata usaha perikanan dan kelautan juga usaha perikanan secara lestari pertanian organik peternakan dan atau pertahanan dan keamanan negaradampak salahi peruntukkan katanya dampak terlihat saat ini sangat tak baik bagi masyarakat sekitar salah satu mulai ada penggundulan hutan dan penimbunan mangrove serta sungai di area mmpmeski belum ke seluruh pulau ujar jull sudah membuat masyarakat resah padahal katanya sekitar perairan sekitar bangka itu favorit penyelam dunia potensi alam juga terancam kalau bangka mengalami kerusakan ujar dia

Sidak Konsesi RAPP Terbakar, BRG Dihadang Sekuriti Perusahaan. Beberapa hari lalu, tim penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disandera kala mengumpulkan data dan menyegel kebun sawit terbakar di Riau. Kini, giliran tim Badan Restorasi Gambut dihadang dan dilarang petugas keamanan perusahaan kala akan inspeksi mendadak di konsesi HTI PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang terbakar di Riau, Senin (5/9/16).BRG tak boleh mendekat ke wilayah tanpa mengantongi surat izin dari perusahaan.“Bapak ada izin surat ke sini Pak?” cegah Yuyun Effendi, komandan keamanan RAPP kala itu.“Ini sidak Pak. Kalau sidak itu pakai izin,” kata Nazir Foead, Kepala BRG.Sekuriti tetap tak memperbolehkan sidak. Ketika ditanya, dia menyebutkan sebagai anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Dia juga mengenakan kaos berlogo Kopassus.Tim BRG, anggota SPORC dari KLHK dan masyarakat sudah sempat menjelaskan terkait kedatangan untuk inspeksi mendadak (sidak). Meskipun begitu, dia tetap berdebat dan menganggap tim datang bagian dari LSM.Alasan yang dibuat-buat akhirnya diacuhkan Nazir Foead. Mereka meminta masyarakat Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti menjelaskan terkait laporan yang mereka ajukan ke pemerintah pusat beberapa bulan lalu.Pada Agustus 2016 lahan ini terbakar, begitu juga lahan masyarakat Desa Bagan Melibur dan hutan lindung di sekitar.“Dari luasan kebakaran ini, setengah punya kami, setengah hutan lindung,” kata Jasri, Sekretaris Desa Bagan Melibur saat mengikuti sidak.Luasan lahan masyarakat yang diklaim perusahaan diduga sengaja dibakar untuk pembukaan perkebunan akasia. Hingga kini, lahan masih berkonflik. RAPP membeli lahan dari Desa Lukit, pemekaran Desa Bagan Melibur.Berdasarkan masyarakat desa setempat, lahan ini berada dalam wilayah mereka dan sudah diatur tapal batas dalam Surat Bupati Kabupaten Bengkalis pada 2006.Nazir bersama dengan Haris Gunawan, Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan BRG akan mengumpulkan data lapangan. Mereka telah mengambil titik koordinat wilayah terbakar hingga dapat ditelusuri waktu terbakar, luas dan mencakup wilayah mana saja.Aspirasi masyarakat dicatat untuk laporan kepada Presiden dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.“Saya simpulkan perusahaan tak kooperatif. Seperti ada yang disembunyikan, ini terjadi tidakan ilegal,” kata Nazir.Tampak lahan masih berkonflik itu sudah ditanami bibit akasia dan dibangun cabang kanal cukup besar untuk pengeringan gambut. Padahal, kata Haris, wilayah ini gambut kedalaman rata-rata tujuh sampai delapan meter.Nazir menyebutkan, akan membuat laporan kepada tim Penegakan Hukum KLHK agar ada penyegelan dan tindaklanjut. “Ini menjadi indikasi terjadi pelanggaran.”Selain itu, Minggu (4/9/16), tim BRG mengagendakan sidak anak perusahaan Asia Pulp and Paper (APP) yang tahun ini mendapatkan SP3 dari kepolisian, PT Suntara Gajah Pati, di Kecamatan Sungai Sembilan, Dumai.Dani Wandaru dari Manggala Agni, menyebutkan, tahun ini sempat terjadi kebakaran lagi meski tak separah tahun lalu.Medan cukup sulit. Hujan baru saja mengguyur wilayah itu hingga lumpur begitu pekat. Jarak konsesi 20 km dari akses jalan utama pedesaan, dimana pos Manggala Agni berada. Hanya kendaraan tertentu sanggup melalui dengan sopir yang berpengalaman.Dalam waktu 30 menit, tim BRG hanya mampu melewati kurang lebih dua km. Saat itu, sekitar pukul 16.00, dan diprediksi sampai lokasi malam hari.Nazir memutuskan, kembali karena kondisi medan berat. “Yang terpenting kita tahu bagaimana kondisi, nanti kita akan konsesi dan jalur menuju ke wilayah sana,” katanya.Dani menjelaskan, biasa kebakaran terjadi pada kemarau hingga jalanan mudah dilalui. Kala bertugas musim penghujan, mereka membutuhkan dua malam dan bertenda di pinggir jalan untuk kembali ke posko.Sidak di lapangan ini, kata Nazir, akan langsung dilaporkan kepada pemerintah pusat untuk kajian lebih dalam. Temuan dan laporan masyarakat akan dikelola dan disinergikan dengan data BRG dan pemerintah pusat.Agung Laksamana, menyesalkan koordinasi dari keamanan perusahaan. Kejadian ini, katanya, akan ditindak tegas dan me- ulang prosedur keamanan perusahaan di lapangan.“Kami senantiasa patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” katanya kala dihubungi melalui pesan singkat.Dia mengklaim, izin operasional dan kegiatan perusahaan sesuai aturan berlaku dan selalu merujuk rencana kerja tahunan yang disahkan pemerintah.APRIL pun akan berkoordinasi dan mendiskusikan hasil verifikasi dengan BRG dalam pengelolaan lahan gambut. “Sesegera mungkin, minggu ini.”

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional

sidak konsesi rapp terbakar brg dihadang sekuriti perusahaan beberapa hari lalu tim penyidik kementerian lingkungan hidup dan kehutanan disandera kala mengumpulkan data dan menyegel kebun sawit terbakar di riau kini giliran tim badan restorasi gambut dihadang dan dilarang petugas keamanan perusahaan kala akan inspeksi mendadak di konsesi hti pt riau andalan pulp and paper rapp yang terbakar di riau senin brg tak boleh mendekat ke wilayah tanpa mengantongi surat izin dari perusahaanbapak ada izin surat ke sini pak cegah yuyun effendi komandan keamanan rapp kala ituini sidak pak kalau sidak itu pakai izin kata nazir foead kepala brgsekuriti tetap tak memperbolehkan sidak ketika ditanya dia menyebutkan sebagai anggota komando pasukan khusus kopassus dia juga mengenakan kaos berlogo kopassustim brg anggota sporc dari klhk dan masyarakat sudah sempat menjelaskan terkait kedatangan untuk inspeksi mendadak sidak meskipun begitu dia tetap berdebat dan menganggap tim datang bagian dari lsmalasan yang dibuatbuat akhirnya diacuhkan nazir foead mereka meminta masyarakat desa bagan melibur kecamatan merbau kabupaten kepulauan meranti menjelaskan terkait laporan yang mereka ajukan ke pemerintah pusat beberapa bulan lalupada agustus lahan ini terbakar begitu juga lahan masyarakat desa bagan melibur dan hutan lindung di sekitardari luasan kebakaran ini setengah punya kami setengah hutan lindung kata jasri sekretaris desa bagan melibur saat mengikuti sidakluasan lahan masyarakat yang diklaim perusahaan diduga sengaja dibakar untuk pembukaan perkebunan akasia hingga kini lahan masih berkonflik rapp membeli lahan dari desa lukit pemekaran desa bagan meliburberdasarkan masyarakat desa setempat lahan ini berada dalam wilayah mereka dan sudah diatur tapal batas dalam surat bupati kabupaten bengkalis pada nazir bersama dengan haris gunawan deputi bidang penelitian dan pengembangan brg akan mengumpulkan data lapangan mereka telah mengambil titik koordinat wilayah terbakar hingga dapat ditelusuri waktu terbakar luas dan mencakup wilayah mana sajaaspirasi masyarakat dicatat untuk laporan kepada presiden dan menteri lingkungan hidup dan kehutanansaya simpulkan perusahaan tak kooperatif seperti ada yang disembunyikan ini terjadi tidakan ilegal kata nazirtampak lahan masih berkonflik itu sudah ditanami bibit akasia dan dibangun cabang kanal cukup besar untuk pengeringan gambut padahal kata haris wilayah ini gambut kedalaman ratarata tujuh sampai delapan meternazir menyebutkan akan membuat laporan kepada tim penegakan hukum klhk agar ada penyegelan dan tindaklanjut ini menjadi indikasi terjadi pelanggaranselain itu minggu tim brg mengagendakan sidak anak perusahaan asia pulp and paper app yang tahun ini mendapatkan sp dari kepolisian pt suntara gajah pati di kecamatan sungai sembilan dumaidani wandaru dari manggala agni menyebutkan tahun ini sempat terjadi kebakaran lagi meski tak separah tahun lalumedan cukup sulit hujan baru saja mengguyur wilayah itu hingga lumpur begitu pekat jarak konsesi km dari akses jalan utama pedesaan dimana pos manggala agni berada hanya kendaraan tertentu sanggup melalui dengan sopir yang berpengalamandalam waktu menit tim brg hanya mampu melewati kurang lebih dua km saat itu sekitar pukul dan diprediksi sampai lokasi malam harinazir memutuskan kembali karena kondisi medan berat yang terpenting kita tahu bagaimana kondisi nanti kita akan konsesi dan jalur menuju ke wilayah sana katanyadani menjelaskan biasa kebakaran terjadi pada kemarau hingga jalanan mudah dilalui kala bertugas musim penghujan mereka membutuhkan dua malam dan bertenda di pinggir jalan untuk kembali ke poskosidak di lapangan ini kata nazir akan langsung dilaporkan kepada pemerintah pusat untuk kajian lebih dalam temuan dan laporan masyarakat akan dikelola dan disinergikan dengan data brg dan pemerintah pusatagung laksamana menyesalkan koordinasi dari keamanan perusahaan kejadian ini katanya akan ditindak tegas dan me ulang prosedur keamanan perusahaan di lapangankami senantiasa patuh pada peraturan perundangundangan yang berlaku di indonesia katanya kala dihubungi melalui pesan singkatdia mengklaim izin operasional dan kegiatan perusahaan sesuai aturan berlaku dan selalu merujuk rencana kerja tahunan yang disahkan pemerintahapril pun akan berkoordinasi dan mendiskusikan hasil verifikasi dengan brg dalam pengelolaan lahan gambut sesegera mungkin minggu ini

Menyekat Kanal, Hindarkan Kebakaran Lahan Gambut Kawasan TN Sebangau. Tangan Sutarno begitu cekatan memasang papan pada deretan kayu galam yang tertancap di eks kanal SSI (Sanitra Sebangau Indah), Resort Mangkok, Taman Nasional Sebangau. Seorang temannya bersiap memaku agar papan tersebut menempel dengan kuat.Kanal yang saat ini sedang disekat merupakan kanal eks HPH SSI. Memiliki panjang kanal 24 kilometer, dengan lebar 9 meter dan kedalaman sekitar 4-5 meter. Kanal ini dibangun tahun 1998, fungsinya untuk mengangkut kayu. Kanal dibangun membelah kubah gambut, sehingga air dari area gambut mengalir deras dan menyebabkan gambut kering dan rawan terbakar saat musim kemarau.“Kami sedang membangun dam atau sekat kanal semi permanen. Untuk membangun satu dam semi permanen, prosesnya sekitar lima hari,” tutur ayah empat anak warga Desa Sebangau Permai, saat dijumpai akhir Agustus lalu.Beberapa orang lainnya sibuk memasukkan tanah pada karung putih. Tumpukan karung berisi tanah seketika tersedia, menumpuk di pinggir sisi kanal tersebut. Jumlahnya mencapai ratusan. Karung-karung berisi tanah itu, nantinya akan diletakkan di tengah sekat kanal guna menahan air dan membuat sekat kanal menjadi kokoh.Di atas tanah pada pinggiran sekat kanal tersebut, nantinya ditanami pohon endemik Kalimantan seperti blangiran pulai ( jelutung .Penanaman jenis tanaman keras adalah untuk memperkuat struktur dam. Saat kayu kanal lapuk antara 6-10 tahun kemudian, tanaman kayu keras di atas dam akan berfungsi menangkap ragam sedimentasi, sehingga akan membentuk hamparan baru. Dengan tanaman tumbuh menjulang, ia akan menahan air agar tak cepat mengalir. Untuk membuat sekat kanal, dengan demikian tidak memerlukan material semen atau bahan bangunan lain.Siang itu, total ada sembilan orang yang sedang bekerja. Mereka berasal dari desa sekitar TN Sebangau. Jika sesuai rencana, mereka akan mengerjakan tiga buah sekat kanal selama 20 hari. Guna kepentingan istirahat saat malam tiba, mereka membangun sebuah sederhana terbuat dari terpal dan kayu.Bagi Sutarno, saat paling tepat untuk pembangunan kanal adalah pada saat air pasang sedang surut. “Kemarin saat air sedang pasang, kami sampai harus menyelam untuk menancapkan kayu galam,” tuturnya.Panjang kayu galam yang digunakan berkisar sekitar lima meter. Dua meternya ditancapkan pada dasar sungai. Material kayu galam dan papan yang digunakan untuk pembangunan sekat kanal tersebut didatangkan dari luar kawasan TN Sebangau. Diangkut bergotong royong oleh warga menggunakan perahu tradisional atau yang biasa disebut .Sutarno mengatakan, banyak manfaat yang dirasakan warga sekitar TN Sebangau dengan keberadaan sekat-sekat kanal yang sudah dibangun. Sebelum adanya sekat, kebakaran hutan sangat parah. Meski tahun 2015, masih terjadi kebakaran, namun untuk areal di sekitar TN Sebangau, titik api relatif sedikit. Hal ini karena keberadaan sekat-sekat kanal tersebut membuat gambut yang semula kering saat kemarau, menjadi basah kembali. Ketersediaan air pun relatif terjamin.Ketua Forum Masyarakat Sebangau (Formas) Sabran M. Usin (50) mengatakan, pembangunan sekat kanal dilakukan secara kolaboratif antara masyarakat bersama WWF Indonesia Kalteng. Menurutnya, kesadaran masyarakat ikut serta dalam membangun sekat kanal sudah sangat tinggi. Bahkan dia harus mengatur penjadwalan agar yang pengerjaan sekat kanal secara bergantian.“Sebenarnya banyak yang ingin ikut serta dalam pembangunan sekat kanal ini. Tapi kami harus atur agar semuanya mendapatkan giliran. Tak dikerjakan oleh orang yang itu-itu saja,” katanya.Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam ikut serta membangun sekat kanal didasari oleh pemikiran bahwa hutan harus diselamatkan. Hutan bukan warisan nenek moyang, tetapi titipan anak cucu yang pada saatnya nanti mereka akan mengambilnya.“Karena itu kami tak ingin meninggalkan kerusakan hutan bagi generasi selanjutnya. Jadi maju mundurnya, baik atau tidaknya tergantung dari apa yang kita lakukan sekarang. Hutan ini memang perlu dimanfaatkan, tapi juga tetap perlu dilindungi agar tetap lestari,” katanya.Dia mengatakan, tahun 1970-an, saat masih kecil, hutan di area itu masih sangat terjaga. Orangutan masih dengan mudah ditemukan menyeberang sungai Sebangau lewat dahan-dahan yang saling bersentuhan.Kondisi itu berubah saat HPH SSI mengeksploitasi hutan yang ada, lalu membuat kanal di lahan gambut menggunakan alat berat untuk menarik kayu. Kerusakan dialami bahkan hingga saat ini. Karenanya, dia dan warga sekitar TN Sebangau memiliki tekad untuk bersama-sama memulihkan ekosistem gambut di area tersebut. Menurutnya kebakaran dan asap kabut seolah menjadi agenda tahunan. Ia pun ingin mengubah itu.“Kerusakan hutan 10-15 tahun terakhir ini memang bukan main. Yang membuat kami prihatin adalah untuk memperbaiki ini butuh waktu lama, tak cukup satu atau dua tahun. Butuh keseriusan. Oleh karena itu kami berbuat sebisa kami membantu pemerintah dan lembaga yang bergerak di lingkungan untuk menyelamatkan hutan,” katanya.“Makanya semua etnis disini bisa bersama-sama ikut membangun dam. Semua etnis bisa sengsara jika hutan rusak. Kesadaran ini yang kami pupuk di masyarakat,” ucapnya. Dia berharap, melalui pembangunan dam, sumur bor, dan lain-lain dampak karhutla betul-betul dihindari.Menurut staf kontruksi dam dan hidrologi dari WWF Indonesia Kalteng, Petris Perkasa, sejak tahun 2005 pihaknya telah membangun lima dam di area eks HPH SSI. Rencananya, bangun dam lagi 26 unit, baik permanen, semi permanen maupun yang sederhana. Saat ini, 23 dam sudah selesai dibangun., sisa tiga lagi bakal selesai paling lambat akhir tahun ini.Sedangkan secara keseluruhan dam telah dibangun di TN Sebangau lebih dari 1.000 unit dibarengi penanaman kembali dengan jenis-jenis endemik Kalimantan, mencakup wilayah SSI 400 hektar, hulu Sebangau 262 hektar, dan Salawati 24 hektar.“Sebelum dibuat dam laju air deras sekali. Karena lebih 10 km adalah kubah gambut yang membuat air terbuang berlebihan. Akibatnya, di areal ini sangat panas dan tidak nyaman karena hutan rusak, sering terbakar. Gambutnya kering akibat tata kelola air tidak bagus,” jelas Petris.Menurut Petris, sebelum membangun dam terlebih dulu membuat perencanaan dan mendeteksi keadaan kanal bersama masyarakat. Untuk menentukan berapa panjang kanal, kecepatan arus air, kedalaman air dan sebagainya.“Pelibatan masyarakat adalah kunci sukses pembangunan sekat kanal. Hasil survei itu kita olah bersama untuk menentukan berapa banyak yang akan dibangun. Tanpa keterlibatan masyarakat kami tak akan berhasil,” katanya.Dalam hal monitoring, sebelum bikin dam, juga membangun pipa (GWL) untuk mengukur tinggi muka air tanah. Pipa ditanam di tanah sedalam dua meter. Tiap bulan, diteliti seberapa besar debit air untuk mengetahui pola aliran.Hasil pengukuran masyarakat, lalu dianalisis tim WWF yang nantinya diberikan kepada Balai TN Sebangau. Setelah ada kelayakan, barulah dibangun dam.“Jadi kami tak sembarang membangun dam untuk pembasahan area. Sudah ada sekitar 80 pipa yang kami tanam. Kami punya data dari tahun 2005 tentang pola air dan pemetaan lokasi rentan kebakaran.”Dari hasil survei, tinggi muka air naik rata-rata satu meter. Sebuah indikasi yang baik. Keberadaan sekat kanal pun, selain kawasan terhindar kebakaran, juga menguntungkan ekonomi masyarakat sekitar.Buktinya, jumlah ikan bertambah banyak di sekitar sekat kanal. Ini yang dimanfaatkan masyarakat sebagai tambahan pendapatan.“Kita membangun dengan pola berkelanjutan. Bagaimana agar masyarakat dengan rela hati ikut membangun. Ini semua untuk alam dan masa depan mereka. Kedepannya masyarakat juga bisa membangun eko wisata, pemanduan wisata, karena mereka tahu berbagai kekayaan alam di sini,” katanya.

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

bencana alam ekosistem pelestarian habitat perspektif masyarakat adat tentang krisis iklim

menyekat kanal hindarkan kebakaran lahan gambut kawasan tn sebangau tangan sutarno begitu cekatan memasang papan pada deretan kayu galam yang tertancap di eks kanal ssi sanitra sebangau indah resort mangkok taman nasional sebangau seorang temannya bersiap memaku agar papan tersebut menempel dengan kuatkanal yang saat ini sedang disekat merupakan kanal eks hph ssi memiliki panjang kanal kilometer dengan lebar meter dan kedalaman sekitar meter kanal ini dibangun tahun fungsinya untuk mengangkut kayu kanal dibangun membelah kubah gambut sehingga air dari area gambut mengalir deras dan menyebabkan gambut kering dan rawan terbakar saat musim kemaraukami sedang membangun dam atau sekat kanal semi permanen untuk membangun satu dam semi permanen prosesnya sekitar lima hari tutur ayah empat anak warga desa sebangau permai saat dijumpai akhir agustus lalubeberapa orang lainnya sibuk memasukkan tanah pada karung putih tumpukan karung berisi tanah seketika tersedia menumpuk di pinggir sisi kanal tersebut jumlahnya mencapai ratusan karungkarung berisi tanah itu nantinya akan diletakkan di tengah sekat kanal guna menahan air dan membuat sekat kanal menjadi kokohdi atas tanah pada pinggiran sekat kanal tersebut nantinya ditanami pohon endemik kalimantan seperti blangiran pulai jelutung penanaman jenis tanaman keras adalah untuk memperkuat struktur dam saat kayu kanal lapuk antara tahun kemudian tanaman kayu keras di atas dam akan berfungsi menangkap ragam sedimentasi sehingga akan membentuk hamparan baru dengan tanaman tumbuh menjulang ia akan menahan air agar tak cepat mengalir untuk membuat sekat kanal dengan demikian tidak memerlukan material semen atau bahan bangunan lainsiang itu total ada sembilan orang yang sedang bekerja mereka berasal dari desa sekitar tn sebangau jika sesuai rencana mereka akan mengerjakan tiga buah sekat kanal selama hari guna kepentingan istirahat saat malam tiba mereka membangun sebuah sederhana terbuat dari terpal dan kayubagi sutarno saat paling tepat untuk pembangunan kanal adalah pada saat air pasang sedang surut kemarin saat air sedang pasang kami sampai harus menyelam untuk menancapkan kayu galam tuturnyapanjang kayu galam yang digunakan berkisar sekitar lima meter dua meternya ditancapkan pada dasar sungai material kayu galam dan papan yang digunakan untuk pembangunan sekat kanal tersebut didatangkan dari luar kawasan tn sebangau diangkut bergotong royong oleh warga menggunakan perahu tradisional atau yang biasa disebut sutarno mengatakan banyak manfaat yang dirasakan warga sekitar tn sebangau dengan keberadaan sekatsekat kanal yang sudah dibangun sebelum adanya sekat kebakaran hutan sangat parah meski tahun masih terjadi kebakaran namun untuk areal di sekitar tn sebangau titik api relatif sedikit hal ini karena keberadaan sekatsekat kanal tersebut membuat gambut yang semula kering saat kemarau menjadi basah kembali ketersediaan air pun relatif terjaminketua forum masyarakat sebangau formas sabran m usin mengatakan pembangunan sekat kanal dilakukan secara kolaboratif antara masyarakat bersama wwf indonesia kalteng menurutnya kesadaran masyarakat ikut serta dalam membangun sekat kanal sudah sangat tinggi bahkan dia harus mengatur penjadwalan agar yang pengerjaan sekat kanal secara bergantiansebenarnya banyak yang ingin ikut serta dalam pembangunan sekat kanal ini tapi kami harus atur agar semuanya mendapatkan giliran tak dikerjakan oleh orang yang ituitu saja katanyamenurutnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta membangun sekat kanal didasari oleh pemikiran bahwa hutan harus diselamatkan hutan bukan warisan nenek moyang tetapi titipan anak cucu yang pada saatnya nanti mereka akan mengambilnyakarena itu kami tak ingin meninggalkan kerusakan hutan bagi generasi selanjutnya jadi maju mundurnya baik atau tidaknya tergantung dari apa yang kita lakukan sekarang hutan ini memang perlu dimanfaatkan tapi juga tetap perlu dilindungi agar tetap lestari katanyadia mengatakan tahun an saat masih kecil hutan di area itu masih sangat terjaga orangutan masih dengan mudah ditemukan menyeberang sungai sebangau lewat dahandahan yang saling bersentuhankondisi itu berubah saat hph ssi mengeksploitasi hutan yang ada lalu membuat kanal di lahan gambut menggunakan alat berat untuk menarik kayu kerusakan dialami bahkan hingga saat ini karenanya dia dan warga sekitar tn sebangau memiliki tekad untuk bersamasama memulihkan ekosistem gambut di area tersebut menurutnya kebakaran dan asap kabut seolah menjadi agenda tahunan ia pun ingin mengubah itukerusakan hutan tahun terakhir ini memang bukan main yang membuat kami prihatin adalah untuk memperbaiki ini butuh waktu lama tak cukup satu atau dua tahun butuh keseriusan oleh karena itu kami berbuat sebisa kami membantu pemerintah dan lembaga yang bergerak di lingkungan untuk menyelamatkan hutan katanyamakanya semua etnis disini bisa bersamasama ikut membangun dam semua etnis bisa sengsara jika hutan rusak kesadaran ini yang kami pupuk di masyarakat ucapnya dia berharap melalui pembangunan dam sumur bor dan lainlain dampak karhutla betulbetul dihindarimenurut staf kontruksi dam dan hidrologi dari wwf indonesia kalteng petris perkasa sejak tahun pihaknya telah membangun lima dam di area eks hph ssi rencananya bangun dam lagi unit baik permanen semi permanen maupun yang sederhana saat ini dam sudah selesai dibangun sisa tiga lagi bakal selesai paling lambat akhir tahun inisedangkan secara keseluruhan dam telah dibangun di tn sebangau lebih dari unit dibarengi penanaman kembali dengan jenisjenis endemik kalimantan mencakup wilayah ssi hektar hulu sebangau hektar dan salawati hektarsebelum dibuat dam laju air deras sekali karena lebih km adalah kubah gambut yang membuat air terbuang berlebihan akibatnya di areal ini sangat panas dan tidak nyaman karena hutan rusak sering terbakar gambutnya kering akibat tata kelola air tidak bagus jelas petrismenurut petris sebelum membangun dam terlebih dulu membuat perencanaan dan mendeteksi keadaan kanal bersama masyarakat untuk menentukan berapa panjang kanal kecepatan arus air kedalaman air dan sebagainyapelibatan masyarakat adalah kunci sukses pembangunan sekat kanal hasil survei itu kita olah bersama untuk menentukan berapa banyak yang akan dibangun tanpa keterlibatan masyarakat kami tak akan berhasil katanyadalam hal monitoring sebelum bikin dam juga membangun pipa gwl untuk mengukur tinggi muka air tanah pipa ditanam di tanah sedalam dua meter tiap bulan diteliti seberapa besar debit air untuk mengetahui pola aliranhasil pengukuran masyarakat lalu dianalisis tim wwf yang nantinya diberikan kepada balai tn sebangau setelah ada kelayakan barulah dibangun damjadi kami tak sembarang membangun dam untuk pembasahan area sudah ada sekitar pipa yang kami tanam kami punya data dari tahun tentang pola air dan pemetaan lokasi rentan kebakarandari hasil survei tinggi muka air naik ratarata satu meter sebuah indikasi yang baik keberadaan sekat kanal pun selain kawasan terhindar kebakaran juga menguntungkan ekonomi masyarakat sekitarbuktinya jumlah ikan bertambah banyak di sekitar sekat kanal ini yang dimanfaatkan masyarakat sebagai tambahan pendapatankita membangun dengan pola berkelanjutan bagaimana agar masyarakat dengan rela hati ikut membangun ini semua untuk alam dan masa depan mereka kedepannya masyarakat juga bisa membangun eko wisata pemanduan wisata karena mereka tahu berbagai kekayaan alam di sini katanya

Opini : Melindungi Hutan Kita dengan Perbankan Berkelanjutan. Setelah selama hampir dua tahun bekerja keras, akhirnya dapat diselesaikan. Pekerjaan kolaboratif antara , Tranformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia dan Profundo itu akhirnya bisa dipersembahkan ke seluruh dunia pada tanggal 6 September 2016.Peluncurannya bertepatan dengan hari pertama PRI, sebuah konferensi internasional yang menyatukan para investor yang punya perhatian kepada keberlanjutan, di Singapura.Buat para penandatangan (UN PRI), menilai kelayakan investasi dari sudut pandang non-finansial adalah keniscayaan. Mereka berjanji untuk memasukkan unsur-unsur lingkungan, sosial dan tata kelola—atau , disingkat ESG—ke dalam pengambilan keputusan investasi. Logikanya, hanya investasi yang layak dalam finansial dan ESG saja yang benar-benar bisa dilakukan.Hal ini sesungguhnya mudah dipahami. ESG adalah cara untuk memastikan bahwa perusahaan bisa beroperasi dengan risiko bisnis yang terkelola dengan baik. ESG adalah cara melihat risiko secara komprehensif, sehingga ini bukanlah merupakan beban tambahan bagi perusahaan, melainkan bantuan yang sangat berharga untuk memastikan kesuksesan investasi.Sejumlah penelitian telah dipublikasikan dengan hasil yang konsisten, yaitu bahwa perusahaan yang memiliki kinerja ESG yang tinggi juga cenderung memiliki kinerja finansial yang baik. .Namun demikian, lantaran banyak perusahaan yang beroperasi dengan jangka pendek, dan ESG pun relatif baru diperkenalkan, maka pengabaiannya masih kerap terjadi. Oleh karena itu, beragam cara diperlukan untuk membujuk, mendorong, dan memaksa perusahaan menjadi lebih memiliki perhatian kepada ESG ini.Salah satu cara adalah sebagaimana yang dipromosikan oleh tersebut. Bagaimanapun, perusahaan tak bisa melakukan bisnisnya bila tak ada pemberi modal bagi mereka, baik itu investor maupun bank.Oleh karena itu, mengubah sikap investor dan bank adalah esensial bila kita ingin perusahaan-perusahaan lebih peduli kepada keberlanjutan. Sama dengan perusahaan yang perlu menghitung kelayakan ESG investasinya, investor dan bank perlu juga membuat keputusan investasinya berdasarkan kriteria kelayakan ESG.Ketiga organisasi yang membuat itu percaya bahwa akuntabilitas para pemberi modal itu hanya akan bisa dituntut bila terdapat informasi yang valid dan lengkap tentang siapa melakukan investasi di mana, dan apa saja risiko investasi yang melekat di situ.Kelestarian hutan di Indonesia sudah lama menjadi perhatian para pemangku kepentingannya. Mereka melihat bahwa empat sektor industri yang membawa risiko kelestarian hutan terbesar adalah kelapa sawit, pulp dan kertas, karet, serta kayu.Oleh karenanya, empat sektor itulah yang kemudian menjadi perhatian utama. Lantaran ingin fokus kepada mereka yang paling membawa risiko, maka dipilihlah 50 perusahaan terbesar.Pertanyaannya kemudian, siapakah yang membiayai investasi yang berisiko itu? Dari data yang bisa dibaca pada tersebut, di sepuluh besar asal negara investasi, berturut-turut ditempati oleh Malaysia, Tiongkok, Jepang, Indonesia, Singapura, Inggris, Amerika Serikat, Swiss, Jerman dan Prancis. Dari lima peringkat teratas saja, sudah sekitar USD25 miliar digelontorkan antara 2010 – 2015.Karena investasi di sektor-sektor ini bersifat jangka panjang, maka waktu 6 tahun itu hanyalah menggambarkan sebagian (kecil) saja dari total investasi perbankan di sektor-sektor yang membawa risiko bagi kelestarian hutan.Jika dilihat dari bank yang memberikan pinjaman, pada kurun waktu yang sama Maybank saja menggelontorkan USD2,716 miliar, CIMB berinvestasi sebanyak USD2,544 miliar, disusul oleh Mizuho Financial dengan USD1,635, HSBC dengan USD1,603, dan DBS dengan USD1,442. Itu bukanlah jumlah yang sedikit, dan tentu punya pengaruh yang sangat besar bila digelontorkan tanpa mempertimbangkan kelayakan ESG.Risiko ESG sendiri sangatlah jelas. Di aspek lingkungan, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan iklim, hilangnya air, serta polusi sangatlah dominan. Secara sosial, beragam kejadian terkait pemindahan paksa, pelanggaran HAM, konflik lahan, eksploitasi buruh, serta masalah kesehatan banyak ditemukan.Sementara, secara tata kelola yang menonjol adalah suap, beragam aktivitas ilegal, kejahatan keuangan, serta dampak reputasional. Risiko tersebut bukan saja dialami oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis yang merisikokan kelestarian hutan secara langsung, melainkan juga secara objektif menjadi risiko investor dan bank yang membiayainya.Bayangkan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang meminjam modal kepada bank mengalami kebakaran hutan dan lahan karena tidak melakukan pengelolaan dengan benar. Apakah kemudian perusahaan tersebut bisa membayar pinjamannya? Hal yang sama juga terjadi bila sebuah perkebunan kelapa sawit nekat membuka perkebunan di lahan gambut.Berbagai kasus sudah jelas menunjukkan bahwa risiko hilangnya air lalu tumbang dan matinya tanaman sangatlah besar. Lagi-lagi mungkinkah perusahaan seperti ini membayar kreditnya? Pada akhirnya, bank yang meminjamkan modal kepada perusahaan tersebut juga akan mengalami kondisi yang merisikokan bisnisnya.Terkait risiko sosial, dampak yang sama juga dapat timbul. Sebuah perusahaan yang ketika pembukaan lahannya tidak mendapatkan —disingkat FPIC atau padiatapa—dari masyarakat sangat besar peluangnya untuk mengalami hambatan dalam operasinya. Lagi-lagi, ini menimbulkan risiko gagal bayar bagi bank yang memberikan modal.Bahkan, bank juga bisa terseret ke dalam kondisi apabila perusahaan-perusahaan yang mendapatkan modal darinya ternyata banyak yang bereputasi buruk.Gambaran di atas menjelaskan bahwa sudah seharusnya bank menjadi lebih berhati-hati dalam keputusan investasinya. Dalam tersebut bisa dibaca berbagai kebijakan yang sekarang sudah menjadi norma yang diharapkan oleh pemangku kepentingan keberlanjutan akan dipenuhi oleh perbankan.Bagian pertama dari kebijakan itu adalah cakupan komitmen. Dalam hal ini bank diharapkan untuk menandatangani kovenan internasional yang terkait dengan isu-isu hutan dan lahan; memiliki kebijakan perlindungan hutan spesifik per sektor yang bisa diakses oleh publik; memberlakukannya untuk seluruh jenis jasa finansial yang disediakannya; menerapkan secara seragam untuk seluruh kliennya; serta melakukan penilaian independen secara regular atas isu-isu legalitas, sosial dan lingkungan.Bagian kedua terkait dengan standar lingkungan. Di sini harapan terhadap perbankan juga sangat lugas: melarang degradasi lahan serta konversi hutan alam; melarang operasi kehutanan/pertanian di area hutan primer; melarang operasi kehutanan/pertanian yang merusak kawasan hutan yang merupakan (HCV) dan (HCS); melarang operasi di kawasan lindung; serta mensyaratkan pengecekan legalitas untuk seluruh operasi dan rantai pasokannya.Bagian ketiga, standar sosial, menjelaskan harapan pemangku kepentingan yang lain lagi. Di sini bank diharapkan untuk selalu mengecek legalitas hak atas lahan; mensyaratkan FPIC bagi masyarakat adat bila memang bisa diaplikasikan; melarang tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak; mensyaratkan perlindungan kesehatan dan keselamatan untuk pekerja dan masyarakat; serta memiliki mekanisme penyelesaian keluhan dari masyarakat.Dari hasil penelitian ketiga organisasi didapatkan gambaran yang tak begitu menyenangkan. Dari skor maksimal untuk seluruh kebijakan itu (30), tak ada satupun bank yang bisa memenuhinya. ABN Amro mendapatkan yang tertinggi (24), disusul Rabobank (23), lalu Credit Suisse (20), Citigroup (18), dan Standard Chartered (17).Bandingkan dengan bank-bank yang paling banyak memberikan curahan kapital di sektor-sektor yang merisikokan kelestarian hutan di Indonesia: Maybank (0), CIMB (0), Mizuho (10), HSBC (16) dan DBS (0). Hanya HSBC saja yang memiliki skor lumayan di dalam kebijakannya. Sementara, yang lainnya terhitung buruk.Kalau secara kebijakan saja skornya nol—yaitu Maybank, CIMB, dan DBS—tidak bisa dibayangkan bagaimana praktiknya. Mereka yang memiliki skor terbilang baik saja belum tentu kebal dari investasi yang berdampak negatif, apalagi bank-bank yang tak memiliki kebijakan yang tegas.Perlu juga dinyatakan bahwa kaitan antara bank-bank yang tak memiliki kebijakan yang jelas dengan perusahaan-perusahaan yang paling merisikokan kelestarian hutan sangatlah erat. Hal tersebut secara sangat cepat bisa ditemukan di dalam .Perusahaan-perusahaan yang kerap disebut dalam kasus-kasus dampak negatif sosial dan lingkungan di berbagai media massa, misalnya, adalah klien bank-bank yang tak memiliki kebijakan yang kokoh itu.Namun, memiliki kebijakan yang lumayan lengkap pun masih perlu pembuktian di lapangan apakah memang benar-benar diimplementasikan. Implementasi tersebut bukan hanya pada tahap pengambilan keputusan investasi, namun juga sepanjang daur proyek yang dibiayai.Kalau kemudian ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dengan apa yang seharusnya ditegakkan, perlu dilihat apa tindakan yang diambil oleh bank tersebut. Tindakan perbaikan tentu perlu diambil, namun misalkan ditemukan diskrepansi yang terlampau jauh, dan tak kunjung diperbaiki, tentu jalan yang diambil perlu adalah penghentian pembiayaan.Itu semua jelas membutuhkan dukungan sumberdaya manusia yang mumpuni. Para bankir yang terlibat perlu mendapatkan pelatihan yang tepat agar bisa mengambil keputusan investasi yang memerhatikan risiko ESG dengan sungguh-sungguh; melakukan pemantauan, penilikan dan evaluasi atas implementasinya; mengambil tindakan yang tepat untuk setiap jenis dan tingkat ketidakpatuhan klien atas kebijakan bank; serta menegakkan transparensi kepada seluruh pemangku kepentingan keberlanjutan hutan. Tentu saja, itu semua mustahil dicapai apabila tidak ada kebijakan SDM dan organisasi yang mendukungnya.Buat bank-bank yang mendapatkan skor rendah dalam kebijakan, apa yang dituntut oleh pemangku kepentingan itu akan terasa sangat berat. Namun, sebagaimana yang telah kerap dinyatakan oleh para pakar, pengelolaan risiko ESG adalah alat bantu bisnis perbankan agar menjadi lebih baik.Mereka yang melaksanakannya akan mendapatkan banyak keuntungan, sementara yang melawan kehendak zaman ini—, menurut Jeffrey Sachs—jelas akan mengalami kerugian, bahkan hingga kehilangan bisnisnya.Sebab, lawan dari keberlanjutan adalah kepunahan.*** Direktur Eksekutif, Tranformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia **, Reader on Corporate Governance and Political Ecology, Thamrin School of Climate Change and Sustainability.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat perjanjian internasional

opini melindungi hutan kita dengan perbankan berkelanjutan setelah selama hampir dua tahun bekerja keras akhirnya dapat diselesaikan pekerjaan kolaboratif antara tranformasi untuk keadilan tuk indonesia dan profundo itu akhirnya bisa dipersembahkan ke seluruh dunia pada tanggal september peluncurannya bertepatan dengan hari pertama pri sebuah konferensi internasional yang menyatukan para investor yang punya perhatian kepada keberlanjutan di singapurabuat para penandatangan un pri menilai kelayakan investasi dari sudut pandang nonfinansial adalah keniscayaan mereka berjanji untuk memasukkan unsurunsur lingkungan sosial dan tata kelolaatau disingkat esgke dalam pengambilan keputusan investasi logikanya hanya investasi yang layak dalam finansial dan esg saja yang benarbenar bisa dilakukanhal ini sesungguhnya mudah dipahami esg adalah cara untuk memastikan bahwa perusahaan bisa beroperasi dengan risiko bisnis yang terkelola dengan baik esg adalah cara melihat risiko secara komprehensif sehingga ini bukanlah merupakan beban tambahan bagi perusahaan melainkan bantuan yang sangat berharga untuk memastikan kesuksesan investasisejumlah penelitian telah dipublikasikan dengan hasil yang konsisten yaitu bahwa perusahaan yang memiliki kinerja esg yang tinggi juga cenderung memiliki kinerja finansial yang baik namun demikian lantaran banyak perusahaan yang beroperasi dengan jangka pendek dan esg pun relatif baru diperkenalkan maka pengabaiannya masih kerap terjadi oleh karena itu beragam cara diperlukan untuk membujuk mendorong dan memaksa perusahaan menjadi lebih memiliki perhatian kepada esg inisalah satu cara adalah sebagaimana yang dipromosikan oleh tersebut bagaimanapun perusahaan tak bisa melakukan bisnisnya bila tak ada pemberi modal bagi mereka baik itu investor maupun bankoleh karena itu mengubah sikap investor dan bank adalah esensial bila kita ingin perusahaanperusahaan lebih peduli kepada keberlanjutan sama dengan perusahaan yang perlu menghitung kelayakan esg investasinya investor dan bank perlu juga membuat keputusan investasinya berdasarkan kriteria kelayakan esgketiga organisasi yang membuat itu percaya bahwa akuntabilitas para pemberi modal itu hanya akan bisa dituntut bila terdapat informasi yang valid dan lengkap tentang siapa melakukan investasi di mana dan apa saja risiko investasi yang melekat di situkelestarian hutan di indonesia sudah lama menjadi perhatian para pemangku kepentingannya mereka melihat bahwa empat sektor industri yang membawa risiko kelestarian hutan terbesar adalah kelapa sawit pulp dan kertas karet serta kayuoleh karenanya empat sektor itulah yang kemudian menjadi perhatian utama lantaran ingin fokus kepada mereka yang paling membawa risiko maka dipilihlah perusahaan terbesarpertanyaannya kemudian siapakah yang membiayai investasi yang berisiko itu dari data yang bisa dibaca pada tersebut di sepuluh besar asal negara investasi berturutturut ditempati oleh malaysia tiongkok jepang indonesia singapura inggris amerika serikat swiss jerman dan prancis dari lima peringkat teratas saja sudah sekitar usd miliar digelontorkan antara karena investasi di sektorsektor ini bersifat jangka panjang maka waktu tahun itu hanyalah menggambarkan sebagian kecil saja dari total investasi perbankan di sektorsektor yang membawa risiko bagi kelestarian hutanjika dilihat dari bank yang memberikan pinjaman pada kurun waktu yang sama maybank saja menggelontorkan usd miliar cimb berinvestasi sebanyak usd miliar disusul oleh mizuho financial dengan usd hsbc dengan usd dan dbs dengan usd itu bukanlah jumlah yang sedikit dan tentu punya pengaruh yang sangat besar bila digelontorkan tanpa mempertimbangkan kelayakan esgrisiko esg sendiri sangatlah jelas di aspek lingkungan kehilangan keanekaragaman hayati perubahan iklim hilangnya air serta polusi sangatlah dominan secara sosial beragam kejadian terkait pemindahan paksa pelanggaran ham konflik lahan eksploitasi buruh serta masalah kesehatan banyak ditemukansementara secara tata kelola yang menonjol adalah suap beragam aktivitas ilegal kejahatan keuangan serta dampak reputasional risiko tersebut bukan saja dialami oleh perusahaanperusahaan yang memiliki bisnis yang merisikokan kelestarian hutan secara langsung melainkan juga secara objektif menjadi risiko investor dan bank yang membiayainyabayangkan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang meminjam modal kepada bank mengalami kebakaran hutan dan lahan karena tidak melakukan pengelolaan dengan benar apakah kemudian perusahaan tersebut bisa membayar pinjamannya hal yang sama juga terjadi bila sebuah perkebunan kelapa sawit nekat membuka perkebunan di lahan gambutberbagai kasus sudah jelas menunjukkan bahwa risiko hilangnya air lalu tumbang dan matinya tanaman sangatlah besar lagilagi mungkinkah perusahaan seperti ini membayar kreditnya pada akhirnya bank yang meminjamkan modal kepada perusahaan tersebut juga akan mengalami kondisi yang merisikokan bisnisnyaterkait risiko sosial dampak yang sama juga dapat timbul sebuah perusahaan yang ketika pembukaan lahannya tidak mendapatkan disingkat fpic atau padiatapadari masyarakat sangat besar peluangnya untuk mengalami hambatan dalam operasinya lagilagi ini menimbulkan risiko gagal bayar bagi bank yang memberikan modalbahkan bank juga bisa terseret ke dalam kondisi apabila perusahaanperusahaan yang mendapatkan modal darinya ternyata banyak yang bereputasi burukgambaran di atas menjelaskan bahwa sudah seharusnya bank menjadi lebih berhatihati dalam keputusan investasinya dalam tersebut bisa dibaca berbagai kebijakan yang sekarang sudah menjadi norma yang diharapkan oleh pemangku kepentingan keberlanjutan akan dipenuhi oleh perbankanbagian pertama dari kebijakan itu adalah cakupan komitmen dalam hal ini bank diharapkan untuk menandatangani kovenan internasional yang terkait dengan isuisu hutan dan lahan memiliki kebijakan perlindungan hutan spesifik per sektor yang bisa diakses oleh publik memberlakukannya untuk seluruh jenis jasa finansial yang disediakannya menerapkan secara seragam untuk seluruh kliennya serta melakukan penilaian independen secara regular atas isuisu legalitas sosial dan lingkunganbagian kedua terkait dengan standar lingkungan di sini harapan terhadap perbankan juga sangat lugas melarang degradasi lahan serta konversi hutan alam melarang operasi kehutananpertanian di area hutan primer melarang operasi kehutananpertanian yang merusak kawasan hutan yang merupakan hcv dan hcs melarang operasi di kawasan lindung serta mensyaratkan pengecekan legalitas untuk seluruh operasi dan rantai pasokannyabagian ketiga standar sosial menjelaskan harapan pemangku kepentingan yang lain lagi di sini bank diharapkan untuk selalu mengecek legalitas hak atas lahan mensyaratkan fpic bagi masyarakat adat bila memang bisa diaplikasikan melarang tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak mensyaratkan perlindungan kesehatan dan keselamatan untuk pekerja dan masyarakat serta memiliki mekanisme penyelesaian keluhan dari masyarakatdari hasil penelitian ketiga organisasi didapatkan gambaran yang tak begitu menyenangkan dari skor maksimal untuk seluruh kebijakan itu tak ada satupun bank yang bisa memenuhinya abn amro mendapatkan yang tertinggi disusul rabobank lalu credit suisse citigroup dan standard chartered bandingkan dengan bankbank yang paling banyak memberikan curahan kapital di sektorsektor yang merisikokan kelestarian hutan di indonesia maybank cimb mizuho hsbc dan dbs hanya hsbc saja yang memiliki skor lumayan di dalam kebijakannya sementara yang lainnya terhitung burukkalau secara kebijakan saja skornya nolyaitu maybank cimb dan dbstidak bisa dibayangkan bagaimana praktiknya mereka yang memiliki skor terbilang baik saja belum tentu kebal dari investasi yang berdampak negatif apalagi bankbank yang tak memiliki kebijakan yang tegasperlu juga dinyatakan bahwa kaitan antara bankbank yang tak memiliki kebijakan yang jelas dengan perusahaanperusahaan yang paling merisikokan kelestarian hutan sangatlah erat hal tersebut secara sangat cepat bisa ditemukan di dalam perusahaanperusahaan yang kerap disebut dalam kasuskasus dampak negatif sosial dan lingkungan di berbagai media massa misalnya adalah klien bankbank yang tak memiliki kebijakan yang kokoh itunamun memiliki kebijakan yang lumayan lengkap pun masih perlu pembuktian di lapangan apakah memang benarbenar diimplementasikan implementasi tersebut bukan hanya pada tahap pengambilan keputusan investasi namun juga sepanjang daur proyek yang dibiayaikalau kemudian ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dengan apa yang seharusnya ditegakkan perlu dilihat apa tindakan yang diambil oleh bank tersebut tindakan perbaikan tentu perlu diambil namun misalkan ditemukan diskrepansi yang terlampau jauh dan tak kunjung diperbaiki tentu jalan yang diambil perlu adalah penghentian pembiayaanitu semua jelas membutuhkan dukungan sumberdaya manusia yang mumpuni para bankir yang terlibat perlu mendapatkan pelatihan yang tepat agar bisa mengambil keputusan investasi yang memerhatikan risiko esg dengan sungguhsungguh melakukan pemantauan penilikan dan evaluasi atas implementasinya mengambil tindakan yang tepat untuk setiap jenis dan tingkat ketidakpatuhan klien atas kebijakan bank serta menegakkan transparensi kepada seluruh pemangku kepentingan keberlanjutan hutan tentu saja itu semua mustahil dicapai apabila tidak ada kebijakan sdm dan organisasi yang mendukungnyabuat bankbank yang mendapatkan skor rendah dalam kebijakan apa yang dituntut oleh pemangku kepentingan itu akan terasa sangat berat namun sebagaimana yang telah kerap dinyatakan oleh para pakar pengelolaan risiko esg adalah alat bantu bisnis perbankan agar menjadi lebih baikmereka yang melaksanakannya akan mendapatkan banyak keuntungan sementara yang melawan kehendak zaman ini menurut jeffrey sachsjelas akan mengalami kerugian bahkan hingga kehilangan bisnisnyasebab lawan dari keberlanjutan adalah kepunahan direktur eksekutif tranformasi untuk keadilan tuk indonesia reader on corporate governance and political ecology thamrin school of climate change and sustainability

Ke Rehabilitasi Orangutan Batumbelin, Dubes AS Bahas Soal Dukungan Perlindungan Hutan. Selama beberapa hari Pelaksana tugas (Plt) Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Brian McFeeters, ke Sumatera Utara.Kunjungan ini, untuk mendiskusikan kerjasama Amerika Serikat–Indonesia, bidang pengembangan ekonomi, pendidikan dan perlindungan lingkungan hidup.McFeeters mengatakan, AS mendukung program-program melindungi kekayaan hutan dan satwa liar Sumatera melalui promosi pembangunan berkelanjutan, melindungi Ekosistem Leuser, dan beberapa program lain.Jumat (9/9/16) siang, McFeeters juga mengunjungi pusat rehabilitasi orangutan kelolaan Sumatran Orangutan Conservation Program’s (SOCP) di Batumbelin, Sibolangit, Deli Serdang. Dia ke sana guna melihat lebih dekat tentang satwa ini.Saat bertemu Direktur SOCP, Ian Singleton, McFeeters mengatakan kerjasama SOCP dengan organisasi lain dalam menjaga hutan, gambut dan mangrove Indonesia, harus mendapat dukungan penuh.Hutan-hutan di Sumatera, seperti Taman Nasional Gunung Leuser ini, katanya, habitat penting spesies-species kunci, seperti orangutan, harimau, gajah dan badak. Ia juga penjaga bumi yaitu, filtrasi air, sampai kontrol polusi bagi jutaan warga.McFeeters mengatakan, karantina seperti milik SOCP ini harus mendapat dukungan penuh semua pihak. “Ini sangat penting bagi perlindungan orangutan Sumatera dari ancaman kepunahan.”Pemerintah AS, katanya, memberikan dukungan penuh karena konsep karantina dan rehabilitasi SOCP ini, mendorong pelepasliaran ke alam. “Upaya ini bisa mencegah kepunahan,” katanya seraya berharap, TNGL tetap terjaga.AS, katanya, berkomitmen mendukung Indonesia dalam menangani perubahan iklim lewat berbagai kerja sama. Dia penyebut beberapa bentuk kerjasama, seperti US$47 juta bidang konservasi hutan dan perencanaan wilayah, dan US$24 juta untuk advokasi kebijakan penggunaan lahan dan konservasi. Lalu, US$19 juta untuk adaptasi perubahan iklim global, US$19 juta buat energi bersih, dan US$5 juta bagi penelitian kehutanan.Dia menyatakan kekaguman pada langkah besar Presiden Joko Widodo dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.Usaha ini, katanya, tak hanya tanggung jawab pemerintah tetapi semua pihak baik masyarakat sipil, swasta dan setiap individu dalam mencegah karhutla.Ian Singleton, Direktur SOCP mengatakan, hasil perbincangan itu dia menangkap AS ingin membantu pembangunan ekonomi Indonesia ramah lingkungan, dan tak merusak hutan.“AS ingin membantu Indonesia, membangun ekonomi jangka panjang yang tak berdampak buruk pada manusia dan satwa, seperti di Leuser,” katanya.Selama ini, katanya, terjadi pembukaan lahan di Sumut dan Aceh, didominasi kebun sawit. Efek pengelolaan ekonomi buruk lewat pembukaan lahan dan hutan berdampak penghancuran daerah aliran sungai, dan jasa lingkungan.Dia mencontohkan, pembukaan lahan dan hutan di kawasan Leuser yang bertopografi tinggi dan curam bisa berdampak buruk bagi masyarakat sekitar.“Bencana alam seperti banjir bandang, lingkungan hancur, dan ikan hancur. Belum lagi satwa. Pemodal tak tinggal disitu. Mereka dapat untung lalu pergi begitu saja, sedangkan manusia dan makhluk hidup yang tinggal disitu terkena dampak buruk,” ucap Singleton.Selama ini, katanya, hutan dibuka, bukan buat keuntungan semua orang, tetapi hanya perorangan dan kelompok tertentu.“Hutan dihancurkan, setelah untung besar pengusaha melarikan diri.”Yang terbaik, kata Singleton, membangun ekonomi jangka panjang dengan memperhatikan keamanan lingkungan dan manusia. Pengembangan ekonomi berjalan, katanya, sekaligus melakukan konservasi.Konservasi, katanya, menjaga aset sumberdaya alam dan jasa lingkungan, agar ekonomi daerah bisa dibangun dengan berkelanjutan, alias jangka panjang, tanpa harus menghancurkan alam demi keuntungan sesaat.Dengan begitu, ucap Singleton, konservasi dan pembangunan ekonomi jangka panjang, adalah sama. “Konservasi bukan anti pembangunan ekonomi jangka panjang, karena itu adalah hal yang sama.”

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam pelestarian habitat perjanjian internasional

ke rehabilitasi orangutan batumbelin dubes as bahas soal dukungan perlindungan hutan selama beberapa hari pelaksana tugas plt duta besar amerika serikat untuk indonesia brian mcfeeters ke sumatera utarakunjungan ini untuk mendiskusikan kerjasama amerika serikatindonesia bidang pengembangan ekonomi pendidikan dan perlindungan lingkungan hidupmcfeeters mengatakan as mendukung programprogram melindungi kekayaan hutan dan satwa liar sumatera melalui promosi pembangunan berkelanjutan melindungi ekosistem leuser dan beberapa program lainjumat siang mcfeeters juga mengunjungi pusat rehabilitasi orangutan kelolaan sumatran orangutan conservation programs socp di batumbelin sibolangit deli serdang dia ke sana guna melihat lebih dekat tentang satwa inisaat bertemu direktur socp ian singleton mcfeeters mengatakan kerjasama socp dengan organisasi lain dalam menjaga hutan gambut dan mangrove indonesia harus mendapat dukungan penuhhutanhutan di sumatera seperti taman nasional gunung leuser ini katanya habitat penting spesiesspecies kunci seperti orangutan harimau gajah dan badak ia juga penjaga bumi yaitu filtrasi air sampai kontrol polusi bagi jutaan wargamcfeeters mengatakan karantina seperti milik socp ini harus mendapat dukungan penuh semua pihak ini sangat penting bagi perlindungan orangutan sumatera dari ancaman kepunahanpemerintah as katanya memberikan dukungan penuh karena konsep karantina dan rehabilitasi socp ini mendorong pelepasliaran ke alam upaya ini bisa mencegah kepunahan katanya seraya berharap tngl tetap terjagaas katanya berkomitmen mendukung indonesia dalam menangani perubahan iklim lewat berbagai kerja sama dia penyebut beberapa bentuk kerjasama seperti us juta bidang konservasi hutan dan perencanaan wilayah dan us juta untuk advokasi kebijakan penggunaan lahan dan konservasi lalu us juta untuk adaptasi perubahan iklim global us juta buat energi bersih dan us juta bagi penelitian kehutanandia menyatakan kekaguman pada langkah besar presiden joko widodo dalam menangani kebakaran hutan dan lahanusaha ini katanya tak hanya tanggung jawab pemerintah tetapi semua pihak baik masyarakat sipil swasta dan setiap individu dalam mencegah karhutlaian singleton direktur socp mengatakan hasil perbincangan itu dia menangkap as ingin membantu pembangunan ekonomi indonesia ramah lingkungan dan tak merusak hutanas ingin membantu indonesia membangun ekonomi jangka panjang yang tak berdampak buruk pada manusia dan satwa seperti di leuser katanyaselama ini katanya terjadi pembukaan lahan di sumut dan aceh didominasi kebun sawit efek pengelolaan ekonomi buruk lewat pembukaan lahan dan hutan berdampak penghancuran daerah aliran sungai dan jasa lingkungandia mencontohkan pembukaan lahan dan hutan di kawasan leuser yang bertopografi tinggi dan curam bisa berdampak buruk bagi masyarakat sekitarbencana alam seperti banjir bandang lingkungan hancur dan ikan hancur belum lagi satwa pemodal tak tinggal disitu mereka dapat untung lalu pergi begitu saja sedangkan manusia dan makhluk hidup yang tinggal disitu terkena dampak buruk ucap singletonselama ini katanya hutan dibuka bukan buat keuntungan semua orang tetapi hanya perorangan dan kelompok tertentuhutan dihancurkan setelah untung besar pengusaha melarikan diriyang terbaik kata singleton membangun ekonomi jangka panjang dengan memperhatikan keamanan lingkungan dan manusia pengembangan ekonomi berjalan katanya sekaligus melakukan konservasikonservasi katanya menjaga aset sumberdaya alam dan jasa lingkungan agar ekonomi daerah bisa dibangun dengan berkelanjutan alias jangka panjang tanpa harus menghancurkan alam demi keuntungan sesaatdengan begitu ucap singleton konservasi dan pembangunan ekonomi jangka panjang adalah sama konservasi bukan anti pembangunan ekonomi jangka panjang karena itu adalah hal yang sama

Opini : Bank, Bankir dan Keberlanjutan Lingkungan. Saya mendapat banyak sekali ucapan selamat dari orang-orang yang saya kenal setelah acara peluncuran website di Singapura dan Jakarta.Sebetulnya, peran saya sendiri sangat terbatas di kedua acara itu, hanya menjadi moderator. Ada juga bantu-bantu sedikit menerjemahkan, juga menyebarkan undangan ke acara itu. Tetapi, kontribusi kecil itu tak mencegah para kenalan itu memberikan ucapan selamat dan komentar.Di antara mereka yang mengirimkan ucapan selama lewat aplikasi , baik secara pribadi maupun lewat , juga menelepon dan ketika bertatap muka, adalah para bankir dan petinggi korporasi.Secara rerata, mereka sudah kenal saya sejak lama, mengetahui dengan persis apa saja aktivitas saya yang terkait dengan keberlanjutan, dan selama ini mereka banyak membicarakan bagaimana mereka juga bisa mengaplikasikannya di level individu dan keluarga.Peluncuran website tersebut, dengan latar pemikiran di belakangnya—sebagaimana yang saya tuliskan dalam tiga artikel di media massa daring Mongabay, Tempo dan GeoTimes—rupanya mengubah pembicaraan kami. Terutama, karena ide dibaliknya adalah transparansi dan akuntabilitas keputusan pembiayaan oleh bank.Bagian berikut ini bukanlah pembicaraan saya dengan satu orang, melainkan dengan kumpulan para bankir dan petinggi korporasi kenalan saya itu. Ini juga bukan rekaman pembicaraan yang presisi, namun semua komponen diskusi di antara kami hendak direpresentasikan di sini.****Bankir/Eksekutif (BE): “Mas, selamat ya, acaranya di Singapura dan Jakarta sukses.”Jalal (J): “Terima kasih. Itu kan cuma peluncurannya. Yang penting sih akan orang untuk situasi apa . , ya percuma. Tapi saya beneran berharap ini bisa bikin orang lebih jauh soal bank bisa lebih tanggung jawabnya ketika keputusan investasi.”BE: “Susah, Mas. Bankir yang begitu-begitu. Masak diminta untuk beneran debiturnya Amdal-nya sih? bukan kompetensi kami juga.”J: “Hehe. Bankir juga detail bisnis tambang batubara, migas, kelapa sawit, atau yang jualan gorengan di pinggir jalan. Bankir punya kompetensi disitu, tapi keputusan soal itu.”BE: “Menurut saya itu beda, Mas. Kami punya kualifikasi untuk menilai kelayakan usahanya. Kami punya kompetensi itu. Kami nggak ngerti detail bisnisnya, tapi kan ngerti bahwa bisnisnya layak.”J: “Layak secara finansial dan ekonomi, ya?”BE: “Setidaknya secara finansial. Kalau dampak ekonominya sih ya juga bisa kami pahami sepenuhnya. Yang mikro tentu baik buat perusahaan. Tapi kalau mereka pajak, tentu saja akan bagus buat ekonomi makro. Kalo mereka pekerjanya dengan baik, dan bikin bisnis dengan pemasoknya, tentu itu dampak ekonomi ikutannya bagus. lah.”J: “Jadi memang utamanya kelayakan finansial ya? Kalau sampai sering didemo karyawan dan masyarakat atau didenda besar karena merusak lingkungan, apa mereka juga dianggap layak finansial?”BE: “Itu risiko alias NPL-nya jadi tinggi. Tapi kami juga . kami melakukan manajemen risiko, diantaranya dengan asuransi dan macam-macam upaya lain.”J: “Tapi ketika ngambil keputusan, apa bisa menghitung peluang dan magnitude risiko sosial dan lingkungan itu?”BE: “Susah, Mas. Itu kan pasti.”J: “Memang. Tapi bukannya risiko yang lain juga pasti? Kalau pasti sih bukan risiko namanya. Terkait risiko sosial ilmu sosial bisa meramalkan apa saja sumber gejolak sosial, termasuk dari masalah-masalah lingkungan. Kalo Amdalnya beres, itu semua bisa dibaca dengan baik, dan kita tahu caranya mengelola itu.”BE: “Tuh, kan. Yang penting ada Amdalnya! Kami itu , selain ijin-ijin yang lain.”J: “Masalahnya, sebagian besar Amdal beres. Bukan cuma soal isinya yang jaka sembung bawa golok sama konteks lingkungan dan sosial dengan dampak bisnis, tapi juga cara beres.”BE: “Sekali lagi, Mas. Kami nggak punya kapasitas buat menilai Amdalnya beres apa nggak. Kami juga sulit dong untuk menelisik apakah perijinannya bener-bener diperoleh sesuai dengan dan etika. Kami mendukung penegakan itu, tapi sulit kalau harus memastikan bahwa debitur kami juga sama ketatnya dengan kami.”J: “Jadi, kalian Amdal yang masuk akal, walaupun sadar bahwa Amdal itu yang akan dipakai sebagai alat pengelola risiko sosial dan lingkungan? Kalo bisnisnya dihentikan masyarakat atau pemerintah lantaran dokumen dan praktik pengelolaannya beres, apa bank akan terpengaruh? Kalo di kemudian hari ada debitur yang ketahuan bahwa ijinnya beres kemudian dicabut, dan bisnisnya dihentikan sementara bahkan permanen, apa bank dirugikan? ”BE: “Selama ini ya begitu, yang penting ada amdal dan perijinan lainnya. Tapi sekarang jadi . Itu bawa risiko bisnis buat kami.”J: “Iya. Makanya kami juga sering , jangan kelapa sawit yang hutan primer, jangan kalau itu di atas lahan gambut, walau yang itu grup yang kayaknya bonafid. Risikonya . Temen-temen dari sudah bukti-bukti kalo sawit di atas gambut itu banyak yang rubuh, padahal masih di tahap ‘belajar buah’, kayak di tahun ke 5 sampai 7. Kami juga sudah soal di sektor pertambangan batubara dan migas. Itu risiko finansial yang buat bank.”BE: “Benar. Sudah ada beberapa bankir yang bilang bahwa sawit-sawit yang di atas lahan gambut itu memang risiko . Yang kebakaran kemarin itu juga kebanyakan kebun di atas atau di sekitar gambut. Nggak tahu bank mana saja yang kena, tapi yang jelas pasti banyak lah. Mungkin semua bank yang sawit juga kena. Kalo batubara kita lihatnya memang harga produknya terjun bebas beberapa tahun belakangan, jelas banyak bikin pusing juga. Minyak kita main disitu lagi, karena harganya udah masuk akal buat pengembangan bisnis baru. Kita tadinya lihat itu sebagai risiko sosial dan lingkungan. Paling-paling kalau harganya membaik lagi, ya mereka mulai jalan, dan kami bisa juga. menambang batubara dan minyak masih legal?”J: “Persis disitu yang mau saya . Kebijakan dan prosedur penapisan serta pengelolaan sosial dan lingkungan yang saya sudah berkali-kali ketika kita ketemu sesungguhnya itu juga buat kebaikan bank. Amdal yang beres tentu akan risiko bisnis buat si perusahaan, sektor yang berisiko tinggi, dan perusahaan yang nggak peduli masyarakat dan lingkungan akibatnya juga risiko NPL buat bank. Pas Konferensi Paris, gerakan divestasi batubara dan minyak itu sudah mencapai USD3,4 triliun, dan yang melakukannya akan kembali lagi, karena dasar pemikirannya memang dampak lingkungan. Buat bank, apa yang terjadi ini memang lebih repot keputusannya, juga mungkin di awalnya lebih sedikit duit yang bisa disalurkan, tapi keputusan kreditnya akan jadi lebih prudent.”BE: “Iya. Kami juga diminta untuk ‘, tapi jelas kami nggak kenal-kenal amat sama mereka, yang seharusnya. Kami tahu apakah kami memang baik-baik apa , bakal dengan tertib apa . Bahkan, kayaknya kalo ngurusin pebisnis , kayaknya jauh lebih sering ketipu.”J: “Masak sih?”BE: “Haiyah, pura-pura tahu . ada tuh pernyataan ‘kalo minjem duit sepuluh juta, itu masalahnya nasabah; tapi kalo minjemnya seratus miliar, itu masalahnya bank.’ Itu beneran, Mas. Kami seneng bisa . usah ngurusin banyak pihak, target . Tapi ya itu .”J: “Itu juga yang kami, para aktivis keberlanjutan, berkonsentrasi di penapisan investasi buat korporasi. Bagaimanapun, kalau korporasi dampaknya , baik yang positif maupun yang negatifnya. Makanya perlu .”BE: “Tapi yang sering diajuin aktivis itu kejauhan dari realitas, Mas.”J: “Hah! Kalian itu . Katanya korporasi termasuk bank itu tempatnya inovasi yang disruptif. Diajakin caranya risiko dengan lebih komprehensif susah. Kalo tertib mengelola risikonya bisnis kalian juga jadi lebih bagus. NPL itu kan paling bank. Juga, kalo kalian terus-terusan diketahui ngasih duit ke perusahaan yang , masak sama risiko reputasi sih?”BE: “Tapi kami kan harus investasi, Mas. Itu para nasabah yang naruh duit bunga atau bagi hasil. Kalo kami susah , karena dibatesin sama persyaratan ini dan itu, repot juga bunga dan bagi hasil? Mereka kan juga harus bisa narik sewaktu-waktu. Kita perlu itu.”J: “Ngerti. Makanya, jangan risikonya bank itu terkelola. Kalo perusahaan yang kalian pinjemin duit itu kena gangguan operasi karena kelakuan mereka sendiri, kalian juga yang . Ingat lho, di mutakhir, yang namanya risiko itu kan ancaman dan peluang sekaligus. Peluangnya datang dari bisnis-bisnis yang jauh lebih baik.”BE: “Maksudnya, Mas?”J: “ kurang piknik neh. Hehehe. Banyak penelitian yang bahwa bisnis yang peduli pada lingkungan dan masyarakat itu jauh lebih bisnis yang peduli. Baru-baru ini saya beli buku yang ditulis Ryan Honeyman. Di situ Robert Shiller, yang menang Nobel ekonomi 3 tahun lalu jelas-jelas bilang bahwa B Corporations—yaitu perusahaan-perusahaan yang bersumpah untuk membawa benefit alias manfaat terbesar buat masyarakat, dan mau bawa mudarat sekecil apapun—bakal keuntungan yang jauh lebih perusahaan-perusahaan lain. Yang itu ekonom super- lho. Penelitian yang menghubungkan kinerja sosial dan lingkungan dengan keuntungan finansial itu seabreg, dengan jelas bilang hubungannya positif. Google dong.”BE: “Udah pernah lihat juga, Mas. Tapi itu semua di luar negeri. Indonesia aneh. Belum ada penelitian yang bilang hal yang sama di negara kita? Kalo di sini kita dianggap berbuat baik, itu proposal lebih banyak. Terutama, hehehe, dari Senayan.”J: “Masih kurang google tuh. Coba kata Indonesia. Hasilnya , Bro. Kalau perusahaan perhatian pada masyarakat dan ngrusak lingkungan, indikator finansialnya juga kuat. Ini bukan soal jadi sinterklas, tapi soal dampak bisnis inti. Sebetulnya, kalau ada perusahaan jago masyarakat dan lingkungan, jelas itu pertanda bahwa tata kelola manajemennya beres.”BE: “ juga. Bisa dikirimin?”J: “Haha. Iya deh. Tunggu aja di inbox. Tapi jangan bacanya. Agak banyak yang bisa dikirimin. Termasuk bukti-bukti bahwa bank yang lebih hati-hati ngasih kredit, dengan menghitung aspek —disingkat ESG—itu juga jauh lebih rendah NPL-nya, dan punya pangsa pasar yang semakin sesuai dengan kebijakan itu. Pangsa pasarnya sendiri terus membesar. Jadi sekarang bisa dibilang bukan cuma doang.”BE: “Oh ya? tuh. Ditunggu, Mas. Biar gampang di dalam. Tapi susah juga ya kalau Pemerintah kita bergerak ke situ. Bank biasanyanya sih cuma gerak kalo sudah jadi regulasi. Lagian, seperti data yang ada di website elu itu, bukannya duitnya datang dari negara-negara lain? Kalau Malaysia, Cina, Jepang, sama Singapura persyaratan kreditnya, emang akan ada artinya?”J: “ ya jangan masang prasangka butuk sama Pemerintah. Akhir 2014, OJK KLHK sudah Roadmap Keuangan Berkelanjutan. Masih banyak ruang perbaikannya, tapi jelas penting untuk disyukuri. Tahun ini juga, dan tahun depan kemungkinan sudah akan ada beberapa regulasi turunannya. OJK sendiri bagian dari atau SBN, yang bisa memengaruhi negara-negara lain untuk bergerak ke arah yang sama.”BE: “Tapi Malaysia, Singapura sama Cina apa mau begitu? Bukannya sekarang juga sudah terbukti paling hutan kita?”J: “Yang ditaruh di website itu adalah sektor yang paling bawa risiko kerusakan hutan. Ya belum pasti mereka merusak. Soal Malaysia dan Cina juga kita musti lebih hati-hati membacanya. Dalam laporan WWF yang terbit tahun lalu— Singapore, Indonesia and Malaysia—memang dinyatakan bahwa bank-bank di Indonesia itu yang lebih maju. Tapi jelas, mereka juga mengejar. Di laporan itu dinyatakan Singapura yang paling ketinggalan, tapi segera mereka aturan soal pelaporan keberlanjutan yang mereka lebih transparan.Di Malaysia kayaknya memang belum ada perkembangan. Cina, tahun lalu juga, dokumen , lengkap dengan petunjuk detail untuk masing-masing sektor keuangan. Sebagai dokumen, kayaknya Cina yang paling impresif. yang itu salah satunya Simon Zadek, dewa . Tapi memang kita masih harus menunggu implementasinya. Tapi kita tahu, di Cina kalo sudah jadi dokumen pemerintah, ya akan .”BE: “Hahaha. Kita yang masih aja dibilang yang paling maju ya? Jadi, kalau lihat laporan WWF itu, kita kayaknya paling perlu dan/atau Malaysia berubah ya?”J: “Hmmm, benar. Tapi sejujurnya kita perlu khawatir juga sama yang lain. Kalo kita liat status SBN terakhir, Malaysia, Jepang dan Singapura itu boro-boro punya , mulai aja belum. Jepang sudah jadi pendukung SBN lewat Kementerian Keuangannya, dan Singapura berusaha masuk lewat aturan pelaporan itu. Tapi ya masih jauh dari harapan lah. Malaysia itu yang paling menakutkan. di sektor-sektor yang paling menimbulkan risiko deforestasi, tapi paling terbelakang soal ini.”BE: “Nggak ada harapan, Mas?”J: “Hehehe, nggak begitu juga. kalau mereka lalu bisnisnya gagal, mereka juga berisiko hilang. Jadi, ya tetep bisa diajakin . Kebetulan SBN tahun ini di Indonesia. Bali tepatnya, di awal Desember nanti. Kalau Pak Muliaman, bos OJK kita, bisa ngomong sesuatu yang membuat Malaysia—juga Jepang dan Singapura, semoga mereka datang—tiba-tiba tobat, perubahan bisa cepat terjadi. Lebih bagus lagi kalau Pak Jokowi sekalian yang . Bilang kalau kita terbuka pada investasi asing, tapi investasi asing yang mempromosikan keberlanjutan, yang bermanfaat buat masyarakat dan melindungi serta memperbaiki lingkungan, dampaknya bisa sangat dahsyat.”BE: “Apa Presiden kita pasti datang?”J: “ tahu lah. Memangnya saya Pak Jokowi? Tapi sepantasnya begitu. Ini kumpulan bank sentral dan otoritas jasa keuangan bakal kumpul. Kita harusnya ya bisa memanfaatkan momentumnya untuk soal yang kayak . Kita mau yang halal, dan dipakainya dengan thayib.”BE: “Jadi ini beneran kepentingan bangsa kita, Mas? Yakin nih, bukan LSM asing?”J: “Duh, kenyang gua ditanyain . Masak sih buat keberlanjutan sendiri, buat masyarakat sendiri, dan buat lingkungan kita sendiri, biar anak-cucu masih pada bisa hidup dengan air cukup, udara bersih, bisa makan dari hasil bangsa sendiri, masih juga ? Selama ini asing masuk itu ke mana? Modal asing di swasta sama hibah dan pinjaman asing yang diterima Pemerintah kita berapa ribu triliun? Berapa ribu kali lipat yang diterima LSM coba?”BE: “Iya juga sih. Kalau asing masuk ke swasta pada protes ya? Kalo utang Pemerintah sih masih banyak juga yang teriak-teriak.”J: “Sudah dari dulu kita kerjasama sama asing. Buat merdeka saja kita butuh pengakuan asing, nggak bisa cuma menang perang dan diri merdeka. Buat belajar banyak hal baik kita juga dapat dari yang asing. Nggak semua hal yang berasal dari luar Indonesia jelek ? agama-agama mayoritas di negara kita saja agama asing, hehehe. Begitu juga hibah, hutang, investasi dan bantuan pengetahuan dari negeri-negeri lain, semuanya jelek. Juga, semua yang berasal dari negeri sendiri itu mulia. Kalo duit dari negeri sendiri terus dipake masyarakat dan lingkungan, apa itu lebih bagus daripada asing yang kita pake buat masyarakat dan juga lingkungan yang rusak?”****Begitulah, hari-hari menjelang libur Idul Adha saya dipenuhi oleh pembicaraan soal perbankan berkelanjutan. Sejak peluncuran website di Singapura lalu di Jakarta dan sesudahnya, terutama ketika bercakap-cakap dengan banyak orang seperti yang saya rekam di atas, di benak saya kerap muncul ingatan terhadap kalimat sakti: “.” Kalimat itu diucapkan Bjorn Stigson, sang mantan orang nomor 1 di WBCSD ). Saya membacanya di laporan WWF dan BankTrack, entah berapa tahun lalu., begitu tajuk dokumen itu. Saya tidak tahu apakah kinerja perbankan dalam perlindungan sosial dan lingkungan sudah membaik sejak itu. Tapi yang jelas, ruang perbaikannya masih sangatlah luas. Rapor kebijakannya saja belum memuaskan, apalagi implementasinya.Tapi saya percaya bahwa transparensi yang dipromosikan Rainforest Action Network, TuK Indonesia, dan Profundo lewat website yang baru diluncurkan itu akan membuat perubahan signifikan. Semoga secepat yang kita butuhkan. Agar apa yang dinyatakan Stigson itu tidak terus menggelayuti hidup ini, memang kita butuh perubahan yang ekstra cepat.***, Tulisan ini merupakan opini penulis

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional

opini bank bankir dan keberlanjutan lingkungan saya mendapat banyak sekali ucapan selamat dari orangorang yang saya kenal setelah acara peluncuran website di singapura dan jakartasebetulnya peran saya sendiri sangat terbatas di kedua acara itu hanya menjadi moderator ada juga bantubantu sedikit menerjemahkan juga menyebarkan undangan ke acara itu tetapi kontribusi kecil itu tak mencegah para kenalan itu memberikan ucapan selamat dan komentardi antara mereka yang mengirimkan ucapan selama lewat aplikasi baik secara pribadi maupun lewat juga menelepon dan ketika bertatap muka adalah para bankir dan petinggi korporasisecara rerata mereka sudah kenal saya sejak lama mengetahui dengan persis apa saja aktivitas saya yang terkait dengan keberlanjutan dan selama ini mereka banyak membicarakan bagaimana mereka juga bisa mengaplikasikannya di level individu dan keluargapeluncuran website tersebut dengan latar pemikiran di belakangnyasebagaimana yang saya tuliskan dalam tiga artikel di media massa daring mongabay tempo dan geotimesrupanya mengubah pembicaraan kami terutama karena ide dibaliknya adalah transparansi dan akuntabilitas keputusan pembiayaan oleh bankbagian berikut ini bukanlah pembicaraan saya dengan satu orang melainkan dengan kumpulan para bankir dan petinggi korporasi kenalan saya itu ini juga bukan rekaman pembicaraan yang presisi namun semua komponen diskusi di antara kami hendak direpresentasikan di sinibankireksekutif be mas selamat ya acaranya di singapura dan jakarta suksesjalal j terima kasih itu kan cuma peluncurannya yang penting sih akan orang untuk situasi apa ya percuma tapi saya beneran berharap ini bisa bikin orang lebih jauh soal bank bisa lebih tanggung jawabnya ketika keputusan investasibe susah mas bankir yang begitubegitu masak diminta untuk beneran debiturnya amdalnya sih bukan kompetensi kami jugaj hehe bankir juga detail bisnis tambang batubara migas kelapa sawit atau yang jualan gorengan di pinggir jalan bankir punya kompetensi disitu tapi keputusan soal itube menurut saya itu beda mas kami punya kualifikasi untuk menilai kelayakan usahanya kami punya kompetensi itu kami nggak ngerti detail bisnisnya tapi kan ngerti bahwa bisnisnya layakj layak secara finansial dan ekonomi yabe setidaknya secara finansial kalau dampak ekonominya sih ya juga bisa kami pahami sepenuhnya yang mikro tentu baik buat perusahaan tapi kalau mereka pajak tentu saja akan bagus buat ekonomi makro kalo mereka pekerjanya dengan baik dan bikin bisnis dengan pemasoknya tentu itu dampak ekonomi ikutannya bagus lahj jadi memang utamanya kelayakan finansial ya kalau sampai sering didemo karyawan dan masyarakat atau didenda besar karena merusak lingkungan apa mereka juga dianggap layak finansialbe itu risiko alias nplnya jadi tinggi tapi kami juga kami melakukan manajemen risiko diantaranya dengan asuransi dan macammacam upaya lainj tapi ketika ngambil keputusan apa bisa menghitung peluang dan magnitude risiko sosial dan lingkungan itube susah mas itu kan pastij memang tapi bukannya risiko yang lain juga pasti kalau pasti sih bukan risiko namanya terkait risiko sosial ilmu sosial bisa meramalkan apa saja sumber gejolak sosial termasuk dari masalahmasalah lingkungan kalo amdalnya beres itu semua bisa dibaca dengan baik dan kita tahu caranya mengelola itube tuh kan yang penting ada amdalnya kami itu selain ijinijin yang lainj masalahnya sebagian besar amdal beres bukan cuma soal isinya yang jaka sembung bawa golok sama konteks lingkungan dan sosial dengan dampak bisnis tapi juga cara beresbe sekali lagi mas kami nggak punya kapasitas buat menilai amdalnya beres apa nggak kami juga sulit dong untuk menelisik apakah perijinannya benerbener diperoleh sesuai dengan dan etika kami mendukung penegakan itu tapi sulit kalau harus memastikan bahwa debitur kami juga sama ketatnya dengan kamij jadi kalian amdal yang masuk akal walaupun sadar bahwa amdal itu yang akan dipakai sebagai alat pengelola risiko sosial dan lingkungan kalo bisnisnya dihentikan masyarakat atau pemerintah lantaran dokumen dan praktik pengelolaannya beres apa bank akan terpengaruh kalo di kemudian hari ada debitur yang ketahuan bahwa ijinnya beres kemudian dicabut dan bisnisnya dihentikan sementara bahkan permanen apa bank dirugikan be selama ini ya begitu yang penting ada amdal dan perijinan lainnya tapi sekarang jadi itu bawa risiko bisnis buat kamij iya makanya kami juga sering jangan kelapa sawit yang hutan primer jangan kalau itu di atas lahan gambut walau yang itu grup yang kayaknya bonafid risikonya tementemen dari sudah buktibukti kalo sawit di atas gambut itu banyak yang rubuh padahal masih di tahap belajar buah kayak di tahun ke sampai kami juga sudah soal di sektor pertambangan batubara dan migas itu risiko finansial yang buat bankbe benar sudah ada beberapa bankir yang bilang bahwa sawitsawit yang di atas lahan gambut itu memang risiko yang kebakaran kemarin itu juga kebanyakan kebun di atas atau di sekitar gambut nggak tahu bank mana saja yang kena tapi yang jelas pasti banyak lah mungkin semua bank yang sawit juga kena kalo batubara kita lihatnya memang harga produknya terjun bebas beberapa tahun belakangan jelas banyak bikin pusing juga minyak kita main disitu lagi karena harganya udah masuk akal buat pengembangan bisnis baru kita tadinya lihat itu sebagai risiko sosial dan lingkungan palingpaling kalau harganya membaik lagi ya mereka mulai jalan dan kami bisa juga menambang batubara dan minyak masih legalj persis disitu yang mau saya kebijakan dan prosedur penapisan serta pengelolaan sosial dan lingkungan yang saya sudah berkalikali ketika kita ketemu sesungguhnya itu juga buat kebaikan bank amdal yang beres tentu akan risiko bisnis buat si perusahaan sektor yang berisiko tinggi dan perusahaan yang nggak peduli masyarakat dan lingkungan akibatnya juga risiko npl buat bank pas konferensi paris gerakan divestasi batubara dan minyak itu sudah mencapai usd triliun dan yang melakukannya akan kembali lagi karena dasar pemikirannya memang dampak lingkungan buat bank apa yang terjadi ini memang lebih repot keputusannya juga mungkin di awalnya lebih sedikit duit yang bisa disalurkan tapi keputusan kreditnya akan jadi lebih prudentbe iya kami juga diminta untuk tapi jelas kami nggak kenalkenal amat sama mereka yang seharusnya kami tahu apakah kami memang baikbaik apa bakal dengan tertib apa bahkan kayaknya kalo ngurusin pebisnis kayaknya jauh lebih sering ketipuj masak sihbe haiyah purapura tahu ada tuh pernyataan kalo minjem duit sepuluh juta itu masalahnya nasabah tapi kalo minjemnya seratus miliar itu masalahnya bank itu beneran mas kami seneng bisa usah ngurusin banyak pihak target tapi ya itu j itu juga yang kami para aktivis keberlanjutan berkonsentrasi di penapisan investasi buat korporasi bagaimanapun kalau korporasi dampaknya baik yang positif maupun yang negatifnya makanya perlu be tapi yang sering diajuin aktivis itu kejauhan dari realitas masj hah kalian itu katanya korporasi termasuk bank itu tempatnya inovasi yang disruptif diajakin caranya risiko dengan lebih komprehensif susah kalo tertib mengelola risikonya bisnis kalian juga jadi lebih bagus npl itu kan paling bank juga kalo kalian terusterusan diketahui ngasih duit ke perusahaan yang masak sama risiko reputasi sihbe tapi kami kan harus investasi mas itu para nasabah yang naruh duit bunga atau bagi hasil kalo kami susah karena dibatesin sama persyaratan ini dan itu repot juga bunga dan bagi hasil mereka kan juga harus bisa narik sewaktuwaktu kita perlu ituj ngerti makanya jangan risikonya bank itu terkelola kalo perusahaan yang kalian pinjemin duit itu kena gangguan operasi karena kelakuan mereka sendiri kalian juga yang ingat lho di mutakhir yang namanya risiko itu kan ancaman dan peluang sekaligus peluangnya datang dari bisnisbisnis yang jauh lebih baikbe maksudnya masj kurang piknik neh hehehe banyak penelitian yang bahwa bisnis yang peduli pada lingkungan dan masyarakat itu jauh lebih bisnis yang peduli barubaru ini saya beli buku yang ditulis ryan honeyman di situ robert shiller yang menang nobel ekonomi tahun lalu jelasjelas bilang bahwa b corporationsyaitu perusahaanperusahaan yang bersumpah untuk membawa benefit alias manfaat terbesar buat masyarakat dan mau bawa mudarat sekecil apapunbakal keuntungan yang jauh lebih perusahaanperusahaan lain yang itu ekonom super lho penelitian yang menghubungkan kinerja sosial dan lingkungan dengan keuntungan finansial itu seabreg dengan jelas bilang hubungannya positif google dongbe udah pernah lihat juga mas tapi itu semua di luar negeri indonesia aneh belum ada penelitian yang bilang hal yang sama di negara kita kalo di sini kita dianggap berbuat baik itu proposal lebih banyak terutama hehehe dari senayanj masih kurang google tuh coba kata indonesia hasilnya bro kalau perusahaan perhatian pada masyarakat dan ngrusak lingkungan indikator finansialnya juga kuat ini bukan soal jadi sinterklas tapi soal dampak bisnis inti sebetulnya kalau ada perusahaan jago masyarakat dan lingkungan jelas itu pertanda bahwa tata kelola manajemennya beresbe juga bisa dikiriminj haha iya deh tunggu aja di inbox tapi jangan bacanya agak banyak yang bisa dikirimin termasuk buktibukti bahwa bank yang lebih hatihati ngasih kredit dengan menghitung aspek disingkat esgitu juga jauh lebih rendah nplnya dan punya pangsa pasar yang semakin sesuai dengan kebijakan itu pangsa pasarnya sendiri terus membesar jadi sekarang bisa dibilang bukan cuma doangbe oh ya tuh ditunggu mas biar gampang di dalam tapi susah juga ya kalau pemerintah kita bergerak ke situ bank biasanyanya sih cuma gerak kalo sudah jadi regulasi lagian seperti data yang ada di website elu itu bukannya duitnya datang dari negaranegara lain kalau malaysia cina jepang sama singapura persyaratan kreditnya emang akan ada artinyaj ya jangan masang prasangka butuk sama pemerintah akhir ojk klhk sudah roadmap keuangan berkelanjutan masih banyak ruang perbaikannya tapi jelas penting untuk disyukuri tahun ini juga dan tahun depan kemungkinan sudah akan ada beberapa regulasi turunannya ojk sendiri bagian dari atau sbn yang bisa memengaruhi negaranegara lain untuk bergerak ke arah yang samabe tapi malaysia singapura sama cina apa mau begitu bukannya sekarang juga sudah terbukti paling hutan kitaj yang ditaruh di website itu adalah sektor yang paling bawa risiko kerusakan hutan ya belum pasti mereka merusak soal malaysia dan cina juga kita musti lebih hatihati membacanya dalam laporan wwf yang terbit tahun lalu singapore indonesia and malaysiamemang dinyatakan bahwa bankbank di indonesia itu yang lebih maju tapi jelas mereka juga mengejar di laporan itu dinyatakan singapura yang paling ketinggalan tapi segera mereka aturan soal pelaporan keberlanjutan yang mereka lebih transparandi malaysia kayaknya memang belum ada perkembangan cina tahun lalu juga dokumen lengkap dengan petunjuk detail untuk masingmasing sektor keuangan sebagai dokumen kayaknya cina yang paling impresif yang itu salah satunya simon zadek dewa tapi memang kita masih harus menunggu implementasinya tapi kita tahu di cina kalo sudah jadi dokumen pemerintah ya akan be hahaha kita yang masih aja dibilang yang paling maju ya jadi kalau lihat laporan wwf itu kita kayaknya paling perlu danatau malaysia berubah yaj hmmm benar tapi sejujurnya kita perlu khawatir juga sama yang lain kalo kita liat status sbn terakhir malaysia jepang dan singapura itu boroboro punya mulai aja belum jepang sudah jadi pendukung sbn lewat kementerian keuangannya dan singapura berusaha masuk lewat aturan pelaporan itu tapi ya masih jauh dari harapan lah malaysia itu yang paling menakutkan di sektorsektor yang paling menimbulkan risiko deforestasi tapi paling terbelakang soal inibe nggak ada harapan masj hehehe nggak begitu juga kalau mereka lalu bisnisnya gagal mereka juga berisiko hilang jadi ya tetep bisa diajakin kebetulan sbn tahun ini di indonesia bali tepatnya di awal desember nanti kalau pak muliaman bos ojk kita bisa ngomong sesuatu yang membuat malaysiajuga jepang dan singapura semoga mereka datangtibatiba tobat perubahan bisa cepat terjadi lebih bagus lagi kalau pak jokowi sekalian yang bilang kalau kita terbuka pada investasi asing tapi investasi asing yang mempromosikan keberlanjutan yang bermanfaat buat masyarakat dan melindungi serta memperbaiki lingkungan dampaknya bisa sangat dahsyatbe apa presiden kita pasti datangj tahu lah memangnya saya pak jokowi tapi sepantasnya begitu ini kumpulan bank sentral dan otoritas jasa keuangan bakal kumpul kita harusnya ya bisa memanfaatkan momentumnya untuk soal yang kayak kita mau yang halal dan dipakainya dengan thayibbe jadi ini beneran kepentingan bangsa kita mas yakin nih bukan lsm asingj duh kenyang gua ditanyain masak sih buat keberlanjutan sendiri buat masyarakat sendiri dan buat lingkungan kita sendiri biar anakcucu masih pada bisa hidup dengan air cukup udara bersih bisa makan dari hasil bangsa sendiri masih juga selama ini asing masuk itu ke mana modal asing di swasta sama hibah dan pinjaman asing yang diterima pemerintah kita berapa ribu triliun berapa ribu kali lipat yang diterima lsm cobabe iya juga sih kalau asing masuk ke swasta pada protes ya kalo utang pemerintah sih masih banyak juga yang teriakteriakj sudah dari dulu kita kerjasama sama asing buat merdeka saja kita butuh pengakuan asing nggak bisa cuma menang perang dan diri merdeka buat belajar banyak hal baik kita juga dapat dari yang asing nggak semua hal yang berasal dari luar indonesia jelek agamaagama mayoritas di negara kita saja agama asing hehehe begitu juga hibah hutang investasi dan bantuan pengetahuan dari negerinegeri lain semuanya jelek juga semua yang berasal dari negeri sendiri itu mulia kalo duit dari negeri sendiri terus dipake masyarakat dan lingkungan apa itu lebih bagus daripada asing yang kita pake buat masyarakat dan juga lingkungan yang rusakbegitulah harihari menjelang libur idul adha saya dipenuhi oleh pembicaraan soal perbankan berkelanjutan sejak peluncuran website di singapura lalu di jakarta dan sesudahnya terutama ketika bercakapcakap dengan banyak orang seperti yang saya rekam di atas di benak saya kerap muncul ingatan terhadap kalimat sakti kalimat itu diucapkan bjorn stigson sang mantan orang nomor di wbcsd saya membacanya di laporan wwf dan banktrack entah berapa tahun lalu begitu tajuk dokumen itu saya tidak tahu apakah kinerja perbankan dalam perlindungan sosial dan lingkungan sudah membaik sejak itu tapi yang jelas ruang perbaikannya masih sangatlah luas rapor kebijakannya saja belum memuaskan apalagi implementasinyatapi saya percaya bahwa transparensi yang dipromosikan rainforest action network tuk indonesia dan profundo lewat website yang baru diluncurkan itu akan membuat perubahan signifikan semoga secepat yang kita butuhkan agar apa yang dinyatakan stigson itu tidak terus menggelayuti hidup ini memang kita butuh perubahan yang ekstra cepat tulisan ini merupakan opini penulis

Januminro, Penerima Penghargaan Kalpataru yang Hutankan Lahan Gambut Terbakar. Anggapan bahwa Kalimantan Tengah merupakan kawasan yang memiliki hutan lebat kini sudah mulai luntur. Kerusakan lahan gambut terlihat nyata di hadapan. Alihfungsi lahan di tanah Borneo masif beberapa tahun belakangan. Jika berkendara dari arah Palangkaraya menuju Banjarmasin, maka deforestasi tampak terlihat jelas.Keadaan tersebut diperparah dengan peristiwa kebakaran tahun lalu. Sehingga membuat kerusakan semakin nyata. Terasa gersang, meski beberapa pohon sudah mulai tumbuh menghijau di sela-sela tumbuhan perdu dan semak belukar yang terhampar luas.Namun siapa sangka, kala sampai di Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya tepat di KM 30,5 terdapat hutan gambut yang masih terjaga keasriannya. Pohon-pohon hijau tegak menjulang membuat rasa sejuk saat mata memandang sekelilingnya.Nama hutan itu atau Hutan Sumber Kehidupan dalam bahasa Ngaju, seluas 18 hektar. Adalah Januminro (54) pemilik serta pengelolanya.“Ini hutan gambut hak milik yang kami kelola sejak 1998. Dulu kawasan ini terbakar hebat di tahun 1997. Tahun itu adalah kebakaran terbesar dan pertama di Kalteng,” jelasnya saat dijumpai di area hutannya (10/10).Di Jumpun Pambelom, tumbuh berbagai jenis pohon khas rawa gambut dengan ketinggian mencapai lebih dari 25 meter dan diameter batang 50 cm. Pohon-pohon seperti galam (), tumih (), teretang (). Selain itu juga tumbuh berbagai pohon lainnya seperti jelutung, ramin, pasak bumi, tanggaring, ulin, gemor dan gaharu.Perpaduan pohon-pohon itu berkombinasi menjadikan kawasan tersebut hijau dan terasa teduh saat dikunjungi.Hutan itu pun menjadi habitat beberapa satwa seperti babi hutan, kijang, beruang, kera, orangutan, burung dan tupai. Sementara jenis ikan rawa yang banyak ditemukan di dalamnya diantaranya ikan gabus, papuyu, kapar, sambaling, karandang dan tapah.Januminro menyebutkan Jempun Pambelom merupakan hutan gambut hak pertama yang ada di Indonesia. Sehingga tak berlebihan jika ia disebut sebagai pelopor hutan gambut hak milik.Menurut lelaki kelahiran Barito Selatan itu, hutan yang ia kelola dulunya bekas bagian sebuah perusahaan HPH yang beroperasi antara tahun 1973 hingga 1993. Lalu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, wilayah itu masuk dalam area program Pertanian Lahan Gambut (PLG) satu juta hektar.Menurutnya, pasca kebakaran 1997, kawasan ini rusak parah. Hampir seluruhnya terbakar dan seperti tak ada kehidupan.Miris melihat situasi, Janminro tergerak. Perlahan sejak 1998, dia mulai membeli lahan tersebut dari masyarakat yang menguasai lahan. Awalnya seluas empat hektar. “Kita ambil alih, saya beli seharga Rp.500ribu hingga Rp.1 juta per hektar. Semua murni swadayanya.”Januminro mengaku tak menjumpai kesulitan saat mulai mencoba mengambil alih lahan ini. Karena pada waktu tak ada seorangpun yang berminat untuk mengelola lahan gambut yang sudah terbakar.Seiring berjalannya waktu, atas dukungan dari berbagai pihak kini luas hutan Jempun Pambelom terus bertambah hingga mencapai 18 hektar. Januminro berharap, luas hutan yang ia kelola bisa terus bertambah.Menurut Januminro mengelola hutan miliknya tidaklah terlalu sulit, karena alam mampu menumbuhkan dirinya sendiri atau istilahnya suksesi alami. Terpenting, menjaga agar jangan sampai terbakar kembali.“Kami kembangkan pertahanan api, yaitu membangun parit-parit kecil di kiri-kanan sebagai pembatas,” tuturnya.Untuk itulah dia menggali sumur bor dengan jarak 100-150 meter. Totalnya sekitar 20 lebih sumur bor di dalam kawasan, dan di luar kawasan 100 sumur bor. Fungsinya untuk membasahi area yang rawan kebakaran, khususnya di tepi-tepi jalan.Selain itu ia juga membangun sekat kanal, sebanyak tujuh buah yang terbuat dari kayu yang tahan dari pelapukan air, seperti belangiran. Harapannya agar sekat kanal bisa lebih lama dan tak cepat rusak. “Kami berharap umurnya paling tidak sampai 15 tahun. Jangan sampai cepat hancur.”Bapak tiga orang anak ini menyadari betul bahwa dalam pengelolaan Jempun Pambelom harus melibatkan masyarakat sekitar. Karena itu, berbagai program yang ada di dalamnya dirancang secara kolaboratif bersama masyarakat sekitar.Upaya pelibatan masyarakat ini ia buktikan dengan membentuk sukarelawan Serbu Api. Pelembagaanyan secara resmi terbentuk pada tahun 2010. Tugasnya selain menjaga kawasan Jempun Pambelom, juga melakukan aktivitas pengendalian api di luar kawasan itu. Tak urung mereka bekerja pada malam hari untuk mencegah api yang cepat membesar.“Kami juga menyediakan nomor panggil. Jika masyarakat melihat ada kebakaran bisa langsung menghubungi kami baik melalui sms maupun telepon,” katanya.Bahkan, Januminro mengaku kadang membagikan pulsa gratis kepada masyarakat di lokasi rawan bencana. Tujuannya agar mereka melaporkan titik-titik api jika terjadi kebakaran.Dengan berbagai upayanya tersebut, pada tahun 2015 wilayah Jumpun Pambelon pun luput dari bahaya kebakaran. Saat peristiwa Karhutla tahun lalu, Jumpun Pambelom juga dijadikan posko pemadaman api dengan relawan serbu api yang selalu siap siaga.Bentuk pelibatan masyarakat lainnya untuk menjaga lokasi sekitar Jumpun Pambelom dilakukan lewat kegiatan persemaian bibit pohon. Warga sekitar Jumpun Pambelom diajak untuk menjadi petani bibit. Nantinya, bibit-bibit pohon dari masyarakat sekitar akan dibeli oleh pihak Jumpun Pambelom.Bibit yang dibeli dari masyarakat seharga Rp 2.500 per bibit, itu digunakan untuk program adopsi pohon. Januminro mengatakan, banyak pihak yang tertarik untuk mengadopsi pohon di Jumpun Pambelom.Dari program adopsi pohon itu lah, pria yang menamatkan studi di jurusan Manajemen Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat 1986, pascasarja di Fakultas Ekonomi Universitas Palangkaraya 2011, itu bisa membiayai operasional kegiatan Jumpun Pambelom termasuk operasional relawan serbu api.Bagi siapa saja yang tertarik untuk mengadopsi pohon, akan dikenai iuran Rp.10 ribu per pohon. Pohon-pohon yang diadopsi nantinya akan ditanam di area Jumpun Pambelom.Sumber pendanaan lain yang didapat untuk operasional Jumpun Pambelom berasal dari CSR berbagai perusahaan. Menurut Januminro, hingga saat ini banyak perusahaan yang tertarik untuk ikut serta ambil bagian dalam upaya menjaga kelestarian Jumpun Pambelom. Selain itu, juga bantuan dari lembaga lain seperti UNDP, KLHK, Pemkot Palangkaraya, Pemkab Pulang Pisau dan lain-lain.“Ada juga dukungan dari donator pribadi. Sehingga ini cukup memadai untuk kita mengembangkan ini,” ucapnya.Dana-dana yang dihimpun itu, kemudian ia gunakan untuk mengembangkan kegiatan serupa di wilayah lainnya. Januminro mengatakan, pihaknya sudah membeli lahan seluas 50 hektar yang lokasinya hanya terpaut 500 meter dari Jumpun Pambelom. Nantinya lahan tersebut juga akan dijadikan hutan kembali dan dirawat dengan baik.Selain fokus mengelola Jumpun Pambelom, Januminro juga sering mengadakan pelatihan pencegahan Karhutla di berbagai daerah. Di Riau ia sudah mengadakan pelatihan untuk 50 desa rawan kebakaran. Juga di Kalbar 150 desa.“Kalau di Kalteng sudah lebih dari 150 desa. Pelatihan yang diberikan mengenai pengendalian Karhutla, pembuatan sumur bor, juga sekat kanal,” katanya.Atas apa yang sudah ia lakukan, Yayasan Kehati memberikan penghargaan pada tahun 2014. Ia dianggap sebagai sosok pendorong kelestarian keanekaragaman hayati. Penghargaan serupa juga didapat dari presiden Joko Widodo.Pada tahun 2015, Januminro menerima penghargaan Kalpataru sebagai pengabdi lingkungan.“Saya berharap, hutan ini bisa dikunjungi oleh banyak orang. Karena Jumpun Pambelom ini memang konsepnya hutan pendidikan. Kami tak memungut biaya jika ada orang berkunjung ke sini. Silakan datang yang penting bisa menjaga kawasan, menjaga kebersihannya, dan tak merokok saat masuk ke hutan. Mudah-mudahan ini jadi semangat kami memberikan sumbangsih bahwa hutan itu bisa menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitarnya,” tandasnya.

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

bencana alam ketahanan komunitas pelestarian habitat program literasi

januminro penerima penghargaan kalpataru yang hutankan lahan gambut terbakar anggapan bahwa kalimantan tengah merupakan kawasan yang memiliki hutan lebat kini sudah mulai luntur kerusakan lahan gambut terlihat nyata di hadapan alihfungsi lahan di tanah borneo masif beberapa tahun belakangan jika berkendara dari arah palangkaraya menuju banjarmasin maka deforestasi tampak terlihat jelaskeadaan tersebut diperparah dengan peristiwa kebakaran tahun lalu sehingga membuat kerusakan semakin nyata terasa gersang meski beberapa pohon sudah mulai tumbuh menghijau di selasela tumbuhan perdu dan semak belukar yang terhampar luasnamun siapa sangka kala sampai di desa tumbang nusa kecamatan jabiren raya tepat di km terdapat hutan gambut yang masih terjaga keasriannya pohonpohon hijau tegak menjulang membuat rasa sejuk saat mata memandang sekelilingnyanama hutan itu atau hutan sumber kehidupan dalam bahasa ngaju seluas hektar adalah januminro pemilik serta pengelolanyaini hutan gambut hak milik yang kami kelola sejak dulu kawasan ini terbakar hebat di tahun tahun itu adalah kebakaran terbesar dan pertama di kalteng jelasnya saat dijumpai di area hutannya di jumpun pambelom tumbuh berbagai jenis pohon khas rawa gambut dengan ketinggian mencapai lebih dari meter dan diameter batang cm pohonpohon seperti galam tumih teretang selain itu juga tumbuh berbagai pohon lainnya seperti jelutung ramin pasak bumi tanggaring ulin gemor dan gaharuperpaduan pohonpohon itu berkombinasi menjadikan kawasan tersebut hijau dan terasa teduh saat dikunjungihutan itu pun menjadi habitat beberapa satwa seperti babi hutan kijang beruang kera orangutan burung dan tupai sementara jenis ikan rawa yang banyak ditemukan di dalamnya diantaranya ikan gabus papuyu kapar sambaling karandang dan tapahjanuminro menyebutkan jempun pambelom merupakan hutan gambut hak pertama yang ada di indonesia sehingga tak berlebihan jika ia disebut sebagai pelopor hutan gambut hak milikmenurut lelaki kelahiran barito selatan itu hutan yang ia kelola dulunya bekas bagian sebuah perusahaan hph yang beroperasi antara tahun hingga lalu pada masa pemerintahan presiden soeharto wilayah itu masuk dalam area program pertanian lahan gambut plg satu juta hektarmenurutnya pasca kebakaran kawasan ini rusak parah hampir seluruhnya terbakar dan seperti tak ada kehidupanmiris melihat situasi janminro tergerak perlahan sejak dia mulai membeli lahan tersebut dari masyarakat yang menguasai lahan awalnya seluas empat hektar kita ambil alih saya beli seharga rpribu hingga rp juta per hektar semua murni swadayanyajanuminro mengaku tak menjumpai kesulitan saat mulai mencoba mengambil alih lahan ini karena pada waktu tak ada seorangpun yang berminat untuk mengelola lahan gambut yang sudah terbakarseiring berjalannya waktu atas dukungan dari berbagai pihak kini luas hutan jempun pambelom terus bertambah hingga mencapai hektar januminro berharap luas hutan yang ia kelola bisa terus bertambahmenurut januminro mengelola hutan miliknya tidaklah terlalu sulit karena alam mampu menumbuhkan dirinya sendiri atau istilahnya suksesi alami terpenting menjaga agar jangan sampai terbakar kembalikami kembangkan pertahanan api yaitu membangun paritparit kecil di kirikanan sebagai pembatas tuturnyauntuk itulah dia menggali sumur bor dengan jarak meter totalnya sekitar lebih sumur bor di dalam kawasan dan di luar kawasan sumur bor fungsinya untuk membasahi area yang rawan kebakaran khususnya di tepitepi jalanselain itu ia juga membangun sekat kanal sebanyak tujuh buah yang terbuat dari kayu yang tahan dari pelapukan air seperti belangiran harapannya agar sekat kanal bisa lebih lama dan tak cepat rusak kami berharap umurnya paling tidak sampai tahun jangan sampai cepat hancurbapak tiga orang anak ini menyadari betul bahwa dalam pengelolaan jempun pambelom harus melibatkan masyarakat sekitar karena itu berbagai program yang ada di dalamnya dirancang secara kolaboratif bersama masyarakat sekitarupaya pelibatan masyarakat ini ia buktikan dengan membentuk sukarelawan serbu api pelembagaanyan secara resmi terbentuk pada tahun tugasnya selain menjaga kawasan jempun pambelom juga melakukan aktivitas pengendalian api di luar kawasan itu tak urung mereka bekerja pada malam hari untuk mencegah api yang cepat membesarkami juga menyediakan nomor panggil jika masyarakat melihat ada kebakaran bisa langsung menghubungi kami baik melalui sms maupun telepon katanyabahkan januminro mengaku kadang membagikan pulsa gratis kepada masyarakat di lokasi rawan bencana tujuannya agar mereka melaporkan titiktitik api jika terjadi kebakarandengan berbagai upayanya tersebut pada tahun wilayah jumpun pambelon pun luput dari bahaya kebakaran saat peristiwa karhutla tahun lalu jumpun pambelom juga dijadikan posko pemadaman api dengan relawan serbu api yang selalu siap siagabentuk pelibatan masyarakat lainnya untuk menjaga lokasi sekitar jumpun pambelom dilakukan lewat kegiatan persemaian bibit pohon warga sekitar jumpun pambelom diajak untuk menjadi petani bibit nantinya bibitbibit pohon dari masyarakat sekitar akan dibeli oleh pihak jumpun pambelombibit yang dibeli dari masyarakat seharga rp per bibit itu digunakan untuk program adopsi pohon januminro mengatakan banyak pihak yang tertarik untuk mengadopsi pohon di jumpun pambelomdari program adopsi pohon itu lah pria yang menamatkan studi di jurusan manajemen kehutanan universitas lambung mangkurat pascasarja di fakultas ekonomi universitas palangkaraya itu bisa membiayai operasional kegiatan jumpun pambelom termasuk operasional relawan serbu apibagi siapa saja yang tertarik untuk mengadopsi pohon akan dikenai iuran rp ribu per pohon pohonpohon yang diadopsi nantinya akan ditanam di area jumpun pambelomsumber pendanaan lain yang didapat untuk operasional jumpun pambelom berasal dari csr berbagai perusahaan menurut januminro hingga saat ini banyak perusahaan yang tertarik untuk ikut serta ambil bagian dalam upaya menjaga kelestarian jumpun pambelom selain itu juga bantuan dari lembaga lain seperti undp klhk pemkot palangkaraya pemkab pulang pisau dan lainlainada juga dukungan dari donator pribadi sehingga ini cukup memadai untuk kita mengembangkan ini ucapnyadanadana yang dihimpun itu kemudian ia gunakan untuk mengembangkan kegiatan serupa di wilayah lainnya januminro mengatakan pihaknya sudah membeli lahan seluas hektar yang lokasinya hanya terpaut meter dari jumpun pambelom nantinya lahan tersebut juga akan dijadikan hutan kembali dan dirawat dengan baikselain fokus mengelola jumpun pambelom januminro juga sering mengadakan pelatihan pencegahan karhutla di berbagai daerah di riau ia sudah mengadakan pelatihan untuk desa rawan kebakaran juga di kalbar desakalau di kalteng sudah lebih dari desa pelatihan yang diberikan mengenai pengendalian karhutla pembuatan sumur bor juga sekat kanal katanyaatas apa yang sudah ia lakukan yayasan kehati memberikan penghargaan pada tahun ia dianggap sebagai sosok pendorong kelestarian keanekaragaman hayati penghargaan serupa juga didapat dari presiden joko widodopada tahun januminro menerima penghargaan kalpataru sebagai pengabdi lingkungansaya berharap hutan ini bisa dikunjungi oleh banyak orang karena jumpun pambelom ini memang konsepnya hutan pendidikan kami tak memungut biaya jika ada orang berkunjung ke sini silakan datang yang penting bisa menjaga kawasan menjaga kebersihannya dan tak merokok saat masuk ke hutan mudahmudahan ini jadi semangat kami memberikan sumbangsih bahwa hutan itu bisa menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitarnya tandasnya

Sawit Datang, Hutan Suku Yei Perlahan Hilang. Yance Mahuze, tokoh masyarakat Suku Yei, dari Kampung Toray, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, tak mampu menyembunyikan kesedihan. Matanya tampak berkaca-kaca. Ada apa? Dia memandangi hutan adat sudah berubah menjadi kebun sawit. Ada oknum Suku Marind, Sub Suku Yeinan, mau menjual lahan mereka ke perusahaan.Padahal, daerah itu tepat di bantaran hulu DAS Maro, yang mengaliri seluruh kampung hingga di Kota Merauke.Perkampungan Suku Yei terdiri dari Kampung Erambo, Kampung Toray, Kampung Poo, Kampung Kweel, Kampung Bupul serta Kampung Tanas. Untuk mencapai kampung-kampung ini, harus melalui Jalan Trans Papua.Sawit tak hanya ada di Distrik Sota, juga di Elikobel. Mahuze miris karena sejauh mata memandang, hutan yang dulu penuh pepohonan, kini berganti sawit.Dulu, katanya, hutan lebat, kalau ingin mengunjungi saudara yang tinggal di PNG, cukup berjalan kaki beberapa jam sudah sampai. Kini, pepohonan hilang, cuaca jadi panas. “Perlu lebih sehari baru sampai PNG,” katanya.Pemda Merauke maupun Papua, katanya, membolehkan para investor sawit mendatangi Suku Yei, dan bebas menebang kayu atas nama pembangunan dengan luasan tak terhingga. Banyak tempat sakral, tempat persinggahan leluhur dan kuburan, sampai hutan sagu, terbuka.“Tempat yang dulu sangat dilarang (dibuka) sekarang dibuka demi tanaman sawit,” katanya.Dia bilang, ada dua perusahaan sawit sedang beroperasi di hutan Yeinan, perbatasan Indonesia-PNG, yaitu, PT. Internusa Jaya Sejatera dan PT. Agripima Persada Mulia.Awal masuk, perusahaan-perusahaan ini berjanji mempekerjakan anak Yeinan. “Janji tinggal janji. Kini, hutan, kali, rawa, binatang di Yeinan, bukan milik mereka lagi,” katanya.Selama ini, katanya, hutan mereka adalah lumbung pangan. Keperluan hidup mereka penuhi dari sana, dari berbagai tumbuhan sampai beragam jenis ikan. Kekayaan fauna juga banyak, dari kasuari, burung, rusa, tikus tanah, kura-kura moncong babi, buaya, dan lain-lain.Kala gereja katolik masuk di daratan Yeinan, memperkenalkan karet, hingga penduduk setempat rajin menanam.Kala hulu DAS Kali Maro kena pembukaan hutan buat sawit terjadi pendangkalan. Satwa air pun tak betah hidup di Kali Maro. Dia bilang, banyak kura-kura naik ke darat berteduh di pohon tinggi. Biasanya, warga menemukan kura-kura di pinggir Kali Maro. Begitu juga buaya, dulu banyak di Kali Maro, sekarang pindah ke Kali Wanggo.“Pemda Merauke, harus menyetop investor ke Yeinan lagi,” katanya.Kini, aparat Kampung Toray berencana membangun hutan lagi dengan meremajakan tumbuhan asli Suku Yei. Mereka akan menggunakan dana kampung.Sebelum jadi sawit, katanya, tumbuhan hutan banyak ditemui adalah gambir. Tumbuhan ini juga makanan kasuari.Selain tumbuhan asli, mereka juga berencana tanam karet di sepanjang kiri kanan jalan Kampung Toray. Selain bisa jadi penghijauan, getah bisa disadap. “Trans Papua Merauke-Boven Digoel, Trans Papua antara Merauke dan Distrik Jagebob, ditanami karet,” katanya.Egenius Baljai, Ketua Adat Kampung Kweel dalam diskusi pemetaan partisipatif di Merauke, mengatakan, seluruh warga adat Yeinan agar tak lagi menjual hutan dan tanah kepada investor sawit.Sekarang, katanya, tanah Yeinan tinggal sedikit dan harus terjaga sebagai lumbung pangan masyarakat sendiri.“Hidup mati terletak di mama (tanah). Maka stop jual hutan dan tanah. Hidup dan mati kita di atas tanah Yeinan,” katanya.Menurut dia, soal batas wilayah Orang Yeinan, yang tak boleh terganggu perusahaan, sebenarnya sudah ada kesepakatan bersama ditandatangani Bupati Merauke, Frederikus Gebze disaksikan beberapa LSM dari Merauke, Jakarta dan Jayapura.L Franky dari Yayasan Pusaka mengungkapkan, di Merauke, hanya dua perusahaan sawit anggota (RSPO) yaitu PT. Agripima Cipta Persada dan PT. Angrinusa Persada Mulia, anak usaha PT. Ganda Group.Bila perusahaan jadi anggota RSPO, katanya, harus mengikuti standar kriteria investasi sawit, seperti prinsip keterbukaan, menghargai HAM dan meminta persetujuan warga sebelum masuk satu wilayah.“Artinya masyarakat harus tahu, jenis perusahaan, areal berapa luas, harus memetakan tempat-tempat penting seperti dusun sagu, bantaran sungai dan lain-lain.”Walau sudah jadi kebun sawit, katanya, seharusnya akses masyarakat dibuka “Artinya, kawasan harus diberi akses pada masyarakat untuk terus mengelola hingga pabrik sawit. Mereka, juga harus menjaga dusun agar jangan tergusur,” katanya.Yosehi Mekiuw, Dekan Faperta Universitas Musamus Merauke (Unmus) mengatakan, sekarang hulu DAS Kali Maro berubah drastis. Dia menyangkan, penduduk sekitar sawit hanya menjadi pelengkap penderita.Ada standar-standar sawit ‘hijau’ baik RSPO maupun Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) tak mampu menghindari warga dari masalah, hutan Suku Yei hilang juga.“Sawit ramah lingkungan seperti apa? Kita semua tak tahu,” katanya.Dosen asal Suku Yei ini merasa sejak awal perusahaan telah membuka hutan melebihi ketentuan hingga tempat sakral, dusun sagu, tempat keramat, kuburan tuan, kampung lama habis terbabat jadi sawit.Dia juga khawatir penebangan kayu di hulu DAS Kali Maro. Seharusnya, kata Mekiuw, ada keharmonisan antara vegetasi lingkungan.“Jangan semena-mena membuka hutan akibatnya ketersediaan air untuk segala makluk hidup sepanjang masa terganggu. Ingat, sifat air selalu mengalir, kalau di hulu sudah rusak pasti aliran rusak semua.”Dia juga bicara soal pemetaan tempat penting, katanya, yang sudah dilakukan baik Pemda Merauke, maupun LSM lingkungan. “Pemetaan diatas pemetaan akhirnya amburadul dan tak berjalan. Hasilnya tumpang tindih. Masyarakat juga akhirnya menjadi korban, tanah mereka terjual habis untuk investor sawit, dan rajin membuka hutan lagi,” katanya.Seharusnya, katanya, Pemda Merauke, bikin satu pintu soal keluar masuk investor hingga ada pengawasan jelas.“Jangan kita bicara sebatas konsep.”Mekiuw menyayangkan, beberapa peneliti konon dari luar Merauke meneliti segala sumber alam daerah itu tetapi tinggal di Jawa. “Jika tenaga mereka diperlukan baru datang,” katanya.Sedang Unmus, universitas di Merauke, berisi para peneliti besar, tinggal dan bekerja di Merauke, tak pernah dilibatkan. Dia bilang, Unmus, bisa berperan dengan dilibatkan dalam bahasan-bahasan tata kelola lahan di daerah itu.

