Datasets:

mahfuzh74

/

climate-topic

like 0

Ketika Kemarau Belum Usai: Ribuan Desa Alami Kekeringan dan Krisis Air, Kebakaran Masih Terjadi. Kala kebakaran hutan dan lahan masih terjadi, seperti di Kalimantan dan Papua, kemarau juga picu kekeringan dan krisis air di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Bahkan, kekeringan juga menerpa 56.334 hektar lahan pertanian, sebanyak 18.516 hektar gagal panen.Pekan lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data sementara, kemarau 2017 berdampak kekeringan dan krisis air di 105 kabupaten dan kota, 715 kecamatan dan 2.726 kelurahan maupun desa tersebar di Jawa dan Nusa Tenggara.Dari data Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB itu, diperkirakan sekitar 3,9 juta jiwa warga terdampak kekeringan dan memerlukan bantuan air bersih.“Banten, dan Bali masih pendataan. Sebagian besar daerah-daerah kekeringan adalah yang tahun sebelumnya juga kekeringan,” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat data Informasi dan Humas BNPB di Jakarta, dalam keterangan tertulis.Dia mengatakan, dari sebaran wilayah, kekeringan di Jawa Tengah melanda 1.254 desa tersebar di 275 kecamatan dan 30 kabupaten/kota.Dampak kekeringan, katanya, mengena 1,41 juta jiwa atau 404.212 keluarga. Pemerintah Jateng, mengeluarkan status siaga darurat kekeringan hingga Oktober 2017.Di Jawa Barat, 496 desa pada 176 kecamatan dan 27 kabupaten/kota alami kekeringan. Dampaknya, kepada 936.328 jiwa.Di Jabar, kata Sutopo, delapan kepala daerah kabupaten dan kota sudah mengeluarkan status siaga darurat kekeringan. Yakni, Kabupaten Ciamis, Cianjur, Indramayu, Karawang, Kuningan, Sukabumi, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya. Jawa Timur, katanya, kekeringan melanda 588 desa di 171 kecamatan dan 23 kabupaten/kota.Untuk Nusa Tenggara Barat, kekeringan pada 318 desa di 71 kecamatan meliputi sembilan kabupaten yakni, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Kota Bima, dan Bima dengan 640.048 jiwa atau 127.940 keluarga terdampak.Untuk Kepulauan Nusa Tenggara Timur (NTT), ucap Sutopo, juga darurat kekeringan yang menimpa sembilan kabupaten yakni, Flores Timur, Rote Ndao, Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Malaka, Sabu Raijua, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, dan Sumba Tengah.Di Yogyakarta, kekeringan pada 10 kecamatan di Kulon Progo, ada 32 desa terdampak, dengan 12.721 Jiwa atau 7.621 keluarga. “Penyaluran air bersih terus dilakukan.”Sutupo bilang, kerusakan lingkungan dan daerah aliran sungai tinggi bikin sumber air mengering. “Pasokan air di sungai menyusut drastis selama kemarau. Kebutuhan air tinggi hingga kekeringan menahun terjadi di wilayah itu,” katanya.Untuk jangka pendek, katanya, ada pendistribusian air bersih melalui tangki air. BPBD bersama instansi terkait, relawan dan dunia usaha menyalurkan jutaan liter air bersih kepada masyarakat.Air bersih, katanya, untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak. Buat mandi dan cuci warga memanfaatkan sumber-sumber mata air dari sungai atau embung.BNPB, juga memberikan bantuan dana siap pakai kepada BPBD yang menetapkan status darurat untuk tangani kekeringan.Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, kekeringan berlangsung hingga akhir Oktober 2017. Data BMKG menyebutkan, sebagian besar Jawa alami puncak kemarau. Dengan kata lain, Pulau Jawa dan Nusa Tenggara, alami kemarau panjang. (lihat gambar).Prabowo M Rahadi, Deputi Klimatologi BMKG, mengatakan, prediksi BMKG, September masuk puncak kemarau terindikasi dari banyak daerah lebih 60 hari berturutan tak hujan. Meskipun begitu, katanya, bukan berarti kemarau bakal lebih panjang. “Diprediksi akhir Oktober-November sebagian wilayah Indonesia sudah masuk musim hujan 2017/2018,” katanya. Sementara itu, titik api masih juga terdapat di beberapa daerah hingga tim Brigade Dalkarhutla-Manggala Agni, KLHK tetap rutin patroli ke sejumlah desa. Mereka mengimbau masyarakat tak buka lahan dengan membakar.Patroli juga mengecek lokasi untuk pencegahan dini karhutla. Periode Mei hingga pekan pertama September 2017, patroli terpadu menjangkau 1.203 desa rawan.Raffles B. Panjaitan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, mengatakan, setiap lokasi terpantau dari satelit NOAA dan Terra Aqua dengan data didukung Posko Dalkarhutla, harus cek lapangan.Dia sebutkan, cek lapangan seperti Manggala Agni Daops Banjar, Kalimantan Selatan, prioritas di Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang serta Kota Banjarbaru terutama di Bandara Syamsudin Noor.“Hasil cek lapangan menunjukkan hampir semua lokasi terdeteksi kebakaran di lapangan. Ini segera ditindaklanjuti tim dengan pemadaman.”Di Merauke, Papua, Rio Mathadi, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Merauke mengatakan, terpantau sejak 27-28 Agustus ada tujuh titik di Papua.Untuk Merauke, berdasarkan satelit citra Modis Terra, ada di beberapa titik, seperti Distrik Merauke, Malind, Tubang, Tabonji, Waan, dan Distrik Noukenjerai.“Tujuh di semua distrik dan tujuh titik api. Kemungkinan sengaja membakar melihat cuaca panas,” katanya.Dia bilang, api muncul kemungkinan pembukaan lahan besar-besaran, atau bisa juga orang membuang puntung rokok menyebabkan kebakaran terpicu cuaca panas.“Di Munting terjadi kebakaran lahan.”Dia mengimbau, masyarakat Merauke menjaga lahan hingga tak memicu kebakaran terlebih hujan masih kurang.“Matikan rokok bila tak diperlukan,” katanya.Selain itu, Taman Nasional Wasur juga terbakar. Dia menduga terbakar karena terkena hawa panas. “Titik kebakaran tak lebih 200-250 meter.”Kemarau juga bikin Merauke, sumber air berkurang. Kali Wanggo dan Kali Barki, biasa air banyak, kini surut jauh. “Merauke masih mendapatkan air tanah sebagai cadangan air minum. Kali tak ada lagi karena kemarau.” Thiansony Betaubun, Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merauke, mengatakan, titik api di Merauke ada di beberapa distrik. Dia mencatat, 115 titik api tersebar di Merauke.Dia menyebut, Distrik Noukenjaerai di Kampung Tomer, Distrik Merauke di Kampung Wasur ada dua titik, Distrik Malind–Kampung Rawa Sari, Distrik Kurik di Kampung Rawa Sari dan Padang Raharja. Lalu, Disrik Ngguti di Kampung Nakias, Distrik Okaba pada Kampung Wambi dua titik, Tubang yaitu Kampung Dodalim dan Wobuyu.Kemudian Distrik Ilwayab di Kampung Bibikem dan Kampung Padua, Distrik Kimaam ( Kampung Yobi/Teriram, Teri, Sabudom, dan Kampung Iromoro). Distrik Tabonji seperti Kampung Suam I dan Kampung Suam II.Dia bilang, pada 19 kampung itu api masih hidup alias menyala. Semua lokasi ini, katanya, terekam memakai pesawat tanpa awak atau drone setiap hari. “Setiap pukul 15.00 buka, langsung terpantau.”Dari lokasi terbakar itu, ada konsesi perusahaan. Tanpa menyebutkan detil perusahaan mana saja, dia bilang perusahaan langsung lakukan pemadaman dengan bantuan Badan Penanggulangan Bencana Merauke dan parapihak.Dia mengimbau, warga jangan meninggalkan api sekecil apapun. “Jaga diri dan waspada selalu. Bila ke hutan menjaring jangan lupa padamkan api. Semua warga Merauke menjaga diri dan waspada,” katanya, sambil bilang kebakaran di lahan warga tak banyak.Menurut dia, ada tradisi warga bila mencari binatang membawa korek api, agar bila menemukan buruan bisa langsung dibakar.Johanes Kilok, rohaniawan Katolik di Keuskupan Agung Merauke menilai masyarakat lokal paham bercocok tanam atau berladang, termasuk tahu agar api tak menjalar. Pola ini berguna sejak dulu sampai kini.Dengan masuk perkebunan besar, karhutla terjadi. Macam di Sumatera dan Kalimantan, asap sampai ‘jalan’ ke negeri tetangga. “Tinggal pemerintah selaku pemberi izin perkebunan sawit di Merauke, jujur. Apakah kebakaran akibat perusahaan atau masyarakat lokal Pemda, harus dapatkan data akurat.”Dia usul, Pemda Merauke, melalui dinas terkait sosialisasi misal pemasangan poster dan berani terjun langsung ke masyarakat lokal.Bagi perusahaan besar perkebunan sawit—yang alami kebakaran–, katanya, pemda harus memberikan sanksi paling keras dan mencabut izin operasional.

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan

ketika kemarau belum usai ribuan desa alami kekeringan dan krisis air kebakaran masih terjadi kala kebakaran hutan dan lahan masih terjadi seperti di kalimantan dan papua kemarau juga picu kekeringan dan krisis air di pulau jawa dan nusa tenggara bahkan kekeringan juga menerpa hektar lahan pertanian sebanyak hektar gagal panenpekan lalu badan nasional penanggulangan bencana bnpb merilis data sementara kemarau berdampak kekeringan dan krisis air di kabupaten dan kota kecamatan dan kelurahan maupun desa tersebar di jawa dan nusa tenggaradari data pusat pengendali operasi pusdalops bnpb itu diperkirakan sekitar juta jiwa warga terdampak kekeringan dan memerlukan bantuan air bersihbanten dan bali masih pendataan sebagian besar daerahdaerah kekeringan adalah yang tahun sebelumnya juga kekeringan kata sutopo purwo nugroho kepala pusat data informasi dan humas bnpb di jakarta dalam keterangan tertulisdia mengatakan dari sebaran wilayah kekeringan di jawa tengah melanda desa tersebar di kecamatan dan kabupatenkotadampak kekeringan katanya mengena juta jiwa atau keluarga pemerintah jateng mengeluarkan status siaga darurat kekeringan hingga oktober di jawa barat desa pada kecamatan dan kabupatenkota alami kekeringan dampaknya kepada jiwadi jabar kata sutopo delapan kepala daerah kabupaten dan kota sudah mengeluarkan status siaga darurat kekeringan yakni kabupaten ciamis cianjur indramayu karawang kuningan sukabumi kota banjar dan kota tasikmalaya jawa timur katanya kekeringan melanda desa di kecamatan dan kabupatenkotauntuk nusa tenggara barat kekeringan pada desa di kecamatan meliputi sembilan kabupaten yakni kabupaten lombok barat lombok utara lombok tengah lombok timur sumbawa dompu kota bima dan bima dengan jiwa atau keluarga terdampakuntuk kepulauan nusa tenggara timur ntt ucap sutopo juga darurat kekeringan yang menimpa sembilan kabupaten yakni flores timur rote ndao timor tengah utara ttu belu malaka sabu raijua sumba barat daya sumba timur dan sumba tengahdi yogyakarta kekeringan pada kecamatan di kulon progo ada desa terdampak dengan jiwa atau keluarga penyaluran air bersih terus dilakukansutupo bilang kerusakan lingkungan dan daerah aliran sungai tinggi bikin sumber air mengering pasokan air di sungai menyusut drastis selama kemarau kebutuhan air tinggi hingga kekeringan menahun terjadi di wilayah itu katanyauntuk jangka pendek katanya ada pendistribusian air bersih melalui tangki air bpbd bersama instansi terkait relawan dan dunia usaha menyalurkan jutaan liter air bersih kepada masyarakatair bersih katanya untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak buat mandi dan cuci warga memanfaatkan sumbersumber mata air dari sungai atau embungbnpb juga memberikan bantuan dana siap pakai kepada bpbd yang menetapkan status darurat untuk tangani kekeringanbadan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg memperkirakan kekeringan berlangsung hingga akhir oktober data bmkg menyebutkan sebagian besar jawa alami puncak kemarau dengan kata lain pulau jawa dan nusa tenggara alami kemarau panjang lihat gambarprabowo m rahadi deputi klimatologi bmkg mengatakan prediksi bmkg september masuk puncak kemarau terindikasi dari banyak daerah lebih hari berturutan tak hujan meskipun begitu katanya bukan berarti kemarau bakal lebih panjang diprediksi akhir oktobernovember sebagian wilayah indonesia sudah masuk musim hujan katanya sementara itu titik api masih juga terdapat di beberapa daerah hingga tim brigade dalkarhutlamanggala agni klhk tetap rutin patroli ke sejumlah desa mereka mengimbau masyarakat tak buka lahan dengan membakarpatroli juga mengecek lokasi untuk pencegahan dini karhutla periode mei hingga pekan pertama september patroli terpadu menjangkau desa rawanraffles b panjaitan direktur pengendalian kebakaran hutan dan lahan klhk mengatakan setiap lokasi terpantau dari satelit noaa dan terra aqua dengan data didukung posko dalkarhutla harus cek lapangandia sebutkan cek lapangan seperti manggala agni daops banjar kalimantan selatan prioritas di kecamatan landasan ulin dan liang anggang serta kota banjarbaru terutama di bandara syamsudin noorhasil cek lapangan menunjukkan hampir semua lokasi terdeteksi kebakaran di lapangan ini segera ditindaklanjuti tim dengan pemadamandi merauke papua rio mathadi kepala badan meteorologi dan geofisika merauke mengatakan terpantau sejak agustus ada tujuh titik di papuauntuk merauke berdasarkan satelit citra modis terra ada di beberapa titik seperti distrik merauke malind tubang tabonji waan dan distrik noukenjeraitujuh di semua distrik dan tujuh titik api kemungkinan sengaja membakar melihat cuaca panas katanyadia bilang api muncul kemungkinan pembukaan lahan besarbesaran atau bisa juga orang membuang puntung rokok menyebabkan kebakaran terpicu cuaca panasdi munting terjadi kebakaran lahandia mengimbau masyarakat merauke menjaga lahan hingga tak memicu kebakaran terlebih hujan masih kurangmatikan rokok bila tak diperlukan katanyaselain itu taman nasional wasur juga terbakar dia menduga terbakar karena terkena hawa panas titik kebakaran tak lebih meterkemarau juga bikin merauke sumber air berkurang kali wanggo dan kali barki biasa air banyak kini surut jauh merauke masih mendapatkan air tanah sebagai cadangan air minum kali tak ada lagi karena kemarau thiansony betaubun kepala kantor badan penanggulangan bencana daerah merauke mengatakan titik api di merauke ada di beberapa distrik dia mencatat titik api tersebar di meraukedia menyebut distrik noukenjaerai di kampung tomer distrik merauke di kampung wasur ada dua titik distrik malindkampung rawa sari distrik kurik di kampung rawa sari dan padang raharja lalu disrik ngguti di kampung nakias distrik okaba pada kampung wambi dua titik tubang yaitu kampung dodalim dan wobuyukemudian distrik ilwayab di kampung bibikem dan kampung padua distrik kimaam kampung yobiteriram teri sabudom dan kampung iromoro distrik tabonji seperti kampung suam i dan kampung suam iidia bilang pada kampung itu api masih hidup alias menyala semua lokasi ini katanya terekam memakai pesawat tanpa awak atau drone setiap hari setiap pukul buka langsung terpantaudari lokasi terbakar itu ada konsesi perusahaan tanpa menyebutkan detil perusahaan mana saja dia bilang perusahaan langsung lakukan pemadaman dengan bantuan badan penanggulangan bencana merauke dan parapihakdia mengimbau warga jangan meninggalkan api sekecil apapun jaga diri dan waspada selalu bila ke hutan menjaring jangan lupa padamkan api semua warga merauke menjaga diri dan waspada katanya sambil bilang kebakaran di lahan warga tak banyakmenurut dia ada tradisi warga bila mencari binatang membawa korek api agar bila menemukan buruan bisa langsung dibakarjohanes kilok rohaniawan katolik di keuskupan agung merauke menilai masyarakat lokal paham bercocok tanam atau berladang termasuk tahu agar api tak menjalar pola ini berguna sejak dulu sampai kinidengan masuk perkebunan besar karhutla terjadi macam di sumatera dan kalimantan asap sampai jalan ke negeri tetangga tinggal pemerintah selaku pemberi izin perkebunan sawit di merauke jujur apakah kebakaran akibat perusahaan atau masyarakat lokal pemda harus dapatkan data akuratdia usul pemda merauke melalui dinas terkait sosialisasi misal pemasangan poster dan berani terjun langsung ke masyarakat lokalbagi perusahaan besar perkebunan sawityang alami kebakaran katanya pemda harus memberikan sanksi paling keras dan mencabut izin operasional

Diduga Terlibat Illegal Logging di Hutan Leuser, Kapolsek Beutong Ditangkap. Kapolsek Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berinisial Iptu WA pada Senin, 11 September 2017, ditangkap tim dari Polres Nagan Raya dengan dugaan terlibat kegiatan di dalam hutan lindung Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).Selain menangkap WA yang belum sebulan menjabat sebagai Kapolsek Beutong ini, tim operasional juga mengamankan 295 lembar kayu berkualitas tinggi jenis seumantok dan meranti.Kapolres Nagan Raya, AKBP Mirwazi kepada wartawan menuturkan, Kapolsek Kecamatan Beutong, ditangkap setelah dilaporkan masyarakat akan kegiatan ilegal tersebut.“Mendapatkan laporan itu, kami langsung menurunkan tim ke lokasi. Tim menemukan tumpukan kayu ditempat penyimpanan di Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya. Saat diperiksa, kayu tersebut milik Kapolsek Beutong,” terangnya, pada Selasa (12/9/17).(baca : )Mirwazi yang sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh mengatakan, dari pemeriksaan sementara, Iptu WA mengaku kayu tersebut miliknya. Hasil penebangan liar di hutan lindung Kecamatan Beutong.“Dalam kegiatan ilegal tersebut, Iptu WA mengupah masyarakat untuk menebang kayu di hutan lindung juga mengangkutnya. Setiap kubik, dia membayar Rp3 juta.”Mirwazi mengatakan, Polres Nagan Raya masih menahan Kapolsek Beutong untuk dilakukan pemeriksaan, termasuk memeriksa sejumlah saksi. “Kami akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam kegiatan ini,” terangnya.(baca : ) Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol Goenawan mengatakan, jika terbukti Iptu WA terlibat, ancamannya adalah pidana umum KUHP dan sanksi di internal Polri. Menurutnya, penangkapan Kapolsek Beutong dilakukan sebagai komitmen Kepolisian untuk memberantas kegiatan ilegal kehutanan, termasuk yang melibatkan oknum polisi. “Siapapun yang melakukan kejahatan, tetap diproses sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.Goenawan berharap, penangkapan ini menjadi pelajaran semua masyarakat untuk tidak lagi melakukan kegiatan yang melanggar hukum. “ merugikan masyarakat. Polisi akan menindak tegas semua pelaku,” tuturnya.(baca : ) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Aceh, Saminuddin, saat pembukaan Operasi Penertiban Peredaran Hasil Hutan (OPPHH), pada 25 Agustus 2017 mengatakan, selama ini ada oknum-oknum aparat penegak hukum di Aceh yang terlibat dalam peredaran kayu ilegal.“Kami akan terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk memberantasnya, khususnya dengan Polda Aceh, Kodam IM (Iskandar Muda), dan Denpom IM,” sebutnya.Untuk mencegah dan menghentikan peredaran kayu ilegal, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh akan melakukan operasi dengan melibatkan tujuh unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), 30 unit Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPKH), dan 86 unit Resort Pengelolaan Hutan (RPH).“Selain itu juga akan dibantu 29 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DLKH yang baru selesai mengikuti pelatihan dan pendidikan. Mereka akan bergerak simultan baik melalui patroli jalanan, operasi ke kilang, maupun ke sumber-sumber bahan baku yang mensuplai kayu ilegal,” ungkap Saminuddin.(baca : ) Manager Database Forum Konservasi Leuser (FKL), Ibnu Hasyim mengatakan, berdasarkan data pantauan lapangan di 12 kabupaten/kota yang masuk Kawasan Ekosistem Leuser, selama Januari-Juni 2017, tim patroli dan monitoring FKL menemukan 2.562 kasus ilegal kehutanan. Terutama kegiatan perambahan untuk perkebunan, , perburuan satwa, dan pembukaan jalan liar.12 wilayah yang dipantau itu adalah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Subulussalam, Aceh Selatan, dan Aceh singkil.“Pembalakan liar atau ada 1.241 kasus dengan jumlah kayu mencapai 6.312 meter kubik. Tim juga menemukan 878 kasus perambahan hutan untuk perkebunan dengan total luas yang dirambah 5.415 hektar,” terangnya.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

diduga terlibat illegal logging di hutan leuser kapolsek beutong ditangkap kapolsek beutong kabupaten nagan raya provinsi aceh berinisial iptu wa pada senin september ditangkap tim dari polres nagan raya dengan dugaan terlibat kegiatan di dalam hutan lindung kawasan ekosistem leuser kelselain menangkap wa yang belum sebulan menjabat sebagai kapolsek beutong ini tim operasional juga mengamankan lembar kayu berkualitas tinggi jenis seumantok dan merantikapolres nagan raya akbp mirwazi kepada wartawan menuturkan kapolsek kecamatan beutong ditangkap setelah dilaporkan masyarakat akan kegiatan ilegal tersebutmendapatkan laporan itu kami langsung menurunkan tim ke lokasi tim menemukan tumpukan kayu ditempat penyimpanan di kecamatan seunagan timur kabupaten nagan raya saat diperiksa kayu tersebut milik kapolsek beutong terangnya pada selasa baca mirwazi yang sebelumnya menjabat kepala subdirektorat iv tindak pidana tertentu direktorat reserse kriminal khusus polda aceh mengatakan dari pemeriksaan sementara iptu wa mengaku kayu tersebut miliknya hasil penebangan liar di hutan lindung kecamatan beutongdalam kegiatan ilegal tersebut iptu wa mengupah masyarakat untuk menebang kayu di hutan lindung juga mengangkutnya setiap kubik dia membayar rp jutamirwazi mengatakan polres nagan raya masih menahan kapolsek beutong untuk dilakukan pemeriksaan termasuk memeriksa sejumlah saksi kami akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam kegiatan ini terangnyabaca kepala bidang humas polda aceh kombes pol goenawan mengatakan jika terbukti iptu wa terlibat ancamannya adalah pidana umum kuhp dan sanksi di internal polri menurutnya penangkapan kapolsek beutong dilakukan sebagai komitmen kepolisian untuk memberantas kegiatan ilegal kehutanan termasuk yang melibatkan oknum polisi siapapun yang melakukan kejahatan tetap diproses sesuai aturan yang berlaku ungkapnyagoenawan berharap penangkapan ini menjadi pelajaran semua masyarakat untuk tidak lagi melakukan kegiatan yang melanggar hukum merugikan masyarakat polisi akan menindak tegas semua pelaku tuturnyabaca kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan lhk aceh saminuddin saat pembukaan operasi penertiban peredaran hasil hutan opphh pada agustus mengatakan selama ini ada oknumoknum aparat penegak hukum di aceh yang terlibat dalam peredaran kayu ilegalkami akan terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk memberantasnya khususnya dengan polda aceh kodam im iskandar muda dan denpom im sebutnyauntuk mencegah dan menghentikan peredaran kayu ilegal dinas lingkungan hidup dan kehutanan aceh akan melakukan operasi dengan melibatkan tujuh unit kesatuan pengelolaan hutan kph unit bagian kesatuan pengelolaan hutan bkpkh dan unit resort pengelolaan hutan rphselain itu juga akan dibantu penyidik pegawai negeri sipil ppns dlkh yang baru selesai mengikuti pelatihan dan pendidikan mereka akan bergerak simultan baik melalui patroli jalanan operasi ke kilang maupun ke sumbersumber bahan baku yang mensuplai kayu ilegal ungkap saminuddinbaca manager database forum konservasi leuser fkl ibnu hasyim mengatakan berdasarkan data pantauan lapangan di kabupatenkota yang masuk kawasan ekosistem leuser selama januarijuni tim patroli dan monitoring fkl menemukan kasus ilegal kehutanan terutama kegiatan perambahan untuk perkebunan perburuan satwa dan pembukaan jalan liar wilayah yang dipantau itu adalah kabupaten aceh tamiang aceh timur aceh utara bener meriah aceh tengah gayo lues aceh tenggara nagan raya aceh barat daya subulussalam aceh selatan dan aceh singkilpembalakan liar atau ada kasus dengan jumlah kayu mencapai meter kubik tim juga menemukan kasus perambahan hutan untuk perkebunan dengan total luas yang dirambah hektar terangnya

Reklamasi Berkelanjutan Bekas Tambang Timah, Mungkinkah?. Sinar mentari terik menyengat kulit. Sepanjang jalan, hamparan tanah putih kecoklatan. Tampak satu dua pepohonan kecil dan ilalang tumbuh. Terlihat juga lubang bak danau bekas galian timah. Air berwarna hijau dan kebiru-biruan. Ada juga berwarna coklat. Gundukan-gundukan pasir sisa tailing bak di gurun juga terlihat.Itulah lahan bekas tambang timah PT Refined Bangka Tin (RBT) di Sungailiat, Bangka Belitung. Lokasi ini akan jadi proyek percontohan yang disebut-sebut reklamasi berkelanjutan itu mengusung nama ”Green for Good,” berada di Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka.RBT sendiri, sebagai penambang timah, telah menjangkau pasar-pasar besar dunia seperti Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Spanyol, Tiongkok, Taiwan, Hongkong, dan Pakistan.Dalam kegiatan itu, Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, hadir. Dia menilai, reklamasi pasca tambang sangat minim, hingga menambah deret angka luas lahan kritis dan peningkatan tambang ilegal.”Penghijauan (bekas tambang) itu sudah terus-menerus, namun kecepatan masih kalah dibandingkan proses penambangan. Ini tantangan utama dihadapi Bangka Belitung,” katanya, pertengahan Agustus lalu di Sungailiat.Setiap perusahaan tambang, katanya, berkewajiban reklamasi pasca tambang, sesuai Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 34/2017 soal perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara.Sayangnya, implementasi di lapangan belum menunjukkan hasil signifikan. Kata Erzaldi, banyak perusahaan reklamasi setengah-setengah dan tak sunggung-sungguh karena gagal di tengah jalan.”Hari ini, reklamasi, tahun depan gundul lagi, gundul bukan karena kenapa-kenapa tapi karena tidak diurus,” katanya.Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat ini lahan kritis karena pertambangan timah tercatat 275.500 hektar, terdiri dari 27 izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan seluas 5.500 hektar dan 470 IUP di luar kawasan hutan seluas 270.000 hektar.Tarmizi, Bupati Kabupaten Bangka menguatkan perkataan Erzaldi. Dia bilang, masih banyak lahan kritis karena lahan bekas tambang tak tereklamasi.”Lahan kritis di Bangka, 26.000 hektar dari 302.000 hektar. Dari 26.000 hektar itu, baru 2.000-3000 hektar reklamasi,” katanya.Dari provinsi maupun kabupaten dan kota berjanji memberikan dukungan penuh terhadap upaya reklamasi sebagai langkah pelestarian lingkungan. ”Kami akan awasi ketat reklamasi lahan bekas tambang,” kata Erzaldi yang baru terpilih tahun ini. Erzaldi berencana mewajibkan perusahaan memberikan lahan bekas tambang kepada masyarakat sekitar, tak hanya mengelola, juga bermitra bersama masyarakat. ”Saya usahakan sertifikat langsung. Kita kaitkan ini dengan program TORA (tanah obyek reforma agraria-red),” katanya.Tujuannya, pasca tambang mampu berkesinambungan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Dia bilang, 20% lahan eks tambang akan mendapatkan sertifikasi hak pengelolaan lahan (HPL) dan dikelola pemerintah daerah untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial.Reza Adriansyah, Direktur PT RBT menyebutkan, akan reklamasi 50 hektar, dan jadi area konservasi lahan, agrikultur, agrowisata maupun pendidikan lingkungan.Tahap awal, akan mereklamasi lahan luas 10 hektar di Desa Pemali, dengan ditanami buah-buahan, seperti kunci, lada, tomat, nanas, semangka hingga padi. Bersama konsultan, mereka uji coba ini dengan bantuan bioteknologi dengan mengupayakan kandungan mineral lahan bekas tambang rusak subur kembali.Perusahaan menargetkan, lahan 10 hektar selesai 17 bulan. Sisanya, selesai dalam lima tahun. Reklamasi ini, katanya, sebagai kewajiban perusahaan pasca tambang untuk pemulihan tanah dan lingkungan hidup.Pemanfaatan lahan eks tambang, katanya, menggandeng masyarakat sekitar dengan mengelola lahan, melalui budidaya tanaman pangan dan hutan yang bernilai ekonomi dan aman konsumsi.Langkah ini, katanya, sebagai dukungan terhadap pemerintah dalam menjaga pelestarian lingkungan dan ketahanan pangan. Baginya, bisnis tak hanya mengelola sumber daya alam juga menjaga lingkungan.”Kami serius memulai reklamasi berkelanjutan agar warisan bisnis timah di Babel memiliki peninggalan manfaat yang dapat dimanfaatkan anak cucu di masa mendatang,” katanya.Menyangkut reklamasi ini, katanya, RBT, akan sosialisasi terpadu, identifikasi, dan verifikasi sosial mencakup masyarakat lokal melalui kepala desa dan lembaga pemangku kepentingan lain. Nantinya, masyarakat akan membentuk koperasi dan RBT sebagai supervisi.”Dukungan masyarakat lokal, dan pemda jadi kunci suksesnya program ini,” katanya. Walhi Bangka Belitung angkat bicara. Ratno Budi, Direktur Eksekutif Walhi Bangka Belitung pesimis rencana reklamasi pasca tambang RBT ini. ”Ini omong kosong. Ini jadi cara atau alat untuk menutupi banyak perilaku dan praktik-praktik jahat mereka di sektor perusahaan tambang timah terhadap tanggung jawab lingkungan,” katanya.Dia bilang, informasi riset tak ada penjelasan detail termasuk pengukuran spesifik, seperti pembiayaan dan pelaksanaan reklamasi pada karakteristik wilayah-wilayah tertentu. “Misal, lubang yang sudah digali hingga kedalaman 40 meter, bagaimana?”Luasan 50 hektar ini, katanya, sangat kecil kalau dikatakan percontohan pemulihan reklamasi berbanding ribuan bahkan ratusan hektar luasan daerah mereka yang bopeng-bopeng kena lubang tambang.Ratno mendapatkan laporan tahun sebelumnya, perusahaan gagal reklamasi dengan tanam bambu dan pangan di Bangka Tengah dan Belitung Timur.Sejatinya, pemulihan pasca tambang memang tanggung jawab sosial, ekonomi, dan lingkungan perusahaan di sektor pertambangan, dan amanat UU.”Hingga tak ada relevansi jika mereka fokus pada pengelolaan lingkungan, malahan tetap berproduksi dan memasok timah-timah ilegal,” katanya.Ratno menilai, reklamasi sebagai pola tanggung jawab sosial banyak tak serius dan tak terencana baik.”Kami menantang, jika memang ini terjadi, tunjukkan pada kami lahan konsesi ini koordinatnya di titik mana.”Sejak Agustus 2016, Artha Graha Network, melepas bisnis pertambangan timah RBT. Kepemilikan saham telah dikuasai konsorsium. ”Kini RBT yang memegang pengusaha dengan latar belakang dan keahlian berbeda. Ada kontraktor ataupun trader timah,” ucap Reza.RBT hingga kini masih tetap memproduksi timah batangan. Sebelumnya, perusahaan swasta dengan produksi timah terbesar ini memiliki kapasitas produksi mencapai 2.000 ton setiap bulan atau 24.000 ton setahun.Pada 2016, perusahaan ini pun sempat anjlok hingga berada di angka 4.000 ton per tahun karena ada penghentian tambang selama enam bulan.Kini, Reza menargetkan, produksi timah di angka 10.000-12.000 ton per tahun. Hingga Agustus, RBT sudah memproduksi timah batangan hingga 5.000 ton.

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

reklamasi berkelanjutan bekas tambang timah mungkinkah sinar mentari terik menyengat kulit sepanjang jalan hamparan tanah putih kecoklatan tampak satu dua pepohonan kecil dan ilalang tumbuh terlihat juga lubang bak danau bekas galian timah air berwarna hijau dan kebirubiruan ada juga berwarna coklat gundukangundukan pasir sisa tailing bak di gurun juga terlihatitulah lahan bekas tambang timah pt refined bangka tin rbt di sungailiat bangka belitung lokasi ini akan jadi proyek percontohan yang disebutsebut reklamasi berkelanjutan itu mengusung nama green for good berada di desa penyamun kecamatan pemali kabupaten bangkarbt sendiri sebagai penambang timah telah menjangkau pasarpasar besar dunia seperti amerika serikat belanda jerman spanyol tiongkok taiwan hongkong dan pakistandalam kegiatan itu gubernur bangka belitung erzaldi rosman hadir dia menilai reklamasi pasca tambang sangat minim hingga menambah deret angka luas lahan kritis dan peningkatan tambang ilegalpenghijauan bekas tambang itu sudah terusmenerus namun kecepatan masih kalah dibandingkan proses penambangan ini tantangan utama dihadapi bangka belitung katanya pertengahan agustus lalu di sungailiatsetiap perusahaan tambang katanya berkewajiban reklamasi pasca tambang sesuai peraturan menteri energi sumber daya mineral esdm nomor soal perizinan bidang pertambangan mineral dan batubarasayangnya implementasi di lapangan belum menunjukkan hasil signifikan kata erzaldi banyak perusahaan reklamasi setengahsetengah dan tak sunggungsungguh karena gagal di tengah jalanhari ini reklamasi tahun depan gundul lagi gundul bukan karena kenapakenapa tapi karena tidak diurus katanyaberdasarkan data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan saat ini lahan kritis karena pertambangan timah tercatat hektar terdiri dari izin usaha pertambangan iup di kawasan hutan seluas hektar dan iup di luar kawasan hutan seluas hektartarmizi bupati kabupaten bangka menguatkan perkataan erzaldi dia bilang masih banyak lahan kritis karena lahan bekas tambang tak tereklamasilahan kritis di bangka hektar dari hektar dari hektar itu baru hektar reklamasi katanyadari provinsi maupun kabupaten dan kota berjanji memberikan dukungan penuh terhadap upaya reklamasi sebagai langkah pelestarian lingkungan kami akan awasi ketat reklamasi lahan bekas tambang kata erzaldi yang baru terpilih tahun ini erzaldi berencana mewajibkan perusahaan memberikan lahan bekas tambang kepada masyarakat sekitar tak hanya mengelola juga bermitra bersama masyarakat saya usahakan sertifikat langsung kita kaitkan ini dengan program tora tanah obyek reforma agrariared katanyatujuannya pasca tambang mampu berkesinambungan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat dia bilang lahan eks tambang akan mendapatkan sertifikasi hak pengelolaan lahan hpl dan dikelola pemerintah daerah untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosialreza adriansyah direktur pt rbt menyebutkan akan reklamasi hektar dan jadi area konservasi lahan agrikultur agrowisata maupun pendidikan lingkungantahap awal akan mereklamasi lahan luas hektar di desa pemali dengan ditanami buahbuahan seperti kunci lada tomat nanas semangka hingga padi bersama konsultan mereka uji coba ini dengan bantuan bioteknologi dengan mengupayakan kandungan mineral lahan bekas tambang rusak subur kembaliperusahaan menargetkan lahan hektar selesai bulan sisanya selesai dalam lima tahun reklamasi ini katanya sebagai kewajiban perusahaan pasca tambang untuk pemulihan tanah dan lingkungan hiduppemanfaatan lahan eks tambang katanya menggandeng masyarakat sekitar dengan mengelola lahan melalui budidaya tanaman pangan dan hutan yang bernilai ekonomi dan aman konsumsilangkah ini katanya sebagai dukungan terhadap pemerintah dalam menjaga pelestarian lingkungan dan ketahanan pangan baginya bisnis tak hanya mengelola sumber daya alam juga menjaga lingkungankami serius memulai reklamasi berkelanjutan agar warisan bisnis timah di babel memiliki peninggalan manfaat yang dapat dimanfaatkan anak cucu di masa mendatang katanyamenyangkut reklamasi ini katanya rbt akan sosialisasi terpadu identifikasi dan verifikasi sosial mencakup masyarakat lokal melalui kepala desa dan lembaga pemangku kepentingan lain nantinya masyarakat akan membentuk koperasi dan rbt sebagai supervisidukungan masyarakat lokal dan pemda jadi kunci suksesnya program ini katanya walhi bangka belitung angkat bicara ratno budi direktur eksekutif walhi bangka belitung pesimis rencana reklamasi pasca tambang rbt ini ini omong kosong ini jadi cara atau alat untuk menutupi banyak perilaku dan praktikpraktik jahat mereka di sektor perusahaan tambang timah terhadap tanggung jawab lingkungan katanyadia bilang informasi riset tak ada penjelasan detail termasuk pengukuran spesifik seperti pembiayaan dan pelaksanaan reklamasi pada karakteristik wilayahwilayah tertentu misal lubang yang sudah digali hingga kedalaman meter bagaimanaluasan hektar ini katanya sangat kecil kalau dikatakan percontohan pemulihan reklamasi berbanding ribuan bahkan ratusan hektar luasan daerah mereka yang bopengbopeng kena lubang tambangratno mendapatkan laporan tahun sebelumnya perusahaan gagal reklamasi dengan tanam bambu dan pangan di bangka tengah dan belitung timursejatinya pemulihan pasca tambang memang tanggung jawab sosial ekonomi dan lingkungan perusahaan di sektor pertambangan dan amanat uuhingga tak ada relevansi jika mereka fokus pada pengelolaan lingkungan malahan tetap berproduksi dan memasok timahtimah ilegal katanyaratno menilai reklamasi sebagai pola tanggung jawab sosial banyak tak serius dan tak terencana baikkami menantang jika memang ini terjadi tunjukkan pada kami lahan konsesi ini koordinatnya di titik manasejak agustus artha graha network melepas bisnis pertambangan timah rbt kepemilikan saham telah dikuasai konsorsium kini rbt yang memegang pengusaha dengan latar belakang dan keahlian berbeda ada kontraktor ataupun trader timah ucap rezarbt hingga kini masih tetap memproduksi timah batangan sebelumnya perusahaan swasta dengan produksi timah terbesar ini memiliki kapasitas produksi mencapai ton setiap bulan atau ton setahunpada perusahaan ini pun sempat anjlok hingga berada di angka ton per tahun karena ada penghentian tambang selama enam bulankini reza menargetkan produksi timah di angka ton per tahun hingga agustus rbt sudah memproduksi timah batangan hingga ton

Deforestasi Indonesia 2017 Turun, Definisi Masih Perdebatan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis angka deforestasi Indonesia periode 2016-2017 alami penurunan jadi 496.370 hektar. Deforestasi periode sebelumnya, 2015-2016, sebesar 630.000 hektar. Sementara, hingga kini definisi deforestasi Indonesia masih jadi bahan perdebatan di level internasional. Definisi berimbas pada perhitungan deforestasi.Dalam rilis KLHK itu menyebutkan, angka deforestasi 497.000 hektar itu hasil analisa periode Juli 2016-Juni 2017. Rinciannya, 64,3% atau 308.000 hektar di kawasan hutan dan 35,7% atau 171.000 hektar pada areal penggunaan lain (APL). Jadi, luas hutan () pada 2017 sebesar 93,6 juta hektar, dengan 40 juta hektar hutan primer.”Deforestasi dalam kawasan hutan tahun 2017 sebesar 64,3% berarti turun dibandingkan tahun 2014 sebesar 73,6%,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Workshop Hutan dan Deforestasi Indonesia, di Jakarta, Senin (29/1/18).Dia mengklaim, capaian itu karena adanya upaya perbaikan tata kelola kebijakan secara berlapis, antara lain moratorium izin baru hutan dan lahan yang bisa pengendalian alih fungsi lahan pada hutan alam dan primer serta gambut. Juga pencegahan kebakaran hutan dan lahan hingga mengurangi deforestasi dari kebakaran hutan, serta penegakan hukum dan kebijakan pendukung.Berdasarkan fungsi, sebaran deforestasi dalam kawasan hutan terbagi dalam 44,1% hutan produksi, 12,7% hutan lindung dan 7,5% di hutan konsevasi.Menurut perhitungan Ditjen Planologi, angka deforestasi Indonesia periode 2014-2015 sebesar 1,09 juta hektar dan 2015-2016 jadi 0,63 juta hektar.”Sebaran deforestasi paling banyak di hutan produksi, mencapai 63% karena dan lain-lain yang perlu terus didalami hingga bisa diperoleh solusi yang tepat,” katanya.Meski demikian, kata Siti, deforestasi tak selalu bermakna negatif. Dia contohkan, deforestasi untuk pembangunan wilayah administratif. Upaya itu, katanya, jadi langkah menghubungkan wilayah desa yang terisolasi, sebagian sistem transportasi nasional dan lain-lain. Indonesia, katanya, terus berbenah. Kini, tak hanya penundaan izin baru di hutan primer dan gambut, pemerintah Indonesia hendak memoratorium sawit.Pengendalian deforestasi, katanya, tetap jadi isu strategis bidang kehutanan bersama-sama dengan alokasi sumber daya hutan untuk pemerataan ekonomi, konservasi, dan pemeliharaan biodiversiti dan biosfer; peningkatan produksi dan produktivitas hutan dan jasa lingkungan. Juga kemitraan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam rantai usaha sumber daya hutan serta dalam pengawasan dan mendorong penegakan hukum.Ruandha Agung Sugardiman, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK menyebutkan, penyebab deforestasi di kawasan hutan karena perubahan alih fungsi, perizinan pemanfaatan hutan, indikasi kebakaran hutan dan lahan dan jangkauan pemukiman.Sedangkan, pada APL atau non kawasan hutan karena adanya areal perubahan peruntukan untuk perkebunan, transmigrasi, dan lain-lain.Meski demikian, rincian itu, kata Ruanda, masih tahap penyusunan. ”Masih perlu data. Kalau dilihat dari data, secara umum (penyebab deforestasi) pertanian dan perkebunan, dan 30% kebakaran,” katanya.Berdasarkan deforestasi 2014-2015, paling besar terjadi di areal izin pemanfaatan hutan dalam kawasan hutan 43,8% seluas 535.490,1 hektar.Pada 2015-2016, turun jadi 30,2% atau 247.740,3 hektar dan terjadi peningkatan areal non izin pada kawasan hutan jadi 39,3% sebesar 322.460,6 hektar. Pada 2015-2016, paling besar deforestasi di areal jangkauan pemukiman 66,4% atau 544.575,7 hektar.Menurut Siti, deforestasi terjadi juga karena pemanfaatan ruang wilayah dan pengendalian RTRW lemah, penebangan liar dan perambahan hutan, serta tata kelola hutan buruk serta jadi ruang korupsi. Definisi deforestasi Indonesia sudah jadi perdebatan lama. Definisi deforestasi ini menyebabkan perbedaan perhitungan deforestasi antara Indonesia dan global. Perbedaan itu, seperti dalam memandang tegakan pohon hilang untuk hutan tanaman industri (perkebunan kayu). Deforestasi internasional menghitung kehilangan hutan alam untuk HTI, sedangkan KLHK tak menghitung itu.Untuk itu, Siti akan mengajak sejumlah pakar nasional maupun internasional yang memiliki kesepahaman bersama untuk mendefinisikan hutan dan deforestasi.Langkah ini, kata Siti, jadi upaya pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi mandat konstitusi UUD 1945, dan konvensi internasional.“Posisi ini jadi sangat penting bagi Indonesia menuju negara maju, hingga deforestasi bukan lagi jadi beban citra, tetapi bagian agenda atau dianggap sebagai masalah yang dapat kita selesaikan,” katanya.Hingga kini, pengertian deforestasi di Indonesia masih mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan, P.30/Menhut-II/2009 tentang tata cara pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan jadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.Tjokorda Nirarta Samadhi, Direktur Eksekutif World Resources Institute mengatakan, setiap negara berhak menentukan definisi (pemaknaan) deforestasi. ”Pada saat berhubungan dengan pihak ketiga mempengaruhi, berlaku atau tidak?”Dia contohkan, dalam kompensasi REDD+ bersama Norwegia atau komunikasi pada tingkatan global. ”Kalau data ini untuk komunikasi dengan pihak lain yang anggap HTI [hutan jadi] tidak ada, ya jadi percuma,” katanya seraya bilang, perlu ada penyesuaian pada tingkatan tertentu. foto utama: Hutan di Satboyak, Siberut Utara, Mentawai. Hutan ini masuk ke dalam eral konsesi HTI PT. Biomass Andalan Energi. Kalau perhitungan deforestasi Indonesia, pemebangan hutan buat HTI tak masuk ketegori deforestasi. Foto: Buyong/ Mongabay

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

deforestasi indonesia turun definisi masih perdebatan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan merilis angka deforestasi indonesia periode alami penurunan jadi hektar deforestasi periode sebelumnya sebesar hektar sementara hingga kini definisi deforestasi indonesia masih jadi bahan perdebatan di level internasional definisi berimbas pada perhitungan deforestasidalam rilis klhk itu menyebutkan angka deforestasi hektar itu hasil analisa periode juli juni rinciannya atau hektar di kawasan hutan dan atau hektar pada areal penggunaan lain apl jadi luas hutan pada sebesar juta hektar dengan juta hektar hutan primerdeforestasi dalam kawasan hutan tahun sebesar berarti turun dibandingkan tahun sebesar kata siti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan dalam workshop hutan dan deforestasi indonesia di jakarta senin dia mengklaim capaian itu karena adanya upaya perbaikan tata kelola kebijakan secara berlapis antara lain moratorium izin baru hutan dan lahan yang bisa pengendalian alih fungsi lahan pada hutan alam dan primer serta gambut juga pencegahan kebakaran hutan dan lahan hingga mengurangi deforestasi dari kebakaran hutan serta penegakan hukum dan kebijakan pendukungberdasarkan fungsi sebaran deforestasi dalam kawasan hutan terbagi dalam hutan produksi hutan lindung dan di hutan konsevasimenurut perhitungan ditjen planologi angka deforestasi indonesia periode sebesar juta hektar dan jadi juta hektarsebaran deforestasi paling banyak di hutan produksi mencapai karena dan lainlain yang perlu terus didalami hingga bisa diperoleh solusi yang tepat katanyameski demikian kata siti deforestasi tak selalu bermakna negatif dia contohkan deforestasi untuk pembangunan wilayah administratif upaya itu katanya jadi langkah menghubungkan wilayah desa yang terisolasi sebagian sistem transportasi nasional dan lainlain indonesia katanya terus berbenah kini tak hanya penundaan izin baru di hutan primer dan gambut pemerintah indonesia hendak memoratorium sawitpengendalian deforestasi katanya tetap jadi isu strategis bidang kehutanan bersamasama dengan alokasi sumber daya hutan untuk pemerataan ekonomi konservasi dan pemeliharaan biodiversiti dan biosfer peningkatan produksi dan produktivitas hutan dan jasa lingkungan juga kemitraan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam rantai usaha sumber daya hutan serta dalam pengawasan dan mendorong penegakan hukumruandha agung sugardiman direktur inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan direktorat jenderal planologi kehutanan dan tata lingkungan klhk menyebutkan penyebab deforestasi di kawasan hutan karena perubahan alih fungsi perizinan pemanfaatan hutan indikasi kebakaran hutan dan lahan dan jangkauan pemukimansedangkan pada apl atau non kawasan hutan karena adanya areal perubahan peruntukan untuk perkebunan transmigrasi dan lainlainmeski demikian rincian itu kata ruanda masih tahap penyusunan masih perlu data kalau dilihat dari data secara umum penyebab deforestasi pertanian dan perkebunan dan kebakaran katanyaberdasarkan deforestasi paling besar terjadi di areal izin pemanfaatan hutan dalam kawasan hutan seluas hektarpada turun jadi atau hektar dan terjadi peningkatan areal non izin pada kawasan hutan jadi sebesar hektar pada paling besar deforestasi di areal jangkauan pemukiman atau hektarmenurut siti deforestasi terjadi juga karena pemanfaatan ruang wilayah dan pengendalian rtrw lemah penebangan liar dan perambahan hutan serta tata kelola hutan buruk serta jadi ruang korupsi definisi deforestasi indonesia sudah jadi perdebatan lama definisi deforestasi ini menyebabkan perbedaan perhitungan deforestasi antara indonesia dan global perbedaan itu seperti dalam memandang tegakan pohon hilang untuk hutan tanaman industri perkebunan kayu deforestasi internasional menghitung kehilangan hutan alam untuk hti sedangkan klhk tak menghitung ituuntuk itu siti akan mengajak sejumlah pakar nasional maupun internasional yang memiliki kesepahaman bersama untuk mendefinisikan hutan dan deforestasilangkah ini kata siti jadi upaya pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi mandat konstitusi uud dan konvensi internasionalposisi ini jadi sangat penting bagi indonesia menuju negara maju hingga deforestasi bukan lagi jadi beban citra tetapi bagian agenda atau dianggap sebagai masalah yang dapat kita selesaikan katanyahingga kini pengertian deforestasi di indonesia masih mengacu pada peraturan menteri kehutanan pmenhutii tentang tata cara pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan jadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusiatjokorda nirarta samadhi direktur eksekutif world resources institute mengatakan setiap negara berhak menentukan definisi pemaknaan deforestasi pada saat berhubungan dengan pihak ketiga mempengaruhi berlaku atau tidakdia contohkan dalam kompensasi redd bersama norwegia atau komunikasi pada tingkatan global kalau data ini untuk komunikasi dengan pihak lain yang anggap hti hutan jadi tidak ada ya jadi percuma katanya seraya bilang perlu ada penyesuaian pada tingkatan tertentu foto utama hutan di satboyak siberut utara mentawai hutan ini masuk ke dalam eral konsesi hti pt biomass andalan energi kalau perhitungan deforestasi indonesia pemebangan hutan buat hti tak masuk ketegori deforestasi foto buyong mongabay

Soal Hutan Rakyat dan Komitmen Lingkungan Masyarakat, Kementerian Gandeng Organisasi Agama. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggandeng masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan. Kali ini, KLHK menandatangani nota kesepahaman penguatan upaya bersama jaga hutan dan lingkungan, antara lain dengan Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persaudaraan Muslimin Indonesia dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia.Pada 11 April 2018, tanda tangan (MoU) antara KLHK dan PBNU, disusul PP Muhammadiyah, pada 13 April 2018. Adapun empat isu penting dalam kesepakatan ini antara lain, reforma agraria terdiri dari tanah obyek reforma agraria dan perhutann sosial, pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3), perubahan iklim dan pendidikan lingkungan. Penandatangan kerjasama disusul PGI dan Parmusi.KLHK menilai, pengelolaan dan pemulihan lingkungan perlu melibatkan organisasi kemasyarakatan. Terutama, ormas keagamaan, dengan para pengurus dan anggota menyentuh semua elemen masyarakat hingga akar rumput”Ormas sehari-hari berada di tengah masyarakat. Sebetulnya, buat pemerintah lebih memudahkan,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Mengenai agenda reforma agraria dan perhutanan sosial, PBNU dan KLHK akan lakukan pra rembug di delapan provinsi, yakni, Jawa Timur, Banten, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jambi dan Kalimantan Barat.Cakupan kerjasama ini, meliputi sosialisasi kegiatan, penelitian bersama, pendidikan dan pelatihan, tukar-menukar informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam perspektif agama sebagai tuntuan kehidupan sehari-hari.Presiden Joko Widodo, katanya, menegaskan rasa keadilan harus betul-betul terwujud bagi masyarakat.Siti bilang, merealisasikan Tora dan perhutanan sosial ini tidaklah mudah. ”Perlu masyarakat yang betul-betul siap. Itu hanya bisa dikelola para pengelola akar rumput seperti PBNU. Kita lakukan bersama-sama,” katanya.Pelibatan ormas keagamaan ini, katanya, tak hanya untuk memutus kesenjangan sosial bagi masayrakat sekitar hutan, juga membantu KLHK mengurangi jenjang penyuluh lapangan.KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU mengatakan, Indonesia menghadapi ujian kebangsaan berupa gejala kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan ekonomi. ”Kerjasama antara KLHK dan PBNU ini sangat tepat, sangat benar. Masyarakat sekitar hutan mayoritas orang NU. Sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian kepada kekuatan sebagai pilar bangsa ini,” katanya.NU, katanya, memiliki amanat untuk menjaga tanah air Indonesia dengan prinsip , yakni cinta tanah air bagian dari iman. ”Di samping menjaga keselamatan geogrfis, tapi juga menjaga sumberdaya alam.”Untuk kerjasama dengan Muhammadiyah, kata Siti, Muhammadiyah punya layanan kesehatan dan pendidikan, seperti rumah sakit, sekolah hingga perguruan tinggi. Ketiganya memiliki keterlibatan masyarakat luas. Program-program yang sudah berjalan dapat dikembangkan dalam kerjasama ini adalah hutan pendidikan, usaha-usaha hutan produktif, pemberdayaan hutan untuk masyarakat. Juga program SITI (sadarkan perempuan, dengan inovasi lahan, tepat guna untuk meningkatkan income), serta program pemberdayaan lingkungan.Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan, keterlibatan ormas besar seperti Muhammadiyah dan Aisyiah akan mempercepat aktualisasi program pemerintah. ”KLHK punya legalitas kebijakan lahan dan akses, Muhammadiyah punya umat dan masyarakat serta organisasi mengakar,” katanya.Dia yakin, melalui pemasifan program akan jadi kekuatan di masyarakat yang tak hanya merawat lingkungan dan kehutanan, juga memanfaatkan secara produktif dan bertanggung jawab.Haedar mengingatkan, alam bukanlah milik manusia, dan tak boleh semena-mena. ”Jangan atas nama pembangunan tapi merusak muka bumi ini. Masyarakat mengemban tugas dalam menjaga keseimbangan alam.”Novrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK mengapresiasi inisiatif gerakan Muhammadiyah, khusus Aisyiah yang sejalan dengan tema Hari Lingkungan Hidup 2018. ”MoU ini, katanya, dalam isu pengelolaan sampah sudah kongkret dalam beberapa aksi, seperti sedekah sampah dan membawa kantong belanja. Harapannya, replikasi dan upaya pengurangan sampah ini makin masif seluruh lini masyarakat. Foto utama: Siti Nurbaya, Menteri LHK kala penyerahan hutan kelola warga di Jawa Timur.Foto: Humas KLHK

[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]

edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

soal hutan rakyat dan komitmen lingkungan masyarakat kementerian gandeng organisasi agama kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menggandeng masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan kali ini klhk menandatangani nota kesepahaman penguatan upaya bersama jaga hutan dan lingkungan antara lain dengan muhammadiyah nahdatul ulama persaudaraan muslimin indonesia dan persekutuan gerejagereja di indonesiapada april tanda tangan mou antara klhk dan pbnu disusul pp muhammadiyah pada april adapun empat isu penting dalam kesepakatan ini antara lain reforma agraria terdiri dari tanah obyek reforma agraria dan perhutann sosial pengelolaan sampah limbah dan bahan beracun berbahaya b perubahan iklim dan pendidikan lingkungan penandatangan kerjasama disusul pgi dan parmusiklhk menilai pengelolaan dan pemulihan lingkungan perlu melibatkan organisasi kemasyarakatan terutama ormas keagamaan dengan para pengurus dan anggota menyentuh semua elemen masyarakat hingga akar rumputormas seharihari berada di tengah masyarakat sebetulnya buat pemerintah lebih memudahkan kata siti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutananmengenai agenda reforma agraria dan perhutanan sosial pbnu dan klhk akan lakukan pra rembug di delapan provinsi yakni jawa timur banten sumatera selatan sulawesi tengah nusa tenggara barat jawa barat jambi dan kalimantan baratcakupan kerjasama ini meliputi sosialisasi kegiatan penelitian bersama pendidikan dan pelatihan tukarmenukar informasi peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam perspektif agama sebagai tuntuan kehidupan sehariharipresiden joko widodo katanya menegaskan rasa keadilan harus betulbetul terwujud bagi masyarakatsiti bilang merealisasikan tora dan perhutanan sosial ini tidaklah mudah perlu masyarakat yang betulbetul siap itu hanya bisa dikelola para pengelola akar rumput seperti pbnu kita lakukan bersamasama katanyapelibatan ormas keagamaan ini katanya tak hanya untuk memutus kesenjangan sosial bagi masayrakat sekitar hutan juga membantu klhk mengurangi jenjang penyuluh lapangankh said aqil siroj ketua umum pbnu mengatakan indonesia menghadapi ujian kebangsaan berupa gejala kemiskinan pengangguran dan ketimpangan ekonomi kerjasama antara klhk dan pbnu ini sangat tepat sangat benar masyarakat sekitar hutan mayoritas orang nu sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian kepada kekuatan sebagai pilar bangsa ini katanyanu katanya memiliki amanat untuk menjaga tanah air indonesia dengan prinsip yakni cinta tanah air bagian dari iman di samping menjaga keselamatan geogrfis tapi juga menjaga sumberdaya alamuntuk kerjasama dengan muhammadiyah kata siti muhammadiyah punya layanan kesehatan dan pendidikan seperti rumah sakit sekolah hingga perguruan tinggi ketiganya memiliki keterlibatan masyarakat luas programprogram yang sudah berjalan dapat dikembangkan dalam kerjasama ini adalah hutan pendidikan usahausaha hutan produktif pemberdayaan hutan untuk masyarakat juga program siti sadarkan perempuan dengan inovasi lahan tepat guna untuk meningkatkan income serta program pemberdayaan lingkunganhaedar nashir ketua umum pimpinan pusat muhammadiyah mengatakan keterlibatan ormas besar seperti muhammadiyah dan aisyiah akan mempercepat aktualisasi program pemerintah klhk punya legalitas kebijakan lahan dan akses muhammadiyah punya umat dan masyarakat serta organisasi mengakar katanyadia yakin melalui pemasifan program akan jadi kekuatan di masyarakat yang tak hanya merawat lingkungan dan kehutanan juga memanfaatkan secara produktif dan bertanggung jawabhaedar mengingatkan alam bukanlah milik manusia dan tak boleh semenamena jangan atas nama pembangunan tapi merusak muka bumi ini masyarakat mengemban tugas dalam menjaga keseimbangan alamnovrizal tahar direktur pengelolaan sampah klhk mengapresiasi inisiatif gerakan muhammadiyah khusus aisyiah yang sejalan dengan tema hari lingkungan hidup mou ini katanya dalam isu pengelolaan sampah sudah kongkret dalam beberapa aksi seperti sedekah sampah dan membawa kantong belanja harapannya replikasi dan upaya pengurangan sampah ini makin masif seluruh lini masyarakat foto utama siti nurbaya menteri lhk kala penyerahan hutan kelola warga di jawa timurfoto humas klhk

Tahun Politik Rawan Bagi-bagi Izin, Ancaman buat Lingkungan dan Warga. Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan digelar 27 Juni 2018 di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Pesta demokrasi ini dinilai belum berimplikasi pada penyelesaian krisis ekologi dan masalah rakyat. Bahkan, khawatir melanggenggkan krisis sosial ekologis melalui penerbitan atau bagi-bagi izin tambang dan perkebunan. Untuk itu, masyarakat harus mewaspadai rekam jejak kandidat yang berpotensi memperparah krisis sosial ekologis.“Para kandidat tak ada yang berbicara isu spesifik krisis dan masalah terkait sumber daya alam dan lingkungan. Dalam debat calon Gubernur Jawa Barat, misal, mereka cuma bicara soal kesehatan, pendidikan. Padahal, banyak sekali krisisi ekologis di Jabar,” kata Merah Johansyah, Koodinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).Hingga kini, katanya, praktik ijon politik terus berlangsung antara pelaku bisnis dan politisi dalam pilkada. Para pebisnis menunggangi dan mengendalikan para kandidiat kepala daerah melalui pembiayaan pencalonan dan kampanye.Para kandidat lantas menebus dengan jaminan politik pemberian maupun pengamanan konsesi perizinan.Jatam memetakan, potensi ijon politik dalam pilkada di tujuh daerah kaya sumber daya alam.Bagaimana hasilnya? Dairi, sebuah kabupaten dengan wilayah berbukit, rawan longsor dan berada dalam pengaruh patahan renun rawan gempa. Sekitar 23,37% dikapling 36 konsesi pertambangan. Padahal, Dairi sudah dikenal dengan kenikmatan Kopi Sidikalang yang jadi ikon kabupaten.Area produksi kopi robusta dan arabika tersebar di 13 kecamatan. Luas tanaman robusta 14.117 hektar dengan produksi 6.770,33 ton per tahun. Arabika seluas 5.771,5 hektar dengan produksi 2.639,05 ton per tahun. Sekitar 80% petani di Dairi adalah petani kopi.“Sektor pertanian memberi sumbangsih ekonomi jauh lebih besar dibandingkan tambang. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto atau lapangan usaha-red) dari sektor tambang hanya 0,09% sementara pertanian 59%. Mengapa Dairi harus menggantungkan hidupnya pada tambang?” kata Merah.Dua kandidat akan bertarung di Pilkada Dairi, Depriwanto Sitohang dan Azhar Bintang dengan dukungan Partai Golkar dan PAN, dengan Eddy Berutu dan Jimmi Sihombing didukung PDIP, Nasdem, Hanura, PKP dan Gerindra.Saat ini, salah satu tambang milik Bakrie Group, PT. Dairi Prima Mineral (DPM) mengantongi kontrak karya tambang timah hitam di Pegunungan Desa Sopokomil seluas 27.420 hektar dan sudah dapat izin operasi produksi sejak Desember 2017. Konsesi ini akan beroperasi selama 30 tahun hingga 2047.Konsesi perusahaan ini mengkapling hutan lindung seluas 16.050 hektar, hutan produksi terbatas (HPT) 7.480 hektar dan kawasan masyarakat 3.890 hektar.“DPM mulai masuk dan mengambil alih lahan warga sejak 1998. Pengeboran eksplorasi berdekatan dengan sumber air warga. Akibatnya ketika terjadi pencemaran sumber air pada 2006 dan 2012 terjadi gagal panen,” katanya.Untuk itu, perlu diwaspadai rekam jejak kedua pasangan calon. Depriwanto Sitohang adalah anggota DPRD Dairi dari Golkar dan anak dari Jhonny Sitohang, Bupati Dairi 2009-2014. Pencalonan dalam pilkada tahun ini membuat khawatir masyarakat terjadi politik dinasti.Pasangannya, Azhar Bintang adalah kader PAN, mantan Ketua DPP PAN arahan Zulkifli Hasan, yang memberikan konsesi paling banyak selama jadi Menteri Kehutanan. Azhar juga dikenal dekat dengan wakil bupati sedang menjabat.Eddy Berutu, kakak kandung Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu. Saudara perempuan, Jenny Lucia Beuru adalah anggota DPRD Sumatera Utara. Bersama rekan mereka mendirikan sejumlah perusahaan yang masih ada saat ini yaitu PT Juma Mentawai, PT Juma Beraspati Indonesia, PT Juma Wal Indonesia dan P Ture Ugari Nusantara. Sedangkan pasangannya, Jimmi Sihombing, anak Heiderson Sihombing, pengusaha pertambangan di Kalimantan. Jimmi adalah pengusaha pengadaan barang jasa pemerintah. Catatan Jatam, dari luas 12,7 juta hektar Kaltim, saat ini 43% atau 5,3 juta hektar untuk pertambangan, 29% (3,7 juta hektar) untuk perkebunan.“Pemerintah dan pemda telah jadi Kaltim makin terperosok dalam jebakan ketergantungan ekonomi pada pertambangan dan pertanian berbasis lahan skala besar,” ucap Merah.Penguasaan ruang ini masih ditambah dengan izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu (IUPHHK) jika di-overlay semua perizinan dan konsesi jauh lebih besar dari luas provinsi.Empat pasangan calon akan berkompetisi di pikada serentak yakni Andy Sofyan Hasdam (Golkar, Nasdem), Syaharie Joang dan Awang Ferdian Hidayat (Demokrat, PPP, PKB), Isran Noor dan Hadi Mulyadi (Gerindra, PKS, PAN), Rusmadi dan Safaruddin (PDIP, Hanura). Empat pasangan calon akan maju dalam Pilgub Jabar. Dedi Mizwar dan Dedi Mulyadi (Demokrat, Golkar), Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum (Nasdem, PPP, PKB, Hanura), Sudradjat dan Akhmad Syaikhu (Gerindra, PKS, PAN), Tubagus Hasanuddin dan Anton Charliyan (PDIP).Deddy Mizwar dan Ridwan Kamil, dua orang yang sebelumnya menjabat di lingkungan Jawa Barat. Bagaimana rekam jejak mereka?Ketika Deddy Mizwar menjabat sebagai Wakil Gubernur Jabar, pemprov Jabar tak menyetop penerbitan IUP pertambangan dan alih fungsi lahan meski banyak bencana alam terjadi.Bersama Ahmad Heryawan, Deddy menyetujui pembangunan Bandara Kertajati Majalengka yang menimbulkan sengketa lahan disertai kekerasan aparat terhadap masyarakat yang menolak alih fungsi lahan.Ridwan Kamil semasa jabatan memimpin Kota Bandung, mengambil beberapa keputusan berisiko kerusakan lingkungan. Inisiasi pembangunan Bandung Teknopolis di Gedebage yang berfungsi sebagai kawasan parkir air dapat mengancam kehadiran banjir besar dan menggerus lahan sawah, kebun serta tegalan sekitar.Berbagai masalah lingkungan di Jabar seperti mega proyek Meikarta yang terganjal izin lingkungan, sengketa petani Teluk Jambe dan PT. Pertiwi Lestari (di bawah Salim Group). Juga polusi PLTU Indramayu dan PLTU Cirebon yang mengganggu kesehatan dan mata pencaharian nelayan dan petani, tambang galian C yang merusak daerah aliran sungai, tambang karst yang bikin krisis air. Masalah-masalah ini sepi dari perdebatan kandidat Gubernur Jabar. Empat pasangan calon yang akan bertarung di Pilgub NTT yakni Esthon L Foenay dan Christian Rotok (Gerindra dan PAN), Viktor B Laiskodat dan Yoser Nae Soi (Nasdem, Golkar, Hanura), Marianus Sae dan Emi Nomleni (PDIP, PKB), Benny K Harman dan Benny A Litelnoni (Demokrat, PKP, PKS).Chiristain Rotok pernah menjabat Bupati Manggarai selama dua periode (2005-2015). Semasa jabatan tercatat 22 IUP terbit. Pada 25 Maret 2015, koalisi masyarakat sipil anti korupsi sumber daya alam di NTT melaporkan Rotok ke KPK karena dugaan korupsi atas penerbitan izin tambang di kawasan hutan lindung Nggalak Regi kepada PT Sumber Jaya Asia, tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.Dampak tambang mangan ini, katanya, hutan tangkap hujan hancur, dua sumber air hilang, pencemaran pantai dan laut, tangkapan ikan berkurang dan masyarakat sekitar tambang terkena ISPA akut.Pencalonan Viktor B Laiskodat di Pilgub NTT, Jatam menduga terkat kepentingan besar mulai dari pariwisata, hingga mengamankan investasi mantan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto. Investasi PLTU di kawasan Industri Bolok, Kupang Barat, pembangunan hotel di Pantai Pede, Labuan Bajo dan industri garam. Jateng akan jadi barometer pileg dan pilpres 2014. Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, menang mutlak di Jateng dengan 66,65% suara.“Masalah pertambangan dan krisis air bersih membayangi provinsi ini untuk segera dituntaskan para kandidat,” katanya.Jateng punya 19 izin tambang aktif, 128 izin CnC habis masa berlaku dan 14 izin non CnC. Dari semua perizinan beberapa dimiliki perusahaan besar seperti Holcim Indonesia (Cilacap), Semen Grobogan (Grobogan), Semen Gresik (Rembang), Sinar Asia Fortuna (Rembang), dan Ultratech Mining Indonesia (Wonogiri).Ganjar Pranowo, gubernur petahana akan maju kembali dalam pilgub bersama Taj Yasin Maimoen (PDIP, Golkar, Demokrat, PPP dan Nasdem). Ganjar akan bertarung melawan Sudirman Said, mantan Menteri ESDM, bersama Ida Fauziyah.Catatan penting buat Ganjar, kata Merah, hingga kini PT. Semen Indonesia, menambang karst dan membangun pabrik semen di Rembang.“Posisi dan sikap Ganjar Pranowo selama ini selalu di pihak Semen Indonesia. Sementara rakyat di Pegunungan Kendeng berjuang sendirian,” katanya.Sudirman said-Ida dinilai bukan kandidat bersih karena dukungan Partai Gerindra, di mana Prabowo Subianto, Ketum Gerindra , punya banyak perusahaan bidang kehutanan, kertas dan bubur kertas, sawit, tambang batubara dan perusahaan jasa.Semua perusahaan berada di bawah naungan Nusantara Energy group. Perusahaan yang berdiri sejak 2001 dan muncul dalam Paradise Paper,-bocoran data yang memuat rincian keuangan orang-orang kaya yang berinvestasi dengan pajak rendah atau bahkan tanpa pajak. Empat kandidat akan bertarung di Pilgub Sumsel. Sejumlah proyek infrastruktur harus jadi perhatian kandidat pilgub Sumsel seperti, proyek jalan tol lintas Sumatera, Light Rail Transit (LRT), PLTU, dan pembangunan transmisi.Saat ini, Sumsel, ada 268 perusahaan sawit dengan izin lokasi 2.591.449 hektar, IUP 1.637.820 hektar, HGU 588.890 hektar, tani inti 650.394 hektar, plasma 293.044 hektar dan tani swadaya 174.059 hektar. Sumsel juga punya 171 IUP batubara, total konsesi 989.834 hektar, sebanyak 240.502 hektar di kawasan hutan. Provinsi Jawa Timur punya 378 IUP. Sejak terbit Kepmen ESDM No 1204/2014 tentang penetapan wilayah pertambangan Jawa dan Bali, pesisir Jatim makin terancam.Pertambangan mineral diproyeksikan ke selatan Pulau Jawa termasuk Jatim. Karena itu, jalan lintas selatan jadi prioritas utama pembangunan infrastruktur Jatim.Khofifah Indar Parawansa, mundur dari jabatan Menteri Sosial, akan maju bersama Emil Dardak dengan dukungan Partai Demokrat, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura dan PAN. Khofifah pernah dua kali maju dalam pilkada Jatim sebagai calon gubernur, 2008 dan 2013, namun kalah. Selain pernah jadi anggota DPR, Khofifah juga jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan (1999-2001), Kepala BKKBN dan Ketua Muslimat Nahdatul Ulama.Calon wakil, Emil Dardak adalah cucu Mochamad Dardak, salah satu kyai NU. Emil merupakan Bupati Trenggalek sejak 2016.Pasangan lawan, Saifullah Yusuf atau dikenal dengan Gus Ipul merupakan Wakil Gubernur Jatim dua periode mendampingi Gubernur Soekarwo.Kali ini, dia maju sabagai calon gubernur bersama Puti Guntur. Puti Guntur adalah anak Guntur Soekarno Putra, anak mantan Presiden Soekarno. Kini Puti anggota DPR dari PDIP. Tahun 2017-2018, menjadi tahun marak mengeluarkan IUP. Setidaknya ada 170 IUP terbit sejak awal 2017 hingga Februari 2018.Catatan Jatam, dari 7.180 (82,4%) dari 8710 IUP, berada pada 171 lokasi pilkada 2018. Sebanyak 4.290 IUP berada di 17 provinsi pilkada (49,2%) dari seluruh Indonesia.Jatam meminta, KPK dan penegak hukum segera menindaklanjuti temuan-temuan ini dan menghentikan atau mencabut semua izin pertambangan yang keluar dan terindikasi terkait atau sumber pembiayaan atau pendanaan pilkada. Jatam juga meminta KPU menganulir kandidat yang gunakan dana atau biaya terbukti dari penghancuran alam dan lingkungan.“Kami mendukung KPK terus memberantas korupsi. Justru harus digalakkan tahun politik ini. Kami menolak usul pemerintah untuk penghentian penegakan hukum kepala daerah yang terjerat korupsi,” katanya.Jatam mengajak tak berpartisipasi pada pilkada serentak jika tak ada jaminan perlindungan hukum berkeadilan terhadap krisis sosial ekologis, seperti penggusuran kebun, sawah, kawasan masyarakat adat dan seluruh alat produksi rakyat. Terutama, di kawasan pangan dan tangkapan air yang selama ini jadi sumber kehidupan.“Perlu ada langkah hukum berkeadilan untuk pemulihan hak rakyat atas penghancuran dan penyerobotan yang terjadi,” katanya. Ijon politik makin terbukti dengan banyak kasus kepala daerah tertangkap KPK. Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama 2010-2018, ada 242 kepala daerah jadi tersangka korupsi. Bahkan dalam rentang Januari-Februari 2018, ada delapan kepala daerah ditindak KPK. Lima antara lain, mencalonkan diri pada pilkada 2018.“Kasus yang melibatkan kepala daerah 2018 ini disebut-sebut untuk mendanai pilkada berbiaya tinggi,” kata Donal Fariz dari ICW.“Sumber uang yang dihimpun paling sering dari petahana,pada tahun keempat atau kelima dari mana? Dari daerah kaya sumber alam, pengadaan barang dan jasa atau lelang jabatan. Cukong politik yang mengijon. Semacam pasca bayar. Terpilih, kemudian tagih konsesi,” katanya.Di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil, Kiara mencatat, ada tiga proyek berpotensi ijon politik. , proyek reklamasi pada 37 wilayah pesisir. , proyek pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di 21 wilayah pesisir. , proyek pembangunan pariwisata dengan basis investasi tanpa memperhatikan masyarakat pesisir.“Sejak rangkaian pilkada 2018 berlangsung tak ada calon kepala daerah berani menolak proyek-proyek bermasalah,” kata Tigor Hutapea dari Kiara.Padahal, katanya, banyak proyek pesisir ini yang bawa dampak buruk seperti masyarakat kehilangan akses melaut dan tergusur dari sumber kehidupannya. Juga, merusak ekosistem pesisir, meningkatkan kemiskinan, merusak sumber daya air di kawasan pantai reklamasi dan meningkatkan abrasi maupun banjir.Sementara KontraS melihat momen politik elektoral hanya jadi ajang perebutan kekayaan bagi segelintir elit. Pengekangan hak kebebasan berekspresi dan hak atas informasi sangat rawan.“Hak dasar ini yang menjadi batu penjuru bagi hak-hak lainnya baik hak sipil politik, maupun hak ekosop (ekonomi sosial dan politik-red),” kata Putri Kanesia dari KontraS.Hilangnya hak-hak ini menutup peluang masyarakat untuk memantau kekayaan daerah yang ada.KontraS juga menyoroti, calon tunggal marak dan keterlibatan kandidat dari TNI atau Polri aktif.Ada tiga kabupaten dan delapan kota dengan calon tunggal, dan tiga provinsi serta empat kabupaten dengan kandidat dari anggota Polri. Ada dua provinsi dan tiga kabupaten serta satu kota terdapat kandidat dari anggota TNI. Foto utama: Hulu Sungai Sehile atau barat dari bentang alam Sehile, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, sebagian sudah tokak oleh penambangan batubara. Penambangan batubara ini di dekat hutan lindung Bukit Sehile dan Suaka Margasatwa Isau-Isau Pasemah. Foto diambil dari Bukit Besak pertengahan April 2017 lalu . Di tahun politik, izin-izin bisnis ekstraktif cenderung marah keluar hingga mengancam lingkungan dan manusia. Foto Ahmad Supardi/ Mongabay Indonesia