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat peran pemerintah lokal

sawit datang hutan suku yei perlahan hilang yance mahuze tokoh masyarakat suku yei dari kampung toray distrik sota kabupaten merauke tak mampu menyembunyikan kesedihan matanya tampak berkacakaca ada apa dia memandangi hutan adat sudah berubah menjadi kebun sawit ada oknum suku marind sub suku yeinan mau menjual lahan mereka ke perusahaanpadahal daerah itu tepat di bantaran hulu das maro yang mengaliri seluruh kampung hingga di kota meraukeperkampungan suku yei terdiri dari kampung erambo kampung toray kampung poo kampung kweel kampung bupul serta kampung tanas untuk mencapai kampungkampung ini harus melalui jalan trans papuasawit tak hanya ada di distrik sota juga di elikobel mahuze miris karena sejauh mata memandang hutan yang dulu penuh pepohonan kini berganti sawitdulu katanya hutan lebat kalau ingin mengunjungi saudara yang tinggal di png cukup berjalan kaki beberapa jam sudah sampai kini pepohonan hilang cuaca jadi panas perlu lebih sehari baru sampai png katanyapemda merauke maupun papua katanya membolehkan para investor sawit mendatangi suku yei dan bebas menebang kayu atas nama pembangunan dengan luasan tak terhingga banyak tempat sakral tempat persinggahan leluhur dan kuburan sampai hutan sagu terbukatempat yang dulu sangat dilarang dibuka sekarang dibuka demi tanaman sawit katanyadia bilang ada dua perusahaan sawit sedang beroperasi di hutan yeinan perbatasan indonesiapng yaitu pt internusa jaya sejatera dan pt agripima persada muliaawal masuk perusahaanperusahaan ini berjanji mempekerjakan anak yeinan janji tinggal janji kini hutan kali rawa binatang di yeinan bukan milik mereka lagi katanyaselama ini katanya hutan mereka adalah lumbung pangan keperluan hidup mereka penuhi dari sana dari berbagai tumbuhan sampai beragam jenis ikan kekayaan fauna juga banyak dari kasuari burung rusa tikus tanah kurakura moncong babi buaya dan lainlainkala gereja katolik masuk di daratan yeinan memperkenalkan karet hingga penduduk setempat rajin menanamkala hulu das kali maro kena pembukaan hutan buat sawit terjadi pendangkalan satwa air pun tak betah hidup di kali maro dia bilang banyak kurakura naik ke darat berteduh di pohon tinggi biasanya warga menemukan kurakura di pinggir kali maro begitu juga buaya dulu banyak di kali maro sekarang pindah ke kali wanggopemda merauke harus menyetop investor ke yeinan lagi katanyakini aparat kampung toray berencana membangun hutan lagi dengan meremajakan tumbuhan asli suku yei mereka akan menggunakan dana kampungsebelum jadi sawit katanya tumbuhan hutan banyak ditemui adalah gambir tumbuhan ini juga makanan kasuariselain tumbuhan asli mereka juga berencana tanam karet di sepanjang kiri kanan jalan kampung toray selain bisa jadi penghijauan getah bisa disadap trans papua meraukeboven digoel trans papua antara merauke dan distrik jagebob ditanami karet katanyaegenius baljai ketua adat kampung kweel dalam diskusi pemetaan partisipatif di merauke mengatakan seluruh warga adat yeinan agar tak lagi menjual hutan dan tanah kepada investor sawitsekarang katanya tanah yeinan tinggal sedikit dan harus terjaga sebagai lumbung pangan masyarakat sendirihidup mati terletak di mama tanah maka stop jual hutan dan tanah hidup dan mati kita di atas tanah yeinan katanyamenurut dia soal batas wilayah orang yeinan yang tak boleh terganggu perusahaan sebenarnya sudah ada kesepakatan bersama ditandatangani bupati merauke frederikus gebze disaksikan beberapa lsm dari merauke jakarta dan jayapural franky dari yayasan pusaka mengungkapkan di merauke hanya dua perusahaan sawit anggota rspo yaitu pt agripima cipta persada dan pt angrinusa persada mulia anak usaha pt ganda groupbila perusahaan jadi anggota rspo katanya harus mengikuti standar kriteria investasi sawit seperti prinsip keterbukaan menghargai ham dan meminta persetujuan warga sebelum masuk satu wilayahartinya masyarakat harus tahu jenis perusahaan areal berapa luas harus memetakan tempattempat penting seperti dusun sagu bantaran sungai dan lainlainwalau sudah jadi kebun sawit katanya seharusnya akses masyarakat dibuka artinya kawasan harus diberi akses pada masyarakat untuk terus mengelola hingga pabrik sawit mereka juga harus menjaga dusun agar jangan tergusur katanyayosehi mekiuw dekan faperta universitas musamus merauke unmus mengatakan sekarang hulu das kali maro berubah drastis dia menyangkan penduduk sekitar sawit hanya menjadi pelengkap penderitaada standarstandar sawit hijau baik rspo maupun indonesian sustainable palm oil ispo tak mampu menghindari warga dari masalah hutan suku yei hilang jugasawit ramah lingkungan seperti apa kita semua tak tahu katanyadosen asal suku yei ini merasa sejak awal perusahaan telah membuka hutan melebihi ketentuan hingga tempat sakral dusun sagu tempat keramat kuburan tuan kampung lama habis terbabat jadi sawitdia juga khawatir penebangan kayu di hulu das kali maro seharusnya kata mekiuw ada keharmonisan antara vegetasi lingkunganjangan semenamena membuka hutan akibatnya ketersediaan air untuk segala makluk hidup sepanjang masa terganggu ingat sifat air selalu mengalir kalau di hulu sudah rusak pasti aliran rusak semuadia juga bicara soal pemetaan tempat penting katanya yang sudah dilakukan baik pemda merauke maupun lsm lingkungan pemetaan diatas pemetaan akhirnya amburadul dan tak berjalan hasilnya tumpang tindih masyarakat juga akhirnya menjadi korban tanah mereka terjual habis untuk investor sawit dan rajin membuka hutan lagi katanyaseharusnya katanya pemda merauke bikin satu pintu soal keluar masuk investor hingga ada pengawasan jelasjangan kita bicara sebatas konsepmekiuw menyayangkan beberapa peneliti konon dari luar merauke meneliti segala sumber alam daerah itu tetapi tinggal di jawa jika tenaga mereka diperlukan baru datang katanyasedang unmus universitas di merauke berisi para peneliti besar tinggal dan bekerja di merauke tak pernah dilibatkan dia bilang unmus bisa berperan dengan dilibatkan dalam bahasanbahasan tata kelola lahan di daerah itu

Begini Kondisi Mangrove Pantura Jabar... Indonesia merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada yang dilansir memiliki panjang pantai 202.080 km. Badan Informasi Geospasial (BIG) menyebutkan panjang garis pantai Indonesia mencapai 99.093 km dengan luas wilayah perairan sekitar 6.315.222 km.Selain itu, FAO () di tahun 2007 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara terbesar yang memiliki hutan mangrove, dengan luas sekitar 3 juta hektare atau 19% dari luasan hutan mangrove di dunia.Tetapi, jauh sebelumnya tahun 1999 silam, luas hutan mangrove Indonesia mencapai 8,2 juta hektare dengan rincian 2,5 juta hektare dalam kondisi baik dan 6,7 juta hektare dalam kondisi rusak. Angka tersebut berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Direktorat Jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (Dirjen RLPS).Dari hasil analisis tersebut, bisa disimpulkan bahwa ekosistem mangrove di pesisir Indonesia sedang dalam kondisi mengkhawatirkan. Padahal, ekosistem mangrove memiliki peranan penting sebagai fungsi ekologi, sosial-ekonomi, dan sosia-budaya di kawasan pesisir. Dan akibat masifnya pembukaan lahan (deforestasi) di kawasan pesisir serta masih minimnya upaya konservasi mengakibatkan munculnya sejumlah persoalan lingkungan misalnya abrasi.Tak jauh berbeda dengan wilayah pesisir di Jawa Barat, menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, tahun 2008 lalu luasan hutan mangrove di tanah Pasundan sekitar 38 ribu hektare dimana 18 ribu hektare mangrove dalam keadaan rusak dan mungkin saja jumlah tersebut bisa bertambah apabila melihat kondisi lingkungan dewasa ini.Ada 11 kabupaten/kota yang sebagian wilayahnya memiliki kawasan pesisir pantai diantaranya, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon.Salah satunya di Kabupaten Subang, tepatnya di wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura), ekosistem mangrove seluas kurang lebih 1000 hektare sebagian besar dalam kondisi rusak parah.Alhasani Amin, salah satu anggota Tim Ekpedisi pesisir Wanadri (Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung), kelompok pengiat alam bebas yang telah melakukan pengamatan selam 54 hari di Desa Mayangan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, pertengahan tahun 2016 lalu. Dari hasil pengamatannya menujukan bahwa rusaknya ekosistem mangrove di pesisir Pantura berpengaruh pada lingkungan sekitar.Imam mengatakan, di pesisir Pantura telah terjadi penyusutan lahan daratan yang terkikis oleh air laut. Sehingga banyak sekali daratan yang habis karena terendam air rob. Diduga sepajang hampir 2 km lebih garis pantai juga sudah mundur.“Kami mengamati itu karena di pesisir Pantura Subang merupakan areal bermain Wanadri sudah sejak lama. Sehingga kami menyadari setiap tahunnya hutan mangrove semakin berkurang, untuk itu kami melakukan pengamatan mengenai aspek lingkungan dan sosial di kawasan Pantura,” kata Imam saat ditemui di acara “Suka Cita Pesisir Nusantara” di Museum Geologi, Jl. Diponegoro, Bandung, Sabtu, (17/12/2016) lalu.Dia menerangkan di sepanjang garis pantai, timnya menemukan pohon–pohon mangrove banyak yang tumbang dan rusak. Kemudian menemukan ubur–ubur dan brangkas (hewan endemik) yang mati akibat dari kondisi lingkungan yang tidak seimbang.Untuk mengetahui karakteristik pantai, garis pantai terbaru dan kerusakan pantai yang terjadi, timnya menyusuri pantai sejauh 6 km. Dari sana, kata Iman, sudah sedikit sekali daratan yang ada hanya air rob sehingga penyelurusan pun mesti dilakukan menggunakan perahu.“Kami juga mengecek kadar airnya, pH air disana berkisar antara 7.4 – 7.5. Kemudian kami memasang alat pemantau pasang surut air laut selama 29 hari. Dan selama proses berlangsung ternyata disana sudah mengalami penurunan muka tanah,” papar Iman.Dia menyebutkan banyak rumah masyarakat yang hancur akibat terkikis abrasi. Bahkan sampai ada rumah warga yang hampir setiap hari tergenang banjir rob. Itu menjadi permasalahan bagi masyarakat pesisir khusunya di Pantura. Sudah banyak yang pindah tetapi tidak sedikit dari warga memilih bertahan dengan alasan tidak ada biaya.Imam menegaskan apabila tidak ada upaya konservasi pemulihan ekosistem mangrove. Maka, dapat diprediksikan 15 tahun kedepan akan seperti apa kondisinya.Usamah Latumakulita, anggota Wanadri yang meneliti sosial budaya di pesisir Pantura, mengatakan ada literatur menyebutkan bahwa mangrove sangat mendukung lingkungan disekitarnya. Dari literatur tersebut, timnya mengamati tentang bagaimana kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir dengan kondisi mangrove yang telah rusak.Dia mengungkapkan rusaknya mangrove berdampak pada 3 desa yang terancam tenggelam yaitu Desa Mayangan, Desa Legonwetan, dan Tegalurung. Jumlah penduduk ketiga desa tersebut sekitar 6.627 jiwa dengan rincian 74.1% masyarakat tergolong tidak mampu, 36% tidak lulus dari Sekolah Dasar (SD) serta hanya 23% masyarakat yang memiliki MCK sendiri.Di lapangan, lanjut Usamah, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan tradisional. Nelayan ini tergolong nelayan yang hidupnya paling sulit karena keterbatasan peralatan untuk melaut.“Jika Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) mengatakan kapal yang kapasistas kecil adalah 10 ton. Sementara kapal – kapal yang ada di Pantura Subang maksimal hanya 2 ton ikan atau setengah kuintal kapasitas tangkapnya,” papar dia.Akibat rusaknya mangrove di sekitar pesisir juga mengharuskan mereka melaut lebih jauh. Dengan peralatan dan perahu kecil mereka pun kadang pulang dengan hasil yang kurang memuaskan. Dari segala keterbatasan tersebut kehidupan nelayan disana mau tidak mau harus mendapat penghasilan dan oleh karena itu banyak yang membuka lahan tambak dengan konsekuensi menebang hutan mangrove.Usamah berujar sebetulnya di daerah sana sudah banyak tokoh masyarakat yang peduli tetapi hambatan mereka yakni belum kuat untuk mengajak masyarakat yang lain. Seharusnya yang perlu ditekankan disini bahwa masyarakat setempat adalah subjek utamanya.“Mereka yang mengalami, mereka yang merasakan dan mereka juga pun yang merasakan perubahan. Jadi dari perbaikan harus timbul dari masyarakat itu sendiri. Tetapi tidak cukup dari kesadaran masyarakat tapi juga harus ada dari peran semua pihak termasuk pemerintah,” ucap dia.Dari penuturan masyarakat setempat, kata Usamah, banyak program – program pemerintah yang kurang tepat sasaran. Program tersebut misalnya pemerintah memberikan bantuan seperti jaring baru, keranjang baru dan sebagainya.Menurut mereka, untuk mendapatkan barang tersebut mereka bisa membeli dari hasil melaut mereka. Tetapi yang dibutuhkan para nelayan di Pantura adalah pemerintah menindak oknum – oknum mengambil pukat – pukat yang merugikan masyarakat.“Soal penegakan hukum dan pengawasan laut adalah urusan diluar kontrol kami. Dan untuk batuan berupa barang, kami masih mampu membelinya. Jadi menurut saya, pemerintah juga harus tegas soal permasalahan tadi. Pola kebijakannya jangan tetapi harus muncul dari kondisi yang terjadi di masyarakat,” kata dia.Di tempat yang sama Budayawan Sunda, Aat Soeratin, mengaku prihatin dengan fenomena kerusakan alam yang terjadi di pesisir Indonesia. Padahal sejatinya Indonesia adalah negara bahari. Akan tetapi segala urusan lebih dibahas tentang daratan saja. Jawa Barat dianugrahi kekayaan alam yang cukup melimpah mulai dari kawasan hulu yang subur dengan dikelilingi gunung – gunung api hingga garis pantai yang terbentang luas hingga ke Bali.“Sudah seharusnya perhatian kita tidak hanya melihat daratan saja. Persoalan kita tidak hanya disana. Di pesisir laut pun adalah urusan kita, sebab NKRI terdiri dari pulau – pulau. Maka, mari kita semangatkan kembali bahari kita sesuai dengan deklarasi Juanda,” kata Aat.Dia juga menghimbau kepada seluruh elemen untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan mulai dari hulu hingga ke hilir. Diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat sebab urusan lingkungan merupakan urusan kehidupan serta tidak dititikberatkan pada satu kawasan saja tetapi menyeluruh.

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat

begini kondisi mangrove pantura jabar indonesia merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah kanada yang dilansir memiliki panjang pantai km badan informasi geospasial big menyebutkan panjang garis pantai indonesia mencapai km dengan luas wilayah perairan sekitar kmselain itu fao di tahun menyatakan bahwa indonesia merupakan negara terbesar yang memiliki hutan mangrove dengan luas sekitar juta hektare atau dari luasan hutan mangrove di duniatetapi jauh sebelumnya tahun silam luas hutan mangrove indonesia mencapai juta hektare dengan rincian juta hektare dalam kondisi baik dan juta hektare dalam kondisi rusak angka tersebut berdasarkan data dari kementerian lingkungan hidup dan direktorat jendral rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial dirjen rlpsdari hasil analisis tersebut bisa disimpulkan bahwa ekosistem mangrove di pesisir indonesia sedang dalam kondisi mengkhawatirkan padahal ekosistem mangrove memiliki peranan penting sebagai fungsi ekologi sosialekonomi dan sosiabudaya di kawasan pesisir dan akibat masifnya pembukaan lahan deforestasi di kawasan pesisir serta masih minimnya upaya konservasi mengakibatkan munculnya sejumlah persoalan lingkungan misalnya abrasitak jauh berbeda dengan wilayah pesisir di jawa barat menurut dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa barat tahun lalu luasan hutan mangrove di tanah pasundan sekitar ribu hektare dimana ribu hektare mangrove dalam keadaan rusak dan mungkin saja jumlah tersebut bisa bertambah apabila melihat kondisi lingkungan dewasa iniada kabupatenkota yang sebagian wilayahnya memiliki kawasan pesisir pantai diantaranya kabupaten subang kabupaten indramayu kabupaten sukabumi kabupaten cianjur kabupaten garut kabupaten karawang kabupaten bekasi kabupaten ciamis kabupaten tasikmalaya kabupaten cirebon dan kota cirebonsalah satunya di kabupaten subang tepatnya di wilayah pesisir pantai utara pantura ekosistem mangrove seluas kurang lebih hektare sebagian besar dalam kondisi rusak parahalhasani amin salah satu anggota tim ekpedisi pesisir wanadri perhimpunan penempuh rimba dan pendaki gunung kelompok pengiat alam bebas yang telah melakukan pengamatan selam hari di desa mayangan kecamatan pamanukan kabupaten subang pertengahan tahun lalu dari hasil pengamatannya menujukan bahwa rusaknya ekosistem mangrove di pesisir pantura berpengaruh pada lingkungan sekitarimam mengatakan di pesisir pantura telah terjadi penyusutan lahan daratan yang terkikis oleh air laut sehingga banyak sekali daratan yang habis karena terendam air rob diduga sepajang hampir km lebih garis pantai juga sudah mundurkami mengamati itu karena di pesisir pantura subang merupakan areal bermain wanadri sudah sejak lama sehingga kami menyadari setiap tahunnya hutan mangrove semakin berkurang untuk itu kami melakukan pengamatan mengenai aspek lingkungan dan sosial di kawasan pantura kata imam saat ditemui di acara suka cita pesisir nusantara di museum geologi jl diponegoro bandung sabtu laludia menerangkan di sepanjang garis pantai timnya menemukan pohonpohon mangrove banyak yang tumbang dan rusak kemudian menemukan uburubur dan brangkas hewan endemik yang mati akibat dari kondisi lingkungan yang tidak seimbanguntuk mengetahui karakteristik pantai garis pantai terbaru dan kerusakan pantai yang terjadi timnya menyusuri pantai sejauh km dari sana kata iman sudah sedikit sekali daratan yang ada hanya air rob sehingga penyelurusan pun mesti dilakukan menggunakan perahukami juga mengecek kadar airnya ph air disana berkisar antara kemudian kami memasang alat pemantau pasang surut air laut selama hari dan selama proses berlangsung ternyata disana sudah mengalami penurunan muka tanah papar imandia menyebutkan banyak rumah masyarakat yang hancur akibat terkikis abrasi bahkan sampai ada rumah warga yang hampir setiap hari tergenang banjir rob itu menjadi permasalahan bagi masyarakat pesisir khusunya di pantura sudah banyak yang pindah tetapi tidak sedikit dari warga memilih bertahan dengan alasan tidak ada biayaimam menegaskan apabila tidak ada upaya konservasi pemulihan ekosistem mangrove maka dapat diprediksikan tahun kedepan akan seperti apa kondisinyausamah latumakulita anggota wanadri yang meneliti sosial budaya di pesisir pantura mengatakan ada literatur menyebutkan bahwa mangrove sangat mendukung lingkungan disekitarnya dari literatur tersebut timnya mengamati tentang bagaimana kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir dengan kondisi mangrove yang telah rusakdia mengungkapkan rusaknya mangrove berdampak pada desa yang terancam tenggelam yaitu desa mayangan desa legonwetan dan tegalurung jumlah penduduk ketiga desa tersebut sekitar jiwa dengan rincian masyarakat tergolong tidak mampu tidak lulus dari sekolah dasar sd serta hanya masyarakat yang memiliki mck sendiridi lapangan lanjut usamah sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan tradisional nelayan ini tergolong nelayan yang hidupnya paling sulit karena keterbatasan peralatan untuk melautjika bu susi menteri kelautan dan perikanan mengatakan kapal yang kapasistas kecil adalah ton sementara kapal kapal yang ada di pantura subang maksimal hanya ton ikan atau setengah kuintal kapasitas tangkapnya papar diaakibat rusaknya mangrove di sekitar pesisir juga mengharuskan mereka melaut lebih jauh dengan peralatan dan perahu kecil mereka pun kadang pulang dengan hasil yang kurang memuaskan dari segala keterbatasan tersebut kehidupan nelayan disana mau tidak mau harus mendapat penghasilan dan oleh karena itu banyak yang membuka lahan tambak dengan konsekuensi menebang hutan mangroveusamah berujar sebetulnya di daerah sana sudah banyak tokoh masyarakat yang peduli tetapi hambatan mereka yakni belum kuat untuk mengajak masyarakat yang lain seharusnya yang perlu ditekankan disini bahwa masyarakat setempat adalah subjek utamanyamereka yang mengalami mereka yang merasakan dan mereka juga pun yang merasakan perubahan jadi dari perbaikan harus timbul dari masyarakat itu sendiri tetapi tidak cukup dari kesadaran masyarakat tapi juga harus ada dari peran semua pihak termasuk pemerintah ucap diadari penuturan masyarakat setempat kata usamah banyak program program pemerintah yang kurang tepat sasaran program tersebut misalnya pemerintah memberikan bantuan seperti jaring baru keranjang baru dan sebagainyamenurut mereka untuk mendapatkan barang tersebut mereka bisa membeli dari hasil melaut mereka tetapi yang dibutuhkan para nelayan di pantura adalah pemerintah menindak oknum oknum mengambil pukat pukat yang merugikan masyarakatsoal penegakan hukum dan pengawasan laut adalah urusan diluar kontrol kami dan untuk batuan berupa barang kami masih mampu membelinya jadi menurut saya pemerintah juga harus tegas soal permasalahan tadi pola kebijakannya jangan tetapi harus muncul dari kondisi yang terjadi di masyarakat kata diadi tempat yang sama budayawan sunda aat soeratin mengaku prihatin dengan fenomena kerusakan alam yang terjadi di pesisir indonesia padahal sejatinya indonesia adalah negara bahari akan tetapi segala urusan lebih dibahas tentang daratan saja jawa barat dianugrahi kekayaan alam yang cukup melimpah mulai dari kawasan hulu yang subur dengan dikelilingi gunung gunung api hingga garis pantai yang terbentang luas hingga ke balisudah seharusnya perhatian kita tidak hanya melihat daratan saja persoalan kita tidak hanya disana di pesisir laut pun adalah urusan kita sebab nkri terdiri dari pulau pulau maka mari kita semangatkan kembali bahari kita sesuai dengan deklarasi juanda kata aatdia juga menghimbau kepada seluruh elemen untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan mulai dari hulu hingga ke hilir diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat sebab urusan lingkungan merupakan urusan kehidupan serta tidak dititikberatkan pada satu kawasan saja tetapi menyeluruh

Indonesia Pecahkan Rekor Dunia Tanam Pohon Serentak, Seperti Apa?. Senin pagi (28/11/16), ribuan warga berkumpul di lahan seluas 23 hektar di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur. Para petani, pelajar berseragam sekolah, muda, tua, semua bercampur. Mereka bersiap tanam pohon.Ada bibit jati dan kaliandra di samping mereka. Terik matahari tak menyurutkan semangat. Presiden Joko Widodo juga hadir. Dia menekan tombol sirine tanda mulai penanaman. Semua orang langsung bergerak, memasukkan bibit kaliandra dan jati dalam lubang-lubang yang disiapkan.Kegiatan puncak Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional 2016 itu sengaja dirancang memecahkan rekor dunia (). Sekitar 5.500 orang itu menanam pohon 238.000 batang dalam waktu 60 menit serentak di satu tempat. Ia terdiri 200.000 kaliandra dan 38.000 jati.Gawe ini terselenggara atas kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sejumlah pihak seperti pemerintah daerah, Perhutani, serta Koperasi Produsen Anugerah Bumi Hijau (Koprabuh).“Harus kita ingat, urusan pelestarian hutan dan alam bukanlah masalah kecil. Ini menyangkut masa depan cucu dan cicit kita. Menanam pohon berarti kita sedang menanam doa dan harapan. Kerja kita semua untuk keberlanjutan hidup generasi akan datang,” kata Presiden.Dia bilang, jika alam tak terjaga bencana seperti banjir dan longsor akan terus mengintai. Dia mencontohkan, bencana banjir di Bandung dan Garut terjadi lantaran hulu seperti Gunung Papandayan dan Cikurai banyak beralihfungsi menjadi lahan pertanian, pemukiman, industri, dan tambang.“Saya senang sekali dengan model penanaman dan pemeliharaan pohon hari ini. Dilakukan koperasi Koprabuh. Menanam, memperbaiki lingkungan, sekaligus memberikan manfaat dan mensejahterakan rakyat. Inilah model yang kita cari. Jangan sampai kita sering berbicara menanam jutaan atau miliaran. Tak usahlah tinggi-tinggi. Ini Kalau 238.000 dipelihara dan hidup semua, itulah yang kita inginkan,” katanya.Dia berkomitmen, terus mengembangkan model-model perhutanan social baik dikelola perseorangan, maupun koperasi. “Jangan kembali memberikan konsesi-konsesi besar kepada korporasi. Kalau memberikan manfaat kepada rakyat silakan, kalau tidak, geser pemberian itu kepada koperasi,” katanya.Jokowi mengatakan, akan terus memantau perkembangan model penanaman dan pemeliharaan pohon seperti di Tuban ini. Dia berharap, bisa berjalan baik hingga jadi contoh bagi daerah lain.“Saya ingin kita mengkorporasikan petani dan nelayan, juga koperasi. Tanpa membuat model-model seperti itu sulit yang kecil-kecil akan berkembang,” ujar Jokowi.Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, momentum pemecahan rekor dunia penanaman pohon serentak ini, dapat memberikan refleksi kepada dunia bahwa Indonesia mempunyai komitmen kuat dalam pengendalian perubahan iklim.Capaian rekor dunia ini, katanya, sebagai bukti langkah-langkah nyata dalam pengendalian perubahan iklim global dan mengatasi kerusakan lingkungan.“Sebagaimana arahan Bapak Presiden dalam konsultasi dan rapat kabinet terbatas, upaya penghijauan, penanaman pohon harus jelas apa yang akan diperoleh rakyat. Memanam pohon harus juga memberikan sesuatu kepada rakyat. Tidak semata-mata menjaga liungkungan juga mendapatkan kesejahteraan.”Menurut dia, Koprabuh memiliki rencana penanaman ini melalui mekanisme adopsi dengan rotasi selama delapan tahun, melibatkan petani dalam menanam dan memelihara pohon.“Nanti harus ditanam kembali dengan kelipatan tiga batang, satu batang di bekas tebangan, dua di lokasi lain. Ini mengandung arti percepatan penanaman untuk kepentingan lingkungan, juga memberikan peluang pengembangan ekonomi masyarakat,” katanya.Hilman Nugroho, Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung KLHK berharap bisa membangkitkan semangat membangun hutan rakyat. Hal inilah alasan pemilihan lokasi peringatan HMPI tahun ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya, di hutan negara, kini di lahan warga.“Status kawasan punya masyarakat, masyarakat kerjasama dengan Koprabuh. Nanti koperasi akan memelihara dan perawatan. Tak hanya penanaman. Pemerintah memberikan fasiliatasi, aturan, petunjuk kepada koperasi bagaimana cara memupuk, pemberantasan hama penyakit dan lain-lain,” katanya.Di kawasan ini, katanya, biasa warga tanam jagung dan lain-lain tetapi sudah lama tak ditanami.“Harapan kami tak hanya seremonial belaka. Ini juga membantu program perbaikan lahan kritis,” katanya.Lahan kritis di Indonesia kini ada 24,3 juta hektar. Angka ini diklaim sudah menurun. Pada 2005 ada 30 juta hektar lahan kritis, turun jadi 27 juta hektar pada 2010, hingga 24,3 juta hektar 2014. Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan perbaikan lahan kritis 5,5 juta hektar dengan alokasi 1,25 juta hektar per tahun.Gubernur Jawa Timur, Sukarwo merasa terhormat karena menjadi tempat penyelenggaraan puncak menanam pohon.Hutan negara di Jatim seluas 1.361.146 hektar atau 28,38% dari luas daratan, luas hutan rakyat 743.933 hektar atau 15,51%. Jadi, tutupan hutan negara dan hutan rakyat 43,89% dari luas Jatim.Berdasarkan review lima tahunan oleh Balai Pengolaan DAS Brantas, lahan kritis di Jatim turun cukup signifikan. Tahun 2004 seluas 823.000 hektar, pada 2009 menjadi 598.000 hektar, tahun 2013 jadi 256.000 hektar.Sukarwo bilang, sumber mata air bertambah, dari 2012 ada 3.872 lokasi, Juli 2016 menjadi 4.389 lokasi, bertambah 517. “Ini luar baisa.”Menurut dia, penanaman serentak ini berdampak positif terhadap pemenuhan bahan baku industri dari kayu rakyat. Dari 942 industri penggunaan kayu bulat di Jatim, 906 industri atau 98,18% bahan baku dari hutan rakyat yang rata-rata produksi kayu 2.708.538 meter kubik selama tiga tahun ini.Saat bersamaan, Siti Nurbaya menyerahkan penghargaan sertifikat adopsi pohon. Presiden juga menyerahkan penghargaan kepada gubernur, bupati dan walikota pemenang lomba penanaman dan pemeliharaan pohon 2015. Untuk tingkat provinsi kepada Jawa Timur, Aceh dan Sulawesi Utara. Untuk kabupaten kepada Cilacap, Kuningan, dan Lampung Timur dan tingkat kota yaitu Cimahi, Metro Lampung, dan Balikpapan.

[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ketahanan komunitas pelestarian habitat

indonesia pecahkan rekor dunia tanam pohon serentak seperti apa senin pagi ribuan warga berkumpul di lahan seluas hektar di desa tasikharjo kecamatan jenu tuban jawa timur para petani pelajar berseragam sekolah muda tua semua bercampur mereka bersiap tanam pohonada bibit jati dan kaliandra di samping mereka terik matahari tak menyurutkan semangat presiden joko widodo juga hadir dia menekan tombol sirine tanda mulai penanaman semua orang langsung bergerak memasukkan bibit kaliandra dan jati dalam lubanglubang yang disiapkankegiatan puncak hari menanam pohon indonesia dan bulan menanam nasional itu sengaja dirancang memecahkan rekor dunia sekitar orang itu menanam pohon batang dalam waktu menit serentak di satu tempat ia terdiri kaliandra dan jatigawe ini terselenggara atas kerjasama kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dengan sejumlah pihak seperti pemerintah daerah perhutani serta koperasi produsen anugerah bumi hijau koprabuhharus kita ingat urusan pelestarian hutan dan alam bukanlah masalah kecil ini menyangkut masa depan cucu dan cicit kita menanam pohon berarti kita sedang menanam doa dan harapan kerja kita semua untuk keberlanjutan hidup generasi akan datang kata presidendia bilang jika alam tak terjaga bencana seperti banjir dan longsor akan terus mengintai dia mencontohkan bencana banjir di bandung dan garut terjadi lantaran hulu seperti gunung papandayan dan cikurai banyak beralihfungsi menjadi lahan pertanian pemukiman industri dan tambangsaya senang sekali dengan model penanaman dan pemeliharaan pohon hari ini dilakukan koperasi koprabuh menanam memperbaiki lingkungan sekaligus memberikan manfaat dan mensejahterakan rakyat inilah model yang kita cari jangan sampai kita sering berbicara menanam jutaan atau miliaran tak usahlah tinggitinggi ini kalau dipelihara dan hidup semua itulah yang kita inginkan katanyadia berkomitmen terus mengembangkan modelmodel perhutanan social baik dikelola perseorangan maupun koperasi jangan kembali memberikan konsesikonsesi besar kepada korporasi kalau memberikan manfaat kepada rakyat silakan kalau tidak geser pemberian itu kepada koperasi katanyajokowi mengatakan akan terus memantau perkembangan model penanaman dan pemeliharaan pohon seperti di tuban ini dia berharap bisa berjalan baik hingga jadi contoh bagi daerah lainsaya ingin kita mengkorporasikan petani dan nelayan juga koperasi tanpa membuat modelmodel seperti itu sulit yang kecilkecil akan berkembang ujar jokowisiti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan mengatakan momentum pemecahan rekor dunia penanaman pohon serentak ini dapat memberikan refleksi kepada dunia bahwa indonesia mempunyai komitmen kuat dalam pengendalian perubahan iklimcapaian rekor dunia ini katanya sebagai bukti langkahlangkah nyata dalam pengendalian perubahan iklim global dan mengatasi kerusakan lingkungansebagaimana arahan bapak presiden dalam konsultasi dan rapat kabinet terbatas upaya penghijauan penanaman pohon harus jelas apa yang akan diperoleh rakyat memanam pohon harus juga memberikan sesuatu kepada rakyat tidak sematamata menjaga liungkungan juga mendapatkan kesejahteraanmenurut dia koprabuh memiliki rencana penanaman ini melalui mekanisme adopsi dengan rotasi selama delapan tahun melibatkan petani dalam menanam dan memelihara pohonnanti harus ditanam kembali dengan kelipatan tiga batang satu batang di bekas tebangan dua di lokasi lain ini mengandung arti percepatan penanaman untuk kepentingan lingkungan juga memberikan peluang pengembangan ekonomi masyarakat katanyahilman nugroho dirjen pengendalian das dan hutan lindung klhk berharap bisa membangkitkan semangat membangun hutan rakyat hal inilah alasan pemilihan lokasi peringatan hmpi tahun ini kalau tahuntahun sebelumnya di hutan negara kini di lahan wargastatus kawasan punya masyarakat masyarakat kerjasama dengan koprabuh nanti koperasi akan memelihara dan perawatan tak hanya penanaman pemerintah memberikan fasiliatasi aturan petunjuk kepada koperasi bagaimana cara memupuk pemberantasan hama penyakit dan lainlain katanyadi kawasan ini katanya biasa warga tanam jagung dan lainlain tetapi sudah lama tak ditanamiharapan kami tak hanya seremonial belaka ini juga membantu program perbaikan lahan kritis katanyalahan kritis di indonesia kini ada juta hektar angka ini diklaim sudah menurun pada ada juta hektar lahan kritis turun jadi juta hektar pada hingga juta hektar dalam rpjmn pemerintah menargetkan perbaikan lahan kritis juta hektar dengan alokasi juta hektar per tahungubernur jawa timur sukarwo merasa terhormat karena menjadi tempat penyelenggaraan puncak menanam pohonhutan negara di jatim seluas hektar atau dari luas daratan luas hutan rakyat hektar atau jadi tutupan hutan negara dan hutan rakyat dari luas jatimberdasarkan review lima tahunan oleh balai pengolaan das brantas lahan kritis di jatim turun cukup signifikan tahun seluas hektar pada menjadi hektar tahun jadi hektarsukarwo bilang sumber mata air bertambah dari ada lokasi juli menjadi lokasi bertambah ini luar baisamenurut dia penanaman serentak ini berdampak positif terhadap pemenuhan bahan baku industri dari kayu rakyat dari industri penggunaan kayu bulat di jatim industri atau bahan baku dari hutan rakyat yang ratarata produksi kayu meter kubik selama tiga tahun inisaat bersamaan siti nurbaya menyerahkan penghargaan sertifikat adopsi pohon presiden juga menyerahkan penghargaan kepada gubernur bupati dan walikota pemenang lomba penanaman dan pemeliharaan pohon untuk tingkat provinsi kepada jawa timur aceh dan sulawesi utara untuk kabupaten kepada cilacap kuningan dan lampung timur dan tingkat kota yaitu cimahi metro lampung dan balikpapan

Rawan Longsor, Banjir sampai Kekeringan? Coba Hadapi dengan Tanaman Ini. Bambu umum dikenal baru sebagai tanaman untuk kerajinan di desa seperti anyaman, lincak ataupun besek untuk tempat makanan. Padahal, manfaat tanaman ini begitu banyak. Ia berpotensi juga menjaga ketahanan air.Banjir dan longsor, bencana alam rentan terjadi di tanah air. Bukan hanya karena curah hujan tinggi, tetapi hulu rusak hingga minim resapan air. Tanaman batang beruas ini, bisa jadi salah satu solusi jangka panjang.”Bambu salah satu keragaan hayati sering tak dianggap penting, padahal mampu menangani permasalahan longsor, banjit, erosi dan kekeringan,” kata Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di Jakarta, dalam Policy Brief: Banjir Bandang? Saatnya Bambu Ditanam di Hulu dan Sempadan Sungai, baru-baru ini.Bambu bisa jadi penahan banjir dan longsor ketimbang betonisasi, misal, sepanjang sempadan sungai dan hulu tanami bambu.Hilman Nugroho, Direktur Jenderal Pengendali DAS dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berpendapat sama. Penanaman bambu bagian solusi perbaikan DAS.Lahan kritis di Indoneisia, sekitar 24,3 juta hektar. Dari 1.439 jenis bambu di dunia, 162 jenis di Indonesia. Sekitar 124 jenis asli Indonesia dan 88 endemis.Luas tanaman dan budidaya bambu di Indonesia, terbilang masih rendah. “Industri olahan bambu terbatas,” katanya.Enny Sudarmonowati, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI menyatakan, betonisasi hanya menyetabilkan tanah kinetik dan tak menyebabkan tanah sempadan tak stabil. Betonisasi juga mampu berdampak buruk pada sumber mata ait sekitar sungai. ”Mata air akan hilang,” katanya.”Betonisasi bisa langkah tercepat, namun tak solusi jangka panjang dan tak berkelanjutan,” kata Elizabeth A Widjaja, pakar taksonomi bambu dari Pusat Penelitian Biologi LIPI.Berdasarkan penelitian, penanaan bambu kurun lima tahun mampu menahan erosi. Jika semula, 4.235 ton/km2 mampu berkurang hingga 436 ton/km2. Adapun, bambu akan efektif menahan erosi dari usia tiga tahun.Dalam penanaman tak bisa asal. Bambu memiliki keragaman jenis dan fungsi masing-masing tergantung lokasi dan kebutuhan. Untuk sempadan sungai, perlu bambu ampel atau haur () atau bambu ampel kuning, bambu kuning () untuk lokasi terendam air.Untuk Indonesia Timur, seperti Sulawesi Utara, Maluku dan Papua, dapat menggunakan loleba (). Untuk daerah bertebing, pakai bambu suling () dan buluh toi ().”Penanaman jarak lima meter dari pinggir sungai. Baris kedua bisa tanam bambu bernilai ekonomis,” katanya seraya bilang, seperti bambu ater, pring Jowo, buluh Jawa, betung, bambu tali, bambu apus dan hitam. Untuk nilai estetika, katanya, bisa bambu Cina, bambu payung, bambu bali hijau dan kuning.Bambu mampu menyerap oksigen dan konservasi air, mencegah sumber mata air hilang. Batang bambu punya kemampuan menampung air secara kapiler dari akar.Contoh di Desa Sumbermujur, Lumajang, Jawa Timur, sebelum ditanami bambu debit air hanya 300 liter per detik, setelah tanam jadi 600-800 liter dan musim hujan 1.000 liter per detik.Upaya ini, katanya, bisa dilakukan penanaman di sepadan sungai, seperti Sungai Cimanuk.”Bisa menjaga kebersihan udara karena menghasilkan 30% oksigen lebih besar dari pohon lain.”Elizabeth menemukan, potensi bambu dapat jadi ethanol dengan perhitungan satu kilogram bambu 110 ml ethanol. Untuk mengaliri listrik satu MWatt perlu 2.000 kg biomasa bambu per jam. Saat ini, rencana uji coba di Kalimantan Barat.Dia menyayangkan, belum ada dukungan kebijakan atau payung hukum pemerintah soal bambu ini. Selain itu, perlu ada standardisasi bibit bambu sesuai peruntukan dan keadaan tanah serta keperluan industri.Pemerintah, katanya, perlu menyiapkan kelembagaan dan industri hilir dalam menopang komoditi ini.Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menanam 10 juta bambu di Sulawesi Selatan pada 2016 dan merencanakan menanam 100 juta rumpun di seluruh Indonesia.Sejak 2011, KLHK telah mengalokasikan dana khusus untuk menanam bambu 10 hektar di seluruh kabupaten di Jawa dan Bali.

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam pelestarian habitat

rawan longsor banjir sampai kekeringan coba hadapi dengan tanaman ini bambu umum dikenal baru sebagai tanaman untuk kerajinan di desa seperti anyaman lincak ataupun besek untuk tempat makanan padahal manfaat tanaman ini begitu banyak ia berpotensi juga menjaga ketahanan airbanjir dan longsor bencana alam rentan terjadi di tanah air bukan hanya karena curah hujan tinggi tetapi hulu rusak hingga minim resapan air tanaman batang beruas ini bisa jadi salah satu solusi jangka panjangbambu salah satu keragaan hayati sering tak dianggap penting padahal mampu menangani permasalahan longsor banjit erosi dan kekeringan kata kepala lembaga ilmu pengetahuan indonesia lipi di jakarta dalam policy brief banjir bandang saatnya bambu ditanam di hulu dan sempadan sungai barubaru inibambu bisa jadi penahan banjir dan longsor ketimbang betonisasi misal sepanjang sempadan sungai dan hulu tanami bambuhilman nugroho direktur jenderal pengendali das dan hutan lindung kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk berpendapat sama penanaman bambu bagian solusi perbaikan daslahan kritis di indoneisia sekitar juta hektar dari jenis bambu di dunia jenis di indonesia sekitar jenis asli indonesia dan endemisluas tanaman dan budidaya bambu di indonesia terbilang masih rendah industri olahan bambu terbatas katanyaenny sudarmonowati deputi bidang ilmu pengetahuan hayati lipi menyatakan betonisasi hanya menyetabilkan tanah kinetik dan tak menyebabkan tanah sempadan tak stabil betonisasi juga mampu berdampak buruk pada sumber mata ait sekitar sungai mata air akan hilang katanyabetonisasi bisa langkah tercepat namun tak solusi jangka panjang dan tak berkelanjutan kata elizabeth a widjaja pakar taksonomi bambu dari pusat penelitian biologi lipiberdasarkan penelitian penanaan bambu kurun lima tahun mampu menahan erosi jika semula tonkm mampu berkurang hingga tonkm adapun bambu akan efektif menahan erosi dari usia tiga tahundalam penanaman tak bisa asal bambu memiliki keragaman jenis dan fungsi masingmasing tergantung lokasi dan kebutuhan untuk sempadan sungai perlu bambu ampel atau haur atau bambu ampel kuning bambu kuning untuk lokasi terendam airuntuk indonesia timur seperti sulawesi utara maluku dan papua dapat menggunakan loleba untuk daerah bertebing pakai bambu suling dan buluh toi penanaman jarak lima meter dari pinggir sungai baris kedua bisa tanam bambu bernilai ekonomis katanya seraya bilang seperti bambu ater pring jowo buluh jawa betung bambu tali bambu apus dan hitam untuk nilai estetika katanya bisa bambu cina bambu payung bambu bali hijau dan kuningbambu mampu menyerap oksigen dan konservasi air mencegah sumber mata air hilang batang bambu punya kemampuan menampung air secara kapiler dari akarcontoh di desa sumbermujur lumajang jawa timur sebelum ditanami bambu debit air hanya liter per detik setelah tanam jadi liter dan musim hujan liter per detikupaya ini katanya bisa dilakukan penanaman di sepadan sungai seperti sungai cimanukbisa menjaga kebersihan udara karena menghasilkan oksigen lebih besar dari pohon lainelizabeth menemukan potensi bambu dapat jadi ethanol dengan perhitungan satu kilogram bambu ml ethanol untuk mengaliri listrik satu mwatt perlu kg biomasa bambu per jam saat ini rencana uji coba di kalimantan baratdia menyayangkan belum ada dukungan kebijakan atau payung hukum pemerintah soal bambu ini selain itu perlu ada standardisasi bibit bambu sesuai peruntukan dan keadaan tanah serta keperluan industripemerintah katanya perlu menyiapkan kelembagaan dan industri hilir dalam menopang komoditi inisebelumnya wakil presiden jusuf kalla menanam juta bambu di sulawesi selatan pada dan merencanakan menanam juta rumpun di seluruh indonesiasejak klhk telah mengalokasikan dana khusus untuk menanam bambu hektar di seluruh kabupaten di jawa dan bali

Pasca HPH, Bagaimana Hutan Biak akan Dikelola?. Saya hanya bisa tertegun ketika menapak jalan-jalan besar yang membelah kawasan hutan. Ada puluhan ruas yang tidak resmi telah tercipta, bagaikan urat tak beraturan, mengacak-ngacak tutupan hijau atau pula merobek selasar hutan. Warga di wilayah Distrik Biak Timur dan Sipiori menamakannya Barito.Penamaan dan istilah jalan dalam kawasan hutan sebagai Barito, merujuk pada aktifitas perusahaan PT Barito Putera (PT Barito Pasific). Pada Mei 1990, perusahaan yang bergerak dalam bisnis kayu ini mendatangi wilayah Biak. Di Kampung Makmakerbo, Distrik Spiori, untuk dijadikan utama. Kendaraan alat berat dan peti kemas disulap menjadi kamar-kamar para karyawan.Tahun 1992, Barito meninggalkan pulau. Ribuan pohon telah tumbang dan telah diangkut kapal menuju pulau di luar wilayah Papua. Menjelang tahun 2000-an, usaha-usaha perseorangan muncul. Mereka ikut melakukan penebangan pohon.“, dari atas pesawat, memang semua tampak baik. Kalau masuk hutan, dan lihat langsung itu pasti kecewa,” kata Manase Makmaker, seorang warga Kampung Sauri menjawab pertanyaan saya tentang apakah hutan di pulau Biak masih dalam kondisi baik.Perkataan Manase bukanlah omong kosong. Sepanjang berjalan memasuki hutan di wilayah Biak Timur selama empat hari di bulan Desember lalu, pohon-pohon berskala besar tak lagi dapat saya temukan. Hanya ada kayu-kayu kelas tiga dalam klasifikasi perdagangan.Raibnya pohon besar dengan diameter hingga diatas 60 sentimeter, menjadi lonceng yang kemudian menumbuhkan semangat masyarakat setempat untuk menyelamatkan hasil hutan.Sefnat Rejauw (48) warga kampung Makmakerbo yang berjalan bersama kami mengingat kejadian masa lalu.“Waktu Barito datang kami tidak tahu. Tiba-tiba ada alat berat ada mobil besar. Waktu itu kami senang ada perusahaan,” ujar Sefnat. “Lalu perusahaan membuka lahan dan meratakan beberapa tempat untuk wilayah pemukiman. Tapi kayunya diambil mereka.”Ketika Barito memulai kegiatannya Sefnat diangkat menjadi tenaga lokal. Tugasnya bersama tim perusahaan yang akan melakukan penebangan dan menandai mana kayu kualitas terbaik. Upahnya Rp60 ribu per hari. Barito kemudian membuka akses jalan dengan lebar sekitar empat meter, untuk mengangkut hasil hutan. Kesepakatan dengan warga adalah 50 meter dari masing-masing bahu jalan dibuka akan menjadi hak perusahaan.Kayu-kayu gelondongan yang diangkut pun dikumpulkan di salah satu pesisir di wilayah Biak Timur. Ketika akan dilakukan pengapalan, seluruh karyawan dibawa ke pantai, untuk bantu angkut kayu. Pengeluaran kayu-kayu itu pun tak luput dari kawalan aparat polisi ataupun militer.Di tahun yang sama, Makmakerbo – lokasi kami saat ini – bukanlah sebuah perkampungan, melainkan hutan lebat. Sebelumnya masyarakat bermukim di kampung Soon, sekitar 5 km dari area ini.“Waktu itu kami memang agak bodoh, karena tidak tahu apa-apa. Perusahaan juga pergi kami juga tak dapat apa-apa. Tak ada pula pemberitahuan, kegiatan berhenti baru kami tahu juga,” kata Carles Fairio, warga lainnya.Padahal sebelum perusahaan datang “mengacak-ngacak hutan”, setiap marga di wilayah Biak yang menghuni sekitaran hutan menjadikan hutan itu sebagai “gudang daging”.Penamaan ini, dianggap tepat karena wilayah hutannya mudah dijangkau dan memiliki tanah landai.“Kalau masuk hutan, mudah saja. Orang tua kami berburu dengan anjing. Sebentar saja, kami dapat babi. Tidak susah,” kata Carles.Carles berusia 68 tahun. Dia lahir tahun 1948. Dia ingat betul, bagaimana hutan menjadi tempat yang menyenangkan. Jika bosan makan babi, ada burung dan unggas lain, ada pula kuskus, dan binatang lain setiap waktu dapat ditangkap untuk dijadikan lauk di rumah. Soal sayuran, warga menanam di sekitaran rumah.Hidup pada masa itu, kata Carles, serba murah. “Sekarang saja, ada kebutuhan lain. Kampung terbuka. Orang-orang datang. Perusahaan datang. Kami terpengaruh, lalu ikut,” katanya.Ketika kami beristirahat dalam kawasan hutan. Beberapa warga yang tergabung dalam pemetaan partisipatif didampingi LSM Rumsram, mengingat masa lalu. “Kita tak mau lagi, orang datang, ambil kita punya kayu. Lalu pergi,” kata Manase, wakil ketua koperasi masyarakat.Untuk itu pada 2011, melalui dukungan pemerintah daerah dalam upaya implementasi PERDASUS 21/2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua dibentuklah Koperasi Masyarakat. Bersamaan dengan peraturan itu, di Biak terbentuklah Koperasi Sup Masi yang diberikan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA).Koperasi ini menghimpun sembilan marga dalam komunitas adat. Masing-masing dari marga Makmaker, Fairio, Farwas, Rejawu, Hansek, Rumawak, Sanadi, Kampa dan Warwer. Meskipun demikian, belum setiap marga memiliki perwakilan dalam koperasi ini.“Pelan-pelan, kami ingin nanti semua marga punya perwakilan dalam pengurus koperasi,” jelas Manase.Secara jurisdiksi, wilayah kerja Koperasi Sup Masi berada didalam wilayah kerja KPHL Biak Numfor yang berdasarkan aturan yang tertuang dalam UU 41/1999 tentang Kehutanan diberikan mandat untuk melaksanakan pengelolaan hutan di tingkat tapak.Secara total, luas kawasan hutan di Biak Numfor mencapai 206.000 hektar, yang kemudian ditetapkan menjadi wilayah kerja KPHL Biak Numfor. Dimana 58 persen adalah kawasan hutan lindung dan 42 persen hutan produksi.Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) Model Biak Numfor, Aries Totteles menyebut, untuk pengelolaan kawasan hutan dengan mitra masyarakat adat, disiapkan total sebanyak 17.000 hektar, dari yang saat ini dikelola sekitar 5.000 hektar. Dalam kawasan itu, nantinya setiap komunitas adat (marga) akan mengelola bersama.Jika sistem sudah berjalan, maka warga adat sendiri yang akan menentukan blok tebang. Jika menumbangkan satu pohon, harus diwajibakan lebih awal menanam pohon baru. “Jadi kelangsungan dan keberlanjutan hutan akan dapat direncanakan,” kata Aries Totteles.Selama ini, warga yang mengambil kayu di hutan – dan berlangsung hingga saat ini – menjualnya ke pengusaha kayu cukup murah. Setiap kubik kayu hanya dijual sekitar Rp1 juta. Pada waktu tertentu hanya berkisar Rp800 ribu. Menurut Lukas Makmaker (32), hitung-hitungan ini sangat sedikit sebab biaya operasionalnya cukup tinggi.Pengambilan kayu yang dilakukan masyarakat selama ini pada dasarnya adalah ilegal. Tak ada ijin. Untuk itu, kehadiran koperasi diharapkan akan menjadi model pemberdayaan kelak di masyarakat. Menurut Manase, setiap marga atau komunitas adat yang bergabung dalam koperasi akan memiliki wilayah masing-masing.“Kalau koperasi ini jalan, maka masyarakat adatlah yang punya kendali. Jadi masyarakat yang menentukan harga kayunya sendiri,” katanya.Dalam wilayah yang diklaim Koperasi, terdapat lima kampung yakni Sauri, Makmakerbo, Soon, Sepse dan Imdi. Penduduk kampung ini hampir semua bekerja sebagai petani ladang atau berburu dalam hutan.Namun, hanya sebagian kecil warga yang saat ini bergabung menjadi anggota koperasi. Sejak tahun 2011, anggota koperasi tetap hanya 25 orang saja. Menurut Manase, masih banyak warga yang masih enggan menjadi anggota koperasi, karena tidak tertarik dan belum tahu keuntungan jika menjadi anggota.Kendala lainnya hingga sekarang koperasi masih belum memperoleh cara pengorganisasian anggota yang tepat. Iuran untuk menggerakkan sistem koperasi belum berjalan. Mesin () dari pemerintah Provinsi Papua, pun belum berfungsi karena keterbatasan biaya operasi mesin oleh koperasi.Setidaknya hal itu pun menjadi perhatian Aries. Dia mengaku bahwa selain masalah kapasitas anggota dan pengurus koperasi, maka praktik pembalakan liar model “Barito-Barito kecil” hingga saat ini terus berlangsung.Demikian pula jika bicara tentang regulasi yang ada.“Ini yang sulit. Aturan masih tumpang tindih, selalu berubah. Di lapangan kita tidak tahu mau menerapkan yang mana. Terus terang saja,” kata Aries.Namun lanjutnya, saat ini sudah tak ada lagi pengiriman kayu keluar Biak, kayu hanya untuk kebutuhan lokal saja. Analoginya, jika setiap tahun jumlah penduduk bertambah, tentu kebutuhan juga meningkat. Disini harusnya koperasi dapat berperan untuk mengatur dan memayungi setiap marga dalam administrasi ijin kayu.Meski tantangan dan kendala yang dihadapi besar, Aries tetap optimis kedepannya pengelolaan hutan dapat berbasis masyarakat.Menurutnya, produksi hasil hutan seperti kayu harusnya dinikmati masyarakat, sehingga antar pihak yaitu Koperasi dan KPHL dapat bekerja bersama. “KPHL akan menjadikan Koperasi sebagai mitra. Nanti akan ada koordinasi,” tutupnya.

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat peran pemerintah lokal

pasca hph bagaimana hutan biak akan dikelola saya hanya bisa tertegun ketika menapak jalanjalan besar yang membelah kawasan hutan ada puluhan ruas yang tidak resmi telah tercipta bagaikan urat tak beraturan mengacakngacak tutupan hijau atau pula merobek selasar hutan warga di wilayah distrik biak timur dan sipiori menamakannya baritopenamaan dan istilah jalan dalam kawasan hutan sebagai barito merujuk pada aktifitas perusahaan pt barito putera pt barito pasific pada mei perusahaan yang bergerak dalam bisnis kayu ini mendatangi wilayah biak di kampung makmakerbo distrik spiori untuk dijadikan utama kendaraan alat berat dan peti kemas disulap menjadi kamarkamar para karyawantahun barito meninggalkan pulau ribuan pohon telah tumbang dan telah diangkut kapal menuju pulau di luar wilayah papua menjelang tahun an usahausaha perseorangan muncul mereka ikut melakukan penebangan pohon dari atas pesawat memang semua tampak baik kalau masuk hutan dan lihat langsung itu pasti kecewa kata manase makmaker seorang warga kampung sauri menjawab pertanyaan saya tentang apakah hutan di pulau biak masih dalam kondisi baikperkataan manase bukanlah omong kosong sepanjang berjalan memasuki hutan di wilayah biak timur selama empat hari di bulan desember lalu pohonpohon berskala besar tak lagi dapat saya temukan hanya ada kayukayu kelas tiga dalam klasifikasi perdaganganraibnya pohon besar dengan diameter hingga diatas sentimeter menjadi lonceng yang kemudian menumbuhkan semangat masyarakat setempat untuk menyelamatkan hasil hutansefnat rejauw warga kampung makmakerbo yang berjalan bersama kami mengingat kejadian masa laluwaktu barito datang kami tidak tahu tibatiba ada alat berat ada mobil besar waktu itu kami senang ada perusahaan ujar sefnat lalu perusahaan membuka lahan dan meratakan beberapa tempat untuk wilayah pemukiman tapi kayunya diambil merekaketika barito memulai kegiatannya sefnat diangkat menjadi tenaga lokal tugasnya bersama tim perusahaan yang akan melakukan penebangan dan menandai mana kayu kualitas terbaik upahnya rp ribu per hari barito kemudian membuka akses jalan dengan lebar sekitar empat meter untuk mengangkut hasil hutan kesepakatan dengan warga adalah meter dari masingmasing bahu jalan dibuka akan menjadi hak perusahaankayukayu gelondongan yang diangkut pun dikumpulkan di salah satu pesisir di wilayah biak timur ketika akan dilakukan pengapalan seluruh karyawan dibawa ke pantai untuk bantu angkut kayu pengeluaran kayukayu itu pun tak luput dari kawalan aparat polisi ataupun militerdi tahun yang sama makmakerbo lokasi kami saat ini bukanlah sebuah perkampungan melainkan hutan lebat sebelumnya masyarakat bermukim di kampung soon sekitar km dari area iniwaktu itu kami memang agak bodoh karena tidak tahu apaapa perusahaan juga pergi kami juga tak dapat apaapa tak ada pula pemberitahuan kegiatan berhenti baru kami tahu juga kata carles fairio warga lainnyapadahal sebelum perusahaan datang mengacakngacak hutan setiap marga di wilayah biak yang menghuni sekitaran hutan menjadikan hutan itu sebagai gudang dagingpenamaan ini dianggap tepat karena wilayah hutannya mudah dijangkau dan memiliki tanah landaikalau masuk hutan mudah saja orang tua kami berburu dengan anjing sebentar saja kami dapat babi tidak susah kata carlescarles berusia tahun dia lahir tahun dia ingat betul bagaimana hutan menjadi tempat yang menyenangkan jika bosan makan babi ada burung dan unggas lain ada pula kuskus dan binatang lain setiap waktu dapat ditangkap untuk dijadikan lauk di rumah soal sayuran warga menanam di sekitaran rumahhidup pada masa itu kata carles serba murah sekarang saja ada kebutuhan lain kampung terbuka orangorang datang perusahaan datang kami terpengaruh lalu ikut katanyaketika kami beristirahat dalam kawasan hutan beberapa warga yang tergabung dalam pemetaan partisipatif didampingi lsm rumsram mengingat masa lalu kita tak mau lagi orang datang ambil kita punya kayu lalu pergi kata manase wakil ketua koperasi masyarakatuntuk itu pada melalui dukungan pemerintah daerah dalam upaya implementasi perdasus tentang pengelolaan hutan berkelanjutan di provinsi papua dibentuklah koperasi masyarakat bersamaan dengan peraturan itu di biak terbentuklah koperasi sup masi yang diberikan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu masyarakat hukum adat iuphhkmhakoperasi ini menghimpun sembilan marga dalam komunitas adat masingmasing dari marga makmaker fairio farwas rejawu hansek rumawak sanadi kampa dan warwer meskipun demikian belum setiap marga memiliki perwakilan dalam koperasi inipelanpelan kami ingin nanti semua marga punya perwakilan dalam pengurus koperasi jelas manasesecara jurisdiksi wilayah kerja koperasi sup masi berada didalam wilayah kerja kphl biak numfor yang berdasarkan aturan yang tertuang dalam uu tentang kehutanan diberikan mandat untuk melaksanakan pengelolaan hutan di tingkat tapaksecara total luas kawasan hutan di biak numfor mencapai hektar yang kemudian ditetapkan menjadi wilayah kerja kphl biak numfor dimana persen adalah kawasan hutan lindung dan persen hutan produksikepala kesatuan pengelola hutan lindung kphl model biak numfor aries totteles menyebut untuk pengelolaan kawasan hutan dengan mitra masyarakat adat disiapkan total sebanyak hektar dari yang saat ini dikelola sekitar hektar dalam kawasan itu nantinya setiap komunitas adat marga akan mengelola bersamajika sistem sudah berjalan maka warga adat sendiri yang akan menentukan blok tebang jika menumbangkan satu pohon harus diwajibakan lebih awal menanam pohon baru jadi kelangsungan dan keberlanjutan hutan akan dapat direncanakan kata aries tottelesselama ini warga yang mengambil kayu di hutan dan berlangsung hingga saat ini menjualnya ke pengusaha kayu cukup murah setiap kubik kayu hanya dijual sekitar rp juta pada waktu tertentu hanya berkisar rp ribu menurut lukas makmaker hitunghitungan ini sangat sedikit sebab biaya operasionalnya cukup tinggipengambilan kayu yang dilakukan masyarakat selama ini pada dasarnya adalah ilegal tak ada ijin untuk itu kehadiran koperasi diharapkan akan menjadi model pemberdayaan kelak di masyarakat menurut manase setiap marga atau komunitas adat yang bergabung dalam koperasi akan memiliki wilayah masingmasingkalau koperasi ini jalan maka masyarakat adatlah yang punya kendali jadi masyarakat yang menentukan harga kayunya sendiri katanyadalam wilayah yang diklaim koperasi terdapat lima kampung yakni sauri makmakerbo soon sepse dan imdi penduduk kampung ini hampir semua bekerja sebagai petani ladang atau berburu dalam hutannamun hanya sebagian kecil warga yang saat ini bergabung menjadi anggota koperasi sejak tahun anggota koperasi tetap hanya orang saja menurut manase masih banyak warga yang masih enggan menjadi anggota koperasi karena tidak tertarik dan belum tahu keuntungan jika menjadi anggotakendala lainnya hingga sekarang koperasi masih belum memperoleh cara pengorganisasian anggota yang tepat iuran untuk menggerakkan sistem koperasi belum berjalan mesin dari pemerintah provinsi papua pun belum berfungsi karena keterbatasan biaya operasi mesin oleh koperasisetidaknya hal itu pun menjadi perhatian aries dia mengaku bahwa selain masalah kapasitas anggota dan pengurus koperasi maka praktik pembalakan liar model baritobarito kecil hingga saat ini terus berlangsungdemikian pula jika bicara tentang regulasi yang adaini yang sulit aturan masih tumpang tindih selalu berubah di lapangan kita tidak tahu mau menerapkan yang mana terus terang saja kata ariesnamun lanjutnya saat ini sudah tak ada lagi pengiriman kayu keluar biak kayu hanya untuk kebutuhan lokal saja analoginya jika setiap tahun jumlah penduduk bertambah tentu kebutuhan juga meningkat disini harusnya koperasi dapat berperan untuk mengatur dan memayungi setiap marga dalam administrasi ijin kayumeski tantangan dan kendala yang dihadapi besar aries tetap optimis kedepannya pengelolaan hutan dapat berbasis masyarakatmenurutnya produksi hasil hutan seperti kayu harusnya dinikmati masyarakat sehingga antar pihak yaitu koperasi dan kphl dapat bekerja bersama kphl akan menjadikan koperasi sebagai mitra nanti akan ada koordinasi tutupnya

Gubernur Kalimantan Barat Bicara Soal Pembangunan Hijau, Seperti Apa?. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah mencanangkan pembangunan hijau () ramah lingkungan berbasis komoditas. Program ini sebagai upaya mendukung Kontribusi Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan deforestasi.Dalam rancangannya, Kalbar menekankan pembangunan pertanian dan masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan. “Mereka adalah tokoh utama yang berperan penting dan berada ditingkat tapak,” jelas Cornelis, Gubernur Kalbar, di Nanga Tayap, Ketapang, belum lama ini.Cornelis menuturkan, di Maroko, ia sudah menyampaikan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai Gubernur dan Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN). “Sebagai salah satu anggota , aksi nyata Kalimantan Barat sudah diketahui dunia internasional.”Dalam sesi di ajang COP22, Cornelis menyatakan, ada beberapa hal yang dilakukan Kalbar dalam upaya menurunkan emisi. Misalnya, memperkuat kesatuan pengelolaan hutan, mengendalikan penggunaan ruang dan tata kelola izin, serta membangun kemitraan dengan swasta, memastikan rantai pasok komoditas diproduksi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kalbar juga menjamin pembangunan rendah emisi yang inklusif dengan keterlibatan aktif masyarakat adat dan petani kecil.Sejak 2010, Kalbar telah membangun lima Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di lima kabupaten, yaitu; Kapuas Hulu, Sintang, Ketapang, Melawi dan, KubuRaya. Luasan total KPH tersebut hampir satu juta hektare.Untuk Demonstration Activity REDD+ (DA-REDD+) yang dikelola masyarakat di 16 desa, mulai dikembangkan di wilayah KPH Kapuas Hulu sejak 2011, melalui program Kehutanan dan Perubahan Iklim (FORCLIME). “Tujuannya adanya stok karbon hutan dan peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.”Kalimantan Barat juga telah menyusun dokumen tingkat rujukan emisi hutan (/FREL) yang melibatkan pihak swasta, NGO, masyarakat, universitas, dan lembaga donor. “FREL yang kami susun mengacu pada FREL Nasional dengan diasistensi Ditjen PPIKLHK,” papar Cornelis.Selain itu, Kalbar bekerja sama dengan Yayasan Belantara mengembangkan Kemiri Sunan. Komoditi ini digunakan sebagai tanaman penghijauan di lahan kritis. Buahnya, dapat digunakan biofuel. Akademisi dari Universitas Tanjungpura dan Universitas Muhammadiyah, berkontribusi melakukan penelitian terhadap jenis tanaman lokal untuk rehabilitasi lahan kritis. Serta, membentuk koperasi yang diarahkan peduli lingkungan, khusus ditingkat desa secara berkelanjutan.Terkait kepentingan pendidikan, pada 26 Agustus 2016 lalu, melalui SK Menteri LHKN 0656/Menlhk/Setjen/PLA.O/8/2016, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura resmi memiliki areal hutan pendidikan dan latihan atau kawasan hutan dengan tujuan khusus. Terletak di tiga kabupaten; Landak, Kubu Raya, dan Mempawah dengan luasan 19.660 hektare. Dari luasan itu, 5.000 hektar untuk tanaman gaharu dan 5.000 hektar untuk pengembangan energi terbarukan dari tanaman Kemiri Sunan. “Tapi tidak menutup kemungkinan dengan komoditi lain, seperti rumput gajah yang juga bermanfaat bagi masyarakat.”Namun, Cornelis mengeluhkan dukungan teknis dan pendanaan yang berada di Pemerintah Pusat serta institusi non pemerintah. “Berkaitan pendanaan, kami serius menjajaki opsi penerimaan dan penyaluran seperti donor internasional, yakni melalui pemerintah daerah, bank daerah, dan organisasi independen,” tukasnya.Terpisah, Gusti Hardiansyah, staf khusus bidang perubahan iklim menambahkan, sinergitas antara birokrat dan akademisi dalam menyusun program pembangunan berwawasan lingkungan sangat lah tepat. Sebagai akademisi, Gusti memberikan apresiasi terhadap penetapan hutan pendidikan dan latihan di Kalimantan Barat. “Adanya hutan pendidikan dan latihan, menjadi wadah pendidikan, latihan, praktik, dan penelitian bagi mahasiwa, dosen, dan lembaga lainnya.”Anton P Widjaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat menyatakan, apa yang dipaparkan Cornelis tersebut hanya menggambarkan kondisi saat ini dan coba menciptakan keseimbangan. Program yang dicanangkan, hanya memberi toleransi dan dukungan kepada komoditas-komoditas utama Kalbar yang berbasis investasi korporasi. “Bukan pada komoditas lokal, komoditas rakyat.”Menurut Anton, konsep pembangunan hijau berbasis komoditas harusnya berangkat dari kondisi kerusakan lingkungan hidup dan darurat bencana ekologis, akibat beban izin investasi berlebihan di seluruh daerah aliran sungai Kalbar. Hal yang belakangan juga menimbulkan konflik agraria di seluruh wilayah pengembangan investasi, khususnya perkebunan kelapa sawit.“Seharusnya, semangat yang diadopsi dalam program pembangunan hijau adalah menyelamatkan Kalbar dari bencana ekologis. Juga, menciptakan keadilan akses dan kontrol rakyat atas sumber daya alam yang saat ini dikuasai korporasi.”Pilar utama konsep pembangunan hijau adalah keseriusan pemerintah melakukan penegakan hukum kepada korporasi yang melanggar dan merusak lingkungan, serta menciutkan izin-izinnya. Pemerintah harus memberikan hak kuasa dan hak kelola kepada rakyat. “Titik tekan program tidak hanya melindungi ekosistem rawa gambut tetapi memperbaiki seluruh daerah aliran sungai kritis untuk menciptakan keseimbangan ekologis.”Terakhir, perlindungan dan dukungan kepada masyakat harus direalisasikan dengan regulasi-regulasi lokal. Dengan begitu, seluruh inisiatif penyelamatan kehidupan rakyat bisa diimplementasikan. “Ada regulasi terkait perlindungan masyarakat adat, perlindungan komoditas lokal seperti karet, serta petunjuk teknis perhutanan sosial,” papar Anton.

[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

inisiatif energi terbarukan mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

gubernur kalimantan barat bicara soal pembangunan hijau seperti apa pemerintah provinsi kalimantan barat kalbar telah mencanangkan pembangunan hijau ramah lingkungan berbasis komoditas program ini sebagai upaya mendukung kontribusi pemerintah indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan deforestasidalam rancangannya kalbar menekankan pembangunan pertanian dan masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan mereka adalah tokoh utama yang berperan penting dan berada ditingkat tapak jelas cornelis gubernur kalbar di nanga tayap ketapang belum lama inicornelis menuturkan di maroko ia sudah menyampaikan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai gubernur dan presiden majelis adat dayak nasional madn sebagai salah satu anggota aksi nyata kalimantan barat sudah diketahui dunia internasionaldalam sesi di ajang cop cornelis menyatakan ada beberapa hal yang dilakukan kalbar dalam upaya menurunkan emisi misalnya memperkuat kesatuan pengelolaan hutan mengendalikan penggunaan ruang dan tata kelola izin serta membangun kemitraan dengan swasta memastikan rantai pasok komoditas diproduksi berkelanjutan dan ramah lingkungan kalbar juga menjamin pembangunan rendah emisi yang inklusif dengan keterlibatan aktif masyarakat adat dan petani kecilsejak kalbar telah membangun lima kesatuan pengelolaan hutan kph di lima kabupaten yaitu kapuas hulu sintang ketapang melawi dan kuburaya luasan total kph tersebut hampir satu juta hektareuntuk demonstration activity redd daredd yang dikelola masyarakat di desa mulai dikembangkan di wilayah kph kapuas hulu sejak melalui program kehutanan dan perubahan iklim forclime tujuannya adanya stok karbon hutan dan peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutankalimantan barat juga telah menyusun dokumen tingkat rujukan emisi hutan frel yang melibatkan pihak swasta ngo masyarakat universitas dan lembaga donor frel yang kami susun mengacu pada frel nasional dengan diasistensi ditjen ppiklhk papar cornelisselain itu kalbar bekerja sama dengan yayasan belantara mengembangkan kemiri sunan komoditi ini digunakan sebagai tanaman penghijauan di lahan kritis buahnya dapat digunakan biofuel akademisi dari universitas tanjungpura dan universitas muhammadiyah berkontribusi melakukan penelitian terhadap jenis tanaman lokal untuk rehabilitasi lahan kritis serta membentuk koperasi yang diarahkan peduli lingkungan khusus ditingkat desa secara berkelanjutanterkait kepentingan pendidikan pada agustus lalu melalui sk menteri lhkn menlhksetjenplao fakultas kehutanan universitas tanjungpura resmi memiliki areal hutan pendidikan dan latihan atau kawasan hutan dengan tujuan khusus terletak di tiga kabupaten landak kubu raya dan mempawah dengan luasan hektare dari luasan itu hektar untuk tanaman gaharu dan hektar untuk pengembangan energi terbarukan dari tanaman kemiri sunan tapi tidak menutup kemungkinan dengan komoditi lain seperti rumput gajah yang juga bermanfaat bagi masyarakatnamun cornelis mengeluhkan dukungan teknis dan pendanaan yang berada di pemerintah pusat serta institusi non pemerintah berkaitan pendanaan kami serius menjajaki opsi penerimaan dan penyaluran seperti donor internasional yakni melalui pemerintah daerah bank daerah dan organisasi independen tukasnyaterpisah gusti hardiansyah staf khusus bidang perubahan iklim menambahkan sinergitas antara birokrat dan akademisi dalam menyusun program pembangunan berwawasan lingkungan sangat lah tepat sebagai akademisi gusti memberikan apresiasi terhadap penetapan hutan pendidikan dan latihan di kalimantan barat adanya hutan pendidikan dan latihan menjadi wadah pendidikan latihan praktik dan penelitian bagi mahasiwa dosen dan lembaga lainnyaanton p widjaya direktur eksekutif walhi kalimantan barat menyatakan apa yang dipaparkan cornelis tersebut hanya menggambarkan kondisi saat ini dan coba menciptakan keseimbangan program yang dicanangkan hanya memberi toleransi dan dukungan kepada komoditaskomoditas utama kalbar yang berbasis investasi korporasi bukan pada komoditas lokal komoditas rakyatmenurut anton konsep pembangunan hijau berbasis komoditas harusnya berangkat dari kondisi kerusakan lingkungan hidup dan darurat bencana ekologis akibat beban izin investasi berlebihan di seluruh daerah aliran sungai kalbar hal yang belakangan juga menimbulkan konflik agraria di seluruh wilayah pengembangan investasi khususnya perkebunan kelapa sawitseharusnya semangat yang diadopsi dalam program pembangunan hijau adalah menyelamatkan kalbar dari bencana ekologis juga menciptakan keadilan akses dan kontrol rakyat atas sumber daya alam yang saat ini dikuasai korporasipilar utama konsep pembangunan hijau adalah keseriusan pemerintah melakukan penegakan hukum kepada korporasi yang melanggar dan merusak lingkungan serta menciutkan izinizinnya pemerintah harus memberikan hak kuasa dan hak kelola kepada rakyat titik tekan program tidak hanya melindungi ekosistem rawa gambut tetapi memperbaiki seluruh daerah aliran sungai kritis untuk menciptakan keseimbangan ekologisterakhir perlindungan dan dukungan kepada masyakat harus direalisasikan dengan regulasiregulasi lokal dengan begitu seluruh inisiatif penyelamatan kehidupan rakyat bisa diimplementasikan ada regulasi terkait perlindungan masyarakat adat perlindungan komoditas lokal seperti karet serta petunjuk teknis perhutanan sosial papar anton

Memaknai Lingkungan Bukanlah Nostalgia Semata. Bagi generasi yang lahir tahun 1975-an ke bawah, tentu masih ingat dengan berbagai situasi di era itu. Orang Sumsel yang tinggal di daerah hulu, tentu akrab dengan gunung, bukit, lembah, sawah berjenjang, gemericik air sungai nan bening, serta anak-anak telanjang yang bermain lumpur di sawah.Bagi yang hidup di daerah , akan terkenang dengan hamparan rawa tertutupi pohon gelam dan belukar, rumah panggung yang dibawahnya kerap tergenang air pasang, suara kodok dari rawa pinggir sungai, serta getek-getek kecil yang berseliweran di antara rumah-rumah kayu.Tidak lupa, sebelum tidur biasanya bapak atau kakek dengan telaten melantunkan (dongeng) tentang para psungai, hutan, dan tokoh-tokoh mistis dari negeri antah berantah.Itu dulu, zaman yang tidak mungkin lagi akan terulang.Zaman dimana semuanya begitu asri, tak ada banjir, tanah longsor, kabut asap, dan berbagai petaka lingkungan. Era yang mungkin jika diceritakan kepada generasi sekarang, generasi yang lahir di atas 1990-an, dianggap bagai cerita negeri dongeng belaka.Saat ini yang ada didepan mata adalah realitas yang serba kosmopolit dan segalanya dihargai atas nama materi, lewat perhitungan untung rugi ala bisnis.Era dimana banjir dianggap hal lumrah, dan merasa aneh jika air tidak masuk rumah di kala hujan, atau terheran-heran kenapa tidak ada kabut asap di masa kemarau.Merasa aneh pula jika melihat lebatnya buah duku tapi tidak dijual, merasa heran jika melihat rawa luas tapi tidak ditanami kelapa sawit. Kenyataan itu adalah dunia yang sebenarnya saat ini.Apa yang terjadi sebenarnya?Itulah pergeseran dan perubahan paradigma manusia dalam memandang alam sekitarnya.Perubahan yang sebenarnya pula tidak terjadi begitu saja.Semasa dulu segalanya terlihat asri dan sederhana, karena masyarakat sendiri tidak memiliki pembanding atau pemancing untuk merubah perilaku terhadap alam.Saat di awal 1990-an banyak perusahaan mulai beroperasi, terutama sektor perkebunan, mata itupun terbelalak dan terbuka. Gencarnya asupan informasi dari TV, radio, bahkan kemudian internet dan telepon selular, makin melorotkan pandangan tersebut.Alam bukan lagi sahabat sejati, tapi disitulah sumber materi, sumber kekayaan. Terbuktilah kemudian filosofis Cartesian dengan kata kunci Antroposentris yang menjadi acuan.Memaknai alam, itulah kata penting.Kata yang bisa dikatakan penyebab malapetaka yang senantiasa dialami. Kata yang memiliki dua sisi pemaknaan berbeda, untuk alam dan manusia ataukah untuk manusia semata.Kata inilah yang akan bermuara pada banyak aspek, mulai dari perilaku manusia, sampai pada kebijakan pemerintah. Terbayang saat tahun 2009 lalu, penambangan batu bara digencarkan sedemikian rupa, karena batubara dianggap sumber pendapatan dan sumber energi luar biasa.Teringat pula saat tahun 1990-an, perkebunan kelapa sawit menyebar ke berbagai pelosok, menghabiskan ribuan kubik kayu bernilai tinggi, mengeringkan rawa-rawa gambut, karena sawit dianggap punya nilai ekonomis tinggi.Memaknai alam, itulah filosofis Komunikasi Lingkungan.Antropolog klasik, AT Rambo, pernah berkata bahwa antara manusia dengan alam selalu berinteraksi menyalurkan materi, energi, dan informasi yang kemudian terwujud dalam berbagai tindakan yang terjadi.Gagasan sang antropolog ini mengilhami pentingnya aspek komunikasi dalam persoalan lingkungan. Yang disebut dengan etnoekologi komunikasi, sebuah sudut pandang pemahaman tentang lingkungan yang berakar dari sudut pandang kesatuan manusia dengan alam.Lagi-lagi, inilah pemaknaan, hal paling dasar dalam berkomunikasi.Menjadi jelas, mengapa di masa lalu, keharmonisan, keserasian itu begitu indah terjalin, karena ada sudut pandang pemaknaan yang seimbang tentang hak alam dan hak manusia.Sekarang, justru fenomena itu yang dirindukan, walau kecil kemungkinan akan terwujud. Sekaligus menyatakan bahwa etnoekologi komunikasi menjadi penting untuk diperkuat dan dijadikan landasan berpikir.Persoalan lingkungan kemudian semakin menemukan momentumnya, menjadi sangat aktual, seolah-olah ini sejalan dengan ide klasik dari Malthus, makin banyak manusia, makin tinggi pula persoalan lingkungan.Logika sederhana bisa menerima ini. Banyaknya orang tentu banyak pula kebutuhan, terutama kebutuhan dasar.Darimana sumbernya? Dari alam.Eksploitasi dan eksplorasi, itulah yang terjadi. Sementara sisi perbaikan, pencegahan atau upaya konservasi sangat terlambat dan sangat minim.Saat masalah lingkungan menemukan momentum, maka memutar balik pemaknaan terhadap lingkungan juga mendapat porsi terbesar, karena pangkalnya dari sini. Andai tak dilakukan itu, niscaya kegagalan saja yang akan terjadi.Tak ada niat baik atau tidak menjadikan isu lingkungan sebagai masalah bersama, adalah faktor pertama. Seakan masalah ini hanya urusan aktifis lingkungan, BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, dan segelintir jurnalis lingkungan atau akademisi lingkungan.Kedua, hukum lingkungan pun tak pula bergigi tajam, kerap kandas oleh manisnya konflik lingkungan, dan ketiga, yang terparah, cara pandang bahwa sumber pendapatan asli daerah dari lingkungan hidup masih mengental di para pemangku kebijakan.Dimasa sekarang, memutar balik pemaknaan terhadap hakekat lingkungan sangat strategis dan krusial. Inilah momentum dan peran besar komunikasi lingkungan.Berkomunikasi tentang dan dengan lingkungan bukanlah pekerjaan akademisi atau ilmuwan belaka, tapi semua elemen, karena seluruh unsur terlibat dalam aktifitas tersebut.Yang diperlukan adalah merancang dan mengawal gerakan pemaknaan ulang terhadap lingkungan, setidaknya, jadikanlah itu sebagai isu bersama terlebih dahulu. Mulailah dari sekarang, karena masalah lingkungan bukan masalah nanti, tapi saat ini.Melakukan gerakan ini dengan harapan untuk masa depan, yang dalam bahasa lain sering pula disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan Sederhananya, apa yang dikerjakan hari ini harus memikirkan kepentingan generasi 20-50 tahun kedepan.Dalam bahasa komunikasi, setidaknya ada 4 aspek terkait, yaitu: kampanye lingkungan, advokasi lingkungan, pendidikan lingkungan, dan penguatan sistem informasi tentang lingkungan.Opini publik adalah capaian yang harus direbut. Itulah peran media massa, media kampanye, kelompok penekan NGO, akademisi, yang sebaiknya dibarengi dengan mengangkat aspek ini ke level isu kebijakan publik.Melalui kampanye, yang dibarengi dengan tindakan advokasi, maka penyadaran, pemberdayaan, perlindungan, dan termasuk pengawasan kegiatan lingkungan bisa lebih efektif. Kalangan pemodal besar yang banyak meraih untung dari eksploitasi lingkungan, bisa ditekan.Pemerintah yang selama ini cenderung tutup mata harus dibangunkan dengan kampanye yang gencar. Teknik propaganda, kampanye, penggalangan opini, yang dikenal dalam komunikasi bisa jadi alat utama.Di sisi lain, kelompok masyarakat, generasi muda, dan unsur lain, termasuk aparatur pemerintah harus pula dipersiapkan. Pendidikan lingkungan yang berakar dari pemaknaan ulang terhadap posisi lingkungan, dijadikan agenda utama.Mengkomunikasikan ke semua pihak bahwa masalah lingkungan adalah masalah bersama. Tidak mesti di dalam kelas yang sangat formil. Di tengah sawah, di pinggir sungai kadang jauh lebih efektif.Bukankah, “aku berbuat maka aku bisa” ketimbang “aku mendengar maka aku lupa”.Sejalan dengan semua itu, kemajuan teknologi informasi harus pula diikuti. Teknologi internet yang semakin canggih harusnya jadi modal besar. Sistem informasi lingkungan hidup, yang memberikan pencerahan pada semua pihak, sekaligus mekanisme tanggap bencana, akan mengikat semua itu dalam sebuah sistem yang terintegrasi.Berpadulah komunikasi lingkungan itu dalam sebuah sistem informasi LH yang berbasis pada pemaknaan posisi seimbang antara manusia dengan lingkungan.Tentu saja mewujudkan itu bukanlah masalah sederhana, banyak tantangan dan hambatan akan terjadi.Apalagi ini bicara soal industri yang padat modal, soal masyarakat yang sudah tergeser pemahamannya, soal hak ekonomi dan hak hidup warga, soal tekanan global yang masih berorientasi keuntungan, termasuk soal paradigma pemerintah yang masih terbelit-belit dalam dilema ekonomi politik lingkungan.Kajian komunikasi lingkungan sebenarnya tidak memusingkan soal itu. Ilmu yang terfokus pada pemaknaan manusia ini, punya banyak celah untuk menerobosya. Terpenting sasaran awal adalah rebut opini publik, dengan sumber daya yang ada.Saat jalan sudah tersumbat, maka lubang kecillah yang bisa dimanfaatkan.Membalikkan pemaknaan bukanlah berarti bernostalgia ke masa lalu, berkhayal tentang zaman yang sudah lewat, tetapi mengambil hal-hal penting yang masih berceceran, yang tersangkut di pondok-pondok tua di tengah kebun, atau di (jamban) pinggir sungai, atau mungkin di (pelataran bambu) masyarakat u Sumsel.Nilai penting inilah yang didorong agar masuk jadi isu bersama dan selanjutnya ke level kebijakan publik, menjadi aturan bersama, memaksa siapapun untuk patuh.Kawalan dan kontrol dari media akan membantu sekali, disinilah tampak bahwa menyelesaikan masalah ini harus bersama-sama.* Dr. Yenrizal Tarmizi, M.Si.

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

bencana alam ketahanan komunitas program literasi

memaknai lingkungan bukanlah nostalgia semata bagi generasi yang lahir tahun an ke bawah tentu masih ingat dengan berbagai situasi di era itu orang sumsel yang tinggal di daerah hulu tentu akrab dengan gunung bukit lembah sawah berjenjang gemericik air sungai nan bening serta anakanak telanjang yang bermain lumpur di sawahbagi yang hidup di daerah akan terkenang dengan hamparan rawa tertutupi pohon gelam dan belukar rumah panggung yang dibawahnya kerap tergenang air pasang suara kodok dari rawa pinggir sungai serta getekgetek kecil yang berseliweran di antara rumahrumah kayutidak lupa sebelum tidur biasanya bapak atau kakek dengan telaten melantunkan dongeng tentang para psungai hutan dan tokohtokoh mistis dari negeri antah berantahitu dulu zaman yang tidak mungkin lagi akan terulangzaman dimana semuanya begitu asri tak ada banjir tanah longsor kabut asap dan berbagai petaka lingkungan era yang mungkin jika diceritakan kepada generasi sekarang generasi yang lahir di atas an dianggap bagai cerita negeri dongeng belakasaat ini yang ada didepan mata adalah realitas yang serba kosmopolit dan segalanya dihargai atas nama materi lewat perhitungan untung rugi ala bisnisera dimana banjir dianggap hal lumrah dan merasa aneh jika air tidak masuk rumah di kala hujan atau terheranheran kenapa tidak ada kabut asap di masa kemaraumerasa aneh pula jika melihat lebatnya buah duku tapi tidak dijual merasa heran jika melihat rawa luas tapi tidak ditanami kelapa sawit kenyataan itu adalah dunia yang sebenarnya saat iniapa yang terjadi sebenarnyaitulah pergeseran dan perubahan paradigma manusia dalam memandang alam sekitarnyaperubahan yang sebenarnya pula tidak terjadi begitu sajasemasa dulu segalanya terlihat asri dan sederhana karena masyarakat sendiri tidak memiliki pembanding atau pemancing untuk merubah perilaku terhadap alamsaat di awal an banyak perusahaan mulai beroperasi terutama sektor perkebunan mata itupun terbelalak dan terbuka gencarnya asupan informasi dari tv radio bahkan kemudian internet dan telepon selular makin melorotkan pandangan tersebutalam bukan lagi sahabat sejati tapi disitulah sumber materi sumber kekayaan terbuktilah kemudian filosofis cartesian dengan kata kunci antroposentris yang menjadi acuanmemaknai alam itulah kata pentingkata yang bisa dikatakan penyebab malapetaka yang senantiasa dialami kata yang memiliki dua sisi pemaknaan berbeda untuk alam dan manusia ataukah untuk manusia sematakata inilah yang akan bermuara pada banyak aspek mulai dari perilaku manusia sampai pada kebijakan pemerintah terbayang saat tahun lalu penambangan batu bara digencarkan sedemikian rupa karena batubara dianggap sumber pendapatan dan sumber energi luar biasateringat pula saat tahun an perkebunan kelapa sawit menyebar ke berbagai pelosok menghabiskan ribuan kubik kayu bernilai tinggi mengeringkan rawarawa gambut karena sawit dianggap punya nilai ekonomis tinggimemaknai alam itulah filosofis komunikasi lingkunganantropolog klasik at rambo pernah berkata bahwa antara manusia dengan alam selalu berinteraksi menyalurkan materi energi dan informasi yang kemudian terwujud dalam berbagai tindakan yang terjadigagasan sang antropolog ini mengilhami pentingnya aspek komunikasi dalam persoalan lingkungan yang disebut dengan etnoekologi komunikasi sebuah sudut pandang pemahaman tentang lingkungan yang berakar dari sudut pandang kesatuan manusia dengan alamlagilagi inilah pemaknaan hal paling dasar dalam berkomunikasimenjadi jelas mengapa di masa lalu keharmonisan keserasian itu begitu indah terjalin karena ada sudut pandang pemaknaan yang seimbang tentang hak alam dan hak manusiasekarang justru fenomena itu yang dirindukan walau kecil kemungkinan akan terwujud sekaligus menyatakan bahwa etnoekologi komunikasi menjadi penting untuk diperkuat dan dijadikan landasan berpikirpersoalan lingkungan kemudian semakin menemukan momentumnya menjadi sangat aktual seolaholah ini sejalan dengan ide klasik dari malthus makin banyak manusia makin tinggi pula persoalan lingkunganlogika sederhana bisa menerima ini banyaknya orang tentu banyak pula kebutuhan terutama kebutuhan dasardarimana sumbernya dari alameksploitasi dan eksplorasi itulah yang terjadi sementara sisi perbaikan pencegahan atau upaya konservasi sangat terlambat dan sangat minimsaat masalah lingkungan menemukan momentum maka memutar balik pemaknaan terhadap lingkungan juga mendapat porsi terbesar karena pangkalnya dari sini andai tak dilakukan itu niscaya kegagalan saja yang akan terjaditak ada niat baik atau tidak menjadikan isu lingkungan sebagai masalah bersama adalah faktor pertama seakan masalah ini hanya urusan aktifis lingkungan bnpb kementerian lingkungan hidup dan segelintir jurnalis lingkungan atau akademisi lingkungankedua hukum lingkungan pun tak pula bergigi tajam kerap kandas oleh manisnya konflik lingkungan dan ketiga yang terparah cara pandang bahwa sumber pendapatan asli daerah dari lingkungan hidup masih mengental di para pemangku kebijakandimasa sekarang memutar balik pemaknaan terhadap hakekat lingkungan sangat strategis dan krusial inilah momentum dan peran besar komunikasi lingkunganberkomunikasi tentang dan dengan lingkungan bukanlah pekerjaan akademisi atau ilmuwan belaka tapi semua elemen karena seluruh unsur terlibat dalam aktifitas tersebutyang diperlukan adalah merancang dan mengawal gerakan pemaknaan ulang terhadap lingkungan setidaknya jadikanlah itu sebagai isu bersama terlebih dahulu mulailah dari sekarang karena masalah lingkungan bukan masalah nanti tapi saat inimelakukan gerakan ini dengan harapan untuk masa depan yang dalam bahasa lain sering pula disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan sederhananya apa yang dikerjakan hari ini harus memikirkan kepentingan generasi tahun kedepandalam bahasa komunikasi setidaknya ada aspek terkait yaitu kampanye lingkungan advokasi lingkungan pendidikan lingkungan dan penguatan sistem informasi tentang lingkunganopini publik adalah capaian yang harus direbut itulah peran media massa media kampanye kelompok penekan ngo akademisi yang sebaiknya dibarengi dengan mengangkat aspek ini ke level isu kebijakan publikmelalui kampanye yang dibarengi dengan tindakan advokasi maka penyadaran pemberdayaan perlindungan dan termasuk pengawasan kegiatan lingkungan bisa lebih efektif kalangan pemodal besar yang banyak meraih untung dari eksploitasi lingkungan bisa ditekanpemerintah yang selama ini cenderung tutup mata harus dibangunkan dengan kampanye yang gencar teknik propaganda kampanye penggalangan opini yang dikenal dalam komunikasi bisa jadi alat utamadi sisi lain kelompok masyarakat generasi muda dan unsur lain termasuk aparatur pemerintah harus pula dipersiapkan pendidikan lingkungan yang berakar dari pemaknaan ulang terhadap posisi lingkungan dijadikan agenda utamamengkomunikasikan ke semua pihak bahwa masalah lingkungan adalah masalah bersama tidak mesti di dalam kelas yang sangat formil di tengah sawah di pinggir sungai kadang jauh lebih efektifbukankah aku berbuat maka aku bisa ketimbang aku mendengar maka aku lupasejalan dengan semua itu kemajuan teknologi informasi harus pula diikuti teknologi internet yang semakin canggih harusnya jadi modal besar sistem informasi lingkungan hidup yang memberikan pencerahan pada semua pihak sekaligus mekanisme tanggap bencana akan mengikat semua itu dalam sebuah sistem yang terintegrasiberpadulah komunikasi lingkungan itu dalam sebuah sistem informasi lh yang berbasis pada pemaknaan posisi seimbang antara manusia dengan lingkungantentu saja mewujudkan itu bukanlah masalah sederhana banyak tantangan dan hambatan akan terjadiapalagi ini bicara soal industri yang padat modal soal masyarakat yang sudah tergeser pemahamannya soal hak ekonomi dan hak hidup warga soal tekanan global yang masih berorientasi keuntungan termasuk soal paradigma pemerintah yang masih terbelitbelit dalam dilema ekonomi politik lingkungankajian komunikasi lingkungan sebenarnya tidak memusingkan soal itu ilmu yang terfokus pada pemaknaan manusia ini punya banyak celah untuk menerobosya terpenting sasaran awal adalah rebut opini publik dengan sumber daya yang adasaat jalan sudah tersumbat maka lubang kecillah yang bisa dimanfaatkanmembalikkan pemaknaan bukanlah berarti bernostalgia ke masa lalu berkhayal tentang zaman yang sudah lewat tetapi mengambil halhal penting yang masih berceceran yang tersangkut di pondokpondok tua di tengah kebun atau di jamban pinggir sungai atau mungkin di pelataran bambu masyarakat u sumselnilai penting inilah yang didorong agar masuk jadi isu bersama dan selanjutnya ke level kebijakan publik menjadi aturan bersama memaksa siapapun untuk patuhkawalan dan kontrol dari media akan membantu sekali disinilah tampak bahwa menyelesaikan masalah ini harus bersamasama dr yenrizal tarmizi msi

Jaga Kelestarian Tumbuhan Endemik, Desa-desa Ini Bikin Aturan Khusus. Pada Desember 2016, Pemerintah Desa Matano dan Nuha di tepian Danau Matano, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, mengesahkan peraturan desa (perdes) untuk melindungi tiga tumbuhan endemik kawasan itu.Tumbuhan-tumbuhan itu masing-masing, (rode), (dama’dere), dan (mata kucing).Hadijah Azis, peneliti kehutanan dari Fakultas Kehutanan Universitas Andi Djemma Kota Palopo, menjumpai saya pertengahan Januari 2017 menceritakan ini. “Ini langkah awal penyelamatan keragamanhayati kawasan,” katanya.Status tiga jenis tumbuhan itu terus berkurang karena pembukaan lahan perkebunan, atau industri skala besar. dan adalah tanaman marga suku hanya tersebar di Wallacea.Dalam skala perdagangan marga disebut mata kucing. Marga dalam penamaan lokal disebut atau .Dua tanaman ini sebagai bahan konstruksi bangunan, baik ringan dan berat. Ia menghasilkan resin, buah nut, tanin dan minyak tengkawang sebagai campuran kosmetik dan coklat.Atas dasar itu, masuk Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2007 tentang hasil hutan bukan kayu (HHBK).Pada skala internasional (IUCN, 2015), tumbuhan endemik Sulawesi dalam kategori genting (). status kritis ( ), Appendix II CITES atau perdagangan yang diatur.Penelitian Hadijah, pada Februari-April 2016, menemukan eksploitasi kawasan berlebihan membuat pertumbuhan ketiga tanaman ini lambat ().“Sekarang, di sepanjang pesisir Danau Matano, pembukaan lahan untuk perkebunan merica masif. Cara membuka lahan dengan membakar,” katanya. “Akibatnya, sejak 2010 sampai sekarang, kebakaran lahan seringkali terjadi.”Pembukaan lahan dengan membakar, katanya, tak hanya merusak tanaman, juga mengganggu ekosistem hutan keseluruhan. Ada puluhan atau bahkan ratusan serangga, dan satwa bisa musnah.Matano bersama kombinasi tiga danau lain–kemudian dikenal Kompleks Danau Malili–menyimpan beragam keunikan. Jadi laboratorium pendidikan alam, dari spesies flora, fauna, mineral dalam perut bumi, hingga tempat merekonstruksi iklim purba sekitar 6000 tahun lalu.Kekayaan alam dari di atas dan perut bumi, memberi banyak cerita. Stau contoh, di Sorowako, saya menyaksikan sendiri begitu banyak ketimpangan. Tempat subur nan sejuk perlahan jadi wilayah pengab dan sesak.Lonjakan penduduk, ketika PT Inco–sekarang PT Vale–eksplorasi tahun 1970-an menyeret ribuan orang mendiami Sorowako.Pembangunan pabrik pengolahan menutup kolam alami, mengubah aliran sungai, dan mengupas ratusan hektar lahan. Proses penghijauan dan pembibitan perusahaan jauh dari kata cukup.Tambang nikel membawa keuntungan dan perubahan besar dalam skala ekonomi global, tetapi tak begitu menyentuh masyarakat kecil.Tegakan-tegakan pohon raksasa menghilang cepat. Burung julang Sulawesi yang begitu menawan, sulit dijumpai. Kepulan asap pabrik saban waktu terbawa angin, serupa hantu terhirup warga sekitar tambang. Hingga tanaman impor sebagai rumput Malaysia yang disebar perusahaan tumbuh subur tak terkendali.Alhasil, beberapa tanaman endemik bernasib naas. Salah satu, . Tumbuhan kacang-kacangan yang membuktikan hubungan sistem ekologi dengan benua Australia. “Kita tak ingin berpasrah-pasrah melihat keadaan ini. Tanaman salah satu sumber kekayaan hayati, harus tetap dilestarikan,” kata Hadijah.Peneliti Kehutanan Universitas Andi Djemma dan Lembaga Burung Indonesia, akhirnya bersama masyarakat menginisiasi sebuah herbarium sederhana di Desa Matano dan Nuha.“Kami bersama masyarakat mengumpulkan beberapa jenis tumbuhan. Mencari bibit dan berlajar mengklasifikasi. Kami menanam kembali,” katanya.Dia bilang, Vale datang, banyak orang bergantung dan mengukur keseuksesan dengan ekonomi dan uang.“Ekosistem dan lingkungan mulai dilupakan. Anak-anak sungai di Desa Nuha dan Matano debit air makin berkurang.”Tinggi pohon dama’dere bisa sampai 25 meter. Tinggi bebas cabang 15-20 meter, diameter hingga 32,5 sentimeter. Pohon ini menghasilkan getah, warga masa lalu jadikan bahan perekat untuk kapal menangkap ikan di Danau Matano.Untuk pohon rode, bisa 40 meter, dengan batang bebas cabang 20 meter, diameter dapat 54 sentimeter. Mata kucing merupakan jenis endemik Sulawesi. Tinggi pohon bisa 30 meter, tinggi bebas cabang hingga 25 meter dan diameter sampai 70 sentimeter.Di alam, rode, dama’dere dan mata kucing, kian menurun. Untuk melihat pohon-pohon ini, harus mencari dan memasuki hutan.Di pinggiran-pinggiran kampung mulai tak terlihat. Salah satu alasan pohon ini hilang, karena batang cukup kuat hingga sebagian orang memburu untuk tiang atau tonggak merica.Padahal, tiga pohon ini, masing-masing dapat ditanam dengan tanaman lain berselang seling. Terlebih, katanya, tanaman ini dapat menjaga pasokan air. Akar menonjol pipih keluar menjaga sekitar selalu basah.“Jika tanaman dikembangkan di pinggiran-pinggiran danau, dapat mencegah erosi. Sebagai tanaman untuk mitigasi bencana, sangat tepat.”

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat

jaga kelestarian tumbuhan endemik desadesa ini bikin aturan khusus pada desember pemerintah desa matano dan nuha di tepian danau matano kabupaten luwu timur sulawesi selatan mengesahkan peraturan desa perdes untuk melindungi tiga tumbuhan endemik kawasan itutumbuhantumbuhan itu masingmasing rode damadere dan mata kucinghadijah azis peneliti kehutanan dari fakultas kehutanan universitas andi djemma kota palopo menjumpai saya pertengahan januari menceritakan ini ini langkah awal penyelamatan keragamanhayati kawasan katanyastatus tiga jenis tumbuhan itu terus berkurang karena pembukaan lahan perkebunan atau industri skala besar dan adalah tanaman marga suku hanya tersebar di wallaceadalam skala perdagangan marga disebut mata kucing marga dalam penamaan lokal disebut atau dua tanaman ini sebagai bahan konstruksi bangunan baik ringan dan berat ia menghasilkan resin buah nut tanin dan minyak tengkawang sebagai campuran kosmetik dan coklatatas dasar itu masuk peraturan pemerintah no tahun tentang hasil hutan bukan kayu hhbkpada skala internasional iucn tumbuhan endemik sulawesi dalam kategori genting status kritis appendix ii cites atau perdagangan yang diaturpenelitian hadijah pada februariapril menemukan eksploitasi kawasan berlebihan membuat pertumbuhan ketiga tanaman ini lambat sekarang di sepanjang pesisir danau matano pembukaan lahan untuk perkebunan merica masif cara membuka lahan dengan membakar katanya akibatnya sejak sampai sekarang kebakaran lahan seringkali terjadipembukaan lahan dengan membakar katanya tak hanya merusak tanaman juga mengganggu ekosistem hutan keseluruhan ada puluhan atau bahkan ratusan serangga dan satwa bisa musnahmatano bersama kombinasi tiga danau lainkemudian dikenal kompleks danau malilimenyimpan beragam keunikan jadi laboratorium pendidikan alam dari spesies flora fauna mineral dalam perut bumi hingga tempat merekonstruksi iklim purba sekitar tahun lalukekayaan alam dari di atas dan perut bumi memberi banyak cerita stau contoh di sorowako saya menyaksikan sendiri begitu banyak ketimpangan tempat subur nan sejuk perlahan jadi wilayah pengab dan sesaklonjakan penduduk ketika pt incosekarang pt valeeksplorasi tahun an menyeret ribuan orang mendiami sorowakopembangunan pabrik pengolahan menutup kolam alami mengubah aliran sungai dan mengupas ratusan hektar lahan proses penghijauan dan pembibitan perusahaan jauh dari kata cukuptambang nikel membawa keuntungan dan perubahan besar dalam skala ekonomi global tetapi tak begitu menyentuh masyarakat keciltegakantegakan pohon raksasa menghilang cepat burung julang sulawesi yang begitu menawan sulit dijumpai kepulan asap pabrik saban waktu terbawa angin serupa hantu terhirup warga sekitar tambang hingga tanaman impor sebagai rumput malaysia yang disebar perusahaan tumbuh subur tak terkendalialhasil beberapa tanaman endemik bernasib naas salah satu tumbuhan kacangkacangan yang membuktikan hubungan sistem ekologi dengan benua australia kita tak ingin berpasrahpasrah melihat keadaan ini tanaman salah satu sumber kekayaan hayati harus tetap dilestarikan kata hadijahpeneliti kehutanan universitas andi djemma dan lembaga burung indonesia akhirnya bersama masyarakat menginisiasi sebuah herbarium sederhana di desa matano dan nuhakami bersama masyarakat mengumpulkan beberapa jenis tumbuhan mencari bibit dan berlajar mengklasifikasi kami menanam kembali katanyadia bilang vale datang banyak orang bergantung dan mengukur keseuksesan dengan ekonomi dan uangekosistem dan lingkungan mulai dilupakan anakanak sungai di desa nuha dan matano debit air makin berkurangtinggi pohon damadere bisa sampai meter tinggi bebas cabang meter diameter hingga sentimeter pohon ini menghasilkan getah warga masa lalu jadikan bahan perekat untuk kapal menangkap ikan di danau matanountuk pohon rode bisa meter dengan batang bebas cabang meter diameter dapat sentimeter mata kucing merupakan jenis endemik sulawesi tinggi pohon bisa meter tinggi bebas cabang hingga meter dan diameter sampai sentimeterdi alam rode damadere dan mata kucing kian menurun untuk melihat pohonpohon ini harus mencari dan memasuki hutandi pinggiranpinggiran kampung mulai tak terlihat salah satu alasan pohon ini hilang karena batang cukup kuat hingga sebagian orang memburu untuk tiang atau tonggak mericapadahal tiga pohon ini masingmasing dapat ditanam dengan tanaman lain berselang seling terlebih katanya tanaman ini dapat menjaga pasokan air akar menonjol pipih keluar menjaga sekitar selalu basahjika tanaman dikembangkan di pinggiranpinggiran danau dapat mencegah erosi sebagai tanaman untuk mitigasi bencana sangat tepat

Teater Potlot: Lahan Gambut Adalah Aku, Juga Dirimu!. “” demikian kutipan dialog para gambut dalam pertunjukkan “Rawa Gambut” akan dipentaskan keliling Teater Potlot, Maret – Agustus 2017.Naskah drama ini mengisahkan pergulatan kehidupan manusia yang berada di kawasan rawa gambut, di pesisir Pantai Timur Sumatera, Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Musi Banyuasin).“Gambut menjadi tokoh-tokoh metafora yang menjelaskan siapa dirinya. Gambut pun bercerita tentang masa lalu dan sejarah. Ia seakan berkabar dan mengirim pesan kepada semua orang, bagaimana berperilaku dan memperlakukan alam dan aneka hayati yang hidup di lahan basah yang subur dan makmur itu,” kata Conie Sema, sang sutradara, kepada , akhir pekan lalu.Lanjutnya, gambut juga mengingatkan manusia yang mengelola dan memanfaatkan dirinya sebagai lahan berkebun dan berladang. “Aku adalah surga bagi dirimu. Aku adalah sungai dan kolam. Pohon-pohon dan kicau burung. Rumah bagi satwa dan beribu aneka hayati. Aku jutaan mata air dan ikan-ikan. Aku memberimu oksigen dan sumber mineral. Menjaga anak cucumu dari petaka dan kesengsaraan. Selalu berdoa hidupmu lebih lama dariku,” kata para gambut menjelaskan dirinya dalam cerita tersebut. Terkait dengan kerusakan dan kebakaran hebat lahan gambut di penjuru bumi ini, akibat kesalahan pengelolaan dan pemanfaatan oleh manusia, gambut pun berkata, “Di sini, semua orang menjadi kebun. Mereka menata dan memilih bibit akan ditanam. Lalu memagarinya dengan akal dan pikiran. Tanah menerima benih-benih itu, dan menjaganya. Merawatnya dengan kasih sayang. Hingga menghasilkan buah. Itulah hakikat berkebun. Semua bekerja. Semua mendapatkan hasil. Itulah hakikat keadilan bagi semua.”Pada intinya, cerita itu menjelaskan gambut adalah cermin peradaban. Adalah pesan-pesan cinta yang tertulis dalam prasasti leluhur. Pesan menjaga bumi dan kehidupan. Pesan agar kita selamat dari bencana. Tetapi kenyataan hari ini, gambut tidak lagi menjadi surga bagi semua. Gambut ditimbun, dibakar, dan dihancurkan. Semua menjadi sepi dan asing. Burung-burung terbang tanpa fajar dan sungai. Ikan-ikan meninggalkan rawa tanpa kemarau. Dan keterasingan itu sendiri adalah jutaan kebun yang pelan-pelan datang tanpa suara dan kegaduhan.“Itulah kenyataan yang diceritakan dalam drama ini. Sebuah kerja paradoks manusia dan ilmu pengetahuan mengelola alam jagat raya ini. Menggugah hati nurani dan cinta manusia tentang makna menghargai dan menjaga kelestarian alam. Mengingatkan arti dan hakikat keadilan dari jargon-jargon konservasi dan restorasi lingkungan,” ujar Conie di sela latihan di sanggar kebun Teater Potlot di Bandarlampung, Lampung.“Kau tak usah sibuk mengurus kami. Kami bisa mengurus diri kami sendiri. Kau urus saja dirimu,” ujar para gambut yang diperankan sejumlah aktor. Pertunjukan Teater Potlot ini akan dimulai dari Peringatan Hari Bumi di Palembang pada 23 Maret 2017. Peringatan Hari Bumi ini berdasarkan kelahiran Prasasti Talang Tuwo, sebuah prasasti ekologi milik Kerajaan Sriwijaya.Selanjutnya, direncanakan Teater Potlot akan pentas di Jambi (Mei), Lampung (Juni), Riau (Juli) dan Sumatera Barat (Agustus).Selain pertunjukan, kata Conie, juga dilakukan diskusi yang temanya seni dan lingkungan hidup. Sasaran pertunjukan dan diskusi selain pekerja seni, budaya, akademisi, penggiat lingkungan hidup, juga pelajar dan mahasiswa. “Kami berharap melalui seni pertunjukan teater, ke depan sebagian lahan gambut tetap terjaga, sementara yang dimanfaatkan dapat dikelola secara lestari, yang jauh dari berbagai persoalan yang menonjol saat ini seperti kebakaran,” katanya. Teater Potlot berdiri tahun 1984 di Palembang. Teater ini bermula dari komunitas kecil di sebuah kampung. Pada perkembangannya Teater Potlot lebih cenderung bereksplorasi dengan gagasan yang berorientasi pada konsep-konsep “teater pembebasan”. Potlot menginginkan teater terbebas dari ruang teks yang menyandera kebebasan kreatif. Tetapi tetap bisa berkomunikasi dan terpahami oleh penonton, terutama pesan-pesan moral yang hendak disampaikan.Salah satu yang menonjol teater, pada era Orde Baru atau tahun 1990-an, yakni pengusung gagasan “pembunuhan sutradara” yakni upaya pembongkaran feodalistik dunia teater sebagai seni pertunjukkan atau sistem pemerintahan di Indonesia. Beberapa produksinya seperti terakhir

[0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

kampanye publik mengatasi dampak yang tidak proporsional program literasi

teater potlot lahan gambut adalah aku juga dirimu demikian kutipan dialog para gambut dalam pertunjukkan rawa gambut akan dipentaskan keliling teater potlot maret agustus naskah drama ini mengisahkan pergulatan kehidupan manusia yang berada di kawasan rawa gambut di pesisir pantai timur sumatera sumatera selatan kabupaten ogan komering ilir banyuasin dan musi banyuasingambut menjadi tokohtokoh metafora yang menjelaskan siapa dirinya gambut pun bercerita tentang masa lalu dan sejarah ia seakan berkabar dan mengirim pesan kepada semua orang bagaimana berperilaku dan memperlakukan alam dan aneka hayati yang hidup di lahan basah yang subur dan makmur itu kata conie sema sang sutradara kepada akhir pekan lalulanjutnya gambut juga mengingatkan manusia yang mengelola dan memanfaatkan dirinya sebagai lahan berkebun dan berladang aku adalah surga bagi dirimu aku adalah sungai dan kolam pohonpohon dan kicau burung rumah bagi satwa dan beribu aneka hayati aku jutaan mata air dan ikanikan aku memberimu oksigen dan sumber mineral menjaga anak cucumu dari petaka dan kesengsaraan selalu berdoa hidupmu lebih lama dariku kata para gambut menjelaskan dirinya dalam cerita tersebut terkait dengan kerusakan dan kebakaran hebat lahan gambut di penjuru bumi ini akibat kesalahan pengelolaan dan pemanfaatan oleh manusia gambut pun berkata di sini semua orang menjadi kebun mereka menata dan memilih bibit akan ditanam lalu memagarinya dengan akal dan pikiran tanah menerima benihbenih itu dan menjaganya merawatnya dengan kasih sayang hingga menghasilkan buah itulah hakikat berkebun semua bekerja semua mendapatkan hasil itulah hakikat keadilan bagi semuapada intinya cerita itu menjelaskan gambut adalah cermin peradaban adalah pesanpesan cinta yang tertulis dalam prasasti leluhur pesan menjaga bumi dan kehidupan pesan agar kita selamat dari bencana tetapi kenyataan hari ini gambut tidak lagi menjadi surga bagi semua gambut ditimbun dibakar dan dihancurkan semua menjadi sepi dan asing burungburung terbang tanpa fajar dan sungai ikanikan meninggalkan rawa tanpa kemarau dan keterasingan itu sendiri adalah jutaan kebun yang pelanpelan datang tanpa suara dan kegaduhanitulah kenyataan yang diceritakan dalam drama ini sebuah kerja paradoks manusia dan ilmu pengetahuan mengelola alam jagat raya ini menggugah hati nurani dan cinta manusia tentang makna menghargai dan menjaga kelestarian alam mengingatkan arti dan hakikat keadilan dari jargonjargon konservasi dan restorasi lingkungan ujar conie di sela latihan di sanggar kebun teater potlot di bandarlampung lampungkau tak usah sibuk mengurus kami kami bisa mengurus diri kami sendiri kau urus saja dirimu ujar para gambut yang diperankan sejumlah aktor pertunjukan teater potlot ini akan dimulai dari peringatan hari bumi di palembang pada maret peringatan hari bumi ini berdasarkan kelahiran prasasti talang tuwo sebuah prasasti ekologi milik kerajaan sriwijayaselanjutnya direncanakan teater potlot akan pentas di jambi mei lampung juni riau juli dan sumatera barat agustusselain pertunjukan kata conie juga dilakukan diskusi yang temanya seni dan lingkungan hidup sasaran pertunjukan dan diskusi selain pekerja seni budaya akademisi penggiat lingkungan hidup juga pelajar dan mahasiswa kami berharap melalui seni pertunjukan teater ke depan sebagian lahan gambut tetap terjaga sementara yang dimanfaatkan dapat dikelola secara lestari yang jauh dari berbagai persoalan yang menonjol saat ini seperti kebakaran katanya teater potlot berdiri tahun di palembang teater ini bermula dari komunitas kecil di sebuah kampung pada perkembangannya teater potlot lebih cenderung bereksplorasi dengan gagasan yang berorientasi pada konsepkonsep teater pembebasan potlot menginginkan teater terbebas dari ruang teks yang menyandera kebebasan kreatif tetapi tetap bisa berkomunikasi dan terpahami oleh penonton terutama pesanpesan moral yang hendak disampaikansalah satu yang menonjol teater pada era orde baru atau tahun an yakni pengusung gagasan pembunuhan sutradara yakni upaya pembongkaran feodalistik dunia teater sebagai seni pertunjukkan atau sistem pemerintahan di indonesia beberapa produksinya seperti terakhir

Tantangan Pasca Pilkada, Berharap Bisa Jaga SDA dengan Baik. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak telah digelar di beberapa wilayah Indonesia. Sebagian masyarakat dibuat sibuk dan dituntut aktif terlibat dalam euforia berbalut pesta demokrasi. Begitu kira – kira harapan atas terselenggaranya pemilihan pemimpin.Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin daerah, sudah seharusnya memperhatikan keberlanjutan dari aspek lingkungan dalam mengembangkan potensi di masing – masing daerah demi kemakmuran rakyatnya. Pun terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumberdaya Alam (SDA) yang selama ini menjadi incaran investor dan terkadang masuk dalam janji paslon pilkada. Hal ini menjadi wanti-wanti penting, mengingat pengelolaan sumberdaya alam di tingkat daerah masih banyak yang belum dilakukan dengan baik. Dalam diskusi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) Indonesia di Gedung Sate, Bandung, Jabar, akhir pekan lalu, hal ini diungkapkan oleh perwakilan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).“KPK hadir untuk mengajak Pemda aktif menata lingkungan hidup dan sumber daya agar menjadi lebih baik. Apalagi diprediksikan kedepan persaingan bukan lagi tentang mendapatkan teknologi melainkan air dan sumber daya,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang.Dia menuturkan KPK sudah melakukan penelitian terlebih di sektor SDA. KPK menemukan pelanggaran yang terjadi seperti banyaknya pertambangan yang tak berizin, tidak membayar pajak dan diabaikannya Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).Menurutnya, jika merujuk pada amanat UUD 1945 Pasal 33 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kesempatan sama, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Jabar, Eddy Iskandar Muda Nasution menyampaikan laporan potensi dan problematika SDA di Jawa Barat.Eddy menuturkan pihaknya sedang melakukan penataan kembali perihal perizinan di sektor pertambangan yang saat ini kewenangan beralih dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi dan telah menerima 613 berkas dokumen perizinan pertembangan secara parsial.Rincian pertambangan tersebut terdiri dari (CnC) berjumlah 330, antara lain 13 ekplorasi dan 316 izin operasi produksi serta 1 eksplorasi batu bara. Ditambah terdiri dari 13 ekplorasi mineral dan 277 operasi produksi 277 dengan total 290.Dia mengungkapkan, permasalahan pada pertambangan yakni adanya piutang dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode 2011 – 2014 yang belum dibayarkan sebesar Rp9,5 miliar yang terdiri dari iuran tetap dan royalti, sebagaimana permintaan Dirjen Minerba.Selain itu juga, banyak lahan bekas pertambangan yang ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan masih adanya pertambangan tanpa izin yang mengatasnamakan masyarakat.Dalam waktu dekat, selain kewenangan dalam persoalan pertambangan, Dinas ESDM juga akan menertibkan perizinan penggunaan air tanah. Menurut data, saat ini telah terdapat 5.471 perusahana yang memegang 7.242 izin pengambilan air tanah. Di tahun 2016 saja volume air tanah yang digunakan mencapai 151,636 juta meter kubik. Nilai pajak air tanah yagn dibayarkan dalam setahunnya menembus Rp14,5 miliar.Kepala Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat, Nana Nasuha mengutarakan beberapa data soal penggunaan air permukaan untuk bahan baku masih belum maksimal. Dari 48 miliar meter kubik per tahun potensi air permukaan, namun yang termanfaatkan hanya 14,4 miliar meter kubik. Mayoritas dari jumlah itu yakni 13,5 miliar kubik dipergunakan untuk irigasi dan baru 872 juta meter kubik yang dimanfaatkan oleh rumah tangga dan industri.Nana menerangkan, salah satu kendala penggunaan air adalah belum semua memiliki untuk menghitung penggunaan air permukaan. Tetapi, izin yang sudah diterbitakan untuk penggunaan air permukaan hingga saat ini berjumlah 781. Dan nilai uang yang diperolehan dari air berkisaran Rp380 miliar dengan penghasil pajak 10% atau Rp38 miliar. Sementara untuk kondisi hutan, Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat, Budi Susatijo, mengatakan pihaknya fokus terhadap penanganan kawasan hulu Sungai Cimanuk, Citarum, Ciliwung dan Cisadane, yang terdiri dari kawasan hutan konservasi, lindung, dan diluar kawasan hutan semisal perkebunan serta pertanian.Menurutnya, saat ini permasalahan yang berhubungan dengan keberadaan hutan masih terjadinya ancaman perambahan lahan. Sedangkan dikawasan hulu adanya pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian yang tidak mematuhi kaidah konservasi serta lahan kritis yang mencapai kurang lebih 5000 hektare di 4 Sub DAS tersebut.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Daerah Jawa Barat, Anang Sudarna menambahkan persoalan lain yang kompleks dihadapi saat ini, salah satunya terkait pencemaran sungai oleh industri. Misalnya saja di sepanjang DAS Citarum terdapat kurang lebih 500 industri dengan rapor masih membuang limbah ke sungai tanpa melalui proses IPAL dan limbah sampah yang ikut mencemari.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat

tantangan pasca pilkada berharap bisa jaga sda dengan baik pemilihan kepala daerah pilkada serentak telah digelar di beberapa wilayah indonesia sebagian masyarakat dibuat sibuk dan dituntut aktif terlibat dalam euforia berbalut pesta demokrasi begitu kira kira harapan atas terselenggaranya pemilihan pemimpinsiapapun yang terpilih menjadi pemimpin daerah sudah seharusnya memperhatikan keberlanjutan dari aspek lingkungan dalam mengembangkan potensi di masing masing daerah demi kemakmuran rakyatnya pun terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam sda yang selama ini menjadi incaran investor dan terkadang masuk dalam janji paslon pilkada hal ini menjadi wantiwanti penting mengingat pengelolaan sumberdaya alam di tingkat daerah masih banyak yang belum dilakukan dengan baik dalam diskusi gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam gnpsda indonesia di gedung sate bandung jabar akhir pekan lalu hal ini diungkapkan oleh perwakilan dari kpk komisi pemberantasan korupsikpk hadir untuk mengajak pemda aktif menata lingkungan hidup dan sumber daya agar menjadi lebih baik apalagi diprediksikan kedepan persaingan bukan lagi tentang mendapatkan teknologi melainkan air dan sumber daya kata wakil ketua kpk saut situmorangdia menuturkan kpk sudah melakukan penelitian terlebih di sektor sda kpk menemukan pelanggaran yang terjadi seperti banyaknya pertambangan yang tak berizin tidak membayar pajak dan diabaikannya analisis dampak lingkungan amdalmenurutnya jika merujuk pada amanat uud pasal bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat dalam kesempatan sama kepala dinas energi dan sumber daya mineral esdm pemprov jabar eddy iskandar muda nasution menyampaikan laporan potensi dan problematika sda di jawa barateddy menuturkan pihaknya sedang melakukan penataan kembali perihal perizinan di sektor pertambangan yang saat ini kewenangan beralih dari pemerintah kabupatenkota ke provinsi dan telah menerima berkas dokumen perizinan pertembangan secara parsialrincian pertambangan tersebut terdiri dari cnc berjumlah antara lain ekplorasi dan izin operasi produksi serta eksplorasi batu bara ditambah terdiri dari ekplorasi mineral dan operasi produksi dengan total dia mengungkapkan permasalahan pada pertambangan yakni adanya piutang dari penerimaan negara bukan pajak pnbp periode yang belum dibayarkan sebesar rp miliar yang terdiri dari iuran tetap dan royalti sebagaimana permintaan dirjen minerbaselain itu juga banyak lahan bekas pertambangan yang ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan masih adanya pertambangan tanpa izin yang mengatasnamakan masyarakatdalam waktu dekat selain kewenangan dalam persoalan pertambangan dinas esdm juga akan menertibkan perizinan penggunaan air tanah menurut data saat ini telah terdapat perusahana yang memegang izin pengambilan air tanah di tahun saja volume air tanah yang digunakan mencapai juta meter kubik nilai pajak air tanah yagn dibayarkan dalam setahunnya menembus rp miliarkepala dinas sumber daya air jawa barat nana nasuha mengutarakan beberapa data soal penggunaan air permukaan untuk bahan baku masih belum maksimal dari miliar meter kubik per tahun potensi air permukaan namun yang termanfaatkan hanya miliar meter kubik mayoritas dari jumlah itu yakni miliar kubik dipergunakan untuk irigasi dan baru juta meter kubik yang dimanfaatkan oleh rumah tangga dan industrinana menerangkan salah satu kendala penggunaan air adalah belum semua memiliki untuk menghitung penggunaan air permukaan tetapi izin yang sudah diterbitakan untuk penggunaan air permukaan hingga saat ini berjumlah dan nilai uang yang diperolehan dari air berkisaran rp miliar dengan penghasil pajak atau rp miliar sementara untuk kondisi hutan kepala dinas kehutanan jawa barat budi susatijo mengatakan pihaknya fokus terhadap penanganan kawasan hulu sungai cimanuk citarum ciliwung dan cisadane yang terdiri dari kawasan hutan konservasi lindung dan diluar kawasan hutan semisal perkebunan serta pertanianmenurutnya saat ini permasalahan yang berhubungan dengan keberadaan hutan masih terjadinya ancaman perambahan lahan sedangkan dikawasan hulu adanya pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian yang tidak mematuhi kaidah konservasi serta lahan kritis yang mencapai kurang lebih hektare di sub das tersebutkepala dinas lingkungan hidup dan daerah jawa barat anang sudarna menambahkan persoalan lain yang kompleks dihadapi saat ini salah satunya terkait pencemaran sungai oleh industri misalnya saja di sepanjang das citarum terdapat kurang lebih industri dengan rapor masih membuang limbah ke sungai tanpa melalui proses ipal dan limbah sampah yang ikut mencemari

Musim Penghujan, Buaya Muara Berkeliaran di Desa Catur Rahayu. Musim hujan menyebabkan banjir terjadi di berbagai daerah. Kejadian beda di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Tanjung Jabung Timur, Jambi, setelah hujan dan banjir, menyusul buaya-buaya masuk desa.“Tiga hari lalu saya ketemu buaya muara sebesar paha orang dewasa di tengah jalan,” kata Didik, warga Desa Catur Rahayu.Dia bilang, sudah lima tahun terakhir buaya sering masuk desa. “Biasa buaya-buaya ikut arus pasang surut. Ketika air pasang buaya masuk desa, ketika surut pergi lagi.”Tahun lalu kala banjir buaya masuk desa hingga dua kambing jadi korban. Selama 10 tahun terakhir, buaya sudah memakan korban tiga orang.Dia mengatakan, dulu pemerintah Tanjung Jabung Timur pernah berencana membuat penangkaran buaya. Hingga kini, tak ada kelanjutan.Faried, Kepala Seksi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi mengatakan, Desa Catur Rahayu dan sekitar memiliki populasi buaya cukup banyak.“Meskipun populasi buaya banyak tapi status areal penggunaan lain.”Dulu, katanya, wilayah ini berhutan, berubah jadi pemukiman dan perkebunan, hingga mempengaruhi habitat buaya. Mereka pun masuk desa. BKSDA, katanya, sejauh ini hanya sosialisasi agar masyarakat waspada buaya.Hingga 16 Februari ini, dia belum mendapat laporan dari warga mengenai buaya masuk desa. “Jika memang diperlukan kami siap memindahkan buaya-buaya ke lokasi jauh dari pemukiman warga” ucap Faried.Hingga kini, tak ada yang tahu perkiraan populasi buaya muara di sungai sekitar Desa Catur Rahayu, karena belum ada penelitian.Buaya muara (), banyak ditemui di sungai-sungai dekat laut. Buaya jantan dewasa bisa sampai enam meter dan mampu memiliki berat hingga satu ton. Buaya betina ukuran tubuh jauh lebih kecil, tiga meter.International Union for Conservation of Nature, lembaga internasional untuk konservasi kekayaan alam memberikan status risiko rendah () untuk buaya muara.