[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

tahun politik rawan bagibagi izin ancaman buat lingkungan dan warga pemilihan kepala daerah pilkada serentak akan digelar juni di provinsi kota dan kabupaten pesta demokrasi ini dinilai belum berimplikasi pada penyelesaian krisis ekologi dan masalah rakyat bahkan khawatir melanggenggkan krisis sosial ekologis melalui penerbitan atau bagibagi izin tambang dan perkebunan untuk itu masyarakat harus mewaspadai rekam jejak kandidat yang berpotensi memperparah krisis sosial ekologispara kandidat tak ada yang berbicara isu spesifik krisis dan masalah terkait sumber daya alam dan lingkungan dalam debat calon gubernur jawa barat misal mereka cuma bicara soal kesehatan pendidikan padahal banyak sekali krisisi ekologis di jabar kata merah johansyah koodinator nasional jaringan advokasi tambang jatamhingga kini katanya praktik ijon politik terus berlangsung antara pelaku bisnis dan politisi dalam pilkada para pebisnis menunggangi dan mengendalikan para kandidiat kepala daerah melalui pembiayaan pencalonan dan kampanyepara kandidat lantas menebus dengan jaminan politik pemberian maupun pengamanan konsesi perizinanjatam memetakan potensi ijon politik dalam pilkada di tujuh daerah kaya sumber daya alambagaimana hasilnya dairi sebuah kabupaten dengan wilayah berbukit rawan longsor dan berada dalam pengaruh patahan renun rawan gempa sekitar dikapling konsesi pertambangan padahal dairi sudah dikenal dengan kenikmatan kopi sidikalang yang jadi ikon kabupatenarea produksi kopi robusta dan arabika tersebar di kecamatan luas tanaman robusta hektar dengan produksi ton per tahun arabika seluas hektar dengan produksi ton per tahun sekitar petani di dairi adalah petani kopisektor pertanian memberi sumbangsih ekonomi jauh lebih besar dibandingkan tambang pdrb produk domestik regional bruto atau lapangan usahared dari sektor tambang hanya sementara pertanian mengapa dairi harus menggantungkan hidupnya pada tambang kata merahdua kandidat akan bertarung di pilkada dairi depriwanto sitohang dan azhar bintang dengan dukungan partai golkar dan pan dengan eddy berutu dan jimmi sihombing didukung pdip nasdem hanura pkp dan gerindrasaat ini salah satu tambang milik bakrie group pt dairi prima mineral dpm mengantongi kontrak karya tambang timah hitam di pegunungan desa sopokomil seluas hektar dan sudah dapat izin operasi produksi sejak desember konsesi ini akan beroperasi selama tahun hingga konsesi perusahaan ini mengkapling hutan lindung seluas hektar hutan produksi terbatas hpt hektar dan kawasan masyarakat hektardpm mulai masuk dan mengambil alih lahan warga sejak pengeboran eksplorasi berdekatan dengan sumber air warga akibatnya ketika terjadi pencemaran sumber air pada dan terjadi gagal panen katanyauntuk itu perlu diwaspadai rekam jejak kedua pasangan calon depriwanto sitohang adalah anggota dprd dairi dari golkar dan anak dari jhonny sitohang bupati dairi pencalonan dalam pilkada tahun ini membuat khawatir masyarakat terjadi politik dinastipasangannya azhar bintang adalah kader pan mantan ketua dpp pan arahan zulkifli hasan yang memberikan konsesi paling banyak selama jadi menteri kehutanan azhar juga dikenal dekat dengan wakil bupati sedang menjabateddy berutu kakak kandung bupati pakpak bharat remigo yolanda berutu saudara perempuan jenny lucia beuru adalah anggota dprd sumatera utara bersama rekan mereka mendirikan sejumlah perusahaan yang masih ada saat ini yaitu pt juma mentawai pt juma beraspati indonesia pt juma wal indonesia dan p ture ugari nusantara sedangkan pasangannya jimmi sihombing anak heiderson sihombing pengusaha pertambangan di kalimantan jimmi adalah pengusaha pengadaan barang jasa pemerintah catatan jatam dari luas juta hektar kaltim saat ini atau juta hektar untuk pertambangan juta hektar untuk perkebunanpemerintah dan pemda telah jadi kaltim makin terperosok dalam jebakan ketergantungan ekonomi pada pertambangan dan pertanian berbasis lahan skala besar ucap merahpenguasaan ruang ini masih ditambah dengan izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu iuphhk jika dioverlay semua perizinan dan konsesi jauh lebih besar dari luas provinsiempat pasangan calon akan berkompetisi di pikada serentak yakni andy sofyan hasdam golkar nasdem syaharie joang dan awang ferdian hidayat demokrat ppp pkb isran noor dan hadi mulyadi gerindra pks pan rusmadi dan safaruddin pdip hanura empat pasangan calon akan maju dalam pilgub jabar dedi mizwar dan dedi mulyadi demokrat golkar ridwan kamil dan uu ruzhanul ulum nasdem ppp pkb hanura sudradjat dan akhmad syaikhu gerindra pks pan tubagus hasanuddin dan anton charliyan pdipdeddy mizwar dan ridwan kamil dua orang yang sebelumnya menjabat di lingkungan jawa barat bagaimana rekam jejak merekaketika deddy mizwar menjabat sebagai wakil gubernur jabar pemprov jabar tak menyetop penerbitan iup pertambangan dan alih fungsi lahan meski banyak bencana alam terjadibersama ahmad heryawan deddy menyetujui pembangunan bandara kertajati majalengka yang menimbulkan sengketa lahan disertai kekerasan aparat terhadap masyarakat yang menolak alih fungsi lahanridwan kamil semasa jabatan memimpin kota bandung mengambil beberapa keputusan berisiko kerusakan lingkungan inisiasi pembangunan bandung teknopolis di gedebage yang berfungsi sebagai kawasan parkir air dapat mengancam kehadiran banjir besar dan menggerus lahan sawah kebun serta tegalan sekitarberbagai masalah lingkungan di jabar seperti mega proyek meikarta yang terganjal izin lingkungan sengketa petani teluk jambe dan pt pertiwi lestari di bawah salim group juga polusi pltu indramayu dan pltu cirebon yang mengganggu kesehatan dan mata pencaharian nelayan dan petani tambang galian c yang merusak daerah aliran sungai tambang karst yang bikin krisis air masalahmasalah ini sepi dari perdebatan kandidat gubernur jabar empat pasangan calon yang akan bertarung di pilgub ntt yakni esthon l foenay dan christian rotok gerindra dan pan viktor b laiskodat dan yoser nae soi nasdem golkar hanura marianus sae dan emi nomleni pdip pkb benny k harman dan benny a litelnoni demokrat pkp pkschiristain rotok pernah menjabat bupati manggarai selama dua periode semasa jabatan tercatat iup terbit pada maret koalisi masyarakat sipil anti korupsi sumber daya alam di ntt melaporkan rotok ke kpk karena dugaan korupsi atas penerbitan izin tambang di kawasan hutan lindung nggalak regi kepada pt sumber jaya asia tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan dari menteri kehutanandampak tambang mangan ini katanya hutan tangkap hujan hancur dua sumber air hilang pencemaran pantai dan laut tangkapan ikan berkurang dan masyarakat sekitar tambang terkena ispa akutpencalonan viktor b laiskodat di pilgub ntt jatam menduga terkat kepentingan besar mulai dari pariwisata hingga mengamankan investasi mantan ketua umum golkar setya novanto investasi pltu di kawasan industri bolok kupang barat pembangunan hotel di pantai pede labuan bajo dan industri garam jateng akan jadi barometer pileg dan pilpres presiden joko widodo dan jusuf kalla menang mutlak di jateng dengan suaramasalah pertambangan dan krisis air bersih membayangi provinsi ini untuk segera dituntaskan para kandidat katanyajateng punya izin tambang aktif izin cnc habis masa berlaku dan izin non cnc dari semua perizinan beberapa dimiliki perusahaan besar seperti holcim indonesia cilacap semen grobogan grobogan semen gresik rembang sinar asia fortuna rembang dan ultratech mining indonesia wonogiriganjar pranowo gubernur petahana akan maju kembali dalam pilgub bersama taj yasin maimoen pdip golkar demokrat ppp dan nasdem ganjar akan bertarung melawan sudirman said mantan menteri esdm bersama ida fauziyahcatatan penting buat ganjar kata merah hingga kini pt semen indonesia menambang karst dan membangun pabrik semen di rembangposisi dan sikap ganjar pranowo selama ini selalu di pihak semen indonesia sementara rakyat di pegunungan kendeng berjuang sendirian katanyasudirman saidida dinilai bukan kandidat bersih karena dukungan partai gerindra di mana prabowo subianto ketum gerindra punya banyak perusahaan bidang kehutanan kertas dan bubur kertas sawit tambang batubara dan perusahaan jasasemua perusahaan berada di bawah naungan nusantara energy group perusahaan yang berdiri sejak dan muncul dalam paradise paperbocoran data yang memuat rincian keuangan orangorang kaya yang berinvestasi dengan pajak rendah atau bahkan tanpa pajak empat kandidat akan bertarung di pilgub sumsel sejumlah proyek infrastruktur harus jadi perhatian kandidat pilgub sumsel seperti proyek jalan tol lintas sumatera light rail transit lrt pltu dan pembangunan transmisisaat ini sumsel ada perusahaan sawit dengan izin lokasi hektar iup hektar hgu hektar tani inti hektar plasma hektar dan tani swadaya hektar sumsel juga punya iup batubara total konsesi hektar sebanyak hektar di kawasan hutan provinsi jawa timur punya iup sejak terbit kepmen esdm no tentang penetapan wilayah pertambangan jawa dan bali pesisir jatim makin terancampertambangan mineral diproyeksikan ke selatan pulau jawa termasuk jatim karena itu jalan lintas selatan jadi prioritas utama pembangunan infrastruktur jatimkhofifah indar parawansa mundur dari jabatan menteri sosial akan maju bersama emil dardak dengan dukungan partai demokrat golkar nasdem ppp hanura dan pan khofifah pernah dua kali maju dalam pilkada jatim sebagai calon gubernur dan namun kalah selain pernah jadi anggota dpr khofifah juga jadi menteri pemberdayaan perempuan kepala bkkbn dan ketua muslimat nahdatul ulamacalon wakil emil dardak adalah cucu mochamad dardak salah satu kyai nu emil merupakan bupati trenggalek sejak pasangan lawan saifullah yusuf atau dikenal dengan gus ipul merupakan wakil gubernur jatim dua periode mendampingi gubernur soekarwokali ini dia maju sabagai calon gubernur bersama puti guntur puti guntur adalah anak guntur soekarno putra anak mantan presiden soekarno kini puti anggota dpr dari pdip tahun menjadi tahun marak mengeluarkan iup setidaknya ada iup terbit sejak awal hingga februari catatan jatam dari dari iup berada pada lokasi pilkada sebanyak iup berada di provinsi pilkada dari seluruh indonesiajatam meminta kpk dan penegak hukum segera menindaklanjuti temuantemuan ini dan menghentikan atau mencabut semua izin pertambangan yang keluar dan terindikasi terkait atau sumber pembiayaan atau pendanaan pilkada jatam juga meminta kpu menganulir kandidat yang gunakan dana atau biaya terbukti dari penghancuran alam dan lingkungankami mendukung kpk terus memberantas korupsi justru harus digalakkan tahun politik ini kami menolak usul pemerintah untuk penghentian penegakan hukum kepala daerah yang terjerat korupsi katanyajatam mengajak tak berpartisipasi pada pilkada serentak jika tak ada jaminan perlindungan hukum berkeadilan terhadap krisis sosial ekologis seperti penggusuran kebun sawah kawasan masyarakat adat dan seluruh alat produksi rakyat terutama di kawasan pangan dan tangkapan air yang selama ini jadi sumber kehidupanperlu ada langkah hukum berkeadilan untuk pemulihan hak rakyat atas penghancuran dan penyerobotan yang terjadi katanya ijon politik makin terbukti dengan banyak kasus kepala daerah tertangkap kpk catatan indonesia corruption watch icw selama ada kepala daerah jadi tersangka korupsi bahkan dalam rentang januarifebruari ada delapan kepala daerah ditindak kpk lima antara lain mencalonkan diri pada pilkada kasus yang melibatkan kepala daerah ini disebutsebut untuk mendanai pilkada berbiaya tinggi kata donal fariz dari icwsumber uang yang dihimpun paling sering dari petahanapada tahun keempat atau kelima dari mana dari daerah kaya sumber alam pengadaan barang dan jasa atau lelang jabatan cukong politik yang mengijon semacam pasca bayar terpilih kemudian tagih konsesi katanyadi sektor pesisir dan pulaupulau kecil kiara mencatat ada tiga proyek berpotensi ijon politik proyek reklamasi pada wilayah pesisir proyek pertambangan di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil di wilayah pesisir proyek pembangunan pariwisata dengan basis investasi tanpa memperhatikan masyarakat pesisirsejak rangkaian pilkada berlangsung tak ada calon kepala daerah berani menolak proyekproyek bermasalah kata tigor hutapea dari kiarapadahal katanya banyak proyek pesisir ini yang bawa dampak buruk seperti masyarakat kehilangan akses melaut dan tergusur dari sumber kehidupannya juga merusak ekosistem pesisir meningkatkan kemiskinan merusak sumber daya air di kawasan pantai reklamasi dan meningkatkan abrasi maupun banjirsementara kontras melihat momen politik elektoral hanya jadi ajang perebutan kekayaan bagi segelintir elit pengekangan hak kebebasan berekspresi dan hak atas informasi sangat rawanhak dasar ini yang menjadi batu penjuru bagi hakhak lainnya baik hak sipil politik maupun hak ekosop ekonomi sosial dan politikred kata putri kanesia dari kontrashilangnya hakhak ini menutup peluang masyarakat untuk memantau kekayaan daerah yang adakontras juga menyoroti calon tunggal marak dan keterlibatan kandidat dari tni atau polri aktifada tiga kabupaten dan delapan kota dengan calon tunggal dan tiga provinsi serta empat kabupaten dengan kandidat dari anggota polri ada dua provinsi dan tiga kabupaten serta satu kota terdapat kandidat dari anggota tni foto utama hulu sungai sehile atau barat dari bentang alam sehile kabupaten lahat sumatera selatan sebagian sudah tokak oleh penambangan batubara penambangan batubara ini di dekat hutan lindung bukit sehile dan suaka margasatwa isauisau pasemah foto diambil dari bukit besak pertengahan april lalu di tahun politik izinizin bisnis ekstraktif cenderung marah keluar hingga mengancam lingkungan dan manusia foto ahmad supardi mongabay indonesia

Ketika Komoditas Pertanian Andalan Wajok Hilir Meredup, Ada Apa?. “PT Muara Sungai Landak.” Begitu sebuah papan nama terpampang di pinggir jalan di Wajok Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Jalan perusahaan ini juga digunakan masyarakat beberapa dusun sebagai akses mereka ke jalan protokol.Sisi kiri jalan masuk bertanah merah, pos jaga bercat hijau. Pos tampak kosong.“Sekitar lima kilometer ke dalam, rumah kepala desa,” kata Nasir Putra, warga Desa Wajok Hilir.Jalan masuk hanya muat satu mobil. Jika berpapasan dengan motor, masing-masing kendaraan harus hati-hati menepi jika tak ingin masuk ke parit di sisi kanan dan kiri jalan.Sisi kiri dan kanan jalan didominasi padi tadah hujan, kebun kelapa dan sawit warga. Parit di sebelah kanan, lebih lebar dan dalam. Warna air hitam, khas gambut. Rumah penduduk berjauhan. Beberapa rumah tampak menjemur padi dan pinang.Padi terjemur di tikar pandan, biasa untuk konsumsi sehari-hari. Pinang dijual ke pasar. “Sekitar Rp10.000 per kilo (gram). Lumayan untuk beli lauk,” kata Nasir.Mobil tak bisa berpacu kencang. Jalan sempit, banyak warga mencari peruntungan dengan memancing di parit. Hasilnya, dijual.Para pemancing akan memarkir motor mereka masuk ke semak. Selain demi keamanan, juga tak ingin menghalangi jalan. Biasa mereka mendapatkan gabus.Rumah Abdul Majid, Kepala Desa Wajok Hilir, lebih besar dari para tetangga. Mobil perusahaan Jepang, terparkir di garasi. Di halaman rumah yang bercor semen, terbentang dua tikar pandan berisi padi.Ada 14.000 jiwa dan 6.300 keluarga di desa ini. Sesuai nama desanya, mayoritas warga suku Bugis. Mereka adalah perantauan dari Wajo, Sulawesi Selatan. Selebihnya, ada suku Madura dan Tionghoa.Desa Wajok Hilir, terdiri dari tujuh dusun yang berbatasan dengan dua korporasi, PT Muara Sungai Landak (MSL)– perusahaan perkebunan kayu dan PT Mitra Andalan Sejahtera– perusahaan perkebunan sawit.Belum lama ini, MSL jadi bahan perbincangan. Ia disebut-sebut berelasi dengan APP (Asia Pulp and Paper)—perusahaan yang mempunyai komitmen konservasi hutan—tetapi MSL masih menebang hutan sekitar 13.000-an hektar di Kalimantan Barat.Pada Desember 2017, investigasi menyebut, menemukan, keterkaitan antara 27 pemasok dan Sinar Mas. Modus gunakan berbagai struktur kepemilikan, diduga untuk menghindari pengelolaan komitmen keberlanjutan atau meminimalisir tanggung jawab perusahaan. Salah satu pemasok yang disebut adalah MSL.APP mengakui keterlibatan dengan para pemasok ‘independen’ mereka, kecuali MSL. Anak usaha Sinar Mas ini membantah kalau mereka terkait dengan MSL, meskipun dalam laporan AP menemukan si pemilik perusahaan merupakan dua karyawan di Sinar Mas Forestry.”Jika ada karyawan kami yang terlibat dalam bisnis lain, karena konflik kepentingan yang melanggar kode etik bisnis kami dapat terjadi, kami akan melakukan tindakan disipliner yang dapat mencakup pemutusan hubungan kerja,” kata pernyataan resmi perusahaan.Di dusun-dusun Wajok Hilir ini, warga pun tahu MSL itu sebagai perusahaan Sinar Mas.“Katanya Sinar Mas ini kena gambut. Jadi berhenti dulu.” Begitu ucapan Muhamad Nur, warga Wajok Hilir.Kini, operasi perusahaan setop kemungkinan terkait penerapan aturan gambut oleh pemerintah. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di lahan gambut, wajib merevisi rencana kerja usaha (RKU) sesuai dengan aturan terbaru.Sejak masuk pada 2009, disebut-sebut itu perusahaan Sinar Mas. Nur tak tahu mengapa ada penyebutan itu. ***Ada Dusun Nenas, Dusun Padi, Dusun Kopi, Dusun Kelapa, Dusun Palawija, Dusun Cokelat, dan Dusun Keladi. Ketujuh dusun di Desa Wajok Hilir ini bernamakan komoditas andalan daerah masing-masing. “Semua dinamai sesuai hasil pertaniannya,” kata Majid.Pada era 2000-an, Wajok Hilir terkenal sebagai sentra beragam komoditas, terutama keladi, kelapa dan nenas.Keladi Wajok bahkan jadi pemasok untuk kripik talas di Bogor era 1990-2000-an. Itu cerita dulu.Kini, genangan air atau banjir terjadi lebih lama hingga tanamanpun sulit hidup. Wajok sebagai sentra keladi, kelapa dan nenaspun mulai meredup.Majid enggan menyebutkan kondisi ini karena perusahaan masuk. Dia merasa tak punya kapasitas mengatakan itu. Namun, dia berani menyebut, sejak ada perusahaan di sekitar Desa Wajok, banjir makin parah.Setelah perusahaan datang, sebagian wargapun bekerja dengan perusahaan, baik laki-laki maupun perempuan, rata-rata mencoba peruntungan menjadi buruh.“Sekarang mau bercocok tanam susah, sering banjir. Seminggu baru surut air. Tanaman jadi busuk,” kata Majid.Macam di Dusun Keladi, keladi, susah tumbuh subur kalau banjir bertahan lama. Malah, tanaman keladi membusuk.Sebagai kawasan pasang surut, sebenarnya warga tak heran dengan genangan air. Warga biasa dengan sebutan ‘air pasang.’ Kini, air pasang lebih lama. Dulu, hanya hitungan hari, kini bisa lebih seminggu. Pasang pun makin tinggi. Rata-rata warga dusun sekitar mempunyai rumah dengan kolong tinggi.Tak hanya genangan air makin lama, terjadi perubahan kualitas air. “Dulu air bisa langsung diminum. Walau rasa agak sepat, tapi lama-lama enak,” katanya.Yang dimaksud Majid, adalah air parit di depan rumahnya. Warga kini tak lagi berani minum air parit lagi. Takut tercemar pupuk dari tanaman perusahaan.Warga hanya mengambil air untuk mandi, cuci dan kakus. Air minum mengandalkan dari hujan. Tiap rumah banyak sekali gentong semen.Warga juga tak lagi berkebun kelapa. Tak heran, banyak kebun kelapa tampak tak terurus saat memasuki Wajok Hilir. Upah memanjat pohon kelapa, tak sebanding dengan harga. Baik olahan menjadi minyak atau kopra. Untuk dijual dalam bentuk arang pun, tidak banyak yang melakukan.Sebagai kepala desa, Majid punya tanggung jawab memajukan desa. Dalam rencana pembangunan yang dia susun, sektor pertanian utama.“Saya bikin demplot sawah. Kebetulan aparat TNI membantu,” katanya. Majid akan mencoba metode untuk penanaman padi. Metode ini dengan teknik penanaman padi sebanyak 10-20 anakan vegetatif dalam satu lubang tanam. Majid berharap, warga bisa melihat peluang mengembangkan sektor pertanian kembali. Beberapa daerah relatif tinggi dan kurang terpengaruh banjir besar, berhasil menanam semangka. Hasil pun cukup menjanjikan.Mereka juga punya hutan tanaman rakyat yang peroleh izin pada 2014 seluas lebih 380 hektar. “Saya ingin warga bisa memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari hutan itu,” katanya.Meskipun begitu, Majid agak khawatir. Dia takut kayu-kayu di hutan terbalak tanpa izin. Pasalnya, sudah ada beberapa laporan orang membalak kayu di sana.Di hutan itu diyakini masih banyak populasi orangutan, dan kucing hutan. “Perlu dampingan segera, dan kepastian pasar tentu,” katanya.Dia menyakini, kayu hutan bisa untuk keperluan skala kecil warga desa.Untuk pemanfaatan pun perlu perencanaan dan konsep matang agar mengoptimalkan hasil hutan bukan kayu. “Bisa jadi jawaban paling baik untuk pengelolaan kawasan,” katanya. Dia tak ingin berulang orangutan mati terluka bakar, pada 2012.Dusun Nenas tak jauh beda dari Dusun Keladi dan dusun-dusun lain di Wajok Hilir. Warga banyak beralih menjadi pekerja di perusahaan. Kepala Dusun Nenas, Muhammad Hasan, bahkan jadi petugas keamanan perusahaan MSL.Dusun Nenas, terletak lebih ke dalam dari Dusun Keladi. Terdapat satu jembatan dari susunan batang kelapa. Di beberapa bagian, batang sudah lapuk bahkan ambrol.Beberapa rumah warga di dusun ini berdekatan, terutama mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan. Ada juga etnik Tionghoa di desa ini. Mereka bertani sayur, bawang daun dan seledri. Rumah mereka dibedakan dengan ada kotak merah untuk menaruh dupa dalam ritual doa.Desa ini pun sedang mengalami masalah. Muhamad Tahir, Ketua RW menceritakan, awal tahun ini mereka merugi. Padi trserang hama empangau. Ia serangga yang mengeluarkan bau tak sedap. Bulir-bulir padi dimakan. Hampir gagal panen.Belum selesai masalah hama, banjir tinggi pun menyusul hingga nyaris masuk ke rumah. Baru surut setelah tergenang 10 hari.Masalah demi masalah datang beruntun. Kini, mereka berhadapan dengan asap. “Sudah seminggu ini setiap pagi, jarak pandang hanya lima meter,” kata Tahir.Beruntung, saat itu libur panjang, bertepatan dengan perayaan Imlek. Jadi anak-anak tak harus pergi sekolah di tengah kabut tebal.Meskipun begitu, warga sekitar mulai batuk pilek. Cuaca kering. Di belakang rumah warga mengepul asap, tanpa terlihat api. Diduga ada yang membakar lahan.Tahir bilang, warga dusun itu tak lagi membakar lahan untuk bercocok tanam. Lahan kelola mereka sudah pernah ditanami, hingga tinggal mengganti komoditas pertanian.“Bukan orang sini yang bakar. Itu yang di dekat perusahaan ada yang tanam jagung,” katanya.Tahir memandang kepulan asap di langit. Dia bilang, biasa ada yang membantu memadamkan api.Polisi dan tentara pun sudah masuk dusun. Mereka mencatat lahan-lahan terbakar. Biasa, tak lama, ada heli mengangkut air memadamkan lahan terbakar. “Sudah tiga hari berselang dari kedatangan aparat, heli belum kunjung datang,” katanya. Foto utama: Perkampungan warga di Wajok Hilir, yang berbatasan dengan perusahaan, salah satu PT MSL. Foto udara Aseanty Pahlevi/ Mongabay Indonesia

[1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

ketika komoditas pertanian andalan wajok hilir meredup ada apa pt muara sungai landak begitu sebuah papan nama terpampang di pinggir jalan di wajok hilir kabupaten mempawah kalimantan barat jalan perusahaan ini juga digunakan masyarakat beberapa dusun sebagai akses mereka ke jalan protokolsisi kiri jalan masuk bertanah merah pos jaga bercat hijau pos tampak kosongsekitar lima kilometer ke dalam rumah kepala desa kata nasir putra warga desa wajok hilirjalan masuk hanya muat satu mobil jika berpapasan dengan motor masingmasing kendaraan harus hatihati menepi jika tak ingin masuk ke parit di sisi kanan dan kiri jalansisi kiri dan kanan jalan didominasi padi tadah hujan kebun kelapa dan sawit warga parit di sebelah kanan lebih lebar dan dalam warna air hitam khas gambut rumah penduduk berjauhan beberapa rumah tampak menjemur padi dan pinangpadi terjemur di tikar pandan biasa untuk konsumsi seharihari pinang dijual ke pasar sekitar rp per kilo gram lumayan untuk beli lauk kata nasirmobil tak bisa berpacu kencang jalan sempit banyak warga mencari peruntungan dengan memancing di parit hasilnya dijualpara pemancing akan memarkir motor mereka masuk ke semak selain demi keamanan juga tak ingin menghalangi jalan biasa mereka mendapatkan gabusrumah abdul majid kepala desa wajok hilir lebih besar dari para tetangga mobil perusahaan jepang terparkir di garasi di halaman rumah yang bercor semen terbentang dua tikar pandan berisi padiada jiwa dan keluarga di desa ini sesuai nama desanya mayoritas warga suku bugis mereka adalah perantauan dari wajo sulawesi selatan selebihnya ada suku madura dan tionghoadesa wajok hilir terdiri dari tujuh dusun yang berbatasan dengan dua korporasi pt muara sungai landak msl perusahaan perkebunan kayu dan pt mitra andalan sejahtera perusahaan perkebunan sawitbelum lama ini msl jadi bahan perbincangan ia disebutsebut berelasi dengan app asia pulp and paperperusahaan yang mempunyai komitmen konservasi hutantetapi msl masih menebang hutan sekitar an hektar di kalimantan baratpada desember investigasi menyebut menemukan keterkaitan antara pemasok dan sinar mas modus gunakan berbagai struktur kepemilikan diduga untuk menghindari pengelolaan komitmen keberlanjutan atau meminimalisir tanggung jawab perusahaan salah satu pemasok yang disebut adalah mslapp mengakui keterlibatan dengan para pemasok independen mereka kecuali msl anak usaha sinar mas ini membantah kalau mereka terkait dengan msl meskipun dalam laporan ap menemukan si pemilik perusahaan merupakan dua karyawan di sinar mas forestryjika ada karyawan kami yang terlibat dalam bisnis lain karena konflik kepentingan yang melanggar kode etik bisnis kami dapat terjadi kami akan melakukan tindakan disipliner yang dapat mencakup pemutusan hubungan kerja kata pernyataan resmi perusahaandi dusundusun wajok hilir ini warga pun tahu msl itu sebagai perusahaan sinar maskatanya sinar mas ini kena gambut jadi berhenti dulu begitu ucapan muhamad nur warga wajok hilirkini operasi perusahaan setop kemungkinan terkait penerapan aturan gambut oleh pemerintah perusahaanperusahaan yang beroperasi di lahan gambut wajib merevisi rencana kerja usaha rku sesuai dengan aturan terbarusejak masuk pada disebutsebut itu perusahaan sinar mas nur tak tahu mengapa ada penyebutan itu ada dusun nenas dusun padi dusun kopi dusun kelapa dusun palawija dusun cokelat dan dusun keladi ketujuh dusun di desa wajok hilir ini bernamakan komoditas andalan daerah masingmasing semua dinamai sesuai hasil pertaniannya kata majidpada era an wajok hilir terkenal sebagai sentra beragam komoditas terutama keladi kelapa dan nenaskeladi wajok bahkan jadi pemasok untuk kripik talas di bogor era an itu cerita dulukini genangan air atau banjir terjadi lebih lama hingga tanamanpun sulit hidup wajok sebagai sentra keladi kelapa dan nenaspun mulai meredupmajid enggan menyebutkan kondisi ini karena perusahaan masuk dia merasa tak punya kapasitas mengatakan itu namun dia berani menyebut sejak ada perusahaan di sekitar desa wajok banjir makin parahsetelah perusahaan datang sebagian wargapun bekerja dengan perusahaan baik lakilaki maupun perempuan ratarata mencoba peruntungan menjadi buruhsekarang mau bercocok tanam susah sering banjir seminggu baru surut air tanaman jadi busuk kata majidmacam di dusun keladi keladi susah tumbuh subur kalau banjir bertahan lama malah tanaman keladi membusuksebagai kawasan pasang surut sebenarnya warga tak heran dengan genangan air warga biasa dengan sebutan air pasang kini air pasang lebih lama dulu hanya hitungan hari kini bisa lebih seminggu pasang pun makin tinggi ratarata warga dusun sekitar mempunyai rumah dengan kolong tinggitak hanya genangan air makin lama terjadi perubahan kualitas air dulu air bisa langsung diminum walau rasa agak sepat tapi lamalama enak katanyayang dimaksud majid adalah air parit di depan rumahnya warga kini tak lagi berani minum air parit lagi takut tercemar pupuk dari tanaman perusahaanwarga hanya mengambil air untuk mandi cuci dan kakus air minum mengandalkan dari hujan tiap rumah banyak sekali gentong semenwarga juga tak lagi berkebun kelapa tak heran banyak kebun kelapa tampak tak terurus saat memasuki wajok hilir upah memanjat pohon kelapa tak sebanding dengan harga baik olahan menjadi minyak atau kopra untuk dijual dalam bentuk arang pun tidak banyak yang melakukansebagai kepala desa majid punya tanggung jawab memajukan desa dalam rencana pembangunan yang dia susun sektor pertanian utamasaya bikin demplot sawah kebetulan aparat tni membantu katanya majid akan mencoba metode untuk penanaman padi metode ini dengan teknik penanaman padi sebanyak anakan vegetatif dalam satu lubang tanam majid berharap warga bisa melihat peluang mengembangkan sektor pertanian kembali beberapa daerah relatif tinggi dan kurang terpengaruh banjir besar berhasil menanam semangka hasil pun cukup menjanjikanmereka juga punya hutan tanaman rakyat yang peroleh izin pada seluas lebih hektar saya ingin warga bisa memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari hutan itu katanyameskipun begitu majid agak khawatir dia takut kayukayu di hutan terbalak tanpa izin pasalnya sudah ada beberapa laporan orang membalak kayu di sanadi hutan itu diyakini masih banyak populasi orangutan dan kucing hutan perlu dampingan segera dan kepastian pasar tentu katanyadia menyakini kayu hutan bisa untuk keperluan skala kecil warga desauntuk pemanfaatan pun perlu perencanaan dan konsep matang agar mengoptimalkan hasil hutan bukan kayu bisa jadi jawaban paling baik untuk pengelolaan kawasan katanya dia tak ingin berulang orangutan mati terluka bakar pada dusun nenas tak jauh beda dari dusun keladi dan dusundusun lain di wajok hilir warga banyak beralih menjadi pekerja di perusahaan kepala dusun nenas muhammad hasan bahkan jadi petugas keamanan perusahaan msldusun nenas terletak lebih ke dalam dari dusun keladi terdapat satu jembatan dari susunan batang kelapa di beberapa bagian batang sudah lapuk bahkan ambrolbeberapa rumah warga di dusun ini berdekatan terutama mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan ada juga etnik tionghoa di desa ini mereka bertani sayur bawang daun dan seledri rumah mereka dibedakan dengan ada kotak merah untuk menaruh dupa dalam ritual doadesa ini pun sedang mengalami masalah muhamad tahir ketua rw menceritakan awal tahun ini mereka merugi padi trserang hama empangau ia serangga yang mengeluarkan bau tak sedap bulirbulir padi dimakan hampir gagal panenbelum selesai masalah hama banjir tinggi pun menyusul hingga nyaris masuk ke rumah baru surut setelah tergenang harimasalah demi masalah datang beruntun kini mereka berhadapan dengan asap sudah seminggu ini setiap pagi jarak pandang hanya lima meter kata tahirberuntung saat itu libur panjang bertepatan dengan perayaan imlek jadi anakanak tak harus pergi sekolah di tengah kabut tebalmeskipun begitu warga sekitar mulai batuk pilek cuaca kering di belakang rumah warga mengepul asap tanpa terlihat api diduga ada yang membakar lahantahir bilang warga dusun itu tak lagi membakar lahan untuk bercocok tanam lahan kelola mereka sudah pernah ditanami hingga tinggal mengganti komoditas pertanianbukan orang sini yang bakar itu yang di dekat perusahaan ada yang tanam jagung katanyatahir memandang kepulan asap di langit dia bilang biasa ada yang membantu memadamkan apipolisi dan tentara pun sudah masuk dusun mereka mencatat lahanlahan terbakar biasa tak lama ada heli mengangkut air memadamkan lahan terbakar sudah tiga hari berselang dari kedatangan aparat heli belum kunjung datang katanya foto utama perkampungan warga di wajok hilir yang berbatasan dengan perusahaan salah satu pt msl foto udara aseanty pahlevi mongabay indonesia

Kebun Terbakar, Perusahaan Sawit Triomas Terjerat UU Lingkungan Hidup. PT Triomas Forestry Development Indonesia (TFDI), perusahaan perkebunan sawit terjerat hukum perusakan lingkungan hidup karena terjadi kebakaran pada konsesi mereka sekitar 400 hektar pada 2014. Kasus ini sudah masuk persidangan di Pengadilan Negeri Siak, Riau.Ketua Majelis Hakim, Lia Yuwannita, bersama hakim anggota, Dewi Hesti Indria dan Risca Fajarwati, memimpin sidang pidana TFDI, diwakili Direktur Supendi, pertengahan Maret lalu.Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa TFDI melanggar, Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a atau Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.TFDI ini berada di Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Siak, seluas 12.000 hektar. Lahan baru ditanami sawit 2.000 hektar, 90 hektar sedang pembersihan (“Sisanya masih hutan alam,” kata Tian Andesta, JPU Kejari Siak.Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 97/HGU/BPN RI/2010, luas hak guna usaha (HGU) TFDI hanya 6.335,036 hektar, terbagi tiga bidang. Bidang A 486,196 hektar, bidang B 1.824,385 hektar dan bidang C 4.024,455 hektar.Kebun TFDI berlokasi di Sungai Metas itu terbagi enam divisi. Divisi I dan II sudah ditanami sawit. Divisi III masih hutan. Divisi IV dan V sedang proses dibuka. Terakhir, divisi VI masih hutan.Rentang Februari hingga Maret 2014, sekitar 400 hektar konsesi TFDI terbakar, sebagian besar di area Tepatnya divisi I, IV dan V.Dalam dakwaan, JPU menyebut, TFDI tak mengupayakan pencegahan kebakaran. Fakta di lapangan, tak ada papan peringatan bahaya membakar hutan maupun lahan, tak ada menara pemantau api, tak memiliki tim khsusus pemadam api.“Tim hanya karyawan kebun. Itu pun setelah kebakaran terjadi,” kata Tian.Selain itu, peralatan pemadam api TFDI juga tergolong minim. Sekat bakar pembatas antara lahan dalam dan luar HGU tak sesuai ketentuan berlaku.Berdasarkan audit tim, pada 4 Juli 2014, TFDI dinilai tak patuh dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran hutan atau lahan.Tim ini terdiri dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Juga Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP REDD+) serta Pemerintah Riau.Penasihat hukum terdakwa, John dan Junaidi, keberatan dengan dakwaan JPU. Mereka menilai, dakwaan JPU tak berdasar hukum hingga tak dapat diterima dan dinilai kadaluarsa.Alasan mereka, tak ada unsur melawan hukum dilakukan terdakwa dan tak sesuai dengan tindak pidana. Penjelasan dalam dakwaan mengenai luasan kebakaran dinilai keliru karena proses awal pengambilan titik koordinat tidak benar.Mereka juga menilai, JPU keliru bila mengacu hasil audit UKP4 yang menyatakan TFDI tak patuh. Lembaga ini, kata John, hanya pengawasan bukan penegakan hukum.“, UKP4 telah dibubarkan,” katanya.Dua penasihat hukum itu juga menyimpulkan, penyidik tak sah dan bertentangan dengan UU. Penyidik perkara ini juga tak memiliki kewenangan dalam memeriksa saksi. Cara penyidik memanggil tersangka yang saat ini jadi terdakwa juga tak sah karena, surat dikirim melalui fax.“Kami minta majelis hakim menerima keberatan kami dan menolak dakwaan JPU keseluruhannya,” kata Junaidi.Setelah mendengar argumen masing-masing pihak dalam dua kali persidangan, majelis hakim memutuskan tetap melanjutkan perkara ini.Pendapat majelis hakim, ada atau tidak unsur melawan hukum itu sudah masuk dalam pokok perkara dan harus dibuktikan di persidangan.Berkenaan dengan kewenangan dan cara penyidik melakukan penyidikan, sudah selesai pada sidang pra peradilan PN Jakarta Selatan dan hakim menolak gugatan terdakwa, pada sidang 11 Juli 2016.TFDI merupakan perusahaan kayu juga berbisnis perkebunan sawit, berdiri akhir 1968. Berdasarkan SK direksi Nomor 114/PEG/SK/X/2012, struktur organisasi TFDI dipimpin Yudianto, sebagai komisaris dan Supendi sebagai direktur. Orang-orang inilah yang mewakili perusahaan di dalam maupun luar.Perusahaan ini memperoleh izin usaha perkebunan atau IUP dari Bupati Siak, berdasarkan pada 8 September 2006. Foto utama: Sawit. Ekspansi sawit terus terjadi, hingga menciptakan beragam masalah dari deforestasi, konflik lahan sampai kebakaran, seperti yang didakwakan kepada PT TFDI di Riau. Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

kebun terbakar perusahaan sawit triomas terjerat uu lingkungan hidup pt triomas forestry development indonesia tfdi perusahaan perkebunan sawit terjerat hukum perusakan lingkungan hidup karena terjadi kebakaran pada konsesi mereka sekitar hektar pada kasus ini sudah masuk persidangan di pengadilan negeri siak riauketua majelis hakim lia yuwannita bersama hakim anggota dewi hesti indria dan risca fajarwati memimpin sidang pidana tfdi diwakili direktur supendi pertengahan maret lalujaksa penuntut umum jpu mendakwa tfdi melanggar pasal ayat jo pasal ayat huruf a atau pasal ayat jo pasal ayat huruf a uu no tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hiduptfdi ini berada di desa penyengat kecamatan sungai apit siak seluas hektar lahan baru ditanami sawit hektar hektar sedang pembersihan sisanya masih hutan alam kata tian andesta jpu kejari siakberdasarkan surat keputusan kepala badan pertanahan nasional no hgubpn ri luas hak guna usaha hgu tfdi hanya hektar terbagi tiga bidang bidang a hektar bidang b hektar dan bidang c hektarkebun tfdi berlokasi di sungai metas itu terbagi enam divisi divisi i dan ii sudah ditanami sawit divisi iii masih hutan divisi iv dan v sedang proses dibuka terakhir divisi vi masih hutanrentang februari hingga maret sekitar hektar konsesi tfdi terbakar sebagian besar di area tepatnya divisi i iv dan vdalam dakwaan jpu menyebut tfdi tak mengupayakan pencegahan kebakaran fakta di lapangan tak ada papan peringatan bahaya membakar hutan maupun lahan tak ada menara pemantau api tak memiliki tim khsusus pemadam apitim hanya karyawan kebun itu pun setelah kebakaran terjadi kata tianselain itu peralatan pemadam api tfdi juga tergolong minim sekat bakar pembatas antara lahan dalam dan luar hgu tak sesuai ketentuan berlakuberdasarkan audit tim pada juli tfdi dinilai tak patuh dalam pencegahan penanggulangan kebakaran hutan atau lahantim ini terdiri dari kementerian kehutanan kementerian pertanian kementerian lingkungan hidup unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan ukp juga badan pengelola penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi degradasi hutan dan lahan gambut bp redd serta pemerintah riaupenasihat hukum terdakwa john dan junaidi keberatan dengan dakwaan jpu mereka menilai dakwaan jpu tak berdasar hukum hingga tak dapat diterima dan dinilai kadaluarsaalasan mereka tak ada unsur melawan hukum dilakukan terdakwa dan tak sesuai dengan tindak pidana penjelasan dalam dakwaan mengenai luasan kebakaran dinilai keliru karena proses awal pengambilan titik koordinat tidak benarmereka juga menilai jpu keliru bila mengacu hasil audit ukp yang menyatakan tfdi tak patuh lembaga ini kata john hanya pengawasan bukan penegakan hukum ukp telah dibubarkan katanyadua penasihat hukum itu juga menyimpulkan penyidik tak sah dan bertentangan dengan uu penyidik perkara ini juga tak memiliki kewenangan dalam memeriksa saksi cara penyidik memanggil tersangka yang saat ini jadi terdakwa juga tak sah karena surat dikirim melalui faxkami minta majelis hakim menerima keberatan kami dan menolak dakwaan jpu keseluruhannya kata junaidisetelah mendengar argumen masingmasing pihak dalam dua kali persidangan majelis hakim memutuskan tetap melanjutkan perkara inipendapat majelis hakim ada atau tidak unsur melawan hukum itu sudah masuk dalam pokok perkara dan harus dibuktikan di persidanganberkenaan dengan kewenangan dan cara penyidik melakukan penyidikan sudah selesai pada sidang pra peradilan pn jakarta selatan dan hakim menolak gugatan terdakwa pada sidang juli tfdi merupakan perusahaan kayu juga berbisnis perkebunan sawit berdiri akhir berdasarkan sk direksi nomor pegskx struktur organisasi tfdi dipimpin yudianto sebagai komisaris dan supendi sebagai direktur orangorang inilah yang mewakili perusahaan di dalam maupun luarperusahaan ini memperoleh izin usaha perkebunan atau iup dari bupati siak berdasarkan pada september foto utama sawit ekspansi sawit terus terjadi hingga menciptakan beragam masalah dari deforestasi konflik lahan sampai kebakaran seperti yang didakwakan kepada pt tfdi di riau foto sapariah saturi mongabay indonesia

Potret 5 Tahun Kebijakan Konservasi Hutan APP dari Pantauan Organisasi Lingkungan. Cerita 27 pemasok ini hanya bagian dari sekian banyak contoh yang disebutkan oleh organisasi masyarakat sipil sebagai ‘jauh panggang dari api’ atas pelaksanaan lima tahun komitmen konservasi hutan APP. Mereka menilai, APP belum berada pada jalur tepat dan kemajuan komitmen belum memadai.Bertepatan dengan lima tahun Kebijakan Konservasi Hutan (Forest Conservation Policy) APP, gabungan organisasi masyarakat sipil seperti, WWF, Auriga, Forest Peoples Programme, Walhi Riau, Weatland International, Hutan Kita Institute (HAki), Jikalahari, Titian, Rainforest Networks, menyoroti banyak kelemahan dari pelaksanaan komitmen itu., soal ketidakcukupan pasokan dari hutan tanaman dan keterlibatan dalam deforestasi. Dalam komitmen itu, menegaskan perusahaan berhenti gunakan kayu dari hutan alam, tetapi Sinar Mas Group (SMG) atau APP justru menggalang pendanaan dan mengurus perizinan membangun pabrik bubur kertas baru yang potensial meningkatkan konsumsi kayu sebesar 84%.Hutan tanaman milik APP belum pernah memproduksi kayu sebanyak itu. Perhitungan kelompok masyarakat sipil menunjukkan, konsesi-konsesi itu takkan mampu memenuhi, kecuali bila tanpa prinsip-prinsip kelestarian.Bila pasokan kayu tersendat, khawatir APP kembali menghabiskan hutan alam, dan memperparah dampak lingkungan dan sosial.Poin , menyoroti kelambanan resolusi konflik terhadap masyarakat. Menurut kelompok masyarakat sipil dalam pernyataan bersama mereka, APP menyatakan telah menyelesaikan lebih 42% konflik dengan masyarakat tetapi tak disampaikan ke publik berapa jumlah seluruh konflik, berapa banyak yang selesai, dan bagaimana penyelesaian.“Padahal, informasi-informasi itu telah berulang kali diminta kelompok masyarakat sipil ke APP. Dari pengalaman kelompok yang masyarakat terkena dampak kehadiran APP di Riau, Jambi dan Sumatera Selatan, hanya sedikit dari ratusan konflik selesai,” tulis pernyataan itu. Dalam kasus yang mencapai kesepakatan pun, masih saja ada ganjalan mengenai kualitas dan pelaksanaan kesepatkaan itu. Banyak juga komunitas yang kehilangan lahan, hutan, dan sumber pencaharian bahkan tak mengetahui ada komitmen perusahaan., kelambanan restorasi dan pertukaran konsesi gambut terdegradasi dengan tanah mineral yang potensial mengganggu hutan alam dan wilayah kelola masyarakat.Menurut mereka, pada 2014, setahun setelah deklarasi FCP, APP menyatakan komitmen merestorasi satu juta hektar ekosistem di Indonesia.Rencana ini, menurut mereka tanpa disertai rencana jelas dan tolok ukur kemajuan dalam pelaksanaan. Pemasok kayu APP, dinilai menyebabkan kerusakan besar di banyak daerah prioritas pemulihan gambut. Dengan begitu, pembangunan hutan tanaman dengan pengeringan gambut harus setop, dan segera pemulihan.Perusahaan ini juga dilihat, tak memiliki rencana kelola gambut berkelanjutan, baik untuk aktivitas ekonomi tanpa pengeringan lahan gambut ataupun pemulihan dengan vegetasi alami.Mereka juga menilai, opsi pertukaran lahan () sebagai kompensasi pada tanah mineral oleh pemerintah berpotensi meningkatkan deforestasi maupun konflik dengan masyarakat.Poin , mengenai ketidakuratan menginformasikan hubungan dengan pemasok kayu dan kurang transparan mengenai hal-hal kunci pelaksanaan FCP.Mereka menilai, sebelum dan sesudah pengumuman FCP pada 2013, APP tak menyampaikan informasi utuh ke parapihak mengenai hubungannya dengan 27 perusahaan pemasok. APP menyebut mereka sebagai “independen”, dengan menyembunyikan hubungan setidaknya dengan 25 perusahaan. Saat kebakaran 2015, APP memakai klaim “independen” itu untuk berkelit dari tanggung jawab atas kebakaran besar di areal konsesi sekitar pabrik baru di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.Tak hanya terhadap Muara Sungai Landak, APP uga menyembunyikan hubungan sejak 2013 dengan PT. Bangun Rimba Sejahtera di Bangka Belitung.“Sejak pengumuman FCP APP telah mengelabui parapihak mengenai informasi penting terkait pelaksanaan FCP, seperti kapasitas sesungguhnya OKI mill. Pada kenyataan, membangun pabrik berkapasitas jauh lebih besar tanpa bukti meyakinkan akan ada pasokan memadai secara berkelanjutan.”Perilaku APP ini, sebut pertanyaan bersama itu, sungguh memperbesar jurang kepercayaan dengan kelompok masyarakat sipil, termasuk yang telah bekerjasama dengan APP dalam pelaksanaan FCP.Poin lain yang jadi sorotan adalah pemantauan independen minim.Sejak komitmen rilis, tak ada verifikasi independen terhadap kemajuan pelaksanaan. Sementara APP justru terus menerus menyampaikan klaim sepihak kemajuan-tanpa-verifikasi melalui kampanye pemasarannya. Tak hanya pertanyaan bersama organisasi masyarakat sipil, pada 12 Februari lalu, Walhi nasional dan daerah merilis laporan bertajuk,”Selembar Kertas dan Jejak Kejahatan Korporasi.” Dalam laporan itu, Walhi menyebut, implementasi FCP oleh grup perusahaan HTI masih belum memadai.Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional Walhi menyoroti, kegiatan hilir grup perusahaan ini. Dia sebutkan, PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) ditengarai jadi penyebab pencemaran Sungai Ciujung, Serang, Banten.Ia jadi dasar masyarakat sekitar lapor kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2014. IKPP dianggap mencemari sungai di sepanjang Kecamatan Kragilan hingga Muara Tengkurak di Kecamatan Tirtayasa. Sebanyak 17 desa di lima kecamatan terdampak pencemaran.Dia bilang, pasokan bahan baku IKPP dari tiga provinsi, yakni, Sumatera Selatan, Jambi dan Riau. Yang lain, ternyata pasokan bubur kapur sebagai pengikat serat dari Sumatera Barat.Dengan begitu, katanya, penghancuran bentang alam di ekosistem esensial bukan hanya di gambut, juga di karts.IKPP, salah satu perusahaan grup APP yang fokus produksi kertas dan dari grup Sinarmas. Ia didirikan 1976 melalui skema .Dalam laporan rantai IKPP Walhi Sumsel pada 2017, memperlihatkan, Unit Manajemen IKPP Perawang Mill memproduksi dan kertas dari kayu bersumber dari skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan non-LEI.Sumber non-LEI, berupa kayu HTI akasia dan dari PT Arara Abadi di Riau dan kayumixed hardwood maupun HTI perusahaan lain.Dia juga menyoroti soal praktik buruk korporasi itu ternyata difasilitasi dan dilegitimasi kebijakan negara, salah satu tukar-menukar lahan (). Alin mengatakan, kebijakan merupakan pelanggaran hukum karena dengan kebijakan itu terjadi tukar guling kawasan dengan memberikan konsesi di areal lain. Hal itu, katanya, sama seperti negara melakukan pemulihan atas nama keterlanjuran dan melanggengkan impunitas.“Kami juga menyorot, kebijakan ini akan mendesain konflik baru,” katanya.Dia merasa aneh, satu sisi pemerintah berkomitmen selesaikan konflik agrarian, tetapi sisi lain malah bikin kebijakan berpotensi menbuat konflik baru.Berdasarkan informasi, katanya, obyek lahan areal itu di Kalimantan Tengah dan Papua. “Kami khawatir justru akan menimbulkan konflik baru,” ucap Alin.Menurut dia, sebaran konsesi HTI termasuk APRIL, banyak bersinggungan dengan banyak desa. Di konsesi HTI APP, misal, ada 600 lebih desa bersinggungan dengan areal kerja mereka.“Kami khawatirkan areal obyek ini, bersingunggan juga dengan desa. Dengan ini, negara justru menciptakan bencana ekologis baru. Desa bukan hanya kesatuan administratif, juga kesatuan ekologis.”Dia bilang, kalau negara tak mau dibilang sedang melakukan kejahatan lingkungan atau pelanggaran HAM, hendaknya menjalankan kewajiban konstitusi dengan memutus rantai impunitas terhadap bisnis yang melakukan kejahatan lingkungan dan pelanggaran HAM.Demi kepentingan penyelamatan hutan alam dan wilayah kelola rakyat terlindungi, dia mengusulkan, moratorium berbasis capaian minimal 25. “Dengan tujuan membenahi carut marut tata kelola hutan dan sumber alam Indonesia,” katanya.Riko Kurniawan, Direktur Walhi Riau menyebut, penguasaan tanah oleh APP mencapai 2,6 juta hektar di lima provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Dari lima provinsi itu, sebagian besar perusahaan APP di Riau.Penguasaan lahan mereka, katanya, tak dibarengi tanggungjawab terhadap konsesi. Hal ini dapat terlihat dari realisasi penanaman perusahaan perkebunan kayu ini dari 2011-2015, hanya mampu 2.115.924,27 hektar atau 45,97% dari rencana tanam, hingga mereka terus menyasar hutan alam.“Juga kegagalan mereka dalam mengawasi konsesi terhadap kebakaran. Kegagalan mereka limpahkan biaya lingkungan kepada negara dan publik. Kami menduga kuat, ini modus bisnis kebun kayu,” katanya.Riau, katanya, wilayah dengan banyak konsesi HTI. Dua grup besar seperti RAPP dan APP menguasai 2,4 juta hektar.“Khusus Riau, sebagian besar HTI dikembangkan di lahan gambut, Sinar Mas atau APP itu 45% dari total pemasok dan lahan mereka sendiri itu di gambut. APRIL mendekati 70% HTI di lahan gambut.”Riko mengatakan, saat pembalakan liar besar-besaran tahun 2008, hampir sebagian besar pemasok mereka jadi tersangka. Pun saat dua Gubernur Riau dan bupati ditangkap KPK karena suap pemberian izin lahan, katanya, juga terkait perizinan perusahaan APP dan APRIL.“Kalau kita lagi tahun 2013-2015, sebagian besar perusahaan mereka itu tersangka kebakaran hutan dan lahan. Sebagian sudah ada dibekukan dan dicabut izin. Sebagian besar konflik mereka juga mereka akui.”Untuk APP, katanya, mereka menganggap kemampuan dalam mengelola kawasan hanya 40% karena konflik dan berada di kawasan lindung.“Ini belum berbicara mereka melakukan komitmen nol deforestasi dan pembenahan. Dalam kebijakan perundang-undangan Indonesia saja, seharusnya merka hanya boleh menanam 70% di hutan tanaman pokok. Fakta lapangan, hampir 100% mereka .”Kalau disoroti lebih dalam, katanya, terkait berapa persen kawasan konservasi terjaga, berapa persen tanaman mereka bagikan kepada masyarakat, perbaikan rencana kerja usaha dan tata kelola, masih minim.Penyelesaian konflik perusahaan dengan warga, katanya, juga sangat lamban. “Ini persoalan sehari-hari kita lihat di lapangan. Mereka sampaikan ada progres, tapi untuk penyelesaian tapal batas, misal, penyelesaian konflik, sekat kanal dijaga dalam laporan yang diterima, saya pikir komitmen mereka itu komitmen kosong saja.”Riko mendorong, perusahaan taat peraturan perundang-undangan Indonesia dengan memperbaiki kinerja dan tanggungjawab mereka.Rudiansyah, Direktur Walhi Jambi juga bicara. Dia bilang, memasuki tahun kelima komitmen hutan APP-Sinar Mas Group, di lapangan menunjukkan, komitmen tak lebih hanyalah bagian dari pencitraan industri guna mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat global.“Tewasnya Indra Pelani, pemuda tani Tebo Jambi di konsesi PT WKS menunjukkan wajah militeristik industri kebun kayu ini. Hingga lima tahun komitmen FCP, konflik APP di Jambi tidak mampu selesai. Bagaimana APP bisa mengatakan mereka mampu selesaikan konflik jika bukan hanya klaim untuk menangguk profit lebih besar lagi?” katanya.Dia mengatakan, APP komitmen tahun 2013 akan menghormati hak-hak masyarakat. Pada 2015, sekuriti di anak usaha mereka melakukan kekerasan dengan membunuh petani Indra.Industri HTI, katanya, sangat mengganggu bahkan menghilangkan akses dan hak masyarakat mengelola hutan. Kondisi ini, katanya, memicu konflik berkepanjangan warga. Perlawanan masyarakat di Jambi, katanya, memuncak dari 2007.“Bukan hanya akses juga menghilangkan areal pertanian masyarakat. Ditambah intimidasi, kriminalisasi, intimidasi bahkan pembunuhan.”Rudiansyah sangsi dengan komitmen perusahaan ini karena fakta di lapangan, selama lima tahun berjalan belum terlihat ada perubahan baik.“Dalam proses penyelesaian konflik, kesan kami, mereka hanya kejar target untuk dialog. Ketika masuk dialog, mereka anggap itu sudah resolusi konflik.”Faktanya, kata Rusdiansyah, implementasi sampai menjawab perjanjian itu tak pernah jalan baik. “Di sinilah kita lihat, yang dilakukan perusahaan-perusahaan HTI terutama APP, belum terimplementasi dengan baik.”Salah satu komitmen, APP akan studi dan (HCS/HCV) dengan mengutamakan ). Namun, katanya, dokumen yang harusnya diberikan ke komunitas, di Jambi, tak pernah terjadi.“Artinya studi pihak ketiga itu punya pandangan perspektif mereka. Tidak pernah partisipatif.”Selain itu, dari 38 anak perusahaan yang diteliti, katanya, APP memang tak lagi membuka lahan di hutan alam tetapi ada indikasi perusahaan akuisisi perusahaan lain yang di dalamnya ada kayu alam.Hadi Jatmiko, Direktur Walhi Sumsel mengatakan, selama lima tahun komitmen berjalan, tak ada perubahan mendasar dari korporasi untuk lebih maju pada upaya penghormatan HAM dan keberlanjutan lingkungan.Dia contohkan, terkait putusan bersalah PT Bumi Mekar Hijau (BMH) dalam kebakaran hutan dan lahan di Sumsel. Hingga kini, meski sudah vonis bersalah, belum ada eksekusi terhadap BMH dan tak ada ketegasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Seharusnya, kata Hadi, ketika ada putusan banding, lakukan evaluasi ke perusahaan-perusahaan, misal, tak lakukan penanaman kembali di lahan bekas terbakar.“Temuan KLHK, lahan bekas terbakar ditanami kembali, lalu mereka cabut akasianya. Harusnya bukan akasia yang dicabut tetapi izin.”Di Ogan Komering Ilir, Sumsel, katanya, sudah ada pabrik APP dengan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sudah tiga kali amandemen. Pada 2014, APP mengatakan kapasitas hanya 2 juta ton, berubah jadi 2,8 juta ton.“Dengan pabrik ini sebenarnya salah satu periode penghancuran hutan Indonesia. Kalau dulu di Riau, Jambi. Sumsel, ini penghancuran hutan-hutan terakhir Indonesia.”Fathur Roziqin Fen, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur mengatakan, penguasaan hutan di Kaltim oleh industri rakus lahan mengkhawatirkan. Dari 42 perusahaan HTI dengan luasan 1,590.184 hektar atau hampir setara Bangka Belitung, lebih 50% dikuasai dua grup APP dan APRIL.“Situasi ini akibatkan konflik tenurial makin meluas. Komitmen presiden menyelesaikan konflik melalui skema kemitraan, bakal makin melanggengkan penguasaan hutan dan tanah,” katanya. Di Kaltim, katanya, dominan tanah mineral. Dari 8,3 juta hektar hutan Kaltim, 5,9 juta hutan produksi baik HPH maupun HTI. Seluas 1,6 juta HTI hanya dikuasai 42 perusahaan, 50% atau 762.000 hektar dikuasai APP dan APRIL.“Dalam dua tahun terakhir ini, APP lebih konsisten akuisisi beberapa perusahaan HTI mati suri di Kaltim, baik karena izin terlantar karena di hutan alam, terhambat konversi dan konflik. Ada 408 desa di 1,6 juta HTI dan ini cenderung meningkat,” katanya.Anton P Widjaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat mengatakan, pasca korsup KPK sektor kehutanan dan perkebunan, belum ada perbaikan dan penindakan untuk pelanggaran praktik pengelolaan industri kebun kayu di sana.“Pemerintah harus segera semua izin kebun kayu di Kalbar. KPK harus segera melanjutkan tanggungjawab melakukan penindakan atas praktik pengembangan industri kebun kayu dari penyalahgunaan wewenang pejabat negara, dan kerugian negara yang ditimbulkan.”Pengembangan HTI, katanya, berorientasi pada peningkatan produktivitas lahan kritis. Riset di Kalbar menunjukkan, pengembangan HTI selalu berorientasi ke hutan alam yang masih baik.“Izin HTI diberikan di hutan-hutan bagus dan wilayah-wilayah yang tak pernah mempedulikan gambut dan habitat satwa dilindungi. Tak pernah beri izin dalam konteks merehabilitasi lahan-lahan rusak,” katanya.Di Kalbar, katanya, ada 1,9 juta hektar HTI, penanaman baru 300.000-400.000 hektar.“Kita sebut , dengan tujuan mengakumulasi lahan seluas-luasnya supaya bisa ke bank dapat kredit sebanyak mungkin, bukan buat nanam pohon,” katanya.Praktik yang terjadi, ketika izin HTI dapat, kata Anton, mayoritas perusahaan langsung besar-besaran. Mereka memanen sebelum menanam. “Persemaian, pembibitan dan lain-lain itu proses ke sekian.”Setelah bersih lahan, kayu dikumpulkan, bawa ke Sumatera. “Kalbar itu basis pengembangan , pabrik di Prawang, Riau.”APP, katanya, mau bangun dua pabrik kayu di Kalbar. Anton nilai itu ancaman serius. “Ketika tak ada saja, HTI ada 1,9 juta hektar. Bisa dibayangkan kalau dua mills di Kalbar, bagaimana?”Dia mendesak, APP dan pemerintah transparan menjelaskan seputar pembangunan pabrik ini. APP mengeluarkan rilis menjawab pernyataan dari kalangan organisasi masyarakat sipil yang menyoroti lima tahun komitmen mereka. Dalam keterangan di website APP menyebutkan, soal kebun kayu APP tak memenuhi pasokan berkelanjutan buat pabrik, mereka, sudah bikin proyeksi pasokan berkelanjutan kayu dengan dukungan The Trust Forest Trust dan Ata Marie dan menggunakan metodologi yang sudah terverifikasi oleh Rainforest Alliance.Hasilnya, mereka dinyatakan punya cukup pasokan kayu. Mereka mengklaim, dalam lima tahun ini sudah mencapai hasil signifikan, terjadi peningkatan efisiensi, mengurangi kebocoran dan kehilangan kayu.Mengenai, pantauan deforestasi masih terjadi pada konsesi pemasok, mereka mengakui. Bagi mereka, deforestasi di konsesi pemasok merupakan isu penting. Mereka menyatakan terbuka bekerja bersama dengan berbagai organisasi yang konsern buat perbaikan.APP juga tetap membantah ada hubungan dengan Muara Sungai Landak. Taka da bisnis atau hubungan antar keduanya.” Jika ada karyawan kami yang terlibat dalam bisnis lain, karena konflik kepentingan yang melanggar kode etik bisnis kami dapat terjadi, kami akan melakukan tindakan disipliner yang dapat mencakup pemutusan hubungan kerja.Soal gagal memperlihatkan perkembangan dalam penyelesaian konflik sosial di konsesi pemasok, APP membenarkan meskipun tetap mengklaim kalau sampai akhir 2017, 43% konflik yang terindentifikasi di konsesi pemasok mereka sudah ada penyelesaian.Mereka bilang, untuk penyelesaian konflik, perusahaan sudah membangun kelompok kerja multipihak guna meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, pemerintah dan melibatkan konsultan sebagai mediator dalam proses resolusi konflik.Perusahaan juga menjawab tudingan tak membuat perkembangan cukup dalam restorasi gambut. Mereka bilang, komitmen restorasi mereka sudah memenuhi aturan gambut pemerintah.Mengenai hubungan ‘independen’ dengan para pemasok, katanya, APP, tak pernah berusaha menyesatkan para pemangku kepentingan soal hubungan dengan para pemasok. Pada tahun 2013-2014, perusahaan menetapkan penilaian independen terhadap hubungan APP, tak hanya pemasok, juga beberapa perusahaan lain yang diajukan LSM–yang diduga memiliki hubungan dengan APP.Penilaian itu, tulis keterangan resmi, mencakup tak hanya hubungan kepemilikan, juga kemungkinan pengaruh bisnis dan ekonomi APP terhadap perusahaan-perusahaan itu.APP menyatakan, tak ada keterkaitan kepemilikan dengan 29 pemasok pihak ketiga yang diumumkan dalam penilaian itu. Keduapuluh sembilan pemasok itu juga berkomitmen penuhi FCP.Untuk pemantau independen, mereka bilang, sejak rilis komitmen konservasi hutan, APP berusaha melibatkan pemangku kepentingan, melalui penilaian independen atas kemajuan FCP oleh Rainforest Alliance. Juga konsultasi publik, diskusi kelompok terarah dan kelompok kerja–merupakan bagian dari proses pengembangan ISFMP (Integrated Sustainable Forest Management Plan). Lalu, ada Independent Observer (IO), dimana para pemangku kepentingan termasuk LSM diundang untuk mengamati pelaksanaan FCP. Foto utama: Penggalian kanal gambut oleh PT Muara Sungai Landak yang bisa merusak ekosistem gambut dan melepaskan emisi karbon ke atmosfir. Lokasi: 109°17’26.84 E 0°8’27.92″ N, Foto EoF, 21 Nov 2015; bawah – Tumpukan kayu hutan alam yang ditebangi PT MSL sedang disusun memakai ekskavator. Foto EoF

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

potret tahun kebijakan konservasi hutan app dari pantauan organisasi lingkungan cerita pemasok ini hanya bagian dari sekian banyak contoh yang disebutkan oleh organisasi masyarakat sipil sebagai jauh panggang dari api atas pelaksanaan lima tahun komitmen konservasi hutan app mereka menilai app belum berada pada jalur tepat dan kemajuan komitmen belum memadaibertepatan dengan lima tahun kebijakan konservasi hutan forest conservation policy app gabungan organisasi masyarakat sipil seperti wwf auriga forest peoples programme walhi riau weatland international hutan kita institute haki jikalahari titian rainforest networks menyoroti banyak kelemahan dari pelaksanaan komitmen itu soal ketidakcukupan pasokan dari hutan tanaman dan keterlibatan dalam deforestasi dalam komitmen itu menegaskan perusahaan berhenti gunakan kayu dari hutan alam tetapi sinar mas group smg atau app justru menggalang pendanaan dan mengurus perizinan membangun pabrik bubur kertas baru yang potensial meningkatkan konsumsi kayu sebesar hutan tanaman milik app belum pernah memproduksi kayu sebanyak itu perhitungan kelompok masyarakat sipil menunjukkan konsesikonsesi itu takkan mampu memenuhi kecuali bila tanpa prinsipprinsip kelestarianbila pasokan kayu tersendat khawatir app kembali menghabiskan hutan alam dan memperparah dampak lingkungan dan sosialpoin menyoroti kelambanan resolusi konflik terhadap masyarakat menurut kelompok masyarakat sipil dalam pernyataan bersama mereka app menyatakan telah menyelesaikan lebih konflik dengan masyarakat tetapi tak disampaikan ke publik berapa jumlah seluruh konflik berapa banyak yang selesai dan bagaimana penyelesaianpadahal informasiinformasi itu telah berulang kali diminta kelompok masyarakat sipil ke app dari pengalaman kelompok yang masyarakat terkena dampak kehadiran app di riau jambi dan sumatera selatan hanya sedikit dari ratusan konflik selesai tulis pernyataan itu dalam kasus yang mencapai kesepakatan pun masih saja ada ganjalan mengenai kualitas dan pelaksanaan kesepatkaan itu banyak juga komunitas yang kehilangan lahan hutan dan sumber pencaharian bahkan tak mengetahui ada komitmen perusahaan kelambanan restorasi dan pertukaran konsesi gambut terdegradasi dengan tanah mineral yang potensial mengganggu hutan alam dan wilayah kelola masyarakatmenurut mereka pada setahun setelah deklarasi fcp app menyatakan komitmen merestorasi satu juta hektar ekosistem di indonesiarencana ini menurut mereka tanpa disertai rencana jelas dan tolok ukur kemajuan dalam pelaksanaan pemasok kayu app dinilai menyebabkan kerusakan besar di banyak daerah prioritas pemulihan gambut dengan begitu pembangunan hutan tanaman dengan pengeringan gambut harus setop dan segera pemulihanperusahaan ini juga dilihat tak memiliki rencana kelola gambut berkelanjutan baik untuk aktivitas ekonomi tanpa pengeringan lahan gambut ataupun pemulihan dengan vegetasi alamimereka juga menilai opsi pertukaran lahan sebagai kompensasi pada tanah mineral oleh pemerintah berpotensi meningkatkan deforestasi maupun konflik dengan masyarakatpoin mengenai ketidakuratan menginformasikan hubungan dengan pemasok kayu dan kurang transparan mengenai halhal kunci pelaksanaan fcpmereka menilai sebelum dan sesudah pengumuman fcp pada app tak menyampaikan informasi utuh ke parapihak mengenai hubungannya dengan perusahaan pemasok app menyebut mereka sebagai independen dengan menyembunyikan hubungan setidaknya dengan perusahaan saat kebakaran app memakai klaim independen itu untuk berkelit dari tanggung jawab atas kebakaran besar di areal konsesi sekitar pabrik baru di ogan komering ilir sumatera selatantak hanya terhadap muara sungai landak app uga menyembunyikan hubungan sejak dengan pt bangun rimba sejahtera di bangka belitungsejak pengumuman fcp app telah mengelabui parapihak mengenai informasi penting terkait pelaksanaan fcp seperti kapasitas sesungguhnya oki mill pada kenyataan membangun pabrik berkapasitas jauh lebih besar tanpa bukti meyakinkan akan ada pasokan memadai secara berkelanjutanperilaku app ini sebut pertanyaan bersama itu sungguh memperbesar jurang kepercayaan dengan kelompok masyarakat sipil termasuk yang telah bekerjasama dengan app dalam pelaksanaan fcppoin lain yang jadi sorotan adalah pemantauan independen minimsejak komitmen rilis tak ada verifikasi independen terhadap kemajuan pelaksanaan sementara app justru terus menerus menyampaikan klaim sepihak kemajuantanpaverifikasi melalui kampanye pemasarannya tak hanya pertanyaan bersama organisasi masyarakat sipil pada februari lalu walhi nasional dan daerah merilis laporan bertajukselembar kertas dan jejak kejahatan korporasi dalam laporan itu walhi menyebut implementasi fcp oleh grup perusahaan hti masih belum memadaikhalisah khalid kepala departemen kampanye dan perluasan jaringan eksekutif nasional walhi menyoroti kegiatan hilir grup perusahaan ini dia sebutkan pt indah kiat pulp and paper ikpp ditengarai jadi penyebab pencemaran sungai ciujung serang bantenia jadi dasar masyarakat sekitar lapor kepada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk pada ikpp dianggap mencemari sungai di sepanjang kecamatan kragilan hingga muara tengkurak di kecamatan tirtayasa sebanyak desa di lima kecamatan terdampak pencemarandia bilang pasokan bahan baku ikpp dari tiga provinsi yakni sumatera selatan jambi dan riau yang lain ternyata pasokan bubur kapur sebagai pengikat serat dari sumatera baratdengan begitu katanya penghancuran bentang alam di ekosistem esensial bukan hanya di gambut juga di kartsikpp salah satu perusahaan grup app yang fokus produksi kertas dan dari grup sinarmas ia didirikan melalui skema dalam laporan rantai ikpp walhi sumsel pada memperlihatkan unit manajemen ikpp perawang mill memproduksi dan kertas dari kayu bersumber dari skema lembaga ekolabel indonesia lei dan nonleisumber nonlei berupa kayu hti akasia dan dari pt arara abadi di riau dan kayumixed hardwood maupun hti perusahaan laindia juga menyoroti soal praktik buruk korporasi itu ternyata difasilitasi dan dilegitimasi kebijakan negara salah satu tukarmenukar lahan alin mengatakan kebijakan merupakan pelanggaran hukum karena dengan kebijakan itu terjadi tukar guling kawasan dengan memberikan konsesi di areal lain hal itu katanya sama seperti negara melakukan pemulihan atas nama keterlanjuran dan melanggengkan impunitaskami juga menyorot kebijakan ini akan mendesain konflik baru katanyadia merasa aneh satu sisi pemerintah berkomitmen selesaikan konflik agrarian tetapi sisi lain malah bikin kebijakan berpotensi menbuat konflik baruberdasarkan informasi katanya obyek lahan areal itu di kalimantan tengah dan papua kami khawatir justru akan menimbulkan konflik baru ucap alinmenurut dia sebaran konsesi hti termasuk april banyak bersinggungan dengan banyak desa di konsesi hti app misal ada lebih desa bersinggungan dengan areal kerja merekakami khawatirkan areal obyek ini bersingunggan juga dengan desa dengan ini negara justru menciptakan bencana ekologis baru desa bukan hanya kesatuan administratif juga kesatuan ekologisdia bilang kalau negara tak mau dibilang sedang melakukan kejahatan lingkungan atau pelanggaran ham hendaknya menjalankan kewajiban konstitusi dengan memutus rantai impunitas terhadap bisnis yang melakukan kejahatan lingkungan dan pelanggaran hamdemi kepentingan penyelamatan hutan alam dan wilayah kelola rakyat terlindungi dia mengusulkan moratorium berbasis capaian minimal dengan tujuan membenahi carut marut tata kelola hutan dan sumber alam indonesia katanyariko kurniawan direktur walhi riau menyebut penguasaan tanah oleh app mencapai juta hektar di lima provinsi yaitu riau jambi sumatera selatan kalimantan barat dan kalimantan timur dari lima provinsi itu sebagian besar perusahaan app di riaupenguasaan lahan mereka katanya tak dibarengi tanggungjawab terhadap konsesi hal ini dapat terlihat dari realisasi penanaman perusahaan perkebunan kayu ini dari hanya mampu hektar atau dari rencana tanam hingga mereka terus menyasar hutan alamjuga kegagalan mereka dalam mengawasi konsesi terhadap kebakaran kegagalan mereka limpahkan biaya lingkungan kepada negara dan publik kami menduga kuat ini modus bisnis kebun kayu katanyariau katanya wilayah dengan banyak konsesi hti dua grup besar seperti rapp dan app menguasai juta hektarkhusus riau sebagian besar hti dikembangkan di lahan gambut sinar mas atau app itu dari total pemasok dan lahan mereka sendiri itu di gambut april mendekati hti di lahan gambutriko mengatakan saat pembalakan liar besarbesaran tahun hampir sebagian besar pemasok mereka jadi tersangka pun saat dua gubernur riau dan bupati ditangkap kpk karena suap pemberian izin lahan katanya juga terkait perizinan perusahaan app dan aprilkalau kita lagi tahun sebagian besar perusahaan mereka itu tersangka kebakaran hutan dan lahan sebagian sudah ada dibekukan dan dicabut izin sebagian besar konflik mereka juga mereka akuiuntuk app katanya mereka menganggap kemampuan dalam mengelola kawasan hanya karena konflik dan berada di kawasan lindungini belum berbicara mereka melakukan komitmen nol deforestasi dan pembenahan dalam kebijakan perundangundangan indonesia saja seharusnya merka hanya boleh menanam di hutan tanaman pokok fakta lapangan hampir mereka kalau disoroti lebih dalam katanya terkait berapa persen kawasan konservasi terjaga berapa persen tanaman mereka bagikan kepada masyarakat perbaikan rencana kerja usaha dan tata kelola masih minimpenyelesaian konflik perusahaan dengan warga katanya juga sangat lamban ini persoalan seharihari kita lihat di lapangan mereka sampaikan ada progres tapi untuk penyelesaian tapal batas misal penyelesaian konflik sekat kanal dijaga dalam laporan yang diterima saya pikir komitmen mereka itu komitmen kosong sajariko mendorong perusahaan taat peraturan perundangundangan indonesia dengan memperbaiki kinerja dan tanggungjawab merekarudiansyah direktur walhi jambi juga bicara dia bilang memasuki tahun kelima komitmen hutan appsinar mas group di lapangan menunjukkan komitmen tak lebih hanyalah bagian dari pencitraan industri guna mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat globaltewasnya indra pelani pemuda tani tebo jambi di konsesi pt wks menunjukkan wajah militeristik industri kebun kayu ini hingga lima tahun komitmen fcp konflik app di jambi tidak mampu selesai bagaimana app bisa mengatakan mereka mampu selesaikan konflik jika bukan hanya klaim untuk menangguk profit lebih besar lagi katanyadia mengatakan app komitmen tahun akan menghormati hakhak masyarakat pada sekuriti di anak usaha mereka melakukan kekerasan dengan membunuh petani indraindustri hti katanya sangat mengganggu bahkan menghilangkan akses dan hak masyarakat mengelola hutan kondisi ini katanya memicu konflik berkepanjangan warga perlawanan masyarakat di jambi katanya memuncak dari bukan hanya akses juga menghilangkan areal pertanian masyarakat ditambah intimidasi kriminalisasi intimidasi bahkan pembunuhanrudiansyah sangsi dengan komitmen perusahaan ini karena fakta di lapangan selama lima tahun berjalan belum terlihat ada perubahan baikdalam proses penyelesaian konflik kesan kami mereka hanya kejar target untuk dialog ketika masuk dialog mereka anggap itu sudah resolusi konflikfaktanya kata rusdiansyah implementasi sampai menjawab perjanjian itu tak pernah jalan baik di sinilah kita lihat yang dilakukan perusahaanperusahaan hti terutama app belum terimplementasi dengan baiksalah satu komitmen app akan studi dan hcshcv dengan mengutamakan namun katanya dokumen yang harusnya diberikan ke komunitas di jambi tak pernah terjadiartinya studi pihak ketiga itu punya pandangan perspektif mereka tidak pernah partisipatifselain itu dari anak perusahaan yang diteliti katanya app memang tak lagi membuka lahan di hutan alam tetapi ada indikasi perusahaan akuisisi perusahaan lain yang di dalamnya ada kayu alamhadi jatmiko direktur walhi sumsel mengatakan selama lima tahun komitmen berjalan tak ada perubahan mendasar dari korporasi untuk lebih maju pada upaya penghormatan ham dan keberlanjutan lingkungandia contohkan terkait putusan bersalah pt bumi mekar hijau bmh dalam kebakaran hutan dan lahan di sumsel hingga kini meski sudah vonis bersalah belum ada eksekusi terhadap bmh dan tak ada ketegasan kementerian lingkungan hidup dan kehutananseharusnya kata hadi ketika ada putusan banding lakukan evaluasi ke perusahaanperusahaan misal tak lakukan penanaman kembali di lahan bekas terbakartemuan klhk lahan bekas terbakar ditanami kembali lalu mereka cabut akasianya harusnya bukan akasia yang dicabut tetapi izindi ogan komering ilir sumsel katanya sudah ada pabrik app dengan analisis mengenai dampak lingkungan amdal sudah tiga kali amandemen pada app mengatakan kapasitas hanya juta ton berubah jadi juta tondengan pabrik ini sebenarnya salah satu periode penghancuran hutan indonesia kalau dulu di riau jambi sumsel ini penghancuran hutanhutan terakhir indonesiafathur roziqin fen direktur eksekutif walhi kalimantan timur mengatakan penguasaan hutan di kaltim oleh industri rakus lahan mengkhawatirkan dari perusahaan hti dengan luasan hektar atau hampir setara bangka belitung lebih dikuasai dua grup app dan aprilsituasi ini akibatkan konflik tenurial makin meluas komitmen presiden menyelesaikan konflik melalui skema kemitraan bakal makin melanggengkan penguasaan hutan dan tanah katanya di kaltim katanya dominan tanah mineral dari juta hektar hutan kaltim juta hutan produksi baik hph maupun hti seluas juta hti hanya dikuasai perusahaan atau hektar dikuasai app dan aprildalam dua tahun terakhir ini app lebih konsisten akuisisi beberapa perusahaan hti mati suri di kaltim baik karena izin terlantar karena di hutan alam terhambat konversi dan konflik ada desa di juta hti dan ini cenderung meningkat katanyaanton p widjaya direktur eksekutif walhi kalimantan barat mengatakan pasca korsup kpk sektor kehutanan dan perkebunan belum ada perbaikan dan penindakan untuk pelanggaran praktik pengelolaan industri kebun kayu di sanapemerintah harus segera semua izin kebun kayu di kalbar kpk harus segera melanjutkan tanggungjawab melakukan penindakan atas praktik pengembangan industri kebun kayu dari penyalahgunaan wewenang pejabat negara dan kerugian negara yang ditimbulkanpengembangan hti katanya berorientasi pada peningkatan produktivitas lahan kritis riset di kalbar menunjukkan pengembangan hti selalu berorientasi ke hutan alam yang masih baikizin hti diberikan di hutanhutan bagus dan wilayahwilayah yang tak pernah mempedulikan gambut dan habitat satwa dilindungi tak pernah beri izin dalam konteks merehabilitasi lahanlahan rusak katanyadi kalbar katanya ada juta hektar hti penanaman baru hektarkita sebut dengan tujuan mengakumulasi lahan seluasluasnya supaya bisa ke bank dapat kredit sebanyak mungkin bukan buat nanam pohon katanyapraktik yang terjadi ketika izin hti dapat kata anton mayoritas perusahaan langsung besarbesaran mereka memanen sebelum menanam persemaian pembibitan dan lainlain itu proses ke sekiansetelah bersih lahan kayu dikumpulkan bawa ke sumatera kalbar itu basis pengembangan pabrik di prawang riauapp katanya mau bangun dua pabrik kayu di kalbar anton nilai itu ancaman serius ketika tak ada saja hti ada juta hektar bisa dibayangkan kalau dua mills di kalbar bagaimanadia mendesak app dan pemerintah transparan menjelaskan seputar pembangunan pabrik ini app mengeluarkan rilis menjawab pernyataan dari kalangan organisasi masyarakat sipil yang menyoroti lima tahun komitmen mereka dalam keterangan di website app menyebutkan soal kebun kayu app tak memenuhi pasokan berkelanjutan buat pabrik mereka sudah bikin proyeksi pasokan berkelanjutan kayu dengan dukungan the trust forest trust dan ata marie dan menggunakan metodologi yang sudah terverifikasi oleh rainforest alliancehasilnya mereka dinyatakan punya cukup pasokan kayu mereka mengklaim dalam lima tahun ini sudah mencapai hasil signifikan terjadi peningkatan efisiensi mengurangi kebocoran dan kehilangan kayumengenai pantauan deforestasi masih terjadi pada konsesi pemasok mereka mengakui bagi mereka deforestasi di konsesi pemasok merupakan isu penting mereka menyatakan terbuka bekerja bersama dengan berbagai organisasi yang konsern buat perbaikanapp juga tetap membantah ada hubungan dengan muara sungai landak taka da bisnis atau hubungan antar keduanya jika ada karyawan kami yang terlibat dalam bisnis lain karena konflik kepentingan yang melanggar kode etik bisnis kami dapat terjadi kami akan melakukan tindakan disipliner yang dapat mencakup pemutusan hubungan kerjasoal gagal memperlihatkan perkembangan dalam penyelesaian konflik sosial di konsesi pemasok app membenarkan meskipun tetap mengklaim kalau sampai akhir konflik yang terindentifikasi di konsesi pemasok mereka sudah ada penyelesaianmereka bilang untuk penyelesaian konflik perusahaan sudah membangun kelompok kerja multipihak guna meningkatkan koordinasi dengan pihakpihak terkait pemerintah dan melibatkan konsultan sebagai mediator dalam proses resolusi konflikperusahaan juga menjawab tudingan tak membuat perkembangan cukup dalam restorasi gambut mereka bilang komitmen restorasi mereka sudah memenuhi aturan gambut pemerintahmengenai hubungan independen dengan para pemasok katanya app tak pernah berusaha menyesatkan para pemangku kepentingan soal hubungan dengan para pemasok pada tahun perusahaan menetapkan penilaian independen terhadap hubungan app tak hanya pemasok juga beberapa perusahaan lain yang diajukan lsmyang diduga memiliki hubungan dengan apppenilaian itu tulis keterangan resmi mencakup tak hanya hubungan kepemilikan juga kemungkinan pengaruh bisnis dan ekonomi app terhadap perusahaanperusahaan ituapp menyatakan tak ada keterkaitan kepemilikan dengan pemasok pihak ketiga yang diumumkan dalam penilaian itu keduapuluh sembilan pemasok itu juga berkomitmen penuhi fcpuntuk pemantau independen mereka bilang sejak rilis komitmen konservasi hutan app berusaha melibatkan pemangku kepentingan melalui penilaian independen atas kemajuan fcp oleh rainforest alliance juga konsultasi publik diskusi kelompok terarah dan kelompok kerjamerupakan bagian dari proses pengembangan isfmp integrated sustainable forest management plan lalu ada independent observer io dimana para pemangku kepentingan termasuk lsm diundang untuk mengamati pelaksanaan fcp foto utama penggalian kanal gambut oleh pt muara sungai landak yang bisa merusak ekosistem gambut dan melepaskan emisi karbon ke atmosfir lokasi e n foto eof nov bawah tumpukan kayu hutan alam yang ditebangi pt msl sedang disusun memakai ekskavator foto eof

Para Ilmuan Dunia Kirim Surat ke Jokowi Khawatirkan Pembangunan PLTA Batang Toru. Sebanyak 25 ilmuan terkemuka dunia tergabung dalam Allliance of Leading Environmental Researchers and Thinkers (ALERT) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Surat mereka kirim Selasa, (10/7/18) melalui Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta.Mereka mendesak Pemerintah Indonesia membatalkan pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru karena dinilai pembangunan bakal mengancam spesies kera besar terlangka di dunia, orangutan Tapanuli.William F Laurance, ahli ekologi tropis dari James Cook University Australia mengatakan, orangutan Tapanuli berbeda dengan orangutan Sumatera maupun Kalimantan. Ia memiliki karakteristik sangat khas.“Habitat terakhir mereka sudah sangat kecil sedang dihancurkan oleh pembukaan hutan ilegal, penebangan dan perburuan. Semua itu terjadi di sekitar jalan,” katanya.Onrizal, peneliti kehutanan dari Universitas Sumatera Utara, bilang, orangutan Tapanuli baru dideskripsikan oleh ilmuwan tahun lalu.“Mereka terkejut menyadari hanya ada kurang dari 800 individu. Sumatera Utara satu-satunya provinsi kera besar ini hidup,” katanya, dalam rilis kepada media.Listrik PLTA Batang Toru, katanya, tidak begitu diperlukan, masih ada alternatif lain lebih ramah lingkungan.“Orangutan Tapanuli sangat terancam. Pembangunan PLTA ini akan memalukan Indonesia dan China di mata dunia. Orangutan Tapanuli adalah salah satu kerabat terdekat kita. Bagaimana kita bisa mengambil risiko mengorbankan untuk manfaat terbatas semacam itu?” katanya.Laurance menyebut, pembangunan PLTA Batang Toru sebagai masalah “kepala tombak” karena akan banyak dampak muncul kalau pembangunan tetap jalan.“Awalnya, ini sekelompok ilmuwan yang memiliki keprihatinan besar tentang dampak proyek hydropower yang didanai dan dibangun China. Pembangunan yang dilakukan di jantung habitat orangutan Tapanuli, ini spesies kera besar terlangka di dunia,” katanya kepada . Dia mengatakan, pemrakarsa proyek PLTA Batang Toru seolah terus mencoba mencari argumentasi dan mengecilkan dampak yang akan terjadi, jauh dari perspektif lingkungan. Padahal, proyek mereka, minimal akan memotong populasi besar terakhir dari orangutan Tapanuli jadi setengahnya.Lebih buruk lagi, katanya, akan membuka habitat utama untuk serangan lebih jauh, fatal dengan pemburu, penebang, dan petani sawit yang akan gunakan jaringan luas jalan baru, jaringan listrik, dan saluran pipa besar.Habitat orangutan, katanya, akan terfragmentasi sebegitu luas dan bisa menyebabkan invasi manusia dan dampak lain.Dalam surat itu, para ilmuan menyatakan, dengan populasi 800, luas habitat mereka (hutan Batang Toru) terhitung sangat kecil. “Kurang dari seperlima luas Jakarta.”Dengan pembangunan PLTA, katanya, makin mengikis habitat orangutan Tapanuli. Proyek pembangunan PLTA Batang Toru, sebagai lonceng kematian bagi orangutan Tapanuli.“Karena habitat orangutan Tapanuli akan diserang begitu parah oleh bendungan dan infrastruktur pendukungnya, itu berarti upaya sangat dibutuhkan untuk memulihkan koridor hutan untuk menghubungkan kembali populasi kera yang berkurang bersama-sama hampir pasti akan gagal.”PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) bakal membangun PLTA Batang Toru berkapasitas 150 MW dengan kepemilikan saham, PJBI 25%, PT DHN 52,82% dan Fareast Green Energy 22,18%. Target operasi 2022. Proyek ini akan dibangun dengan nilai investasi sekitar US$1,6 miliar, dengan dukungan pendanaan Bank of China dan Sihohydro, merupakan pemain pengembangan PLTA dari China.Sebelumnya, pendanaan pembangunan PLTA Batang Toru sempat ditolak International Finance Corporation dari Bank Dunia. Penolakan pemberian pendanaan karena menilai habitat orangutan Tapanuli ini terlalu sensitif dari sisi lingkungan buat pembangunan PLTA.Dalam konteks itu, kata Laurence, sangat mengejutkan, Bank of China, Sinohydro dan mitra Indonesia terus mendorong proyek ini dengan keras.“Direncanakan tepat di tengah habitat terakhir kera besar itu, akan dibangun jalan membelah hutan, jaringan listrik, dan terowongan. Pembangunan PLTA ini juga bisa membanjiri habitat mereka,” katanya.Dalam pandangan Laurance, pemrakarsa PLTA Batang Toru sedang bermain api. Mereka berurusan dengan para ahli ekologi top dunia yang telah menghabiskan hidup dalam masalah ini.Dengan pembangunan PLTA, akan membanjiri hamparan utama habitat otangutan Tapanuli. Bahkan lebih penting lagi, dengan mengiris sisa hutan dengan jalan baru, , terowongan, dan fasilitas lain yang dibangun.“Jalan adalah ancaman sangat berbahaya karena mereka membuka habitat kera untuk pemburu, penebang liar, penambang, dan perambah lahan. Analisis ilmiah baru-baru ini menunjukkan bahwa orangutan Tapanuli hanya bertahan di jalan yang hampir seluruhnya tidak ada.”Dalam surat itu, para ilmuan ini juga mengatakan, proyek PLTA Batang Toru akan menciptakan gangguan besar di jantung satu-satunya perlindungan orangutan Tapanuli. Termasuk pembangunan sebuah terowongan besar yang akan memotong kasar 13 kilometer hutan primer. Dari sana, akan ada lebih satu juta meter kubik tanah dan puing-puing batu. Jalan inspeksi untuk terowongan di sepanjang hutan primer, saluran listrik tegangan tinggi yang memotong hutan primer, pembangunan waduk hidro di episentrum lempeng gempa teknotik.“Para pembuat bendungan kehilangan argumen mereka dengan buruk. Jika ada, mereka hanya akan menciptakan, lebih besar, masalah jangka panjang untuk perusahaan mereka sendiri, karena kami mungkin perlu melihat lebih luas aktivitas mereka di seluruh wilayah, dan mulai melobi pemegang saham mereka dan mitra dagang lainnya. Jika mereka berperilaku buruk di Sumatera Utara, seberapa besar perilaku mereka di tempat lain?” ucap Laurance.Jatna Supriatna, ahli primata dari Universitas Indonesia mengatakan, Indonesia memiliki tanggung jawab internasional melindungi kera besar unik ini. Dengan menyelamatkan habitat orangutan Tapanuli, juga sekaligus menyelamatkan spesies lain seperti harimau Sumatera, juga terancam punah dan lain-lain. Para ilmuan ini, mendorong Pemerintah Indonesia segera menghentikan pembangunan PLTA Batang Toru. Mereka juga meminta pemerintah mengatur kembali semua habitat tersisa untuk orangutan ke status yang memberikan perlindungan dan manajemen efektif. Termasuk demarkasi jelas dari hutan, patroli, dan upaya anti-perburuan liar.Pemerintah, sebut surat itu, harus mengambil langkah mendesak menghubungkan kembali blok habitat tersisa melalui koridor hutan.Buat daftar orangutan Tapanuli sebagai spesies dilindungi dengan profil tinggi pada daftar spesies dilindungi.“Bapak Presiden, kami tahu dengan baik latar belakang Anda yang kuat bidang kehutanan dan bisnis dan upaya utama Anda mengurangi momok kebakaran yang merusak di Sumatera. Kami mengimbau Anda sekarang membantu melestarikan salah satu spesies satwa liar paling unik dan terkenal di seluruh Indonesia.”Hageng Suryo Nugroho, Tenaga Ahli Madya Kedeputian Bidang Kajian dan Pengelolaan isu-isu Sosial, Budaya dan Ekologi Strategis KSP, yang menerima surat mengatakan, ini situasi pelik.“Kita dan konsen dengan spesies orangutan Tapanuli ini. Ini satu-satunya spesies di dunia, endemik Indonesia. Memang susah itu kementerian, cukup cepat memvalidasi dan tak cukup cepat merespon terkait masalah ini. Kita akan cek ke KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan ESDM (Energi dan Sumber Daya mineral),” katanya.KSP, juga akan mengecek soal status hutan di lokasi PLTA Batang Toru kepada KLHK termasuk skenario-skenario yang mungkin dilakukan agar tak mengancam satwa. “Apakah ada perlakuan tertentu atau seperti apa? Berapa luasan wilayahnya, apakah itu cukup atau tidak, itu perlu diteliti. Apakah cocok atau tidaknya, apakah ada sumber air atau tidak, itu juga perlu diteliti.”KSP juga akan mempertanyakan pemenuhan energi di Sumut dan status pembangunan NSHE ke KESDM.“Kita juga akan cek ke ESDM terkait NSHE ini. Kapasitasnya 510 MW, lumayan besar itu untuk air. Kita harus melihat itu sekarang.”Untuk kasus Sumut, katanya, harus melihat seberapa besar keperluan listrik mereka. “Kalau memang Sumut sudah surplus listrik, harus dipertanyakan mengapa pembangkit listrik masih tetap dibangun di sana.”Dia menduga, perusahaan berkeras membangun biasa untuk keperluan industri, seperti pertambangan atau industri yang perlukan listrik besar. “Daripada mengambil jauh dari daerah lain, bisa jadi ambil listrik dari pembangkit yang dibangun.” ***“Selamatkan Rimba Terakhir Batang Toru Sumatera Utara.”Begitu spanduk yang terbentang oleh puluhan aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) di depan Kedutaan Besar China di Kuningan, Jakarta, awal Mei lalu.Tak ada orasi. Tujuan mereka datang ke Kedubes China untuk memberikan surat kepada duta besar negara itu. Petugas keamanan menjaga ketat.Surat itu wujud penolakan mereka terhadap pembangunan PLTA Batang Toru. Walhi menolak PLTA Batang Toru karena berpotensi merusak lingkungan sekitar dan mengancam habitat orangutan Tapanuli.“Meski digambarkan sebagai proyek hijau dari sumber energi terbarukan, pembangunan dan operasi PLTA Batang Toru akan lebih banyak merugikan daripada manfaatnya. Karena mengancam kehidupan masyarakat, satwa dan kelestarian lingkungan,” kata Dana Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi Sumut.Ekosistem Batang Toru merupakan hamparan hutan primer dengan luas 1.400 km persegi. Ia berada di perbatasan antara Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Ia juga rumah bagi habitat orangutan jenis baru, yakni orangutan Tapanuli.“Di hutan sekitar 100.000 orang bergantung, lalu akan dibangun bendungan. Akan ada perusakan keragamanhayati.”Selain itu, PLTA akan menambang air sungai selama 18 jam, hingga khawatir sekitar 1.200 hektar sawah di bawah kering. “Enam jam kemudian, dibuka, sawah itu akan banjir. Jadi akan banyak kehilangan mata pencaharian, begitu juga ikan dan segala macam,” katanya.Walhi juga menelaah dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), tak memuat soal potensi gempa. Padahal, di bawah lokasi pembangunan PLTA itu ada lempengan gempa Toru.“Sistemnya ini akan membuat terowongan. Kalau ini dibongkar dan dibuat terowongan, itu berpotensi ada gempa. Itu tak dikaji.”Menurut Dana, di hilir Sungai Toru, masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani juga terancam. Lebih dari 1.200 hektar lahan pertanian produktif di hilir sungai Toru terancam akibat pembangunan proyek tersebut.Menurut dia, PLTA sekitar 600 hektar, luas hutan 1.400 hektar. Sejak 10 tahun lalu sudah didorong supaya jadi hutan lindung atau konservasi, tetapi pemerintah kabupaten tak pernah mau. Pemerintah daerah, katanya, tetap pertahankan sebagai alokasi penggunaan lain (APL) karena melihat ada potensi bisnis di situ. “Padahal tegakan, layak jadi hutan primer.”Kalau pembangunan PLTA tak setop, Walhi akan gugat ke pengadilan. “Kita mau ke PTTUN untuk menghentikan izin kalau memang penyokong dana tidak menghentikan.”Dia meminta, NSHE dan Sinohydro sebagai pelaksana proyek pembangunan segera menghentikan semua operasi, seperti membongkar infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang kini memberikan akses perburuan dan penebangan spekulatif.“Bank of China dan China Merchants Bank juga harus menghentikan dukungan pendanaan,” katanya.Dia juga meminta, evaluasi amdal seperti soal dampak sosial dan lingkungan karena dokumen mereka banyak mengabaikan hal-hal penting ini. Agus Djoko Ismanto, Senior Advisor Lingkungan NSHE pada akhir Mei lalu memberikan penjelasan soal kekhawatiran yang muncul dari berbagai kalangan baik kerusakan lingkungan sampai keterancaman habitat orangutan kalau PLTA ada.Setelah proses berbagai perizinan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), katanya, perusahaan juga melengkapi dengan kajian berstandar internasional dengan ikut pedoman Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) atau penilaian dampai lingkungan dan sosial.“Perusahaan ini sukarela akan ikuti standar IFC dan Word bank. Jadi, ada hal-hal yang belum ada di amdal, ada di sini, antara lain studi mengenai keragaman hayati, termasuk yang akuatik dilakukan studi,” katanya.Dalam ESIA juga disinggung beberadaan satwa, salah satu orangutan. Untuk tahu detil soal itu, katanya, perusahaan lakukan studi lebih lengkap, misal, kanan kiri jalan sepanjang satu kilometer disurvei guna memastikan pengetahuan soal keberadaan orangutan.“Survei pakai konsultan atau lembaga resmi. Perusahaan punya kapasitas itu. Studi orangutan itu sebelumnya kita lakukan, sekarang kita lakukan lagi dengan supervisi dari otoritas yakni, Badan Konservasi Sumber Daya Alam,” kata Agus.Dia sebutkan, penelitian lebih detil soal orangutan itu dengan kepala peneliti () dari Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Aek Nauli.Dia bilang, perusahaan juga punya tim pengamatan keragaman hayati.Ceritanya, kata Agus, sebelum mulai , perusahaan kerja sama dengan LSM lokal. LSM lokal ini, katanya, pagi-pagi datang ke lokasi untuk mengamati setiap lima hektar lahan yang akan dibuka. Mereka mengamati ada satwa liar atau tidak.“Kalau ada satwa liar, mereka usahakan bergeser keluar area. Kalau misal, menemukan ada anak atau sarang rangkong. Itu juga diselamatkan dulu.”Selain itu, juga mengamati tanaman. Kalau menemukan tanaman termasuk ketegori langka, anakan atau bibit akan diambil ke lokasi persemaian. “Ini untuk kepentingan penanaman kembali lagi. Jenis-jenis setempat nanti akan kembali.”Setelah pembukaan lahan, katanya, akan ada pemeriksaan kembali untuk melihat ada atau tidak satwa jadi korban. “Ada binatang terluka, nanti kalau ada di pertolongan pertama. Sejauh ini belum ada. Itu contoh kongkrit yang sudah dilakukan,” ucap Agus.Perusahaan juga akan membuka 12 koridor satwa secara bertahap guna mengantisipasi dampak pembukaan lahan, hingga jalan satwa tak terputus. “Ini bangun bertahap. Yang sudah siap ada empat.”Titik-titik koridor satwa itu, katanya, berdasarkan pengamatan tim keragaman hayati.Begitu juga kalau ada daerah lintasan satwa terestrial, katanya, akan diupayakan jangan sampai tebing terpotong jadi terjal dan mereka tak bisa lewat. “Kalau, ada lokasi-lokasi , dibikin modifikasi hingga bisa tetap lewat.”Soal habitat terbelah, katanya, ada Sungai Batang Toru ini memang membelah blok secara alami. “Air deras. Lebar antara 40-60 meter, bahkan lebih, kalau ada binatang yang itu mungkin bertahan. Apalagi orangutan, akan mungkin .”Ada juga delta, kalau dari citra satelit seperti dekat. Dia sudah ke lapangan, lebar sungai di delta itu, satu sisi ada sekitar 10 meter, sisi lain sekitar 20 meteran.Dia menyadari, dalam proses pembangunan ada bongkar pasang, dan ada yang rusak tetapi hal itu coba ditekan seminimal mungkin.Jalan dan jembatan sementara yang dibuka, katanya, dalam proses pembangunan dilakukan dengan pengawasan ketat. Setelah selesai, jalan dan jembatan selesai ini dibongkar.Soal kekhawatiran perburuan, katanya, , perusahaan punya kebijakan . Semua pekerja, kata Agus, dalam kontrak sudah menyatakan, jika melakukan praktik perburuan atau mengambil produk hutan, satwa atau tumbuhan, mendapatkan sanksi pemecatan dan tak akan dipekerjakan lagi.Untuk menjalankan itu, katanya, di pintu-pintu masuk tadi dilakukan pemeriksaan. Kala mereka datang, tak boleh membawa peralatan, saat keluar juga diperiksa., mereka membentuk . Fungsinya, setiap orang atau pekerja akan melalui pelatihan dan ada aturan main. Juga ada kewajiban melaporkan kalau berjumpa dengan satwa liar. Ada diserahkan ke petugas keamanan atau Wildlife Response Unit (WRU).Dari laporan itu, katanya, WRU akan lakukan penilaian, satwa itu berbahaya atau tidak. Kalau berbahaya, maka akan diumumkan, diberi peringatan buat lakukan penghentian kerja sementara. Kalau itu, satwa dilindungi maka akan lapor ke otoritas yakni BKSDA.“Kalau itu tak berbahaya, berlaku aturan umum, tak boleh menggangu. Bahkan memberi makan dan berlama-lama berinteraksi, ambil foto juga tak boleh. Ada aturan-aturan ketat.”Tito Prano, penasehat senior bagian komunikasi NSHE mengatakan, PLTA merupakan bisnis air. “Bahan baku bekerja itu air. Kita tak akan membunuh bahan baku kita. Soalnya, investasi kita di sini. Kalau bahan baku mati (hutan hilang), investasi kita rugi. PLTA itu sebetulnya, bisnis lingkungan hidup, jasa lingkungan,” katanya.Ketakutan dalam bisnis PLTA ini, katanya, kalau sampai hutan di hulu rusak dan menggangu pasokan air. Sebenarnya, perusahaan malah mendukung kalau ada kepastian DAS Batang Toru terjaga.Dia sebutkan, mereka mendapatkan izin 7.000 hektar untuk kepentingan survei (tahap eksplorasi) dan terpakai kurang 600 hektar. Sisanya, mereka kembalikan ke Pemerintah Tapanuli Selatan.“Kalau misal yang dikembalikan itu jadi kebun sawit, pasokan air kita rusak,” katanya.Perusahaan, katanya, malah senang kalau lahan-lahan sekitar nanti jadi hutan lindung. “Misal, pemerintah jadikan hutan lindung, dan perusahaan diminta merawat, pasti mau. Ketimbang kalau buat kebun sawit, tata air pasti rusak. Ini APL, kita inginnya kelola seperti hutan lindung kalau boleh,” kata Tito.Mereka mengklaim, PLTA Batang Toru disiapkan sebagai proyek irit lahan dengan 67,7 hektar lahan tergenang dengan tambahan areal badan sungai 24 hektar.Berbicara proyek PLTA Batang Toru, kata Agus, sebenarnya belum mulai. “Sekarang itu baru tahap sangat awal, baru bikin jalan menuju ke lokasi. Baru buka akses,” katanya, akhir Mei lalu kepada .Jalan yang dibangun, katanya, hampir paralel dengan sungai. Paralel dengan sungai, Agus bilang, agar bisa memanfaatkan lahan relatif marginal, dan tak merusak lahan pertanian secara masif serta tak menambah fragmentasi.“Ini di ujung atau tepian, berbeda misal, bangun di tengah, mungkin habitat di sini dan sana akan terpisah. Dengan tepian ini, kalaupun ada pengurangan sedikit, ini saja. Hingga tak memfrakmentasi signifikan.”Jalan dan jembatan itu, katanya, juga bukan jalan umum tetapi jalan khusus. “Nanti akan jadi obyek vital, akses ini sangat dibatasi.”Mereka juga menyiapkan lahan untuk timbunan dengan total luasan 171 hektar tersebar di beberapa titik.“Kalau ada galian dan lebihnya disimpan di tempat-tempat ini. Setelah selesai, nanti (lokasi galian) ditanam lagi. Semua tanah ini dibeli dari masyarakat,” katanya.PLTA Batang Toru target operasi pada 2022. Dengan kapasitas 510 MW, dioperasikan untuk atasi beban puncak, kira-kira enam jam sehari.“Dengan 510 MW itu, emisi karbon yang bisa dikurangi itu 1,6 megaton per tahun. Itu kontribusi dari PLTA ini terhadap lingkungan,” katanya, seraya menambahkan, dari penghematan devisa sebesar US$400 juta per tahun karena subtitusi dari penggunaan diesel. Keterangan foto utama: Orangutan Tapanuli makin terancam kalau habitat mereka terganggu. Pembangunan PLTA Batang Toru khawatir mengganggu spisies orangutan yang hanya ada di Sumatera Utara ini. Foto: Andrew Walmsley/SOCP/IISE

[1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan risiko kesehatan strategi mitigasi

para ilmuan dunia kirim surat ke jokowi khawatirkan pembangunan plta batang toru sebanyak ilmuan terkemuka dunia tergabung dalam allliance of leading environmental researchers and thinkers alert mengirimkan surat kepada presiden joko widodo surat mereka kirim selasa melalui kantor staf presiden ksp di jakartamereka mendesak pemerintah indonesia membatalkan pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air plta batang toru karena dinilai pembangunan bakal mengancam spesies kera besar terlangka di dunia orangutan tapanuliwilliam f laurance ahli ekologi tropis dari james cook university australia mengatakan orangutan tapanuli berbeda dengan orangutan sumatera maupun kalimantan ia memiliki karakteristik sangat khashabitat terakhir mereka sudah sangat kecil sedang dihancurkan oleh pembukaan hutan ilegal penebangan dan perburuan semua itu terjadi di sekitar jalan katanyaonrizal peneliti kehutanan dari universitas sumatera utara bilang orangutan tapanuli baru dideskripsikan oleh ilmuwan tahun lalumereka terkejut menyadari hanya ada kurang dari individu sumatera utara satusatunya provinsi kera besar ini hidup katanya dalam rilis kepada medialistrik plta batang toru katanya tidak begitu diperlukan masih ada alternatif lain lebih ramah lingkunganorangutan tapanuli sangat terancam pembangunan plta ini akan memalukan indonesia dan china di mata dunia orangutan tapanuli adalah salah satu kerabat terdekat kita bagaimana kita bisa mengambil risiko mengorbankan untuk manfaat terbatas semacam itu katanyalaurance menyebut pembangunan plta batang toru sebagai masalah kepala tombak karena akan banyak dampak muncul kalau pembangunan tetap jalanawalnya ini sekelompok ilmuwan yang memiliki keprihatinan besar tentang dampak proyek hydropower yang didanai dan dibangun china pembangunan yang dilakukan di jantung habitat orangutan tapanuli ini spesies kera besar terlangka di dunia katanya kepada dia mengatakan pemrakarsa proyek plta batang toru seolah terus mencoba mencari argumentasi dan mengecilkan dampak yang akan terjadi jauh dari perspektif lingkungan padahal proyek mereka minimal akan memotong populasi besar terakhir dari orangutan tapanuli jadi setengahnyalebih buruk lagi katanya akan membuka habitat utama untuk serangan lebih jauh fatal dengan pemburu penebang dan petani sawit yang akan gunakan jaringan luas jalan baru jaringan listrik dan saluran pipa besarhabitat orangutan katanya akan terfragmentasi sebegitu luas dan bisa menyebabkan invasi manusia dan dampak laindalam surat itu para ilmuan menyatakan dengan populasi luas habitat mereka hutan batang toru terhitung sangat kecil kurang dari seperlima luas jakartadengan pembangunan plta katanya makin mengikis habitat orangutan tapanuli proyek pembangunan plta batang toru sebagai lonceng kematian bagi orangutan tapanulikarena habitat orangutan tapanuli akan diserang begitu parah oleh bendungan dan infrastruktur pendukungnya itu berarti upaya sangat dibutuhkan untuk memulihkan koridor hutan untuk menghubungkan kembali populasi kera yang berkurang bersamasama hampir pasti akan gagalpt north sumatera hydro energy nshe bakal membangun plta batang toru berkapasitas mw dengan kepemilikan saham pjbi pt dhn dan fareast green energy target operasi proyek ini akan dibangun dengan nilai investasi sekitar us miliar dengan dukungan pendanaan bank of china dan sihohydro merupakan pemain pengembangan plta dari chinasebelumnya pendanaan pembangunan plta batang toru sempat ditolak international finance corporation dari bank dunia penolakan pemberian pendanaan karena menilai habitat orangutan tapanuli ini terlalu sensitif dari sisi lingkungan buat pembangunan pltadalam konteks itu kata laurence sangat mengejutkan bank of china sinohydro dan mitra indonesia terus mendorong proyek ini dengan kerasdirencanakan tepat di tengah habitat terakhir kera besar itu akan dibangun jalan membelah hutan jaringan listrik dan terowongan pembangunan plta ini juga bisa membanjiri habitat mereka katanyadalam pandangan laurance pemrakarsa plta batang toru sedang bermain api mereka berurusan dengan para ahli ekologi top dunia yang telah menghabiskan hidup dalam masalah inidengan pembangunan plta akan membanjiri hamparan utama habitat otangutan tapanuli bahkan lebih penting lagi dengan mengiris sisa hutan dengan jalan baru terowongan dan fasilitas lain yang dibangunjalan adalah ancaman sangat berbahaya karena mereka membuka habitat kera untuk pemburu penebang liar penambang dan perambah lahan analisis ilmiah barubaru ini menunjukkan bahwa orangutan tapanuli hanya bertahan di jalan yang hampir seluruhnya tidak adadalam surat itu para ilmuan ini juga mengatakan proyek plta batang toru akan menciptakan gangguan besar di jantung satusatunya perlindungan orangutan tapanuli termasuk pembangunan sebuah terowongan besar yang akan memotong kasar kilometer hutan primer dari sana akan ada lebih satu juta meter kubik tanah dan puingpuing batu jalan inspeksi untuk terowongan di sepanjang hutan primer saluran listrik tegangan tinggi yang memotong hutan primer pembangunan waduk hidro di episentrum lempeng gempa teknotikpara pembuat bendungan kehilangan argumen mereka dengan buruk jika ada mereka hanya akan menciptakan lebih besar masalah jangka panjang untuk perusahaan mereka sendiri karena kami mungkin perlu melihat lebih luas aktivitas mereka di seluruh wilayah dan mulai melobi pemegang saham mereka dan mitra dagang lainnya jika mereka berperilaku buruk di sumatera utara seberapa besar perilaku mereka di tempat lain ucap laurancejatna supriatna ahli primata dari universitas indonesia mengatakan indonesia memiliki tanggung jawab internasional melindungi kera besar unik ini dengan menyelamatkan habitat orangutan tapanuli juga sekaligus menyelamatkan spesies lain seperti harimau sumatera juga terancam punah dan lainlain para ilmuan ini mendorong pemerintah indonesia segera menghentikan pembangunan plta batang toru mereka juga meminta pemerintah mengatur kembali semua habitat tersisa untuk orangutan ke status yang memberikan perlindungan dan manajemen efektif termasuk demarkasi jelas dari hutan patroli dan upaya antiperburuan liarpemerintah sebut surat itu harus mengambil langkah mendesak menghubungkan kembali blok habitat tersisa melalui koridor hutanbuat daftar orangutan tapanuli sebagai spesies dilindungi dengan profil tinggi pada daftar spesies dilindungibapak presiden kami tahu dengan baik latar belakang anda yang kuat bidang kehutanan dan bisnis dan upaya utama anda mengurangi momok kebakaran yang merusak di sumatera kami mengimbau anda sekarang membantu melestarikan salah satu spesies satwa liar paling unik dan terkenal di seluruh indonesiahageng suryo nugroho tenaga ahli madya kedeputian bidang kajian dan pengelolaan isuisu sosial budaya dan ekologi strategis ksp yang menerima surat mengatakan ini situasi pelikkita dan konsen dengan spesies orangutan tapanuli ini ini satusatunya spesies di dunia endemik indonesia memang susah itu kementerian cukup cepat memvalidasi dan tak cukup cepat merespon terkait masalah ini kita akan cek ke klhk kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan esdm energi dan sumber daya mineral katanyaksp juga akan mengecek soal status hutan di lokasi plta batang toru kepada klhk termasuk skenarioskenario yang mungkin dilakukan agar tak mengancam satwa apakah ada perlakuan tertentu atau seperti apa berapa luasan wilayahnya apakah itu cukup atau tidak itu perlu diteliti apakah cocok atau tidaknya apakah ada sumber air atau tidak itu juga perlu ditelitiksp juga akan mempertanyakan pemenuhan energi di sumut dan status pembangunan nshe ke kesdmkita juga akan cek ke esdm terkait nshe ini kapasitasnya mw lumayan besar itu untuk air kita harus melihat itu sekaranguntuk kasus sumut katanya harus melihat seberapa besar keperluan listrik mereka kalau memang sumut sudah surplus listrik harus dipertanyakan mengapa pembangkit listrik masih tetap dibangun di sanadia menduga perusahaan berkeras membangun biasa untuk keperluan industri seperti pertambangan atau industri yang perlukan listrik besar daripada mengambil jauh dari daerah lain bisa jadi ambil listrik dari pembangkit yang dibangun selamatkan rimba terakhir batang toru sumatera utarabegitu spanduk yang terbentang oleh puluhan aktivis wahana lingkungan hidup walhi di depan kedutaan besar china di kuningan jakarta awal mei lalutak ada orasi tujuan mereka datang ke kedubes china untuk memberikan surat kepada duta besar negara itu petugas keamanan menjaga ketatsurat itu wujud penolakan mereka terhadap pembangunan plta batang toru walhi menolak plta batang toru karena berpotensi merusak lingkungan sekitar dan mengancam habitat orangutan tapanulimeski digambarkan sebagai proyek hijau dari sumber energi terbarukan pembangunan dan operasi plta batang toru akan lebih banyak merugikan daripada manfaatnya karena mengancam kehidupan masyarakat satwa dan kelestarian lingkungan kata dana tarigan direktur eksekutif walhi sumutekosistem batang toru merupakan hamparan hutan primer dengan luas km persegi ia berada di perbatasan antara tapanuli utara tapanuli tengah dan tapanuli selatan ia juga rumah bagi habitat orangutan jenis baru yakni orangutan tapanulidi hutan sekitar orang bergantung lalu akan dibangun bendungan akan ada perusakan keragamanhayatiselain itu plta akan menambang air sungai selama jam hingga khawatir sekitar hektar sawah di bawah kering enam jam kemudian dibuka sawah itu akan banjir jadi akan banyak kehilangan mata pencaharian begitu juga ikan dan segala macam katanyawalhi juga menelaah dokumen analisis mengenai dampak lingkungan amdal tak memuat soal potensi gempa padahal di bawah lokasi pembangunan plta itu ada lempengan gempa torusistemnya ini akan membuat terowongan kalau ini dibongkar dan dibuat terowongan itu berpotensi ada gempa itu tak dikajimenurut dana di hilir sungai toru masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani juga terancam lebih dari hektar lahan pertanian produktif di hilir sungai toru terancam akibat pembangunan proyek tersebutmenurut dia plta sekitar hektar luas hutan hektar sejak tahun lalu sudah didorong supaya jadi hutan lindung atau konservasi tetapi pemerintah kabupaten tak pernah mau pemerintah daerah katanya tetap pertahankan sebagai alokasi penggunaan lain apl karena melihat ada potensi bisnis di situ padahal tegakan layak jadi hutan primerkalau pembangunan plta tak setop walhi akan gugat ke pengadilan kita mau ke pttun untuk menghentikan izin kalau memang penyokong dana tidak menghentikandia meminta nshe dan sinohydro sebagai pelaksana proyek pembangunan segera menghentikan semua operasi seperti membongkar infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang kini memberikan akses perburuan dan penebangan spekulatifbank of china dan china merchants bank juga harus menghentikan dukungan pendanaan katanyadia juga meminta evaluasi amdal seperti soal dampak sosial dan lingkungan karena dokumen mereka banyak mengabaikan halhal penting ini agus djoko ismanto senior advisor lingkungan nshe pada akhir mei lalu memberikan penjelasan soal kekhawatiran yang muncul dari berbagai kalangan baik kerusakan lingkungan sampai keterancaman habitat orangutan kalau plta adasetelah proses berbagai perizinan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan amdal katanya perusahaan juga melengkapi dengan kajian berstandar internasional dengan ikut pedoman environmental and social impact assessment esia atau penilaian dampai lingkungan dan sosialperusahaan ini sukarela akan ikuti standar ifc dan word bank jadi ada halhal yang belum ada di amdal ada di sini antara lain studi mengenai keragaman hayati termasuk yang akuatik dilakukan studi katanyadalam esia juga disinggung beberadaan satwa salah satu orangutan untuk tahu detil soal itu katanya perusahaan lakukan studi lebih lengkap misal kanan kiri jalan sepanjang satu kilometer disurvei guna memastikan pengetahuan soal keberadaan orangutansurvei pakai konsultan atau lembaga resmi perusahaan punya kapasitas itu studi orangutan itu sebelumnya kita lakukan sekarang kita lakukan lagi dengan supervisi dari otoritas yakni badan konservasi sumber daya alam kata agusdia sebutkan penelitian lebih detil soal orangutan itu dengan kepala peneliti dari balai penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan bplhk aek naulidia bilang perusahaan juga punya tim pengamatan keragaman hayaticeritanya kata agus sebelum mulai perusahaan kerja sama dengan lsm lokal lsm lokal ini katanya pagipagi datang ke lokasi untuk mengamati setiap lima hektar lahan yang akan dibuka mereka mengamati ada satwa liar atau tidakkalau ada satwa liar mereka usahakan bergeser keluar area kalau misal menemukan ada anak atau sarang rangkong itu juga diselamatkan duluselain itu juga mengamati tanaman kalau menemukan tanaman termasuk ketegori langka anakan atau bibit akan diambil ke lokasi persemaian ini untuk kepentingan penanaman kembali lagi jenisjenis setempat nanti akan kembalisetelah pembukaan lahan katanya akan ada pemeriksaan kembali untuk melihat ada atau tidak satwa jadi korban ada binatang terluka nanti kalau ada di pertolongan pertama sejauh ini belum ada itu contoh kongkrit yang sudah dilakukan ucap agusperusahaan juga akan membuka koridor satwa secara bertahap guna mengantisipasi dampak pembukaan lahan hingga jalan satwa tak terputus ini bangun bertahap yang sudah siap ada empattitiktitik koridor satwa itu katanya berdasarkan pengamatan tim keragaman hayatibegitu juga kalau ada daerah lintasan satwa terestrial katanya akan diupayakan jangan sampai tebing terpotong jadi terjal dan mereka tak bisa lewat kalau ada lokasilokasi dibikin modifikasi hingga bisa tetap lewatsoal habitat terbelah katanya ada sungai batang toru ini memang membelah blok secara alami air deras lebar antara meter bahkan lebih kalau ada binatang yang itu mungkin bertahan apalagi orangutan akan mungkin ada juga delta kalau dari citra satelit seperti dekat dia sudah ke lapangan lebar sungai di delta itu satu sisi ada sekitar meter sisi lain sekitar meterandia menyadari dalam proses pembangunan ada bongkar pasang dan ada yang rusak tetapi hal itu coba ditekan seminimal mungkinjalan dan jembatan sementara yang dibuka katanya dalam proses pembangunan dilakukan dengan pengawasan ketat setelah selesai jalan dan jembatan selesai ini dibongkarsoal kekhawatiran perburuan katanya perusahaan punya kebijakan semua pekerja kata agus dalam kontrak sudah menyatakan jika melakukan praktik perburuan atau mengambil produk hutan satwa atau tumbuhan mendapatkan sanksi pemecatan dan tak akan dipekerjakan lagiuntuk menjalankan itu katanya di pintupintu masuk tadi dilakukan pemeriksaan kala mereka datang tak boleh membawa peralatan saat keluar juga diperiksa mereka membentuk fungsinya setiap orang atau pekerja akan melalui pelatihan dan ada aturan main juga ada kewajiban melaporkan kalau berjumpa dengan satwa liar ada diserahkan ke petugas keamanan atau wildlife response unit wrudari laporan itu katanya wru akan lakukan penilaian satwa itu berbahaya atau tidak kalau berbahaya maka akan diumumkan diberi peringatan buat lakukan penghentian kerja sementara kalau itu satwa dilindungi maka akan lapor ke otoritas yakni bksdakalau itu tak berbahaya berlaku aturan umum tak boleh menggangu bahkan memberi makan dan berlamalama berinteraksi ambil foto juga tak boleh ada aturanaturan ketattito prano penasehat senior bagian komunikasi nshe mengatakan plta merupakan bisnis air bahan baku bekerja itu air kita tak akan membunuh bahan baku kita soalnya investasi kita di sini kalau bahan baku mati hutan hilang investasi kita rugi plta itu sebetulnya bisnis lingkungan hidup jasa lingkungan katanyaketakutan dalam bisnis plta ini katanya kalau sampai hutan di hulu rusak dan menggangu pasokan air sebenarnya perusahaan malah mendukung kalau ada kepastian das batang toru terjagadia sebutkan mereka mendapatkan izin hektar untuk kepentingan survei tahap eksplorasi dan terpakai kurang hektar sisanya mereka kembalikan ke pemerintah tapanuli selatankalau misal yang dikembalikan itu jadi kebun sawit pasokan air kita rusak katanyaperusahaan katanya malah senang kalau lahanlahan sekitar nanti jadi hutan lindung misal pemerintah jadikan hutan lindung dan perusahaan diminta merawat pasti mau ketimbang kalau buat kebun sawit tata air pasti rusak ini apl kita inginnya kelola seperti hutan lindung kalau boleh kata titomereka mengklaim plta batang toru disiapkan sebagai proyek irit lahan dengan hektar lahan tergenang dengan tambahan areal badan sungai hektarberbicara proyek plta batang toru kata agus sebenarnya belum mulai sekarang itu baru tahap sangat awal baru bikin jalan menuju ke lokasi baru buka akses katanya akhir mei lalu kepada jalan yang dibangun katanya hampir paralel dengan sungai paralel dengan sungai agus bilang agar bisa memanfaatkan lahan relatif marginal dan tak merusak lahan pertanian secara masif serta tak menambah fragmentasiini di ujung atau tepian berbeda misal bangun di tengah mungkin habitat di sini dan sana akan terpisah dengan tepian ini kalaupun ada pengurangan sedikit ini saja hingga tak memfrakmentasi signifikanjalan dan jembatan itu katanya juga bukan jalan umum tetapi jalan khusus nanti akan jadi obyek vital akses ini sangat dibatasimereka juga menyiapkan lahan untuk timbunan dengan total luasan hektar tersebar di beberapa titikkalau ada galian dan lebihnya disimpan di tempattempat ini setelah selesai nanti lokasi galian ditanam lagi semua tanah ini dibeli dari masyarakat katanyaplta batang toru target operasi pada dengan kapasitas mw dioperasikan untuk atasi beban puncak kirakira enam jam seharidengan mw itu emisi karbon yang bisa dikurangi itu megaton per tahun itu kontribusi dari plta ini terhadap lingkungan katanya seraya menambahkan dari penghematan devisa sebesar us juta per tahun karena subtitusi dari penggunaan diesel keterangan foto utama orangutan tapanuli makin terancam kalau habitat mereka terganggu pembangunan plta batang toru khawatir mengganggu spisies orangutan yang hanya ada di sumatera utara ini foto andrew walmsleysocpiise

Petani Sawit Kecil Masih Terlilit Banyak Masalah. Pemerintah banyak menelurkan aturan soal perkebunan sawit tetapi petani kecil sawit masih alami berbagai masalah. Mansuetus Darto, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengatakan, meskipun berbagai peraturan mengenai perkebunan sawit sudah keluar pada kenyataan tak banyak berpengaruh pada kesejahteraan petani sawit.Meskipun banyak aturan, tetapi petani sawit masih alami berbagai masalah. Mulai penyelesaian kebun petani dalam kawasan hutan, legalitas lahan, konflik antara petani plasma dan perusahaan, harga sawit anjlok, sampai Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDP-KS) malah banyak subsidi biodiesel.Berbagai aturan itu, katanya, antara lain, Perpres Nomor 66 /2015 tentang pengumpulan dana sawit, PP Nomor 24/2015 tentang BPDP-KS, Permentan Nomor 1/2018 tentang penetapan harga sawit, Permentan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan inpres moratorium sawit , Perpres Mandatori B20 . Juga RUU Perkelapasawitan sedang dibahas di DPR.“Dari semua aturan-aturan itu, belum menyentuh problem-problem yang dihadapi masyarakat terutama petani sawit. Lain gatal, lain digaruk. Berbagai regulasi tak bisa menjawab problem sektor sawit,” katanya dalam diskusi pada Hari Tani Nasional, di Jakarta, Senin (24/9/18).Dia contohkan, aturan BDPD-KS yang digugat SPKS ke Mahkamah Agung karena dana badan ini malah untuk subsidi biodiesel. Dana subsidi biodiesel 90%, berdasarkan hitungan Darto sekitar Rp20 triliun, untuk penanaman kembali () hanya 2%.Padahal, katanya, dalam UU Perkebunan Nomor 39/2014 tak disebutkan mengenai penggunaan dana untuk subsidi biodiesel.“Dana untuk peningkatan sumber daya manusia, promosi sawiit lebih kecil daripada dana subsidi biodiesel. Ini penyelundupan hukum.”Selain itu, katanya, untuk mengakses dana , petani harus menempuh jalur birokrasi rumit dan panjang. Seharusnya, buat petani bisa lebih mudah dan sederhana. Belum lagi, persyaratan harus ada bukti legalitas lahan petani.Ada lagi, soal pengurusan berada di Kementerian Pertanian dan Kemenko Perekonomian serta BPDP-KS hingga membingungkan. “Ini bagaimana? Jangan sampai problem antarkementerian, politik, tata kuasa anggaran, memperlambat katanya seraya meminta presiden turun tangan mengatasi masalah ini. Dia bilang, lahan petani kecil yang mesti penanaman kembali terbilang banyak. Data SPKS, sekitar 32% dari 14,3 juta hektar kebun sawit milik petani swadaya. Selama ini, perhatian pemerintah masih kurang.Dia juga menyoroti pungutan US$50 per ton oleh BPDP-KS sesuai PP Nomor 24/2015 yang berdampak pada harga tandan buah segar dari petani. Perusahaan, katanya, akan membebani pungutan pada biaya produksi hingga harga TBS petani turun sekitar Rp120-RP150 per kilogram.“Petani sawit dikebiri untuk kepentingan industri biodiesel dan pemanfaatan selama ini hanya untuk industri biodiesel. Alasan industri untuk pasar baru dan stabilitas harga hanya akal-akalan..”Tak hanya soal penanaman kembali, kata Darto, petani perlu bantuan agar bisa menjual TBS langsung ke pabrik tanpa melewati tengkulak hingga harga lebih laik. Tumpang tindih lahan dengan perusahaan hingga terjadi konflik dan kriminalisasi pun masih dialami petani, seperti dialami petani asal Polanto Jaya, Rio Pakava, Donggala, Sulawesi Tengah. dan beberapa rekan sesama petani Polanto Jaya harus berhadapan dengan hukum atas tudingan pencurian sawit lima hingga tujuh ton di wilayah yang klaiman PT Mamuang, anak usaha PT Astra Agro Lestari.Atas tuduhan itu, Jufri vonis bersalah dengan hukuman lima bulan penjara. Jaksa banding. Pada 24 Juli 2018, Pengadilan Tinggi Makassar menjatuhkan hukuman lebih berat, tujuh bulan penjara. Empat warga di Rio Pakava, kini masih proses hukum.“Itu tanah milik kami diwariskan turun menurun. Lahan saya sekeluarga ada 42 hektar,” katanya di Jakarta, Senin (24/9/18). Mereka punya surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).Dia cerita, antara 2002-2004, kakao warga dibersihkan oleh Mamuang. Ganti rugi semau mereka, berkisar Rp1-Rp2 juta per hektar.Mohamad Hasan, Manajer Kajian dan Pembelaan Hukum Walhi Sulawesi Tengah, mengatakan, luas perkebunan sawit di Sulteng 693.000 hektar dari 56 izin dan banyak timbulkan masalah. Di Donggala, misal, katanya, perampasan tanah dan kriminalisasi warga terjadi bertahap dan setiap tahun ada warga tertangkap dan vonis bersalah.Contoh kasus petani Polato Jaya itu. Warga, katanya sudah mengadu ke pemerintah provinsi dan kabupaten soal konflik lahan mereka dan perusahaan tetapi tak ada respon berarti.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

petani sawit kecil masih terlilit banyak masalah pemerintah banyak menelurkan aturan soal perkebunan sawit tetapi petani kecil sawit masih alami berbagai masalah mansuetus darto ketua umum serikat petani kelapa sawit spks mengatakan meskipun berbagai peraturan mengenai perkebunan sawit sudah keluar pada kenyataan tak banyak berpengaruh pada kesejahteraan petani sawitmeskipun banyak aturan tetapi petani sawit masih alami berbagai masalah mulai penyelesaian kebun petani dalam kawasan hutan legalitas lahan konflik antara petani plasma dan perusahaan harga sawit anjlok sampai badan pengelola dana perkebunan sawit bpdpks malah banyak subsidi biodieselberbagai aturan itu katanya antara lain perpres nomor tentang pengumpulan dana sawit pp nomor tentang bpdpks permentan nomor tentang penetapan harga sawit permentan indonesian sustainable palm oil ispo barubaru ini presiden joko widodo jokowi mengeluarkan inpres moratorium sawit perpres mandatori b juga ruu perkelapasawitan sedang dibahas di dprdari semua aturanaturan itu belum menyentuh problemproblem yang dihadapi masyarakat terutama petani sawit lain gatal lain digaruk berbagai regulasi tak bisa menjawab problem sektor sawit katanya dalam diskusi pada hari tani nasional di jakarta senin dia contohkan aturan bdpdks yang digugat spks ke mahkamah agung karena dana badan ini malah untuk subsidi biodiesel dana subsidi biodiesel berdasarkan hitungan darto sekitar rp triliun untuk penanaman kembali hanya padahal katanya dalam uu perkebunan nomor tak disebutkan mengenai penggunaan dana untuk subsidi biodieseldana untuk peningkatan sumber daya manusia promosi sawiit lebih kecil daripada dana subsidi biodiesel ini penyelundupan hukumselain itu katanya untuk mengakses dana petani harus menempuh jalur birokrasi rumit dan panjang seharusnya buat petani bisa lebih mudah dan sederhana belum lagi persyaratan harus ada bukti legalitas lahan petaniada lagi soal pengurusan berada di kementerian pertanian dan kemenko perekonomian serta bpdpks hingga membingungkan ini bagaimana jangan sampai problem antarkementerian politik tata kuasa anggaran memperlambat katanya seraya meminta presiden turun tangan mengatasi masalah ini dia bilang lahan petani kecil yang mesti penanaman kembali terbilang banyak data spks sekitar dari juta hektar kebun sawit milik petani swadaya selama ini perhatian pemerintah masih kurangdia juga menyoroti pungutan us per ton oleh bpdpks sesuai pp nomor yang berdampak pada harga tandan buah segar dari petani perusahaan katanya akan membebani pungutan pada biaya produksi hingga harga tbs petani turun sekitar rprp per kilogrampetani sawit dikebiri untuk kepentingan industri biodiesel dan pemanfaatan selama ini hanya untuk industri biodiesel alasan industri untuk pasar baru dan stabilitas harga hanya akalakalantak hanya soal penanaman kembali kata darto petani perlu bantuan agar bisa menjual tbs langsung ke pabrik tanpa melewati tengkulak hingga harga lebih laik tumpang tindih lahan dengan perusahaan hingga terjadi konflik dan kriminalisasi pun masih dialami petani seperti dialami petani asal polanto jaya rio pakava donggala sulawesi tengah dan beberapa rekan sesama petani polanto jaya harus berhadapan dengan hukum atas tudingan pencurian sawit lima hingga tujuh ton di wilayah yang klaiman pt mamuang anak usaha pt astra agro lestariatas tuduhan itu jufri vonis bersalah dengan hukuman lima bulan penjara jaksa banding pada juli pengadilan tinggi makassar menjatuhkan hukuman lebih berat tujuh bulan penjara empat warga di rio pakava kini masih proses hukumitu tanah milik kami diwariskan turun menurun lahan saya sekeluarga ada hektar katanya di jakarta senin mereka punya surat keterangan pendaftaran tanah skpt dan surat pemberitahuan pajak terutang spptdia cerita antara kakao warga dibersihkan oleh mamuang ganti rugi semau mereka berkisar rprp juta per hektarmohamad hasan manajer kajian dan pembelaan hukum walhi sulawesi tengah mengatakan luas perkebunan sawit di sulteng hektar dari izin dan banyak timbulkan masalah di donggala misal katanya perampasan tanah dan kriminalisasi warga terjadi bertahap dan setiap tahun ada warga tertangkap dan vonis bersalahcontoh kasus petani polato jaya itu warga katanya sudah mengadu ke pemerintah provinsi dan kabupaten soal konflik lahan mereka dan perusahaan tetapi tak ada respon berarti

Kisah Seorang Penduduk Asli Terakhir dan Bahaya yang Mengancam Hutan Amazon. Sebuah rekaman video amatir yang sangat langka sedang begitu viral di sosial media. Video tersebut memperlihatkan aktivitas seorang pria suku terasing yang dijuluki ‘pria paling kesepian di dunia’. Seorang pria bertubuh kekar berusia sekitar 50-an tahun ini diketahui tinggal sendirian di Amazon Brazil selama 22 tahun, setelah anggota terakhir sukunya dibunuh oleh para penjarah hutan.Video itu yang diambil dari kejauhan dengan gambar yang bergoyang-goyang ini difilmkan dan dirilis oleh Funai, sebuah lembaga bentukan pemerintah Brazil yang mengurusi penduduk asli ini, memperlihatkan seorang pria sedang memotong pohon dengan menggunakan sebilah kapak.Rekaman video itu telah menyebar ke seluruh dunia, dan menjadi headline di mana-mana, dan memicu berbagai diskusi. Funai sendiri terus memantau pria itu dari jarak jauh sejak 1996. Hal ini mereka lakukan agar dunia mengetahui bahwa dia masih hidup. Karena pria inilah, pemerintah Brasil memperbarui peraturan pembatasan pembukaan hutan untuk pertanian, di area tanah yang dia tinggali, yakni di kawasan Rondonia, Brasil bagian utara, yang berbatasan dengan Bolivia. Daerah tempatnya tinggal (sekitar 4000 hektar) tersebut dikelilingi oleh ladang-ladang pertanian milik swasta dan kawasan hutan yang sudah gundul. Peraturan pembatasan pembukaan baru ini mencegah siapa pun masuk dan membahayakan sang pria, apalagi membuka lahan di ruang hidupnya. Undang-undang Brasil secara khusus menetapkan bahwa penduduk asli memiliki hak atas tanah yang ditinggalinya.Altair Algayer, koordinator tim Funai, mengatakan sebenarnya mereka enggan untuk merilis video itu karena tidak bisa meminta persetujuan dari pria yang bersangkutan. Namun mereka meyakini bahwa video seperti itu dapat membantu menarik perhatian pada penderitaan orang-orang yang berjuang untuk menjaga jarak mereka dari dunia luar. Fiona Watson, Direktur Penelitian dan Advokasi Survival International yang membela hak-hak masyarakat suku mengatakan, “Mereka harus tetap membuktikan bahwa orang ini ada.”“Ada juga motivasi politik untuk merilis video itu,” katanya seperti dikutip . “Kongres Brasil didominasi oleh para pengusaha agribisnis; dan Funai telah dipangkas anggarannya. Hak-hak penduduk asli sedang diserang di Brasil ” ujarnya.Keberadaan para petani yang jumlahnya terus bertambah di kawasan di sekitar lokasi suku terasing itu telah mengklaim kawasan itu milik mereka, kata lembaga Funai. Hanya sedikit informasi tentang latar belakang pria itu, walaupun dia pernah diungkap dalam buku berjudul karya jurnalis AS Monte Reel yang terbit tahun 2016. Pria itu diketahui tidak pernah melakukan kontak dengan orang luar, dan tidak ada orang luar yang pernah berbicara dengannya.Dia diyakini sebagai satu-satunya anggota suku asli di wilayah itu yang selamat setelah enam kelompok suku diserang oleh para petani pada tahun 1995. Latar belakang sukunya tidak pernah disebutkan, dan tidak diketahui bahasa apa yang digunakan dalam keseharian.Funai memiliki kebijakan untuk menghindarkan kelompok-kelompok suku terasing itu dengan dunia luar. Mereka juga menegaskan bahwa pria itu tidak ingin melakukan kontak dengan orang luar. Hal itu pernah dia tunjukkan dengan memanah orang-orang yang berusaha menemuinya.Di tahun 70-an dan 80-an, banyak anggota-anggota sukunya mati dibantai, setelah dibangun jalan raya dekat dengan lokasi mereka tinggal, yang memicu pembukaan lahan dan deforestas besar-besaran. Hingga kini, para petani dan perambah liar terus ingin membuka lahan yang ditinggali para penduduk asli. Sumber : , , , , youtube

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

kisah seorang penduduk asli terakhir dan bahaya yang mengancam hutan amazon sebuah rekaman video amatir yang sangat langka sedang begitu viral di sosial media video tersebut memperlihatkan aktivitas seorang pria suku terasing yang dijuluki pria paling kesepian di dunia seorang pria bertubuh kekar berusia sekitar an tahun ini diketahui tinggal sendirian di amazon brazil selama tahun setelah anggota terakhir sukunya dibunuh oleh para penjarah hutanvideo itu yang diambil dari kejauhan dengan gambar yang bergoyanggoyang ini difilmkan dan dirilis oleh funai sebuah lembaga bentukan pemerintah brazil yang mengurusi penduduk asli ini memperlihatkan seorang pria sedang memotong pohon dengan menggunakan sebilah kapakrekaman video itu telah menyebar ke seluruh dunia dan menjadi headline di manamana dan memicu berbagai diskusi funai sendiri terus memantau pria itu dari jarak jauh sejak hal ini mereka lakukan agar dunia mengetahui bahwa dia masih hidup karena pria inilah pemerintah brasil memperbarui peraturan pembatasan pembukaan hutan untuk pertanian di area tanah yang dia tinggali yakni di kawasan rondonia brasil bagian utara yang berbatasan dengan bolivia daerah tempatnya tinggal sekitar hektar tersebut dikelilingi oleh ladangladang pertanian milik swasta dan kawasan hutan yang sudah gundul peraturan pembatasan pembukaan baru ini mencegah siapa pun masuk dan membahayakan sang pria apalagi membuka lahan di ruang hidupnya undangundang brasil secara khusus menetapkan bahwa penduduk asli memiliki hak atas tanah yang ditinggalinyaaltair algayer koordinator tim funai mengatakan sebenarnya mereka enggan untuk merilis video itu karena tidak bisa meminta persetujuan dari pria yang bersangkutan namun mereka meyakini bahwa video seperti itu dapat membantu menarik perhatian pada penderitaan orangorang yang berjuang untuk menjaga jarak mereka dari dunia luar fiona watson direktur penelitian dan advokasi survival international yang membela hakhak masyarakat suku mengatakan mereka harus tetap membuktikan bahwa orang ini adaada juga motivasi politik untuk merilis video itu katanya seperti dikutip kongres brasil didominasi oleh para pengusaha agribisnis dan funai telah dipangkas anggarannya hakhak penduduk asli sedang diserang di brasil ujarnyakeberadaan para petani yang jumlahnya terus bertambah di kawasan di sekitar lokasi suku terasing itu telah mengklaim kawasan itu milik mereka kata lembaga funai hanya sedikit informasi tentang latar belakang pria itu walaupun dia pernah diungkap dalam buku berjudul karya jurnalis as monte reel yang terbit tahun pria itu diketahui tidak pernah melakukan kontak dengan orang luar dan tidak ada orang luar yang pernah berbicara dengannyadia diyakini sebagai satusatunya anggota suku asli di wilayah itu yang selamat setelah enam kelompok suku diserang oleh para petani pada tahun latar belakang sukunya tidak pernah disebutkan dan tidak diketahui bahasa apa yang digunakan dalam keseharianfunai memiliki kebijakan untuk menghindarkan kelompokkelompok suku terasing itu dengan dunia luar mereka juga menegaskan bahwa pria itu tidak ingin melakukan kontak dengan orang luar hal itu pernah dia tunjukkan dengan memanah orangorang yang berusaha menemuinyadi tahun an dan an banyak anggotaanggota sukunya mati dibantai setelah dibangun jalan raya dekat dengan lokasi mereka tinggal yang memicu pembukaan lahan dan deforestas besarbesaran hingga kini para petani dan perambah liar terus ingin membuka lahan yang ditinggali para penduduk asli sumber youtube

Band Boomerang dan Greenpeace Duduki Kapal dan Kilang Minyak di Bitung. Untuk Apa?. Aktivis Greenpeace dari 7 negara menduduki kapal dan tangki minyak milik PT Multi Nabati Sulawesi (MNS), Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (25/9/2018). Lewat aksi itu, mereka mendesak Wilmar Internasional, pedagang minyak sawit terbesar di dunia, untuk menghentikan suplai kelapa sawit yang bersumber dari perusak hutan. Sebab, berdasar investigasi Greenpeace Internasional, sebanyak 25 produsen minyak sawit telah menggunduli 130.000 hektar hutan, sejak 2015.PT MNS dipilih sebagai titik aksi karena menjadi salah satu fasilitas kilang minyak sawit milik Wilmar. Investigasi Greenpeace Internasional menemukan, terdapat 3 kelompok produsen yang memasok kelapa sawit ke PT MNS, pada tahun 2017.Di lokasi itu, sejak pagi hari, aktivis Greenpeace menyusuri laut dengan menggunakan perahu karet untuk menjangkau kapal dan kilang minyak. Setelah itu mereka membentangkan spanduk bertuliskan , serta membuat coretan dengan simbol tanda silang di tangki minyak milik PT MNS. Mereka juga bergelantungan dibadan kapal, menuliskan dan membentangkan spanduk “Hentikan Minyak Sawit Kotor”. Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia, aksi itu telah berlangsung lebih dari 7 jam. Rencananya, aksi akan berlangsung selama 12 jam dan berhenti ketika perusahaan merespon tuntutan mereka.“Tadi pagi kami sudah kirim email ke Wilmar dan manajemennya, sudah telpon juga. Kami minta mereka menghubungi perusahaan yang ada di Bitung ini (PT MNS), untuk memastikan mereka tidak melakukan tindakan bodoh yang bisa mencederai aktivis,” terang Kiki yang dihubungi Mongabay Indonesia.Disebutkan, setelah proses komunikasi itu, akan ada pertemuan antara Greenpeace dengan pihak Wilmar Internasional. Namun, Kiki belum memberi kepastian. Sebab, tuntutan Greenpeace dianggap sudah jelas, Wilmar Internasional harus menepati komitmen untuk menghentikan suplai dari perusahaan-perusahaan yang membuka hutan di Kalimantan dan Papua. Mereka juga didesak untuk menepati komitmen dan (NDPE) di seluruh konsesi pemasok. Selain itu, Greenpeace meminta Wilmar untuk lebih transparan dalam publikasi data lokasi pabrik dan peta konsesi pada seluruh wilayah operasi mereka, serta memutus hubungan dengan semua kelompok produsen nakal.“Kalau dari , kami hubungi juga seperti Unilever, Nestle, untuk menyetop suplai dari Wilmar sampai mereka bersih dari konsesi-konsesi yang merusak hutan,” Kiki menambahkan, “Kepada publik, kami minta berpartisipasi untuk menyuarakan ini, membagikan link di sosial media, supaya lebih banyak orang yang berteriak pada Wilmar.” Waya Pesik Mameru, salah satu peserta aksi mengatakan, keterlibatannya terdorong oleh kenangan masa lalu. Sebab, ketika kecil, orang tuanya pernah mengajak Waya untuk mengunjungi pulau Lembeh, Bitung, yang terkenal dengan keindahan lautnya. Namun, ia resah ketika mengetahui bahwa Bitung menjadi lokasi produksi hasil perusakan hutan.Keresahan Waya juga disebabkan oleh beberapa merek favoritnya yang dianggap berkontribusi pada hilangnya rumah burung cenderawasih di Papua, orang utan di Kalimantan serta harimau di Sumatera.“Ketika tubuh saya bergerak di atas perahu karet, meluncur dari pulau Lembeh tempat saya menyimpan kenangan indah, memandang Bitung dari kejauhan, dengan tangki-tangkinya yang berisi minyak kotor, saya berteriak, bukan ini pemandangan yang saya mau,” seru Waya dikutip website Greenpeace. “Saya ingin hidup saya bersih dari minyak sawit kotor. Saya ingin produsen jahat segera berubah dan tidak lagi membuat kerusakan di hutan kita. Saya harap kamu (publik) juga mau ikut bersama kami,” tambahnya.Grup musik Boomerang juga ikut melibatkan diri dalam aksi itu. Di atas tangki minyak mereka menyanyikan lagu berjudul “Jeda Kebodohan”. Sejak 5 tahun lalu, grup musik rock ini telah menjalin kerjasama dengan Greenpeace. Tahun 2015 Boomerang bergabung untuk membendung kanal di wilayah gambut untuk mencegah kebakaran.“Kondisi hutan Indonesia sangat menyedihkan. Inilah yang membuat saya bersemangat terlibat dalam aksi damai ini. Semoga bisa menjadi peringatan terhadap perusahaan-perusahaan untuk lebih berhati-hati atas dampak lingkungan dari apa yang mereka buat,” kata Andi Babas, vokalis Boomerang. Pekan lalu, Rabu (19/9/2018), Greenpeace Internasional merilis hasil investigasi yang menyebut bahwa sejumlah perusahaan pemasok minyak sawit telah menghancurkan area hutan hampir dua kali ukuran Singapura hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun. Pasokan sawit mereka masih digunakan untuk merek-merek terbesar di dunia seperti Unilever, Nestle, Colgate-Palmolive dan Mondelez.Greenpeace Internasional juga menemukan 25 industri kelapa sawit telah menggunduli lebih dari 130.000 hektar hutan, sejak akhir 2015. Dari jumlah luasan itu, 40 persennya (51.600 hektar) berada di Papua, Indonesia.Wilmar disebut membeli dari 18 pemasok di antara 25 grup minyak sawit tersebut. Padahal, sebelumnya, mereka sudah mengumumkan kebijakan NDPE atau kebijakan tanpa deforestasi, tanpa pembukaan gambut, tanpa eksploitasi.Berdasarkan catatan Greenpeace, sektor perkebunan seperti sawit dan bubur kertas menyebabkan penggundulan hutan terbesar di Indonesia. Mereka memperkirakan, sekitar 24 juta hektar hujan dihancurkan di Indonesia, antara tahun 1990 hingga 2015.Deforestasi dan perusakan lahan gambut juga dianggap sebagai sumber utama emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Indonesia disebut menjadi penghasil emisi global tertinggi, di samping Amerika Serikat dan Tiongkok. Selain itu, masih menurut catatan Greenpeace, pengembangan perkebunan adalah penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia. Peneliti dari Universitas Harvard dan Columbia menduga, asap kebakaran hutan tahun 2015 telah menyebabkan 100.000 kematian prematur. Sementara, berdasar hitungan Bank Dunia, biaya bencana akibat kebakaran itu diperkirakan sebesar 16 miliar USD. Wilmar Internasional, dalam rilis yang dimuat di website resminya menyebut, aksi Greenpeace di kilang minyak sawit di Bitung, bukan saja sebagai tindakan kriminal tapi juga dapat membahayakan keselamatan aktivis, serta para pekerja di sana. Karenanya, mereka meminta Greenpeace bertindak kolaboratif untuk bersama-sama memperbaiki industri kelapa sawit.Wilmar juga mengklarifikasi hasil investigasi yang dibuat Greenpeace. Dari 25 perusahaan yang terdaftar, Wilmar hanya membeli dari 13 pemasok, bukan 18. Dari 13 perusahaan itu, 2 di antaranya menegaskan bahwa konsesi yang disebutkan dalam laporan bukan milik mereka.Greenpeace disebut memilih Wilmar dalam laporan itu dengan pertimbangan ukuran dan skala operasi, namun mengabaikan fakta bahwa deforestasi disebabkan oleh pemasok tanpa komitmen NDPE.“Greenpeace sebagai pemangku kepentingan utama, juga harus berkontribusi menemukan solusi, membantu seluruh industri untuk mendukung dan membeli hanya dari perusahaan-perusahaan yang patuh pada NDPE,” jelas Wilmar.