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam ekosistem peran pemerintah lokal

musim penghujan buaya muara berkeliaran di desa catur rahayu musim hujan menyebabkan banjir terjadi di berbagai daerah kejadian beda di desa catur rahayu kecamatan dendang tanjung jabung timur jambi setelah hujan dan banjir menyusul buayabuaya masuk desatiga hari lalu saya ketemu buaya muara sebesar paha orang dewasa di tengah jalan kata didik warga desa catur rahayudia bilang sudah lima tahun terakhir buaya sering masuk desa biasa buayabuaya ikut arus pasang surut ketika air pasang buaya masuk desa ketika surut pergi lagitahun lalu kala banjir buaya masuk desa hingga dua kambing jadi korban selama tahun terakhir buaya sudah memakan korban tiga orangdia mengatakan dulu pemerintah tanjung jabung timur pernah berencana membuat penangkaran buaya hingga kini tak ada kelanjutanfaried kepala seksi wilayah iii balai konservasi sumber daya alam jambi mengatakan desa catur rahayu dan sekitar memiliki populasi buaya cukup banyakmeskipun populasi buaya banyak tapi status areal penggunaan laindulu katanya wilayah ini berhutan berubah jadi pemukiman dan perkebunan hingga mempengaruhi habitat buaya mereka pun masuk desa bksda katanya sejauh ini hanya sosialisasi agar masyarakat waspada buayahingga februari ini dia belum mendapat laporan dari warga mengenai buaya masuk desa jika memang diperlukan kami siap memindahkan buayabuaya ke lokasi jauh dari pemukiman warga ucap fariedhingga kini tak ada yang tahu perkiraan populasi buaya muara di sungai sekitar desa catur rahayu karena belum ada penelitianbuaya muara banyak ditemui di sungaisungai dekat laut buaya jantan dewasa bisa sampai enam meter dan mampu memiliki berat hingga satu ton buaya betina ukuran tubuh jauh lebih kecil tiga meterinternational union for conservation of nature lembaga internasional untuk konservasi kekayaan alam memberikan status risiko rendah untuk buaya muara

Lingkungan Rusak, Pemerintah Kena Gugat Pulihkan Danau Toba. Begini pemandangan di Danau TOba. Keramba jaring apung bertebar dimana-mana. Foto: Ayat S Karokaro Tim litigasi Yayasan Pencinta Danau Toba, menggugat Pemerintah Indonesia mengembalikan dan memulihkan lingkungan Danau Toba yang sudah rusak. Sidang gugatan di PTUN Medan, Sumatera Utara, digelar Senin (20/2/17).Alasan gugatan, tim ada data temuan penebangan hutan, pembakaran lahan jadi perkebunan sawit dan hutan tanaman industri mengubah hutan alam jadi kebun eukaliptus. Lalu Danau Toba tercemar keramba jaring apung skala besar, penggunaan bahan kimia berbahaya, eksploitasi galian C, cagar budaya hancur, bebatuan peninggalan sejarah rusak, sampai izin pengelolaan kayu (IPK) kepada PT GDS. Buntutnya, kerusakan ekosistem Toba. Atas dasar itulah, mereka menggugat pemerintah memulihkan lingkungan Danau Toba.Data tim litigasi YPDT, sebagian besar kerusakan lingkungan di Danau Toba karena kegiatan perusahaan hingga berdampak pada kerusakan. Sejumlah perusahaan terdeteksi tim litigasi antara lain PT Toba Pulp Lestari, PT Inalum, PT Aqua Farm Nusantara, PT Suri Tani Pemuka, PT Allegrindo, PT Gorga Duma Sari dan PT Simalem Resort.Robert Paruhum Siahaan, Ketua tim litigasi YPDT, mengatakan, perusahaan-perusahaan itu mendapatkan izin di Danau Toba tanpa diawasi ketat hingga menyebabkan kerusakan lingkungan cukup parah.Sebelum gugatan, tim mencoba menyurati pemerintah pusat maupun daerah, namun tak mendapat respon.Mereka telah mengirimkan surat notifikasi kepada pemerintah agar segera memulihkan kondisi lingkungan di Danau Toba. Apabila dalam tempo 60 hari tak ada reaksi, mereka akan menuntut perdata dan pidana. Jhohannes Marbun, Sekretaris Eksekutif YPDT, mengatakan, sebagai desakan kepada pemerintah agar bekerja cepat, baru-baru ini mereka bersama masyarakat Batak di Jakarta menamakan diri Naposo Batak Jabodetabek menggelar unjukrasa di Ancol.Peserta menandatangani surat permohonan pencabutan izin usaha KJA sejumlah perusahaan di Danau Toba. Surat ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, ditembuskan kepada Presiden RI, dan Menteri Pertanian yang dianggap pemberi izin pertama kali kepada perusahaan-perusahaan itu. Dalam surat mereka menuntut cabut izin perusahaan-perusahaan beroperasi di sekitar Danau Toba, seperti TPL dituding menebang hutan, Aquafarm Nusantara dan Suri Tani Pemuka, dianggap mengotori air Danau Toba. Lalu, PT. Allegrindo, perusahaan peternakan babi di Simalungun yang membuang limbah dan kotoran ke Danau Toba.“Kami meminta perusahaan memulihkan Danau Toba. Presiden Jokowi sudah mengetahui ini dan minta kementerian terkait menindaklanjuti, namun belum ada progres.”Mangaliat Simarmata, Wakil Ketua Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba, mengatakan, aksi YPDT patut didukung, karena bagian upaya jadikan Danau Toba salah satu lokasi pariwisata andalan nasional.Sasaran wisata andalan, katanya, sulit tercapai kalau banyak masalah seperti kerusakan lingkungan, baik KJA, minim konservasi, sampai konflik penyerobotan hutan adat, tak selesai.“Secara perdata Februari ini akan ada gugatan di PN Balige terhadap dua perusahaan jaring apung di Danau Toba, yaitu Suri Tani dan Aquafarm. Harus ada gerak cepat mengembalikan lingkungan Danau Toba.” Pada konferensi Geopark Global Unesco (UGG) di Jepang, September 2015, kata Simarmata, Geopark Kaldera Toba belum jadi anggota karena dianggap belum matang. UGG memberikan lima rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia melalui delegasi tim Geopark Kaldera Toba Nasional.“Inti rekomendasi itu agar Geopark Kaldera Toba harus operasional dulu di lapangan, ada edukasi, pembenahan panel-panel edukasi geosite Geopark Kaldera Toba, konservasi dan promosi budaya kawasan berkelanjutan,” katanya.Pembenahan 15 geosite utama Geopark Kaldera Toba tahun ini, katanya, sangat urgen, mengingat Oktober-November 2017, akan diusulkan kembali masuk UGG.Tujuan akhir Geopark Kaldera Toba, katanya, bukan sekadar mendapat sertifikat. Terpenting, konservasi situs super-volcano Toba menyeluruh, dikelola warga lokal, pada gilirannya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjamin kehidupan berkelanjutan.

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat

lingkungan rusak pemerintah kena gugat pulihkan danau toba begini pemandangan di danau toba keramba jaring apung bertebar dimanamana foto ayat s karokaro tim litigasi yayasan pencinta danau toba menggugat pemerintah indonesia mengembalikan dan memulihkan lingkungan danau toba yang sudah rusak sidang gugatan di ptun medan sumatera utara digelar senin alasan gugatan tim ada data temuan penebangan hutan pembakaran lahan jadi perkebunan sawit dan hutan tanaman industri mengubah hutan alam jadi kebun eukaliptus lalu danau toba tercemar keramba jaring apung skala besar penggunaan bahan kimia berbahaya eksploitasi galian c cagar budaya hancur bebatuan peninggalan sejarah rusak sampai izin pengelolaan kayu ipk kepada pt gds buntutnya kerusakan ekosistem toba atas dasar itulah mereka menggugat pemerintah memulihkan lingkungan danau tobadata tim litigasi ypdt sebagian besar kerusakan lingkungan di danau toba karena kegiatan perusahaan hingga berdampak pada kerusakan sejumlah perusahaan terdeteksi tim litigasi antara lain pt toba pulp lestari pt inalum pt aqua farm nusantara pt suri tani pemuka pt allegrindo pt gorga duma sari dan pt simalem resortrobert paruhum siahaan ketua tim litigasi ypdt mengatakan perusahaanperusahaan itu mendapatkan izin di danau toba tanpa diawasi ketat hingga menyebabkan kerusakan lingkungan cukup parahsebelum gugatan tim mencoba menyurati pemerintah pusat maupun daerah namun tak mendapat responmereka telah mengirimkan surat notifikasi kepada pemerintah agar segera memulihkan kondisi lingkungan di danau toba apabila dalam tempo hari tak ada reaksi mereka akan menuntut perdata dan pidana jhohannes marbun sekretaris eksekutif ypdt mengatakan sebagai desakan kepada pemerintah agar bekerja cepat barubaru ini mereka bersama masyarakat batak di jakarta menamakan diri naposo batak jabodetabek menggelar unjukrasa di ancolpeserta menandatangani surat permohonan pencabutan izin usaha kja sejumlah perusahaan di danau toba surat ditujukan kepada menteri kelautan dan perikanan ditembuskan kepada presiden ri dan menteri pertanian yang dianggap pemberi izin pertama kali kepada perusahaanperusahaan itu dalam surat mereka menuntut cabut izin perusahaanperusahaan beroperasi di sekitar danau toba seperti tpl dituding menebang hutan aquafarm nusantara dan suri tani pemuka dianggap mengotori air danau toba lalu pt allegrindo perusahaan peternakan babi di simalungun yang membuang limbah dan kotoran ke danau tobakami meminta perusahaan memulihkan danau toba presiden jokowi sudah mengetahui ini dan minta kementerian terkait menindaklanjuti namun belum ada progresmangaliat simarmata wakil ketua badan pengelola geopark kaldera toba mengatakan aksi ypdt patut didukung karena bagian upaya jadikan danau toba salah satu lokasi pariwisata andalan nasionalsasaran wisata andalan katanya sulit tercapai kalau banyak masalah seperti kerusakan lingkungan baik kja minim konservasi sampai konflik penyerobotan hutan adat tak selesaisecara perdata februari ini akan ada gugatan di pn balige terhadap dua perusahaan jaring apung di danau toba yaitu suri tani dan aquafarm harus ada gerak cepat mengembalikan lingkungan danau toba pada konferensi geopark global unesco ugg di jepang september kata simarmata geopark kaldera toba belum jadi anggota karena dianggap belum matang ugg memberikan lima rekomendasi kepada pemerintah indonesia melalui delegasi tim geopark kaldera toba nasionalinti rekomendasi itu agar geopark kaldera toba harus operasional dulu di lapangan ada edukasi pembenahan panelpanel edukasi geosite geopark kaldera toba konservasi dan promosi budaya kawasan berkelanjutan katanyapembenahan geosite utama geopark kaldera toba tahun ini katanya sangat urgen mengingat oktobernovember akan diusulkan kembali masuk uggtujuan akhir geopark kaldera toba katanya bukan sekadar mendapat sertifikat terpenting konservasi situs supervolcano toba menyeluruh dikelola warga lokal pada gilirannya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjamin kehidupan berkelanjutan

Mungkinkah Lansekap Berbasis Budaya di Sumatera Selatan?. Dampak negatif dari eksploitatif alam yang tidak lestari selama dua abad terakhir di Indonesia, dan dunia umumnya, sudah dirasakan kita yang hidup pada saat ini.Kita cenderung mempersoalkan perubahan ekologi seperti pemanasan global, habisnya atau terancamnya kekayaan hayati dan satwa, krisis energi, serta krisis pangan. Namun hanya sedikit yang mengaitkan antara permasalahan ekologis dengan ancaman kepunahan jejak peradaban besar bangsa ini.Misalnya, hancurnya bentang alam lahan rawa gambut di wilayah pesisir timur Sumatera Selatan akibat ilegal logging, pertambangan, kebakaran, dan perubahan fungsi lahan, sebenarnya bukan hanya merusak lansekap ekologi juga menghancurkan lansekap budaya masyarakat pesisir masyarakat Sriwijaya yang di masa lalu sangat arif atau lestari terhadap rawa gambut.Artinya, jika kondisi ekologi tersebut dikembalikan, tapi budaya yang berkembang di masyarakat tidak lestari atau tetap melakukan aktivitas eksploitatif, maka kerusakan ekologi akan kembali terjadi; atau akan membuat berbagai proyek yang diinisiasi akan mengalami banyak hambatan atau berjalan tidak optimal.Pemda Sumatera Selatan merupakan salah satu pionir dalam membangun lansekap berkelanjutan. Setidaknya, itu dapat dirunut dari proyek Kelola Sendang (Sembilang-Dangku) di Kabupaten Musi Banyuasin, dimana pemerintah Sumatera Selatan bekerjasama dengan ZSL (). Proyek ini melibatkan para pemangku kepentingan. Baik masyarakat, lembaga peduli lingkungan hidup regional dan international, pelaku bisnis, serta pemerintah.Mengutip buku (Rob Krier, 1979), lansekap adalah suatu sistem yang menyeluruh yang di dalamnya ada hubungan antara komponen biotik dan abiotik, termasuk komponen pengaruh manusianya. Didalamnya bukan hanya tentang penataan tanaman, satwa, pengaturan tata ruang, serta pemeliharaan infrastruktur, juga merupakan hubungan manusia dengan alam atau kebudayaannya.Ternyata, gayung bersambut, gagasan ini pun mendapatkan dukungan dari dunia international, sehingga Sumatera Selatan dipercaya sebagai penyelenggara pada Mei 2017 nanti. Pertanyaannya, bagaimana lansekap berkelanjutan ini kemudian diwarnai sekaligus dengan revitalisasi budaya, semangat yang diwarisi berakar dari budaya yang sudah ada di Sumatera Selatan?Merujuk dari sejarah. Pada tahun 684 masehi, Raja Sriwijaya Sri Jayanasa, yang telah membuat prasasti Talang Tuwo yang berisi pesan pengelolaan lingkungan hidup berbasis lansekap. Selain bicara soal pengelolaan tanaman, maka isi prasasti juga mengatur soal tata kelola air, seperti pembuatan dam dan kolam-kolam. Wilayah yang dirujuk dalam prasasti ini, lokasinya diperkirakan berada di kawasan Talangkelapa dan Gandus, Palembang.Adapun nilai-nilai yang dapat diambil dari Prasasti Talang Tuwo terkait dengan , yakni: , pembuatan sebuah kawasan (lansekap) dengan simbol taman Sriksetra yang berguna untuk semua makhluk hidup. kawasan tersebut memenuhi kebutuhan pangan dan tempat tinggal semua makhluk hidup. semua makhluk hidup sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. mereka hidup damai. manusianya memiliki hati yang luhur dan cerdas.Dalam pemikiran penulis, yang dimaksud dengan “taman” bukanlah seperti taman modern yang seperti yang dikenal sekarang, namun merujuk pada sebuah kawasan hutan, yang ditanami beragam jenis tanaman seperti pinang, kelapa, aren, bambu, sagu, dan lainnya, yang menjadi sumber makanan bagi semua makhluk hidup, baik yang menetap maupun tidak.Dan, harapan sang raja dari pembuatan taman tersebut adalah puncak peradaban manusia yakni adanya masyarakat yang hidup sehat, damai, cerdas, selamat di dunia maupun di akhirat.Dengan demikian jelas bahwa petunjuk dalam prasasti tersebut bukan hanya mengatur soal tanaman, satwa, tata kelola air, namun secara holistik termasuk manusia yang merupakan bagian yang terintegrasi dalam sebuah lansekap ekosistem. Saat ini satu hal penting dalam menjalankan program lansekap berkelanjutan yakni membangun atau membentuk kesadaran manusia yang terlibat di dalamnya, baik sebagai masyarakat, pelaku usaha, penyelenggara pemerintahan, maupun penggiat lingkungan hidup. Persis seperti yang disebutkan dalam prasasti Talang Tuwo.Nilai-nilai ini yang kemudian akan dibangun atau disampaikan kepada manusia yang terlibat dalam sebuah proyek lansekap berkelanjutan di Sumatera Selatan.Guna mewujudkan pembangunan manusia Talang Tuwo tersebut antara lain membangun komitmen berbagai pihak. pemetaan dan sosialisasi. pendidikan baik formal dan nonformal. pembuatan kebijakan hukum di wilayah lansekap. monitoring.Ada beberapa wilayah yang berpotensi dijadikan model lansekap berkelanjutan di Sumatera Selatan yang beranjak dari budaya, yang dilihat dari etnis, tradisi dan seni, bahasa, artefak sejarah, selain Lansekap Sendang (Sembilang-Dangku), yakni lansekap Pasemah, Semende, Rawas, Benakat, Danau Ranau, Komering, Tulungselapan, Mesuji, Air Sugihan, Sendang, Musi, Palembang.Semoga, apa yang dicitakan Raja Sriwijaya seribu empat ratus tahun lalu dan diimpikan oleh para pengambil kebijakan saat ini dapat terwujud dan berjalan lancar demi masa depan bumi guna mewujudkan “kemakmuran bersama yang lestari” yang dicitakan tersebut. * ,

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

ekosistem peran pemerintah lokal program literasi

mungkinkah lansekap berbasis budaya di sumatera selatan dampak negatif dari eksploitatif alam yang tidak lestari selama dua abad terakhir di indonesia dan dunia umumnya sudah dirasakan kita yang hidup pada saat inikita cenderung mempersoalkan perubahan ekologi seperti pemanasan global habisnya atau terancamnya kekayaan hayati dan satwa krisis energi serta krisis pangan namun hanya sedikit yang mengaitkan antara permasalahan ekologis dengan ancaman kepunahan jejak peradaban besar bangsa inimisalnya hancurnya bentang alam lahan rawa gambut di wilayah pesisir timur sumatera selatan akibat ilegal logging pertambangan kebakaran dan perubahan fungsi lahan sebenarnya bukan hanya merusak lansekap ekologi juga menghancurkan lansekap budaya masyarakat pesisir masyarakat sriwijaya yang di masa lalu sangat arif atau lestari terhadap rawa gambutartinya jika kondisi ekologi tersebut dikembalikan tapi budaya yang berkembang di masyarakat tidak lestari atau tetap melakukan aktivitas eksploitatif maka kerusakan ekologi akan kembali terjadi atau akan membuat berbagai proyek yang diinisiasi akan mengalami banyak hambatan atau berjalan tidak optimalpemda sumatera selatan merupakan salah satu pionir dalam membangun lansekap berkelanjutan setidaknya itu dapat dirunut dari proyek kelola sendang sembilangdangku di kabupaten musi banyuasin dimana pemerintah sumatera selatan bekerjasama dengan zsl proyek ini melibatkan para pemangku kepentingan baik masyarakat lembaga peduli lingkungan hidup regional dan international pelaku bisnis serta pemerintahmengutip buku rob krier lansekap adalah suatu sistem yang menyeluruh yang di dalamnya ada hubungan antara komponen biotik dan abiotik termasuk komponen pengaruh manusianya didalamnya bukan hanya tentang penataan tanaman satwa pengaturan tata ruang serta pemeliharaan infrastruktur juga merupakan hubungan manusia dengan alam atau kebudayaannyaternyata gayung bersambut gagasan ini pun mendapatkan dukungan dari dunia international sehingga sumatera selatan dipercaya sebagai penyelenggara pada mei nanti pertanyaannya bagaimana lansekap berkelanjutan ini kemudian diwarnai sekaligus dengan revitalisasi budaya semangat yang diwarisi berakar dari budaya yang sudah ada di sumatera selatanmerujuk dari sejarah pada tahun masehi raja sriwijaya sri jayanasa yang telah membuat prasasti talang tuwo yang berisi pesan pengelolaan lingkungan hidup berbasis lansekap selain bicara soal pengelolaan tanaman maka isi prasasti juga mengatur soal tata kelola air seperti pembuatan dam dan kolamkolam wilayah yang dirujuk dalam prasasti ini lokasinya diperkirakan berada di kawasan talangkelapa dan gandus palembangadapun nilainilai yang dapat diambil dari prasasti talang tuwo terkait dengan yakni pembuatan sebuah kawasan lansekap dengan simbol taman sriksetra yang berguna untuk semua makhluk hidup kawasan tersebut memenuhi kebutuhan pangan dan tempat tinggal semua makhluk hidup semua makhluk hidup sehat dan terhindar dari berbagai penyakit mereka hidup damai manusianya memiliki hati yang luhur dan cerdasdalam pemikiran penulis yang dimaksud dengan taman bukanlah seperti taman modern yang seperti yang dikenal sekarang namun merujuk pada sebuah kawasan hutan yang ditanami beragam jenis tanaman seperti pinang kelapa aren bambu sagu dan lainnya yang menjadi sumber makanan bagi semua makhluk hidup baik yang menetap maupun tidakdan harapan sang raja dari pembuatan taman tersebut adalah puncak peradaban manusia yakni adanya masyarakat yang hidup sehat damai cerdas selamat di dunia maupun di akhiratdengan demikian jelas bahwa petunjuk dalam prasasti tersebut bukan hanya mengatur soal tanaman satwa tata kelola air namun secara holistik termasuk manusia yang merupakan bagian yang terintegrasi dalam sebuah lansekap ekosistem saat ini satu hal penting dalam menjalankan program lansekap berkelanjutan yakni membangun atau membentuk kesadaran manusia yang terlibat di dalamnya baik sebagai masyarakat pelaku usaha penyelenggara pemerintahan maupun penggiat lingkungan hidup persis seperti yang disebutkan dalam prasasti talang tuwonilainilai ini yang kemudian akan dibangun atau disampaikan kepada manusia yang terlibat dalam sebuah proyek lansekap berkelanjutan di sumatera selatanguna mewujudkan pembangunan manusia talang tuwo tersebut antara lain membangun komitmen berbagai pihak pemetaan dan sosialisasi pendidikan baik formal dan nonformal pembuatan kebijakan hukum di wilayah lansekap monitoringada beberapa wilayah yang berpotensi dijadikan model lansekap berkelanjutan di sumatera selatan yang beranjak dari budaya yang dilihat dari etnis tradisi dan seni bahasa artefak sejarah selain lansekap sendang sembilangdangku yakni lansekap pasemah semende rawas benakat danau ranau komering tulungselapan mesuji air sugihan sendang musi palembangsemoga apa yang dicitakan raja sriwijaya seribu empat ratus tahun lalu dan diimpikan oleh para pengambil kebijakan saat ini dapat terwujud dan berjalan lancar demi masa depan bumi guna mewujudkan kemakmuran bersama yang lestari yang dicitakan tersebut

Kajian BNPB: Kerusakan Lingkungan Lebih Cepat daripada Pemulihan. Kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menunjukkan laju degradasi lingkungan lebih cepat daripada laju pemulihan, yaitu dua setengah kali lipat. Kondisi ini, memberikan gambaran ke depan, tantangan penanganan bencana makin berat.Willem Rampangilei Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengatakan, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, laju pembangunan dan ketidakseimbangan tata ruang, adalah faktor-faktor pendorong bencana.“Perlu kesadaran berbagai pihak baik masyarakat, pemerintah dan swasta,” katanya di Yogyakarta, dua pekan lalu.Selama ini, katanya, setidaknya negara menanggung kerugian Rp30 triliun per tahun dampak bencana yang mendera berbagai penjuru negeri. Belum lagi, bencana ekologi seperti kebakaran hutan dan lahan, negara harus menanggung kerugian hingga Rp221 triliun.“Pengurangan risiko bencana penting. Jelas bencana telah mengganggu pencapaian pembangunan nasional kita,” katanya.Dia prihatin banyak korban jiwa dari bencana ini. Dia mencontohkan, tahun 2016 tercatat 516 jiwa meninggal dunia. Hingga Februari 2017 sebanyak 12 orang meninggal karena longsor di Bali. Belum lagi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kabupaten Bitung.“Kalau kita lihat bencana di Indonesia masih didominasi bencana hidrometeorologi,” katanya seraya mengatakan, selain kerugian material, juga immaterial.Untuk memulihkan dampak psikologis sangat lama. Belum lagi bicara kekayaan flora dan fauna, perlu puluhan bahkan ratusan tahun memulihkannya. Beberapa bencana mengakibatkan masalah antarnegara seperti kabut asap karhutla.Rektor UGM, Dwikorita Karnawati, mengungkapkan, jika 1960 sebanyak 85% penduduk Indonesia tinggal di desa-desa, sekarang kebalikan. Pada 2015 hingga sekarang, ketika sebagian besar masyarakat desa banyak urbanisasi, tinggal di desa hanya 46%. Celakanya, mereka yang tinggal di desa adalah orang-orang yang berusia lanjut. Belum lagi, tak sedikit merupakan janda-janda dan miskin.UGM, katanya, merasa bertanggungjawab mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. UGM bertekad mengembangkan . Ia dibangun melalui inovasi pengembangan sumber daya manusia, riset dan hilirisasi.“Riset-riset akan dikembangkan antara lain riset kebencanaan untuk mengurangi risiko bencana,” ucap Dwikorita.Sebelumnya, UGM dan BNBP menjalin kerja sama, memasang sistem peringatan dini bencana longsor. Ada 30 sistem peringatan dini longsor akan dipasang di 12 provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Bengkulu. Daerah lain, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.Suprayoga Hadi, Dirjen Pembangunan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengatakan, dari 120 daerah tertinggal, 95 desa daerah rawan bencana. Untuk itu, mau tak mau banyak pihak harus serius dalam menangani bencana benar-benar dan serius.

[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem ketahanan komunitas

kajian bnpb kerusakan lingkungan lebih cepat daripada pemulihan kajian badan nasional penanggulangan bencana bnpb menunjukkan laju degradasi lingkungan lebih cepat daripada laju pemulihan yaitu dua setengah kali lipat kondisi ini memberikan gambaran ke depan tantangan penanganan bencana makin beratwillem rampangilei kepala badan nasional penanggulangan bencana bnpb mengatakan pertumbuhan penduduk urbanisasi laju pembangunan dan ketidakseimbangan tata ruang adalah faktorfaktor pendorong bencanaperlu kesadaran berbagai pihak baik masyarakat pemerintah dan swasta katanya di yogyakarta dua pekan laluselama ini katanya setidaknya negara menanggung kerugian rp triliun per tahun dampak bencana yang mendera berbagai penjuru negeri belum lagi bencana ekologi seperti kebakaran hutan dan lahan negara harus menanggung kerugian hingga rp triliunpengurangan risiko bencana penting jelas bencana telah mengganggu pencapaian pembangunan nasional kita katanyadia prihatin banyak korban jiwa dari bencana ini dia mencontohkan tahun tercatat jiwa meninggal dunia hingga februari sebanyak orang meninggal karena longsor di bali belum lagi di nusa tenggara timur ntt dan kabupaten bitungkalau kita lihat bencana di indonesia masih didominasi bencana hidrometeorologi katanya seraya mengatakan selain kerugian material juga immaterialuntuk memulihkan dampak psikologis sangat lama belum lagi bicara kekayaan flora dan fauna perlu puluhan bahkan ratusan tahun memulihkannya beberapa bencana mengakibatkan masalah antarnegara seperti kabut asap karhutlarektor ugm dwikorita karnawati mengungkapkan jika sebanyak penduduk indonesia tinggal di desadesa sekarang kebalikan pada hingga sekarang ketika sebagian besar masyarakat desa banyak urbanisasi tinggal di desa hanya celakanya mereka yang tinggal di desa adalah orangorang yang berusia lanjut belum lagi tak sedikit merupakan jandajanda dan miskinugm katanya merasa bertanggungjawab mengurangi ketimpangan dan kemiskinan ugm bertekad mengembangkan ia dibangun melalui inovasi pengembangan sumber daya manusia riset dan hilirisasirisetriset akan dikembangkan antara lain riset kebencanaan untuk mengurangi risiko bencana ucap dwikoritasebelumnya ugm dan bnbp menjalin kerja sama memasang sistem peringatan dini bencana longsor ada sistem peringatan dini longsor akan dipasang di provinsi yaitu nanggroe aceh darussalam sumatera utara sumatera barat dan bengkulu daerah lain banten jawa barat jawa tengah jawa timur bali sulawesi utara sulawesi tengah dan sulawesi selatansuprayoga hadi dirjen pembangunan daerah tertentu kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi mengatakan dari daerah tertinggal desa daerah rawan bencana untuk itu mau tak mau banyak pihak harus serius dalam menangani bencana benarbenar dan serius

Setelah Dua Tahun, Apa Kabar Gerakan Nasional Penyelamatan SDA?. Setelah dua tahun dilaksanakan, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) dianggap mampu menjawab sejumlah isu dalam tata kelola sumber daya (SDA) di Indonesia. Karena itu, sejumlah pihak terkait isu tata kelola SDA meminta agar gerakan tersebut dilanjutkan.Hal tersebut mengemuka dalam diskusi program Selamatkan Hutan dan Lahan melalui Perbaikan Tata Kelola (SETAPAK) di Jimbaran, Bali pada Kamis (06/04/2017). Diskusi oleh dengan dukungan Unit Perubahan Iklim Pemerintah Inggris (UKCCU) itu diadakan di sela Temu Nasional Mitra SETAPAK. Hadir 220 peserta dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil dari 13 provinsi serta lembaga internasional lain dalam kegiatan bertema itu.GN-PSDA dicanangkan pada 19 Maret 2015 silam di Istana Negara, Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama 29 kementerian serta 12 pemerintah provinsi Nota Kesepahaman mencakup penyelamatan SDA secara luas dari sektor kelautan, pertambangan, serta kehutanan dan perkebunan. KPK sebagai inisiator gerakan memetakan di tiga sektor tersebut. Di sektor kehutanan dan perkebunan, menurut KPK, ada lima isu utama. Pertama ketidakpastian hukum dalam perencanaan kawasan hutan. Kedua, kerentanan perizinan sektor kehutanan dan perkebunan terhadap korupsi. Ketiga, tidak optimalnya alokasi pengelolaan sumber daya hutan untuk masyarakat.Keempat, lemahnya pengawasan sehingga tidak optimalnya penerimaan negara. Kelima, masih banyaknya konflik agraria dan kehutanan yang belum tertangani.Dari Kajian Kerentanan Korupsi di Sistem Perizinan Sektor Kehutanan oleh KPK pada 2014, potensi suap mencapai Rp22 miliar per izin per tahun. Adapun kerugian negara mencapai hingga Rp35 triliun dari pembalakan liar (). Di sisi lain, negara mengalami kehilangan penerimaan bukan pajak akibat pertambangan di dalam kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun. Selain itu, pada 2014, KPK menemukan sekitar 1,3 juta hektare izin tambang berada di dalam kawasan hutan konservasi dan 4,9 juta hektare lainnya di dalam kawasan hutan lindung.Dua tahun setelah penandatanganan, menurut Komisioner KPK Laode Syarif, sudah ada sejumlah kemajuan dari masalah-masalah tersebut. Laode mengatakan ada dua contoh keberhasilan GN-PSDA. Pertama, kolaborasi antarpihak. Misalnya Pemerintah Daerah bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Dalam Negeri.“Dulu (mereka) kerja sendiri-sendiri tapi sekarang bisa duduk bersama membicarakan beberapa isu, terutama keterlanjuran-keterlanjuran yang sudah ada. Misalnya hutan lindung tapi ada perkebunan sawit dan bahkan perkampungan di dalamnya. Itu sedang diatur,” kata Laode dalam wawancara seusai diskusi.Kedua, dia menambahkan, keberhasilan di sektor pertambangan. Saat ini, menurutnya, dari 5.000 tambang yang tidak jelas, tinggal 1.000an. “Memang masih banyak tapi kita sedang berproses,” ujarnya. Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam, gabungan organisasi non-pemerintah di bidang tata kelola SDA, memberikan penilaian senada dengan KPK. Dalam siaran persnya, Koalisi mengatakan meskipun belum maksimal, namun program GN-PSDA dinilai cukup efektif untuk mencegah korupsi, menyelamatkan triliunan keuangan negara dan sekaligus menyelamatkan SDA Indonesia.Di sektor pertambangan, menurut Koalisi, GN-PSDA setidaknya dapat mengoptimalkan pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) hingga lebih dari Rp20 triliunan. Indikatornya, tunggakan PNBP yang pada tahun 2016 mencapai Rp26 triliun telah berkurang menjadi Rp4,9 triliun per 20 Februari 2017.Tak hanya itu, program GN-PSDA juga berhasil menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) melalui pencabutan sekitar 1.500 IUP di 31 provinsi. Sebanyak 9 Kontrak Karya dan 22 perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) juga telah menandatangani naskah amandemen renegosiasi.Di antara sejumlah keberhasilan tersebut, Koalisi justru mendengar rencana GN-PSDA tidak akan dilanjutkan. Karena itu mereka menyatakan keberatannya jika gerakan itu tidak dilanjutkan. “Jika kabar itu benar maka ini akan menjadi langkah mundur bagi agenda pencegahan korupsi di Indonesia, khususnya pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam,” kata Emerson Yuntho, Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW).“Penghentian GN-PSDA tentu saja akan menguntungkan mafia dan membuat pelaku korupsi sumber daya alam semakin berjaya,” Emerson menambahkan. Selain ICW, organisasi masyarakat sipil lain yang tergabung dalam Koalisi antara lain Sajogyo Institute, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Jikalahari, Walhi Bengkulu, dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Kamis (06/04/2017), Koalisi mendesak tiga hal kepada KPK.Pertama, tidak menghentikan program pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam. Program GN-PSDA harus dilanjutkan ke tahap 2 dengan memfokuskan pada isu pencegahan dan penindakan korupsi di sektor SDA.Kedua, melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pencapaian GN-PSDA sebagai mandat yang harus dilaksanakan oleh kementerian, lembaga terkait maupun Pemerintah Daerah. “Hasil evaluasi GN-PSDA tersebut kemudian perlu dilaporkan kepada Presiden dan sekaligus untuk meminta Presiden menindaklanjuti dengan pemberian reward and punishment,” demikian pernyataan Koalisi.Ketiga, melakukan komitmen ulang dengan pemerintah pusat dan daerah untuk upaya-upaya penyelamatan dan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam.Menanggapi isu akan berakhirnya GN-PSDA, Laode menyatakan bahwa isu tersebut tidak benar. “Tidak pernah diputus. Cuma dulu kita melakukan analisis di lapangan, sekarang fokusnya pemenuhan rekomendasi. Kita sudah dapat petanya, sekarang tinggal pelaksanaan rekomendasi yang sedang kita kerjakan,” ujarnya. Dalam kegiatan sama Bambang Hendroyono, Sekjen KLHK menyatakan bahwa kementerian telah mengupayakan percepatan hak pengelolaan hutan dan lahan untuk masyarakat, melalui skema perhutanan sosial.Menurut Bambang, KLHK saat ini menghadapi beberapa tantangan. Pertama, bagaimana membangun kesepahaman dengan Kementerian atau Lembaga dan pemerintah daerah mengenai kebijakan KLHK, termasuk kebijakan alokasi hutan untuk perhutanan sosial. Kedua, bagaimana isu perubahan iklim memuat aspek-aspek penting yang terkait dengan tata kelola hutan yang baik, keterlibatan kelompok perempuan dan reforma agraria.Ketiga, bagaimana kawasan hutan konservasi memberikan manfaat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitarnya. Keempat, bagaimana memberikan peluang usaha bagi masyarakat dalam bidang produksi hasil hutan kayu maupun non kayu. Kelima, bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan sosial.“Distribusi lahan jangan hanya sekadar bagi-bagi tanah. Jangan dilepaskan begitu saja. Rakyat harus punya produktivitas layak agar kemiskinan berkurang,” katanya.Untuk mewujudkan keberhasilan program pengelolaan SDA di sektor kehutanan dan perkebunan, menurut Bambang, perlu adanya kolaborasi antarpihak, bukan dengan saling menyalahkan. yang berlangsung tiga hari pada 5-7 April 2017 sendiri menjadi forum untuk berbagi pengalaman terkait pengelolaan SDA terutama di sektor kehutanan. Keterlibatan masyarakat sipil dalam program SETAPAK, misalnya, telah berhasil menyelamatkan 4,2 juta hektar. “Melalui skema masyarakat sipil dan pemerintah, program SETAPAK telah membantu sektor ESDM di daerah untuk melakukan penataan perizinan usaha,” kata Direktur Program SETAPAK Lili Hasanuddin.

[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ketahanan komunitas pelestarian habitat peran pemerintah lokal

setelah dua tahun apa kabar gerakan nasional penyelamatan sda setelah dua tahun dilaksanakan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam gnpsda dianggap mampu menjawab sejumlah isu dalam tata kelola sumber daya sda di indonesia karena itu sejumlah pihak terkait isu tata kelola sda meminta agar gerakan tersebut dilanjutkanhal tersebut mengemuka dalam diskusi program selamatkan hutan dan lahan melalui perbaikan tata kelola setapak di jimbaran bali pada kamis diskusi oleh dengan dukungan unit perubahan iklim pemerintah inggris ukccu itu diadakan di sela temu nasional mitra setapak hadir peserta dari pemerintah pusat pemerintah daerah masyarakat sipil dari provinsi serta lembaga internasional lain dalam kegiatan bertema itugnpsda dicanangkan pada maret silam di istana negara jakarta komisi pemberantasan korupsi kpk bersama kementerian serta pemerintah provinsi nota kesepahaman mencakup penyelamatan sda secara luas dari sektor kelautan pertambangan serta kehutanan dan perkebunan kpk sebagai inisiator gerakan memetakan di tiga sektor tersebut di sektor kehutanan dan perkebunan menurut kpk ada lima isu utama pertama ketidakpastian hukum dalam perencanaan kawasan hutan kedua kerentanan perizinan sektor kehutanan dan perkebunan terhadap korupsi ketiga tidak optimalnya alokasi pengelolaan sumber daya hutan untuk masyarakatkeempat lemahnya pengawasan sehingga tidak optimalnya penerimaan negara kelima masih banyaknya konflik agraria dan kehutanan yang belum tertanganidari kajian kerentanan korupsi di sistem perizinan sektor kehutanan oleh kpk pada potensi suap mencapai rp miliar per izin per tahun adapun kerugian negara mencapai hingga rp triliun dari pembalakan liar di sisi lain negara mengalami kehilangan penerimaan bukan pajak akibat pertambangan di dalam kawasan hutan sebesar rp triliun per tahun selain itu pada kpk menemukan sekitar juta hektare izin tambang berada di dalam kawasan hutan konservasi dan juta hektare lainnya di dalam kawasan hutan lindungdua tahun setelah penandatanganan menurut komisioner kpk laode syarif sudah ada sejumlah kemajuan dari masalahmasalah tersebut laode mengatakan ada dua contoh keberhasilan gnpsda pertama kolaborasi antarpihak misalnya pemerintah daerah bersama kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk kementerian energi dan sumber daya mineral esdm kementerian agraria dan tata ruang serta kementerian dalam negeridulu mereka kerja sendirisendiri tapi sekarang bisa duduk bersama membicarakan beberapa isu terutama keterlanjuranketerlanjuran yang sudah ada misalnya hutan lindung tapi ada perkebunan sawit dan bahkan perkampungan di dalamnya itu sedang diatur kata laode dalam wawancara seusai diskusikedua dia menambahkan keberhasilan di sektor pertambangan saat ini menurutnya dari tambang yang tidak jelas tinggal an memang masih banyak tapi kita sedang berproses ujarnya koalisi anti mafia sumber daya alam gabungan organisasi nonpemerintah di bidang tata kelola sda memberikan penilaian senada dengan kpk dalam siaran persnya koalisi mengatakan meskipun belum maksimal namun program gnpsda dinilai cukup efektif untuk mencegah korupsi menyelamatkan triliunan keuangan negara dan sekaligus menyelamatkan sda indonesiadi sektor pertambangan menurut koalisi gnpsda setidaknya dapat mengoptimalkan pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak pnpb hingga lebih dari rp triliunan indikatornya tunggakan pnbp yang pada tahun mencapai rp triliun telah berkurang menjadi rp triliun per februari tak hanya itu program gnpsda juga berhasil menertibkan izin usaha pertambangan iup melalui pencabutan sekitar iup di provinsi sebanyak kontrak karya dan perusahaan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pkpb juga telah menandatangani naskah amandemen renegosiasidi antara sejumlah keberhasilan tersebut koalisi justru mendengar rencana gnpsda tidak akan dilanjutkan karena itu mereka menyatakan keberatannya jika gerakan itu tidak dilanjutkan jika kabar itu benar maka ini akan menjadi langkah mundur bagi agenda pencegahan korupsi di indonesia khususnya pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam kata emerson yuntho koordinator divisi monitoring hukum dan peradilan indonesia corruption watch icwpenghentian gnpsda tentu saja akan menguntungkan mafia dan membuat pelaku korupsi sumber daya alam semakin berjaya emerson menambahkan selain icw organisasi masyarakat sipil lain yang tergabung dalam koalisi antara lain sajogyo institute publish what you pay pwyp indonesia jikalahari walhi bengkulu dan forum indonesia untuk transparansi anggaran fitra riau dalam pernyataan yang dikeluarkan pada kamis koalisi mendesak tiga hal kepada kpkpertama tidak menghentikan program pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam program gnpsda harus dilanjutkan ke tahap dengan memfokuskan pada isu pencegahan dan penindakan korupsi di sektor sdakedua melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pencapaian gnpsda sebagai mandat yang harus dilaksanakan oleh kementerian lembaga terkait maupun pemerintah daerah hasil evaluasi gnpsda tersebut kemudian perlu dilaporkan kepada presiden dan sekaligus untuk meminta presiden menindaklanjuti dengan pemberian reward and punishment demikian pernyataan koalisiketiga melakukan komitmen ulang dengan pemerintah pusat dan daerah untuk upayaupaya penyelamatan dan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alammenanggapi isu akan berakhirnya gnpsda laode menyatakan bahwa isu tersebut tidak benar tidak pernah diputus cuma dulu kita melakukan analisis di lapangan sekarang fokusnya pemenuhan rekomendasi kita sudah dapat petanya sekarang tinggal pelaksanaan rekomendasi yang sedang kita kerjakan ujarnya dalam kegiatan sama bambang hendroyono sekjen klhk menyatakan bahwa kementerian telah mengupayakan percepatan hak pengelolaan hutan dan lahan untuk masyarakat melalui skema perhutanan sosialmenurut bambang klhk saat ini menghadapi beberapa tantangan pertama bagaimana membangun kesepahaman dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah mengenai kebijakan klhk termasuk kebijakan alokasi hutan untuk perhutanan sosial kedua bagaimana isu perubahan iklim memuat aspekaspek penting yang terkait dengan tata kelola hutan yang baik keterlibatan kelompok perempuan dan reforma agrariaketiga bagaimana kawasan hutan konservasi memberikan manfaat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitarnya keempat bagaimana memberikan peluang usaha bagi masyarakat dalam bidang produksi hasil hutan kayu maupun non kayu kelima bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan sosialdistribusi lahan jangan hanya sekadar bagibagi tanah jangan dilepaskan begitu saja rakyat harus punya produktivitas layak agar kemiskinan berkurang katanyauntuk mewujudkan keberhasilan program pengelolaan sda di sektor kehutanan dan perkebunan menurut bambang perlu adanya kolaborasi antarpihak bukan dengan saling menyalahkan yang berlangsung tiga hari pada april sendiri menjadi forum untuk berbagi pengalaman terkait pengelolaan sda terutama di sektor kehutanan keterlibatan masyarakat sipil dalam program setapak misalnya telah berhasil menyelamatkan juta hektar melalui skema masyarakat sipil dan pemerintah program setapak telah membantu sektor esdm di daerah untuk melakukan penataan perizinan usaha kata direktur program setapak lili hasanuddin

Alex Noerdin: Saya Jamin Tidak Ada Lagi Kiriman Kabut Asap dari Sumatera Selatan. Dalam pernyataannya di depan konferensi internasional yang diselenggarakan oleh (SIIA) di Singapura (07/04), Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menjamin provinsi Sumatera Selatan akan bebas dari api dan asap kebakaran hutan dan lahan.“Kami pastikan bahwa tidak ada asap yang berasal dari api kebakaran hutan dan lahan di provinsi Sumatera Selatan. ,” jelas Alex Noerdin yang disambut tepuk tangan meriah oleh para peserta konferensi internasional tersebut.Menurutnya, Sumatera harus bebas dari kabut asap, karena pada bulan Agustus 2018 yang akan datang provinsi itu, bersama DKI Jakarta, akan menggelar olahraga terbesar bangsa-bangsa Asia, Asian Games XVIII. “Apa jadinya kalau ada kabut asap,” jelasnyaSeperti diketahui, selain warga Indonesia, maka warga negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun merasakan dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan musiman yang parah selama bertahun-tahun. Bahkan pada tahun 2015, indeks udara di Singapura merupakan yang terparah sejak 15 tahun.Provinsi-provinsi di Sumatera, seperti Sumatera Selatan, Jambi dan Riau merupakan wilayah yang paling sering mengalami kebakaran hutan dan lahan baik yang terjadi di lahan konsesi maupun perkebunan milik rakyat selama belasan tahun. Struktur lahan gambut yang membuat api menjalar di bawah permukaan tanah semakin menyulitkan usaha pemadaman api yang terjadi.Pada tahun 2015, dilaporkan ratusan ribu orang di provinsi Sumatera Selatan terdampak kabut asap yang disebabkan terbakarnya sekitar 900 ribu lahan gambut di provinsi itu. Presiden Jokowi sendiri bahkan mengecek langsung lapangan. Alex Noerdin mengakui tahun 2017 tantangannya akan lebih berat daripada tahun lalu. Tahun ini, diprediksi musim kering () akan berjalan panjang, yang berarti resiko terjadinya api akan jauh lebih besar. Noerdin dan jajarannya berjanji akan bekerja keras untuk mengantisipasi munculnya titik-titik api sejak dari awal.“Komitmen dan kepemimpimpinan akan menjadi bukti kerja keras kami. Tahun 2015 lima negara membantu kami memadamkan api. Saat ini kami sedang lakukan restorasi di lahan-lahan gambut. Kami membantu masyarakat di desa-desa dengan penyediaan traktor tangan untuk mengelola lahannya. Kami fokus pada peningkatan kesejahteraan warga lokal. Diharap tidak ada lagi yang membakar lahan untuk aktivitas pertanian,” jelas Alex kepada Pemda Sumatera Selatan jelasnya akan bekerjasama dengan perusahaan konsesi untuk membuat , serta mempersiapkan desa peduli api. Didalamnya termasuk pelatihan kepada kepala desa dan kader-kader peduli api di tingkat lapangan.Pengakuan terhadap keberhasilan kerja Pemerintah Indonesia pun datang dari pejabat negara tetangga. Menteri Sumberdaya alam dan Lingkungan Malaysia, Dato’ Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar yang hadir dalam konferensi ini menyebut pemerintah Indonesia sudah berada dalam proses yang tepat.“Kami amat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan jajarannya, yang pada tahun 2016 telah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG). BRG memainkan fungsi penting dalam melakukan pemetaan, bekerjasama dengan institusi pemerintah lainnya, NGO, dan masyarakat lokal. Peran BRG penting untuk mendorong pembangunan di sektor agriforestri di lahan gambut,” jelasnya.Di Sumatera Selatan sendiri, menurutnya hal itu mulai dapat dirasakan. Lebih dari 2.700 petani kecil independen yang mencakup lahan 5.500 hektar lahan telah menerima sertifikat dari (RSPO). Jumlah ini merupakan jumlah terbesar yang pernah diberikan oleh forum RSPO kepada kelompok individual. Indroyono Soesilo, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) saat menjawab pertanyaan dari Profesor Simon Tay, Ketua SIIA, dalam dialog menjelaskan saat ini pebisnis harus mampu melihat perubahan dan tantangan yang terjadi dalam dunia bisnis.“Jika ditanya apakah bisnis industri hutan berada di tahap ? Saya jawab ya, itu benar. Jika hanya bersandar diri dari sisi konvensional bisnis dari kayu semata. Tetapi tidak jika kita mampu mengembangkan potensi bisnis hasil hutan lain,” jelas Indroyono, yang juga mantan Menko Maritim Kabinet Kerja Jokowi-JK.Dia menyebut, bisnis kehutanan seperti jasa hutan seperti ekoturisme dan kerjasama perkayuan dan non perkayuan dari hutan kemasyarakatan akan semakin berkembang kedepannya. “Seperti ekoturisme di Kampar yang nantinya bisa mengambil turis dari Singapura,” terangnya.Menurutnya, pihak APHI pun siap bekerjasama dengan masyarakat untuk mengembangkan bergagai produk hutan kemasyarakatan yang telah digagas oleh pemerintah.Sebagai catatan, (WRI) Indonesia, Nirarta Samadhi, menyebut tantangan terbesar dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut adalah mengharmonisasikan 12 juta hektar lahan yang saat ini sedang sedang menjadi fokus pemerintah. Tak bisa dipungkiri, menurutnya hal ini merupakan pekerjaan yang kompleks yang jika tak hati-hati akan menyebabkan konflik di tingkat masyarakat lokal.“Untuk Indonesia ini cerita klasik. Solusi terbaiknya lewat , perlu membangun komunikasi, termasuk yang melibatkan masyarakat adat dan lokal. Semua pihak dalam posisi simetris, swasta dan masyarakat bicara bebas dalam forum.” Dia pun menjelaskan hal ini dapat sinergi dengan perangkat yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia seperti UU Desa, moratorium dan peraturan tentang hutan kemasyarakatan.Simon Tay, Ketua SIIA, menggarisbawahi reformasi bisnis sumberdaya alam seperti perkebunan sawit skala besar harus bersandar pada model rantai nilai (), tidak saja mencakup satu perusahaan tapi keseluruhan industri dari hulu ke hilir secara lengkap.“Singapura negara kecil, jika dibandingkan negara tetangganya. Namun kami menjadi hub pusat ekonomi dan bisnis keuangan. Di sini, Singapura bisa berperan memastikan rantai nilai yang menjamin bisnis dan keuangan yang berorientasi keberlanjutan lingkungan,” jelas Tay.Pilihan bisnis yang berkelanjutan pun menjadi syarat dalam investasi. Setidaknya seperti yang telah dilakukan oleh Temasek, perusahaan BUMN Singapura yang bergerak dalam investasi bisnis keuangan, yang memiliki nilai portofolio bersih hingga SinD 240 milyar., Neo Gim Huay, menjelaskan bahwa Temasek bersama Cargill Plantation, perusahaan asal Amerika Serikat, telah melakukan usaha patungan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit PT Hindoli seluas 17 ribu hektar di Sumatera Selatan.“Semuanya teraudit. Kami pastikan bisnis ini berjalan dengan adanya dukungan komunitas di sekelilingnya, juga tidak akan melanggar nilai-nilai lingkungan. Termasuk melakukan bisnis tanpa membakar lahan (),” tutupnya.

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam ketahanan komunitas peran pemerintah lokal

alex noerdin saya jamin tidak ada lagi kiriman kabut asap dari sumatera selatan dalam pernyataannya di depan konferensi internasional yang diselenggarakan oleh siia di singapura gubernur sumatera selatan alex noerdin menjamin provinsi sumatera selatan akan bebas dari api dan asap kebakaran hutan dan lahankami pastikan bahwa tidak ada asap yang berasal dari api kebakaran hutan dan lahan di provinsi sumatera selatan jelas alex noerdin yang disambut tepuk tangan meriah oleh para peserta konferensi internasional tersebutmenurutnya sumatera harus bebas dari kabut asap karena pada bulan agustus yang akan datang provinsi itu bersama dki jakarta akan menggelar olahraga terbesar bangsabangsa asia asian games xviii apa jadinya kalau ada kabut asap jelasnyaseperti diketahui selain warga indonesia maka warga negaranegara tetangga seperti singapura dan malaysia pun merasakan dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan musiman yang parah selama bertahuntahun bahkan pada tahun indeks udara di singapura merupakan yang terparah sejak tahunprovinsiprovinsi di sumatera seperti sumatera selatan jambi dan riau merupakan wilayah yang paling sering mengalami kebakaran hutan dan lahan baik yang terjadi di lahan konsesi maupun perkebunan milik rakyat selama belasan tahun struktur lahan gambut yang membuat api menjalar di bawah permukaan tanah semakin menyulitkan usaha pemadaman api yang terjadipada tahun dilaporkan ratusan ribu orang di provinsi sumatera selatan terdampak kabut asap yang disebabkan terbakarnya sekitar ribu lahan gambut di provinsi itu presiden jokowi sendiri bahkan mengecek langsung lapangan alex noerdin mengakui tahun tantangannya akan lebih berat daripada tahun lalu tahun ini diprediksi musim kering akan berjalan panjang yang berarti resiko terjadinya api akan jauh lebih besar noerdin dan jajarannya berjanji akan bekerja keras untuk mengantisipasi munculnya titiktitik api sejak dari awalkomitmen dan kepemimpimpinan akan menjadi bukti kerja keras kami tahun lima negara membantu kami memadamkan api saat ini kami sedang lakukan restorasi di lahanlahan gambut kami membantu masyarakat di desadesa dengan penyediaan traktor tangan untuk mengelola lahannya kami fokus pada peningkatan kesejahteraan warga lokal diharap tidak ada lagi yang membakar lahan untuk aktivitas pertanian jelas alex kepada pemda sumatera selatan jelasnya akan bekerjasama dengan perusahaan konsesi untuk membuat serta mempersiapkan desa peduli api didalamnya termasuk pelatihan kepada kepala desa dan kaderkader peduli api di tingkat lapanganpengakuan terhadap keberhasilan kerja pemerintah indonesia pun datang dari pejabat negara tetangga menteri sumberdaya alam dan lingkungan malaysia dato sri dr haji wan junaidi bin tuanku jaafar yang hadir dalam konferensi ini menyebut pemerintah indonesia sudah berada dalam proses yang tepatkami amat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh presiden joko widodo dan jajarannya yang pada tahun telah membentuk badan restorasi gambut brg brg memainkan fungsi penting dalam melakukan pemetaan bekerjasama dengan institusi pemerintah lainnya ngo dan masyarakat lokal peran brg penting untuk mendorong pembangunan di sektor agriforestri di lahan gambut jelasnyadi sumatera selatan sendiri menurutnya hal itu mulai dapat dirasakan lebih dari petani kecil independen yang mencakup lahan hektar lahan telah menerima sertifikat dari rspo jumlah ini merupakan jumlah terbesar yang pernah diberikan oleh forum rspo kepada kelompok individual indroyono soesilo ketua asosiasi pengusaha hutan indonesia aphi saat menjawab pertanyaan dari profesor simon tay ketua siia dalam dialog menjelaskan saat ini pebisnis harus mampu melihat perubahan dan tantangan yang terjadi dalam dunia bisnisjika ditanya apakah bisnis industri hutan berada di tahap saya jawab ya itu benar jika hanya bersandar diri dari sisi konvensional bisnis dari kayu semata tetapi tidak jika kita mampu mengembangkan potensi bisnis hasil hutan lain jelas indroyono yang juga mantan menko maritim kabinet kerja jokowijkdia menyebut bisnis kehutanan seperti jasa hutan seperti ekoturisme dan kerjasama perkayuan dan non perkayuan dari hutan kemasyarakatan akan semakin berkembang kedepannya seperti ekoturisme di kampar yang nantinya bisa mengambil turis dari singapura terangnyamenurutnya pihak aphi pun siap bekerjasama dengan masyarakat untuk mengembangkan bergagai produk hutan kemasyarakatan yang telah digagas oleh pemerintahsebagai catatan wri indonesia nirarta samadhi menyebut tantangan terbesar dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut adalah mengharmonisasikan juta hektar lahan yang saat ini sedang sedang menjadi fokus pemerintah tak bisa dipungkiri menurutnya hal ini merupakan pekerjaan yang kompleks yang jika tak hatihati akan menyebabkan konflik di tingkat masyarakat lokaluntuk indonesia ini cerita klasik solusi terbaiknya lewat perlu membangun komunikasi termasuk yang melibatkan masyarakat adat dan lokal semua pihak dalam posisi simetris swasta dan masyarakat bicara bebas dalam forum dia pun menjelaskan hal ini dapat sinergi dengan perangkat yang dikembangkan oleh pemerintah indonesia seperti uu desa moratorium dan peraturan tentang hutan kemasyarakatansimon tay ketua siia menggarisbawahi reformasi bisnis sumberdaya alam seperti perkebunan sawit skala besar harus bersandar pada model rantai nilai tidak saja mencakup satu perusahaan tapi keseluruhan industri dari hulu ke hilir secara lengkapsingapura negara kecil jika dibandingkan negara tetangganya namun kami menjadi hub pusat ekonomi dan bisnis keuangan di sini singapura bisa berperan memastikan rantai nilai yang menjamin bisnis dan keuangan yang berorientasi keberlanjutan lingkungan jelas taypilihan bisnis yang berkelanjutan pun menjadi syarat dalam investasi setidaknya seperti yang telah dilakukan oleh temasek perusahaan bumn singapura yang bergerak dalam investasi bisnis keuangan yang memiliki nilai portofolio bersih hingga sind milyar neo gim huay menjelaskan bahwa temasek bersama cargill plantation perusahaan asal amerika serikat telah melakukan usaha patungan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit pt hindoli seluas ribu hektar di sumatera selatansemuanya teraudit kami pastikan bisnis ini berjalan dengan adanya dukungan komunitas di sekelilingnya juga tidak akan melanggar nilainilai lingkungan termasuk melakukan bisnis tanpa membakar lahan tutupnya

Sikapi Resolusi Sawit, Indonesia Baiknya Tunjukkan dengan Keseriusan Berbenah. Resolusi Sawit Parlemen Eropa, baru-baru ini cukup bikin heboh. Pemerintah Indonesia, pun terkesan emosional dalam menyikapi resolusi yang menyebutkan sawit jadi penyebab deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia.”Kalau menganggap itu perang dagang, sangat kontra produktif. Kita seharusnya bukan men- isi resolusi, tetapi menyampaikan kesungguhan pemerintah Indonesia yang sedang memperbaiki tata kelola kehutanan dan sawit,” kata Abdul Wahid Situmorang, Penasihat Teknis United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia kepada , pekan lalu.Dia tak menampik, kemungkinan ada perang dagang antara minyak sawit dan produk subsitusi lain seperti bunga matahari. Terpenting, katanya, pemerintah UE tak sabar melihat perkembangan tata kelola Indonesia. Hal ini, katanya, dorongan dari konsumen maupun pengiat lingkungan di sana.Di dalam negeri, katanya, sedang perbaikan lewat sawit berkelanjutan secara bertahap. Eropa ingin cepat dan aksi nyata. ”Dokumen semacam ini sebenarnya bukan kali ini, sudah sejak lama juga kami berikan alarm, namun direspon lamban dan membutuhkan proses panjang,” katanya.Wahid bilang, persoalan sawit memang tak dapat cepat selesai karena sangat rumit terutama tingkat tapak.Pemerintah, yakni, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perekonomian seharusnya jadi tonggak mengeluarkan pernyataan baik dalam maupun luar negeri. ”Diplomasi terpenting, dalam negeri, dengan langkah-langkah perbaikan selama ini dan dipercepat. Serta membuktikan kinerja yang telah dilakukan,” katanya.Dia contohkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang menata sawit melalui , kinerja Badan Restorasi Gambut– yang Resolusi Sawit mendapat apresiasi– perlu ada kinerja lebih nyata, penegakan hukum dan implementasi aturan di lapangan.”Perbaikan tingkat tapak paling dibutuhkan. Tindakan lapangan perlu ditingkatkan atas opini yang sudah terbentuk di UE. Ada aksi, tak hanya omongan.”Berbicara komoditas apapun, katanya, usaha perkebunan kala skala luas akan berdampak ekologi. Terpenting, benar secara sosial, lingkungan, dan berdasarkan hukum.”Konversi ke minyak lain, sama, tak akan menyelesaikan masalah jika kita mengabaikan hal terpenting itu,” katanya.Guru Besar Manajemen Hutan IPB Herry Purnomo bilang, soal resolusi yang menyebutkan perkebunan sawit penyebab deforestasi bisa berlatar belakang berbagai kepentingan. Ada yang berkepentingan melestarikan hutan dan lingkungan dunia, namun tak menutup mata ada motif-motif persaingan bisnis global antara sawit dengan minyak nabati lain.Namun, katanya, perlu diingat UUD 1945 mengamanatkan pembangunan berkelanjutan. “Kita harus jadikan sebagai visi pengembangan sawit Indonesia.”Luar negeri, katanya, juga mesti memahami Indonesia negara berkembang, masih banyak harus dibenahi, termasuk tata ruang.“Saya terus menginginkan peran konstruktif dunia internasional dalam perkelapasawitan Indonesia seperti pada bidang kehutanan dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan lisensi yang bekerja sama dengan Uni Eropa,” katanya.Para pihak sawit Indonesia, seperti pemerintah, pengusaha, pekebun, LSM dan akademisi harus mendorong pengembangan sawit transparan dan betanggung-gugat ().Transisi hutan jadi sawit, melewati berbagai cara. Ada dari hutan ke pembalakan tak lestari oleh HPH, kemudian ke pembalakan liar, setelah rusak jadi sawit. Ada juga hutan ditebang untuk perkebunan sawit. “Ini saya saksikan sendiri di hutan lindung di Riau,” katanya.Herry bilang, degradasi hutan tak sama dengan deforestasi. Degradasi bisa diperbaiki jadi hutan lewat pembenahan dan restorasi ekosistem. Deforestasi, katanya, mengganti hutan dengan bukan hutan seperti kebun sawit, yang tak akan lagi jadi hutan.Soal deforestasi legal di hutan produksi konversi, katanya, lewat ketetapan pemerintah untuk alih fungsi hutan ke bukan hutan. Secara hukum boleh walaupun saya sering tak setuju. Deforestasi ilegal melanggar hukum dan semua norma.“Saya zero-toleran pada semua deforestasi . Harusnya kebun sawit dikembangkan di areal tak berhutan dan legal untuk perkebunan.”Dia sedang simulasi rantai pasok sawit Indonesia. Herry menemukan terjadi kelebihan kapasitas pabrik kelapa sawit dan kilang sawit. Kebutuhan tandan buah segar dan CPO/palm kernel oil mesti terpenuhi baik sumber legal maupun ilegal.“Ini salah satu penggerak langsung deforestasi Indonesia. Akar masalah deforestasi adalah jeleknya tata kelola lahan hutan dan lahan. Tata kelola lahan jelek, keuntungan tinggi dari bisnis sawit membuat sawit dikembangkan legal dan llegal, bahkan lewat pembakaran lahan dan hutan. Karhutla 2015 nyata untuk pengembangan kebun sawit yang membawa kerugian Rp 230 triliun.Sri Mariati, dari Conservation International memaparkan riset berjudul “Model harmonisasi ruang antara konservasi dan produksi di kawasan hutan Tesso Nilo.”.Dia menganalisis deforestasi di Tesso Nilo, HPH PT. Siak Raya Timber dan HPH PT. Hutani Sola Lestari– bagian kelompok hutan Tesso Nilo terdiri dari Kabupaten Pelalawan, Kampar dan Kuantan Sengingi. Hasilnya, ada perubahan tutupan hutan alam jadi sawit dan pemukiman di hutan 8.156,97 hektar per tahun berdasarkan data 2000 -2012. Rata-rata laju deforestasi pertahun dari 2000-2012 adalah 9,28%, retara tertinggi di kelompok hutan di Indonesia maupun dunia.Tesso Nilo, katanya, kehilangan hutan alam jadi sawit dan pemukiman seluas 97.883,64 hektar. Tesso Nilo seluas 83.000 hektar berhutan hanya 24.000 hektar, 69.000 hektar sawit.“Hasil penelitian saya menunjukan sawit penyebab deforestasi di Riau. Tesso Nilo, sudah jadi kebun sawit. Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kuantan Singingi juga sudah jadi kebun sawit,” katanya.Lulusan Doktor Program Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Indonesia itu mengatakan, Hutan Lindung Mahato di Rokan Hulu, juga jadi kebun sawit. Lalu Suaka Margasatwa Balai Raja, dan lain-lain.Di Riau, hasil data Publish Gubernur Riau 2017, bahkan menyebutkan 1,8 Juta hektar kebun sawit di kawasan hutan.“Conservation International melakukan program di Tapanuli Selatan dan Madina, Sumut. Data 2015, kedua kabupaten mengalami deforestasi 1%-2% pertahun.”Sedang kabupaten/kota lain di Sumut, katanya, pengembangan sawit di pantai timur cukup signifikan. Dari 33 kabupaten, hanya delapan kabupaten tak memiliki perkebunan sawit.Sri tak menampik kemungkinan ada kampanye hitam terkait persaingan dengan kedelai dan minyak bunga matahari. Namun, dia tak bisa menutup mata deforestasi di hutan primer dan sekunder serta karhutla demi sawit hingga menghancurkan habitat satwa langka seperti orangutan, harimau, gajah. “Penting menerapkan keberlanjutan khusus aspek lingkungan,” katanya.Annisa Rahmawati, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan, kalau ditelusuri lebih jauh lagi, industri sering dan sedang menggunakan referensi para akademisi yang ‘dekat’ dengan mereka guna mengklaim sawit bukanlah penyebab deforestasi. Dengan bermain di seputar terminologi definisi hutan, kawasan hutan, maupun definisi deforestasi.Seharusnya, industri sawit dan berfokus bagaimana memperbaiki citra dengan aksi nyata mengatasi permasalahan-permasalahan terkait deforestasi, termasuk, bekerjasama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain.Sawit, katanya, harus bisa produksi bertanggungjawab tanpa harus merusak hutan dan gambut, serta menghormati hak-hak manusia, termasuk pekerja, masyarakat adat dan masyarakat sekitar. Asosiasi Pengusaha Sawit pun akan membalas Parlemen Eropa. Mereka nilai ini bukan lagi persaingan dagang juga politik. ”Komentar beberapa kementerian (KLHK, LN, Perdagangan dan Kementerian Pertanian) kami sangat menghargai, tapi tindak lanjut terpenting. Kami minta pimpinan negara bertindak,” kata Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen Bio Fuels Indonesia (Aprobi), di Jakarta.Aprobi, katanya, tak menyalahkan laporan parlemen UE, namun pemerintah Indonesia perlu berjuang agar tak terjadi. Dia khawatir berdampak ekonomi pada produsen biofuel. Fadli Hasan, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) juga angkat bicara. Indonesia, katanya, harus berani mulai memikirkan tindakan balasan konkrit.Dia menuding, paparan Parlemen UE tak berdasar fakta dan tak berimbang serta bukan masalah global. Jadi, perlu bukti akurat dan ilmiah dalam memberikan penjelasan.”Meski belum memiliki kekuatan hukum mengikat, Komisi UE tak bisa mengabaikan resolusi parlemen mereka dalam mengambil berbagai kebijakan,” katanya.Sahat M. Sinaga, Wakil Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) menyebutkan, resolusi itu sinyal agar tak tergantung pasar Eropa. Indonesia, katanya, perlu membuka peluang baru di pasar dalam negeri, Asia dan Afrika.Meski demikian, dia mengingatkan tetap mempertahankan sawit berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pembinaan petani untuk intensifikasi produksi perlu dilakukan, dengan 25 ton tandan buah segar per hektar pertahun.Bambang, Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, mengatakan, perlu satu suara memberikan balasan di dalam negeri. ”Ini mendiskreditkan sawit Indonesia.”Dia yakin jika sawit Indonesia dihabisi, dunia akan kebingungan karena tergantung sawit.Diah Suradiredja, Wakil Ketua Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) mengatakan, resolusi parlemen EU sarat kepentingan politik dagang. Namun, dia tak menampik soal sawit penyebab deforestasi meskipun perlu data jelas.Dokumen itu, mengungkapkan persoalan sawit dan deforestasi masih terlalu umum. Pemerintah, katanya, perlu melawan ini dengan data-data valid dan penelitian yang benar. ”Dalam beberapa hal terkait tata kelola, legalitas lahan dan perlu banyak perlu diperbaiki,” katanya.Namun, katanya, resolusi ini tak perlu ditanggapi emosi. Beberapa fakta seperti legalitas lahan, tata kelola dan pekebun kecil memang perlu perbaikan dan pembenahan.”Kita perlu klarifikasi data landasan laporan itu. Perlu ada diplomasi kuat,” kata perempuan juga Chief Board of Representative Lembaga Indonesia (LEI) ini.Ada laporan ini, katanya, tak akan melemahkan posisi ISPO, bahkan sebaliknya, momentum kebersamaan dari berbagai pihak dalam pembenahan tata kelola sawit, dari hulu hingga hilir.”Penguatan ISPO merupakan capaian pemerintah, pelaku Usaha, petani, akademisi dan organisasi masyarakat sipil dalam membenahi usaha sawit,” katanya, seraya menyebut itu sebagai pembenahan.Rountable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mendukung permintaan Parlemen Eropa 100% minyak sawit berkelajutan bersertifikat. Terutama, urgensi memastikan minyak sawit berdasarkan kriteria lingkungan dan sosial ketat. Sebagai standar yang diterima global dan inisiatif multipihak internasional, RSPO merespon baik resolusi ini dan melanjutkan kerjasama dengan UE dalam pendekatan global dalam mengatasi isu yang dihadapi.”Kita perlu memperkuat dialog antara pemangku kepentingan di pasar dan negara produsen,” kata Danielle Morley, Direktur Outreach and Engangement RSPO untuk Eropa. Hal ini, katanya, memastikan langkah-langkah Uni Eropa mempertimbangkan segala sudut pandang baik lapangan maupun kebutuhan jutaan petani sawit.

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional perjanjian internasional

sikapi resolusi sawit indonesia baiknya tunjukkan dengan keseriusan berbenah resolusi sawit parlemen eropa barubaru ini cukup bikin heboh pemerintah indonesia pun terkesan emosional dalam menyikapi resolusi yang menyebutkan sawit jadi penyebab deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusiakalau menganggap itu perang dagang sangat kontra produktif kita seharusnya bukan men isi resolusi tetapi menyampaikan kesungguhan pemerintah indonesia yang sedang memperbaiki tata kelola kehutanan dan sawit kata abdul wahid situmorang penasihat teknis united nations development programme undp indonesia kepada pekan laludia tak menampik kemungkinan ada perang dagang antara minyak sawit dan produk subsitusi lain seperti bunga matahari terpenting katanya pemerintah ue tak sabar melihat perkembangan tata kelola indonesia hal ini katanya dorongan dari konsumen maupun pengiat lingkungan di sanadi dalam negeri katanya sedang perbaikan lewat sawit berkelanjutan secara bertahap eropa ingin cepat dan aksi nyata dokumen semacam ini sebenarnya bukan kali ini sudah sejak lama juga kami berikan alarm namun direspon lamban dan membutuhkan proses panjang katanyawahid bilang persoalan sawit memang tak dapat cepat selesai karena sangat rumit terutama tingkat tapakpemerintah yakni kementerian luar negeri dan kementerian perekonomian seharusnya jadi tonggak mengeluarkan pernyataan baik dalam maupun luar negeri diplomasi terpenting dalam negeri dengan langkahlangkah perbaikan selama ini dan dipercepat serta membuktikan kinerja yang telah dilakukan katanyadia contohkan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sedang menata sawit melalui kinerja badan restorasi gambut yang resolusi sawit mendapat apresiasi perlu ada kinerja lebih nyata penegakan hukum dan implementasi aturan di lapanganperbaikan tingkat tapak paling dibutuhkan tindakan lapangan perlu ditingkatkan atas opini yang sudah terbentuk di ue ada aksi tak hanya omonganberbicara komoditas apapun katanya usaha perkebunan kala skala luas akan berdampak ekologi terpenting benar secara sosial lingkungan dan berdasarkan hukumkonversi ke minyak lain sama tak akan menyelesaikan masalah jika kita mengabaikan hal terpenting itu katanyaguru besar manajemen hutan ipb herry purnomo bilang soal resolusi yang menyebutkan perkebunan sawit penyebab deforestasi bisa berlatar belakang berbagai kepentingan ada yang berkepentingan melestarikan hutan dan lingkungan dunia namun tak menutup mata ada motifmotif persaingan bisnis global antara sawit dengan minyak nabati lainnamun katanya perlu diingat uud mengamanatkan pembangunan berkelanjutan kita harus jadikan sebagai visi pengembangan sawit indonesialuar negeri katanya juga mesti memahami indonesia negara berkembang masih banyak harus dibenahi termasuk tata ruangsaya terus menginginkan peran konstruktif dunia internasional dalam perkelapasawitan indonesia seperti pada bidang kehutanan dengan sistem verifikasi legalitas kayu dan lisensi yang bekerja sama dengan uni eropa katanyapara pihak sawit indonesia seperti pemerintah pengusaha pekebun lsm dan akademisi harus mendorong pengembangan sawit transparan dan betanggunggugat transisi hutan jadi sawit melewati berbagai cara ada dari hutan ke pembalakan tak lestari oleh hph kemudian ke pembalakan liar setelah rusak jadi sawit ada juga hutan ditebang untuk perkebunan sawit ini saya saksikan sendiri di hutan lindung di riau katanyaherry bilang degradasi hutan tak sama dengan deforestasi degradasi bisa diperbaiki jadi hutan lewat pembenahan dan restorasi ekosistem deforestasi katanya mengganti hutan dengan bukan hutan seperti kebun sawit yang tak akan lagi jadi hutansoal deforestasi legal di hutan produksi konversi katanya lewat ketetapan pemerintah untuk alih fungsi hutan ke bukan hutan secara hukum boleh walaupun saya sering tak setuju deforestasi ilegal melanggar hukum dan semua normasaya zerotoleran pada semua deforestasi harusnya kebun sawit dikembangkan di areal tak berhutan dan legal untuk perkebunandia sedang simulasi rantai pasok sawit indonesia herry menemukan terjadi kelebihan kapasitas pabrik kelapa sawit dan kilang sawit kebutuhan tandan buah segar dan cpopalm kernel oil mesti terpenuhi baik sumber legal maupun ilegalini salah satu penggerak langsung deforestasi indonesia akar masalah deforestasi adalah jeleknya tata kelola lahan hutan dan lahan tata kelola lahan jelek keuntungan tinggi dari bisnis sawit membuat sawit dikembangkan legal dan llegal bahkan lewat pembakaran lahan dan hutan karhutla nyata untuk pengembangan kebun sawit yang membawa kerugian rp triliunsri mariati dari conservation international memaparkan riset berjudul model harmonisasi ruang antara konservasi dan produksi di kawasan hutan tesso nilodia menganalisis deforestasi di tesso nilo hph pt siak raya timber dan hph pt hutani sola lestari bagian kelompok hutan tesso nilo terdiri dari kabupaten pelalawan kampar dan kuantan sengingi hasilnya ada perubahan tutupan hutan alam jadi sawit dan pemukiman di hutan hektar per tahun berdasarkan data ratarata laju deforestasi pertahun dari adalah retara tertinggi di kelompok hutan di indonesia maupun duniatesso nilo katanya kehilangan hutan alam jadi sawit dan pemukiman seluas hektar tesso nilo seluas hektar berhutan hanya hektar hektar sawithasil penelitian saya menunjukan sawit penyebab deforestasi di riau tesso nilo sudah jadi kebun sawit hutan lindung bukit betabuh di kuantan singingi juga sudah jadi kebun sawit katanyalulusan doktor program ilmu lingkungan pasca sarjana universitas indonesia itu mengatakan hutan lindung mahato di rokan hulu juga jadi kebun sawit lalu suaka margasatwa balai raja dan lainlaindi riau hasil data publish gubernur riau bahkan menyebutkan juta hektar kebun sawit di kawasan hutanconservation international melakukan program di tapanuli selatan dan madina sumut data kedua kabupaten mengalami deforestasi pertahunsedang kabupatenkota lain di sumut katanya pengembangan sawit di pantai timur cukup signifikan dari kabupaten hanya delapan kabupaten tak memiliki perkebunan sawitsri tak menampik kemungkinan ada kampanye hitam terkait persaingan dengan kedelai dan minyak bunga matahari namun dia tak bisa menutup mata deforestasi di hutan primer dan sekunder serta karhutla demi sawit hingga menghancurkan habitat satwa langka seperti orangutan harimau gajah penting menerapkan keberlanjutan khusus aspek lingkungan katanyaannisa rahmawati juru kampanye hutan greenpeace indonesia mengatakan kalau ditelusuri lebih jauh lagi industri sering dan sedang menggunakan referensi para akademisi yang dekat dengan mereka guna mengklaim sawit bukanlah penyebab deforestasi dengan bermain di seputar terminologi definisi hutan kawasan hutan maupun definisi deforestasiseharusnya industri sawit dan berfokus bagaimana memperbaiki citra dengan aksi nyata mengatasi permasalahanpermasalahan terkait deforestasi termasuk bekerjasama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainsawit katanya harus bisa produksi bertanggungjawab tanpa harus merusak hutan dan gambut serta menghormati hakhak manusia termasuk pekerja masyarakat adat dan masyarakat sekitar asosiasi pengusaha sawit pun akan membalas parlemen eropa mereka nilai ini bukan lagi persaingan dagang juga politik komentar beberapa kementerian klhk ln perdagangan dan kementerian pertanian kami sangat menghargai tapi tindak lanjut terpenting kami minta pimpinan negara bertindak kata paulus tjakrawan ketua harian asosiasi produsen bio fuels indonesia aprobi di jakartaaprobi katanya tak menyalahkan laporan parlemen ue namun pemerintah indonesia perlu berjuang agar tak terjadi dia khawatir berdampak ekonomi pada produsen biofuel fadli hasan direktur eksekutif gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia gapki juga angkat bicara indonesia katanya harus berani mulai memikirkan tindakan balasan konkritdia menuding paparan parlemen ue tak berdasar fakta dan tak berimbang serta bukan masalah global jadi perlu bukti akurat dan ilmiah dalam memberikan penjelasanmeski belum memiliki kekuatan hukum mengikat komisi ue tak bisa mengabaikan resolusi parlemen mereka dalam mengambil berbagai kebijakan katanyasahat m sinaga wakil ketua gabungan industri minyak nabati indonesia gimni menyebutkan resolusi itu sinyal agar tak tergantung pasar eropa indonesia katanya perlu membuka peluang baru di pasar dalam negeri asia dan afrikameski demikian dia mengingatkan tetap mempertahankan sawit berkelanjutan dan ramah lingkungan pembinaan petani untuk intensifikasi produksi perlu dilakukan dengan ton tandan buah segar per hektar pertahunbambang direktur jenderal perkebunan kementerian pertanian mengatakan perlu satu suara memberikan balasan di dalam negeri ini mendiskreditkan sawit indonesiadia yakin jika sawit indonesia dihabisi dunia akan kebingungan karena tergantung sawitdiah suradiredja wakil ketua indonesia sustainable palm oil ispo mengatakan resolusi parlemen eu sarat kepentingan politik dagang namun dia tak menampik soal sawit penyebab deforestasi meskipun perlu data jelasdokumen itu mengungkapkan persoalan sawit dan deforestasi masih terlalu umum pemerintah katanya perlu melawan ini dengan datadata valid dan penelitian yang benar dalam beberapa hal terkait tata kelola legalitas lahan dan perlu banyak perlu diperbaiki katanyanamun katanya resolusi ini tak perlu ditanggapi emosi beberapa fakta seperti legalitas lahan tata kelola dan pekebun kecil memang perlu perbaikan dan pembenahankita perlu klarifikasi data landasan laporan itu perlu ada diplomasi kuat kata perempuan juga chief board of representative lembaga indonesia lei iniada laporan ini katanya tak akan melemahkan posisi ispo bahkan sebaliknya momentum kebersamaan dari berbagai pihak dalam pembenahan tata kelola sawit dari hulu hingga hilirpenguatan ispo merupakan capaian pemerintah pelaku usaha petani akademisi dan organisasi masyarakat sipil dalam membenahi usaha sawit katanya seraya menyebut itu sebagai pembenahanrountable on sustainable palm oil rspo mendukung permintaan parlemen eropa minyak sawit berkelajutan bersertifikat terutama urgensi memastikan minyak sawit berdasarkan kriteria lingkungan dan sosial ketat sebagai standar yang diterima global dan inisiatif multipihak internasional rspo merespon baik resolusi ini dan melanjutkan kerjasama dengan ue dalam pendekatan global dalam mengatasi isu yang dihadapikita perlu memperkuat dialog antara pemangku kepentingan di pasar dan negara produsen kata danielle morley direktur outreach and engangement rspo untuk eropa hal ini katanya memastikan langkahlangkah uni eropa mempertimbangkan segala sudut pandang baik lapangan maupun kebutuhan jutaan petani sawit

Karut Marut Tata Ruang Kota Jayapura Picu Bencana. Sungai terapit jalan dan pemukiman padat. Warna keruh, bau menyengat dan penuh sampah. Kali Acai, begitu orang biasa menyebut. Kali ini mengalir di tengah Abepura dan bermuara di Teluk Youtefa, Papua.Dalam data Pemerintah Kota Jayapura, kali ini sepanjng 2,245 meter, lebar 12,5 m dan kedalaman 4,5 m. Kenyataan sudah berbeda. Kedalaman makin berkurang karena endapan dan sampah. Lebar pun menyempit karena terapit jalan, dan pemukiman.Bagian lain Kota Abepura, ada satu perumahan bernama Organda. Perumahan ini terletak di RT 01/RW 04 Kelurahan Hedam Distrik Heram. Sudah belasan keluarga mengungsi dari perumahan ini karena langganan banjir tiap hujan.Di sini, rumah-rumah tampak kosong penuh lumpur dan sudah ditinggalkan pemilik. Wellem, pemilik rumah kini menumpang di tempat keluarga. Anaknya menyewa dan harus membayar tiap bulan.Rumah mereka beli pada 2005 melalui kredit BTN dan lunas pada 2016. Pengembang perumahan ini adalah CV Purbaraya. Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai bantuan pemerintah untuk warga.“Memang waktu itu sempat didata, hanya sekarang tak terdengar lagi,” ucap Wellem. Tak hanya kehilangan rumah, semua perabotan rusak karena banjir datang tanpa diduga.Dia bingung tak punya rumah lagi. Dia berharap, pemerintah segera mencarikan solusi terbaik bagi mereka.Ketua RT, Yan Piet Alua, mengatakan, dalu lokasi ini rawa dan hutan sagu. Developer pakai buat bangun perumahan. “Saya pikir ini kesalahan pemerintah. Biasa kalau mau membangun ada namanya Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan-red). Tidak tahu ini Amdal bagaimana,” katanya.Saluran drinase kecil memperparah kondisi. Belum lagi endapan sedimen dan sampah memenuhi saluran. Selain perumahan, ada sekolah seperti PAUD dan Pendidikan Allkitab sudah ditutup.Masalah banjir di perumahan organda dan pencemaran di Kali Acai, merupakan antara lain masalah lingkungan Kota Jayapura. Dalam peta rawan banjir Jayapura, di kawasan padat penduduk seperti Waena, Abepura, Kotaraja, Entrop, hingga Apo tersebar titik-titik rawan banjir.Data Pemerintah Papua, menunjukkan Jayapura sebagai kota dengan pertumbuhan penduduk tertinggi di Papua. Data 2016, penduduk kota ini 415.998 orang, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun 1,80%, paling tinggi dari migrasi. Selain sebagai pusat pemerintahan, Kota Jayapura juga pusat bisnis dan pendidikan, hingga menarik banyak orang datang. Kebutuhan ruang jadi tinggi baik untuk pemukiman, tempat usaha, perkantoran maupun pertanian.Kondisi ini menyebabkan wilayah resapan air berkurng hingga muda banjir. Belum lagi banyak perusahaan bahan galian baik kelola masyarakat maupun perusahaan di banyak titik di Kota Jayapura. Luas galian, bikin rusak lingkungan, daerah tangkapan hujan kurang, sedimentasi memperparah banjir di Kota Jayapura.Nofdi J. Rampi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota Kota Jayapura menyebut banyak tantangan menata Kota Jayapura mengingat kota seluas 940 Km2 ini memiliki topografi bervariasi antara lain dataran rendah, pantai, perbukitan sampai gunung. Ada 40% luas wilayah tak layak huni karena daerah perbukitan terjal dengan kemiringan 40 derajat, berawa dengan statistik konservasi (hutan lindung).Namun, katanya, pemerintah telah membuat rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Jayapura 2014-2033 melalui Perda Nomor 1/2014 yang menyesuaikan kondisi wilayah. Namun, kata Nofdi, pelaksanaan tak mudah. Dia bilang, aturan sudah ada, tetapi masyarakat tak patuh. “Perda sudah ada. Pengawasan jalan, masyarakat tak patuh dan tak taat. Ini yang sulit,” katanya.Menurut dia, banyak wilayah di Jayapura yang tak sesuai peruntukan karena terkendala hak ulayat.“Meski tak mendapat izin namun warga tetap membangun karena berbenturan dengan hak ulayat tanah. Pemerintah tak mengizinkan namun menggandeng pemilik tanah. Problem ini jadi benang kusut yang.”Nofdi contohkan, kondisi Jalan Nuri menuju Kali Acai sering banjir karena ekosistem alam di atas terambah untuk pembangunan perumahan. Juga perusahaan bahan galian di Abepura yang sudah dicabut izinnamun tetap beroperasi.Dia khawatir, jika tak ada pengendalian hunian yang terkesan liar ini, akan memberikan dampak banjir ektrim terutama daerah hilir seperti Kali Acai. “Intinya, kalau masyarakat tak mau tahu dengan daerah tinggi yang tak boleh dipanjat, akan terjadi persoalan di hilir yaitu di bantaran kali tempat membuang air.” Pola pendekatan pemerintah sekarang, menyarankan pemilik ulayat, tak serta merta menjual tanah. Untuk daerah boleh dibangun, harus dilengkapi perizinan, hingga bisa dibuatkan Amdal dan ada rekomendasi. Kalau daerah ekstrim tetapi masih mungkin, katanya, ada rekayasa teknik dari developer.Nofdi tampak membela developer dan hanya menyalahkan warga membangun rumah sendiri-sendiri.Yehuda Hanokwarong Dosen Geografi Universitas Cenderawasih memberikan pendapat. “Saya justru terbalik pemahaman seperti itu. Yang bikin RTRW kan pemerintah. Fungsi semua ruang sudah ada di RTRW. Pertanyaannya, sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap dokumen yang dibuat sendiri?” katanya.Pengetahuan masyarakat, katanya, kadang terbatas soal fungsi-fungsi ruang seperti dalam tata ruang. “Disitulah peran pemerintah untuk mengawasi.”Bicara tentang banjir di beberapa titik Kota Jayapura, katanya, akibat dari kebijakan salah pemerintah 10-15 tahun lalu. Saat itu, aturan Amdal belum terlalu ketat. “Pasar Yotefa sering banjir, Organda dan Perumnas Empat, itu sebenarnya resapan air yang dulu tak memperhatikan kajian Amdal. Sekarang seperti itu.”Hal sama terjadi dengan Kali Acai. Tak ada instalasi pengolahan limbah membuat masyarakat bebas membuang limbah ke kali yang berdampak pada pencemaran Teluk Youtefa. Nofdi mengakui.Dia bilang ada kekeliruan pemerintah dalam memberikan izin lingkungan untuk pembangunan Perumahan Organda. Saat ini, pemerintah masih terus berkoordinasi dengan provinsi untuk menyelesaikan.Yehuda mengatakan, Organda harus kembali kepada fungsi semula. Wilayah itu cukup rendah dan dulu daerah resapan air. “Yang bisa dilakukan, misalkan membuat danau buatan, embung, kolam ikan atau arena wisata air, hingga bisa menampung kelebihan air huja. Lalu perlahan masuk ke sistem air tanah yang akan bermanfaat bagi warga. Penanaman sagu juga membantu,” katanya, seraya bilang lakukan hal serupa di Pasar Youtefa.Dia mengingatkan, kontrol pembangunan ada di tangan pemerintah. “Harus segera ada solusi terkait kendala-kendala mengatur tata ruang.”Pemerintah, katanya, harus tertib memberikan izin-izin lingkungan. Untuk pembangunan skala besar, memperhatikan Amdal, UKL/UPL , karena ada kewajiban harus dipenuhi pemrakrsa. Amdal, katany, diharapkan terbuka kepada masyarakat hingga bisa sama-sama diawasi masyarakat.“Saya kasi contoh pembangunan pemukiman baru di Skyland. Itu kan daerah yang tak boleh. Rawan erosi karena tak punya vegetasi hutan. Nanti limbah ataupun curah hujan turun ke mana?”Yehuda bilang, pemerintah harus melibatkan masyarakat termasuk pemilik ulayat. Jika APBD tak cukup, bisa bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Jayapura.“Penting melibatkan masyarakat termasuk pemilik ulayat dalam penyusunan RTRW. Bagaimanapun RTRW sudah dibuat, dan pemerintah lakukan di tanah masyarakat adat,” katanya.

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional

karut marut tata ruang kota jayapura picu bencana sungai terapit jalan dan pemukiman padat warna keruh bau menyengat dan penuh sampah kali acai begitu orang biasa menyebut kali ini mengalir di tengah abepura dan bermuara di teluk youtefa papuadalam data pemerintah kota jayapura kali ini sepanjng meter lebar m dan kedalaman m kenyataan sudah berbeda kedalaman makin berkurang karena endapan dan sampah lebar pun menyempit karena terapit jalan dan pemukimanbagian lain kota abepura ada satu perumahan bernama organda perumahan ini terletak di rt rw kelurahan hedam distrik heram sudah belasan keluarga mengungsi dari perumahan ini karena langganan banjir tiap hujandi sini rumahrumah tampak kosong penuh lumpur dan sudah ditinggalkan pemilik wellem pemilik rumah kini menumpang di tempat keluarga anaknya menyewa dan harus membayar tiap bulanrumah mereka beli pada melalui kredit btn dan lunas pada pengembang perumahan ini adalah cv purbaraya hingga kini belum ada kejelasan mengenai bantuan pemerintah untuk wargamemang waktu itu sempat didata hanya sekarang tak terdengar lagi ucap wellem tak hanya kehilangan rumah semua perabotan rusak karena banjir datang tanpa didugadia bingung tak punya rumah lagi dia berharap pemerintah segera mencarikan solusi terbaik bagi merekaketua rt yan piet alua mengatakan dalu lokasi ini rawa dan hutan sagu developer pakai buat bangun perumahan saya pikir ini kesalahan pemerintah biasa kalau mau membangun ada namanya amdal analisis mengenai dampak lingkunganred tidak tahu ini amdal bagaimana katanyasaluran drinase kecil memperparah kondisi belum lagi endapan sedimen dan sampah memenuhi saluran selain perumahan ada sekolah seperti paud dan pendidikan allkitab sudah ditutupmasalah banjir di perumahan organda dan pencemaran di kali acai merupakan antara lain masalah lingkungan kota jayapura dalam peta rawan banjir jayapura di kawasan padat penduduk seperti waena abepura kotaraja entrop hingga apo tersebar titiktitik rawan banjirdata pemerintah papua menunjukkan jayapura sebagai kota dengan pertumbuhan penduduk tertinggi di papua data penduduk kota ini orang dengan ratarata pertumbuhan penduduk pertahun paling tinggi dari migrasi selain sebagai pusat pemerintahan kota jayapura juga pusat bisnis dan pendidikan hingga menarik banyak orang datang kebutuhan ruang jadi tinggi baik untuk pemukiman tempat usaha perkantoran maupun pertaniankondisi ini menyebabkan wilayah resapan air berkurng hingga muda banjir belum lagi banyak perusahaan bahan galian baik kelola masyarakat maupun perusahaan di banyak titik di kota jayapura luas galian bikin rusak lingkungan daerah tangkapan hujan kurang sedimentasi memperparah banjir di kota jayapuranofdi j rampi kepala dinas pekerjaan umum dan tata kota kota jayapura menyebut banyak tantangan menata kota jayapura mengingat kota seluas km ini memiliki topografi bervariasi antara lain dataran rendah pantai perbukitan sampai gunung ada luas wilayah tak layak huni karena daerah perbukitan terjal dengan kemiringan derajat berawa dengan statistik konservasi hutan lindungnamun katanya pemerintah telah membuat rencana tata ruang wilayah rtrw kota jayapura melalui perda nomor yang menyesuaikan kondisi wilayah namun kata nofdi pelaksanaan tak mudah dia bilang aturan sudah ada tetapi masyarakat tak patuh perda sudah ada pengawasan jalan masyarakat tak patuh dan tak taat ini yang sulit katanyamenurut dia banyak wilayah di jayapura yang tak sesuai peruntukan karena terkendala hak ulayatmeski tak mendapat izin namun warga tetap membangun karena berbenturan dengan hak ulayat tanah pemerintah tak mengizinkan namun menggandeng pemilik tanah problem ini jadi benang kusut yangnofdi contohkan kondisi jalan nuri menuju kali acai sering banjir karena ekosistem alam di atas terambah untuk pembangunan perumahan juga perusahaan bahan galian di abepura yang sudah dicabut izinnamun tetap beroperasidia khawatir jika tak ada pengendalian hunian yang terkesan liar ini akan memberikan dampak banjir ektrim terutama daerah hilir seperti kali acai intinya kalau masyarakat tak mau tahu dengan daerah tinggi yang tak boleh dipanjat akan terjadi persoalan di hilir yaitu di bantaran kali tempat membuang air pola pendekatan pemerintah sekarang menyarankan pemilik ulayat tak serta merta menjual tanah untuk daerah boleh dibangun harus dilengkapi perizinan hingga bisa dibuatkan amdal dan ada rekomendasi kalau daerah ekstrim tetapi masih mungkin katanya ada rekayasa teknik dari developernofdi tampak membela developer dan hanya menyalahkan warga membangun rumah sendirisendiriyehuda hanokwarong dosen geografi universitas cenderawasih memberikan pendapat saya justru terbalik pemahaman seperti itu yang bikin rtrw kan pemerintah fungsi semua ruang sudah ada di rtrw pertanyaannya sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap dokumen yang dibuat sendiri katanyapengetahuan masyarakat katanya kadang terbatas soal fungsifungsi ruang seperti dalam tata ruang disitulah peran pemerintah untuk mengawasibicara tentang banjir di beberapa titik kota jayapura katanya akibat dari kebijakan salah pemerintah tahun lalu saat itu aturan amdal belum terlalu ketat pasar yotefa sering banjir organda dan perumnas empat itu sebenarnya resapan air yang dulu tak memperhatikan kajian amdal sekarang seperti ituhal sama terjadi dengan kali acai tak ada instalasi pengolahan limbah membuat masyarakat bebas membuang limbah ke kali yang berdampak pada pencemaran teluk youtefa nofdi mengakuidia bilang ada kekeliruan pemerintah dalam memberikan izin lingkungan untuk pembangunan perumahan organda saat ini pemerintah masih terus berkoordinasi dengan provinsi untuk menyelesaikanyehuda mengatakan organda harus kembali kepada fungsi semula wilayah itu cukup rendah dan dulu daerah resapan air yang bisa dilakukan misalkan membuat danau buatan embung kolam ikan atau arena wisata air hingga bisa menampung kelebihan air huja lalu perlahan masuk ke sistem air tanah yang akan bermanfaat bagi warga penanaman sagu juga membantu katanya seraya bilang lakukan hal serupa di pasar youtefadia mengingatkan kontrol pembangunan ada di tangan pemerintah harus segera ada solusi terkait kendalakendala mengatur tata ruangpemerintah katanya harus tertib memberikan izinizin lingkungan untuk pembangunan skala besar memperhatikan amdal uklupl karena ada kewajiban harus dipenuhi pemrakrsa amdal katany diharapkan terbuka kepada masyarakat hingga bisa samasama diawasi masyarakatsaya kasi contoh pembangunan pemukiman baru di skyland itu kan daerah yang tak boleh rawan erosi karena tak punya vegetasi hutan nanti limbah ataupun curah hujan turun ke manayehuda bilang pemerintah harus melibatkan masyarakat termasuk pemilik ulayat jika apbd tak cukup bisa bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan di kota jayapurapenting melibatkan masyarakat termasuk pemilik ulayat dalam penyusunan rtrw bagaimanapun rtrw sudah dibuat dan pemerintah lakukan di tanah masyarakat adat katanya

Banjir Bandang Sungai Ciwidey Terjadi, Ini Penyebabnya... Bencana banjir bandang menerjang Kampung Cihanjawar, Desa Margamulya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jabar, pada Rabu, (3/5/2017) sore. Banjir bandang terjadi pukul 15.45 WIB setelah diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi. Diduga Sungai Ciwidey tak bisa menampung derasnya debit air bercampur lumpur sehingga meluber ke pemukiman warga.Banjir bandang menghanyutkan sedikitnya 5 rumah dan merusak 27 rumah serta mengungsikan sekitar 100 orang. Koordinator Humas Basarnas Jawa Barat, Joshua, menuturkan telah melakukan assesment tehadap warga yang terkena dampak banjir bandang. Sampai berita ini diturunkan belum ditemukan korban meninggal.“Tim kami sudah terjun ke lapangan. Memantau titik – titik kerawanan dan mengupayakan warga untuk berpindah ke tempat lebih aman. Dihimbau kepada warga yang tinggal di bantaran sungai diharapkan untuk pindah ke tempat yang lebih aman terlebih dulu,” katanya melalui pesan singkat. Sementara itu, Kepala Desa Tenjolaya, Ismawanto Somantri, menyebutkan kawasan hutan di daerah hulu telah mengalami perubahan fungsi. Dia menambahkan selain hujan yang besar, faktor lainnya yang mengakibatkan bencan tersebut adalah kurangnya resapan air.Dia menerangkan dulunya wilayah hutan di kawasan hulu memang merupakan wilayah resapan air, sebelum dijadikan ladang pertanian. Sehingga ketika hujan dengan intensitas besar, erosi tidak bisa tertahan lagi yang berakibat Sungai Ciwidey meluap.Menurut dia, hal itu terjadi tidak lepas dari ketidaktegasan petugas kehutanan dalam mengawasi kawasan hutan. Selain itu, terlihat adanya pembiaran oleh petugas Kehutanan kepada para petani yang melakukan aktifitas di kawasan tersebut.Ismawanto mengatakan kejadian di Ciwidey yang terjadi saat ini merupakan gambaran kerusakan lingkungan yang terjadi di daratan tinggi. Ditaksir kerugian akibat bencana tersebut sekitar ratusan juta rupiah.“Kalau ini tidak segera disikapi dan diatasi, kemungkinan kedepan akan datang lagi banjir besar. Kami memohon kepada pak bupati, kiranya bisa segera mengambil tindakan tegas kepada pihak kehutanan khususnya di sekitar Bandung Selatan, untuk menertibkan para petani di kawasan area hutan. Agar lahan dikembalikan ke fungsi semulanya lagi ,” katanya.Disetiap musim penghujan, bencana banjir bandang sering terjadi. Intensitas dan frekuensinya cenderung terus meningkat. Daerah pegunungan yang sebetulnya jauh dari kesan banjir justru mengalami kerusakan yang parah.Faktanya, kerusakan di daerah aliran sungai (DAS) tidak dapat terelakan lagi. Lonjakan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu saja menyebabkan alih fungsi lahan cenderung sulit dikendalikan. Bahkan banyak ditemukan penggunaan lahan yang melampaui daya dukung lingkungan. Ilustrasinya tergambar oleh aktivitas pembukaan hutan di lereng terjal tanpa mengindahkan kaidah konservasi tanah dan air. Alhasil sistem hidrologi pada DAS tidak bisa lagi berperan secara optimal.Kerusakan tersebut ditandai dengan menurunnya kemampuan DAS dalam menyerap, menyimpan, dan mendistribusikan air pada saat musim hujan. Hal yang justru berbeda tatkala memasuki musim kemarau, ketersediaan air sulit didapat akibat minimnya kawasan penyimpanan cadangan air dalam tanah. Ahli Geolog kebencanaan, Eko Teguh Paripurna menanggap bahwa bencana dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang memiliki keterkaitan seperti hubungan antara hulu dan hilir.Jadi, bila tata kelola lingkungannya buruk maka berpotensi bencana. Dia menambahkan, kawasan yang rentan bencana sudah bisa dipastikan lingkungan di wilayah hulu telah rusak. Dia menerangkan bila kejadian bencana alam sering terjadi–bisa dikatakan kondisi lingkungan di Jawa Barat sedang tidak waras.Eko melihat fasenya sudah kritis dan perlu upaya -upaya holistik untuk menanggulanginya. Jangan sampai langkah yang dilakukan terpusat pada satu titik, contoh merawat sungai. Tetapi harus melihatnya secara keseluruhan barangkali ada unsur lain yang mesti dilakukan langkah serupa.Di satu sisi, lanjut Eko, untuk penanganannya harus juga memperhatikan keseimbangan antara upaya konservasi dan pemenuhan kebutuhan bagi manusia.Semisal di wilayah Bandung, diketinggian 900 mdpl mengapa harus dikonservasi. Hal itu dikarenakan adanya kebutuhan misal 1 juta orang yang berada di wilayah bawah yang harus tercukupi.“Kalau ternyata jumlah orang di bawahan itu bertambah harusnya lahan konservasi ditambah. Karena tidak bisa ditambah, maka harus ada intervensi perihal teknologi konservasi. Bukan malah sebaliknya,” paparnya. Untuk itu, kata dia, diharapkan susunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) pembangunan daerah agar disesuaikan mampu mengurangi resiko bencana bukan malah menggadaikan aspek keberlanjutan hanya untuk kepentingan ekonomi semata yang bisa berakibat memicu terjadinya bencana.Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat, Dadan Ramdan menduga ada indikasi alih fungsi lahan kawasan resapan sekitar gunung Patuha. Misalnya oleh pembangunan geothermal dan alih fungsi kawasan oleh pengembangan wisata alam yang makin masif di wilayah resapan dan tangkapan air.“Ini kejadian kedua banjir bandang terjadi di di Ciwidey. Artinya ke depan dipastikan akan terjadi lagi. Kami belum melihat ada tindakan nyata untuk mengurangi resiko karena perizinan pembangunan wisata alam terus diberikan,” ujarnya.Dia meminta upaya jangka panjangnya harus hentikan perizinan di daerah tangkapan dan RTRW Kabupaten Bandung yang lebih melindungi kawasan konservasi dan tangkapan air.