[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

band boomerang dan greenpeace duduki kapal dan kilang minyak di bitung untuk apa aktivis greenpeace dari negara menduduki kapal dan tangki minyak milik pt multi nabati sulawesi mns bitung sulawesi utara selasa lewat aksi itu mereka mendesak wilmar internasional pedagang minyak sawit terbesar di dunia untuk menghentikan suplai kelapa sawit yang bersumber dari perusak hutan sebab berdasar investigasi greenpeace internasional sebanyak produsen minyak sawit telah menggunduli hektar hutan sejak pt mns dipilih sebagai titik aksi karena menjadi salah satu fasilitas kilang minyak sawit milik wilmar investigasi greenpeace internasional menemukan terdapat kelompok produsen yang memasok kelapa sawit ke pt mns pada tahun di lokasi itu sejak pagi hari aktivis greenpeace menyusuri laut dengan menggunakan perahu karet untuk menjangkau kapal dan kilang minyak setelah itu mereka membentangkan spanduk bertuliskan serta membuat coretan dengan simbol tanda silang di tangki minyak milik pt mns mereka juga bergelantungan dibadan kapal menuliskan dan membentangkan spanduk hentikan minyak sawit kotor kiki taufik kepala kampanye hutan global greenpeace indonesia aksi itu telah berlangsung lebih dari jam rencananya aksi akan berlangsung selama jam dan berhenti ketika perusahaan merespon tuntutan merekatadi pagi kami sudah kirim email ke wilmar dan manajemennya sudah telpon juga kami minta mereka menghubungi perusahaan yang ada di bitung ini pt mns untuk memastikan mereka tidak melakukan tindakan bodoh yang bisa mencederai aktivis terang kiki yang dihubungi mongabay indonesiadisebutkan setelah proses komunikasi itu akan ada pertemuan antara greenpeace dengan pihak wilmar internasional namun kiki belum memberi kepastian sebab tuntutan greenpeace dianggap sudah jelas wilmar internasional harus menepati komitmen untuk menghentikan suplai dari perusahaanperusahaan yang membuka hutan di kalimantan dan papua mereka juga didesak untuk menepati komitmen dan ndpe di seluruh konsesi pemasok selain itu greenpeace meminta wilmar untuk lebih transparan dalam publikasi data lokasi pabrik dan peta konsesi pada seluruh wilayah operasi mereka serta memutus hubungan dengan semua kelompok produsen nakalkalau dari kami hubungi juga seperti unilever nestle untuk menyetop suplai dari wilmar sampai mereka bersih dari konsesikonsesi yang merusak hutan kiki menambahkan kepada publik kami minta berpartisipasi untuk menyuarakan ini membagikan link di sosial media supaya lebih banyak orang yang berteriak pada wilmar waya pesik mameru salah satu peserta aksi mengatakan keterlibatannya terdorong oleh kenangan masa lalu sebab ketika kecil orang tuanya pernah mengajak waya untuk mengunjungi pulau lembeh bitung yang terkenal dengan keindahan lautnya namun ia resah ketika mengetahui bahwa bitung menjadi lokasi produksi hasil perusakan hutankeresahan waya juga disebabkan oleh beberapa merek favoritnya yang dianggap berkontribusi pada hilangnya rumah burung cenderawasih di papua orang utan di kalimantan serta harimau di sumateraketika tubuh saya bergerak di atas perahu karet meluncur dari pulau lembeh tempat saya menyimpan kenangan indah memandang bitung dari kejauhan dengan tangkitangkinya yang berisi minyak kotor saya berteriak bukan ini pemandangan yang saya mau seru waya dikutip website greenpeace saya ingin hidup saya bersih dari minyak sawit kotor saya ingin produsen jahat segera berubah dan tidak lagi membuat kerusakan di hutan kita saya harap kamu publik juga mau ikut bersama kami tambahnyagrup musik boomerang juga ikut melibatkan diri dalam aksi itu di atas tangki minyak mereka menyanyikan lagu berjudul jeda kebodohan sejak tahun lalu grup musik rock ini telah menjalin kerjasama dengan greenpeace tahun boomerang bergabung untuk membendung kanal di wilayah gambut untuk mencegah kebakarankondisi hutan indonesia sangat menyedihkan inilah yang membuat saya bersemangat terlibat dalam aksi damai ini semoga bisa menjadi peringatan terhadap perusahaanperusahaan untuk lebih berhatihati atas dampak lingkungan dari apa yang mereka buat kata andi babas vokalis boomerang pekan lalu rabu greenpeace internasional merilis hasil investigasi yang menyebut bahwa sejumlah perusahaan pemasok minyak sawit telah menghancurkan area hutan hampir dua kali ukuran singapura hanya dalam waktu kurang dari tahun pasokan sawit mereka masih digunakan untuk merekmerek terbesar di dunia seperti unilever nestle colgatepalmolive dan mondelezgreenpeace internasional juga menemukan industri kelapa sawit telah menggunduli lebih dari hektar hutan sejak akhir dari jumlah luasan itu persennya hektar berada di papua indonesiawilmar disebut membeli dari pemasok di antara grup minyak sawit tersebut padahal sebelumnya mereka sudah mengumumkan kebijakan ndpe atau kebijakan tanpa deforestasi tanpa pembukaan gambut tanpa eksploitasiberdasarkan catatan greenpeace sektor perkebunan seperti sawit dan bubur kertas menyebabkan penggundulan hutan terbesar di indonesia mereka memperkirakan sekitar juta hektar hujan dihancurkan di indonesia antara tahun hingga deforestasi dan perusakan lahan gambut juga dianggap sebagai sumber utama emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim indonesia disebut menjadi penghasil emisi global tertinggi di samping amerika serikat dan tiongkok selain itu masih menurut catatan greenpeace pengembangan perkebunan adalah penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut di indonesia peneliti dari universitas harvard dan columbia menduga asap kebakaran hutan tahun telah menyebabkan kematian prematur sementara berdasar hitungan bank dunia biaya bencana akibat kebakaran itu diperkirakan sebesar miliar usd wilmar internasional dalam rilis yang dimuat di website resminya menyebut aksi greenpeace di kilang minyak sawit di bitung bukan saja sebagai tindakan kriminal tapi juga dapat membahayakan keselamatan aktivis serta para pekerja di sana karenanya mereka meminta greenpeace bertindak kolaboratif untuk bersamasama memperbaiki industri kelapa sawitwilmar juga mengklarifikasi hasil investigasi yang dibuat greenpeace dari perusahaan yang terdaftar wilmar hanya membeli dari pemasok bukan dari perusahaan itu di antaranya menegaskan bahwa konsesi yang disebutkan dalam laporan bukan milik merekagreenpeace disebut memilih wilmar dalam laporan itu dengan pertimbangan ukuran dan skala operasi namun mengabaikan fakta bahwa deforestasi disebabkan oleh pemasok tanpa komitmen ndpegreenpeace sebagai pemangku kepentingan utama juga harus berkontribusi menemukan solusi membantu seluruh industri untuk mendukung dan membeli hanya dari perusahaanperusahaan yang patuh pada ndpe jelas wilmar

Bangun Infrastruktur PLTA Batang Toru, Orangutan Tapanuli Mulai Masuk Kebun Warga (Bagian 1). Pembangunan infrastruktur untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), mulai berjalan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyatakan, pembukaan lahan untuk infrastruktur mulai berdampak, terlihat dari orangutan sudah keluar dan masuk ke kebun-kebun masyarakat. Demikian dikatakan Wiratno, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, KLHK.Dia bilang, ada dampak yang ditimbulkan dari pembangunan pra-infrastruktur oleh NSHE. Pada 17 September 2018, ada laporan pergerakan orangutan ke kebun masayarakat dan menemukan tiga sarang di sana.“(Iya) berdampak, ia pergi ke luar, kemudian beradaptasi dengan kebun-kebun masyarakat,” katanya, awal Oktober lalu.Ketika diskusi di Bogor, baru-baru ini Wiratno bilang, guna mencegah orangutan Tapanuli terganggu pembangunan PLTA Batang Toru, sudah turun tim ke lapangan untuk lakukan pemantauan. Tim, katanya, hasilkan beberapa rekomendasi.“Harus ada tim permanen bekerja di situ untuk memantau dampak pembangunan selanjutnya terhadap habitat dan pergerakan orangutan. Di sepanjang itu posisi juga banyak orangutan Tapanuli.” Tim menemukan ada tiga koridor dari timur ke barat yang harus lakukan penilaian lebih detail dengan pakar dan siapa pun yang konsen dengan orangutan ini, termasuk perusahaan. Dengan begitu, pergerakan orangutan dari blok timur ke barat masih bisa. “Yang paling penting bagi kami memastikan orangutan selamat.”Tim, katanya, juga menemukan orangutan Tapanuli bersarang dimana-mana, termasuk di kebun masyarakat.“Tapi memang sukanya di ketinggian 600 mdpl. Wilayah jelajah bisa kemana-mana tergantung musim buah. Itu yang kadang-kadang dianggap mengganggu oleh masyarakat.”Tim juga sosialisasi kepada masyarakat. Warga, kata Wiratno, membiarkan orangutan memakan buah. Bersyukur, ada pemahaman warga setempat bahwa orangutan adalah nenek moyang mereka yang tak akan dibunuh. Tim monitoring KLHK pun memastikan agar warga tidak melukai orangutan.KLHK, menyatakan, terus-menerus mengawasi kondisi lapangan dan sudah ada laporan lapangan lengkap terkait kondisi orangutan di Batang Toru. Laporan tim itu, katanya, sudah diserahkan kepada Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.“Kami konsen betul terhadap orangutan Tapanuli ini.”Laporan itu, berisi perilaku orangutan yang masuk ke lahan warga karena ada pembangunan. ”Jaraknya ada yang dua kilometer dan enam kilometer. Ditemukan banyak sarang,” katanya.Untuk itu, dia ingin memastikan kerjasama semua pihak baik pemerintah pusat, daerah, perusahaan dan masyarakat terjalin baik. Orangutan Tapanuli, katanya, harus betul-betul diamati seksama dan terlindungi.“Itu yang ditugaskan Bu Menteri kepada kami. Kami langsung men-SK-kan (surat keputusan). Ini bentuk konkrit dari tanggungjawab kami terhadap orangutan Tapanuli dengan habitatnya.” Wiratno berharap, upaya ini bisa membuktikan, antara upaya konservasi berjalan beriringan dengan pembangunan PLTA Batang Toru.”PLTA bagus juga, ia butuh hutan bagus. Kalau kita berhasil, kita bisa membuktikan, konservasi dan pembangunan bisa beriringan,” katanya.Meskipun begitu, KLHK perlu memastikan sistem pengawasan berkelanjutan ().”Kalau pembukaan [lahan] pasti terbuka, kalau tahu ada orangutan, harusnya digeser dahulu baru dibuka, tapi ini langsung buka, ya orangutan pergi. Seharusnya Wiratno juga memita, NSHE memiliki tim yang memastikan ketika akan pembangunan (konstruksi), tak ada orangutan di dekatnya.KLHK menginstruksikan, NSHE membangun jembatan yang menghubungkan blok timur dengan blok barat dan menanam pakan orangutan.”Ia harus membangun jembatan tiga sampai empat, kita sudah mengidentifikasi lokasi jembatannya.”KLHK pun berencana, duduk bersama dengan NSHE membahas perihal ini. Sejalan dengan temuan KLHK itu, dari analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) perusahaan, juga tak memasukkan dampak pembangunan infrastruktur terhadap orangutan Tapanuli.KLHK, kata Wiratno, sudah menyurati Gubernur Sumatera Utara dan NSHE membahas perbaikan dokumen amdal.”Karena dokumen amdal tidak menyebutkan tentang dampak pembangunan terhadap (habitat) orangutan,” katanya.Koordinasi ini dilakukan karena lokasi pembangunan di areal penggunaan lain (APL), dimana izin amdal dikeluarkan pemerintah daerah.Sebelumnya, informasi yang diperoleh KLHK, kata Wiratno NSHE sudah meminta ahli orangutan untuk survei, namun entah kenapa hal itu belum masuk dalam dokumen amdal. ”Jadi kita tidak tahu (dalam amdal) bagaimana menangani orangutan akan seperti apa.”Dalam proses pembangunan ini, kuncinya pada pengawasan berkelanjutan, tetapi NSHE harus mengikuti pedoman dari KLHK. ”Itu yang disebut dengan , kalau ya bukan namanya.”NSHE akan membangun PLTA 510 MW dengan investasi US$1,67 miliar, dengan perkiraan mulai operasional pada 2022. Organisasi masyarakat sipil terus mengkritisi pembangunan ini. Walhi Sumatera Utara, sudah Walhi juga sudah menyurati Bank of China, penyandang dana proyek ini.“Mereka akan memberikan jawaban pada 31 Agustus lalu. Saat kami minta konfirmasi lebih lanjut, Bank of China hanya memberikan jawaban normatif,” kata Dana Prima Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi Sumut, baru-baru ini dalam diskusi di Jakarta.Dia bilang, di tengah neraca keuangan negara tak stabil, sudah sepantasnya proyek ini setop karena hanya akan menimbulkan kerugian lebih besar. Walhi, katanya, menuntut pemerintah menghentikan proyek ini karena berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan merusak ekosistem.“Walhi bersama-sama dengan beberapa akademisi terus menyuarakan penghentian pembangunan PLTA Batang Toru,” katanya.Beberapa bulan lalu, puluhan ilmuan dunia menyerukan penghentikan pembangunan PLTA karena mengancam lingkungan dan orangutan Tapanuli, spesies sangat langka. Bahkan, para ilmuan ini berkirim surat protes ke Presiden Joko Widodo.PLTA ini bagian dari proyek strategis nasional hingga penghentian memang di pemerintah pusat atau presiden.Walhi, katanya, sudah berusaha dan mencoba membuka ruang dialog dengan pemerintah, tetapi pemerintah seakan menutup ruang. Sonny Keraf, Dewan Energi Nasional (DEN) dalam diskusi di Bogor mengatakan, semua pihak harus bisa duduk bersama membicarakan dan mencari solusi terbaik mengenai hal ini.“Jangan mengelak-elakan, harus duduk bersama dan mencari jalan keluar. Karena dua-duanya penting. Energi terbarukan kontribusi terhadap penurunan gas rumah kaca. Gas rumah kaca akan mengacaukan iklim dan kehidupan bumi. Pangan akan terancam. Lebih luas daripada ekosistem. Tak berarti ekosistem tak kita perhatikan. Tidak. Kita selaraskan,” katanya dalam diskusi di Bogor.Untuk itu, katanya, harus duduk bersama. “Mari kita pilih jalan, Ini harus dijaga. Ekosistem, hutan, orangutan harus dijaga,” kata mantan Menteri Lingkungan Hidup itu.Menurut Sonny, energi terbarukan harus dikembangkan bersamaan dengan mitigasi dampak lingkungan, mulai tahap perencanaan sampai operasional. Dengan demikian, dampak lingkungan yang selama ini ditakutkan berbagai pihak, tak akan terjadi.“Suatu saat fosil kita habis. Kalau fosil habis, kita impor. Berarti perlu dolar lebih banyak. Kalau kita mengembangkan ketahanan energi terbarukan, bisa lebih kuat dibandingkan impor besar-besaran energi fosil.”Saat ini, katanya, banyak air sungai terbuang percuma ke laut. Padahal, kalau dimanfaatkan dengan baik, bisa menghasilkan banyak hal mulai pembangkit listrik, irigasi dan lain-lain. () Keterangan foto utama: Land clearing lahan oleh PT. NSHE. Foto: Nanang Sujana

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

dampak krisis iklim konservasi lingkungan strategi mitigasi

bangun infrastruktur plta batang toru orangutan tapanuli mulai masuk kebun warga bagian pembangunan infrastruktur untuk pembangkit listrik tenaga air plta batang toru oleh pt north sumatera hydro energy nshe mulai berjalan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menyatakan pembukaan lahan untuk infrastruktur mulai berdampak terlihat dari orangutan sudah keluar dan masuk ke kebunkebun masyarakat demikian dikatakan wiratno direktur jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem klhkdia bilang ada dampak yang ditimbulkan dari pembangunan prainfrastruktur oleh nshe pada september ada laporan pergerakan orangutan ke kebun masayarakat dan menemukan tiga sarang di sanaiya berdampak ia pergi ke luar kemudian beradaptasi dengan kebunkebun masyarakat katanya awal oktober laluketika diskusi di bogor barubaru ini wiratno bilang guna mencegah orangutan tapanuli terganggu pembangunan plta batang toru sudah turun tim ke lapangan untuk lakukan pemantauan tim katanya hasilkan beberapa rekomendasiharus ada tim permanen bekerja di situ untuk memantau dampak pembangunan selanjutnya terhadap habitat dan pergerakan orangutan di sepanjang itu posisi juga banyak orangutan tapanuli tim menemukan ada tiga koridor dari timur ke barat yang harus lakukan penilaian lebih detail dengan pakar dan siapa pun yang konsen dengan orangutan ini termasuk perusahaan dengan begitu pergerakan orangutan dari blok timur ke barat masih bisa yang paling penting bagi kami memastikan orangutan selamattim katanya juga menemukan orangutan tapanuli bersarang dimanamana termasuk di kebun masyarakattapi memang sukanya di ketinggian mdpl wilayah jelajah bisa kemanamana tergantung musim buah itu yang kadangkadang dianggap mengganggu oleh masyarakattim juga sosialisasi kepada masyarakat warga kata wiratno membiarkan orangutan memakan buah bersyukur ada pemahaman warga setempat bahwa orangutan adalah nenek moyang mereka yang tak akan dibunuh tim monitoring klhk pun memastikan agar warga tidak melukai orangutanklhk menyatakan terusmenerus mengawasi kondisi lapangan dan sudah ada laporan lapangan lengkap terkait kondisi orangutan di batang toru laporan tim itu katanya sudah diserahkan kepada siti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanankami konsen betul terhadap orangutan tapanuli inilaporan itu berisi perilaku orangutan yang masuk ke lahan warga karena ada pembangunan jaraknya ada yang dua kilometer dan enam kilometer ditemukan banyak sarang katanyauntuk itu dia ingin memastikan kerjasama semua pihak baik pemerintah pusat daerah perusahaan dan masyarakat terjalin baik orangutan tapanuli katanya harus betulbetul diamati seksama dan terlindungiitu yang ditugaskan bu menteri kepada kami kami langsung menskkan surat keputusan ini bentuk konkrit dari tanggungjawab kami terhadap orangutan tapanuli dengan habitatnya wiratno berharap upaya ini bisa membuktikan antara upaya konservasi berjalan beriringan dengan pembangunan plta batang toruplta bagus juga ia butuh hutan bagus kalau kita berhasil kita bisa membuktikan konservasi dan pembangunan bisa beriringan katanyameskipun begitu klhk perlu memastikan sistem pengawasan berkelanjutan kalau pembukaan lahan pasti terbuka kalau tahu ada orangutan harusnya digeser dahulu baru dibuka tapi ini langsung buka ya orangutan pergi seharusnya wiratno juga memita nshe memiliki tim yang memastikan ketika akan pembangunan konstruksi tak ada orangutan di dekatnyaklhk menginstruksikan nshe membangun jembatan yang menghubungkan blok timur dengan blok barat dan menanam pakan orangutania harus membangun jembatan tiga sampai empat kita sudah mengidentifikasi lokasi jembatannyaklhk pun berencana duduk bersama dengan nshe membahas perihal ini sejalan dengan temuan klhk itu dari analisis mengenai dampak lingkungan amdal perusahaan juga tak memasukkan dampak pembangunan infrastruktur terhadap orangutan tapanuliklhk kata wiratno sudah menyurati gubernur sumatera utara dan nshe membahas perbaikan dokumen amdalkarena dokumen amdal tidak menyebutkan tentang dampak pembangunan terhadap habitat orangutan katanyakoordinasi ini dilakukan karena lokasi pembangunan di areal penggunaan lain apl dimana izin amdal dikeluarkan pemerintah daerahsebelumnya informasi yang diperoleh klhk kata wiratno nshe sudah meminta ahli orangutan untuk survei namun entah kenapa hal itu belum masuk dalam dokumen amdal jadi kita tidak tahu dalam amdal bagaimana menangani orangutan akan seperti apadalam proses pembangunan ini kuncinya pada pengawasan berkelanjutan tetapi nshe harus mengikuti pedoman dari klhk itu yang disebut dengan kalau ya bukan namanyanshe akan membangun plta mw dengan investasi us miliar dengan perkiraan mulai operasional pada organisasi masyarakat sipil terus mengkritisi pembangunan ini walhi sumatera utara sudah walhi juga sudah menyurati bank of china penyandang dana proyek inimereka akan memberikan jawaban pada agustus lalu saat kami minta konfirmasi lebih lanjut bank of china hanya memberikan jawaban normatif kata dana prima tarigan direktur eksekutif walhi sumut barubaru ini dalam diskusi di jakartadia bilang di tengah neraca keuangan negara tak stabil sudah sepantasnya proyek ini setop karena hanya akan menimbulkan kerugian lebih besar walhi katanya menuntut pemerintah menghentikan proyek ini karena berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan merusak ekosistemwalhi bersamasama dengan beberapa akademisi terus menyuarakan penghentian pembangunan plta batang toru katanyabeberapa bulan lalu puluhan ilmuan dunia menyerukan penghentikan pembangunan plta karena mengancam lingkungan dan orangutan tapanuli spesies sangat langka bahkan para ilmuan ini berkirim surat protes ke presiden joko widodoplta ini bagian dari proyek strategis nasional hingga penghentian memang di pemerintah pusat atau presidenwalhi katanya sudah berusaha dan mencoba membuka ruang dialog dengan pemerintah tetapi pemerintah seakan menutup ruang sonny keraf dewan energi nasional den dalam diskusi di bogor mengatakan semua pihak harus bisa duduk bersama membicarakan dan mencari solusi terbaik mengenai hal inijangan mengelakelakan harus duduk bersama dan mencari jalan keluar karena duaduanya penting energi terbarukan kontribusi terhadap penurunan gas rumah kaca gas rumah kaca akan mengacaukan iklim dan kehidupan bumi pangan akan terancam lebih luas daripada ekosistem tak berarti ekosistem tak kita perhatikan tidak kita selaraskan katanya dalam diskusi di bogoruntuk itu katanya harus duduk bersama mari kita pilih jalan ini harus dijaga ekosistem hutan orangutan harus dijaga kata mantan menteri lingkungan hidup itumenurut sonny energi terbarukan harus dikembangkan bersamaan dengan mitigasi dampak lingkungan mulai tahap perencanaan sampai operasional dengan demikian dampak lingkungan yang selama ini ditakutkan berbagai pihak tak akan terjadisuatu saat fosil kita habis kalau fosil habis kita impor berarti perlu dolar lebih banyak kalau kita mengembangkan ketahanan energi terbarukan bisa lebih kuat dibandingkan impor besarbesaran energi fosilsaat ini katanya banyak air sungai terbuang percuma ke laut padahal kalau dimanfaatkan dengan baik bisa menghasilkan banyak hal mulai pembangkit listrik irigasi dan lainlain keterangan foto utama land clearing lahan oleh pt nshe foto nanang sujana

Merayakan Kemerdekaan dari Karst Kendeng sampai Gunung Kerinci. Tampak puluhan warga berdatangan ke Omah Kendeng di Kecamatan Sukulilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis pagi, (17/18/18). Tiang bendera dari bambu berdiri tegak. Ratusan petani Kendeng dan Sedulur Sikep menggelar upacara Kemerdekaan Indonesia ke-73.Seorang anak jadi komandan upacara. Berbeda dengan upacara bendera lain, upacara ini khas petani, terutama Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK). Komandan memakai udeng, baju sorjan, tanpa alas kaki. Peserta upacara pakai caping, perempuan berkebaya, dan peserta lain bebas. Usai upacara, mereka juga adakan acara bersih-bersih dengan mengumpulkan sampah di sekitar.Warga Pegunungan Kendeng ini memaknai kemerdekaan itu kala warga atau petani merasa aman karena lahan pertanian, maupun sumber air mereka tak terganggu. Merdeka itu ketika Pengunungan Kendeng tak jadi lahan tambang yang bisa menghancurkan air, sebagai sumber kehidupan warga. Kini, warga Pegunungan Kendeng, sedang memperjuangkan karst Kendeng, tetap terjaga dan lestari.Bambang Sutikno, mewakili JMPPK mengatakan, 73 tahun Indonesia merdeka tetapi rakyat tani masih tertindas.Pemerintah, seharusnya melayani dan mengabdi pada rakyat tetapi malah membela pemodal yang tak henti merusak alam, dan merampas hak-hak petani.“Gunung-gunung kaya mineral, sebagai cagar alam, dieksploitasi atas nama investasi. Hutan lindung beralih fungsi jadi hutan produksi agar bisa dieksploitasi. Inikah arti merdeka?” katanya, kepada Mereka, katanya, sebagai petani terus terganggu dan terancam kehilangan sumber air dari perizinan dan aturan yang berpihak pada industri semen.“Penduduk mayoritas bertani, seharusnya kebijakan pembangunan mendayagunakan pertanian,” kata Bambang.Gunretno, dari JMPPK mengatakan, petani di Kendeng, belum merdeka dari ancaman pertambangan kapur atau ekspansi industri semen.Dia contohkan, berbagai upaya mempertahankan kelestarian Pegunungan Kendeng mereka dilakukan, bahkan mendesak kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Di pengadilan warga menang, namun keluar akrobat melawan hukum dilakukan gubernur dan perusahaan dengan izin lingkungan baru. Bahkan, hasil KLHS merekomendasikan agar cekungan air tanah (CAT) Watuputih jadi kawasan karst lindung.Dalam kajian KLHS menyebutkan, pertambangan batugamping di CAT Watuputih bisa menimbulkan kerugian ekonomi tinggi sekitar Rp2,2 triliun per tahun.KLHS tahap pertama khusus CAT Watuputih. KLHS lanjutan, meliputi tujuh kabupaten, di dua provinsi, yaitu, Grobogan, Pati, Blora, Rembang (Jawa Tengah), dan Tuban, Bojonegoro dan Lamongan (Jawa Timur).Hasil rekomendasi KLHS tahap II, menegaskan, ekosistem Pegunungan Kendeng secara umum berada pada titik kritis yang dapat mengancam keberlanjutan.Dia bilang, penting segera ada langkah-langkah darurat, konkret, terencana baik, dan sistematis mencegah lebih jauh kemerosotan ekosistem Pegunungan Kendeng. Dia tekankan, rekomendasi KLHS tahap II, yaitu rencana program yang berorientasi upaya rehabilitasi lingkungan, dan mengendalikan kerusakan lingkungan.“KLHS Pegunungan Kendeng semestinya segera jadi rujukan menghentikan penambangan di seluruh Pegunungan Kendeng, bahkan di Pulau Jawa,” kata Gunretno.Presiden Joko Widodo, sudah berjanji menyelamatkan Pegunungan Kendeng, tetapi belum terwujud. Perwakilan JMPPK yang bertemu Jokowi dua tahun lalu meminta agar Pegunungan Kendeng diselamatkan dari ancaman kehancuran. Kala itu, Jokowi menyepakati dan memerintahkan, , perlu segera dibuat analisa daya dukung dan daya tampung Pegunungan Kendeng melalui KLHS. , pelaksanaan KLHS dikoordinasi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengingat masalah di Kendeng bersifat lintas kementerian dan lintas daerah., pelaksanaan KLHS nanti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai ketua panitia pengarah. , selama proses KLHS sekitar satu tahun, semua izin setop. , pemerintah menjamin proses dialog dan rembuk multi pihak yang sehat selama proses KLHS berlangsung.“Dari perintah Pak Jokowi itu, ternyata perintah keempat sama sekali tidak dijalankan,” kata Ngatiban, warga Desa Tegaldowo, Gunem, Rembang.Menurut dia, semua izin dan operasi tambang tak setop. PT. Semen Indonesia, di Rembang akhirnya menyelesaikan pembangunan pabrik dan beroperasi hingga kini. Bahkan izin pertambangan tetap keluar masif oleh Pemerintah Jawa Tengah.Dari data izin usaha pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng 2018, setelah instruksi Jokowi, Pemerintah Jateng, justru menerbitkan setidaknya 41 perizinan tambang di Rembang dan tujuh di Pati yang masuk dalam lokasi kajian KLHS Kendeng.Hal paling nyata, katanya, penerbitan kembali izin lingkungan dan IUP operasi untuk Semen Indonesia di Rembang, yang sebelumnya dicabut putusan Mahkamah Agung.“Sebelum kerusakan dan kondisi kritis makin parah, kami menagih janji Pak Jokowi menyelamatkan Pegunungan Kendeng dari kehancuran.”Data JMPPK, dari dokumen KLHS, karst di Jawa, memiliki luas paling kecil dari wilayah lain, total 5292,9 km persegi, atau hanya 3,5 % dari total karst di Indonesia (154.000 Km2). Untuk Pulau Jawa jumlah pabrik semen paling banyak, ada 21 pabrik sudah beroperasi di sebagian besar karst di Jawa, yang tergabung dalam Asosiasi Semen Indonesia.“Melihat hasil KLHS tentang Pegunungan Kendeng dan kondisi karst di Jawa, Pemerintahan Jokowi perlu memoratorium semua karst di Jawa,” kata Gunretno.Untuk itu, katanya, perlu kebijakan konkret demi melindungi keberlanjutan dan ruang hidup masyarakat di seluruh karst Jawa. Lain perayaan kemerdekaan di Pegunungan Kendeng, lain di Gunung Kerinci. Di Gunung Kerinci, sampah yang dikumpulkan para pendaki bisa tukar dengan kopi.Kala memasuki gerbang pos pendakian awal, angin begitu kencang. Beberapa pendaki mulai turun selepas merayakan Hari Kemerdekaan di Puncak Gunung Kerinci.Heri Gunawan, terlihat lelah, bibir memucat, badan gemetar dengan sekantong besar sampah juga dibawa turun. Pendaki asal Medan ini tidak tahu ada kegiatan Petani Peduli Gunung Kerinci Bersih diadakan Perkumpulan Petani Alam Korintji (Alko).Suryani, Ketua Kelompok perempuan tani bunga arabika yang tergabung dalam perkumpulan petani Alko bertugas menjaga stand penukaran kopi gratis dengan sampah yang dikumpulkan para pendaki.Suryani menjemput sampah yang dibawa Herman dan anggota kelompok pendaki. Di stan itu ada kopi sudah seduh dan penganan yang dibuat secara sukarela oleh kelompok tani. “Ayo minum kopi dulu mas, ini juga ada kuenya,” kata Suryani. Herman kaget. Dia senang karena dapat hadiah 12 bungkus kopi untuk tim pendakinya. Mereka membawa sampah hampir 20 kilogram. Ada beberapa sampah botol mineral sudah cukup lama juga mereka pungut. Herman bercerita, mereka telah menyiapkan kantong sampah sebelum berangkat mendaki. Baginya, pendaki harus peduli kebersihan gunung.”Saya biasa daki selalu bawa kantong sampah untuk membawa kembali sampah yang saya bawa dari bawah. Pendaki harus cinta lingkungan. Wujud nyata ya tidak buang sampah sembarang.”Herman menyaksikan banyak sampah bertebaran di beberapa jalur pendakian. “Banyak sampah di atas, . Bahkan, di sekitar tenda para pendaki, sampah dibiarkan begitu saja.”Herman bukan satu-satunya yang mau mengumpulkan sampah. Ada sekitar 500 pendaki dari total 1.500 an membawa sampah turun dan menyerahkan ke stan Perkumpulan Petani Kopi Alko.Suryono Direktur Perkumpulan Alko mengatakan, awalnya inisiatif ini bentuk kegelisahan para petani kopi dengan banyak sampah di Gunung Kerinci. “Ada turis datang melalui kelompok kami, merasa kesal sampah-sampah yang berserakan.”Dia menunjukkan video dan unggah ke media sosial. “Kami berpikir kelompok kami akan dirugikan jika mengurangi turis berkunjung,” katanya. Suryono mengatakan, sampah tak hanya kurangi kunjungan turis, juga berimbas pada produksi dan kualitas kopi mereka.“Berimbas pada kopi kami, karena air dari atas mengandung sampah, kami takut kopi tercemar. Padahal pasar sudah ekspor ke Australia, Amerika dan beberapa negara Eropa lain. Pembeli ini sangat memperhatikan sekai kualitas dan keberlanjutan kopi-kopi yang kami tawarkan,” katanya.Sebanyak 515 petani dalam 24 kelompok tani di 17 desa yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Alam Korintji bersepakat menyisihkan hasil panen kopi mereka mendukung bersih Gunung Kerinci. “Tidak ada sumbangan dari pihak manapun, inisiasi ini dari petani untuk mendukung pertanian ramah lingkungan. Masing-masing petani menyisihkan satu kilogram biji kopi ceri petik merah.”Sampah, memang salah satu persoalan di Kerinci. Agusman, Kabag Tata Usaha BTNKS mengatakan, sudah ada aturan bagi para pendaki wajib lapor di posko awal. Di sana pendaki dapat satu kantong sampah dan identitas kependudukan ditahan.Selama ini, katanya, aturan sudah berjalan tetapi memang kesadaran pendaki minim.Desta Satri, pendaki asal Palembang bilang, harus ada aturan tegas bagi pendaki. Dia contohkan, di Gunung Sibuatan. Sejak awal naik sudah ada pemeriksaan barang bawaan.“Ketika turun, sampah-sampah yang kami bawa ini harus sesuai catatan yang ada. Jika tidak, pendaki diberikan denda bahkan dicabut izin mendaki atau naik kembali untuk jemput sampah,” katanya.Agusman mengaku BTNKS kekurangan personel memeriksa setiap pendaki. ”Kita sedang menyusun standar operasi pendakian, termasuk pembatasan kuota. Kalau HUT Kemerdekaan dan tahun baru pendaki membludak dan personil tak bisa menangani ini.”Data terakhir kerusakan TNKS sekitar 20% dari total 1.389.510 hektar. Peningkatan ekonomi masyarakat di luar kawasan jadi solusi mengurangi tekanan.Murnardi, Direktur Lahar, bilangm dalam mengurangi perambahan TNKS dengan peningkatan produksi lahan pertanian. “Dengan lahan sempit, mereka bisa menghasilkan banyak. Kita mendorong petani organik tak gunakan pupuk.” Sementara, sampah-sampah yang dikumpulkan tadi akan jadi berbagai kerajinan. Kaliem, Direktur Kerajinan Alko mengatakan, mulai memproduksi berbagai kerajinan dari limpah sampah plastik, dan botol.“Sampah ini kita akan pilah, mana yang bisa dimanfaatkan jadi bahan dasar kerajinan, mana sampah basah dan tidak bisa diolah kami koordinasikan dengan Dinas Kebersihan,” katanya.Kaliem bercerita, pemanfaatan sampah jadi kerajinan ini jadi penghasilan tambahan bagi keluarga. Kerajinan-kerajinan berupa tas dan topi dari kantong plastik bisa seharga Rp50.000 sampai ratusan ribu.Kaliem juga sering jadi pelatih beberapa kelompok perempuan daur ulang di Kerinci. Bagi dia, perempuan adalah ujung tombak kebersihan dan kelestarian lingkungan. “Kalau perempuan ini suka resik, indah. Sebenarnya, kelestarian dan kebersihan lingkungan itu di tangan perempuan.” Keterangan foto utama: Para petani dan sedulur sikep di Omah Kendeng sehabis upacara bendara ala petani. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

merayakan kemerdekaan dari karst kendeng sampai gunung kerinci tampak puluhan warga berdatangan ke omah kendeng di kecamatan sukulilo kabupaten pati jawa tengah kamis pagi tiang bendera dari bambu berdiri tegak ratusan petani kendeng dan sedulur sikep menggelar upacara kemerdekaan indonesia keseorang anak jadi komandan upacara berbeda dengan upacara bendera lain upacara ini khas petani terutama jaringan masyarakat peduli pegunungan kendeng jmppk komandan memakai udeng baju sorjan tanpa alas kaki peserta upacara pakai caping perempuan berkebaya dan peserta lain bebas usai upacara mereka juga adakan acara bersihbersih dengan mengumpulkan sampah di sekitarwarga pegunungan kendeng ini memaknai kemerdekaan itu kala warga atau petani merasa aman karena lahan pertanian maupun sumber air mereka tak terganggu merdeka itu ketika pengunungan kendeng tak jadi lahan tambang yang bisa menghancurkan air sebagai sumber kehidupan warga kini warga pegunungan kendeng sedang memperjuangkan karst kendeng tetap terjaga dan lestaribambang sutikno mewakili jmppk mengatakan tahun indonesia merdeka tetapi rakyat tani masih tertindaspemerintah seharusnya melayani dan mengabdi pada rakyat tetapi malah membela pemodal yang tak henti merusak alam dan merampas hakhak petanigununggunung kaya mineral sebagai cagar alam dieksploitasi atas nama investasi hutan lindung beralih fungsi jadi hutan produksi agar bisa dieksploitasi inikah arti merdeka katanya kepada mereka katanya sebagai petani terus terganggu dan terancam kehilangan sumber air dari perizinan dan aturan yang berpihak pada industri semenpenduduk mayoritas bertani seharusnya kebijakan pembangunan mendayagunakan pertanian kata bambanggunretno dari jmppk mengatakan petani di kendeng belum merdeka dari ancaman pertambangan kapur atau ekspansi industri semendia contohkan berbagai upaya mempertahankan kelestarian pegunungan kendeng mereka dilakukan bahkan mendesak kajian lingkungan hidup strategis klhs di pengadilan warga menang namun keluar akrobat melawan hukum dilakukan gubernur dan perusahaan dengan izin lingkungan baru bahkan hasil klhs merekomendasikan agar cekungan air tanah cat watuputih jadi kawasan karst lindungdalam kajian klhs menyebutkan pertambangan batugamping di cat watuputih bisa menimbulkan kerugian ekonomi tinggi sekitar rp triliun per tahunklhs tahap pertama khusus cat watuputih klhs lanjutan meliputi tujuh kabupaten di dua provinsi yaitu grobogan pati blora rembang jawa tengah dan tuban bojonegoro dan lamongan jawa timurhasil rekomendasi klhs tahap ii menegaskan ekosistem pegunungan kendeng secara umum berada pada titik kritis yang dapat mengancam keberlanjutandia bilang penting segera ada langkahlangkah darurat konkret terencana baik dan sistematis mencegah lebih jauh kemerosotan ekosistem pegunungan kendeng dia tekankan rekomendasi klhs tahap ii yaitu rencana program yang berorientasi upaya rehabilitasi lingkungan dan mengendalikan kerusakan lingkunganklhs pegunungan kendeng semestinya segera jadi rujukan menghentikan penambangan di seluruh pegunungan kendeng bahkan di pulau jawa kata gunretnopresiden joko widodo sudah berjanji menyelamatkan pegunungan kendeng tetapi belum terwujud perwakilan jmppk yang bertemu jokowi dua tahun lalu meminta agar pegunungan kendeng diselamatkan dari ancaman kehancuran kala itu jokowi menyepakati dan memerintahkan perlu segera dibuat analisa daya dukung dan daya tampung pegunungan kendeng melalui klhs pelaksanaan klhs dikoordinasi kantor staf kepresidenan ksp mengingat masalah di kendeng bersifat lintas kementerian dan lintas daerah pelaksanaan klhs nanti kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sebagai ketua panitia pengarah selama proses klhs sekitar satu tahun semua izin setop pemerintah menjamin proses dialog dan rembuk multi pihak yang sehat selama proses klhs berlangsungdari perintah pak jokowi itu ternyata perintah keempat sama sekali tidak dijalankan kata ngatiban warga desa tegaldowo gunem rembangmenurut dia semua izin dan operasi tambang tak setop pt semen indonesia di rembang akhirnya menyelesaikan pembangunan pabrik dan beroperasi hingga kini bahkan izin pertambangan tetap keluar masif oleh pemerintah jawa tengahdari data izin usaha pertambangan dinas energi dan sumber daya mineral esdm jateng setelah instruksi jokowi pemerintah jateng justru menerbitkan setidaknya perizinan tambang di rembang dan tujuh di pati yang masuk dalam lokasi kajian klhs kendenghal paling nyata katanya penerbitan kembali izin lingkungan dan iup operasi untuk semen indonesia di rembang yang sebelumnya dicabut putusan mahkamah agungsebelum kerusakan dan kondisi kritis makin parah kami menagih janji pak jokowi menyelamatkan pegunungan kendeng dari kehancurandata jmppk dari dokumen klhs karst di jawa memiliki luas paling kecil dari wilayah lain total km persegi atau hanya dari total karst di indonesia km untuk pulau jawa jumlah pabrik semen paling banyak ada pabrik sudah beroperasi di sebagian besar karst di jawa yang tergabung dalam asosiasi semen indonesiamelihat hasil klhs tentang pegunungan kendeng dan kondisi karst di jawa pemerintahan jokowi perlu memoratorium semua karst di jawa kata gunretnountuk itu katanya perlu kebijakan konkret demi melindungi keberlanjutan dan ruang hidup masyarakat di seluruh karst jawa lain perayaan kemerdekaan di pegunungan kendeng lain di gunung kerinci di gunung kerinci sampah yang dikumpulkan para pendaki bisa tukar dengan kopikala memasuki gerbang pos pendakian awal angin begitu kencang beberapa pendaki mulai turun selepas merayakan hari kemerdekaan di puncak gunung kerinciheri gunawan terlihat lelah bibir memucat badan gemetar dengan sekantong besar sampah juga dibawa turun pendaki asal medan ini tidak tahu ada kegiatan petani peduli gunung kerinci bersih diadakan perkumpulan petani alam korintji alkosuryani ketua kelompok perempuan tani bunga arabika yang tergabung dalam perkumpulan petani alko bertugas menjaga stand penukaran kopi gratis dengan sampah yang dikumpulkan para pendakisuryani menjemput sampah yang dibawa herman dan anggota kelompok pendaki di stan itu ada kopi sudah seduh dan penganan yang dibuat secara sukarela oleh kelompok tani ayo minum kopi dulu mas ini juga ada kuenya kata suryani herman kaget dia senang karena dapat hadiah bungkus kopi untuk tim pendakinya mereka membawa sampah hampir kilogram ada beberapa sampah botol mineral sudah cukup lama juga mereka pungut herman bercerita mereka telah menyiapkan kantong sampah sebelum berangkat mendaki baginya pendaki harus peduli kebersihan gunungsaya biasa daki selalu bawa kantong sampah untuk membawa kembali sampah yang saya bawa dari bawah pendaki harus cinta lingkungan wujud nyata ya tidak buang sampah sembarangherman menyaksikan banyak sampah bertebaran di beberapa jalur pendakian banyak sampah di atas bahkan di sekitar tenda para pendaki sampah dibiarkan begitu sajaherman bukan satusatunya yang mau mengumpulkan sampah ada sekitar pendaki dari total an membawa sampah turun dan menyerahkan ke stan perkumpulan petani kopi alkosuryono direktur perkumpulan alko mengatakan awalnya inisiatif ini bentuk kegelisahan para petani kopi dengan banyak sampah di gunung kerinci ada turis datang melalui kelompok kami merasa kesal sampahsampah yang berserakandia menunjukkan video dan unggah ke media sosial kami berpikir kelompok kami akan dirugikan jika mengurangi turis berkunjung katanya suryono mengatakan sampah tak hanya kurangi kunjungan turis juga berimbas pada produksi dan kualitas kopi merekaberimbas pada kopi kami karena air dari atas mengandung sampah kami takut kopi tercemar padahal pasar sudah ekspor ke australia amerika dan beberapa negara eropa lain pembeli ini sangat memperhatikan sekai kualitas dan keberlanjutan kopikopi yang kami tawarkan katanyasebanyak petani dalam kelompok tani di desa yang tergabung dalam perkumpulan petani alam korintji bersepakat menyisihkan hasil panen kopi mereka mendukung bersih gunung kerinci tidak ada sumbangan dari pihak manapun inisiasi ini dari petani untuk mendukung pertanian ramah lingkungan masingmasing petani menyisihkan satu kilogram biji kopi ceri petik merahsampah memang salah satu persoalan di kerinci agusman kabag tata usaha btnks mengatakan sudah ada aturan bagi para pendaki wajib lapor di posko awal di sana pendaki dapat satu kantong sampah dan identitas kependudukan ditahanselama ini katanya aturan sudah berjalan tetapi memang kesadaran pendaki minimdesta satri pendaki asal palembang bilang harus ada aturan tegas bagi pendaki dia contohkan di gunung sibuatan sejak awal naik sudah ada pemeriksaan barang bawaanketika turun sampahsampah yang kami bawa ini harus sesuai catatan yang ada jika tidak pendaki diberikan denda bahkan dicabut izin mendaki atau naik kembali untuk jemput sampah katanyaagusman mengaku btnks kekurangan personel memeriksa setiap pendaki kita sedang menyusun standar operasi pendakian termasuk pembatasan kuota kalau hut kemerdekaan dan tahun baru pendaki membludak dan personil tak bisa menangani inidata terakhir kerusakan tnks sekitar dari total hektar peningkatan ekonomi masyarakat di luar kawasan jadi solusi mengurangi tekananmurnardi direktur lahar bilangm dalam mengurangi perambahan tnks dengan peningkatan produksi lahan pertanian dengan lahan sempit mereka bisa menghasilkan banyak kita mendorong petani organik tak gunakan pupuk sementara sampahsampah yang dikumpulkan tadi akan jadi berbagai kerajinan kaliem direktur kerajinan alko mengatakan mulai memproduksi berbagai kerajinan dari limpah sampah plastik dan botolsampah ini kita akan pilah mana yang bisa dimanfaatkan jadi bahan dasar kerajinan mana sampah basah dan tidak bisa diolah kami koordinasikan dengan dinas kebersihan katanyakaliem bercerita pemanfaatan sampah jadi kerajinan ini jadi penghasilan tambahan bagi keluarga kerajinankerajinan berupa tas dan topi dari kantong plastik bisa seharga rp sampai ratusan ribukaliem juga sering jadi pelatih beberapa kelompok perempuan daur ulang di kerinci bagi dia perempuan adalah ujung tombak kebersihan dan kelestarian lingkungan kalau perempuan ini suka resik indah sebenarnya kelestarian dan kebersihan lingkungan itu di tangan perempuan keterangan foto utama para petani dan sedulur sikep di omah kendeng sehabis upacara bendara ala petani foto tommy apriando mongabay indonesia

Berharap Hutan Sultra Tak Terus Terbagi jadi Bisnis Ektraktif. Hutan Sulawesi Tenggara terus tergerus. Hutan pun terancam tak lagi berfungsi sebagai paru-paru dunia, sumber ekonomi warga, ‘rumah’ flora dan fauna, sampai tempat penyimpanan air. Kerusakan hutan di Sulawesi Tenggara (Sultra) terutama alih fungsi jadi bisnis ekstraktif seperti tambang dan perkebunan sawit.Berdasarkan penelitian Walhi Sulawesi Tenggara, ditemukan sekitar 640.000 hektar hutan dikuasai tambang dan sawit. Konsesi tambang sekitar 600.000-an hektar dan 40.000-an hektar jadi kebun sawit, terluas pertambangan di Konawe Utara dengan 146 izin, disusul Kolaka dan Kolaka Utara. Untuk pembukaan lahan perkebunan terbesar di Konawe Selatan dan Konawe Utara.“Soal jumlah pasti kami belum temukan. Karena data pemerintah juga berubah-ubah. Keterbukaan informasi soal ini juga minim,” kata Udin Lentea, Direktur Eksekutif Walhi Sultra.Daerah lain yang turut menyumbang kerusakan hutan antara lain Kota Baubau dan Buton.Yanuar Fanca Kusuma, Kepala Satgas Manggala Agni Daops Tinanggea, Konawe Selatan mengatakan, penyebab kerusakan hutan Sultra tak hanya bisnis ekstraktif juga tindakan masyarakat membakar hutan.Sepanjang 2017-2018, katanya, ada 2.000 hektar hutan terbakar di Sultra, terbesar di Konawe Selatan, lalu Konawe, Kolaka dan Buton. Pembakaran hutan, katanya, untuk buka kebun dan perternakan. Jenis hutan terbakar pun beragam, antara lain, suaka margasatwa, hutan lindung, cagar alam, hutan tanaman industri, sampai taman nasional. “Di semua lokasi ini kami menemukan titik-titik api,” kata Fanca.Upaya penyadaran, katanya, terus dilakukan, mulai sosialisasi sampai mendatangi rumah-rumah yang diduga pelaku pembakaran.Kebakaran beberapa wilayah ini, katanya, mengancam satwa terutama di Taman Nasional Rawa Aopa. “Ini karena pembukaan lahan baru, warga bercocok tanam,” katanya.Kala memadamkan api, mereka melihat satwa-satwa mati terbakar. “Satwa hampir tiap saat kami temukan mati terbakar. Datanya kami belum rekap semua.” Ada yang membabat hutan, ada juga yang menanam pohon seperti dilakukan kelompok pecinta lingkungan di Kota Kendari, Sultra. Mereka menyusur hutan dan mendaki bak napak tilas di Kabupaten Konawe Selatan, berjarak sekitar 20 kilometer dari kota.Kegiatan ini dilakukan di hutan perbatasan antara Kecamatan Wolasi dan Kecamatan Konda, Konawe Selatan, selama empat hari mulai 16 Agustus-19 Agustus 2018. Kelompok pecinta lingkungan ini ada 15 orang dari lintas organisasi dan relawan di Kendari. Kegiatan ini berlangsung sekaligus mengedukasi masyarakat sekitar hutan tentang penting menjaga hutan dengan menanam pohon. Ada sekitar 500 bibit ditanam pada 20 titik dalam proses napak tilas ini.Cerita awal menyusuri hutan ini diinisiasi tiga orang, hingga meluas ke belasan orang yang terangkai momen Kemerdekaan RI.Beberapa titik jadi lokasi penanaman seperti Pegunungan Wawonggalende, Wolasi berakhir di Desa Ambololi (sekarang Desa Alebo), Kecamatan Konda. Wilayah-wilayah ini dipilih karena jadi sasaran perambahan hutan. Sebagian hutan terbuka jadi kebun penduduk sekitar.“Sumber bibit maupun dana kegiatan hasil swadaya anggota tim. Ada bibit durian, gaharu dan trambesi,” kata Abdul Wahab, koordinator.Wahab bilang, di Puncak Wolasi mulai rusak. Tampak potongan-potongan kayu hasil pembalakan liar hulu Sungai Ambololi.Kelompok ini berharap, kelak pohon ini bisa menjadi penunjang ekosistem. Selain itu bisa memulihkan kondisi hutan di Sultra yang rusak karena perambahan hutan, pembalakan liar, tambang sampai jadi kebun sawit. Mereka juga membuka kesempatan bagi yang ingin memberikan donasi buat gerakan tanam pohon ini. Keterangan foto utama: Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Konawe Utara, dilihat dari pegunungan. Di lokasi itu merupakan wilayah tambang, jika hujan datang air bercampur ore nikel merembes hingga ke Pesisir Pantai Mandiodo. Foto: Kamarudin/ Mongabay Indonesia

[1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan

berharap hutan sultra tak terus terbagi jadi bisnis ektraktif hutan sulawesi tenggara terus tergerus hutan pun terancam tak lagi berfungsi sebagai paruparu dunia sumber ekonomi warga rumah flora dan fauna sampai tempat penyimpanan air kerusakan hutan di sulawesi tenggara sultra terutama alih fungsi jadi bisnis ekstraktif seperti tambang dan perkebunan sawitberdasarkan penelitian walhi sulawesi tenggara ditemukan sekitar hektar hutan dikuasai tambang dan sawit konsesi tambang sekitar an hektar dan an hektar jadi kebun sawit terluas pertambangan di konawe utara dengan izin disusul kolaka dan kolaka utara untuk pembukaan lahan perkebunan terbesar di konawe selatan dan konawe utarasoal jumlah pasti kami belum temukan karena data pemerintah juga berubahubah keterbukaan informasi soal ini juga minim kata udin lentea direktur eksekutif walhi sultradaerah lain yang turut menyumbang kerusakan hutan antara lain kota baubau dan butonyanuar fanca kusuma kepala satgas manggala agni daops tinanggea konawe selatan mengatakan penyebab kerusakan hutan sultra tak hanya bisnis ekstraktif juga tindakan masyarakat membakar hutansepanjang katanya ada hektar hutan terbakar di sultra terbesar di konawe selatan lalu konawe kolaka dan buton pembakaran hutan katanya untuk buka kebun dan perternakan jenis hutan terbakar pun beragam antara lain suaka margasatwa hutan lindung cagar alam hutan tanaman industri sampai taman nasional di semua lokasi ini kami menemukan titiktitik api kata fancaupaya penyadaran katanya terus dilakukan mulai sosialisasi sampai mendatangi rumahrumah yang diduga pelaku pembakarankebakaran beberapa wilayah ini katanya mengancam satwa terutama di taman nasional rawa aopa ini karena pembukaan lahan baru warga bercocok tanam katanyakala memadamkan api mereka melihat satwasatwa mati terbakar satwa hampir tiap saat kami temukan mati terbakar datanya kami belum rekap semua ada yang membabat hutan ada juga yang menanam pohon seperti dilakukan kelompok pecinta lingkungan di kota kendari sultra mereka menyusur hutan dan mendaki bak napak tilas di kabupaten konawe selatan berjarak sekitar kilometer dari kotakegiatan ini dilakukan di hutan perbatasan antara kecamatan wolasi dan kecamatan konda konawe selatan selama empat hari mulai agustus agustus kelompok pecinta lingkungan ini ada orang dari lintas organisasi dan relawan di kendari kegiatan ini berlangsung sekaligus mengedukasi masyarakat sekitar hutan tentang penting menjaga hutan dengan menanam pohon ada sekitar bibit ditanam pada titik dalam proses napak tilas inicerita awal menyusuri hutan ini diinisiasi tiga orang hingga meluas ke belasan orang yang terangkai momen kemerdekaan ribeberapa titik jadi lokasi penanaman seperti pegunungan wawonggalende wolasi berakhir di desa ambololi sekarang desa alebo kecamatan konda wilayahwilayah ini dipilih karena jadi sasaran perambahan hutan sebagian hutan terbuka jadi kebun penduduk sekitarsumber bibit maupun dana kegiatan hasil swadaya anggota tim ada bibit durian gaharu dan trambesi kata abdul wahab koordinatorwahab bilang di puncak wolasi mulai rusak tampak potonganpotongan kayu hasil pembalakan liar hulu sungai ambololikelompok ini berharap kelak pohon ini bisa menjadi penunjang ekosistem selain itu bisa memulihkan kondisi hutan di sultra yang rusak karena perambahan hutan pembalakan liar tambang sampai jadi kebun sawit mereka juga membuka kesempatan bagi yang ingin memberikan donasi buat gerakan tanam pohon ini keterangan foto utama desa mandiodo kecamatan molawe konawe utara dilihat dari pegunungan di lokasi itu merupakan wilayah tambang jika hujan datang air bercampur ore nikel merembes hingga ke pesisir pantai mandiodo foto kamarudin mongabay indonesia

Mengenal Ekosistem Leuser dari Dekat, Buka Laman Google Ini…. Kawasan Ekosistem Leuser. Begitu sebutan bagi wilayah dengan luas lebih 2,6 juta hektar hutan dataran rendah, rawa, padang rumput dan hutan pegunungan yang membentang dari Aceh hingga sebagian Sumatera Utara ini.Ekosistem ini kaya keragamanan hayati namun berada dalam berbagai keterancaman dari perambahan, perburuan, pembukaan jalan, dan lain-lain. Ekosistem Leuser merupakan rumah terakhir bagi harimau Sumatera, orangutan Sumatera, gajah Sumatera dan badak Sumatera.Untuk memperlihatkan betapa kaya dan pentingnya Ekosistem Leuser, Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) bersama Google Earth, pun menarasikan sekaligus memvisualisasikan yang rilis Kamis (26/7/18).”Kami mau mengenalkan pentingnya KEL ini bagi masyarakat, khusus masyarakat Aceh, Indonesia dan dunia,” kata Agung Dwi Nurcahyo, Manajer Sistem Informasi Geografi Yayasan HAkA, pekan lalu di Jakarta.Agung berharap, makin banyak yang mengenal KEL, menumbuhkan kesadaran mencintai, dan keinginan menjaga. ”Jika ada isu terancam (akan sesuatu hal), akan banyak yang membela,” katanya.Di dalam KEL ini, ada Taman Nasional Gunung Leuser. Kawasan ini rumah 850 jenis tanaman, 105 jenis mamalia dan 382 jenis burung.Meski demikian, ekosistem Leuser, katanya, kian terancam berbagai aktivitas manusia, antara lain perburuan, pembalakan liar, perluasan perkebunan sawit sampai konflik manusia-satwa.Hasil pemantauan terakhir, Januari-Juli 2018, kerusakan ekosistem Leuser mencapai 3.290 hektar. Paling parah terjadi di Kabupaten Nagan Raya seluas 627 hektar, Aceh Timur (559 hektar) dan Gayo Lues (507 hektar). Sejak 2015, HAkA mengumpulkan data bersama mitra jejaring LSM pencinta Leuser terus diperbaharui hingga April 2018 dan jadi data digital yang disajikan dalam Google Earth.“Cerita yang kami kirim ke Google Earth ini menggunakan data hingga April 2018,” kata Agung.Selain rumah beragam keragaman hayati, KEL juga sumber air bagi 4-5 juta warga.Saat memasuki laman interaktif KEL di Goggle, ada delapan cerita, yakni danSetiap bagian, memiliki narasi dalam berbahasa Inggris, foto dan sebagian dilengkapi video. Penggambaran bagian jadi lebih hidup. Satu contoh, dalam video menampilkan sekelompok gajah, harimau bersama anak-anaknya, kucing batu dan lain-lain terekam melalui kamera pengintai.Agung bilang, sengaja tak menampilkan badak Sumatera karena spesies ini paling rentan. ”Kami harus hati-hati. Kami khawatir jika foto ditampilkan akan mengundang para pemburu,” katanya.Tak hanya keragaman hayati, HAkA juga menampilkan profile masyarakat di sekitar hutan, seperti Yusdarita yang menceritakan, kearifan lokal masyarakat Aceh dalam menjaga hutan KEL.HAkA merupakan mitra Google Earth pertama dari Asia Tenggara.Awalnya, HAkA bekerjasama dengan Google Earth saat mengikuti program Google, pada 2017. ”Kami ditawari membuat cerita yang telah kami lakukan. Kami mengusulkan KEL.”Tomomi Matsuoka, menyebutkan, sangat terbuka jika ada usulan cerita lain yang hendak dimasukkan ke Google Earth dan tak dipungut biaya. Dia seringkali menggunakan banyak peralatan gratis Google untuk visualisasi data-data satelit, seperti dan .Matsuoka memastikan, cerita-cerita dalam Google Eath Voyager ini tak akan ada iklan.Selain KEL, fitur voyager juga memiliki cerita interaktif lain dari Asia Tenggara seperti pengguna dapat mengeksplorasi rumah-rumah tradisional di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Terdapat cerita dari Indonesia serta bawah laut di Raja Ampat dan panduan perjalanan seperti Keterangan foto utama: Hutan lebat yang rupawan di TNGL. Sumber air melimpah ini mengalir dan memberikan manfaat sangat besar bagi masyarakat. Foto: Junaidi Hanafiah/ Mongabay Indonesia

[1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan

mengenal ekosistem leuser dari dekat buka laman google ini kawasan ekosistem leuser begitu sebutan bagi wilayah dengan luas lebih juta hektar hutan dataran rendah rawa padang rumput dan hutan pegunungan yang membentang dari aceh hingga sebagian sumatera utara iniekosistem ini kaya keragamanan hayati namun berada dalam berbagai keterancaman dari perambahan perburuan pembukaan jalan dan lainlain ekosistem leuser merupakan rumah terakhir bagi harimau sumatera orangutan sumatera gajah sumatera dan badak sumaterauntuk memperlihatkan betapa kaya dan pentingnya ekosistem leuser yayasan hutan alam dan lingkungan aceh haka bersama google earth pun menarasikan sekaligus memvisualisasikan yang rilis kamis kami mau mengenalkan pentingnya kel ini bagi masyarakat khusus masyarakat aceh indonesia dan dunia kata agung dwi nurcahyo manajer sistem informasi geografi yayasan haka pekan lalu di jakartaagung berharap makin banyak yang mengenal kel menumbuhkan kesadaran mencintai dan keinginan menjaga jika ada isu terancam akan sesuatu hal akan banyak yang membela katanyadi dalam kel ini ada taman nasional gunung leuser kawasan ini rumah jenis tanaman jenis mamalia dan jenis burungmeski demikian ekosistem leuser katanya kian terancam berbagai aktivitas manusia antara lain perburuan pembalakan liar perluasan perkebunan sawit sampai konflik manusiasatwahasil pemantauan terakhir januarijuli kerusakan ekosistem leuser mencapai hektar paling parah terjadi di kabupaten nagan raya seluas hektar aceh timur hektar dan gayo lues hektar sejak haka mengumpulkan data bersama mitra jejaring lsm pencinta leuser terus diperbaharui hingga april dan jadi data digital yang disajikan dalam google earthcerita yang kami kirim ke google earth ini menggunakan data hingga april kata agungselain rumah beragam keragaman hayati kel juga sumber air bagi juta wargasaat memasuki laman interaktif kel di goggle ada delapan cerita yakni dansetiap bagian memiliki narasi dalam berbahasa inggris foto dan sebagian dilengkapi video penggambaran bagian jadi lebih hidup satu contoh dalam video menampilkan sekelompok gajah harimau bersama anakanaknya kucing batu dan lainlain terekam melalui kamera pengintaiagung bilang sengaja tak menampilkan badak sumatera karena spesies ini paling rentan kami harus hatihati kami khawatir jika foto ditampilkan akan mengundang para pemburu katanyatak hanya keragaman hayati haka juga menampilkan profile masyarakat di sekitar hutan seperti yusdarita yang menceritakan kearifan lokal masyarakat aceh dalam menjaga hutan kelhaka merupakan mitra google earth pertama dari asia tenggaraawalnya haka bekerjasama dengan google earth saat mengikuti program google pada kami ditawari membuat cerita yang telah kami lakukan kami mengusulkan keltomomi matsuoka menyebutkan sangat terbuka jika ada usulan cerita lain yang hendak dimasukkan ke google earth dan tak dipungut biaya dia seringkali menggunakan banyak peralatan gratis google untuk visualisasi datadata satelit seperti dan matsuoka memastikan ceritacerita dalam google eath voyager ini tak akan ada iklanselain kel fitur voyager juga memiliki cerita interaktif lain dari asia tenggara seperti pengguna dapat mengeksplorasi rumahrumah tradisional di indonesia malaysia dan thailand terdapat cerita dari indonesia serta bawah laut di raja ampat dan panduan perjalanan seperti keterangan foto utama hutan lebat yang rupawan di tngl sumber air melimpah ini mengalir dan memberikan manfaat sangat besar bagi masyarakat foto junaidi hanafiah mongabay indonesia

PLTA Batang Toru, Malapetaka bagi Kera Terlangka di Dunia. Ketika Presiden Tiongkok Xi Jinping memuji Belt & Road Initiative China, dia menggunakan kata-kata seperti “hijau”, “rendah karbon” dan “berkelanjutan.” Apakah ini kenyataan atau hanya — janji-janji samar yang menyembunyikan kebenaran tentang risiko lingkungan, sosial, dan ekonomi yang mengerikan?Di Sumatera, Indonesia, elemen kunci Belt & Road—yang dikenal sebagai proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru—akan sangat merusak spesies kera besar paling langka di dunia. Proyek senilai US$1,6 miliar didanai sebagian besar oleh Bank of China, berada di bawah arahan langsung Presiden Xi, dan dibangun oleh Sinohydro, otoritas tenaga air nasional China.:Kera langka itu adalah orangutan Tapanuli, yang bertahan hidup hanya dalam setitik kecil area hutan hujan di Sumatera Utara yang jauh kurang dari setengah ukuran luas Hong Kong—hanya sekitar 0,3% dari luas daratan Sumatera. Hanya ada sekitar 800 orangutan yang hidup, dan berstatus kritis terancam punah—tinggal selangkah lagi dari kepunahan.Baru-baru ini saya memimpin analisis ilmiah mendalam tentang status konservasi dan ancaman terhadap orangutan Tapanuli, yang diterbitkan di salah satu jurnal ilmiah terkemuka dunia. Di antara temuan terpenting kami adalah ketika jalan baru muncul, sedangkan kera menghilang.Hal ini karena ancaman serius terhadap kera—seperti pembalakan liar, pembukaan lahan dan perburuan satwa liar—makin bertambah dan makin parah—menyebar dan meluas di sepanjang jalan. Pembangunan jalan seperti itu membawa dampak gangguan yang mengancam ekosistem hutan, dan membahayakan banyak spesies langka lain di wilayah ini, seperti satwa terancam punah, harimau Sumatera.Jika bendungan pembangkit tenaga listrik berjalan sesuai rencana, secara permanen akan memecah kera tersisa menjadi populasi kecil yang tak dapat hidup, karena dipisahkan jaringan jalanan baru, jaringan listrik dan pipa besar dan pekerjaan tanah yang akan memotong ke jantung habitat mereka. Pembukaan hutan hujan awal untuk proyek ini sudah dimulai. Dalam istilah sederhana, ini kiamat ekologis bagi salah satu kerabat terdekat kita ini.Yang penting lagi, pemberi pinjaman utama lain seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia menolak mendukung proyek ini—karena risiko kerusakan lingkungan yang diakibatkan—tetapi itu tak memperlambat pengembang China bergerak agresif.Belt & Road sejauh ini merupakan longsoran terbesar proyek pembangunan dalam sejarah bumi. Ini terdiri dari sekitar 7.000 proyek infrastruktur dan industri ekstraktif yang akan menelan biaya hampir $8 triliun dan menjangkau sebagian besar planet ini. Menurut WWF-Hong Kong, ini akan membahayakan beberapa area paling kaya secara biologis di planet ini—ratusan spesies terancam dan hampir 2.000 area keragaman hayati utama, titik biodiversitas global, dan ekosistem penting lain.Sebagai salah satu spesies kerabat terdekat kita, orangutan Tapanuli ditempatkan sebagai risiko kerusakan lingkungan Belt & Road. Penelitian kami dan penelitian lain menunjukkan, tidak diragukan lagi betapa berbahayanya Belt & Road bagi ribuan spesies liar seperti kera dan lingkungan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Juga mendorong banyak risiko sosial, keuangan, ekonomi, dan politik lain bagi negara-negara tuan rumah.Proyek PLTA Batang Toru sebagai bentuk uji coba dari Belt & Road Initiative. Karena jika China dan mitranya di Indonesia terus maju dengan proyek ini, terlepas dari semua bukti ilmiah bahwa itu adalah ide buruk, lalu bagaimana kita bisa percaya apapun tentang janji-janji China tentang Belt & Road yang “berkelanjutan” itu? Kutipan:Sean Sloan, Jatna Supriatna, Mason J. Campbell, Mohammed Alamgir, and William F. Laurance. Newly discovered orangutan species requires urgent habitat protection. Current Biology 28, R635–R655, June 4, 2018 William Laurance adalah Profesor penelitian terhormat dan Australian Laureate di James Cook University, Australia, yang telah mempelajari proyek-proyek infrastruktur di seluruh dunia selama hampir 40 tahun. Beliau dan 24 ilmuwan terkemuka lain baru-baru ini menulis surat kepada Presiden Indonesia Joko Widodo untuk menyatakan penolakan mereka terhadap proyek bendungan Batang Toru. Laurance ada di jajaran Dewan Penasihat . Artikel ini merupakan sepenuhnya pandangan penulis.Tulisan ini diterjemahkan Akita Arum Verselita. Versi berbahasa Inggris bisa buka di Keterangan foto utama: Orangutan tapanuli ( spesies baru yang berada di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Foto: Maxime Aliaga/Batangtoru.org

[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan

plta batang toru malapetaka bagi kera terlangka di dunia ketika presiden tiongkok xi jinping memuji belt road initiative china dia menggunakan katakata seperti hijau rendah karbon dan berkelanjutan apakah ini kenyataan atau hanya janjijanji samar yang menyembunyikan kebenaran tentang risiko lingkungan sosial dan ekonomi yang mengerikandi sumatera indonesia elemen kunci belt roadyang dikenal sebagai proyek pembangkit listrik tenaga air plta batang toruakan sangat merusak spesies kera besar paling langka di dunia proyek senilai us miliar didanai sebagian besar oleh bank of china berada di bawah arahan langsung presiden xi dan dibangun oleh sinohydro otoritas tenaga air nasional chinakera langka itu adalah orangutan tapanuli yang bertahan hidup hanya dalam setitik kecil area hutan hujan di sumatera utara yang jauh kurang dari setengah ukuran luas hong konghanya sekitar dari luas daratan sumatera hanya ada sekitar orangutan yang hidup dan berstatus kritis terancam punahtinggal selangkah lagi dari kepunahanbarubaru ini saya memimpin analisis ilmiah mendalam tentang status konservasi dan ancaman terhadap orangutan tapanuli yang diterbitkan di salah satu jurnal ilmiah terkemuka dunia di antara temuan terpenting kami adalah ketika jalan baru muncul sedangkan kera menghilanghal ini karena ancaman serius terhadap keraseperti pembalakan liar pembukaan lahan dan perburuan satwa liarmakin bertambah dan makin parahmenyebar dan meluas di sepanjang jalan pembangunan jalan seperti itu membawa dampak gangguan yang mengancam ekosistem hutan dan membahayakan banyak spesies langka lain di wilayah ini seperti satwa terancam punah harimau sumaterajika bendungan pembangkit tenaga listrik berjalan sesuai rencana secara permanen akan memecah kera tersisa menjadi populasi kecil yang tak dapat hidup karena dipisahkan jaringan jalanan baru jaringan listrik dan pipa besar dan pekerjaan tanah yang akan memotong ke jantung habitat mereka pembukaan hutan hujan awal untuk proyek ini sudah dimulai dalam istilah sederhana ini kiamat ekologis bagi salah satu kerabat terdekat kita iniyang penting lagi pemberi pinjaman utama lain seperti bank dunia dan bank pembangunan asia menolak mendukung proyek inikarena risiko kerusakan lingkungan yang diakibatkantetapi itu tak memperlambat pengembang china bergerak agresifbelt road sejauh ini merupakan longsoran terbesar proyek pembangunan dalam sejarah bumi ini terdiri dari sekitar proyek infrastruktur dan industri ekstraktif yang akan menelan biaya hampir triliun dan menjangkau sebagian besar planet ini menurut wwfhong kong ini akan membahayakan beberapa area paling kaya secara biologis di planet iniratusan spesies terancam dan hampir area keragaman hayati utama titik biodiversitas global dan ekosistem penting lainsebagai salah satu spesies kerabat terdekat kita orangutan tapanuli ditempatkan sebagai risiko kerusakan lingkungan belt road penelitian kami dan penelitian lain menunjukkan tidak diragukan lagi betapa berbahayanya belt road bagi ribuan spesies liar seperti kera dan lingkungan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup juga mendorong banyak risiko sosial keuangan ekonomi dan politik lain bagi negaranegara tuan rumahproyek plta batang toru sebagai bentuk uji coba dari belt road initiative karena jika china dan mitranya di indonesia terus maju dengan proyek ini terlepas dari semua bukti ilmiah bahwa itu adalah ide buruk lalu bagaimana kita bisa percaya apapun tentang janjijanji china tentang belt road yang berkelanjutan itu kutipansean sloan jatna supriatna mason j campbell mohammed alamgir and william f laurance newly discovered orangutan species requires urgent habitat protection current biology rr june william laurance adalah profesor penelitian terhormat dan australian laureate di james cook university australia yang telah mempelajari proyekproyek infrastruktur di seluruh dunia selama hampir tahun beliau dan ilmuwan terkemuka lain barubaru ini menulis surat kepada presiden indonesia joko widodo untuk menyatakan penolakan mereka terhadap proyek bendungan batang toru laurance ada di jajaran dewan penasihat artikel ini merupakan sepenuhnya pandangan penulistulisan ini diterjemahkan akita arum verselita versi berbahasa inggris bisa buka di keterangan foto utama orangutan tapanuli spesies baru yang berada di batang toru kabupaten tapanuli selatan sumatera utara foto maxime aliagabatangtoruorg