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

banjir bandang sungai ciwidey terjadi ini penyebabnya bencana banjir bandang menerjang kampung cihanjawar desa margamulya kecamatan pasirjambu kabupaten bandung jabar pada rabu sore banjir bandang terjadi pukul wib setelah diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi diduga sungai ciwidey tak bisa menampung derasnya debit air bercampur lumpur sehingga meluber ke pemukiman wargabanjir bandang menghanyutkan sedikitnya rumah dan merusak rumah serta mengungsikan sekitar orang koordinator humas basarnas jawa barat joshua menuturkan telah melakukan assesment tehadap warga yang terkena dampak banjir bandang sampai berita ini diturunkan belum ditemukan korban meninggaltim kami sudah terjun ke lapangan memantau titik titik kerawanan dan mengupayakan warga untuk berpindah ke tempat lebih aman dihimbau kepada warga yang tinggal di bantaran sungai diharapkan untuk pindah ke tempat yang lebih aman terlebih dulu katanya melalui pesan singkat sementara itu kepala desa tenjolaya ismawanto somantri menyebutkan kawasan hutan di daerah hulu telah mengalami perubahan fungsi dia menambahkan selain hujan yang besar faktor lainnya yang mengakibatkan bencan tersebut adalah kurangnya resapan airdia menerangkan dulunya wilayah hutan di kawasan hulu memang merupakan wilayah resapan air sebelum dijadikan ladang pertanian sehingga ketika hujan dengan intensitas besar erosi tidak bisa tertahan lagi yang berakibat sungai ciwidey meluapmenurut dia hal itu terjadi tidak lepas dari ketidaktegasan petugas kehutanan dalam mengawasi kawasan hutan selain itu terlihat adanya pembiaran oleh petugas kehutanan kepada para petani yang melakukan aktifitas di kawasan tersebutismawanto mengatakan kejadian di ciwidey yang terjadi saat ini merupakan gambaran kerusakan lingkungan yang terjadi di daratan tinggi ditaksir kerugian akibat bencana tersebut sekitar ratusan juta rupiahkalau ini tidak segera disikapi dan diatasi kemungkinan kedepan akan datang lagi banjir besar kami memohon kepada pak bupati kiranya bisa segera mengambil tindakan tegas kepada pihak kehutanan khususnya di sekitar bandung selatan untuk menertibkan para petani di kawasan area hutan agar lahan dikembalikan ke fungsi semulanya lagi katanyadisetiap musim penghujan bencana banjir bandang sering terjadi intensitas dan frekuensinya cenderung terus meningkat daerah pegunungan yang sebetulnya jauh dari kesan banjir justru mengalami kerusakan yang parahfaktanya kerusakan di daerah aliran sungai das tidak dapat terelakan lagi lonjakan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu saja menyebabkan alih fungsi lahan cenderung sulit dikendalikan bahkan banyak ditemukan penggunaan lahan yang melampaui daya dukung lingkungan ilustrasinya tergambar oleh aktivitas pembukaan hutan di lereng terjal tanpa mengindahkan kaidah konservasi tanah dan air alhasil sistem hidrologi pada das tidak bisa lagi berperan secara optimalkerusakan tersebut ditandai dengan menurunnya kemampuan das dalam menyerap menyimpan dan mendistribusikan air pada saat musim hujan hal yang justru berbeda tatkala memasuki musim kemarau ketersediaan air sulit didapat akibat minimnya kawasan penyimpanan cadangan air dalam tanah ahli geolog kebencanaan eko teguh paripurna menanggap bahwa bencana dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang memiliki keterkaitan seperti hubungan antara hulu dan hilirjadi bila tata kelola lingkungannya buruk maka berpotensi bencana dia menambahkan kawasan yang rentan bencana sudah bisa dipastikan lingkungan di wilayah hulu telah rusak dia menerangkan bila kejadian bencana alam sering terjadibisa dikatakan kondisi lingkungan di jawa barat sedang tidak waraseko melihat fasenya sudah kritis dan perlu upaya upaya holistik untuk menanggulanginya jangan sampai langkah yang dilakukan terpusat pada satu titik contoh merawat sungai tetapi harus melihatnya secara keseluruhan barangkali ada unsur lain yang mesti dilakukan langkah serupadi satu sisi lanjut eko untuk penanganannya harus juga memperhatikan keseimbangan antara upaya konservasi dan pemenuhan kebutuhan bagi manusiasemisal di wilayah bandung diketinggian mdpl mengapa harus dikonservasi hal itu dikarenakan adanya kebutuhan misal juta orang yang berada di wilayah bawah yang harus tercukupikalau ternyata jumlah orang di bawahan itu bertambah harusnya lahan konservasi ditambah karena tidak bisa ditambah maka harus ada intervensi perihal teknologi konservasi bukan malah sebaliknya paparnya untuk itu kata dia diharapkan susunan rencana tata ruang wilayah rtrw pembangunan daerah agar disesuaikan mampu mengurangi resiko bencana bukan malah menggadaikan aspek keberlanjutan hanya untuk kepentingan ekonomi semata yang bisa berakibat memicu terjadinya bencanadirektur eksekutif wahana lingkungan hidup jawa barat dadan ramdan menduga ada indikasi alih fungsi lahan kawasan resapan sekitar gunung patuha misalnya oleh pembangunan geothermal dan alih fungsi kawasan oleh pengembangan wisata alam yang makin masif di wilayah resapan dan tangkapan airini kejadian kedua banjir bandang terjadi di di ciwidey artinya ke depan dipastikan akan terjadi lagi kami belum melihat ada tindakan nyata untuk mengurangi resiko karena perizinan pembangunan wisata alam terus diberikan ujarnyadia meminta upaya jangka panjangnya harus hentikan perizinan di daerah tangkapan dan rtrw kabupaten bandung yang lebih melindungi kawasan konservasi dan tangkapan air

Bonn Challenge Asia Pasifik, Tantangan Tidak Sebatas Restorasi Lahan. Pertemuan tingkat tinggi di Palembang, 9-10 Mei 2017, selain menghasilkan komitmen sejumlah negara terhadap upaya restorasi di Sumatera Selatan, juga adanya komitmen tiga negara di Asia Selatan dan satu negara Asia Timur untuk merestorasi lahan tergedradasi seluas 1,65 juta hektare.Komitmen empat negara tersebut disampaikan hari kedua dalam pertemuan yang digelar di Griya Agung, Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (10/05/2017).Dari Asia Selatan yakni Bangladesh berkomitmen akan merestorasi lahan terdegradasi seluas 0,75 juta hektare, Pakistan (0,1 juta hektare), Sri Lanka (0,2 juta hektare), dan Mongolia yang akan merestorasi 0,6 juta hektare.“Ini hasil membanggakan,” kata Malik Amin Aslam Khan, Wakil Presiden IUCN dan Ketua Prakarsa Pertumbuhan Hijau Khyber Pakhtunkhwa dan Reboisasi Tsunami Pakistan.Penambahan komitmen empat negara tersebut membuat target 150 juta hektare terlewati. “Beberapa waktu lalu di Kongres Konservasi Dunia IUCN di Hawaii, kami melewati 100 juta hektare, dan di sini lebih dari 150 juta hektare. Ini indikasi kuat terhadap pemulihan lahan yang rusak di seluruh dunia,” kata Horst Freiberg, Kepala Divisi Konservasi Hutan dan Pengelolaan Hutan, Keanekaragaman Hayati dan Perubahan Iklim yang Berkelanjutan, Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan, Konservasi Alam, Bangunan dan Keselamatan Nuklir, Jerman.“Tantangan yang dihadapi Bonn Challenge bukan sebatas merestorasi hutan, juga sebagai upaya melakukan pertumbuhan hijau, alat mitigasi perubahan iklim, serta menciptakan lapangan pekerjaan hijau,” katanya.Dijelaskannya, dalam memulihkan 350 juta hektare lahan yang terdegradasi hingga 2030, dapat menghasilkan sekitar 170 miliar Dollar per tahun. Itu semua didapatkan dari perlindungan daerah aliran sungai (DAS), peningkatan hasil panen dan hasil hutan, serta pembangunan pedesaan daalam mengurangi kemiskinan.Iqbal Zafar Jhagra, Gubernur Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, menyatakan pihaknya menjanjikan 0,1 juta hektare untuk Bonn Challenge dalam Program Hijau Pakistan yang sudah dipelopori Perdana Menteri Pakistan H.E. Nawaz Sharif.Mongolia yang mengalami kekehilangan hutan hampir 467.600 hektare, menderita kerugian ekologi dan sosial ekonomi. Terhadap upaya Bonn Challenge, Mongolia berkomitmen meningkatkan tutupan hutan dari 7,9 persen menjadi 8,3 persen, yang salah satu tujuannya mengatasi kekeringan di negara tersebut. Hal ini disampaikan Tungalag Ulambayar, Penasihat Tetap Menteri Lingkungan dan Pariwisata Mongolia.Selanjutnya Sri Lanka berjanji akan memulihkan 200.000 hektare lahan hingga tahun 2020. “Kita siap meningkatkan tutupan hutan dari 29 persen menjadi 32 persen hingga tahun 2018,” kata Hon. Anuradha Jayaratne, Wakil Menteri Pembangunan dan Lingkungan Sri Lanka.Meskipun adanya komitmen baru dari empat negara tersebut, tapi dalam pertemuan ini Pemerintah Indonesia tidak menyampaikan komitmen secara jelas. “Saya tidak berhak menyatakan komitmen atas nama Pemerintah Indonesia,” kata Gubernur Sumsel Alex Noerdin saat ditanya wartawan dalam jumpa pers.Sebagai informasi pertemuan Bonn Challenge di Palembang yang diikuti 12 negara Asia diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pemerintah Sumatera Selatan dan IUCN. Pertemuan ini mengidentifikasi cara berkolaborasi merestorasi lansekap hutan (FLR) yang didukung Bonn Challenge. Sumatera Selatan sebagai tuan rumah mendapat dukungan berkelanjutan dari negara-negara yang berkomitmen merestorasi lahan gambut dan mineral yang terdegradasi. Dijelaskan Alex Noerdin, di Sumatera Selatan sekitar 736 ribu hektare lahan rusak akibat kebakaran pada 2015, lahan gambut maupun mineral. Lahan rusak ini yang menjadi target restorasi di Sumatera Selatan.“Bantuan yang diterima bukan dalam bentuk uang, melainkan program,” kata Alex. Program ini dengan sasaran 11 titik target, sembilan di lahan gambut dan dua di lahan mineral, tepatnya di wilayah pegunungan di Semenedo, Kabupaten Muaraenim dan Pagaralam.Najib Asmani, staf khusus Gubernur Sumsel bidang perubahan iklim, saat menyampaikan paparan mewakili Pemerintah Sumatera Selatan, menyatakan restorasi lahan yang terdegradasi itu sejalan dengan Pemerintahan Jokowi-JK. Yakni, merestorasi lahan rusak serta meningkatkan ekonomi para petani atau masyarakat pedesaan.“Target di Sumsel bukan sebatas mengatasi ancaman perubahan iklim, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan jasa lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta konservasi ekosistem.”Usai paparan, Najib menjelaskan hingga 2020 target Sumatera Selatan sebanyak 400 ribu hektare yang akan direstorasi, dan hingga 2030 sebanyak 736 ribu hektare. Semua pihak, baik Pemerintah Sumsel, pemerintah pusat, lembaga lokal maupun international mendukung hal ini,” ujarnya.Damayanti Buchori, Project Director Kelola SENDANG-ZSL, mewakili lembaga kemitraan Pemerintah Sumatera Selatan dalam menjalankan program lansekap berkelanjutan, di hadapan peserta menjelaskan Pemerintah Sumatera Selatan sangat mendukung upaya pengembangan restorasi dalam skema lansekap berkelanjutan. “Ini artinya berbagai kepentingan dapat memaknai kekayaan alam sehingga lestari dan berkelanjutan, baik ekonomi, sosial dan budaya.”Terkait proyek Kelola SENDANG, dijelaskan Damayanti, dijalankan di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin seluas 1,6 juta hektare. “Sesuai spirit Kerajaan Sriwijaya, proyek ini bukan semata upaya penyelamatan ekologi, juga ekonomi, sosial dan budaya berkelanjutan.”Selain melakukan pertemuan, pada hari pertama (09/05/2017), para peserta juga melakukan penanaman di lokasi restorasi gambut di Sepucuk, Kayuagung, Kabupaten OKI. Lokasi restorasi berada di tengah kosensi perkebunan sawit yang hampir setiap tahun mengalami kebakaran, termasuk 2015 lalu.

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

pelestarian habitat perjanjian internasional

bonn challenge asia pasifik tantangan tidak sebatas restorasi lahan pertemuan tingkat tinggi di palembang mei selain menghasilkan komitmen sejumlah negara terhadap upaya restorasi di sumatera selatan juga adanya komitmen tiga negara di asia selatan dan satu negara asia timur untuk merestorasi lahan tergedradasi seluas juta hektarekomitmen empat negara tersebut disampaikan hari kedua dalam pertemuan yang digelar di griya agung jalan demang lebar daun palembang sumatera selatan rabu dari asia selatan yakni bangladesh berkomitmen akan merestorasi lahan terdegradasi seluas juta hektare pakistan juta hektare sri lanka juta hektare dan mongolia yang akan merestorasi juta hektareini hasil membanggakan kata malik amin aslam khan wakil presiden iucn dan ketua prakarsa pertumbuhan hijau khyber pakhtunkhwa dan reboisasi tsunami pakistanpenambahan komitmen empat negara tersebut membuat target juta hektare terlewati beberapa waktu lalu di kongres konservasi dunia iucn di hawaii kami melewati juta hektare dan di sini lebih dari juta hektare ini indikasi kuat terhadap pemulihan lahan yang rusak di seluruh dunia kata horst freiberg kepala divisi konservasi hutan dan pengelolaan hutan keanekaragaman hayati dan perubahan iklim yang berkelanjutan kementerian federal jerman untuk lingkungan konservasi alam bangunan dan keselamatan nuklir jermantantangan yang dihadapi bonn challenge bukan sebatas merestorasi hutan juga sebagai upaya melakukan pertumbuhan hijau alat mitigasi perubahan iklim serta menciptakan lapangan pekerjaan hijau katanyadijelaskannya dalam memulihkan juta hektare lahan yang terdegradasi hingga dapat menghasilkan sekitar miliar dollar per tahun itu semua didapatkan dari perlindungan daerah aliran sungai das peningkatan hasil panen dan hasil hutan serta pembangunan pedesaan daalam mengurangi kemiskinaniqbal zafar jhagra gubernur provinsi khyber pakhtunkhwa pakistan menyatakan pihaknya menjanjikan juta hektare untuk bonn challenge dalam program hijau pakistan yang sudah dipelopori perdana menteri pakistan he nawaz sharifmongolia yang mengalami kekehilangan hutan hampir hektare menderita kerugian ekologi dan sosial ekonomi terhadap upaya bonn challenge mongolia berkomitmen meningkatkan tutupan hutan dari persen menjadi persen yang salah satu tujuannya mengatasi kekeringan di negara tersebut hal ini disampaikan tungalag ulambayar penasihat tetap menteri lingkungan dan pariwisata mongoliaselanjutnya sri lanka berjanji akan memulihkan hektare lahan hingga tahun kita siap meningkatkan tutupan hutan dari persen menjadi persen hingga tahun kata hon anuradha jayaratne wakil menteri pembangunan dan lingkungan sri lankameskipun adanya komitmen baru dari empat negara tersebut tapi dalam pertemuan ini pemerintah indonesia tidak menyampaikan komitmen secara jelas saya tidak berhak menyatakan komitmen atas nama pemerintah indonesia kata gubernur sumsel alex noerdin saat ditanya wartawan dalam jumpa perssebagai informasi pertemuan bonn challenge di palembang yang diikuti negara asia diselenggarakan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia pemerintah sumatera selatan dan iucn pertemuan ini mengidentifikasi cara berkolaborasi merestorasi lansekap hutan flr yang didukung bonn challenge sumatera selatan sebagai tuan rumah mendapat dukungan berkelanjutan dari negaranegara yang berkomitmen merestorasi lahan gambut dan mineral yang terdegradasi dijelaskan alex noerdin di sumatera selatan sekitar ribu hektare lahan rusak akibat kebakaran pada lahan gambut maupun mineral lahan rusak ini yang menjadi target restorasi di sumatera selatanbantuan yang diterima bukan dalam bentuk uang melainkan program kata alex program ini dengan sasaran titik target sembilan di lahan gambut dan dua di lahan mineral tepatnya di wilayah pegunungan di semenedo kabupaten muaraenim dan pagaralamnajib asmani staf khusus gubernur sumsel bidang perubahan iklim saat menyampaikan paparan mewakili pemerintah sumatera selatan menyatakan restorasi lahan yang terdegradasi itu sejalan dengan pemerintahan jokowijk yakni merestorasi lahan rusak serta meningkatkan ekonomi para petani atau masyarakat pedesaantarget di sumsel bukan sebatas mengatasi ancaman perubahan iklim juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengembangkan jasa lingkungan perlindungan keanekaragaman hayati serta konservasi ekosistemusai paparan najib menjelaskan hingga target sumatera selatan sebanyak ribu hektare yang akan direstorasi dan hingga sebanyak ribu hektare semua pihak baik pemerintah sumsel pemerintah pusat lembaga lokal maupun international mendukung hal ini ujarnyadamayanti buchori project director kelola sendangzsl mewakili lembaga kemitraan pemerintah sumatera selatan dalam menjalankan program lansekap berkelanjutan di hadapan peserta menjelaskan pemerintah sumatera selatan sangat mendukung upaya pengembangan restorasi dalam skema lansekap berkelanjutan ini artinya berbagai kepentingan dapat memaknai kekayaan alam sehingga lestari dan berkelanjutan baik ekonomi sosial dan budayaterkait proyek kelola sendang dijelaskan damayanti dijalankan di kabupaten banyuasin dan musi banyuasin seluas juta hektare sesuai spirit kerajaan sriwijaya proyek ini bukan semata upaya penyelamatan ekologi juga ekonomi sosial dan budaya berkelanjutanselain melakukan pertemuan pada hari pertama para peserta juga melakukan penanaman di lokasi restorasi gambut di sepucuk kayuagung kabupaten oki lokasi restorasi berada di tengah kosensi perkebunan sawit yang hampir setiap tahun mengalami kebakaran termasuk lalu

Pasca Rilis Resolusi Uni Eropa Tentang Sawit. Bagaimana Tanggapan Daerah?. Resolusi Parleman Uni Eropa tentang minyak sawit dan deforestrasi hutan yang dikeluarkan bulan lalu, tak urung membuat kalangan pengusaha dan pemerintah daerah (Pemda) gerah. Sebaliknya, kalangan pegiat lingkungan menyebut momen ini dapat menjadi kesempatan untuk melakukan perbaikan menyeluruh berbagai kebijakan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.Dalam resolusi yang menyebut Indonesia secara khusus tersebut, dikatakan bahwa perkebunan sawit menyebabkan masalah deforestasi, menimbulkan persoalan hak asasi manusia, mengeksploitasi pekerja anak dan menimbulkan korupsi. Juga, pembukaan lahan untuk industri perkebunan sawit disebutnya akan menciptakan kantong-kantong kemiskinan di daerah. “Tidak perlu sewot. Sikap reaktif hanya akan menunjukkan adanya kesalahan yang coba ditutupi dengan upaya menyalahkan pihak lain,” jelas Agus Sutomo, Direktur Link-AR Borneo Kalimantan Barat awal Mei ini.Menurutnya, resolusi ini kesempatan untuk mengevaluasi keberadaan perkebunan sawit di daerah, termasuk di Kalimantan Barat (Kalbar), sehingga pemerintah mendapat perbandingan yang obyektif. Temuan di tingkat tapak oleh organisasi masyarakat sipil sudah banyak menyoroti berbagai penyimpangan tata kelola perkebunan yang tidak berwawasan lingkungan serta melanggar ketentuan.“Termasuk pencemaran lingkungan, kesehatan, bencana alam, perubahan tata guna lahan dan hilangnya habitat satwa adalah masalah yang lain,” lanjut Agus.Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sandjaya, menyebut bahwa resolusi parlemen Uni Eropa terkait komoditas sawit Indonesia lebih bermuatan bisnis belaka.“Resolusi ini tidak terlepas dari urusan persaingan bisnis. Jadi bukan masalah lingkungan dan sebagainya,” jawabnya, usai membuka Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalbar, di Pontianak (18/04).Menurutnya, resolusi Parlemen Uni Eropa muncul dari ketakutan terhadap produk minyak sawit asal Indonesia yang membanjiri Eropa. Ia menyebut Uni Eropa tidak ingin masyarakat dunia beralih dari minyak bunga matahari dan minyak jagung, dua produk yang dihasilkan oleh mereka kepada minyak sawit.Menurut Christiandy, sebagai salah satu provinsi penghasil CPO terbesar di Indonesia, Kalbar sebutnya telah memenuhi komitmen untuk menciptakan industri perkebunan sawit yang berkelanjutan, lewat tiga landasan pembangunan hijau (), yaitu memperkuat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pengendalian penggunaan ruang, dan tata kelola izin.Dia menyebut pembangunan perkebunan telah sesuai dalam koridor pembangunan hijau ramah lingkungan dan turut mendukung komitmen kontribusi Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan deforestasi. Lewat kemitraan dengan swasta, rantai pasok komoditas dilakukani secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan melibatkan masyarakat adat dan petani kecil secara aktif.“Bahkan pencanangannya sebelum Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi,” katanya.Sejalan dengan pemda, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pun menyebut resolusi parlemen Eropa bersifat subyektif dan diskriminatif. “Kalau Eropa embargo produk makanan dan kosmetik yang mengandung sawit masuk ke pasar mereka, kita lawan saja,” kata sekretaris GAPKI Kalbar, Idwar Hanis. Dalam skala perkebunan besar, sawit merupakan produksi terbesar dari Kalimantan Barat. Jumlah total areal perkebunan kelapa sawit Kalbar sekitar 1,3 juta hektar, atau sepertiga dari luas wilayah provinsi ini. Kabupaten Sanggau, Ketapang dan Sekadang merupakan tiga besar area penanaman sawit. Hingga 2025, ditargetkan luasan perkebunan sawit mencapai 4 juta hektar mengacu pada luasan lahan yang telah dibebani izin perkebunan sawit.Namun, luasan tersebut tidak berbanding lurus dengan capaian produksi.“Rata-rata panen buah sawit di Kalbar rendah. Baru mencapai 2,27 ton (CPO) per hektar pertahun atau baru sebesar 56,97% dari produksi nasional yang mencapai 4 ton per hektar pertahun,” ujar kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Barat, Florentinus Anum.“Produktivitas sawit yang rendah merupakan akibat penggunaan bibit non unggulan, pemupukan yang tidak tepat, pemeliharaan tanaman yang rendah, dan penanganan pasca panen yang tidak optimal. Kedepannya upaya intensifikasi akan difokuskan.“Sementara itu, hasil Koordinasi dan Supervisi Sumber Daya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsup KPK) tentang perkebunan sawit di Kalbar, mendapatkan temuan sekitar 60 ribu hektar konsesi perkebunan masuk dalam kawasan hutan. Beberapa diantaranya bahkan sudah melakukan lahan. Hasil data kebakaran lahan, maka di lokasi tersebut ditemukan titik api di area korporasi dan kawasan gambut yang telah ditanami sawit.Rekomendasi KPK terhadap hasil Korsup adalah melakukan pembenahan. Menurut Agus Sutomo, jika rekomendasi tersebut dilakukan bersungguh-sungguh maka saat ini Parlemen Uni Eropa tidak lagi punya alasan untuk mengeluarkan resolusi atau boikot.Melalui kebijakan, Agus menyebut, Resolusi Parlemen Uni Eropa dapat menjadi kekuatan pemerintah untuk audit sosial dan lingkungan dalam tata kelola investasi perkebunan sawit skala besar. Termasuk tentang hak-hak masyarakat. Ia pun menyebut harusnya keberadaan masyarakat tidak sekedar menjadi pelengkap legitimasi investasi pro rakyat.“Pembenahan mulai dari pemberian izin, monitoring dan evaluasi dan penerapan mandatori dalam undang-undang dan aturan pendukungnya. Harus ada langkah tegas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa komitmen perbaikan itu ada,” tutupnya.

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal perjanjian internasional

pasca rilis resolusi uni eropa tentang sawit bagaimana tanggapan daerah resolusi parleman uni eropa tentang minyak sawit dan deforestrasi hutan yang dikeluarkan bulan lalu tak urung membuat kalangan pengusaha dan pemerintah daerah pemda gerah sebaliknya kalangan pegiat lingkungan menyebut momen ini dapat menjadi kesempatan untuk melakukan perbaikan menyeluruh berbagai kebijakan perkebunan kelapa sawit di indonesiadalam resolusi yang menyebut indonesia secara khusus tersebut dikatakan bahwa perkebunan sawit menyebabkan masalah deforestasi menimbulkan persoalan hak asasi manusia mengeksploitasi pekerja anak dan menimbulkan korupsi juga pembukaan lahan untuk industri perkebunan sawit disebutnya akan menciptakan kantongkantong kemiskinan di daerah tidak perlu sewot sikap reaktif hanya akan menunjukkan adanya kesalahan yang coba ditutupi dengan upaya menyalahkan pihak lain jelas agus sutomo direktur linkar borneo kalimantan barat awal mei inimenurutnya resolusi ini kesempatan untuk mengevaluasi keberadaan perkebunan sawit di daerah termasuk di kalimantan barat kalbar sehingga pemerintah mendapat perbandingan yang obyektif temuan di tingkat tapak oleh organisasi masyarakat sipil sudah banyak menyoroti berbagai penyimpangan tata kelola perkebunan yang tidak berwawasan lingkungan serta melanggar ketentuantermasuk pencemaran lingkungan kesehatan bencana alam perubahan tata guna lahan dan hilangnya habitat satwa adalah masalah yang lain lanjut agussebelumnya wakil gubernur kalbar christiandy sandjaya menyebut bahwa resolusi parlemen uni eropa terkait komoditas sawit indonesia lebih bermuatan bisnis belakaresolusi ini tidak terlepas dari urusan persaingan bisnis jadi bukan masalah lingkungan dan sebagainya jawabnya usai membuka rapat koordinasi dan konsultasi pembangunan perkebunan provinsi kalbar di pontianak menurutnya resolusi parlemen uni eropa muncul dari ketakutan terhadap produk minyak sawit asal indonesia yang membanjiri eropa ia menyebut uni eropa tidak ingin masyarakat dunia beralih dari minyak bunga matahari dan minyak jagung dua produk yang dihasilkan oleh mereka kepada minyak sawitmenurut christiandy sebagai salah satu provinsi penghasil cpo terbesar di indonesia kalbar sebutnya telah memenuhi komitmen untuk menciptakan industri perkebunan sawit yang berkelanjutan lewat tiga landasan pembangunan hijau yaitu memperkuat kesatuan pengelolaan hutan kph pengendalian penggunaan ruang dan tata kelola izindia menyebut pembangunan perkebunan telah sesuai dalam koridor pembangunan hijau ramah lingkungan dan turut mendukung komitmen kontribusi pemerintah indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan deforestasi lewat kemitraan dengan swasta rantai pasok komoditas dilakukani secara berkelanjutan dan ramah lingkungan dan melibatkan masyarakat adat dan petani kecil secara aktifbahkan pencanangannya sebelum parlemen uni eropa mengeluarkan resolusi katanyasejalan dengan pemda gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia gapki pun menyebut resolusi parlemen eropa bersifat subyektif dan diskriminatif kalau eropa embargo produk makanan dan kosmetik yang mengandung sawit masuk ke pasar mereka kita lawan saja kata sekretaris gapki kalbar idwar hanis dalam skala perkebunan besar sawit merupakan produksi terbesar dari kalimantan barat jumlah total areal perkebunan kelapa sawit kalbar sekitar juta hektar atau sepertiga dari luas wilayah provinsi ini kabupaten sanggau ketapang dan sekadang merupakan tiga besar area penanaman sawit hingga ditargetkan luasan perkebunan sawit mencapai juta hektar mengacu pada luasan lahan yang telah dibebani izin perkebunan sawitnamun luasan tersebut tidak berbanding lurus dengan capaian produksiratarata panen buah sawit di kalbar rendah baru mencapai ton cpo per hektar pertahun atau baru sebesar dari produksi nasional yang mencapai ton per hektar pertahun ujar kepala dinas perkebunan kalimantan barat florentinus anumproduktivitas sawit yang rendah merupakan akibat penggunaan bibit non unggulan pemupukan yang tidak tepat pemeliharaan tanaman yang rendah dan penanganan pasca panen yang tidak optimal kedepannya upaya intensifikasi akan difokuskansementara itu hasil koordinasi dan supervisi sumber daya alam komisi pemberantasan korupsi korsup kpk tentang perkebunan sawit di kalbar mendapatkan temuan sekitar ribu hektar konsesi perkebunan masuk dalam kawasan hutan beberapa diantaranya bahkan sudah melakukan lahan hasil data kebakaran lahan maka di lokasi tersebut ditemukan titik api di area korporasi dan kawasan gambut yang telah ditanami sawitrekomendasi kpk terhadap hasil korsup adalah melakukan pembenahan menurut agus sutomo jika rekomendasi tersebut dilakukan bersungguhsungguh maka saat ini parlemen uni eropa tidak lagi punya alasan untuk mengeluarkan resolusi atau boikotmelalui kebijakan agus menyebut resolusi parlemen uni eropa dapat menjadi kekuatan pemerintah untuk audit sosial dan lingkungan dalam tata kelola investasi perkebunan sawit skala besar termasuk tentang hakhak masyarakat ia pun menyebut harusnya keberadaan masyarakat tidak sekedar menjadi pelengkap legitimasi investasi pro rakyatpembenahan mulai dari pemberian izin monitoring dan evaluasi dan penerapan mandatori dalam undangundang dan aturan pendukungnya harus ada langkah tegas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa komitmen perbaikan itu ada tutupnya

Program Bonn Challenge di Sumatera Selatan Harus Lakukan Pengamanan Sosial, Seperti Apa?. Penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi negara-negara Asia Pasifik Bonn Challenge di Palembang, Sumatera Selatan, berjalan sukses. Namun, sorotan tajam datang dari sejumlah lembaga peduli lingkungan hidup di Palembang, terkait terlibatnya perusahaan di pertemuan itu, sebagai . Juga, menuntut pelaksanaan program Bonn Challenge di Sumatera Selatan nantinya menjamin pelaksanaan pengamanan sosial.“Kami mengajak pemerintah, swasta dan komunitas international untuk mendukung dipraktikannya pengamanan sosial dalam pelaksanaan restorasi hutan dan mempraktikan restorasi berbasis masyarakat,” kata Aidil Fitri, Direktur Eksekutif Hutan Kita Institute (HaKI), di sela pertemuan Bonn Challenge di Griya Agung, Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Rabu (10/05/2017).Kehadiran Aidil yang mengaku mewakili sejumlah lembaga peduli lingkungan hidup di Palembang, juga mensyaratkan perusahaan yang melaksanakan restorasi harus menyelesaikan konflik dengan masyarakat maupun pemerintah. : Dijelaskan Aidil, selama ini ribuan hektare tanah di Indonesia digunakan untuk kepentingan perusahaan sawit dan HTI (Hutan Tanaman Industri) guna memenuhi kebutuhan pasar internasional. Namun, kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa mendapatkan persetujuan maupun pengetahuan masyarakat.“Manfaat bagi masyarakat sedikit, justru menyebabkan hilangnya sumber-sumber kehidupan, nilai budaya masyarakat, dan terjadinya perubahan iklim. “Kami sepakat dan mendukung upaya yang dilakukan Bonn Challenge, tapi mari kita belajar dari pengalaman masa lalu agar tidak mengulangi hal yang sama,” katanya.Terhadap kritik ini, Najib Asmani selaku Advisor Gubernur Sumatera Selatan, menjelaskan justru pendekatan lansekap yang dibahas dalam pertemuan tersebut pelaksanaannya mengutamakan praktik pengamanan sosial dan restorasi berbasis masyarakat. “Kita belajar dari masa lalu, dan melihat ke depan yang lebih baik. Restorasi membuat semua pihak makmur, dan lingkungan lestari,” ujarnya.Dijelaskan Najib, kegiatan Bonn Challenge di Palembang, sangat menguntungkan Sumatera Selatan. Negara-negara yang berkomitmen mendukung penuh upaya yang dilakukan Pemerintah Sumatera Selatan dalam merestorasi gambut dan lahan mineral yang rusak, sekitar 736 ribu hektare. “Sumatera Selatan memberi sumbangan pengalaman dalam mengelola lingkungan yang baik, selain untuk Indonesia juga dunia.”Perlu usaha dua tahun agar Sumatera Selatan dipercaya menjadi tuan rumah. “Tidak mungkin kita menyiakan begitu saja, khususnya kepentingan masyarakat terkait lingkungan hidup,” ujarnya. Sebelumnya, di hadapan Presiden IUCN, Zhang Xinsheng, dan pejabat IUCN lainnya, serta perwakilan Mongolia, Bangladesh, Thailand, Bhutan, Kamboja, Vietnam, China, India, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, serta pejabat dari Jerman, Belanda, Norwegia, dan berbagai organisasi internasional, Hadi Daryanto, Direktur Jenderal Perhutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menyatakan, Indonesia berkeinginan berkolaborasi dengan Bonn Challenge.“Program yang dijalankan Bonn Challenge sejalan dengan program Pemerintah Indonesia dalam kegiatan konservasi, rehabilitasi, dan ekosistem di hutan atau lahan gambut terdegradasi.”Dikatakannya, konservasi ekosistem sangat penting bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang sangat menekankan pentingnya keadilan ekonomi. Tentunya dengan kebijakan pilar kepemilikan lahan, pengembangan usaha sosial, dan pengembangan sumber daya manusia.Sebagai informasi, pertemuan negara-negara Asia Pasifik Bonn Challenge di Palembang berlangsung pada 9-10 Mei 2017. Selain melakukan pertemuan, dilakukan juga aksi penanaman pohon di lokasi restorasi gambut di Sepucuk, Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel, Selasa (09/05/2017) pagi.Para peserta melakukan penanaman pohon ramin (), yang merupakan tanaman khas lahan gambut. Di Indonesia, tanaman yang tingginya mencapai 45 meter ini didapatkan di Kalimantan dan Sumatera. Ramin merupakan pohon yang masuk daftar merah IUCN atau tanaman dalam kategori berisiko punah karena maraknya pembalakan dan penebangan.

[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ketahanan komunitas peran pemerintah lokal

program bonn challenge di sumatera selatan harus lakukan pengamanan sosial seperti apa penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi negaranegara asia pasifik bonn challenge di palembang sumatera selatan berjalan sukses namun sorotan tajam datang dari sejumlah lembaga peduli lingkungan hidup di palembang terkait terlibatnya perusahaan di pertemuan itu sebagai juga menuntut pelaksanaan program bonn challenge di sumatera selatan nantinya menjamin pelaksanaan pengamanan sosialkami mengajak pemerintah swasta dan komunitas international untuk mendukung dipraktikannya pengamanan sosial dalam pelaksanaan restorasi hutan dan mempraktikan restorasi berbasis masyarakat kata aidil fitri direktur eksekutif hutan kita institute haki di sela pertemuan bonn challenge di griya agung jalan demang lebar daun palembang rabu kehadiran aidil yang mengaku mewakili sejumlah lembaga peduli lingkungan hidup di palembang juga mensyaratkan perusahaan yang melaksanakan restorasi harus menyelesaikan konflik dengan masyarakat maupun pemerintah dijelaskan aidil selama ini ribuan hektare tanah di indonesia digunakan untuk kepentingan perusahaan sawit dan hti hutan tanaman industri guna memenuhi kebutuhan pasar internasional namun kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa mendapatkan persetujuan maupun pengetahuan masyarakatmanfaat bagi masyarakat sedikit justru menyebabkan hilangnya sumbersumber kehidupan nilai budaya masyarakat dan terjadinya perubahan iklim kami sepakat dan mendukung upaya yang dilakukan bonn challenge tapi mari kita belajar dari pengalaman masa lalu agar tidak mengulangi hal yang sama katanyaterhadap kritik ini najib asmani selaku advisor gubernur sumatera selatan menjelaskan justru pendekatan lansekap yang dibahas dalam pertemuan tersebut pelaksanaannya mengutamakan praktik pengamanan sosial dan restorasi berbasis masyarakat kita belajar dari masa lalu dan melihat ke depan yang lebih baik restorasi membuat semua pihak makmur dan lingkungan lestari ujarnyadijelaskan najib kegiatan bonn challenge di palembang sangat menguntungkan sumatera selatan negaranegara yang berkomitmen mendukung penuh upaya yang dilakukan pemerintah sumatera selatan dalam merestorasi gambut dan lahan mineral yang rusak sekitar ribu hektare sumatera selatan memberi sumbangan pengalaman dalam mengelola lingkungan yang baik selain untuk indonesia juga duniaperlu usaha dua tahun agar sumatera selatan dipercaya menjadi tuan rumah tidak mungkin kita menyiakan begitu saja khususnya kepentingan masyarakat terkait lingkungan hidup ujarnya sebelumnya di hadapan presiden iucn zhang xinsheng dan pejabat iucn lainnya serta perwakilan mongolia bangladesh thailand bhutan kamboja vietnam china india myanmar pakistan sri lanka serta pejabat dari jerman belanda norwegia dan berbagai organisasi internasional hadi daryanto direktur jenderal perhutanan dan lingkungan hidup kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk menyatakan indonesia berkeinginan berkolaborasi dengan bonn challengeprogram yang dijalankan bonn challenge sejalan dengan program pemerintah indonesia dalam kegiatan konservasi rehabilitasi dan ekosistem di hutan atau lahan gambut terdegradasidikatakannya konservasi ekosistem sangat penting bagi rencana pembangunan jangka menengah nasional rpjmn yang sangat menekankan pentingnya keadilan ekonomi tentunya dengan kebijakan pilar kepemilikan lahan pengembangan usaha sosial dan pengembangan sumber daya manusiasebagai informasi pertemuan negaranegara asia pasifik bonn challenge di palembang berlangsung pada mei selain melakukan pertemuan dilakukan juga aksi penanaman pohon di lokasi restorasi gambut di sepucuk kayuagung kabupaten ogan komering ilir oki sumsel selasa pagipara peserta melakukan penanaman pohon ramin yang merupakan tanaman khas lahan gambut di indonesia tanaman yang tingginya mencapai meter ini didapatkan di kalimantan dan sumatera ramin merupakan pohon yang masuk daftar merah iucn atau tanaman dalam kategori berisiko punah karena maraknya pembalakan dan penebangan

Restorasi Lahan Satu Juta Hektare, Sumatera Selatan Butuh Dana Besar. Apa Keuntungannya?. Pemerintah Sumatera Selatan membutuhkan dana sekitar 2,7 miliar Dollar Amerika untuk memulihkan satu juta hektare lahan yang terdegradasi, baik gambut maupun mineral, hingga 2030. Keuntungan apa yang didapatkan dengan anggaran sebesar itu?“Selain keuntungan ekologi, bentang alam tetap terjaga terutama keberadaan hutan, hidrologi, dan keanekaragamanhayati; juga ekonomi tertata,” urai Najib Asmani, staf khusus Gubernur Sumatera Selatan bidang perubahan iklim, di sela pertemuan tingkat tinggi Bonn Challenge untuk negara-negara Asia Pasifik, di Palembang, 10 Mei 2017 lalu.“Namun dana sebesar itu bukan dibutuhkan semuanya saat ini, tapi bertahap hingga 2030. Sejalan dengan target Bonn Challenge yakni memulihkan lahan seluas 350 juta hektare di dunia,” katanya. : Secara ekonomi, kata Najib, dana yang didapatkan diperkirakan mencapai dua kali dari anggaran konservasi dan rehabilitasi lahan terdegradasi tersebut. “Sumber pendapatan melalui jasa lingkungan, perkebunan dan pertanian yang lestari dan berkelanjutan, serta energy bersih atau nonfosil.”Namun, keuntungan lebih besar, jelas Najib, terjaganya hutan dan tata kelola air, sehingga menghindari ancaman bencana alam akibat perubahan iklim. Ini keuntungan sangat besar, sebab dapat dinikmati semua makhluk hidup, khususnya manusia.Dalam menjalankan program ini, tidak hanya satu pihak, harus melibatkan pemerintah, masyarakat, NGO, perusahaan, serta lembaga-lembaga international yang peduli lingkungan dan ekonomi berkelanjutan. “Kata kuncinya penyelamatan peradaban manusia di Sumatera Selatan,” katanya. : Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin di hadapan peserta Bonn Challenge menjelaskan, peristiwa kebakaran hutan dan lahan gambut 2015 membuat pemerintahannya memprakarsai Kemitraan Rakyat-Swasta-Publik untuk Pengembangan Pertumbuhan Hijau dan Pengelolaan Lansekap Berkelanjutan, luasnya 8,9 juta hektare. Program ini menyelamatkan lahan yang rusak dengan penyelamatan ekologi, ekonomi, dan budaya.“Pemerintah Sumatera Selatan telah menjaring enam lembaga nasional dan international guna membentuk program pengelolaan lansekap berkelanjutan bersama dengan anggaran sekitar 21 juta Dollar.” Selain menyampaikan program restorasi berbasis lansekap berkelanjutan di Sumatera Selatan, Alex Noerdin juga berharap adanya dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, guna membentuk aliansi dengan pemerintah daerah lainnya di Sumatera. Tujuannya, mengembangkan lansekap berkelanjutan di Pulau Sumatera.Terhadap gagasan ini, pakar komunikasi lingkungan Dr. Yenrizal Tarmizi dari UIN Raden Fatah Palembang, sangat mendukungnya. “Itu gagasan cerdas,” ujarnya.Menurut Yenrizal, dampak dari aktivitas ekonomi berbasis perkebunan dan pertambangan, ada dua wilayah lansekap terancam yang wilayah pesisir timur Sumatera berupa lahan gambut, serta wilayah Bukit Barisan berupa lahan mineral pegunungan dan perbukitan.“Jika tidak ditata sejak awal, masyarakat Sumatera bukan hanya kehilangan keanekaragamanhayati tapi juga terancam krisis air dan pangan.”Jadi, kata Yenrizal, lansekap atau bentang alam yang harus diperhatikan para kepala daerah di Pulau Sumatera adalah masa depan dua bentang alam tersebut. “Saya pikir gagasan yang disampaikan Alek Noerdin akan mendapat dukungan banyak pihak,” ujarnya.Anwar Sadat, Ketua Serikat Petani Sriwijaya (SPS), menyatakan setuju soal pengembangan lansekap berkelanjutan untuk wilayah Sumatera. Tapi, ekonominya jangan terlalu dominan dikuasai oleh kelompok pelaku usaha. Harus lebih fokus pada kepentingan ekonomi masyarakat, khususnya yang berada di pedesaan. Selain itu, masyarakat adat juga harus menjadi prioritas. Bukan semata sosial budaya, juga basis ekonominya.“Gagasan itu penting didukung, sebab menjawab tantangan masyarakat Sumatera dalam mengelola kekayaan alamnya,” ujarnya.

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

pelestarian habitat peran pemerintah lokal

restorasi lahan satu juta hektare sumatera selatan butuh dana besar apa keuntungannya pemerintah sumatera selatan membutuhkan dana sekitar miliar dollar amerika untuk memulihkan satu juta hektare lahan yang terdegradasi baik gambut maupun mineral hingga keuntungan apa yang didapatkan dengan anggaran sebesar ituselain keuntungan ekologi bentang alam tetap terjaga terutama keberadaan hutan hidrologi dan keanekaragamanhayati juga ekonomi tertata urai najib asmani staf khusus gubernur sumatera selatan bidang perubahan iklim di sela pertemuan tingkat tinggi bonn challenge untuk negaranegara asia pasifik di palembang mei lalunamun dana sebesar itu bukan dibutuhkan semuanya saat ini tapi bertahap hingga sejalan dengan target bonn challenge yakni memulihkan lahan seluas juta hektare di dunia katanya secara ekonomi kata najib dana yang didapatkan diperkirakan mencapai dua kali dari anggaran konservasi dan rehabilitasi lahan terdegradasi tersebut sumber pendapatan melalui jasa lingkungan perkebunan dan pertanian yang lestari dan berkelanjutan serta energy bersih atau nonfosilnamun keuntungan lebih besar jelas najib terjaganya hutan dan tata kelola air sehingga menghindari ancaman bencana alam akibat perubahan iklim ini keuntungan sangat besar sebab dapat dinikmati semua makhluk hidup khususnya manusiadalam menjalankan program ini tidak hanya satu pihak harus melibatkan pemerintah masyarakat ngo perusahaan serta lembagalembaga international yang peduli lingkungan dan ekonomi berkelanjutan kata kuncinya penyelamatan peradaban manusia di sumatera selatan katanya sebelumnya gubernur sumatera selatan alex noerdin di hadapan peserta bonn challenge menjelaskan peristiwa kebakaran hutan dan lahan gambut membuat pemerintahannya memprakarsai kemitraan rakyatswastapublik untuk pengembangan pertumbuhan hijau dan pengelolaan lansekap berkelanjutan luasnya juta hektare program ini menyelamatkan lahan yang rusak dengan penyelamatan ekologi ekonomi dan budayapemerintah sumatera selatan telah menjaring enam lembaga nasional dan international guna membentuk program pengelolaan lansekap berkelanjutan bersama dengan anggaran sekitar juta dollar selain menyampaikan program restorasi berbasis lansekap berkelanjutan di sumatera selatan alex noerdin juga berharap adanya dukungan pemerintah pusat khususnya kementerian lingkungan hidup dan kehutanan guna membentuk aliansi dengan pemerintah daerah lainnya di sumatera tujuannya mengembangkan lansekap berkelanjutan di pulau sumateraterhadap gagasan ini pakar komunikasi lingkungan dr yenrizal tarmizi dari uin raden fatah palembang sangat mendukungnya itu gagasan cerdas ujarnyamenurut yenrizal dampak dari aktivitas ekonomi berbasis perkebunan dan pertambangan ada dua wilayah lansekap terancam yang wilayah pesisir timur sumatera berupa lahan gambut serta wilayah bukit barisan berupa lahan mineral pegunungan dan perbukitanjika tidak ditata sejak awal masyarakat sumatera bukan hanya kehilangan keanekaragamanhayati tapi juga terancam krisis air dan panganjadi kata yenrizal lansekap atau bentang alam yang harus diperhatikan para kepala daerah di pulau sumatera adalah masa depan dua bentang alam tersebut saya pikir gagasan yang disampaikan alek noerdin akan mendapat dukungan banyak pihak ujarnyaanwar sadat ketua serikat petani sriwijaya sps menyatakan setuju soal pengembangan lansekap berkelanjutan untuk wilayah sumatera tapi ekonominya jangan terlalu dominan dikuasai oleh kelompok pelaku usaha harus lebih fokus pada kepentingan ekonomi masyarakat khususnya yang berada di pedesaan selain itu masyarakat adat juga harus menjadi prioritas bukan semata sosial budaya juga basis ekonominyagagasan itu penting didukung sebab menjawab tantangan masyarakat sumatera dalam mengelola kekayaan alamnya ujarnya

Kala Hutan Sekitar Danau Toba Makin Kritis. Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengamati sekitar Danau Toba menggunakan helikopter dan melihat betapa hutan di kawasan itu banyak gundul. Dia meminta, perlu penanganan serius, pengawasan dan penindakan hukum tegas agar kerusakan tak makin parah.Wapres mengatakan perlu ada restorasi lingkungan demi menjaga keindahan Danau Toba.“Kita butuh apa di dunia ini? Semua hidup butuh air, manusia, binatang, pohon-pohon tumbuh butuh air. Air hanya akan ada kalau hujan, atau ada hutan,” katanya saat penanaman bibit pohon dan Musyawarah Masyarakat Adat Batak, di pinggiran Danau Toba, Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, akhir Juli lalu.Sehari sebelumnya, Jumat (28/7/16) juga penanaman ribuan pohon di hutan lindung Huta Ginjang, Tapanuli Utara, Sumatera Utara.Dia mengatakan, kala tak ada hutan, saat hujan air akan mengalir dan banjir, lalu musim kemarau terjadi kekeringan.“Yang bisa mengatasi kedua-duanya hanya pohon, hutan. Hutan itu kehidupan manusia dan kebutuhan manusia, bukan kebutuhan pemerintah apalagi Undang-undang!!”Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, KLHK sudah meneliti soal kerusakan hutan sekitar Danau Toba dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tengah mengolah data.Kondisi hutan sekitar Danau Toba, katanya, cukup memprihatinkan, hingga perlu peningkatan penindakan hukum bagi pelaku pembalakan liar dan menggiatkan menanam pohon. Jadi, perlu komitmen kepala daerah merangkul semua pihak menanam pohon di sekitar danau ini.Siti menargetkan, sampai akhir tahun bisa menanam pohon sampai 100.000 hektar. Para bupati dan kepolisian bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Sumatera, juga menyatukan komitmen bersama saling membantu memerangi kejahatan kehutanan.Saat penanaman pohon di Huta Ginjang, terlihat tak jauh dari bibir danau, titik-titik api muncul. Asap tebal mengepul tinggi. Tim Manggala Agni mencoba memadamkan api.Siti mengatakan, guna menyelamatkan hutan Danau Toba, KLHK sudah membuat sejumlah kebijakan, seperti pengendalian lahan kritis melalui rehabilitasi hutan kritis. Juga penanaman bibit, perhutanan sosial berbasis konservasi dan penanaman sabuk hijau pada sempadan danau, dan sungai di sepanjang Danau Toba.Sejak 2012, penanaman hutan seluas 6.446 hektar dan terus berlanjut. KLHK juga mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) 2016 di tujuh kabupaten sekitar Danau Toba Rp16,28 miliar dan Rp48,79 miliar untuk seluruh Sumut.Mengenai perusakan hutan oleh perusahaan, katanya, sanksi sudah diatur dalam UU.“Direktorat Jenderal kami tengah meneliti soal itu.”Hilman Nugroho, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung LHK, mengatakan, hutan sekitar danau sudah kritis. Jika pariwisata ingin baik, katanya, hutan hulu, tengah, dan hilir, harus terjaga.“Jika kritis dan hujan deras, sedimentasi akan turun. Bisa menyebabkan banjir.”Penyebab utama hutan sekitar danau kritis, katanya, penebangan liar dan pembakaran lahan. Untuk itu, katanya, pengusaha, pengelola pariwisata, dan pemerintah daerah harus terus menjaga agar tak terjadi penebangan dan pembakaran hutan.“Agar pariwisata Danau Toba bisa bangkit lagi.Menurut dia, menama pohon di sekitar danau harus terus dilakukan, tetapi tak hanya menanam.“Harus dilihat jenis pohon, disesuaikan pohon lokal yang tadinya tumbuh lebat disitu,” katanya.Dia menyebutkan, di hutan Huta Ginjang ini, sebanyak 7.700 bibit, berupa aren, kemiri, sengon, pinus, makadamia, dan kayu afrika.

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem pelestarian habitat peran pemerintah lokal

kala hutan sekitar danau toba makin kritis wakil presiden jusuf kalla mengamati sekitar danau toba menggunakan helikopter dan melihat betapa hutan di kawasan itu banyak gundul dia meminta perlu penanganan serius pengawasan dan penindakan hukum tegas agar kerusakan tak makin parahwapres mengatakan perlu ada restorasi lingkungan demi menjaga keindahan danau tobakita butuh apa di dunia ini semua hidup butuh air manusia binatang pohonpohon tumbuh butuh air air hanya akan ada kalau hujan atau ada hutan katanya saat penanaman bibit pohon dan musyawarah masyarakat adat batak di pinggiran danau toba parapat simalungun sumatera utara akhir juli lalusehari sebelumnya jumat juga penanaman ribuan pohon di hutan lindung huta ginjang tapanuli utara sumatera utaradia mengatakan kala tak ada hutan saat hujan air akan mengalir dan banjir lalu musim kemarau terjadi kekeringanyang bisa mengatasi keduaduanya hanya pohon hutan hutan itu kehidupan manusia dan kebutuhan manusia bukan kebutuhan pemerintah apalagi undangundangsiti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan mengatakan klhk sudah meneliti soal kerusakan hutan sekitar danau toba dan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat tengah mengolah datakondisi hutan sekitar danau toba katanya cukup memprihatinkan hingga perlu peningkatan penindakan hukum bagi pelaku pembalakan liar dan menggiatkan menanam pohon jadi perlu komitmen kepala daerah merangkul semua pihak menanam pohon di sekitar danau inisiti menargetkan sampai akhir tahun bisa menanam pohon sampai hektar para bupati dan kepolisian bersama balai pengamanan dan penegakan hukum lhk sumatera juga menyatukan komitmen bersama saling membantu memerangi kejahatan kehutanansaat penanaman pohon di huta ginjang terlihat tak jauh dari bibir danau titiktitik api muncul asap tebal mengepul tinggi tim manggala agni mencoba memadamkan apisiti mengatakan guna menyelamatkan hutan danau toba klhk sudah membuat sejumlah kebijakan seperti pengendalian lahan kritis melalui rehabilitasi hutan kritis juga penanaman bibit perhutanan sosial berbasis konservasi dan penanaman sabuk hijau pada sempadan danau dan sungai di sepanjang danau tobasejak penanaman hutan seluas hektar dan terus berlanjut klhk juga mengalokasikan dana alokasi khusus dak di tujuh kabupaten sekitar danau toba rp miliar dan rp miliar untuk seluruh sumutmengenai perusakan hutan oleh perusahaan katanya sanksi sudah diatur dalam uudirektorat jenderal kami tengah meneliti soal ituhilman nugroho dirjen pengendalian daerah aliran sungai das dan hutan lindung lhk mengatakan hutan sekitar danau sudah kritis jika pariwisata ingin baik katanya hutan hulu tengah dan hilir harus terjagajika kritis dan hujan deras sedimentasi akan turun bisa menyebabkan banjirpenyebab utama hutan sekitar danau kritis katanya penebangan liar dan pembakaran lahan untuk itu katanya pengusaha pengelola pariwisata dan pemerintah daerah harus terus menjaga agar tak terjadi penebangan dan pembakaran hutanagar pariwisata danau toba bisa bangkit lagimenurut dia menama pohon di sekitar danau harus terus dilakukan tetapi tak hanya menanamharus dilihat jenis pohon disesuaikan pohon lokal yang tadinya tumbuh lebat disitu katanyadia menyebutkan di hutan huta ginjang ini sebanyak bibit berupa aren kemiri sengon pinus makadamia dan kayu afrika

Lahan Gambut Eks PLG Satu Juta Hektar, Bagaimana Kabarnya Saat ini?. Pemerintah di era Presiden Jokowi telah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) yang bertujuan merestorasi lebih dari dua juta hektar di tujuh provinsi. Untuk kegiatan di tahun pertama, 2016 ini, eks proyek PLG Satu Juta Hektar di Kabupaten Pulang Pisau di Kalteng menjadi salah satu dari empat kabupaten prioritas. Bagaimana kondisinya saat ini? Cuaca di awal bulan Juni begitu terik. Matahari terasa begitu menyengat. Saya bersama Adhi Siswandi Rahardjo, peneliti hidrologi gambut USAID LESTARI tiba di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat Kota Palangkaraya. Dalam peta wilayah, area yang kami kunjungi ini masuk dalam Blok C proyek PLG. Wilayah ini dulunya termasuk dalam Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar yang dijalankan pada era Pemerintahan Soeharto. Sedari dini, persoalan rusaknya lahan gambut tidak bisa dipisahkan dari mega proyek ambisius pencetakan sawah ini. Guna menyukseskan proyek, saat itu kanal-kanal dibangun membelah kubah gambut. Kanal yang dibuat lalu memicu kerusakan, kandungan air dalam kurun waktu yang cepat menyusut. Gambut menjadi kering pada musim kemarau dan menjadi langgaran kebakaran. Dengan kondisi itu, tidaklah heran jika kemudian Kabupaten Pulang Pisau, menjadi salah satu kabupaten yang paling parah terbakar tahun lalu di Kalteng. Padahal kabupaten ini luasnya hanya 5,85 persen (8.997 km2 dari luas Kalteng 153.564 km2). Dalam perjalanan menyusuri kanal primer sangat mudah dijumpai sisa-sisa lahan gambut yang terbakar pada 2015 lalu. Di sepanjang jalan tampak gelam (Meulaleca leucadendra), vegetasi asli wilayah ini, yang jumlahnya tak seberapa dibandingkan dengan tingkat kerusakan yang ada. Kanal utama yang kami lewati ini, membentang 128 km di ujung Laut Jawa di selatan, hingga desa Pilang, di batas wilayah Kota Palangkaraya di utara. Kanal ini membelah kubah gambut (peat dome) yang ada. Tak berapa lama, kami melewati sebuah perkebunan kelapa sawit yang tampak baru ditanam. Adhi menyebutkan, luasnya 200 hektar. “Kami ukur kedalaman gambut di perkebunan kelapa sawit itu lebih dari empat meter. Seharusnya kan tak boleh. Kebun ini milik salah satu pejabat kepolisian di sini,” katanya memberi petunjuk.

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam peran pemerintah lokal

lahan gambut eks plg satu juta hektar bagaimana kabarnya saat ini pemerintah di era presiden jokowi telah membentuk badan restorasi gambut brg yang bertujuan merestorasi lebih dari dua juta hektar di tujuh provinsi untuk kegiatan di tahun pertama ini eks proyek plg satu juta hektar di kabupaten pulang pisau di kalteng menjadi salah satu dari empat kabupaten prioritas bagaimana kondisinya saat ini cuaca di awal bulan juni begitu terik matahari terasa begitu menyengat saya bersama adhi siswandi rahardjo peneliti hidrologi gambut usaid lestari tiba di desa garung kecamatan jabiren raya kabupaten pulang pisau jaraknya sekitar km dari pusat kota palangkaraya dalam peta wilayah area yang kami kunjungi ini masuk dalam blok c proyek plg wilayah ini dulunya termasuk dalam proyek pengembangan lahan gambut plg sejuta hektar yang dijalankan pada era pemerintahan soeharto sedari dini persoalan rusaknya lahan gambut tidak bisa dipisahkan dari mega proyek ambisius pencetakan sawah ini guna menyukseskan proyek saat itu kanalkanal dibangun membelah kubah gambut kanal yang dibuat lalu memicu kerusakan kandungan air dalam kurun waktu yang cepat menyusut gambut menjadi kering pada musim kemarau dan menjadi langgaran kebakaran dengan kondisi itu tidaklah heran jika kemudian kabupaten pulang pisau menjadi salah satu kabupaten yang paling parah terbakar tahun lalu di kalteng padahal kabupaten ini luasnya hanya persen km dari luas kalteng km dalam perjalanan menyusuri kanal primer sangat mudah dijumpai sisasisa lahan gambut yang terbakar pada lalu di sepanjang jalan tampak gelam meulaleca leucadendra vegetasi asli wilayah ini yang jumlahnya tak seberapa dibandingkan dengan tingkat kerusakan yang ada kanal utama yang kami lewati ini membentang km di ujung laut jawa di selatan hingga desa pilang di batas wilayah kota palangkaraya di utara kanal ini membelah kubah gambut peat dome yang ada tak berapa lama kami melewati sebuah perkebunan kelapa sawit yang tampak baru ditanam adhi menyebutkan luasnya hektar kami ukur kedalaman gambut di perkebunan kelapa sawit itu lebih dari empat meter seharusnya kan tak boleh kebun ini milik salah satu pejabat kepolisian di sini katanya memberi petunjuk

Nasib Sagu Merauke Berganti Sawah dan Sawit. Fredy Wanda, merenung mengenang nasib hutan Merauke, Papua. Kehidupan orang Marind juga berubah. mereka menjadi petani sawah. Pangan lokal mereka, sagu, pelahan menghilang.Hutan sagu berganti sawah. Kini, orang Marind mengolah lahan menjadi beras. Bukan itu saja, Ketua Forum Peduli Port Numbay Green (FPPNG) ini khawatir, Sawit ditanam di hulu kali, seperti Kali Kumbe, Bian, Maro. Parahnya, sungai di Merauke–umumnya rawa– mengalir ke hilir. “Sawit rakus air. Belum lagi butuh lahan kering dan pestisida banyak. Sungai makin sempit hingga kering sama sekali. Padahal alam Merauke butuh air dari tiga itu sebagai cadangan air minum berbagai mahkluk hidup. Ini bisa merusak lingkungan,” katanya.Dia mengatakan, pemilik ulayat yang setuju, hanya mendapat keuntungan sesaat. Mereka tawarkan mendidik warga, tenaga kerja, puskemas, rumah sampai kendaraan roda dua dan empat.Manokwari menjadi saksi betapa sawit meninggalkan banyak masalah. Mulai hak ulayat terampas, penggajian tak adil, hingga konflik dengan masyarakat. Paling riskan, katanya, pemilik tanah bentrok dengan aparat keamanan.Merauke, katanya, sebenarnya berpotensi menjadi pusat sagu, tetapi tumbuhan ini makin berkurang. Dulu, hutan Merauke penyimpan sagu. Kini berubah menjadi sawit. “Sagu makanan pokok saya. Orang Papua kebudayaan tokok sagu. Bukan tokok sawit,” katanya.Efendi Kannan, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke, menyebut, sagu memiliki kekhususan, menyerap CO2 juga menghasilkan pangan lokal di Merauke. Pemerintah, katanya, melarang investor menebang hutan sagu. Bila terlanjur, investor harus menanam kembali, bahkan di areal tebangan harus diperluas. “Jadi istilah kami, kalau kurang baik harus direhabilitasi. Ini pangan lokal. Sagu pangan orang Marind.”Sagu tergolong mahal ketimbang beras. Ia bisa dikembangkan karena permintaan pasar juga tinggi. “Ini harus tumbuh terus dikembangkan Suku Marind.”Dia melihat beberapa kampung seperti Kampung Kwemsit, Distrik Kaptel hutan sagu sangat jauh. Jika mau makan tepung sagu, perlu waktu lama. “Sagu harus didekatkan dengan masyarakat.”Investor, katanya, harus bertanggujawab mengembangkan sagu. Di sawah, bibit sagu menjadi pagar, misal, 500 hektar padi, pinggiran sawah ditanami sagu. “Sagu tanaman penghijauan, penahan air, akar menangkap air tanah,” katanya.Dinas mengembangkan tanam sagu di beberapa daerah terjauh seperti Distrik Waan, Tabonji, Kimaam, Ilawab dan lain-lain. “Sekarang mencoba sekitar Merauke di Kampung Sermayam dan Urumb. Di sekitar Merauke, sulit tumbuh karena orang Merauke terbiasa makan nasi.”Edi Setiono, Kabid Tanaman Holtikura Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Merauke menjelaskan, pangan lokal banyak di Merauke. Selain sagu, ada kombili, keladi, ubi kayu, petatas. Dinas telah mengembangkan itu. “Sekarang tahap pengembangan awal untuk pangan lokal.”Di beberapa kampung seperti Distik Merauke, Kaptel, Tubang, Muting, dinas membagikan bibit atas permintan masyarakat. Warga juga ingin melengkapi tanaman sorgum. Dari budidaya tanah, sorgum relatif mudah tumbuh, bahkan bisa panen dua hingga tiga kali pertahun. Tanaman ini memiliki multifungsi. Buah atau biji bisa untuk pangan sekaligus pakan ternak. Ia juga bisa jadi bioetanol. “Tapi baru ujicoba untuk demplot dan pembibitan.”

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat

nasib sagu merauke berganti sawah dan sawit fredy wanda merenung mengenang nasib hutan merauke papua kehidupan orang marind juga berubah mereka menjadi petani sawah pangan lokal mereka sagu pelahan menghilanghutan sagu berganti sawah kini orang marind mengolah lahan menjadi beras bukan itu saja ketua forum peduli port numbay green fppng ini khawatir sawit ditanam di hulu kali seperti kali kumbe bian maro parahnya sungai di meraukeumumnya rawa mengalir ke hilir sawit rakus air belum lagi butuh lahan kering dan pestisida banyak sungai makin sempit hingga kering sama sekali padahal alam merauke butuh air dari tiga itu sebagai cadangan air minum berbagai mahkluk hidup ini bisa merusak lingkungan katanyadia mengatakan pemilik ulayat yang setuju hanya mendapat keuntungan sesaat mereka tawarkan mendidik warga tenaga kerja puskemas rumah sampai kendaraan roda dua dan empatmanokwari menjadi saksi betapa sawit meninggalkan banyak masalah mulai hak ulayat terampas penggajian tak adil hingga konflik dengan masyarakat paling riskan katanya pemilik tanah bentrok dengan aparat keamananmerauke katanya sebenarnya berpotensi menjadi pusat sagu tetapi tumbuhan ini makin berkurang dulu hutan merauke penyimpan sagu kini berubah menjadi sawit sagu makanan pokok saya orang papua kebudayaan tokok sagu bukan tokok sawit katanyaefendi kannan kepala dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten merauke menyebut sagu memiliki kekhususan menyerap co juga menghasilkan pangan lokal di merauke pemerintah katanya melarang investor menebang hutan sagu bila terlanjur investor harus menanam kembali bahkan di areal tebangan harus diperluas jadi istilah kami kalau kurang baik harus direhabilitasi ini pangan lokal sagu pangan orang marindsagu tergolong mahal ketimbang beras ia bisa dikembangkan karena permintaan pasar juga tinggi ini harus tumbuh terus dikembangkan suku marinddia melihat beberapa kampung seperti kampung kwemsit distrik kaptel hutan sagu sangat jauh jika mau makan tepung sagu perlu waktu lama sagu harus didekatkan dengan masyarakatinvestor katanya harus bertanggujawab mengembangkan sagu di sawah bibit sagu menjadi pagar misal hektar padi pinggiran sawah ditanami sagu sagu tanaman penghijauan penahan air akar menangkap air tanah katanyadinas mengembangkan tanam sagu di beberapa daerah terjauh seperti distrik waan tabonji kimaam ilawab dan lainlain sekarang mencoba sekitar merauke di kampung sermayam dan urumb di sekitar merauke sulit tumbuh karena orang merauke terbiasa makan nasiedi setiono kabid tanaman holtikura dinas pertanian dan holtikultura kabupaten merauke menjelaskan pangan lokal banyak di merauke selain sagu ada kombili keladi ubi kayu petatas dinas telah mengembangkan itu sekarang tahap pengembangan awal untuk pangan lokaldi beberapa kampung seperti distik merauke kaptel tubang muting dinas membagikan bibit atas permintan masyarakat warga juga ingin melengkapi tanaman sorgum dari budidaya tanah sorgum relatif mudah tumbuh bahkan bisa panen dua hingga tiga kali pertahun tanaman ini memiliki multifungsi buah atau biji bisa untuk pangan sekaligus pakan ternak ia juga bisa jadi bioetanol tapi baru ujicoba untuk demplot dan pembibitan

Di Sintang, 11 Izin Usaha Perkebunan Sawit Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan adanya tumpang tindih antara peta kawasan hutan yang ditetapkan dengan izin lokasi dan usaha perkebunan yang mencapai 147.235 hektar di Kalimantan Barat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam memperkirakan, proses ini akan terus terjadi lantaran lemahnya pengendalian proses penggunaan usaha skala besar dengan carut marutnya kebijakan peruntukan ruang.“Selain itu, banyak areal usaha perkebunan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, termasuk yang tidak mungkin secara legal dikonversikan seperti pada hutan lindung dan hutan konservasi,” ungkap Anton P Widjaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar, yang merupakan koordinator koalisi.Salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Yayasan Titian Lestari melakukan investigasi lapangan terkait perizinan perkebunan kelapa sawit. Terdapat 45 izin dengan luas total 578.203 hektar. “Kami melakukan analisis spasial, terdapat 11 izin yang tumpang tindih dengan kawasan hutan dengan luas 7.256 hektar. Ini temuan awal,” kata Meidina Fadli, staf Yayasan Titian Lestari dalam pernyataannya kepada awak media beberapa waktu lalu di Pontianak.Adapun metodologi analisis, dilakukan dengan menghitung spasial izin yang dikeluarkan lalu di- dengan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.733/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Kalimantan Barat.Kabupaten Sintang dengan luas wilayah administrasi 2.163.500 hektar memiliki kondisi hutan yang terdegradasi pada hutan dataran rendah non-rawa. Dalam kurun 2001-2010 tutupan hutannya hilang 129.992 hektar.Tutupan hutan tersisa ini sulit dijangkau, hutan rawa dan rawa gambut, hutan konservasi dan hutan produksi yang masih ada hak pengelolaan. “Pemerintah daerah harus mensikapi, dengan melakukan evaluasi,” katanya.Yayasan Titian Lestari meminta masukan para pihak apakah tumpang tindih tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan. Ada beberapa aturan yang menegaskan hal tersebut.UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 Ayat (3), setiap orang dilarang: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; merambah kawasan hutan dengan ancaman pidana pada pasal Pasal 78 Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 92 Ayat (2) Korporasi yang: Huruf a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), huruf b; dan/atau diancam dengan hukuman pidana; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).Dan Pasal 18, selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa: paksaan pemerintah; uang paksa; dan/atau pencabutan izin.Dina menjelaskan, ada permasalahan untuk meyakinkan temuan awal tersebut seperti data sekunder surat keputusan perizinan perkebunan sawit di Sintang yaitu izin lokasi, izin usaha perkebunan, dan hak guna usaha. “Kami sudah ajukan permohonan informasi resmi ke sejumlah instansi di Sintang dan Provinsi Kalbar.”Terkait permohonan itu, sudah diajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sintang dan upaya gugatan ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalbar. “Kami berharap, data-data yang diperlukan itu bisa dibuka karena merupakan data publik,” katanya.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

di sintang izin usaha perkebunan sawit tumpang tindih dengan kawasan hutan data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menunjukkan adanya tumpang tindih antara peta kawasan hutan yang ditetapkan dengan izin lokasi dan usaha perkebunan yang mencapai hektar di kalimantan barat koalisi masyarakat sipil untuk gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam memperkirakan proses ini akan terus terjadi lantaran lemahnya pengendalian proses penggunaan usaha skala besar dengan carut marutnya kebijakan peruntukan ruangselain itu banyak areal usaha perkebunan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan termasuk yang tidak mungkin secara legal dikonversikan seperti pada hutan lindung dan hutan konservasi ungkap anton p widjaya direktur eksekutif walhi kalbar yang merupakan koordinator koalisisalah satu contohnya terjadi di kabupaten sintang kalimantan barat yayasan titian lestari melakukan investigasi lapangan terkait perizinan perkebunan kelapa sawit terdapat izin dengan luas total hektar kami melakukan analisis spasial terdapat izin yang tumpang tindih dengan kawasan hutan dengan luas hektar ini temuan awal kata meidina fadli staf yayasan titian lestari dalam pernyataannya kepada awak media beberapa waktu lalu di pontianakadapun metodologi analisis dilakukan dengan menghitung spasial izin yang dikeluarkan lalu di dengan kawasan hutan berdasarkan surat keputusan menteri kehutanan republik indonesia nomor skmenhutii tentang kawasan hutan dan konservasi perairan kalimantan baratkabupaten sintang dengan luas wilayah administrasi hektar memiliki kondisi hutan yang terdegradasi pada hutan dataran rendah nonrawa dalam kurun tutupan hutannya hilang hektartutupan hutan tersisa ini sulit dijangkau hutan rawa dan rawa gambut hutan konservasi dan hutan produksi yang masih ada hak pengelolaan pemerintah daerah harus mensikapi dengan melakukan evaluasi katanyayayasan titian lestari meminta masukan para pihak apakah tumpang tindih tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan ada beberapa aturan yang menegaskan hal tersebutuu no tahun tentang kehutanan pasal ayat setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah merambah kawasan hutan dengan ancaman pidana pada pasal pasal ayat barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat huruf a huruf b atau huruf c diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak rp lima miliar rupiahuu no tahun tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pasal ayat korporasi yang huruf a melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat huruf b danatau diancam dengan hukuman pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat delapan tahun dan paling lama dua puluh tahun serta pidana denda paling sedikit rp dua puluh miliar rupiah dan paling banyak rp lima puluh miliar rupiahdan pasal selain dikenai sanksi pidana pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf a huruf b huruf c pasal ayat huruf b huruf c huruf e dan pasal ayat huruf b huruf c dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa paksaan pemerintah uang paksa danatau pencabutan izindina menjelaskan ada permasalahan untuk meyakinkan temuan awal tersebut seperti data sekunder surat keputusan perizinan perkebunan sawit di sintang yaitu izin lokasi izin usaha perkebunan dan hak guna usaha kami sudah ajukan permohonan informasi resmi ke sejumlah instansi di sintang dan provinsi kalbarterkait permohonan itu sudah diajukan keberatan kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ppid kabupaten sintang dan upaya gugatan ke komisi informasi ki provinsi kalbar kami berharap datadata yang diperlukan itu bisa dibuka karena merupakan data publik katanya

Sawit Berkelanjutan: Antara Mencari Standard Sertifikasi dan Desakan Perubahan. Tidak ada yang memungkiri saat ini minyak sawit telah menjadi komoditas penting dunia. Minyak sawit dapat diproduksi menjadi produk pangan dan non pangan. Turunan minyak sawit dapat digunakan untuk memproduksi margarin, sereal, bubuk pembersih, sabun, kosmetik dan kebutuhan lainnya.Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Indonesia menduduki urutan pertama pengekspor minyak kelapa sawit sebesar 44%. [1] Pada tahun 2014, Indonesia memproduksi 33,5 juta ton minyak sawit, yang menghasilkan USD 18,9 miliar dari pendapatan ekspor. [2]Menurut data GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), total ekspor Indonesia pada tahun 2015 untuk minyak sawit dan produk turunannya mencapai 26,40 juta ton. Angka tersebut naik apabila dibandingkan dengan total ekspor Indonesia tahun 2014 yang mencapai 21,76 juta ton. [3]Komoditas minyak sawit merupakan komoditas yang melibatkan investasi dan perdagangan. Investasi global ditandai dengan eksploitasi sumber daya alam dalam komoditas perdagangan ini dan penciptaan rantai konsumsi.Di sisi lain, industri kelapa sawit Indonesia banyak dikritisi karena dituding memiliki dampak negatif, terutama dampak lingkungan hidup dan dampak pelanggaran hak asasi manusia (HAM).Dampak lingkungan hidup yang sering disebut adalah permasalahan kebakaran lahan yang diakibatkan oleh pembukaan kebun sawit. Hilang dan rusaknya kawasan tutupan hutan, terancamnya keragaman hayati hingga timbulnya masalah kesehatan akibat dampak kabut asap kebakaran lahan. Dampak lanjutannya adalah potensi banjir ataupun longsor akibat hilangnya kawasan hutan penyangga.Dampak pelanggaran HAM sawit timbul dari munculnya persoalan hak penguasaan lahan, yaitu masalah klaim lahan masyarakat ulayat oleh pihak industri atau pengusaha sawit atau bahkan negara. [4] Masa pasca reformasi tahun 1998 pun, permasalahan lahan ulayat tidak menjadi surut malah semakin kompleks. Lahan-lahan ini terfragmentasi dalam bentuk perkebunan negara, lahan pertanian, lahan masyarakat adat, serta garapan-garapan rakyat. [5]Pada era pelaksanaan otonomi daerah, PP No.60 Tahun 2012 yang merupakan revisi atas PP No.10 Tahun 2010 mengenai Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta PP No.61 Tahun 2012 mengenai perubahan PP No.24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dianggap berpengaruh terhadap meluasnya pembukaan lahan perkebunan sawit secara masif serta mendorong ilegalitas penggunaan kawasan hutan. [6]Lemahnya konsistensi implementasi hukum ini menimbulkan dampak negatif bagi operasi industri sawit. Hal ini dilihat dapat menguntungkan bagi kalangan pengusaha lokal maupun asing untuk memasuki industri ini dengan memanfaatkan celah yang ada.Di tingkat internasional, dorongan memperkuat tata kelola lahan dan hutan untuk menuju ekonomi hijau menjadi persyaratan pembangunan ekonomi, termasuk upaya untuk mengurangi emisi karbon dari pembukaan lahan hutan dan deforestasi. [7]Seperti dijelaskan dalam skema RETRAC (), sebuah komoditas melibatkan sistem yang kompleks serta melibatkan aktor seperti pemerintah suatu negara, komunitas pemerintahan internasional, NGO (), perusahaan, lembaga perdagangan, lembaga keuangan, dan bank.Hal ini berlaku pula bagi industri sawit. Tantangan ini memunculkan respon dari kalangan pelaku sawit, yang meliputi produsen (pekebun), pembeli minyak sawit, , pengolah hingga industri manufaktur yang terlibat dalam bisnis ini. Aktor lainnya, NGO, membidik target strategis kepada kebijakan pemerintah ataupun perusahaan terkait pengaruh terhadap lingkungan hidup dan sosial. [8]Para pihak ini pun lalu mencoba merumuskan model bisnis yang paling pas untuk ‘menurunkan kegaduhan’ dari dampak perkebunan sawit, yang dirumuskan dalam aturan main yang perlu diikuti oleh para pemain kunci.Rantai konsumsi yang ada menuntut kredibilitas produk yang dihasilkan, sesuai dengan standard dan skema sertifikasi yang dibentuk dan diakui oleh komunitas internasional. Selanjutnya, skema tersebut perlu didukung kekuatan peraturan yang merupakan kebijakan pemerintah.Sebuah forum yang bernama (RSPO) didirikan tahun 2004 oleh para pemangku kepentingan sawit, sebagai respon yang muncul dari tantangan industri sawit lewat kewajiban pemberlakuan minyak sawit berkelanjutan yang bermula dari pasar Eropa.Pemberlakuan 100 persen minyak sawit berkelanjutan bermula di Belanda, yang kemudian diikuti oleh Belgia, Inggris, Perancis dan Jerman sebagai bentuk implementasi komitmen nasional. [9] Standard RSPO yang diterapkan di negara-negara Eropa tersebut, kemudian diikuti menjadi standard umum yang harus diterima di komunitas internasional.Menurut RSPO produksi sawit berkelanjutan perlu berpedoman pada dan yang tercantum dalam Prinsip dan Kriteria. RSPO merupakan inisiatif bisnis di mana para anggotanya secara sukarela mengikatkan diri pada mekanisme yang ada pada RSPO.RSPO menunjukkan keberpihakan kepada hak masyarakat adat/lokal lewat pemberlakuan prinsip yang mengharuskan penerapan peta yang menunjukkan hak masyarakat adat yang diakui para pihak dan melalui proses pemetaan partisipatif yang melibatkan seluruh pihak. Selain itu, RSPO menekankan standard nilai konservasi tinggi ().Keberadaan RSPO tak lepas sebagai bentuk respon, integrasi dan strategi politik adaptif industri untuk menjawab tantangan global [10]. Termasuk menjawab keputusan politik Parlemen Uni Eropa (UE) akan barang konsumsi yang dapat dibeli dan dihindari sebagai politik transnasional ‘minyak sawit’. Dalam tiga tahun pertama berdirinya RSPO, lebih dari 13 persen produksi kelapa sawit dunia telah disertifikasi. [11]Bagi Indonesia sendiri, UE merupakan mitra strategis untuk mendapatkan pangsa pasar minyak sawit yang tinggi. Berdasarkan data GAPKI, volume ekspor minyak sawit Indonesia ke negara-negara Uni Eropa mencapai 4,23 juta ton dan terdapat kenaikan sekitar 2,6 persen dibandingkan ekspor tahun 2014. [12]Uniknya, walaupun negara-negara UE menuntut minyak sawit yang berkelanjutan, menurut data Van Gelder dalam kurun waktu 1992-2002, beberapa negara UE di antaranya Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Belgia dan Italia tercatat sebagai negara yang menanamkan investasi dalam perkebunan sawit di Indonesia. [13]Pada Maret 2011, Kementerian Pertanian (Kementan) meluncurkan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau yang dikenal sebagai prinsip (ISPO). ISPO bertujuan memastikan diterapkannya peraturan perundang-undangan terkait perkebunan kelapa sawit dan mendukung komitmen Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi pelepasan emisi karbon ke atmosfer.ISPO berawal dari niat baik pemerintah untuk melindungi petani kecil dari dampak kapitalisme global. Kementerian Pertanian mendapatkan donasi sebesar 15,5 Juta dollar AS dari UNDP untuk program lima tahun dengan tujuan agar petani kecil dapat mematuhi ISPO.Mentan saat itu, Suswono, menyatakan sebanyak 4,4 juta hektar perkebunan milik petani kecil atau 44 persen dari total perkebunan sawit menjadi target untuk revitalisasi dan pengelolaan yang lebih baik. Dukungan untuk petani kecil lewat sertifikasi ISPO dianggap akan meningkatkan produktivitas, memperbaiki legalitas dan menurunkan deforestasi. [14]ISPO berlaku wajib bagi perusahaan perkebunan tetapi sukarela bagi usaha perkebunan kecil. Pelaksanaan sertifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.7 Tahun 2009 mengenai Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan. [15]Mencermati tujuan diatas, ISPO tidak menerapkan standard seketat sebagaimana RSPO. ISPO diklaim lebih mencerminkan kepentingan nasional. Namun disebutkan beberapa standard ISPO nampak normatif dan rentan terhadap celah penyalahgunaan. Dibandingkan standard RSPO, tidak ada kewajiban transparansi, tanggung jawab terhadap lingkungan dan tanggung jawab untuk pekerja. [16]ISPO merupakan upaya pemerintah untuk menerapkan standard, namun bagi sebagian kalangan terkesan penerapannya setengah hati. ISPO lebih menekankan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dengan efektifitas dan konsistensi penerapan yang masih dipertanyakan dan minim dampak analisa sosial.Di sisi lain, meski standard RSPO terlihat lebih ketat, tapi karena sifat keanggotaan sukarelanya, RSPO memiliki masalah dalam efektifitas ketegasan dan sanksi. RSPO pun kerap dicap sebagai upaya mencari ‘citra baik’ industri sawit untuk menggenjot produksi, menguntungkan kelompok usaha besar alih-alih menerapkan etika pengelolaan lingkungan hidup dan etika sosial.RSPO dianggap jatuh menjadi sekedar legitimasi penerapan kapitalisme yang menguntungkan kelompok usaha besar. Beberapa pengakuan dari kelompok para petani sawit dalam beberapa pertemuan RSPO, petani-petani kecil di Indonesia menyebutkan mereka menderita akibat praktek monopoli antara perkebunan lokal, alokasi yang tidak adil di lahan kecil, proses sertifikasi lahan yang muram, manipulasi dan pemberlakuan harga yang tidak adil. [17]Jika RSPO dianggap mewakili heterogenitas yang beragam dan internasional, sebaliknya ISPO dinilai lemah di mata komunitas internasional. Sebagai contoh, Penasihat Senior Kehutanan untuk Unit Perubahan Iklim UK, Andy Roby pernah menyebutkan pemerintah Inggris tidak akan mengakui ISPO sebagai langkah menuju sawit berkelanjutan, hingga pemerintah asing memiliki bukti laporan dari para pengawas independen.Senada, NGO seperti disuarakan oleh WWF menyebutkan kelompok hijau dapat mendukung ISPO jika terdapat standard yang kuat tentang lingkungan hidup. NGO mempertanyakan kelemahan pengawasan dan kekurangan dalam kebijakan pemerintah terkait perlindungan Nilai Konservasi Tinggi Hutan () di perkebunan sawit yang sering dipertanyakan dimana letak ‘keberlanjutannya’. [18]Sebagai reaksi dari kendala yang terjadi, pada bulan September 2014 di sela-sela KTT Perubahan Iklim PBB di New York, lewat fasilitasi KADIN, dideklarasikan forum IPOP (). IPOP ditandatangani oleh industri besar sawit termasuk Wilmar, Golden Agri Resources, Cargill, dan Asian Agri.IPOP bertujuan untuk fokus memperkuat kebijakan dan regulasi. Anggota IPOP berkomitmen memperluas manfaat sosial melalui peningkatan produktivitas petani sawit sehingga memperkuat daya saing sawit Indonesia. [19]Anggota IPOP berkomitmen menjalankan rantai sawit berkelanjutan di perusahaan masing-masing dengan implementasi tanpa deforestasi dengan mengakui dan melindungi lahan (HCS) maupun (HCVF).Kedua konsideran ini dianggap akan mampu untuk membuat aturan efektif bagi pembelian antara pemasok minyak sawit dan standard pengelolaan sawit yang dibeli oleh anggota IPOP. Sebaliknya anggota IPOP akan mencabut kontrak pembelian dari produsen yang dianggap tetap melakukan praktik deforestasi, pembukaan lahan semena-mena, merusak lingkungan, serta tetap melanjutkan pembukaan lahan gambut dan hutan primer.Berdirinya IPOP mendapatkan penentangan dari Kementerian Pertanian yang mengkhawatirkan kehadiran IPOP dapat mematikan bisnis sawit pada aras usaha kecil. Gamal Nasir, Dirjen Perkebunan menuding IPOP adalah kartel asing, tidak sejalan dengan amanat UUD 1945 dan berpotensi menyengsarakan petani sawit dengan berlindung di balik aturan yang tak lagi mengambil buah sawit petani yang berasal dari lahan gambut. Kementan pun mengancam akan membubarkan IPOP. [20]Bagi Kementan, IPOP tak lebih dari alat legitimasi untuk merayu pasar dengan slogan keberlanjutan. Menjalankan standard tanpa arahan yang jelas tentang kriteria baku non deforestasi dianggap sangat mahal harganya. Hal ini kemudian menjadi jurang pemisah antara perusahaan besar dan petani sawit kecil. Disebutkan petani kecil belum mampu menjalankan praktek tanpa deforestasi karena berbiaya mahal. Ditambah standard yang dipergunakan oleh IPOP belum jelas rinciannya.Apakah dengan demikian dapat dikatakan dunia industri sawit telah berubah dari praktek menuju pengelolaan industri berkelanjutan sepenuhnya?Perusahaan-perusahaan besar membangun sertifikasi dengan biaya yang tidak murah. RSPO memungkinkan keterbatasan gerak perusahaan karena memiliki standardisasi yang cukup ketat, namun tidak memiliki kekuatan untuk memberi sanksi bagi pelanggarnya.ISPO tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pasar dan konsumennya, karena dianggap lokal dan memiliki kelemahan dalam kriterianya. Sedangkan IPOP sejauh ini dianggap sekedar agen internasional untuk menyetir kedaulatan negara, dimana aturan negara pun akhirnya tunduk kepada permintaan pasar kapitalistik.Seharusnya standard dan kriteria yang dibuat harus mampu menjawab model kelemahan tatakelola perizinan, pengawasan, inkonsistensi kebijakan, minimnya transparansi dan lemahnya penegakan hukum yang terus terjadi. Kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi hingga tahun 2015 lalu, setidaknya menjadi indikasi jelas tentang hal ini.[1] [2] Mongabay. 17 April 2015.[3] [4] Norman Jiwan. Hal. 65. Oliver Pye dan Jayati Bhattacharya (edited by). 2013. . ISEAS. Singapura.[5] Edy Ikhsan. . 2015. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. Hal. 148.[6] Hukum Online. 6 September 2012.[7] Ica Wulansari. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan. Volume 5 Nomor 1, Maret 2009. Hal. 110.[8] Eric Wakker. Hal. 225[9] . Hal. 12.[10] . 2015. ISPO, RSPO&UNDP. Hal. 249.[11] Membangun Modal Alam: . 2014. UNEP (). Hal. 70.[12] [13] Eric Wakker. . Hal. 231. . [14] . 2015. ISPO, RSPO&UNDP. . Hal. 7.[15] The Jakarta Post. 4 Oktober 2014.[16] RSPO. [17] Norman Jiwan. . Hal. 69.[18] Mongabay. 19 Februari 2016.[19] Mongabay. 27 Agustus 2015.[20] Mongabay. 23 Februari 2016.

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

sawit berkelanjutan antara mencari standard sertifikasi dan desakan perubahan tidak ada yang memungkiri saat ini minyak sawit telah menjadi komoditas penting dunia minyak sawit dapat diproduksi menjadi produk pangan dan non pangan turunan minyak sawit dapat digunakan untuk memproduksi margarin sereal bubuk pembersih sabun kosmetik dan kebutuhan lainnyaindonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia indonesia menduduki urutan pertama pengekspor minyak kelapa sawit sebesar pada tahun indonesia memproduksi juta ton minyak sawit yang menghasilkan usd miliar dari pendapatan ekspor menurut data gapki gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia total ekspor indonesia pada tahun untuk minyak sawit dan produk turunannya mencapai juta ton angka tersebut naik apabila dibandingkan dengan total ekspor indonesia tahun yang mencapai juta ton komoditas minyak sawit merupakan komoditas yang melibatkan investasi dan perdagangan investasi global ditandai dengan eksploitasi sumber daya alam dalam komoditas perdagangan ini dan penciptaan rantai konsumsidi sisi lain industri kelapa sawit indonesia banyak dikritisi karena dituding memiliki dampak negatif terutama dampak lingkungan hidup dan dampak pelanggaran hak asasi manusia hamdampak lingkungan hidup yang sering disebut adalah permasalahan kebakaran lahan yang diakibatkan oleh pembukaan kebun sawit hilang dan rusaknya kawasan tutupan hutan terancamnya keragaman hayati hingga timbulnya masalah kesehatan akibat dampak kabut asap kebakaran lahan dampak lanjutannya adalah potensi banjir ataupun longsor akibat hilangnya kawasan hutan penyanggadampak pelanggaran ham sawit timbul dari munculnya persoalan hak penguasaan lahan yaitu masalah klaim lahan masyarakat ulayat oleh pihak industri atau pengusaha sawit atau bahkan negara masa pasca reformasi tahun pun permasalahan lahan ulayat tidak menjadi surut malah semakin kompleks lahanlahan ini terfragmentasi dalam bentuk perkebunan negara lahan pertanian lahan masyarakat adat serta garapangarapan rakyat pada era pelaksanaan otonomi daerah pp no tahun yang merupakan revisi atas pp no tahun mengenai tata cara perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan serta pp no tahun mengenai perubahan pp no tahun tentang penggunaan kawasan hutan dianggap berpengaruh terhadap meluasnya pembukaan lahan perkebunan sawit secara masif serta mendorong ilegalitas penggunaan kawasan hutan lemahnya konsistensi implementasi hukum ini menimbulkan dampak negatif bagi operasi industri sawit hal ini dilihat dapat menguntungkan bagi kalangan pengusaha lokal maupun asing untuk memasuki industri ini dengan memanfaatkan celah yang adadi tingkat internasional dorongan memperkuat tata kelola lahan dan hutan untuk menuju ekonomi hijau menjadi persyaratan pembangunan ekonomi termasuk upaya untuk mengurangi emisi karbon dari pembukaan lahan hutan dan deforestasi seperti dijelaskan dalam skema retrac sebuah komoditas melibatkan sistem yang kompleks serta melibatkan aktor seperti pemerintah suatu negara komunitas pemerintahan internasional ngo perusahaan lembaga perdagangan lembaga keuangan dan bankhal ini berlaku pula bagi industri sawit tantangan ini memunculkan respon dari kalangan pelaku sawit yang meliputi produsen pekebun pembeli minyak sawit pengolah hingga industri manufaktur yang terlibat dalam bisnis ini aktor lainnya ngo membidik target strategis kepada kebijakan pemerintah ataupun perusahaan terkait pengaruh terhadap lingkungan hidup dan sosial para pihak ini pun lalu mencoba merumuskan model bisnis yang paling pas untuk menurunkan kegaduhan dari dampak perkebunan sawit yang dirumuskan dalam aturan main yang perlu diikuti oleh para pemain kuncirantai konsumsi yang ada menuntut kredibilitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standard dan skema sertifikasi yang dibentuk dan diakui oleh komunitas internasional selanjutnya skema tersebut perlu didukung kekuatan peraturan yang merupakan kebijakan pemerintahsebuah forum yang bernama rspo didirikan tahun oleh para pemangku kepentingan sawit sebagai respon yang muncul dari tantangan industri sawit lewat kewajiban pemberlakuan minyak sawit berkelanjutan yang bermula dari pasar eropapemberlakuan persen minyak sawit berkelanjutan bermula di belanda yang kemudian diikuti oleh belgia inggris perancis dan jerman sebagai bentuk implementasi komitmen nasional standard rspo yang diterapkan di negaranegara eropa tersebut kemudian diikuti menjadi standard umum yang harus diterima di komunitas internasionalmenurut rspo produksi sawit berkelanjutan perlu berpedoman pada dan yang tercantum dalam prinsip dan kriteria rspo merupakan inisiatif bisnis di mana para anggotanya secara sukarela mengikatkan diri pada mekanisme yang ada pada rsporspo menunjukkan keberpihakan kepada hak masyarakat adatlokal lewat pemberlakuan prinsip yang mengharuskan penerapan peta yang menunjukkan hak masyarakat adat yang diakui para pihak dan melalui proses pemetaan partisipatif yang melibatkan seluruh pihak selain itu rspo menekankan standard nilai konservasi tinggi keberadaan rspo tak lepas sebagai bentuk respon integrasi dan strategi politik adaptif industri untuk menjawab tantangan global termasuk menjawab keputusan politik parlemen uni eropa ue akan barang konsumsi yang dapat dibeli dan dihindari sebagai politik transnasional minyak sawit dalam tiga tahun pertama berdirinya rspo lebih dari persen produksi kelapa sawit dunia telah disertifikasi bagi indonesia sendiri ue merupakan mitra strategis untuk mendapatkan pangsa pasar minyak sawit yang tinggi berdasarkan data gapki volume ekspor minyak sawit indonesia ke negaranegara uni eropa mencapai juta ton dan terdapat kenaikan sekitar persen dibandingkan ekspor tahun uniknya walaupun negaranegara ue menuntut minyak sawit yang berkelanjutan menurut data van gelder dalam kurun waktu beberapa negara ue di antaranya belanda inggris jerman prancis belgia dan italia tercatat sebagai negara yang menanamkan investasi dalam perkebunan sawit di indonesia pada maret kementerian pertanian kementan meluncurkan pedoman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau yang dikenal sebagai prinsip ispo ispo bertujuan memastikan diterapkannya peraturan perundangundangan terkait perkebunan kelapa sawit dan mendukung komitmen presiden ri keenam susilo bambang yudhoyono untuk mengurangi pelepasan emisi karbon ke atmosferispo berawal dari niat baik pemerintah untuk melindungi petani kecil dari dampak kapitalisme global kementerian pertanian mendapatkan donasi sebesar juta dollar as dari undp untuk program lima tahun dengan tujuan agar petani kecil dapat mematuhi ispomentan saat itu suswono menyatakan sebanyak juta hektar perkebunan milik petani kecil atau persen dari total perkebunan sawit menjadi target untuk revitalisasi dan pengelolaan yang lebih baik dukungan untuk petani kecil lewat sertifikasi ispo dianggap akan meningkatkan produktivitas memperbaiki legalitas dan menurunkan deforestasi ispo berlaku wajib bagi perusahaan perkebunan tetapi sukarela bagi usaha perkebunan kecil pelaksanaan sertifikasi berdasarkan peraturan menteri pertanian no tahun mengenai pedoman penilaian usaha perkebunan mencermati tujuan diatas ispo tidak menerapkan standard seketat sebagaimana rspo ispo diklaim lebih mencerminkan kepentingan nasional namun disebutkan beberapa standard ispo nampak normatif dan rentan terhadap celah penyalahgunaan dibandingkan standard rspo tidak ada kewajiban transparansi tanggung jawab terhadap lingkungan dan tanggung jawab untuk pekerja ispo merupakan upaya pemerintah untuk menerapkan standard namun bagi sebagian kalangan terkesan penerapannya setengah hati ispo lebih menekankan amdal analisis mengenai dampak lingkungan dengan efektifitas dan konsistensi penerapan yang masih dipertanyakan dan minim dampak analisa sosialdi sisi lain meski standard rspo terlihat lebih ketat tapi karena sifat keanggotaan sukarelanya rspo memiliki masalah dalam efektifitas ketegasan dan sanksi rspo pun kerap dicap sebagai upaya mencari citra baik industri sawit untuk menggenjot produksi menguntungkan kelompok usaha besar alihalih menerapkan etika pengelolaan lingkungan hidup dan etika sosialrspo dianggap jatuh menjadi sekedar legitimasi penerapan kapitalisme yang menguntungkan kelompok usaha besar beberapa pengakuan dari kelompok para petani sawit dalam beberapa pertemuan rspo petanipetani kecil di indonesia menyebutkan mereka menderita akibat praktek monopoli antara perkebunan lokal alokasi yang tidak adil di lahan kecil proses sertifikasi lahan yang muram manipulasi dan pemberlakuan harga yang tidak adil jika rspo dianggap mewakili heterogenitas yang beragam dan internasional sebaliknya ispo dinilai lemah di mata komunitas internasional sebagai contoh penasihat senior kehutanan untuk unit perubahan iklim uk andy roby pernah menyebutkan pemerintah inggris tidak akan mengakui ispo sebagai langkah menuju sawit berkelanjutan hingga pemerintah asing memiliki bukti laporan dari para pengawas independensenada ngo seperti disuarakan oleh wwf menyebutkan kelompok hijau dapat mendukung ispo jika terdapat standard yang kuat tentang lingkungan hidup ngo mempertanyakan kelemahan pengawasan dan kekurangan dalam kebijakan pemerintah terkait perlindungan nilai konservasi tinggi hutan di perkebunan sawit yang sering dipertanyakan dimana letak keberlanjutannya sebagai reaksi dari kendala yang terjadi pada bulan september di selasela ktt perubahan iklim pbb di new york lewat fasilitasi kadin dideklarasikan forum ipop ipop ditandatangani oleh industri besar sawit termasuk wilmar golden agri resources cargill dan asian agriipop bertujuan untuk fokus memperkuat kebijakan dan regulasi anggota ipop berkomitmen memperluas manfaat sosial melalui peningkatan produktivitas petani sawit sehingga memperkuat daya saing sawit indonesia anggota ipop berkomitmen menjalankan rantai sawit berkelanjutan di perusahaan masingmasing dengan implementasi tanpa deforestasi dengan mengakui dan melindungi lahan hcs maupun hcvfkedua konsideran ini dianggap akan mampu untuk membuat aturan efektif bagi pembelian antara pemasok minyak sawit dan standard pengelolaan sawit yang dibeli oleh anggota ipop sebaliknya anggota ipop akan mencabut kontrak pembelian dari produsen yang dianggap tetap melakukan praktik deforestasi pembukaan lahan semenamena merusak lingkungan serta tetap melanjutkan pembukaan lahan gambut dan hutan primerberdirinya ipop mendapatkan penentangan dari kementerian pertanian yang mengkhawatirkan kehadiran ipop dapat mematikan bisnis sawit pada aras usaha kecil gamal nasir dirjen perkebunan menuding ipop adalah kartel asing tidak sejalan dengan amanat uud dan berpotensi menyengsarakan petani sawit dengan berlindung di balik aturan yang tak lagi mengambil buah sawit petani yang berasal dari lahan gambut kementan pun mengancam akan membubarkan ipop bagi kementan ipop tak lebih dari alat legitimasi untuk merayu pasar dengan slogan keberlanjutan menjalankan standard tanpa arahan yang jelas tentang kriteria baku non deforestasi dianggap sangat mahal harganya hal ini kemudian menjadi jurang pemisah antara perusahaan besar dan petani sawit kecil disebutkan petani kecil belum mampu menjalankan praktek tanpa deforestasi karena berbiaya mahal ditambah standard yang dipergunakan oleh ipop belum jelas rinciannyaapakah dengan demikian dapat dikatakan dunia industri sawit telah berubah dari praktek menuju pengelolaan industri berkelanjutan sepenuhnyaperusahaanperusahaan besar membangun sertifikasi dengan biaya yang tidak murah rspo memungkinkan keterbatasan gerak perusahaan karena memiliki standardisasi yang cukup ketat namun tidak memiliki kekuatan untuk memberi sanksi bagi pelanggarnyaispo tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pasar dan konsumennya karena dianggap lokal dan memiliki kelemahan dalam kriterianya sedangkan ipop sejauh ini dianggap sekedar agen internasional untuk menyetir kedaulatan negara dimana aturan negara pun akhirnya tunduk kepada permintaan pasar kapitalistikseharusnya standard dan kriteria yang dibuat harus mampu menjawab model kelemahan tatakelola perizinan pengawasan inkonsistensi kebijakan minimnya transparansi dan lemahnya penegakan hukum yang terus terjadi kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi hingga tahun lalu setidaknya menjadi indikasi jelas tentang hal ini mongabay april norman jiwan hal oliver pye dan jayati bhattacharya edited by iseas singapura edy ikhsan yayasan pustaka obor indonesia jakarta hal hukum online september ica wulansari jurnal ilmiah hubungan internasional universitas katolik parahyangan volume nomor maret hal eric wakker hal hal ispo rspoundp hal membangun modal alam unep hal eric wakker hal ispo rspoundp hal the jakarta post oktober rspo norman jiwan hal mongabay februari mongabay agustus mongabay februari

Soal Pencegahan Karhutla, Berikut Kata Para Menteri. Guna mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sejumlah menteri dan gubernur mengadakan rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Selasa (22/3/16).Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup sesaat sebelum rakor mengusulkan beberapa hal dalam pencegahan karhutla. meminta validasi supaya memperkuat gambaran riil lapangan ke sistem komputer. Kekuatan data lapangan harus sampai ke pemerintah pusat. Hal itu, katanya, tak terlalu sulit bisa menggunakan bisa. “Tinggal ditambah interaktif.”, mengusulkan segera dibentuk tim restorasi gambut di daerah karena harus sudah operasi. Pembuatan sekat kanal dan lain-lain sudah berjalan, baik pemerintah maupun swasta. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah hampir 90 desa. “Tim kerja harus sudah jadi di tujuh provinsi.” , Siti mengusulkan sistem insentif kepada desa, antara lain membangun pasar desa, jalan, jalan poros desa, atau investasi wisata alam kerjasama bersama KLHK.KLHK, katanya, sudah menggunakan sistem operasi terpadu dari dana KLHK sendiri. Sejak Februari hingga kini dana keluar sudah Rp4 miliar dan sampai Mei diperkirakan Rp20 miliar. “Sekarang baru sebulanan berjalan di 100 desa di beberapa kabupaten sangat rawan.”Senada dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, harus mencari metode terbaik mencegah karhutla dengan menyusun standar. “Standar ini harus diterapkan baik perusahaan maupun desa,” katanya.Berdasarkan data KLHK, ada 731 desa rawan karhutla tersebar pada 59 kabupaten di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.Mengingat dana dan tenaga terbatas, pencegahan karhutla lebih diarahkan pada level desa kategori rawan. Pada saat bersamaan, perusahaan-perusahaan perkebunan juga harus dilibatkan terutama dalam mematuhi standar saat membuka lahan.“Mereka harus mempunyai standar kanal tidak menjadi kering saat kemarau. Kalau meminta bantuan karena tak sanggup padamkan api, mereka harus bayar,” katanya.Di level desa, katanya, perlu diidentifikasi berapa banyak dan dimana saja desa-desa yang masuk rawan kebakaran. “Membakar untuk membuka lahan adalah metode paling murah. Karena itu perlu ada insentif bagi desa-desa yang tidak membakar lahan.”Dia meminta KLHK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta pemerintah daerah menjadi garda terdepan pencegahan karhutla.Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN mengatakan, perusahaan yang tidak mampu menangani kebakaran pada lahan hak guna usaha akan revisi atau evaluasi perpanjangan HGU.Sedangkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, perlu ada landasan hukum permanen bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana reboisasi dan meminta Internasional memberikan dana hibah dengan koordinasi KLHK. “Ini agar pencegahan karhula lebih terarah.”Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan, akan fokus penanganan karhutla di desa-desa. “Sumber api banyak di desa. Jadi kita pemetaan lebih jauh terkait desa-desa yang punya potensi kebakaran tinggi,” katanya.Jambi, katanya, akan fokus upaya pencegahan di tiga kabupaten yang memiliki gambut paling luas, yakni, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Muara Jambi. Ketiganya menyumbang titik api terbanyak.“Di tiga kabupaten itu akan fokus penguatan sarana, sumber daya manusia, Manggala Agni dan lain-lain. Bukan berarti yang lain ditinggalkan. Tanah mineral lebih mudah dipadamkan dan titik api kecil-kecil.”

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

peran pemerintah lokal

soal pencegahan karhutla berikut kata para menteri guna mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan karhutla sejumlah menteri dan gubernur mengadakan rapat koordinasi di kantor kementerian koordinator perekonomian di jakarta selasa siti nurbaya menteri lingkungan hidup sesaat sebelum rakor mengusulkan beberapa hal dalam pencegahan karhutla meminta validasi supaya memperkuat gambaran riil lapangan ke sistem komputer kekuatan data lapangan harus sampai ke pemerintah pusat hal itu katanya tak terlalu sulit bisa menggunakan bisa tinggal ditambah interaktif mengusulkan segera dibentuk tim restorasi gambut di daerah karena harus sudah operasi pembuatan sekat kanal dan lainlain sudah berjalan baik pemerintah maupun swasta dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sudah hampir desa tim kerja harus sudah jadi di tujuh provinsi siti mengusulkan sistem insentif kepada desa antara lain membangun pasar desa jalan jalan poros desa atau investasi wisata alam kerjasama bersama klhkklhk katanya sudah menggunakan sistem operasi terpadu dari dana klhk sendiri sejak februari hingga kini dana keluar sudah rp miliar dan sampai mei diperkirakan rp miliar sekarang baru sebulanan berjalan di desa di beberapa kabupaten sangat rawansenada dengan menteri koordinator bidang perekonomian darmin nasution mengatakan harus mencari metode terbaik mencegah karhutla dengan menyusun standar standar ini harus diterapkan baik perusahaan maupun desa katanyaberdasarkan data klhk ada desa rawan karhutla tersebar pada kabupaten di riau jambi sumatera selatan kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan selatan kalimantan timur dan kalimantan utaramengingat dana dan tenaga terbatas pencegahan karhutla lebih diarahkan pada level desa kategori rawan pada saat bersamaan perusahaanperusahaan perkebunan juga harus dilibatkan terutama dalam mematuhi standar saat membuka lahanmereka harus mempunyai standar kanal tidak menjadi kering saat kemarau kalau meminta bantuan karena tak sanggup padamkan api mereka harus bayar katanyadi level desa katanya perlu diidentifikasi berapa banyak dan dimana saja desadesa yang masuk rawan kebakaran membakar untuk membuka lahan adalah metode paling murah karena itu perlu ada insentif bagi desadesa yang tidak membakar lahandia meminta klhk kementerian agraria dan tata ruang kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi serta pemerintah daerah menjadi garda terdepan pencegahan karhutlaferry mursyidan baldan menteri agraria dan tata ruang kepala bpn mengatakan perusahaan yang tidak mampu menangani kebakaran pada lahan hak guna usaha akan revisi atau evaluasi perpanjangan hgusedangkan menteri keuangan bambang brodjonegoro mengatakan perlu ada landasan hukum permanen bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana reboisasi dan meminta internasional memberikan dana hibah dengan koordinasi klhk ini agar pencegahan karhula lebih terarahgubernur jambi zumi zola mengatakan akan fokus penanganan karhutla di desadesa sumber api banyak di desa jadi kita pemetaan lebih jauh terkait desadesa yang punya potensi kebakaran tinggi katanyajambi katanya akan fokus upaya pencegahan di tiga kabupaten yang memiliki gambut paling luas yakni tanjung jabung barat tanjung jabung timur dan muara jambi ketiganya menyumbang titik api terbanyakdi tiga kabupaten itu akan fokus penguatan sarana sumber daya manusia manggala agni dan lainlain bukan berarti yang lain ditinggalkan tanah mineral lebih mudah dipadamkan dan titik api kecilkecil

Ketika Magnet Merica Mengikis Hutan Lindung. Saat sepeda motor melaju lambat dari Sorowako, Sulawesi Selatan, menuju tepi Danau Towuti, melintasi jembatan pabrik perusahaan nikel, PT Vale, bau belerang menyengat. Saya turunkan kaca helem melindungi mata dari debu.Sekitar satu kilometer dari gerbang Kecamatan Towuti, berhenti sejenak mengagumi keindahan gunung. Tepat di hadapan Gunung Wawomeusa. Gunung ini seperti melindungi kampung. Menjaga sumber air dan mengalirkan ke beberapa sungai kecil. Memastikan irigasi pertanian tetap basah dan menciptakan proses kondensasi agar menurunkan gerimis setiap saat.Ketika berada di Kampung Wawondula, pusat kecamatan dan membelakangi Wawomeusa, cerobong asap pembakaran biji nikel (nikel setengah jadi berbentuk pasir) membumbung keluar dari pabrik Vale.Sisi lain, pemandangan hamparan bukit terbuka lebar. Tonggak-tonggak kayu berjejer tertancap di tanah merah. Persiapan lahan menanam merica.“Hampir tak ada lagi hutan bisa kau dapatkan. Semua sudah dirambah jadi lahan merica,” kata Idawati. Idawati Syamsir adalah pendamping desa untuk pertanian berkelanjutan di Towuti.Menuju Kampung Timampu, di Tepi Danau Towuti, saya bertemu penggarap lahan. Tanaman merica ada di belakang rumah, sekitar 500 pohon. Di bagian tengah lahan, lampu neon disiapkan dan kabel memanjang ke rumah dengan saklar di depan ruang tamu. Ini penerangan malam hari buat mengusir babi. “Babi tak makan, mungkin tertarik karena menggunakan pupuk kandang, dikira makanan,” katanya seraya tak ingin disebutkan nama.Dia menunjukkan padangan berjarak beberapa puluh kilometer di hadapan kami ada pembukaan lahan baru. Dalam radius itu, sejatinya Wawomeusa dan beberapa bukit di sekitar dalam peta kehutanan Luwu Timur adalah hutan lindung. Kawasan sejatinya tak boleh digarap, harus dijaga.“Itu dilarang pemerintah tapi orang-orang menggarap. Saya tahu ada beberapa aparat (polisi dan petugas kehutanan) juga punya lahan di tempat itu. Jadi kalau ada pemeriksaan, orang yang kerja untuk dia dan buka lahan disuruh keluar dulu. Setelah itu, baru dilanjutkan,” katanya.Merica bak magnet, menarik kuat orang buat meminati. Satu kilogram kering harga Rp150.000. Di Desa Bantilang, desa seberang Danau Towuti, putaran uang mencapai miliaran rupiah sebulan.Pada 2013, saya ikut rombongan Bupati Luwu Timur Andi Hatta Marakarma (mantan bupati dua periode hingga 2015), dia begitu bangga melihat keberhasilan masyarakat megelola merica. Dalam sambutan, dia mengingatkan untuk tak merambah hutan lindung.Demam merica bak lepas kendali. “Dulu kita dikepung pembalakan liar. Sekarang pembukaan lahan. Saya kira membuka lahan jauh lebih jahat, karena semua tanaman kecil besar ditebang. Kalau pembalakan memilih pohon besar,” kata Idawati.Demam merica, katanya, membuat orang-orang brmodal membuka lahan berhektar-hektar. Tak lagi menggunakan tenaga manusia utuh, tetapi membeli kendaraan alat berat untuk mengeruk tanah.Unding, petani di Towuti, memiliki lahan ditanami sekitar 1.000 merica. Dia mengungkap hal serupa. “Saya mulai ketakutan kalau ke kebun dan melihat sekeliling, tak ada puncak bukit ditumbuhi pohon. Semua berganti patok kayu merica,” katanya.Beberapa air sungai kecil mulai keruh karena membawa tanah. Pohon-pohon tak ada lagi. Air hujan langsung mengalir ke dataran rendah. “Saya sedih, liat gunung berubah warna. Jadi merah karena tanah kelihatan. Hitam karena pembakaran dan tanaman mengering,” kata Cici Liem, warga Towuti.Pada 2013, ada kejadian mengagetkan warga di Wawondula. Jalan Ahmad Yani, air meluap dan menggenangi jalan, tinggi sekitar 20 sentimeter. “Itu baru hujan sedikit. Bagaimana jika hujan lama, semoga tidak longsor,” kata Unding.Saya melewati Danau Towuti. Danau seluas 561 kilometer persegi, kedua terluas di Indonesia setelah Toba. Ia berhubungan dengan Danau Matano, di bagian atas dan tengah Danau Mahalona. Tiga danau besar, Matano, Mahalona dan Towuti dan termasuk Danau Masapi oleh ahli Limonologi dikatakan sebagai Kompleks Danau Malili.Kompleks danau ini laboratorium hidup untuk penelitian. Air berjaringan dengan baik, dari Matano, menuju Mahalona, lalu Towuti, dialirkan ke Sungai Larona menuju laut. Larona adalah sungai besar dengan tiga PLTA milik Vale.Hulu Larona di Towuti. Aliran air jernih meliuk di belakang Gunung Wawomeusa. Panjang mencapai 60 kilometer–jika mengukur jarak Malili ke Towuti. Hulu inilah yang mengkhawatirkan. Erosi terjadi oleh pembukaan lahan.Ketika berdiri di tepi Towuti dan menelusuri bagian selatan Matano, pohon-pohon berganti merica. Peisisir danau mulai ditutupi lumpur.Amiruddin, petani dan pengusaha properti lokal mengatakan, pembukaan lahan tak selalu harus menyalahkan warga, juga perusahaan. “Dulu, air alami megalir dari masing-masing danau menuju sungai (Larona). Sekarang semua serba komersil, air diatur sedemikian rupa untuk PLTA,” katanya.Amiruddin memperlihatkan saya gambar resolusi rendah di -nya. Gambar itu, adalah Kampung Tole. Ada pohon beringin besar, dan beberapa nisan. “Ini kuburan orang tua kami. Dulu kuburan kakek saya hanya batu biasa, terus kami cor dengan semen. Ketika perusahaan buat pintu air di Petea, kuburan ini tenggelam. Untuk menjangkau harus pake perahu,” katanya.“Kalau pintu Petea dibuka, air menggenangi sawah, sekitar 100 hektar. Ini sudah tak alami.”Idawati mengusulkan solusi. “Saya kira kita harus duduk bersama meminimalkan pembukaan lahan tanpa melihat masa depan. Harus ada aturan pembatasan lahan. Kalau begini . kampung ini menuggu kerusakan.”

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

ketika magnet merica mengikis hutan lindung saat sepeda motor melaju lambat dari sorowako sulawesi selatan menuju tepi danau towuti melintasi jembatan pabrik perusahaan nikel pt vale bau belerang menyengat saya turunkan kaca helem melindungi mata dari debusekitar satu kilometer dari gerbang kecamatan towuti berhenti sejenak mengagumi keindahan gunung tepat di hadapan gunung wawomeusa gunung ini seperti melindungi kampung menjaga sumber air dan mengalirkan ke beberapa sungai kecil memastikan irigasi pertanian tetap basah dan menciptakan proses kondensasi agar menurunkan gerimis setiap saatketika berada di kampung wawondula pusat kecamatan dan membelakangi wawomeusa cerobong asap pembakaran biji nikel nikel setengah jadi berbentuk pasir membumbung keluar dari pabrik valesisi lain pemandangan hamparan bukit terbuka lebar tonggaktonggak kayu berjejer tertancap di tanah merah persiapan lahan menanam mericahampir tak ada lagi hutan bisa kau dapatkan semua sudah dirambah jadi lahan merica kata idawati idawati syamsir adalah pendamping desa untuk pertanian berkelanjutan di towutimenuju kampung timampu di tepi danau towuti saya bertemu penggarap lahan tanaman merica ada di belakang rumah sekitar pohon di bagian tengah lahan lampu neon disiapkan dan kabel memanjang ke rumah dengan saklar di depan ruang tamu ini penerangan malam hari buat mengusir babi babi tak makan mungkin tertarik karena menggunakan pupuk kandang dikira makanan katanya seraya tak ingin disebutkan namadia menunjukkan padangan berjarak beberapa puluh kilometer di hadapan kami ada pembukaan lahan baru dalam radius itu sejatinya wawomeusa dan beberapa bukit di sekitar dalam peta kehutanan luwu timur adalah hutan lindung kawasan sejatinya tak boleh digarap harus dijagaitu dilarang pemerintah tapi orangorang menggarap saya tahu ada beberapa aparat polisi dan petugas kehutanan juga punya lahan di tempat itu jadi kalau ada pemeriksaan orang yang kerja untuk dia dan buka lahan disuruh keluar dulu setelah itu baru dilanjutkan katanyamerica bak magnet menarik kuat orang buat meminati satu kilogram kering harga rp di desa bantilang desa seberang danau towuti putaran uang mencapai miliaran rupiah sebulanpada saya ikut rombongan bupati luwu timur andi hatta marakarma mantan bupati dua periode hingga dia begitu bangga melihat keberhasilan masyarakat megelola merica dalam sambutan dia mengingatkan untuk tak merambah hutan lindungdemam merica bak lepas kendali dulu kita dikepung pembalakan liar sekarang pembukaan lahan saya kira membuka lahan jauh lebih jahat karena semua tanaman kecil besar ditebang kalau pembalakan memilih pohon besar kata idawatidemam merica katanya membuat orangorang brmodal membuka lahan berhektarhektar tak lagi menggunakan tenaga manusia utuh tetapi membeli kendaraan alat berat untuk mengeruk tanahunding petani di towuti memiliki lahan ditanami sekitar merica dia mengungkap hal serupa saya mulai ketakutan kalau ke kebun dan melihat sekeliling tak ada puncak bukit ditumbuhi pohon semua berganti patok kayu merica katanyabeberapa air sungai kecil mulai keruh karena membawa tanah pohonpohon tak ada lagi air hujan langsung mengalir ke dataran rendah saya sedih liat gunung berubah warna jadi merah karena tanah kelihatan hitam karena pembakaran dan tanaman mengering kata cici liem warga towutipada ada kejadian mengagetkan warga di wawondula jalan ahmad yani air meluap dan menggenangi jalan tinggi sekitar sentimeter itu baru hujan sedikit bagaimana jika hujan lama semoga tidak longsor kata undingsaya melewati danau towuti danau seluas kilometer persegi kedua terluas di indonesia setelah toba ia berhubungan dengan danau matano di bagian atas dan tengah danau mahalona tiga danau besar matano mahalona dan towuti dan termasuk danau masapi oleh ahli limonologi dikatakan sebagai kompleks danau malilikompleks danau ini laboratorium hidup untuk penelitian air berjaringan dengan baik dari matano menuju mahalona lalu towuti dialirkan ke sungai larona menuju laut larona adalah sungai besar dengan tiga plta milik valehulu larona di towuti aliran air jernih meliuk di belakang gunung wawomeusa panjang mencapai kilometerjika mengukur jarak malili ke towuti hulu inilah yang mengkhawatirkan erosi terjadi oleh pembukaan lahanketika berdiri di tepi towuti dan menelusuri bagian selatan matano pohonpohon berganti merica peisisir danau mulai ditutupi lumpuramiruddin petani dan pengusaha properti lokal mengatakan pembukaan lahan tak selalu harus menyalahkan warga juga perusahaan dulu air alami megalir dari masingmasing danau menuju sungai larona sekarang semua serba komersil air diatur sedemikian rupa untuk plta katanyaamiruddin memperlihatkan saya gambar resolusi rendah di nya gambar itu adalah kampung tole ada pohon beringin besar dan beberapa nisan ini kuburan orang tua kami dulu kuburan kakek saya hanya batu biasa terus kami cor dengan semen ketika perusahaan buat pintu air di petea kuburan ini tenggelam untuk menjangkau harus pake perahu katanyakalau pintu petea dibuka air menggenangi sawah sekitar hektar ini sudah tak alamiidawati mengusulkan solusi saya kira kita harus duduk bersama meminimalkan pembukaan lahan tanpa melihat masa depan harus ada aturan pembatasan lahan kalau begini kampung ini menuggu kerusakan

Duh! Pemasok Besar Wilmar Langgar Kebijakan Nol Deforestasi. Padahal, Wilmar sudah mengumumkan kebijakan hutan nol deforestasi sejak Desember 2013. Dua temuan ini terekam melalui pantauan citra satelit.Citra satelit yang diambil Maret dan Juni 2015, memperlihatkan pembersihan lahan terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan, pada konsesi Ganda Group, milik Ganda Sitorus, adik bungsu pendiri Wilmar, Martua Sitorus. Konsesi ini, dipegang anak usaha Ganda, bernama PT Patiware, yang menurut laporan ini disebut sebagai pemasok terbesar Wilmar Indonesia.“Wilmar perlu menjelaskan mengapa begitu teledor soal sumber data minyak sawit dari Ganda Group. Dan Wilmar disebutkan sebagai pembeli terbesar mereka? Apakah Wilmar tak punya data operasi Patiware?” tulis laporan itu.Wilmar juga perlu menjelaskan, sejauh mana telah memetakan rantai pasokan pada minyak sawit yang disediakan Ganda Group.Juru bicara Wilmar tak membantah pembukaan lahan oleh Patiware. Namun, katanya, hanya dilakukan pada bagian konsesi petani plasma. “Bagian dari konsesi itu sudah hampir penuh tertanami lebih awal dari pengumuman kebijakan kami,” kata juru bicara ini kepada .Patiware, katanya, setuju menghentikan pembukaan lahan plasma yang tersisa. Mereka juga mengadakan pertemuan dengan masyarakat lokal guna menjelaskan penghentian pengembangan plasma ini, serta memberikan kompensasi kepada warga.Geenomics juga mengidentifikasi deforestasi di konsesi yang dipegang Langgam Inti Harbrindo (LIH), anak usaha Provident Agro. Pembersihan konsesi di Riau, Sumatera ini, tak hanya terjadi antara Januari-Juni tahun ini, tetapi sejak enam bulan pertama tahun lalu. Ini berdasarkan laporan Greenomics September 2014.Citra satelit tertanggal 7 dan 8 Juni 2015, memperlihat pembersihan lahan di konsesi LIH menyusul setelah Wilmar menandatangani Indonesian Palm Oil Pledge (IPOB) pada September 2014. Wilmar berdalih, pembersihan lahan dilakukan perambah bukan perusahaan. LIH menghentikan aktivitas mereka.“Perambahan oleh masyarakat lokal di luar izin kami. Itulah, konsekuensinya kalau area dibiarkan tanpa aktivitas,” kata juru bicara perusahaan.“Berdasarkan inspeksi berkala site… mereka menemukan dan tim menghentikan aktivitas warga dan memperingatkan bahwa kegiatan mereka memasuki konsesi LIH dan itu ilegal.”Dia mengaku, perusahaan bisa menyelesaikan masalah dengan warga tanpa konflik. “Kami tetap sejalan dengan kebijakan Wilmar.”Namun, Greenomics, meragukan penjelasan Wilmar. Vanda Mutia, Direktur Eksekutif Greenomics, mengatakan, dengan menyalahkan masyarakat lokal jelas-jelas tak relevan. Mengingat, pembukaan lahan terjadi antara kanal LIH dan tepat di sebelah area yang ditanam bukan di daerah terpencil dari konsesi perusahaan. “Ini berarti pembukaan ini berdasarkan rencana perusahaan.” Diterjemahkan oleh Sapariah Saturi

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

duh pemasok besar wilmar langgar kebijakan nol deforestasi padahal wilmar sudah mengumumkan kebijakan hutan nol deforestasi sejak desember dua temuan ini terekam melalui pantauan citra satelitcitra satelit yang diambil maret dan juni memperlihatkan pembersihan lahan terjadi di kalimantan barat kalimantan pada konsesi ganda group milik ganda sitorus adik bungsu pendiri wilmar martua sitorus konsesi ini dipegang anak usaha ganda bernama pt patiware yang menurut laporan ini disebut sebagai pemasok terbesar wilmar indonesiawilmar perlu menjelaskan mengapa begitu teledor soal sumber data minyak sawit dari ganda group dan wilmar disebutkan sebagai pembeli terbesar mereka apakah wilmar tak punya data operasi patiware tulis laporan ituwilmar juga perlu menjelaskan sejauh mana telah memetakan rantai pasokan pada minyak sawit yang disediakan ganda groupjuru bicara wilmar tak membantah pembukaan lahan oleh patiware namun katanya hanya dilakukan pada bagian konsesi petani plasma bagian dari konsesi itu sudah hampir penuh tertanami lebih awal dari pengumuman kebijakan kami kata juru bicara ini kepada patiware katanya setuju menghentikan pembukaan lahan plasma yang tersisa mereka juga mengadakan pertemuan dengan masyarakat lokal guna menjelaskan penghentian pengembangan plasma ini serta memberikan kompensasi kepada wargageenomics juga mengidentifikasi deforestasi di konsesi yang dipegang langgam inti harbrindo lih anak usaha provident agro pembersihan konsesi di riau sumatera ini tak hanya terjadi antara januarijuni tahun ini tetapi sejak enam bulan pertama tahun lalu ini berdasarkan laporan greenomics september citra satelit tertanggal dan juni memperlihat pembersihan lahan di konsesi lih menyusul setelah wilmar menandatangani indonesian palm oil pledge ipob pada september wilmar berdalih pembersihan lahan dilakukan perambah bukan perusahaan lih menghentikan aktivitas merekaperambahan oleh masyarakat lokal di luar izin kami itulah konsekuensinya kalau area dibiarkan tanpa aktivitas kata juru bicara perusahaanberdasarkan inspeksi berkala site mereka menemukan dan tim menghentikan aktivitas warga dan memperingatkan bahwa kegiatan mereka memasuki konsesi lih dan itu ilegaldia mengaku perusahaan bisa menyelesaikan masalah dengan warga tanpa konflik kami tetap sejalan dengan kebijakan wilmarnamun greenomics meragukan penjelasan wilmar vanda mutia direktur eksekutif greenomics mengatakan dengan menyalahkan masyarakat lokal jelasjelas tak relevan mengingat pembukaan lahan terjadi antara kanal lih dan tepat di sebelah area yang ditanam bukan di daerah terpencil dari konsesi perusahaan ini berarti pembukaan ini berdasarkan rencana perusahaan diterjemahkan oleh sapariah saturi

Cegah Bencana Meluas, KLHK Segel Lahan-lahan Kebakaran di Riau. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gerah dengan kebakaran hutan dan lahan di Riau, yang makin parah. Tindakan tegas diambil. Dua hari berturut-turut ini, penyidik dari KLHK sudah menyegel seribuan lebih hektar hutan dan lahan yang diduga dibakar. Lahan yang disegel itu, berada di konsesi hutan tanaman industri (HTI) dan sebagian di lahan yang disiapkan buat kebun sawit. Targetnya, ada 15 lokasi kebakaran hutan dan lahan bakal disegel.Pada Kamis siang (6/8/15), penyidik KLHK menyegel hutan konsesi HTI PT. HSL, di Kabupaten Pelalawan, yang kebakaran beberapa waktu lalu hingga menyebabkan gangguan asap di Riau. Luas lahan terbakar diperkirakan hampir 1.000 hektar.“Penegakan hukum melalui penyegelan kawasan hutan dan lahan yang diduga sengaja dibakar, merupakan tindakan tegas dan komitmen Menteri LHK, Siti Nurbaya,” kata Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, yang langsung memimpin penyegelan. Dia langsung memasang garis PPNS dan papan tanda segel di lokasi bersama Penyidik dan Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) bersenjata lengkap di bawah Komando Kemas Anas. Hadir juga Direktur Penegakan Hukum Pidana, Muhammad Yunus serta Kepala BPLHD Riau, Yuliawati dan Kapus Ekoregion Sumatera, Amral Ferry.Dia mengatakan, pembakaran lahan dan hutan dalam penyiapan lahan untuk penanaman masih sering terjadi. “Penyegelan ini agar kejadian tidak berulang dan jera.”Rasio Ridho, yang akrab disapa Roy mengungkapkan, selama penyegelan tak boleh ada kegiatan di areal yang terbakar. Menurut dia, dengan penyegelan ini petugas akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku kejahatan yang luar biasa seperti ini, katanya, perlu diganjar hukuman penjara dan denda semaksimal mungkin.Masyarakat Riau, katanya, sudah terlalu lama menghirup udara tidak sehat dampak kebakaran. “Besar sekali biaya harus dikeluarkan warga dan pemerintah untuk penanggulangan ini. Hadi, harus tindakan tegas bagi siapapun pelaku pembakaran hutan dan lahan ini.”Sehari sebelum itu, Rabu (5/8/15), di Air Hitam, Kecamatan Payung Sakiki, Pekanbaru, Riau, penyidik KLHK melakukan tindakan tegas serupa. Sekitar 100 hektar lahan yang diduga sengaja dibakar untuk penyiapan kebun sawit disegel. Lahan itu, masih terbakar dan sedang dipadamkan oleh Manggala Agni, BKSDA Riau dan Satgas Udara.Akbar Saefudin, Kepala Penyidik Kerusakan Lingkungan dan Kebakaran Hutan/Lahan, mengatakan, penyegelan karena pembakaran lahan ini merupakan penyebab pencemaran dan gangguan asap di Pekanbaru. “Ini mengganggu kesehatan masyarakat dan kegiatan penerbangan Bandara Sutan Syarif Kasim II. Lokasi ini memang sering kebakaran,” katanya.Roy juga memimpin langsung penyegelan ini. Dia hadir bersama Kemal Amas, Direktur Pengawasan dan Amral Ferry, Kepala Ekoregion Sumatera.“Penyegelan ini, memudahkan langkah penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Ia langkah terobosan dalam penanganan kejahatan lingkungan dan kehutanan ini,” katanya.Penyidik KLHK, katanya, akan menyegel lahan-lahan dibakar dalam konsesi perkebunan dan kehutanan, ataupun lahan masyarakat. “Ada sekitar 15 lokasi yang akan jadi target penyegelan,” kata Akbar Saefudin.

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

peran pemerintah lokal polusi udara

cegah bencana meluas klhk segel lahanlahan kebakaran di riau kementerian lingkungan hidup dan kehutanan gerah dengan kebakaran hutan dan lahan di riau yang makin parah tindakan tegas diambil dua hari berturutturut ini penyidik dari klhk sudah menyegel seribuan lebih hektar hutan dan lahan yang diduga dibakar lahan yang disegel itu berada di konsesi hutan tanaman industri hti dan sebagian di lahan yang disiapkan buat kebun sawit targetnya ada lokasi kebakaran hutan dan lahan bakal disegelpada kamis siang penyidik klhk menyegel hutan konsesi hti pt hsl di kabupaten pelalawan yang kebakaran beberapa waktu lalu hingga menyebabkan gangguan asap di riau luas lahan terbakar diperkirakan hampir hektarpenegakan hukum melalui penyegelan kawasan hutan dan lahan yang diduga sengaja dibakar merupakan tindakan tegas dan komitmen menteri lhk siti nurbaya kata rasio ridho sani direktur jenderal penegakan hukum klhk yang langsung memimpin penyegelan dia langsung memasang garis ppns dan papan tanda segel di lokasi bersama penyidik dan satuan polisi hutan reaksi cepat sporc bersenjata lengkap di bawah komando kemas anas hadir juga direktur penegakan hukum pidana muhammad yunus serta kepala bplhd riau yuliawati dan kapus ekoregion sumatera amral ferrydia mengatakan pembakaran lahan dan hutan dalam penyiapan lahan untuk penanaman masih sering terjadi penyegelan ini agar kejadian tidak berulang dan jerarasio ridho yang akrab disapa roy mengungkapkan selama penyegelan tak boleh ada kegiatan di areal yang terbakar menurut dia dengan penyegelan ini petugas akan melakukan penyelidikan lebih lanjut pelaku kejahatan yang luar biasa seperti ini katanya perlu diganjar hukuman penjara dan denda semaksimal mungkinmasyarakat riau katanya sudah terlalu lama menghirup udara tidak sehat dampak kebakaran besar sekali biaya harus dikeluarkan warga dan pemerintah untuk penanggulangan ini hadi harus tindakan tegas bagi siapapun pelaku pembakaran hutan dan lahan inisehari sebelum itu rabu di air hitam kecamatan payung sakiki pekanbaru riau penyidik klhk melakukan tindakan tegas serupa sekitar hektar lahan yang diduga sengaja dibakar untuk penyiapan kebun sawit disegel lahan itu masih terbakar dan sedang dipadamkan oleh manggala agni bksda riau dan satgas udaraakbar saefudin kepala penyidik kerusakan lingkungan dan kebakaran hutanlahan mengatakan penyegelan karena pembakaran lahan ini merupakan penyebab pencemaran dan gangguan asap di pekanbaru ini mengganggu kesehatan masyarakat dan kegiatan penerbangan bandara sutan syarif kasim ii lokasi ini memang sering kebakaran katanyaroy juga memimpin langsung penyegelan ini dia hadir bersama kemal amas direktur pengawasan dan amral ferry kepala ekoregion sumaterapenyegelan ini memudahkan langkah penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan ia langkah terobosan dalam penanganan kejahatan lingkungan dan kehutanan ini katanyapenyidik klhk katanya akan menyegel lahanlahan dibakar dalam konsesi perkebunan dan kehutanan ataupun lahan masyarakat ada sekitar lokasi yang akan jadi target penyegelan kata akbar saefudin

Balai TN Leuser-Warga Kompak Menolak, Pabrik Semen Gagal Masuk Hutan Bahorok. Rencana pembangunan pabrik semen dari Cibinong, di kawasan hutan produksi terbatas berdekatan dengan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)di Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mendapat penolakan berbagai pihak, seperti komunitas #SaveHutanBahorok dan Balai Besar TNGL (BBTNGL).Bagi warga, jika pabrik semen dibangun akan senasib sama di Rembang, Jawa Tengah, mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menghancurkan konsep masyarakat adat yang turun temurun menjaga alam. Beragam keragamana hayatipun terancam.“Tidak bisa terbayangkan jika pabrik semen jadi dibangun di Bahorok. Banyak satwa TNGL muncul dan menjalani hidup hingga terlihat ke hutan produksi terbatas tempat pabrik semen akan dibangun. Apa jadinya jika rumah mereka dihancurkan? Kami menolak pembangunan pabrik, ” kata Sastrawan, anggota #SaveHutanBahorok, ketika berbincang dengan di di Langkat, Sabtu (2/8/15).Saat ini, katanya, ratusan hektar lahan warga sudah dibeli perusahaan. Pengambilan sampel bahan baku juga sudah.Dia menyatakan, bukit kapur, yang sering didatangi monyet ekor panjang, lutung, orangutan, berbagai jenis burung, hingga monyet kepala putih, akan diratakan buat mengambil bahan baku. Jika terjadi, satwa akan terancam. Belum lagi berbagai pohon jati, meranti dan pinus, banyak tumbuh disana.“Itu kami menolak pembangunan pabrik semen di Bahorok. Banyak rugi ketimbang untung.”Apakah perusahaan tetap akan beroperasi? Menurut Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Andi Basrul, pabrik semen ini terus bergerak menyusun rencana pembangunan di Bahorok.Yang mengejutkan, ternyata Pemerintah Langkat dan sejumlah pihak terkait sudah menandatangani persetujuan pembangunan pabrik semen itu. Analisi mengenai dampak lingkungan (Amdal), dibuat pemegang saham yang belum memutuskan nama perusahaan buat pabrik semen ini.Basrul menjelaskan, perusahaan mulai pemetaan area sejak 1996, berdasarkan remomendasi dari Bupati Langkat. Perhitungan kontur tanah, bahan baku, hingga lokasi pabrik juga sudah dilakukan tim survei perusahaan. Jadi, peluang pabrik dibangun cukup besar di sini.Bagaimana agar pabrik batal berdiri? Basrul membahas khusus soal itu dengan mengumpulkan staf ahli dan kalangan NGO fokus lingkungan. Diambilah keputusan, perusahaan boleh dibangun asal mereka bisa mengevakuasi semua satwa yang ada ke TNGL.Apakah itu berhasil? “Ya, ternyata konsep ini berhasil dilakukan. Perusahaan mundur. Pembangunan pabrik semen yang sudah direncanakan sejak 1996 mentah dan gagal berdiri.”Rekomendasi pemerintah kabupaten tidak membuat BBTNGL cair, mereka tetap bertahan dengan sikap mengutamakan kehidupan makhluk hidup di dalamnya.Berbagai cara dilakukan para pemegang saham. Mulai menunjukkan Amdal hingga terus membeli lahan masyarakat sekitar konsesi mereka. Pada 2011-akhir 2013, perwakilan perusahaam mencoba datang lagi ke BBTNGL meminta persetujuan. Sikap Basrul tetap sama. Dengan tegas menyebutkan jika bisa mengevakuasi satwa termasuk semut sekalipun dari izin konsesi perusahaan, dia baru mau membuat pernyataan tidak menolak dan menyetujui atau tidak keberatan.“Jika itu tidak bisa dilakukan, sampai kapanpun kami tidak akan mau memberikan izin pabrik semen berdiri disana, meski kawasan itu bukan hutan lindung.”Perusahaan gagal mendapat persetujuan BBTNGL. Begitu juga pada 2014, sikap sama mereka dapat. Sejak 2014 hingga kini, perusahaan tidak lagi berani datang meminta persetujuan BBTNGL.Adapun lokasi yang akan dijadikan pembangunan pabrik semen, berada di Dusun Delapan Selang Pangeran, Desa Timbang Lawan, Kelurahan Lodamak, dan Desa Batu Gajah, Kecamatan Bahorok, Langkat. Khusus lokasi rencana pembangunan pabrik telah dijadikan perkebunan oleh warga, dengan berbagai tanaman seperti karet, salak, pinang, dan sawit. Ada juga menanam bamboo.Tapak-tapak pengambilan sampel bahan baku di Bukit Kapur juga mulai hilang. Yang membahagiakan, satwa-satwa yang sangat berdekatan dengan TNGL, jelas terlihat. Kicau burung bersahut-sahutan. Mereka terbang bebas.Hutan rimbun dan lebat. Suara primata terdengar jelas. Riak air sungai mengalir deras juga terdengar dari kejauhan. Obrolan penduduk yang pergi ke kebun menderes getah dan memanen salak, riuh terdengar.Di bawah bukit kapur, ratusan batang bambu panen, siap dibawa ke kota. “Semoga mata pemerintah bisa melihat kedamaian di Bahorok. Semoga mereka menarik izin pembangunan semen di desa kami, demi hidup sehat masa datang,” kata Sastrawan.Menurut dia, banyak cara meningkat pendapatan daerah tanpa merusak hutan, rumah beragam makhluk hidup. “Mereka sudah ada disana sebelum pemerintah ada dan berdiri,” katanya, seraya menyaksikan monyet kepala putih dan beruk lomba lari di pepohonan.

[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ketahanan komunitas peran pemerintah lokal

balai tn leuserwarga kompak menolak pabrik semen gagal masuk hutan bahorok rencana pembangunan pabrik semen dari cibinong di kawasan hutan produksi terbatas berdekatan dengan taman nasional gunung leuser tngldi bahorok kabupaten langkat sumatera utara mendapat penolakan berbagai pihak seperti komunitas savehutanbahorok dan balai besar tngl bbtnglbagi warga jika pabrik semen dibangun akan senasib sama di rembang jawa tengah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menghancurkan konsep masyarakat adat yang turun temurun menjaga alam beragam keragamana hayatipun terancamtidak bisa terbayangkan jika pabrik semen jadi dibangun di bahorok banyak satwa tngl muncul dan menjalani hidup hingga terlihat ke hutan produksi terbatas tempat pabrik semen akan dibangun apa jadinya jika rumah mereka dihancurkan kami menolak pembangunan pabrik kata sastrawan anggota savehutanbahorok ketika berbincang dengan di di langkat sabtu saat ini katanya ratusan hektar lahan warga sudah dibeli perusahaan pengambilan sampel bahan baku juga sudahdia menyatakan bukit kapur yang sering didatangi monyet ekor panjang lutung orangutan berbagai jenis burung hingga monyet kepala putih akan diratakan buat mengambil bahan baku jika terjadi satwa akan terancam belum lagi berbagai pohon jati meranti dan pinus banyak tumbuh disanaitu kami menolak pembangunan pabrik semen di bahorok banyak rugi ketimbang untungapakah perusahaan tetap akan beroperasi menurut kepala balai besar taman nasional gunung leuser bbtngl andi basrul pabrik semen ini terus bergerak menyusun rencana pembangunan di bahorokyang mengejutkan ternyata pemerintah langkat dan sejumlah pihak terkait sudah menandatangani persetujuan pembangunan pabrik semen itu analisi mengenai dampak lingkungan amdal dibuat pemegang saham yang belum memutuskan nama perusahaan buat pabrik semen inibasrul menjelaskan perusahaan mulai pemetaan area sejak berdasarkan remomendasi dari bupati langkat perhitungan kontur tanah bahan baku hingga lokasi pabrik juga sudah dilakukan tim survei perusahaan jadi peluang pabrik dibangun cukup besar di sinibagaimana agar pabrik batal berdiri basrul membahas khusus soal itu dengan mengumpulkan staf ahli dan kalangan ngo fokus lingkungan diambilah keputusan perusahaan boleh dibangun asal mereka bisa mengevakuasi semua satwa yang ada ke tnglapakah itu berhasil ya ternyata konsep ini berhasil dilakukan perusahaan mundur pembangunan pabrik semen yang sudah direncanakan sejak mentah dan gagal berdirirekomendasi pemerintah kabupaten tidak membuat bbtngl cair mereka tetap bertahan dengan sikap mengutamakan kehidupan makhluk hidup di dalamnyaberbagai cara dilakukan para pemegang saham mulai menunjukkan amdal hingga terus membeli lahan masyarakat sekitar konsesi mereka pada akhir perwakilan perusahaam mencoba datang lagi ke bbtngl meminta persetujuan sikap basrul tetap sama dengan tegas menyebutkan jika bisa mengevakuasi satwa termasuk semut sekalipun dari izin konsesi perusahaan dia baru mau membuat pernyataan tidak menolak dan menyetujui atau tidak keberatanjika itu tidak bisa dilakukan sampai kapanpun kami tidak akan mau memberikan izin pabrik semen berdiri disana meski kawasan itu bukan hutan lindungperusahaan gagal mendapat persetujuan bbtngl begitu juga pada sikap sama mereka dapat sejak hingga kini perusahaan tidak lagi berani datang meminta persetujuan bbtngladapun lokasi yang akan dijadikan pembangunan pabrik semen berada di dusun delapan selang pangeran desa timbang lawan kelurahan lodamak dan desa batu gajah kecamatan bahorok langkat khusus lokasi rencana pembangunan pabrik telah dijadikan perkebunan oleh warga dengan berbagai tanaman seperti karet salak pinang dan sawit ada juga menanam bambootapaktapak pengambilan sampel bahan baku di bukit kapur juga mulai hilang yang membahagiakan satwasatwa yang sangat berdekatan dengan tngl jelas terlihat kicau burung bersahutsahutan mereka terbang bebashutan rimbun dan lebat suara primata terdengar jelas riak air sungai mengalir deras juga terdengar dari kejauhan obrolan penduduk yang pergi ke kebun menderes getah dan memanen salak riuh terdengardi bawah bukit kapur ratusan batang bambu panen siap dibawa ke kota semoga mata pemerintah bisa melihat kedamaian di bahorok semoga mereka menarik izin pembangunan semen di desa kami demi hidup sehat masa datang kata sastrawanmenurut dia banyak cara meningkat pendapatan daerah tanpa merusak hutan rumah beragam makhluk hidup mereka sudah ada disana sebelum pemerintah ada dan berdiri katanya seraya menyaksikan monyet kepala putih dan beruk lomba lari di pepohonan

Terindikasi Membakar Lahan dan Miliki Izin Kadaluarsa, Perusahaan Ini Dilaporkan ke RSPO. Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) terindikasi melakukan pembakaran lahan, menggarap lahan di luar izin konsesi, serta menggunakan izin kadaluarsa.LinkAR Borneo yang telah melakukan investigasi pada perusahaan tersebut, serta mendampingi masyarakat Desa Batu Daya, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, melaporkan PT. SMP ke (RSPO) terkait pelanggaran yang dilakukannya itu.“PT. SMP memiliki konsesi sekitar 3.700 hektar di Kalimantan Barat. Perusahaan melakukan pemalsuan tanda tangan beberapa kelapa desa dalam jual beli lahan. Praktik ini jamak dalam usaha perkebunan di Kalimantan Barat,” ujar Agus Sutomo, Direktur LinkAR Borneo.Pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut, lanjut Tomo, adalah pembukaan lahan di luar izin yang sah dan tanpa persetujuan masyarakat setempat. Protes warga sudah dilakukan, buntutnya, pemidanaan beberapa tokoh masyarakat karena tudingan penganiayaan terhadap petugas kepolisian. Kejadian tersebut terjadi pasca-bentrok dengan personel Brimob Polda Kalbar saat aksi unjuk rasa.“Terkait dengan penggarapan di luar konsesi yang diberikan, sudah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang. Pemerintah daerah pun telah menegaskan proses kepemilikan lahan perusahaan yang tidak sah,” kata Tomo. Pemerintah Kabupaten Ketapang lantas mengeluarkan keputusan peringatan kepada perusahaan untuk berhenti mengembangkan perkebunan di luar wilayah izinnya.Tomo menambahkan, berdasarkan hasil investigasi, pembukaan lahan digunakan menggunakan api, yang merupakan pelanggaran hukum di Indonesia. Selain itu, tambahnya, tidak ada penjelasan mengenai analisis dampak lingkungan (Amdal) dan konsultasi sebelum melakukan pembukaan lahan dengan masyarakat setempat.Keputusan lainnya, Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui surat No.100/2218/PEM menegaskan bahwa izin lokasi PT.SMP/ sudah berakhir alias tidak berlaku lagi. Namun, PT.SMP terus melakukan pengembangan perkebunan berdasarkan izin kadaluarsa yang dipegangnya.“ dan mengkonfirmasi apakah operasi PT. SMP ini melanggar standar. LinkAR Borneo juga menyerukan agar RSPO mencabut izin perusahaan tersebut,” ujar Tomo.Terpisah, General Manager Roby Susanto, perusahaan induk PT. SMP menyanggah pelanggaran yang dilakukan oleh anak perusahaannya. “Tidak benar jika PT. SMP melakukan pemalsuan tanda tangan warga untuk mendapatkan lahan. Proses ganti rugi lahan dilakukan langsung, sesuai dengan hasil pengukuran yang ditunjuk pemilik lahan,” paparnya.Roby mengatakan, administrasi ganti rugi lahan yang dilakukan perusahaan diketahui oleh pihak desa dan camat setempat. Pembenahan adminitrasi juga ditingkatkan sesuai standar.Terkait Amdal, Roby mengatakan, prosesnya dilakukan melalui kajian komisi Amdal di badan lingkungan hidup. “Kami ikut prosedur yang telah ditetapkan undang-undang. Setahu kami, badan lingkungan hidup pastinya mengikuti aturan main dan perwakilan masyarakat biasanya diwakilkan oleh kepala desa serta camat setempat,” tukasnya.Robi juga membantah, perusahaan melakukan pengembangan di luar konsesi. Memang, ada pengerjaan lahan di luar konsesi yang merupakan kesalahan kontraktor, dan pihaknya telah melakukan penghentian namun tidak melakukan perawatan terhadap areal itu. “Pastinya, perusahaan tidak pernah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Perusahaan menggunakan teknik dengan biaya cukup besar. Jika dilakukan pembakaran, tentu akan merugikan perusahaan juga,” ujarnya.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

terindikasi membakar lahan dan miliki izin kadaluarsa perusahaan ini dilaporkan ke rspo perusahaan perkebunan kelapa sawit pt swadaya mukti prakarsa pt smp terindikasi melakukan pembakaran lahan menggarap lahan di luar izin konsesi serta menggunakan izin kadaluarsalinkar borneo yang telah melakukan investigasi pada perusahaan tersebut serta mendampingi masyarakat desa batu daya kecamatan simpang dua kabupaten ketapang kalimantan barat melaporkan pt smp ke rspo terkait pelanggaran yang dilakukannya itupt smp memiliki konsesi sekitar hektar di kalimantan barat perusahaan melakukan pemalsuan tanda tangan beberapa kelapa desa dalam jual beli lahan praktik ini jamak dalam usaha perkebunan di kalimantan barat ujar agus sutomo direktur linkar borneopelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut lanjut tomo adalah pembukaan lahan di luar izin yang sah dan tanpa persetujuan masyarakat setempat protes warga sudah dilakukan buntutnya pemidanaan beberapa tokoh masyarakat karena tudingan penganiayaan terhadap petugas kepolisian kejadian tersebut terjadi pascabentrok dengan personel brimob polda kalbar saat aksi unjuk rasaterkait dengan penggarapan di luar konsesi yang diberikan sudah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh pemerintah kabupaten ketapang pemerintah daerah pun telah menegaskan proses kepemilikan lahan perusahaan yang tidak sah kata tomo pemerintah kabupaten ketapang lantas mengeluarkan keputusan peringatan kepada perusahaan untuk berhenti mengembangkan perkebunan di luar wilayah izinnyatomo menambahkan berdasarkan hasil investigasi pembukaan lahan digunakan menggunakan api yang merupakan pelanggaran hukum di indonesia selain itu tambahnya tidak ada penjelasan mengenai analisis dampak lingkungan amdal dan konsultasi sebelum melakukan pembukaan lahan dengan masyarakat setempatkeputusan lainnya pemerintah kabupaten ketapang melalui surat nopem menegaskan bahwa izin lokasi ptsmp sudah berakhir alias tidak berlaku lagi namun ptsmp terus melakukan pengembangan perkebunan berdasarkan izin kadaluarsa yang dipegangnya dan mengkonfirmasi apakah operasi pt smp ini melanggar standar linkar borneo juga menyerukan agar rspo mencabut izin perusahaan tersebut ujar tomoterpisah general manager roby susanto perusahaan induk pt smp menyanggah pelanggaran yang dilakukan oleh anak perusahaannya tidak benar jika pt smp melakukan pemalsuan tanda tangan warga untuk mendapatkan lahan proses ganti rugi lahan dilakukan langsung sesuai dengan hasil pengukuran yang ditunjuk pemilik lahan paparnyaroby mengatakan administrasi ganti rugi lahan yang dilakukan perusahaan diketahui oleh pihak desa dan camat setempat pembenahan adminitrasi juga ditingkatkan sesuai standarterkait amdal roby mengatakan prosesnya dilakukan melalui kajian komisi amdal di badan lingkungan hidup kami ikut prosedur yang telah ditetapkan undangundang setahu kami badan lingkungan hidup pastinya mengikuti aturan main dan perwakilan masyarakat biasanya diwakilkan oleh kepala desa serta camat setempat tukasnyarobi juga membantah perusahaan melakukan pengembangan di luar konsesi memang ada pengerjaan lahan di luar konsesi yang merupakan kesalahan kontraktor dan pihaknya telah melakukan penghentian namun tidak melakukan perawatan terhadap areal itu pastinya perusahaan tidak pernah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar perusahaan menggunakan teknik dengan biaya cukup besar jika dilakukan pembakaran tentu akan merugikan perusahaan juga ujarnya

Masyarakat Adat Internasional Rumuskan Strategi Atasi Deforestasi. Sejumlah perwakilan masyarakat adat dan LSM lingkungan dari 8 negara, mengikuti lokakarya internasional atau Workshop on Deforestation and the Rights of Forest Peoples, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 9-14 Maret 2014.Workshop ini ingin membagi cerita serta mencari solusi mengenai berbagai persoalan terkait deforestasi, serta permasalahan perubahan fungsi hutan adat di berbagai negara termasuk Indonesia.“Pertemuan ini membahas mengenai hak masyarakat adat dan komunitas lokal di dalam dan sekitar hutan. Berbagai perwakilan negara di Asia Tenggara, Eropa, Afrika, Amerika Latin dan Amerika Utara, mendiskusikan mengenai persoalan yang sedang berkembang sekarang ini,” kata Joji Carino, perwakilan Forest Peoples Programme (FPP).Fransesco Martone yang juga mewakili Forest Peoples Programme (FPP) mengatakan, dari dialog yang berlangsung dapat diketahui 3 hal penting mengenai hutan, yakni adanya tekanan dan intimidasi yang sangat kuat terhadap masayarakat adat, terkait hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.“Selain tekanan, masyarakat adat juga tidak diakui dan dilindungi tanah atau hutan yang menjadi hak adat masayarakat,” ujar Fransesco Martone.Upaya melindungi hutan dan hak masyarakat adat bukan tidak dilakukan, namun selama 1 dekade atau sepuluh tahun terkahir upaya itu belum membuahkan hasil, selain tetap adanya ancaman dan tekanan terhadap masyarakat hutan adat. Seharusnya tanah atau hutan adat masyarakat merupakan sumber kehidupan, mata pencaharian dan identitas masyarakat adat itu sendiri.“Sebenarnya kearifan lokal masyarakat, melalui cara mengelola tanah dan hutan adalah solusi atas deforestasi itu sendiri. Jadi ada hubungan yang sangat dekat antara masyarakat adat dengan hutan, karena kalau hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam diakui, maka akan ditemukan solusi atas perubahan iklim dan kerusakan hutan,” terang Fransesco Martone seraya menambahkan bahwa hutan masyarakat adat merupakan hutan yang masih belum rusak dari keseluruhan hutan yang ada saat ini.Franky Samperante dari Pusat Studi dan Pendokumentasian Hak Masyarakat (Pusaka) mengatakan, konferensi ini merupakan sarana untuk mendiskusikan berbagai strategi baru yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi perusahaan maupun kebijakan pemerintah yang berpotensi mengancam kawasan hutan dan tanah yang dimiliki masyarakat adat lokal.Franky mencontohkan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35 dan 45 mengakui bahwa hutan adat bukan lagi merupakan hutan negara, serta peraturan lain dibawahnya baik di tingkat nasional maupun daerah sudah banyak yang mengatur mengenai pengelolaan hutan. Namun sayangnya, penerapan peraturan itu tidak berjalan baik.“Tanah-tanah dan kawasan hutan ditentukan oleh pemerintah, baik peruntukan, pemanfaatan maupun pengelolaannya. Di Indonesia sejauh ini hutan-hutan yang dikuasai masyarakat adat dalam skema hutan desa atau hutan adat, jika dibandingkan dengan penguasaan maupuan kepemilikan hutan untuk investasi sangat jauh jaraknya,” jabar Franky Samperante yang akan memperjuangkan bersama kelompok masyarakat lainnya.Dipilihnya Palangkaraya sebagai tuan rumah penyelenggaraan lokakarya menurut Franky, didasari tingkat deforestasi yang paling tinggi diantara daerah-daerah lain di Indonesia. Selain itu, Kalimantan tengan merupakan provinsi pertama yang dijadikan uji coba penyelamatan hutan.“Ingin perlihatkan kondisi deforestasi di sini sejak adanya proyek pengadaan lahan gambut (PLG) sejuta hektar. Ada juga hutan desa yang diinisiatif masyarakat dan mendapat pengakuan Kementerian Kehutanan, juga ada proyek sawit disini,” tutur Franky.Sementara itu Oeban Hadjo dari Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan (Pojjer) mengungkapkan, proses deforestasi hutan di Kaliman Tengah yang tinggi merupakan dampak dari perebutan wilayah kelola masyarakat, antara investor dengan masyarakat lokal. Selain itu juga terjadi perebutan wilayah hutan lindung yang dikelola pemerintah maupun proyek swasta, dengan masyarakat adat lokal.“Pada intinya bagaimana sebenarnya masyarakat adat dan lokal yang ada punya hak atas tanah, hak atas hutan, dan akses terhadap hutan yang dikelola dari dulu. Prinsipnya bagaimana masyarakat bisa mengidentifikasi wilayah kelola mereka, serta mengoptimalisasi wilayah yang tersisa saat ini,” kata Oeban Hadjo.Oeban menegaskan perlunya kebijakan moratorium atau penghentian semua kebijakan-kebijakan yang ada, serta menghentikan semua invenstasi-investasi yang berada di dalam hutan produksi, hutan produksi yang bisa dikonsumsi, dan di area penggunaan lainnya.“Kami melihat trend saat ini bahwa wilayah-wilayah produksi maysarakat, dari hasil identifikasi yang kami lakukan, sudah terjadi pengurangan-pengurangan wilayah pangan masyarakat. Untuk di perkebunan kelapa sawit mestinya dihentikan dulu, dioptimalisasikan yang ada dan tidak ada ijin baru saat ini untuk penyelamatan wilayah pangan produksi masyarakat,” ujar Oeban Hadjo.Frangky menambahkan, hasil pertemuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang mampu menekan pemerintah, dalam hal kebijakan yang bersifat merusak hutan, seperti pertambangan dan perkebunan sawit.“Kalau melihat peraturan pemerintah pusat tidak akan diberikan ijin, atau penundaan ijin baru di daerah moratorium yang dikeluarkan presiden. Tapi kalau melihat kebijakan daerah, faktanya masih dikeluarkan ijin-ijin baru yang itu berpegang pada undang-undang otonomi daerah,” tandasnya.

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

peran pemerintah lokal perspektif masyarakat adat tentang krisis iklim

masyarakat adat internasional rumuskan strategi atasi deforestasi sejumlah perwakilan masyarakat adat dan lsm lingkungan dari negara mengikuti lokakarya internasional atau workshop on deforestation and the rights of forest peoples di palangkaraya kalimantan tengah maret workshop ini ingin membagi cerita serta mencari solusi mengenai berbagai persoalan terkait deforestasi serta permasalahan perubahan fungsi hutan adat di berbagai negara termasuk indonesiapertemuan ini membahas mengenai hak masyarakat adat dan komunitas lokal di dalam dan sekitar hutan berbagai perwakilan negara di asia tenggara eropa afrika amerika latin dan amerika utara mendiskusikan mengenai persoalan yang sedang berkembang sekarang ini kata joji carino perwakilan forest peoples programme fppfransesco martone yang juga mewakili forest peoples programme fpp mengatakan dari dialog yang berlangsung dapat diketahui hal penting mengenai hutan yakni adanya tekanan dan intimidasi yang sangat kuat terhadap masayarakat adat terkait hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakatselain tekanan masyarakat adat juga tidak diakui dan dilindungi tanah atau hutan yang menjadi hak adat masayarakat ujar fransesco martoneupaya melindungi hutan dan hak masyarakat adat bukan tidak dilakukan namun selama dekade atau sepuluh tahun terkahir upaya itu belum membuahkan hasil selain tetap adanya ancaman dan tekanan terhadap masyarakat hutan adat seharusnya tanah atau hutan adat masyarakat merupakan sumber kehidupan mata pencaharian dan identitas masyarakat adat itu sendirisebenarnya kearifan lokal masyarakat melalui cara mengelola tanah dan hutan adalah solusi atas deforestasi itu sendiri jadi ada hubungan yang sangat dekat antara masyarakat adat dengan hutan karena kalau hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam diakui maka akan ditemukan solusi atas perubahan iklim dan kerusakan hutan terang fransesco martone seraya menambahkan bahwa hutan masyarakat adat merupakan hutan yang masih belum rusak dari keseluruhan hutan yang ada saat inifranky samperante dari pusat studi dan pendokumentasian hak masyarakat pusaka mengatakan konferensi ini merupakan sarana untuk mendiskusikan berbagai strategi baru yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi perusahaan maupun kebijakan pemerintah yang berpotensi mengancam kawasan hutan dan tanah yang dimiliki masyarakat adat lokalfranky mencontohkan adanya keputusan mahkamah konstitusi mk nomor dan mengakui bahwa hutan adat bukan lagi merupakan hutan negara serta peraturan lain dibawahnya baik di tingkat nasional maupun daerah sudah banyak yang mengatur mengenai pengelolaan hutan namun sayangnya penerapan peraturan itu tidak berjalan baiktanahtanah dan kawasan hutan ditentukan oleh pemerintah baik peruntukan pemanfaatan maupun pengelolaannya di indonesia sejauh ini hutanhutan yang dikuasai masyarakat adat dalam skema hutan desa atau hutan adat jika dibandingkan dengan penguasaan maupuan kepemilikan hutan untuk investasi sangat jauh jaraknya jabar franky samperante yang akan memperjuangkan bersama kelompok masyarakat lainnyadipilihnya palangkaraya sebagai tuan rumah penyelenggaraan lokakarya menurut franky didasari tingkat deforestasi yang paling tinggi diantara daerahdaerah lain di indonesia selain itu kalimantan tengan merupakan provinsi pertama yang dijadikan uji coba penyelamatan hutaningin perlihatkan kondisi deforestasi di sini sejak adanya proyek pengadaan lahan gambut plg sejuta hektar ada juga hutan desa yang diinisiatif masyarakat dan mendapat pengakuan kementerian kehutanan juga ada proyek sawit disini tutur frankysementara itu oeban hadjo dari kelompok kerja sistem hutan kerakyatan pojjer mengungkapkan proses deforestasi hutan di kaliman tengah yang tinggi merupakan dampak dari perebutan wilayah kelola masyarakat antara investor dengan masyarakat lokal selain itu juga terjadi perebutan wilayah hutan lindung yang dikelola pemerintah maupun proyek swasta dengan masyarakat adat lokalpada intinya bagaimana sebenarnya masyarakat adat dan lokal yang ada punya hak atas tanah hak atas hutan dan akses terhadap hutan yang dikelola dari dulu prinsipnya bagaimana masyarakat bisa mengidentifikasi wilayah kelola mereka serta mengoptimalisasi wilayah yang tersisa saat ini kata oeban hadjooeban menegaskan perlunya kebijakan moratorium atau penghentian semua kebijakankebijakan yang ada serta menghentikan semua invenstasiinvestasi yang berada di dalam hutan produksi hutan produksi yang bisa dikonsumsi dan di area penggunaan lainnyakami melihat trend saat ini bahwa wilayahwilayah produksi maysarakat dari hasil identifikasi yang kami lakukan sudah terjadi penguranganpengurangan wilayah pangan masyarakat untuk di perkebunan kelapa sawit mestinya dihentikan dulu dioptimalisasikan yang ada dan tidak ada ijin baru saat ini untuk penyelamatan wilayah pangan produksi masyarakat ujar oeban hadjofrangky menambahkan hasil pertemuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang mampu menekan pemerintah dalam hal kebijakan yang bersifat merusak hutan seperti pertambangan dan perkebunan sawitkalau melihat peraturan pemerintah pusat tidak akan diberikan ijin atau penundaan ijin baru di daerah moratorium yang dikeluarkan presiden tapi kalau melihat kebijakan daerah faktanya masih dikeluarkan ijinijin baru yang itu berpegang pada undangundang otonomi daerah tandasnya

Dituding Beli Kelapa Sawit Bermasalah, P&G Rilis Komitmen Nol Deforestasi. Salah satu produsen kebutuhan rumah tangga asal Amerika Serikat, Procter & Gamble secara resmi mengumumkan langkah untuk mengambil kelapa sawit yang bisa dilacak dan tidak merusak hutan alam dalam rantai pasokan mereka secara keseluruhan. Langkah ini diumumkan oleh Procter & Gamble (P&G) hari Selasa, 8 April 2014 silam, setelah tekanan yang bertubi-tubi dialamatkan bagi perusahaan yang salah satu produknya adalah sampo Head and Shoulders ini.Sebulan setelah organisasi Greenpeace menjalankan kampanye terhadap perusahaan yang berbasis di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat ini, pihak P&G akhirnya memutuskan untuk memperbaiki sistem pembelian kelapa sawit mereka hanya dari sumber-sumber yang terpercaya mulai tahu 2020 mendatang, yang artinya peraturan baru ini baru akan dijalankan sepenuhnya sekitar enam tahun mendatang.Dalam pernyataan yang dirilis secara resmi oleh pihak perusahaan, mereka menyatakan komitmennya untuk membeli kelapa sawit dari perusahaan yang tidak melakukan perusakan terhadap hutan hujan tropis. “Komitmen no deforestation P&G dalam rantai pasokan kelapa sawit tidak bisa ditawar. Tujuan kami adalah untuk membangun solusi efektif dalam jangka panjang terhadap isu keberlanjutan dalam kelapa sawit. Kami berkomitmen untuk melakukan perubahan positif melalui seluruh rantai suplai, tidak hanya untuk kami, namun juga untuk industri dan juga petani kecil yang tergantung pada komoditi ini,” ungkap Wakil Presiden P&G untuk Keberlanjutan Global, Len Sauers.Saat ini, sebenarnya P&G sudah membeli kelapa sawit yang bersertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). P&G adalah anggota RSPO dan melakukan pembelian sesuai standar yang ditetapkan oleh kriteria organisasi tersebut. Namun melalui target baru ini, komitmen P&G bertekad melakukan lebih dari standar yang ditetapkan oleh RSPO, degan tujuan untuk membangun praktek keberlanjutan yang bisa diandalkan, efektif dan awet di seluruh pemasok mereka.Beberapa poin penting dalam memastikan komitmen anti-deforestasi dalam seluruh pasokan mereka dijabarkan dalam beberapa poin:1. Membuat sistem yang bisa melacak sumber kelapa sawit hingga ke pabrik pengolahan mulai 31 Desember 2015.2. Memastikan tidak ada aktivitas penebangan ilegal di dalam rantai pemasok hingga ke perkebunan di tahun 2020. Khusus untuk kelapa sawit pihak pemasok harus memasukkan rencana kerja mereka kepada pihak P&G tanggal 31 Desember 2015, dimana mereka harus bisa memastikan bahwa pihak penyuplai bisa menunjukkan bahwa mereka mampu menjamin praktek penanaman dan produksi mereka di lapangan bebas deforestasi di tahun 2020.3. Bekerjasama dengan penyuplai, pihak industri, LSM, para pakar dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempromosikan standar dan praktek industri yang konsisten dalam pembelian kelapa sawit yang berkelanjutan.4. terus mendukung hak-hak asasi manusia seperti tercantum dalam Panduan Keberlanjutan bagi Penyupai P&G, dan mendukung hak-hak masyarakat adat.5. Memberikan laporan tahunan terkait kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.Pihak Greenpeace sendiri, kendati menyambut baik komitmen yang disampaikan oleh P&G namun mereka tetap mendorong perusahaan ini untuk secepat mungkin mendorong para penyuplai mereka melakukan praktek produksi yang tidak merusak hutan tropis dunia. “Greenpeace menyambut baik P&G yang membuat komitmen yang lebih kuat untuk membeli kelapa sawit yang berkelanjutan,” ungkap Joao Talocchi, juru bicara Greenpeace menanggapi isu ini, seperti dimuat dalam situs mereka. “Hal terpenting saat ini adalah P&G bisa menekan seluruh pemasok kelapa sawit mereka untuk mengikuti standar ini dan melakukannya secepat mungkin untuk membuat perubahan nyata dalam hutan tropis Indonesia.”Indonesia adalah salah satu wilayah yang kehilangan hutan hujan tropis paling cepat di dunia. Laju deforestasi di Indonesia nomor dua di dunia setelah Brasil hingga tahun 2011 silam.Menurut penelitian yang dipimpin oleh Matt Hansen dari University of Maryland, menemukan bahwa Indonesia kehilangan 15,8 juta hektar antara tahun 2000 dan 2012, peringkat kelima di belakang Rusia, Brasil, Amerika Serikat, dan Kanada dalam hal hilangnya hutan. Adapun sekitar 7 juta hektar hutan ditanam selama periode tersebut.Namun dari lima negara hutan di atas, berdasarkan persentase, maka Indonesia berada di peringkat pertama dari laju kehilangan hutan yaitu 8,4 persen. Sebagai perbandingan, Brasil hanya kehilangan separuh dari proporsi tersebut.Dari 98 persen kehilangan hutan di Indonesia, deforestasi terjadi di wilayah hutan berkerapatan tinggi yang ada di Sumatera dan Kalimantan, lokasi dimana konversi akibat hutan tanaman industri dan perkebunan sawit berkembang amat marak selama 20 tahun terakhir.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

dituding beli kelapa sawit bermasalah pg rilis komitmen nol deforestasi salah satu produsen kebutuhan rumah tangga asal amerika serikat procter gamble secara resmi mengumumkan langkah untuk mengambil kelapa sawit yang bisa dilacak dan tidak merusak hutan alam dalam rantai pasokan mereka secara keseluruhan langkah ini diumumkan oleh procter gamble pg hari selasa april silam setelah tekanan yang bertubitubi dialamatkan bagi perusahaan yang salah satu produknya adalah sampo head and shoulders inisebulan setelah organisasi greenpeace menjalankan kampanye terhadap perusahaan yang berbasis di cincinnati ohio amerika serikat ini pihak pg akhirnya memutuskan untuk memperbaiki sistem pembelian kelapa sawit mereka hanya dari sumbersumber yang terpercaya mulai tahu mendatang yang artinya peraturan baru ini baru akan dijalankan sepenuhnya sekitar enam tahun mendatangdalam pernyataan yang dirilis secara resmi oleh pihak perusahaan mereka menyatakan komitmennya untuk membeli kelapa sawit dari perusahaan yang tidak melakukan perusakan terhadap hutan hujan tropis komitmen no deforestation pg dalam rantai pasokan kelapa sawit tidak bisa ditawar tujuan kami adalah untuk membangun solusi efektif dalam jangka panjang terhadap isu keberlanjutan dalam kelapa sawit kami berkomitmen untuk melakukan perubahan positif melalui seluruh rantai suplai tidak hanya untuk kami namun juga untuk industri dan juga petani kecil yang tergantung pada komoditi ini ungkap wakil presiden pg untuk keberlanjutan global len sauerssaat ini sebenarnya pg sudah membeli kelapa sawit yang bersertifikasi rspo roundtable on sustainable palm oil pg adalah anggota rspo dan melakukan pembelian sesuai standar yang ditetapkan oleh kriteria organisasi tersebut namun melalui target baru ini komitmen pg bertekad melakukan lebih dari standar yang ditetapkan oleh rspo degan tujuan untuk membangun praktek keberlanjutan yang bisa diandalkan efektif dan awet di seluruh pemasok merekabeberapa poin penting dalam memastikan komitmen antideforestasi dalam seluruh pasokan mereka dijabarkan dalam beberapa poin membuat sistem yang bisa melacak sumber kelapa sawit hingga ke pabrik pengolahan mulai desember memastikan tidak ada aktivitas penebangan ilegal di dalam rantai pemasok hingga ke perkebunan di tahun khusus untuk kelapa sawit pihak pemasok harus memasukkan rencana kerja mereka kepada pihak pg tanggal desember dimana mereka harus bisa memastikan bahwa pihak penyuplai bisa menunjukkan bahwa mereka mampu menjamin praktek penanaman dan produksi mereka di lapangan bebas deforestasi di tahun bekerjasama dengan penyuplai pihak industri lsm para pakar dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempromosikan standar dan praktek industri yang konsisten dalam pembelian kelapa sawit yang berkelanjutan terus mendukung hakhak asasi manusia seperti tercantum dalam panduan keberlanjutan bagi penyupai pg dan mendukung hakhak masyarakat adat memberikan laporan tahunan terkait kemajuan untuk mencapai tujuantujuan tersebutpihak greenpeace sendiri kendati menyambut baik komitmen yang disampaikan oleh pg namun mereka tetap mendorong perusahaan ini untuk secepat mungkin mendorong para penyuplai mereka melakukan praktek produksi yang tidak merusak hutan tropis dunia greenpeace menyambut baik pg yang membuat komitmen yang lebih kuat untuk membeli kelapa sawit yang berkelanjutan ungkap joao talocchi juru bicara greenpeace menanggapi isu ini seperti dimuat dalam situs mereka hal terpenting saat ini adalah pg bisa menekan seluruh pemasok kelapa sawit mereka untuk mengikuti standar ini dan melakukannya secepat mungkin untuk membuat perubahan nyata dalam hutan tropis indonesiaindonesia adalah salah satu wilayah yang kehilangan hutan hujan tropis paling cepat di dunia laju deforestasi di indonesia nomor dua di dunia setelah brasil hingga tahun silammenurut penelitian yang dipimpin oleh matt hansen dari university of maryland menemukan bahwa indonesia kehilangan juta hektar antara tahun dan peringkat kelima di belakang rusia brasil amerika serikat dan kanada dalam hal hilangnya hutan adapun sekitar juta hektar hutan ditanam selama periode tersebutnamun dari lima negara hutan di atas berdasarkan persentase maka indonesia berada di peringkat pertama dari laju kehilangan hutan yaitu persen sebagai perbandingan brasil hanya kehilangan separuh dari proporsi tersebutdari persen kehilangan hutan di indonesia deforestasi terjadi di wilayah hutan berkerapatan tinggi yang ada di sumatera dan kalimantan lokasi dimana konversi akibat hutan tanaman industri dan perkebunan sawit berkembang amat marak selama tahun terakhir

Penelitian: Emisi Penebangan di Sektor Kehutanan Menyumbang 16% dari Total Deforestasi. Emisi karbon dari operasi penebangan selektif di hutan hujan tropis kira-kira seperenam dibandingkan penebangan yang berasal dari pembukaan hutan langsung, hal ini diungkapkan dalam sebuah studi baru yang mengevaluasi 13 konsesi kehutanan di enam negara.Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilimiah oleh para ilmuwan dari Winrock International, menganalisis kerugian karbon dari aspek yang berbeda dari operasi penebangan, termasuk ekstraksi kayu, kerusakan jaminan untuk vegetasi sekitarnya, dan infrastruktur seperti jalan logging dan jalan sarad. Pendekatan, yang menawarkan perkiraan yang lebih lengkap daripada metodologi sebelumnya, menunjukkan bahwa emisi sangat bervariasi tergantung pada jenis penebangan, tingkat ekstraksi, dan hutan itu sendiri. Emisi di wilayah studi berkisar dari kurang dari tujuh ton karbon per hektar di Brasil untuk lebih dari 50 ton per hektar di Indonesia.Para penulis menggunakan data tersebut untuk kemudian membandingkan emisi antara penebangan dan penggundulan hutan setiap hektarnya dan pada tingkat negara. Angka emisi penebangan relatif di hutan yang utuh berkisar dari sekitar 3 persen di Brazil dan Republik Kongo ke lebih dari 15 persen di Indonesia. Ekstrapolasi di tingkat negara, studi ini menemukan bahwa total emisi dari penebangan sebesar 40 juta ton per tahun di Malaysia, 25 juta ton di Brazil, dan 8,7 juta ton di Indonesia. Emisi penebangan Malaysia hampir setara dengan total emisi tahunan dari deforestasi. Sebaliknya, emisi penebangan Brasil hanya mewakili 7 persen dari emisi deforestasi total, sementara Indonesia 8 persen .Temuan menunjukkan bahwa emisi langsung dari penebangan di daerah tropis secara signifikan lebih rendah dibanding faktor pendorong deforestasi lainnya. Namun studi ini memiliki beberapa catatan penting. Pada tingkat konsesi, penelitian ini mengasumsikan semua dekomposisi -sehingga emisi- terjadi segera. Ini mengabaikan nasib pohon yang rusak akibat ekstraksi -apakah mereka kemudian mati atau dibersihkan oleh aktor-aktor lain, atau jika vegetasi bertahan disekap lebih banyak karbon sebagai pemulih kondisi hutan- serta karbon yang dapat disimpan selama bertahun-tahun untuk beberapa dekade dalam produk hutan yang terbuat dari kayu yang dipanen. Ini juga mengasumsikan tingkat ekstraksi 100 persen dari kayu yang dipanen. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perkiraan emisi atas atau bawah.Pada tingkat negara, studi ini bergantung pada data PBB tentang produksi kayu untuk ekstrapolasi emisi keseluruhan dari penebangan. Karena data PBB dilaporkan terpisah, itu membuka kemungkinan bahwa angka-angka mungkin tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.Meskipun demikian penelitian ini menawarkan salah satu dari perkiraan yang paling akurat dari emisi dari penebangan tropis yang belum pernah dibuat sebelumnya. Para penulis mengatakan penelitian ini bisa membantu menginformasikan kebijakan, seperti program REDD+, yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan dari operasi penebangan, selain melestarikan hutan .“Peningkatan pemahaman tentang berbagai sumber emisi dari penebangan dapat membantu secara signifikan mengurangi emisi yang terkait penebangan melalui praktek-praktek yang diperbaiki seperti pemulihan lebih banyak hasil kayu dalam setiap pohon yang ditebang, meningkatkan penebangan terarah untuk mengurangi kerusakan infrastruktur di sekitar hutan dan perencanaan untuk meminimalkan gangguan permukaan,” kata penulis utama penelitian ini, Tim Pearson dalam pernyataannyaSementara penulis lainnya, Sandra Brown mengatakan pendekatan ini menawarkan alternatif untuk penilaian berbasis satelit yang berlaku untuk REDD +. “Metode ini melawan gagasan bahwa semua akuntansi REDD+ harus didasarkan pada penginderaan jauh,” kata Brown. “Metode yang murah, akurat dan relatif mudah digunakan ini dapat digunakan untuk implementasi REDD+ dan inventaris nasional di seluruh dunia. Kami sudah melatih staf kehutanan di Guyana dalam metode ini dan mereka menggunakannya untuk memperkirakan emisi akibat penebangan di tingkat nasional.”Logging secara tradisional salah satu penyebab terbesar tidak langsung dari deforestasi di daerah tropis. Biasanya hutan pertama yang dilakukan tebang pilih memiliki kayu bernilai tinggi. Sementara hutan yang dikelola dapat dipanen lebih lama, situasi yang lebih umum adalah kayu berharga habis setelah siklus panen semakin sedikit, sementara tekanan yang semakin meningkat mendorong untuk membersihkan lahan seluruhnya dari pohon dan mengubahnya menjadi perkebunan atau pertanian. Sebagai contoh, di Indonesia, banyak area hutan yang pertama kali ditebang 40 tahun yang lalu, hari ini sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan kayu. Jalan Logging juga memberikan akses ke para spekulan, petani, dan peternak yang menebang hutan untuk menanam tanaman pangan atau menghasilkan komoditas .Oleh karena itu keputusan untuk memasukkan logging sebagai kegiatan yang dapat diterima di bawah REDD+ telah menjadi sumber kontroversi. Beberapa aktivis lingkungan menentang keras setiap dana REDD+ yang masuk digunakan untuk mensubsidi industri kehutanan di hutan primer sekalipun jika tidak semerusak daripada sektor kehutanan konvensional.“Pekerjaan kami menunjukkan upaya untuk menghasilkan emisi rendah dari tiap unit dalam aktivitas penebangan, menunjukkan bagaimana pengelolaan hutan dapat menjadi alternatif untuk mengatasi deforestasi di daerah-daerah yang kini di bawah tekanan seiring dengan upaya untuk tetap menjaga tutupan hutan dan stok karbon.”CITATION: Timothy R H Pearson et al 2014 Environ. Res. Lett. 9 034017 doi:10.1088/1748-9326/9/3/034017

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem

penelitian emisi penebangan di sektor kehutanan menyumbang dari total deforestasi emisi karbon dari operasi penebangan selektif di hutan hujan tropis kirakira seperenam dibandingkan penebangan yang berasal dari pembukaan hutan langsung hal ini diungkapkan dalam sebuah studi baru yang mengevaluasi konsesi kehutanan di enam negarapenelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilimiah oleh para ilmuwan dari winrock international menganalisis kerugian karbon dari aspek yang berbeda dari operasi penebangan termasuk ekstraksi kayu kerusakan jaminan untuk vegetasi sekitarnya dan infrastruktur seperti jalan logging dan jalan sarad pendekatan yang menawarkan perkiraan yang lebih lengkap daripada metodologi sebelumnya menunjukkan bahwa emisi sangat bervariasi tergantung pada jenis penebangan tingkat ekstraksi dan hutan itu sendiri emisi di wilayah studi berkisar dari kurang dari tujuh ton karbon per hektar di brasil untuk lebih dari ton per hektar di indonesiapara penulis menggunakan data tersebut untuk kemudian membandingkan emisi antara penebangan dan penggundulan hutan setiap hektarnya dan pada tingkat negara angka emisi penebangan relatif di hutan yang utuh berkisar dari sekitar persen di brazil dan republik kongo ke lebih dari persen di indonesia ekstrapolasi di tingkat negara studi ini menemukan bahwa total emisi dari penebangan sebesar juta ton per tahun di malaysia juta ton di brazil dan juta ton di indonesia emisi penebangan malaysia hampir setara dengan total emisi tahunan dari deforestasi sebaliknya emisi penebangan brasil hanya mewakili persen dari emisi deforestasi total sementara indonesia persen temuan menunjukkan bahwa emisi langsung dari penebangan di daerah tropis secara signifikan lebih rendah dibanding faktor pendorong deforestasi lainnya namun studi ini memiliki beberapa catatan penting pada tingkat konsesi penelitian ini mengasumsikan semua dekomposisi sehingga emisi terjadi segera ini mengabaikan nasib pohon yang rusak akibat ekstraksi apakah mereka kemudian mati atau dibersihkan oleh aktoraktor lain atau jika vegetasi bertahan disekap lebih banyak karbon sebagai pemulih kondisi hutan serta karbon yang dapat disimpan selama bertahuntahun untuk beberapa dekade dalam produk hutan yang terbuat dari kayu yang dipanen ini juga mengasumsikan tingkat ekstraksi persen dari kayu yang dipanen faktorfaktor ini dapat mempengaruhi perkiraan emisi atas atau bawahpada tingkat negara studi ini bergantung pada data pbb tentang produksi kayu untuk ekstrapolasi emisi keseluruhan dari penebangan karena data pbb dilaporkan terpisah itu membuka kemungkinan bahwa angkaangka mungkin tidak mencerminkan kenyataan di lapanganmeskipun demikian penelitian ini menawarkan salah satu dari perkiraan yang paling akurat dari emisi dari penebangan tropis yang belum pernah dibuat sebelumnya para penulis mengatakan penelitian ini bisa membantu menginformasikan kebijakan seperti program redd yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan dari operasi penebangan selain melestarikan hutan peningkatan pemahaman tentang berbagai sumber emisi dari penebangan dapat membantu secara signifikan mengurangi emisi yang terkait penebangan melalui praktekpraktek yang diperbaiki seperti pemulihan lebih banyak hasil kayu dalam setiap pohon yang ditebang meningkatkan penebangan terarah untuk mengurangi kerusakan infrastruktur di sekitar hutan dan perencanaan untuk meminimalkan gangguan permukaan kata penulis utama penelitian ini tim pearson dalam pernyataannyasementara penulis lainnya sandra brown mengatakan pendekatan ini menawarkan alternatif untuk penilaian berbasis satelit yang berlaku untuk redd metode ini melawan gagasan bahwa semua akuntansi redd harus didasarkan pada penginderaan jauh kata brown metode yang murah akurat dan relatif mudah digunakan ini dapat digunakan untuk implementasi redd dan inventaris nasional di seluruh dunia kami sudah melatih staf kehutanan di guyana dalam metode ini dan mereka menggunakannya untuk memperkirakan emisi akibat penebangan di tingkat nasionallogging secara tradisional salah satu penyebab terbesar tidak langsung dari deforestasi di daerah tropis biasanya hutan pertama yang dilakukan tebang pilih memiliki kayu bernilai tinggi sementara hutan yang dikelola dapat dipanen lebih lama situasi yang lebih umum adalah kayu berharga habis setelah siklus panen semakin sedikit sementara tekanan yang semakin meningkat mendorong untuk membersihkan lahan seluruhnya dari pohon dan mengubahnya menjadi perkebunan atau pertanian sebagai contoh di indonesia banyak area hutan yang pertama kali ditebang tahun yang lalu hari ini sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan kayu jalan logging juga memberikan akses ke para spekulan petani dan peternak yang menebang hutan untuk menanam tanaman pangan atau menghasilkan komoditas oleh karena itu keputusan untuk memasukkan logging sebagai kegiatan yang dapat diterima di bawah redd telah menjadi sumber kontroversi beberapa aktivis lingkungan menentang keras setiap dana redd yang masuk digunakan untuk mensubsidi industri kehutanan di hutan primer sekalipun jika tidak semerusak daripada sektor kehutanan konvensionalpekerjaan kami menunjukkan upaya untuk menghasilkan emisi rendah dari tiap unit dalam aktivitas penebangan menunjukkan bagaimana pengelolaan hutan dapat menjadi alternatif untuk mengatasi deforestasi di daerahdaerah yang kini di bawah tekanan seiring dengan upaya untuk tetap menjaga tutupan hutan dan stok karboncitation timothy r h pearson et al environ res lett doi

Studi: Deforestasi Berpengaruh Kepada Produktivitas Pertanian di Wilayah yang Jaraknya Ribuan Kilometer. Ingatkah anda akan alur pertama cerita film Interstellar yang menceritakan bahwa bumi tidak lagi layak dihuni karena lahan pertanian tidak lagi produktif? Dalam film ini diceritakan badai dan siklon yang muncul akibat dampak perubahan iklim, menyebabkan rusaknya wilayah pertanian yang menjadi lumbung pangan dunia. Kenaikan suhu dan perubahan kelembaban telah menyebabkan tanaman mengalami dan pada akhirnya tidak produktif, dan mati dalam beberapa kali siklus.Dalam dunia nyata, sebuah studi yang berjudul yang dipublikasikan oleh Nature Climate Change bekerjasama dengan Climate Focus yang dirilis minggu ini, menunjukkan adanya bukti baru hubungan antara deforestasi di hutan tropis dengan perubahan pola curah hujan di region lain dunia.Dampak yang timbul, bahkan dapat mencapai ribuan mil dari wilayah semula. Studi menemukan terdapat keterkaitan antara deforestasi di Amerika Selatan, Asia Tenggara dan Afrika dengan produktivitas lahan-lahan pertanian di daerah lain di tropis bahkan sampai wilayah Midwest di Amerika Serikat, Eropa dan Tiongkok.Jika sebelumnya hubungan antara laju deforestasi dengan perubahan iklim lebih diarahkan kepada peranan hutan sebagai karbon dan mencegah lepasnya gas karbon ke atmosfer, maka baru saat ini sebuah kajian yang komprehensif secara analisis menunjukkan hubungan antara kehilangan hutan dengan produktivitas pangan.“Deforestasi tropis memberikan dampak ganda terhadap iklim dan juga para petani,” jelas Deborah Lawrence, Profesor Ilmu Lingkungan di Universitas Virginia, penulis utama studi tersebut. “Kebanyakan orang tahu bahwa perubahan iklim merupakan masalah global yang berbahaya, dan bahwa hal itu disebabkan oleh lepasnya karbon ke atmosfer.”Tapi ternyata deforestasi pun menyebabkan perubahan kelembaban dan aliran udara, menyebabkan perubahan fluktuasi pola curah hujan yang berakibat kepada kenaikan suhu di bumi. Deforestasi, misalnya, akan menyebabkan penurunan curah hujan antara 10-15 persen di wilayah sekitarnya di mana deforestasi berlangsung.Studi ini menyajikan bukti kuat bahwa penggundulan hutan tropis sudah mempengaruhi iklim lokal dan regional. Data meteorologi, misalnya, menunjukkan bahwa di Thailand, awal musim kemarau mengalami sedikit curah hujan akibat deforestasi. Dan di bagian Amazon, wilayah yang tutupan hutan hujan dunianya paling luas, waktu curah hujan diprediksi telah bergeser akibat deforestasi.Di daerah hutan yang digunduli, musim hujan tertunda dua minggu bandingkan dengan daerah-daerah berhutan yang tidak ada perubahan. Di wilayah Hawaii di lautan Pasifik akan terdapat peningkatan curah hujan, sebaliknya wilayah Midwest di daratan Amerika dan Perancis Selatan akan terdapat kenaikan suhu bumi.Dalam penelitian ini disebutkan prediksi atas hilangnya hutan-hutan tropis akan menyebabkan kenaikan suhu global sebesar 0,7 derajat celcius (di atas dampak dari gas rumah kaca), yang akan menggandakan pemanasan global yang diamati sejak tahun 1850.Dampak dari deforestasi lengkap Amazon kemungkinan akan mengurangi curah hujan di Midwest AS, Northwest dan bagian selatan selama musim pertanian. Deforestasi di Afrika Tengah kemungkinan akan menyebabkan penurunan curah hujan di Teluk Meksiko dan bagian Midwest AS dan wilayah Barat Laut dan meningkatkan suhu di Semenanjung Arabia. Namun sebaliknya akan menyebabkan penurunan curah hujan di Ukraina dan Eropa Selatan.Dalam jangka panjang akumulasi gerakan massa udara dan kondisi di bagian teratas atmosfer. yang disebut , akan memperluas dampak dari penggundulan hutan tropis pada iklim global. Peningkatan suhu di daerah tropis akan menghasilkan massa udara besar, ketika ini menghantam bagian atas atmosfer, massa udara menyebabkan riak kesana kemari, mirip dengan gempa bawah laut yang membuat tsunami.Prediksi model dalam studi ini menunjukkan bahwa lokasi deforestasi akan amat berdampak terhadap kenaikan suhu dan curah hujan. Deforestasi di Lembah Kongo, Afrika Barat akan mengurangi curah hujan di seluruh wilayah hingga 40-50 persen dan meningkatkan suhu hingga 3 derajat Celcius. Deforestasi di cekungan lembah Amazon sebesar 40 persen akan membuat musim hujan turun sebesar 12 persen. Hal ini akan berpengaruh terhadap produksi pusat kedelai, jagung, gandum yang terletak ribuan kilometer sebelah selatan Amazon yang akan terdampak. Asia Tenggara agak sedikit tertolong karena dikelilingi oleh lautan dimana dampak deforestasi terhadap suhu regional dan curah hujan menjadi tidak terlalu parah.“Hutan tropis sering dibicarakan sebagai ‘paru-paru bumi,” tapi sebenarnya mereka lebih mirip seperti kelenjar keringat,” papar Lawrence. “Hutan mengeluarkan banyak air yang membantu menjaga planet tetap dingin. Jika fungsi penting tersebut akibat hutan hancur, hal sebaliknya akan terjadi.”Hutan akan mengubah air di permukaan tanah menjadi uap dan menjaga kelembaban di udara yang mendinginkan atmosfer. Hutan tropis sendiri merupakan ekosistem yang mengandung air lebih banyak dari ekosistem lainnya di daratan. Kerusakan hutan tropis akan mengurangi kemampuan regenerasi kelembaban yang akan membuat pola curah hujan di seluruh dunia rusak.“Studi ini tidak hanya mengkompilasi berbagai literatur ilmiah yang relevan, namun akan membantu menjadi panduan para pembuat kebijakan yang bekerja pada permasalahan perubahan iklim. Perlu dicari cara strategis untuk memitigasi dampak deforestasi dan pola cuaca global,” jelasDr Charlotte Streck, Direktur Iklim Focus. “Selama ini respon kebijakan lebih kepada strategi yang berhubungan dengan kebijakan yang fokus kepada efek gas rumah kaca, tetapi belum kepada cara pandang bahwa hutan berpengaruh kepada iklim dunia.”Lawrence, Deborah and Karen Vandecar. . 18 Desember 2014.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

mengatasi dampak yang tidak proporsional program literasi

studi deforestasi berpengaruh kepada produktivitas pertanian di wilayah yang jaraknya ribuan kilometer ingatkah anda akan alur pertama cerita film interstellar yang menceritakan bahwa bumi tidak lagi layak dihuni karena lahan pertanian tidak lagi produktif dalam film ini diceritakan badai dan siklon yang muncul akibat dampak perubahan iklim menyebabkan rusaknya wilayah pertanian yang menjadi lumbung pangan dunia kenaikan suhu dan perubahan kelembaban telah menyebabkan tanaman mengalami dan pada akhirnya tidak produktif dan mati dalam beberapa kali siklusdalam dunia nyata sebuah studi yang berjudul yang dipublikasikan oleh nature climate change bekerjasama dengan climate focus yang dirilis minggu ini menunjukkan adanya bukti baru hubungan antara deforestasi di hutan tropis dengan perubahan pola curah hujan di region lain duniadampak yang timbul bahkan dapat mencapai ribuan mil dari wilayah semula studi menemukan terdapat keterkaitan antara deforestasi di amerika selatan asia tenggara dan afrika dengan produktivitas lahanlahan pertanian di daerah lain di tropis bahkan sampai wilayah midwest di amerika serikat eropa dan tiongkokjika sebelumnya hubungan antara laju deforestasi dengan perubahan iklim lebih diarahkan kepada peranan hutan sebagai karbon dan mencegah lepasnya gas karbon ke atmosfer maka baru saat ini sebuah kajian yang komprehensif secara analisis menunjukkan hubungan antara kehilangan hutan dengan produktivitas pangandeforestasi tropis memberikan dampak ganda terhadap iklim dan juga para petani jelas deborah lawrence profesor ilmu lingkungan di universitas virginia penulis utama studi tersebut kebanyakan orang tahu bahwa perubahan iklim merupakan masalah global yang berbahaya dan bahwa hal itu disebabkan oleh lepasnya karbon ke atmosfertapi ternyata deforestasi pun menyebabkan perubahan kelembaban dan aliran udara menyebabkan perubahan fluktuasi pola curah hujan yang berakibat kepada kenaikan suhu di bumi deforestasi misalnya akan menyebabkan penurunan curah hujan antara persen di wilayah sekitarnya di mana deforestasi berlangsungstudi ini menyajikan bukti kuat bahwa penggundulan hutan tropis sudah mempengaruhi iklim lokal dan regional data meteorologi misalnya menunjukkan bahwa di thailand awal musim kemarau mengalami sedikit curah hujan akibat deforestasi dan di bagian amazon wilayah yang tutupan hutan hujan dunianya paling luas waktu curah hujan diprediksi telah bergeser akibat deforestasidi daerah hutan yang digunduli musim hujan tertunda dua minggu bandingkan dengan daerahdaerah berhutan yang tidak ada perubahan di wilayah hawaii di lautan pasifik akan terdapat peningkatan curah hujan sebaliknya wilayah midwest di daratan amerika dan perancis selatan akan terdapat kenaikan suhu bumidalam penelitian ini disebutkan prediksi atas hilangnya hutanhutan tropis akan menyebabkan kenaikan suhu global sebesar derajat celcius di atas dampak dari gas rumah kaca yang akan menggandakan pemanasan global yang diamati sejak tahun dampak dari deforestasi lengkap amazon kemungkinan akan mengurangi curah hujan di midwest as northwest dan bagian selatan selama musim pertanian deforestasi di afrika tengah kemungkinan akan menyebabkan penurunan curah hujan di teluk meksiko dan bagian midwest as dan wilayah barat laut dan meningkatkan suhu di semenanjung arabia namun sebaliknya akan menyebabkan penurunan curah hujan di ukraina dan eropa selatandalam jangka panjang akumulasi gerakan massa udara dan kondisi di bagian teratas atmosfer yang disebut akan memperluas dampak dari penggundulan hutan tropis pada iklim global peningkatan suhu di daerah tropis akan menghasilkan massa udara besar ketika ini menghantam bagian atas atmosfer massa udara menyebabkan riak kesana kemari mirip dengan gempa bawah laut yang membuat tsunamiprediksi model dalam studi ini menunjukkan bahwa lokasi deforestasi akan amat berdampak terhadap kenaikan suhu dan curah hujan deforestasi di lembah kongo afrika barat akan mengurangi curah hujan di seluruh wilayah hingga persen dan meningkatkan suhu hingga derajat celcius deforestasi di cekungan lembah amazon sebesar persen akan membuat musim hujan turun sebesar persen hal ini akan berpengaruh terhadap produksi pusat kedelai jagung gandum yang terletak ribuan kilometer sebelah selatan amazon yang akan terdampak asia tenggara agak sedikit tertolong karena dikelilingi oleh lautan dimana dampak deforestasi terhadap suhu regional dan curah hujan menjadi tidak terlalu parahhutan tropis sering dibicarakan sebagai paruparu bumi tapi sebenarnya mereka lebih mirip seperti kelenjar keringat papar lawrence hutan mengeluarkan banyak air yang membantu menjaga planet tetap dingin jika fungsi penting tersebut akibat hutan hancur hal sebaliknya akan terjadihutan akan mengubah air di permukaan tanah menjadi uap dan menjaga kelembaban di udara yang mendinginkan atmosfer hutan tropis sendiri merupakan ekosistem yang mengandung air lebih banyak dari ekosistem lainnya di daratan kerusakan hutan tropis akan mengurangi kemampuan regenerasi kelembaban yang akan membuat pola curah hujan di seluruh dunia rusakstudi ini tidak hanya mengkompilasi berbagai literatur ilmiah yang relevan namun akan membantu menjadi panduan para pembuat kebijakan yang bekerja pada permasalahan perubahan iklim perlu dicari cara strategis untuk memitigasi dampak deforestasi dan pola cuaca global jelasdr charlotte streck direktur iklim focus selama ini respon kebijakan lebih kepada strategi yang berhubungan dengan kebijakan yang fokus kepada efek gas rumah kaca tetapi belum kepada cara pandang bahwa hutan berpengaruh kepada iklim dunialawrence deborah and karen vandecar desember

Film Dokumenter Baru “Sumatra Burning” Tentang Industri Sawit Di Sumatera. Tim investigasi melakukan perjalanan ke Sumatera untuk bertemu dan berdiskusi dengan para aktivis, bertemu dengan penduduk setempat yang menerima dampak langsung polusi udara, melihat dan mendiskusikan kondisi kerja para perempuan yang bekerja di perkebunan kelapa sawit, dan melihat hutan gambut yang terbakar untuk kepentingan pembuatan film pendek tersebut. diproduksi oleh Coconut TV, layanan media online yang focus untuk isu-isu di Asia.Tautan film :

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional

film dokumenter baru sumatra burning tentang industri sawit di sumatera tim investigasi melakukan perjalanan ke sumatera untuk bertemu dan berdiskusi dengan para aktivis bertemu dengan penduduk setempat yang menerima dampak langsung polusi udara melihat dan mendiskusikan kondisi kerja para perempuan yang bekerja di perkebunan kelapa sawit dan melihat hutan gambut yang terbakar untuk kepentingan pembuatan film pendek tersebut diproduksi oleh coconut tv layanan media online yang focus untuk isuisu di asiatautan film

Jokowi Beri Perhatian Serius Masalah Lingkungan Kalimantan Barat. Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius terhadap permasalahan lingkungan di Kalimantan Barat. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi, yang didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, saat bertemu Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat, di Pontianak, Rabu, 21 Januari 2015.Jokowi menyatakan konflik agraria dan kerusakan lingkungan terkait maraknya investasi berbasis hutan dan lahan di Kalimantan Barat menjadi perhatian utama kabinetnya. “Saya tahu semua persoalan itu, banyak laporan yang masuk ke saya, termasuk dari Kalimantan Barat.”Jokowi juga meminta solusi konkrit dari NGO terkait permasalahan tersebut. “Saya tahu hampir semua konflik itu terjadi di wilayah yang sudah ada izin-izinnya, coba beri saya solusi yang kongkrit, agar bisa ditindaklanjuti,” katanya.Dialog dengan para pegiat lingkungan, menurut Jokowi, merupakan hal yang sangat baik. Dengan demikian, pemerintah akan mendapatkan masukan langsung atas permasalahan yang terjadi di masyarakat. “Semua kementerian terkait akan bekerja sama untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga ke depannya akan lebih baik.”Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, juga mengatakan bahwa perbaikan tata kelola sumber daya alam dan kelestarian lingkungan, termasuk penyelesaian berbagai konflik, merupakan salah satu prioritas yang sedang dilakukan. “Meski demikian, sinergi dan kerja sama pemerintah dengan jaringan masyarakat sipil yang ada harus dilakukan.”Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat yang diwakili Anton P. Widjaya (Walhi Kalimantan Barat), Joko Waluyo (Sampan Kalimantan), Matheus Pilin (Perkumpulan Pancur Kasih), S. Masiun (AMAN Kalimantan Barat), Hermayani (WWF Regional Kalimantan) dan M. Lutharif (Kontak Rakyat Borneo), kepada presiden menyampaikan kondisi Kalimantan Barat saat ini yang banyak ekspansi investasi industri skala besar berbasis hutan dan lahan. Dari 14,6 juta hektar luas provinsi, 98% nya telah dibebani izin investasi.Anton P. Widjaya menuturkan, hingga akhir 2014, luas dan jumlah izin perkebunan kelapa sawit mencapai 5,5 juta hektar dengan 513 perusahaan. Usaha pertambangan mencapai 813 izin dengan luas 6,4 juta hektar, izin hutan tanaman industri (HTI) sudah diberikan kepada 52 perusahaan dengan luas mencapai 2,4 juta hektar, serta masih ada 25 izin hak pengusahaan hutan (HPH) seluas 1,2 juta hektar. “Di Kalimantan Barat juga tengah terjadi kerusakan area gambut dan habitat satwa dilindungi, akibat dikonservasi menjadi lahan sawit, dan tambak.”Walhi Kalbar mencatat, tahun 2013, terjadi 96 konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Sedangkan tahun 2014, tercatat sebanyak 126 konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Sedangkan, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mencatat terjadi 101 konflik di Kalimantan Barat. “Setidaknya, 26 orang anggota komunitas masyarakat dikriminalisasi karena melawan dan mempertahankan tanah dan wilayah kelola mereka,” kata Anton.Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis membenarkan adanya konflik lahan di daerah yang dipimpinannya itu. “Jangankan persoalan perbatasan dan lainnya, tanah orang tua saya sendiri yang berada di kampung tidak bisa disertifikatkan. Karena, ternyata masuk dalam kawasan hutan. Jadi memang harus serius dibenahi,” katanya.Dalam pertemuan tersebut Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat memberikan rekomendasi kepada pemerintah, yang langsung diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan pemberian izin baru untuk semua bentuk investasi berbasis hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Apakah itu perkebunan kelapa sawit, pertambangan, HTI, maupun HPH,” tutur Anton.Pemerintah juga diminta melakukan penegakan hukum dan penataan semua perizinan industri berbasis hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Yaitu, dengan menghukum perusahaan yang melakukan pelanggaran dan pejabat pemerintah yang menyalahgunakan wewenang.Terakhir, koalisi meminta pemerintah membuat kebijakan dan mengimplementasikan pengakuan hak dan wilayah kelola masyarakat melalui penerbitan izin pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan adat.Tulisan ini hasil kerja sama

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

jokowi beri perhatian serius masalah lingkungan kalimantan barat presiden joko widodo memberikan perhatian serius terhadap permasalahan lingkungan di kalimantan barat pernyataan tersebut disampaikan jokowi yang didampingi menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya dan gubernur kalimantan barat cornelis saat bertemu koalisi masyarakat sipil kalimantan barat di pontianak rabu januari jokowi menyatakan konflik agraria dan kerusakan lingkungan terkait maraknya investasi berbasis hutan dan lahan di kalimantan barat menjadi perhatian utama kabinetnya saya tahu semua persoalan itu banyak laporan yang masuk ke saya termasuk dari kalimantan baratjokowi juga meminta solusi konkrit dari ngo terkait permasalahan tersebut saya tahu hampir semua konflik itu terjadi di wilayah yang sudah ada izinizinnya coba beri saya solusi yang kongkrit agar bisa ditindaklanjuti katanyadialog dengan para pegiat lingkungan menurut jokowi merupakan hal yang sangat baik dengan demikian pemerintah akan mendapatkan masukan langsung atas permasalahan yang terjadi di masyarakat semua kementerian terkait akan bekerja sama untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga ke depannya akan lebih baikmenteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya juga mengatakan bahwa perbaikan tata kelola sumber daya alam dan kelestarian lingkungan termasuk penyelesaian berbagai konflik merupakan salah satu prioritas yang sedang dilakukan meski demikian sinergi dan kerja sama pemerintah dengan jaringan masyarakat sipil yang ada harus dilakukankoalisi masyarakat sipil kalimantan barat yang diwakili anton p widjaya walhi kalimantan barat joko waluyo sampan kalimantan matheus pilin perkumpulan pancur kasih s masiun aman kalimantan barat hermayani wwf regional kalimantan dan m lutharif kontak rakyat borneo kepada presiden menyampaikan kondisi kalimantan barat saat ini yang banyak ekspansi investasi industri skala besar berbasis hutan dan lahan dari juta hektar luas provinsi nya telah dibebani izin investasianton p widjaya menuturkan hingga akhir luas dan jumlah izin perkebunan kelapa sawit mencapai juta hektar dengan perusahaan usaha pertambangan mencapai izin dengan luas juta hektar izin hutan tanaman industri hti sudah diberikan kepada perusahaan dengan luas mencapai juta hektar serta masih ada izin hak pengusahaan hutan hph seluas juta hektar di kalimantan barat juga tengah terjadi kerusakan area gambut dan habitat satwa dilindungi akibat dikonservasi menjadi lahan sawit dan tambakwalhi kalbar mencatat tahun terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan sedangkan tahun tercatat sebanyak konflik antara perusahaan dengan masyarakat sedangkan kepolisian daerah kalimantan barat mencatat terjadi konflik di kalimantan barat setidaknya orang anggota komunitas masyarakat dikriminalisasi karena melawan dan mempertahankan tanah dan wilayah kelola mereka kata antongubernur kalimantan barat cornelis membenarkan adanya konflik lahan di daerah yang dipimpinannya itu jangankan persoalan perbatasan dan lainnya tanah orang tua saya sendiri yang berada di kampung tidak bisa disertifikatkan karena ternyata masuk dalam kawasan hutan jadi memang harus serius dibenahi katanyadalam pertemuan tersebut koalisi masyarakat sipil kalimantan barat memberikan rekomendasi kepada pemerintah yang langsung diterima oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan kami mendesak pemerintah untuk menghentikan pemberian izin baru untuk semua bentuk investasi berbasis hutan dan lahan di kalimantan barat apakah itu perkebunan kelapa sawit pertambangan hti maupun hph tutur antonpemerintah juga diminta melakukan penegakan hukum dan penataan semua perizinan industri berbasis hutan dan lahan di kalimantan barat yaitu dengan menghukum perusahaan yang melakukan pelanggaran dan pejabat pemerintah yang menyalahgunakan wewenangterakhir koalisi meminta pemerintah membuat kebijakan dan mengimplementasikan pengakuan hak dan wilayah kelola masyarakat melalui penerbitan izin pengelolaan hutan desa hutan kemasyarakatan dan hutan adattulisan ini hasil kerja sama

Bagaimana Nasib BP REDD+ Era Pemerintahan Jokowi?. lewat penunjukan Heru Prasetyo menjadi kepala, pada Desember 2013.BP REDD+, mungkin Lewat Keputusan Presiden No 62/2013 ia terbentuk dengan tujuan memastikan upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari deforestasi, degradasi hutan dan konversi lahan gambut. Badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden.“Proses mendirikan badan ini berlangsung lama dan menyeluruh. Badan ini bukti komitmen Indonesia berkontribusi terhadap upaya global mengurangi emisi karbon, melestarikan hutan Indonesia yang memiliki keragaman hayati luar biasa,” kata Agus Purnomo, Staf Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim pada September 2013.Badan ini, katanya, salah satu elemen utama dalam melaksanakan komitmen REDD+ di Indonesia, antara lain, memastikan keberlangsungan kemitraan REDD+ antara pemerintah Indonesia dan Norwegia.Kini memasuki era pemerintahan baru. Presiden Joko Widodo, menekankan efesiensi di pemerintahan, sekitar 10 badan sudah dihapus. Nasib BP REDD+ belum diputuskan. Baru-baru ini muncul usulan dari Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk melebur BP REDD+ ke dalam direktorat di Kementerian LHK.Heru Prasetyo, Kepala BP REDD+ mengatakan, kala pemerintahan SBY akan berakhir, BP REDD+ mengajukan dua usulan, , tetap seperti Perpres 62 berada di bawah sekretariat negara. , BP REDD+ menjadi badan mandiri dengan memodifikasi Perpres 62. “Dua hal ini belum tuntas. Ini masih bagian dari diskusi,” katanya di Jakarta, Jumat (9/1/15).Pada pemerintahan Jokowi, katanya, BP REDD+ hampir tiap minggu melaporkan kepada presiden apa yang sudah, sedang dan akan dijalankan. Komunikasi dengan Sekretaris Kabinet, Andi Widjayanto, terus dilakukan. “Setiap surat yang kami kirim itu ada respon. Surat disambut setkab dan didisposisikan kepada Menko dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujar dia.Pada 6 Januari 2015, Heru Prasetyo, Andi Widjayanto dan Siti Nurbaya, bertemu membahas posisi BP REDD+. Dalam rapat itu dibahas struktur kementerian gabungan ini dengan sembilan direktorat, dan lima atau enam staf ahli. Salah satu Direktorat Pengendalian dan Perubahan Iklim. “Ada pemikiran perlu center atau institusi yang kepakarannya bisa dimanfaatkan Kementerian LHK untuk mem-soal perubahan iklim.” Di sini, Bu Siti berkeinginan BP REDD+ berada di dalam direktorat ini. “Dibahas struktur sebaiknya bagaimana? Masuk kementerian atau bagaimana? Saya bilang akan pikirkan dan diskusikan lagi,” katanya. Jadi, dalam pertemuan itu tak ada keputusan kalau BP REDD+ dilebur ke dalam Kementerian LHK.Bagi Heru, hingga kini usulan BP REDD+ belum ada perubahan, diasuh setneg atau berdiri sendiri. “Harapannya, bangun BP REDD+ ini tak hanya dihentikan dalam satu pemerintahan, karena ini esensial.”Pemerintahan baru, katanya, sedang berbenah dan mereformasi diri. “Keberadaan BP REDD+ bisa menjadi pantulan positif di dalam kementerian yang tengah reformasi.”Dia berharap, Presiden Jokowi mendapatkan informasi mengenai peran penting keberadaan BP REDD+ dalam komitmen kaitan perubahan iklim. “Keputusan BP REDD+ itu di tangan presiden.”Meskipun usia terbilang muda, tetapi beberapa aksi digagas badan ini, antara lain terkait usaha pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Pada September 2014, BP REDD+ bersama beberapa kementerian pengukuhan dan pengakuan masyarakat adat lewat REDD+. Bersama beberapa kementerian, BP REDD+ juga audit perusahaan dan pemerintah daerah terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.Audit pertama di Riau, dan hingga kini BP REDD+ terus memonitoring perkembangannya. Menyusul beberapa provinsi lain seperti Kalimantan Tengah. Pada akhir 2014, BP REDD+ juga menjadi wali data peta partisipatif wilayah adat sementara, sebelum diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri, yang masih melakukan persiapan infrastruktur.Siti Nurbaya, Menteri LHK membenarkan jika mengusulkan BP REDD+ masuk dalam direktorat di Kementerian LHK. Selama ini, katanya, pengendalian perubahan iklim ditangani beberapa lembaga antara lain, Kementerian LHK, BP REDD+ dan Dewan Nasional perubahan iklim (DNPI). “Iya itu usulan saya. Agar tak tumpang tindih. Tapi itu usulan, keputusan ada pada presiden,” katanya, Kamis (8/1/15).Bagaimana dana-dana yang dikelola BP REDD+ jika masuk direktorat di LHK? “Itu nanti tetap mereka yang tangani, tak ada masuk ke kementerian, malah susah kalau nanti kalau dikelola kita.”Kementerian LHK, kata Siti, telah menyelesaikan struktur kelembagaan meliputi sembilan fungsi lini yakni, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ditjen Konservasi SDA dan Ekosistem, dan Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung. Lalu, Ditjen Pengelolaan Hutan Produk Lestari, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, serta Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Untuk direktorat perubahan iklim ini Siti ingin didukung tim advisory atau kepakaran, yang dirancang lebih teknis agar mencakup aspek-aspek kekuatan dukungan stakeholders gerakan sosial kemasyarakatan dalam dan luar negeri, termasuk skema pendanaan internasional.Usulan Menteri Siti mendapat tanggapan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Abdon Nababan, Sekjen AMAN tidak setuju BP REDD+ bubar saat ini dan masuk ke Kementerian LHK.Mengapa? Abdon punya beberapa alasan. , BP REDD+ baru terbentuk dan baru mulai kerja. , struktur Kementerian LHK baru dan belum teruji. , pada rancangan struktur Kementerian LHK masih bercokol Planologi Kehutanan yang menjadi jangkar doktrin kolonial sumber konflik dan korupsi. , setelah tatanan pemerintahan baru sudah efektif barulah dikaji kembali pembubaran BP REDD+.“Saya mengusulkan kepada presiden agar memberi waktu dua tahun bagi BP REDD+ tetap ada dan bekerja bersama-sama atau bersebelahan dengan Kementerian LHK dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.”

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

peran pemerintah lokal

bagaimana nasib bp redd era pemerintahan jokowi lewat penunjukan heru prasetyo menjadi kepala pada desember bp redd mungkin lewat keputusan presiden no ia terbentuk dengan tujuan memastikan upaya penurunan emisi gas rumah kaca grk dari deforestasi degradasi hutan dan konversi lahan gambut badan ini bertanggung jawab langsung kepada presidenproses mendirikan badan ini berlangsung lama dan menyeluruh badan ini bukti komitmen indonesia berkontribusi terhadap upaya global mengurangi emisi karbon melestarikan hutan indonesia yang memiliki keragaman hayati luar biasa kata agus purnomo staf khusus presiden bidang perubahan iklim pada september badan ini katanya salah satu elemen utama dalam melaksanakan komitmen redd di indonesia antara lain memastikan keberlangsungan kemitraan redd antara pemerintah indonesia dan norwegiakini memasuki era pemerintahan baru presiden joko widodo menekankan efesiensi di pemerintahan sekitar badan sudah dihapus nasib bp redd belum diputuskan barubaru ini muncul usulan dari siti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan untuk melebur bp redd ke dalam direktorat di kementerian lhkheru prasetyo kepala bp redd mengatakan kala pemerintahan sby akan berakhir bp redd mengajukan dua usulan tetap seperti perpres berada di bawah sekretariat negara bp redd menjadi badan mandiri dengan memodifikasi perpres dua hal ini belum tuntas ini masih bagian dari diskusi katanya di jakarta jumat pada pemerintahan jokowi katanya bp redd hampir tiap minggu melaporkan kepada presiden apa yang sudah sedang dan akan dijalankan komunikasi dengan sekretaris kabinet andi widjayanto terus dilakukan setiap surat yang kami kirim itu ada respon surat disambut setkab dan didisposisikan kepada menko dan menteri lingkungan hidup dan kehutanan ujar diapada januari heru prasetyo andi widjayanto dan siti nurbaya bertemu membahas posisi bp redd dalam rapat itu dibahas struktur kementerian gabungan ini dengan sembilan direktorat dan lima atau enam staf ahli salah satu direktorat pengendalian dan perubahan iklim ada pemikiran perlu center atau institusi yang kepakarannya bisa dimanfaatkan kementerian lhk untuk memsoal perubahan iklim di sini bu siti berkeinginan bp redd berada di dalam direktorat ini dibahas struktur sebaiknya bagaimana masuk kementerian atau bagaimana saya bilang akan pikirkan dan diskusikan lagi katanya jadi dalam pertemuan itu tak ada keputusan kalau bp redd dilebur ke dalam kementerian lhkbagi heru hingga kini usulan bp redd belum ada perubahan diasuh setneg atau berdiri sendiri harapannya bangun bp redd ini tak hanya dihentikan dalam satu pemerintahan karena ini esensialpemerintahan baru katanya sedang berbenah dan mereformasi diri keberadaan bp redd bisa menjadi pantulan positif di dalam kementerian yang tengah reformasidia berharap presiden jokowi mendapatkan informasi mengenai peran penting keberadaan bp redd dalam komitmen kaitan perubahan iklim keputusan bp redd itu di tangan presidenmeskipun usia terbilang muda tetapi beberapa aksi digagas badan ini antara lain terkait usaha pengakuan terhadap masyarakat hukum adat pada september bp redd bersama beberapa kementerian pengukuhan dan pengakuan masyarakat adat lewat redd bersama beberapa kementerian bp redd juga audit perusahaan dan pemerintah daerah terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahanaudit pertama di riau dan hingga kini bp redd terus memonitoring perkembangannya menyusul beberapa provinsi lain seperti kalimantan tengah pada akhir bp redd juga menjadi wali data peta partisipatif wilayah adat sementara sebelum diserahkan kepada kementerian dalam negeri yang masih melakukan persiapan infrastruktursiti nurbaya menteri lhk membenarkan jika mengusulkan bp redd masuk dalam direktorat di kementerian lhk selama ini katanya pengendalian perubahan iklim ditangani beberapa lembaga antara lain kementerian lhk bp redd dan dewan nasional perubahan iklim dnpi iya itu usulan saya agar tak tumpang tindih tapi itu usulan keputusan ada pada presiden katanya kamis bagaimana danadana yang dikelola bp redd jika masuk direktorat di lhk itu nanti tetap mereka yang tangani tak ada masuk ke kementerian malah susah kalau nanti kalau dikelola kitakementerian lhk kata siti telah menyelesaikan struktur kelembagaan meliputi sembilan fungsi lini yakni ditjen planologi kehutanan dan tata lingkungan ditjen konservasi sda dan ekosistem dan ditjen pengendalian das dan hutan lindung lalu ditjen pengelolaan hutan produk lestari ditjen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan ditjen pengelolaan sampah limbah dan b ditjen pengendalian perubahan iklim ditjen perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan serta ditjen penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutananuntuk direktorat perubahan iklim ini siti ingin didukung tim advisory atau kepakaran yang dirancang lebih teknis agar mencakup aspekaspek kekuatan dukungan stakeholders gerakan sosial kemasyarakatan dalam dan luar negeri termasuk skema pendanaan internasionalusulan menteri siti mendapat tanggapan dari aliansi masyarakat adat nusantara aman abdon nababan sekjen aman tidak setuju bp redd bubar saat ini dan masuk ke kementerian lhkmengapa abdon punya beberapa alasan bp redd baru terbentuk dan baru mulai kerja struktur kementerian lhk baru dan belum teruji pada rancangan struktur kementerian lhk masih bercokol planologi kehutanan yang menjadi jangkar doktrin kolonial sumber konflik dan korupsi setelah tatanan pemerintahan baru sudah efektif barulah dikaji kembali pembubaran bp reddsaya mengusulkan kepada presiden agar memberi waktu dua tahun bagi bp redd tetap ada dan bekerja bersamasama atau bersebelahan dengan kementerian lhk dan kementerian agraria dan tata ruang

Studi: Setengah dari Deforestasi di Indonesia Terjadi di Luar Wilayah Konsesi. Sekitar setengah dari hilangnya hutan alam Indonesia terjadi di luar kawasan konsesi, sesuai dengan laporan hasil penelitian terbaru yang dikeluarkan oleh Forest Watch Indonesia pada akhir Desember 2014. Hal ini bisa disimpulkan bahwa tingkat deforestasi di Indonesia lebih tinggi untuk tempat-tempat dimana skor tata kelola hutannya buruk. Tidak seperti laporan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kehutanan, data di dalam laporan ini meliputi daerah di luar kawasan hutan.Temuan ini sangat menggelisahkan karena menunjukkan bahwa tutupan hutan di Indonesia kini turun menjadi 46 persen luas daratan, turun 2,5 poin persen sejak 2009. Hutan alam di Indonesia kini seluas 82.500.000 hektar, lebih dari setengahnya hanya ada tiga provinsi: Papua, Kalimantan Timur (termasuk Kalimantan Utara), dan Kalimantan Barat.Analisis Forest Watch Indonesia menyimpulkan bahwa hutan alam di Indonesia rata-rata berkurang 917.000 hektar per tahun antara 2009 dan 2013, jauh di atas angka yang diberikan oleh Kementrian Kehutanan. Lebih dari 3/5 dari kehilangan tersebut yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera.Data di laporan tersebut juga menunjukkan bahwa hampir setengah dari hilangnya hutan alam Indonesia terjadi di luar areal konsesi. Laporan tersebut memang tidak menyebutkan penyebab deforestasi di daerah non-konsesi, tetapi umumnya faktor penyebab adalah pertanian, kelapa sawit, karet dan kebakaran biasanya adalah pendorong utama.Dalam area konsesi, deforestasi disebabkan oleh pengembangan perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman, dan daerah pertambangan. Area HPH (IUPHHK) memiliki tingkat deforestasi terendah meskipun mencakup wilayah terbesar dari hutan alam. Sementara itu di area HTI dan perkebunan kelapa sawit tutupan hutan berkurang signifikan dengan presentase terbesar.Forest Watch Indonesia juga melihat penyebab mendasar terjadinya deforestasi di Indonesia: yakni buruknya tata kelola hutan. Di lima tempat, Forest Watch Indonesia membandingkan indeks deforestasi dengan indeks pengelolaan hutan. Dari situ ditemukan bahwa “daerah dimana indeks tata kelolanya rendah memiliki area yang sudah ‘gundul’ paling luas dibandingkan daerah lain”, yang menunjukkan bahwa “tata kelola hutan yang buruk mempercepat degradasi sumber daya hutan”.Di sektor pemerintahan, laporan ini juga mendokumentasikan praktek-praktek yang patut dipertanyakan dalam sektor kehutanan, salah satunya adalah 58 persen dari kawasan konsesi aktif gagal memperoleh baik sertifikasi keberlanjutan ataupun sertifikasi legalitas. Perusahaan perkebunan kayu hanya menanam sebagian kecil dari hutan yang sudah mereka buka.Masalah mendasar, kata laporan itu, adalah jajaran birokrasi yang diberi tugas mengelola hutan Indonesia.“Masalah Kehutanan menjadi semakin kompleks dengan tingkat kapasitas di level bawah, termasuk ketidakselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah,” tulis laporan tersebut. “Sejumlah isu kehutanan tidak segera diselesaikan karena pemerintah (seperti Kementrian Kehutanan) tidak memprioritaskan penyelesaian akar penyebab masalah-masalah kehutanan ini.”Forest Watch Indonesia menyebutkan isu tata kelola hutan ini menjadi isu utama dalam rangka memperbaiki sektor kehutanan Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah program-program untuk menyelesaikan konflik kehutanan, melindungi dan memulihkan hutan, dan memperkuat pengelolaan hutan. Sebelum hal ini bisa berjalan, Indonesia membutuhkan data yang lebih baik dan lebih transparan tentang pemanfaatan hutan, undang-undang kehutanan yang lebih baik dengan penegakan hukum yang konsisten, pengakuan hak-hak masyarakat, iklim usaha yang sehat dan kompetitif, dan lembaga kehutanan yang lebih kuat.“Kelemahan pelaksanaan tata kelola hutan oleh pemerintah secara tidak langsung telah menciptakan ruang untuk praktik-prkatik korupsi,” lanjut laporan tersebut. “Sistem hukum, politik, dan ekonomi yang korup dan tidak transparan yang memandang sumber daya hutan hanya sebagai sumber pendapatan dan keuntungan, berkontribusi besar terhadap degradasi hutan di Indonesia. Kesenjangan karena peran dan kapasitas briorkrat yang kurang baik dalam melaksanakan fungsi pengawasan memberikan kesempatan bagi para pemain bidang kehutanan yang tidak bermoral untuk mengeksploitasi sumber daya hutan secara destruktif. ”

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

studi setengah dari deforestasi di indonesia terjadi di luar wilayah konsesi sekitar setengah dari hilangnya hutan alam indonesia terjadi di luar kawasan konsesi sesuai dengan laporan hasil penelitian terbaru yang dikeluarkan oleh forest watch indonesia pada akhir desember hal ini bisa disimpulkan bahwa tingkat deforestasi di indonesia lebih tinggi untuk tempattempat dimana skor tata kelola hutannya buruk tidak seperti laporan yang dikeluarkan oleh kementrian kehutanan data di dalam laporan ini meliputi daerah di luar kawasan hutantemuan ini sangat menggelisahkan karena menunjukkan bahwa tutupan hutan di indonesia kini turun menjadi persen luas daratan turun poin persen sejak hutan alam di indonesia kini seluas hektar lebih dari setengahnya hanya ada tiga provinsi papua kalimantan timur termasuk kalimantan utara dan kalimantan baratanalisis forest watch indonesia menyimpulkan bahwa hutan alam di indonesia ratarata berkurang hektar per tahun antara dan jauh di atas angka yang diberikan oleh kementrian kehutanan lebih dari dari kehilangan tersebut yang terjadi di kalimantan dan sumateradata di laporan tersebut juga menunjukkan bahwa hampir setengah dari hilangnya hutan alam indonesia terjadi di luar areal konsesi laporan tersebut memang tidak menyebutkan penyebab deforestasi di daerah nonkonsesi tetapi umumnya faktor penyebab adalah pertanian kelapa sawit karet dan kebakaran biasanya adalah pendorong utamadalam area konsesi deforestasi disebabkan oleh pengembangan perkebunan kelapa sawit hutan tanaman dan daerah pertambangan area hph iuphhk memiliki tingkat deforestasi terendah meskipun mencakup wilayah terbesar dari hutan alam sementara itu di area hti dan perkebunan kelapa sawit tutupan hutan berkurang signifikan dengan presentase terbesarforest watch indonesia juga melihat penyebab mendasar terjadinya deforestasi di indonesia yakni buruknya tata kelola hutan di lima tempat forest watch indonesia membandingkan indeks deforestasi dengan indeks pengelolaan hutan dari situ ditemukan bahwa daerah dimana indeks tata kelolanya rendah memiliki area yang sudah gundul paling luas dibandingkan daerah lain yang menunjukkan bahwa tata kelola hutan yang buruk mempercepat degradasi sumber daya hutandi sektor pemerintahan laporan ini juga mendokumentasikan praktekpraktek yang patut dipertanyakan dalam sektor kehutanan salah satunya adalah persen dari kawasan konsesi aktif gagal memperoleh baik sertifikasi keberlanjutan ataupun sertifikasi legalitas perusahaan perkebunan kayu hanya menanam sebagian kecil dari hutan yang sudah mereka bukamasalah mendasar kata laporan itu adalah jajaran birokrasi yang diberi tugas mengelola hutan indonesiamasalah kehutanan menjadi semakin kompleks dengan tingkat kapasitas di level bawah termasuk ketidakselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah tulis laporan tersebut sejumlah isu kehutanan tidak segera diselesaikan karena pemerintah seperti kementrian kehutanan tidak memprioritaskan penyelesaian akar penyebab masalahmasalah kehutanan iniforest watch indonesia menyebutkan isu tata kelola hutan ini menjadi isu utama dalam rangka memperbaiki sektor kehutanan indonesia termasuk di dalamnya adalah programprogram untuk menyelesaikan konflik kehutanan melindungi dan memulihkan hutan dan memperkuat pengelolaan hutan sebelum hal ini bisa berjalan indonesia membutuhkan data yang lebih baik dan lebih transparan tentang pemanfaatan hutan undangundang kehutanan yang lebih baik dengan penegakan hukum yang konsisten pengakuan hakhak masyarakat iklim usaha yang sehat dan kompetitif dan lembaga kehutanan yang lebih kuatkelemahan pelaksanaan tata kelola hutan oleh pemerintah secara tidak langsung telah menciptakan ruang untuk praktikprkatik korupsi lanjut laporan tersebut sistem hukum politik dan ekonomi yang korup dan tidak transparan yang memandang sumber daya hutan hanya sebagai sumber pendapatan dan keuntungan berkontribusi besar terhadap degradasi hutan di indonesia kesenjangan karena peran dan kapasitas briorkrat yang kurang baik dalam melaksanakan fungsi pengawasan memberikan kesempatan bagi para pemain bidang kehutanan yang tidak bermoral untuk mengeksploitasi sumber daya hutan secara destruktif

Bagaimana Nasib REDD+ Pasca Peleburan?. Badan baru ini terbentuk lewat Keputusan Presiden No 62/2013 dengan tujuan memastikan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan dan konversi lahan gambut.” Begitulah pembuka berita saya kala badan ini terbentuk, lebih setahun lalu.Sekitar tiga bulan pembentukan itu, lewat Kepres tertanggal 12 Desember 2013, presiden menunjuk Heru Prasetyo, memimpin badan ini. Saat itu, Heru menjabat deputi I UKP4.Kala itu, keseriusan presiden membentuk badan yang diisyaratkan dalam (LoI) dengan Norwegia ini sempat dipertanyakan karena terkesan lambat. Persiapan sekitar tiga tahun, baru lembaga ini lahir.Belum genap dua tahun, nyawa badan ini dicabut alias sudah ‘almarhum’ lewat Peraturan Presiden tentang struktur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada 21 Januari 2015.Bagaimana kelanjutan kerja-kerja badan ini? Akankah upaya penurunan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan lebih baik atau lebih buruk kala dilebur dengan Kementerian LHK?Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, angkat bicara. Meskipun belum ada langkah-langkah detil, tetapi dia berusaha meyakinkan, dengan melekat di satu organ pemerintahan (Kementerian LHK), kata Siti, interaksi dengan daerah akan makin kokoh dalam menjalankan kerja-kerja REDD+. “Makin jejek, tajem, dan kokoh. Koordinasi pemerintah ke daerah itu sering dan itu instrumennya. Kalau badan lepas, itu tidak gampang buat instruksi langsung,” katanya di Jakarta.Tak hanya itu, katanya, dengan peleburan ini lebih baik karena akan berbagi tanggung jawab pendanaan. Untuk hal-hal yang bersifat seperti keilmuan, peningkatan kapasitas masyarakat, monitoring sistem, sampai data base development bisa didanai luar negeri. Ketika berbicara belanja operasional kerja, personil, bisa menggunakan dana APBN. “Itu keungggulan kalau di direktorat jenderal.”Untuk itu, nanti ada semacam dewan penasehat atau (BOD). BOD ini, kata Siti, bisa mendevelop sistem finansial seperti apa yang tak akan tercampur dengan APBN. “Karena memang sistem seperti itu. Nanti silakan bisa dikembangkan, mau super fund, trust fund.”Dari sanalah, sistem keuangan dikembangkan. “Hanya saya gak tahu, setelah jadi nanti, tentu harus berkonsultasi ke menteri keuangan. Saya gak ngerti. Tapi paling tidak kita siapkan konsep-konsep itu sambil jalan.”Bagaimana posisi BOD dalam kementerian ini? Siti mengatakan, hubungan menteri dengan BOD bisa koordinatif atau instruktif. Hubungan board ini ke direktorat, saling melengkapi.Mengenai bentuk dan siapa saja yang bakal ada di BOD ini, menteri menyerahkan urusan desain kepada San Avri Awang, Kepala Balitbang Kementerian LHK. “Misal, ada perguruan tinggi, akademisi, LSM, kerja sama teknik luar negeri.”Para pihak yang duduk di BOD ini, katanya, orang-orang bebas jadi semacam . “Bukan atas perintah kita. Ia akan pengaruhi cara berpikir saya. Independen. Yang tidak represif, tak ada intrik, tak ada .”Siti membuat BOD ini guna menjawab isi (LoI) yang menyatakan mesti ada badan independen. “Yang diminta Norwagia itu independen. Agar orang yang menghadap ke presiden, dalam hal ini saya, boleh ada agenda terselubung.” Dia tak keberatan, kala bertemu dengan presidenpun bersama koordinator BOD. “Saya ada masalah.”Terkait peleburan, bagaimana komunikasi dengan Norwegia? Menurut dia, sudah mengundang dan bertemu Duta Besar Norwegia. “Terus saya bicara dengan Menlu Retno. Saya jelaskan dan minta tolong, keliatan bisa-bisa salah mengerti soal ini. Ada arahan dari presiden harus hindari tumpang tindih. Saya minta tolong didiplomasikan dengan baik,” ujar dia.Siti mengatakan, kala penyusunan LoI memang perlu karena Kementerian Kehutanan dianggap tak reform. Saat ini, Kementerian LHK bertekad mengubah diri. “Paling tidak harus ke sana. Tak ada pilihan lain karena memang harus berubah. Orientasi kerja harus berubah.”Guna mendapatkan sosok-sosok kuat dalam memegang urusan perubahan iklim dan penegakan hukum di kementerian, pemilihan sang direktur jenderal pun terbuka buat umum. “Bisa swasta, LSM, bisa siapa saja yang layak,” katanya.Lalu, apa juga tanggapan dari orang-orang BP REDD+ kala badan ini ‘mati’ mendadak? Heru Prasetyo, mantan kepala badan yang baru likuidasi ini mengatakan, perpres itu mengatur Kementerian LHK dengan memasukkan pasal yang menyatakan, membatalkan dan mencabut Perpres 62/2013, yang menjadikan BP REDD+. “Jadi, kalau bicara BP REDD+, tugas dan fungsi diambil alih Kementerian LHK sejak 21 Januari 2015,” katanya.Anehnya, dalam aturan peralihan tak mengatur jelas soal BP REDD+. “Peraturan peralihan hanya menyebutkan seluruh jabatan yang ada……Yang dibilangin hanya Kementerian LHK. Tak ada pasal lain yang atur fungsi dan peran BP REDD+ selama masa transisi itu.”Artinya, kata Heru, BP REDD+, bisa menjalankan fungsi sampai terbentuk perpres baru. “Ini satu pandangan. Ada juga pandangan, tidak ada aktivitas lagi karena tugas dan fungsi sudah tak ada.” Yang jelas, kata Heru, sesuai peraturan tadi, jabatan-jabatan BP REDD+ tak ada lagi.Sejak ada Satgas REDD+ dan BP REDD+, kata Heru, dunia melihat Indonesia terbuka dalam tataran REDD+, baik soal REDD+ , keterbukaan dan dialog dengan banyak orang. Seharusnya, Indonesia bangga. Heru pun tak bisa memastikan apakah setelah lebur di Kementerian LHK hal-hal itu akan berjalan konsisten atau tidak.“Apakah Kementerian LHK sekarang sama dengan yang lalu? Saya tak bisa berikan penilaian karena bukan pemerhati. Saya pegiat REDD+. Kalau memang LHK bisa berubah dan mampu tangani spesifik seperti ini bisa lanjut. Kalau gagal, dan yang terjadi business as usual dari birokrasi ya…”Dia mencontohkan, kerja-kerja di kementerian yang mandek mesipun sudah puluhan tahun. Salah satu KPH. Konsep itu, kata Heru, sudah ada sejak 1984 dan mulai dikembangkan di luar Jawa. “Dari 1984 sampai 2014, KPH jalan. Andai kata perilaku masih sama ya jalan…Ini satu contoh saja,” ujar dia.Menurut Heru, dalam menggabungkan satu badan atau lembaga, jika hanya memikirkan agar tak tumpang tindih, itu suatu hal mudah. Yang sulit itu, katanya, bagaimana konsep bisa jalan. “Itu yang perlu ilmu. BP REDD+, coba buat lebih efektif di lapangan.”Mengenai pembuatan perpres, apakah harus mengacu LoI? “Harusnya, kalau kita sehat, waras, lihat dari masing-masing.” Kemudian dicari solusi yang paling pas untuk dua hal itu. “Kalau di sini paling banyak masak di-? tak dilakukan? Kalau memang dua-duanya benefit banyak, ya mikir lagi, bagaimana memanfaatkan dua itu jangan saling melemahkan,” ucap Heru.Terkait peleburan BP REDD+ ini, bagaimana kaitan dengan LoI? “Pengalihan tugas BP REDD+ ini tak sesuai dengan LoI. Karena dalam LoI kalimat tertulis dan ditandatangani Menlu dan Menteri Norwegia, itu spesifik buat implementasikan REDD+,” kata Heru.Untuk itu, tak ada keraguan Heru kala peleburan badan ini jelas-jelas tak sesuai LoI. “Kriteria badan itu, koordinasi dan lapor langsung kepada presiden. KLHK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.”Apalagi kalau dikaitkan tugas Kementerian LHK itu menjalankan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. “Artinya, KLHK tak menuhi syarat dalam Pasal 6 LoI tadi karena bukan badan khusus yang bisa jalankan REDD+. Perpres 16 itu juga tak khusus atur BP REDD+ tapi buat atur LHK.”Dalam LoI, katanya, para pihak , baik Indonesia maupun Norwegia, bisa saja membatalkan kapanpun melalui tertulis. Dalam perspektif hukum, kata Heru, LoI ini termasuk hukum lunak (), tak mengikat. “Dalam isi LoI juga harus dituangkan dalam perjanjian lebih lanjut dengan para pihak. Tak ada sanksi apapun. Apakah bisa modifikasi? Bisa mungkin saja.”Meskipun LoI tak ada sanksi, bukan berarti bisa melanggar begitu saja. Mas Achmad Santosa, mantan Deputi UKP4 mengatakan, secara etika hubungan luar negeri seharusnya memberitahu ke Kementerian Luar Negeri. Nanti, Kemenlu yang akan berkomunikasi dengan Norwegia.Peleburan badan inipun mendapat tanggapan dari kalangan organisasi masyarakat sipil dan akademisi. Teguh Surya dari Greenpeace Indonesia mengatakan, seharusnya pencapaian target penurunan emisi khusus sektor kehutanan dan penggunaan lahan bisa lebih terarah, terukur dan terkoordinasi dengan baik. Dengan begitu, peleburan ini memberikan makna positif bagi Indonesia bukan hanya perdebatan eksistensi kelembagaan.Pada masa transisi, katanya, KLHK harus menyiapkan skenario transisi terbaik agar proses peralihan berjalan mulus. Belajar dari pengalaman, proses transisi sering terganjal pada hal-hal bersifat politis. Untuk itu, katanya, dukungan BP REDD+ terhadap kebijakan baru ini sangat menentukan proses transisi.Selain itu, katanya, perlu ada kepastian bahwa kerja-kerja dan komitmen BP REDD+ yang sedang berjalanpun, tidak terganggu. “Banyak terobosan positif sedang dikerjakan BP REDD+.”Dengan peleburan ini, kata Teguh, salah satu tantangan pada kewenangan berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga. Sebab, dimensi perubahan iklim sangat luas.Tak jauh beda dengan Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Dia berharap, proses pelembagaan tugas pokok dan fungsi BP REDD+ dan DNPI lancar dan segera berjalan sesuai harapan. Termasuk,BP REDD+ sebagai wali data peta adat. Karena BP REDD+ lebur ke KLHK, seharusnya tugas dan fungsi walidata peta wilayah adat otomatis menjadi tugas dan fungsi kementerian ini.Avi Mahaningtyas, dari Climate and land Use Alliance menilai, akan baik bagi kementerian menerapkan kerja-kerja dari bawah seperti yang sudah dilakukan BP REDD+ sebagai dasar bagi manajemen tata kelola dan reformasi kehutanan maupun sumber daya alam. Semua itu, katanya, akan membantu Menteri LHK, Siti Nurbaya, agar kementerian ini fokus–termasuk prioritas melakukan perubahan, dan berkoordinasi bersama kementerian-kementerian lain.Menteri LHK, kata Avi, akan sangat berperan dalam membantu presiden menjalankan komitmen dan meningkatkan kepemimpinan Indonesia dalam menangani perubahan iklim dari mengurangi deforestasi. “Jadi, bantuan semua orang dapat diberikan kepada Siti Nurbaya, demi melihat perubahan di dalam pemerintahan ini,” katanya.Untuk itu, lebih baik membantu menteri baru dalam melanjutkan kerja-kerja penting, seperti perizinan, audit kepatuhan pada konsesi perkebunan dan izin-izin kehutanan, pemetaan wilayah adat. Juga implementasi putusan MK 35, satu peta, MRV, pengawasan dan monitoring kebakaran hutan, pengurangan deforestasi sampai pengukuhan kawasan hutan di bawah koordinasi KPK.Deni Bram, pengajar Hukum Lingkungan Universitas Tarumanagara mengatakan, secara struktur hirarki perpres lebih tinggi dari LoI. Namun, terpenting saat ini bukan soal ratifikasi justru harus perubahan secara substansil. “Mari kita mulai “pemutihan” dan aksi nyata terkait perubahan iklim saat ini.”Menyangkut, BP REDD+ selaku wali data sementara peta adat, Deni menilai, tak masalah. “AMAN tidak perlu gusar karena itu mengikat pada program dan dipastikan tidak berubah selama dasar hukum masih valid.”Menurut dia, program REDD+ yang berjalan tak seketika batal demi hukum dengan peleburan institusinya. Bahkan, katanya, bisa menjadi momentum bagi pemerintah menguatkan pelaksanakan MK 35.