Rumah bagi Orang Rimba, Benarkah Solusi? (Bagian 1). Seratusan orang Rimbang dari berbagai ketumenggungan berkumpul di Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, akhir Juli lalu. Mereka menunggu tamu jauh dari Sumatera Selatan, yang mengaku saudaranya.Tamu jauh orang Rimba itu adalah Mayor Jendral TNI Anto Mukti Putranto, jenedral bintang dua yang baru dilantik jadi Komandan Kodiklat TNI. Ini bukan kali pertama dia datang ke pemukiman orang Rimba. Sewaktu menjabat Pangdam II/Sriwijaya Putranto, sudah bolak-balik ke Air Hitam bersama Bupati Sarolangun, Cek Endra.Putranto datang bersama rombongan Pangdam II/Sriwijaya, Damrem 042/Gapu, dan ditemani Plt Gubernur Jambi, Fachrori, Cek Endra. Agenda Selasa siang itu tak lain untuk melihat pembangunan kawasan terpadu yang dimulai sejak 26 April. Putranto ingin pembangunan dipercepat. 75 prajurit TNI ikut dikerahkan membantu.“Kami di sini sebatas membantu sebagai saudara, senasib seperjuangan,” katanya, saat peletakan batu pertama April lalu.Pembangunan kawasan terpadu ini berawal dari cerita tiga tahun lalu saat kematian beruntun, 11 orang Rimba dalam waktu dua bulan. Kebanyakan balita. Kelompok Trap dan Serenggam dikabarkan krisis pangan karena ruang hidup menyempit. Kelompok ini lantas melangun hingga ke Sungai Kemang, setelah tujuh kali pindah tempat.Kabar kematian beruntun sontak membuat geger. Pemerintah sibuk. Pertengahan Maret 2015, beberapa hari setelah berita kematian orang Rimba, heboh di Media, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, menempuh perjalanan tiga jam dari Kota Jambi menuju belantara Rimba.Melewati jalan tanah berbatu, membelah rimbun batang sawit dan berhenti di hutan Sungai Kemang, Desa Olak Besar, Kecamatan Batin XXIV, Batanghari. Jumat sore itu, Tumenggung Nyenong, Tumenggung Maritua, dan Tumengung Ngamal, telah menunggu. Mengenakan jilbab merah, senada dengan warna baju batik, Khofifah duduk melantai di tikar, mendengarkan Tumenggung Nyenong, mulai cerita. Katanya, mencari makan di hutan makin sulit, tetapi hidup di luar juga bukan pilihan.Kelompok Tumenggung Ngamal mengaku perlu lahan perkebunan. Tumenggung Maritua, minta 114 hektar kebun sawit milik Wana Perintis diserahkan pada orang Rimba. Dulu, lahan itu punya tanah nenek moyang mereka.Khofifah lantas telepon Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Saya sudah telepon Menteri Kehutanan untuk membantu, ibu menteri setuju,” katanya.Mensos menyerahkan bantuan sembako, kaos, kopi, teh, gula, garam, senter dan rokok 15 slop. Orang Rimba suka merokok.Belakangan, kabar kematian beruntun karena krisis pangan dibantah. Mijak Tampung, orang Rimba di Makekal Ulu bilang, kematian orang Rimba, bukan karena kelaparan, melainkan sumber air tercemar. Budaya melangun (nomaden) membuat orang Rimba hidup bergantung dengan alam.Celakanya, sumber air sungai sekitaran konsesi perkebunan sawit tercemar pupuk dan pestisida. Krisis air bersih. Serangan diare menjangkiti kelompok orang Rimba.“Konsumsi air kotor lalu meninggal, lebih banyak lagi kena muntaber,” katanya.Ruang hidup orang Rimba tergusur oleh proyek pembangunan dan industri perkebunan adalah kenyataan. ***Alam telah berubah. Pemerintah ingin orang Rimba menyesuaikan dengan perubahan. Putranto berpikir, membangun kawasan terpadu adalah pilihan paling ideal untuk membuat orang Rimba, hidup lebih layak. Beberapa keturunan orang Rimba dan Suku Anak Dalam juga direkrut jadi prajurit TNI. Ini cara sang jenderal memutus budaya nomaden.“Ini sudah 72 tahun merdeka, kami ada di sini, sementara bapak-bapak, ibu-ibu masih beratapkan plastik, masih hidup berpindah-pindah, cari makan hasil buruan. Yang lain sudah maju, keturunan kita ini (orang Rimba) tidak maju-maju, kenapa?” katanya.“Karena tidak mendapat pendidikan layak, perawatan kesehatan baik, hingga angka kematian sangat tinggi dari lima lahir, tiga tak bertahan hidup,” kata Putranto.Balai Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) mencatat, di Kabupaten Sarolangun, terdapat tujuh ketemenggungan orang Rimba: Grip, Nangkus, Aprizal, Bepayung, Bebayang, Meladang, dan Nyurau. Sebagian mereka tinggal di luar TNBD dan menetap di perumahan bantuan pemerintah.Akhir Oktober 2015, beberapa hari setelah bencana kabut asap, Presiden Joko Widodo, bersama rombongan menteri dan pejabat pPemerintah Jambi, termasuk Cek Endra, datang ke lokasi pemukiman orang Rimba di perkebunan sawit PT Sari Aditya Lestasri di Air Hitam.Di sana, Jokowi bertemu Meriau, Genap, Nyerak, dan Ngelawang. Jokowi menawarkan, program perumahan, dan mereka setuju. Foto pertemuan dengan empat orang Rimba yang pakai cawat kala itu sempat viral dan jadi pergunjingan. Sebagian orang menganggap foto itu hanya setingan untuk pencitraan Jokowi.Rombongan kemudian menuju lokasi 22 rumah orang Rimba di Dusun Margo Rahayu, Bukit Suban, yang dibangun lewat program kementerian sosial pada 2013. Tempatnya tak jauh dari lokasi transmigrasi. Presiden bertemu Tumenggung Tarib, Tumenggung Grip, Prabung, dan Bejalo. Seperti kebiasaan Jokowi setiap kunjungan, dia membagikan paket bantuan sembako dan Kartu Indonesia Sehat.Tak lama sepulang Jokowi dari Sarolangun, Cek Endra kembali mengusulkan untuk merumahkan orang Rimba di Air Hitam. Putranto yang sempat diajak safari ke Air Hitam awal 2018, kepincut ikut membangun kawasan terpadu. Dia mengaku telah melapor presiden, kasat, dan panglima TNI, perihal kehidupan orang Rimba.Ketiganya mendukung. Sejak itu, Putranto sering bolak-balik ke Sarolangun. Cek Endra mengatakan, jika tujuan program kawasan terpadu ini murni membantu para sanak—panggilan bagi orang Rimba.“Ini muncul dari hati tulus, jadi jangan disalahartikan.” Suara terdengar sedikit lirih.Dia ingin rencana ini didukung semua tumenggung. “Anak yang dititipkan, kami yang mendidik, kami yang mengurus makan dan minum. Kami yang mengajarkan itu.”Dia mencontohkan Budi, orang Rimba Bukit Duabelas jadi tentara. Anak keempat Tumenggung Bebayang dan Bebedah itu lulus pendidikan militer di Ridam II/Sriwijaya pada 2016. Dan jadi anggota Batalyon Infantri 142/Kesatria Jaya, Kota Jambi.Pemda Sarolangun menyiapkan lahan 10 hektar di Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam. Lahan itu untuk kawasan terpadu. Di sana akan dibangun pemukiman, pusat pelatihan, pusat pendidikan dan kesehatan khusus untuk orang Rimba.Di kawasan terpadu, orang Rimba akan diajarkan bercocok tanam, beternak, hingga berdagang. Mula-mula jual kalung sebalik sumpah, ambung dan lain-lain yang jadi ciri budaya orang Rimba, sebagai suvenir untuk orang luar.Cek Endra mengaku, sedang berupaya agar Tanaman Nasional Bukit Duabelas bisa untuk lahan pertanian orang Rimba, termasuk membangun jalan setapak menuju rumah para tumenggung.Pemerintah Sarolangun akan menggandeng TNI dengan anggaran TMMD untuk biaya.Kementerian Pekerjaan Umum juga kebagian jatah membangun 64 rumah panggung dari kayu. Rumah tumenggung akan dibangun tiga kamar, satu ruang tamu, dan kamar mandi terpisah. Rumah masyarakat rimba punya dua kamar dan satu kamar mandi.Pembangunan rumah dibagi dalam lima blok, setiap blok dipisah jalan yang jadi pembatas masing-masing kelompok temenggung. Di setiap blok juga ada kolam ikan.Pemerintah Sarolangun, mengalirkan dana Rp2 miliar dari APBDP 2017 untuk pembangunan awal kawasan terpadu. Hingga tahap akhir, diperkirakan perlu biaya Rp17 miliar lebih, di luar pembangunan rumah.Rinciannya, pembangunan jalan awal menuju kawasan terpadu Rp800 juta, musala Rp400 juta, sekolah Rp2,3 miliar, kantor pengelola dan puskesmas Rp500 juta. Lalu, toko penjualan suvenir Rp162 juta, jalan Rp8 miliar, dan pendopo Rp 360 juta—sumbangan Pangdam. Ditambah pengadaan listrik Rp 5,2 miliar.Untuk tahap awal, listrik di kawasan terpadu pakai pembangkit listrik tenaga surya. Pembangunan kawasan terpadu target selesai akhir tahun. ***Wajah Depati Beratai samasekali tak menunjukkan aura bahagia. Dia hanya diam menyimak, saat para tumenggung orang Rimba kegirangan akan mendapatkan rumah.Tumenggung Tarib tampak sumringah bertemu Putranto. Dia tokoh disegani di kalangan orang Rimba. Di istana negara, nama Tumenggung Tarib beberapa kali disebut. Pria paruh baya itu pernah menerima Kehati Award semasa Presiden Megawati dan Kalpataru oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 2006.Tarib dan kelompoknya dianggap berhasil menjaga kelestarian ragam puspa sari di TNBD dan sekitar.Dia ingin pemerintah sabar mendidik orang Rimba. “Kami sangat terima kasih, tolong sabar, mendidik kami tidak bisa sekali jalan, harus sabar,” katanya terbata-bata.“Bantuan bapak ini (rumah), kami tidak bisa membalasanya. Seperti dapat duit satu mobil, belum ada apa-apanya Pak.”Tumenggung Tarib menangis.Suasan sontak jadi bisu. Ratusan pasang mata memandang ke arah laki-laki berbaju gamis dan peci putih yang menangis sembari memeluk Putranto itu.“Doakan kami semua sehat, kami tulus membantu bapak bersama Pak Bupati. Kami juga perpanjangan tangan pusat, bapak Presiden Joko Widodo,” kata Putranto, sembari mengusap-usap punggung Tarib.Kedatangan Putranto akhir April itu diharapkan bisa mengubah kehidupan orang Rimba lebih layak. Tarib bilang, semua tumenggung sepakat patuh pada rajo (pemerintah).“Kami ini sebenarnya patuh kami jelas menurut, kami ini tidak tahu mana yang salah yang benar, ,” katanya.Depati Meratai hanya diam menyimak, bicara. Dia dan kelompoknya menolak dirumahkan. Meratai adalah bagian Tumenggung Grip, justru sudah tinggal di perumahan bantuan Kemensos di Bukit Suban.Sebagai pemimpin kelompok di hutan, Meratai merasa harus menjaga sumpah. “Sebagai pemimpin adat ada , kalau hutan adat, dimakan sumpah,” katanya.Meratai cerita, jika orangtuanya dahulu adalah seorang —seorang yang dituakan dan jadi sumber adat orang Rimba. Dia merasa punya tanggung jawab menjaga budaya orang Rimba.“Jadi (lakukan) itu, berubah.”“Kalau melanggar, hidup tidak , kita tidak lagi dipercaya Tuhan,” kata Meratai.Dia ingin, kelompoknya tetap memegang adat dengan hidup di hutan. Namun, dia membebaskan anak-anak sekolah.“Anak maju, tapi bapak bepegang adat !”“Kalao pemerintah ingin bantu , buat jalan setapak menuju ,” katanya.“Hutan masih luas, hewan buruan masih banyak. tak mau rumah.”Selama ini, kelompok Meratai tinggal dalam kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, mereka berburu, dan bercocok tanam: ubi, tebu, pisang, keladi, dan umbi-umbian. Mereka juga punya kebun karet di TNBD. Dia mengaku masih bisa hidup enak. Keterangan foto utama: Orang Rimba di Air Hitam akan mendapatkan rumah dari program kawasan terpadu. Foto: Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia

[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]

edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

rumah bagi orang rimba benarkah solusi bagian seratusan orang rimbang dari berbagai ketumenggungan berkumpul di desa lubuk jering kecamatan air hitam akhir juli lalu mereka menunggu tamu jauh dari sumatera selatan yang mengaku saudaranyatamu jauh orang rimba itu adalah mayor jendral tni anto mukti putranto jenedral bintang dua yang baru dilantik jadi komandan kodiklat tni ini bukan kali pertama dia datang ke pemukiman orang rimba sewaktu menjabat pangdam iisriwijaya putranto sudah bolakbalik ke air hitam bersama bupati sarolangun cek endraputranto datang bersama rombongan pangdam iisriwijaya damrem gapu dan ditemani plt gubernur jambi fachrori cek endra agenda selasa siang itu tak lain untuk melihat pembangunan kawasan terpadu yang dimulai sejak april putranto ingin pembangunan dipercepat prajurit tni ikut dikerahkan membantukami di sini sebatas membantu sebagai saudara senasib seperjuangan katanya saat peletakan batu pertama april lalupembangunan kawasan terpadu ini berawal dari cerita tiga tahun lalu saat kematian beruntun orang rimba dalam waktu dua bulan kebanyakan balita kelompok trap dan serenggam dikabarkan krisis pangan karena ruang hidup menyempit kelompok ini lantas melangun hingga ke sungai kemang setelah tujuh kali pindah tempatkabar kematian beruntun sontak membuat geger pemerintah sibuk pertengahan maret beberapa hari setelah berita kematian orang rimba heboh di media menteri sosial khofifah indar parawansa menempuh perjalanan tiga jam dari kota jambi menuju belantara rimbamelewati jalan tanah berbatu membelah rimbun batang sawit dan berhenti di hutan sungai kemang desa olak besar kecamatan batin xxiv batanghari jumat sore itu tumenggung nyenong tumenggung maritua dan tumengung ngamal telah menunggu mengenakan jilbab merah senada dengan warna baju batik khofifah duduk melantai di tikar mendengarkan tumenggung nyenong mulai cerita katanya mencari makan di hutan makin sulit tetapi hidup di luar juga bukan pilihankelompok tumenggung ngamal mengaku perlu lahan perkebunan tumenggung maritua minta hektar kebun sawit milik wana perintis diserahkan pada orang rimba dulu lahan itu punya tanah nenek moyang merekakhofifah lantas telepon siti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan saya sudah telepon menteri kehutanan untuk membantu ibu menteri setuju katanyamensos menyerahkan bantuan sembako kaos kopi teh gula garam senter dan rokok slop orang rimba suka merokokbelakangan kabar kematian beruntun karena krisis pangan dibantah mijak tampung orang rimba di makekal ulu bilang kematian orang rimba bukan karena kelaparan melainkan sumber air tercemar budaya melangun nomaden membuat orang rimba hidup bergantung dengan alamcelakanya sumber air sungai sekitaran konsesi perkebunan sawit tercemar pupuk dan pestisida krisis air bersih serangan diare menjangkiti kelompok orang rimbakonsumsi air kotor lalu meninggal lebih banyak lagi kena muntaber katanyaruang hidup orang rimba tergusur oleh proyek pembangunan dan industri perkebunan adalah kenyataan alam telah berubah pemerintah ingin orang rimba menyesuaikan dengan perubahan putranto berpikir membangun kawasan terpadu adalah pilihan paling ideal untuk membuat orang rimba hidup lebih layak beberapa keturunan orang rimba dan suku anak dalam juga direkrut jadi prajurit tni ini cara sang jenderal memutus budaya nomadenini sudah tahun merdeka kami ada di sini sementara bapakbapak ibuibu masih beratapkan plastik masih hidup berpindahpindah cari makan hasil buruan yang lain sudah maju keturunan kita ini orang rimba tidak majumaju kenapa katanyakarena tidak mendapat pendidikan layak perawatan kesehatan baik hingga angka kematian sangat tinggi dari lima lahir tiga tak bertahan hidup kata putrantobalai taman nasional bukit duabelas tnbd mencatat di kabupaten sarolangun terdapat tujuh ketemenggungan orang rimba grip nangkus aprizal bepayung bebayang meladang dan nyurau sebagian mereka tinggal di luar tnbd dan menetap di perumahan bantuan pemerintahakhir oktober beberapa hari setelah bencana kabut asap presiden joko widodo bersama rombongan menteri dan pejabat ppemerintah jambi termasuk cek endra datang ke lokasi pemukiman orang rimba di perkebunan sawit pt sari aditya lestasri di air hitamdi sana jokowi bertemu meriau genap nyerak dan ngelawang jokowi menawarkan program perumahan dan mereka setuju foto pertemuan dengan empat orang rimba yang pakai cawat kala itu sempat viral dan jadi pergunjingan sebagian orang menganggap foto itu hanya setingan untuk pencitraan jokowirombongan kemudian menuju lokasi rumah orang rimba di dusun margo rahayu bukit suban yang dibangun lewat program kementerian sosial pada tempatnya tak jauh dari lokasi transmigrasi presiden bertemu tumenggung tarib tumenggung grip prabung dan bejalo seperti kebiasaan jokowi setiap kunjungan dia membagikan paket bantuan sembako dan kartu indonesia sehattak lama sepulang jokowi dari sarolangun cek endra kembali mengusulkan untuk merumahkan orang rimba di air hitam putranto yang sempat diajak safari ke air hitam awal kepincut ikut membangun kawasan terpadu dia mengaku telah melapor presiden kasat dan panglima tni perihal kehidupan orang rimbaketiganya mendukung sejak itu putranto sering bolakbalik ke sarolangun cek endra mengatakan jika tujuan program kawasan terpadu ini murni membantu para sanakpanggilan bagi orang rimbaini muncul dari hati tulus jadi jangan disalahartikan suara terdengar sedikit lirihdia ingin rencana ini didukung semua tumenggung anak yang dititipkan kami yang mendidik kami yang mengurus makan dan minum kami yang mengajarkan itudia mencontohkan budi orang rimba bukit duabelas jadi tentara anak keempat tumenggung bebayang dan bebedah itu lulus pendidikan militer di ridam iisriwijaya pada dan jadi anggota batalyon infantri kesatria jaya kota jambipemda sarolangun menyiapkan lahan hektar di desa lubuk jering kecamatan air hitam lahan itu untuk kawasan terpadu di sana akan dibangun pemukiman pusat pelatihan pusat pendidikan dan kesehatan khusus untuk orang rimbadi kawasan terpadu orang rimba akan diajarkan bercocok tanam beternak hingga berdagang mulamula jual kalung sebalik sumpah ambung dan lainlain yang jadi ciri budaya orang rimba sebagai suvenir untuk orang luarcek endra mengaku sedang berupaya agar tanaman nasional bukit duabelas bisa untuk lahan pertanian orang rimba termasuk membangun jalan setapak menuju rumah para tumenggungpemerintah sarolangun akan menggandeng tni dengan anggaran tmmd untuk biayakementerian pekerjaan umum juga kebagian jatah membangun rumah panggung dari kayu rumah tumenggung akan dibangun tiga kamar satu ruang tamu dan kamar mandi terpisah rumah masyarakat rimba punya dua kamar dan satu kamar mandipembangunan rumah dibagi dalam lima blok setiap blok dipisah jalan yang jadi pembatas masingmasing kelompok temenggung di setiap blok juga ada kolam ikanpemerintah sarolangun mengalirkan dana rp miliar dari apbdp untuk pembangunan awal kawasan terpadu hingga tahap akhir diperkirakan perlu biaya rp miliar lebih di luar pembangunan rumahrinciannya pembangunan jalan awal menuju kawasan terpadu rp juta musala rp juta sekolah rp miliar kantor pengelola dan puskesmas rp juta lalu toko penjualan suvenir rp juta jalan rp miliar dan pendopo rp jutasumbangan pangdam ditambah pengadaan listrik rp miliaruntuk tahap awal listrik di kawasan terpadu pakai pembangkit listrik tenaga surya pembangunan kawasan terpadu target selesai akhir tahun wajah depati beratai samasekali tak menunjukkan aura bahagia dia hanya diam menyimak saat para tumenggung orang rimba kegirangan akan mendapatkan rumahtumenggung tarib tampak sumringah bertemu putranto dia tokoh disegani di kalangan orang rimba di istana negara nama tumenggung tarib beberapa kali disebut pria paruh baya itu pernah menerima kehati award semasa presiden megawati dan kalpataru oleh presiden susilo bambang yudhoyono pada tarib dan kelompoknya dianggap berhasil menjaga kelestarian ragam puspa sari di tnbd dan sekitardia ingin pemerintah sabar mendidik orang rimba kami sangat terima kasih tolong sabar mendidik kami tidak bisa sekali jalan harus sabar katanya terbatabatabantuan bapak ini rumah kami tidak bisa membalasanya seperti dapat duit satu mobil belum ada apaapanya paktumenggung tarib menangissuasan sontak jadi bisu ratusan pasang mata memandang ke arah lakilaki berbaju gamis dan peci putih yang menangis sembari memeluk putranto itudoakan kami semua sehat kami tulus membantu bapak bersama pak bupati kami juga perpanjangan tangan pusat bapak presiden joko widodo kata putranto sembari mengusapusap punggung taribkedatangan putranto akhir april itu diharapkan bisa mengubah kehidupan orang rimba lebih layak tarib bilang semua tumenggung sepakat patuh pada rajo pemerintahkami ini sebenarnya patuh kami jelas menurut kami ini tidak tahu mana yang salah yang benar katanyadepati meratai hanya diam menyimak bicara dia dan kelompoknya menolak dirumahkan meratai adalah bagian tumenggung grip justru sudah tinggal di perumahan bantuan kemensos di bukit subansebagai pemimpin kelompok di hutan meratai merasa harus menjaga sumpah sebagai pemimpin adat ada kalau hutan adat dimakan sumpah katanyameratai cerita jika orangtuanya dahulu adalah seorang seorang yang dituakan dan jadi sumber adat orang rimba dia merasa punya tanggung jawab menjaga budaya orang rimbajadi lakukan itu berubahkalau melanggar hidup tidak kita tidak lagi dipercaya tuhan kata merataidia ingin kelompoknya tetap memegang adat dengan hidup di hutan namun dia membebaskan anakanak sekolahanak maju tapi bapak bepegang adat kalao pemerintah ingin bantu buat jalan setapak menuju katanyahutan masih luas hewan buruan masih banyak tak mau rumahselama ini kelompok meratai tinggal dalam kawasan taman nasional bukit duabelas untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka berburu dan bercocok tanam ubi tebu pisang keladi dan umbiumbian mereka juga punya kebun karet di tnbd dia mengaku masih bisa hidup enak keterangan foto utama orang rimba di air hitam akan mendapatkan rumah dari program kawasan terpadu foto yitno suprapto mongabay indonesia

Menyoal Tarik Ulur Kebijakan Jatah Batubara Domestik. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim, Jumat (27/7/18), bikin pernyataan yang mengundang respon publik. Di Istana Kepresidenan, Luhut bilang pemerintah akan mencabut kebijakan alokasi pasar domestik (/DMO) batubara karena harga naik di pasar dunia. Agustus ini, harga batubara acuan (HBA) mencapai US$107,83 per ton.Senada dengan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Thahar mengatakan kebijakan DMO hanya menghapus aturan harga batubara jatah domestik, kuota 25% tetap berlaku. Sebagai ganti, perusahaan dipungut bayaran US$2-3 per ton dari ekspor batubara.Selasa (31/8/18) semua wacana ini dicabut. Menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan, rencana pencabutan kebijakan DMO batal. Aturan DMO, sesuai Peraturan Menteri ESDM No 23/2018, tetap berjalan setidaknya hingga akhir 2018. Wacana pencabutan kebijakan ini dikatakan sebagai evaluasi pelaksanaan DMO yang baru berjalan beberapa bulan.Permen 23 dan Kepmen 1.395 tahun 2018, intinya mengatur setiap pengusaha batubara harus mengalokasikan 25% produksi untuk keperluan dalam negeri alias untuk kebutuhan PLN.Juga diatur, kuota ini dihargai US$70 per ton. Artinya, harga tak mengikuti naik turun harga pasar atau HBA.Hersanto Suryo, Kepala Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi Batubara, dalam diskusi di Jakarta minggu lalu kembali menegaskan, regulator dalam hal ini KESDM, tetap akan melaksanakan permen sesuai aturan.“Ini masih tetap berlaku sampai 2019. Mungkin tahun depan angka 25% ini akan naik atau turun. Angka ini cuma berlaku tahun ini. Nanti evaluasi setiap tahun,” katanya.Sejauh ini, KESDM melakukan pengawasan dan minta semua produsen batubara memenuhi pasokan wajib ke PLN.Pemerintah juga minta laporan per bulan PLN, salah satu melihat kondisi pasokan batubara. “Sejauh ini pasokan ke PLN tak ada masalah. Produsen tetap komit,” katanya.Aturan DMO berlaku sama untuk semua pemegang izin usaha produksi (IUP) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Jika tak memenuhi kuota, perusahaan akan kena sanksi potongan produksi tahun selanjutnya.Dalam rencana pembangunan jangka RPJMN pemerintah telah menetapkan total produksi batubara 406 juta ton pada 2018. Dalam target produksi tahun ini, KESDM mencatat target produksi 485 juta ton hingga akhir tahun.Hersanto mengakui perbedaan target ini. Menurut dia, pemerintah pusat hanya bisa mengontrol penuh pemegang izin PKP2B. Pemegang IUP, kewenangan ada di daerah masing-masing. Peneliti Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Rizky Ananda mengatakan, penghapusan harga khusus DMO batubara akan menambah beban PLN setidaknya US$4,2 miliar atau Rp58 triliun. Ia dihitung dari selisih harga khusus DMO US$70 per ton dan HBA Juli, US$104,65.Kalau iuran ekspor kena maksimal pada US$3 per ton, terkumpul maksimum US$1,39 miliar atau sekitar Rp19.47 triliun. Dengan hitungan penambahan 100 juta ton, seperti perkiraan Menteri Luhut, PLN akan tetap terbebani US$2,8 mliar atau Rp39 triliun.Perlu diperhatikan, kata Risky, kondisi tata kelola batubara saat ini masih menyimpan banyak masalah, seperti per Maret 2018 masih ada 710 IUP non CNC.“Izin non CNC ini tidak dicabut tapi juga tidak diakhiri,” katanya.Hingga Juli 2018, setidaknya ada Rp4,5 triliun piutang PNBP dari batubara. Catatan akhir 2016, masih ada 631.000 hektar konsesi batubara di hutan lindung, 212.000 hektar di kawasan konservasi.“Hingga Juni 2018, baru 60% IUP Minerba sudah menempatkan jaminan reklamasi dan hanya 16% menempatkan jaminan pascatambang.”Dengan kondisi ini, industri batubara, katanya, malah menerima insentif berlebihan dari negara. Mulai dari kenaikan target produksi batubara tahun 2018 sebesar 5% dari RKAB 2017, sekitar 485 juta ton.“Ini bertentangan dengan RPJMN 2015-2019 yang menetapkan produksi batubara 406 juta ton tahun 2018.”Insentif lain berupa penundaan kewajiban penggunaan kapal nasional dari 1 Mei 2018 menjadi 1 Agustus 2020. Pemerintah juga memberi penundaan kewajiban asuransi nasional untuk ekspor batubara hingga Februari 2019 sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No 48/2018.Mengutip laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 2016, kata Rizky, dari ribuan IUP minerba tercatat di KESDM, hanya 1654 IUP membayar PNBP. Dari semua yang membayar PNBP, hanya disumbang 112 perusahaan.“Upaya pemerintah menggenjot produksi dan ekspor menaikkan penerimaan negara tanpa perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak patuh akan jadi bagi pemerintah.”Mengapa? “Sistem verifikasi batubara masih lemah.”Ada indikasi perbedaan data antara laporan survei (LS) dengan data BPS dari Ditjen Bea Cukai.Catatan PWYP, perbedaan data LS dan Bea Cukai mencapai 93,4 juta ton batubara.Sementara itu, Analis Institute for Energy and Financial Analysis (IEEFA) Elrika Hamdi menyoroti dampak kebijakan batubara terhadap tarif litrik dan subsidi kepada PLN.Tahun ini, subsidi untuk PLN naik jadi Rp59,9 triliun dari Rp45 triliun karena kenaikan harga BBM dan batubara plus nilai tukar rupiah yang terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat.Risikonya, jika PLN terus bergantung pada bahan bakar fosil, akhirnya PLN tetap bergantung pada harga komoditas yang naik turun.Dari pemodelan IEEFA terhadap subsidi PLN untuk lima tahun sejak 2017, dengan asumsi harga BBM dan batubara naik 10% pada 2018, 5% pada 2019, selebihnya kenaikan flat, pada 2021 akan terjadi subsidi lebih banyak, 46%.Hal ini, katanya, diperkirakan pada 2020-2022—andai rencana penambahan PLTU seperti pencanangan 35.000 megawatt–, pada tahun-tahun ini pembangunan PLTU selesai (COD) dan PLN harus membayar semua daya Independent Power Producer (IPP) sesuai Power Purchase Agreement (PPA).“Akibatnya, yang kalau subsidi dari pajak, atau tarif listrik naik. Sebenarnya kita sebagai konsumen dan pembayar pajak,” kata Elrika.Dengan kata lain, katanya, bila IPP 55% terdiri dari pembangkit batubara, 25% dari gas, PLN terpapar risiko kenaikan ( harga batubara dan gas. Ditambah lagi nilai tukar rupiah yang besar dalam jangka panjang. Pertanyaan ini juga banyak dipertanyakan pakar dan pemain industri ini.“Bagaimana sekarang dan nanti? Apakah perlu sebanyak itu? Perlukan mayoritas dari batubara? Untuk pertanyaan terakhir ini selalu ada jawaban klasik,” kata Elrika.Jawaban klasik yang dimaksud yakni batubara murah, Indonesia punya banyak cadangan batubara, batubara adalah yang menstabilkan jaringan, dan memancing pertumbuhan ekonomi.“,” katanya.Jawaban batubara energi murah adalah versi PLN. Selama ini, argumen ini tak didukung data memadai.Perhitungan biaya pembangkitan (), katanya, tak pernah diungkap. “Transparansi data detail pembangkit dan transmisi, PLN sulit didapat.”Di luar negeri, sudah banyak atau yang menghasilkan harga listrik US$2,5-3,5 sen per kWh, dan terus turun.Pendapat cadangan batubara Indonesia banyak juga dinilai simpang siur. Dalam ajang besar batubara Coaltrans 2018 angka muncul antara 25-50 tahun, batubara akan habis.“Pertanyaan selanjutnya, katanya, kalori berapa? Mengingat batubara kalori rendah sudah karang dipakai di luar negeri, kenapa Indonesia masih mau?”Kalori rendah biasa ditemukan pada potensi pembangkit mulut tambang seperti PLTU Riau 1 yang belakangan ramai karena kasus dugaan suap melibatkan anggota DPR.Menjawab alasan batubara adalah energi andalan yang menstabilkan jaringan, dibantah dengan argumen teknologi penyimpanan yang makin berkembang dan murah baik dengan , baterai atau “Ditambah lagi Indonesia punya teknologi geothermal yang belum terkeksploitasi sepenuhnya.”Mengenai alasan pertumbuhan ekonomi sebagai alasan pembangunan banyak perlu PLTU, menurut IEEFA, ekonomi berkembang tak hanya soal pengadaan listrik. Pembangunan ekonomi terutama di daerah terpencil perlu pendekatan yang komprehensif.Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional menilai, tarik ulur DMO menunjukkan impulsifnya kebijakan batubara.“Ini menunjukkan pemerintah lagi galau ambil devisa dari mana. Kebijakan sama sekali tidak mencerminkan benar-benar memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Soal kerugian dan keuntungan dari potensi harga pasar yang naik,” kata Yaya, sapaan akrabnya.Kondisi ini, katanya, menunjukkan tak ada yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk bikin energi lebih bersih, ramah lingkungan hingga tak perlu terus menerus menggantungkan energi dari sumber daya yang.“Bagaimana kita mau memastikan ketahanan energi kalau harga komoditas itu bukan kita yang tentukan.”Di samping itu target energi terbarukan, katanya, masih jauh dari target dan harapan karena tak ada keluar kebijakan dasar pemerintah untuk meletakkan landasan kuat ke depan dengan basis energi yang benar-benar dimiliki.“Energi angin, surya relatif mahal karena subsidi untuk . Selain tak patuh bayar PNBP, jaminan reklamasi, jaminan pascatambang, pencemaran dan dampak kesehatan juga harus ditanggung masyarakat. Itu semua subsidi bagi harga yang dianggap murah.” Keterangan foto utama: Tongkang batubara dibawa ke muara Sungai Samarinda untuk dibawa kembali ke PLTU atau ekspor ke negara luar. Foto Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

kebijakan dan pemerintahan

menyoal tarik ulur kebijakan jatah batubara domestik luhut binsar panjaitan menteri koordinator bidang maritim jumat bikin pernyataan yang mengundang respon publik di istana kepresidenan luhut bilang pemerintah akan mencabut kebijakan alokasi pasar domestik dmo batubara karena harga naik di pasar dunia agustus ini harga batubara acuan hba mencapai us per tonsenada dengan wakil menteri energi dan sumber daya mineral esdm arcandra thahar mengatakan kebijakan dmo hanya menghapus aturan harga batubara jatah domestik kuota tetap berlaku sebagai ganti perusahaan dipungut bayaran us per ton dari ekspor batubaraselasa semua wacana ini dicabut menteri esdm ignasius jonan menegaskan rencana pencabutan kebijakan dmo batal aturan dmo sesuai peraturan menteri esdm no tetap berjalan setidaknya hingga akhir wacana pencabutan kebijakan ini dikatakan sebagai evaluasi pelaksanaan dmo yang baru berjalan beberapa bulanpermen dan kepmen tahun intinya mengatur setiap pengusaha batubara harus mengalokasikan produksi untuk keperluan dalam negeri alias untuk kebutuhan plnjuga diatur kuota ini dihargai us per ton artinya harga tak mengikuti naik turun harga pasar atau hbahersanto suryo kepala seksi pengawasan usaha operasi produksi batubara dalam diskusi di jakarta minggu lalu kembali menegaskan regulator dalam hal ini kesdm tetap akan melaksanakan permen sesuai aturanini masih tetap berlaku sampai mungkin tahun depan angka ini akan naik atau turun angka ini cuma berlaku tahun ini nanti evaluasi setiap tahun katanyasejauh ini kesdm melakukan pengawasan dan minta semua produsen batubara memenuhi pasokan wajib ke plnpemerintah juga minta laporan per bulan pln salah satu melihat kondisi pasokan batubara sejauh ini pasokan ke pln tak ada masalah produsen tetap komit katanyaaturan dmo berlaku sama untuk semua pemegang izin usaha produksi iup dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pkpb jika tak memenuhi kuota perusahaan akan kena sanksi potongan produksi tahun selanjutnyadalam rencana pembangunan jangka rpjmn pemerintah telah menetapkan total produksi batubara juta ton pada dalam target produksi tahun ini kesdm mencatat target produksi juta ton hingga akhir tahunhersanto mengakui perbedaan target ini menurut dia pemerintah pusat hanya bisa mengontrol penuh pemegang izin pkpb pemegang iup kewenangan ada di daerah masingmasing peneliti publish what you pay pwyp indonesia rizky ananda mengatakan penghapusan harga khusus dmo batubara akan menambah beban pln setidaknya us miliar atau rp triliun ia dihitung dari selisih harga khusus dmo us per ton dan hba juli uskalau iuran ekspor kena maksimal pada us per ton terkumpul maksimum us miliar atau sekitar rp triliun dengan hitungan penambahan juta ton seperti perkiraan menteri luhut pln akan tetap terbebani us mliar atau rp triliunperlu diperhatikan kata risky kondisi tata kelola batubara saat ini masih menyimpan banyak masalah seperti per maret masih ada iup non cncizin non cnc ini tidak dicabut tapi juga tidak diakhiri katanyahingga juli setidaknya ada rp triliun piutang pnbp dari batubara catatan akhir masih ada hektar konsesi batubara di hutan lindung hektar di kawasan konservasihingga juni baru iup minerba sudah menempatkan jaminan reklamasi dan hanya menempatkan jaminan pascatambangdengan kondisi ini industri batubara katanya malah menerima insentif berlebihan dari negara mulai dari kenaikan target produksi batubara tahun sebesar dari rkab sekitar juta tonini bertentangan dengan rpjmn yang menetapkan produksi batubara juta ton tahun insentif lain berupa penundaan kewajiban penggunaan kapal nasional dari mei menjadi agustus pemerintah juga memberi penundaan kewajiban asuransi nasional untuk ekspor batubara hingga februari sesuai peraturan menteri perdagangan no mengutip laporan extractive industries transparency initiative eiti kata rizky dari ribuan iup minerba tercatat di kesdm hanya iup membayar pnbp dari semua yang membayar pnbp hanya disumbang perusahaanupaya pemerintah menggenjot produksi dan ekspor menaikkan penerimaan negara tanpa perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak patuh akan jadi bagi pemerintahmengapa sistem verifikasi batubara masih lemahada indikasi perbedaan data antara laporan survei ls dengan data bps dari ditjen bea cukaicatatan pwyp perbedaan data ls dan bea cukai mencapai juta ton batubarasementara itu analis institute for energy and financial analysis ieefa elrika hamdi menyoroti dampak kebijakan batubara terhadap tarif litrik dan subsidi kepada plntahun ini subsidi untuk pln naik jadi rp triliun dari rp triliun karena kenaikan harga bbm dan batubara plus nilai tukar rupiah yang terdepresiasi terhadap dolar amerika serikatrisikonya jika pln terus bergantung pada bahan bakar fosil akhirnya pln tetap bergantung pada harga komoditas yang naik turundari pemodelan ieefa terhadap subsidi pln untuk lima tahun sejak dengan asumsi harga bbm dan batubara naik pada pada selebihnya kenaikan flat pada akan terjadi subsidi lebih banyak hal ini katanya diperkirakan pada andai rencana penambahan pltu seperti pencanangan megawatt pada tahuntahun ini pembangunan pltu selesai cod dan pln harus membayar semua daya independent power producer ipp sesuai power purchase agreement ppaakibatnya yang kalau subsidi dari pajak atau tarif listrik naik sebenarnya kita sebagai konsumen dan pembayar pajak kata elrikadengan kata lain katanya bila ipp terdiri dari pembangkit batubara dari gas pln terpapar risiko kenaikan harga batubara dan gas ditambah lagi nilai tukar rupiah yang besar dalam jangka panjang pertanyaan ini juga banyak dipertanyakan pakar dan pemain industri inibagaimana sekarang dan nanti apakah perlu sebanyak itu perlukan mayoritas dari batubara untuk pertanyaan terakhir ini selalu ada jawaban klasik kata elrikajawaban klasik yang dimaksud yakni batubara murah indonesia punya banyak cadangan batubara batubara adalah yang menstabilkan jaringan dan memancing pertumbuhan ekonomi katanyajawaban batubara energi murah adalah versi pln selama ini argumen ini tak didukung data memadaiperhitungan biaya pembangkitan katanya tak pernah diungkap transparansi data detail pembangkit dan transmisi pln sulit didapatdi luar negeri sudah banyak atau yang menghasilkan harga listrik us sen per kwh dan terus turunpendapat cadangan batubara indonesia banyak juga dinilai simpang siur dalam ajang besar batubara coaltrans angka muncul antara tahun batubara akan habispertanyaan selanjutnya katanya kalori berapa mengingat batubara kalori rendah sudah karang dipakai di luar negeri kenapa indonesia masih maukalori rendah biasa ditemukan pada potensi pembangkit mulut tambang seperti pltu riau yang belakangan ramai karena kasus dugaan suap melibatkan anggota dprmenjawab alasan batubara adalah energi andalan yang menstabilkan jaringan dibantah dengan argumen teknologi penyimpanan yang makin berkembang dan murah baik dengan baterai atau ditambah lagi indonesia punya teknologi geothermal yang belum terkeksploitasi sepenuhnyamengenai alasan pertumbuhan ekonomi sebagai alasan pembangunan banyak perlu pltu menurut ieefa ekonomi berkembang tak hanya soal pengadaan listrik pembangunan ekonomi terutama di daerah terpencil perlu pendekatan yang komprehensifnur hidayati direktur eksekutif walhi nasional menilai tarik ulur dmo menunjukkan impulsifnya kebijakan batubaraini menunjukkan pemerintah lagi galau ambil devisa dari mana kebijakan sama sekali tidak mencerminkan benarbenar memenuhi kebutuhan energi masyarakat soal kerugian dan keuntungan dari potensi harga pasar yang naik kata yaya sapaan akrabnyakondisi ini katanya menunjukkan tak ada yang sungguhsungguh dari pemerintah untuk bikin energi lebih bersih ramah lingkungan hingga tak perlu terus menerus menggantungkan energi dari sumber daya yangbagaimana kita mau memastikan ketahanan energi kalau harga komoditas itu bukan kita yang tentukandi samping itu target energi terbarukan katanya masih jauh dari target dan harapan karena tak ada keluar kebijakan dasar pemerintah untuk meletakkan landasan kuat ke depan dengan basis energi yang benarbenar dimilikienergi angin surya relatif mahal karena subsidi untuk selain tak patuh bayar pnbp jaminan reklamasi jaminan pascatambang pencemaran dan dampak kesehatan juga harus ditanggung masyarakat itu semua subsidi bagi harga yang dianggap murah keterangan foto utama tongkang batubara dibawa ke muara sungai samarinda untuk dibawa kembali ke pltu atau ekspor ke negara luar foto tommy apriando mongabay indonesia

Mendorong Pembangunan Berbasis Ekologi dalam RPJMD Sulsel, Seperti Apa?. Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 menjadi momentum sejumlah LSM berbasis lingkungan hidup untuk memberi masukan, sebagai upaya dalam mendukung pembangunan berbasis ekologi di Sulsel.Tema ini mengemuka pada kegiatan Workshop Pengarusutamaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Sulsel yang diselenggarakan oleh (SCF) di Hotel Four Point, Makassar, asal Desember lalu.Awaluddin, Program Manager di SCF, menyatakan bahwa dalam penyusunan RPJMD Sulsel ini Forum Civil Society Organization (CSO) memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah. Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil Lokakarya CSO terkait Isu Strategis Lingkungan Hidup, yang diselenggarakan pada 22-23 November 2018 lalu, yang melibatkan 27 Lembaga yang terdiri dari CSO dan Pemerintah.“Rekomendasi ini sebagai bentuk konfirmasi, verifikasi dan validasi, yang kemudian disampaikan kepada Tim Percepatan Pembangunan Daerah dan Bappeda Sulsel,” katanya. Ketujuh rekomendasi itu adalah, pertama, agar Perhutanan Sosial menjadi bagian dari kegiatan prioritas pembangunan bidang kehutanan.“Selain sebagai upaya mewujudkan reforma agraria dan perhutanan sosial dalam mendukung penyelesaian konflik tenure, perluasan wilayah kelola rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan,” jelasnya.Perhutanan Sosial diharapkan berkontribusi pada Misi 3 RPJMD, karena terbukti dapat mengembangkan pertumbuhan ekonomi baru dan juga berkontribusi pada Misi 5, terutama dalam memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan tujuan pembangunan berkelanjutan.Rekomendasi kedua menurut Awaluddin, terkait keterbukaan informasi, yang diharapkan menjadi prasyarat penting pembangunan di Sulawesi Selatan, khususnya di bidang lingkungan hidup. Membuka data terkait perizinan usaha dan AMDAL merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik di samping untuk pencegahan korupsi.“Di samping itu, aspek tata kelola pemerintahan perlu menerapkan keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah,” tambahnya.Rekomendasi ketiga terkait kebijakan anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup, yang diharapkan melakukan terobosan baru melalui penerapan skema Transfer Anggaran Berbasis Ekologis (TAPE), yang mengedepankan capaian kinerja sebagai basis penilaiannya.“Melalui skema ini, kebijakan alokasi dana transfer ke kabupaten dan kota dengan didasarkan pada indikator aspek ekologi dan inklusi.” Rekomendasi keempat, Pemprov Sulsel diharapkan membangun kemitraan dengan KPK, ombudsman, instansi penegak hukum dan masyarakat sipil dalam menyelamatkan sumber daya alam.“Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, bebas korupsi, transparansi dan hukum menjadi instrumen keadilan bagi segenap lapisan masyarakat maka perlu membangun sinergi dengan semua komponen penegakan hukum,” tambah Awaluddin.Rekomendasi kelima terkait arah kebijakan pembangunan infrastruktur yang inklusif dengan mempertimbangkan aspek ekologis atau infrastruktur hijau ( ).“Rekomendasi ini berkontribusi pada Misi 2, karena pada banyak kasus pembangunan infrastruktur tanpa mempertimbangkan faktor ekologi.”Rekomendasi keenam terkait penerapan skema investasi hijau sebagai dasar kebijakan dalam mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pengembangannya tidak tumpang tindih dengan kepemilikan lahan masyarakat.“Dalam penetapan kawasan pertumbuhan ekonomi baru melalui pengkajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan bentang alam, daya dukung dan daya tampung sumber daya alam serta wilayah yang dilindungi oleh masyarakat.”Rekomendasi terakhir adalah pertimbangan keberlanjutan ekologis menjadi dasar utama dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk.“Di samping itu perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung wilayah pengembangan, termasuk mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat adat dan bentang alam.” Menanggapi rekomendasi ini, Yusran Yusuf, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang merupakan representasi Pemprov Sulsel dalam penyusunan RPJMD, menyatakan akan mendengarkan dan menampung segala aspirasi dari masyarakat termasuk dari LSM itu.“RPJMD sudah dalam proses pendalaman di Kemendagri dan mudah-mudahan secepatnya bisa tuntas. Proses penyusunan ini kami lakukan secara partisipatif, termasuk kami melakukan pertemuan dengan beberapa . Kami ingin melakukan pembangunan yang berkelanjutan dan ini bukan karena tuntutan Sulsel tetapi juga tuntutan global,” ungkap Yusran.Menurut Yusran, kekayaan sumber daya alam adalah sebuah berkah namun jika tidak dikelola dengan baik justru sebaliknya jadi malapetaka. Misi Gubernur, juga ingin mengembangkan sumber daya alam dengan komoditi unggulan.“Saat ini beberapa wilayah Sulsel yang masih terisolir, yang akan dibuka untuk mengoptimalkan SDA yang ada. Tentu dalam semua ini patronnya adalah lingkungan. Itu yang kami kawal. Pertemuan hari ini ingin memastikan itu lagi,” katanya.Yusran memastikan dalam penyusunan RPJMD ini dalam rangka mewujudkan visi misi gubernur didesain ke pembangunan yang berwawasan lingkungan.“Ini tidak berarti tidak ada aktivitas pembangunan, tetapi tetap mempertimbangkan daya dukung, daya tampung, dan paling penting adalah melibatkan partisipasi masyarakat,” katanya.Yusran juga menyambut baik usulan transfer anggaran berbasis ekologi yang disebut TAPE dan mempertimbangkan masukan tentang Inpres Moratorium Sawit dalam penyusunan RPJMD ini.“Ini jangan diartikan bahwa kita anti sawit. Keberadaan Inpres Ini adalah sebuah upaya bagaimana sawit ini dikelola secara benar dan secara ekonomi menguntungkan masyarakat. Meski ada di daerah karena harga yang semakin menurun dan sekarang banyak masyarakat mulai menebang sawit.” Rizki Anggriana Arimbi, Koordinator Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Sulsel menilai RPJMD Sulsel saat ini tak beda jauh dengan yang sebelumnya. Perspektif perjuangan Reformasi Agraria dinilai masih banyak yang harus diperbaiki.“Paparannya sangat sektoral, bicara tentang tata kelola yang baik, transparansi, kemudian data integrasi dan bagaimana lintas sektor isu saling berkaitan.”Menurutnya, di RPJMD Sulsel saat ini tidak ada secara khusus berbicara tentang persoalan-persoalan konflik-konflik agraria dan ketimpangan struktur agraria yang selama ini terjadi di Sulsel. Padahal bicara tentang sektor pangan, tata kelola hutan, atau tentang kelola lahan yang baik basisnya adalah reformasi agraria.“Hari ini Sulsel menghadapi banyak sekali izin-izin investasi, pertambangan, HGU, reklamasi, beberapa program yang sifatnya nasional dan pemprov dan kabupaten kota yang menimbulkan konflik, merampas wilayah kelola rakyat, kemudian dampak-dampaknya sampai adanya kriminalisasi, ancaman terhadap wilayah-wilayah ruang produksi petani,” ujarnya.Untuk sektor pertanian misalnya, beberapa wilayah kabupaten yang menjadi basis produksi pertanian atau pertanian di Sulsel menghadapi banyak sekali persoalan, seperti alih fungsi lahan, konversi lahan terkait perkebunan sawit dan izin pertambangan di lahan-lahan produktif.Rizki selanjutnya menyatakan pesimis melihat masa depan pengelolaan tata ruang di Sulsel, meski sudah banyak kebijakan terkait hal ini.“Kita punya banyak aturan dan saling tumpang tindih. Bahkan pemerintah sendiri mengakui hal ini. Kita punya KLHS yang seharusnya menjadi dasar dari sebuah perencanaan pembangunan, tapi itu juga tidak menjadi fondasi yang harus dilihat bagaimana daya lingkungan yang seharusnya.”Sardi Razak, Ketua AMAN Sulsel, menyatakan bahwa dari draf RPJMD yang ada, dari sisi masyarakat adat sudah memuat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat adat di Sulsel.“Di dalam draf sudah memuat bagaimana pemenuhan hak-hak masyarakat adat dan upaya-upaya untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Apa yang disampaikan pemerintah tadi juga sudah sesuai kebutuhan masyarakat adat bagaimana perlindungan hutan dan wilayah adat yang tentunya pengelolaannya harus lestari dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat adat,” katanya.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

mendorong pembangunan berbasis ekologi dalam rpjmd sulsel seperti apa proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpjmd sulawesi selatan tahun menjadi momentum sejumlah lsm berbasis lingkungan hidup untuk memberi masukan sebagai upaya dalam mendukung pembangunan berbasis ekologi di sulseltema ini mengemuka pada kegiatan workshop pengarusutamaan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan daerah sulsel yang diselenggarakan oleh scf di hotel four point makassar asal desember laluawaluddin program manager di scf menyatakan bahwa dalam penyusunan rpjmd sulsel ini forum civil society organization cso memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil lokakarya cso terkait isu strategis lingkungan hidup yang diselenggarakan pada november lalu yang melibatkan lembaga yang terdiri dari cso dan pemerintahrekomendasi ini sebagai bentuk konfirmasi verifikasi dan validasi yang kemudian disampaikan kepada tim percepatan pembangunan daerah dan bappeda sulsel katanya ketujuh rekomendasi itu adalah pertama agar perhutanan sosial menjadi bagian dari kegiatan prioritas pembangunan bidang kehutananselain sebagai upaya mewujudkan reforma agraria dan perhutanan sosial dalam mendukung penyelesaian konflik tenure perluasan wilayah kelola rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan jelasnyaperhutanan sosial diharapkan berkontribusi pada misi rpjmd karena terbukti dapat mengembangkan pertumbuhan ekonomi baru dan juga berkontribusi pada misi terutama dalam memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan tujuan pembangunan berkelanjutanrekomendasi kedua menurut awaluddin terkait keterbukaan informasi yang diharapkan menjadi prasyarat penting pembangunan di sulawesi selatan khususnya di bidang lingkungan hidup membuka data terkait perizinan usaha dan amdal merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik di samping untuk pencegahan korupsidi samping itu aspek tata kelola pemerintahan perlu menerapkan keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah tambahnyarekomendasi ketiga terkait kebijakan anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup yang diharapkan melakukan terobosan baru melalui penerapan skema transfer anggaran berbasis ekologis tape yang mengedepankan capaian kinerja sebagai basis penilaiannyamelalui skema ini kebijakan alokasi dana transfer ke kabupaten dan kota dengan didasarkan pada indikator aspek ekologi dan inklusi rekomendasi keempat pemprov sulsel diharapkan membangun kemitraan dengan kpk ombudsman instansi penegak hukum dan masyarakat sipil dalam menyelamatkan sumber daya alamuntuk mewujudkan pemerintahan yang bersih akuntabel bebas korupsi transparansi dan hukum menjadi instrumen keadilan bagi segenap lapisan masyarakat maka perlu membangun sinergi dengan semua komponen penegakan hukum tambah awaluddinrekomendasi kelima terkait arah kebijakan pembangunan infrastruktur yang inklusif dengan mempertimbangkan aspek ekologis atau infrastruktur hijau rekomendasi ini berkontribusi pada misi karena pada banyak kasus pembangunan infrastruktur tanpa mempertimbangkan faktor ekologirekomendasi keenam terkait penerapan skema investasi hijau sebagai dasar kebijakan dalam mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru termasuk pengembangannya tidak tumpang tindih dengan kepemilikan lahan masyarakatdalam penetapan kawasan pertumbuhan ekonomi baru melalui pengkajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan bentang alam daya dukung dan daya tampung sumber daya alam serta wilayah yang dilindungi oleh masyarakatrekomendasi terakhir adalah pertimbangan keberlanjutan ekologis menjadi dasar utama dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produkdi samping itu perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung wilayah pengembangan termasuk mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat adat dan bentang alam menanggapi rekomendasi ini yusran yusuf ketua tim percepatan pembangunan daerah tpd yang merupakan representasi pemprov sulsel dalam penyusunan rpjmd menyatakan akan mendengarkan dan menampung segala aspirasi dari masyarakat termasuk dari lsm iturpjmd sudah dalam proses pendalaman di kemendagri dan mudahmudahan secepatnya bisa tuntas proses penyusunan ini kami lakukan secara partisipatif termasuk kami melakukan pertemuan dengan beberapa kami ingin melakukan pembangunan yang berkelanjutan dan ini bukan karena tuntutan sulsel tetapi juga tuntutan global ungkap yusranmenurut yusran kekayaan sumber daya alam adalah sebuah berkah namun jika tidak dikelola dengan baik justru sebaliknya jadi malapetaka misi gubernur juga ingin mengembangkan sumber daya alam dengan komoditi unggulansaat ini beberapa wilayah sulsel yang masih terisolir yang akan dibuka untuk mengoptimalkan sda yang ada tentu dalam semua ini patronnya adalah lingkungan itu yang kami kawal pertemuan hari ini ingin memastikan itu lagi katanyayusran memastikan dalam penyusunan rpjmd ini dalam rangka mewujudkan visi misi gubernur didesain ke pembangunan yang berwawasan lingkunganini tidak berarti tidak ada aktivitas pembangunan tetapi tetap mempertimbangkan daya dukung daya tampung dan paling penting adalah melibatkan partisipasi masyarakat katanyayusran juga menyambut baik usulan transfer anggaran berbasis ekologi yang disebut tape dan mempertimbangkan masukan tentang inpres moratorium sawit dalam penyusunan rpjmd iniini jangan diartikan bahwa kita anti sawit keberadaan inpres ini adalah sebuah upaya bagaimana sawit ini dikelola secara benar dan secara ekonomi menguntungkan masyarakat meski ada di daerah karena harga yang semakin menurun dan sekarang banyak masyarakat mulai menebang sawit rizki anggriana arimbi koordinator konsorsium pembaharuan agraria kpa sulsel menilai rpjmd sulsel saat ini tak beda jauh dengan yang sebelumnya perspektif perjuangan reformasi agraria dinilai masih banyak yang harus diperbaikipaparannya sangat sektoral bicara tentang tata kelola yang baik transparansi kemudian data integrasi dan bagaimana lintas sektor isu saling berkaitanmenurutnya di rpjmd sulsel saat ini tidak ada secara khusus berbicara tentang persoalanpersoalan konflikkonflik agraria dan ketimpangan struktur agraria yang selama ini terjadi di sulsel padahal bicara tentang sektor pangan tata kelola hutan atau tentang kelola lahan yang baik basisnya adalah reformasi agrariahari ini sulsel menghadapi banyak sekali izinizin investasi pertambangan hgu reklamasi beberapa program yang sifatnya nasional dan pemprov dan kabupaten kota yang menimbulkan konflik merampas wilayah kelola rakyat kemudian dampakdampaknya sampai adanya kriminalisasi ancaman terhadap wilayahwilayah ruang produksi petani ujarnyauntuk sektor pertanian misalnya beberapa wilayah kabupaten yang menjadi basis produksi pertanian atau pertanian di sulsel menghadapi banyak sekali persoalan seperti alih fungsi lahan konversi lahan terkait perkebunan sawit dan izin pertambangan di lahanlahan produktifrizki selanjutnya menyatakan pesimis melihat masa depan pengelolaan tata ruang di sulsel meski sudah banyak kebijakan terkait hal inikita punya banyak aturan dan saling tumpang tindih bahkan pemerintah sendiri mengakui hal ini kita punya klhs yang seharusnya menjadi dasar dari sebuah perencanaan pembangunan tapi itu juga tidak menjadi fondasi yang harus dilihat bagaimana daya lingkungan yang seharusnyasardi razak ketua aman sulsel menyatakan bahwa dari draf rpjmd yang ada dari sisi masyarakat adat sudah memuat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat adat di sulseldi dalam draf sudah memuat bagaimana pemenuhan hakhak masyarakat adat dan upayaupaya untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat apa yang disampaikan pemerintah tadi juga sudah sesuai kebutuhan masyarakat adat bagaimana perlindungan hutan dan wilayah adat yang tentunya pengelolaannya harus lestari dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat adat katanya

Inpres Moratorium Sawit untuk Perbaikan Tata Kelola Sawit. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) terkait moratorium dan evaluasi kebun sawit pada September 2018 lalu. Bertujuan memperbaiki tata kelola perkebunan sawit. Inpres itu memerintahkan kepada instansi pemerintah pusat dan daerah mengevaluasi kembali izin pelepasan kawasan serta menunda pembukaan kebun sawit.Perjuangan lahirnya Inpres ini tak mudah. Kalangan CSO berharap pemerintah daerah, baik itu di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota bisa bersinergi dalam menjalankan amanah Inpres ini. Beberapa daerah telah menyatakan komitmen, termasuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.Hal ini terungkap dalam oleh Sawit Watch dengan pihak Pemerintah Sulsel di ruang rapat Bappeda Sulsel, Makassar, Kamis (6/12/2018).Indah Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch, pada kesempatan ini menjelaskan latar belakang lahirnya Inpres dan tujuan yang ingin dicapai dengan Inpres tersebut.“Sawit Watch sudah dua dekade perjalanannya dan terus berupaya mendorong bagaimana perkebunan sawit yang sudah ada kita perbaiki tata kelolanya, karena sampai saat ini terdapat 22 juta hektar lebih lahan sawit yang telah kami kumpulkan, tapi belum ada data yang pasti berapa sudah ,” jelas Indah. Menurut indah, dengan adanya Inpres moratorium di nasional dan provinsi/kabupaten, maka selanjutnya akan dilakukan perizinan dan evaluasi izin-izin sawit yang ada di daerah. Hanya saja, belum semua daerah mengetahui keberadaan Inpres ini.“Inpres ini hanya tiga tahun tapi belum ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah bahkan beberapa daerah belum tahu ada inpres ini,” katanya.Dikatakan Indah bahwa Inpres itu untuk melakukan evaluasi perizinan dan kemudian dalam proses evaluasi ini kepala daerah dan bupati harus melakukan moratorium memberikan izin untuk perkebunan sawit.“Inpres ini sebenarnya untuk melakukan evaluasi izin-izin sawit yang sudah ada dan juga memperbaiki tata kelola perkebunan sawit. Sawit-sawit dalam kawasan hutan harus ditertibkan, begitu juga dengan sawit-sawit yang tak berizin dan tidak memiliki HGU.”Menurut Indah, Inpres ini bisa bersinergi dengan Perpres Reforma Agraria. Di lapangan sendiri Indah mengakui melihat banyak ketimpangan, misalnya 22 juta hektar lahan yang belum dioptimalkan. Kemudian ada persoalan-persoalan struktur ketimpangan lahan, di mana korporasi menguasai lebih dari 50 persen, sementara rakyat hanya 30 persen dan perusahaan negara melalui PTPN sebanyak 20 persen.“Kita lihat terdapat 50 persen penguasaan lahan sawit korporasi dikuasai lima grup besar, sementara petani-petani status penggarap tidak punya lahan sekitar. Mandat konstitusi kita untuk kesejahteraan bangsa itu belum berjalan ketika masih terjadi ketimpangan kepemilikan lahan,” katanya. Masalah lainnya adalah dampak lingkungan dari perkebunan sawit, buruh, dan persoalan sosial lainnya, termasuk pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di perkebunan.“Ada tantangan secara global karena Indonesia memenuhi permintaan global 65-70 persen produk CPO, 30 persen untuk komsumsi domestik. Sekarang tantangan baru lagi, yaitu persoalan-persoalan lingkungan, yang menjadi ancaman sawit Indonesia. Sawit yang diekspor juga ada sawit rakyat sehingga kita perlu perbaikan tata kelola,” tambahnyaMuhammad Al Amin, Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, menyitir pernyataan Gubernur Sulsel yang tidak menjadikan sawit sebagai produk unggulan.“Sebelum Inpres ini keluar, gubernur sudah tahu akan ada Inpres moratorium ini. Sehingga bisa saja itulah yang menegaskan beliau bahwa Sulsel peruntukannya bukan untuk sawit,” katanya.Menurut Amin, dari aspek luasan lahan, perkebunan di Sulsel sebenarnya masih tergolong kecil dibandingkan provinsi-provinsi lainnya, seperti Sumatra dan Kalimantan. Konflik juga tidak terlalu banyak meski tetap ada, yaitu konflik antara masyarakat dengan perusahaan negara.“Ini bisa menjadi percontohan bagaimana perkebunan rakyat bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan bagaimana peran Pemprov meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat dan bagaimana Bappeda atau daerah merancang program karena dalam RPJMD. Gubernur mengatakan produktivitas lahan di Sulsel akan digenjot agar nilainya menjadi tinggi dengan tetap memperhatikan aspek keadilan lingkungannya,” katanya. Dikatakan Amin, terkait dengan perkebunan swasta dengan adanya moratorium ini, maka Pemprov Sulsel bisa melakukan baik itu terkait perizinan ataupun kondisi di lapangan terkait keberadaan konflik.“Di periode pemerintahan baru ini, pemerintah daerah harus lebih tegas, jangan mau diatur atau diperintah oleh perusahaan swasta,” tegasnya.Yusran Yusuf, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Sulsel menyambut baik keberadaan Inpres moratorium ini sebagai sebuah upaya memperbaiki tata kelola perkebunan sawit di Sulsel.“Intinya mengumpulkan data, me- izin, provinsi akan di tengah-tengah posisinya. Kabupaten-kabupaten yang ada lokasi perkebunan sawitnya terlebih dahulu mengajukan, provinsi yang verifikasi. Saya lebih kepada bagaimana teknisnya, karena ini sebenarnya bagus seperti Tora (tanah obyek reforma agraria) yang berupaya untuk menyelesaikan konflik,” jelasnya.Yusran juga menyambut baik usulan pembentukan tim kerja sebagai pihak yang akan mengawal proses implementasi Inpres ini.“Kita sepakat membentuk tim kerja yang melibatkan instansi terkait, swasta, dan CSO seperti Walhi dan Aman. Tentu ini menjadi kesimpulan yang akan kami laporkan ke tingkat pimpinan untuk ditindaklanjuti, apakah mau dalam bentuk SK gubernur atau dalam bentuk apa pun nantinya.”Yusran berharap implementasi Inpres ini nantinya harus melibatkan pemerintah kabupaten sebagai pemilik lokasi perkebunan sawit. Terkait pembentukan tim kerja ini, Syamsu Alam, anggota TP2D Sulsel, berharap ada pelibatan swasta agar memudahkan dalam pengumpulan data.“Revisi RTRW juga harus dipercepat. Apakah tidak ada HGU yang lain berubah fungsi jadi perkebunan sawit? Misal HGU peternakan. Itu juga perlu kita evaluasi. Kehutanan juga perlu dilibatkan.”Menurutnya, selama ini perusahaan swasta sulit berkembang dalam pengelolaan lahan di Sulsel karena banyaknya klaim-klaim penguasaan lahan, termasuk yang berada di kawasan hutan.“Kalau mau cepat berikan masyarakat,” katanya.Surono, dari Dinas Lingkungan Hidup memaparkan perizinan sawit di Sulsel. Menurutnya, Izin lingkungan sawit yang sudah keluar berada di Kabupaten Enrekang dan Wajo, baik yang dikelola swasta ataupun PTPN.“Yang sudah memiliki izin lingkungan itu kita bisa pastikan tidak berada di kawasan hutan. Yang tidak itu di lapangan yang dikuasai masyarakat apa masuk kawasan hutan atau tidak. Kami sebatas pada izin lingkungan atau Amdal saja, sementara yang tahu tapal batas kawasan hutan itu unit kerja KLHK di provinsi. Beberapa bulan yang lalu kami ikut di Tim Tora, memang ada yang bersentuhan langsung dengan kawasan hutan khususnya di Luwu Utara.”Keberadaan Inpres ini sendiri bermula pada 14 April 2016, pada Hari Hutan Internasional di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, di mana Presiden Joko Widodo menyampaikan akan mengeluarkan kebijakan moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit.Komitmen ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Inpres Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit pada 19 September 2018.Inpres ini ditujukan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian KLHK, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, BKPMD, gubernur dan bupati/walikota.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

inpres moratorium sawit untuk perbaikan tata kelola sawit presiden joko widodo telah menandatangani instruksi presiden inpres terkait moratorium dan evaluasi kebun sawit pada september lalu bertujuan memperbaiki tata kelola perkebunan sawit inpres itu memerintahkan kepada instansi pemerintah pusat dan daerah mengevaluasi kembali izin pelepasan kawasan serta menunda pembukaan kebun sawitperjuangan lahirnya inpres ini tak mudah kalangan cso berharap pemerintah daerah baik itu di tingkat provinsi ataupun kabupatenkota bisa bersinergi dalam menjalankan amanah inpres ini beberapa daerah telah menyatakan komitmen termasuk pemerintah provinsi sulawesi selatanhal ini terungkap dalam oleh sawit watch dengan pihak pemerintah sulsel di ruang rapat bappeda sulsel makassar kamis indah fatinaware direktur eksekutif sawit watch pada kesempatan ini menjelaskan latar belakang lahirnya inpres dan tujuan yang ingin dicapai dengan inpres tersebutsawit watch sudah dua dekade perjalanannya dan terus berupaya mendorong bagaimana perkebunan sawit yang sudah ada kita perbaiki tata kelolanya karena sampai saat ini terdapat juta hektar lebih lahan sawit yang telah kami kumpulkan tapi belum ada data yang pasti berapa sudah jelas indah menurut indah dengan adanya inpres moratorium di nasional dan provinsikabupaten maka selanjutnya akan dilakukan perizinan dan evaluasi izinizin sawit yang ada di daerah hanya saja belum semua daerah mengetahui keberadaan inpres iniinpres ini hanya tiga tahun tapi belum ada langkahlangkah yang dilakukan oleh pemerintah bahkan beberapa daerah belum tahu ada inpres ini katanyadikatakan indah bahwa inpres itu untuk melakukan evaluasi perizinan dan kemudian dalam proses evaluasi ini kepala daerah dan bupati harus melakukan moratorium memberikan izin untuk perkebunan sawitinpres ini sebenarnya untuk melakukan evaluasi izinizin sawit yang sudah ada dan juga memperbaiki tata kelola perkebunan sawit sawitsawit dalam kawasan hutan harus ditertibkan begitu juga dengan sawitsawit yang tak berizin dan tidak memiliki hgumenurut indah inpres ini bisa bersinergi dengan perpres reforma agraria di lapangan sendiri indah mengakui melihat banyak ketimpangan misalnya juta hektar lahan yang belum dioptimalkan kemudian ada persoalanpersoalan struktur ketimpangan lahan di mana korporasi menguasai lebih dari persen sementara rakyat hanya persen dan perusahaan negara melalui ptpn sebanyak persenkita lihat terdapat persen penguasaan lahan sawit korporasi dikuasai lima grup besar sementara petanipetani status penggarap tidak punya lahan sekitar mandat konstitusi kita untuk kesejahteraan bangsa itu belum berjalan ketika masih terjadi ketimpangan kepemilikan lahan katanya masalah lainnya adalah dampak lingkungan dari perkebunan sawit buruh dan persoalan sosial lainnya termasuk pelanggaranpelanggaran ham yang terjadi di perkebunanada tantangan secara global karena indonesia memenuhi permintaan global persen produk cpo persen untuk komsumsi domestik sekarang tantangan baru lagi yaitu persoalanpersoalan lingkungan yang menjadi ancaman sawit indonesia sawit yang diekspor juga ada sawit rakyat sehingga kita perlu perbaikan tata kelola tambahnyamuhammad al amin direktur eksekutif walhi sulsel menyitir pernyataan gubernur sulsel yang tidak menjadikan sawit sebagai produk unggulansebelum inpres ini keluar gubernur sudah tahu akan ada inpres moratorium ini sehingga bisa saja itulah yang menegaskan beliau bahwa sulsel peruntukannya bukan untuk sawit katanyamenurut amin dari aspek luasan lahan perkebunan di sulsel sebenarnya masih tergolong kecil dibandingkan provinsiprovinsi lainnya seperti sumatra dan kalimantan konflik juga tidak terlalu banyak meski tetap ada yaitu konflik antara masyarakat dengan perusahaan negaraini bisa menjadi percontohan bagaimana perkebunan rakyat bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan bagaimana peran pemprov meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat dan bagaimana bappeda atau daerah merancang program karena dalam rpjmd gubernur mengatakan produktivitas lahan di sulsel akan digenjot agar nilainya menjadi tinggi dengan tetap memperhatikan aspek keadilan lingkungannya katanya dikatakan amin terkait dengan perkebunan swasta dengan adanya moratorium ini maka pemprov sulsel bisa melakukan baik itu terkait perizinan ataupun kondisi di lapangan terkait keberadaan konflikdi periode pemerintahan baru ini pemerintah daerah harus lebih tegas jangan mau diatur atau diperintah oleh perusahaan swasta tegasnyayusran yusuf ketua tim percepatan pembangunan daerah tpd sulsel menyambut baik keberadaan inpres moratorium ini sebagai sebuah upaya memperbaiki tata kelola perkebunan sawit di sulselintinya mengumpulkan data me izin provinsi akan di tengahtengah posisinya kabupatenkabupaten yang ada lokasi perkebunan sawitnya terlebih dahulu mengajukan provinsi yang verifikasi saya lebih kepada bagaimana teknisnya karena ini sebenarnya bagus seperti tora tanah obyek reforma agraria yang berupaya untuk menyelesaikan konflik jelasnyayusran juga menyambut baik usulan pembentukan tim kerja sebagai pihak yang akan mengawal proses implementasi inpres inikita sepakat membentuk tim kerja yang melibatkan instansi terkait swasta dan cso seperti walhi dan aman tentu ini menjadi kesimpulan yang akan kami laporkan ke tingkat pimpinan untuk ditindaklanjuti apakah mau dalam bentuk sk gubernur atau dalam bentuk apa pun nantinyayusran berharap implementasi inpres ini nantinya harus melibatkan pemerintah kabupaten sebagai pemilik lokasi perkebunan sawit terkait pembentukan tim kerja ini syamsu alam anggota tpd sulsel berharap ada pelibatan swasta agar memudahkan dalam pengumpulan datarevisi rtrw juga harus dipercepat apakah tidak ada hgu yang lain berubah fungsi jadi perkebunan sawit misal hgu peternakan itu juga perlu kita evaluasi kehutanan juga perlu dilibatkanmenurutnya selama ini perusahaan swasta sulit berkembang dalam pengelolaan lahan di sulsel karena banyaknya klaimklaim penguasaan lahan termasuk yang berada di kawasan hutankalau mau cepat berikan masyarakat katanyasurono dari dinas lingkungan hidup memaparkan perizinan sawit di sulsel menurutnya izin lingkungan sawit yang sudah keluar berada di kabupaten enrekang dan wajo baik yang dikelola swasta ataupun ptpnyang sudah memiliki izin lingkungan itu kita bisa pastikan tidak berada di kawasan hutan yang tidak itu di lapangan yang dikuasai masyarakat apa masuk kawasan hutan atau tidak kami sebatas pada izin lingkungan atau amdal saja sementara yang tahu tapal batas kawasan hutan itu unit kerja klhk di provinsi beberapa bulan yang lalu kami ikut di tim tora memang ada yang bersentuhan langsung dengan kawasan hutan khususnya di luwu utarakeberadaan inpres ini sendiri bermula pada april pada hari hutan internasional di pulau karya kepulauan seribu di mana presiden joko widodo menyampaikan akan mengeluarkan kebijakan moratorium perizinan perkebunan kelapa sawitkomitmen ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan inpres penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit pada september inpres ini ditujukan kepada kementerian koordinator bidang perekonomian klhk kementerian pertanian kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kementerian dalam negeri bkpmd gubernur dan bupatiwalikota

Kontras dan Elsam Desak Polda Usut Serius Peneror Aktivis Jatam Kaltim. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsam) mendesak Polda Kalimantan Timur, mengusut tuntas intimidasi kepada pejuang lingkungan dan perusakan Sekretariat Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, 5 November lalu.Andi Muttaqien, Deputi Direktur Advokasi Elsam mengatakan, intimidasi aktivis pembela HAM atas lingkungan untuk kedua kali terjadi di Sekretariat Jatam Kaltim. Perusakan dan teror ini, katanya, patut diduga terkait advokasi Jatam atas isu-isu lingkungan di Kaltim, terutama kasus 32 korban lubang tambang batubara. Protes Jatam Kaltim, katanya, mungkin dianggap mengganggu kenyamanan para pelaku bisnis tambang di sana.“Dugaan itu sangat kuat karena intimidasi dan perusakan ini terjadi berselang sehari setelah korban meninggal di kolam tambang 4 November,” katanya kepada Dia bilang, intimidasi, penyerangan, dan perusakan oleh Jatam Kaltim ini, menambah panjang daftar kekerasan aktivis-aktivis pembela HAM atas lingkungan di Indonesia.Berdasarkan catatan elsam, November 2017-Juli 2018, terjadi 36 kasus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap para pembela HAM dan lingkungan di Indonesia, dengan 55 tindakan. Kasus dan tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan tersebar di 15 provinsi, 24 kabupaten dan satu kota.“Sektor agraria paling besar menyumbang kasus-kasus kekerasan. Disusul infrastruktur, pertambangan, dan pariwisata,” katanya. Elsam, menuntut pemerintah meningkatkan komitmen dan jaminan perlindungan kepada para pembela HAM dan lingkungan di Indonesia. Terlebih, katanya, Presiden Joko Widodo, telah menetapkan komitmen dalam Nawacita untuk penguatan sektor lingkungan dan penyelesaian konflik lahan yang jadi sumber dari berbagai kasus.“Presiden Jokowi harus melunasi janji Nawacita melakukan penguatan lingkungan dan penyelesaian konflik lahan.”Kapolda Kaltim, katanya, harus menyelidiki dan memproses hukum pelaku yang diduga terlibat perusakan dan intimidasi aktivis dan Jatam Kaltim. Juga menjamin keamanan dan keselamatan para pembela HAM dan lingkungan dalam beraktivitas di sana. “Komnas HAM harus segera menurunkan tim investigasi dan pemantauan kasus ini,” katanya.Kontras juga mengecam, pengrusakan dan intimidasi terhadap pegiat lingkungan dan HAM.Yati Andriani, Koordinator KontraS mengatakan, perusakan sekretariat dan intimidasi terhadap pengurus Jatam Kaltim, tak terlepas dari aktivitas organisasi ini dalam mengadvokasi lingkungan.Dalam catatan Kontras, setidaknya sepanjang 2018, terjadi 61 kekerasan dan represif baik oleh aparatur negara dan pemerintah serta kelompok-kelompok intoleran. Tujuannya, membungkam kritik dan evaluasi kinerja oleh aktivis, jumalis, mahasiswa dan organisasi pembela HAM lain.“Kami mendesak kapolda mengusut tuntas, transparan dan akuntabel atas kasus perusakan Sekretariat Jatam Kaltim,” kata Yati. Sebelumnya, KontraS juga sudah mengirimkan surat kepada Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto.“Kapolri dan kapolda harus memastikan penyelidikan dan penyidikan transparan, menyeluruh, dan akuntabel terkait perusakan dan intimidasi pada pengurus dan sekretariat Jatam Kaltim.” Pradarma Rupang, Dinamisator Jatam Kaltim, kepada mengkonfirmasi, sudah dipanggil penyidik Polres Samarinda, untuk dimintai keterangan atas laporan Jatam Kaltim pada 26 November lalu. Bahkan Kapolres beserta penyidik sudah olah tempat kejadian perkara di Sekretariat Jatam Kaltim, pada 28 November 2018.Rupang bilang, Selasa, (4/12/18), baru menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan (SP2HP) ditandatangani penyidik dan Wakil Kepala Satuan Reskrim Polres Samarinda. Dalam surat itu, Polres telah menunjuk penyidik untuk menindaklanjuti perkembangan penyelidikan.“Polres Samarinda, akan menyelidiki selama 14 hari. Jika diperpajang kembali akan diberitahukan,” kata Rupang.Yati mengatakan, keseriusan, profesionalisme dan independensi polri dalam penyidikan kasus ini harus ditunjukkan dengan segera menangkap para pelaku dan mengungkap aktor intelektual di belakangnya.“Kompolnas, Prompam harus memastikan penyidik tak bermain-main mengungkap kasus ini, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan untuk para pembela lingkungan dan HAM.”Kombes Pol Vendra Rivianto, Kapolresta Samarinda dihubungi mengatakan, sedang mendalami laporan, memeriksa korban dan saksi-saksi. Dia juga menawarkan untuk pengawasan dan pengamanan 24 jam di Sekretariat Jatam Kaltim.Dalam berita , sebelumnya, kronologis penyerangan itu, kata Rupang, 4 November 2018, sekitar pukul 17.30 waktu setempat Jatam Kaltim mendapatkan kabar duka lewat sosial media kalau ada seorang amak Tenggarong Seberang, Ari Wahyu Utomo (13) meninggal dunia di lubang bekas tambang. Lokasi kejadian di konsesi PT Bukit Baiduri Energi (BBE).Tim Jatam Kaltim segera turun menuju rumah duka, selain melayat juga menggali informasi. Setelah mengikuti proses pengajian dan berbincang-bincang dengan pihak keluarga, tim Jatam Kaltim kembali ke Samarinda membuat rilis kasus.Pada 5 November 2018, sekitar pukul 20.00, Sekretariat Jatam Kaltim di Jalan KH Wahid Hasyim II, Perum Kayu Manis Blok C No.06, Kel. Sempaja, didatangi sekelompok massa sekitar 30 orang. Jatam mendapat informasi dari tetangga.Saat itu, sekretariat kosong karena sudah lewat jam kerja. Kelompok orang itu menggeledah kantor Jatam dan mendobrak pintu belakang. Jendela kamar gedung belakang kantor rusak. Tidak menemukan satupun aktivis Jatam, pencarian mereka lanjut dengan menggeledah rumah tetangga.Tak puas sampai di situ, puluhan orang tak dikenal ini mengempesi ban motor milik salah staf Jatam Kaltim.“Informasi yang kami terima, pasca penyerangan dan perusakan, kami kerap kali diawasi dan diintai orang-orang tak dikenal baik siang dan malam,” katanya.Dia bilang, intimidasi dan teror berulang ini menandakan ada pihak-pihak yang tak suka alias terganggu dengan kampanye dan advokasi Jatam Kaltim cs selama ini. Keterangan foto utama: Kapolres Samarinda melihat Sekretariat Jatam Kaltim dan melihat langsung kerusakan. Foto: Jatam-Walhi Kaltim