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

peran pemerintah lokal

bagaimana nasib redd pasca peleburan badan baru ini terbentuk lewat keputusan presiden no dengan tujuan memastikan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi degradasi hutan dan konversi lahan gambut begitulah pembuka berita saya kala badan ini terbentuk lebih setahun lalusekitar tiga bulan pembentukan itu lewat kepres tertanggal desember presiden menunjuk heru prasetyo memimpin badan ini saat itu heru menjabat deputi i ukpkala itu keseriusan presiden membentuk badan yang diisyaratkan dalam loi dengan norwegia ini sempat dipertanyakan karena terkesan lambat persiapan sekitar tiga tahun baru lembaga ini lahirbelum genap dua tahun nyawa badan ini dicabut alias sudah almarhum lewat peraturan presiden tentang struktur kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pada januari bagaimana kelanjutan kerjakerja badan ini akankah upaya penurunan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan lebih baik atau lebih buruk kala dilebur dengan kementerian lhkmenteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya angkat bicara meskipun belum ada langkahlangkah detil tetapi dia berusaha meyakinkan dengan melekat di satu organ pemerintahan kementerian lhk kata siti interaksi dengan daerah akan makin kokoh dalam menjalankan kerjakerja redd makin jejek tajem dan kokoh koordinasi pemerintah ke daerah itu sering dan itu instrumennya kalau badan lepas itu tidak gampang buat instruksi langsung katanya di jakartatak hanya itu katanya dengan peleburan ini lebih baik karena akan berbagi tanggung jawab pendanaan untuk halhal yang bersifat seperti keilmuan peningkatan kapasitas masyarakat monitoring sistem sampai data base development bisa didanai luar negeri ketika berbicara belanja operasional kerja personil bisa menggunakan dana apbn itu keungggulan kalau di direktorat jenderaluntuk itu nanti ada semacam dewan penasehat atau bod bod ini kata siti bisa mendevelop sistem finansial seperti apa yang tak akan tercampur dengan apbn karena memang sistem seperti itu nanti silakan bisa dikembangkan mau super fund trust funddari sanalah sistem keuangan dikembangkan hanya saya gak tahu setelah jadi nanti tentu harus berkonsultasi ke menteri keuangan saya gak ngerti tapi paling tidak kita siapkan konsepkonsep itu sambil jalanbagaimana posisi bod dalam kementerian ini siti mengatakan hubungan menteri dengan bod bisa koordinatif atau instruktif hubungan board ini ke direktorat saling melengkapimengenai bentuk dan siapa saja yang bakal ada di bod ini menteri menyerahkan urusan desain kepada san avri awang kepala balitbang kementerian lhk misal ada perguruan tinggi akademisi lsm kerja sama teknik luar negeripara pihak yang duduk di bod ini katanya orangorang bebas jadi semacam bukan atas perintah kita ia akan pengaruhi cara berpikir saya independen yang tidak represif tak ada intrik tak ada siti membuat bod ini guna menjawab isi loi yang menyatakan mesti ada badan independen yang diminta norwagia itu independen agar orang yang menghadap ke presiden dalam hal ini saya boleh ada agenda terselubung dia tak keberatan kala bertemu dengan presidenpun bersama koordinator bod saya ada masalahterkait peleburan bagaimana komunikasi dengan norwegia menurut dia sudah mengundang dan bertemu duta besar norwegia terus saya bicara dengan menlu retno saya jelaskan dan minta tolong keliatan bisabisa salah mengerti soal ini ada arahan dari presiden harus hindari tumpang tindih saya minta tolong didiplomasikan dengan baik ujar diasiti mengatakan kala penyusunan loi memang perlu karena kementerian kehutanan dianggap tak reform saat ini kementerian lhk bertekad mengubah diri paling tidak harus ke sana tak ada pilihan lain karena memang harus berubah orientasi kerja harus berubahguna mendapatkan sosoksosok kuat dalam memegang urusan perubahan iklim dan penegakan hukum di kementerian pemilihan sang direktur jenderal pun terbuka buat umum bisa swasta lsm bisa siapa saja yang layak katanyalalu apa juga tanggapan dari orangorang bp redd kala badan ini mati mendadak heru prasetyo mantan kepala badan yang baru likuidasi ini mengatakan perpres itu mengatur kementerian lhk dengan memasukkan pasal yang menyatakan membatalkan dan mencabut perpres yang menjadikan bp redd jadi kalau bicara bp redd tugas dan fungsi diambil alih kementerian lhk sejak januari katanyaanehnya dalam aturan peralihan tak mengatur jelas soal bp redd peraturan peralihan hanya menyebutkan seluruh jabatan yang adayang dibilangin hanya kementerian lhk tak ada pasal lain yang atur fungsi dan peran bp redd selama masa transisi ituartinya kata heru bp redd bisa menjalankan fungsi sampai terbentuk perpres baru ini satu pandangan ada juga pandangan tidak ada aktivitas lagi karena tugas dan fungsi sudah tak ada yang jelas kata heru sesuai peraturan tadi jabatanjabatan bp redd tak ada lagisejak ada satgas redd dan bp redd kata heru dunia melihat indonesia terbuka dalam tataran redd baik soal redd keterbukaan dan dialog dengan banyak orang seharusnya indonesia bangga heru pun tak bisa memastikan apakah setelah lebur di kementerian lhk halhal itu akan berjalan konsisten atau tidakapakah kementerian lhk sekarang sama dengan yang lalu saya tak bisa berikan penilaian karena bukan pemerhati saya pegiat redd kalau memang lhk bisa berubah dan mampu tangani spesifik seperti ini bisa lanjut kalau gagal dan yang terjadi business as usual dari birokrasi yadia mencontohkan kerjakerja di kementerian yang mandek mesipun sudah puluhan tahun salah satu kph konsep itu kata heru sudah ada sejak dan mulai dikembangkan di luar jawa dari sampai kph jalan andai kata perilaku masih sama ya jalanini satu contoh saja ujar diamenurut heru dalam menggabungkan satu badan atau lembaga jika hanya memikirkan agar tak tumpang tindih itu suatu hal mudah yang sulit itu katanya bagaimana konsep bisa jalan itu yang perlu ilmu bp redd coba buat lebih efektif di lapanganmengenai pembuatan perpres apakah harus mengacu loi harusnya kalau kita sehat waras lihat dari masingmasing kemudian dicari solusi yang paling pas untuk dua hal itu kalau di sini paling banyak masak di tak dilakukan kalau memang duaduanya benefit banyak ya mikir lagi bagaimana memanfaatkan dua itu jangan saling melemahkan ucap heruterkait peleburan bp redd ini bagaimana kaitan dengan loi pengalihan tugas bp redd ini tak sesuai dengan loi karena dalam loi kalimat tertulis dan ditandatangani menlu dan menteri norwegia itu spesifik buat implementasikan redd kata heruuntuk itu tak ada keraguan heru kala peleburan badan ini jelasjelas tak sesuai loi kriteria badan itu koordinasi dan lapor langsung kepada presiden klhk berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presidenapalagi kalau dikaitkan tugas kementerian lhk itu menjalankan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan artinya klhk tak menuhi syarat dalam pasal loi tadi karena bukan badan khusus yang bisa jalankan redd perpres itu juga tak khusus atur bp redd tapi buat atur lhkdalam loi katanya para pihak baik indonesia maupun norwegia bisa saja membatalkan kapanpun melalui tertulis dalam perspektif hukum kata heru loi ini termasuk hukum lunak tak mengikat dalam isi loi juga harus dituangkan dalam perjanjian lebih lanjut dengan para pihak tak ada sanksi apapun apakah bisa modifikasi bisa mungkin sajameskipun loi tak ada sanksi bukan berarti bisa melanggar begitu saja mas achmad santosa mantan deputi ukp mengatakan secara etika hubungan luar negeri seharusnya memberitahu ke kementerian luar negeri nanti kemenlu yang akan berkomunikasi dengan norwegiapeleburan badan inipun mendapat tanggapan dari kalangan organisasi masyarakat sipil dan akademisi teguh surya dari greenpeace indonesia mengatakan seharusnya pencapaian target penurunan emisi khusus sektor kehutanan dan penggunaan lahan bisa lebih terarah terukur dan terkoordinasi dengan baik dengan begitu peleburan ini memberikan makna positif bagi indonesia bukan hanya perdebatan eksistensi kelembagaanpada masa transisi katanya klhk harus menyiapkan skenario transisi terbaik agar proses peralihan berjalan mulus belajar dari pengalaman proses transisi sering terganjal pada halhal bersifat politis untuk itu katanya dukungan bp redd terhadap kebijakan baru ini sangat menentukan proses transisiselain itu katanya perlu ada kepastian bahwa kerjakerja dan komitmen bp redd yang sedang berjalanpun tidak terganggu banyak terobosan positif sedang dikerjakan bp redddengan peleburan ini kata teguh salah satu tantangan pada kewenangan berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga sebab dimensi perubahan iklim sangat luastak jauh beda dengan abdon nababan sekjen aliansi masyarakat adat nusantara aman dia berharap proses pelembagaan tugas pokok dan fungsi bp redd dan dnpi lancar dan segera berjalan sesuai harapan termasukbp redd sebagai wali data peta adat karena bp redd lebur ke klhk seharusnya tugas dan fungsi walidata peta wilayah adat otomatis menjadi tugas dan fungsi kementerian iniavi mahaningtyas dari climate and land use alliance menilai akan baik bagi kementerian menerapkan kerjakerja dari bawah seperti yang sudah dilakukan bp redd sebagai dasar bagi manajemen tata kelola dan reformasi kehutanan maupun sumber daya alam semua itu katanya akan membantu menteri lhk siti nurbaya agar kementerian ini fokustermasuk prioritas melakukan perubahan dan berkoordinasi bersama kementeriankementerian lainmenteri lhk kata avi akan sangat berperan dalam membantu presiden menjalankan komitmen dan meningkatkan kepemimpinan indonesia dalam menangani perubahan iklim dari mengurangi deforestasi jadi bantuan semua orang dapat diberikan kepada siti nurbaya demi melihat perubahan di dalam pemerintahan ini katanyauntuk itu lebih baik membantu menteri baru dalam melanjutkan kerjakerja penting seperti perizinan audit kepatuhan pada konsesi perkebunan dan izinizin kehutanan pemetaan wilayah adat juga implementasi putusan mk satu peta mrv pengawasan dan monitoring kebakaran hutan pengurangan deforestasi sampai pengukuhan kawasan hutan di bawah koordinasi kpkdeni bram pengajar hukum lingkungan universitas tarumanagara mengatakan secara struktur hirarki perpres lebih tinggi dari loi namun terpenting saat ini bukan soal ratifikasi justru harus perubahan secara substansil mari kita mulai pemutihan dan aksi nyata terkait perubahan iklim saat inimenyangkut bp redd selaku wali data sementara peta adat deni menilai tak masalah aman tidak perlu gusar karena itu mengikat pada program dan dipastikan tidak berubah selama dasar hukum masih validmenurut dia program redd yang berjalan tak seketika batal demi hukum dengan peleburan institusinya bahkan katanya bisa menjadi momentum bagi pemerintah menguatkan pelaksanakan mk

Memprihatinkan, Dalam Lima Tahun Deforestasi Ekosistem Leuser Bertambah Lebih Dua kali Lipat. Laju kehilangan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser yang terletak di provinsi Sumatera Utara dan Aceh dilaporkan telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Faktor penebangan hutan, perambahan dan konversi hutan untuk kepentingan perkebunan menjadi sebab dari hilangnya hutan.Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan minggu ini, melaporkan bahwa 80.316 hektar hutan hilang antara tahun 2008 dan 2013, peningkatan tajam dari 30.830 hektar antara 2002 dan 2008. Penilaian tersebut didasarkan pada analisis dari data satelit NASA yang diterbitkan oleh peneliti yang dipimpin oleh Matt Hansen dari University of Maryland.“Hutan Leuser yang berharga ini sangat penting bagi kelangsungan hidup orangutan sumatera, harimau sumatera, gajah sumatera dan badak Sumatera -. Meski telah dilindungi secara hukum, tetap saja kerusakan hutan tetap berjalan,” jelas Helen Buckland, Direktur Sumatran Orangutan Society.Lebih buruk lagi, tambah Buckland, sebagian dari blok Leuser akan segera dialihfungsikan untuk logging, pengembangan perkebunan, dan pertambangan, yang menyebabkan kondisi ekosistem dan satwa liar penghuninya semakin beresiko.Sebagian dari kawasan ekosistem Leuser secara hukum telah ditetapkan sebagai Taman Nasional, namun masa depan dari keseluruhan ekosistem ini masih jauh dari terlindung. Ekosistem ini merupakan jantung dan pemberi jasa lingkungan terbesar bagi sebagian wilayah di provinsi Sumatera Utara dan Aceh.Seperti yang diberitakan di sebelumnya, beberapa kali tindakan ilegal logging dapat digagalkan oleh . Taman Nasional Gunung Leuser sendiri baru saja memperingati hari jadinya yang 35 tahun pada tanggal 6 Maret yang lalu.Diluar tindak pencegahan illegal logging, para naturalis lebih mengkuatirkan usulan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh yang telah berjalan selama bertahun-tahun ini. Lobi yang intensif dari perusahaan kepada pemerintah akan memungkinkan pembukaan hutan yang sebelumnya terlarang untuk perkebunan, penebangan, dan konsesi pertambangan.Perubahan RTRWA akan memberi akses terhadap pembukaan jalan yang membelah kawasan ekosistem. Pembukaan jalan pada akhirnya akan menjadi akses bagi masuknya para okupan lahan dan kepentingan industri. Hutan akan terancam dengan fragmentasi. “Kami dan rekan-rekan masyarakat sipil bersatu untuk melawan rencana pembukaan jalan, pertambangan emas, dan perkebunan pulp dan kertas dan kelapa sawit dalam ekosistem,” lanjut Buckland.“Jika rencana tersebut terealisir, kita bisa melihat bahwa spesies ikonik akan punah hanya dalam beberapa tahun. Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor akan bertambah. Resiko kebencanaan akan terjadi jika daerah sensitif seperti lereng curam, daerah aliran sungai dan lahan gambut penuh karbon dibuka dan dikonversi.”Sumatera telah kehilangan hampir seperempat dari hutan dan lebih dari 40 persen dari lahan gambut selama periode 2000 dan 2010. Deforestasi ini merupakan tingkat deforestasi tertinggi dari setiap pulau utama selama periode tersebut. Konversi untuk pulp dan kertas, kayu, dan produksi minyak sawit adalah pemicu terbesar hilangnya hutan alam.

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam ekosistem

memprihatinkan dalam lima tahun deforestasi ekosistem leuser bertambah lebih dua kali lipat laju kehilangan hutan di kawasan ekosistem leuser yang terletak di provinsi sumatera utara dan aceh dilaporkan telah meningkat lebih dari dua kali lipat faktor penebangan hutan perambahan dan konversi hutan untuk kepentingan perkebunan menjadi sebab dari hilangnya hutandalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan minggu ini melaporkan bahwa hektar hutan hilang antara tahun dan peningkatan tajam dari hektar antara dan penilaian tersebut didasarkan pada analisis dari data satelit nasa yang diterbitkan oleh peneliti yang dipimpin oleh matt hansen dari university of marylandhutan leuser yang berharga ini sangat penting bagi kelangsungan hidup orangutan sumatera harimau sumatera gajah sumatera dan badak sumatera meski telah dilindungi secara hukum tetap saja kerusakan hutan tetap berjalan jelas helen buckland direktur sumatran orangutan societylebih buruk lagi tambah buckland sebagian dari blok leuser akan segera dialihfungsikan untuk logging pengembangan perkebunan dan pertambangan yang menyebabkan kondisi ekosistem dan satwa liar penghuninya semakin beresikosebagian dari kawasan ekosistem leuser secara hukum telah ditetapkan sebagai taman nasional namun masa depan dari keseluruhan ekosistem ini masih jauh dari terlindung ekosistem ini merupakan jantung dan pemberi jasa lingkungan terbesar bagi sebagian wilayah di provinsi sumatera utara dan acehseperti yang diberitakan di sebelumnya beberapa kali tindakan ilegal logging dapat digagalkan oleh taman nasional gunung leuser sendiri baru saja memperingati hari jadinya yang tahun pada tanggal maret yang laludiluar tindak pencegahan illegal logging para naturalis lebih mengkuatirkan usulan revisi rencana tata ruang wilayah rtrw aceh yang telah berjalan selama bertahuntahun ini lobi yang intensif dari perusahaan kepada pemerintah akan memungkinkan pembukaan hutan yang sebelumnya terlarang untuk perkebunan penebangan dan konsesi pertambanganperubahan rtrwa akan memberi akses terhadap pembukaan jalan yang membelah kawasan ekosistem pembukaan jalan pada akhirnya akan menjadi akses bagi masuknya para okupan lahan dan kepentingan industri hutan akan terancam dengan fragmentasi kami dan rekanrekan masyarakat sipil bersatu untuk melawan rencana pembukaan jalan pertambangan emas dan perkebunan pulp dan kertas dan kelapa sawit dalam ekosistem lanjut bucklandjika rencana tersebut terealisir kita bisa melihat bahwa spesies ikonik akan punah hanya dalam beberapa tahun bencana alam seperti banjir dan tanah longsor akan bertambah resiko kebencanaan akan terjadi jika daerah sensitif seperti lereng curam daerah aliran sungai dan lahan gambut penuh karbon dibuka dan dikonversisumatera telah kehilangan hampir seperempat dari hutan dan lebih dari persen dari lahan gambut selama periode dan deforestasi ini merupakan tingkat deforestasi tertinggi dari setiap pulau utama selama periode tersebut konversi untuk pulp dan kertas kayu dan produksi minyak sawit adalah pemicu terbesar hilangnya hutan alam

Mengapa Sawit Berkembang Menjadi Komoditas Utama Indonesia?. Sawit dan produk turunannya adalah komoditas tanaman perdagangan terpenting Indonesia. Pada tahun 2014, Indonesia memproduksi 33,5 juta ton minyak sawit, [1] yang menghasilkan $ 18,9 miliar dari pendapatan ekspor. [2] Sawit telah menjadi ekspor paling berharga dibelakang batubara dan migas. [3] Laju minyak sawit Indonesia adalah fenomena yang relatif baru dengan pertumbuhan luar biasa industrinya dalam 30 tahun terakhir.Laju perkembangan industri kelapa sawit Indonesia merupakan hasil dari kombinasi beragam faktor. Sebagai komoditas perkebunan, sawit merupakan tanaman yang sangat produktif yang mampu menghasilkan 7 kali lebih banyak dari minyak dan 11 kali lebih banyak dari kedelai per hektar. [6] Selain itu, minyak sawit baik tinggi dalam kualitas dan sangat serbaguna. [7] Minyak sawit sekarang digunakan sebagai dasar untuk sebagian margarin, sabun, lipstik, berbagai ragam kembang gula, minyak goreng, es krim, pelumas industri, dan berbagai produk lainnya. [8]Faktor-faktor lain terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia. Perkembangan perkebunan sawit memiliki hubungan yang signifikan dengan industri penebangan , sebuah industri yang mulai berkembang pesat di tahun 1970-an. Di paruh kedua 1970-an, Indonesia adalah eksportir terbesar kayu di dunia, [9] [10] yang didorong oleh investasi asing [11] termasuk pembangunan akses jalan yang membuka hutan hujan yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. [12]Penggabungan aktivitas dengan kelapa sawit yang cepat tumbuh menciptakan model bisnis yang sangat menguntungkan. Penebangan kayu menghasilkan pendapatan hingga $ 10.000 per hektar, yang cukup untuk memberikan modal awal untuk mengkonversi lahan masih lebih menguntungkan perkebunan kelapa sawit. [13]Selain itu, permintaan akan minyak nabati telah mengubah cara di mana minyak sawit dibudidayakan. Selama dekade terakhir, permintaan global untuk minyak nabati telah meningkat lebih dari 5 persen per tahun. [14] Kecenderungan ini didorong oleh masalah kesehatan, dengan produsen produk mencari pengganti lemak hewani, yang tinggi kolesterol, dan minyak terhidrogenasi parsial-yang tinggi lemak jenuh. [15] Tingginya permintaan minyak sawit telah menyebabkan budidaya bergeser dari metode subsisten tradisional, yaitu penanaman lewat sistem pertanian skala kecil, menjadi satu-satunya tanaman homogen yang ditanam dalam perkebunan luas. [16]Akhirnya, masalah politik di masa tersebut, yaitu lewat oligarki dan nepotisme yang telah memainkan peranan besar dalam kebangkitan perkebunan sawit. Pada era Presiden Soeharto, yang berkuasa 1967-1998, hutan dibagi-bagi untuk mempererat hubungan kroni dengan jenderal tentara dan sekutu politik. [17] Sebagian besar tanah ini diratakan dan dikonversi menjadi perkebunan sawit. Persentase terbesar dari sektor minyak kelapa sawit tetap di bawah kendali keluarga Suharto dan rekan bisnis. [18]Saat ini, industri kelapa sawit Indonesia terus tumbuh pada tingkat yang tidak berkelanjutan. Indonesia memiliki 8,1 juta hektar perkebunan kelapa sawit, [19] sekitar 37 persen yang didirikan di atas tanah gundul. [20] dan jumlah areal diproyeksikan mencapai 13 juta hektar pada tahun 2020. [21] Sebagai bentuk perkebunan yang terus berkembang, sawit beresiko terhadap laju kerusakan hutan.Salah satu alasan mengapa pertumbuhan sawit tidak terkendali saat ini adalah ketidakmampuan pemerintah pusat untuk menjangkau berbagai tata kelola lahan di tingkat lokal, dimana sebagian besar perkebunan sawit masih berada di bawah kendali jejaring dari pejabat setempat. [22] Para pejabat menuai keuntungan pribadi dari perkebunan dan tetap melanjutkan ekspansi. Politisi lokal memberikan izin (kerap ilegal) kepada konsesi sawit dan perusahaan sumber daya alam lainnya dalam rangka memperoleh komisi, yang sering disalurkan ke kampanye politik pilkada. [23]Jaringan korupsi diperpanjang lewat hubungan keluarga dan birokrasi. Pada tahun 2011, Morkes Effendy, bupati Ketapang, ditemukan telah mengeluarkan izin ilegal untuk PT Kayong Agro Lestari, sebuah perusahaan sawit yang dimiliki oleh anaknya. [24] Pemerintah Kabupaten Ketapang juga ditemukan untuk memiliki saham di Golden Youth Plantation, perusahaan yang terkait dengan perampasan tanah dan perusakan hutan lindung. [25] Pemerintah pusat sendiri pun memiliki keterbatasan untuk melakukan pemantauan yang akurat terhadap deforestasi. Sebuah penelitian terbaru di jurnal merilis bahwa laju deforestasi lebih besar dari angka yang dirilis, yaitu 1 juta hektar hutan primer, selama 12 tahun terakhir. [26]Selain itu, perencanaan penggunaan lahan dan pemetaan yang lemah sering membuat Pemerintah Pusat tidak mampu untuk mengungkap tujuan dari penggunaan lahan. [27] Pengamat eksternal juga mengungkapkan kelemahan dan kinerja buruk Kementerian Kehutanan dalam hal transparansi anggaran. Kemenhut telah melakukan transfer penggunaan dana hingga ratusan juta dollar bagi reboisasi, namun akuntan publik hanya sedikit tahu tentang kebenaran alokasi dana tersebut. [28]Kelemahan ini dimanfaatkan oleh perusahaan sawit untuk mengambil keuntungan dari kurangnya pengawasan dan cara-cara ilegal untuk membantu ekspansi mereka. Perusahaan mengembangkan lahan tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin penggunaan lahan atau melakukan analisa dampak lingkungan yang diperlukan. [29] Tanpa pemeriksaan di tingkat daerah, perkebunan mulai merambah ke daerah-daerah sensitif seperti zona penyangga di sekitar hutan lindung, yang merupakan rumah bagi spesies yang terancam punah seperti orangutan. [30] Beberapa perusahaan tidak melaporkan luas kepemilikan mereka sehingga mereka terus mengeksploitasi lahan. [31] Bahkan, perusahaan lain tidak pernah mendapatkan izin ini sama sekali. [32]Penggunaan teknik tebas dan bakar () untuk membersihkan lahan terus dilakukan oleh pengembang perkebunan sawit. [33] Meskipun ilegal, tebas bakar memungkinkan pengembang untuk membersihkan lahan jauh lebih murah dan cepat daripada metode lainnya, teknik ini pun kadang lepas tanpa deteksi dan hukuman dari aparat hukum. [34]Hal yang terjadi, cara menebas lahan seperti ini menghasilkan kebakaran yang diluar kendali untuk waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, terutama di kawasan lahan gambut yang sangat mudah terbakar. [35] Ekspor kabut asap yang dihasilkan ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Singapura [36] telah menimbulkan beragam penyakit pernapasan yang mengancam kesehatan ratusan ribu warga negara. [37]Akhirnya, perusahaan sawit nakal menggunakan berbagai tipu muslihat yang membuat sulit untuk membawa si pelanggar hukum ke pengadilan. Perusahaan sering terhubung melalui jaringan rumit dari anak perusahaan, sehingga sangat sulit untuk melacak aktivitas ilegal ke sumber tunggal. [38] Ketika perusahaan yang dicurigai melakukan kegiatan ilegal, mereka sering berganti nama, restrukturisasi atau ditransfer ke kepemilikan yang berbeda. [39] [40] Mungkin waktu bertahun-tahun sebelum para pelanggar aturan ditemukan dimana saat yang sama kerusakan hutan telah terlanjur parah. [41] “Palm Oil Production by Country in 1000 MT,” , accessed March 10 2015, http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil&. “Palm Oil,” , accessed March 10 2015, http://www.indonesia-investments.com/doing-business/commodities/palm-oil/item166. “From Palm Fruit to Product: Indonesia’s Palm Oil Industry,” accessed March 10 2015, http://www.schusterinstituteinvestigations.org/#!indonesias-palm-oil-industry/c1lfi. Rully Prassetya, (working paper, University of Tokyo, 2013), accessed March 10 2015, http://www.academia.edu/5351767/Intro_to_Indonesias_Palm_Oil_Sector, p6-7. Ibid. Yusof Basiron, , presentation, http://www.mpoc.org.my/upload/Drivers-and-challenges-Salcra-2012.pdf. “Palm Oil: Productive and Versatile,” accessed March 10 2015, http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/palm_oil/about/. Ibid. “Govt Plan to Lift Ban on Log Exports Questioned,” Dec 16 2013. Ian Bourke, FAO Forestry Paper 83 (1988), p133. “Underlying Causes of Deforestation and Forest Degradation: Summary of Indonesia Case Study,” accessed March 10 2015, http://wrm.org.uy/oldsite/deforestation/Asia/Indonesia.html. Frans Welman, Bangkok, Thailand: BooksMango, 2013, p211. “Palm Oil,” , accessed March 10 2015, http://www.idhsustainabletrade.com/palm-oil. , Cambridge, MA: UCS Publications, 2012, p1. Ibid., p2-3. “Palm Oil,” Frans Welman, p211. George Aditjondro, “Suharo’s Fires,” 65 (Jan-Mar 2011). Satria Eka Hadinaryanto, “Special Report: Palm Oil, Poltiics, and Land Use in Indonesian Borneo,” April 24 2014. Rhett Butler, “3.5 Million Ha of Indonesian and Malaysian Forest Converted for Palm Oil in 20 Years,” , November 12 2013. “Palm Oil,” , accessed March 10 2015, http://www.indonesia-investments.com/doing-business/commodities/palm-oil/item166. “Can Palm Oil Go Sustainable in Indonesia?,” , October 13 2014, accessed March 10 2015, http://foodtank.com/news/2014/10/can-palm-oil-go-sustainable-in-indonesia. Satria Eka Hadinaryanto, “Special Report.” Ibid. , Washington, D.C.: Friends of the Earth, 2013, p13. Belinda Margono et al., “Primary Forest Cover Loss in Indonesia over 2000-2012,” 4 (2014), 730-735. , Amsterdam, the Netherlands: Greenpeace, 2013, p27. Rhett Butler, “Indonesia’s Corruption Legacy Clouds a Forest Protection Plan,” December 27 2010. Friends of the Earth, 2013, p10. Ibid. Ibid. Ibid., p4. “Impact of Indonesian Slash-and-Burn Fires Seen in Satellite Photo,” , August 27 2013. , Greenpeace, 2013. Samuel Oakford, ”Indonesia Is Killing the Planet for Palm Oil,” , July 4 2014. “The Asian Forest Fires of 1997-1998,” accessed March 10 2015, http://rainforests.mongabay.com/08indo_fires.htm. Angelika Heil, (PhD diss., Max Planck Institute for Meteorology, 2007). Ibid., p13. Ibid. Eric Wakker, , Jakarta, Indonesia: Friends of the Earth, 2005, p28. Greenpeace, 2013.

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

mengapa sawit berkembang menjadi komoditas utama indonesia sawit dan produk turunannya adalah komoditas tanaman perdagangan terpenting indonesia pada tahun indonesia memproduksi juta ton minyak sawit yang menghasilkan miliar dari pendapatan ekspor sawit telah menjadi ekspor paling berharga dibelakang batubara dan migas laju minyak sawit indonesia adalah fenomena yang relatif baru dengan pertumbuhan luar biasa industrinya dalam tahun terakhirlaju perkembangan industri kelapa sawit indonesia merupakan hasil dari kombinasi beragam faktor sebagai komoditas perkebunan sawit merupakan tanaman yang sangat produktif yang mampu menghasilkan kali lebih banyak dari minyak dan kali lebih banyak dari kedelai per hektar selain itu minyak sawit baik tinggi dalam kualitas dan sangat serbaguna minyak sawit sekarang digunakan sebagai dasar untuk sebagian margarin sabun lipstik berbagai ragam kembang gula minyak goreng es krim pelumas industri dan berbagai produk lainnya faktorfaktor lain terkait dengan kondisi ekonomi indonesia perkembangan perkebunan sawit memiliki hubungan yang signifikan dengan industri penebangan sebuah industri yang mulai berkembang pesat di tahun an di paruh kedua an indonesia adalah eksportir terbesar kayu di dunia yang didorong oleh investasi asing termasuk pembangunan akses jalan yang membuka hutan hujan yang sebelumnya tidak dapat dilakukan penggabungan aktivitas dengan kelapa sawit yang cepat tumbuh menciptakan model bisnis yang sangat menguntungkan penebangan kayu menghasilkan pendapatan hingga per hektar yang cukup untuk memberikan modal awal untuk mengkonversi lahan masih lebih menguntungkan perkebunan kelapa sawit selain itu permintaan akan minyak nabati telah mengubah cara di mana minyak sawit dibudidayakan selama dekade terakhir permintaan global untuk minyak nabati telah meningkat lebih dari persen per tahun kecenderungan ini didorong oleh masalah kesehatan dengan produsen produk mencari pengganti lemak hewani yang tinggi kolesterol dan minyak terhidrogenasi parsialyang tinggi lemak jenuh tingginya permintaan minyak sawit telah menyebabkan budidaya bergeser dari metode subsisten tradisional yaitu penanaman lewat sistem pertanian skala kecil menjadi satusatunya tanaman homogen yang ditanam dalam perkebunan luas akhirnya masalah politik di masa tersebut yaitu lewat oligarki dan nepotisme yang telah memainkan peranan besar dalam kebangkitan perkebunan sawit pada era presiden soeharto yang berkuasa hutan dibagibagi untuk mempererat hubungan kroni dengan jenderal tentara dan sekutu politik sebagian besar tanah ini diratakan dan dikonversi menjadi perkebunan sawit persentase terbesar dari sektor minyak kelapa sawit tetap di bawah kendali keluarga suharto dan rekan bisnis saat ini industri kelapa sawit indonesia terus tumbuh pada tingkat yang tidak berkelanjutan indonesia memiliki juta hektar perkebunan kelapa sawit sekitar persen yang didirikan di atas tanah gundul dan jumlah areal diproyeksikan mencapai juta hektar pada tahun sebagai bentuk perkebunan yang terus berkembang sawit beresiko terhadap laju kerusakan hutansalah satu alasan mengapa pertumbuhan sawit tidak terkendali saat ini adalah ketidakmampuan pemerintah pusat untuk menjangkau berbagai tata kelola lahan di tingkat lokal dimana sebagian besar perkebunan sawit masih berada di bawah kendali jejaring dari pejabat setempat para pejabat menuai keuntungan pribadi dari perkebunan dan tetap melanjutkan ekspansi politisi lokal memberikan izin kerap ilegal kepada konsesi sawit dan perusahaan sumber daya alam lainnya dalam rangka memperoleh komisi yang sering disalurkan ke kampanye politik pilkada jaringan korupsi diperpanjang lewat hubungan keluarga dan birokrasi pada tahun morkes effendy bupati ketapang ditemukan telah mengeluarkan izin ilegal untuk pt kayong agro lestari sebuah perusahaan sawit yang dimiliki oleh anaknya pemerintah kabupaten ketapang juga ditemukan untuk memiliki saham di golden youth plantation perusahaan yang terkait dengan perampasan tanah dan perusakan hutan lindung pemerintah pusat sendiri pun memiliki keterbatasan untuk melakukan pemantauan yang akurat terhadap deforestasi sebuah penelitian terbaru di jurnal merilis bahwa laju deforestasi lebih besar dari angka yang dirilis yaitu juta hektar hutan primer selama tahun terakhir selain itu perencanaan penggunaan lahan dan pemetaan yang lemah sering membuat pemerintah pusat tidak mampu untuk mengungkap tujuan dari penggunaan lahan pengamat eksternal juga mengungkapkan kelemahan dan kinerja buruk kementerian kehutanan dalam hal transparansi anggaran kemenhut telah melakukan transfer penggunaan dana hingga ratusan juta dollar bagi reboisasi namun akuntan publik hanya sedikit tahu tentang kebenaran alokasi dana tersebut kelemahan ini dimanfaatkan oleh perusahaan sawit untuk mengambil keuntungan dari kurangnya pengawasan dan caracara ilegal untuk membantu ekspansi mereka perusahaan mengembangkan lahan tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin penggunaan lahan atau melakukan analisa dampak lingkungan yang diperlukan tanpa pemeriksaan di tingkat daerah perkebunan mulai merambah ke daerahdaerah sensitif seperti zona penyangga di sekitar hutan lindung yang merupakan rumah bagi spesies yang terancam punah seperti orangutan beberapa perusahaan tidak melaporkan luas kepemilikan mereka sehingga mereka terus mengeksploitasi lahan bahkan perusahaan lain tidak pernah mendapatkan izin ini sama sekali penggunaan teknik tebas dan bakar untuk membersihkan lahan terus dilakukan oleh pengembang perkebunan sawit meskipun ilegal tebas bakar memungkinkan pengembang untuk membersihkan lahan jauh lebih murah dan cepat daripada metode lainnya teknik ini pun kadang lepas tanpa deteksi dan hukuman dari aparat hukum hal yang terjadi cara menebas lahan seperti ini menghasilkan kebakaran yang diluar kendali untuk waktu berbulanbulan bahkan bertahuntahun terutama di kawasan lahan gambut yang sangat mudah terbakar ekspor kabut asap yang dihasilkan ke negaranegara tetangga seperti malaysia thailand dan singapura telah menimbulkan beragam penyakit pernapasan yang mengancam kesehatan ratusan ribu warga negara akhirnya perusahaan sawit nakal menggunakan berbagai tipu muslihat yang membuat sulit untuk membawa si pelanggar hukum ke pengadilan perusahaan sering terhubung melalui jaringan rumit dari anak perusahaan sehingga sangat sulit untuk melacak aktivitas ilegal ke sumber tunggal ketika perusahaan yang dicurigai melakukan kegiatan ilegal mereka sering berganti nama restrukturisasi atau ditransfer ke kepemilikan yang berbeda mungkin waktu bertahuntahun sebelum para pelanggar aturan ditemukan dimana saat yang sama kerusakan hutan telah terlanjur parah palm oil production by country in mt accessed march httpwwwindexmundicomagriculturecommoditypalmoil palm oil accessed march httpwwwindonesiainvestmentscomdoingbusinesscommoditiespalmoilitem from palm fruit to product indonesias palm oil industry accessed march httpwwwschusterinstituteinvestigationsorgindonesiaspalmoilindustryclfi rully prassetya working paper university of tokyo accessed march httpwwwacademiaeduintrotoindonesiaspalmoilsector p ibid yusof basiron presentation httpwwwmpocorgmyuploaddriversandchallengessalcrapdf palm oil productive and versatile accessed march httpwwfpandaorgwhatwedofootprintagriculturepalmoilabout ibid govt plan to lift ban on log exports questioned dec ian bourke fao forestry paper p underlying causes of deforestation and forest degradation summary of indonesia case study accessed march httpwrmorguyoldsitedeforestationasiaindonesiahtml frans welman bangkok thailand booksmango p palm oil accessed march httpwwwidhsustainabletradecompalmoil cambridge ma ucs publications p ibid p palm oil frans welman p george aditjondro suharos fires janmar satria eka hadinaryanto special report palm oil poltiics and land use in indonesian borneo april rhett butler million ha of indonesian and malaysian forest converted for palm oil in years november palm oil accessed march httpwwwindonesiainvestmentscomdoingbusinesscommoditiespalmoilitem can palm oil go sustainable in indonesia october accessed march httpfoodtankcomnewscanpalmoilgosustainableinindonesia satria eka hadinaryanto special report ibid washington dc friends of the earth p belinda margono et al primary forest cover loss in indonesia over amsterdam the netherlands greenpeace p rhett butler indonesias corruption legacy clouds a forest protection plan december friends of the earth p ibid ibid ibid p impact of indonesian slashandburn fires seen in satellite photo august greenpeace samuel oakford indonesia is killing the planet for palm oil july the asian forest fires of accessed march httprainforestsmongabaycomindofireshtm angelika heil phd diss max planck institute for meteorology ibid p ibid eric wakker jakarta indonesia friends of the earth p greenpeace

Laporan WWF Nyatakan Puluhan Juta Hektar Hutan Indonesia Bakal Hilang. Pada periode 2010-2030, Sumatera, Kalimantan dan Papua, berpotensi mengalami deforestasi lebih dari 27 juta hektar kalau tak ada upaya perbaikan tata kelola kehutanan. Faktor terbesar penggerak deforestasi di Indonesia, didominasi perkebunan skala besar dan infrastruktur. Namun, di Sumatera disebutkan penggerak deforestasi utama pertanian skala kecil dan kolonisasi. Sedangkan tambang dan HTI, dinilai tak menjadi ancaman penting lagi sebagai pendorong deforestasi di ketiga pulau itu. Demikian hasil laporan bagian terakhir dari WWF Living Forest Report, Saving Forests at Risk, yang dirilis Selasa (28/4/15) di Jakarta, bersamaan dengan acara Tropical Landscapes Summit 2015.Laporan itu menyebutkan, dalam masa 2010-2030, diperkirakan 170 juta hektar atau 80% hutan dunia hilang di 11 daerah yang disebut . Wilayah-wilayah itu adalah, Amazon, Atlantic Forest dan Gran Chaco, Borneo, Cerrado, Choco-Darien, Congo Basin, Afrika Timur, Bagian Timur Australia, Greater Mekong, New Guinea (termasuk Papua dan Papua Barat) dan Sumatera.“Tekanan utama terhadap hutan di 11 wilayah itu antara lain perkebunan skala besar, peternakan komersial, infrastuktur, sampai perkebunan skala kecil,” kata Rodney Taylor, Direktur Program Hutan WWF Internasional di Jakarta.Tampak dalam tabel penggerak deforestasi itu, di Sumatera dengan lima juta hektar hutan hilang, terutama oleh perkebunan skala kecil, kolonisasi dan infrastruktur. Sedang perkebunan besar, HTI maupun tambang dinilai bukan pemicu nomor wahid deforestasi.Di Kalimantan, dengan perkiraan kehilangan 22 juta hektar, penggerak utama deforestasi hanya perkebunan skala besar. Sedang di New Guinea, mencakup Papua dan Papua Barat, dengan prediksi tujuh juta hektar hutan hilang faktor utama kerusakan perkebunan skala besar. “Katagori ini tak terlalu sientifik. Itu pandangan ahli. Ini proyeksi masa depan kala tak ada perbaikan,”ucap Taylor.Budi Wardhana, Direktur Kebijakan dan Transformasi WWF Indonesia mengatakan, sebetulnya deforestasi di Indonesia pada level nasional dari tahun ke tahun menurun. Namun, katanya, ada beberapa hal perlu diamati seperti kecenderungan kenaikan dalam lima tahunan.“Kalau dari tahun ke tahun ada penurunan, tapi kalau kita ambil faktor penggerak deforestasi, 20012-2014 ada kecenderungan mulai naik lagi. Ini punya nilai koresasi dengan nilai delapan. Model yang bisa dipercaya untuk menggambarkan kondisi ke depan,” ujar dia.Menurut dia, pengumpulan data dalam 10 tahun, rata-rata deforestasi, terjadi di kawasan-kawasan bukan kehutanan, misalkan, perkebunan, pertanian, infrastuktur.Dari laporan itu, terlihat juga ada 13% kawasan lindung dan konser terdeforestasi. Penyebabnya, bisa karena pemberian izin tak singkron, atau pengawasan lemah.Di Sumatera, katanya, deforestasi terjadi di hutan produksi dan konservasi yang menunjukkan tak ada pengawasan. Di daerah ini, juga terjadi trend kenaikan deforestasi pada tahun-tahun pilkada. “Kalau diteruskan pola seperti ini, ada kecenderungan naik.” Dia mengatakan, 21% wilayah konservasi di Indonesia di Sumatera. “Di tesso Nillo itu hampir 50% deforestasi,” ujar dia.Untuk Kalimantan, 54% pembukaan kawasan hutan bukan untuk kepentingan kehutanan seperti perkebunan sawit. Sedang tekanan terhadap kawasan lindung dan konservasi relatif kecil, berkisar 4%. “Sama, terjadi peningkatan deforestasi pada masa-masa pilkada.”Sedang di Papua, tekanan terhadap hutan terjadi cukup besar di kawasan konservasi dan hutan konversi. Pembukaan kawasan untuk (MIFEE) menjadi pendorong deforestasi penting di wilayah ini.Budi mengatakan, laporan WWF ini adalah skenario bila tak ada perbaikan keadaan dalam mengurangi tekanan hutan. “Jangan lupa, kalau di hutan itu rumah masyarakat adat dan keragaman hayati. Satwa-satwa itu bertahan adalah indikator kesehatan hutan. Fungsi beri tanda, kita harus mengendarai, dan mengkonsumsi alam dengan benar agar masa depan aman.”Dari temuan laporan ini, kata Taylor, WWF mengusulkan beberapa solusi mengatasi tekanan terhadap hutan. , memperluas dan memperkuat perlindungan hutan. Yakni, dengan memperbaiki tata kelola kawasan lindung dan konservasi termasuk melindungi masyarakat adat., meningkatkan nilai jasa ekosistem. Hutan, katanya, memberikan banyak manfaat dari pasokan air bersih, sampai ‘rumah’ bagi spises dan situs-situs budaya., perluasan skala REDD+. Dengan skema REDD+, menyediakan insentif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, bisa membantu mengurangi ancaman terhadap hutan., zero deforestasi. Di mana perusahaan-perusahaan berkomitmen dan menjalankan bebas deforestasi dari rantai pasokan mereka. , pembangunan infrastruktur yang ramah hutan dan lingkungan. Proses ramah hutan ini, katanya, dilakukan dari pembiayaan, pembangunan sampai kebijakan infrastruktur seperti jalan, bendungan dan tambang. Pengamanan hutan mesti dibangun dalam semua proyek infrastruktur.Di Indonesia, katanya, moratorium izin di hutan dan lahan gambut bisa menjadi kesempatan mengkaji langkah-langkah dalam menghentikan deforestasi dan mengembangkan ekonomi lebih hijau.Sebelumnya, bagian lain dari yang telah diluncurkan adalah: dan

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional

laporan wwf nyatakan puluhan juta hektar hutan indonesia bakal hilang pada periode sumatera kalimantan dan papua berpotensi mengalami deforestasi lebih dari juta hektar kalau tak ada upaya perbaikan tata kelola kehutanan faktor terbesar penggerak deforestasi di indonesia didominasi perkebunan skala besar dan infrastruktur namun di sumatera disebutkan penggerak deforestasi utama pertanian skala kecil dan kolonisasi sedangkan tambang dan hti dinilai tak menjadi ancaman penting lagi sebagai pendorong deforestasi di ketiga pulau itu demikian hasil laporan bagian terakhir dari wwf living forest report saving forests at risk yang dirilis selasa di jakarta bersamaan dengan acara tropical landscapes summit laporan itu menyebutkan dalam masa diperkirakan juta hektar atau hutan dunia hilang di daerah yang disebut wilayahwilayah itu adalah amazon atlantic forest dan gran chaco borneo cerrado chocodarien congo basin afrika timur bagian timur australia greater mekong new guinea termasuk papua dan papua barat dan sumateratekanan utama terhadap hutan di wilayah itu antara lain perkebunan skala besar peternakan komersial infrastuktur sampai perkebunan skala kecil kata rodney taylor direktur program hutan wwf internasional di jakartatampak dalam tabel penggerak deforestasi itu di sumatera dengan lima juta hektar hutan hilang terutama oleh perkebunan skala kecil kolonisasi dan infrastruktur sedang perkebunan besar hti maupun tambang dinilai bukan pemicu nomor wahid deforestasidi kalimantan dengan perkiraan kehilangan juta hektar penggerak utama deforestasi hanya perkebunan skala besar sedang di new guinea mencakup papua dan papua barat dengan prediksi tujuh juta hektar hutan hilang faktor utama kerusakan perkebunan skala besar katagori ini tak terlalu sientifik itu pandangan ahli ini proyeksi masa depan kala tak ada perbaikanucap taylorbudi wardhana direktur kebijakan dan transformasi wwf indonesia mengatakan sebetulnya deforestasi di indonesia pada level nasional dari tahun ke tahun menurun namun katanya ada beberapa hal perlu diamati seperti kecenderungan kenaikan dalam lima tahunankalau dari tahun ke tahun ada penurunan tapi kalau kita ambil faktor penggerak deforestasi ada kecenderungan mulai naik lagi ini punya nilai koresasi dengan nilai delapan model yang bisa dipercaya untuk menggambarkan kondisi ke depan ujar diamenurut dia pengumpulan data dalam tahun ratarata deforestasi terjadi di kawasankawasan bukan kehutanan misalkan perkebunan pertanian infrastukturdari laporan itu terlihat juga ada kawasan lindung dan konser terdeforestasi penyebabnya bisa karena pemberian izin tak singkron atau pengawasan lemahdi sumatera katanya deforestasi terjadi di hutan produksi dan konservasi yang menunjukkan tak ada pengawasan di daerah ini juga terjadi trend kenaikan deforestasi pada tahuntahun pilkada kalau diteruskan pola seperti ini ada kecenderungan naik dia mengatakan wilayah konservasi di indonesia di sumatera di tesso nillo itu hampir deforestasi ujar diauntuk kalimantan pembukaan kawasan hutan bukan untuk kepentingan kehutanan seperti perkebunan sawit sedang tekanan terhadap kawasan lindung dan konservasi relatif kecil berkisar sama terjadi peningkatan deforestasi pada masamasa pilkadasedang di papua tekanan terhadap hutan terjadi cukup besar di kawasan konservasi dan hutan konversi pembukaan kawasan untuk mifee menjadi pendorong deforestasi penting di wilayah inibudi mengatakan laporan wwf ini adalah skenario bila tak ada perbaikan keadaan dalam mengurangi tekanan hutan jangan lupa kalau di hutan itu rumah masyarakat adat dan keragaman hayati satwasatwa itu bertahan adalah indikator kesehatan hutan fungsi beri tanda kita harus mengendarai dan mengkonsumsi alam dengan benar agar masa depan amandari temuan laporan ini kata taylor wwf mengusulkan beberapa solusi mengatasi tekanan terhadap hutan memperluas dan memperkuat perlindungan hutan yakni dengan memperbaiki tata kelola kawasan lindung dan konservasi termasuk melindungi masyarakat adat meningkatkan nilai jasa ekosistem hutan katanya memberikan banyak manfaat dari pasokan air bersih sampai rumah bagi spises dan situssitus budaya perluasan skala redd dengan skema redd menyediakan insentif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan bisa membantu mengurangi ancaman terhadap hutan zero deforestasi di mana perusahaanperusahaan berkomitmen dan menjalankan bebas deforestasi dari rantai pasokan mereka pembangunan infrastruktur yang ramah hutan dan lingkungan proses ramah hutan ini katanya dilakukan dari pembiayaan pembangunan sampai kebijakan infrastruktur seperti jalan bendungan dan tambang pengamanan hutan mesti dibangun dalam semua proyek infrastrukturdi indonesia katanya moratorium izin di hutan dan lahan gambut bisa menjadi kesempatan mengkaji langkahlangkah dalam menghentikan deforestasi dan mengembangkan ekonomi lebih hijausebelumnya bagian lain dari yang telah diluncurkan adalah dan

Satgas Anti Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Dibentuk. Apa Tugasnya?. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat membentuk Satuan Tugas (satgas) Anti Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Direktur Pembinaan Masyarakat Komisaris Besar (Pol) Suhadi SW sebagai pelaksana gugus tugas tersebut.Pembentukan satgas ini menindaklanjuti saat kunjungan kerja ke Markas Daerah Operasi Manggala Agni Rasau Jaya, Kalimantan Barat, Selasa (20/1/2015).Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Brigadir Jenderal Polisi Arief Sulistyanto menjelaskan satgas ini bertugas untuk melakukan tindakan pencegahan, penanggulangan, sekaligus penindakan terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kalbar.Arief mengatakan, selama ini penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan cenderung pada penegakan hukum. “Ini menjadi kontra produktif dengan tugas polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kita harus antisipasi sebelum kejadian,” ujarnya, Selasa (27/01/2015).Menurut Arief, untuk mengatasi pembukaan lahan dengan cara pembakaran maka akan dilakukan rekayasa sosial dan teknologi. Rekayasa sosial adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan yang selama ini dianggap menghemat tenaga dan waktu. Sedangkan rekayasa teknologi adalah dengan melakukan pemupukan, pembuatan parit atau bedeng di sekitar lahan masyarakat.Suhadi SW menambahkan, satgas akan melakukan kerja sama dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Manggala Agni, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah. “Kita juga akan memperkuat jaringan dengan Civil Society Organization (CSO) guna memberikan rumusan yang tepat bagi kegiatan ini,” jelasnya.Tidak hanya itu, Suhadi menyatakan, dalam penyuluhan kegiatan nanti akan dilibatkan pula organisasi kemahasiswaan dan para pegiat lingkungan. “Kami mengharapkan dukungan semua pihak agar kegiatan ini berjalan lancar dan tepat sasaran. Karena, Kalbar tanpa kabut asap merupakan harapan kita bersama,” katanya.Hajman, anggota pemadam kebakaran Manggala Agni Singkawang, menuturkan kendala yang dihadapi saat mengatasi kebakaran. Menurutnya, posisi titik api yang kadang berada di atas bukit kerap sulit dijangkau. Kondisi ini makin diperparah dengan ketiadaan sumber air untuk pemadaman. “Selain itu, sifat tanah gambut yang mudah terbakar namun sulit dipadamkan, membuat petugas harus kerja ekstra. “Pasalnya, air harus disemprotkan ke dalam tanah agar gambut tidak membara,” ujarnya.Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalbar ini mendapat perhatian dan dukungan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Menurut Siti semua pihak harus punya komitmen mencegah kebakaran hutan dan lahan. “Harus serius, bukan basa-basi,” katanya beberapa waktu lalu saat mengunjungi Kalbar.Tulisan ini hasil kerja sama

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

kampanye publik peran pemerintah lokal

satgas anti kebakaran hutan dan lahan di kalimantan barat dibentuk apa tugasnya kepolisian daerah kalimantan barat membentuk satuan tugas satgas anti kebakaran hutan dan lahan dengan direktur pembinaan masyarakat komisaris besar pol suhadi sw sebagai pelaksana gugus tugas tersebutpembentukan satgas ini menindaklanjuti saat kunjungan kerja ke markas daerah operasi manggala agni rasau jaya kalimantan barat selasa kepala kepolisian daerah kalimantan barat brigadir jenderal polisi arief sulistyanto menjelaskan satgas ini bertugas untuk melakukan tindakan pencegahan penanggulangan sekaligus penindakan terhadap kebakaran hutan dan lahan di kalbararief mengatakan selama ini penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan cenderung pada penegakan hukum ini menjadi kontra produktif dengan tugas polisi sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat kita harus antisipasi sebelum kejadian ujarnya selasa menurut arief untuk mengatasi pembukaan lahan dengan cara pembakaran maka akan dilakukan rekayasa sosial dan teknologi rekayasa sosial adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan yang selama ini dianggap menghemat tenaga dan waktu sedangkan rekayasa teknologi adalah dengan melakukan pemupukan pembuatan parit atau bedeng di sekitar lahan masyarakatsuhadi sw menambahkan satgas akan melakukan kerja sama dengan dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura dinas perkebunan manggala agni dan badan nasional penanggulangan bencana daerah kita juga akan memperkuat jaringan dengan civil society organization cso guna memberikan rumusan yang tepat bagi kegiatan ini jelasnyatidak hanya itu suhadi menyatakan dalam penyuluhan kegiatan nanti akan dilibatkan pula organisasi kemahasiswaan dan para pegiat lingkungan kami mengharapkan dukungan semua pihak agar kegiatan ini berjalan lancar dan tepat sasaran karena kalbar tanpa kabut asap merupakan harapan kita bersama katanyahajman anggota pemadam kebakaran manggala agni singkawang menuturkan kendala yang dihadapi saat mengatasi kebakaran menurutnya posisi titik api yang kadang berada di atas bukit kerap sulit dijangkau kondisi ini makin diperparah dengan ketiadaan sumber air untuk pemadaman selain itu sifat tanah gambut yang mudah terbakar namun sulit dipadamkan membuat petugas harus kerja ekstra pasalnya air harus disemprotkan ke dalam tanah agar gambut tidak membara ujarnyaupaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kalbar ini mendapat perhatian dan dukungan dari menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya menurut siti semua pihak harus punya komitmen mencegah kebakaran hutan dan lahan harus serius bukan basabasi katanya beberapa waktu lalu saat mengunjungi kalbartulisan ini hasil kerja sama

Greenpeace Sebut Kebun Sawit Andil Besar Deforestasi, Apa Langkah Perbaikan?. Greenpeace menyatakan, setidaknya ratusan perusahaan perkebunan sawit memberikan andil deforestasi cukup tinggi. Untuk itu, ini perlu langkah langkah penanganan serius hingga Indonesia mampu menerapkan nol deforestasi.“Beberapa tahun terakhir, Greenpeace kampanye khusus menekan dan mendesak perusahaan sawit menjalankan komitmen menekan deforestasi akibat pembukaan lahan besar-besaran,” kata Grant Rosoman, Global Forest Solutions Project Coordinator, Greenpeace Forest Network, usai The Forests Dialogue, di Pekanbaru, Riau.Kampanye zero deforestasi ini, katanya, terus disuarakan karena perusahaan-perusahaan masih eksploitasi bahkan di hutan lindung/konservasi, sampai hutan adat. Mereka juga mendorong perusahaan komitmen nol deforestasi. “Kami memantau agar ada fokus hak-hak masyarakat, dan upaya-upaya konservasi nyata.”Dia berharap, perusahaan baik sawit, HTI, HPH, tambang dan perusaahan lain memberikan apresiasi kepada masyarakat adat/lokal yang tinggal di kawasan hutan. “Bisa saling menjaga kawasan agar tidak rusak.”Menurut dia, peran pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam menghentikan deforestasi di Indonesia. “Bagaimana mereka mengintegrasikan perencanaan konsep dan . Perlu juga memperluas moratorium untuk menyelesaikan masalah hutan di Indonesia.”Greenpeace, mendesak, pemerintah membuat dasar hukum kuat dan penegakan hukum dalam menekan kerusakan hutan dan menjalin kerjasama dengan masyarakat adat. “Agar hutan hancur tidak terus meningkat karena perubahan kawasan menjadi perkebunan sawit,” katanya.Dia mengatakan, penting, melibatkan masyarakat adat dalam menjaga hutan karena mereka memahami betul tempat hidupnya, menghargai, meski memanfaatkan alam. “Tidak seperti perusahaan, masuk dan menghancurkan tanpa mampu mengembalikan seperti semula, karena itu mustahil dilakukan.”Dia mencontohkan, masyarakat adat mampu mempertahankan hutan, di Desa Dosan, Riau. Disana, ada masyarakat menanam sawit dan konservasi serta menjaga hutan. Mereka memiliki konsep memanfaatkan lahan tanpa merusak hutan.“Kisah itu juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, sebelum akhirnya pemerintah memberikan izin kepada ratusan perusahaan masuk ke dalam kawasan dan menghancurkan hutan yang selama berabad-abad dijaga masyarakat adat.”Data Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memperlihatkan, hasil citra satelit 2000, berdasarkan data 1985-1997, terjadi pengurangan luas hutan 22,46 juta hektar atau 1,87 juta hektar pertahun. Angka ini makin meningkat tajam 1997-2000 sebesar 2,84 juta hektar pertahun. Sedangkan data citra SPOT Vegetation, pengurangan tutupan berhutan 1,08 juta hektar pertahun, pada 2000-2005. Data penghitungan deforestasi Indonesia periode 2006-2009 menghasilkan angka 0,83 juta hektar pertahun.Luas deforestasi daratan Indonesia selama 2009-2011, adalah 0,90 juta hektar, angka rerata tahunan 0,45 juta hektar, meliputi kawasan hutan 0,33 juta hektar (73,3%), dan 0,12 juta hektar (26,7%) di luar kawasan (areal penggunaan lain).Deforestasi dalam kawasan hutan pertahun, terdiri dari hutan primer 3,1% atau 14.000 hektar, hutan sekunder 58,7 %, atau 264.400 hektar, hutan tanaman 11,5 % atau 51.8.000 hektar. Pada APL, deforestasi pertahun, pada hutan primer 3.200 hektar (0,7%), hutan sekunder 111.900 hektar (24,8%), dan hutan tanaman 5.300 hektar (1,2%).Berdasarkan laporan November 2014 oleh Ruandha Agung Sugardiman, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan, KLHK beberapa kegiatan ditengarai sebagai penyebab pengurangan luas hutan. Antara lain, konversi hutan untuk pembangunan sektor lain misal perkebunan dan transmigrasi, pembalakan tidak lestari, pencurian kayu atau penebangan liar, pertambangan, perambahan dan okupasi lahan, serta kebakaran hutan.Satu sisi, katanya, penghijauan dan reboisasi belum optimal, hingga lahan kritis makin luas. Kerusakan lingkungan pun meningkat seiring peningkatan deforestasi.

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

greenpeace sebut kebun sawit andil besar deforestasi apa langkah perbaikan greenpeace menyatakan setidaknya ratusan perusahaan perkebunan sawit memberikan andil deforestasi cukup tinggi untuk itu ini perlu langkah langkah penanganan serius hingga indonesia mampu menerapkan nol deforestasibeberapa tahun terakhir greenpeace kampanye khusus menekan dan mendesak perusahaan sawit menjalankan komitmen menekan deforestasi akibat pembukaan lahan besarbesaran kata grant rosoman global forest solutions project coordinator greenpeace forest network usai the forests dialogue di pekanbaru riaukampanye zero deforestasi ini katanya terus disuarakan karena perusahaanperusahaan masih eksploitasi bahkan di hutan lindungkonservasi sampai hutan adat mereka juga mendorong perusahaan komitmen nol deforestasi kami memantau agar ada fokus hakhak masyarakat dan upayaupaya konservasi nyatadia berharap perusahaan baik sawit hti hph tambang dan perusaahan lain memberikan apresiasi kepada masyarakat adatlokal yang tinggal di kawasan hutan bisa saling menjaga kawasan agar tidak rusakmenurut dia peran pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam menghentikan deforestasi di indonesia bagaimana mereka mengintegrasikan perencanaan konsep dan perlu juga memperluas moratorium untuk menyelesaikan masalah hutan di indonesiagreenpeace mendesak pemerintah membuat dasar hukum kuat dan penegakan hukum dalam menekan kerusakan hutan dan menjalin kerjasama dengan masyarakat adat agar hutan hancur tidak terus meningkat karena perubahan kawasan menjadi perkebunan sawit katanyadia mengatakan penting melibatkan masyarakat adat dalam menjaga hutan karena mereka memahami betul tempat hidupnya menghargai meski memanfaatkan alam tidak seperti perusahaan masuk dan menghancurkan tanpa mampu mengembalikan seperti semula karena itu mustahil dilakukandia mencontohkan masyarakat adat mampu mempertahankan hutan di desa dosan riau disana ada masyarakat menanam sawit dan konservasi serta menjaga hutan mereka memiliki konsep memanfaatkan lahan tanpa merusak hutankisah itu juga terjadi di sejumlah daerah di indonesia sebelum akhirnya pemerintah memberikan izin kepada ratusan perusahaan masuk ke dalam kawasan dan menghancurkan hutan yang selama berabadabad dijaga masyarakat adatdata direktorat inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan memperlihatkan hasil citra satelit berdasarkan data terjadi pengurangan luas hutan juta hektar atau juta hektar pertahun angka ini makin meningkat tajam sebesar juta hektar pertahun sedangkan data citra spot vegetation pengurangan tutupan berhutan juta hektar pertahun pada data penghitungan deforestasi indonesia periode menghasilkan angka juta hektar pertahunluas deforestasi daratan indonesia selama adalah juta hektar angka rerata tahunan juta hektar meliputi kawasan hutan juta hektar dan juta hektar di luar kawasan areal penggunaan laindeforestasi dalam kawasan hutan pertahun terdiri dari hutan primer atau hektar hutan sekunder atau hektar hutan tanaman atau hektar pada apl deforestasi pertahun pada hutan primer hektar hutan sekunder hektar dan hutan tanaman hektar berdasarkan laporan november oleh ruandha agung sugardiman direktur inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan klhk beberapa kegiatan ditengarai sebagai penyebab pengurangan luas hutan antara lain konversi hutan untuk pembangunan sektor lain misal perkebunan dan transmigrasi pembalakan tidak lestari pencurian kayu atau penebangan liar pertambangan perambahan dan okupasi lahan serta kebakaran hutansatu sisi katanya penghijauan dan reboisasi belum optimal hingga lahan kritis makin luas kerusakan lingkungan pun meningkat seiring peningkatan deforestasi

Produktivitas Lahan Sawit dan Kebijakan Moratorium Hutan, Apakah Saling Sinergi?. Dalam sebuah rilis bersama, antara perusahaan sawit multinasional Cargill dan IPB (25/05), disebutkan kedua pihak telah melakukan pemanenan pertama di kebun sawit di Bogor. Rintisan ini diharapkan akan menghasilkan sawit yang memiliki produktivitas hingga 8-9 ton tandan buah sawit/ per hektar dan bibit yang mampu menghasilkan buah pasir pada usia tiga tahun dan produktif hingga usia dua puluh tahun. Lewat peningkatan produktivitas, upaya ini diklaim akan mampu menjawab tantangan terhadap keterbatasan lahan perkebunan sawit di Indonesia.Pembukaan perkebunan sawit sejauh ini identik sebagai faktor utama pendorong laju deforestasi wilayah hutan alam di Indonesia. Berdasarkan data , dua dari tiga alasan konversi hutan alam disebabkan oleh pembukaan bagi perkebunan sawit.Mengapa ini terjadi? Alasannya jelas, selama ini pembukaan lahan () lebih menjadi pilihan para pengusaha alih-alih serius dengan pengadaan bibit unggul () di perkebunan sawit.Dalam paradigma lama, membuka lahan baru untuk sawit dari hutan alam akan membuat pengusaha mengeduk keuntungan di muka. Dengan hasil dari penebangan kayu yang dapat dinominalkan, selanjutnya keuntungan tebangan kayu digunakan oleh perusahaan untuk direinvestasikan dalam kebun sawit.Masalahnya, industri sawit tidak bisa terus-menerus hidup dengan bergantung kepada orientasi konversi hutan. Selain adanya faktor keterbatasan wilayah hutan yang dapat dikonversi, hutan tidak elok untuk terus digadaikan hanya untuk mengejar rente dari keuntungan sawit semata. Apa yang terjadi jika pada suatu waktu saat harga sawit kolaps di pasar dunia? Apakah kehilangan hutan dan keragaman hayati didalamnya dapat serta merta dipulihkan?Menegasikan sawit sebagai komoditas penting tentunya bukanlah suatu cara yang bijaksana. Sebagai tanaman buah tropis yang memiliki kompabilitas dengan iklim Indonesia, -ditambah dengan jumlah tenaga kerja melimpah dan upah buruh murah di Indonesia, jadilah sawit menjadi tanaman komoditas utama dan ekspor penting mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Komoditas ini memberikan kontribusi USD 21M dan mempekerjakan 4 juta orang. Dari pajak ekspor sawit, negara memperoleh sekitar USD 1M pertahunnya.Kebijakan meneruskan (jeda tebang) hutan yang telah diluncurkan Pemerintah pada bulan Mei ini, setidaknya menunjukkan ke arah mana perkembangan pengelolaan lahan akan berlangsung. Dengan segala keterbatasannya, Inpres ini perlu didukung oleh para pihak yang berkepentingan dalam industri perkebunan dan kehutanan. Satu pesan jelas moratorium yaitu hutan tidak dapat lagi ditujukan bagi konversi semata-mata kepentingan non kehutanan.Pesan ini harusnya mendorong industri sawit untuk mengejar upaya intensifikasi lahan. Industri harus beralih dari orientasi semula, yaitu perluasan lahan yang akan merugikan dalam jangka panjang, sebaliknya mulai meningkatkan cara pengelolaan lahan yang berpatokan pada kebijakan non ekspansi lahan dan zero-deforestasi.Disini, peran moratorium hutan primer dan lahan gambut akan berguna untuk memaksa perusahaan untuk terus berinovasi berorientasi pada penciptaan produktivitas dan pengelolaan lahan.Dengan jumlah lahan sawit di Indonesia lebih hampir 11 juta hektar (, 2014), Indonesia adalah negara terluas bagi penanaman sawit, namun dibalik itu sebenarnya meninggalkan sebuah pertanyaan mendasar. Mengapa kita masih memerlukan lahan yang lebih luas lagi untuk perkebunan sawit? Padahal jika dibandingkan dengan Malaysia, negara yang memiliki lahan yang lebih sempit dari Indonesia, Malaysia memiliki produktivitas lahan sawit yang lebih tinggi ketimbang Indonesia.Bayangkan dalam rasio yang terjadi saat ini, 1 hektar lahan sawit di Malaysia ekuivalen dengan 1,4 hektar lahan sawit di Indonesia. Keunggulan Malaysia dalam , manajemen kelola lahan, pemilihan bibit unggul, -termasuk pemberian bibit unggul kepada plasma, serta transportasi dan pengolahan minyak sawit yang lebih efisien terintegrasi menghasilkan produktivitas hektar yang lebih tinggi dari Indonesia.Contoh lain keberhasilan moratorium adalah di Brazil, yang sukses melakukan moratorium hutan tanpa mengorbankan industri pertanian kedelainya. Moratorium ekspansi kedelai di wilayah Amazon Brazil secara dramatis mengurangi laju deforestasi di bentang hutan tropis terbesar di dunia itu.Sebelum diberlakukannya moratorium lahan kedelai, deforestasi akibat pembukaan pertanian kedelai adalah 30 persen, namun setelah moratorium dijalankan tingkat deforestasi turun drastis hanya menjadi satu persen. Sebaliknya, intensifikasi telah menghasilkan produktivitas kedelai menjadi dua kali lipat dalam periode yang sama melalui pola pembersihan lahan, teknik penanaman dan pemilihan bibit yang baik.Setidak-tidaknya komitmen untuk melaksanakan dan telah diutarakan dari perusahan-perusahaan yang tergabung dalam , yaitu kelompok perusahaan beranggotakan Wilmar, Cargill, Asian Agri, Golden Agri Resources dan Musim Mas. Secara produksi total, kelompok perusahaan yang tergabung dalam IPOP dipercaya menguasai delapan puluh persen dari produksi minyak sawit dunia.Seperti diutarakan dalam pertemuan bisnis/lingkungan di Singapura pertengahan bulan Mei ini, perusahaan seperti Asian Agri berniat untuk menggandakan panen lewat peningkatan produktivitas hingga 50 persen. Caranya dengan melakukan penanaman ulang () secara bertahap menggunakan bibit unggul jenis baru () dan meningkatkan penanaman di lahan-lahan yang selama ini dianggap sebagai lahan marjinal. Upaya ini dilakukan untuk mengejar di masa depan.Namun demikian, perusahaan pun menyadari bahwa peningkatan produktivitas tidak semata merupakan persoalan teknis agronomi dan teknis pertanian semata, tetapi juga menyangkut permasalahan sosial dan hubungan terintegrasi dengan para Dalam tataran industri sawit yang melibatkan jutaan petani plasma, pertanyaannya bagaimana melibatkan jutaan petani plasma agar juga menggunakan bibit unggul bersertifikat yang memiliki produktivitas mumpuni?Sudah menjadi rahasia di Indonesia bahwa selama ini para petani plasma, -bahkan yang dilakukan oleh oknum di dalam perusahaan, lebih memilih menggunakan bibit sawit seadanya yang berharga murah dan mudah diperoleh. Padahal penggunaan bibit akan merugikan selama siklus daur sawit.Perusahaan juga bergantung kepada pasokan dari pihak ketiga yaitu petani sawit. Persoalan petani kecil sawit disini bukan persoalan sederhana di Indonesia, dengan sekitar 40 persen lahan sawit dimiliki oleh atau perkebunan rakyat, baku mutu yang seragam menjadi lebih sulit untuk dilakukan, alih-alih jika lahan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Saat ini produktivitas sawit di lahan SME sangat rendah sekitar 2-3 ton/ha saja. Perlu usaha yang keras untuk meningkatkan produktivitas lahan SME.Di luar permasalahan di atas, komitmen perusahaan perlu diperteguh dengan kesepakatan mengikat para pihak. Kelompok-kelompok seperti RSPO () maupun kelompok seperti IPOP harus membuktikan bahwa komitmen tidak hanya semata baik di atas kertas namun berbeda faktanya di lapangan.Dunia telah berubah, industri sawit tidak mungkin terus mengabaikan tekanan pasar global dan desakan para aktivis yang menghendaki produk yang berkelanjutan dan nir-deforestasi. Saat ini sembilan puluh enam persen dari produksi minyak sawit dunia berada Dalam jangka panjang, upaya moratorium yang dirintis sekarang akan memudahkan industri untuk mencapai komitmennya. Dengan cara ini moratorium hutan bukan hanya jargon kosong atau suatu hal yang diratapi tetapi merupakan bagian dari prospek bisnis yang memberikan dampak berganda yang menguntungkan. Dengan produktivitas yang meningkat di lahan sawit, diharapkan hutan tidak lagi menjadi sasaran untuk koversi lahan.Hal ini tentunya tidak dapat dilakukan semudah membalik telapak tangan, namun bukankah tidak ada yang tidak mungkin jika dilaksanakan dengan benar dan bersungguh-sungguh?

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem peran pemerintah lokal

produktivitas lahan sawit dan kebijakan moratorium hutan apakah saling sinergi dalam sebuah rilis bersama antara perusahaan sawit multinasional cargill dan ipb disebutkan kedua pihak telah melakukan pemanenan pertama di kebun sawit di bogor rintisan ini diharapkan akan menghasilkan sawit yang memiliki produktivitas hingga ton tandan buah sawit per hektar dan bibit yang mampu menghasilkan buah pasir pada usia tiga tahun dan produktif hingga usia dua puluh tahun lewat peningkatan produktivitas upaya ini diklaim akan mampu menjawab tantangan terhadap keterbatasan lahan perkebunan sawit di indonesiapembukaan perkebunan sawit sejauh ini identik sebagai faktor utama pendorong laju deforestasi wilayah hutan alam di indonesia berdasarkan data dua dari tiga alasan konversi hutan alam disebabkan oleh pembukaan bagi perkebunan sawitmengapa ini terjadi alasannya jelas selama ini pembukaan lahan lebih menjadi pilihan para pengusaha alihalih serius dengan pengadaan bibit unggul di perkebunan sawitdalam paradigma lama membuka lahan baru untuk sawit dari hutan alam akan membuat pengusaha mengeduk keuntungan di muka dengan hasil dari penebangan kayu yang dapat dinominalkan selanjutnya keuntungan tebangan kayu digunakan oleh perusahaan untuk direinvestasikan dalam kebun sawitmasalahnya industri sawit tidak bisa terusmenerus hidup dengan bergantung kepada orientasi konversi hutan selain adanya faktor keterbatasan wilayah hutan yang dapat dikonversi hutan tidak elok untuk terus digadaikan hanya untuk mengejar rente dari keuntungan sawit semata apa yang terjadi jika pada suatu waktu saat harga sawit kolaps di pasar dunia apakah kehilangan hutan dan keragaman hayati didalamnya dapat serta merta dipulihkanmenegasikan sawit sebagai komoditas penting tentunya bukanlah suatu cara yang bijaksana sebagai tanaman buah tropis yang memiliki kompabilitas dengan iklim indonesia ditambah dengan jumlah tenaga kerja melimpah dan upah buruh murah di indonesia jadilah sawit menjadi tanaman komoditas utama dan ekspor penting mendorong pertumbuhan ekonomi indonesia komoditas ini memberikan kontribusi usd m dan mempekerjakan juta orang dari pajak ekspor sawit negara memperoleh sekitar usd m pertahunnyakebijakan meneruskan jeda tebang hutan yang telah diluncurkan pemerintah pada bulan mei ini setidaknya menunjukkan ke arah mana perkembangan pengelolaan lahan akan berlangsung dengan segala keterbatasannya inpres ini perlu didukung oleh para pihak yang berkepentingan dalam industri perkebunan dan kehutanan satu pesan jelas moratorium yaitu hutan tidak dapat lagi ditujukan bagi konversi sematamata kepentingan non kehutananpesan ini harusnya mendorong industri sawit untuk mengejar upaya intensifikasi lahan industri harus beralih dari orientasi semula yaitu perluasan lahan yang akan merugikan dalam jangka panjang sebaliknya mulai meningkatkan cara pengelolaan lahan yang berpatokan pada kebijakan non ekspansi lahan dan zerodeforestasidisini peran moratorium hutan primer dan lahan gambut akan berguna untuk memaksa perusahaan untuk terus berinovasi berorientasi pada penciptaan produktivitas dan pengelolaan lahandengan jumlah lahan sawit di indonesia lebih hampir juta hektar indonesia adalah negara terluas bagi penanaman sawit namun dibalik itu sebenarnya meninggalkan sebuah pertanyaan mendasar mengapa kita masih memerlukan lahan yang lebih luas lagi untuk perkebunan sawit padahal jika dibandingkan dengan malaysia negara yang memiliki lahan yang lebih sempit dari indonesia malaysia memiliki produktivitas lahan sawit yang lebih tinggi ketimbang indonesiabayangkan dalam rasio yang terjadi saat ini hektar lahan sawit di malaysia ekuivalen dengan hektar lahan sawit di indonesia keunggulan malaysia dalam manajemen kelola lahan pemilihan bibit unggul termasuk pemberian bibit unggul kepada plasma serta transportasi dan pengolahan minyak sawit yang lebih efisien terintegrasi menghasilkan produktivitas hektar yang lebih tinggi dari indonesiacontoh lain keberhasilan moratorium adalah di brazil yang sukses melakukan moratorium hutan tanpa mengorbankan industri pertanian kedelainya moratorium ekspansi kedelai di wilayah amazon brazil secara dramatis mengurangi laju deforestasi di bentang hutan tropis terbesar di dunia itusebelum diberlakukannya moratorium lahan kedelai deforestasi akibat pembukaan pertanian kedelai adalah persen namun setelah moratorium dijalankan tingkat deforestasi turun drastis hanya menjadi satu persen sebaliknya intensifikasi telah menghasilkan produktivitas kedelai menjadi dua kali lipat dalam periode yang sama melalui pola pembersihan lahan teknik penanaman dan pemilihan bibit yang baiksetidaktidaknya komitmen untuk melaksanakan dan telah diutarakan dari perusahanperusahaan yang tergabung dalam yaitu kelompok perusahaan beranggotakan wilmar cargill asian agri golden agri resources dan musim mas secara produksi total kelompok perusahaan yang tergabung dalam ipop dipercaya menguasai delapan puluh persen dari produksi minyak sawit duniaseperti diutarakan dalam pertemuan bisnislingkungan di singapura pertengahan bulan mei ini perusahaan seperti asian agri berniat untuk menggandakan panen lewat peningkatan produktivitas hingga persen caranya dengan melakukan penanaman ulang secara bertahap menggunakan bibit unggul jenis baru dan meningkatkan penanaman di lahanlahan yang selama ini dianggap sebagai lahan marjinal upaya ini dilakukan untuk mengejar di masa depannamun demikian perusahaan pun menyadari bahwa peningkatan produktivitas tidak semata merupakan persoalan teknis agronomi dan teknis pertanian semata tetapi juga menyangkut permasalahan sosial dan hubungan terintegrasi dengan para dalam tataran industri sawit yang melibatkan jutaan petani plasma pertanyaannya bagaimana melibatkan jutaan petani plasma agar juga menggunakan bibit unggul bersertifikat yang memiliki produktivitas mumpunisudah menjadi rahasia di indonesia bahwa selama ini para petani plasma bahkan yang dilakukan oleh oknum di dalam perusahaan lebih memilih menggunakan bibit sawit seadanya yang berharga murah dan mudah diperoleh padahal penggunaan bibit akan merugikan selama siklus daur sawitperusahaan juga bergantung kepada pasokan dari pihak ketiga yaitu petani sawit persoalan petani kecil sawit disini bukan persoalan sederhana di indonesia dengan sekitar persen lahan sawit dimiliki oleh atau perkebunan rakyat baku mutu yang seragam menjadi lebih sulit untuk dilakukan alihalih jika lahan dikuasai oleh perusahaanperusahaan besar saat ini produktivitas sawit di lahan sme sangat rendah sekitar tonha saja perlu usaha yang keras untuk meningkatkan produktivitas lahan smedi luar permasalahan di atas komitmen perusahaan perlu diperteguh dengan kesepakatan mengikat para pihak kelompokkelompok seperti rspo maupun kelompok seperti ipop harus membuktikan bahwa komitmen tidak hanya semata baik di atas kertas namun berbeda faktanya di lapangandunia telah berubah industri sawit tidak mungkin terus mengabaikan tekanan pasar global dan desakan para aktivis yang menghendaki produk yang berkelanjutan dan nirdeforestasi saat ini sembilan puluh enam persen dari produksi minyak sawit dunia berada dalam jangka panjang upaya moratorium yang dirintis sekarang akan memudahkan industri untuk mencapai komitmennya dengan cara ini moratorium hutan bukan hanya jargon kosong atau suatu hal yang diratapi tetapi merupakan bagian dari prospek bisnis yang memberikan dampak berganda yang menguntungkan dengan produktivitas yang meningkat di lahan sawit diharapkan hutan tidak lagi menjadi sasaran untuk koversi lahanhal ini tentunya tidak dapat dilakukan semudah membalik telapak tangan namun bukankah tidak ada yang tidak mungkin jika dilaksanakan dengan benar dan bersungguhsungguh

Areal Moratorium Bertambah Hampir 1 Juta Hektar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis data peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB) revisi VIII dengan kenaikan wilayah moratorium seluas 926.030 hektar hingga total menjadi 65.015 juta hektar.Dari data KLHK, kenaikan areal moratorium ini diperoleh dari beberapa hal, terbesar dari pembaruan data perizinan seluas 968.625 hektar, disusul pembaruan data tanah 91.056 hektar, dan perkembangan tata ruang 31.919 hektar. Sedangkan, pada hutan primer dan lahan gambut masih mengalami penurunan cukup besar. Untuk konfirmasi perizinan sebelum inpres dan tindak lanjut juga masih menjadi penyebab penurunan areal moratorium seluas 49.178 hektar. Juga lahan baku sawah menurunkan areal yang dilindungi kebijakan ini sekitar 314 hektar. Namun, dari total areal yang bertambah dan berkurang, masih mengalami peningkatan hampir satu juta hektar. (lihat tabel)Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan, PIPPIB ini menjadi instrumen kontrol buat perizinan. Inpres Moratorium itu, katanya, berbunyi penyempurnaan pengelolaan kawasan, atau hutan primer dan gambut. Dalam prosesnya, lewat menahan izin-izin.Kini, perjalanan tata kelola itu sudah memasuki revisi VIII dan mengalami penambahan areal seluas 926.030 ribu hektar. “Ini sedang kerja keras buat penyempurnaan tata kelola manajemen hutan berkelanjutan,” katanya, Rabu (27/5/15) di Jakarta.Bagaimana terjadi perubahan areal moratorium itu? Dirjen Planologi Kehutanan Bambang Soepijanto mengatakan, angka perubahan saat ini merupakan hasil pencitraan satelit dan survei kondisi fisik di lapangan.“Pada saatnya nanti PIPPIB stabil. Tergantung dialog antara masyarakat dan pemerintah. Dialog itu berupa masukan tambah atau kurang. Kalau sudah tak ada dan lagi akan stabil.”Dia mencontohkan, revisi hutan alam primer itu dari Dinas Kehutanan provinsi, kabupaten, dan Perguruan Tinggi (Fakultas Kehutanan). Ia berbasis citra satelit resolusi tinggi sebagai informasi awal. Untuk revisi lahan gambut dari Kementerian Pertanian lewat penginderaan jarak jauh dengan SNI 7925:2013.“Jadi, kalau ada laporan dari masyarakat, misal lahan yang masuk hutan primer ternyata di lapangan sudah kampung atau desa, laporkan saja. Nanti, tim dari dinas atau perguruan tinggi turun. Baru, dalam revisi selanjutnya dimasukkan.”Sama juga dengan hasil data dan informasi penutupan lahan terkini, katanya, itu merupakan hasil cek lapangan, dan data citra satelit resolusi tinggi. Begitu juga penambahan areal pada pembaruan data perizinan, kata Bambang, itu didapat dari pencabutan izin, pengurangan areal atau pembatalan surat izin prinsip. Serupa dengan angka tambahan dari data tata ruang. “Kala disurvei di daerah ternyata ada hutan primer atau gambut, ya di-. Hasil revisi masuk PIPPIB,” ujar dia.Dirjen Bina Usaha Kehutanan Bambang Hendroyono, menambahkan, angka 900 an ribu hektar pada pembaruan data perizinan itu terkait beberapa izin yang oleh Dirjen BUK tak diperpanjang, sebagian besar HPH. Dia merinci, ada pencabutan tiga unit HPH, pengurangan areal, ada dua pembatalan SP1 (izin prinsip).“Itu merupakan izin hutan alam, yang tersisa kami . Kemungkinan masih ada hutan primer. HPH kerja belum selesai karena kinerja jelek tak diperpanjang jadi masuk moratorium.”Ditjen BUK, katanya, sedang merancang peta arahan pemanfaatan hutan produksi dan usaha pemanfaatan hutan. Peta ini, katanya, akan menjadi pegangan bagi kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota agar tahu pemanfaatan lahan atau lahan mana yang bisa diberi izin dan lain-lain. Nanti, katanya, peta arahan itu akan dimasukkan ke website KLHK.Saat ini, kementerian melakukan analisis data dan informasi terlebih dahulu. Beberapa hal yang sedang dilakukan antara lain, , analisis tumpang tindih peta kawasan hutan dengan sebaran HPH, peta rencana kerja tahunan nasional (RKTN), peta PIPPIB, peta tutupan lahan dan peta aksesibilitas seperti jalan dan sungai. , analisis peta kawasan hutan produksi terhadap areal izin pemanfataan, PIPPIB dan RKTN dan terhadap areal pemukiman. Juga sinkronisasi terhadap proses perizinan yang masih berjalan dan usulan pemda., analisis kriteria hutan produksi, baik menyangkut fungsi hutan (hutan produksi tetap atau hutan produksi), penutupan lahan, kelerengan dan aksesibilitas dan letak pemukiman atau desa.“Ini sudah disiapkan konsep sejak 2015 dan dilakukan rapat koordinasi serta konsultasi publik. Hingga pegangan itu sudah lalui prosedur yang benar,” ujar Bambang.Dia mengatakan, ada yang berbeda dari arahan pemanfaatan hutan dulu dan sekarang. Saat ini, katanya, pemanfaatan HP yang berada di sekitar masyarakat didorong buat masyarakat. Alokasi ini, katanya, sejalan dengan program kementerian menyiapkan lahan 12,7 juta hektar buat masyarakat. Selain hak kelola masyarakat, lahan buat restorasi ekosistempun akan meningkat. “Kalau, izin-izin buat usaha seperti HTI itu akan makin kecil.” (lihat tabel)Hal itu dibenarkan oleh Hadi Daryanto, Sekretaris Jenderal Kehutanan, KLHK. Menurut dia, meskipun tak masuk dalam pengecualian Inpres Moratorium, tetapi pemberian hak wilayah kelola kepada warga seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan adat, tak akan terganggu. Pemberian hak kelola rakyat, kata Hadi, tetap memungkinkan bagi mereka yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. “Kalau hutan tanaman rakyat tak bisa karena memanfaatkan kayu, kalau HkM lihat dulu, hanya yang memanfaatkan non kayu.”Siti juga memperkuat itu. Menurut dia, kalau alokasi hutan adat di mana saja tak masalah, karena pada dasarnya masyarakat sudah ada di situ. “Tinggal bagaimana kita mengelola seperti apa. Prinsip-prinsip lindung harus dijaga. Kalau nanti pola kolaborasi, misal dibina masyarakat dengan baik, dipertegas dan sistematik komunitas di sana ada dalam bentuk apa.”

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

peran pemerintah lokal

areal moratorium bertambah hampir juta hektar kementerian lingkungan hidup dan kehutanan merilis data peta indikatif penundaan pemberian izin baru pippib revisi viii dengan kenaikan wilayah moratorium seluas hektar hingga total menjadi juta hektardari data klhk kenaikan areal moratorium ini diperoleh dari beberapa hal terbesar dari pembaruan data perizinan seluas hektar disusul pembaruan data tanah hektar dan perkembangan tata ruang hektar sedangkan pada hutan primer dan lahan gambut masih mengalami penurunan cukup besar untuk konfirmasi perizinan sebelum inpres dan tindak lanjut juga masih menjadi penyebab penurunan areal moratorium seluas hektar juga lahan baku sawah menurunkan areal yang dilindungi kebijakan ini sekitar hektar namun dari total areal yang bertambah dan berkurang masih mengalami peningkatan hampir satu juta hektar lihat tabelsiti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan mengatakan pippib ini menjadi instrumen kontrol buat perizinan inpres moratorium itu katanya berbunyi penyempurnaan pengelolaan kawasan atau hutan primer dan gambut dalam prosesnya lewat menahan izinizinkini perjalanan tata kelola itu sudah memasuki revisi viii dan mengalami penambahan areal seluas ribu hektar ini sedang kerja keras buat penyempurnaan tata kelola manajemen hutan berkelanjutan katanya rabu di jakartabagaimana terjadi perubahan areal moratorium itu dirjen planologi kehutanan bambang soepijanto mengatakan angka perubahan saat ini merupakan hasil pencitraan satelit dan survei kondisi fisik di lapanganpada saatnya nanti pippib stabil tergantung dialog antara masyarakat dan pemerintah dialog itu berupa masukan tambah atau kurang kalau sudah tak ada dan lagi akan stabildia mencontohkan revisi hutan alam primer itu dari dinas kehutanan provinsi kabupaten dan perguruan tinggi fakultas kehutanan ia berbasis citra satelit resolusi tinggi sebagai informasi awal untuk revisi lahan gambut dari kementerian pertanian lewat penginderaan jarak jauh dengan sni jadi kalau ada laporan dari masyarakat misal lahan yang masuk hutan primer ternyata di lapangan sudah kampung atau desa laporkan saja nanti tim dari dinas atau perguruan tinggi turun baru dalam revisi selanjutnya dimasukkansama juga dengan hasil data dan informasi penutupan lahan terkini katanya itu merupakan hasil cek lapangan dan data citra satelit resolusi tinggi begitu juga penambahan areal pada pembaruan data perizinan kata bambang itu didapat dari pencabutan izin pengurangan areal atau pembatalan surat izin prinsip serupa dengan angka tambahan dari data tata ruang kala disurvei di daerah ternyata ada hutan primer atau gambut ya di hasil revisi masuk pippib ujar diadirjen bina usaha kehutanan bambang hendroyono menambahkan angka an ribu hektar pada pembaruan data perizinan itu terkait beberapa izin yang oleh dirjen buk tak diperpanjang sebagian besar hph dia merinci ada pencabutan tiga unit hph pengurangan areal ada dua pembatalan sp izin prinsipitu merupakan izin hutan alam yang tersisa kami kemungkinan masih ada hutan primer hph kerja belum selesai karena kinerja jelek tak diperpanjang jadi masuk moratoriumditjen buk katanya sedang merancang peta arahan pemanfaatan hutan produksi dan usaha pemanfaatan hutan peta ini katanya akan menjadi pegangan bagi kepala daerah baik gubernur maupun bupatiwalikota agar tahu pemanfaatan lahan atau lahan mana yang bisa diberi izin dan lainlain nanti katanya peta arahan itu akan dimasukkan ke website klhksaat ini kementerian melakukan analisis data dan informasi terlebih dahulu beberapa hal yang sedang dilakukan antara lain analisis tumpang tindih peta kawasan hutan dengan sebaran hph peta rencana kerja tahunan nasional rktn peta pippib peta tutupan lahan dan peta aksesibilitas seperti jalan dan sungai analisis peta kawasan hutan produksi terhadap areal izin pemanfataan pippib dan rktn dan terhadap areal pemukiman juga sinkronisasi terhadap proses perizinan yang masih berjalan dan usulan pemda analisis kriteria hutan produksi baik menyangkut fungsi hutan hutan produksi tetap atau hutan produksi penutupan lahan kelerengan dan aksesibilitas dan letak pemukiman atau desaini sudah disiapkan konsep sejak dan dilakukan rapat koordinasi serta konsultasi publik hingga pegangan itu sudah lalui prosedur yang benar ujar bambangdia mengatakan ada yang berbeda dari arahan pemanfaatan hutan dulu dan sekarang saat ini katanya pemanfaatan hp yang berada di sekitar masyarakat didorong buat masyarakat alokasi ini katanya sejalan dengan program kementerian menyiapkan lahan juta hektar buat masyarakat selain hak kelola masyarakat lahan buat restorasi ekosistempun akan meningkat kalau izinizin buat usaha seperti hti itu akan makin kecil lihat tabelhal itu dibenarkan oleh hadi daryanto sekretaris jenderal kehutanan klhk menurut dia meskipun tak masuk dalam pengecualian inpres moratorium tetapi pemberian hak wilayah kelola kepada warga seperti hutan desa hutan kemasyarakatan dan hutan adat tak akan terganggu pemberian hak kelola rakyat kata hadi tetap memungkinkan bagi mereka yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu kalau hutan tanaman rakyat tak bisa karena memanfaatkan kayu kalau hkm lihat dulu hanya yang memanfaatkan non kayusiti juga memperkuat itu menurut dia kalau alokasi hutan adat di mana saja tak masalah karena pada dasarnya masyarakat sudah ada di situ tinggal bagaimana kita mengelola seperti apa prinsipprinsip lindung harus dijaga kalau nanti pola kolaborasi misal dibina masyarakat dengan baik dipertegas dan sistematik komunitas di sana ada dalam bentuk apa

Menaker Tekankan Bebas Pekerja Anak sampai Nol Deforestasi di Perkebunan Sawit. Soal angka pekerja anak di perusahaan perkebunan sawit yang tinggi, kerusakan lingkungan, deforestasi, serta upah buruh sawit rendah, menjadi pembahasan serius dalam pertemuan antara M. Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan dengan organisasi masyarakat sipil, serta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), di Medan, pertengahan Mei 2015.Hanif mengatakan, selama ini isu-isu ketenagakerjaan perkebunan belum banyak disentuh. Dia mulai menjadikan ini isu prioritas.Menurut dia, ada sekitar 9 juta tenaga kerja perkebunan sawit di Indonesia, dan masih banyak ditemukan laporan perusahaan mempekerjakan anak bawah umur. Baik buat memanggul tandan buah segar, dan pemupukan serta panen.Anak-anak bekerja tanpa menggunakan alat keselamatan kerja dan mengerjakan tugas orang dewasa.“Kedepan tidak ada lagi kasus serupa, perusahaan mempekerjakan anak bawah umur.”Padahal, katanya, UU sudah melarang hingga perusahaan perkebunan harus mengikuti aturan. “Jika tak ditaati, akan ada sanksi tegas.”Kementerian Ketenagakerjaan, katanya, membuat program pengentasan pekerja anak, dan deklarasi daerah bebas pekerja anak bawah umur sektor perkebunan. Konsep ini, sudah siap di Bali. “Pemerintah sudah memiliki hingga 2022 tak akan ada lagi perkebunan sawit mempekerjakan anak bawah umur.”Masalah lain, kata Hanif, upah pekerja perkebunan tak terlalu dinikmati tenaga kerja. “Sektor ini isu seksi tingkat nasional maupun regional. Setiap ada kenaikan upah, buruh pasti demo, terbanyak perkebunan. Masalah ini pelan-pelan kita selesaikan,” katanya.Hanif juga menyinggung persoalan lingkungan. Dia mengingatkan, dalam mengembangkan bisnis, industri sawit harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Selama ini, pertumbuhan perkebunan berdampak pada lingkungan, dan menyebabkan deforestasi. “Ini harus diantisipasi pemerintah dan investor perkebunan.”Dalam pengelolaan sumberdaya alam, katanya, mau tidak mau harus memperhatikan lingkungan demi keberlanjutan hidup mendatang. “Kebijakan dan pengelolaan harus berorientasi penuh terhadap lingkungan. Soal operasional seperti apa, kementerian terkaitlah harus menyusun agar tidak ada konflik, baik pekerja, antara masyarakat dan perusahaan ataupun perambahan hutan.”Jefri Saragih, Direktur Eksekutif Sawit Watch, mengatakan, luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 14,3 juta hektar, dengan produksi mintak sawit (/CPO) 27,1 juta ton per tahun.Konsumsi CPO 2004, sebesar 30 juta ton. Jika dilihat begitu tinggi ekspansi perusahaan ini, diperkirakan bakal naik tajam pada 2030 sampai 50 juta ton. “Tahun 2015 ini, produksi CPO Indonesia 33 juta ton, dengan konsumsi domestik 10,8 juta ton.” ,Dengan luas itu, katanya, banyak harus diperhatikan, mulai kawasan hutan tak rusak, hingga menjalankan bisnis dengan baik tanpa pelanggaran hukum apalagi konflik dengan masyarakat adat.Menurut Jefri, perluasan kawasan menjadi sawit, bukan hanya di Sumatera Utara, juga di daerah lain. Salah satu rencana pemerintah yang bersepakat dengan swasta, yakni perusahaan perkebunan sawit (PKS), membuka perbatasan terutama di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, yang berbatasan langsung dengan Malaysia.Data Sawit Wacth, memperlihatkan, ada upaya mengubah kawasan hutan sepanjang 584 Km² di perbatasan Indonesia-Malaysia, seluas lebih dari 1,8 juta hektar untuk jadi kebun sawit.Alasan utama pemerintah, katanya, meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan wilayah perbatasan, serta memudahkan dan memastikan kontrol keamanan nasional sepanjang perbatasan.Bagi dia, rencana ini tak masuk akal dan mengabaikan berbagai aspek, salah satu kerusakan alam dan masyarakat adat terancam. Ia juga mengancam keragamanhayati disana.Rencana membuka sawit perbatasan ini, katanya, berpotensi menyingkirkan masyarakat adat. Tak kurang dua juta masyarakat adat akan terkena dampak, baik langsung maupun tak langsung.“Ini akan menjadi pembuktian kepada Pemerintahan Jokowi-JK, untuk benar-benar mewujudkan dan menghadirkan negara sebagaimana tertuang dalam Nawacita, terutama memproteksi kelola masyarakat adat, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan mereka.”Carlo Nainggolan, Kepala Departemen Lingkungan Sawit Watch menambahkan, rencana perluasan ini ancaman besar bagi ekosistem hutan tropis di Kalimantan. Kerusakan hutan dan ekosistem pendukung akan memicu kepunahan spesies endemik dan daya dukung lingkungan hilang.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

menaker tekankan bebas pekerja anak sampai nol deforestasi di perkebunan sawit soal angka pekerja anak di perusahaan perkebunan sawit yang tinggi kerusakan lingkungan deforestasi serta upah buruh sawit rendah menjadi pembahasan serius dalam pertemuan antara m hanif dhakiri menteri ketenagakerjaan dengan organisasi masyarakat sipil serta gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia gapki di medan pertengahan mei hanif mengatakan selama ini isuisu ketenagakerjaan perkebunan belum banyak disentuh dia mulai menjadikan ini isu prioritasmenurut dia ada sekitar juta tenaga kerja perkebunan sawit di indonesia dan masih banyak ditemukan laporan perusahaan mempekerjakan anak bawah umur baik buat memanggul tandan buah segar dan pemupukan serta panenanakanak bekerja tanpa menggunakan alat keselamatan kerja dan mengerjakan tugas orang dewasakedepan tidak ada lagi kasus serupa perusahaan mempekerjakan anak bawah umurpadahal katanya uu sudah melarang hingga perusahaan perkebunan harus mengikuti aturan jika tak ditaati akan ada sanksi tegaskementerian ketenagakerjaan katanya membuat program pengentasan pekerja anak dan deklarasi daerah bebas pekerja anak bawah umur sektor perkebunan konsep ini sudah siap di bali pemerintah sudah memiliki hingga tak akan ada lagi perkebunan sawit mempekerjakan anak bawah umurmasalah lain kata hanif upah pekerja perkebunan tak terlalu dinikmati tenaga kerja sektor ini isu seksi tingkat nasional maupun regional setiap ada kenaikan upah buruh pasti demo terbanyak perkebunan masalah ini pelanpelan kita selesaikan katanyahanif juga menyinggung persoalan lingkungan dia mengingatkan dalam mengembangkan bisnis industri sawit harus memperhatikan kelestarian lingkungan selama ini pertumbuhan perkebunan berdampak pada lingkungan dan menyebabkan deforestasi ini harus diantisipasi pemerintah dan investor perkebunandalam pengelolaan sumberdaya alam katanya mau tidak mau harus memperhatikan lingkungan demi keberlanjutan hidup mendatang kebijakan dan pengelolaan harus berorientasi penuh terhadap lingkungan soal operasional seperti apa kementerian terkaitlah harus menyusun agar tidak ada konflik baik pekerja antara masyarakat dan perusahaan ataupun perambahan hutanjefri saragih direktur eksekutif sawit watch mengatakan luas perkebunan sawit di indonesia mencapai juta hektar dengan produksi mintak sawit cpo juta ton per tahunkonsumsi cpo sebesar juta ton jika dilihat begitu tinggi ekspansi perusahaan ini diperkirakan bakal naik tajam pada sampai juta ton tahun ini produksi cpo indonesia juta ton dengan konsumsi domestik juta ton dengan luas itu katanya banyak harus diperhatikan mulai kawasan hutan tak rusak hingga menjalankan bisnis dengan baik tanpa pelanggaran hukum apalagi konflik dengan masyarakat adatmenurut jefri perluasan kawasan menjadi sawit bukan hanya di sumatera utara juga di daerah lain salah satu rencana pemerintah yang bersepakat dengan swasta yakni perusahaan perkebunan sawit pks membuka perbatasan terutama di kalimantan barat dan kalimantan timur yang berbatasan langsung dengan malaysiadata sawit wacth memperlihatkan ada upaya mengubah kawasan hutan sepanjang km di perbatasan indonesiamalaysia seluas lebih dari juta hektar untuk jadi kebun sawitalasan utama pemerintah katanya meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan wilayah perbatasan serta memudahkan dan memastikan kontrol keamanan nasional sepanjang perbatasanbagi dia rencana ini tak masuk akal dan mengabaikan berbagai aspek salah satu kerusakan alam dan masyarakat adat terancam ia juga mengancam keragamanhayati disanarencana membuka sawit perbatasan ini katanya berpotensi menyingkirkan masyarakat adat tak kurang dua juta masyarakat adat akan terkena dampak baik langsung maupun tak langsungini akan menjadi pembuktian kepada pemerintahan jokowijk untuk benarbenar mewujudkan dan menghadirkan negara sebagaimana tertuang dalam nawacita terutama memproteksi kelola masyarakat adat dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan merekacarlo nainggolan kepala departemen lingkungan sawit watch menambahkan rencana perluasan ini ancaman besar bagi ekosistem hutan tropis di kalimantan kerusakan hutan dan ekosistem pendukung akan memicu kepunahan spesies endemik dan daya dukung lingkungan hilang

RAPP Diduga Masih Hancurkan Hutan Alam di Bagan Melibur. Keraguan terhadap komitmen pengelolaan hutan secara keberlanjutan yang didengungkan Asia Pacific Resources International Holdings Ltd (APRIL) pada 28 Januari 2014 kembali mencuat. Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) mengungkapkan PT RAPP di Pulau Padang masih menebang hutan dan menggali kanal bahkan hal itu dilakukan diwilayah yang seharusnya tidak ada dalam peta operasi perusahaan.Seperti diketahui sebelumnya, APRIL mengumumkan kebijakan yang disebutnya sebagai yang berkomitmen menghentikan deforestasi di konsesinya dan pabriknya tidak akan menerima serat kayu yang berasal dari penebangan di wilayah hutan nilai koservasi tinggi () dari rantai pasokannya.Terkait pengelolaan gambut, APRIL menerapkan moratorium untuk semua kegiatan di atasnya termasuk aktifitas infrastuktur, penggalian kanal sampai penilaian independen HCVS tuntas dilakukan. Sementara terhadap konflik masyarakat, APRIL akan membangun kemitraan dengan masyarakat lokal sebagai bagian dari komitmen tanggungjawab sosial perusahaan dan menerapkan prinsip bebas tanpa paksaan ( – FPIC). APRIL juga berjanji menyelesaikan berbagai konflik dengan masyarakat yang belum terselesaikan secara adil dan transparan dengan masukan dari multipihak.Apakah komitmen itu berjalan di lapangan? Dua bulan setelah komitmen itu diumumkan kepada publik, setidaknya dua laporan atas pelanggaran telah disampaikan LSM Eyes on the Forest, koalisi Jikalahari, Walhi Riau dan WWF Riau. Temuan terbaru tepatnya pada pertengahan Maret lalu, JMGR bersama masyarakat Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Pulau Padang, Riau memergoki aktifitas RAPP yang sedang merusak hutan gambut dan penggalian kanal di wilayah desa mereka. Setidaknya terdapat lima titik penggalian kanal selebar 3-5 meter yang membelah hutan gambut. Dan itu telah berlangsung sejak Februari lalu dan baru diketahui masyarakat ketika kanal yang dibuat sudah mendekati rumah warga.Menurut warga, berdasarkan SK 180/Menhut-II/2013 yang merupakan addendum (revisi) dari SK.327/Menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HTI PT RAPP di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti Riau, desa mereka telah dikeluarkan dari wilayah operasi perusahaan.Berdasarkan SK 180 itu, selain Bagan Melibur, Desa Mengkirau dan sebagian Desa Lukit dan areal tidak layak kelola juga dikeluarkan dari peta operasi perusahaan.“Aparat desa dan warga langsung turun dan kami temukan adanya penggalian kanal, penebangan hutan alam. Itu lahan gambut. Ada empat alat berat sedang beroperasi. Jadi mereka terus melanjutkan penghancuran gambut,” kata Isnadi, Sekretaris jendral JMGR kepada Mongabay Indonesia Selasa (5/5/2014) di Pekanbaru.Pada saat itu juga warga dan aparat desa langsung meminta perusahaan menghentikan aktifitas. Sempat terjadi debat karena perusahaan terus menggali kanal dengan alasan areal tersebut masuk dalam konsesi mereka. Warga lalu menunjukkan peta administrasi desa yang dikeluarkan Bupati Bengkalis tahun 2006 (sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti) bahwa penggalian itu berada di wilayah desa mereka.“Mereka tetap bekerja padahal pihak kecamatan dan Kapolsek Merbau sudah turun ke lokasi pada hari itu juga. Tetap mereka gali kanal. Akhirnya warga beraksi dengan mendirikan tenda di ujung kanal untuk menghentikannya,” tambahnya.Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kemudian menfasilitasi pertemuan yang juga dihadiri oleh pihak perusahaan dan masyarakat. Ada empat kesepakatan yang diperoleh di antaranya masyarakat harus meninggalkan lahan yang mereka duduki begitu juga dengan perusahaan agar menghentikan aktifitas sementara. Selain itu juga akan diadakan verifikasi peta administrasi desa dan peta konsesi milik perusahaan.Namun hingga hari ini kesepakatan itu tidak pernah dilaksanakan kecuali masyarakat sempat meninggalkan lokasi beberapa hari tapi kembali lagi ke lokasi karena perusahaan juga tidak pernah menghentikan kegiatannya. Konflik ini terus memanas karena masyarakat terus berpatroli untuk menghambat meluasnya penggalian kanal.JMGR sendiri telah mengirimkan email protes kepada berbagai pihak termasuk tim SAC, , sebuah komite multipihak yang dibentuk APRIL untuk memantau implementasi SFMP perusahaan.Isnadi menambahkan email protes tersebut sudah dibalas Ketua SAC, Joe Lawson yang mengatakan bahwa masalah ini penting untuk dimasukkan dalam agenda yang akan dibahas dalam pertemuan SAC berikutnya pada Juli mendatang. Ia berharap hal ini bisa menjadi contoh isu yang penting untuk dievaluasi dan membuat rekomendasi ke arah yang lebih baik.Email protes JMGR juga ditujukan kepada Presiden Direktur APRIL, Kusnan Rahmin dan telah dijawabnya dengan menegaskan bahwa Bagan Melibur adalah desa yang sudah dikeluarkan dari wilayah operasi perusahaannya. Sehingga sejak adendum itu dikeluarkan menteri kehutanan, perusahaannya tidak lagi beroperasi di desa tersebut.Kasus ini sendiri sudah disampaikan ke Kementerian Kehutanan di Jakarta dan juga Dewan Kehutanan Nasional (DKN). Bahkan pada akhir pekan lalu, Ketua Presidium DKN, Endro Siswoko telah mengirimkan surat kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pimpinan PT RAPP untuk mentaati kesepakatan yang ditandatangani pada 28 Maret lalu termasuk penarikan diri seluruh pihak dari lokasi yang disengketakan. DKN juga meminta adanya tim yang beranggotakan perwakilan RAPP dan masyarakat Bagan Melibur serta para pihak lainnya untuk peninjauan lapangan dalam mengidentifikasi areal atau tata batas.Temuan warga dan JMGR bahwa RAPP masih merusak hutan gambut dan menggali kanal di Bagan Melibur menambah panjang rasa pesimis sejumlah pihak bahwa APRIL benar-benar berkomitmen bukan malah dinilai lebih kepada pencitraan saja.Demikian disampaikan Direktur Walhi Riau, Riko Kurniawan. Menurut dia pembangunan kanal jelas merupakan praktik buruk apalagi ini dilakukan setelah kebijakan SFMP APRIL diumumkan. “Kalau masih ada pembangunan kanal di gambut maka jelas tidak ada komitmen baru dari APRIL. Ini cuma gertakannya ke pasar bahwa kami jangan diganggu dulu, padahal tidak ada yang berubah dari mereka,” kata Riko kepada Mongabay.Ia menambahkan dari proyek yang diagung-agungkan APRIL di Semenanjung Kampar yang diharapkan mampu menjaga gambut agar tetap basah sehingga mampu mengantisipasi kebakaran hutan juga tidak terbukti. “Pengelolaan gambut mereka itu gagal. Yang ada (operasi perusahaan) hanya menyebabkan kehancuran gambut dan di sana juga ditemukan titik api kemarin itu,” tegas Riko.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

rapp diduga masih hancurkan hutan alam di bagan melibur keraguan terhadap komitmen pengelolaan hutan secara keberlanjutan yang didengungkan asia pacific resources international holdings ltd april pada januari kembali mencuat jaringan masyarakat gambut riau jmgr mengungkapkan pt rapp di pulau padang masih menebang hutan dan menggali kanal bahkan hal itu dilakukan diwilayah yang seharusnya tidak ada dalam peta operasi perusahaanseperti diketahui sebelumnya april mengumumkan kebijakan yang disebutnya sebagai yang berkomitmen menghentikan deforestasi di konsesinya dan pabriknya tidak akan menerima serat kayu yang berasal dari penebangan di wilayah hutan nilai koservasi tinggi dari rantai pasokannyaterkait pengelolaan gambut april menerapkan moratorium untuk semua kegiatan di atasnya termasuk aktifitas infrastuktur penggalian kanal sampai penilaian independen hcvs tuntas dilakukan sementara terhadap konflik masyarakat april akan membangun kemitraan dengan masyarakat lokal sebagai bagian dari komitmen tanggungjawab sosial perusahaan dan menerapkan prinsip bebas tanpa paksaan fpic april juga berjanji menyelesaikan berbagai konflik dengan masyarakat yang belum terselesaikan secara adil dan transparan dengan masukan dari multipihakapakah komitmen itu berjalan di lapangan dua bulan setelah komitmen itu diumumkan kepada publik setidaknya dua laporan atas pelanggaran telah disampaikan lsm eyes on the forest koalisi jikalahari walhi riau dan wwf riau temuan terbaru tepatnya pada pertengahan maret lalu jmgr bersama masyarakat desa bagan melibur kecamatan merbau pulau padang riau memergoki aktifitas rapp yang sedang merusak hutan gambut dan penggalian kanal di wilayah desa mereka setidaknya terdapat lima titik penggalian kanal selebar meter yang membelah hutan gambut dan itu telah berlangsung sejak februari lalu dan baru diketahui masyarakat ketika kanal yang dibuat sudah mendekati rumah wargamenurut warga berdasarkan sk menhutii yang merupakan addendum revisi dari skmenhutii tentang izin perluasan areal iuphhkhti pt rapp di pulau padang kabupaten kepulauan meranti riau desa mereka telah dikeluarkan dari wilayah operasi perusahaanberdasarkan sk itu selain bagan melibur desa mengkirau dan sebagian desa lukit dan areal tidak layak kelola juga dikeluarkan dari peta operasi perusahaanaparat desa dan warga langsung turun dan kami temukan adanya penggalian kanal penebangan hutan alam itu lahan gambut ada empat alat berat sedang beroperasi jadi mereka terus melanjutkan penghancuran gambut kata isnadi sekretaris jendral jmgr kepada mongabay indonesia selasa di pekanbarupada saat itu juga warga dan aparat desa langsung meminta perusahaan menghentikan aktifitas sempat terjadi debat karena perusahaan terus menggali kanal dengan alasan areal tersebut masuk dalam konsesi mereka warga lalu menunjukkan peta administrasi desa yang dikeluarkan bupati bengkalis tahun sebelum dimekarkan menjadi kabupaten kepulauan meranti bahwa penggalian itu berada di wilayah desa merekamereka tetap bekerja padahal pihak kecamatan dan kapolsek merbau sudah turun ke lokasi pada hari itu juga tetap mereka gali kanal akhirnya warga beraksi dengan mendirikan tenda di ujung kanal untuk menghentikannya tambahnyapemerintah kabupaten kepulauan meranti kemudian menfasilitasi pertemuan yang juga dihadiri oleh pihak perusahaan dan masyarakat ada empat kesepakatan yang diperoleh di antaranya masyarakat harus meninggalkan lahan yang mereka duduki begitu juga dengan perusahaan agar menghentikan aktifitas sementara selain itu juga akan diadakan verifikasi peta administrasi desa dan peta konsesi milik perusahaannamun hingga hari ini kesepakatan itu tidak pernah dilaksanakan kecuali masyarakat sempat meninggalkan lokasi beberapa hari tapi kembali lagi ke lokasi karena perusahaan juga tidak pernah menghentikan kegiatannya konflik ini terus memanas karena masyarakat terus berpatroli untuk menghambat meluasnya penggalian kanaljmgr sendiri telah mengirimkan email protes kepada berbagai pihak termasuk tim sac sebuah komite multipihak yang dibentuk april untuk memantau implementasi sfmp perusahaanisnadi menambahkan email protes tersebut sudah dibalas ketua sac joe lawson yang mengatakan bahwa masalah ini penting untuk dimasukkan dalam agenda yang akan dibahas dalam pertemuan sac berikutnya pada juli mendatang ia berharap hal ini bisa menjadi contoh isu yang penting untuk dievaluasi dan membuat rekomendasi ke arah yang lebih baikemail protes jmgr juga ditujukan kepada presiden direktur april kusnan rahmin dan telah dijawabnya dengan menegaskan bahwa bagan melibur adalah desa yang sudah dikeluarkan dari wilayah operasi perusahaannya sehingga sejak adendum itu dikeluarkan menteri kehutanan perusahaannya tidak lagi beroperasi di desa tersebutkasus ini sendiri sudah disampaikan ke kementerian kehutanan di jakarta dan juga dewan kehutanan nasional dkn bahkan pada akhir pekan lalu ketua presidium dkn endro siswoko telah mengirimkan surat kepada bupati kabupaten kepulauan meranti dan pimpinan pt rapp untuk mentaati kesepakatan yang ditandatangani pada maret lalu termasuk penarikan diri seluruh pihak dari lokasi yang disengketakan dkn juga meminta adanya tim yang beranggotakan perwakilan rapp dan masyarakat bagan melibur serta para pihak lainnya untuk peninjauan lapangan dalam mengidentifikasi areal atau tata batastemuan warga dan jmgr bahwa rapp masih merusak hutan gambut dan menggali kanal di bagan melibur menambah panjang rasa pesimis sejumlah pihak bahwa april benarbenar berkomitmen bukan malah dinilai lebih kepada pencitraan sajademikian disampaikan direktur walhi riau riko kurniawan menurut dia pembangunan kanal jelas merupakan praktik buruk apalagi ini dilakukan setelah kebijakan sfmp april diumumkan kalau masih ada pembangunan kanal di gambut maka jelas tidak ada komitmen baru dari april ini cuma gertakannya ke pasar bahwa kami jangan diganggu dulu padahal tidak ada yang berubah dari mereka kata riko kepada mongabayia menambahkan dari proyek yang diagungagungkan april di semenanjung kampar yang diharapkan mampu menjaga gambut agar tetap basah sehingga mampu mengantisipasi kebakaran hutan juga tidak terbukti pengelolaan gambut mereka itu gagal yang ada operasi perusahaan hanya menyebabkan kehancuran gambut dan di sana juga ditemukan titik api kemarin itu tegas riko

Laporan: Pemasok APRIL Masih Tebangi Hutan Gambut Kalimantan Utara. Laporan terbaru Gapeta Borneo, Relawan Pemantau Hutan Kalimantan (RPHK) dan WWF-Indonesia mengungkapkan, pemasok APRIL masih menebang hutan alam gambut di Kalimantan Utara.Pada Januari 2014, APRIL mengumumkan komitmen kebijakan rencana pengelolaan hutan lestari. Namun, hasil investigasi lapangan pada 17-25 April 2014 ini, menemukan PT Adindo Hutani Lestari (AHL), pemasok APRIL, masih menebang hutan alam. Bahkan pada kawasan hutan bernilai konservasi tinggi yang harus dilindungi hasil penilaian lembaga independen yang ditunjuk perusahaan, Tropenbos Indonesia, di sektor Sesayap seluas 63.700 hektar.Tim investigasi koalisi menemukan sekitar lima ekskavator tengah menebang, mengumpulkan dan mengangkut kayu alam. Pada areal lain ada tumpukan kayu alam baru ditebang dan menjadi sortimen-sortimen. Ada juga kanal-kanal gambut dalam diperkirakan dibuat satu atau dua bulan lalu, dengan lebar tujuh sampai delapan meter dan berkedalaman lebih dari empat meter.Kalangan organisasi lingkungan inipun mendesak AHL segera menghentikan penebangan kayu di hutan alam gambut dalam di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara.Kamirunddin, ketua Gapeta Borneo mengatakan, komitmen lestari APRIL hanya di atas kertas, tidak terlaksana di lapangan.Penebangan hutan alam, katanya secara membabi-buta maupun penggalian kanal gambut dalam jelas merusak lingkungan dan memicu lepas karbon.Terlebih, deforestasi di gambut dalam dilindungi peraturan.Konsesi AHL Sesayap merupakan ekosistem hutan rawa gambut sekunder dan primer dengan kondisi tutupan hutan masih bagus. Jika dikaitkan komitmen lestari APRIL yang dipantau kelompok masyarakat, maka kajian penilaian (HCV) di konsesi ini harus selesai lebih dahulu. Otomatis, segala operasi penebangan dan pembukaan gambut harus dihentikan.Sulhani dari RPHK mengatakan, seharusnya APRIL konsisten terhadap komitmen kebijakan lestari dengan tak menebang hutan bernilai konservasi tinggi yang mereka tetapkan sendiri sebagai area lindung.“Temuan ini fakta sulit terbantahkan. APRIL tidak serius terhadap komitmen lestari mereka dan publik makin mempertanyakan arah kebijakan ini,” kata Syachraini dari WWF-Indonesia.WWF mengingatkan, APRIL ketat menjaga kepatuhan pada kebijakan pengelolaan hutan lestari mereka. Terutama, tak melakukan penebangan pada kawasan teridentifikasi HCV.Konsesi AHL Sesayap masih memiliki hutan alam bagus cukup luas, sebagian besar merupakan gambut dalam.Gapeta Borneo, RPHK dan WWF-Indonesia mengimbau para pembeli pulp dan kertas untuk tidak bekerjasama bisnis sebelum APRIL menerapkan rencana pengelolaan hutan lestari. Dengan pelaksanaan diperiksa lembaga audit independen yang kredibel.APRIL akan melakukan investigasi atas laporan yang menyatakan AHL telah melanggar komitmen hutan lestari APRIL. “Intinya terjadi kesalahan komunikasi,” kata Petrus Gunarso, Director of Sustainability APRIL kepada , Selasa(20/5/14).Keterangan perusahaan menyatakan, AHL tetap menghormati areal HCVF yang ditetapkan dalam petani akhir konsesi mereka. Tampaknya, laporan itu tak tepat karena menggunakan dasar peta draf awal. Untuk itu, APRIL mengajak WWF dan lembaga lain dalam laporan itu untuk survei bersama ke lapangan buat mengkonfirmasi area yang dinyatakan masuk HCVF.