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

kontras dan elsam desak polda usut serius peneror aktivis jatam kaltim komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan kontras dan lembaga studi dan advokasi hak asasi manusia elsam mendesak polda kalimantan timur mengusut tuntas intimidasi kepada pejuang lingkungan dan perusakan sekretariat jaringan advokasi tambang jatam kaltim november laluandi muttaqien deputi direktur advokasi elsam mengatakan intimidasi aktivis pembela ham atas lingkungan untuk kedua kali terjadi di sekretariat jatam kaltim perusakan dan teror ini katanya patut diduga terkait advokasi jatam atas isuisu lingkungan di kaltim terutama kasus korban lubang tambang batubara protes jatam kaltim katanya mungkin dianggap mengganggu kenyamanan para pelaku bisnis tambang di sanadugaan itu sangat kuat karena intimidasi dan perusakan ini terjadi berselang sehari setelah korban meninggal di kolam tambang november katanya kepada dia bilang intimidasi penyerangan dan perusakan oleh jatam kaltim ini menambah panjang daftar kekerasan aktivisaktivis pembela ham atas lingkungan di indonesiaberdasarkan catatan elsam november juli terjadi kasus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap para pembela ham dan lingkungan di indonesia dengan tindakan kasus dan tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan tersebar di provinsi kabupaten dan satu kotasektor agraria paling besar menyumbang kasuskasus kekerasan disusul infrastruktur pertambangan dan pariwisata katanya elsam menuntut pemerintah meningkatkan komitmen dan jaminan perlindungan kepada para pembela ham dan lingkungan di indonesia terlebih katanya presiden joko widodo telah menetapkan komitmen dalam nawacita untuk penguatan sektor lingkungan dan penyelesaian konflik lahan yang jadi sumber dari berbagai kasuspresiden jokowi harus melunasi janji nawacita melakukan penguatan lingkungan dan penyelesaian konflik lahankapolda kaltim katanya harus menyelidiki dan memproses hukum pelaku yang diduga terlibat perusakan dan intimidasi aktivis dan jatam kaltim juga menjamin keamanan dan keselamatan para pembela ham dan lingkungan dalam beraktivitas di sana komnas ham harus segera menurunkan tim investigasi dan pemantauan kasus ini katanyakontras juga mengecam pengrusakan dan intimidasi terhadap pegiat lingkungan dan hamyati andriani koordinator kontras mengatakan perusakan sekretariat dan intimidasi terhadap pengurus jatam kaltim tak terlepas dari aktivitas organisasi ini dalam mengadvokasi lingkungandalam catatan kontras setidaknya sepanjang terjadi kekerasan dan represif baik oleh aparatur negara dan pemerintah serta kelompokkelompok intoleran tujuannya membungkam kritik dan evaluasi kinerja oleh aktivis jumalis mahasiswa dan organisasi pembela ham lainkami mendesak kapolda mengusut tuntas transparan dan akuntabel atas kasus perusakan sekretariat jatam kaltim kata yati sebelumnya kontras juga sudah mengirimkan surat kepada kapolda kaltim irjen pol priyo widyantokapolri dan kapolda harus memastikan penyelidikan dan penyidikan transparan menyeluruh dan akuntabel terkait perusakan dan intimidasi pada pengurus dan sekretariat jatam kaltim pradarma rupang dinamisator jatam kaltim kepada mengkonfirmasi sudah dipanggil penyidik polres samarinda untuk dimintai keterangan atas laporan jatam kaltim pada november lalu bahkan kapolres beserta penyidik sudah olah tempat kejadian perkara di sekretariat jatam kaltim pada november rupang bilang selasa baru menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan sphp ditandatangani penyidik dan wakil kepala satuan reskrim polres samarinda dalam surat itu polres telah menunjuk penyidik untuk menindaklanjuti perkembangan penyelidikanpolres samarinda akan menyelidiki selama hari jika diperpajang kembali akan diberitahukan kata rupangyati mengatakan keseriusan profesionalisme dan independensi polri dalam penyidikan kasus ini harus ditunjukkan dengan segera menangkap para pelaku dan mengungkap aktor intelektual di belakangnyakompolnas prompam harus memastikan penyidik tak bermainmain mengungkap kasus ini demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan untuk para pembela lingkungan dan hamkombes pol vendra rivianto kapolresta samarinda dihubungi mengatakan sedang mendalami laporan memeriksa korban dan saksisaksi dia juga menawarkan untuk pengawasan dan pengamanan jam di sekretariat jatam kaltimdalam berita sebelumnya kronologis penyerangan itu kata rupang november sekitar pukul waktu setempat jatam kaltim mendapatkan kabar duka lewat sosial media kalau ada seorang amak tenggarong seberang ari wahyu utomo meninggal dunia di lubang bekas tambang lokasi kejadian di konsesi pt bukit baiduri energi bbetim jatam kaltim segera turun menuju rumah duka selain melayat juga menggali informasi setelah mengikuti proses pengajian dan berbincangbincang dengan pihak keluarga tim jatam kaltim kembali ke samarinda membuat rilis kasuspada november sekitar pukul sekretariat jatam kaltim di jalan kh wahid hasyim ii perum kayu manis blok c no kel sempaja didatangi sekelompok massa sekitar orang jatam mendapat informasi dari tetanggasaat itu sekretariat kosong karena sudah lewat jam kerja kelompok orang itu menggeledah kantor jatam dan mendobrak pintu belakang jendela kamar gedung belakang kantor rusak tidak menemukan satupun aktivis jatam pencarian mereka lanjut dengan menggeledah rumah tetanggatak puas sampai di situ puluhan orang tak dikenal ini mengempesi ban motor milik salah staf jatam kaltiminformasi yang kami terima pasca penyerangan dan perusakan kami kerap kali diawasi dan diintai orangorang tak dikenal baik siang dan malam katanyadia bilang intimidasi dan teror berulang ini menandakan ada pihakpihak yang tak suka alias terganggu dengan kampanye dan advokasi jatam kaltim cs selama ini keterangan foto utama kapolres samarinda melihat sekretariat jatam kaltim dan melihat langsung kerusakan foto jatamwalhi kaltim

Standar Baru RSPO Lindungi Gambut dan Nol Deforestasi, Bagaimana Pandangan Mereka?. Ruang pertemuan hotel dan resort The Magellan di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, pertengahan November lalu dipenuhi peserta pertemuan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Dari pemimpin perusahaan, lembaga keuangan, pembuat kebijakan, akademisi, organisasi lingkungan dan sosial dari berbagai belahan dunia. Hari itu, pertemuan RSPO ke-16 dibuka.Pada R-16 dengan tema, ini berhasil meratifikasi dan adopsi standar prinsip dan kriteria RSPO baru guna memperkuat pembangunan sosial, perlindungan lingkungan dan kemakmuran ekonomi di seluruh rantai minyak sawit berkelanjutan.RSPO revisi lagi terhadap prinsip dan kriteria (principles&criteria/P&C), mulai dari nol deforestasi lewat mengimplementasikan pendekatan cadangan karbon tinggi (), perlindungan ekosistem gambut.“RSPO tidak berhenti berinovasi, kita menciptakan ekosistem hingga semua orang bisa terlibat dan berinovasi,” kata Darrel Webber, RSPO bersama High Carbon Stock Approach (HCSA) Steering Group membahasnya dan mengupayakan langkah penghentian deforestasi.“Kami melakukan identifikasi, memelihara, dan meningkatkan rasio hutan dengan nilai konservasi tinggi dan stok karbon tinggi,” kata Webber.RSPO mengakui banyak operasi perkebunan di lahan gambut dengan fungsi lindung termasuk untuk sawit. Aturan baru RSPO, yang disahkan memperhitungkan berapa lama waktu yang diperlukan memindahkan kebun sawit itu ke area non gambut.Webber memperkirakan, proses pemindahan itu memakan waktu panjang, sekitar 40 tahun.Poin penting lain dalam revisi persyaratan sertifikasi perkebunan sawit, soal sertifikasi khusus petani swadaya yang akan dibuat standard khusus. Dia bilang, sekitar 40% lahan sawit dunia dipegang petani swadaya, karena itu penting ada standard sertifikasi RSPO..“Kami berkomitmen pada elemen-elemen utama dari prinsip dan kriteria RSPO baru, yaitu menghentikan deforestasi, melindungi lahan gambut, memperkuat hak asasi manusia dan tenaga kerja,” kata Webber.Dia bilang, dalam proses peninjauan kolaboratif dan multipihak telah mulai Maret 2017 hingga Oktober 2018. RSPO mendapatkan 11.500, tanggapan dari pemangku kepentingan untuk dibahas, diratifikasi dan pemungutan suara pada General Assembly RSPO.P&C 2018 ini, katanya, akan mulai berlaku segera. Para pemilik perkebunan anggota RSPO akan mendapatkan waktu transisi satu tahun untuk perubahan.Skema ini, katanya, akan ditinjau setiap lima tahun dan mengacu pada International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL), sebuah asosiasi keanggotaan global untuk standar keberlanjutan yang kredibel.Webber bercerita perjalanan RSPO. Dia membandingkan, revolusi telepon pintar seperti yang dilakukan RSPO dengan sawitnya. RSPO, katanya, belajar dari telepon pintar. Ketika banyak telpon pintar masuk ke pasar, kala itu belum ada merek Iphone. Ketika muncul, perusahaan terus berinovasi tanpa henti, membuka banyak gerai, hingga jadi arus utama.“Revoluasi sawit berkelanjutan pada 2004 ketika RSPO menciptakan ekosistem hingga membawa stakeholder dan revolusi serta ide bersama menuju sawit berkelanjutan,” katanya. Ketika pada 2005 muncul definisi sawit berkelanjutan, pada 2007, mulai kaji ulang standar dengan membuat mekanisme pengaduan. Pada 2008, RSPO membuat prosedur penanaman baru mencadangkan sebagian lahan buat konservai, hingga kini sudah berhasil menyelamatkan 400 lapangan sepakbola.Pada 2013, RSPO memasukkan gas rumah kaca, budidaya sawit di lahan gambut dan mulai memperkenalkan standar hak asasi manusia, kerja paksa dan korupsi. Tahun 2014, lembaga ini membuat skema batasan konsesi agar bisa terakses publik.“RSPO satu-satunya yang paling transparan, saat ini berbagai pihak bisa melihat di mana wilayah produksi dan kebakaran lahan, bahkan 2015 diluncurkan RSPO Next,” kata Webber.Khusus RSPO Next, sebagai mekanisme sukarela bagi anggota untuk melakukan hal-hal melebihi standar biasa. Pada 2016, rilis sertifikasi jurisdiksi. Dalam 2017, terbentuk gugus kerja penjaminan, dan menyetujui strategi petani swadaya.Tahun ini, Webber mengklaim, RSPO sudah berhasil melakukan upaya perlindungan terhadap 263.000 hektar lahan bernilai konservasi tinggi yang sudah dikelola langsung anggota atau naik 39% dibandingkan tahun lalu.Bilge Daldeniz , Direktur Program Proforest mengatakan, pelarangan penanaman sawit di lahan gambut dalam P&C terbaru memperkuat pembaruan standar ini. Dengan pelarangan ini, petani swadaya, mandiri dan perusahaan mitra bersertifikasi RSPO tak lagi dapat menanam baru sawit di lahan gambut. Jika ada lahan gambut, pemilik lahan harus mendokumentasikan dan melaporkan kepada Sekretariat RSPO.“RSPO akan melakukan prosedur penilaian drainase setidaknya lima tahun sebelum penanaman kembali,” kata Daldeniz.RSPO menegaskan, pembakaran lahan pada perkebunan tak boleh dalam hal apapun, namun ada pengecualian khusus pengontrol hama dan penyakit. Pembakaran boleh dengan persetujuan pemerintah, hanya jika metode-metode pencegahan hama dan lain sudah dilakukan dan tak berhasil. Jika terdapat lahan gambut, pemilik lahan harus mendokumentasikan dan melaporkan kepada Sekretariat RSPO.Selain itu, RSPO akan melakukan prosedur penilaian drainase setidaknya lima tahun sebelum dilakukan penanaman kembali.Anggota RSPO mengelola perkebunan sawit yang sudah ada dan memastikan mempertahankan kawasan konservasi lahan gambut.RSPO menilai, subsidensi lahan gambut terbukti menciptakan tantangan jangka panjang untuk pertanian berkelanjutan. Hal itu, katanya, karena penurunan tanah tak bisa dihindari dan meningkatkan risiko banjir.Tiur Rumondang, Direktur RSPO Indonesia berkomentar soal PnC baru. Dia terlibat banyak dalam proses itu. Baginya, proses konsultasi sangat baik, ditunjang teknologi baik, semua pihak bisa bersuara, walau tak sempurna, tetapi lebih baik dari sebelumnya.Tiur bilang, implementasi tak akan mudah, terutama dengan berbagai masalah di Indonesia, mulai dari petani hingga pemasok.“Kami terbuka jika ada klarifikasi ketika ini diimplementasikan, paling penting ketika Indonesia membuat interpretasi nasional. Kami berhadap pemerintah Indonesia ikut duduk bersama, menyinkronkan aturan di Indonesia yang sudah mendukung standar RSPO,” kata Tiur.Dia berharap, kesepakatan semua pihak ini bisa berjalan di lapangan. Pemerintah, asosiasi termasuk organisasi mayarakat sipil bekerja bersama-sama hingga kualitas konsultasi baik.Mengenai P&C baru nol deforetasi, kata Tiur, sejalan dengan aturan di Indonesia. Kini, Indonesia tak mendukung perluasan sawit tanpa ukuran dan asesmen jelas. Dengan ada kebijakan moratorium izin sawit, jadi signal jelas bagi pelaku bisnis.Profesor Kai Can dari Universitas British Columbia jadi pembicara tamu pada pertemuan lalu. Dia secara umum bicara soal konsumen, pendekatan jurisdiksi, perubahan iklim dan RSPO.Menurut Can, persoalan sawit tak bisa terpisah dari perubahan iklim dan penurunan populasi biodiversiti.Dia pun menyambut baik P&C baru RSPO, walaupun implementasi akan berat di masing-masing negara anggota RSPO.Banyak orang berpikir negatif pada produk sawit, terutama Uni Eropa hingga perlu upaya. Can bilang, tak masalah harga naik, asalkan komitmen berkelanjutan berjalan baik, dan perlu ada pelabelan khusus.Dia mencotohkan, Forest Stewardship Council (FSC). Mekanisme sertifikasi kayu lestari ini, katanya, banyak dikenal orang, terutama industri kayu.Can menyarankan, RSPO melabeli produk anggota seperti “earth positif.” Kala orang membeli produk itu, tahu kalau perusahaan punya komitmen menjaga habitat orangutan, dan merestorasi hutan.Konsumen, katanya, mungkin akan bayar lebih, tetapi pengaruh rantai pasokan dapat memitigasi dampak perubahan. Untuk mencapai perubahan, katanya, juga harus menjangkau konsumen agar peduli minyak sawit berkelanjutan.“Gunakan satu lebel, lama kelamaan orang akan membeli yang lebih mahal itu biasa saja. Karena tahu ini berkelanjutan dan ramah lingkungan,” katanya. Dalam pertemuan itu juga dilakukan penyerahan sembilan sertifikat perkebunan sawit berkelanjutan, enam dari kelompok tani Indonesia, sisanya dari Thailand.Webber memberikan langsung kesembilan sertifikasi ini. “Saya berharap kami dapat terus melihat kemajuan seperti sepanjang tahun,” katanya.Keenam kelompok tani Indonesia yakni Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah (Amanah), memperoleh sertifikasi penghargaan dari RSPO karena berhasil mempertahankan prinsip dan kriteria perkebunan sawit berkelanjutan untuk kedua kali pada Oktober 2018.Amanah jadi kelompok tani swadaya pertama dari Indonesia yang memperoleh sertifikasi RSPO Juli 2013. Sebelumnya, asosiasi beranggotakan 349 orang, kini jadi 510 orang dengan lahan tersertifikasi 1.048 hektar. Kelompok tani dari Riau ini jadi pemasok tandan buah segar (TBS) dengan volume 23.000 metrik ton.Adapun kelima kelompok tani lain yang baru memperoleh sertifikasi RSPO yakni Kelompok Tani Sawit Tenera dari Katingan Hilir, Kalimantan Tengah, KUD Permai Jaya dari Sumatera Selatan, KUD Mekar Sari dari Sumatera Selatan, KUD Permura dari Sumatera Selatan dan KUD Sungkan Urip dari Musi Rawas, Sumatera Selatan.Menurut Webber, total area bersertifikasi dari anggota RSPO sepanjang 2018 mencakup 3,2 juta hektar terhitung hingga 30 Juni 2018, tersebar pada 16 negara. Ia mewakili volume produksi tahunan bersertifikat 13,6 juta ton Certified Sustainable Palm Oil (CSPO). RSPO mencatat area bersertifikasi di Indonesia hingga Juni 2018 mencapai 1.555.847 hektar. RSPO memiliki 3.920 anggota di 91 negara per 30 Juni 2018, atau naik 15% dari tahun sebelumnya.“Keanggotaan bertambah, melampaui 4.000 dari 92 negara pada Oktober 2018. Ini pencapaian untuk RSPO,” kata Webber. Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia kepada mengatakan, kebijakan tanpa deforestasi ke dalam standar RSPO merupakan langkah penting guna memutus hubungan antara minyak sawit bersertifikat dan perusakan hutan.Namun, katanya, aturan baru ini akan memakan waktu setidaknya dua tahun untuk berlaku efektif. Apalagi, katanya, masih ada anggota RSPO yang menghancurkan hutan memiliki kekebalan atau impunitas.“RSPO harus segera memberlakukan hal ini jika ingin membuat perbedaan nyata di lapangan,” katanya.Dalam catatan Greenpeace, pada September 2018, laporan hitung mundur terakhir Greenpeace International mengungkap, deforestasi terjadi baru-baru ini atau pelanggaran lain oleh 14 anggota RSPO atau pihak terkait, termasuk Bumitama Agri Limited. Pada Panel Pengaduan RSPO dan Felda atau FGV FGV Holdings Berhad dan IOI Group, keduanya anggota RSPO Board of Governors. Ada pula kelompok produsen, Gama Plantation, sangat terkait erat dengan anggota RSPO, Wilmar International.“Sikap Greenpeace sejak awal tak pernah antisawit dan percaya minyak sawit sangat penting bagi petani serta ekonomi Indonesia. Namun Greenpeace mendorong sawit bersih dan berkelanjutan,”katanya.Ada Instruksi Presiden Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit, katanya, tak langsung meyakini ada permasalahan di sektor sawit.Dia bilang, persoalan utama terletak pada pedagang minyak sawit yang masih terkait praktik perusakan hutan, salah satu, Wilmar, sebagai pedagang sawit terbesar dunia.Pada 2013, Wilmar pernah mengumumkan kebijakan tanpa deforestasi, tanpa pembukaan gambut, tanpa eksploitasi. Sayangnya, temuan Greenpeace yang terangkum dalam laporan `Hitung Mundur Terakhir’ menemukan, Wilmar masih mendapatkan minyak sawit dari kelompok-kelompok perusahaan yang menghancurkan hutan dan menyerobot lahan masyarakat adat maupun komunitas lokal.Sementara itu, pada 2010, anggota Consumer Goods Forum berjanji membersihkan deforestasi dari rantai pasok seluruh komoditas pada 2020. Bukan hanya minyak sawit juga kedelai, bubur kertas, kayu dan daging. “Waktu terus berjalan bagi mereka memenuhi janji itu. Kurang 500 hari lagi, kita tak dapat membiarkan industri sawit gagal.”Seharusnya, pemerintah dan DPR menyoroti dan mengawasi perilaku pedagang-pedagang minyak sawit. Dampak perilaku mereka, katanya, sawit Indonesia menghadapi risiko pengurangan drastis ke negara-negara Uni Eropa.Jika sawit ditanam mengedepankan pelestarian alam, tanpa merusak hutan atau lahan gambut, dan bebas konflik sosial, kata Kiki, akan jadi solusi bagi permasalahan kesejahteraan ekonomi rakyat. ”Greenpeace berkampanye untuk mengakhiri deforestasi, bukan mengakhiri minyak sawit.”Dia bilang, melarang ekspor minyak sawit tak sama dengan mengakhiri deforestasi. Perkebunan sawit, katanya, tanaman efisien penggunaan lahan. Satu hektar sawit menghasilkan minyak nabati lebih banyak dibandingkan tanaman lain seperti soya ataupun bunga matahari.Kalau minyak sawit dilarang, perusahaan atau pemerintah bisa jadi beralih ke tanaman lain. Ia juga berisiko mengalihkan masalah ke tempat lain, misal, tanaman lain mungkin menggantikan peran sawit dalam deforestasi, bahkan memperburuk.“Ini salah satu alasan mengapa Greenpeace tak mengadvokasi perusahaan atau pemerintah menghentikan atau melarang produksi minyak sawit.”“Kami berkampanye memastikan perusahaan tidak memproduksi atau memperdagangkan sawit yang mengorbankan hutan dan lahan gambut,” kata Kiki.Abdullah dari Walhi Jambi mengatakan, pelibatan multi pihak pada pertemuan ini patut diapresiasi. Dia berharap, PnC baru dapat terimplementasi baik.P&C ini, katanya, jangan hanya hasil perundingan RSPO, perusahaan dan pemerintah tetapi penting sosialisasi ke masyarakat tentang mekanisme komplain, maupun fungsi RSPO. Jadi, ketika ada konflik, masyarakat tahu mekanisme yang bisa mereka lakukan.Selama ini, katanya, ketika ada konflik antara masyarakat dengan perusahaan sawit anggota RSPO, tim pengaduan RSPO tak turun ke bawah. Dia bilang, tak hanya menerima komplain, tetapi kedatangan tim ke lapangan guna memastikan tindakan yang dapat dilakukan bersama.Dia contohkan, kasus dampingan Walhi Jambi, di Desa Batu Ampar. Tak ada monitoring dan evaluasi RSPO.“Hingga kini pasca kasus ditutup, tak ada tim yang menyatakan diri perwakilan RSPO turun ke lapangan,” kata Abdullah.Soal komitmen nol deforestasi, katanya, di Jambi, memang tak ada perusahaan baru, tetapi ada penanaman kembali dan akuisisi perusahaan. Jadi, khusus wilayah gambut, sudah ada kawasan prioritas gambut. “Kalau ditemukan di konsesi sawit anggota RSPO, harus ada tindakan tegas untuk mendesak perusahaan memenuhi P&C baru.”Sekar Banjaran Aji, dari Advokasi Lembaga Studi dan Hak Asasi Manusia (Elsam) menyambut baik P&C baru ini. Banyak masukan kolega di Indonesia, katanya, lalu diadopsi, seperti kelompok rentan dipertegas dalam P&C baru.Awalnya, kata Sekar, meminta empat kelompok, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat.“Dalam P&C baru, hanya perempuan dan masyarakat adat diakomodir. Berikutnya akan berupaya memasukkan penyadang disabilitas dan anak,” katanya.“Kami yakin tantangan selanjutnya ada antara pelaksanaan dengan aturan. Implementasi yang perlu didorong”Terkait perlindungan bagi pembela hak asasi manusia atau para pejuang lingkungan juga masuk dalam salah satu point P&C, walaupun masih ada pertanyaan soal proses pemberlakuan.Elsam mengapresiasi RSPO mau mengadopsi ini. Selama ini, katanya, perusahaan sulit menerima, dan tak mengenal persoalan pembela HAM. Bisa dibilang, kata Sekar, standar P&C baru ini tinggi hingga penting mengawal implementasi di lapangan.Andi Muttaqien dari Elsam memberikan apresiasi serupa. Kini, katanya, RSPO telah menyetujui dan mengadopsi P&C dengan standar lebih tinggi baik soal perlindungan hutan dan peningkatan perlindungan HAM.Setelah ada standar baru, yang jadi tantangan mengimplementasikan di lapangan. Selanjutnya, kata Andi, RSPO juga perlu memperbaiki pada sistem komplain dan audit.“Harapannya, perubahan-perubahan dalam RSPO bisa langsung berdampak pada masyarakat,” katanya.Senada dikatakan Ditta Wisnu dari Yayasan Pusaka. Dia mengapresiasi P&C baru, terlebih konteks perlindungan pembela HAM. Dia bilang, ada banyak ancaman pembela HAM, atau masyarakat yang berkonflik dengan perkebunan sawit. Keterangan foto utama: Sawit disebut-sebut sebagai produk andalan devisa negara. Untuk memproduksi bulir-bulir buah ini menciptakan begitu banyak masalah, dari perizinan tak sesuai prosedur, menciptakan deforestasi, bencana sampai pelanggaran HAM. Indonesia perlu pembenahan kebun sawit serius, hingga tak perlu lagi ekspansi, cukup membenahi tata kelola dan produktivitas dari kebun-kebun yang sudah ada. Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

standar baru rspo lindungi gambut dan nol deforestasi bagaimana pandangan mereka ruang pertemuan hotel dan resort the magellan di kota kinabalu sabah malaysia pertengahan november lalu dipenuhi peserta pertemuan roundtable on sustainable palm oil rspo dari pemimpin perusahaan lembaga keuangan pembuat kebijakan akademisi organisasi lingkungan dan sosial dari berbagai belahan dunia hari itu pertemuan rspo ke dibukapada r dengan tema ini berhasil meratifikasi dan adopsi standar prinsip dan kriteria rspo baru guna memperkuat pembangunan sosial perlindungan lingkungan dan kemakmuran ekonomi di seluruh rantai minyak sawit berkelanjutanrspo revisi lagi terhadap prinsip dan kriteria principlescriteriapc mulai dari nol deforestasi lewat mengimplementasikan pendekatan cadangan karbon tinggi perlindungan ekosistem gambutrspo tidak berhenti berinovasi kita menciptakan ekosistem hingga semua orang bisa terlibat dan berinovasi kata darrel webber rspo bersama high carbon stock approach hcsa steering group membahasnya dan mengupayakan langkah penghentian deforestasikami melakukan identifikasi memelihara dan meningkatkan rasio hutan dengan nilai konservasi tinggi dan stok karbon tinggi kata webberrspo mengakui banyak operasi perkebunan di lahan gambut dengan fungsi lindung termasuk untuk sawit aturan baru rspo yang disahkan memperhitungkan berapa lama waktu yang diperlukan memindahkan kebun sawit itu ke area non gambutwebber memperkirakan proses pemindahan itu memakan waktu panjang sekitar tahunpoin penting lain dalam revisi persyaratan sertifikasi perkebunan sawit soal sertifikasi khusus petani swadaya yang akan dibuat standard khusus dia bilang sekitar lahan sawit dunia dipegang petani swadaya karena itu penting ada standard sertifikasi rspokami berkomitmen pada elemenelemen utama dari prinsip dan kriteria rspo baru yaitu menghentikan deforestasi melindungi lahan gambut memperkuat hak asasi manusia dan tenaga kerja kata webberdia bilang dalam proses peninjauan kolaboratif dan multipihak telah mulai maret hingga oktober rspo mendapatkan tanggapan dari pemangku kepentingan untuk dibahas diratifikasi dan pemungutan suara pada general assembly rspopc ini katanya akan mulai berlaku segera para pemilik perkebunan anggota rspo akan mendapatkan waktu transisi satu tahun untuk perubahanskema ini katanya akan ditinjau setiap lima tahun dan mengacu pada international social and environmental accreditation and labelling alliance iseal sebuah asosiasi keanggotaan global untuk standar keberlanjutan yang kredibelwebber bercerita perjalanan rspo dia membandingkan revolusi telepon pintar seperti yang dilakukan rspo dengan sawitnya rspo katanya belajar dari telepon pintar ketika banyak telpon pintar masuk ke pasar kala itu belum ada merek iphone ketika muncul perusahaan terus berinovasi tanpa henti membuka banyak gerai hingga jadi arus utamarevoluasi sawit berkelanjutan pada ketika rspo menciptakan ekosistem hingga membawa stakeholder dan revolusi serta ide bersama menuju sawit berkelanjutan katanya ketika pada muncul definisi sawit berkelanjutan pada mulai kaji ulang standar dengan membuat mekanisme pengaduan pada rspo membuat prosedur penanaman baru mencadangkan sebagian lahan buat konservai hingga kini sudah berhasil menyelamatkan lapangan sepakbolapada rspo memasukkan gas rumah kaca budidaya sawit di lahan gambut dan mulai memperkenalkan standar hak asasi manusia kerja paksa dan korupsi tahun lembaga ini membuat skema batasan konsesi agar bisa terakses publikrspo satusatunya yang paling transparan saat ini berbagai pihak bisa melihat di mana wilayah produksi dan kebakaran lahan bahkan diluncurkan rspo next kata webberkhusus rspo next sebagai mekanisme sukarela bagi anggota untuk melakukan halhal melebihi standar biasa pada rilis sertifikasi jurisdiksi dalam terbentuk gugus kerja penjaminan dan menyetujui strategi petani swadayatahun ini webber mengklaim rspo sudah berhasil melakukan upaya perlindungan terhadap hektar lahan bernilai konservasi tinggi yang sudah dikelola langsung anggota atau naik dibandingkan tahun lalubilge daldeniz direktur program proforest mengatakan pelarangan penanaman sawit di lahan gambut dalam pc terbaru memperkuat pembaruan standar ini dengan pelarangan ini petani swadaya mandiri dan perusahaan mitra bersertifikasi rspo tak lagi dapat menanam baru sawit di lahan gambut jika ada lahan gambut pemilik lahan harus mendokumentasikan dan melaporkan kepada sekretariat rsporspo akan melakukan prosedur penilaian drainase setidaknya lima tahun sebelum penanaman kembali kata daldenizrspo menegaskan pembakaran lahan pada perkebunan tak boleh dalam hal apapun namun ada pengecualian khusus pengontrol hama dan penyakit pembakaran boleh dengan persetujuan pemerintah hanya jika metodemetode pencegahan hama dan lain sudah dilakukan dan tak berhasil jika terdapat lahan gambut pemilik lahan harus mendokumentasikan dan melaporkan kepada sekretariat rsposelain itu rspo akan melakukan prosedur penilaian drainase setidaknya lima tahun sebelum dilakukan penanaman kembalianggota rspo mengelola perkebunan sawit yang sudah ada dan memastikan mempertahankan kawasan konservasi lahan gambutrspo menilai subsidensi lahan gambut terbukti menciptakan tantangan jangka panjang untuk pertanian berkelanjutan hal itu katanya karena penurunan tanah tak bisa dihindari dan meningkatkan risiko banjirtiur rumondang direktur rspo indonesia berkomentar soal pnc baru dia terlibat banyak dalam proses itu baginya proses konsultasi sangat baik ditunjang teknologi baik semua pihak bisa bersuara walau tak sempurna tetapi lebih baik dari sebelumnyatiur bilang implementasi tak akan mudah terutama dengan berbagai masalah di indonesia mulai dari petani hingga pemasokkami terbuka jika ada klarifikasi ketika ini diimplementasikan paling penting ketika indonesia membuat interpretasi nasional kami berhadap pemerintah indonesia ikut duduk bersama menyinkronkan aturan di indonesia yang sudah mendukung standar rspo kata tiurdia berharap kesepakatan semua pihak ini bisa berjalan di lapangan pemerintah asosiasi termasuk organisasi mayarakat sipil bekerja bersamasama hingga kualitas konsultasi baikmengenai pc baru nol deforetasi kata tiur sejalan dengan aturan di indonesia kini indonesia tak mendukung perluasan sawit tanpa ukuran dan asesmen jelas dengan ada kebijakan moratorium izin sawit jadi signal jelas bagi pelaku bisnisprofesor kai can dari universitas british columbia jadi pembicara tamu pada pertemuan lalu dia secara umum bicara soal konsumen pendekatan jurisdiksi perubahan iklim dan rspomenurut can persoalan sawit tak bisa terpisah dari perubahan iklim dan penurunan populasi biodiversitidia pun menyambut baik pc baru rspo walaupun implementasi akan berat di masingmasing negara anggota rspobanyak orang berpikir negatif pada produk sawit terutama uni eropa hingga perlu upaya can bilang tak masalah harga naik asalkan komitmen berkelanjutan berjalan baik dan perlu ada pelabelan khususdia mencotohkan forest stewardship council fsc mekanisme sertifikasi kayu lestari ini katanya banyak dikenal orang terutama industri kayucan menyarankan rspo melabeli produk anggota seperti earth positif kala orang membeli produk itu tahu kalau perusahaan punya komitmen menjaga habitat orangutan dan merestorasi hutankonsumen katanya mungkin akan bayar lebih tetapi pengaruh rantai pasokan dapat memitigasi dampak perubahan untuk mencapai perubahan katanya juga harus menjangkau konsumen agar peduli minyak sawit berkelanjutangunakan satu lebel lama kelamaan orang akan membeli yang lebih mahal itu biasa saja karena tahu ini berkelanjutan dan ramah lingkungan katanya dalam pertemuan itu juga dilakukan penyerahan sembilan sertifikat perkebunan sawit berkelanjutan enam dari kelompok tani indonesia sisanya dari thailandwebber memberikan langsung kesembilan sertifikasi ini saya berharap kami dapat terus melihat kemajuan seperti sepanjang tahun katanyakeenam kelompok tani indonesia yakni asosiasi petani sawit swadaya amanah amanah memperoleh sertifikasi penghargaan dari rspo karena berhasil mempertahankan prinsip dan kriteria perkebunan sawit berkelanjutan untuk kedua kali pada oktober amanah jadi kelompok tani swadaya pertama dari indonesia yang memperoleh sertifikasi rspo juli sebelumnya asosiasi beranggotakan orang kini jadi orang dengan lahan tersertifikasi hektar kelompok tani dari riau ini jadi pemasok tandan buah segar tbs dengan volume metrik tonadapun kelima kelompok tani lain yang baru memperoleh sertifikasi rspo yakni kelompok tani sawit tenera dari katingan hilir kalimantan tengah kud permai jaya dari sumatera selatan kud mekar sari dari sumatera selatan kud permura dari sumatera selatan dan kud sungkan urip dari musi rawas sumatera selatanmenurut webber total area bersertifikasi dari anggota rspo sepanjang mencakup juta hektar terhitung hingga juni tersebar pada negara ia mewakili volume produksi tahunan bersertifikat juta ton certified sustainable palm oil cspo rspo mencatat area bersertifikasi di indonesia hingga juni mencapai hektar rspo memiliki anggota di negara per juni atau naik dari tahun sebelumnyakeanggotaan bertambah melampaui dari negara pada oktober ini pencapaian untuk rspo kata webber kiki taufik kepala kampanye hutan global greenpeace indonesia kepada mengatakan kebijakan tanpa deforestasi ke dalam standar rspo merupakan langkah penting guna memutus hubungan antara minyak sawit bersertifikat dan perusakan hutannamun katanya aturan baru ini akan memakan waktu setidaknya dua tahun untuk berlaku efektif apalagi katanya masih ada anggota rspo yang menghancurkan hutan memiliki kekebalan atau impunitasrspo harus segera memberlakukan hal ini jika ingin membuat perbedaan nyata di lapangan katanyadalam catatan greenpeace pada september laporan hitung mundur terakhir greenpeace international mengungkap deforestasi terjadi barubaru ini atau pelanggaran lain oleh anggota rspo atau pihak terkait termasuk bumitama agri limited pada panel pengaduan rspo dan felda atau fgv fgv holdings berhad dan ioi group keduanya anggota rspo board of governors ada pula kelompok produsen gama plantation sangat terkait erat dengan anggota rspo wilmar internationalsikap greenpeace sejak awal tak pernah antisawit dan percaya minyak sawit sangat penting bagi petani serta ekonomi indonesia namun greenpeace mendorong sawit bersih dan berkelanjutankatanyaada instruksi presiden nomor tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan sawit katanya tak langsung meyakini ada permasalahan di sektor sawitdia bilang persoalan utama terletak pada pedagang minyak sawit yang masih terkait praktik perusakan hutan salah satu wilmar sebagai pedagang sawit terbesar duniapada wilmar pernah mengumumkan kebijakan tanpa deforestasi tanpa pembukaan gambut tanpa eksploitasi sayangnya temuan greenpeace yang terangkum dalam laporan hitung mundur terakhir menemukan wilmar masih mendapatkan minyak sawit dari kelompokkelompok perusahaan yang menghancurkan hutan dan menyerobot lahan masyarakat adat maupun komunitas lokalsementara itu pada anggota consumer goods forum berjanji membersihkan deforestasi dari rantai pasok seluruh komoditas pada bukan hanya minyak sawit juga kedelai bubur kertas kayu dan daging waktu terus berjalan bagi mereka memenuhi janji itu kurang hari lagi kita tak dapat membiarkan industri sawit gagalseharusnya pemerintah dan dpr menyoroti dan mengawasi perilaku pedagangpedagang minyak sawit dampak perilaku mereka katanya sawit indonesia menghadapi risiko pengurangan drastis ke negaranegara uni eropajika sawit ditanam mengedepankan pelestarian alam tanpa merusak hutan atau lahan gambut dan bebas konflik sosial kata kiki akan jadi solusi bagi permasalahan kesejahteraan ekonomi rakyat greenpeace berkampanye untuk mengakhiri deforestasi bukan mengakhiri minyak sawitdia bilang melarang ekspor minyak sawit tak sama dengan mengakhiri deforestasi perkebunan sawit katanya tanaman efisien penggunaan lahan satu hektar sawit menghasilkan minyak nabati lebih banyak dibandingkan tanaman lain seperti soya ataupun bunga mataharikalau minyak sawit dilarang perusahaan atau pemerintah bisa jadi beralih ke tanaman lain ia juga berisiko mengalihkan masalah ke tempat lain misal tanaman lain mungkin menggantikan peran sawit dalam deforestasi bahkan memperburukini salah satu alasan mengapa greenpeace tak mengadvokasi perusahaan atau pemerintah menghentikan atau melarang produksi minyak sawitkami berkampanye memastikan perusahaan tidak memproduksi atau memperdagangkan sawit yang mengorbankan hutan dan lahan gambut kata kikiabdullah dari walhi jambi mengatakan pelibatan multi pihak pada pertemuan ini patut diapresiasi dia berharap pnc baru dapat terimplementasi baikpc ini katanya jangan hanya hasil perundingan rspo perusahaan dan pemerintah tetapi penting sosialisasi ke masyarakat tentang mekanisme komplain maupun fungsi rspo jadi ketika ada konflik masyarakat tahu mekanisme yang bisa mereka lakukanselama ini katanya ketika ada konflik antara masyarakat dengan perusahaan sawit anggota rspo tim pengaduan rspo tak turun ke bawah dia bilang tak hanya menerima komplain tetapi kedatangan tim ke lapangan guna memastikan tindakan yang dapat dilakukan bersamadia contohkan kasus dampingan walhi jambi di desa batu ampar tak ada monitoring dan evaluasi rspohingga kini pasca kasus ditutup tak ada tim yang menyatakan diri perwakilan rspo turun ke lapangan kata abdullahsoal komitmen nol deforestasi katanya di jambi memang tak ada perusahaan baru tetapi ada penanaman kembali dan akuisisi perusahaan jadi khusus wilayah gambut sudah ada kawasan prioritas gambut kalau ditemukan di konsesi sawit anggota rspo harus ada tindakan tegas untuk mendesak perusahaan memenuhi pc barusekar banjaran aji dari advokasi lembaga studi dan hak asasi manusia elsam menyambut baik pc baru ini banyak masukan kolega di indonesia katanya lalu diadopsi seperti kelompok rentan dipertegas dalam pc baruawalnya kata sekar meminta empat kelompok yakni perempuan anak penyandang disabilitas dan masyarakat adatdalam pc baru hanya perempuan dan masyarakat adat diakomodir berikutnya akan berupaya memasukkan penyadang disabilitas dan anak katanyakami yakin tantangan selanjutnya ada antara pelaksanaan dengan aturan implementasi yang perlu didorongterkait perlindungan bagi pembela hak asasi manusia atau para pejuang lingkungan juga masuk dalam salah satu point pc walaupun masih ada pertanyaan soal proses pemberlakuanelsam mengapresiasi rspo mau mengadopsi ini selama ini katanya perusahaan sulit menerima dan tak mengenal persoalan pembela ham bisa dibilang kata sekar standar pc baru ini tinggi hingga penting mengawal implementasi di lapanganandi muttaqien dari elsam memberikan apresiasi serupa kini katanya rspo telah menyetujui dan mengadopsi pc dengan standar lebih tinggi baik soal perlindungan hutan dan peningkatan perlindungan hamsetelah ada standar baru yang jadi tantangan mengimplementasikan di lapangan selanjutnya kata andi rspo juga perlu memperbaiki pada sistem komplain dan auditharapannya perubahanperubahan dalam rspo bisa langsung berdampak pada masyarakat katanyasenada dikatakan ditta wisnu dari yayasan pusaka dia mengapresiasi pc baru terlebih konteks perlindungan pembela ham dia bilang ada banyak ancaman pembela ham atau masyarakat yang berkonflik dengan perkebunan sawit keterangan foto utama sawit disebutsebut sebagai produk andalan devisa negara untuk memproduksi bulirbulir buah ini menciptakan begitu banyak masalah dari perizinan tak sesuai prosedur menciptakan deforestasi bencana sampai pelanggaran ham indonesia perlu pembenahan kebun sawit serius hingga tak perlu lagi ekspansi cukup membenahi tata kelola dan produktivitas dari kebunkebun yang sudah ada foto sapariah saturi mongabay indonesia

Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya?. Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo pada 25 April 2017 lalu. Isinya, perihal implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.17/MENLHK/-SETJENKUM.1/2/2017 di Provinsi Kalimantan Barat.Dalam surat itu, Cornelis melaporkan, sebelum dua peraturan tersebut diterbitkan, telah ada 43 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, khususnya hutan tanaman industri. Bahkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengeluarkan izin, mengacu tata ruang kawasan hutan sesuai peruntukannya. Perusahaan-perusahaan itu juga mendapatkan persetujuan kelayakan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Cornelis juga menuliskan, perusahaan-perusahaan tersebut masih beroperasi, mengacu pedoman pelaksanaan yang telah diterbitkan pemerintah. Namun, akan terkena dampak dari dua aturan baru yang diterbitkan belakangan. Surat tiga lembar tersebut ditembuskan juga ke Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Badan Restorasi Gambut, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat, Marius Marcellus, membenarkan surat tersebut. “Surat itu hanya meminta arahan lebih lanjut Presiden. Ada pertentangan aturan yang sempat menimbulkan reaksi.” : Marius meluruskan adanya anggapan bahwa Kalbar tidak mendukung program restorasi gambut di Indonesia. Dia meminta semua pihak memandang permasalahan ini dengan jernih, tidak parsial. Surat itu juga bukan merupakan sikap tidak merespon positif itikad pemerintah untuk penataan pengelolaan sumber daya alam.Kata dia, PP 57 Tahun 2016 di dalam pasalnya menyatakan, bagi perusahaan yang sudah mengantongi izin dapat terus lanjut dengan memperhatikan (pengelolaan air). Sehingga tidak terjadi kebakaran di lahan gambut. Namun, kemudian keluar lagi aturan dari KLHK, yang di dalam pasalnya tidak ada penjabaran lebih lanjut. “Ini yang menjadi persoalan. Pasalnya, teman-teman di HTI sudah membangun industri,” katanya.Walau dalam peraturan disebutkan juga, untuk konsesi yang sebagain besar lahannya masuk kawasan gambut, akan dicarikan lahan pengganti. “Masalahnya dimana? Kalbar kan semuanya gambut,” tukas Marcel.Mestinya, kata dia, peraturan pemerintah dan turunan pelaksanaannya harus sejalan. Fakta di lapangan, tidak sedikit perusahaan-perusahaan HTI yang sudah melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan, salah satunya mendapat penghargaan dari KLHK. Dia menyontohkan: Alas Kusuma.Pemda Kalbar juga telah menganalisa dampak jika perusahaan-perusahaan tersebut hengkang. Salah satunya, 20 ribu warga akan kehilangan mata pencaharian. Jumlah itu didapat dari delapan perusahaan HTI yang ada. Akibatnya, sebut dia, Alas Kusuma telah mengurangi kegiatan operasional karena regulasi yang tidak sinkron ini.Konsep Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), paling ideal menjawab permasalahan gambut di Kalbar. KEE mempunyai prioritas di areal kubah gambut. Untuk kubah gambut yang belum beralih fungsi tutupan lahannya, mutlak harus dikonservasi. Sedangkan yang sudah mengantongi izin, bisa diteruskan hingga batas izin berakhir, dengan pengaturan air yang ketat. “Industri kehutanan di Kalbar, hadir tanpa dana perbankan sebagai pembiayaan. Mereka pakai dana untuk membangun,” kata Marcel. Walhi Kalimantan Barat menanggapi surat itu sebagai sikap Gubernur Kalbar, Cornelis, yang secara terbuka melawan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Ini preseden buruk bagi perlindungan dan perbaikan tata kelola ekosistem rawa gambut di Indonesia,” kata Anton P. Widjaya, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat.Sikap perlawanan tersebut, menempatkan kepentingan korporasi dan devisa negara dari kegiatan merusak ekosistem rawa gambut lebih penting dari pada inisiatif perlindungan dan perbaikan tata kelolanya, khususnya di Kalimantan Barat. “Kami meminta Pemerintah Daerah Kalimantan Barat tidak menutup mata fakta bahwa rezim keterlanjuran izin-izin konsesi kebun kayu berkontribusi terhadap penghancuran lingkungan hidup di Kalimantan Barat,” ujar Anton.Pemerintah Daerah Kalimantan Barat harus menunjukkan komitmen kuat untuk melakukan pembenahan tata kelola SDA khususnya sektor kehutanan dan perkebunan. Juga, upaya penegakan hukum yang tengah dijalankan pemerintah dan berbagai komitmen Presiden Joko Widodo lainnya. Seperti, moratorium dan pemulihan ekosistem gambut.Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/-SETJENKUM.1/2/2017 adalah tindakan kongkrit negara mewujudkan perlindungan dan perbaikan ekosistem rawa gambut terdegradasi di seluruh wilayah Indonesia.“Peraturan tersebut bersifat mandatori, mengikat seluruh pemangku kepentingan dibawahnya untuk menjadi implementor, mengawal, jika diperlukan memaksa sanksi pidana,” paparnya. Dalam kasus Kalbar, hanya 15 perusahaan yang berada di gambut dari 47 IUPHHK-HTI. Jadi, surat gubernur tersebut hanya mewakili segelintir pihak. “Seharusnya Pemprov Kalbar melakukan revitalisasi izin HTI, bukan melawan kebijakan penyelamatan gambut,” cetus Muhammad Lutharif, dari Eyes of Forest Kalimantan Barat.Sebelum PP 57 terbit, Menurut Lutharif, korporasi kehutanan seperti Asia Pulp and Paper (APP Grup) dan April Grup pada tahun 2013 dan 2014 telah meluncurkan komitmen Kebijakan Konservasi. APP meluncurkan (FCP) dan APRIL meluncurkan (SMFP). Dua kebijakan tersebut berkomitmen mematuhi hukum Indonesia, melindungi dan melestarikan gambut, selain mereka juga berkomitmen menghentikan penebangan hutan alam hingga 2019 dan 2020.Selain industri kehutanan, industri perkebunan kelapa sawit juga meluncurkan komitmen sama. Korporasi Asian Agri, Wilmar, GAR, Salim dan Sinarmas juga menerbitkan komitmen menyelamatkan gambut dan mematuhi hukum Indonesia. Saatnya mereka semua konsisten dengan komitmen-komitmen tersebut.Di dunia global, bahkan korporasi kehutanan dan sawit telah mengkampanyekan bahwa mereka telah berubah dan berjuang mematuhi hukum Indonesia dan menyelamatkan gambut. “Faktanya, ketika Pemerintah Indonesia meminta mereka mematuhi hukum untuk menyelamatkan gambut, mengapa korporasi malah tidak patuh,” ungkapnya.Pemerintah harus mengambil tindakan tegas kepada seluruh jajaran pejabat dibawahnya baik pusat maupun daerah yang melakukan perlawanan. Atau, menghambat target perlindungan dan pemulihan gambut akibat karhutla yang terjadi.“Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus menegur keras dan menertibkan jajarannya yang tidak menjalankan PP 57 dengan konsisten,” tandasnya.

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

gubernur kalimantan barat bersurat ke presiden jokowi perihal investasi di gambut maksudnya gubernur kalimantan barat cornelis mengirimkan surat kepada presiden joko widodo pada april lalu isinya perihal implementasi peraturan pemerintah nomor tahun dan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor pmenlhksetjenkum di provinsi kalimantan baratdalam surat itu cornelis melaporkan sebelum dua peraturan tersebut diterbitkan telah ada perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan khususnya hutan tanaman industri bahkan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang mengeluarkan izin mengacu tata ruang kawasan hutan sesuai peruntukannya perusahaanperusahaan itu juga mendapatkan persetujuan kelayakan lingkungan berdasarkan peraturan perundangundangancornelis juga menuliskan perusahaanperusahaan tersebut masih beroperasi mengacu pedoman pelaksanaan yang telah diterbitkan pemerintah namun akan terkena dampak dari dua aturan baru yang diterbitkan belakangan surat tiga lembar tersebut ditembuskan juga ke menteri koordinator politik hukum dan keamanan menteri koordinator perekonomian menteri dalam negeri menteri lingkungan hidup dan kehutanan kepala badan koordinasi penanaman modal kepala badan restorasi gambut dan ketua asosiasi pengusaha hutan indonesiakepala dinas kehutanan kalimantan barat marius marcellus membenarkan surat tersebut surat itu hanya meminta arahan lebih lanjut presiden ada pertentangan aturan yang sempat menimbulkan reaksi marius meluruskan adanya anggapan bahwa kalbar tidak mendukung program restorasi gambut di indonesia dia meminta semua pihak memandang permasalahan ini dengan jernih tidak parsial surat itu juga bukan merupakan sikap tidak merespon positif itikad pemerintah untuk penataan pengelolaan sumber daya alamkata dia pp tahun di dalam pasalnya menyatakan bagi perusahaan yang sudah mengantongi izin dapat terus lanjut dengan memperhatikan pengelolaan air sehingga tidak terjadi kebakaran di lahan gambut namun kemudian keluar lagi aturan dari klhk yang di dalam pasalnya tidak ada penjabaran lebih lanjut ini yang menjadi persoalan pasalnya temanteman di hti sudah membangun industri katanyawalau dalam peraturan disebutkan juga untuk konsesi yang sebagain besar lahannya masuk kawasan gambut akan dicarikan lahan pengganti masalahnya dimana kalbar kan semuanya gambut tukas marcelmestinya kata dia peraturan pemerintah dan turunan pelaksanaannya harus sejalan fakta di lapangan tidak sedikit perusahaanperusahaan hti yang sudah melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku bahkan salah satunya mendapat penghargaan dari klhk dia menyontohkan alas kusumapemda kalbar juga telah menganalisa dampak jika perusahaanperusahaan tersebut hengkang salah satunya ribu warga akan kehilangan mata pencaharian jumlah itu didapat dari delapan perusahaan hti yang ada akibatnya sebut dia alas kusuma telah mengurangi kegiatan operasional karena regulasi yang tidak sinkron inikonsep kawasan ekosistem esensial kee paling ideal menjawab permasalahan gambut di kalbar kee mempunyai prioritas di areal kubah gambut untuk kubah gambut yang belum beralih fungsi tutupan lahannya mutlak harus dikonservasi sedangkan yang sudah mengantongi izin bisa diteruskan hingga batas izin berakhir dengan pengaturan air yang ketat industri kehutanan di kalbar hadir tanpa dana perbankan sebagai pembiayaan mereka pakai dana untuk membangun kata marcel walhi kalimantan barat menanggapi surat itu sebagai sikap gubernur kalbar cornelis yang secara terbuka melawan peraturan pemerintah dan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan ini preseden buruk bagi perlindungan dan perbaikan tata kelola ekosistem rawa gambut di indonesia kata anton p widjaya direktur eksekutif daerah walhi kalimantan baratsikap perlawanan tersebut menempatkan kepentingan korporasi dan devisa negara dari kegiatan merusak ekosistem rawa gambut lebih penting dari pada inisiatif perlindungan dan perbaikan tata kelolanya khususnya di kalimantan barat kami meminta pemerintah daerah kalimantan barat tidak menutup mata fakta bahwa rezim keterlanjuran izinizin konsesi kebun kayu berkontribusi terhadap penghancuran lingkungan hidup di kalimantan barat ujar antonpemerintah daerah kalimantan barat harus menunjukkan komitmen kuat untuk melakukan pembenahan tata kelola sda khususnya sektor kehutanan dan perkebunan juga upaya penegakan hukum yang tengah dijalankan pemerintah dan berbagai komitmen presiden joko widodo lainnya seperti moratorium dan pemulihan ekosistem gambutpenerbitan peraturan pemerintah nomor tahun dan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor pmenlhksetjenkum adalah tindakan kongkrit negara mewujudkan perlindungan dan perbaikan ekosistem rawa gambut terdegradasi di seluruh wilayah indonesiaperaturan tersebut bersifat mandatori mengikat seluruh pemangku kepentingan dibawahnya untuk menjadi implementor mengawal jika diperlukan memaksa sanksi pidana paparnya dalam kasus kalbar hanya perusahaan yang berada di gambut dari iuphhkhti jadi surat gubernur tersebut hanya mewakili segelintir pihak seharusnya pemprov kalbar melakukan revitalisasi izin hti bukan melawan kebijakan penyelamatan gambut cetus muhammad lutharif dari eyes of forest kalimantan baratsebelum pp terbit menurut lutharif korporasi kehutanan seperti asia pulp and paper app grup dan april grup pada tahun dan telah meluncurkan komitmen kebijakan konservasi app meluncurkan fcp dan april meluncurkan smfp dua kebijakan tersebut berkomitmen mematuhi hukum indonesia melindungi dan melestarikan gambut selain mereka juga berkomitmen menghentikan penebangan hutan alam hingga dan selain industri kehutanan industri perkebunan kelapa sawit juga meluncurkan komitmen sama korporasi asian agri wilmar gar salim dan sinarmas juga menerbitkan komitmen menyelamatkan gambut dan mematuhi hukum indonesia saatnya mereka semua konsisten dengan komitmenkomitmen tersebutdi dunia global bahkan korporasi kehutanan dan sawit telah mengkampanyekan bahwa mereka telah berubah dan berjuang mematuhi hukum indonesia dan menyelamatkan gambut faktanya ketika pemerintah indonesia meminta mereka mematuhi hukum untuk menyelamatkan gambut mengapa korporasi malah tidak patuh ungkapnyapemerintah harus mengambil tindakan tegas kepada seluruh jajaran pejabat dibawahnya baik pusat maupun daerah yang melakukan perlawanan atau menghambat target perlindungan dan pemulihan gambut akibat karhutla yang terjadipemerintahan joko widodojusuf kalla harus menegur keras dan menertibkan jajarannya yang tidak menjalankan pp dengan konsisten tandasnya

Gorontalo Sebagai Provinsi Konservasi, Apa yang Harus Dibenahi?. Senin pagi, 5 Desember 2016. Orang-orang mulai berkumpul di kantor yang berada di ketinggian. Tempat ini sering disebut puncak Botu. Di sinilah kantor DPRD Provinsi Gorontalo berada, pun letaknya tak begitu jauh dengan kantor gubernur. Hari itu digelar sidang Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka ulang tahun Provinsi Gorontalo ke-16, pasca-memisahkan diri dengan Sulawesi Utara, tahun 2000 lalu.Rapat itu kedatangan tamu istimewa. Ia adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar. Gorontalo memang punya kenangan tersendiri bagi Siti Nurbaya, karena saat Gorontalo pertama kali dideklarasikan sebagai provinsi, ia ikut menjadi saksi. Saat itu, ia menjabat Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.Siti Nurbaya didaulat memberikan sambutan. Kado spesial diucapkan Siti Nurbaya, yaitu menetapkan Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi. Di Indonesia, sebelumnya hanya ada wilayah yang ditetapkan yaitu Provinsi Papua Barat dan Kalimantan Timur.”Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi. Pembangunan dan konservasi bisa berdampingan untuk keperluan generasi akan datang,” terangnya. : Dalam pernyataan tertulis yang diterima , Siti Nurbaya memberikan beberapa catatan penting tentang. Menurutnya, Gorontalo adalah contoh sebuah negeri maritim dan agraris yang bertemu dalam satu ruang. Daerah ini juga menjadi rumah bagi jantung keanekaragaman hayati, serta menyimpan cadangan air tanah yang besar.”Saya menyebutnya sebagai alam di punggung Sulawesi. Saya mengajak semua elemen agar mengaktualisasi rasa syukur akan kekayaan alam ini dengan cara menjaganya. Terutama, untuk bersama mendukung agenda pengendalian perubahan iklim, yang telah menjadi masalah global.”Siti Nurbaya menegaskan perwujudan Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi. Ada berapa areal konservasi di sini, seperti Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW), Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohatu yang sedang diusulkan dinaikan statusnya menjadi taman nasional, Cagar Alam Panua, Cagar Alam Tanjung Panjang, Cagar Alam Mas Popaya Raja, serta Cagar Alam Tangale.Dengan pendekatan konservasi guna menjaga kekayaan alam, Gorontalo diproyeksikan maju pada sektor pariwisata, energi dan pelestarian budaya. ”Kita songsong majunya pembangunan Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi, dengan dukungan tata kelola pemerintahan daerah serta hubungan eksekutif dan legislatif. Semangat dan kepeloporan, akan menorehkan tinta emas di negeri ini, Indonesia yang kita cintai,” jelasnya. Kamis siang, 2 Februari 2017. Rumah dinas Gubernur Gorontalo sangat ramai. Zudan Arif Fakrulloh, pelaksana tugas Gubernur Gorontalo, baru saja mendapat gelar adat Moloopu. Gelar ini bermakna bahwa Zudah telah diterima kepemimpinannya secara adat bagi masyarakat Gorontalo. Sebelumnya, Zudan menjabat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena Gorontalo sedang dalam proses pemilihan kepala daerah, maka pada 27 Oktober 2016, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantiknya sebagai pelaksana tugas Gubernur Gorontalo.Saya menemui Zudan usai menerima gelar adat itu, menanyakan penetapan Gorontalo sebagai provinsi konservasi. Menurutnya, seminggu sebelumnya, ia sudah menghadap Siti Nurbaya Bakar, menindaklanjuti provinsi konservasi tersebut.“Gorontalo sudah ditetapkan sebagai Provinsi Konservasi, 5 Desember 2016. Apa yang akan dikonservasi? Itu yang akan kita rumuskan nanti,” kata Zudan. : Menurut pengamatannya, ada empat titik penting yang harus dibenahi untuk dikonservasi, yaitu gunung, darat, laut, dan danau. Ia mencontohkan, bukit-bukit banyak pohonnya ditebang dan dibakar kemudian ditanami jagung. Begitu pun dengan danau yang semakin dangkal karena di hulunya sudah gundul hingga menyebabkan sedimentasi yang tinggi.“Saya juga sampaikan ke Ibu Menteri akan membuat hutan raya yang di dalamnya ada kebun binatang, karena di seluruh Sulawesi tidak ada yang punya kebun binatang. Dulu sih ada, tapi tidak berkembang dengan baik.”“Dan Ibu Menteri setuju. Sekarang sedang dibahas dengan Tim Teknis Provinsi dan Tim Teknis di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ungkap Zudan.Pada 7 Februari 2017, Zudan memberikan sambutannya saat digelar acara “Konsultasi dan sosialisasi kebijakan adaptasi dan perubahan iklim Kabupaten Gorontalo”. Di acara tersebut, ia menyentil Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi.Menurutnya, ada lima arah pembangunan yang harus dilakukan; tata ruang berbasis konservasi untuk mereduksi potensi bencana, formulasi program pemantapan fungsi konservasi di kawasan konservasi, formulasi dan introduksi program pertanian berbasis konservasi di kawasan pertanian yang rentan degradasi lahan, dan peningkatan kelembagaan dan pemantapan peran KPH dalam pengelolaan hutan (hutan produksi dan hutan lindung) skala tapak.“Yang terakhir adalah sinkronisasi program pusat dan daerah dalam pemantapan fungsi konservasi di kawasan konservasi dan peningkatan fungsi konservasi di kawasan non-konservasi.”Bagaimana dengan ekspansi perkebunan sawit dan tambang yang kini masuk Gorontalo? Menurut Zudan, ia tidak bisa mengatakan hal ini tidak layak. Karena dulu saat memberikan izin, sudah ada pertimbangan dan kajian. Yang penting adalah lingkungannya tidak rusak karena pihaknya mempertimbangkan, percepatan ekonomi harus ada investor yang masuk.“Namun investasinya harus pro lingkungan. Kalau sawit masih kita toleransi. Tapi tambang, kita harus lihat dulu, harus melakukan rekonstruksi lingkungan, dan diupayakan lingkungannya itu kembali seperti semula.”“Ini memang tidak mudah. Kalau investasi tidak masuk, kita akan begini-begini terus. APBD kita sangat kecil. Namun, investornya harus peduli lingkungan,” kata Zudan. Penetapan Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi membuat kaget sejumlah pihak. Rahman Dako, pegiat lingkungan di Gorontalo mengaku dasar penetapan tersebut tidak ada. “Ibu Menteri tiba-tiba bicara di atas mimbar, langsung menetapkan Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi.”Menurut Rahman, ide tersebut sangat baik karena lingkungan hidup di Gorontalo sungguh memprihatinkan. Namun, yang dikhawatirkan adalah ketidaksiapan berbagai pihak akan status tersebut. “Buktinya, sampai hari ini Gorontalo belum ada Balai KSDA sendiri, masih di bawah Sulawesi Utara.”Syamsudin Hadju, Kepala BKSDA Seksi Wilayah II Sulawesi Utara di Gorontalo, mengungkapkan hal yang sama. Saat ditemui di kantornya, awalnya Syamsudin enggan memberi komentar, menurutnya tidak ada data, informasi, dan kajian yang jelas mengenai penetapan kawasan konservasi. Namun karena sudah telanjur dikukuhkan, yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan informasi valid. Misalkan tentang kondisi kawasan hutan; apa permasalahannya, apa yang akan diperbuat, program yang harus dilakukan, dan kelompok kerja.Menurut Syamsudin, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan datang ke Gorontalo, 5 Desember 2016, ia baru mengetahui penetapan tersebut keesokan harinya ketika membaca koran. Padahal, ia ikut mendampingi Siti Nurbaya sejak pertama kali datang, namun tidak berada di kantor DPRD Provinsi ketika sang menteri memberikan sambutan dan menetapkan Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi.“Berbeda dengan penetapan Papua Barat dan Kalimantan Timur yang kajiannya jelas. Apa yang menjadi latar penetapan Provinsi Konservasi itu yang perlu. Misalkan, bagaimana sih Cagar Alam Tanjung Panjang, bagaimana Cagar Alam Panua, dan sebagainya.”Penetapan Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi bisa jadi karena dua hal. , dianggap berprestasi menjaga kawasan konservasi. Misalkan, Suaka Margasatwa Nantu yang merupakan wilayah konservasi paling kecil tekanannya di seluruh Indonesia. bisa saja penetapan berangkat dari keterpurukan sehingga ada upaya-upaya pelestarian. “Nah, ini yang harus dilihat, harus ada data, informasi, dan kajian penetapan Provinsi Konservasi.” Data Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo menyebutkan, laju deforestrasi di Gorontalo sebesar 3.976,3 hektare per tahun rata-rata di seluruh kawasan hutan.Dinas Kehutanan menyebut, ada empat alasan penyebabnya, yaitu tekanan penduduk, perambahan atau perladangan berpindah (), penambang emas tanpa izin (peti), dan kebijakan yang kurang tepat.Terkait kebijakan, Perkumpulan Japesda Gorontalo menyebut awal mula pelepasan kawasan hutan di wilayah yang menyebut diri sebagai Serambi Medinah itu adalah, melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan tanggal 25 Mei 2010. Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan saat itu, yang sekarang menjabat sebagai Ketua MPR, menerbitkan surat keputusan bernomor 324/Menhut-II/2010 yang mengesahkan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan hutan seluas 22.605 hektare di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Boalemo. .Sementara, beberapa kasus alih fungsi di kawasan konservasi juga tak kunjung selesai. Salah satunya adalah Cagar Alam Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato. Luas kawasan konservasi ini 3.174,10 hektare. Namun, lebih dari 2.600 hektare dari total luasannya, dirambah dan dikuasai kemudian beralih fungsi menjadi tambak udang dan ikan bandeng. Laporan Kajian Kelayakan Pemulihan Ekosistem di Cagar Alam Tanjung Panjang yang disusun BKSDA Sulawesi Utara tahun 2013 menyebutkan, ekspansi jual beli lahan tambak di kawasan konservasi ini berlangsung intensif dan melibatkan beberapa aktor lokal, termasuk jaringan etnis “Selatan” dan aparat setempat. Selatan yang dimaksud adalah petani tambak yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ada relasi ekonomi yang sangat lokal dan sifatnya mutualistik.Awal September 2015 silam, saya mendatangi Desa Babalonge, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato. Di pinggir jalan tampak jelas plang yang berisi pelarangan membuka lahan mangrove beserta sanksi dan ancaman hukuman penjara. Di belakang plang tersebut, terdapat tambak ikan bandeng dan udang, serta sebuah rumah yang lebih mirip pondok. Pemiliknya bernama Daeng Sire, asal Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.“Saya datang membuka tambak karena jasa salah seorang anggota polisi di Polres Pohuwato. Saya beli lima hektar seharga Rp 100 juta. Saya baru satu kali panen, tapi belum balik modal. Dan saya tidak tahu kalau kawasan ini dilindungi,” kata Daeng Sire.Menurut catatan BKSDA Sulawesi Utara, hampir semua lokasi tambak awalnya di bawah kekuasaan perorangan atau kelompok, di beberapa desa di kawasan konservasi. Tapi kemudian dijual atau disewakan kepada pendatang melalui tangan-tangan penghubung.“Jelas bahwa isu ganti rugi akan menjadi urusan yang sangat krusial dan menantang, baik dalam proses negosiasi, validasi data, maupun kalkulasi jangka pendeknya,” tulis BKSDA Sulawesi Utara, dalam laporannya.Ragam persoalan dan tekanan yang dihadapi wilayah berstatus konservasi di Gorontalo tersebut diharapkan menjadi latar belakang penetapan Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi. Dengan demikian, berbagai masalah krusial itu bisa diselesaikan.

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

gorontalo sebagai provinsi konservasi apa yang harus dibenahi senin pagi desember orangorang mulai berkumpul di kantor yang berada di ketinggian tempat ini sering disebut puncak botu di sinilah kantor dprd provinsi gorontalo berada pun letaknya tak begitu jauh dengan kantor gubernur hari itu digelar sidang rapat paripurna istimewa dalam rangka ulang tahun provinsi gorontalo ke pascamemisahkan diri dengan sulawesi utara tahun lalurapat itu kedatangan tamu istimewa ia adalah menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya bakar gorontalo memang punya kenangan tersendiri bagi siti nurbaya karena saat gorontalo pertama kali dideklarasikan sebagai provinsi ia ikut menjadi saksi saat itu ia menjabat sekretaris jenderal departemen dalam negerisiti nurbaya didaulat memberikan sambutan kado spesial diucapkan siti nurbaya yaitu menetapkan gorontalo sebagai provinsi konservasi di indonesia sebelumnya hanya ada wilayah yang ditetapkan yaitu provinsi papua barat dan kalimantan timursaya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggitingginya untuk gorontalo sebagai provinsi konservasi pembangunan dan konservasi bisa berdampingan untuk keperluan generasi akan datang terangnya dalam pernyataan tertulis yang diterima siti nurbaya memberikan beberapa catatan penting tentang menurutnya gorontalo adalah contoh sebuah negeri maritim dan agraris yang bertemu dalam satu ruang daerah ini juga menjadi rumah bagi jantung keanekaragaman hayati serta menyimpan cadangan air tanah yang besarsaya menyebutnya sebagai alam di punggung sulawesi saya mengajak semua elemen agar mengaktualisasi rasa syukur akan kekayaan alam ini dengan cara menjaganya terutama untuk bersama mendukung agenda pengendalian perubahan iklim yang telah menjadi masalah globalsiti nurbaya menegaskan perwujudan gorontalo sebagai provinsi konservasi ada berapa areal konservasi di sini seperti taman nasional bogani nani wartabone tnbnw suaka margasatwa nantuboliyohatu yang sedang diusulkan dinaikan statusnya menjadi taman nasional cagar alam panua cagar alam tanjung panjang cagar alam mas popaya raja serta cagar alam tangaledengan pendekatan konservasi guna menjaga kekayaan alam gorontalo diproyeksikan maju pada sektor pariwisata energi dan pelestarian budaya kita songsong majunya pembangunan gorontalo sebagai provinsi konservasi dengan dukungan tata kelola pemerintahan daerah serta hubungan eksekutif dan legislatif semangat dan kepeloporan akan menorehkan tinta emas di negeri ini indonesia yang kita cintai jelasnya kamis siang februari rumah dinas gubernur gorontalo sangat ramai zudan arif fakrulloh pelaksana tugas gubernur gorontalo baru saja mendapat gelar adat moloopu gelar ini bermakna bahwa zudah telah diterima kepemimpinannya secara adat bagi masyarakat gorontalo sebelumnya zudan menjabat direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil karena gorontalo sedang dalam proses pemilihan kepala daerah maka pada oktober menteri dalam negeri tjahjo kumolo melantiknya sebagai pelaksana tugas gubernur gorontalosaya menemui zudan usai menerima gelar adat itu menanyakan penetapan gorontalo sebagai provinsi konservasi menurutnya seminggu sebelumnya ia sudah menghadap siti nurbaya bakar menindaklanjuti provinsi konservasi tersebutgorontalo sudah ditetapkan sebagai provinsi konservasi desember apa yang akan dikonservasi itu yang akan kita rumuskan nanti kata zudan menurut pengamatannya ada empat titik penting yang harus dibenahi untuk dikonservasi yaitu gunung darat laut dan danau ia mencontohkan bukitbukit banyak pohonnya ditebang dan dibakar kemudian ditanami jagung begitu pun dengan danau yang semakin dangkal karena di hulunya sudah gundul hingga menyebabkan sedimentasi yang tinggisaya juga sampaikan ke ibu menteri akan membuat hutan raya yang di dalamnya ada kebun binatang karena di seluruh sulawesi tidak ada yang punya kebun binatang dulu sih ada tapi tidak berkembang dengan baikdan ibu menteri setuju sekarang sedang dibahas dengan tim teknis provinsi dan tim teknis di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ungkap zudanpada februari zudan memberikan sambutannya saat digelar acara konsultasi dan sosialisasi kebijakan adaptasi dan perubahan iklim kabupaten gorontalo di acara tersebut ia menyentil gorontalo sebagai provinsi konservasimenurutnya ada lima arah pembangunan yang harus dilakukan tata ruang berbasis konservasi untuk mereduksi potensi bencana formulasi program pemantapan fungsi konservasi di kawasan konservasi formulasi dan introduksi program pertanian berbasis konservasi di kawasan pertanian yang rentan degradasi lahan dan peningkatan kelembagaan dan pemantapan peran kph dalam pengelolaan hutan hutan produksi dan hutan lindung skala tapakyang terakhir adalah sinkronisasi program pusat dan daerah dalam pemantapan fungsi konservasi di kawasan konservasi dan peningkatan fungsi konservasi di kawasan nonkonservasibagaimana dengan ekspansi perkebunan sawit dan tambang yang kini masuk gorontalo menurut zudan ia tidak bisa mengatakan hal ini tidak layak karena dulu saat memberikan izin sudah ada pertimbangan dan kajian yang penting adalah lingkungannya tidak rusak karena pihaknya mempertimbangkan percepatan ekonomi harus ada investor yang masuknamun investasinya harus pro lingkungan kalau sawit masih kita toleransi tapi tambang kita harus lihat dulu harus melakukan rekonstruksi lingkungan dan diupayakan lingkungannya itu kembali seperti semulaini memang tidak mudah kalau investasi tidak masuk kita akan beginibegini terus apbd kita sangat kecil namun investornya harus peduli lingkungan kata zudan penetapan gorontalo sebagai provinsi konservasi membuat kaget sejumlah pihak rahman dako pegiat lingkungan di gorontalo mengaku dasar penetapan tersebut tidak ada ibu menteri tibatiba bicara di atas mimbar langsung menetapkan gorontalo sebagai provinsi konservasimenurut rahman ide tersebut sangat baik karena lingkungan hidup di gorontalo sungguh memprihatinkan namun yang dikhawatirkan adalah ketidaksiapan berbagai pihak akan status tersebut buktinya sampai hari ini gorontalo belum ada balai ksda sendiri masih di bawah sulawesi utarasyamsudin hadju kepala bksda seksi wilayah ii sulawesi utara di gorontalo mengungkapkan hal yang sama saat ditemui di kantornya awalnya syamsudin enggan memberi komentar menurutnya tidak ada data informasi dan kajian yang jelas mengenai penetapan kawasan konservasi namun karena sudah telanjur dikukuhkan yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan informasi valid misalkan tentang kondisi kawasan hutan apa permasalahannya apa yang akan diperbuat program yang harus dilakukan dan kelompok kerjamenurut syamsudin ketika menteri lingkungan hidup dan kehutanan datang ke gorontalo desember ia baru mengetahui penetapan tersebut keesokan harinya ketika membaca koran padahal ia ikut mendampingi siti nurbaya sejak pertama kali datang namun tidak berada di kantor dprd provinsi ketika sang menteri memberikan sambutan dan menetapkan gorontalo sebagai provinsi konservasiberbeda dengan penetapan papua barat dan kalimantan timur yang kajiannya jelas apa yang menjadi latar penetapan provinsi konservasi itu yang perlu misalkan bagaimana sih cagar alam tanjung panjang bagaimana cagar alam panua dan sebagainyapenetapan gorontalo sebagai provinsi konservasi bisa jadi karena dua hal dianggap berprestasi menjaga kawasan konservasi misalkan suaka margasatwa nantu yang merupakan wilayah konservasi paling kecil tekanannya di seluruh indonesia bisa saja penetapan berangkat dari keterpurukan sehingga ada upayaupaya pelestarian nah ini yang harus dilihat harus ada data informasi dan kajian penetapan provinsi konservasi data dinas kehutanan dan energi sumber daya mineral provinsi gorontalo menyebutkan laju deforestrasi di gorontalo sebesar hektare per tahun ratarata di seluruh kawasan hutandinas kehutanan menyebut ada empat alasan penyebabnya yaitu tekanan penduduk perambahan atau perladangan berpindah penambang emas tanpa izin peti dan kebijakan yang kurang tepatterkait kebijakan perkumpulan japesda gorontalo menyebut awal mula pelepasan kawasan hutan di wilayah yang menyebut diri sebagai serambi medinah itu adalah melalui surat keputusan sk menteri kehutanan tanggal mei zulkifli hasan menteri kehutanan saat itu yang sekarang menjabat sebagai ketua mpr menerbitkan surat keputusan bernomor menhutii yang mengesahkan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan hutan seluas hektare di kabupaten bone bolango kabupaten gorontalo kabupaten pohuwato dan kabupaten boalemo sementara beberapa kasus alih fungsi di kawasan konservasi juga tak kunjung selesai salah satunya adalah cagar alam tanjung panjang di kabupaten pohuwato luas kawasan konservasi ini hektare namun lebih dari hektare dari total luasannya dirambah dan dikuasai kemudian beralih fungsi menjadi tambak udang dan ikan bandeng laporan kajian kelayakan pemulihan ekosistem di cagar alam tanjung panjang yang disusun bksda sulawesi utara tahun menyebutkan ekspansi jual beli lahan tambak di kawasan konservasi ini berlangsung intensif dan melibatkan beberapa aktor lokal termasuk jaringan etnis selatan dan aparat setempat selatan yang dimaksud adalah petani tambak yang berasal dari sulawesi selatan ada relasi ekonomi yang sangat lokal dan sifatnya mutualistikawal september silam saya mendatangi desa babalonge kecamatan lemito kabupaten pohuwato di pinggir jalan tampak jelas plang yang berisi pelarangan membuka lahan mangrove beserta sanksi dan ancaman hukuman penjara di belakang plang tersebut terdapat tambak ikan bandeng dan udang serta sebuah rumah yang lebih mirip pondok pemiliknya bernama daeng sire asal kabupaten pangkep sulawesi selatansaya datang membuka tambak karena jasa salah seorang anggota polisi di polres pohuwato saya beli lima hektar seharga rp juta saya baru satu kali panen tapi belum balik modal dan saya tidak tahu kalau kawasan ini dilindungi kata daeng siremenurut catatan bksda sulawesi utara hampir semua lokasi tambak awalnya di bawah kekuasaan perorangan atau kelompok di beberapa desa di kawasan konservasi tapi kemudian dijual atau disewakan kepada pendatang melalui tangantangan penghubungjelas bahwa isu ganti rugi akan menjadi urusan yang sangat krusial dan menantang baik dalam proses negosiasi validasi data maupun kalkulasi jangka pendeknya tulis bksda sulawesi utara dalam laporannyaragam persoalan dan tekanan yang dihadapi wilayah berstatus konservasi di gorontalo tersebut diharapkan menjadi latar belakang penetapan gorontalo sebagai provinsi konservasi dengan demikian berbagai masalah krusial itu bisa diselesaikan

Cerita dari Kampung Sira–Manggroholo, Upaya Warga Bentengi Hutan Papua dari Serbuan Sawit. Kala saya menapakkan kaki, hujan deras baru berhenti menyirami hutan Kampung Sira, Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, sore penghujung tahun lalu. Lantai hutan berpasir, walau hujan tak mudah tergelincir.Sekitar satu kilometer ke dalam hutan, di tengah rintik hujan, terlihat Yoel Sremere, sedang bekerja. Dia membuka lahan bekas pakai seluas setengah lapangan sepakbola di tengah hutan. Lokasi itu akan jadi kebun percontohan.Dia sudah bekerja hampir satu minggu di hutan. Di situ, terlihat ada beberapa semaian umbi-umbian seperti keladi. “Ini baru contoh, mudah-mudahan berhasil,” kata mantan kepala Kampung Sira ini.Yoel satu dari 37 keluarga Kampung Sira yang tinggal di perbukitan ini belum lama menikmati ‘kemerdekaan’. Pada 2014, mereka mendapatkan hak mengelola hutan mandiri, melalui mekanisme hutan desa seluas 1.850 hektar.Selain Sira, ada Kampung Manggroholo. Ia di lembah. Jarak sekitar 200 meter dipisahkan tegakan sagu. Manggroholo– kampung pemekaran, sebelumnya masuk Kampung Sira– juga hutan desa sejak 2014 seluas 1.695 hektar.Hutan di dua kampung ini dimiliki dua marga besar, Sremere dan Kladit, bagian dari wilayah adat Knasaimos seluas 81.390,6 hektar. Knasaimos mengacu pada dua distrik besar di daerah itu, yakni Distrik Saifi dan Seremuk, dengan warga masih memiliki tali kekerabatan.Sira dan Manggroholo berjarak sekitar empat sampai lima kilometer dari ibukota Kabupaten Sorong Selatan. Ia rumah bagi pepohonan seperti merbau, nyatoh, damar dan gaharu– sebelumnya berada di hutan produksi konversi– mayoritas (71%) hutan primer. Sekitar 20% kawasan ini hutan manggrove.Sejak satu dekade lalu, hutan kedua kampung itu terancam ekspansi sawit. Menurut data Dinas Kehutanan Papua Barat, setidaknya sampai akhir 2015, tercatat 401.000 hektar hutan di di Papua Barat jadi lokasi sawit, 102.792 hektar di Kabupaten Sorong Selatan.Saat ini perusahaan sawit, PT. Internusa Jaya Sejahtera beroperasi pada tiga titik berbeda mengepung hutan desa ini. Bahkan pada beberapa titik, seperti di sebelah selatan, bersentuhan langsung dengan hutan desa. Keberadaan perusahaan sawit ini memaksa luas hutan desa terpangkas dari semula usulan 4.100 hektar jadi 3.545 hektar, atau susut 500 hektar lebih. Perjuangan agar hutan Sira dan Manggroholo sebagai hutan desa bukan tanpa sebab. Masyarakat sadar memastikan hutan terjaga dari tangan-tangan tak bertanggungjawab demi mereka bisa hidup, dan anak cucu.Pada 1988-1989, pemerintah berencana jadikan hutan mereka wilayah transmigrasi, tetapi ditolak. Masyarakat khawatir gelombang warga baru mengancam hutan.Sekitar 10 tahun kemudian ancaman kembali muncul, tepatnya 2000-2002. Kali ini cukup menggiurkan, menjadikan hutan mereka sasaran perusahaan kayu log. Warga bergeming.Mereka juga pernah mendengar seletingan kabar pada 2012 mau ada perusahaan sawit masuk ke kampung tetangga. Kabar itu cukup mengkhawatirkan.“Warga pikir jika sawit masuk di kampung tetangga, sudah pasti hutan di sekitar Kampung Sira dan Manggroholo ikut menanggung beban. Bisa saja sawit itu meminta kawasan hutan kami,” kata Arkilaus Kladit, Dewan Adat Knasaimos. Dia bilang, ada beberapa perusahaan sawit lagi berusaha masuk, tetapi lupa nama.Arkilaus, salah satu pemuda di balik upaya menjadikan hutan ini terlindungi dengan cara usulkan sebagai hutan desa.Cerita ancaman hutan warga masih berlanjut. Pada 2013-2014, perusahaan sawit lagi-lagi kembali menganggu. Kali ini lebih menekan. Perusahaan langsung menawarkan kerjasama dengan Pemerintah Sorong Selatan.Masyarakat ‘dipaksa’ mengikuti pertemuan antara perusahaan dengan pemerintah daerah di Ibukota Sorong Selatan, Teminabuan, berjarak sekitar 3 kilometer dari kampung.Dalam pertemuan itu, perusahaan terbuka ingin masuk ke kampung mereka. Pertemuan memanas. Warga tegas menolak. Beruntung pemerintah daerah tak memaksa. Keputusan warga dianggap final.Keseriusan warga menjaga hutan tak hanya dari ancaman luar juga dari dalam. Ceritanya. masyarakat Kampung Sira pernah mendenda adat marga lain yang menyerobot hutan mereka. Denda itu tak main-main, Rp40 juta, hanya karena marga lain menebang tiga pohon di perbatasan Distrik Saifi, masih masuk hutan desa. Aset Kladit agak bungkuk, uban tampak di kumis dan jenggotnya. Kulit berkeriput. Meski usia memasuki 75 tahun, pria ini masih kuat.Kala hendak ditemui, dia berjalan kaki dengan cekatan menuju gereja tua Kampung Manggroholo. Ia gereja pertama di kampung yang dibangun swadaya warga, termasuk kala Kampung Sira, belum berpisah secara administratif dari Kampung Manggroholo.“Tanah asal moyang kami bukan disini, kami juga pendatang,” kata Kladit memulai cerita. “Kami pertama-tama dari Pulau Bambu–sebuah pulau diantara Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan–lalu pindah ke Teminabuan,” kata pria tamatan Sekolah Rakyat pada 1959 ini.Tinggal di Teminabuan, cukup lama tetapi warga terpaksa mencari daerah baru yang lebih aman karena rawan gempa.Kladit dan sebagian besar marga yang menghuni Manggroholo dan Sira menuju ke Kampung Srer, lokasi yang kini jadi salah saat kampung di Distrik Seremuk. Di Srer, moyang mereka beranak pinak dan mencari lokasi baru.“Srefle (tua) dan Sremere (tua) yang pertama pindah. Mereka ke Sira. Mereka yang pertama baru kami punya moyang datang (Kladit). Tinggal disini anak bertambah anak baru kita bagi wilayah ini.”“Saya dari Keret Kladit di sebagian sini. Srefle disini (dia menunjuk sekitar hutan Manggroholo). Sremere diatas (menunjuk ke Kampung Sira). Kami tinggal disini sampai saat ini.”Sebagian marga yang disebut Kladit adalah Keret atau sub marga dari dua marga pemilik Hutan Desa Sira dan Manggroholo, Sremere dan Kladit.Kuatnya hubungan nenek moyang dua kampung ini dengan hutan hingga hutan mereka cukup terjaga hingga kini. Setidaknya, masyarakat tak tergiur membuka hutan meski pada 1991 pernah ada perusahaan kayu beroperasi di Kampung Seremuk, kampung dalam wilayah adat Knasaimos.“Baru-baru ini ada perusahaan sawit masuk ke kampung untuk ukur tanah jadi, kami tolak,” katanya, serupa penuturan Arkilaus akan masuk perusahaan pada 2013-2014.Pengakuan Kladit dan Arkilaus sejalan dengan temuan investigasi Environmental Investigation Agency (EIA) bersama Telapak pada 2005.Investigasi ini mengungkap wilayah adat Knasaimos sejak awal 2000 hingga beberapa tahun kemudian pernah menjadi lokasi pencurian kayu merbau massif. Pencurian didapati pada tiga daerah di Seremuk yaitu Tofot, Sayal dan Srer, dan Mlaswat.Dua perusahaan Papua, PT Silva Lestari dan PT Rimbunan Hijau Jaya yang beroperasi itu, terkonfirmasi memiliki hubungan dengan konglomerasi perkayuan Malaysia Rimbunan Hijau. Ribuan kubik kayu log merbau dilaporkan terangkut keluar Papua ketika perusahaan tanpa izin pemerintah daerah ini beroperasi.Kladit pertamakali ikut pemetaan Hutan Desa Manggroholo pada 2007, mengataan, masyarakat tak bisa berpisah dengan alam hingga konsisten menolak investasi masuk kampung. Kala masa usulan mendapatkan status hutan desa, masyarakat di dua kampung itu mencoba menanam sejumlah tanaman pertanian. Niatnya, sambil penuhi kebutuhan dapur, mereka bisa mendapatkan model tepat mengelola hutan. Mereka pernah coba tanam kangkung cabut. Sayangnya, hanya bertahan beberapa bulan.Greenpeace bersama Yayasan Bentara Papua, dua lembaga swadaya masyarakat yang selama ini mendampingi warga mengelola hutan desa sekaligus pendorong utama menjadikan wilayah ini hutan desa sejak 2007.Kedua organisasi ini melakukan penguatan kelembagaan desa, pemetaan partisipatif, survei potensi hutan, pembuatan rencana hutan desa hingga pelatihan pemanfaatan damar, gaharu dan lain-lain.Perjuangan berwujud pada 2014, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggeluarkan Surat Keputusan Nomor 767 dan 768 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Manggroholo dan Sira.SK tertanggal 18 September 2014 dan diserahkan resmi kepada Wakil Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, 14 Desember 2014.Charles Tawaru, Juru Kampanye Hutan Greenpeace wilayah Papua mengatakan, salah satu alasan mendorong hutan Kampung Sira dan Manggroholo sebagai hutan desa karena masyarakat sejak lama menolak ekspansi perusahaan kayu maupun perkebunan sawit.“Yang pasti komitmen masyarakat jadi hutan desa selain dapatkan hak kelola berkelanjutan, juga kontribusi masyarakat adat melindungi hutan di Indonesia,” katanya.Warga tak hanya berkebun di hutan. Mereka memafaatkan potensi hutan bukan kayu, seperti getah damar. Potensi pohon , penghasil damar ini sudah dimanfaatkan sejak masa pendudukan Belanda.Yoel dan Moses Sremere, dua orang ini pengumpul getah damar. Yoel bilang, dalam sehari bisa mengumpul lima sampai tujuh kilogram. Perminggu bisa 40 – 50 kilogram. Serupa Moses bahkan bisa sampai 70-80 kg.Sayangnya, harga getah damar murah, Rp5.000 perkilogram. Padahal, untuk nyadap getah mereka harus berjalan berjam-jam menyusuri hutan. Kemudian dipikul menyusuri bukit dan hutan untuk sampai ke kampung. “Tidak sebanding dengan keringat yang dikeluarkan.” Meski begitu Yoel dan Moses sama-sama optimis kedepan bisa memanfaatkan potensi getah damar itu. Optimisme mereka terkait tawaran perusahaan dari luar yang bersedia membeli getah damar asal warga bersedia memasok rutin empat ton per sekali kirim.Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Papua (PPLH-UNIPA), yang meneliti potensi hasil hutan kayu dan bukan kayu di Mangroholo dan Sira menyatakan, potensi di kedua kampung masih kecil. Dia bilang, belum bisa sebagai penghasil damar. Meski begitu belum ada penelitian terhadap jenis vegetasi ini termasuk di hutan mangrove.Dua kampung ini juga memiliki potensi sagu. Pemanfaatan sagu selain sumber karbohidrat rumah tangga, juga dijual. Sebagian besar di hutan itu sagu alami. Ada juga sebagian sagu sengaja ditanam di kedua kampung itu.Kedua hutan desa ini juga menyimpan potensi kayu cukup melimpah dengan pemanfaatan terbatas untuk kebutuhan rumah warga. Warga bilang, kayu-kayu tak dijual.PPLH UNIPA mengindentifikasi kayu di kedua kampung itu berbagai jenis, didominasi resak hiru, kayu besi dan matoa.Di Kampung Sira, potensi pasir bangunan jug acukup banyak. Warga sering terlihat di pagi atau sore hari mengangkat dari hutan dan ditumpuk di sekitar rumah. Pasir–pasir itu biasa dibeli warga kota.Yanuarius Anouw, program manajer Bentara Papua, mengatakan, untuk mengelola hutan desa, sudah diajukan pengusulan rencana pengelolaan hutan desa (RPHD) kepada pemerintah.Pucuk dicinta ulam tiba. Kamis (9/3/17), bertempat di Gedung Serbaguna Pemerintah Kota Teminabuan, Plt Gubernur Papua Barat diwakili Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Niko Tike resmi menyerahkan surat keputusan hak pengelolaan hutan desa (HPHD) untuk warga Kampung Manggroholo dan Kampung Sira, Sorong Selatan.Niko mengatakan, hutan itu ibarat ibu penyedia kebutuhan hidup hingga wajib dijaga dengan baik.“Bila hutan rusak, bencana akan terjadi. Saya berharap, kedua kampung jadi model kampung-kampung lain dalam mendorong percepatan perhutanan sosial di Papua Barat.”Fredrick Sagisolo, ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Knasaimos dalam rilis, mengatakan, penyerahan hutan desa ini bukan saja kemenangan warga Sira dan Manggroholo juga semua masyarakat Papua.“Kelestarian hutan bisa membuat masa depan generasi kami lebih terjamin,” katanya, seraya mengatakan akan terus memperluas hak hutan desa ke semua kampung di wilayah adat Knasaimos.Luas kedua hutan desa ini sekitar 3.545 hektar, baru kurang 5% dari hutan lansekap Knasaimos seluas 81.646 hektar.Ritual adat dan tarian tradisional tihor, sayo, dan salawa menyambut tamu pada penyerahan surat keputusan itu. Sekitar 60 perwakilan warga hadir pada penyerahan hak kelola hutan desa itu.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

cerita dari kampung siramanggroholo upaya warga bentengi hutan papua dari serbuan sawit kala saya menapakkan kaki hujan deras baru berhenti menyirami hutan kampung sira distrik saifi kabupaten sorong selatan papua barat sore penghujung tahun lalu lantai hutan berpasir walau hujan tak mudah tergelincirsekitar satu kilometer ke dalam hutan di tengah rintik hujan terlihat yoel sremere sedang bekerja dia membuka lahan bekas pakai seluas setengah lapangan sepakbola di tengah hutan lokasi itu akan jadi kebun percontohandia sudah bekerja hampir satu minggu di hutan di situ terlihat ada beberapa semaian umbiumbian seperti keladi ini baru contoh mudahmudahan berhasil kata mantan kepala kampung sira iniyoel satu dari keluarga kampung sira yang tinggal di perbukitan ini belum lama menikmati kemerdekaan pada mereka mendapatkan hak mengelola hutan mandiri melalui mekanisme hutan desa seluas hektarselain sira ada kampung manggroholo ia di lembah jarak sekitar meter dipisahkan tegakan sagu manggroholo kampung pemekaran sebelumnya masuk kampung sira juga hutan desa sejak seluas hektarhutan di dua kampung ini dimiliki dua marga besar sremere dan kladit bagian dari wilayah adat knasaimos seluas hektar knasaimos mengacu pada dua distrik besar di daerah itu yakni distrik saifi dan seremuk dengan warga masih memiliki tali kekerabatansira dan manggroholo berjarak sekitar empat sampai lima kilometer dari ibukota kabupaten sorong selatan ia rumah bagi pepohonan seperti merbau nyatoh damar dan gaharu sebelumnya berada di hutan produksi konversi mayoritas hutan primer sekitar kawasan ini hutan manggrovesejak satu dekade lalu hutan kedua kampung itu terancam ekspansi sawit menurut data dinas kehutanan papua barat setidaknya sampai akhir tercatat hektar hutan di di papua barat jadi lokasi sawit hektar di kabupaten sorong selatansaat ini perusahaan sawit pt internusa jaya sejahtera beroperasi pada tiga titik berbeda mengepung hutan desa ini bahkan pada beberapa titik seperti di sebelah selatan bersentuhan langsung dengan hutan desa keberadaan perusahaan sawit ini memaksa luas hutan desa terpangkas dari semula usulan hektar jadi hektar atau susut hektar lebih perjuangan agar hutan sira dan manggroholo sebagai hutan desa bukan tanpa sebab masyarakat sadar memastikan hutan terjaga dari tangantangan tak bertanggungjawab demi mereka bisa hidup dan anak cucupada pemerintah berencana jadikan hutan mereka wilayah transmigrasi tetapi ditolak masyarakat khawatir gelombang warga baru mengancam hutansekitar tahun kemudian ancaman kembali muncul tepatnya kali ini cukup menggiurkan menjadikan hutan mereka sasaran perusahaan kayu log warga bergemingmereka juga pernah mendengar seletingan kabar pada mau ada perusahaan sawit masuk ke kampung tetangga kabar itu cukup mengkhawatirkanwarga pikir jika sawit masuk di kampung tetangga sudah pasti hutan di sekitar kampung sira dan manggroholo ikut menanggung beban bisa saja sawit itu meminta kawasan hutan kami kata arkilaus kladit dewan adat knasaimos dia bilang ada beberapa perusahaan sawit lagi berusaha masuk tetapi lupa namaarkilaus salah satu pemuda di balik upaya menjadikan hutan ini terlindungi dengan cara usulkan sebagai hutan desacerita ancaman hutan warga masih berlanjut pada perusahaan sawit lagilagi kembali menganggu kali ini lebih menekan perusahaan langsung menawarkan kerjasama dengan pemerintah sorong selatanmasyarakat dipaksa mengikuti pertemuan antara perusahaan dengan pemerintah daerah di ibukota sorong selatan teminabuan berjarak sekitar kilometer dari kampungdalam pertemuan itu perusahaan terbuka ingin masuk ke kampung mereka pertemuan memanas warga tegas menolak beruntung pemerintah daerah tak memaksa keputusan warga dianggap finalkeseriusan warga menjaga hutan tak hanya dari ancaman luar juga dari dalam ceritanya masyarakat kampung sira pernah mendenda adat marga lain yang menyerobot hutan mereka denda itu tak mainmain rp juta hanya karena marga lain menebang tiga pohon di perbatasan distrik saifi masih masuk hutan desa aset kladit agak bungkuk uban tampak di kumis dan jenggotnya kulit berkeriput meski usia memasuki tahun pria ini masih kuatkala hendak ditemui dia berjalan kaki dengan cekatan menuju gereja tua kampung manggroholo ia gereja pertama di kampung yang dibangun swadaya warga termasuk kala kampung sira belum berpisah secara administratif dari kampung manggroholotanah asal moyang kami bukan disini kami juga pendatang kata kladit memulai cerita kami pertamatama dari pulau bambusebuah pulau diantara kabupaten sorong dengan sorong selatanlalu pindah ke teminabuan kata pria tamatan sekolah rakyat pada initinggal di teminabuan cukup lama tetapi warga terpaksa mencari daerah baru yang lebih aman karena rawan gempakladit dan sebagian besar marga yang menghuni manggroholo dan sira menuju ke kampung srer lokasi yang kini jadi salah saat kampung di distrik seremuk di srer moyang mereka beranak pinak dan mencari lokasi barusrefle tua dan sremere tua yang pertama pindah mereka ke sira mereka yang pertama baru kami punya moyang datang kladit tinggal disini anak bertambah anak baru kita bagi wilayah inisaya dari keret kladit di sebagian sini srefle disini dia menunjuk sekitar hutan manggroholo sremere diatas menunjuk ke kampung sira kami tinggal disini sampai saat inisebagian marga yang disebut kladit adalah keret atau sub marga dari dua marga pemilik hutan desa sira dan manggroholo sremere dan kladitkuatnya hubungan nenek moyang dua kampung ini dengan hutan hingga hutan mereka cukup terjaga hingga kini setidaknya masyarakat tak tergiur membuka hutan meski pada pernah ada perusahaan kayu beroperasi di kampung seremuk kampung dalam wilayah adat knasaimosbarubaru ini ada perusahaan sawit masuk ke kampung untuk ukur tanah jadi kami tolak katanya serupa penuturan arkilaus akan masuk perusahaan pada pengakuan kladit dan arkilaus sejalan dengan temuan investigasi environmental investigation agency eia bersama telapak pada investigasi ini mengungkap wilayah adat knasaimos sejak awal hingga beberapa tahun kemudian pernah menjadi lokasi pencurian kayu merbau massif pencurian didapati pada tiga daerah di seremuk yaitu tofot sayal dan srer dan mlaswatdua perusahaan papua pt silva lestari dan pt rimbunan hijau jaya yang beroperasi itu terkonfirmasi memiliki hubungan dengan konglomerasi perkayuan malaysia rimbunan hijau ribuan kubik kayu log merbau dilaporkan terangkut keluar papua ketika perusahaan tanpa izin pemerintah daerah ini beroperasikladit pertamakali ikut pemetaan hutan desa manggroholo pada mengataan masyarakat tak bisa berpisah dengan alam hingga konsisten menolak investasi masuk kampung kala masa usulan mendapatkan status hutan desa masyarakat di dua kampung itu mencoba menanam sejumlah tanaman pertanian niatnya sambil penuhi kebutuhan dapur mereka bisa mendapatkan model tepat mengelola hutan mereka pernah coba tanam kangkung cabut sayangnya hanya bertahan beberapa bulangreenpeace bersama yayasan bentara papua dua lembaga swadaya masyarakat yang selama ini mendampingi warga mengelola hutan desa sekaligus pendorong utama menjadikan wilayah ini hutan desa sejak kedua organisasi ini melakukan penguatan kelembagaan desa pemetaan partisipatif survei potensi hutan pembuatan rencana hutan desa hingga pelatihan pemanfaatan damar gaharu dan lainlainperjuangan berwujud pada ketika menteri lingkungan hidup dan kehutanan klhk menggeluarkan surat keputusan nomor dan tentang penetapan areal kerja hutan desa manggroholo dan sirask tertanggal september dan diserahkan resmi kepada wakil bupati sorong selatan samsudin anggiluli desember charles tawaru juru kampanye hutan greenpeace wilayah papua mengatakan salah satu alasan mendorong hutan kampung sira dan manggroholo sebagai hutan desa karena masyarakat sejak lama menolak ekspansi perusahaan kayu maupun perkebunan sawityang pasti komitmen masyarakat jadi hutan desa selain dapatkan hak kelola berkelanjutan juga kontribusi masyarakat adat melindungi hutan di indonesia katanyawarga tak hanya berkebun di hutan mereka memafaatkan potensi hutan bukan kayu seperti getah damar potensi pohon penghasil damar ini sudah dimanfaatkan sejak masa pendudukan belandayoel dan moses sremere dua orang ini pengumpul getah damar yoel bilang dalam sehari bisa mengumpul lima sampai tujuh kilogram perminggu bisa kilogram serupa moses bahkan bisa sampai kgsayangnya harga getah damar murah rp perkilogram padahal untuk nyadap getah mereka harus berjalan berjamjam menyusuri hutan kemudian dipikul menyusuri bukit dan hutan untuk sampai ke kampung tidak sebanding dengan keringat yang dikeluarkan meski begitu yoel dan moses samasama optimis kedepan bisa memanfaatkan potensi getah damar itu optimisme mereka terkait tawaran perusahaan dari luar yang bersedia membeli getah damar asal warga bersedia memasok rutin empat ton per sekali kirimpusat penelitian lingkungan hidup universitas papua pplhunipa yang meneliti potensi hasil hutan kayu dan bukan kayu di mangroholo dan sira menyatakan potensi di kedua kampung masih kecil dia bilang belum bisa sebagai penghasil damar meski begitu belum ada penelitian terhadap jenis vegetasi ini termasuk di hutan mangrovedua kampung ini juga memiliki potensi sagu pemanfaatan sagu selain sumber karbohidrat rumah tangga juga dijual sebagian besar di hutan itu sagu alami ada juga sebagian sagu sengaja ditanam di kedua kampung itukedua hutan desa ini juga menyimpan potensi kayu cukup melimpah dengan pemanfaatan terbatas untuk kebutuhan rumah warga warga bilang kayukayu tak dijualpplh unipa mengindentifikasi kayu di kedua kampung itu berbagai jenis didominasi resak hiru kayu besi dan matoadi kampung sira potensi pasir bangunan jug acukup banyak warga sering terlihat di pagi atau sore hari mengangkat dari hutan dan ditumpuk di sekitar rumah pasirpasir itu biasa dibeli warga kotayanuarius anouw program manajer bentara papua mengatakan untuk mengelola hutan desa sudah diajukan pengusulan rencana pengelolaan hutan desa rphd kepada pemerintahpucuk dicinta ulam tiba kamis bertempat di gedung serbaguna pemerintah kota teminabuan plt gubernur papua barat diwakili staf ahli bidang perekonomian dan pembangunan niko tike resmi menyerahkan surat keputusan hak pengelolaan hutan desa hphd untuk warga kampung manggroholo dan kampung sira sorong selatanniko mengatakan hutan itu ibarat ibu penyedia kebutuhan hidup hingga wajib dijaga dengan baikbila hutan rusak bencana akan terjadi saya berharap kedua kampung jadi model kampungkampung lain dalam mendorong percepatan perhutanan sosial di papua baratfredrick sagisolo ketua dewan persekutuan masyarakat adat knasaimos dalam rilis mengatakan penyerahan hutan desa ini bukan saja kemenangan warga sira dan manggroholo juga semua masyarakat papuakelestarian hutan bisa membuat masa depan generasi kami lebih terjamin katanya seraya mengatakan akan terus memperluas hak hutan desa ke semua kampung di wilayah adat knasaimosluas kedua hutan desa ini sekitar hektar baru kurang dari hutan lansekap knasaimos seluas hektarritual adat dan tarian tradisional tihor sayo dan salawa menyambut tamu pada penyerahan surat keputusan itu sekitar perwakilan warga hadir pada penyerahan hak kelola hutan desa itu

Banjir-Longsor Sumbar Telan Korban Jiwa, Beberapa Hal Ini Harus Jadi Perhatian. Hujan mengguyur Kabupaten Limapuluh Kota sejak Kamis (2/3/17), hingga Sabtu (4/3/17) pagi menyebabkan longsor di Jalan perbatasan Sumbar-Riau, persisnya di Kotoalam, Pangkalan, Limapuluh Kota, Sumatera Barat.Dari data BPBD kabupaten 50 kota Sabtu (4/3/17) tercatat enam orang meninggal yaitu Doni Fernandes(31), Teja (19), Yogi Saputra (23), Muklis alias Ujang (45), dan Karudin (25) lalu satu bayi berusia dua hari. Dua korban lain, Syamsul Bahri (22) dan Candra (42) mengalami luka berat.Di tengah guyuran hujan dan peralatan seadanya, korban berhasil dievakuasi dari dasar jurang sisi kanan jalan karena dihantam material tebing saat melaju dari arah Sumbar menuju Riau.Hingga Minggu (5/3/17), BPBD Limapuluh Kota dibantu TNI/Polri, Basarnas, dan relawan terus evakuasi korban longsor di dalam jurang, diketahui ada delapan mobil masuk jurang di km 17 Kotoalam. Sementara jalur lintas provinsi yang menghubungkan Sumbar-Riau lumpuh total, jalan penghubung dua provinsi ini terputus.Untuk percepatan penanganan bencana longsor dan banjir, pemerintah Limapuluh Kota sudah menetapkan status tanggap darurat selama tujuh hari kedepan 3-9 Maret 2017.Dari data BPBD Limapupuh Kota, dampak hujan deras melanda kabupaten ini, menyebabkan 64 titik longsoran tersebar di sepanjang jalur dari Payakumbuh hingga ke Pangkalan. Titik longsor terbanyak di Koto Alam dan Mangilang. Material longsoran berupa tanah berlumpur, kayu dan bebatuan masih menutupi setengah badan jalan. Titik longsoran memiliki tinggi rata-rata 30 meter dan panjang sekitar 200 meter.Khusus di km 17 terdapat empat titik longsor, di Koto Alam, selain menutup jalan, longsor juga merusak aspal badan jalan.Selain longsor, hujan deras terus-menerus sejak Jumat hingga Sabtu pagi membuat Sungai Sumpur meluap. Sedikitnya delapan kecamatan dan 13 nagari meliputi Kecamatan Pangkalan, Kapur IX, Mungka, Harau, Payakumbuh, Lareh Sago Halaban, Sulikik, dan Empat Barisan dikepung banjir. Menurut informasi BPBD banjir Nagari Pangkalan, tercatat terparah 10 tahun terakhir. “Ketinggian air di tiitk tertentu mencapai tiga meter. Bantuan relawan dan pasokan logistik belum bisa dikirim karena jalan ke lokasi banjir juga longsor,” kata Nasriyanto.Banjir di Pangkalan karena empat sungai (Batang Maek, Batang Kapur, Batang Mangilang, dan Batang Samo) meluap. Keempat aliran sungai ini bermuara di Kampar Riau.Meluapnya air sungai diduga karena kapasitas waduk PLTA Kotopanjang terus mengecil akibat sedimentasi, hingga air dari keempat sungai tak tertampung mengakibatkan banjir di Nagari Pangkalan.Untuk mengatasi, pengelola PLTA Koto Panjang yakni PLN pembangkitan Pekanbaru sudah melepas pintu waduk.Di Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya, banjir juga merendam pemukiman warga. Kepala BPBD Sijunjung, Hardiwan mengatakan, banjir dipicu meluapnya Batang Kering, Batang Lalo dan Batang Moran yang melintasi kawasan itu.Di Kota Sawahlunto, berbatasan langsung dengan Sijunjung, beberapa kawasan juga longsor seperti Lobangpanjang, MTsN, Puncak Polan dan Pasar Kubang. Longsor di perbatasan Sumbar-Riau, persisnya di Kotaalam, Pangkalan, Limapuluh Kota, Sumbar, bukanlah kali pertama terjadi. Data BPBD Sumbar, hampir setiap tahun di lokasi ini terjadi longsor, namun kali ini paling banyak memakan korban jiwa sejak 10 tahun belakangan.Ditinjau dari kajian geologi, Ade Edward Darwin Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumbar, memaparkan Kotoalam berbukit tebing terjal jadi rawan longsor dan hilir mulai Mangilang hingga Pangkalan berupa dataran lebih rendah hingga rawan banjir. Jika ditelisik lebih jauh, kata Ade, lintasan Lubuak Bangku-Kotoalam hingga Mangilang terdiri dari batuan beku massif yang tak menyimpan air dan terpotong patahan-patahan. Pada bagian ditutup tanah oleh pelapukan yang tak terlalu tebal, berupa tanah liat hasil pelapukan yang kurang menyerap air, hingga sebagian besar hujan jatuh tak terserap. Kering saat kemarau dan meluap kala hujan.“Jadi Kotoalam ini, saat hujan ekstrim rawan longsor banjir bandang dan bagian hilir mulai dari Mangilang Pangkalan bersamaan akan mengalami kebanjiran.”Pada 2002-2003, katanya, tim bidang Geologi Dinas Pertamben /ESDM dan Badan Geologi Kementerian ESDM pemetaan zonasi gerakan tanah di Sumbar. Hasilnya, lintasan Lubuak Bangku-Kotoalam-Mangilang adalah zona merah dengan kerawanan gerakan tanah dan banjir bandang. “Lokasi ini sangat rawan pergerakan tanah apalagi saat hujan deras,” katanya.Belajar dari pengalaman dan fenomena alam yang sering terjadi, seharusnya pemerintah mengantisipasi untuk mencegah korban jiwa.Pemicu lain lokasi makin rawan longsor, katanya, sejak pemakaian batu di sekitar bukit, material dari bukit dikeruk tanpa ada perbaikan lahan dan memperparah keadaan.Ade bilang, pembangunan jembatan layang Kelok Sembilan dengan panjang sekitar 2,5 km dan tinggi tiang beton mencapai 58 m ini memerlukan banyak batu pecah split. Jadi di lokasi pembangunan jembatan disiapkan tambang batu.“Nah, sumber batu yang dianggap memenuhi syarat dan terdekat di Kotoalam dan Mangilang, maka dibukalah beberapa lokasi tambang batu di bukit.”Dalam penambangan, katanya, tentu melakukan kegiatan penggalian dan penimbunan dengan cara membuka lahan. Kegiatan ini, memiliki risiko aliran air di permukaan lalu erosi yang kalau volume besar bisa jadi banjir bandang.Untuk bahan bangunan jembatan layang Kelok Sembilan, katanya, sebagian besar batu dari penambangan bahan galian C, yakni batu gunung dari perbukitan sisi kanan antara Kelok Sembilan dengan Kotoalam dan perbukitan sisi kiri menjelang Pasa Mangilang. “Banyak tak mengetahui ini. Parahnya kawasan itu tidak direhabilitasi hingga memperburuk keadaan.” Kedepan, langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah korban jiwa jatuh, ada beberapa hal bisa dilakukan. , harus diketahui permasalahan lingkungan terutama lingkungan fisik kebumian sebagai faktor utama penyebab banjir dan longsor kawasan ini., perlu peyelesaian masalah stabilisasi lereng rawan, gerakan tanah di sisi jalan dan lokasi aliran melintasi jalan. “Stabilisasi lereng bisa dengan teknik rekayasa , ada beberapa teknik bisa dipakai sesuai klasifikasi longsoran, salah satu pakai jaring kawat.”, tak kalah penting, tata ulang tutupan lahan, menata aliran air untuk ukuran curah hujan maksimal yang berimbang dan upaya-upaya stabilisasi lereng yang rawan gerakan tanah secara dan , pencegahan banjir di Kecamatan Pangkalan (banjir terparah) hingga ke Payakumbuh, perlu dipelajari topografi daerah.Kecamatan Pangkalan memiliki topografi datar dan relatif paling rendah. Kawasan ini, di kelilingi perbukitan hingga terlihat berbentuk kuali dan tempat bermuara beberapa aliran sungai hingga Pangkalan ini jadi kumpulan air. Sedang aliran sungai keluar tak mampu mengalirkan debit tinggi saat terjadi hujan ekstrim hingga air tertahan jadi genangan.Begitu juga dengan topografi Payakumbuh hampir sama dengan Pangkalan, rawan banjir tanpa longsor. Payakumbuh merupakan bekas danau purba mengering karena aliran bocor menjadi Batang Sinamar. Ia merupakan dataran rendah tempat air berkumpul.Cause Uslini, Direktur Walhi Sumbar, menduga banjir dan longsor Limapuluh Kota tak terlepas dari dampak PLTA Koto Panjang, merupakan pertemuan aliran Batang Mahat dan Sungai Kampar.“Genangan air tertahan di bendungan, saat terjadi hujan dengan durasi cukup lama, air akan meluap dan merendam kawasan sepanjang aliran itu.”Pemicu lain, alih fungsi hutan jadi perkebunan menyebabkan daya serap hujan berkurang.“Harus ada upaya mengembalikan fungsi. Kemudian relokasi warga di kawasan rawan banjir dan longsor.”

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

banjirlongsor sumbar telan korban jiwa beberapa hal ini harus jadi perhatian hujan mengguyur kabupaten limapuluh kota sejak kamis hingga sabtu pagi menyebabkan longsor di jalan perbatasan sumbarriau persisnya di kotoalam pangkalan limapuluh kota sumatera baratdari data bpbd kabupaten kota sabtu tercatat enam orang meninggal yaitu doni fernandes teja yogi saputra muklis alias ujang dan karudin lalu satu bayi berusia dua hari dua korban lain syamsul bahri dan candra mengalami luka beratdi tengah guyuran hujan dan peralatan seadanya korban berhasil dievakuasi dari dasar jurang sisi kanan jalan karena dihantam material tebing saat melaju dari arah sumbar menuju riauhingga minggu bpbd limapuluh kota dibantu tnipolri basarnas dan relawan terus evakuasi korban longsor di dalam jurang diketahui ada delapan mobil masuk jurang di km kotoalam sementara jalur lintas provinsi yang menghubungkan sumbarriau lumpuh total jalan penghubung dua provinsi ini terputusuntuk percepatan penanganan bencana longsor dan banjir pemerintah limapuluh kota sudah menetapkan status tanggap darurat selama tujuh hari kedepan maret dari data bpbd limapupuh kota dampak hujan deras melanda kabupaten ini menyebabkan titik longsoran tersebar di sepanjang jalur dari payakumbuh hingga ke pangkalan titik longsor terbanyak di koto alam dan mangilang material longsoran berupa tanah berlumpur kayu dan bebatuan masih menutupi setengah badan jalan titik longsoran memiliki tinggi ratarata meter dan panjang sekitar meterkhusus di km terdapat empat titik longsor di koto alam selain menutup jalan longsor juga merusak aspal badan jalanselain longsor hujan deras terusmenerus sejak jumat hingga sabtu pagi membuat sungai sumpur meluap sedikitnya delapan kecamatan dan nagari meliputi kecamatan pangkalan kapur ix mungka harau payakumbuh lareh sago halaban sulikik dan empat barisan dikepung banjir menurut informasi bpbd banjir nagari pangkalan tercatat terparah tahun terakhir ketinggian air di tiitk tertentu mencapai tiga meter bantuan relawan dan pasokan logistik belum bisa dikirim karena jalan ke lokasi banjir juga longsor kata nasriyantobanjir di pangkalan karena empat sungai batang maek batang kapur batang mangilang dan batang samo meluap keempat aliran sungai ini bermuara di kampar riaumeluapnya air sungai diduga karena kapasitas waduk plta kotopanjang terus mengecil akibat sedimentasi hingga air dari keempat sungai tak tertampung mengakibatkan banjir di nagari pangkalanuntuk mengatasi pengelola plta koto panjang yakni pln pembangkitan pekanbaru sudah melepas pintu wadukdi kabupaten sijunjung dan dharmasraya banjir juga merendam pemukiman warga kepala bpbd sijunjung hardiwan mengatakan banjir dipicu meluapnya batang kering batang lalo dan batang moran yang melintasi kawasan itudi kota sawahlunto berbatasan langsung dengan sijunjung beberapa kawasan juga longsor seperti lobangpanjang mtsn puncak polan dan pasar kubang longsor di perbatasan sumbarriau persisnya di kotaalam pangkalan limapuluh kota sumbar bukanlah kali pertama terjadi data bpbd sumbar hampir setiap tahun di lokasi ini terjadi longsor namun kali ini paling banyak memakan korban jiwa sejak tahun belakanganditinjau dari kajian geologi ade edward darwin ketua ikatan ahli geologi indonesia iagi sumbar memaparkan kotoalam berbukit tebing terjal jadi rawan longsor dan hilir mulai mangilang hingga pangkalan berupa dataran lebih rendah hingga rawan banjir jika ditelisik lebih jauh kata ade lintasan lubuak bangkukotoalam hingga mangilang terdiri dari batuan beku massif yang tak menyimpan air dan terpotong patahanpatahan pada bagian ditutup tanah oleh pelapukan yang tak terlalu tebal berupa tanah liat hasil pelapukan yang kurang menyerap air hingga sebagian besar hujan jatuh tak terserap kering saat kemarau dan meluap kala hujanjadi kotoalam ini saat hujan ekstrim rawan longsor banjir bandang dan bagian hilir mulai dari mangilang pangkalan bersamaan akan mengalami kebanjiranpada katanya tim bidang geologi dinas pertamben esdm dan badan geologi kementerian esdm pemetaan zonasi gerakan tanah di sumbar hasilnya lintasan lubuak bangkukotoalammangilang adalah zona merah dengan kerawanan gerakan tanah dan banjir bandang lokasi ini sangat rawan pergerakan tanah apalagi saat hujan deras katanyabelajar dari pengalaman dan fenomena alam yang sering terjadi seharusnya pemerintah mengantisipasi untuk mencegah korban jiwapemicu lain lokasi makin rawan longsor katanya sejak pemakaian batu di sekitar bukit material dari bukit dikeruk tanpa ada perbaikan lahan dan memperparah keadaanade bilang pembangunan jembatan layang kelok sembilan dengan panjang sekitar km dan tinggi tiang beton mencapai m ini memerlukan banyak batu pecah split jadi di lokasi pembangunan jembatan disiapkan tambang batunah sumber batu yang dianggap memenuhi syarat dan terdekat di kotoalam dan mangilang maka dibukalah beberapa lokasi tambang batu di bukitdalam penambangan katanya tentu melakukan kegiatan penggalian dan penimbunan dengan cara membuka lahan kegiatan ini memiliki risiko aliran air di permukaan lalu erosi yang kalau volume besar bisa jadi banjir bandanguntuk bahan bangunan jembatan layang kelok sembilan katanya sebagian besar batu dari penambangan bahan galian c yakni batu gunung dari perbukitan sisi kanan antara kelok sembilan dengan kotoalam dan perbukitan sisi kiri menjelang pasa mangilang banyak tak mengetahui ini parahnya kawasan itu tidak direhabilitasi hingga memperburuk keadaan kedepan langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah korban jiwa jatuh ada beberapa hal bisa dilakukan harus diketahui permasalahan lingkungan terutama lingkungan fisik kebumian sebagai faktor utama penyebab banjir dan longsor kawasan ini perlu peyelesaian masalah stabilisasi lereng rawan gerakan tanah di sisi jalan dan lokasi aliran melintasi jalan stabilisasi lereng bisa dengan teknik rekayasa ada beberapa teknik bisa dipakai sesuai klasifikasi longsoran salah satu pakai jaring kawat tak kalah penting tata ulang tutupan lahan menata aliran air untuk ukuran curah hujan maksimal yang berimbang dan upayaupaya stabilisasi lereng yang rawan gerakan tanah secara dan pencegahan banjir di kecamatan pangkalan banjir terparah hingga ke payakumbuh perlu dipelajari topografi daerahkecamatan pangkalan memiliki topografi datar dan relatif paling rendah kawasan ini di kelilingi perbukitan hingga terlihat berbentuk kuali dan tempat bermuara beberapa aliran sungai hingga pangkalan ini jadi kumpulan air sedang aliran sungai keluar tak mampu mengalirkan debit tinggi saat terjadi hujan ekstrim hingga air tertahan jadi genanganbegitu juga dengan topografi payakumbuh hampir sama dengan pangkalan rawan banjir tanpa longsor payakumbuh merupakan bekas danau purba mengering karena aliran bocor menjadi batang sinamar ia merupakan dataran rendah tempat air berkumpulcause uslini direktur walhi sumbar menduga banjir dan longsor limapuluh kota tak terlepas dari dampak plta koto panjang merupakan pertemuan aliran batang mahat dan sungai kampargenangan air tertahan di bendungan saat terjadi hujan dengan durasi cukup lama air akan meluap dan merendam kawasan sepanjang aliran itupemicu lain alih fungsi hutan jadi perkebunan menyebabkan daya serap hujan berkurangharus ada upaya mengembalikan fungsi kemudian relokasi warga di kawasan rawan banjir dan longsor

Cerita Duka dari Cimanuk yang Mengamuk. Lama sudah Noneng Halimah (34) tinggal di rumah sederhana di kampung Sindang Heula, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Rumah sederhana tempat dia berteduh kini telah tak lagi berdiri utuh. Tidak ada jendala, pintu atau atap yang melidungi Noneng beserta keluarga dari panas dinginnya dunia.Oneng keliatan ramah. Matanya liar dan sedikit memerah. Wajahnya sedikit resah. kesedihannya coba dia sembunyikan dihadapan keponakanya bernama Jaka (15) dan Salwa (7) yang baru saja kehilangan kedua orang tuanya.Salah satu dari kedua orang tua mereka merupakan adik kandung dari Noneng. Mereka menjadi korban meningal dunia akibat sapuan banjir bandang Sungai Cimanuk. Ibu kandung keduanya telah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa lagi. Sedangkan ayahnya masih dalam proses pencarian.Berdasarkan data yang diterima dari Badan Nasional (Basarnas) ditemukan kembali 3 korban di Jatigede, Sumedang. Data terbaru sampai Jumat (23/09/2016) menunjukkan sudah 30 orang ditemukan tewas dan 22 masih dinyatakan hilang,Baju Noneng kusam, seperti ratusan pengungsi lainnya yang hanya memakai pakaian serupa. Tak sedikit dari mereka kehilangan harta benda yang hanyut tersapu derasnya arus Sungai Cinmanuk. Hanya sisa – sisa lumpur dan sampah memenuhi kawasan yang dulunya merupakan pemukian padat penduduk.Sebelum kejadian, kata dia, hujan turun menjelang petang dengan intensitas tidak begitu deras. Saat itu dirinya baru saja menutup warungnya yang sudah menjadi mata pencaharian keluarga. Makin malam hujan makin deras, namun tidak membuat khawatir Noneng. Sebab di wilayahnya banjir lumrah terjadi, tetapi hanya sampai pekarangan rumah saja.“Kejadian begitu cepat, debit air terus meninggi. Kedua ponakan saya sudah diamankan duluan ketempat yang lebih tinggi menggunakan ban,” ujar Oneng kepada Mongabay di posko pengungsian di Jl. Bratayudha, Garut Kota, Garut Jawa Barat.Dia menceritakan air mulai naik pukul 22.00 WIB, disegerakannya untuk mengevakuasi keluarga. Suasana semakin kalut kala dirinya dan suami naik keatas pohon kemiri untuk menyelamatkan diri.“Namun adik saya masih sibuk membereskan baju serta perabotan. Padahal air makin tinggi (sangat cepat sekali). Suaminya adik saya juga sudah mengajak adik saya untuk (naik ke atap), tapi dia bilang.(nanti dulu beres baju dulu),” kata dia sambil menahan air matanya.Dia mengaku sempat berpegangan pada pohon kemiri selama 3 jam. “ Saya sudah putus harapan dari sana. Saya pasrah. Makin malam air semakin besar. Saya pegangan kuat disana. Saya tahunya adik saya selamat saja,” terangnya.Noneng berujar, rumah serta segala isinya hanyut tersapu. Hanya baju yang dia pakaian yang dipakenya yang tersisa. “Semuanya sudah habis. Saya cuma punya baju ini saja yang dipakai. Saya bersyukur suami saya selamat. Kedua ponakan selamat. Dan mereka akan saya rawat seperti kedua anak saya sendiri,” pungkas ibu yang belum dikaruniai momongan tersebut.Oneng mengatakan pakaian serta bantuan air bersih sangat dibutuhkan sekali oleh pengungsi lainnya.Dia dan ratusan pengungsi lainnya berharap pemerintah dapat kembali memulihkan kondisi pasca bencana alam tersebut. Pembangunan tempat tinggal serta pemulihan ekonomi masyarakat menjadi tumpuan mereka untuk melanjutkan hidup.Sementara itu, Kapolri yang Jumat (23/09/2016) mengunjungi lokasi banjir, ingin akar masalah bencana banjir bandang di Kabupaten Garut diusut tuntas. Jika tidak ditemukan akar masalahnya, dikhawatirkan kejadian serupa akan terus terulang.Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, bagian pertama yang paling utama dilakukannya proses evakuasi. Menolong korban dan membantu warga yang kehilangan tempat tinggal dan keperluan makanan sebagainya. Serta memulihkan trauma masyarakat pasca bencana.“Sambil ini jalan (proses evakuasi), saya minta tim dari Polda bekerjasama dengan Pemda dan BNPB mungkin itu mempelajari apa akar masalah banjir bandang ini,” kata Jenderal Pol Tito saat menengok pengungsi di Korem 062 Tarumanagara Kabupaten Garut.Dia mempertanyakan, apakah debit air yang melonjak tiba-tiba merupakan fenomena alam biasa atau karena dampak dari kerusakan lingkungan. Maka harus dicari jalan keluarnya, lanjut Tito, baik melalui cara-cara non penegakan hukum atau dengan cara penegakan hukum.Cara non penegakan hukum, diterangkannya, misalnya melalui cara penghijauan kembali daerah aliran sungai. Kalau ternyata terjadi kasus ilegal loging, perambahan hutan oleh oknum tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya perusakan hutan maka harus dipelajari penyebabnya dan diproses sesuai aturan hukum.Ditempat terpisah Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung, Mochamad Mazid mengatakan, keberadaan air dari sisi kualitas dan kuantitas sangat berkaitan erat dengan kualitas lingkungan.Mazid memaparkan, Sungai Cimanuk memiliki panjang sekitar 280 km dengan belasan hulu yang berasal dari Gunung Papandayan dan Gunung lainya di Garut. salah satu penyebab banjir, kata dia, akibat tutupan kawasan konservasi di hulu DAS Cimanuk kondisi sudah rusak berat.Ketika terjadi hujan di lokasi yang banyak pepohonannya, seharusnya air bisa terserap dan tersimpan di dalam tanah. Pada saatnya akan dialirkan sesuai dengan kebutuhan.“Sekarang dengan kondisi hutan yang sudah sedemikian kritis, salah satu dampaknya ketika intensitas curah hujan menjadi tinggi itu sudah menjadi aliran permukaan. Apalagi saat terjadi banjir di Garut curah hujan sangat tinggi, akan menimbulkan dampak yang signifikan ” jelas Mazid.Menurutnya harus dilakukan dua hal yang sangat prinsip. Pertama, upaya struktural seperti melakukan normalisasi dan penguatan tebing sungai yang kritis harus segera ditangani. Kedua, lanjut dia, yang tidak kalah pentingnya melakukan yakni upaya non struktural melakukan reboisasi.Mazid menerangkan, untuk meminimalisir korban banjir, daerah sempadan (bibir) sungai itu sebetulnya bukan untuk kawasan hunian. Agar saat air meluap tidak menimbulkan korban jiwa. Tapi faktanya di lapangan sempadan sungai ini sering dijadikan kawasan hunian.“Kami tidak pada posisi menyalahkan siapa – siapa. Ayo kita sama – sama menjadikan ini pelajaran dan bekerja sama. Kalau aturanya tidak boleh kenapa harus menjadi hunian,” katanya.Menurutnya, sebanyak 60 persen yang seharusnya menjadi kawasan hijau sudah jadi kawasan terbuka di wilayah Gunung Papandayan. Ketika hutan di hulu sungai rusak, pasti memberikan dampak negatif.Mazid mengatakan Sungai Cimanuk bukan tidak pernah banjir. Pada saat itu tahun 2002 pernah banjir tetapi tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, seiring berjalannya waktu terjadi degradasi lingkungan yang luar biasa dan okupasi lahan sepadan sungai menjadi kawasan hunian menjadi tak terkontrol. Dan akibatnya seperti Selasa (20/09/2016) kemarin, banjir bandang pun terjadi.

[1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan strategi mitigasi

cerita duka dari cimanuk yang mengamuk lama sudah noneng halimah tinggal di rumah sederhana di kampung sindang heula kelurahan sukamentri kecamatan garut kota kabupaten garut rumah sederhana tempat dia berteduh kini telah tak lagi berdiri utuh tidak ada jendala pintu atau atap yang melidungi noneng beserta keluarga dari panas dinginnya duniaoneng keliatan ramah matanya liar dan sedikit memerah wajahnya sedikit resah kesedihannya coba dia sembunyikan dihadapan keponakanya bernama jaka dan salwa yang baru saja kehilangan kedua orang tuanyasalah satu dari kedua orang tua mereka merupakan adik kandung dari noneng mereka menjadi korban meningal dunia akibat sapuan banjir bandang sungai cimanuk ibu kandung keduanya telah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa lagi sedangkan ayahnya masih dalam proses pencarianberdasarkan data yang diterima dari badan nasional basarnas ditemukan kembali korban di jatigede sumedang data terbaru sampai jumat menunjukkan sudah orang ditemukan tewas dan masih dinyatakan hilangbaju noneng kusam seperti ratusan pengungsi lainnya yang hanya memakai pakaian serupa tak sedikit dari mereka kehilangan harta benda yang hanyut tersapu derasnya arus sungai cinmanuk hanya sisa sisa lumpur dan sampah memenuhi kawasan yang dulunya merupakan pemukian padat penduduksebelum kejadian kata dia hujan turun menjelang petang dengan intensitas tidak begitu deras saat itu dirinya baru saja menutup warungnya yang sudah menjadi mata pencaharian keluarga makin malam hujan makin deras namun tidak membuat khawatir noneng sebab di wilayahnya banjir lumrah terjadi tetapi hanya sampai pekarangan rumah sajakejadian begitu cepat debit air terus meninggi kedua ponakan saya sudah diamankan duluan ketempat yang lebih tinggi menggunakan ban ujar oneng kepada mongabay di posko pengungsian di jl bratayudha garut kota garut jawa baratdia menceritakan air mulai naik pukul wib disegerakannya untuk mengevakuasi keluarga suasana semakin kalut kala dirinya dan suami naik keatas pohon kemiri untuk menyelamatkan dirinamun adik saya masih sibuk membereskan baju serta perabotan padahal air makin tinggi sangat cepat sekali suaminya adik saya juga sudah mengajak adik saya untuk naik ke atap tapi dia bilangnanti dulu beres baju dulu kata dia sambil menahan air matanyadia mengaku sempat berpegangan pada pohon kemiri selama jam saya sudah putus harapan dari sana saya pasrah makin malam air semakin besar saya pegangan kuat disana saya tahunya adik saya selamat saja terangnyanoneng berujar rumah serta segala isinya hanyut tersapu hanya baju yang dia pakaian yang dipakenya yang tersisa semuanya sudah habis saya cuma punya baju ini saja yang dipakai saya bersyukur suami saya selamat kedua ponakan selamat dan mereka akan saya rawat seperti kedua anak saya sendiri pungkas ibu yang belum dikaruniai momongan tersebutoneng mengatakan pakaian serta bantuan air bersih sangat dibutuhkan sekali oleh pengungsi lainnyadia dan ratusan pengungsi lainnya berharap pemerintah dapat kembali memulihkan kondisi pasca bencana alam tersebut pembangunan tempat tinggal serta pemulihan ekonomi masyarakat menjadi tumpuan mereka untuk melanjutkan hidupsementara itu kapolri yang jumat mengunjungi lokasi banjir ingin akar masalah bencana banjir bandang di kabupaten garut diusut tuntas jika tidak ditemukan akar masalahnya dikhawatirkan kejadian serupa akan terus terulangkapolri jenderal pol tito karnavian mengatakan bagian pertama yang paling utama dilakukannya proses evakuasi menolong korban dan membantu warga yang kehilangan tempat tinggal dan keperluan makanan sebagainya serta memulihkan trauma masyarakat pasca bencanasambil ini jalan proses evakuasi saya minta tim dari polda bekerjasama dengan pemda dan bnpb mungkin itu mempelajari apa akar masalah banjir bandang ini kata jenderal pol tito saat menengok pengungsi di korem tarumanagara kabupaten garutdia mempertanyakan apakah debit air yang melonjak tibatiba merupakan fenomena alam biasa atau karena dampak dari kerusakan lingkungan maka harus dicari jalan keluarnya lanjut tito baik melalui caracara non penegakan hukum atau dengan cara penegakan hukumcara non penegakan hukum diterangkannya misalnya melalui cara penghijauan kembali daerah aliran sungai kalau ternyata terjadi kasus ilegal loging perambahan hutan oleh oknum tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya perusakan hutan maka harus dipelajari penyebabnya dan diproses sesuai aturan hukumditempat terpisah kepala balai besar wilayah sungai bbws cimanukcisanggarung mochamad mazid mengatakan keberadaan air dari sisi kualitas dan kuantitas sangat berkaitan erat dengan kualitas lingkunganmazid memaparkan sungai cimanuk memiliki panjang sekitar km dengan belasan hulu yang berasal dari gunung papandayan dan gunung lainya di garut salah satu penyebab banjir kata dia akibat tutupan kawasan konservasi di hulu das cimanuk kondisi sudah rusak beratketika terjadi hujan di lokasi yang banyak pepohonannya seharusnya air bisa terserap dan tersimpan di dalam tanah pada saatnya akan dialirkan sesuai dengan kebutuhansekarang dengan kondisi hutan yang sudah sedemikian kritis salah satu dampaknya ketika intensitas curah hujan menjadi tinggi itu sudah menjadi aliran permukaan apalagi saat terjadi banjir di garut curah hujan sangat tinggi akan menimbulkan dampak yang signifikan jelas mazidmenurutnya harus dilakukan dua hal yang sangat prinsip pertama upaya struktural seperti melakukan normalisasi dan penguatan tebing sungai yang kritis harus segera ditangani kedua lanjut dia yang tidak kalah pentingnya melakukan yakni upaya non struktural melakukan reboisasimazid menerangkan untuk meminimalisir korban banjir daerah sempadan bibir sungai itu sebetulnya bukan untuk kawasan hunian agar saat air meluap tidak menimbulkan korban jiwa tapi faktanya di lapangan sempadan sungai ini sering dijadikan kawasan huniankami tidak pada posisi menyalahkan siapa siapa ayo kita sama sama menjadikan ini pelajaran dan bekerja sama kalau aturanya tidak boleh kenapa harus menjadi hunian katanyamenurutnya sebanyak persen yang seharusnya menjadi kawasan hijau sudah jadi kawasan terbuka di wilayah gunung papandayan ketika hutan di hulu sungai rusak pasti memberikan dampak negatifmazid mengatakan sungai cimanuk bukan tidak pernah banjir pada saat itu tahun pernah banjir tetapi tidak menimbulkan korban jiwa namun seiring berjalannya waktu terjadi degradasi lingkungan yang luar biasa dan okupasi lahan sepadan sungai menjadi kawasan hunian menjadi tak terkontrol dan akibatnya seperti selasa kemarin banjir bandang pun terjadi

Kala SVLK Tak Hanya Komitmen Kelola Hutan Rakyat Lestari Juga Mudahkan Ekspor Perajin Kayu. Warga dari Unit Managemen Hutan Rakyat (UMHR) Wono Lestari, Pajangan, Bantul menerima tamu dari Uni Eropa dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tepian Sendang (telaga) Ngembel.Beberapa sudut dilengkapi gazebo. Ada jalan kecil memudahkan siapa saja menikmati telaga yang asri sambil berkeliling. Selebihnya batu-batu kapur menjadi penanda batas tanah warga. Tampak jati di mana-mana.“Tiga tahun lalu, sendang tidak seperti ini. Berkat kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah, kini menjadi tujuan wisata baru. Ekowisata salah satu dari bisnis kami,” kata Zuchri Saren Satrio, Sekretaris UMHR Wono Lestari, pertengahan September di Bantul.Satrio menghidangkan makanan kecil dan minuman buat para tamu. Ada pisang, kacang tanah, talas, ketela rambat, ganyong, dan uwi. Semua direbus. Minuman wedang uwuh dengan warna kemerahan. Wedang ini terbuat dari rempah-rempah, warna merah dari kayu secang.“Di hutan dan pekarangan, kami memiliki 27 jenis umbi. Ibu-ibu mengurusi tanaman yang tumbuh di bawah tegakan. Bapak-bapak mengurusi kayu,” katanya.Menurut Satrio, meski tertatih, mereka juga menjalankan simpan pinjam dengan sistem tunda tebang, jual beli kayu, dan pelatihan SVLK. Wono Lestari adalah UMHR yang memiliki dua sertifikat sekaligus, SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan PHBML (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari).Giovanni Serritella, Wakil Delegasi Uni Eropa mengatakan kegiatan sekecil apapun sangat penting dalam melestarikan hutan. Dia mendukung langkah Wono Lestari mengelola hutan rakyat, melalui pola dari bawah ke atas.“Uni Eropa mendukung sekian inisiatif di Indonesia terutama Aceh dan Papua dengan pola seperti ini. Perhatian kami memerangi perubahan iklim, pelestarian sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan hutan,” katanya.Uni Eropa dan Indonesia telah menandatangani kesepakatan bersejarah tentang tata kelola hutan dan perdagangan kayu legal dari Indonesia ke seluruh dunia. “Kami mengapresiasi bagaimana kerja nyata Wono Lestari.”Menurut dia, anggota Wono Lestari, banyak hingga setok kayu juga banyak. “Petani seringkali perlu uang kas. Kadang kami tidak bisa membeli kas. Seminggu baru bisa dibayar,” katanya.Modal Wono Lestari terbatas, kalah dengan pedagang yang memiliki sumber daya besar. Perajin dari Bantul atau Jepara, sering mengambil kayu utang. Akibatnya, pembayaran kayu ke petani seret.Satrio bilang, modal perputaran bisnis kayu Wono Lestari hanya Rp12 juta. Dana simpan pinjam dengan sistem tunda tebang hanya Rp8 juta.“Masalahnya, masih banyak petani memakai model tebang butuh. Kalau butuh baru menebang pohon. Mereka memiliki kayu besar tapi tidak ditebang, padahal pasar membutuhkan. Di waktu lain, pohon ukuran piton, atau A1 sudah ditebang karena terimpit kebutuhan,” ujar dia.Dalam bisnis kayu, ukuran piton merujuk gelondongan berdiameter kurang 10 sentimeter. A1 untuk ukuran 10-19 sentimeter.Selain modal kecil, Wono Lestari juga menghadapi ancaman kekurangan lahan karena seputar hutan rakyat untuk properti dan industri. Setidaknya, kini luas lahan kelola berkurang sekitar 50 hektar untuk pembangunan kampus baru UIN Yogyakarta.Soal ini dibenarkan Camat Pajangan, Sri Karyatun. Saat ini, ada moratorium pembangunan perumahan di luar Kecamatan Pajangan. Pajangan pun menjadi tempat limpahan pembangunan perumahan.“Sebenarnya kami ingin hutan untuk mata pencaharian juga penghijauan, nafas kita semua. Sayangnya penyusunan tata ruang tak melibatkan kami. Akhirnya hutan beralih fungsi.”Kami menemui Kemiskidi, pengusaha sekaligus perajin kayu di Krebet, Sendangsari, Pajangan, Bantul. Belajar menjadi perajin kayu sejak 1975, Kemiskidi memiliki sanggar sendiri sejak 1989, bernama Sanggar Peni.Dia melayani permintaan ekspor. Akhir-akhir ini, lebih sering untuk pasar lokal. “Ada yang minta SVLK, ada yang tidak,” kata Kemiskidi.Mereka yang meminta persyaratan khusus adalah para pedagang yang menjual kembali untuk ekspor ke Eropa. Selama ini, Kemiskidi melayani ekspor melalui pihak ketiga.“Harga selisih sedikit. Sekitar 4-5% lebih mahal untuk kerajinan dari kayu yang memiliki SVLK.”Dengan jumlah pekerja sekitar 20 orang, dalam sebulan Sanggar Peni, bisa menghasilkan 2.000 aneka kerajinan. Ada topeng, nampan, patung, hingga asesoris kayu. Kebanyakan bentuk batik kayu.Keuntungan bagi Kemiskidi jika menggunakan kayu bersertifikat, hasil kerajian batik kayu bisa melalangbuana sampai ke Eropa dan Amerika.Pengalaman serupa dialami perusahaan furnitur kelas menengah Rapi Furniture, yang mengerjakan permintaan khusus furnitur interior. Perusahaan yang berlokasi di Umbulharjo, Yogyakarta ini, memiliki mesin ukir, pemotong laser, dan pemindai kayu tiga dimensi.“Sertifikat SVLK menambah kepercayaan pembeli kepada kami. Mereka yakin produk kami legal, karena memakai bahan baku legal. Kami selalu diperiksa dan melaporkan ke kehutanan,” kata Victor, mewakili perusahaan.Kayu solid diperoleh dari Perhutani. Untuk kayu lain seperti plywood sudah tersedia di pasar.Rapi berdiri pada 1982, sudah ekspor ke beberapa negara. Sejak diberlakukan AFTA 2010 banyak produk perusahaan ini kalah bersaing dengan Tiongkok.“Yang sederhana-sederhana sudah disabet China. Kami bertahan dengan kreativitas yang kami miliki. Kami menerima order sulit-sulit, memakai ukiran-ukiran. Juga memanfaatkan batok, limbah kayu. Itu caranya kami bertahan,” katanya.Mereka selama ini memenuhi permintaan konsumen dengan cara produksi berdasarkan pesanan. Untuk ekspor, konsumen meminta persyaratan SVLK.Sejak ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa untuk menerima SVLK dalam skema lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade), eksportir wajib menyertakan dokumen SVLK untuk produk kayu ekspor.Keuntungannya, eksportir tak perlu uji legalitas kayu lagi karena SVLK sudah diakui.“Ini pertama di dunia, sistem uji kita akhirnya diterima Uni Eropa,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Ida Bagus Putera Parthama.Kesepakatan itu menjadikan Indonesia negara pertama yang boleh menerbitkan lisensi kayu legal sendiri dan membuat produk kehutanan Indonesia masuk Uni Eropa tanpa pemeriksaan.Penerbitan SVLK memangkas biaya untuk uji tuntas sekitar US$1.000-2.000 per kontainer ukuran 20-40 feet. Karena sudah masuk skema FLEGT, biaya ini tak perlu lagi.

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

kala svlk tak hanya komitmen kelola hutan rakyat lestari juga mudahkan ekspor perajin kayu warga dari unit managemen hutan rakyat umhr wono lestari pajangan bantul menerima tamu dari uni eropa dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan di tepian sendang telaga ngembelbeberapa sudut dilengkapi gazebo ada jalan kecil memudahkan siapa saja menikmati telaga yang asri sambil berkeliling selebihnya batubatu kapur menjadi penanda batas tanah warga tampak jati di manamanatiga tahun lalu sendang tidak seperti ini berkat kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah kini menjadi tujuan wisata baru ekowisata salah satu dari bisnis kami kata zuchri saren satrio sekretaris umhr wono lestari pertengahan september di bantulsatrio menghidangkan makanan kecil dan minuman buat para tamu ada pisang kacang tanah talas ketela rambat ganyong dan uwi semua direbus minuman wedang uwuh dengan warna kemerahan wedang ini terbuat dari rempahrempah warna merah dari kayu secangdi hutan dan pekarangan kami memiliki jenis umbi ibuibu mengurusi tanaman yang tumbuh di bawah tegakan bapakbapak mengurusi kayu katanyamenurut satrio meski tertatih mereka juga menjalankan simpan pinjam dengan sistem tunda tebang jual beli kayu dan pelatihan svlk wono lestari adalah umhr yang memiliki dua sertifikat sekaligus svlk sistem verifikasi legalitas kayu dan phbml pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestarigiovanni serritella wakil delegasi uni eropa mengatakan kegiatan sekecil apapun sangat penting dalam melestarikan hutan dia mendukung langkah wono lestari mengelola hutan rakyat melalui pola dari bawah ke atasuni eropa mendukung sekian inisiatif di indonesia terutama aceh dan papua dengan pola seperti ini perhatian kami memerangi perubahan iklim pelestarian sumber daya alam kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan hutan katanyauni eropa dan indonesia telah menandatangani kesepakatan bersejarah tentang tata kelola hutan dan perdagangan kayu legal dari indonesia ke seluruh dunia kami mengapresiasi bagaimana kerja nyata wono lestarimenurut dia anggota wono lestari banyak hingga setok kayu juga banyak petani seringkali perlu uang kas kadang kami tidak bisa membeli kas seminggu baru bisa dibayar katanyamodal wono lestari terbatas kalah dengan pedagang yang memiliki sumber daya besar perajin dari bantul atau jepara sering mengambil kayu utang akibatnya pembayaran kayu ke petani seretsatrio bilang modal perputaran bisnis kayu wono lestari hanya rp juta dana simpan pinjam dengan sistem tunda tebang hanya rp jutamasalahnya masih banyak petani memakai model tebang butuh kalau butuh baru menebang pohon mereka memiliki kayu besar tapi tidak ditebang padahal pasar membutuhkan di waktu lain pohon ukuran piton atau a sudah ditebang karena terimpit kebutuhan ujar diadalam bisnis kayu ukuran piton merujuk gelondongan berdiameter kurang sentimeter a untuk ukuran sentimeterselain modal kecil wono lestari juga menghadapi ancaman kekurangan lahan karena seputar hutan rakyat untuk properti dan industri setidaknya kini luas lahan kelola berkurang sekitar hektar untuk pembangunan kampus baru uin yogyakartasoal ini dibenarkan camat pajangan sri karyatun saat ini ada moratorium pembangunan perumahan di luar kecamatan pajangan pajangan pun menjadi tempat limpahan pembangunan perumahansebenarnya kami ingin hutan untuk mata pencaharian juga penghijauan nafas kita semua sayangnya penyusunan tata ruang tak melibatkan kami akhirnya hutan beralih fungsikami menemui kemiskidi pengusaha sekaligus perajin kayu di krebet sendangsari pajangan bantul belajar menjadi perajin kayu sejak kemiskidi memiliki sanggar sendiri sejak bernama sanggar penidia melayani permintaan ekspor akhirakhir ini lebih sering untuk pasar lokal ada yang minta svlk ada yang tidak kata kemiskidimereka yang meminta persyaratan khusus adalah para pedagang yang menjual kembali untuk ekspor ke eropa selama ini kemiskidi melayani ekspor melalui pihak ketigaharga selisih sedikit sekitar lebih mahal untuk kerajinan dari kayu yang memiliki svlkdengan jumlah pekerja sekitar orang dalam sebulan sanggar peni bisa menghasilkan aneka kerajinan ada topeng nampan patung hingga asesoris kayu kebanyakan bentuk batik kayukeuntungan bagi kemiskidi jika menggunakan kayu bersertifikat hasil kerajian batik kayu bisa melalangbuana sampai ke eropa dan amerikapengalaman serupa dialami perusahaan furnitur kelas menengah rapi furniture yang mengerjakan permintaan khusus furnitur interior perusahaan yang berlokasi di umbulharjo yogyakarta ini memiliki mesin ukir pemotong laser dan pemindai kayu tiga dimensisertifikat svlk menambah kepercayaan pembeli kepada kami mereka yakin produk kami legal karena memakai bahan baku legal kami selalu diperiksa dan melaporkan ke kehutanan kata victor mewakili perusahaankayu solid diperoleh dari perhutani untuk kayu lain seperti plywood sudah tersedia di pasarrapi berdiri pada sudah ekspor ke beberapa negara sejak diberlakukan afta banyak produk perusahaan ini kalah bersaing dengan tiongkokyang sederhanasederhana sudah disabet china kami bertahan dengan kreativitas yang kami miliki kami menerima order sulitsulit memakai ukiranukiran juga memanfaatkan batok limbah kayu itu caranya kami bertahan katanyamereka selama ini memenuhi permintaan konsumen dengan cara produksi berdasarkan pesanan untuk ekspor konsumen meminta persyaratan svlksejak ada kesepakatan antara pemerintah indonesia dengan uni eropa untuk menerima svlk dalam skema lisensi flegt forest law enforcement governance and trade eksportir wajib menyertakan dokumen svlk untuk produk kayu eksporkeuntungannya eksportir tak perlu uji legalitas kayu lagi karena svlk sudah diakuiini pertama di dunia sistem uji kita akhirnya diterima uni eropa kata direktur jenderal pengelolaan hutan lestari klhk ida bagus putera parthamakesepakatan itu menjadikan indonesia negara pertama yang boleh menerbitkan lisensi kayu legal sendiri dan membuat produk kehutanan indonesia masuk uni eropa tanpa pemeriksaanpenerbitan svlk memangkas biaya untuk uji tuntas sekitar us per kontainer ukuran feet karena sudah masuk skema flegt biaya ini tak perlu lagi

Belajar dari Banjir Bandang Garut dan Kerusakan DAS Cimanuk. Banjir bandang Garut, Jawa Barat, yang menyebabkan puluhan orang tewas, belasan hilang, dan menghancurkan rumah serta infrastruktur menjadi pelajaran penting betapa lingkungan makin kritis.Sejak awal, BPNB menyebutkan, salah satu penyebab banjir bandang karena Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk, rusak parah.Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kapasitas aliran air ideal DAS Cimanuk memiliki debit 605 meter kubik per detik.Debit sungai seminggu lalu sampai 905 meter kubik per detik, curah hujan saat kejadian 255 mm per hari di Gunung Papandayan. Idealnya, curah hujan 50-100 mm per hari sedang, lebih 100 mm per hari, termasuk tinggi.”-nya sampai 35%, air berjalan di atas,” kata Hilman Nugroho, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, baru-baru ini.Sedimentasi, katanya, juga cukup tinggi karena tutupan lahan kurang dan berada pada kemiringan sampai 45%.Luas DAS Cimanuk Hulu sekitar 60.000 hektar, dikelilingi Gunung Papandayan, Cikuray dan Guntur dengan bermuara satu-satunya ke Sungai Cimanuk.Faktor manusia, katanya, menjadi salah satu penyebab, antara lain penggunaan lahan, penambangan galian C, seperti pasir, tanah liat dan lain-lain.Hilman mengatakan, ada lahan terbuka atau pertanian di hutan lindung seluas 4.781,64 hektar (45,97%). Sedang hutan konservasi untuk pertanian lahan kering berupa sayuran 1.715,93 hektar (22,6%).Untuk tanaman hortikultura ataupun sayuran di sub DAS Cimanuk Hulu mencapai 28.777 hektar menguasai hampir 50% lahan.Hilman mengakui, tata ruang wilayah buruk karena vegetasi kurang 30%. Belum lagi konservasi tanah dan air buruk, padahal wilayah itu memiliki topografi berbukit.Sebenarnya, KLHK telah merehabilitasi hutan dan lahan (RHL) melalui kebun bibit rakyat seluas 4.325,88 hektar dari 2010-2015, BKSDA 150 hektar dan DAM penahan mencapai 252 unit dengan total anggaran Rp300 miliar. Upaya ini, katanya, untuk mengubah tani hortikultura ke agroforestry.Pada 2016, total rehabilitasi 200 hektar, 2017 seluas 320 hektar. Idealnya, penanaman agroforestry 400 batang per hektar dengan jarak masing-masing 5×5 meter persegi. Selain tanaman keras, bisa sekaligus ditanami sayuran dan umbi-umbian.Dia mendesak, daerah dan para pihak berperan dengan mengalokasikan anggaran minimal satu persen APBD setiap tahun dan alokasi dana 10% BUMN/BUMD serta BUMS dari total CSR perusahaan setiap tahun.Tak hanya DAS Cimanuk yang kritis. Ada sekitar 108 DAS lain perlu diantisipasi, khawatir menimbulkan bencana, berupa banjir dan tanah longsor. Apalagi, frekuensi curah hujan akan meningkat hingga Februari 2017.”Ada 24,3 juta hektar lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan,” kata Hilman.Di Indonesia, terjadi konversi lahan bertutupan baik menjadi kritis per tahun rata-rata 100.000 hektar.Baca Juga: DAS, katanya, merupakan wilayah daratan yang memiliki fungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air hujan secara alami ke sungai atau laut.Dari 108 DAS kritis, katanya, 15 merupakan prioritas pembenahan hingga 2019, termasuk DAS Cimanuk.DAS lain seperti Citarum, Ciliwung, Serayu, Solo, Brantas, Cisadane, Kapuan, Siak, Musi, Asahan Toba, Jeneberang, Saddang, Mpyp, Way Sekampung, dan DAS Limboto.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengingatkan, pemerintah daerah waspada bahaya bencana.”Sekarang tinggal pemda paling dekat dengan rakyat yang memberikan ,” katanya.Sejak 20 Januari 2016, Menteri LHK sudah memberikan surat edaran kepada gurbernur, bupati/walikota, pimpinan BUMN/BUMS dan BUMD seluruh Indonesia untuk peringatan penanggulangan bencana lingkungan.Menteri menginstruksikan, untuk penanaman dan pemeliharaan pohon mengantisipasi bencana lingkungan. Begitu juga, Kementerian Dalam Negeri turut menyurati setiap gurbernur.Siti mengatakan, bencana lingkungan karena hulu DAS makin gundul. Apalagi, terjadi alih fungsi lahan, dari tanaman berkayu menjadi sayuran.Diapun tak menampik ada indikasi terjadi dan sedang ditelusuri serta pengecekan ke lapangan.Hilman tak menampik hutan berubah status menjadi areal penggunaan lain karena ada masyarakat mendiami wilayah sejak lama, misal, kala perang dulu dengan jumlah terus bertambah.”APL dan hutan lindung sudah ditanami umbi-umbian yang penanganan berada di Perum Perhutani. Yang konservasi di KLHK,” katanya.Khusus hutan di Pulau Jawa, katanya, dikuasai BUMN, yakni, Perum Perhutani, kecuali Yogyakarta. Banyak lahan kritis di wilayah lindung seharusnya menjadi tanggung jawab Perhutani. KLHK mengklaim setiap tahun telah evaluasi wilayah-wilayah hutan kritis ini.Siti bilang, sudah berkomunikasi dengan Perhutani soal lahan kritis di hulu sungai. ”Perhutani juga ada kontrol dari Kementerian BUMN dan sudah komunikasi dengan Bu Rini (Menteri BUMN-red) dan Irjen,” katanya.Perhutani muncul dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010. Aturan kinerja dan beleid ini memberikan mandat yang menurut KLHK terlalu umum.”Perhutani akhirnya selalu mengambil langkah sendiri dan tak konsultasi. Itu yang sedang kita dalami,” ucap Siti.Sejauh ini, dalam pengelolaan hutan lindung, Perhutani biasa kerjasama bersama masyarakat lewat pengelolaan hutan bersama masyarakat.Kini pemerintah Garut, masih mengkaji kelayakan lokasi bencana sebagai pemukiman kembali warga terdampak.Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei merekomendasikan lokasi bencana menjadi ruang publik berupa taman terbuka.“Jangan untuk permukiman karena daerah bekas diterjang banjir bandang daerah bahaya tinggi banjir,” Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB menyampaikan ucapan Willem.Masalahnya, pemerintah daerah masih mencari lokasi tersedia dan aman untuk relokasi warga.Korban banjir bandang yang kehilangan tempat tinggal ditampung sementara di rumah susun (rusun) yang disediakan Pemerintah Garut.Willem menyarankan, memakai kantor-kantor pemerintah yang belum terpakai sebagai tempat pengungsian hingga tak tinggal di tenda.Berdasarkan Pos Komando, data korban meninggal 34 orang dan hilang 19. Pengungsi da 1.326 orang.Rumah warga terdampak berjumlah 2.511 unit, dengan rincian 858 rusak berat, 207 rusak sedang, dan 1.446 rusak ringan. Pendataan dan verifikasi terus dilakukan.