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem pelestarian habitat

laporan pemasok april masih tebangi hutan gambut kalimantan utara laporan terbaru gapeta borneo relawan pemantau hutan kalimantan rphk dan wwfindonesia mengungkapkan pemasok april masih menebang hutan alam gambut di kalimantan utarapada januari april mengumumkan komitmen kebijakan rencana pengelolaan hutan lestari namun hasil investigasi lapangan pada april ini menemukan pt adindo hutani lestari ahl pemasok april masih menebang hutan alam bahkan pada kawasan hutan bernilai konservasi tinggi yang harus dilindungi hasil penilaian lembaga independen yang ditunjuk perusahaan tropenbos indonesia di sektor sesayap seluas hektartim investigasi koalisi menemukan sekitar lima ekskavator tengah menebang mengumpulkan dan mengangkut kayu alam pada areal lain ada tumpukan kayu alam baru ditebang dan menjadi sortimensortimen ada juga kanalkanal gambut dalam diperkirakan dibuat satu atau dua bulan lalu dengan lebar tujuh sampai delapan meter dan berkedalaman lebih dari empat meterkalangan organisasi lingkungan inipun mendesak ahl segera menghentikan penebangan kayu di hutan alam gambut dalam di kabupaten tana tidung kalimantan utarakamirunddin ketua gapeta borneo mengatakan komitmen lestari april hanya di atas kertas tidak terlaksana di lapanganpenebangan hutan alam katanya secara membabibuta maupun penggalian kanal gambut dalam jelas merusak lingkungan dan memicu lepas karbonterlebih deforestasi di gambut dalam dilindungi peraturankonsesi ahl sesayap merupakan ekosistem hutan rawa gambut sekunder dan primer dengan kondisi tutupan hutan masih bagus jika dikaitkan komitmen lestari april yang dipantau kelompok masyarakat maka kajian penilaian hcv di konsesi ini harus selesai lebih dahulu otomatis segala operasi penebangan dan pembukaan gambut harus dihentikansulhani dari rphk mengatakan seharusnya april konsisten terhadap komitmen kebijakan lestari dengan tak menebang hutan bernilai konservasi tinggi yang mereka tetapkan sendiri sebagai area lindungtemuan ini fakta sulit terbantahkan april tidak serius terhadap komitmen lestari mereka dan publik makin mempertanyakan arah kebijakan ini kata syachraini dari wwfindonesiawwf mengingatkan april ketat menjaga kepatuhan pada kebijakan pengelolaan hutan lestari mereka terutama tak melakukan penebangan pada kawasan teridentifikasi hcvkonsesi ahl sesayap masih memiliki hutan alam bagus cukup luas sebagian besar merupakan gambut dalamgapeta borneo rphk dan wwfindonesia mengimbau para pembeli pulp dan kertas untuk tidak bekerjasama bisnis sebelum april menerapkan rencana pengelolaan hutan lestari dengan pelaksanaan diperiksa lembaga audit independen yang kredibelapril akan melakukan investigasi atas laporan yang menyatakan ahl telah melanggar komitmen hutan lestari april intinya terjadi kesalahan komunikasi kata petrus gunarso director of sustainability april kepada selasaketerangan perusahaan menyatakan ahl tetap menghormati areal hcvf yang ditetapkan dalam petani akhir konsesi mereka tampaknya laporan itu tak tepat karena menggunakan dasar peta draf awal untuk itu april mengajak wwf dan lembaga lain dalam laporan itu untuk survei bersama ke lapangan buat mengkonfirmasi area yang dinyatakan masuk hcvf

Ribuan Hektar Hutan Bener Meriah Dibabat Demi Kepentingan Malaysia. Demi memenuhi kontrak perdagangan kentang dan hortikultura dengan Malaysia, ribuan hektar hutan di 9 kecamatan kabupaten Bener Meriah Propinsi Aceh dibabat untuk keperluan perkebunan. Praktik yang melibatkan oknum pejabat, pihak keamanan dan pengusaha hortikultura ini telah berlangsung selama setahun.Menurut juru bicara Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Bener Meriah, Sri Wahyuni, yang dihubungi minggu kemarin, adanya rencana investor dari Malaysia yang menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah Bener Meriah sebagai pasar kentang dan palawija, menjadi dasar pembukaan lahan secara masif ini. Luas hutan yang rusak diperkirakan mencapai 14 ribu hektar, 500 hektar diantaranya masuk dalam kawasan hutan lindung. “Namun kami memperkirakan hutan lindung yang rusak lebih dari itu,” kata Sri Wahyuni.Perambahan hutan terparah terjadi di Permata, Bener Kelipah, Bukit dan Weh Pesam. Selebihnya tersebar di kecamatan Mesidah, Syiah Utama, Pintu Rime Gayo, Gajah Putih dan Timang Gajah. Selain itu kepentingan pembukaan lahan baru, juga ada pembalakan liar. Jalan dibuka ke dalam hutan dengan menggunakan dana APBN. “Alat-alat berat masih ada di lapangan.”Menurut Sri Wahyuni, masyarakat di Kecamatan Permata, Bandar, Bener Kelipah, Bukit dan Weh Pesam mulai resah dengan kegiatan ini, karena mereka sudah mengalami masalah terutama dengan menurunnya debit air secara signifikan.Dia mengatakan, Desa Gelampang Weh Tenang Uken, Bener Pepanyi, Sepakat dan beberapa desa lainnya sudah kehilangan sumber air. Pipa air yang dipasang ke sumber mata air di wilayah Rebol Linung Bulen sudah tidak lagi dialiri air.Masyarakat juga mengkhawatirkan akan terjadi banjir bandang dan tanah longsor seperti yang pernah terjadi di kampung Pondok Keresek (sekarang Sedie Jadi), Kampung Owak Pondok Sayur, Burni Pase dan Kampung Seni Antara yang berbatasan dengan Aceh Utara tahun 2006 silam.“Ribuan hektar hutan kondisinya sudah luluh lantak meninggalkan bongkahan kayu,” kata Sri Wahyuni.Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Bener Meriah yang terdiri dari 25 lembaga lingkungan dan kelompok masyarakat setempat menyebutkan berbagai pihak diduga terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Diantaranya oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bener Meriah, oknum Dinas Kehutanan, Camat, pihak keamanan, mantan pejabat teras Komisi Independen Pemilu Bener Meriah , aparat kampung dan pengusaha kayu serta pengusaha palawija dengan mengatas namakan koperasi.“Apa yang terjadi selama ini merupakan kealpaan dan pembiaran pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan merupakan tindakan keserakahan dari oknum pejabat di Bener Meriah. Kami juga melihat penegakan hukum sangat lemah dan terkesan di biarkan sehingga kerusakan hutan menjadi sangat parah,” kata Sri Wahyuni.Menurutnya, seharusnya dalam situasi seperti ini, pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya bertindak tegas dan melakukan pencegahan sebelum kerusakan terjadi. “Kami melihat ini merupakan tindakan kejahatan terstruktur, sistematis dan masif, yang ikut melemahkan sekaligus mengangkangi supremasi hukum yang berlaku,” tegas Sri.Forum mendesak Pemerintah Pusat dan Bener Meriah menertibkan kawasan lindung yang telah dirusak dan melakukan penegakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam kejahatan lingkungan tersebut.Sedangkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perebunan Kabupaten Bener Meriah, Ahmad Ready membenarkan kasus perambahan besar-besaran hutan Bener Meriah untuk perkebunan kentang yang melibatkan oknum masyarakat dan pejabat setempat. “Kasus ini sudah ditangani oleh Kepolisian, dan sudah ada oknum masyarakat yang ditahan dan dimintai keterangan,” katanya.Namun pemilik alat berat yang menghancurkan hutan lindung belum tersentuh, juga oknum pejabat daerah setempat. . “Kami sudah terjun ke lapangan untuk menghentikan ini dan memproses pelaku secara hokum,” kata Ahmad.Ribuan hektar hutan Bener Meriah yang rusak ini merupakan kawasan tangkapan air untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Peusangan dan DAS Krueng Jambo Aye yang menjadi sumber air bagi 2 juta orang di 7 kabupaten di Aceh.Kerusakan hutan lindung di Kabupaten Bener Meriah juga akan berdampak pada kerusakan keanekaragaman hayati seperti terputusnya koridor satwa. Salah satunya mengganggu habitat harimau sumatra dan gajah. Kondisi ini juga berefek pada peningkatan suhu dan penurunan cadangan air tanah pada dua Cekungan Pedada dan Lampahan. Kehancuran hutan lindung juga telah sampai ke kaki Bur ni telong yang merupakan wilayah gunung merapi aktif.Forum juga menemukan penggunaan pestisida, herbisida, fungisida yang berlebih yang dapat dilihat dari menurunnya kualitas air karena tercemar oleh zat kimia tersebut. Hal ini dimasa yang akan datang akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat misalnya gangguan kulit akut, kangker dan penyakit lainnya.

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional

ribuan hektar hutan bener meriah dibabat demi kepentingan malaysia demi memenuhi kontrak perdagangan kentang dan hortikultura dengan malaysia ribuan hektar hutan di kecamatan kabupaten bener meriah propinsi aceh dibabat untuk keperluan perkebunan praktik yang melibatkan oknum pejabat pihak keamanan dan pengusaha hortikultura ini telah berlangsung selama setahunmenurut juru bicara forum masyarakat peduli lingkungan bener meriah sri wahyuni yang dihubungi minggu kemarin adanya rencana investor dari malaysia yang menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah bener meriah sebagai pasar kentang dan palawija menjadi dasar pembukaan lahan secara masif ini luas hutan yang rusak diperkirakan mencapai ribu hektar hektar diantaranya masuk dalam kawasan hutan lindung namun kami memperkirakan hutan lindung yang rusak lebih dari itu kata sri wahyuniperambahan hutan terparah terjadi di permata bener kelipah bukit dan weh pesam selebihnya tersebar di kecamatan mesidah syiah utama pintu rime gayo gajah putih dan timang gajah selain itu kepentingan pembukaan lahan baru juga ada pembalakan liar jalan dibuka ke dalam hutan dengan menggunakan dana apbn alatalat berat masih ada di lapanganmenurut sri wahyuni masyarakat di kecamatan permata bandar bener kelipah bukit dan weh pesam mulai resah dengan kegiatan ini karena mereka sudah mengalami masalah terutama dengan menurunnya debit air secara signifikandia mengatakan desa gelampang weh tenang uken bener pepanyi sepakat dan beberapa desa lainnya sudah kehilangan sumber air pipa air yang dipasang ke sumber mata air di wilayah rebol linung bulen sudah tidak lagi dialiri airmasyarakat juga mengkhawatirkan akan terjadi banjir bandang dan tanah longsor seperti yang pernah terjadi di kampung pondok keresek sekarang sedie jadi kampung owak pondok sayur burni pase dan kampung seni antara yang berbatasan dengan aceh utara tahun silamribuan hektar hutan kondisinya sudah luluh lantak meninggalkan bongkahan kayu kata sri wahyuniforum masyarakat peduli lingkungan bener meriah yang terdiri dari lembaga lingkungan dan kelompok masyarakat setempat menyebutkan berbagai pihak diduga terlibat dalam kegiatan ilegal ini diantaranya oknum anggota dewan perwakilan rakyat bener meriah oknum dinas kehutanan camat pihak keamanan mantan pejabat teras komisi independen pemilu bener meriah aparat kampung dan pengusaha kayu serta pengusaha palawija dengan mengatas namakan koperasiapa yang terjadi selama ini merupakan kealpaan dan pembiaran pemerintah kabupaten bener meriah dan merupakan tindakan keserakahan dari oknum pejabat di bener meriah kami juga melihat penegakan hukum sangat lemah dan terkesan di biarkan sehingga kerusakan hutan menjadi sangat parah kata sri wahyunimenurutnya seharusnya dalam situasi seperti ini pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya bertindak tegas dan melakukan pencegahan sebelum kerusakan terjadi kami melihat ini merupakan tindakan kejahatan terstruktur sistematis dan masif yang ikut melemahkan sekaligus mengangkangi supremasi hukum yang berlaku tegas sriforum mendesak pemerintah pusat dan bener meriah menertibkan kawasan lindung yang telah dirusak dan melakukan penegakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam kejahatan lingkungan tersebutsedangkan kepala dinas kehutanan dan perebunan kabupaten bener meriah ahmad ready membenarkan kasus perambahan besarbesaran hutan bener meriah untuk perkebunan kentang yang melibatkan oknum masyarakat dan pejabat setempat kasus ini sudah ditangani oleh kepolisian dan sudah ada oknum masyarakat yang ditahan dan dimintai keterangan katanyanamun pemilik alat berat yang menghancurkan hutan lindung belum tersentuh juga oknum pejabat daerah setempat kami sudah terjun ke lapangan untuk menghentikan ini dan memproses pelaku secara hokum kata ahmadribuan hektar hutan bener meriah yang rusak ini merupakan kawasan tangkapan air untuk daerah aliran sungai das krueng peusangan dan das krueng jambo aye yang menjadi sumber air bagi juta orang di kabupaten di acehkerusakan hutan lindung di kabupaten bener meriah juga akan berdampak pada kerusakan keanekaragaman hayati seperti terputusnya koridor satwa salah satunya mengganggu habitat harimau sumatra dan gajah kondisi ini juga berefek pada peningkatan suhu dan penurunan cadangan air tanah pada dua cekungan pedada dan lampahan kehancuran hutan lindung juga telah sampai ke kaki bur ni telong yang merupakan wilayah gunung merapi aktifforum juga menemukan penggunaan pestisida herbisida fungisida yang berlebih yang dapat dilihat dari menurunnya kualitas air karena tercemar oleh zat kimia tersebut hal ini dimasa yang akan datang akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat misalnya gangguan kulit akut kangker dan penyakit lainnya

Pemerintah Tapanuli Utara Evaluasi Izin Tebang Kayu Rakyat. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, mengevaluasi perizinan penebangan kayu lewat izin pemanfaatan kayu rakyat (IPKR) secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan karena penebangan kayu tinggi bahkan sudah masuk kawasan hutan.Nikson Nababan, Bupati Taput mengatakan, mereka yang mengantongi IPKR tidak memperhitungkan dampak negatif. Akibatnya, kabupaten ini sering terjadi longsor dan banjir.Dia mengatakan, hasil evaluasi bersama Dinas Kehutanan, menemukan terjadi kerusakan hutan cukup parah akibat penebangan liar dan menyalahi aturan.Dari laporan, ditemukan sejumlah penerima IPKR, menggunakan untuk menebang dan membeli kayu yang diduga tidak sesuai aturan.Mereka, katanya, sudah turun ke lapangan setelah laporan terkait penebangan kayu di daerah penyangga resapan air. Benar saja, penebangan massif bahkan kayu di pinggir lereng gunung juga ditebang. “Ini mampu merusak resapan air dan sangat rawan longsor karena daerah penyangga dibabat habis.”Kabupaten Taput salah satu daerah perbukitan dan rawan longsor. Topografi kawasan memiliki kemiringan cukup tajam.Awalnya, Pemerintah Taput bersama Dinas Kehutanan membuat aturan soal izin penebangan kayu melalui IPKR guna mencegah penebangan berdampak buruk bagi daerah itu. Dengan ada izin Dinas Kehutanan bisa mengawasi. Di luar dugaan, banyak penyalahgunaan hingga harus evaluasi total.Kebijakan ke depan dibuat lebih ketat. Para pemilik IPKR wajib melakukan penghijauan kembali. “Jika ada yang tidak melakukan, kemungkinan besar izin dicabut dan dilarang beroperasi lagi.”Alboin Siregar, Kadis Kehutanan Taput, mengatakan, hutan konservasi ada delapan, empat suaka margasatwa, satu taman buru, satu taman hutan raya, enam taman wisata dan satu cagar alam laut.Pengawasan hutan, katanya, terus dilakukan dan menindak hukum para pelanggar.Data Walhi Sumut, laju deforestasi selama 13 tahun, cukup luas. Hutan lindung dan konservasi 1.797.079 hektar. Dari angka itu, luas perlu direhabilitasi 888.805 hektar (49,5%). Untuk hutan produksi, 2.251.854 hektar, perlu direhabilitasi 1.339.981 (59,5%). Jadi, keseluruhan, dari 4.048.933 hektar kawasan hutan, harus rehabilitasi 2.228.786 hektar (55,3%).

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam pelestarian habitat peran pemerintah lokal

pemerintah tapanuli utara evaluasi izin tebang kayu rakyat pemerintah kabupaten tapanuli utara taput sumatera utara mengevaluasi perizinan penebangan kayu lewat izin pemanfaatan kayu rakyat ipkr secara menyeluruh evaluasi dilakukan karena penebangan kayu tinggi bahkan sudah masuk kawasan hutannikson nababan bupati taput mengatakan mereka yang mengantongi ipkr tidak memperhitungkan dampak negatif akibatnya kabupaten ini sering terjadi longsor dan banjirdia mengatakan hasil evaluasi bersama dinas kehutanan menemukan terjadi kerusakan hutan cukup parah akibat penebangan liar dan menyalahi aturandari laporan ditemukan sejumlah penerima ipkr menggunakan untuk menebang dan membeli kayu yang diduga tidak sesuai aturanmereka katanya sudah turun ke lapangan setelah laporan terkait penebangan kayu di daerah penyangga resapan air benar saja penebangan massif bahkan kayu di pinggir lereng gunung juga ditebang ini mampu merusak resapan air dan sangat rawan longsor karena daerah penyangga dibabat habiskabupaten taput salah satu daerah perbukitan dan rawan longsor topografi kawasan memiliki kemiringan cukup tajamawalnya pemerintah taput bersama dinas kehutanan membuat aturan soal izin penebangan kayu melalui ipkr guna mencegah penebangan berdampak buruk bagi daerah itu dengan ada izin dinas kehutanan bisa mengawasi di luar dugaan banyak penyalahgunaan hingga harus evaluasi totalkebijakan ke depan dibuat lebih ketat para pemilik ipkr wajib melakukan penghijauan kembali jika ada yang tidak melakukan kemungkinan besar izin dicabut dan dilarang beroperasi lagialboin siregar kadis kehutanan taput mengatakan hutan konservasi ada delapan empat suaka margasatwa satu taman buru satu taman hutan raya enam taman wisata dan satu cagar alam lautpengawasan hutan katanya terus dilakukan dan menindak hukum para pelanggardata walhi sumut laju deforestasi selama tahun cukup luas hutan lindung dan konservasi hektar dari angka itu luas perlu direhabilitasi hektar untuk hutan produksi hektar perlu direhabilitasi jadi keseluruhan dari hektar kawasan hutan harus rehabilitasi hektar

Berikut Emisi Rujukan Deforestasi dan Degradasi RI. Setelah melewati penyusunan oleh tim ahli, akhirnya rancangan dokumen tingkat emisi feferensi Indonesia untuk deforestasi dan degradasi hutan (/FREL) dalam kerangka REDD+ memasuki tahap final. Dokumen ini akan disampaikan pada forum (COP), United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ke-20 di Lima, Peru 8 Desember 2014.Submisi FREL ini akan dikaji secara teknis oleh UNFCCC, untuk menjadi acuan nasional pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam kerangka REDD+ di Indonesia.Nur Masripatin, Deputi Bidang Tata Kelola dan Hubungan Kelembagaan BP REDD+ mengatakan, dengan memperhatikan persyaratan penyusunan FREL/FRL dan fokus (meliputi data, metodologi dan posedur), maka baru dua kegiatan bisa masuk FREL, yaitu deforestasi dan degradasi hutan. Dengan satu jenis gas (CO2) dan dua carbon pools: biomas di atas tanah dan tanah untuk areal gambut.Begitu juga data tutupan. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan persyaratan skala nasional–ketersediaan, kelengkapan, transparansi, konsistensi dan-lain-lain dari data tutupan lahan dan cadangan carbon per tipe hutan–, maka dipakai data 2000-2012. Ini berasal dari beberapa sumber yaitu BP-REDD+, Kementerian LHK, Kementan, Lapan, BIG dan sumber-sumber lain.“Cakupan FREL menggunakan pendekatan historis pada areal yang masih memiliki tutupan hutan alam pada 2000, dengan waktu referensi antara 2000-2012,” kata Arief Darmawan, Asisten Kepala BP-REDD+ Bidang Teknologi, Sistem & Monitoring, dalam rilis kepada media, Selasa (25/11/14).Dengan periode waktu selama 12 tahun ini, telah mencukupi untuk menangkap dinamika kebijakan dan pemicu deforestasi dan degradasi hutan.Dari hasil penghitungan dan analisis, didapatkan laju deforestasi historis (2000-2012) sebesar 671,420 hektar per tahun. Ia berasal dari lahan mineral 525,516 hektar dan lahan gambut 145,904 hektar per tahun. Sedangkan laju degradasi hutan 425,296 hektar per tahun, berasal dari lahan mineral 409,073 hektar dan lahan gambut 16,223 hektar per tahun.Rata-rata emisi historis (2000-2012) dari deforestasi 210 MtCO2e per tahun, berasal dari lahan mineral 169 MtCO2e dan lahan gambut 41 MtCO2e per tahun. Ada juga tambahan emisi dari dekomposisi gambut akibat deforestasi dari 3,3 MtCO2e per tahun (2000–2001) menjadi 61.7 MtCO2e per tahun (2011 – 2012).Dari degradasi hutan, emisi historis (2000-2012) sebesar 57.2 MtCO2e per tahun, berasal dari lahan mineral 55.4 MtCO2e dan lahan gambut 1.8 MtCO2e per tahun. Emisi tambahan dari dekomposisi gambut akibat degradasi hutan 97 MtCO2e per tahun (2000 – 2001) menjadi 75 MtCO2e per tahun (2011 – 2012).Dengan proyeksi sederhana, emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sampai tahun 2020, sama dengan rata-rata per tahun emisi historis 2000-2012 dan emisi dari dekomposisi gambut yang memasukkan , maka FREL untuk deforestasi dan degradasi hutan Indonesia pada 2020 sebesar 439 MtCO2e per tahun.Nur mengatakan, submisi pertama ini, masih fokus FREL-deforestasi dan degradasi hutan, belum memasukkan tiga kegiatan REDD+ lain yaitu konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan cadangan carbon. Sebab, data yang tersedia belum bisa memenuhi persyaratan untuk keperluan penilaian teknis sesuai arahan COP.Data kegiatan konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan cadangan carbon melalui tanam-menanam, katanya, akan masuk dalam dua tahunan tentang inventarisasi gas rumah kaca seluruh sektor.Ruanda Sugardiman, Direktur Inventarisasi dan Sumberdaya Hutan Kementerian LHK, mengatakan, definisi hutan mengacu pada definisi resmi Permenhut tentang Tata Cara A/R CDM dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8033:2014. Yakni, metode penghitungan perubahan tutupan hutan berdasarkan hasil penafsiran citra penginderaan jauh optik secara visual.Pemakaian data tutupan lahan dan hutan mengacu pada hasil pencermatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Lalu, data gambut mengacu pada peta sebaran gambut oleh Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementan.Untuk metode penghitungan deforestasi dan degradasi, kata Arief, menggunakan . Data untuk menyusun FREL ini, katanya, perlu konsisten dengan data emisi dan serapan (removals) dalam Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (SIGN) yang menggunakan metodologi .Sedangkan, data faktor emisi mengacu pada nilai biomasa berdasarkan data permanent/temporary sample plot (PSP/TSP) inventarisasi hutan nasional Kementerian Kehutanan.Draf submisi FREL Indonesia ini disusun bersama-sama BP-REDD+, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Juga, Badan Informasi Geospasial (BIG), Center for International Forestry Research (CIFOR), Institut Pertanian Bogor (IPB), United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia (UNORCID) dan The Nature Conservation (TNC).

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

ekosistem perjanjian internasional program literasi

berikut emisi rujukan deforestasi dan degradasi ri setelah melewati penyusunan oleh tim ahli akhirnya rancangan dokumen tingkat emisi feferensi indonesia untuk deforestasi dan degradasi hutan frel dalam kerangka redd memasuki tahap final dokumen ini akan disampaikan pada forum cop united nations framework convention on climate change unfccc ke di lima peru desember submisi frel ini akan dikaji secara teknis oleh unfccc untuk menjadi acuan nasional pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam kerangka redd di indonesianur masripatin deputi bidang tata kelola dan hubungan kelembagaan bp redd mengatakan dengan memperhatikan persyaratan penyusunan frelfrl dan fokus meliputi data metodologi dan posedur maka baru dua kegiatan bisa masuk frel yaitu deforestasi dan degradasi hutan dengan satu jenis gas co dan dua carbon pools biomas di atas tanah dan tanah untuk areal gambutbegitu juga data tutupan dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan persyaratan skala nasionalketersediaan kelengkapan transparansi konsistensi danlainlain dari data tutupan lahan dan cadangan carbon per tipe hutan maka dipakai data ini berasal dari beberapa sumber yaitu bpredd kementerian lhk kementan lapan big dan sumbersumber laincakupan frel menggunakan pendekatan historis pada areal yang masih memiliki tutupan hutan alam pada dengan waktu referensi antara kata arief darmawan asisten kepala bpredd bidang teknologi sistem monitoring dalam rilis kepada media selasa dengan periode waktu selama tahun ini telah mencukupi untuk menangkap dinamika kebijakan dan pemicu deforestasi dan degradasi hutandari hasil penghitungan dan analisis didapatkan laju deforestasi historis sebesar hektar per tahun ia berasal dari lahan mineral hektar dan lahan gambut hektar per tahun sedangkan laju degradasi hutan hektar per tahun berasal dari lahan mineral hektar dan lahan gambut hektar per tahunratarata emisi historis dari deforestasi mtcoe per tahun berasal dari lahan mineral mtcoe dan lahan gambut mtcoe per tahun ada juga tambahan emisi dari dekomposisi gambut akibat deforestasi dari mtcoe per tahun menjadi mtcoe per tahun dari degradasi hutan emisi historis sebesar mtcoe per tahun berasal dari lahan mineral mtcoe dan lahan gambut mtcoe per tahun emisi tambahan dari dekomposisi gambut akibat degradasi hutan mtcoe per tahun menjadi mtcoe per tahun dengan proyeksi sederhana emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sampai tahun sama dengan ratarata per tahun emisi historis dan emisi dari dekomposisi gambut yang memasukkan maka frel untuk deforestasi dan degradasi hutan indonesia pada sebesar mtcoe per tahunnur mengatakan submisi pertama ini masih fokus freldeforestasi dan degradasi hutan belum memasukkan tiga kegiatan redd lain yaitu konservasi pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan carbon sebab data yang tersedia belum bisa memenuhi persyaratan untuk keperluan penilaian teknis sesuai arahan copdata kegiatan konservasi pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan carbon melalui tanammenanam katanya akan masuk dalam dua tahunan tentang inventarisasi gas rumah kaca seluruh sektorruanda sugardiman direktur inventarisasi dan sumberdaya hutan kementerian lhk mengatakan definisi hutan mengacu pada definisi resmi permenhut tentang tata cara ar cdm dan standar nasional indonesia sni yakni metode penghitungan perubahan tutupan hutan berdasarkan hasil penafsiran citra penginderaan jauh optik secara visualpemakaian data tutupan lahan dan hutan mengacu pada hasil pencermatan direktorat jenderal planologi kehutanan lalu data gambut mengacu pada peta sebaran gambut oleh balai besar sumber daya lahan pertanian kementanuntuk metode penghitungan deforestasi dan degradasi kata arief menggunakan data untuk menyusun frel ini katanya perlu konsisten dengan data emisi dan serapan removals dalam sistem inventarisasi gas rumah kaca nasional sign yang menggunakan metodologi sedangkan data faktor emisi mengacu pada nilai biomasa berdasarkan data permanenttemporary sample plot psptsp inventarisasi hutan nasional kementerian kehutanandraf submisi frel indonesia ini disusun bersamasama bpredd kementerian lingkungan hidup dan kehutanan kementerian pertanian lembaga penerbangan dan antariksa nasional lapan juga badan informasi geospasial big center for international forestry research cifor institut pertanian bogor ipb united nations office for redd coordination in indonesia unorcid dan the nature conservation tnc

Rusak Hutan Tele, Direktur GDS Diganjar 4,6 Tahun Denda Rp5 Miliar. Majelis hakim Pengadilan Negeri Balige, Sumatera Utara, menyatakan PT Gorda Duma Sari (GDS), terbukti meyakinkan melanggar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Hutan Tele, Samosir. Sang Direktur, Jonni Sihotang, divonis 4,6 tahun denda Rp5 miliar.Dalam amar putusan, majelis hakim diketuai Riana Pohan, menyatakan, dari pemeriksaan saksi dan barang bukti, perusahaan terbukti melanggar UU 32 Tahun 2009, khusus pelanggaran izin pemanfaatan kayu di hutan Samosir, mengakibatkan kerusakan kawasan cukup luas.Perusahaan yang dipimpin Jonni berusaha tanpa izin lingkungan dan sengaja melakukan perbuatan melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.“Kami majelis hakim yang menangani perkara ini, memutuskan, mengadili terdakwa Jonni Sihotang, terbukti sah dan meyakinkan melanggar UU 32 Tahun 2009 dan dijatuhi penjara 4 tahun enam bulan kurungan, denda Rp5 miliar susider satu tahun kurungan.”Usai mendengarkan putusan, Jonni menyatakan banding dan mengaku tak bersalah. Putusan itu dianggap tak berkeadilan.Jaksa penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangururan, Lamhot Sagala, menyatakan berpikir-pikir, apakah menerima putusan majelis hakim atau menolak.Dalam perkara ini, JPU melampirkan penghitungan kerugian perusakan lingkungan oleh GDS, sejak 2012-2013. Ada beberapa perhitungan, yaitu kerugian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, kerusakan penebangan pohon dan pembukaan lahan, serta kerusakan ekonomi dan pemulihan ekologi.Hasil kerugian itu, berdasarkan perhitungan tim ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Basuki Wasis, melalui penelitian Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan, Departeman Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB pada 11 April 2014.Disebutkan, kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, karena penebangan pohon dan pembukaan lahan seluas 400 hektar, mengakibatkan kerusakan ekologi. Dinilai dengan mata uang Rp76, 510 miliar. Dampak perbuatan GDS, terjadi kerusakan ekonomi Rp 38, 400 miliar, dan pemulihan ekologi Rp34, 986miliar. Jadi total kerugian kerusakan mencapai Rp149, 896 miliar.Keputusan hakim diapresiasi kelompok Save Lake Toba Foundation (SLTF), yang mengadukan dan membongkar kasus perusakan hutan Tele seluas 800 hektar.Adikara Hutajulu, Ketua Dewan Pengurus Cabang Toba Samosir, SLTF, mengatakan, putusan ini, bukti keadilan lingkungan hidup dan kehutanan masih ada di negeri ini. Apalagi majelis hakim mengenakan pidana tambahan untuk memperbaiki kerusakan di hutan Tele. Namun, masih disesalkan, Jonni menyatakan diri tidak terbukti bersalah dengan banding.“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami berharap pengadilan tinggi hingga ke Mahkamah Agung tetap memutuskan bersalah terdakwa dan memberikan hukuman lebih tinggi lagi, karena terdakwa tetap bersikeras tidak bersalah. Padahal, perbuatan merusak ekosistem.”Menurut dia, dampak kerusakan Hutan Tele, mengakibatkan debit dan serapan air menurun. Ada beberapa desa dan kecamatan merasakan langsung. Dia mencontohkan, Kecamatan Sianjur Mulamula, dan Harian, merasakan dampak langsung. Daerah ini bergantung suplai air dari Hutan Tele.“Jonni, putra asli Samosir, namun bukan menjaga lingkungan, justru sebaliknya, merusak diduga dibantu sejumlah oknum pejabat. Kami akan surati kejaksaan agar mengusut Bupati Samosir Mangindar Simbolon, dan oknum Dinas Kehutanan yang memberikan izin kepada GDS. ”Direktur Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Muhammad Yunus mengatakan, penyidikan kejahatan perusakan lingkungan Jonni Sihotang dilakukan penyidik PNS KLHK.“Kami sangat mengapresiasi putusan ini. Putusan hakim ini menunjukkan perusakan lingkungan hidup dan hutan merupakan kejahatan luar biasa. Sudah sepantasnya pelaku kejahatan ini dihukum seberat-beratnya,” kata Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani kepada .Keputusan Majelis Hakim ini, katanya, sejalan komitmen Menteri LHK, Siti Nurbaya menindak tegas tanpa kompromi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.Dirjen yang akrab disapa Roy ini berharap, putusan ini memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lain.Pekan lalu Asisten Kepala Kebun PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) di Rokan Hilir, Riau, Kosman Vitoni Imanuel Siboro mendapat vonis dua tahun penjara, denda Rp1 miliar, subsider tiga bulan atas kejahatan pembukaan kebun sawit dengan membakar lahan seluas 120 hektar. Majelis Hakim PN Rokan Hilir Riau terdiri dari Saidin Bagariang, Zia Uljannah, dan Dewi Hesti Indria.Pembakaran terjadi pada Juni 2013, saat itu masyarakat Riau mengalami kabut asap sangat parah, menyebabkan gangguan kesehatan dan aktivitas.Yunus mengatakan, menindaklanjuti putusan hakim PN Rokan Hilir ini, KLHK akan melakukan pengembangan penyidikan kasus. “KLHK akan menyidik pimpinan tertinggi JJP dan meminta pertanggung jawaban korporasi,” katanya.Pengembangan kasus kepada pimpinan dan korporasi, kata Yunus, perlu dilakukan agar ada efek jera pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Dia yakin, ada kaitan pertanggungjawaban pimpinan dan korporasi terhadap kasus pembakaran lahan ini.Pertanggungjawaban pimpinan dan korporasi terhadap kejahatan lingkungan ini, dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dimungkinkan. Ia tertera pada Pasal 116 ayat 1 huruf b, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana. Atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana itu.Tak hanya itu. KLHK juga gugatan perdata terhadap JJP di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Direktur Penyelesaian Sengketa KLHK, Jasmin Ragil Utomo mengatakan, KLHK menuntut ganti rugi lingkungan Rp119, 88 milia dan biaya pemulihan lingkungan Rp371,13 miliar. “Persidangan saat ini memasuki tahapan penyerahan replik dari KLHK kepada pengadilan.”Menurut Roy, keputusan majelis hakim ini memberikan harapan bagi masyarakat akan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Terlebih, katanya, di tengah ancaman kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.Dengan putusan ini, dia sangat optimistis upaya penegakan lingkungan hidup dan kehutanan bisa memberi rasa keadilan bagi semua pihak.“Keputusan majelis hakim tidak hanya menyelamatkan kerugian negara dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tetapi memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.”Dia berharap, keputusan ini menjadi pertimbangan majelis hakim lain dalam memutuskan kasus-kasus sama, termasuk perkara perdata pembakaran lahan JJP yang persidangan berlangsung di Jakarta Utara dan pembakaran lahan PT. Bumi Mekar Hijau di Pengadilan Palembang.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

rusak hutan tele direktur gds diganjar tahun denda rp miliar majelis hakim pengadilan negeri balige sumatera utara menyatakan pt gorda duma sari gds terbukti meyakinkan melanggar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di hutan tele samosir sang direktur jonni sihotang divonis tahun denda rp miliardalam amar putusan majelis hakim diketuai riana pohan menyatakan dari pemeriksaan saksi dan barang bukti perusahaan terbukti melanggar uu tahun khusus pelanggaran izin pemanfaatan kayu di hutan samosir mengakibatkan kerusakan kawasan cukup luasperusahaan yang dipimpin jonni berusaha tanpa izin lingkungan dan sengaja melakukan perbuatan melampaui baku mutu udara ambien baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidupkami majelis hakim yang menangani perkara ini memutuskan mengadili terdakwa jonni sihotang terbukti sah dan meyakinkan melanggar uu tahun dan dijatuhi penjara tahun enam bulan kurungan denda rp miliar susider satu tahun kurunganusai mendengarkan putusan jonni menyatakan banding dan mengaku tak bersalah putusan itu dianggap tak berkeadilanjaksa penuntut umum kejaksaan negeri pangururan lamhot sagala menyatakan berpikirpikir apakah menerima putusan majelis hakim atau menolakdalam perkara ini jpu melampirkan penghitungan kerugian perusakan lingkungan oleh gds sejak ada beberapa perhitungan yaitu kerugian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kerusakan penebangan pohon dan pembukaan lahan serta kerusakan ekonomi dan pemulihan ekologihasil kerugian itu berdasarkan perhitungan tim ahli dari institut pertanian bogor ipb basuki wasis melalui penelitian laboratorium pengaruh hutan bagian ekologi hutan departeman silvikultur fakultas kehutanan ipb pada april disebutkan kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup karena penebangan pohon dan pembukaan lahan seluas hektar mengakibatkan kerusakan ekologi dinilai dengan mata uang rp miliar dampak perbuatan gds terjadi kerusakan ekonomi rp miliar dan pemulihan ekologi rp miliar jadi total kerugian kerusakan mencapai rp miliarkeputusan hakim diapresiasi kelompok save lake toba foundation sltf yang mengadukan dan membongkar kasus perusakan hutan tele seluas hektaradikara hutajulu ketua dewan pengurus cabang toba samosir sltf mengatakan putusan ini bukti keadilan lingkungan hidup dan kehutanan masih ada di negeri ini apalagi majelis hakim mengenakan pidana tambahan untuk memperbaiki kerusakan di hutan tele namun masih disesalkan jonni menyatakan diri tidak terbukti bersalah dengan bandingkami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas kami berharap pengadilan tinggi hingga ke mahkamah agung tetap memutuskan bersalah terdakwa dan memberikan hukuman lebih tinggi lagi karena terdakwa tetap bersikeras tidak bersalah padahal perbuatan merusak ekosistemmenurut dia dampak kerusakan hutan tele mengakibatkan debit dan serapan air menurun ada beberapa desa dan kecamatan merasakan langsung dia mencontohkan kecamatan sianjur mulamula dan harian merasakan dampak langsung daerah ini bergantung suplai air dari hutan telejonni putra asli samosir namun bukan menjaga lingkungan justru sebaliknya merusak diduga dibantu sejumlah oknum pejabat kami akan surati kejaksaan agar mengusut bupati samosir mangindar simbolon dan oknum dinas kehutanan yang memberikan izin kepada gds direktur penegakan hukum pidana kementerian lingkungan hidup dan kehutanan muhammad yunus mengatakan penyidikan kejahatan perusakan lingkungan jonni sihotang dilakukan penyidik pns klhkkami sangat mengapresiasi putusan ini putusan hakim ini menunjukkan perusakan lingkungan hidup dan hutan merupakan kejahatan luar biasa sudah sepantasnya pelaku kejahatan ini dihukum seberatberatnya kata dirjen penegakan hukum klhk rasio ridho sani kepada keputusan majelis hakim ini katanya sejalan komitmen menteri lhk siti nurbaya menindak tegas tanpa kompromi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanandirjen yang akrab disapa roy ini berharap putusan ini memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lainpekan lalu asisten kepala kebun pt jatim jaya perkasa jjp di rokan hilir riau kosman vitoni imanuel siboro mendapat vonis dua tahun penjara denda rp miliar subsider tiga bulan atas kejahatan pembukaan kebun sawit dengan membakar lahan seluas hektar majelis hakim pn rokan hilir riau terdiri dari saidin bagariang zia uljannah dan dewi hesti indriapembakaran terjadi pada juni saat itu masyarakat riau mengalami kabut asap sangat parah menyebabkan gangguan kesehatan dan aktivitasyunus mengatakan menindaklanjuti putusan hakim pn rokan hilir ini klhk akan melakukan pengembangan penyidikan kasus klhk akan menyidik pimpinan tertinggi jjp dan meminta pertanggung jawaban korporasi katanyapengembangan kasus kepada pimpinan dan korporasi kata yunus perlu dilakukan agar ada efek jera pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dia yakin ada kaitan pertanggungjawaban pimpinan dan korporasi terhadap kasus pembakaran lahan inipertanggungjawaban pimpinan dan korporasi terhadap kejahatan lingkungan ini dalam uu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pplh dimungkinkan ia tertera pada pasal ayat huruf b apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh untuk atau atas nama badan usaha tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana itutak hanya itu klhk juga gugatan perdata terhadap jjp di pengadilan negeri jakarta utara direktur penyelesaian sengketa klhk jasmin ragil utomo mengatakan klhk menuntut ganti rugi lingkungan rp milia dan biaya pemulihan lingkungan rp miliar persidangan saat ini memasuki tahapan penyerahan replik dari klhk kepada pengadilanmenurut roy keputusan majelis hakim ini memberikan harapan bagi masyarakat akan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terlebih katanya di tengah ancaman kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di riau jambi sumatera selatan kalimantan barat dan kalimantan tengahdengan putusan ini dia sangat optimistis upaya penegakan lingkungan hidup dan kehutanan bisa memberi rasa keadilan bagi semua pihakkeputusan majelis hakim tidak hanya menyelamatkan kerugian negara dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tetapi memberikan rasa nyaman bagi masyarakatdia berharap keputusan ini menjadi pertimbangan majelis hakim lain dalam memutuskan kasuskasus sama termasuk perkara perdata pembakaran lahan jjp yang persidangan berlangsung di jakarta utara dan pembakaran lahan pt bumi mekar hijau di pengadilan palembang

Duh, Hutan Indonesia Hilang 1,13 Juta Hektar per Tahun. Nasib hutan di Indonesia, bak telur di ujung tanduk alias sungguh memprihatinkan. Periode 2009-2013, negeri ini kehilangan tutupan hutan alian mengalami deforestasi sebesar 4,5 juta hektar atau 1,13 juta hektar per tahun. yang dirilis Kamis (11/12/14) di Jakarta.Dalam buku FWI itu menyebutkan, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Papua, mengalami deforestasi terparah. Riau urutan pertama seluas 690 ribu hektar, disusul Kalteng 619 ribu hektar, Papua 490 ribu hektar, Kaltim 448 ri bu hektar dan Kalbar 426 ribu hektar. Kalteng, pada akhir 2010, menjadi daerah percontohan REDD+, namun periode itu malah menempati posisi kedua kehilangan hutan alam tertinggi.Analisis FWI, menemukan, sampai 2013, luas tutupan hutan alam di Indonesia, sekitar 82 juta hektar atau 46% dari luas daratan. Dengan rincian, Papua 29,4 juta hektar, Kalimantan 26,6 juta hektar, Sumatera 11,4 juta hektar, dan Sulawesi 8,9 juta hektar. Lalu, Maluku 4,3 juta hektar, Bali dan Nusa Tenggara 1,1 juta hektar dan Jawa 675 ribu hektar. Berdasarkan provinsi, 25% hutan alam di Indonesia di Papua, Kaltim 15%, Papua Barat 11%, Kalteng 9%, Kalbar 7%, Sulteng 5%, Aceh 4% dan Maluku 3,2%.Pada tahun sama, sekitar 78 juta hektar (63%) dari seluruh hutan negara masih bertutupan hutan, dengan terluas di hutan lindung seluas 22,9 juta hektar (28%). Pada 2013, sekitar 44 juta hektar (25%) luas daratan Indonesia terbebani izin pengelolaan lahan, berbentuk HPH, HTP, sawit dan tambang.“Dari luas itu 14,7 juta hektar areal penggunaan lahan tumpang tindih antara HPH dan HTI, sawit dan tambang. Dari situ, 7 juta hektar berada pada tutupan hutan alam,” kata Soelthon Gussetya, Manajer Data FWI, hari itu., kerusakan ekosistem dan kehilangan keragaman hayati. Deforestasi berdampak pada kerusakan ekosistem yang mengancam flora fauna, serta merusak sumber kehidupan masyarakat. , gangguan kehilangan hidrologi. Keseimbangan tata air terganggu. Fungsi resapan air dalam silus hidrologis, penyerap dan penyimpan karbon, iklim mikro dan keragaman hayati akan terganggu ketika tutupan hutan rusak., pemiskinan masyarakat sekitar hutan. Kawasan di sekitar dan di dalam hutan penuh dengan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Mereka banyak menggantungkan hidup dari sumber daya hutan.Christian Purba, Direktur Eksekutif FWI mengatakan, penyebab langsung deforestasi antara lain, HPH, HTI, sawit, penebangan liar, tambang dan pembakaran hutan. Sedangkan penyebab tak langsung, seperti perubahan peruntukan, pemekaran wilayah, korupsi, ekspansi industri dan kebutuhan pasar.Selama ini, katanya, kebijakan tak menyentuh persoalan dasar, antara lain tak ada kepastian lahan, dan konflik tenurial, didorong tata kelola kehutanan yang lemah. Pemerintah, hanya fokus memberi izin dan urusan administrasi.Jika kondisi ini terus terjadi, dalam 10 tahun ke depan, diperkirakan hutan alam di Riau akan hilang, lalu Kalteng, dan Jambi.Dia mengatakan, banyak persoalan harus dibenahi, dari penegakan hukum, data akurat dan kelembagaan di tingkat tapak. “Ini perlu dari pemerintah. Tanpa ada susah karena persoalan sudah kompleks.”Setidaknya, katanya, ada tiga prioritas utama dalam penyelamatan hutan Indonesia, yakni, penyelesaian klaim dan penetapan kawasan hutan, penguatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara adil, dan perlindungan serta pemulihan potensi sumberdaya hutan.Tak jauh beda diungkapkan Togu Manurung, Badan Pengurus FWI. Menurut dia, deforestasi di Indonesia sungguh-sungguh tinggi. Per tahun 1,13 juta hektar. Jika dihitung setiap menit ada tiga kali luas lapangan sepak hutan hilang.“Betapa seriusnya masalah deforestasi ini. Deforestasi tetap tinggi ini dalam keadaan periode waktu di mana Indonesia berusaha tampil di luar negeri, bahwa, Indonesia sedemikain peduli lingkungan hidup. Janji SBY kurangi emisi gas rumah kaca yang tertinggi dari kehutanan,” ujar dia.Dengan kondisi ini, katanya, secara umum, sebenarnya, Indonesia belum menjalankan praktik hutan lestari dalam arti produksi, lingkungan dan sosial. “Kelestarian produksi, dengan bisa kontinu, volume stabil bahkan meningkat. Kelestarian lingkungan, berarti hutan bisa dimanfaatkan kayu dan non kayu dengan tetap terjaga. Lalu, kelestarian sosial. Ini bagaimana pemanfaatan kekayaan alam berdampak baik bagi masyarakat sekitar.”Togu mengatakan, fakta deforestasi ini menunjukkan kegagalan pemerintah. “Sumber masalah pemerintah karena melakukan penghancuran sumber daya alam, dengan HPH, HTI dengan konversi hutan alam, perkebunan dari hutan produktif di-.”Menurut dia, akar masalah dari segala itu, korupsi. “Tak ada supremasi penegakan hukum. Akhirnya laporan di atas kertas indah, tapi di lapangan hancur. Ini diharapkan ada perbaikan…”Kehancuran hutan ini, katanya, bisa terlihat dari beragam bencana dengan frekuensi makin sering. “Harga yang harus dibayar sangat mahal. Ini karena kerusakan ekosistem hutan, terus ulang tahun kebakaran hutan dan lahan. Terutama langganan di Kalimantan dan Sumatera. Ini sumber deforestasi dan degradasi hutan.”Untuk itu, bencana dari banjir, longsor sampai kebakaran hutan dan lahan ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah Joko Widodo terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “tangani kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan banjir terkait tutupan lahan dan hutan di daerah hulu. Ini kita lihat, bisa jadi .”Hariadi Kartodihardjo, Ketua Dewan Kehutanan Nasional mengatakan, dalam mengatasi deforestasi harus membidik operasi ilegal, jangan hanya yang legal. “Termasuk kebakaran, ada beberapa indikasi, oknum polisi dan tentara menjual lahan untuk sawit. Kita harus bidik yang ilegal juga jangan cuma yang legal.”Menurut dia, saat evaluasi nota kesepakatan bersama kementerian/lembaga dan KPK, ada lima agenda perlu dijalankan, antara lain, izin, pengendalian korupsi kala pemerintah tetapkan kawasan hutan, dan kepastian buat masyarakat adat/lokal.

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem peran pemerintah lokal

duh hutan indonesia hilang juta hektar per tahun nasib hutan di indonesia bak telur di ujung tanduk alias sungguh memprihatinkan periode negeri ini kehilangan tutupan hutan alian mengalami deforestasi sebesar juta hektar atau juta hektar per tahun yang dirilis kamis di jakartadalam buku fwi itu menyebutkan riau kalimantan tengah kalimantan timur kalimantan barat dan papua mengalami deforestasi terparah riau urutan pertama seluas ribu hektar disusul kalteng ribu hektar papua ribu hektar kaltim ri bu hektar dan kalbar ribu hektar kalteng pada akhir menjadi daerah percontohan redd namun periode itu malah menempati posisi kedua kehilangan hutan alam tertinggianalisis fwi menemukan sampai luas tutupan hutan alam di indonesia sekitar juta hektar atau dari luas daratan dengan rincian papua juta hektar kalimantan juta hektar sumatera juta hektar dan sulawesi juta hektar lalu maluku juta hektar bali dan nusa tenggara juta hektar dan jawa ribu hektar berdasarkan provinsi hutan alam di indonesia di papua kaltim papua barat kalteng kalbar sulteng aceh dan maluku pada tahun sama sekitar juta hektar dari seluruh hutan negara masih bertutupan hutan dengan terluas di hutan lindung seluas juta hektar pada sekitar juta hektar luas daratan indonesia terbebani izin pengelolaan lahan berbentuk hph htp sawit dan tambangdari luas itu juta hektar areal penggunaan lahan tumpang tindih antara hph dan hti sawit dan tambang dari situ juta hektar berada pada tutupan hutan alam kata soelthon gussetya manajer data fwi hari itu kerusakan ekosistem dan kehilangan keragaman hayati deforestasi berdampak pada kerusakan ekosistem yang mengancam flora fauna serta merusak sumber kehidupan masyarakat gangguan kehilangan hidrologi keseimbangan tata air terganggu fungsi resapan air dalam silus hidrologis penyerap dan penyimpan karbon iklim mikro dan keragaman hayati akan terganggu ketika tutupan hutan rusak pemiskinan masyarakat sekitar hutan kawasan di sekitar dan di dalam hutan penuh dengan aktivitas ekonomi sosial dan budaya mereka banyak menggantungkan hidup dari sumber daya hutanchristian purba direktur eksekutif fwi mengatakan penyebab langsung deforestasi antara lain hph hti sawit penebangan liar tambang dan pembakaran hutan sedangkan penyebab tak langsung seperti perubahan peruntukan pemekaran wilayah korupsi ekspansi industri dan kebutuhan pasarselama ini katanya kebijakan tak menyentuh persoalan dasar antara lain tak ada kepastian lahan dan konflik tenurial didorong tata kelola kehutanan yang lemah pemerintah hanya fokus memberi izin dan urusan administrasijika kondisi ini terus terjadi dalam tahun ke depan diperkirakan hutan alam di riau akan hilang lalu kalteng dan jambidia mengatakan banyak persoalan harus dibenahi dari penegakan hukum data akurat dan kelembagaan di tingkat tapak ini perlu dari pemerintah tanpa ada susah karena persoalan sudah komplekssetidaknya katanya ada tiga prioritas utama dalam penyelamatan hutan indonesia yakni penyelesaian klaim dan penetapan kawasan hutan penguatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara adil dan perlindungan serta pemulihan potensi sumberdaya hutantak jauh beda diungkapkan togu manurung badan pengurus fwi menurut dia deforestasi di indonesia sungguhsungguh tinggi per tahun juta hektar jika dihitung setiap menit ada tiga kali luas lapangan sepak hutan hilangbetapa seriusnya masalah deforestasi ini deforestasi tetap tinggi ini dalam keadaan periode waktu di mana indonesia berusaha tampil di luar negeri bahwa indonesia sedemikain peduli lingkungan hidup janji sby kurangi emisi gas rumah kaca yang tertinggi dari kehutanan ujar diadengan kondisi ini katanya secara umum sebenarnya indonesia belum menjalankan praktik hutan lestari dalam arti produksi lingkungan dan sosial kelestarian produksi dengan bisa kontinu volume stabil bahkan meningkat kelestarian lingkungan berarti hutan bisa dimanfaatkan kayu dan non kayu dengan tetap terjaga lalu kelestarian sosial ini bagaimana pemanfaatan kekayaan alam berdampak baik bagi masyarakat sekitartogu mengatakan fakta deforestasi ini menunjukkan kegagalan pemerintah sumber masalah pemerintah karena melakukan penghancuran sumber daya alam dengan hph hti dengan konversi hutan alam perkebunan dari hutan produktif dimenurut dia akar masalah dari segala itu korupsi tak ada supremasi penegakan hukum akhirnya laporan di atas kertas indah tapi di lapangan hancur ini diharapkan ada perbaikankehancuran hutan ini katanya bisa terlihat dari beragam bencana dengan frekuensi makin sering harga yang harus dibayar sangat mahal ini karena kerusakan ekosistem hutan terus ulang tahun kebakaran hutan dan lahan terutama langganan di kalimantan dan sumatera ini sumber deforestasi dan degradasi hutanuntuk itu bencana dari banjir longsor sampai kebakaran hutan dan lahan ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah joko widodo terutama kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tangani kebakaran hutan dan lahan pengelolaan banjir terkait tutupan lahan dan hutan di daerah hulu ini kita lihat bisa jadi hariadi kartodihardjo ketua dewan kehutanan nasional mengatakan dalam mengatasi deforestasi harus membidik operasi ilegal jangan hanya yang legal termasuk kebakaran ada beberapa indikasi oknum polisi dan tentara menjual lahan untuk sawit kita harus bidik yang ilegal juga jangan cuma yang legalmenurut dia saat evaluasi nota kesepakatan bersama kementerianlembaga dan kpk ada lima agenda perlu dijalankan antara lain izin pengendalian korupsi kala pemerintah tetapkan kawasan hutan dan kepastian buat masyarakat adatlokal

Inilah Bukti Kerusakan Hutan di Riau. Akhir Juni lalu, dalam jurnal ilmiah Nature Climate Change, peneliti Belinda Margono dan Hansen dkk mengungkapkan laju deforestasi di Indonesia 2000-2012 mencapai angka 6,02 juta hektar atau pertahunnya terjadi peningkatan 47,6 ribu hektar. Studi ini juga memperkirakan pada tahun 2012 Indonesia kehilangan hutan alam seluas 840 ribu hektar atau dua kali lipat laju deforestasi di Brasil yang hanya 460 ribu hektar di tahun yang sama.Studi ini juga mengungkapkan hilangnya tutupan hutan juga terjadi di hutan dataran rendah atau 43 persen total deforestasi ini berlangsung di lahan basah termasuk gambut. Jika diambil angka rata-rata, maka sekitar 217 ribu hektar hutan alam lahan basah Indonesia hancur setiap tahunnya.Pemerintah Indonesia kebakaran jenggot dan membantah studi ini dengan menyatakan bahwa perbedaan dalam definisi deforestasi membuat angkanya jauh berbeda. Hadi Daryanto, Sekretaris Jenderal Kemenhut mengatakan perhitungan Hansen dan Kemenhut memiliki cara pandang yang beda. “perbedaan perubahan besar, deforestasi hutan sama, jauh beda .” Apa tanggapan terhadap riset ini? “Rugikan Indonesia. Apalagi dibilang kado pahit.”Heru Prasetyo, Kepala BP REDD+. Heru mengatakan studi Belinda dkk ini telah memberikan perbandingan yang mudah terhadap data deforestasi pemerintah, yakni “satu telanjang” dan satu ditutupi.“Saya akan percaya data Kemenhut jika mereka sudah bekerja transparan. Sampai sekarang, Kemenhut bekerja secara internal. Kita hanya tahu hasil, tetapi tak tahu proses. Belinda melakukan semua terbuka.”Lain halnya dengan Agus Punomo, Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) menilai penelitian dari Universitas Maryland Amerika ini terkesan bermuatan politis. “Alih-alih mengusulkan pelestarian hutan, artikel Belinda dkk memberikan argumen untuk membatalkan kebijakan moratorium yang membuka peluang diterbitkannya izin-izin pemanfaatan hutan di 63 juta hektar hutan primer dan lahan gambut yang masih baik. Dengan berbagai keterbatasannya, kebijakan moratorium kehutanan yang diberlakukan Presiden SBY telah menekan laju deforestasi dan nafsu mengobral izin pemanfaatan hutan di lingkup pemerintah daerah.”Di lain pihak, Greenpeace menganggap studi ini sebagai panggilan mendesak. Penghancuran hutan yang meningkatkan emisi gas rumah kaca Indonesia, telah menyebabkan hewan seperti harimau sumatera menuju ambang kepunahan dan menciptakan kondisi kebakaran hutan dan bencana kabut asap yang dahsyat di Asia Tenggara.“Penegakan hukum lemah dan bahkan taman nasional juga sedang dijarah – tetapi sekarang adalah saat untuk bertindak. Presiden Indonesia, SBY, memiliki kesempatan untuk memperkuat warisan hijaunya: ia akan mengambil tindakan segera untuk memperkuat hukum yang melindungi semua hutan dan lahan gambut kaya karbon sebelum masa jabatannya habis, ataukah akan ia melihat kebijakannya tersebut hilang ditelan asap?,”ujar Yuyun Indradi, Jurukampanye Hutan Greenpeace.Terlepas dari pro-kontra ini, Mongabay Indonesia mencoba menyaksikan kerusakan di hutan-hutan alam yang kali ini dipusatkan di Riau. Apa sebenarnya yang terjadi di lapangan?Usai pemilihan presiden pekan lalu, Mongabay Indonesia mendokumentasikan kerusakan hutan itu langsung ke lokasi dan berikut adalah foto-foto deforestasi yang dilakukan perusahan pulp and paper di Pulau Padang, Riau dan penjarahan kayu alam oleh masyarakat di Suaka Margasatwa Kerumutan, Pelalawan, Riau.

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem peran pemerintah lokal

inilah bukti kerusakan hutan di riau akhir juni lalu dalam jurnal ilmiah nature climate change peneliti belinda margono dan hansen dkk mengungkapkan laju deforestasi di indonesia mencapai angka juta hektar atau pertahunnya terjadi peningkatan ribu hektar studi ini juga memperkirakan pada tahun indonesia kehilangan hutan alam seluas ribu hektar atau dua kali lipat laju deforestasi di brasil yang hanya ribu hektar di tahun yang samastudi ini juga mengungkapkan hilangnya tutupan hutan juga terjadi di hutan dataran rendah atau persen total deforestasi ini berlangsung di lahan basah termasuk gambut jika diambil angka ratarata maka sekitar ribu hektar hutan alam lahan basah indonesia hancur setiap tahunnyapemerintah indonesia kebakaran jenggot dan membantah studi ini dengan menyatakan bahwa perbedaan dalam definisi deforestasi membuat angkanya jauh berbeda hadi daryanto sekretaris jenderal kemenhut mengatakan perhitungan hansen dan kemenhut memiliki cara pandang yang beda perbedaan perubahan besar deforestasi hutan sama jauh beda apa tanggapan terhadap riset ini rugikan indonesia apalagi dibilang kado pahitheru prasetyo kepala bp redd heru mengatakan studi belinda dkk ini telah memberikan perbandingan yang mudah terhadap data deforestasi pemerintah yakni satu telanjang dan satu ditutupisaya akan percaya data kemenhut jika mereka sudah bekerja transparan sampai sekarang kemenhut bekerja secara internal kita hanya tahu hasil tetapi tak tahu proses belinda melakukan semua terbukalain halnya dengan agus punomo staf khusus presiden bidang perubahan iklim dan kepala sekretariat dewan nasional perubahan iklim dnpi menilai penelitian dari universitas maryland amerika ini terkesan bermuatan politis alihalih mengusulkan pelestarian hutan artikel belinda dkk memberikan argumen untuk membatalkan kebijakan moratorium yang membuka peluang diterbitkannya izinizin pemanfaatan hutan di juta hektar hutan primer dan lahan gambut yang masih baik dengan berbagai keterbatasannya kebijakan moratorium kehutanan yang diberlakukan presiden sby telah menekan laju deforestasi dan nafsu mengobral izin pemanfaatan hutan di lingkup pemerintah daerahdi lain pihak greenpeace menganggap studi ini sebagai panggilan mendesak penghancuran hutan yang meningkatkan emisi gas rumah kaca indonesia telah menyebabkan hewan seperti harimau sumatera menuju ambang kepunahan dan menciptakan kondisi kebakaran hutan dan bencana kabut asap yang dahsyat di asia tenggarapenegakan hukum lemah dan bahkan taman nasional juga sedang dijarah tetapi sekarang adalah saat untuk bertindak presiden indonesia sby memiliki kesempatan untuk memperkuat warisan hijaunya ia akan mengambil tindakan segera untuk memperkuat hukum yang melindungi semua hutan dan lahan gambut kaya karbon sebelum masa jabatannya habis ataukah akan ia melihat kebijakannya tersebut hilang ditelan asapujar yuyun indradi jurukampanye hutan greenpeaceterlepas dari prokontra ini mongabay indonesia mencoba menyaksikan kerusakan di hutanhutan alam yang kali ini dipusatkan di riau apa sebenarnya yang terjadi di lapanganusai pemilihan presiden pekan lalu mongabay indonesia mendokumentasikan kerusakan hutan itu langsung ke lokasi dan berikut adalah fotofoto deforestasi yang dilakukan perusahan pulp and paper di pulau padang riau dan penjarahan kayu alam oleh masyarakat di suaka margasatwa kerumutan pelalawan riau

Komitmen Sektor Swasta jadikan Sawit Peduli Lingkungan, Benarkah?. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkenalkan tim manajemen Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP), Senin lalu, di Hotel Shangri-La, Jakarta. Hadir perwakilan kementerian dan lembaga, seperti Franky Sibarani, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Ida Bagus Putera Parthama, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Budi Mulyanto, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang.“Perjalanan panjang melahirkan IPOP sebagai bentuk komitmen nyata sektor swasta terhadap tata kelola sawit Indonesia berkelanjutan. Kadin dengan bangga memperkenalkan tim manajemen IPOP yang dibentuk untuk memastikan komitmen lima perusahaan kelapa sawit skala besar berjalan, baik tataran strategis maupun operasional sesuai deklarasi,” kata Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Lingkungan Hidup.Komitmen ini terealisasi menjadi IPOP, ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi tentang Iklim pada Sidang Umum PBB oleh Wilmar, Golden Agri Resources, Cargill, dan Asian Agri. Musim Mas ikut komitmen Maret 2015.Nurdiana Darus, Direktur Eksekutif IPOP mengatakan, IPOP berisi komitmen perusahaan sawit berkelanjutan dengan mengimplementasikan praktik bertanggung jawab tanpa deforestasi, mampu memperluas manfaat sosial bagi masyarakat. “Sekaligus memperkuat daya saing sawit Indonesia di pasar global,” katanya.Empat fokus IPOP, , meningkatkan kepemimpinan lingkungan dengan mengakui dan melindungi lahan high carbon stock (HCS) maupun high conservation value (HCV). Mengidentifikasi lahan kandungan karbon rendah untuk ekspansi, tidak membuka lahan baru area gambut, serta mengadopsi dan mempromosikan rantai bisnis berkelanjutan melalui mekanisme penelusuran bertanggung jawab. memperkuat kebijakan dan regulasi. Caranya, dengan berkolaborasi bersama pemerintah untuk mengkodifikasi semua elemen ikrar ini diperkuat dalam hukum Indonesia. Juga mendukung pembangunan dan mengimplementasikan standar ISPO, mendukung reformasi regulasi lokal dan nasional juga mendukung implementasi ., anggota IPOP berkomitmen memperluas manfaat sosial, melalui peningkatan produktivitas petani sawit, partisipasi komunitas dalam proses dan produksi sawit. Juga mengadvokasi dan mengimplementasikan kebijakan yang memberdayakan komunitas., peningkatan daya saing sawit Indonesia. Caranya, melibatkan dan mendorong industri sawit lain menerapkan praktik dalam ikrar.Menurut dia, implementasi IPOP terutama di tiga wilayah, yakni Riau, Aceh, dan Kalimantan. “Ketiga area ini dimiliki luas IPOP members. Ini tidak limit, kami harapkan bisa implementasi program di tiga lokasi dulu, kemudian perbaikan, barulah ke provinsi lain.”Di Riau, katanya, mengerucut ke beberapa kabupaten, misal Bengkalis, lalu spesifik ke area anggota IPOP.Implementasi tahap pertama, diperkirakan hingga akhir 2015. Fase kedua, diharapkan paling lambat akhir 2019, IPOP bisa ekspansi ke provinsi lain. Jadi, setelah 2020, IPOP bisa implementasi penuh dan banyak perusahaan sawit ikut berkomitmen.Franky Sibarani, menyatakan, sawit komoditas strategis. Kini, Indonesia produsen sawit terbesar di dunia dengan pendapatan ekspor lebih US$15 miliar per tahun atau menyumbangkan 3% pendapatan ekonomi per kapita.Dengan begitu, industri sawit memiliki tantangan mengimplementasikan praktik-praktik bertanggung jawab dan berkelanjutan terhadap lingkungan untuk menjaga tetap lestari. Jadi, katanya, perlu komitmen bersama dari pelaku industri sawit melakukan upaya strategis menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.“Industri sawit dengan ekstensifikasi masih sering temui permasalahan. Kita masih ekstensifikasi dibanding intensifikasi dalam meningkatkan produktivitas. Ekstensifikasi seiring ada permasalahan lahan dan sosial lain,” katanya.Komitmen IPOP, katanya, menjadi strategis karena mendorong keberlanjutan industri sawit sekaligus berkontribusi penyelamatan lingkungan. “Terlebih tuntutan pasar global kian menghendaki produk sawit berkelanjutan dan nol deforestasi. Kini 96% produksi CPO dunia masih di bawah komitmen nol deforestasi.”Dia berharap, IPOP mampu mendorong transformasi industri sawit Indonesia dari ekstensifikasi menjadi intensifikasi. “Peningkatan produktivitas kata kunci dalam pola bisnis sawit di Indonesia, terlebih luas perkebunan sawit Indonesia, sudah lebih 10,7 juta hektar 2014.”Di Indonesia, selama lima tahun terakhir, kata Franky, realisasi investasi hijau—termasuk sawit– baru 40% sebesar Rp486 triliun dari total Rp1.600 triliun. Jadi, perlu kerjasama erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mendorong investasi lebih ramah lingkungan. “Peningkatan produktivitas kunci keberlanjutan industri sawit mendatang.”Menurut Ida Bagus Putera, dua hal terkait KLHK, pengadaan lahan dan analisis dampak lingkungan. Soal pengadaan lahan, KLHK sudah punya tata ruang baku dan punya alat memastikan perkebunan sawit tidak menggunakan kawasan-kawasan hutan bagus. Instrumen ini, katanya, sejalan dengan tujuan IPOP.Mengenai analisis dampak lingkungan, KLHK sudah punya sistem bahwa setiap industri termasuk sawit tidak akan berdampak buruk bagi lingkungan.Sedangkan Budi Mulyanto berharap, pengembangan industri sawit bisa menyesuaikan dengan kondisi tata ruang. Terkait legalisasi, katanya, industri sawit akan lebih punya stabilitas jika tanah-tanah tersertifikasi. “Tanah disertifikasi ada kriteria. Sertifikat HGU harus dipenuhi, antara lain harus tidak di dalam wilayah moratorium izin dan luar kawasan hutan. Jadi harus .”Juga harus bebas penguasaan masyarakat. Artinya, kalau ada masyarakat di situ, harus ada ganti kerugian. “Termasuk kawasan hak masyarakat adat, semua harus Sertifikasi bisa jalan setelah beres semua.”Bustar Maitar, Ketua Tim Kampanye Greenpeace menyatakan komitmen lima perusahaan ini capaian baik yang Indonesia miliki saat ini. “Sekitar 70% di atas kertas, sawit sudah nol deforestasi melalui lima perusahaan besar ini. Tantangan IPOP, dari 70%, bagaimana agar komitmen bisa lebih luas lagi. Itu sangat penting.”Budi Darmawan dari WWF menyatakan yang harus dijawab IPOP, soal implementasi program. “Bagaimana peranan manajemen IPOP bisa mengajak semua pihak? Apa yang sudah dilakukan IPOP members untuk kontribusi terhadap HCS dan HCV? IPOP inisiatif brilian, sayangnya belum mencakup semua pelaku industri sawit.”Dia mengatakan, anggota GAPKI banyak, dan belum ada berkomitmen IPOP. “Kalau dipersentase, dari semua pelaku industri sawit, berkomitmen IPOP hanya 12%. Bagaimana kita mendorong yang belum tercerahkan, mengikuti IPOP ini?” katanya.Mansuetus Darto dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) ambil suara. “Kami usul perusahaan sawit skala besar mulai bekerjasama dengan petani mandiri. Skema ke depan, penting bagaimana kembangkan pemasok independen. Di Riau ada 40.000 hektar petani mandiri. Bila turut berkomitmen IPOP, mereka bisa menyumbang zero deforestation untuk industri sawit.”

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

pelestarian habitat peran pemerintah lokal

komitmen sektor swasta jadikan sawit peduli lingkungan benarkah kamar dagang dan industri kadin indonesia memperkenalkan tim manajemen indonesia palm oil pledge ipop senin lalu di hotel shangrila jakarta hadir perwakilan kementerian dan lembaga seperti franky sibarani ketua badan koordinasi penanaman modal bkpm ida bagus putera parthama direktur jenderal pengelolaan hutan produksi lestari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk serta budi mulyanto direktur jenderal pengadaan tanah kementerian agraria dan tata ruangperjalanan panjang melahirkan ipop sebagai bentuk komitmen nyata sektor swasta terhadap tata kelola sawit indonesia berkelanjutan kadin dengan bangga memperkenalkan tim manajemen ipop yang dibentuk untuk memastikan komitmen lima perusahaan kelapa sawit skala besar berjalan baik tataran strategis maupun operasional sesuai deklarasi kata shinta widjaja kamdani wakil ketua umum kadin bidang lingkungan hidupkomitmen ini terealisasi menjadi ipop ditandatangani pada konferensi tingkat tinggi tentang iklim pada sidang umum pbb oleh wilmar golden agri resources cargill dan asian agri musim mas ikut komitmen maret nurdiana darus direktur eksekutif ipop mengatakan ipop berisi komitmen perusahaan sawit berkelanjutan dengan mengimplementasikan praktik bertanggung jawab tanpa deforestasi mampu memperluas manfaat sosial bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing sawit indonesia di pasar global katanyaempat fokus ipop meningkatkan kepemimpinan lingkungan dengan mengakui dan melindungi lahan high carbon stock hcs maupun high conservation value hcv mengidentifikasi lahan kandungan karbon rendah untuk ekspansi tidak membuka lahan baru area gambut serta mengadopsi dan mempromosikan rantai bisnis berkelanjutan melalui mekanisme penelusuran bertanggung jawab memperkuat kebijakan dan regulasi caranya dengan berkolaborasi bersama pemerintah untuk mengkodifikasi semua elemen ikrar ini diperkuat dalam hukum indonesia juga mendukung pembangunan dan mengimplementasikan standar ispo mendukung reformasi regulasi lokal dan nasional juga mendukung implementasi anggota ipop berkomitmen memperluas manfaat sosial melalui peningkatan produktivitas petani sawit partisipasi komunitas dalam proses dan produksi sawit juga mengadvokasi dan mengimplementasikan kebijakan yang memberdayakan komunitas peningkatan daya saing sawit indonesia caranya melibatkan dan mendorong industri sawit lain menerapkan praktik dalam ikrarmenurut dia implementasi ipop terutama di tiga wilayah yakni riau aceh dan kalimantan ketiga area ini dimiliki luas ipop members ini tidak limit kami harapkan bisa implementasi program di tiga lokasi dulu kemudian perbaikan barulah ke provinsi laindi riau katanya mengerucut ke beberapa kabupaten misal bengkalis lalu spesifik ke area anggota ipopimplementasi tahap pertama diperkirakan hingga akhir fase kedua diharapkan paling lambat akhir ipop bisa ekspansi ke provinsi lain jadi setelah ipop bisa implementasi penuh dan banyak perusahaan sawit ikut berkomitmenfranky sibarani menyatakan sawit komoditas strategis kini indonesia produsen sawit terbesar di dunia dengan pendapatan ekspor lebih us miliar per tahun atau menyumbangkan pendapatan ekonomi per kapitadengan begitu industri sawit memiliki tantangan mengimplementasikan praktikpraktik bertanggung jawab dan berkelanjutan terhadap lingkungan untuk menjaga tetap lestari jadi katanya perlu komitmen bersama dari pelaku industri sawit melakukan upaya strategis menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan daya saing indonesia di pasar globalindustri sawit dengan ekstensifikasi masih sering temui permasalahan kita masih ekstensifikasi dibanding intensifikasi dalam meningkatkan produktivitas ekstensifikasi seiring ada permasalahan lahan dan sosial lain katanyakomitmen ipop katanya menjadi strategis karena mendorong keberlanjutan industri sawit sekaligus berkontribusi penyelamatan lingkungan terlebih tuntutan pasar global kian menghendaki produk sawit berkelanjutan dan nol deforestasi kini produksi cpo dunia masih di bawah komitmen nol deforestasidia berharap ipop mampu mendorong transformasi industri sawit indonesia dari ekstensifikasi menjadi intensifikasi peningkatan produktivitas kata kunci dalam pola bisnis sawit di indonesia terlebih luas perkebunan sawit indonesia sudah lebih juta hektar di indonesia selama lima tahun terakhir kata franky realisasi investasi hijautermasuk sawit baru sebesar rp triliun dari total rp triliun jadi perlu kerjasama erat antara pemerintah dunia usaha dan masyarakat untuk mendorong investasi lebih ramah lingkungan peningkatan produktivitas kunci keberlanjutan industri sawit mendatangmenurut ida bagus putera dua hal terkait klhk pengadaan lahan dan analisis dampak lingkungan soal pengadaan lahan klhk sudah punya tata ruang baku dan punya alat memastikan perkebunan sawit tidak menggunakan kawasankawasan hutan bagus instrumen ini katanya sejalan dengan tujuan ipopmengenai analisis dampak lingkungan klhk sudah punya sistem bahwa setiap industri termasuk sawit tidak akan berdampak buruk bagi lingkungansedangkan budi mulyanto berharap pengembangan industri sawit bisa menyesuaikan dengan kondisi tata ruang terkait legalisasi katanya industri sawit akan lebih punya stabilitas jika tanahtanah tersertifikasi tanah disertifikasi ada kriteria sertifikat hgu harus dipenuhi antara lain harus tidak di dalam wilayah moratorium izin dan luar kawasan hutan jadi harus juga harus bebas penguasaan masyarakat artinya kalau ada masyarakat di situ harus ada ganti kerugian termasuk kawasan hak masyarakat adat semua harus sertifikasi bisa jalan setelah beres semuabustar maitar ketua tim kampanye greenpeace menyatakan komitmen lima perusahaan ini capaian baik yang indonesia miliki saat ini sekitar di atas kertas sawit sudah nol deforestasi melalui lima perusahaan besar ini tantangan ipop dari bagaimana agar komitmen bisa lebih luas lagi itu sangat pentingbudi darmawan dari wwf menyatakan yang harus dijawab ipop soal implementasi program bagaimana peranan manajemen ipop bisa mengajak semua pihak apa yang sudah dilakukan ipop members untuk kontribusi terhadap hcs dan hcv ipop inisiatif brilian sayangnya belum mencakup semua pelaku industri sawitdia mengatakan anggota gapki banyak dan belum ada berkomitmen ipop kalau dipersentase dari semua pelaku industri sawit berkomitmen ipop hanya bagaimana kita mendorong yang belum tercerahkan mengikuti ipop ini katanyamansuetus darto dari serikat petani kelapa sawit spks ambil suara kami usul perusahaan sawit skala besar mulai bekerjasama dengan petani mandiri skema ke depan penting bagaimana kembangkan pemasok independen di riau ada hektar petani mandiri bila turut berkomitmen ipop mereka bisa menyumbang zero deforestation untuk industri sawit

Waduh… Kawasan Moratorium Hutan Di Katingan Kalteng Dibuka Untuk Sawit. Kawasan hutan yang masuk dalam moratorium izin kehutanan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng) diduga telah dibuka oleh sebuah perusahaan pemegang konsesi perkebunan sawit.Perusahaan bernama PT Persada Era Agro Kencana (PEAK) tersebut telah membuka lahan konsesinya yang sebagian besar masuk kawasan moratorium hutan pada beberapa bulan ini.Hal tersebut dibenarkan Junaedi Fadli, staf pemerintahan desa Tewang Kampung, Kecamatan Semendawai, Kabupaten Katingan, Kalimantan Utara. “Sudah ada 12 alat berat yang datang sejak dua bulan yang lalu. Bakal datang lagi 8 unit. Jadi total ada 20 unit,” kata Junaedi yang dihubungi Mongabay pada Sabtu (29/08/2015).Dia menjelaskan para pekerja PT PEAK telah membuka lahan dan membuat kanal air sejak enam bulan yang lalu. Mereka juga telah melakukan pembibitan untuk tanaman sawit. “Katanya, targetnya bulan Desember harus ada penanaman,” tambah Junaedi yang juga Ketua Karang Taruna Desa Tewang Kampung itu.Sedangkan Karya Darma, staf pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan mengatakan belum mendapatkan informasi mengenai kegiatan PT PEAK di konsesinya. Tetapi dia membenarkan adanya rencana kegiatan PT PEAK untuk persiapan pembukaan tahap pertama.Karya mengatakan perusahaan sawit itu sudah melengkapi persyaratan Amdal yang menjadi dasar kegiatan selanjutnya, selain telah ada surat izin pelepasan lahan dari Kementerian Kehutanan.Mengenai informasi bahwa adanya lahan konsesi PT PEAK yang masuk kawasan moratorium hutan, dia mengatakan lahan tersebut tidak masuk kawasan moratorium. “Sepengetahuan saya (lahan konsesi PT PEAK) tidak masuk dalam moratorium,” kata Karya yang dihubungi Mongabay pada Sabtu (29/08/2015).Lahan PT PEAK juga tidak termasuk dalam wilayah gambut dalam yang harus dikonservasi. “Kita tidak berani mengeluarkan izin kalau ada gambut. Kementerian kehutanan juga melakukan revisi setiap 6 bulan sekali untuk PIPIB (peta indikatif penundaan izin baru),” tambahnya.Sedangkan Dharsono Harsono, Presiden Direktur PT Rimba Makmur Utama (RMU) mengatakan pembukaan lahan konsesi PT PEAK bakal mempengaruhi lahan di konsesi perusahaannya. PT RMU sendiri mendapatkan izin restorasi ekosistem di lahannya, yang berarti mereka melakukan kegiatan restorasi dan konservasi kawasan.Karena konsesi PT RMU dan PT PEAK bersebelahan, maka merupakan satu region dan satu ekosistem yang saling mempengaruhi. “Dampak pembukaan lahan mereka akan sangat merugikan kita, karena satu ekosistem. Kalau mereka membuka lahan secara masif akan mengganggu apa yang sedang kita kerjakan. Dalam jangka pendek, pengaruhnya belum parah. Tapi dalam jangka panjang, kubah gambut di wilayah ini akan terpengaruh, dan bakal berpotensi kebakaran,” kata Dharsono yang dihubungi Mongabay pada minggu lalu.Dia meyakini bahwa areal konsesi PT PEAK merupakan kawasan yang dimoratorium, sehingga tidak boleh dibuka dan digunakan untuk perkebunan sawit. Apalagi didalamnya ada kawasan gambut dalam yang rentan mengemisi karbon dalam jumlah besar bila dikeringkan dan dibuka lahannya.“Kondisi lahan konsesi mereka ada lahan gambut, bahkan gambutnya ada yang sampai lebih dari 3 meter. Dalam kronologi pemberian izin, jelas sekali dikatakan dikeluarkan izin pelepasan lahan karena bukan lahan gambut. Padahal jelas-jelas di lapangan itu merupakan lahan gambut,” katanya.Oleh karena itu, Dharsono meyakini ada permainan dalam penerbitan surat izin pelepasan lahan oleh Kementerian Kehutanan waktu itu. “Saya yakin UKP4 juga mengetahui hal ini. Sayangnya lembaga UKP4 dibubarkan,” tambahnya.Dari dokumen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terlihat, pada Juni 2014, ada surat Kepala UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) kepada KLHK soal lahan PT PEAK ternyata masuk kawasan yang tak boleh ada pemberian izin alias masuk kawasan moratorium. Lalu, Dirjen Planologi menindaklanjuti lewat surat No S 458/Menhut-VII/IPSDH 2014/ tertanggal, 12 Juli 2014. Surat itu berisi tanggapan yang menyatakan, proses izin prinsip dan pelepasan kawasan hutan diberikan pada areal yang bukan lahan gambut.Pihak UKP4 sendiri telah melakukan pengecekan lapangan pada konsesi PT PEAK pada Agustus 2014, dan menemukan bahwa sebagian besar wilayah konsesi tersebut merupakan bagian dari kawasans moratorium hutan, dengan gambut dalam lebih dari tiga meter dan masih terdapat satwa langka dan dilindungi di dalamnya.Dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) dan PIPIB revisi I, terlihat areal hutan produksi PT PEAK masuk dalam kawasan hutan yang dimoratorium. Pada PIPIB revisi II, sebagian besar hutan produksi PT PEAK masih masuk dalam kawasan moratorium hutan.San Afri Awang, Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan, KLHK mengatakan, jelas sekali, kalau kawasan masuk peta moratorium tak boleh ada operasi perusahaan. Jadi, kalau PT PEAK, membuka lahan di kawasan PIPIB jelas dilarang. Untuk itu, dia akan menindaklanjuti masalah ini dan mencari tahu yang terjadi di lapangan, apakah benar perusahaan telah beroperasi di kawasan PIPIB. “Ini harus dicek langsung. Mana boleh beroperasi di wilayah PIPIB,” katanya.Sampai berita ini diturunkan, Mongabay telah berusaha menghubungi Andre, pemilik PT PEAK. Akan tetapi ponselnya tidak aktif, dan pesan singkat Mongabay juga tidak mendapat tanggapan.

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

waduh kawasan moratorium hutan di katingan kalteng dibuka untuk sawit kawasan hutan yang masuk dalam moratorium izin kehutanan di kabupaten katingan kalimantan tengah kalteng diduga telah dibuka oleh sebuah perusahaan pemegang konsesi perkebunan sawitperusahaan bernama pt persada era agro kencana peak tersebut telah membuka lahan konsesinya yang sebagian besar masuk kawasan moratorium hutan pada beberapa bulan inihal tersebut dibenarkan junaedi fadli staf pemerintahan desa tewang kampung kecamatan semendawai kabupaten katingan kalimantan utara sudah ada alat berat yang datang sejak dua bulan yang lalu bakal datang lagi unit jadi total ada unit kata junaedi yang dihubungi mongabay pada sabtu dia menjelaskan para pekerja pt peak telah membuka lahan dan membuat kanal air sejak enam bulan yang lalu mereka juga telah melakukan pembibitan untuk tanaman sawit katanya targetnya bulan desember harus ada penanaman tambah junaedi yang juga ketua karang taruna desa tewang kampung itusedangkan karya darma staf pada bagian ekonomi pembangunan sekretariat daerah pemerintah kabupaten katingan mengatakan belum mendapatkan informasi mengenai kegiatan pt peak di konsesinya tetapi dia membenarkan adanya rencana kegiatan pt peak untuk persiapan pembukaan tahap pertamakarya mengatakan perusahaan sawit itu sudah melengkapi persyaratan amdal yang menjadi dasar kegiatan selanjutnya selain telah ada surat izin pelepasan lahan dari kementerian kehutananmengenai informasi bahwa adanya lahan konsesi pt peak yang masuk kawasan moratorium hutan dia mengatakan lahan tersebut tidak masuk kawasan moratorium sepengetahuan saya lahan konsesi pt peak tidak masuk dalam moratorium kata karya yang dihubungi mongabay pada sabtu lahan pt peak juga tidak termasuk dalam wilayah gambut dalam yang harus dikonservasi kita tidak berani mengeluarkan izin kalau ada gambut kementerian kehutanan juga melakukan revisi setiap bulan sekali untuk pipib peta indikatif penundaan izin baru tambahnyasedangkan dharsono harsono presiden direktur pt rimba makmur utama rmu mengatakan pembukaan lahan konsesi pt peak bakal mempengaruhi lahan di konsesi perusahaannya pt rmu sendiri mendapatkan izin restorasi ekosistem di lahannya yang berarti mereka melakukan kegiatan restorasi dan konservasi kawasankarena konsesi pt rmu dan pt peak bersebelahan maka merupakan satu region dan satu ekosistem yang saling mempengaruhi dampak pembukaan lahan mereka akan sangat merugikan kita karena satu ekosistem kalau mereka membuka lahan secara masif akan mengganggu apa yang sedang kita kerjakan dalam jangka pendek pengaruhnya belum parah tapi dalam jangka panjang kubah gambut di wilayah ini akan terpengaruh dan bakal berpotensi kebakaran kata dharsono yang dihubungi mongabay pada minggu laludia meyakini bahwa areal konsesi pt peak merupakan kawasan yang dimoratorium sehingga tidak boleh dibuka dan digunakan untuk perkebunan sawit apalagi didalamnya ada kawasan gambut dalam yang rentan mengemisi karbon dalam jumlah besar bila dikeringkan dan dibuka lahannyakondisi lahan konsesi mereka ada lahan gambut bahkan gambutnya ada yang sampai lebih dari meter dalam kronologi pemberian izin jelas sekali dikatakan dikeluarkan izin pelepasan lahan karena bukan lahan gambut padahal jelasjelas di lapangan itu merupakan lahan gambut katanyaoleh karena itu dharsono meyakini ada permainan dalam penerbitan surat izin pelepasan lahan oleh kementerian kehutanan waktu itu saya yakin ukp juga mengetahui hal ini sayangnya lembaga ukp dibubarkan tambahnyadari dokumen kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk terlihat pada juni ada surat kepala ukp unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan kepada klhk soal lahan pt peak ternyata masuk kawasan yang tak boleh ada pemberian izin alias masuk kawasan moratorium lalu dirjen planologi menindaklanjuti lewat surat no s menhutviiipsdh tertanggal juli surat itu berisi tanggapan yang menyatakan proses izin prinsip dan pelepasan kawasan hutan diberikan pada areal yang bukan lahan gambutpihak ukp sendiri telah melakukan pengecekan lapangan pada konsesi pt peak pada agustus dan menemukan bahwa sebagian besar wilayah konsesi tersebut merupakan bagian dari kawasans moratorium hutan dengan gambut dalam lebih dari tiga meter dan masih terdapat satwa langka dan dilindungi di dalamnyadalam peta indikatif penundaan izin baru pipib dan pipib revisi i terlihat areal hutan produksi pt peak masuk dalam kawasan hutan yang dimoratorium pada pipib revisi ii sebagian besar hutan produksi pt peak masih masuk dalam kawasan moratorium hutansan afri awang direktur jenderal planologi dan tata lingkungan klhk mengatakan jelas sekali kalau kawasan masuk peta moratorium tak boleh ada operasi perusahaan jadi kalau pt peak membuka lahan di kawasan pipib jelas dilarang untuk itu dia akan menindaklanjuti masalah ini dan mencari tahu yang terjadi di lapangan apakah benar perusahaan telah beroperasi di kawasan pipib ini harus dicek langsung mana boleh beroperasi di wilayah pipib katanyasampai berita ini diturunkan mongabay telah berusaha menghubungi andre pemilik pt peak akan tetapi ponselnya tidak aktif dan pesan singkat mongabay juga tidak mendapat tanggapan

Komitmen Lingkungan Dinilai Terlalu Berat, Pemerintah Khawatir IPOP Hambat Bisnis. Aneh dan bingung. Betapa tidak. Satu sisi pemerintah ribut meminta swasta ikut serta dalam pembangunan berkelanjutan guna mengurangi emisi karbon. Sisi lain, kala pebisnis baru melangkah—belum terlihat hasil—berniat memulai bisnis dengan standar nol deforestasi, pemerintah malah menilai tak masuk akal bahkan, membahayakan industri sawit itu sendiri.Dari pertemuan lintas kementerian yang diadakan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jumat (28/8/15), yang muncul berbagai kekhawatiran terhadap kehadiran IPOP, seperti membahayakan rakyat, bisa mematikan bisnis sawit, dan melanggar UUD-45. Muncul juga dugaan IPOP bisa membentuk kartel sampai tudingan IPOP sebagai ‘produk’ dan tekanan asing di balik pembentukan itu.Meskipun begitu, ada beberapa pandangan yang menyatakan, jangan berburuk sangka terlebih dahulu dengan IPOP. Bisa jadi, komitmen ini ada guna menjawab tuntutan pasar yang kuat menginginkan produk sawit bertanggung jawab dan peduli lingkungan. Dalam acara itu hadir berbagai kementerian, selain KLHK, antara lain, ada perwakilan dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, BPKM. Dirjen dari KLHK, hadir San Afri Awang, Dirjen Tata Lingkungan, Hadi Daryanto, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan serta Ida Bagus Putera Parthama, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, serta beberapa jajaran direktur dan staf ahli.San Afri Awang, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK, mengatakan, IPOP bagus tetapi tak masuk akal karena disebutkan pembangunan sawit harus nol deforestasi, dengan memasukkan hutan sekunder dan belukar tua, sebagai lahan yang tak boleh dieksploitasi. “Mana ada lahan lagi kalau belukar tua tak boleh dibuka,” katanya.Untuk itu, katanya, diskusi lintas kementerian ini ingin membangun komunikasi yang nantinya bisa disampaikan ke manajemen IPOP. “Minta mereka buat menurunkan standar, tak memasukkan semak belukar dan hutan sekunder sebagai yang diproteksi dalam komitmen.”Meskipun kebun sawit sudah 10 jutaan hektar, tetapi dia tetap khawatir dengan komitmen IPOP yang menetapkan standar tinggi ini. Terlebih, katanya, usulan-usulan yang masuk banyak ingin membangun kebun sawit. Dari pernyataan Awang, tampak banyak usulan masuk untuk bangun kebun sawit, terutama di Papua. “Andaikata terjadi tukar menukar lahan APL (alokasi penggunaan lain) dan HPK (hutan produksi konversi), tidak bisa karena stok karbon masih di atas 35. Jadi sulit karena masih banyak orang mau bangun di Papua.”Dalam diskusi Awang juga sempat menyatakan, kalau IPOP membahayakan rakyat, terutama petani-petani sawit yang juga menjadi pemasok dari pebisnis besar. Kala mereka tak bisa memenuhi standar tinggi itu, bisa ditolak produk sawitnya. Karena itu, dia menilai IPOP sudah melanggar UUD’45 dan sebagai organisasi sudah melampaui kewenangan pemerintah. Sebab, katanya, aturan pemerintah membolehkan pembangunan di hutan sekunder dan semak belukar tua tetapi dalam IPOP malah melarang.Dalam beberapa bulan sejak ada IPOP ini, katanya, sudah berdatangan beberapa anggota yang mengeluh dan meminta bantuan KLHK karena berat menjalani komitmen. Bahkan, sawit anggota IPOP sudah ada yang dilarangkarena tak bisa memenuhi standar. “Fakta, mereka datang melapor, kami buat ini, tapi kami tak bisa melakukan karena anggota kami kena semua,” ucap Awang, menceritakan keluhan anggota IPOP.Dia sempat menilai, IPOP ini sebagai suatu kebaikan yang berbungkus sesuatu. “Bagaimana mungkin pemerintah Indonesia, tak boleh bangun sawit dari belukar tua?”Menurut dia, harus dilihat latar belakang kelahiran ini yang dinilai berkat tekanan dari asing. “Kenapa pemerintah silang pendapat? Memang .” Menurut dia, ada wilayah yang benar-benar berbahaya untuk negara. “Yang itu di bawah tekanan…mestinya kawan-kawan tahu siapa yang menekan. Kalau negara berdaulat mau ditekan.”Para anggota juga, katanya, sudah membuat kesepakatan tetapi bingung sendiri. “Dia minta cari jalan keluar. Waktu buat mereka yang . Anggota kena , bisa jual lagi, karena minyak sudah ditahan ketahuan masih bangun di hutan sekunder dan belukar tua. Mana ada lagi tanah kosong. Lima perusahaan ini difasilitasi negara juga buka hutan sekunder . Ada politik, dan wilayah hukum. KLHK ini semua karena center ini .”Disebutkan beberapa contoh dampak suspensi-suspensi pembelian sawit oleh perusahaan besar anggota IPOP kepada pemasok, antara lain oleh Wilmar, Musim Mas, Golden Agri dan Asian Agri. ”Suspensi berjalan dan tak pernah muncul di permukaan…”Musdhalifah Machmud, Deputi bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kemenko Perekonomian, juga menyebutkan kekhawatiran terhadap IPOP karena di lapangan sudah berdampak. Menurut dia, tiga juta petani bergantung pada sawit.“Kita sebenarnya sudah ada ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), kita tidak bisa adopsi (IPOP). Di lapangan sudah banyak dampak yang terjadi, misal, di Aceh sudah ada kebun sawit kerjasama dengan Wilmar tapi karena mereka masih mau bangun, CPO tak bisa dijual ke Wilmar.”Dari awal, katanya, tak pernah ada informasi jelas soal apa isi . “Waktu penandatanganan pertama (ikrar empat perusahaan besar di New Yok), nol deforestasi. Kemudian, curiganya, kenapa tak lalui pemerintah tetapi duta besar?”Menurut dia, para pebisnis ini seharusnya didampingi oleh Pemerintah Indonesia. “Tapi tak terjadi, hanya Kadin yang dampingi. Pengusaha diminta lakukan . Kami dari kantor Menko Perekonomian bilang, silakan kalau mau lakukan , dan B to B (sesama pebisnis) tak harus di depan Presiden.” Dia menyesalkan, ternyata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diminta hadir.“Itu perusahaan yang bekerja di negara kita. UU yang harus dipatuhi di negara kita bukan Amerika.”Saat ini, kata Mus, setelah menjadi IPOP, dampak meluas dan membahayakan bisnis sawit. “Bagaimanapun juga perkebunan sawit sumber perekonomian rakyat. Daerah dengan perkebunan rakyat. Usaha-usaha rakyat bisa terhenti. Apakah ada alternatif lain? Silakan tapi jangan ganggu pembangunan di negara kita.”Meskipun begitu, terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pebisnis, katanya, harus ada penguatan pengawasan. “Pembangunan berkelanjutan itu harus. Tapi cara yang harus diluruskan.”Laksmi Dewanti, Staf Ahli Industri dan Perdagangan Internasional KLHK, mengatakan, sebenarnya belum ada pelanggaran apapun yang dilakukan IPOP. “Malah dari UU KLHK cenderung mendukung,” katanya.Dia menilai, kekhawatiran yang muncul ini serupa dengan kekhawatiran dulu kala labeling-labeling pertama kali ada. “Kejadian ini juga pernah terjadi saat kita belum marak dengan . Waktu itu teman-teman ecolabel di Indonesia, marak mengembangkan itu. Seolah-olah pemerintah, padahal bukan.” Menurut dia, harus ada pernyataan tegas pemerintah bahwa IPOP ini tidak wajib bagi perusahaan bukan anggota.Dia melihat, kelompok ini bentuk untuk meminta insentif lebih dari pemerintah. Dari para anggota IPOP, katanya, muncul kekhawatiran kala mereka memproteksi lahan sesuai standar, malah diklaim sebagai lahan terbengkalai oleh pemerintah—yang bisa diambil dan diberikan kepada pengusaha lain.Kala pertemuan, dari IPOP meminta kepastian kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, bahwa lahan-lahan mereka yang dijadikan wilayah konservasi guna menjaga lingkungan, jangan diambil.Dari Kementerian ATR bilang, tak akan mengambil lahan-lahan yang dikeluarkan perusahaan untuk perlindungan lingkungan. Dari IPOP meminta ketegasan, pemerintah buat mendukung upaya perlindungan ini, dari pusat sampai daerah.Nurdiana Darus, Direktur Eksekutif IPOP menanggapi. Menurut dia, perkebunan sawit di Indonesia dan dimanapun di dunia mestinya menyadari mereka berada pada dua sisi. Yakni, memiliki nilai ekonomi tinggi yang memberikan kontribusi pendapatan Indonesia dan tenaga kerja, juga dikaitkan dengan berbagai isu lingkungan dan sosial mulai dari deforestasi, keragaman hayati hilang, emisi gas rumah kaca sampai konflik sosial.Masalah-masalah ini, katanya, mengelilingi bisnis sawit yang menyebabkan, pebisnis sawit mengubah cara pikir dan berbuat lebih dari praktik-praktik dan standar yang sudah ada dengan memanfaatkan peraturan yang berlaku untuk membuat sektor ini lebih berkelanjutan di seluruh rantai bisnis mereka.“Cara baru berpikir ini diubah menjadi janji yang akan menjadi pedoman dalam berbisnis. Ini juga berarti mendorong dan melibatkan komitmen dari pemasok pihak ketiga yang terkait, petani, LSM dan masyarakat untuk bekerja sama. Tentu dengan dukungan dari pemerintah sebagai regulator sektor ini,” ucap Ade, sapaan akrabnya.Ide revolusioner yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan IPOP ini, akan menjadi pedoman bagi sektor swasta bahwa mereka ingin mengubah praktik bisnis dan sekitar ekosistem mereka, dengan mulai mengimplementasikan paradigma berkelanjutan.“Misi IPOP menciptakan suasana bahwa Indonesia bisa dan mampu mempromosikan produksi sawit berkelanjutan. Yang itu adalah nol deforestasi, memperluas manfaat sosial, dan meningkatkan daya saing pasar Indonesia.”Ade juga menyebutkan misi IPOP diterjemahkan kedalam fokus-fokus kepada area di mana anggota bisa menjalankan komitmen mereka. Salah satu, menyoroti peningkatan kepedulian terhadap lingkungan di mana anggota IPOP akan mengenali dan melindungi (HCS) dan (HCV).“Pendekatan HCV dirancang untuk memelihara atau meningkatkan nilai-nilai lingkungan dan sosial di lansekap produksi, sedangkan pendekatan HCS dirancang, mengidentifikasi daerah karbon tinggi sebagai strategi mencapai nol deforestasi dengan melindungi kawasan hutan alam yang layak, lahan HCV dan masyarakat.”Fokus lain, juga komitmen manfaat sosial bagi masyarakat. Melalui kerjasama dengan mitra di lapangan, katanya, perusahaan anggota IPOP berkomitmen meningkatkan produktivitas petani kecil dan mata pencaharian masyarakat. “Perusahaan-perusahaan anggota juga berkomitmen memperkuat ISPO dan nilai tambah terutama melalui sertifikasi petani kecil.”Jadi, implementasi IPOP untuk mendukung sawit Indonesia meningkatkan daya saing baik global maupun domestik. “Penting, minyak sawit kami dipandang tidak hanya sebagai komoditas strategis tetapi juga salah satu yang berkelanjutan.”

[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ketahanan komunitas

komitmen lingkungan dinilai terlalu berat pemerintah khawatir ipop hambat bisnis aneh dan bingung betapa tidak satu sisi pemerintah ribut meminta swasta ikut serta dalam pembangunan berkelanjutan guna mengurangi emisi karbon sisi lain kala pebisnis baru melangkahbelum terlihat hasilberniat memulai bisnis dengan standar nol deforestasi pemerintah malah menilai tak masuk akal bahkan membahayakan industri sawit itu sendiridari pertemuan lintas kementerian yang diadakan di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan jumat yang muncul berbagai kekhawatiran terhadap kehadiran ipop seperti membahayakan rakyat bisa mematikan bisnis sawit dan melanggar uud muncul juga dugaan ipop bisa membentuk kartel sampai tudingan ipop sebagai produk dan tekanan asing di balik pembentukan itumeskipun begitu ada beberapa pandangan yang menyatakan jangan berburuk sangka terlebih dahulu dengan ipop bisa jadi komitmen ini ada guna menjawab tuntutan pasar yang kuat menginginkan produk sawit bertanggung jawab dan peduli lingkungan dalam acara itu hadir berbagai kementerian selain klhk antara lain ada perwakilan dari kementerian koordinator perekonomian kementerian perdagangan kementerian luar negeri bpkm dirjen dari klhk hadir san afri awang dirjen tata lingkungan hadi daryanto dirjen perhutanan sosial dan kemitraan serta ida bagus putera parthama direktur jenderal pengelolaan hutan produksi lestari serta beberapa jajaran direktur dan staf ahlisan afri awang dirjen planologi kehutanan dan tata lingkungan klhk mengatakan ipop bagus tetapi tak masuk akal karena disebutkan pembangunan sawit harus nol deforestasi dengan memasukkan hutan sekunder dan belukar tua sebagai lahan yang tak boleh dieksploitasi mana ada lahan lagi kalau belukar tua tak boleh dibuka katanyauntuk itu katanya diskusi lintas kementerian ini ingin membangun komunikasi yang nantinya bisa disampaikan ke manajemen ipop minta mereka buat menurunkan standar tak memasukkan semak belukar dan hutan sekunder sebagai yang diproteksi dalam komitmenmeskipun kebun sawit sudah jutaan hektar tetapi dia tetap khawatir dengan komitmen ipop yang menetapkan standar tinggi ini terlebih katanya usulanusulan yang masuk banyak ingin membangun kebun sawit dari pernyataan awang tampak banyak usulan masuk untuk bangun kebun sawit terutama di papua andaikata terjadi tukar menukar lahan apl alokasi penggunaan lain dan hpk hutan produksi konversi tidak bisa karena stok karbon masih di atas jadi sulit karena masih banyak orang mau bangun di papuadalam diskusi awang juga sempat menyatakan kalau ipop membahayakan rakyat terutama petanipetani sawit yang juga menjadi pemasok dari pebisnis besar kala mereka tak bisa memenuhi standar tinggi itu bisa ditolak produk sawitnya karena itu dia menilai ipop sudah melanggar uud dan sebagai organisasi sudah melampaui kewenangan pemerintah sebab katanya aturan pemerintah membolehkan pembangunan di hutan sekunder dan semak belukar tua tetapi dalam ipop malah melarangdalam beberapa bulan sejak ada ipop ini katanya sudah berdatangan beberapa anggota yang mengeluh dan meminta bantuan klhk karena berat menjalani komitmen bahkan sawit anggota ipop sudah ada yang dilarangkarena tak bisa memenuhi standar fakta mereka datang melapor kami buat ini tapi kami tak bisa melakukan karena anggota kami kena semua ucap awang menceritakan keluhan anggota ipopdia sempat menilai ipop ini sebagai suatu kebaikan yang berbungkus sesuatu bagaimana mungkin pemerintah indonesia tak boleh bangun sawit dari belukar tuamenurut dia harus dilihat latar belakang kelahiran ini yang dinilai berkat tekanan dari asing kenapa pemerintah silang pendapat memang menurut dia ada wilayah yang benarbenar berbahaya untuk negara yang itu di bawah tekananmestinya kawankawan tahu siapa yang menekan kalau negara berdaulat mau ditekanpara anggota juga katanya sudah membuat kesepakatan tetapi bingung sendiri dia minta cari jalan keluar waktu buat mereka yang anggota kena bisa jual lagi karena minyak sudah ditahan ketahuan masih bangun di hutan sekunder dan belukar tua mana ada lagi tanah kosong lima perusahaan ini difasilitasi negara juga buka hutan sekunder ada politik dan wilayah hukum klhk ini semua karena center ini disebutkan beberapa contoh dampak suspensisuspensi pembelian sawit oleh perusahaan besar anggota ipop kepada pemasok antara lain oleh wilmar musim mas golden agri dan asian agri suspensi berjalan dan tak pernah muncul di permukaanmusdhalifah machmud deputi bidang koordinasi pangan dan pertanian kemenko perekonomian juga menyebutkan kekhawatiran terhadap ipop karena di lapangan sudah berdampak menurut dia tiga juta petani bergantung pada sawitkita sebenarnya sudah ada ispo indonesian sustainable palm oil kita tidak bisa adopsi ipop di lapangan sudah banyak dampak yang terjadi misal di aceh sudah ada kebun sawit kerjasama dengan wilmar tapi karena mereka masih mau bangun cpo tak bisa dijual ke wilmardari awal katanya tak pernah ada informasi jelas soal apa isi waktu penandatanganan pertama ikrar empat perusahaan besar di new yok nol deforestasi kemudian curiganya kenapa tak lalui pemerintah tetapi duta besarmenurut dia para pebisnis ini seharusnya didampingi oleh pemerintah indonesia tapi tak terjadi hanya kadin yang dampingi pengusaha diminta lakukan kami dari kantor menko perekonomian bilang silakan kalau mau lakukan dan b to b sesama pebisnis tak harus di depan presiden dia menyesalkan ternyata presiden susilo bambang yudhoyono diminta hadiritu perusahaan yang bekerja di negara kita uu yang harus dipatuhi di negara kita bukan amerikasaat ini kata mus setelah menjadi ipop dampak meluas dan membahayakan bisnis sawit bagaimanapun juga perkebunan sawit sumber perekonomian rakyat daerah dengan perkebunan rakyat usahausaha rakyat bisa terhenti apakah ada alternatif lain silakan tapi jangan ganggu pembangunan di negara kitameskipun begitu terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pebisnis katanya harus ada penguatan pengawasan pembangunan berkelanjutan itu harus tapi cara yang harus diluruskanlaksmi dewanti staf ahli industri dan perdagangan internasional klhk mengatakan sebenarnya belum ada pelanggaran apapun yang dilakukan ipop malah dari uu klhk cenderung mendukung katanyadia menilai kekhawatiran yang muncul ini serupa dengan kekhawatiran dulu kala labelinglabeling pertama kali ada kejadian ini juga pernah terjadi saat kita belum marak dengan waktu itu temanteman ecolabel di indonesia marak mengembangkan itu seolaholah pemerintah padahal bukan menurut dia harus ada pernyataan tegas pemerintah bahwa ipop ini tidak wajib bagi perusahaan bukan anggotadia melihat kelompok ini bentuk untuk meminta insentif lebih dari pemerintah dari para anggota ipop katanya muncul kekhawatiran kala mereka memproteksi lahan sesuai standar malah diklaim sebagai lahan terbengkalai oleh pemerintahyang bisa diambil dan diberikan kepada pengusaha lainkala pertemuan dari ipop meminta kepastian kepada kementerian agraria dan tata ruang bahwa lahanlahan mereka yang dijadikan wilayah konservasi guna menjaga lingkungan jangan diambildari kementerian atr bilang tak akan mengambil lahanlahan yang dikeluarkan perusahaan untuk perlindungan lingkungan dari ipop meminta ketegasan pemerintah buat mendukung upaya perlindungan ini dari pusat sampai daerahnurdiana darus direktur eksekutif ipop menanggapi menurut dia perkebunan sawit di indonesia dan dimanapun di dunia mestinya menyadari mereka berada pada dua sisi yakni memiliki nilai ekonomi tinggi yang memberikan kontribusi pendapatan indonesia dan tenaga kerja juga dikaitkan dengan berbagai isu lingkungan dan sosial mulai dari deforestasi keragaman hayati hilang emisi gas rumah kaca sampai konflik sosialmasalahmasalah ini katanya mengelilingi bisnis sawit yang menyebabkan pebisnis sawit mengubah cara pikir dan berbuat lebih dari praktikpraktik dan standar yang sudah ada dengan memanfaatkan peraturan yang berlaku untuk membuat sektor ini lebih berkelanjutan di seluruh rantai bisnis merekacara baru berpikir ini diubah menjadi janji yang akan menjadi pedoman dalam berbisnis ini juga berarti mendorong dan melibatkan komitmen dari pemasok pihak ketiga yang terkait petani lsm dan masyarakat untuk bekerja sama tentu dengan dukungan dari pemerintah sebagai regulator sektor ini ucap ade sapaan akrabnyaide revolusioner yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan ipop ini akan menjadi pedoman bagi sektor swasta bahwa mereka ingin mengubah praktik bisnis dan sekitar ekosistem mereka dengan mulai mengimplementasikan paradigma berkelanjutanmisi ipop menciptakan suasana bahwa indonesia bisa dan mampu mempromosikan produksi sawit berkelanjutan yang itu adalah nol deforestasi memperluas manfaat sosial dan meningkatkan daya saing pasar indonesiaade juga menyebutkan misi ipop diterjemahkan kedalam fokusfokus kepada area di mana anggota bisa menjalankan komitmen mereka salah satu menyoroti peningkatan kepedulian terhadap lingkungan di mana anggota ipop akan mengenali dan melindungi hcs dan hcvpendekatan hcv dirancang untuk memelihara atau meningkatkan nilainilai lingkungan dan sosial di lansekap produksi sedangkan pendekatan hcs dirancang mengidentifikasi daerah karbon tinggi sebagai strategi mencapai nol deforestasi dengan melindungi kawasan hutan alam yang layak lahan hcv dan masyarakatfokus lain juga komitmen manfaat sosial bagi masyarakat melalui kerjasama dengan mitra di lapangan katanya perusahaan anggota ipop berkomitmen meningkatkan produktivitas petani kecil dan mata pencaharian masyarakat perusahaanperusahaan anggota juga berkomitmen memperkuat ispo dan nilai tambah terutama melalui sertifikasi petani keciljadi implementasi ipop untuk mendukung sawit indonesia meningkatkan daya saing baik global maupun domestik penting minyak sawit kami dipandang tidak hanya sebagai komoditas strategis tetapi juga salah satu yang berkelanjutan

Orangutan Sumatera Ini Terjebak di Perkebunan Sawit. Tim (HOCRU)– (OIC), Selasa sore (1/9/15), terpaksa mengevakuasi orangutan Sumatera betina, diperkirakan berusia tujuh hingga delapan tahun. Ia terjebak di perkebunan sawit, di Dusun Prima, Kecamatan Batang Serangan, Langkat, Sumatera Utara.Di area ini, PT Prima, membuka dan meremajakan ribuan sawit. Akibatnya, habitat dan makanan satwa ini hilang, karena hutan tempat tinggal mereka rata dengan tanah.Penyelamatan tim mendapat pengawasan ketat perusahaan. Orangutan berada di pohon kecil, karena ukuran lebih besar habis dibabat perusahaan, termasuk lembah dan pinggiran bukit.Krisna, tim HOCRU-OIC, mengatakan, informasi orangutan ini, pertama kali dari warga juga pekerja kebun sekitar Dusun Prima, yang sedang menanam bibit sawit, dan perataan lahan.Tim ke lokasi mengamati. Setelah beberapa jam penelusuran, terlihatlah orangutan tengah mengunyah buah di dalam sedikit lagi hutan tersisa.Dia mengatakan, tak mungkin membiarkan orangutan itu di sana. Terlebih, pohon-pohon tempat orangutan itu juga akan ditebang buat sawit. Akhirnya evakuasi dilakukan.“Orangutan ini sudah terjebak. Di belakang sudah tandus, di depan begitu. tahu lagi mau kemana. Maka kami evakuasi.”Ricko Lamno Jaya, Dokter Hewan OIC, mengatakan, penyelamatan dengan ditembak senapan angin berpeluru bius. Setelah terkena, orangutan lemas dan jatuh dari pohon. Agar pemberian bius lancar, tim mengusir orangutan yang mulai panik ke pohon lebih rendah.Setelah jatuh, dokter memeriksa kondisi tubuh. Mulai badan, leher, kepala, hingga rahang. “Kondisi sehat, tidak ada tulang patah, suhu badan stabil, walau agak tinggi karena panik saat evakuasi. Namun sehat dan layak translokasi ke tempat baru,” kata Ricko.Terlihat dokter menyuntikkan pada kulit luar. “ itu akan berbunyi jika digunakan alat pemantau. Ini untuk memantau apakah mereka masuk jauh ke hutan atau kembali lagi.”OIC akan langsung merilis ke hutan Taman Nasional Gunung Leuser, dengan harapan orangutan ini mendapatkan pasokan makan cukup.“Orangutan ini membuat tempat tinggal menjelang malam, dan mencari makanan sering malam hari. Jadi kita tidak khwatir hidup terancam di lokasi baru. TNGL banyak pakan.”

[0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem ketahanan komunitas pelestarian habitat

orangutan sumatera ini terjebak di perkebunan sawit tim hocru oic selasa sore terpaksa mengevakuasi orangutan sumatera betina diperkirakan berusia tujuh hingga delapan tahun ia terjebak di perkebunan sawit di dusun prima kecamatan batang serangan langkat sumatera utaradi area ini pt prima membuka dan meremajakan ribuan sawit akibatnya habitat dan makanan satwa ini hilang karena hutan tempat tinggal mereka rata dengan tanahpenyelamatan tim mendapat pengawasan ketat perusahaan orangutan berada di pohon kecil karena ukuran lebih besar habis dibabat perusahaan termasuk lembah dan pinggiran bukitkrisna tim hocruoic mengatakan informasi orangutan ini pertama kali dari warga juga pekerja kebun sekitar dusun prima yang sedang menanam bibit sawit dan perataan lahantim ke lokasi mengamati setelah beberapa jam penelusuran terlihatlah orangutan tengah mengunyah buah di dalam sedikit lagi hutan tersisadia mengatakan tak mungkin membiarkan orangutan itu di sana terlebih pohonpohon tempat orangutan itu juga akan ditebang buat sawit akhirnya evakuasi dilakukanorangutan ini sudah terjebak di belakang sudah tandus di depan begitu tahu lagi mau kemana maka kami evakuasiricko lamno jaya dokter hewan oic mengatakan penyelamatan dengan ditembak senapan angin berpeluru bius setelah terkena orangutan lemas dan jatuh dari pohon agar pemberian bius lancar tim mengusir orangutan yang mulai panik ke pohon lebih rendahsetelah jatuh dokter memeriksa kondisi tubuh mulai badan leher kepala hingga rahang kondisi sehat tidak ada tulang patah suhu badan stabil walau agak tinggi karena panik saat evakuasi namun sehat dan layak translokasi ke tempat baru kata rickoterlihat dokter menyuntikkan pada kulit luar itu akan berbunyi jika digunakan alat pemantau ini untuk memantau apakah mereka masuk jauh ke hutan atau kembali lagioic akan langsung merilis ke hutan taman nasional gunung leuser dengan harapan orangutan ini mendapatkan pasokan makan cukuporangutan ini membuat tempat tinggal menjelang malam dan mencari makanan sering malam hari jadi kita tidak khwatir hidup terancam di lokasi baru tngl banyak pakan

Nasib TNGL Wilayah Aceh yang Kian Terancam Perambahan. Kepala Balai Besar TNGL, Andi Basrul saat penandatanganan kerja sama antara Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dengan Polda Aceh yang dilakukan Jumat (21/8/15) mengatakan, tekanan terhadap kawasan TNGL saat ini yang menjadi sorotan dunia adalah perambahan, dan perburuan satwa liar, dan rencana pembangunan jalan dalam kawasan.“Hasil sidang Komite Warisan Dunia ke-39 di Bonn tetap memasukan status Hutan Tropis Sumatra atau (TRHS) sebagai Warisan Dunia dalam Bahaya (),” sebut Andi Basrul.Tiga taman nasional yang masuk dalam (TRHS) adalah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). “Peserta sidang juga meminta Pemerintah Indonesia agar memberikan informasi mengenai langkah penegakan hukum terkait perusakan TNGL,” ujarnya.Kapolda Aceh, Irjen Pol Husein Hamidi menyebutkan, Polda Aceh terus berupaya menjaga TNGL agar terbebas ancaman. “Upaya pemberantasan praktik perambahan hutan dan illegal yang terjadi di kawasan TNGL dan masuk wilayah hukum Polda Aceh akan terus kami lakukan,” sebut Husein.Kepala Bidang Pengelolaan , Gunawan Alza menyebutkan, kondisi hutan di TNGL di wilayah tersebut mulai memprihatinkan akibat pembukaan lahan pertanian dan perkebunan yang tidak terkendali. Luas TNGL di Aceh Tenggara yang mencapai 376.104 hektar tersebut hampir 70 persen dirambah untuk perkebunan perorangan.Gunawan mengaku, di Aceh Tenggara, luas taman nasional yang rusak mencapai 10.000 hektar sementara di Gao Luwes sekitar 2.500 hektar. “Salah satu penyebab gundulnya hutan karena pembukaan hutan untuk pertanian dan perkebunan. Bahkan, bukan hanya masyarakat, tetapi juga pejabat daerah,” ujarnya belum lama ini.TNGL memiliki luasan 1.094.692 hektar dan berada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Provinsi Aceh yang terdeliniasi TNGL meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tamiang. Sementara di Sumatera Utara, meliputi Kabupaten Dairi, Karo, dan Langkat.Untuk menyelamatkan TNGL, warga di kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, harus segera direlokasi karena sebagian besar permukimannya masuk ke TNGL. Jika tidak, dikhawatirkan perambahan akan semakin parah.Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues, Ferry Siswanto yang juga Ketua Forum Masyarakat Utan Leuser (FMUL) mengatakan, dari 13 desa yang berada di Kecamatan Putri Betung, lima desa berada di TNGL. “Jika warga tidak segera direlokasi atau keluar dari TNGL, luasan TNGL yang rusak akan membesar. Saat ini, kami perkirakan, sekitar 1.000 hektar taman nasional telah rusak.”Ferry menyebutkan, pada tahun 1980 warga yang bermukim di Kecamatan Putri Betung hanya 18 rumah. Saat ini, telah lebih delapan ribu rumah. “Bahkan di lima desa yang berada di taman nasional, jumlah warganya mencapai tiga ribu jiwa.”Ferry mengatakan, warga di Kecamatan Putri Betung yang akan direlokasi bukan hanya karena berada di taman nasional, tapi daerah itu juga rawan longsong dan banjir. “Kita telah rencanakan, beberapa tahun kedepan, warga akan direlokasi ke samping Kecamatan Pining atau bekas hak pengusahaan hutan seluas 70 hektar.”Ferry juga mengatakan, untuk mempercepat proses relokasi Pemerintah Gayo Lues membutuhkan dukungan Pemerintah Aceh dan dari Pemerintah Pusat. “Selain dana, izin relokasi warga sampai saat ini belum kami dapatkan.”

[0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem ketahanan komunitas pelestarian habitat peran pemerintah lokal

nasib tngl wilayah aceh yang kian terancam perambahan kepala balai besar tngl andi basrul saat penandatanganan kerja sama antara balai besar taman nasional gunung leuser dengan polda aceh yang dilakukan jumat mengatakan tekanan terhadap kawasan tngl saat ini yang menjadi sorotan dunia adalah perambahan dan perburuan satwa liar dan rencana pembangunan jalan dalam kawasanhasil sidang komite warisan dunia ke di bonn tetap memasukan status hutan tropis sumatra atau trhs sebagai warisan dunia dalam bahaya sebut andi basrultiga taman nasional yang masuk dalam trhs adalah taman nasional gunung leuser tngl taman nasional kerinci seblat tnks dan taman nasional bukit barisan selatan tnbbs peserta sidang juga meminta pemerintah indonesia agar memberikan informasi mengenai langkah penegakan hukum terkait perusakan tngl ujarnyakapolda aceh irjen pol husein hamidi menyebutkan polda aceh terus berupaya menjaga tngl agar terbebas ancaman upaya pemberantasan praktik perambahan hutan dan illegal yang terjadi di kawasan tngl dan masuk wilayah hukum polda aceh akan terus kami lakukan sebut huseinkepala bidang pengelolaan gunawan alza menyebutkan kondisi hutan di tngl di wilayah tersebut mulai memprihatinkan akibat pembukaan lahan pertanian dan perkebunan yang tidak terkendali luas tngl di aceh tenggara yang mencapai hektar tersebut hampir persen dirambah untuk perkebunan perorangangunawan mengaku di aceh tenggara luas taman nasional yang rusak mencapai hektar sementara di gao luwes sekitar hektar salah satu penyebab gundulnya hutan karena pembukaan hutan untuk pertanian dan perkebunan bahkan bukan hanya masyarakat tetapi juga pejabat daerah ujarnya belum lama initngl memiliki luasan hektar dan berada di provinsi aceh dan sumatera utara provinsi aceh yang terdeliniasi tngl meliputi kabupaten aceh barat daya aceh selatan aceh singkil aceh tenggara gayo lues aceh tamiang sementara di sumatera utara meliputi kabupaten dairi karo dan langkatuntuk menyelamatkan tngl warga di kecamatan putri betung kabupaten gayo lues harus segera direlokasi karena sebagian besar permukimannya masuk ke tngl jika tidak dikhawatirkan perambahan akan semakin parahkepala kantor lingkungan hidup kabupaten gayo lues ferry siswanto yang juga ketua forum masyarakat utan leuser fmul mengatakan dari desa yang berada di kecamatan putri betung lima desa berada di tngl jika warga tidak segera direlokasi atau keluar dari tngl luasan tngl yang rusak akan membesar saat ini kami perkirakan sekitar hektar taman nasional telah rusakferry menyebutkan pada tahun warga yang bermukim di kecamatan putri betung hanya rumah saat ini telah lebih delapan ribu rumah bahkan di lima desa yang berada di taman nasional jumlah warganya mencapai tiga ribu jiwaferry mengatakan warga di kecamatan putri betung yang akan direlokasi bukan hanya karena berada di taman nasional tapi daerah itu juga rawan longsong dan banjir kita telah rencanakan beberapa tahun kedepan warga akan direlokasi ke samping kecamatan pining atau bekas hak pengusahaan hutan seluas hektarferry juga mengatakan untuk mempercepat proses relokasi pemerintah gayo lues membutuhkan dukungan pemerintah aceh dan dari pemerintah pusat selain dana izin relokasi warga sampai saat ini belum kami dapatkan

Jikalahari: Punya Komitmen Berkelanjutan, Kebakaran dan Konflik Lahan Masih Penuhi Konsesi APRIL. Meskipun telah memiliki, namun kebakaran dan konflik lahan terus terjadi di konsesi Asia Pacific Resources International Holding’s Ltd (APRIL). Begitu hasil temuan Jikalahari, yang dirilis 28 Januari 2016 di Riau.Woro Supartinah, Koordinator Jikalahari mengatakan, dalam Sustainable Forest Management Policy (SMFP) 2.0, APRIL berjanji tak akan menebang hutan alam baik di lahan berhutan maupun gambut berhutan sejak 15 Mei 2015. APRIL berkomitmen menghilangkan deforestasi dari rantai pasokan dan melindungi hutan dan lahan gambut tempat perusahaan beroperasi.Perusahaan, katanya, komitmen mendukung praktik terbaik mengelola hutan di semua negara tempat perusahaan mendapatkan bahan baku kayu. APRIL juga berkomitmen menghormati hak asasi manusia dan aspek-aspek lingkungan dalam rantai pasokan perusahaan. Perusahaan juga komitmen memenuhi segala aspek legal serta mengelola gambut tanpa bakar.“Setelah SMFP kedua tak terjadi perubahan progresif seperti APRIL. Perusahaan baru sebatas sosialisasi dengan masyarakat sipil terkait komitmen SFMP 2.0,” katanya.Di lapangan, justru pelanggaran komitmen terjadi, bahkan sistematis dibiarkan APRIL. Salah satu terlihat dari rekaman deforestasi menunjukkan 2013-2015 di konsesi APRIL hingga 37.362,22 hektar, tertinggi PT Riau Andalan Pulp and Paper Blok Pulau Padang 15.871,71 hektar.Tak hanya itu. Usaha mengendalikan kebakaran pada konsesi perusahaan pun tak jelas. Berdasarkan investigasi Eyes on the Forest termasuk Jikalahari Oktober 2015, terekam, 11 konsesi APRIL dan afiliasi terbakar dengan luasan 2.230 hektar.Sepanjang 2015, APRIL bersama anak perusahaan dan pemasok menyumbangkan titik api paling banyak di Riau. Dari satelit Terra dan Aqua Modis, ada 1.782 titik api dengan paling banyak RAPP, 240 hotspot.Jikalahari juga mencatat, penebangan hutan alam di Pulau Padang, menyulut konflik lahan dengan masyarakat Desa Bagan Melibur. APRIL dinilai tak konsisten merealisasikan pemenuhan kewajiban tanaman kehidupan di Desa Teluk Binjai, Pelalawan.Pada akhir 2015, terjadi penolakan masyarakat di Kecamatan Bantan dan Bengkalis terhadap PT Rimba Rokan Lestari (RRL). “Warga desa tak tahu soal konsesi perubahaan,” kata Okto Yugo, bagian kampanye dan komunikasi Jikalahari.Izin RRL sejak 1998, berdasarkan izin IUPHHK 1998 dengan luasan 14.875 hektar di Pulau Bengkalis. Sosialisasi perusahaan akan beroperasi baru Juli 2015. Wargapun bingung dan khawatir pemukiman dan lahan kelola mereka masuk konsesi perusahaan. Ada sembilan desa masuk konsesi.Papan pemberitahuan menerangkan kawasan itu milik RRL. “Pemberitahuan dipasang pasca kebakaran 2014,” ucap Okto. Menyikapi ini, masyarakat Bantan dan Bengkalis sepakat menolak RRL.Woro mengatakan, beberapa produk hukum harus menjadi perhatian APRIL. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015, terkait pembangunan hutan tanaman industri yang menjelaskan peruntukan maksimal 70% tanaman pokok, 20% tanaman kehidupan, minimum 10% perlindungan setempat dan kawasan lindung. APRIL harus memperhatikan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ang terbit November 2015, tentang larangan pembukaan lahan gambut. Juga Surat Menteri LHK 5 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut. “Ini berkaitan penyelamatan gambut.”APRIL menanggapi Jikalahari. Tony Wenas, mengatakan, kebijakan April Group dalam pengelolaan hutan berkelanjutan (SFMP 2.0) merupakan bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam bidang sosial, lingkungan dan ekonomi.APRIL, katanya, berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan, sebagai bentuk komunikasi dan transparansi, guna mendapat masukan terkait aspek sosial dan lingkungan. Salah satu, katanya, lewat forum komunikasi regular. “Jikalahari dan para pemerhati LSM lain selalu diundang untuk memberi masukan, kritikan dan nasihat terhadap implementasi SFMP 2.0. Notulen diskusi dapat dilihat di ,” katanya menjawab konfirmasi , lewat surat elektronik.Dia mengatakan, SFMP 2.0 adalah peta jalan APRIL menuju pembangunan HTI berkelanjutan guna memenuhi pasokan bahan baku kayu industri. Ia sumberdaya alam terbarukan dengan siklus tanam-rawat-panen, menyediakan lapangan pekerjaan serta membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat. APRIL telah menghilangkan deforestasi hutan alam dari rantai pasokan sejak 15 Mei 2015. “Pemanfaatan kayu alam hanya terhadap kayu yang telah ditebang sebelum 15 Mei 2015 dan dimanfaatkan sampai akhir Desember 2015, seperti tertuang dalam butir I SFMP 2.0.”Dia juga mengklaim, APRIL tunduk dan melaksanakan aturan menteri. APRIL, katanya, mempelajari ekosistem gambut, baik berfungsi lindung maupun budidaya, harus dikelola sebagai satu kesatuan bentang alam. “Dasar ini menjadi pertimbangan utama APRIL dalam deliniasi dan menyusun tata ruang HTI sesuai regulasi, dan diperkuat dengan kajian , dimana kedua proses mengacu kepada peraturan perundangan.”Soal gambut, APRIL juga berkonsultasi dengan pakar gambut yang tergabung dalam International Peat Expert Working Group (IPEWG) untuk meminta masukan, nasihat dan pertimbangan terhadap rencana operasional.Meskipun laporan Jikalahari menyatakan banyak titik api di konsesi APRIL, namun perusahaan mengklaim konsern utama mereka pencegahan kebakaran lahan dan hutan. APRIL, katanya, memperluas penerapan zero burning di luar operasional perusahaan yaitu kepada desa-desa sekitar sejak 2014. “Ini melalui program desa bebas api di empat desa, jadi sembilan desa 2015. Diperluas menjadi 20 desa bebas api, 50 desa peduli api tahun 2016.”Soal konflik lahan, APRIL mengklaim menghormati hak-hak masyarakat hukum adat dan komunitas, serta melakukan pendekatan konsultatif dalam penyelesaian konflik. Menurut dia, APRIL sudah menyusun mekanisme pengaduan keluhan () sebagai pengembangan standard operational procedure (SOP) resolusi konflik. “Kedua SOP ini sedang proses konsultasi lanjutan dengan LSM pemerhati sosial baik di Riau, nasional dan internasional. APRIL terbuka dan menempatkan masyarakat pada posisi setara dalam proses resolusi konflik.”

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

jikalahari punya komitmen berkelanjutan kebakaran dan konflik lahan masih penuhi konsesi april meskipun telah memiliki namun kebakaran dan konflik lahan terus terjadi di konsesi asia pacific resources international holdings ltd april begitu hasil temuan jikalahari yang dirilis januari di riauworo supartinah koordinator jikalahari mengatakan dalam sustainable forest management policy smfp april berjanji tak akan menebang hutan alam baik di lahan berhutan maupun gambut berhutan sejak mei april berkomitmen menghilangkan deforestasi dari rantai pasokan dan melindungi hutan dan lahan gambut tempat perusahaan beroperasiperusahaan katanya komitmen mendukung praktik terbaik mengelola hutan di semua negara tempat perusahaan mendapatkan bahan baku kayu april juga berkomitmen menghormati hak asasi manusia dan aspekaspek lingkungan dalam rantai pasokan perusahaan perusahaan juga komitmen memenuhi segala aspek legal serta mengelola gambut tanpa bakarsetelah smfp kedua tak terjadi perubahan progresif seperti april perusahaan baru sebatas sosialisasi dengan masyarakat sipil terkait komitmen sfmp katanyadi lapangan justru pelanggaran komitmen terjadi bahkan sistematis dibiarkan april salah satu terlihat dari rekaman deforestasi menunjukkan di konsesi april hingga hektar tertinggi pt riau andalan pulp and paper blok pulau padang hektartak hanya itu usaha mengendalikan kebakaran pada konsesi perusahaan pun tak jelas berdasarkan investigasi eyes on the forest termasuk jikalahari oktober terekam konsesi april dan afiliasi terbakar dengan luasan hektarsepanjang april bersama anak perusahaan dan pemasok menyumbangkan titik api paling banyak di riau dari satelit terra dan aqua modis ada titik api dengan paling banyak rapp hotspotjikalahari juga mencatat penebangan hutan alam di pulau padang menyulut konflik lahan dengan masyarakat desa bagan melibur april dinilai tak konsisten merealisasikan pemenuhan kewajiban tanaman kehidupan di desa teluk binjai pelalawanpada akhir terjadi penolakan masyarakat di kecamatan bantan dan bengkalis terhadap pt rimba rokan lestari rrl warga desa tak tahu soal konsesi perubahaan kata okto yugo bagian kampanye dan komunikasi jikalahariizin rrl sejak berdasarkan izin iuphhk dengan luasan hektar di pulau bengkalis sosialisasi perusahaan akan beroperasi baru juli wargapun bingung dan khawatir pemukiman dan lahan kelola mereka masuk konsesi perusahaan ada sembilan desa masuk konsesipapan pemberitahuan menerangkan kawasan itu milik rrl pemberitahuan dipasang pasca kebakaran ucap okto menyikapi ini masyarakat bantan dan bengkalis sepakat menolak rrlworo mengatakan beberapa produk hukum harus menjadi perhatian april peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tahun terkait pembangunan hutan tanaman industri yang menjelaskan peruntukan maksimal tanaman pokok tanaman kehidupan minimum perlindungan setempat dan kawasan lindung april harus memperhatikan surat menteri lingkungan hidup dan kehutanan ang terbit november tentang larangan pembukaan lahan gambut juga surat menteri lhk november tentang instruksi pengelolaan lahan gambut ini berkaitan penyelamatan gambutapril menanggapi jikalahari tony wenas mengatakan kebijakan april group dalam pengelolaan hutan berkelanjutan sfmp merupakan bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan praktikpraktik terbaik dalam bidang sosial lingkungan dan ekonomiapril katanya berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan sebagai bentuk komunikasi dan transparansi guna mendapat masukan terkait aspek sosial dan lingkungan salah satu katanya lewat forum komunikasi regular jikalahari dan para pemerhati lsm lain selalu diundang untuk memberi masukan kritikan dan nasihat terhadap implementasi sfmp notulen diskusi dapat dilihat di katanya menjawab konfirmasi lewat surat elektronikdia mengatakan sfmp adalah peta jalan april menuju pembangunan hti berkelanjutan guna memenuhi pasokan bahan baku kayu industri ia sumberdaya alam terbarukan dengan siklus tanamrawatpanen menyediakan lapangan pekerjaan serta membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat april telah menghilangkan deforestasi hutan alam dari rantai pasokan sejak mei pemanfaatan kayu alam hanya terhadap kayu yang telah ditebang sebelum mei dan dimanfaatkan sampai akhir desember seperti tertuang dalam butir i sfmp dia juga mengklaim april tunduk dan melaksanakan aturan menteri april katanya mempelajari ekosistem gambut baik berfungsi lindung maupun budidaya harus dikelola sebagai satu kesatuan bentang alam dasar ini menjadi pertimbangan utama april dalam deliniasi dan menyusun tata ruang hti sesuai regulasi dan diperkuat dengan kajian dimana kedua proses mengacu kepada peraturan perundangansoal gambut april juga berkonsultasi dengan pakar gambut yang tergabung dalam international peat expert working group ipewg untuk meminta masukan nasihat dan pertimbangan terhadap rencana operasionalmeskipun laporan jikalahari menyatakan banyak titik api di konsesi april namun perusahaan mengklaim konsern utama mereka pencegahan kebakaran lahan dan hutan april katanya memperluas penerapan zero burning di luar operasional perusahaan yaitu kepada desadesa sekitar sejak ini melalui program desa bebas api di empat desa jadi sembilan desa diperluas menjadi desa bebas api desa peduli api tahun soal konflik lahan april mengklaim menghormati hakhak masyarakat hukum adat dan komunitas serta melakukan pendekatan konsultatif dalam penyelesaian konflik menurut dia april sudah menyusun mekanisme pengaduan keluhan sebagai pengembangan standard operational procedure sop resolusi konflik kedua sop ini sedang proses konsultasi lanjutan dengan lsm pemerhati sosial baik di riau nasional dan internasional april terbuka dan menempatkan masyarakat pada posisi setara dalam proses resolusi konflik

Beginilah Valentine ala Menteri Lingkungan Hidup…. Valentine hanya perayaan Hari Kasih Sayang kepada sesama manusia? Valentine identik dengan hal-hal negatif? Itu pandangan usang. Valentine ini bisa menjadi ajang memperkuat cinta kasih kepada alam dan lingkungan. Inilah yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, bersama para pegiat lingkungan. Mereka menanam “Pohon Rantau” di Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat pada Minggu (14/2/16).Pohon Rantau menjadi simbol kepedulian masyarakat di luar negeri untuk mengadopsi pohon di tanah air. Ini kelanjutan Program Desa Sarongge di Kaki Gunung Gede Pangrango.”Inisiatif ini sangat baik, tujuan utama mengedepankan hutan Indonesia untuk kemakmuran rakyat,” kata Siti.Rakyat, katanya, harus memiliki kehormatan, tak ada lagi istilah desa ilegal. Untuk itu, perlu selaras antara petani dengan alam. “Ini tidak mudah, perlu pendampingan LSM, pemda dan Pusat.”Adopsi rantau juga bertujuan mendorong, membimbing dan memberikan insentif kepada masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Gede. “Agar mereka menanam pohon dan memelihara lingkungan melalui Tak lagi masuk taman nasional.”Di sini, petani mendapat ruang berusaha di sekitar hutan, salah satu lewat kemitraan. KLHK memberikan bantuan sarana dan prasarana menunjang operasional pertanian, seperti alat semprot () dan pompa air kepada 11 kelompok tani di Pacet.KLHK juga mengadopsi 100 pohon untuk desa. ”Jabar sering memelopori kegiatan lingkungan sejak 2000-an, semoga ini menjadi contoh agar adopsi pohon dikembangkan seluruh Indonesia,” katanya.Ketua Yayasan Green Indonesia, Tosca Santoso sekaligus pelopor Desa Sarongge dan rantau, menyebutkan, kali pertama kegiatan khusus rantau. Dia bekerja sama dengan Gerakan Kebaikan Indonesia (GKI), mengumpulkan adopter menghijaukan daerah sekitar taman nasional.Ajakan adopsi lewat sosial media, seperti Facebook, Twitter dan lain-lain. Antusiasme masyarakat cukup tinggi. Terbukti, ada 1.000 pohon di Valentine. ”Target 1.000 tercapai 1.060 pohon, meski hari ini baru 600 ditanam.”Katanya, 960 pohon dari warga Indonesia di dari luar negeri, 100 Siti Nurbaya. Tanaman buah-buahan seperti nangka, pete, alpukat, rambutan, mangga, dan lain-lain.Bagaimana mekanisme pohon rantau? Setiap GKI memiliki wakil di masing-masing negara. Mereka mengumpulkan dana Rp100.000, satu pohon adopsi. Nanti, GKI menyalurkannya bersama YGI.Hingga kini, lebih 20 negara berperan, antara lain, Inggris, Belgia, Belanda, Jerman, Swiss, Australia, Amerika, Tiongkok, dan Polandia. “Kegiatan ini akan berkelanjutan berdasarkan event, seperti Hari Bumi dan lain-lain,” ucap Santoso.Warga menyambut baik aksi ini. Kepala Desa Sukatani, Udin Sanusi menyebutkan, 65% penduduk Desa Sukatani menanam sayur mayur. Sayangnya, 29% dari mereka di garis kemiskinan. ”Semoga ini mampu meningkatkan ekonomi dan mengembangkan sesuai potensi desa. Nanti, bisa mengarah pada desa wisata,” katanya.Siti juga berharap, kegiatan ini menjadi kreasi antara reboisasi dan peningkatan ekonomi masyarakat. ”Ini dapat jadi model, hingga mampu mengentaskan kemiskinan.” Hingga, katanya, ada integrasi antara menjaga ekosistem dan ekonomi kerakyatan.Tosca menambahkan, daerah ini berpotensi menjadi kampung internasional karena banyak masyarakat Indonesia di luar negeri menanam pohon di sini. ”Ini jadi ada kontak dan interaksi. Mereka bisa menjenguk dan melihat pohon. Terjadi diskusi dan pengembangan relasi antara satu dengan yang lain.”Hasil tani pohon adopsi 100% buat kelompok tani. ”Masih ada 30 hektar untuk adopsi di sini. Mungkin lebih luas jika ada masyarakat menyumbangkan lahan untuk ditanami pohon adopsi.”

[0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

kampanye publik ketahanan komunitas pelestarian habitat peran pemerintah lokal

beginilah valentine ala menteri lingkungan hidup valentine hanya perayaan hari kasih sayang kepada sesama manusia valentine identik dengan halhal negatif itu pandangan usang valentine ini bisa menjadi ajang memperkuat cinta kasih kepada alam dan lingkungan inilah yang dilakukan menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya bersama para pegiat lingkungan mereka menanam pohon rantau di desa sukatani kecamatan pacet cianjur jawa barat pada minggu pohon rantau menjadi simbol kepedulian masyarakat di luar negeri untuk mengadopsi pohon di tanah air ini kelanjutan program desa sarongge di kaki gunung gede pangrangoinisiatif ini sangat baik tujuan utama mengedepankan hutan indonesia untuk kemakmuran rakyat kata sitirakyat katanya harus memiliki kehormatan tak ada lagi istilah desa ilegal untuk itu perlu selaras antara petani dengan alam ini tidak mudah perlu pendampingan lsm pemda dan pusatadopsi rantau juga bertujuan mendorong membimbing dan memberikan insentif kepada masyarakat sekitar taman nasional gunung gede agar mereka menanam pohon dan memelihara lingkungan melalui tak lagi masuk taman nasionaldi sini petani mendapat ruang berusaha di sekitar hutan salah satu lewat kemitraan klhk memberikan bantuan sarana dan prasarana menunjang operasional pertanian seperti alat semprot dan pompa air kepada kelompok tani di pacetklhk juga mengadopsi pohon untuk desa jabar sering memelopori kegiatan lingkungan sejak an semoga ini menjadi contoh agar adopsi pohon dikembangkan seluruh indonesia katanyaketua yayasan green indonesia tosca santoso sekaligus pelopor desa sarongge dan rantau menyebutkan kali pertama kegiatan khusus rantau dia bekerja sama dengan gerakan kebaikan indonesia gki mengumpulkan adopter menghijaukan daerah sekitar taman nasionalajakan adopsi lewat sosial media seperti facebook twitter dan lainlain antusiasme masyarakat cukup tinggi terbukti ada pohon di valentine target tercapai pohon meski hari ini baru ditanamkatanya pohon dari warga indonesia di dari luar negeri siti nurbaya tanaman buahbuahan seperti nangka pete alpukat rambutan mangga dan lainlainbagaimana mekanisme pohon rantau setiap gki memiliki wakil di masingmasing negara mereka mengumpulkan dana rp satu pohon adopsi nanti gki menyalurkannya bersama ygihingga kini lebih negara berperan antara lain inggris belgia belanda jerman swiss australia amerika tiongkok dan polandia kegiatan ini akan berkelanjutan berdasarkan event seperti hari bumi dan lainlain ucap santosowarga menyambut baik aksi ini kepala desa sukatani udin sanusi menyebutkan penduduk desa sukatani menanam sayur mayur sayangnya dari mereka di garis kemiskinan semoga ini mampu meningkatkan ekonomi dan mengembangkan sesuai potensi desa nanti bisa mengarah pada desa wisata katanyasiti juga berharap kegiatan ini menjadi kreasi antara reboisasi dan peningkatan ekonomi masyarakat ini dapat jadi model hingga mampu mengentaskan kemiskinan hingga katanya ada integrasi antara menjaga ekosistem dan ekonomi kerakyatantosca menambahkan daerah ini berpotensi menjadi kampung internasional karena banyak masyarakat indonesia di luar negeri menanam pohon di sini ini jadi ada kontak dan interaksi mereka bisa menjenguk dan melihat pohon terjadi diskusi dan pengembangan relasi antara satu dengan yang lainhasil tani pohon adopsi buat kelompok tani masih ada hektar untuk adopsi di sini mungkin lebih luas jika ada masyarakat menyumbangkan lahan untuk ditanami pohon adopsi

Tahun 2015, KPHA Temukan 345 Kasus Illegal Logging di Aceh. Kejahatan terus terjadi di Aceh. Bahkan, kegiatan yang merusak lingkungan tersebut, tidak hanya melibatkan masyarakat, tapi juga oknum pemerintah yang seharusnya menangkap pelaku.Efendi Isma, Juru Bicara Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA), Selasa (17/11/15) mengatakan, KPHA sejak Januari hingga Oktober 2015, telah memantau aktivitas ilegal di 19 kabupaten/kota. ”Dalam pemantauan tersebut, kami menemukan 345 kegiatan illeegal logging seperti penebangan kayu, pembukaan lahan dalam kawasan hutan, pengangkutan kayu dari hutan ke industri pengolahan tanpa dokumen yang sah.”Efendi mengatakan, dari 345 kasus tersebut, 245 pembalakan liar terjadi di areal penggunaan lain (APL) dan 95 titik berada di hutan lindung dan hutan produksi. Kayu yang diambil jenis meranti, damar, dan merbau yang diangkut dalam bentuk gelondongan dan olahan ke sejumlah industri pengolahan kayu. “Dari hutan kayu diangkut dengan kendaraan roda dua, kerbau, dan mobil khusus. Dari pinggir hutan ke industri pengolahan, kayu diangkut dengan truk dan becak mesin.”Para pelaku ada yang perorangan, kelompok, atau badan usaha tertentu. Dalam beberapa kasus, ada keterlibatan pemuka masyarakat dan oknum pemerintah.”KPHA meminta aparat penegak hukum dan Dinas Kehutanan Aceh untuk melakukan tindakan. Pendataan alat penebang kayu, review perizinan, penertiban kendaraan pengangkut, penyusunan regulasi, dan edukasi kepada masyarakat harus dilakukan.”Menurut Efendi, kondisi hutan di Aceh saat ini kritis. Luasannya terus berkurang karena pembukaan untuk perkebunan, pertambangan, pembukaan jalan, terlebih pembalakan liar. “Berkaca pada investigasi KPHA 2014, ada 287 titik pembukaan hutan, 69 pembalakan liar, 47 kasus kebakaran hutan yang mengakibatkan terjadinya 23 titik bencana. Ini belum termasuk 62 kasus perdagangan dan penguasaan satwa dilindungi.”Sebelumnya, pada 30 Oktober 2015, tim gabungan dari Polres dan Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Timur menyita 133 kayu gelondongan yang di curi dari hutan lindung di Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur.Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, AKP Budi Nasuha mengatakan, tim gabungan telah sepekan mengintai kegiatan tersebut. Namun, saat penangkapan, tim tidak menemukan pemiliknya. “Jumlah kayu yang disita adalah 133 kayu gelondongan. Kayu hasil pembalakan ini, akan dibawa ke Aceh Timur melalui sungai Aceh Tamiang.”Budi menjelaskan, 133 batang kayu berbagai jenis tanpa pemilik itu, ditemukan di beberapa lokasi di hutan pedalaman Aceh Timur. Antara lain di Gampong Alur Semerut, Gampong Batu Sumbang, dan Gampong Bedari, Kecamatan Simpang Jernih. Bila dibelah jumlahnya bisa puluhan kubik.”Kecamatan Simpang Jernih merupakan salah satu kecamatan di Aceh Timur yang paling banyak terjadi Selain karena letaknya yang berbatasan langsung dengan hutan lindung, juga karena kayu bisa dihanyutkan melalui sungai yang langsung masuk ke Kabupaten Aceh Tamiang. Ssebagian besar pelaku merupakan warga Kabupaten Aceh Tamiang. Mereka masuk lewat jalur sungai,” ujar Budi.Luasan hutan di Aceh sekitar 3.562 juta hektar atau 62,75 persen dari luasan Aceh. Rinciannya, hutan konservasi 1.057.942 hektar, hutan lindung seluas 1.790.256 hektar, dan hutan produksi 714.083 hektar.Dari jumlah tersebut, hasil hitungan Walhi Aceh menunjukkan, masyarakat Aceh membutuhkan 1,3 juta meter kubik kayu per tahun. Namun, dari kebutuhan tersebut hanya sebagian kecil yang diperoleh secara sah. Sebagian besar kayu yang beredar di pasaran merupakan kayu hasil pembalakan. “Kayu-kayu tersebut dijual bebas di sejumlah panglong kayu di Aceh, tanpa ada pemeriksaan dari aparat penegak hukum atau dari Dinas Kehutanan,” kata M Nur, Direktur Walhi Aceh.

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem pelestarian habitat peran pemerintah lokal

tahun kpha temukan kasus illegal logging di aceh kejahatan terus terjadi di aceh bahkan kegiatan yang merusak lingkungan tersebut tidak hanya melibatkan masyarakat tapi juga oknum pemerintah yang seharusnya menangkap pelakuefendi isma juru bicara koalisi peduli hutan aceh kpha selasa mengatakan kpha sejak januari hingga oktober telah memantau aktivitas ilegal di kabupatenkota dalam pemantauan tersebut kami menemukan kegiatan illeegal logging seperti penebangan kayu pembukaan lahan dalam kawasan hutan pengangkutan kayu dari hutan ke industri pengolahan tanpa dokumen yang sahefendi mengatakan dari kasus tersebut pembalakan liar terjadi di areal penggunaan lain apl dan titik berada di hutan lindung dan hutan produksi kayu yang diambil jenis meranti damar dan merbau yang diangkut dalam bentuk gelondongan dan olahan ke sejumlah industri pengolahan kayu dari hutan kayu diangkut dengan kendaraan roda dua kerbau dan mobil khusus dari pinggir hutan ke industri pengolahan kayu diangkut dengan truk dan becak mesinpara pelaku ada yang perorangan kelompok atau badan usaha tertentu dalam beberapa kasus ada keterlibatan pemuka masyarakat dan oknum pemerintahkpha meminta aparat penegak hukum dan dinas kehutanan aceh untuk melakukan tindakan pendataan alat penebang kayu review perizinan penertiban kendaraan pengangkut penyusunan regulasi dan edukasi kepada masyarakat harus dilakukanmenurut efendi kondisi hutan di aceh saat ini kritis luasannya terus berkurang karena pembukaan untuk perkebunan pertambangan pembukaan jalan terlebih pembalakan liar berkaca pada investigasi kpha ada titik pembukaan hutan pembalakan liar kasus kebakaran hutan yang mengakibatkan terjadinya titik bencana ini belum termasuk kasus perdagangan dan penguasaan satwa dilindungisebelumnya pada oktober tim gabungan dari polres dan dinas kehutanan kabupaten aceh timur menyita kayu gelondongan yang di curi dari hutan lindung di kecamatan simpang jernih kabupaten aceh timurkasat reskrim polres aceh timur akp budi nasuha mengatakan tim gabungan telah sepekan mengintai kegiatan tersebut namun saat penangkapan tim tidak menemukan pemiliknya jumlah kayu yang disita adalah kayu gelondongan kayu hasil pembalakan ini akan dibawa ke aceh timur melalui sungai aceh tamiangbudi menjelaskan batang kayu berbagai jenis tanpa pemilik itu ditemukan di beberapa lokasi di hutan pedalaman aceh timur antara lain di gampong alur semerut gampong batu sumbang dan gampong bedari kecamatan simpang jernih bila dibelah jumlahnya bisa puluhan kubikkecamatan simpang jernih merupakan salah satu kecamatan di aceh timur yang paling banyak terjadi selain karena letaknya yang berbatasan langsung dengan hutan lindung juga karena kayu bisa dihanyutkan melalui sungai yang langsung masuk ke kabupaten aceh tamiang ssebagian besar pelaku merupakan warga kabupaten aceh tamiang mereka masuk lewat jalur sungai ujar budiluasan hutan di aceh sekitar juta hektar atau persen dari luasan aceh rinciannya hutan konservasi hektar hutan lindung seluas hektar dan hutan produksi hektardari jumlah tersebut hasil hitungan walhi aceh menunjukkan masyarakat aceh membutuhkan juta meter kubik kayu per tahun namun dari kebutuhan tersebut hanya sebagian kecil yang diperoleh secara sah sebagian besar kayu yang beredar di pasaran merupakan kayu hasil pembalakan kayukayu tersebut dijual bebas di sejumlah panglong kayu di aceh tanpa ada pemeriksaan dari aparat penegak hukum atau dari dinas kehutanan kata m nur direktur walhi aceh

COP 21 Paris: Tekan Emisi dari Hutan dan Lahan, Jokowi Janji Benahi Tata Kelola. Presiden Joko Widodo dalam Conference of Parties (COP) 21 Paris, memaparkan Indonesia menghadapi beragam tantangan penanganan perubahan iklim, salah satu masalah kebakaran hutan dan lahan yang berulang. Meskipun begitu, tak menyurutkan Indonesia berkontribusi dalam aksi global menurunkan emisi, dengan komitmen 29% pada 2030, bahkan 41% kala ada bantuan internasional.Guna mengatasi masalah hutan dan lahan ini, pemerintah berjanji memperbaiki tata kelolanya, lewat , moratorium dan perizinan pemanfaatan lahan gambut, pengelolaan lahan dan hutan produksi lestari. Jokowi juga menyebutkan, akan merestorasi lahan gambut dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut.“Sebagai salah satu negara pemilik hutan terbesar yang menjadi paru paru dunia, Indonesia memilih menjadi bagian dari solusi. Pemerintah yang saya pimpin, akan membangun Indonesia dengan memperhatikan lingkungan,” katanya dalam pidato di Paris, 30 November 2015.Indonesia, ucap Jokowi, baru mengalami kebakaran hutan dan lahan gambut. El-Nino, katanya menyebabkan upaya penanggulangan kebakaran menjadi sangat sulit, meskipun akhirnya dapat diselesaikan. “Penegakan hukum tegas dilakukan. Langkah prevensi disiapkan dan sebagian mulai implementasikan. Salah satu restorasi gambut dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut,” katanya.Kebakaran hutan dan lahan beberapa bulan lalu yang meludeskan 2,6 juta hektar lebih melepas emisi karbon sangat besar. Data yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pelepasan emisi karbon mencapai 1,1 Gigatton Co eq. Dari (AGB) sebesar 266.619.491 t CO-eq dan emisi gambut 855.835.856 t CO-eq.Greenpeace menyambut baik janji Presiden pada COP-21 untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan gambut.Teguh Surya, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia menyatakan, Jokowi bisa gagal memenuhi janji bila tak ada perlindungan permanen hutan dan lahan gambut.“Jokowi sudah setengah jalan menuju penanggulangan emisi di Indonesia. Perlu kebijakan komprehensif mencakup hutan dan lahan gambut,” katanya dalam rilis kepada media.Komitmen Presiden melindungi dan merestorasi lahan gambut, katanya, sesungguhnya bisa berdampak lebih luas dalam mengurangi emisi Indonesia, bila disertai kekuatan hukum.“Tanpa langkah baru perlindungan hutan, Jokowi justru sedang melanggengkan perusakan hutan, termasuk kebakaran yang sangat merugikan.”Penghancuran hutan dan lahan gambut di Indonesia sumber emisi terbesar. Indonesia kehilangan 31 juta hektar hutan hujan 1990, atau hampir setara luas Jerman.Pada 2011, katanya, Indonesia telah menghentikan pemberian izin baru bagi pembukaan konsesi hutan primer dan lahan gambut, tetapi kerusakan hutan justru meningkat.“Indonesia memegang kunci pengurangan emisi gas rumah kaca global dengan cara paling murah dan efektif, yaitu perlindungan dan pemulihan hutan-lahan gambut.”Greenpeace mendesak Presiden tak melepas kesempatan di Paris, guna mendapat dukungan bagi penyelamatan hutan dan lahan gambut Indonesia.Selain itu, Indonesia juga perlu produk hukum penuh dalam melindungi hutan dan lahan gambut, termasuk sanksi tegas bagi pelanggar UU. “Juga perlu ada transparansi menyeluruh terkait penguasaan lahan, hutan, dan lahan gambut.”Walhi menanggapi pidato Jokowi. Khalisah Khalid dari Walhi Nasional mengatakan, dalam menurunkan emisi, sektor tata kelola hutan dan lahan, sejak awal, Walhi mengkritik Intended Nationally Determined Contributions (INDC) Indonesia. Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, katanya, Indonesia, tak menghitung emisi dari bencana berulang itu. “Padahal kita tahu, sumber emisi Indonesia, sebagian besar dari land use land use change and forestry (LULUCF),” katanya.Pemerintah Indonesia, kata Khalisah, seharusnya mengukur ulang baseline emisi dari kejadian kebakaran hutan dan gambut. Hingga menjadikan kebakaran hutan dan lahan dan tata kelola gambut sebagai salah satu hal paling mendasar.Dia mengatakan, moratorium dan izin lahan gambut dalam situasi saat ini, tak memiliki kekuatan signifikan. Terlebih, kebijakan moratorium melalui Inpres No. 8/2015 sangat lemah, apalagi tanpa ada perizinan lama dan penegakan hukum.Video pidato lengkap Presiden Joko Widodo, bisa didapat di

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam

cop paris tekan emisi dari hutan dan lahan jokowi janji benahi tata kelola presiden joko widodo dalam conference of parties cop paris memaparkan indonesia menghadapi beragam tantangan penanganan perubahan iklim salah satu masalah kebakaran hutan dan lahan yang berulang meskipun begitu tak menyurutkan indonesia berkontribusi dalam aksi global menurunkan emisi dengan komitmen pada bahkan kala ada bantuan internasionalguna mengatasi masalah hutan dan lahan ini pemerintah berjanji memperbaiki tata kelolanya lewat moratorium dan perizinan pemanfaatan lahan gambut pengelolaan lahan dan hutan produksi lestari jokowi juga menyebutkan akan merestorasi lahan gambut dengan pembentukan badan restorasi gambutsebagai salah satu negara pemilik hutan terbesar yang menjadi paru paru dunia indonesia memilih menjadi bagian dari solusi pemerintah yang saya pimpin akan membangun indonesia dengan memperhatikan lingkungan katanya dalam pidato di paris november indonesia ucap jokowi baru mengalami kebakaran hutan dan lahan gambut elnino katanya menyebabkan upaya penanggulangan kebakaran menjadi sangat sulit meskipun akhirnya dapat diselesaikan penegakan hukum tegas dilakukan langkah prevensi disiapkan dan sebagian mulai implementasikan salah satu restorasi gambut dengan pembentukan badan restorasi gambut katanyakebakaran hutan dan lahan beberapa bulan lalu yang meludeskan juta hektar lebih melepas emisi karbon sangat besar data yang diperoleh dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pelepasan emisi karbon mencapai gigatton co eq dari agb sebesar t coeq dan emisi gambut t coeqgreenpeace menyambut baik janji presiden pada cop untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan gambutteguh surya juru kampanye hutan greenpeace indonesia menyatakan jokowi bisa gagal memenuhi janji bila tak ada perlindungan permanen hutan dan lahan gambutjokowi sudah setengah jalan menuju penanggulangan emisi di indonesia perlu kebijakan komprehensif mencakup hutan dan lahan gambut katanya dalam rilis kepada mediakomitmen presiden melindungi dan merestorasi lahan gambut katanya sesungguhnya bisa berdampak lebih luas dalam mengurangi emisi indonesia bila disertai kekuatan hukumtanpa langkah baru perlindungan hutan jokowi justru sedang melanggengkan perusakan hutan termasuk kebakaran yang sangat merugikanpenghancuran hutan dan lahan gambut di indonesia sumber emisi terbesar indonesia kehilangan juta hektar hutan hujan atau hampir setara luas jermanpada katanya indonesia telah menghentikan pemberian izin baru bagi pembukaan konsesi hutan primer dan lahan gambut tetapi kerusakan hutan justru meningkatindonesia memegang kunci pengurangan emisi gas rumah kaca global dengan cara paling murah dan efektif yaitu perlindungan dan pemulihan hutanlahan gambutgreenpeace mendesak presiden tak melepas kesempatan di paris guna mendapat dukungan bagi penyelamatan hutan dan lahan gambut indonesiaselain itu indonesia juga perlu produk hukum penuh dalam melindungi hutan dan lahan gambut termasuk sanksi tegas bagi pelanggar uu juga perlu ada transparansi menyeluruh terkait penguasaan lahan hutan dan lahan gambutwalhi menanggapi pidato jokowi khalisah khalid dari walhi nasional mengatakan dalam menurunkan emisi sektor tata kelola hutan dan lahan sejak awal walhi mengkritik intended nationally determined contributions indc indonesia dalam konteks kebakaran hutan dan lahan katanya indonesia tak menghitung emisi dari bencana berulang itu padahal kita tahu sumber emisi indonesia sebagian besar dari land use land use change and forestry lulucf katanyapemerintah indonesia kata khalisah seharusnya mengukur ulang baseline emisi dari kejadian kebakaran hutan dan gambut hingga menjadikan kebakaran hutan dan lahan dan tata kelola gambut sebagai salah satu hal paling mendasardia mengatakan moratorium dan izin lahan gambut dalam situasi saat ini tak memiliki kekuatan signifikan terlebih kebijakan moratorium melalui inpres no sangat lemah apalagi tanpa ada perizinan lama dan penegakan hukumvideo pidato lengkap presiden joko widodo bisa didapat di

Ekspansi Sawit Terus Menggila, Ekosistem Leuser Makin Merana. Hamparan tanaman sawit tumbuh di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), termasuk di Taman Nasional Gunung Leuser. Kawasan yang seharusnya pepohonan ini berubah menjadi ‘hutan sawit.’ Rainforest Action Network (RAN) merilis laporan terbaru pada 11 November 2015, mengungkapkan KEL terus terdesak ekspansi sawit. Laporan berjudul, ini memuat bukti terus terjadi pembersihan lahan oleh para penanam sawit yang mensuplai hasil panen ke pabrik di wilayah ekosistem.Ekosistem Leuser merupakan kawasan penting, tempat hidup empat satwa langka, yakni gajah, orangutan, badak dan harimau Sumatera. Tak kurang, 105 spesies mamalia, 382 spesies burung, dan 95 spesies reptil dan amfibi hidup di sini. Ia juga kaya flora. Kawasan ini memiliki bentang alam luas, dan padat di Sumatera, luas lebih 6,5 juta hektar. Ia berada di Aceh dan Sumatera Utara, terdiri dari hutan tropis dataran rendah dan berbukit. Di kawasan ini, lebih dari 460.000 hektar lahan gambut yang kaya karbon.Temuan ini memperlihatkan, hutan hujan tropis terus ditebang, lahan gambut dikeringkan, konflik antara masyarakat dan perusahaan terus terjadi. Juga perlindungan hukum untuk ekosistem Leuser terancam. Laporan ini juga merilis gambar satelit terbaru dan invetigasi lapangan soal penghancuran hutan dataran rendah berharga dan lahan gambut demi sawit.RAN menyebut Wilmar International, Musim Mas Group, dan Golden Agri Resources, sebagai “Tiga Pembeli Besar” sawit berisiko mengambil bahan mentah dari ekosistem Leuser. Perusahaan lain yang bertanggung jawab atas deforestasi pada ekosistem Leuser, yakni, PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) III, perusahaan milik negara.RAN pun mendesak perusahaan-perusahaan dan pemerintah menjabarkan langkah-langkah yang perlu lakukan untuk melindungi spesies langka dan sumber penghidupan masyarakat dari pembangunan industri sawit ini.Laporan ini juga menekankan, kesempatan menemukan jalan baru bagi pembangunan Aceh, dengan melindungi Ekosistem Leuser, memastikan kedamaian dan mata pencaharian, serta membuka kesempatan ekonomi untuk masyarakat lokal. Presiden Joko Widodo, disebut menjadi faktor kunci guna mengamankan ini karena memiliki kekuatan menolak persetujuan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh yang tertunda hingga kini.“Nasib mahkota permata alam ini, termasuk lahan gambut dan hutan dataran rendah rumah harimau, orangutan, badak, gajah, serta beruang madu, tergantung pada keputusan yang dibuat saat ini,” kata Gemma Tillack, Direktur Juru Kampanye Agribisnis RAN.Dia mengatakan, Ekosistem Leuser merupakan kawasan dengan keragaman hayati terkaya di dunia. Jutaan orang, katanya, bergantung pada ekosistem ini untuk pangan, air, dan sumber penghidupan.Menurut dia, tiga pembeli utama bersama rekan lain yang belakangan meluncurkan Janji Sawit Indonesia (Indonesian Palm Oil Pledge/IPOP) memiliki kekuatan menghentikan penghancuran Ekosistem Leuser ini. Penghentian penghancuran hutan dan lahan gambut serta menghentikan kebakaran hutan yang disengaja demi ekspansi industri sawit ini, akan mengurangi emisi karbon Indonesia. “Juga mengurangi krisis kabut asap tahunan, dan mengamankan kehidupan serta sumber penghidupan masyarakat banyak,” ujar dia.Para pembeli, kata Tillack, harus meningkatkan upaya bekerja dengan para pemangku kepentingan lain, dan memberikan insentif riil pada para pemasok dan pemerintah lokal untuk menyetop penghancuran hutan dan gambut. “Juga mengamankan perlindungan hukum Ekosistem Leuser.”Perusahaan-perusahaan inipun menanggapi laporan RAN. Musim Mas mengklaim memiliki kepedulian sama dengan RAN, soal perlu melindungi Ekosistem Leuser. Sekaligus menegaskan komitmen nyata perusahaan melindungi kawasan penting ini.“Kami serius menanggapi keluhan sebagai kesempatan mengintensifkan dialog dengan mitra LSM dan para pemasok,” kata Carolyn Lim, kepada Sebagai salah satu pemain besar, katanya, mereka menyadari, memainkan peran penting untuk mengikuti norman-norma sawit berkelanjutan. “Kami percaya, strategi terbaik memastikan kesuksesan kami adalah menjadi perusahaan yang memimpin berkelanjutan dan bertanggung jawab. Inilah mengapa, mulai 16 November 2015, kami resmi menjadi anggota Palm Oil Innovation Group,” ucap Lim.Perusahaan, katanya, akan membentuk dialog untuk menciptakan rantai pasokan minyak sawit kredibel dan berkelanjutan. Sebenarnya, kata Lim, kebijakan keberlanjutan perusahaan mereka mulai Desember 2014. Sejak Juni 2015, perusahaan ini telah memetakan 100% pabrik-pabrik mereka. “Kami memetakan rantai pasokan sampai ke perkebunan. Anda dapat lebih melihat pada strategi penelusuran kami di sini.”Dia memastikan, kerja mereka juga terverifikasi oleh mitra independen, konsorsium CORE—yang akan mendukung implementasi keseluruhan kebijakan dan penilaian pihak ketiga selaku pemasok agar sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dia mencontohkan, PT Mopoli Raya. Perusahaan mengumumkan penghentian membeli dari Mopoli Raya. “Aksi tindaklanjut kami atas keluhan publik bisa terlihat di sini.” Mopoli Raya, merupakan perusahaan sawit yang dalam laporan Greenomics Indonesia, disebutkan, masih membuldoser hutan bernilai tinggi dalam Ekosistem Leuser.Tak jauh beda dengan Golden Agri Resources (GAR). Perusahaan ini menyatakan, tak akan membeli sawit dari tempat-tempat ilegal seperti dari kawasan hutan termasuk ekosistem Leuser.Agus Purnomo, mengatakan, GAR mendukung seruan RAN agar perusahaan beraksi nyata menyelamatkan Ekosistem Leuser, salah satu dengan tak membeli sawit yang berasal dari kawasan penting itu. “Kami sangat setuju itu,” kata Pungky, panggilan akrab Agus Purnomo, di sela-sela pertemuan RSPO di Kuala Lumpur, pekan lalu.GAR pun, katanya, mulai Agustus 2015, telah menurunkan tim ke Aceh guna menelusuri dan memantau langsung pasokan sawit pabrik-pabrik di sana. “Kita mulai turun, ke tiga sampai lima (pabrik). Kita , kita , kita cek, mereka dari kebun mana saja. Harapannya, dengan kita kenal lebih baik, kita bisa perkirakan risiko,” katanya. Langkah ini, katanya, akan terus dilanjutkan tahun depan. Intinya, perusahaan ingin memastikan bahwa pasokan sawit tak dari kawasan hutan atau ekosistem penting. “Asal sawit bisa terlacak.”

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat

ekspansi sawit terus menggila ekosistem leuser makin merana hamparan tanaman sawit tumbuh di kawasan ekosistem leuser kel termasuk di taman nasional gunung leuser kawasan yang seharusnya pepohonan ini berubah menjadi hutan sawit rainforest action network ran merilis laporan terbaru pada november mengungkapkan kel terus terdesak ekspansi sawit laporan berjudul ini memuat bukti terus terjadi pembersihan lahan oleh para penanam sawit yang mensuplai hasil panen ke pabrik di wilayah ekosistemekosistem leuser merupakan kawasan penting tempat hidup empat satwa langka yakni gajah orangutan badak dan harimau sumatera tak kurang spesies mamalia spesies burung dan spesies reptil dan amfibi hidup di sini ia juga kaya flora kawasan ini memiliki bentang alam luas dan padat di sumatera luas lebih juta hektar ia berada di aceh dan sumatera utara terdiri dari hutan tropis dataran rendah dan berbukit di kawasan ini lebih dari hektar lahan gambut yang kaya karbontemuan ini memperlihatkan hutan hujan tropis terus ditebang lahan gambut dikeringkan konflik antara masyarakat dan perusahaan terus terjadi juga perlindungan hukum untuk ekosistem leuser terancam laporan ini juga merilis gambar satelit terbaru dan invetigasi lapangan soal penghancuran hutan dataran rendah berharga dan lahan gambut demi sawitran menyebut wilmar international musim mas group dan golden agri resources sebagai tiga pembeli besar sawit berisiko mengambil bahan mentah dari ekosistem leuser perusahaan lain yang bertanggung jawab atas deforestasi pada ekosistem leuser yakni pt perkebunan nusantara ptpn iii perusahaan milik negararan pun mendesak perusahaanperusahaan dan pemerintah menjabarkan langkahlangkah yang perlu lakukan untuk melindungi spesies langka dan sumber penghidupan masyarakat dari pembangunan industri sawit inilaporan ini juga menekankan kesempatan menemukan jalan baru bagi pembangunan aceh dengan melindungi ekosistem leuser memastikan kedamaian dan mata pencaharian serta membuka kesempatan ekonomi untuk masyarakat lokal presiden joko widodo disebut menjadi faktor kunci guna mengamankan ini karena memiliki kekuatan menolak persetujuan rencana tata ruang dan wilayah rtrw aceh yang tertunda hingga kininasib mahkota permata alam ini termasuk lahan gambut dan hutan dataran rendah rumah harimau orangutan badak gajah serta beruang madu tergantung pada keputusan yang dibuat saat ini kata gemma tillack direktur juru kampanye agribisnis randia mengatakan ekosistem leuser merupakan kawasan dengan keragaman hayati terkaya di dunia jutaan orang katanya bergantung pada ekosistem ini untuk pangan air dan sumber penghidupanmenurut dia tiga pembeli utama bersama rekan lain yang belakangan meluncurkan janji sawit indonesia indonesian palm oil pledgeipop memiliki kekuatan menghentikan penghancuran ekosistem leuser ini penghentian penghancuran hutan dan lahan gambut serta menghentikan kebakaran hutan yang disengaja demi ekspansi industri sawit ini akan mengurangi emisi karbon indonesia juga mengurangi krisis kabut asap tahunan dan mengamankan kehidupan serta sumber penghidupan masyarakat banyak ujar diapara pembeli kata tillack harus meningkatkan upaya bekerja dengan para pemangku kepentingan lain dan memberikan insentif riil pada para pemasok dan pemerintah lokal untuk menyetop penghancuran hutan dan gambut juga mengamankan perlindungan hukum ekosistem leuserperusahaanperusahaan inipun menanggapi laporan ran musim mas mengklaim memiliki kepedulian sama dengan ran soal perlu melindungi ekosistem leuser sekaligus menegaskan komitmen nyata perusahaan melindungi kawasan penting inikami serius menanggapi keluhan sebagai kesempatan mengintensifkan dialog dengan mitra lsm dan para pemasok kata carolyn lim kepada sebagai salah satu pemain besar katanya mereka menyadari memainkan peran penting untuk mengikuti normannorma sawit berkelanjutan kami percaya strategi terbaik memastikan kesuksesan kami adalah menjadi perusahaan yang memimpin berkelanjutan dan bertanggung jawab inilah mengapa mulai november kami resmi menjadi anggota palm oil innovation group ucap limperusahaan katanya akan membentuk dialog untuk menciptakan rantai pasokan minyak sawit kredibel dan berkelanjutan sebenarnya kata lim kebijakan keberlanjutan perusahaan mereka mulai desember sejak juni perusahaan ini telah memetakan pabrikpabrik mereka kami memetakan rantai pasokan sampai ke perkebunan anda dapat lebih melihat pada strategi penelusuran kami di sinidia memastikan kerja mereka juga terverifikasi oleh mitra independen konsorsium coreyang akan mendukung implementasi keseluruhan kebijakan dan penilaian pihak ketiga selaku pemasok agar sesuai dengan kebijakan perusahaan dia mencontohkan pt mopoli raya perusahaan mengumumkan penghentian membeli dari mopoli raya aksi tindaklanjut kami atas keluhan publik bisa terlihat di sini mopoli raya merupakan perusahaan sawit yang dalam laporan greenomics indonesia disebutkan masih membuldoser hutan bernilai tinggi dalam ekosistem leusertak jauh beda dengan golden agri resources gar perusahaan ini menyatakan tak akan membeli sawit dari tempattempat ilegal seperti dari kawasan hutan termasuk ekosistem leuseragus purnomo mengatakan gar mendukung seruan ran agar perusahaan beraksi nyata menyelamatkan ekosistem leuser salah satu dengan tak membeli sawit yang berasal dari kawasan penting itu kami sangat setuju itu kata pungky panggilan akrab agus purnomo di selasela pertemuan rspo di kuala lumpur pekan lalugar pun katanya mulai agustus telah menurunkan tim ke aceh guna menelusuri dan memantau langsung pasokan sawit pabrikpabrik di sana kita mulai turun ke tiga sampai lima pabrik kita kita kita cek mereka dari kebun mana saja harapannya dengan kita kenal lebih baik kita bisa perkirakan risiko katanya langkah ini katanya akan terus dilanjutkan tahun depan intinya perusahaan ingin memastikan bahwa pasokan sawit tak dari kawasan hutan atau ekosistem penting asal sawit bisa terlacak

Foto-foto Ini dari Konsesi Perusahaan Punya Label Berkelanjutan? Duh!. Investigasi Greenpeace mengungkap, terjadi pembersihan lahan di kawasan bernilai konservasi tinggi maupun kebakaran lahan pada perusahaan-perusahaan sawit yang memiliki label berkelanjutan. Salah satu perusahaan sawit, PT Kusuma Alam Sari (KAS), anak usaha Alas Kusuma Grup yang memiliki konsesi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. KAS bukan anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) tetapi induk perusahaan mengantongi sertifikat Forest Stewardship Council (FSC), yang seharusnya, kelola perusahaan dengan manajemen hutan berkelanjutan. Kebijakan dasar FSC, pembabatan hutan gambut dalam merupakan ancaman serius.“FSC perlu menyelidiki masalah kepatuhan ini dan menuntut transparansi Alas Kusuma Group. Termasuk struktur perusahaan, peta konsesi dan survei high conservation value, high carbon stock serta struktur operasional,” kata Kiki Taufik, Manager Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.Dengan pesawat Cessna, pada 3 Desember 2015, Greenpeace dan sejumlah jurnalis, termasuk saya, terbang di atas konsesi perusahaan yang pada Agustus dan September terbakar.Hasil pencitraan satelit dan investigasi lapangan, terungkap, pembukaan mulai 2011 hingga September 2015, hingga hilang 5.300 hektar hutan. “Mayoritas daerah itu gambut dalam. Ini juga dipetakan sebagai habitat orangutan,” katanya.Kebakaran Juli 2015 berasal konsesi KAS. Terdapat lebih 1.000 hektar gambut dalam dibersihkan. Investigasi Greenpeace Agustus dan September 2015, terlihat escavator tengah mempersiapkan lahan untuk perkebunan baru di area terbakar.“Lahan-lahan ini sebelumnya terlihat lebih hitam karena hangus oleh api di lapisan gambut dalam.” Dari udara terlihat pola bakaran rapi. Indikasi menguatkan terjadi pembersihan buat perkebunan.Menurut Kiki, induk perusahaan tidak memberikan kemudahan akses informasi, sama seperti pemerintah. Greenpeace tengah menguggat pemerintah ke Komisi Informasi Publik, soal data konsesi perusahaan. “Harusnya data-data perizinan dibuka kepada publik agar bisa mengawasi.” Data konsesi, katanya, bukan rahasia negara. Masyarakat, punya hak mengawasi pengelolaan sumber daya alam.Alas Kusuma berdiri 1962, sebagai perusahaan kehutanan. Kini, perusahaan punya HPH, HTI dan perkebunan sawit. Untuk, perkebunan sawit, Alas Kusuma mempunyai dua perusahaan di Kalbar. Selain KAS, perusahaan sawit Alas Kusuma PT Sawit Jaya Makmur (SJM), sekitar 10,275 hektar.Pada pertengahan November 2015, Greenpeace menginformasikan temuan kepada kepada perusahaan. Seorang staf, berjanji memberikan tanggapan tetapi sampai laporan publikasi tak ada respon perusahaan.Pengamatan juga dilakukan di PT Bumitama Agri Ltd, perusahaan sawit bersertifikat RSPO yang menjadi pemasok Wilmar International dan Golden Agri Resources. Kami melintasi perusahaan sawit yang sebenarnya sudah dilaporkan sejak 2013 ini. Konsesi anak perusahaan Bumitama ini, PT Andalan Sukses Makmur (ASMR), terletak di Kalimantan Tengah, sangat dekat dengan Taman Nasional Tanjung Puting. Luas konsesi Bumitama, 153.000 hektar, khusus ASMR 9,277 hektar.“Sejak 2013, sebenarnya kita sudah menangkap basah kegiatan mereka, sama sekali tidak lestari. Padahal mereka mengantongi RSPO,” ucap Kiki.Kala pesawat terbang rendah, tampak kawasan berwarna kecoklatan, tak tampak sarang orangutan, yang biasa di atas pohon tinggi. Hanya beberapa elang terbang, lantaran terusik bunyi pesawat sewaan dalam pengamatan udara.Pada 13 Agustus 2015, Bumitama meluncurkan kebijakan berkelanjutan, termasuk komitmen tak membabat hutan (pendekatan HCS). Perusahaan ini menyatakan, tak ada mengolahan lahan gambut pada kedalaman lebih 50 cm. Kenyataan, gambut dalam di Kalteng sudah dibabat. Termasuk indikasi, kawasan itu penyumbang asap Juli-September 2015.Pada 2011, periode terakhir sesuai data tersedia, Bumitama menjual 82% minyak sawit mentah pada Wilmar dan GAR.Kawasan bernilai konservasi tinggi ASMR Mei 2013, teridentifikasi habitat beberapa spesies dilindungi dan dalam terancam punah dalam daftar IUCN atau CITES. Contoh, orangutan, beruang madu dan bekantan serta ramin. Hasil investigasi Greenpeace pertengahan 2013, flora fauna dilindungi juga terancam punah, termasuk ramin.Pertengahan November 2015, perusahaan memberikan pernyataan kepada Greenpeace soal ASMR. Dalam tatap muka, perusahaan membenarkan pembersihan lahan HCS tetapi menuding atas tekanan masyarakat. Perusahaan juga membantah izin di lahan gambut, meskipun mengaku belakangan. Menurut perusahaan, survei gambut pemerintah belum teridentifikasi detil hingga terjadi pelepasan daerah itu.Pada 18 November 2015, Bumitama memberikan menanggapi Greenpeace. Mereka berkomitmen tak membabat hutan atau membuka lahan gambut, dan tidak mengeksploitasi lahan.Kami juga terbang di atas kebun PT Bumi Sawit Sejahtera, IOI Group di Ketapang. Perusahaan sawit berkantor pusat di Malaysia juga anggota RSPO. BSS, merupakan perusahaan bersama antara IOI (67%) dan Bumitama (28%) dengan konsesi 10.067 hektar.Dalam laporan Greenpeace menyebutkan, IOI memiliki kebijakan pengembangan baru mencakup perlindungan lahan gambut, termasuk penilaian HCV/HCS untuk memastikan daerah-daerah itu terlindungi. IOI penandatangan Manifesto Minyak Sawit Berkelanjutan Januari 2014, yang mencakup komitmen pPerlindungan lahan gambut berapapun kedalaman dalam pengembangan baru dan nol deforestasi melalui konservasi HCS.Investigasi dan analisis Greenpeace mengungkap, pengembangan konsesi dengan terus melanjutkan pengeringan lahan gambut mengakibatkan kerusakan di berbagai wilayah yang teridentifikasi HCV/HCS. Baik karena pembukaan lahan maupun kebakaran.“BSS signifikan deforestasi dan mengeringkan lahan gambut. Sekitar lansekap lahan gambut berulang kali terbakar,” ucap Kiki. Sebuah lembaga swadaya masyarakat, Aidenvironmet Maret 2015, mengadukan soal ini kepada RSPO.Greenpeace menemukan pembakaran lahan di situ. Bahkan, foto menunjukkan kawasan gambut masih mengepulkan asap. “Kita juga punya foto pembanding dari satelit, saat kawasan masih belum terbakar hingga habis terbakar.”Menurut laporan HCV perusahaan pada 2014, lebih 90% konsesi ini merupakan hutan habitat orangutan, bekantan, dan siamang Kalimantan. Konsesi BSS sekitar 700 hektar gambut dengan kedalaman lebih tiga meter. “Investigas Greenpeace awal 2014 menemukan pembabatan hutan dan lahan gambut di kawasan itu.”Pada 2014, terjadi pembukaan daerah yang kemudian teridentifikasi oleh konsultan IOI sebagai lahan gambut HCS. Lalu 2015, pembukaan hutan di daerah yang awal teridentifikasi HCS, namun dihapus dari peta HCV akhir.Konsultan IOI yang menilai HCV/HCS memetakan daerah yang dibuka sebagai pecahan HCS. Di bagian konsesi lain, pecahan-pecahan seperti itu tercantum dalam peta akhir daerah lindung. Namun, di bagian barat konsesi, sebagian besar pecahan- pecahan ini tidak tercantum. Hasilnya, baik 2014 maupun 2015, kebakaran luas terjadi di konsesi, termasuk wilayah lindung oleh penilaian HCV/HCS perusahaan. Tahun ini, BBS juga salah satu perusahaan kena sanksi pemerintah karena kebakaran lahan.Greenpeace memberitahukan IOI soal temuan di BBS. Perusahaan tak memberikan banyak tanggapan kecuali mengklaim, mereka telah memulihkan daerah-daerah yang dibuka ‘tidak disengaja.’

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional perjanjian internasional

fotofoto ini dari konsesi perusahaan punya label berkelanjutan duh investigasi greenpeace mengungkap terjadi pembersihan lahan di kawasan bernilai konservasi tinggi maupun kebakaran lahan pada perusahaanperusahaan sawit yang memiliki label berkelanjutan salah satu perusahaan sawit pt kusuma alam sari kas anak usaha alas kusuma grup yang memiliki konsesi di kabupaten kubu raya kalimantan barat kas bukan anggota roundtable on sustainable palm oil rspo tetapi induk perusahaan mengantongi sertifikat forest stewardship council fsc yang seharusnya kelola perusahaan dengan manajemen hutan berkelanjutan kebijakan dasar fsc pembabatan hutan gambut dalam merupakan ancaman seriusfsc perlu menyelidiki masalah kepatuhan ini dan menuntut transparansi alas kusuma group termasuk struktur perusahaan peta konsesi dan survei high conservation value high carbon stock serta struktur operasional kata kiki taufik manager kampanye hutan greenpeace indonesiadengan pesawat cessna pada desember greenpeace dan sejumlah jurnalis termasuk saya terbang di atas konsesi perusahaan yang pada agustus dan september terbakarhasil pencitraan satelit dan investigasi lapangan terungkap pembukaan mulai hingga september hingga hilang hektar hutan mayoritas daerah itu gambut dalam ini juga dipetakan sebagai habitat orangutan katanyakebakaran juli berasal konsesi kas terdapat lebih hektar gambut dalam dibersihkan investigasi greenpeace agustus dan september terlihat escavator tengah mempersiapkan lahan untuk perkebunan baru di area terbakarlahanlahan ini sebelumnya terlihat lebih hitam karena hangus oleh api di lapisan gambut dalam dari udara terlihat pola bakaran rapi indikasi menguatkan terjadi pembersihan buat perkebunanmenurut kiki induk perusahaan tidak memberikan kemudahan akses informasi sama seperti pemerintah greenpeace tengah menguggat pemerintah ke komisi informasi publik soal data konsesi perusahaan harusnya datadata perizinan dibuka kepada publik agar bisa mengawasi data konsesi katanya bukan rahasia negara masyarakat punya hak mengawasi pengelolaan sumber daya alamalas kusuma berdiri sebagai perusahaan kehutanan kini perusahaan punya hph hti dan perkebunan sawit untuk perkebunan sawit alas kusuma mempunyai dua perusahaan di kalbar selain kas perusahaan sawit alas kusuma pt sawit jaya makmur sjm sekitar hektarpada pertengahan november greenpeace menginformasikan temuan kepada kepada perusahaan seorang staf berjanji memberikan tanggapan tetapi sampai laporan publikasi tak ada respon perusahaanpengamatan juga dilakukan di pt bumitama agri ltd perusahaan sawit bersertifikat rspo yang menjadi pemasok wilmar international dan golden agri resources kami melintasi perusahaan sawit yang sebenarnya sudah dilaporkan sejak ini konsesi anak perusahaan bumitama ini pt andalan sukses makmur asmr terletak di kalimantan tengah sangat dekat dengan taman nasional tanjung puting luas konsesi bumitama hektar khusus asmr hektarsejak sebenarnya kita sudah menangkap basah kegiatan mereka sama sekali tidak lestari padahal mereka mengantongi rspo ucap kikikala pesawat terbang rendah tampak kawasan berwarna kecoklatan tak tampak sarang orangutan yang biasa di atas pohon tinggi hanya beberapa elang terbang lantaran terusik bunyi pesawat sewaan dalam pengamatan udarapada agustus bumitama meluncurkan kebijakan berkelanjutan termasuk komitmen tak membabat hutan pendekatan hcs perusahaan ini menyatakan tak ada mengolahan lahan gambut pada kedalaman lebih cm kenyataan gambut dalam di kalteng sudah dibabat termasuk indikasi kawasan itu penyumbang asap juliseptember pada periode terakhir sesuai data tersedia bumitama menjual minyak sawit mentah pada wilmar dan garkawasan bernilai konservasi tinggi asmr mei teridentifikasi habitat beberapa spesies dilindungi dan dalam terancam punah dalam daftar iucn atau cites contoh orangutan beruang madu dan bekantan serta ramin hasil investigasi greenpeace pertengahan flora fauna dilindungi juga terancam punah termasuk raminpertengahan november perusahaan memberikan pernyataan kepada greenpeace soal asmr dalam tatap muka perusahaan membenarkan pembersihan lahan hcs tetapi menuding atas tekanan masyarakat perusahaan juga membantah izin di lahan gambut meskipun mengaku belakangan menurut perusahaan survei gambut pemerintah belum teridentifikasi detil hingga terjadi pelepasan daerah itupada november bumitama memberikan menanggapi greenpeace mereka berkomitmen tak membabat hutan atau membuka lahan gambut dan tidak mengeksploitasi lahankami juga terbang di atas kebun pt bumi sawit sejahtera ioi group di ketapang perusahaan sawit berkantor pusat di malaysia juga anggota rspo bss merupakan perusahaan bersama antara ioi dan bumitama dengan konsesi hektardalam laporan greenpeace menyebutkan ioi memiliki kebijakan pengembangan baru mencakup perlindungan lahan gambut termasuk penilaian hcvhcs untuk memastikan daerahdaerah itu terlindungi ioi penandatangan manifesto minyak sawit berkelanjutan januari yang mencakup komitmen pperlindungan lahan gambut berapapun kedalaman dalam pengembangan baru dan nol deforestasi melalui konservasi hcsinvestigasi dan analisis greenpeace mengungkap pengembangan konsesi dengan terus melanjutkan pengeringan lahan gambut mengakibatkan kerusakan di berbagai wilayah yang teridentifikasi hcvhcs baik karena pembukaan lahan maupun kebakaranbss signifikan deforestasi dan mengeringkan lahan gambut sekitar lansekap lahan gambut berulang kali terbakar ucap kiki sebuah lembaga swadaya masyarakat aidenvironmet maret mengadukan soal ini kepada rspogreenpeace menemukan pembakaran lahan di situ bahkan foto menunjukkan kawasan gambut masih mengepulkan asap kita juga punya foto pembanding dari satelit saat kawasan masih belum terbakar hingga habis terbakarmenurut laporan hcv perusahaan pada lebih konsesi ini merupakan hutan habitat orangutan bekantan dan siamang kalimantan konsesi bss sekitar hektar gambut dengan kedalaman lebih tiga meter investigas greenpeace awal menemukan pembabatan hutan dan lahan gambut di kawasan itupada terjadi pembukaan daerah yang kemudian teridentifikasi oleh konsultan ioi sebagai lahan gambut hcs lalu pembukaan hutan di daerah yang awal teridentifikasi hcs namun dihapus dari peta hcv akhirkonsultan ioi yang menilai hcvhcs memetakan daerah yang dibuka sebagai pecahan hcs di bagian konsesi lain pecahanpecahan seperti itu tercantum dalam peta akhir daerah lindung namun di bagian barat konsesi sebagian besar pecahan pecahan ini tidak tercantum hasilnya baik maupun kebakaran luas terjadi di konsesi termasuk wilayah lindung oleh penilaian hcvhcs perusahaan tahun ini bbs juga salah satu perusahaan kena sanksi pemerintah karena kebakaran lahangreenpeace memberitahukan ioi soal temuan di bbs perusahaan tak memberikan banyak tanggapan kecuali mengklaim mereka telah memulihkan daerahdaerah yang dibuka tidak disengaja

SRAK Orangutan: Antara Harapan, Kenyataan dan Catatan Penting di 2015. , dalam sambutan tersebut, Presiden SBY menuturkan pelaksanaan rencana aksi ini akan melibatkan semua pemangku kepentingan, menciptakan koalisi yang kuat dalam memperjuangkan dan melindungi orangutan, satwa ikonik Indonesia. “Kelangsungan hidup orangutan sejalan dengan kelestarian habitat alaminya yaitu hutan hujan. Artinya, untuk menyelamatkan orangutan kita harus menjaga dan menyelamatkan hutan.”Presiden pun menyatakan, penyelamatan orangutan harus dilakukan. Dalam 35 tahun terakhir, terhitung hingga 2006, sebanyak 50 ribu individu orangutan telah kehilangan sebagian besar habitatnya. “Jika kondisi buruk terus berlanjut, satwa cerdas ini akan menuju kepunahan di 2050.”Apakah harapan pelepasliaran orangutan di seluruh pusat rehabilitasi di 2015 ini tercapai sebagaimana target SRAK?Orangutan merupakan satu-satunya kera besar yang hidup di Asia, sedangkan tiga kerabatnya yaitu gorila, simpanse, dan bonobo ada di Afrika. Diperkirakan, sekitar 20 ribu tahun lalu, orangutan tersebar di seluruh Asia Tenggara, dari ujung selatan Pulau Jawa hingga ujung utara Pegunungah Himalaya dan Tiongkok bagian selatan. Kini, 90 persen orangutan hanya ada di Indonesia yaitu di Sumatera dan Kalimantan, sementara sisanya ada di Sabah dan Sarawak, Malaysia.Menyempitnya wilayah persebaran orangutan, disebabkan adanya kesamaan antara manusia dan orangutan yaitu menyukai tempat hidup yang sama, dataran di sekitar daerah aliran sungai dan rawa gambut. Alih fungsi lahan yang dilakukan manusia untuk kegiatan ekonomi, budaya, dan sosial inilah yang membuat habitat orangutan berkurang.Terkait persebaran orangutan saat ini, para ahli primata sepakat, orangutan yang hidup di Sumatera atau merupakan jenis berbeda dengan yang ada di Kalimantan. Populasi orangutan sumatera terbesar ada di wilayah Leuser. Jumlahnya yang diperkirakan sekitar 6.500 individu membuat IUCN () menetapkan statusnya Kritis (CR/).Sementara, orangutan borneo (), hampir berada di seluruh hutan daratan rendah (Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah) kecuali Kalimantan Selatan dan Brunei Darussalam.Orangutan borneo ini dikelompokkan dalam tiga anak jenis yaitu yang berada di bagian utara Sungai Kapuas hingga ke timur laut Sarawak; yang tersebar dari selatan Sungai Kapuas hingga bagian barat Sungai Barito; serta , yang terlihat dari Sabah hingga selatan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Populasi keseluruhan orangutan borneo diperkirakan 54 ribu individu dengan status keterancaman Genting (EN/).**Jakarta, 6 November 2014. Jamartin Sihite, CEO Yayasan BOS (), di acara memaparkan kondisi orangutan yang dalam penanganan BOSF. Menurutnya, sekitar 750 individu orangutan berada di pusat rehabilitasi dengan rincian 220 individu di Program Reintroduksi Orangutan Kalimantan Timur (Samboja Lestari) dan 530 individu di Program Reintruduksi Orangutan Kalimantan Tengah (Nyaru Menteng). “Untuk merehabilitasi orangutan butuh waktu tujuh tahun, bukan waktu yang sebentar,” paparnya.Jamartin menjelaskan, sejak Februari 2012 hingga 2014, Yayasan BOS telah melepasliarkan orangutan sebanyak 162 individu. Lokasi yang dipilih untuk reintroduksi dan konservasi habitat orangutan ini adalah Hutan Lindung Bukit Batikap, Hutan Kehje Sewen, dan Program Konservasi Mawas (309.000 hektar di hutan gambut). Untuk Kehje Sewen, kawasan ini merupakan habitat alami yang berbentuk konsesi Restorasi Ekosistem seluas 86.450 hektar, dengan biaya izin sekitar Rp14 miliar.Bagaimana dengan target SRAK 2007-2007, paling lambat, semua orangutan yang berada di pusat rehabilitasi harus dikembalikan ke habitatnya pada 2015? Jamartin saat itu menuturkan, kebijakan tersebut dibuat sebagai target dalam bekerja. Pemerintah, sebagai regulator tentu telah memperhitungkan dan menyediakan hutan untuk tempat pelepasliaran orangutan. “Kita mengapresiasi target tersebut dan berharap terlaksana. Namun, keselamatan orangutan pasca-pelepasliaran harus diperhatikan juga.”Hal penting lain yang harus dipikirkan, papar Jamartin adalah, nasib orangutan yang tidak dapat dilepasliarkan () karena mengidap penyakit, cacat, atau perilakunya tidak liar lagi karena terlalu lama dipelihara manusia. Dipastikan, orangutan ini tidak akan bertahan lama hidupnya di hutan karena selain tidak memiliki kemampuan bertahan hidup, juga tidak bisa berkompetisi untuk mencari pakan. Apalagi, melawan musuh alaminya di hutan. “Diperkirakan, sekitar 10 persen dari total populasi yang ada di pusat rehabilitasi BOSF merupakan orangutan yang juga berhak hidup di hutan.”Dalam perkembangannya, Yayasan BOS Nyaru Menteng, tengah mengupayakan rumah nyaman bagi orangutan di kawasan Badak Besar dan Badak Kecil, Pulau Salat Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Lahan yang dibutuhkan untuk program ini sekitar 655 hektar dari luas total Pulau Salat yang diperkirakan seluas 3.419 hektar.Bagaimana kondisi orangutan di pusat rehabilitasi BOSF, 2015 ini? Jamartin Sihite, saat pelepasliaran empat orangutan di BOS Samboja Lestari, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (1/12/2015) menjelaskan, hingga Desember, sekitar 224 individu orangutan masih berada di Program Reintroduksi Yayasan Bos di Samboja Lestari. Sedangkan jumlah orangutan yang ada di Program Reintruduksi Orangutan Kalimantan Tengah (Nyaru Menteng) sekitar 600 individu.Untuk melepasliarkan orangutan sebagaimana target SRAK, sangat tidak mungkin. Menurutnya, masalah utama yang dihadapi saat ini adalah masih banyak orangutan yang dikirim ke pusat rehabilitasi. Dengan kata lain, hutan untuk kelangsungan hidup orangutan sudah rusak dan makin sempit. Sementara, lahan yang dimiliki BOS di Hutan Kehje Sewen seluas 86.450 hektar di Kalimantan Timur, sekitar 40 ribu hektarnya belum layak.Tidak mudah, mencari area hutan yang cocok untuk pelepasliaran. Kriterianya, lokasi hutan tidak lebih dari 700 meter dari permukaan tanah, sudah ada pohon pakan, orangutan liarnya sedikit yaitu 0,1 persen individu, letaknya jauh dari permukiman penduduk, serta dekat sumber air (sungai atau danau).Jamartin berharap, pihaknya mendapatkan 40 ribu hektare area hutan di Kalimantan Timur. Namun, regulasi yang menyaratkan pihak yayasan harus membeli hak pengusahaan hutan (HPH) agar bisa mengelola merupakan kendala besar. “Butuh dana besar pastinya dan waktu lama untuk penggalangan dana,” ujarnya ketika dihubungi kembali Senin (28/12/2015).Jamartin juga menyoroti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit. Ia mengapresiasi regulasi tersebut yang mengharuskan perusahaan kelapa sawit menyisihkan sedikit areanya untuk kawasan konservasi. “Kami berharap areal konservasi itu, akan menjadi sekolah lanjutan orangutan. Kalau dapat dua area konservasi, setiap bulan kita bisa lepaskan 4 individu. Maksimal 15-20 orangutan bisa dilepasliarkan. Ini akan menjadi keberhasilan, apalagi sampai kami tutup pusat rehabilitasi, dengan artian tidak ada lagi orangutan yang tersesat dan cidera,” ungkapnya.Saat ini, dari 224 orangutan yang tinggal di Samboja Lestari, sekitar 150 individu bisa dilepasliarkan. Sedangkan 50 individu tidak mungkin, karena cacat seperti tangannya buntung, matanya buta, dan cidera.Data terakhir, total orangutan yang sudah dilepasliarkan oleh Yayasan BOS hingga penghujung 2015 sebanyak 195 individu. “Itu jumlah orangutan yang telah dirilis,” ungkap Paulina Laurensia Ela, Spesialis Komunikasi BOSF, Senin (28/12/2015).**Direktur Program Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) Ketapang, Kalimantan Barat, Karmele Llano Sanchez pun meyakini, target pemerintah melepasliarkan seluruh orangutan dari pusat rehabilitasi tidak akan tercapai di 2015.Alasannya sederhana. Kondisi terkini jumlah orangutan di pusat dan konservasi orangutan IAR di Ketapang pada pengujung 2015 justru mengalami peningkatan signifikan. “Pada bulan-bulan terakhir sejak September mengalami peningkatan tiga kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya melalui surat elektronik yang dikirim dari Sarawak, Malaysia Timur, kepada di Pontianak, Senin (28/12/2015).Karmele menjelaskan, peningkatan jumlah orangutan yang diselamatkan dipicu oleh kebakaran hutan yang menjadi rumah bagi satwa dilindungi itu. Pada 2015, jumlah orangutan yang telah diselamatkan mencapai 43 individu. Sedangkan jumlah orangutan yang diselamatkan dari lokasi kebakaran sekitar 30 individu.Saat ini, kata Karmele, jumlah orangutan di lokasi rehabilitasi YIARI Ketapang mencapai 100 individu. Sebagian orangutan dewasa dan sudah lama dipelihara warga, kemungkinan untuk dilepasliarkan sangat sulit. “Ada juga orangutan liar yang telah di dari kebakaran sebanyak empat individu. Ini akan dilepasliarkan setelah kondisi mereka pulih,” ucapnya.Dengan demikian, YIARI Ketapang sudah melepasliarkan 29 individu orangutan. Sebagian di antaranya sudah dirawat sementara, lalu dilepasliarkan lagi ke alam. Namun, ada juga tiga individu orangutan hasil rehabilitasi yang dilepasliarkan.Lebih jauh Karmele menjelaskan, lokasi pelepasliaran orangutan di Kalbar adalah Hutan Lindung Gunung Tarak dan Taman Nasional Gunung Palung (TNGP). Kedua lokasi ini digunakan untuk translokasi dan orangutan liar yang telah di dari sekitar lansekap TNGP.“Ke depan kami akan melepasliarkan di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Sebab, di Ketapang tidak ada lagi lokasi yang cocok untuk lokasi pelepasliaran orangutan. Apalagi, TNGP juga terdampak kebakaran hutan. Jadi, rencana untuk melepasliarkan seluruh orangutan di pusat rehabilitasi sebagaimana termaktub dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Orangutan 2015 tidak mungkin terealisasi,” kata Karmele.**, peneliti dari Forum Orangutan Indonesia (Forina), yang juga Tim Penyusun SRAK 2007-2017 menuturkan, SRAK yang disusun saat itu bersama Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan, merupakan target pencapaian yang harus dibuat. Saat itu, sekitar 1.000 an individu orangutan berada di pusat rehabilitasi. Masalah yang dihadapi kala itu adalah area pelepasliarannya yang tidak ada. “Dalam hal ini, komitmen pemerintah yang kita tagih, dimana kawasan yang tepat untuk pelepasliaran orangutan tersebut,” ujarnya.Setelah SRAK ini dibuat, dalam perjalanannya, pemerintah mengeluarkan kebijakan Restorasi Ekosistem. BOSF memiliki kawasan restorasi ini yang memang spesial untuk pelepasliaran. Melalui restorasi, kita berharap dapat dukungan karena memang membantu pemerintah demi capaian pelepasliaran di 2015. “Kenyataannya, restorasi ini harus bayar pajak dan perlakuannya sama sebagaimana pengusaha. Sementara, dari pemerintah sendiri, kebijakan alternatif kawasan untuk pelepasliaran tidak ada.”Hal lainnya menurut Suci adalah masalah penegakan hukum. Kita tidak akan bisa menyelesaikan target rencana strategi ini bila tidak ada penegakan hukum yang signifikan. Pengalaman saya selama 20 tahun meneliti orangutan di Leuser, tidak pernah ada perdagangan bayi maupun orangutan dewasa, terlebih yang diSekarang, perdagangan marak. “Ini yang membuat kondisinya seperti tidak ada kemajuan. Kita harus lihat mana saja pusat rehabilitasi yang harus dibantu dan kebijakan apa yang harus dilakukan agar target tercapai. Komitmen semua pihak harus ada.”Terkait target pelepasliaran yang tidak bisa dilakukan di 2015 ini, Suci berpendapat, revisi SRAK memang harus ada. Menurutnya, evaluasi sudah pasti dilakukan yang dilihat dari kegiatan apa yang sudah berjalan dan mana yang belum sama sekali. Yang jelas, target utamanya adalah pelepasliaran. “Keberhasilan itu adalah bila semua orangutan yang ada di pusat rehabilitasi dilepasliarkan dan pusat rehabilitasi tidak kedatangan orangutan lagi. Untuk itu, penegakan hukum harus dijalankan dan kesadaran masyarakat ditingkatkan.”J. Sugardjito, peneliti senior orangutan di Universitas Nasional menuturkan, awal 2016 akan ada evaluasi terhadap SRAK. Segala hambatan dan persoalan yang dihadapi akan dibahas. Menurutnya, hal terpenting yang harus dikritisi adalah habitat orangutan itu sendiri. Kesulitan pelepasliaran saat ini adalah ketersediaan habitat yang makin menyempit. Ini harus dicarikan solusi. “Apakah ada kerja sama dengan swasta yang memiliki konsesi, atau rehabilitasi habitat.”Terkait peluang pelepasliaran orangutan di pusat rehabilitasi yang jumlahnya ratusan, Sugardjito menyatakan semua itu ada prosesnya. Yang sudah siap sebenarnya banyak, hanya lagi-lagi terhambat tempat itu sendiri. Tempat ini berkaitan dengan ketersediaan pakan dan keamanan juga. “Yang jelas, proses rehabilitasi orangutan terus berjalan.”Ke depan, perlindungan dan pengawasan harus kita tingkatkan agar orangutan dapat hidup nyaman di alam liar. Di segala sektor, Indonesia paling lemah dalam hal pengawasan. “Untuk itu, hutan harus kita jaga. Biarkan hutan tumbuh dan berkembang secara alami, sementara manusia membantunya melalui manajemen. Dengan begitu, kehidupan orangutan terjaga, tanpa mengesampingkan penegakan hukum bagi pelaku kejahatan,” paparnya.Tak jauh berbeda, Direktur Orangutan Information Centre (OIC), Panut Hadisiswoyo berpendapat, SRAK Orangutan baru mencapai target bila semua orangutan yang ada di pusat rehabilitasi sudah dilepaskan dan tidak ada lagi orangutan yang diantar ke pusat rehabilitasi. “Perburuan, pemeliharaan, dan perdagangan orangutan harus dihentikan. Begitu juga dengan pembukaan hutan untuk perkebunan,” ungkapnya Rabu (30/12/2015).Panut menilai, secara umum, rehabilitasi orangutan di pusat-pusat karantina yang terdapat di Sumatera sudah berjalan baik. Namun, untuk melepaskan orangutan yang telah direhabilitasi ini masih terkendala dengan ketersediaan habitat yang sesuai. Ditambah lagi, orangutan rehabilitasi, tidak bisa dilepaskan begitu saja di hutan yang masih ada orangutan alami. “2016, SRAK Orangutan 2007-2017 akan dievaluasi. Kita berharap, target yang belum tercapai dapat diteruskan dalam SRAK Orangutan 2017-2027.”Terhadap SRAK Orangutan Indonesia 2007-2017, secara umum, pemerintah menilai target tersebut telah dilaksanakan. Meskipun, terdapat kendala seperti di Kalimantan, sekitar 500 individu orangutan belum bisa dilepasliarkan ke habitatnya.Bambang Dahono Adji, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati KLHK, Senin (28/12/2015) mengatakan, masalah yang terjadi di Kalimantan sehingga orangutan tidak bisa dirilis adalah terkait kesesuaian lahan sebagai habitatanya serta adanya budaya masyarakat di beberapa daerah yang masih memakan orangutan.Sementara di Sumatera, wilayah konservasi atau hutan lindung masih tersedia. Sehingga, orangutan yang telah direhabilitasi dapat dilepaskan tanpa terkendala. “Karenanya, di Sumatera, semua target yang telah ditetapkan tercapai dan sebagian besar orangutan telah dikembalikan ke habitatnya,” jelasnya.Mengenai orangutan yang cacat atau mungkin tidak bisa dilepasliarkan, Bambang menambahkan, untuk masalah tersebut, pemerintah telah mengambil kebijakan dengan membuka kebun binatang alami. Orangutan yang cacat dan tidak bisa disembuhkan, serta orangutan yang terlalu jinak akan ditampung di tempat tersebut. “Nanti, di kebun binatang alami, orangutan akan dikembangbiakkan, sehingga meski induknya tidak bisa dilepasliarkan, namun anak yang dilahirkan dapat dilepaskan ke hutan alami. Kita akan terus mengupayakan, karena kegiatan ini merupakan yang pertama dilakukan di Asia.”Hingga saat ini, orangutan yang belum bisa dilepasliarkan masih ditempatkan di pusat rehabilitasi, termasuk . “Tahun 2016, SRAK Orangutan akan dievaluasi. Masalah yang timbul di Kalimantan akan dicarikan solusi. Diharapkan, semua orangutan yang ada di pusat rehabilitasi akan dikembalikan ke habitatnya. Akan dicarikan hutan konservasi yang sesuai, sebagai rumahnya yang aman dan nyaman,” ungkap Bambang.Terkait wilayah pelepasliaran, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tachrir Fathoni, pun menyadari kesulitan areal pelepasliaran orangutan yang berada di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sumatera.Menurutnya, tak semua orangutan bisa dilepasliarkan lantaran butuh areal yang terkonsentrasi. Ia berjanji pihaknya akan bekerja sama dengan gubernur dalam rencana mengubah hutan lindung menjadi kawasan margasatwa, agar bisa menjadi tempat pelepasliaran. Selain itu, pihaknya juga akan bernegosiasi dengan perusahaan kelapa sawit untuk menjadikan lahan konservasi sebagai ekosistem esensial.“Sinergitas yang penting. Pemerintah tidak bisa sendirian melestarikan satwa langka Indonesia. Kerja sama antara pemerintah, NGO, dan pengusaha harus dilakukan,” paparnya, 1 Desember 2015, saat pelepasliaran empat orangutan di Samboja Lestari, Kalimantan Timur.

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam ketahanan komunitas pelestarian habitat

srak orangutan antara harapan kenyataan dan catatan penting di dalam sambutan tersebut presiden sby menuturkan pelaksanaan rencana aksi ini akan melibatkan semua pemangku kepentingan menciptakan koalisi yang kuat dalam memperjuangkan dan melindungi orangutan satwa ikonik indonesia kelangsungan hidup orangutan sejalan dengan kelestarian habitat alaminya yaitu hutan hujan artinya untuk menyelamatkan orangutan kita harus menjaga dan menyelamatkan hutanpresiden pun menyatakan penyelamatan orangutan harus dilakukan dalam tahun terakhir terhitung hingga sebanyak ribu individu orangutan telah kehilangan sebagian besar habitatnya jika kondisi buruk terus berlanjut satwa cerdas ini akan menuju kepunahan di apakah harapan pelepasliaran orangutan di seluruh pusat rehabilitasi di ini tercapai sebagaimana target srakorangutan merupakan satusatunya kera besar yang hidup di asia sedangkan tiga kerabatnya yaitu gorila simpanse dan bonobo ada di afrika diperkirakan sekitar ribu tahun lalu orangutan tersebar di seluruh asia tenggara dari ujung selatan pulau jawa hingga ujung utara pegunungah himalaya dan tiongkok bagian selatan kini persen orangutan hanya ada di indonesia yaitu di sumatera dan kalimantan sementara sisanya ada di sabah dan sarawak malaysiamenyempitnya wilayah persebaran orangutan disebabkan adanya kesamaan antara manusia dan orangutan yaitu menyukai tempat hidup yang sama dataran di sekitar daerah aliran sungai dan rawa gambut alih fungsi lahan yang dilakukan manusia untuk kegiatan ekonomi budaya dan sosial inilah yang membuat habitat orangutan berkurangterkait persebaran orangutan saat ini para ahli primata sepakat orangutan yang hidup di sumatera atau merupakan jenis berbeda dengan yang ada di kalimantan populasi orangutan sumatera terbesar ada di wilayah leuser jumlahnya yang diperkirakan sekitar individu membuat iucn menetapkan statusnya kritis crsementara orangutan borneo hampir berada di seluruh hutan daratan rendah kalimantan timur kalimantan barat kalimantan tengah kecuali kalimantan selatan dan brunei darussalamorangutan borneo ini dikelompokkan dalam tiga anak jenis yaitu yang berada di bagian utara sungai kapuas hingga ke timur laut sarawak yang tersebar dari selatan sungai kapuas hingga bagian barat sungai barito serta yang terlihat dari sabah hingga selatan sungai mahakam kalimantan timur populasi keseluruhan orangutan borneo diperkirakan ribu individu dengan status keterancaman genting enjakarta november jamartin sihite ceo yayasan bos di acara memaparkan kondisi orangutan yang dalam penanganan bosf menurutnya sekitar individu orangutan berada di pusat rehabilitasi dengan rincian individu di program reintroduksi orangutan kalimantan timur samboja lestari dan individu di program reintruduksi orangutan kalimantan tengah nyaru menteng untuk merehabilitasi orangutan butuh waktu tujuh tahun bukan waktu yang sebentar paparnyajamartin menjelaskan sejak februari hingga yayasan bos telah melepasliarkan orangutan sebanyak individu lokasi yang dipilih untuk reintroduksi dan konservasi habitat orangutan ini adalah hutan lindung bukit batikap hutan kehje sewen dan program konservasi mawas hektar di hutan gambut untuk kehje sewen kawasan ini merupakan habitat alami yang berbentuk konsesi restorasi ekosistem seluas hektar dengan biaya izin sekitar rp miliarbagaimana dengan target srak paling lambat semua orangutan yang berada di pusat rehabilitasi harus dikembalikan ke habitatnya pada jamartin saat itu menuturkan kebijakan tersebut dibuat sebagai target dalam bekerja pemerintah sebagai regulator tentu telah memperhitungkan dan menyediakan hutan untuk tempat pelepasliaran orangutan kita mengapresiasi target tersebut dan berharap terlaksana namun keselamatan orangutan pascapelepasliaran harus diperhatikan jugahal penting lain yang harus dipikirkan papar jamartin adalah nasib orangutan yang tidak dapat dilepasliarkan karena mengidap penyakit cacat atau perilakunya tidak liar lagi karena terlalu lama dipelihara manusia dipastikan orangutan ini tidak akan bertahan lama hidupnya di hutan karena selain tidak memiliki kemampuan bertahan hidup juga tidak bisa berkompetisi untuk mencari pakan apalagi melawan musuh alaminya di hutan diperkirakan sekitar persen dari total populasi yang ada di pusat rehabilitasi bosf merupakan orangutan yang juga berhak hidup di hutandalam perkembangannya yayasan bos nyaru menteng tengah mengupayakan rumah nyaman bagi orangutan di kawasan badak besar dan badak kecil pulau salat nusa kabupaten pulang pisau kalimantan tengah lahan yang dibutuhkan untuk program ini sekitar hektar dari luas total pulau salat yang diperkirakan seluas hektarbagaimana kondisi orangutan di pusat rehabilitasi bosf ini jamartin sihite saat pelepasliaran empat orangutan di bos samboja lestari kutai kartanegara kalimantan timur selasa menjelaskan hingga desember sekitar individu orangutan masih berada di program reintroduksi yayasan bos di samboja lestari sedangkan jumlah orangutan yang ada di program reintruduksi orangutan kalimantan tengah nyaru menteng sekitar individuuntuk melepasliarkan orangutan sebagaimana target srak sangat tidak mungkin menurutnya masalah utama yang dihadapi saat ini adalah masih banyak orangutan yang dikirim ke pusat rehabilitasi dengan kata lain hutan untuk kelangsungan hidup orangutan sudah rusak dan makin sempit sementara lahan yang dimiliki bos di hutan kehje sewen seluas hektar di kalimantan timur sekitar ribu hektarnya belum layaktidak mudah mencari area hutan yang cocok untuk pelepasliaran kriterianya lokasi hutan tidak lebih dari meter dari permukaan tanah sudah ada pohon pakan orangutan liarnya sedikit yaitu persen individu letaknya jauh dari permukiman penduduk serta dekat sumber air sungai atau danaujamartin berharap pihaknya mendapatkan ribu hektare area hutan di kalimantan timur namun regulasi yang menyaratkan pihak yayasan harus membeli hak pengusahaan hutan hph agar bisa mengelola merupakan kendala besar butuh dana besar pastinya dan waktu lama untuk penggalangan dana ujarnya ketika dihubungi kembali senin jamartin juga menyoroti peraturan menteri pertanian nomor tahun tentang pedoman perkebunan kelapa sawit ia mengapresiasi regulasi tersebut yang mengharuskan perusahaan kelapa sawit menyisihkan sedikit areanya untuk kawasan konservasi kami berharap areal konservasi itu akan menjadi sekolah lanjutan orangutan kalau dapat dua area konservasi setiap bulan kita bisa lepaskan individu maksimal orangutan bisa dilepasliarkan ini akan menjadi keberhasilan apalagi sampai kami tutup pusat rehabilitasi dengan artian tidak ada lagi orangutan yang tersesat dan cidera ungkapnyasaat ini dari orangutan yang tinggal di samboja lestari sekitar individu bisa dilepasliarkan sedangkan individu tidak mungkin karena cacat seperti tangannya buntung matanya buta dan cideradata terakhir total orangutan yang sudah dilepasliarkan oleh yayasan bos hingga penghujung sebanyak individu itu jumlah orangutan yang telah dirilis ungkap paulina laurensia ela spesialis komunikasi bosf senin direktur program yayasan inisiasi alam rehabilitasi indonesia yiari ketapang kalimantan barat karmele llano sanchez pun meyakini target pemerintah melepasliarkan seluruh orangutan dari pusat rehabilitasi tidak akan tercapai di alasannya sederhana kondisi terkini jumlah orangutan di pusat dan konservasi orangutan iar di ketapang pada pengujung justru mengalami peningkatan signifikan pada bulanbulan terakhir sejak september mengalami peningkatan tiga kali lipat dari tahuntahun sebelumnya jelasnya melalui surat elektronik yang dikirim dari sarawak malaysia timur kepada di pontianak senin karmele menjelaskan peningkatan jumlah orangutan yang diselamatkan dipicu oleh kebakaran hutan yang menjadi rumah bagi satwa dilindungi itu pada jumlah orangutan yang telah diselamatkan mencapai individu sedangkan jumlah orangutan yang diselamatkan dari lokasi kebakaran sekitar individusaat ini kata karmele jumlah orangutan di lokasi rehabilitasi yiari ketapang mencapai individu sebagian orangutan dewasa dan sudah lama dipelihara warga kemungkinan untuk dilepasliarkan sangat sulit ada juga orangutan liar yang telah di dari kebakaran sebanyak empat individu ini akan dilepasliarkan setelah kondisi mereka pulih ucapnyadengan demikian yiari ketapang sudah melepasliarkan individu orangutan sebagian di antaranya sudah dirawat sementara lalu dilepasliarkan lagi ke alam namun ada juga tiga individu orangutan hasil rehabilitasi yang dilepasliarkanlebih jauh karmele menjelaskan lokasi pelepasliaran orangutan di kalbar adalah hutan lindung gunung tarak dan taman nasional gunung palung tngp kedua lokasi ini digunakan untuk translokasi dan orangutan liar yang telah di dari sekitar lansekap tngpke depan kami akan melepasliarkan di taman nasional bukit baka bukit raya sebab di ketapang tidak ada lagi lokasi yang cocok untuk lokasi pelepasliaran orangutan apalagi tngp juga terdampak kebakaran hutan jadi rencana untuk melepasliarkan seluruh orangutan di pusat rehabilitasi sebagaimana termaktub dalam strategi dan rencana aksi konservasi srak orangutan tidak mungkin terealisasi kata karmele peneliti dari forum orangutan indonesia forina yang juga tim penyusun srak menuturkan srak yang disusun saat itu bersama direktorat jenderal perlindungan hutan dan konservasi alam departemen kehutanan merupakan target pencapaian yang harus dibuat saat itu sekitar an individu orangutan berada di pusat rehabilitasi masalah yang dihadapi kala itu adalah area pelepasliarannya yang tidak ada dalam hal ini komitmen pemerintah yang kita tagih dimana kawasan yang tepat untuk pelepasliaran orangutan tersebut ujarnyasetelah srak ini dibuat dalam perjalanannya pemerintah mengeluarkan kebijakan restorasi ekosistem bosf memiliki kawasan restorasi ini yang memang spesial untuk pelepasliaran melalui restorasi kita berharap dapat dukungan karena memang membantu pemerintah demi capaian pelepasliaran di kenyataannya restorasi ini harus bayar pajak dan perlakuannya sama sebagaimana pengusaha sementara dari pemerintah sendiri kebijakan alternatif kawasan untuk pelepasliaran tidak adahal lainnya menurut suci adalah masalah penegakan hukum kita tidak akan bisa menyelesaikan target rencana strategi ini bila tidak ada penegakan hukum yang signifikan pengalaman saya selama tahun meneliti orangutan di leuser tidak pernah ada perdagangan bayi maupun orangutan dewasa terlebih yang disekarang perdagangan marak ini yang membuat kondisinya seperti tidak ada kemajuan kita harus lihat mana saja pusat rehabilitasi yang harus dibantu dan kebijakan apa yang harus dilakukan agar target tercapai komitmen semua pihak harus adaterkait target pelepasliaran yang tidak bisa dilakukan di ini suci berpendapat revisi srak memang harus ada menurutnya evaluasi sudah pasti dilakukan yang dilihat dari kegiatan apa yang sudah berjalan dan mana yang belum sama sekali yang jelas target utamanya adalah pelepasliaran keberhasilan itu adalah bila semua orangutan yang ada di pusat rehabilitasi dilepasliarkan dan pusat rehabilitasi tidak kedatangan orangutan lagi untuk itu penegakan hukum harus dijalankan dan kesadaran masyarakat ditingkatkanj sugardjito peneliti senior orangutan di universitas nasional menuturkan awal akan ada evaluasi terhadap srak segala hambatan dan persoalan yang dihadapi akan dibahas menurutnya hal terpenting yang harus dikritisi adalah habitat orangutan itu sendiri kesulitan pelepasliaran saat ini adalah ketersediaan habitat yang makin menyempit ini harus dicarikan solusi apakah ada kerja sama dengan swasta yang memiliki konsesi atau rehabilitasi habitatterkait peluang pelepasliaran orangutan di pusat rehabilitasi yang jumlahnya ratusan sugardjito menyatakan semua itu ada prosesnya yang sudah siap sebenarnya banyak hanya lagilagi terhambat tempat itu sendiri tempat ini berkaitan dengan ketersediaan pakan dan keamanan juga yang jelas proses rehabilitasi orangutan terus berjalanke depan perlindungan dan pengawasan harus kita tingkatkan agar orangutan dapat hidup nyaman di alam liar di segala sektor indonesia paling lemah dalam hal pengawasan untuk itu hutan harus kita jaga biarkan hutan tumbuh dan berkembang secara alami sementara manusia membantunya melalui manajemen dengan begitu kehidupan orangutan terjaga tanpa mengesampingkan penegakan hukum bagi pelaku kejahatan paparnyatak jauh berbeda direktur orangutan information centre oic panut hadisiswoyo berpendapat srak orangutan baru mencapai target bila semua orangutan yang ada di pusat rehabilitasi sudah dilepaskan dan tidak ada lagi orangutan yang diantar ke pusat rehabilitasi perburuan pemeliharaan dan perdagangan orangutan harus dihentikan begitu juga dengan pembukaan hutan untuk perkebunan ungkapnya rabu panut menilai secara umum rehabilitasi orangutan di pusatpusat karantina yang terdapat di sumatera sudah berjalan baik namun untuk melepaskan orangutan yang telah direhabilitasi ini masih terkendala dengan ketersediaan habitat yang sesuai ditambah lagi orangutan rehabilitasi tidak bisa dilepaskan begitu saja di hutan yang masih ada orangutan alami srak orangutan akan dievaluasi kita berharap target yang belum tercapai dapat diteruskan dalam srak orangutan terhadap srak orangutan indonesia secara umum pemerintah menilai target tersebut telah dilaksanakan meskipun terdapat kendala seperti di kalimantan sekitar individu orangutan belum bisa dilepasliarkan ke habitatnyabambang dahono adji direktur konservasi keanekaragaman hayati klhk senin mengatakan masalah yang terjadi di kalimantan sehingga orangutan tidak bisa dirilis adalah terkait kesesuaian lahan sebagai habitatanya serta adanya budaya masyarakat di beberapa daerah yang masih memakan orangutansementara di sumatera wilayah konservasi atau hutan lindung masih tersedia sehingga orangutan yang telah direhabilitasi dapat dilepaskan tanpa terkendala karenanya di sumatera semua target yang telah ditetapkan tercapai dan sebagian besar orangutan telah dikembalikan ke habitatnya jelasnyamengenai orangutan yang cacat atau mungkin tidak bisa dilepasliarkan bambang menambahkan untuk masalah tersebut pemerintah telah mengambil kebijakan dengan membuka kebun binatang alami orangutan yang cacat dan tidak bisa disembuhkan serta orangutan yang terlalu jinak akan ditampung di tempat tersebut nanti di kebun binatang alami orangutan akan dikembangbiakkan sehingga meski induknya tidak bisa dilepasliarkan namun anak yang dilahirkan dapat dilepaskan ke hutan alami kita akan terus mengupayakan karena kegiatan ini merupakan yang pertama dilakukan di asiahingga saat ini orangutan yang belum bisa dilepasliarkan masih ditempatkan di pusat rehabilitasi termasuk tahun srak orangutan akan dievaluasi masalah yang timbul di kalimantan akan dicarikan solusi diharapkan semua orangutan yang ada di pusat rehabilitasi akan dikembalikan ke habitatnya akan dicarikan hutan konservasi yang sesuai sebagai rumahnya yang aman dan nyaman ungkap bambangterkait wilayah pelepasliaran dirjen konservasi sumber daya alam dan ekosistem ksdae kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tachrir fathoni pun menyadari kesulitan areal pelepasliaran orangutan yang berada di kalimantan timur kalimantan tengah dan sumateramenurutnya tak semua orangutan bisa dilepasliarkan lantaran butuh areal yang terkonsentrasi ia berjanji pihaknya akan bekerja sama dengan gubernur dalam rencana mengubah hutan lindung menjadi kawasan margasatwa agar bisa menjadi tempat pelepasliaran selain itu pihaknya juga akan bernegosiasi dengan perusahaan kelapa sawit untuk menjadikan lahan konservasi sebagai ekosistem esensialsinergitas yang penting pemerintah tidak bisa sendirian melestarikan satwa langka indonesia kerja sama antara pemerintah ngo dan pengusaha harus dilakukan paparnya desember saat pelepasliaran empat orangutan di samboja lestari kalimantan timur