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

belajar dari banjir bandang garut dan kerusakan das cimanuk banjir bandang garut jawa barat yang menyebabkan puluhan orang tewas belasan hilang dan menghancurkan rumah serta infrastruktur menjadi pelajaran penting betapa lingkungan makin kritissejak awal bpnb menyebutkan salah satu penyebab banjir bandang karena daerah aliran sungai das cimanuk rusak parahberdasarkan data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk kapasitas aliran air ideal das cimanuk memiliki debit meter kubik per detikdebit sungai seminggu lalu sampai meter kubik per detik curah hujan saat kejadian mm per hari di gunung papandayan idealnya curah hujan mm per hari sedang lebih mm per hari termasuk tingginya sampai air berjalan di atas kata hilman nugroho direktorat jenderal pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung barubaru inisedimentasi katanya juga cukup tinggi karena tutupan lahan kurang dan berada pada kemiringan sampai luas das cimanuk hulu sekitar hektar dikelilingi gunung papandayan cikuray dan guntur dengan bermuara satusatunya ke sungai cimanukfaktor manusia katanya menjadi salah satu penyebab antara lain penggunaan lahan penambangan galian c seperti pasir tanah liat dan lainlainhilman mengatakan ada lahan terbuka atau pertanian di hutan lindung seluas hektar sedang hutan konservasi untuk pertanian lahan kering berupa sayuran hektar untuk tanaman hortikultura ataupun sayuran di sub das cimanuk hulu mencapai hektar menguasai hampir lahanhilman mengakui tata ruang wilayah buruk karena vegetasi kurang belum lagi konservasi tanah dan air buruk padahal wilayah itu memiliki topografi berbukitsebenarnya klhk telah merehabilitasi hutan dan lahan rhl melalui kebun bibit rakyat seluas hektar dari bksda hektar dan dam penahan mencapai unit dengan total anggaran rp miliar upaya ini katanya untuk mengubah tani hortikultura ke agroforestrypada total rehabilitasi hektar seluas hektar idealnya penanaman agroforestry batang per hektar dengan jarak masingmasing meter persegi selain tanaman keras bisa sekaligus ditanami sayuran dan umbiumbiandia mendesak daerah dan para pihak berperan dengan mengalokasikan anggaran minimal satu persen apbd setiap tahun dan alokasi dana bumnbumd serta bums dari total csr perusahaan setiap tahuntak hanya das cimanuk yang kritis ada sekitar das lain perlu diantisipasi khawatir menimbulkan bencana berupa banjir dan tanah longsor apalagi frekuensi curah hujan akan meningkat hingga februari ada juta hektar lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan kata hilmandi indonesia terjadi konversi lahan bertutupan baik menjadi kritis per tahun ratarata hektarbaca juga das katanya merupakan wilayah daratan yang memiliki fungsi menampung menyimpan dan mengalirkan air hujan secara alami ke sungai atau lautdari das kritis katanya merupakan prioritas pembenahan hingga termasuk das cimanukdas lain seperti citarum ciliwung serayu solo brantas cisadane kapuan siak musi asahan toba jeneberang saddang mpyp way sekampung dan das limbotomenteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya mengingatkan pemerintah daerah waspada bahaya bencanasekarang tinggal pemda paling dekat dengan rakyat yang memberikan katanyasejak januari menteri lhk sudah memberikan surat edaran kepada gurbernur bupatiwalikota pimpinan bumnbums dan bumd seluruh indonesia untuk peringatan penanggulangan bencana lingkunganmenteri menginstruksikan untuk penanaman dan pemeliharaan pohon mengantisipasi bencana lingkungan begitu juga kementerian dalam negeri turut menyurati setiap gurbernursiti mengatakan bencana lingkungan karena hulu das makin gundul apalagi terjadi alih fungsi lahan dari tanaman berkayu menjadi sayurandiapun tak menampik ada indikasi terjadi dan sedang ditelusuri serta pengecekan ke lapanganhilman tak menampik hutan berubah status menjadi areal penggunaan lain karena ada masyarakat mendiami wilayah sejak lama misal kala perang dulu dengan jumlah terus bertambahapl dan hutan lindung sudah ditanami umbiumbian yang penanganan berada di perum perhutani yang konservasi di klhk katanyakhusus hutan di pulau jawa katanya dikuasai bumn yakni perum perhutani kecuali yogyakarta banyak lahan kritis di wilayah lindung seharusnya menjadi tanggung jawab perhutani klhk mengklaim setiap tahun telah evaluasi wilayahwilayah hutan kritis inisiti bilang sudah berkomunikasi dengan perhutani soal lahan kritis di hulu sungai perhutani juga ada kontrol dari kementerian bumn dan sudah komunikasi dengan bu rini menteri bumnred dan irjen katanyaperhutani muncul dari peraturan pemerintah nomor tahun aturan kinerja dan beleid ini memberikan mandat yang menurut klhk terlalu umumperhutani akhirnya selalu mengambil langkah sendiri dan tak konsultasi itu yang sedang kita dalami ucap sitisejauh ini dalam pengelolaan hutan lindung perhutani biasa kerjasama bersama masyarakat lewat pengelolaan hutan bersama masyarakatkini pemerintah garut masih mengkaji kelayakan lokasi bencana sebagai pemukiman kembali warga terdampakkepala badan nasional penanggulangan bencana bnpb willem rampangilei merekomendasikan lokasi bencana menjadi ruang publik berupa taman terbukajangan untuk permukiman karena daerah bekas diterjang banjir bandang daerah bahaya tinggi banjir sutopo purwo nugroho kepala pusat data informasi dan humas bnpb menyampaikan ucapan willemmasalahnya pemerintah daerah masih mencari lokasi tersedia dan aman untuk relokasi wargakorban banjir bandang yang kehilangan tempat tinggal ditampung sementara di rumah susun rusun yang disediakan pemerintah garutwillem menyarankan memakai kantorkantor pemerintah yang belum terpakai sebagai tempat pengungsian hingga tak tinggal di tendaberdasarkan pos komando data korban meninggal orang dan hilang pengungsi da orangrumah warga terdampak berjumlah unit dengan rincian rusak berat rusak sedang dan rusak ringan pendataan dan verifikasi terus dilakukan

Heran Kasus Tambang PT MMP Berlarut-larut, Menteri Susi akan Lapor Presiden. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjanji membawa hasil pertemuan dengan warga Pulau Bangka, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, kepada Presiden Joko Widodo. Dia berjanji segera membantu penyelesaian kasus perusahaan tambang, PT Mikgro Metal Perdana (MMP), yang sudah kalah berkali-kali di pengadilan tetapi tetap beroperasi dan izin belum dicabut pemerintah.Susi mengatakan, persoalan tambang Bangka, tak seharusnya berlarut-larut hingga sekarang. “Saya akan buat pertemuan ini dan ajukan langsung kepada Presiden. Saya akan meminta persoalan ini segera diselesaikan,” katanya di hadapan warga Bangka dan wartawan di Jakarta, pekan lalu.Mengingat persoalan tak kunjung selesai, katanya, perlu campur tangan Presiden. Apalagi, jika merujuk keputusan Mahkamah Agung sudah membatalkan izin usaha pertambangan MMP, seharusnya di Pulau Bangka, bersih dari pertambangan.“Kita tak bisa mengabaikan keputusan MA. Ini harusnya sudah selesai,” katanya.Susi mengatakan, jika melihat rancangan tata ruang wilayah (RTRW) Bangka, peruntukan jelas bukan pertambangan melainkan untuk pariwisata, perikanan dan kelautan. Jika ada pertambangan, katanya, jelas harus diusut tuntas.“Persoalan Bangka sudah sejak 2008, hingga sekarang belum selesai. Ada apa ini?”Kala Bangka buat pertambangan, kawasan akan mengalami degradasi karena ada perubahan tata ruang yang bisa mengancam lingkungan sekitar.“Bangka ini menjadi percontohan untuk Indonesia sekarang. Jelas RTRW untuk pariwisata dan perikanan. Karena kepentingan daerah, jadilah diubah. Sekarang tren daerah seperti itu,” katanya.Berkaitan dengan aktivitas tambang Bangka, Susi sama sekali tak tahu. Meskipun, pulau kecil ini pengelolaan ada di bawah tanggung KKP.“Itu artinya, untuk kegiatan apapun di pulau kecil, harus mendapat izin lokasi dari KKP. Izin lokasi adalah izin prinsip untuk bisa mendapatkan uji Amdal bagi siapapun yang akan membuat usaha,” ucap Susi.Izin lokasi, katanya, berkaitan dengan tata ruang Pulau Bangka. Dengan izin lokasi, seharusnya proyek pembangunan apapun tak akan menabrak aturan.“Itu prinsip dasar dari izin lokasi. Kalau izin lokasi keluar dan Amdal menyatakan tak boleh, ya tidak ada pembangunan. Jadi tak menabrak aturan. Jika izin lokasi tak keluar dan masih ada pembangunan proyek, itu harus dipertanyakan!” katanya.Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, KKP tak pernah mengeluarkan izin lokasi untuk usaha pertambangan di Pulau Bangka. Jika tak ada izin lokasi, katanya, seharusnya tak ada izin menambang.“Ini harus dipertanyakan. Karena Bangka itu status pulau kecil, izin lokasi ada di tangan kami, KKP. Jika tak ada izin lokasi, kenapa bisa ada usaha pertambangan.”Direktur Yayasan Nurani Minahasa, Jull Takaliuang, Bangka sebenarnya pulau kecil di Indonesia sesuai UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.Sesuai UU, katanya, Bangka seharusnya sebagai kawasan konservasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan. Juga usaha perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan, dan atau pertahanan dan keamanan negara.Dampak salahi peruntukkan, katanya, dampak terlihat saat ini sangat tak baik bagi masyarakat sekitar. Salah satu, mulai ada penggundulan hutan dan penimbunan mangrove serta sungai di area MMP.Meski belum ke seluruh pulau, ujar Jull, sudah membuat masyarakat resah. Padahal, katanya, sekitar perairan sekitar Bangka itu favorit penyelam dunia. “Potensi alam juga terancam kalau Bangka mengalami kerusakan,’’ ujar dia.

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

heran kasus tambang pt mmp berlarutlarut menteri susi akan lapor presiden menteri kelautan dan perikanan susi pudjiastuti berjanji membawa hasil pertemuan dengan warga pulau bangka minahasa utara sulawesi utara kepada presiden joko widodo dia berjanji segera membantu penyelesaian kasus perusahaan tambang pt mikgro metal perdana mmp yang sudah kalah berkalikali di pengadilan tetapi tetap beroperasi dan izin belum dicabut pemerintahsusi mengatakan persoalan tambang bangka tak seharusnya berlarutlarut hingga sekarang saya akan buat pertemuan ini dan ajukan langsung kepada presiden saya akan meminta persoalan ini segera diselesaikan katanya di hadapan warga bangka dan wartawan di jakarta pekan lalumengingat persoalan tak kunjung selesai katanya perlu campur tangan presiden apalagi jika merujuk keputusan mahkamah agung sudah membatalkan izin usaha pertambangan mmp seharusnya di pulau bangka bersih dari pertambangankita tak bisa mengabaikan keputusan ma ini harusnya sudah selesai katanyasusi mengatakan jika melihat rancangan tata ruang wilayah rtrw bangka peruntukan jelas bukan pertambangan melainkan untuk pariwisata perikanan dan kelautan jika ada pertambangan katanya jelas harus diusut tuntaspersoalan bangka sudah sejak hingga sekarang belum selesai ada apa inikala bangka buat pertambangan kawasan akan mengalami degradasi karena ada perubahan tata ruang yang bisa mengancam lingkungan sekitarbangka ini menjadi percontohan untuk indonesia sekarang jelas rtrw untuk pariwisata dan perikanan karena kepentingan daerah jadilah diubah sekarang tren daerah seperti itu katanyaberkaitan dengan aktivitas tambang bangka susi sama sekali tak tahu meskipun pulau kecil ini pengelolaan ada di bawah tanggung kkpitu artinya untuk kegiatan apapun di pulau kecil harus mendapat izin lokasi dari kkp izin lokasi adalah izin prinsip untuk bisa mendapatkan uji amdal bagi siapapun yang akan membuat usaha ucap susiizin lokasi katanya berkaitan dengan tata ruang pulau bangka dengan izin lokasi seharusnya proyek pembangunan apapun tak akan menabrak aturanitu prinsip dasar dari izin lokasi kalau izin lokasi keluar dan amdal menyatakan tak boleh ya tidak ada pembangunan jadi tak menabrak aturan jika izin lokasi tak keluar dan masih ada pembangunan proyek itu harus dipertanyakan katanyadirektur jenderal pengelolaan ruang laut kkp brahmantya satyamurti poerwadi mengatakan kkp tak pernah mengeluarkan izin lokasi untuk usaha pertambangan di pulau bangka jika tak ada izin lokasi katanya seharusnya tak ada izin menambangini harus dipertanyakan karena bangka itu status pulau kecil izin lokasi ada di tangan kami kkp jika tak ada izin lokasi kenapa bisa ada usaha pertambangandirektur yayasan nurani minahasa jull takaliuang bangka sebenarnya pulau kecil di indonesia sesuai uu no tahun tentang perubahan atas undangundang nomor tahun tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecilsesuai uu katanya bangka seharusnya sebagai kawasan konservasi pendidikan pelatihan penelitian dan pengembangan budidaya laut pariwisata usaha perikanan dan kelautan juga usaha perikanan secara lestari pertanian organik peternakan dan atau pertahanan dan keamanan negaradampak salahi peruntukkan katanya dampak terlihat saat ini sangat tak baik bagi masyarakat sekitar salah satu mulai ada penggundulan hutan dan penimbunan mangrove serta sungai di area mmpmeski belum ke seluruh pulau ujar jull sudah membuat masyarakat resah padahal katanya sekitar perairan sekitar bangka itu favorit penyelam dunia potensi alam juga terancam kalau bangka mengalami kerusakan ujar dia

Kisah Hamzah, 9 Tahun Menghijaukan Pesisir Untia. Namanya Hamzah Andi Ahu (57 tahun). Sehari-hari ia adalah nelayan di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanayya, Makassar, Sulawesi Selatan. Meski usianya tak lagi muda, namun masih terlihat energik. Sore itu, Jumat (26/8/2016), ia mengajak Mongabay mengunjungi kawasan pesisir yang baru saja dia tanami dengan mangrove.“Mungkin sudah ada sekitar 50 ribu pohon yang telah kami tanam, termasuk yang sudah besar itu,” katanya sambil menunjuk ke hamparan mangrove yang tingginya telah mencapai 5 meter dan lebat.Tinggi mangrove di sekitar tempat tersebut bervariasi. Di bagian paling depan yang masih berumur 2 tahun tingginya baru sekitar 1 meter. Ketebalan mangrove masih sekitar 30 meter. Targetnya adalah mencapai 100 meter dari garis pantai.Kawasan Pesisir Untia dulunya memang ditumbuhi mangrove alami, sebelum warga setempat mulai menebang untuk kepentingan bahan bakar di masa lalu. Namun aktivitas ini mulau berkurang seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran warga dan mulai digunakannya kompor gas untuk rumah tangga.Bagian-bagian yang bolong inilah yang kemudian ditanami kembali Hamzah dan warga Untia lainnya dalam 9 tahun terakhir ini.Hamzah adalah Ketua Kelompok Lestari, sebuah kelompok nelayan aktivitasnya khusus untuk penanaman mangrove. Meski kelompok ini baru dibentuk 2014 melalui Program (CCDP – IFAD), namun Hamzah dan sejumlah warga Untia lainnya sebenarnya sudah melakukan penghijauan tidak terorganisir.“Kami mulai menanam sejak tahun 2007, sepanjang pantai ini, karena memang dulu sangat terbuka. Lalu kemudian ada banyak pihak yang mau membantu memberikan bibit. Jadi kita tanam sedikit demi sedikit ketika air surut,” katanya.Ketika program CCD IFAD masuk di tahun 2014, baru mereka mengorganisir diri dalam kelompok yang beranggotakan 10 orang, berasal dari nelayan setempat.“Dari IFAD ini sendiri kita dapat 10.000 bibit. Kita juga dibantu perahu, gabus, polybag, ajir sebagai penahan, dan sebagainya. Ada juga gaji bagi yang ikut menanam, sebesar Rp1000 per batang,” jelas Hamzah.Menurut Hamzah, awalnya keinginannya untuk bekerja menghijaukan pesisir berangkat dari keprihatinannya atas hilangnya mangrove di daerah tersebut. Kondisi itu berdampak langsung merusak tambak ikan yang ada di sekitar lokasi tersebut.“Dulu banyak tambak yang rusak kalau musim Barat, dimana angin kencang menyebabkan abrasi. Di sebelah selatan itu ada banyak tambak, kalau bulan Januari akan habis pematangnya. Jadi kita coba bangun kembali di sana, kita tanam mangrove yang banyak dan alhamdulillah sudah dua tahun ini kondisinya sudah bagus.”Selain dapat menahan abrasi, sejumlah mangrove tertentu ternyata bisa dijadikan bahan makanan seperti kue dan dodol dan minuman. Mangrove juga penting sebagai tempat bertelurnya kepiting, yang hasilnya bisa dipanen setiap hari oleh warga sekitar.“Mungkin tidak kelihatan kepitingnya karena selalu ada aktivitas penangkapan kepiting. Tidak hanya dari warga dari sini tapi juga dari luar banyak yang datang.”Usaha pembibitan mangrove yang dilakukan oleh Hamzah dan anggota kelompok lainnya kini masih terus berlangsung meski tidak lagi didukung penuh oleh pemerintah, khususnya dalam momen-momen tertentu.“Sekarang kita punya sekitar 3.000 bibit. Biasa ada yang beli kalau kebetulan ada program penanaman. Keuntungan dari hasil pembibitan ini bisa menjadi penghasilan tambahan bagi warga di sini.”Harga bibit mangrove sendiri tergantung pada besar kecilnya bibit. Bibit yang sudah agak besar saja dijual seharga Rp3000 per batang. Ada juga yang dijual hanya Rp1500 per bibit. Untuk kebutuhan bibit mereka biasanya mengumpulkan dari bawah pohon mangrove yang sudah besar.Jenis mangrove yang dikembangkan kelompok ini ada 3 jenis, yaitu sejenis bakau (Rhizophora), api-api (Avicennia) dan perepat atau yang oleh warga dikenal dengan nama ‘parappa’.“Namun yang paling banyak tumbuh itu Rhizophora dan Avicennia. Bisa kita lihat banyak tumbuh di sekitar sini.”Aktivitas mengelola kawasan mangrove ternyata tidak mengganggu aktivitas mereka sebagai nelayan, karena pembibitan dan penanaman hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu saja. Sayangnya, tidak semua anggota kelompok seaktif Hamzah.“Ada beberapa orang yang hanya aktif kalau ada bantuan, sementara saya dengan beberapa teman lain tetap aktif membibit dan menanam, berlanjut terus sampai sekarang.”Meski demikian, di saat ada aksi penanaman mangrove, antusiasme warga untuk ikut menanam sangat besar, khususnya 13 anggota dampingan CCDP – IFAD yang ada di kelurahan tersebut.Dengan kondisi mangrove yang terjaga baik, Hamzah berharap ke depan daerah itu bisa dijadikan sebagai kawasan wisata mangrove agar secara ekonomi bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat di sana.“Kita masyarakat di sini masih banyak yang termasuk prasejahtera. Kita berharap tempat ini bisa menjadi ekowisata Mangrove sehingga kesejahteraan masyarakat di sini bisa terangkat. Mungkin seperti yang ada di Bali. Apalagi saat ini tempat ini sudah banyak dikunjungi oleh warga di sini untuk bersantai. Jadi kita bisa menjual apa pun di sini, seperti membuat warung, jualan suvenir atau lahan parkir.”Tantangan pengelolaan mangrove di daerah itu, lanjut Hamzah, adalah mengembalikan kondisinya seperti dulu, ketika kawasan itu sangat padat dengan tanaman mangrove. Upaya ini tak mudah dan harus dilakukan perlahan-pahan dengan dukungan pemerintah dan pelibatan masyarakat secara luas.Tantangan lain adalah dengan mulai munculnya penyakit-penyakit tertentu, khususnya ketika tanaman masih kecil, yang dapat menghambat pertumbuhannya.“Saya sekarang mulai menanam dengan menancap langsung mangrovenya, tidak lagi menggunakan polybag. Kadang kalau ditanam di polybag bisa muncul ulat yang memakan akar dan batang mangrove sampai mati. Jadi saya pikir lebih baik langsung ditanam saja di laut.”Untuk menahan agar mangrove tidak langsung rubuh ketika di tanam, maka kadang mereka menggunakan penahan dari bambu yang disebut , yang diikatkan ke batang mangrove.Selama 9 tahun aktif bergelut dengan mangrove membuat Hamzah belajar kapan waktu menanam mangrove yang tepat.“Dulu, saya pernah menanam dan habis dalam beberapa hari karena saya belum pelajari situasi ombak. Satu kali dilibas ombak langsung habis. Sekarang saya sudah tahu waktu-waktu penanaman yang tepat.”Selain sebagai kawasan wisata, Hamzah juga bermimpi kelak ia bisa membangun kawasan penelitian mangrove di daerah tersebut, sekaligus tempat belajar bagi anak-anak sekolah.“Saya rencana mau buat tempat penelitian Mangrove mulai dari pengenalan buah, bibit, batang dan berbagai jenis Mangrove. Karena saya dengar jenis mengrove itu ada 12 macam sementara yang ada di sini hanya sekitar 3 – 4 jenis saja. Di sini anak-anak bisa belajar pentingnya menjaga mangrove untuk perlindungan ekosistem laut.”Pelibatan anak-anak sekolah dalam menanam mangrove sebenarnya sudah pernah mereka lakukan, meskipun hanya di waktu-waktu tertentu saja.“Kalau ada penanaman saya biasa libatkan anak-anak SD sampai SMA atau SMK terjun untuk menanam supaya mereka tahu seperti ini caranya menanam mangrove yang baik. Saya ajari juga jenis-jenisnya dan manfaat mangrove. Mereka datang sendiri. Hanya karena tempat yang terbatas sehingga saya belum bisa maksimal.”

[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan konservasi lingkungan

kisah hamzah tahun menghijaukan pesisir untia namanya hamzah andi ahu tahun seharihari ia adalah nelayan di kelurahan untia kecamatan biringkanayya makassar sulawesi selatan meski usianya tak lagi muda namun masih terlihat energik sore itu jumat ia mengajak mongabay mengunjungi kawasan pesisir yang baru saja dia tanami dengan mangrovemungkin sudah ada sekitar ribu pohon yang telah kami tanam termasuk yang sudah besar itu katanya sambil menunjuk ke hamparan mangrove yang tingginya telah mencapai meter dan lebattinggi mangrove di sekitar tempat tersebut bervariasi di bagian paling depan yang masih berumur tahun tingginya baru sekitar meter ketebalan mangrove masih sekitar meter targetnya adalah mencapai meter dari garis pantaikawasan pesisir untia dulunya memang ditumbuhi mangrove alami sebelum warga setempat mulai menebang untuk kepentingan bahan bakar di masa lalu namun aktivitas ini mulau berkurang seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran warga dan mulai digunakannya kompor gas untuk rumah tanggabagianbagian yang bolong inilah yang kemudian ditanami kembali hamzah dan warga untia lainnya dalam tahun terakhir inihamzah adalah ketua kelompok lestari sebuah kelompok nelayan aktivitasnya khusus untuk penanaman mangrove meski kelompok ini baru dibentuk melalui program ccdp ifad namun hamzah dan sejumlah warga untia lainnya sebenarnya sudah melakukan penghijauan tidak terorganisirkami mulai menanam sejak tahun sepanjang pantai ini karena memang dulu sangat terbuka lalu kemudian ada banyak pihak yang mau membantu memberikan bibit jadi kita tanam sedikit demi sedikit ketika air surut katanyaketika program ccd ifad masuk di tahun baru mereka mengorganisir diri dalam kelompok yang beranggotakan orang berasal dari nelayan setempatdari ifad ini sendiri kita dapat bibit kita juga dibantu perahu gabus polybag ajir sebagai penahan dan sebagainya ada juga gaji bagi yang ikut menanam sebesar rp per batang jelas hamzahmenurut hamzah awalnya keinginannya untuk bekerja menghijaukan pesisir berangkat dari keprihatinannya atas hilangnya mangrove di daerah tersebut kondisi itu berdampak langsung merusak tambak ikan yang ada di sekitar lokasi tersebutdulu banyak tambak yang rusak kalau musim barat dimana angin kencang menyebabkan abrasi di sebelah selatan itu ada banyak tambak kalau bulan januari akan habis pematangnya jadi kita coba bangun kembali di sana kita tanam mangrove yang banyak dan alhamdulillah sudah dua tahun ini kondisinya sudah bagusselain dapat menahan abrasi sejumlah mangrove tertentu ternyata bisa dijadikan bahan makanan seperti kue dan dodol dan minuman mangrove juga penting sebagai tempat bertelurnya kepiting yang hasilnya bisa dipanen setiap hari oleh warga sekitarmungkin tidak kelihatan kepitingnya karena selalu ada aktivitas penangkapan kepiting tidak hanya dari warga dari sini tapi juga dari luar banyak yang datangusaha pembibitan mangrove yang dilakukan oleh hamzah dan anggota kelompok lainnya kini masih terus berlangsung meski tidak lagi didukung penuh oleh pemerintah khususnya dalam momenmomen tertentusekarang kita punya sekitar bibit biasa ada yang beli kalau kebetulan ada program penanaman keuntungan dari hasil pembibitan ini bisa menjadi penghasilan tambahan bagi warga di siniharga bibit mangrove sendiri tergantung pada besar kecilnya bibit bibit yang sudah agak besar saja dijual seharga rp per batang ada juga yang dijual hanya rp per bibit untuk kebutuhan bibit mereka biasanya mengumpulkan dari bawah pohon mangrove yang sudah besarjenis mangrove yang dikembangkan kelompok ini ada jenis yaitu sejenis bakau rhizophora apiapi avicennia dan perepat atau yang oleh warga dikenal dengan nama parappanamun yang paling banyak tumbuh itu rhizophora dan avicennia bisa kita lihat banyak tumbuh di sekitar siniaktivitas mengelola kawasan mangrove ternyata tidak mengganggu aktivitas mereka sebagai nelayan karena pembibitan dan penanaman hanya dilakukan di waktuwaktu tertentu saja sayangnya tidak semua anggota kelompok seaktif hamzahada beberapa orang yang hanya aktif kalau ada bantuan sementara saya dengan beberapa teman lain tetap aktif membibit dan menanam berlanjut terus sampai sekarangmeski demikian di saat ada aksi penanaman mangrove antusiasme warga untuk ikut menanam sangat besar khususnya anggota dampingan ccdp ifad yang ada di kelurahan tersebutdengan kondisi mangrove yang terjaga baik hamzah berharap ke depan daerah itu bisa dijadikan sebagai kawasan wisata mangrove agar secara ekonomi bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat di sanakita masyarakat di sini masih banyak yang termasuk prasejahtera kita berharap tempat ini bisa menjadi ekowisata mangrove sehingga kesejahteraan masyarakat di sini bisa terangkat mungkin seperti yang ada di bali apalagi saat ini tempat ini sudah banyak dikunjungi oleh warga di sini untuk bersantai jadi kita bisa menjual apa pun di sini seperti membuat warung jualan suvenir atau lahan parkirtantangan pengelolaan mangrove di daerah itu lanjut hamzah adalah mengembalikan kondisinya seperti dulu ketika kawasan itu sangat padat dengan tanaman mangrove upaya ini tak mudah dan harus dilakukan perlahanpahan dengan dukungan pemerintah dan pelibatan masyarakat secara luastantangan lain adalah dengan mulai munculnya penyakitpenyakit tertentu khususnya ketika tanaman masih kecil yang dapat menghambat pertumbuhannyasaya sekarang mulai menanam dengan menancap langsung mangrovenya tidak lagi menggunakan polybag kadang kalau ditanam di polybag bisa muncul ulat yang memakan akar dan batang mangrove sampai mati jadi saya pikir lebih baik langsung ditanam saja di lautuntuk menahan agar mangrove tidak langsung rubuh ketika di tanam maka kadang mereka menggunakan penahan dari bambu yang disebut yang diikatkan ke batang mangroveselama tahun aktif bergelut dengan mangrove membuat hamzah belajar kapan waktu menanam mangrove yang tepatdulu saya pernah menanam dan habis dalam beberapa hari karena saya belum pelajari situasi ombak satu kali dilibas ombak langsung habis sekarang saya sudah tahu waktuwaktu penanaman yang tepatselain sebagai kawasan wisata hamzah juga bermimpi kelak ia bisa membangun kawasan penelitian mangrove di daerah tersebut sekaligus tempat belajar bagi anakanak sekolahsaya rencana mau buat tempat penelitian mangrove mulai dari pengenalan buah bibit batang dan berbagai jenis mangrove karena saya dengar jenis mengrove itu ada macam sementara yang ada di sini hanya sekitar jenis saja di sini anakanak bisa belajar pentingnya menjaga mangrove untuk perlindungan ekosistem lautpelibatan anakanak sekolah dalam menanam mangrove sebenarnya sudah pernah mereka lakukan meskipun hanya di waktuwaktu tertentu sajakalau ada penanaman saya biasa libatkan anakanak sd sampai sma atau smk terjun untuk menanam supaya mereka tahu seperti ini caranya menanam mangrove yang baik saya ajari juga jenisjenisnya dan manfaat mangrove mereka datang sendiri hanya karena tempat yang terbatas sehingga saya belum bisa maksimal

Menyekat Kanal, Hindarkan Kebakaran Lahan Gambut Kawasan TN Sebangau. Tangan Sutarno begitu cekatan memasang papan pada deretan kayu galam yang tertancap di eks kanal SSI (Sanitra Sebangau Indah), Resort Mangkok, Taman Nasional Sebangau. Seorang temannya bersiap memaku agar papan tersebut menempel dengan kuat.Kanal yang saat ini sedang disekat merupakan kanal eks HPH SSI. Memiliki panjang kanal 24 kilometer, dengan lebar 9 meter dan kedalaman sekitar 4-5 meter. Kanal ini dibangun tahun 1998, fungsinya untuk mengangkut kayu. Kanal dibangun membelah kubah gambut, sehingga air dari area gambut mengalir deras dan menyebabkan gambut kering dan rawan terbakar saat musim kemarau.“Kami sedang membangun dam atau sekat kanal semi permanen. Untuk membangun satu dam semi permanen, prosesnya sekitar lima hari,” tutur ayah empat anak warga Desa Sebangau Permai, saat dijumpai akhir Agustus lalu.Beberapa orang lainnya sibuk memasukkan tanah pada karung putih. Tumpukan karung berisi tanah seketika tersedia, menumpuk di pinggir sisi kanal tersebut. Jumlahnya mencapai ratusan. Karung-karung berisi tanah itu, nantinya akan diletakkan di tengah sekat kanal guna menahan air dan membuat sekat kanal menjadi kokoh.Di atas tanah pada pinggiran sekat kanal tersebut, nantinya ditanami pohon endemik Kalimantan seperti blangiran pulai ( jelutung .Penanaman jenis tanaman keras adalah untuk memperkuat struktur dam. Saat kayu kanal lapuk antara 6-10 tahun kemudian, tanaman kayu keras di atas dam akan berfungsi menangkap ragam sedimentasi, sehingga akan membentuk hamparan baru. Dengan tanaman tumbuh menjulang, ia akan menahan air agar tak cepat mengalir. Untuk membuat sekat kanal, dengan demikian tidak memerlukan material semen atau bahan bangunan lain.Siang itu, total ada sembilan orang yang sedang bekerja. Mereka berasal dari desa sekitar TN Sebangau. Jika sesuai rencana, mereka akan mengerjakan tiga buah sekat kanal selama 20 hari. Guna kepentingan istirahat saat malam tiba, mereka membangun sebuah sederhana terbuat dari terpal dan kayu.Bagi Sutarno, saat paling tepat untuk pembangunan kanal adalah pada saat air pasang sedang surut. “Kemarin saat air sedang pasang, kami sampai harus menyelam untuk menancapkan kayu galam,” tuturnya.Panjang kayu galam yang digunakan berkisar sekitar lima meter. Dua meternya ditancapkan pada dasar sungai. Material kayu galam dan papan yang digunakan untuk pembangunan sekat kanal tersebut didatangkan dari luar kawasan TN Sebangau. Diangkut bergotong royong oleh warga menggunakan perahu tradisional atau yang biasa disebut .Sutarno mengatakan, banyak manfaat yang dirasakan warga sekitar TN Sebangau dengan keberadaan sekat-sekat kanal yang sudah dibangun. Sebelum adanya sekat, kebakaran hutan sangat parah. Meski tahun 2015, masih terjadi kebakaran, namun untuk areal di sekitar TN Sebangau, titik api relatif sedikit. Hal ini karena keberadaan sekat-sekat kanal tersebut membuat gambut yang semula kering saat kemarau, menjadi basah kembali. Ketersediaan air pun relatif terjamin.Ketua Forum Masyarakat Sebangau (Formas) Sabran M. Usin (50) mengatakan, pembangunan sekat kanal dilakukan secara kolaboratif antara masyarakat bersama WWF Indonesia Kalteng. Menurutnya, kesadaran masyarakat ikut serta dalam membangun sekat kanal sudah sangat tinggi. Bahkan dia harus mengatur penjadwalan agar yang pengerjaan sekat kanal secara bergantian.“Sebenarnya banyak yang ingin ikut serta dalam pembangunan sekat kanal ini. Tapi kami harus atur agar semuanya mendapatkan giliran. Tak dikerjakan oleh orang yang itu-itu saja,” katanya.Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam ikut serta membangun sekat kanal didasari oleh pemikiran bahwa hutan harus diselamatkan. Hutan bukan warisan nenek moyang, tetapi titipan anak cucu yang pada saatnya nanti mereka akan mengambilnya.“Karena itu kami tak ingin meninggalkan kerusakan hutan bagi generasi selanjutnya. Jadi maju mundurnya, baik atau tidaknya tergantung dari apa yang kita lakukan sekarang. Hutan ini memang perlu dimanfaatkan, tapi juga tetap perlu dilindungi agar tetap lestari,” katanya.Dia mengatakan, tahun 1970-an, saat masih kecil, hutan di area itu masih sangat terjaga. Orangutan masih dengan mudah ditemukan menyeberang sungai Sebangau lewat dahan-dahan yang saling bersentuhan.Kondisi itu berubah saat HPH SSI mengeksploitasi hutan yang ada, lalu membuat kanal di lahan gambut menggunakan alat berat untuk menarik kayu. Kerusakan dialami bahkan hingga saat ini. Karenanya, dia dan warga sekitar TN Sebangau memiliki tekad untuk bersama-sama memulihkan ekosistem gambut di area tersebut. Menurutnya kebakaran dan asap kabut seolah menjadi agenda tahunan. Ia pun ingin mengubah itu.“Kerusakan hutan 10-15 tahun terakhir ini memang bukan main. Yang membuat kami prihatin adalah untuk memperbaiki ini butuh waktu lama, tak cukup satu atau dua tahun. Butuh keseriusan. Oleh karena itu kami berbuat sebisa kami membantu pemerintah dan lembaga yang bergerak di lingkungan untuk menyelamatkan hutan,” katanya.“Makanya semua etnis disini bisa bersama-sama ikut membangun dam. Semua etnis bisa sengsara jika hutan rusak. Kesadaran ini yang kami pupuk di masyarakat,” ucapnya. Dia berharap, melalui pembangunan dam, sumur bor, dan lain-lain dampak karhutla betul-betul dihindari.Menurut staf kontruksi dam dan hidrologi dari WWF Indonesia Kalteng, Petris Perkasa, sejak tahun 2005 pihaknya telah membangun lima dam di area eks HPH SSI. Rencananya, bangun dam lagi 26 unit, baik permanen, semi permanen maupun yang sederhana. Saat ini, 23 dam sudah selesai dibangun., sisa tiga lagi bakal selesai paling lambat akhir tahun ini.Sedangkan secara keseluruhan dam telah dibangun di TN Sebangau lebih dari 1.000 unit dibarengi penanaman kembali dengan jenis-jenis endemik Kalimantan, mencakup wilayah SSI 400 hektar, hulu Sebangau 262 hektar, dan Salawati 24 hektar.“Sebelum dibuat dam laju air deras sekali. Karena lebih 10 km adalah kubah gambut yang membuat air terbuang berlebihan. Akibatnya, di areal ini sangat panas dan tidak nyaman karena hutan rusak, sering terbakar. Gambutnya kering akibat tata kelola air tidak bagus,” jelas Petris.Menurut Petris, sebelum membangun dam terlebih dulu membuat perencanaan dan mendeteksi keadaan kanal bersama masyarakat. Untuk menentukan berapa panjang kanal, kecepatan arus air, kedalaman air dan sebagainya.“Pelibatan masyarakat adalah kunci sukses pembangunan sekat kanal. Hasil survei itu kita olah bersama untuk menentukan berapa banyak yang akan dibangun. Tanpa keterlibatan masyarakat kami tak akan berhasil,” katanya.Dalam hal monitoring, sebelum bikin dam, juga membangun pipa (GWL) untuk mengukur tinggi muka air tanah. Pipa ditanam di tanah sedalam dua meter. Tiap bulan, diteliti seberapa besar debit air untuk mengetahui pola aliran.Hasil pengukuran masyarakat, lalu dianalisis tim WWF yang nantinya diberikan kepada Balai TN Sebangau. Setelah ada kelayakan, barulah dibangun dam.“Jadi kami tak sembarang membangun dam untuk pembasahan area. Sudah ada sekitar 80 pipa yang kami tanam. Kami punya data dari tahun 2005 tentang pola air dan pemetaan lokasi rentan kebakaran.”Dari hasil survei, tinggi muka air naik rata-rata satu meter. Sebuah indikasi yang baik. Keberadaan sekat kanal pun, selain kawasan terhindar kebakaran, juga menguntungkan ekonomi masyarakat sekitar.Buktinya, jumlah ikan bertambah banyak di sekitar sekat kanal. Ini yang dimanfaatkan masyarakat sebagai tambahan pendapatan.“Kita membangun dengan pola berkelanjutan. Bagaimana agar masyarakat dengan rela hati ikut membangun. Ini semua untuk alam dan masa depan mereka. Kedepannya masyarakat juga bisa membangun eko wisata, pemanduan wisata, karena mereka tahu berbagai kekayaan alam di sini,” katanya.

[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran konservasi lingkungan

menyekat kanal hindarkan kebakaran lahan gambut kawasan tn sebangau tangan sutarno begitu cekatan memasang papan pada deretan kayu galam yang tertancap di eks kanal ssi sanitra sebangau indah resort mangkok taman nasional sebangau seorang temannya bersiap memaku agar papan tersebut menempel dengan kuatkanal yang saat ini sedang disekat merupakan kanal eks hph ssi memiliki panjang kanal kilometer dengan lebar meter dan kedalaman sekitar meter kanal ini dibangun tahun fungsinya untuk mengangkut kayu kanal dibangun membelah kubah gambut sehingga air dari area gambut mengalir deras dan menyebabkan gambut kering dan rawan terbakar saat musim kemaraukami sedang membangun dam atau sekat kanal semi permanen untuk membangun satu dam semi permanen prosesnya sekitar lima hari tutur ayah empat anak warga desa sebangau permai saat dijumpai akhir agustus lalubeberapa orang lainnya sibuk memasukkan tanah pada karung putih tumpukan karung berisi tanah seketika tersedia menumpuk di pinggir sisi kanal tersebut jumlahnya mencapai ratusan karungkarung berisi tanah itu nantinya akan diletakkan di tengah sekat kanal guna menahan air dan membuat sekat kanal menjadi kokohdi atas tanah pada pinggiran sekat kanal tersebut nantinya ditanami pohon endemik kalimantan seperti blangiran pulai jelutung penanaman jenis tanaman keras adalah untuk memperkuat struktur dam saat kayu kanal lapuk antara tahun kemudian tanaman kayu keras di atas dam akan berfungsi menangkap ragam sedimentasi sehingga akan membentuk hamparan baru dengan tanaman tumbuh menjulang ia akan menahan air agar tak cepat mengalir untuk membuat sekat kanal dengan demikian tidak memerlukan material semen atau bahan bangunan lainsiang itu total ada sembilan orang yang sedang bekerja mereka berasal dari desa sekitar tn sebangau jika sesuai rencana mereka akan mengerjakan tiga buah sekat kanal selama hari guna kepentingan istirahat saat malam tiba mereka membangun sebuah sederhana terbuat dari terpal dan kayubagi sutarno saat paling tepat untuk pembangunan kanal adalah pada saat air pasang sedang surut kemarin saat air sedang pasang kami sampai harus menyelam untuk menancapkan kayu galam tuturnyapanjang kayu galam yang digunakan berkisar sekitar lima meter dua meternya ditancapkan pada dasar sungai material kayu galam dan papan yang digunakan untuk pembangunan sekat kanal tersebut didatangkan dari luar kawasan tn sebangau diangkut bergotong royong oleh warga menggunakan perahu tradisional atau yang biasa disebut sutarno mengatakan banyak manfaat yang dirasakan warga sekitar tn sebangau dengan keberadaan sekatsekat kanal yang sudah dibangun sebelum adanya sekat kebakaran hutan sangat parah meski tahun masih terjadi kebakaran namun untuk areal di sekitar tn sebangau titik api relatif sedikit hal ini karena keberadaan sekatsekat kanal tersebut membuat gambut yang semula kering saat kemarau menjadi basah kembali ketersediaan air pun relatif terjaminketua forum masyarakat sebangau formas sabran m usin mengatakan pembangunan sekat kanal dilakukan secara kolaboratif antara masyarakat bersama wwf indonesia kalteng menurutnya kesadaran masyarakat ikut serta dalam membangun sekat kanal sudah sangat tinggi bahkan dia harus mengatur penjadwalan agar yang pengerjaan sekat kanal secara bergantiansebenarnya banyak yang ingin ikut serta dalam pembangunan sekat kanal ini tapi kami harus atur agar semuanya mendapatkan giliran tak dikerjakan oleh orang yang ituitu saja katanyamenurutnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta membangun sekat kanal didasari oleh pemikiran bahwa hutan harus diselamatkan hutan bukan warisan nenek moyang tetapi titipan anak cucu yang pada saatnya nanti mereka akan mengambilnyakarena itu kami tak ingin meninggalkan kerusakan hutan bagi generasi selanjutnya jadi maju mundurnya baik atau tidaknya tergantung dari apa yang kita lakukan sekarang hutan ini memang perlu dimanfaatkan tapi juga tetap perlu dilindungi agar tetap lestari katanyadia mengatakan tahun an saat masih kecil hutan di area itu masih sangat terjaga orangutan masih dengan mudah ditemukan menyeberang sungai sebangau lewat dahandahan yang saling bersentuhankondisi itu berubah saat hph ssi mengeksploitasi hutan yang ada lalu membuat kanal di lahan gambut menggunakan alat berat untuk menarik kayu kerusakan dialami bahkan hingga saat ini karenanya dia dan warga sekitar tn sebangau memiliki tekad untuk bersamasama memulihkan ekosistem gambut di area tersebut menurutnya kebakaran dan asap kabut seolah menjadi agenda tahunan ia pun ingin mengubah itukerusakan hutan tahun terakhir ini memang bukan main yang membuat kami prihatin adalah untuk memperbaiki ini butuh waktu lama tak cukup satu atau dua tahun butuh keseriusan oleh karena itu kami berbuat sebisa kami membantu pemerintah dan lembaga yang bergerak di lingkungan untuk menyelamatkan hutan katanyamakanya semua etnis disini bisa bersamasama ikut membangun dam semua etnis bisa sengsara jika hutan rusak kesadaran ini yang kami pupuk di masyarakat ucapnya dia berharap melalui pembangunan dam sumur bor dan lainlain dampak karhutla betulbetul dihindarimenurut staf kontruksi dam dan hidrologi dari wwf indonesia kalteng petris perkasa sejak tahun pihaknya telah membangun lima dam di area eks hph ssi rencananya bangun dam lagi unit baik permanen semi permanen maupun yang sederhana saat ini dam sudah selesai dibangun sisa tiga lagi bakal selesai paling lambat akhir tahun inisedangkan secara keseluruhan dam telah dibangun di tn sebangau lebih dari unit dibarengi penanaman kembali dengan jenisjenis endemik kalimantan mencakup wilayah ssi hektar hulu sebangau hektar dan salawati hektarsebelum dibuat dam laju air deras sekali karena lebih km adalah kubah gambut yang membuat air terbuang berlebihan akibatnya di areal ini sangat panas dan tidak nyaman karena hutan rusak sering terbakar gambutnya kering akibat tata kelola air tidak bagus jelas petrismenurut petris sebelum membangun dam terlebih dulu membuat perencanaan dan mendeteksi keadaan kanal bersama masyarakat untuk menentukan berapa panjang kanal kecepatan arus air kedalaman air dan sebagainyapelibatan masyarakat adalah kunci sukses pembangunan sekat kanal hasil survei itu kita olah bersama untuk menentukan berapa banyak yang akan dibangun tanpa keterlibatan masyarakat kami tak akan berhasil katanyadalam hal monitoring sebelum bikin dam juga membangun pipa gwl untuk mengukur tinggi muka air tanah pipa ditanam di tanah sedalam dua meter tiap bulan diteliti seberapa besar debit air untuk mengetahui pola aliranhasil pengukuran masyarakat lalu dianalisis tim wwf yang nantinya diberikan kepada balai tn sebangau setelah ada kelayakan barulah dibangun damjadi kami tak sembarang membangun dam untuk pembasahan area sudah ada sekitar pipa yang kami tanam kami punya data dari tahun tentang pola air dan pemetaan lokasi rentan kebakarandari hasil survei tinggi muka air naik ratarata satu meter sebuah indikasi yang baik keberadaan sekat kanal pun selain kawasan terhindar kebakaran juga menguntungkan ekonomi masyarakat sekitarbuktinya jumlah ikan bertambah banyak di sekitar sekat kanal ini yang dimanfaatkan masyarakat sebagai tambahan pendapatankita membangun dengan pola berkelanjutan bagaimana agar masyarakat dengan rela hati ikut membangun ini semua untuk alam dan masa depan mereka kedepannya masyarakat juga bisa membangun eko wisata pemanduan wisata karena mereka tahu berbagai kekayaan alam di sini katanya

Opini : Melindungi Hutan Kita dengan Perbankan Berkelanjutan. Setelah selama hampir dua tahun bekerja keras, akhirnya dapat diselesaikan. Pekerjaan kolaboratif antara , Tranformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia dan Profundo itu akhirnya bisa dipersembahkan ke seluruh dunia pada tanggal 6 September 2016.Peluncurannya bertepatan dengan hari pertama PRI, sebuah konferensi internasional yang menyatukan para investor yang punya perhatian kepada keberlanjutan, di Singapura.Buat para penandatangan (UN PRI), menilai kelayakan investasi dari sudut pandang non-finansial adalah keniscayaan. Mereka berjanji untuk memasukkan unsur-unsur lingkungan, sosial dan tata kelola—atau , disingkat ESG—ke dalam pengambilan keputusan investasi. Logikanya, hanya investasi yang layak dalam finansial dan ESG saja yang benar-benar bisa dilakukan.Hal ini sesungguhnya mudah dipahami. ESG adalah cara untuk memastikan bahwa perusahaan bisa beroperasi dengan risiko bisnis yang terkelola dengan baik. ESG adalah cara melihat risiko secara komprehensif, sehingga ini bukanlah merupakan beban tambahan bagi perusahaan, melainkan bantuan yang sangat berharga untuk memastikan kesuksesan investasi.Sejumlah penelitian telah dipublikasikan dengan hasil yang konsisten, yaitu bahwa perusahaan yang memiliki kinerja ESG yang tinggi juga cenderung memiliki kinerja finansial yang baik. .Namun demikian, lantaran banyak perusahaan yang beroperasi dengan jangka pendek, dan ESG pun relatif baru diperkenalkan, maka pengabaiannya masih kerap terjadi. Oleh karena itu, beragam cara diperlukan untuk membujuk, mendorong, dan memaksa perusahaan menjadi lebih memiliki perhatian kepada ESG ini.Salah satu cara adalah sebagaimana yang dipromosikan oleh tersebut. Bagaimanapun, perusahaan tak bisa melakukan bisnisnya bila tak ada pemberi modal bagi mereka, baik itu investor maupun bank.Oleh karena itu, mengubah sikap investor dan bank adalah esensial bila kita ingin perusahaan-perusahaan lebih peduli kepada keberlanjutan. Sama dengan perusahaan yang perlu menghitung kelayakan ESG investasinya, investor dan bank perlu juga membuat keputusan investasinya berdasarkan kriteria kelayakan ESG.Ketiga organisasi yang membuat itu percaya bahwa akuntabilitas para pemberi modal itu hanya akan bisa dituntut bila terdapat informasi yang valid dan lengkap tentang siapa melakukan investasi di mana, dan apa saja risiko investasi yang melekat di situ.Kelestarian hutan di Indonesia sudah lama menjadi perhatian para pemangku kepentingannya. Mereka melihat bahwa empat sektor industri yang membawa risiko kelestarian hutan terbesar adalah kelapa sawit, pulp dan kertas, karet, serta kayu.Oleh karenanya, empat sektor itulah yang kemudian menjadi perhatian utama. Lantaran ingin fokus kepada mereka yang paling membawa risiko, maka dipilihlah 50 perusahaan terbesar.Pertanyaannya kemudian, siapakah yang membiayai investasi yang berisiko itu? Dari data yang bisa dibaca pada tersebut, di sepuluh besar asal negara investasi, berturut-turut ditempati oleh Malaysia, Tiongkok, Jepang, Indonesia, Singapura, Inggris, Amerika Serikat, Swiss, Jerman dan Prancis. Dari lima peringkat teratas saja, sudah sekitar USD25 miliar digelontorkan antara 2010 – 2015.Karena investasi di sektor-sektor ini bersifat jangka panjang, maka waktu 6 tahun itu hanyalah menggambarkan sebagian (kecil) saja dari total investasi perbankan di sektor-sektor yang membawa risiko bagi kelestarian hutan.Jika dilihat dari bank yang memberikan pinjaman, pada kurun waktu yang sama Maybank saja menggelontorkan USD2,716 miliar, CIMB berinvestasi sebanyak USD2,544 miliar, disusul oleh Mizuho Financial dengan USD1,635, HSBC dengan USD1,603, dan DBS dengan USD1,442. Itu bukanlah jumlah yang sedikit, dan tentu punya pengaruh yang sangat besar bila digelontorkan tanpa mempertimbangkan kelayakan ESG.Risiko ESG sendiri sangatlah jelas. Di aspek lingkungan, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan iklim, hilangnya air, serta polusi sangatlah dominan. Secara sosial, beragam kejadian terkait pemindahan paksa, pelanggaran HAM, konflik lahan, eksploitasi buruh, serta masalah kesehatan banyak ditemukan.Sementara, secara tata kelola yang menonjol adalah suap, beragam aktivitas ilegal, kejahatan keuangan, serta dampak reputasional. Risiko tersebut bukan saja dialami oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis yang merisikokan kelestarian hutan secara langsung, melainkan juga secara objektif menjadi risiko investor dan bank yang membiayainya.Bayangkan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang meminjam modal kepada bank mengalami kebakaran hutan dan lahan karena tidak melakukan pengelolaan dengan benar. Apakah kemudian perusahaan tersebut bisa membayar pinjamannya? Hal yang sama juga terjadi bila sebuah perkebunan kelapa sawit nekat membuka perkebunan di lahan gambut.Berbagai kasus sudah jelas menunjukkan bahwa risiko hilangnya air lalu tumbang dan matinya tanaman sangatlah besar. Lagi-lagi mungkinkah perusahaan seperti ini membayar kreditnya? Pada akhirnya, bank yang meminjamkan modal kepada perusahaan tersebut juga akan mengalami kondisi yang merisikokan bisnisnya.Terkait risiko sosial, dampak yang sama juga dapat timbul. Sebuah perusahaan yang ketika pembukaan lahannya tidak mendapatkan —disingkat FPIC atau padiatapa—dari masyarakat sangat besar peluangnya untuk mengalami hambatan dalam operasinya. Lagi-lagi, ini menimbulkan risiko gagal bayar bagi bank yang memberikan modal.Bahkan, bank juga bisa terseret ke dalam kondisi apabila perusahaan-perusahaan yang mendapatkan modal darinya ternyata banyak yang bereputasi buruk.Gambaran di atas menjelaskan bahwa sudah seharusnya bank menjadi lebih berhati-hati dalam keputusan investasinya. Dalam tersebut bisa dibaca berbagai kebijakan yang sekarang sudah menjadi norma yang diharapkan oleh pemangku kepentingan keberlanjutan akan dipenuhi oleh perbankan.Bagian pertama dari kebijakan itu adalah cakupan komitmen. Dalam hal ini bank diharapkan untuk menandatangani kovenan internasional yang terkait dengan isu-isu hutan dan lahan; memiliki kebijakan perlindungan hutan spesifik per sektor yang bisa diakses oleh publik; memberlakukannya untuk seluruh jenis jasa finansial yang disediakannya; menerapkan secara seragam untuk seluruh kliennya; serta melakukan penilaian independen secara regular atas isu-isu legalitas, sosial dan lingkungan.Bagian kedua terkait dengan standar lingkungan. Di sini harapan terhadap perbankan juga sangat lugas: melarang degradasi lahan serta konversi hutan alam; melarang operasi kehutanan/pertanian di area hutan primer; melarang operasi kehutanan/pertanian yang merusak kawasan hutan yang merupakan (HCV) dan (HCS); melarang operasi di kawasan lindung; serta mensyaratkan pengecekan legalitas untuk seluruh operasi dan rantai pasokannya.Bagian ketiga, standar sosial, menjelaskan harapan pemangku kepentingan yang lain lagi. Di sini bank diharapkan untuk selalu mengecek legalitas hak atas lahan; mensyaratkan FPIC bagi masyarakat adat bila memang bisa diaplikasikan; melarang tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak; mensyaratkan perlindungan kesehatan dan keselamatan untuk pekerja dan masyarakat; serta memiliki mekanisme penyelesaian keluhan dari masyarakat.Dari hasil penelitian ketiga organisasi didapatkan gambaran yang tak begitu menyenangkan. Dari skor maksimal untuk seluruh kebijakan itu (30), tak ada satupun bank yang bisa memenuhinya. ABN Amro mendapatkan yang tertinggi (24), disusul Rabobank (23), lalu Credit Suisse (20), Citigroup (18), dan Standard Chartered (17).Bandingkan dengan bank-bank yang paling banyak memberikan curahan kapital di sektor-sektor yang merisikokan kelestarian hutan di Indonesia: Maybank (0), CIMB (0), Mizuho (10), HSBC (16) dan DBS (0). Hanya HSBC saja yang memiliki skor lumayan di dalam kebijakannya. Sementara, yang lainnya terhitung buruk.Kalau secara kebijakan saja skornya nol—yaitu Maybank, CIMB, dan DBS—tidak bisa dibayangkan bagaimana praktiknya. Mereka yang memiliki skor terbilang baik saja belum tentu kebal dari investasi yang berdampak negatif, apalagi bank-bank yang tak memiliki kebijakan yang tegas.Perlu juga dinyatakan bahwa kaitan antara bank-bank yang tak memiliki kebijakan yang jelas dengan perusahaan-perusahaan yang paling merisikokan kelestarian hutan sangatlah erat. Hal tersebut secara sangat cepat bisa ditemukan di dalam .Perusahaan-perusahaan yang kerap disebut dalam kasus-kasus dampak negatif sosial dan lingkungan di berbagai media massa, misalnya, adalah klien bank-bank yang tak memiliki kebijakan yang kokoh itu.Namun, memiliki kebijakan yang lumayan lengkap pun masih perlu pembuktian di lapangan apakah memang benar-benar diimplementasikan. Implementasi tersebut bukan hanya pada tahap pengambilan keputusan investasi, namun juga sepanjang daur proyek yang dibiayai.Kalau kemudian ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dengan apa yang seharusnya ditegakkan, perlu dilihat apa tindakan yang diambil oleh bank tersebut. Tindakan perbaikan tentu perlu diambil, namun misalkan ditemukan diskrepansi yang terlampau jauh, dan tak kunjung diperbaiki, tentu jalan yang diambil perlu adalah penghentian pembiayaan.Itu semua jelas membutuhkan dukungan sumberdaya manusia yang mumpuni. Para bankir yang terlibat perlu mendapatkan pelatihan yang tepat agar bisa mengambil keputusan investasi yang memerhatikan risiko ESG dengan sungguh-sungguh; melakukan pemantauan, penilikan dan evaluasi atas implementasinya; mengambil tindakan yang tepat untuk setiap jenis dan tingkat ketidakpatuhan klien atas kebijakan bank; serta menegakkan transparensi kepada seluruh pemangku kepentingan keberlanjutan hutan. Tentu saja, itu semua mustahil dicapai apabila tidak ada kebijakan SDM dan organisasi yang mendukungnya.Buat bank-bank yang mendapatkan skor rendah dalam kebijakan, apa yang dituntut oleh pemangku kepentingan itu akan terasa sangat berat. Namun, sebagaimana yang telah kerap dinyatakan oleh para pakar, pengelolaan risiko ESG adalah alat bantu bisnis perbankan agar menjadi lebih baik.Mereka yang melaksanakannya akan mendapatkan banyak keuntungan, sementara yang melawan kehendak zaman ini—, menurut Jeffrey Sachs—jelas akan mengalami kerugian, bahkan hingga kehilangan bisnisnya.Sebab, lawan dari keberlanjutan adalah kepunahan.*** Direktur Eksekutif, Tranformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia **, Reader on Corporate Governance and Political Ecology, Thamrin School of Climate Change and Sustainability.

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

opini melindungi hutan kita dengan perbankan berkelanjutan setelah selama hampir dua tahun bekerja keras akhirnya dapat diselesaikan pekerjaan kolaboratif antara tranformasi untuk keadilan tuk indonesia dan profundo itu akhirnya bisa dipersembahkan ke seluruh dunia pada tanggal september peluncurannya bertepatan dengan hari pertama pri sebuah konferensi internasional yang menyatukan para investor yang punya perhatian kepada keberlanjutan di singapurabuat para penandatangan un pri menilai kelayakan investasi dari sudut pandang nonfinansial adalah keniscayaan mereka berjanji untuk memasukkan unsurunsur lingkungan sosial dan tata kelolaatau disingkat esgke dalam pengambilan keputusan investasi logikanya hanya investasi yang layak dalam finansial dan esg saja yang benarbenar bisa dilakukanhal ini sesungguhnya mudah dipahami esg adalah cara untuk memastikan bahwa perusahaan bisa beroperasi dengan risiko bisnis yang terkelola dengan baik esg adalah cara melihat risiko secara komprehensif sehingga ini bukanlah merupakan beban tambahan bagi perusahaan melainkan bantuan yang sangat berharga untuk memastikan kesuksesan investasisejumlah penelitian telah dipublikasikan dengan hasil yang konsisten yaitu bahwa perusahaan yang memiliki kinerja esg yang tinggi juga cenderung memiliki kinerja finansial yang baik namun demikian lantaran banyak perusahaan yang beroperasi dengan jangka pendek dan esg pun relatif baru diperkenalkan maka pengabaiannya masih kerap terjadi oleh karena itu beragam cara diperlukan untuk membujuk mendorong dan memaksa perusahaan menjadi lebih memiliki perhatian kepada esg inisalah satu cara adalah sebagaimana yang dipromosikan oleh tersebut bagaimanapun perusahaan tak bisa melakukan bisnisnya bila tak ada pemberi modal bagi mereka baik itu investor maupun bankoleh karena itu mengubah sikap investor dan bank adalah esensial bila kita ingin perusahaanperusahaan lebih peduli kepada keberlanjutan sama dengan perusahaan yang perlu menghitung kelayakan esg investasinya investor dan bank perlu juga membuat keputusan investasinya berdasarkan kriteria kelayakan esgketiga organisasi yang membuat itu percaya bahwa akuntabilitas para pemberi modal itu hanya akan bisa dituntut bila terdapat informasi yang valid dan lengkap tentang siapa melakukan investasi di mana dan apa saja risiko investasi yang melekat di situkelestarian hutan di indonesia sudah lama menjadi perhatian para pemangku kepentingannya mereka melihat bahwa empat sektor industri yang membawa risiko kelestarian hutan terbesar adalah kelapa sawit pulp dan kertas karet serta kayuoleh karenanya empat sektor itulah yang kemudian menjadi perhatian utama lantaran ingin fokus kepada mereka yang paling membawa risiko maka dipilihlah perusahaan terbesarpertanyaannya kemudian siapakah yang membiayai investasi yang berisiko itu dari data yang bisa dibaca pada tersebut di sepuluh besar asal negara investasi berturutturut ditempati oleh malaysia tiongkok jepang indonesia singapura inggris amerika serikat swiss jerman dan prancis dari lima peringkat teratas saja sudah sekitar usd miliar digelontorkan antara karena investasi di sektorsektor ini bersifat jangka panjang maka waktu tahun itu hanyalah menggambarkan sebagian kecil saja dari total investasi perbankan di sektorsektor yang membawa risiko bagi kelestarian hutanjika dilihat dari bank yang memberikan pinjaman pada kurun waktu yang sama maybank saja menggelontorkan usd miliar cimb berinvestasi sebanyak usd miliar disusul oleh mizuho financial dengan usd hsbc dengan usd dan dbs dengan usd itu bukanlah jumlah yang sedikit dan tentu punya pengaruh yang sangat besar bila digelontorkan tanpa mempertimbangkan kelayakan esgrisiko esg sendiri sangatlah jelas di aspek lingkungan kehilangan keanekaragaman hayati perubahan iklim hilangnya air serta polusi sangatlah dominan secara sosial beragam kejadian terkait pemindahan paksa pelanggaran ham konflik lahan eksploitasi buruh serta masalah kesehatan banyak ditemukansementara secara tata kelola yang menonjol adalah suap beragam aktivitas ilegal kejahatan keuangan serta dampak reputasional risiko tersebut bukan saja dialami oleh perusahaanperusahaan yang memiliki bisnis yang merisikokan kelestarian hutan secara langsung melainkan juga secara objektif menjadi risiko investor dan bank yang membiayainyabayangkan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang meminjam modal kepada bank mengalami kebakaran hutan dan lahan karena tidak melakukan pengelolaan dengan benar apakah kemudian perusahaan tersebut bisa membayar pinjamannya hal yang sama juga terjadi bila sebuah perkebunan kelapa sawit nekat membuka perkebunan di lahan gambutberbagai kasus sudah jelas menunjukkan bahwa risiko hilangnya air lalu tumbang dan matinya tanaman sangatlah besar lagilagi mungkinkah perusahaan seperti ini membayar kreditnya pada akhirnya bank yang meminjamkan modal kepada perusahaan tersebut juga akan mengalami kondisi yang merisikokan bisnisnyaterkait risiko sosial dampak yang sama juga dapat timbul sebuah perusahaan yang ketika pembukaan lahannya tidak mendapatkan disingkat fpic atau padiatapadari masyarakat sangat besar peluangnya untuk mengalami hambatan dalam operasinya lagilagi ini menimbulkan risiko gagal bayar bagi bank yang memberikan modalbahkan bank juga bisa terseret ke dalam kondisi apabila perusahaanperusahaan yang mendapatkan modal darinya ternyata banyak yang bereputasi burukgambaran di atas menjelaskan bahwa sudah seharusnya bank menjadi lebih berhatihati dalam keputusan investasinya dalam tersebut bisa dibaca berbagai kebijakan yang sekarang sudah menjadi norma yang diharapkan oleh pemangku kepentingan keberlanjutan akan dipenuhi oleh perbankanbagian pertama dari kebijakan itu adalah cakupan komitmen dalam hal ini bank diharapkan untuk menandatangani kovenan internasional yang terkait dengan isuisu hutan dan lahan memiliki kebijakan perlindungan hutan spesifik per sektor yang bisa diakses oleh publik memberlakukannya untuk seluruh jenis jasa finansial yang disediakannya menerapkan secara seragam untuk seluruh kliennya serta melakukan penilaian independen secara regular atas isuisu legalitas sosial dan lingkunganbagian kedua terkait dengan standar lingkungan di sini harapan terhadap perbankan juga sangat lugas melarang degradasi lahan serta konversi hutan alam melarang operasi kehutananpertanian di area hutan primer melarang operasi kehutananpertanian yang merusak kawasan hutan yang merupakan hcv dan hcs melarang operasi di kawasan lindung serta mensyaratkan pengecekan legalitas untuk seluruh operasi dan rantai pasokannyabagian ketiga standar sosial menjelaskan harapan pemangku kepentingan yang lain lagi di sini bank diharapkan untuk selalu mengecek legalitas hak atas lahan mensyaratkan fpic bagi masyarakat adat bila memang bisa diaplikasikan melarang tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak mensyaratkan perlindungan kesehatan dan keselamatan untuk pekerja dan masyarakat serta memiliki mekanisme penyelesaian keluhan dari masyarakatdari hasil penelitian ketiga organisasi didapatkan gambaran yang tak begitu menyenangkan dari skor maksimal untuk seluruh kebijakan itu tak ada satupun bank yang bisa memenuhinya abn amro mendapatkan yang tertinggi disusul rabobank lalu credit suisse citigroup dan standard chartered bandingkan dengan bankbank yang paling banyak memberikan curahan kapital di sektorsektor yang merisikokan kelestarian hutan di indonesia maybank cimb mizuho hsbc dan dbs hanya hsbc saja yang memiliki skor lumayan di dalam kebijakannya sementara yang lainnya terhitung burukkalau secara kebijakan saja skornya nolyaitu maybank cimb dan dbstidak bisa dibayangkan bagaimana praktiknya mereka yang memiliki skor terbilang baik saja belum tentu kebal dari investasi yang berdampak negatif apalagi bankbank yang tak memiliki kebijakan yang tegasperlu juga dinyatakan bahwa kaitan antara bankbank yang tak memiliki kebijakan yang jelas dengan perusahaanperusahaan yang paling merisikokan kelestarian hutan sangatlah erat hal tersebut secara sangat cepat bisa ditemukan di dalam perusahaanperusahaan yang kerap disebut dalam kasuskasus dampak negatif sosial dan lingkungan di berbagai media massa misalnya adalah klien bankbank yang tak memiliki kebijakan yang kokoh itunamun memiliki kebijakan yang lumayan lengkap pun masih perlu pembuktian di lapangan apakah memang benarbenar diimplementasikan implementasi tersebut bukan hanya pada tahap pengambilan keputusan investasi namun juga sepanjang daur proyek yang dibiayaikalau kemudian ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dengan apa yang seharusnya ditegakkan perlu dilihat apa tindakan yang diambil oleh bank tersebut tindakan perbaikan tentu perlu diambil namun misalkan ditemukan diskrepansi yang terlampau jauh dan tak kunjung diperbaiki tentu jalan yang diambil perlu adalah penghentian pembiayaanitu semua jelas membutuhkan dukungan sumberdaya manusia yang mumpuni para bankir yang terlibat perlu mendapatkan pelatihan yang tepat agar bisa mengambil keputusan investasi yang memerhatikan risiko esg dengan sungguhsungguh melakukan pemantauan penilikan dan evaluasi atas implementasinya mengambil tindakan yang tepat untuk setiap jenis dan tingkat ketidakpatuhan klien atas kebijakan bank serta menegakkan transparensi kepada seluruh pemangku kepentingan keberlanjutan hutan tentu saja itu semua mustahil dicapai apabila tidak ada kebijakan sdm dan organisasi yang mendukungnyabuat bankbank yang mendapatkan skor rendah dalam kebijakan apa yang dituntut oleh pemangku kepentingan itu akan terasa sangat berat namun sebagaimana yang telah kerap dinyatakan oleh para pakar pengelolaan risiko esg adalah alat bantu bisnis perbankan agar menjadi lebih baikmereka yang melaksanakannya akan mendapatkan banyak keuntungan sementara yang melawan kehendak zaman ini menurut jeffrey sachsjelas akan mengalami kerugian bahkan hingga kehilangan bisnisnyasebab lawan dari keberlanjutan adalah kepunahan direktur eksekutif tranformasi untuk keadilan tuk indonesia reader on corporate governance and political ecology thamrin school of climate change and sustainability

Ke Rehabilitasi Orangutan Batumbelin, Dubes AS Bahas Soal Dukungan Perlindungan Hutan. Selama beberapa hari Pelaksana tugas (Plt) Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Brian McFeeters, ke Sumatera Utara.Kunjungan ini, untuk mendiskusikan kerjasama Amerika Serikat–Indonesia, bidang pengembangan ekonomi, pendidikan dan perlindungan lingkungan hidup.McFeeters mengatakan, AS mendukung program-program melindungi kekayaan hutan dan satwa liar Sumatera melalui promosi pembangunan berkelanjutan, melindungi Ekosistem Leuser, dan beberapa program lain.Jumat (9/9/16) siang, McFeeters juga mengunjungi pusat rehabilitasi orangutan kelolaan Sumatran Orangutan Conservation Program’s (SOCP) di Batumbelin, Sibolangit, Deli Serdang. Dia ke sana guna melihat lebih dekat tentang satwa ini.Saat bertemu Direktur SOCP, Ian Singleton, McFeeters mengatakan kerjasama SOCP dengan organisasi lain dalam menjaga hutan, gambut dan mangrove Indonesia, harus mendapat dukungan penuh.Hutan-hutan di Sumatera, seperti Taman Nasional Gunung Leuser ini, katanya, habitat penting spesies-species kunci, seperti orangutan, harimau, gajah dan badak. Ia juga penjaga bumi yaitu, filtrasi air, sampai kontrol polusi bagi jutaan warga.McFeeters mengatakan, karantina seperti milik SOCP ini harus mendapat dukungan penuh semua pihak. “Ini sangat penting bagi perlindungan orangutan Sumatera dari ancaman kepunahan.”Pemerintah AS, katanya, memberikan dukungan penuh karena konsep karantina dan rehabilitasi SOCP ini, mendorong pelepasliaran ke alam. “Upaya ini bisa mencegah kepunahan,” katanya seraya berharap, TNGL tetap terjaga.AS, katanya, berkomitmen mendukung Indonesia dalam menangani perubahan iklim lewat berbagai kerja sama. Dia penyebut beberapa bentuk kerjasama, seperti US$47 juta bidang konservasi hutan dan perencanaan wilayah, dan US$24 juta untuk advokasi kebijakan penggunaan lahan dan konservasi. Lalu, US$19 juta untuk adaptasi perubahan iklim global, US$19 juta buat energi bersih, dan US$5 juta bagi penelitian kehutanan.Dia menyatakan kekaguman pada langkah besar Presiden Joko Widodo dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.Usaha ini, katanya, tak hanya tanggung jawab pemerintah tetapi semua pihak baik masyarakat sipil, swasta dan setiap individu dalam mencegah karhutla.Ian Singleton, Direktur SOCP mengatakan, hasil perbincangan itu dia menangkap AS ingin membantu pembangunan ekonomi Indonesia ramah lingkungan, dan tak merusak hutan.“AS ingin membantu Indonesia, membangun ekonomi jangka panjang yang tak berdampak buruk pada manusia dan satwa, seperti di Leuser,” katanya.Selama ini, katanya, terjadi pembukaan lahan di Sumut dan Aceh, didominasi kebun sawit. Efek pengelolaan ekonomi buruk lewat pembukaan lahan dan hutan berdampak penghancuran daerah aliran sungai, dan jasa lingkungan.Dia mencontohkan, pembukaan lahan dan hutan di kawasan Leuser yang bertopografi tinggi dan curam bisa berdampak buruk bagi masyarakat sekitar.“Bencana alam seperti banjir bandang, lingkungan hancur, dan ikan hancur. Belum lagi satwa. Pemodal tak tinggal disitu. Mereka dapat untung lalu pergi begitu saja, sedangkan manusia dan makhluk hidup yang tinggal disitu terkena dampak buruk,” ucap Singleton.Selama ini, katanya, hutan dibuka, bukan buat keuntungan semua orang, tetapi hanya perorangan dan kelompok tertentu.“Hutan dihancurkan, setelah untung besar pengusaha melarikan diri.”Yang terbaik, kata Singleton, membangun ekonomi jangka panjang dengan memperhatikan keamanan lingkungan dan manusia. Pengembangan ekonomi berjalan, katanya, sekaligus melakukan konservasi.Konservasi, katanya, menjaga aset sumberdaya alam dan jasa lingkungan, agar ekonomi daerah bisa dibangun dengan berkelanjutan, alias jangka panjang, tanpa harus menghancurkan alam demi keuntungan sesaat.Dengan begitu, ucap Singleton, konservasi dan pembangunan ekonomi jangka panjang, adalah sama. “Konservasi bukan anti pembangunan ekonomi jangka panjang, karena itu adalah hal yang sama.”

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

ke rehabilitasi orangutan batumbelin dubes as bahas soal dukungan perlindungan hutan selama beberapa hari pelaksana tugas plt duta besar amerika serikat untuk indonesia brian mcfeeters ke sumatera utarakunjungan ini untuk mendiskusikan kerjasama amerika serikatindonesia bidang pengembangan ekonomi pendidikan dan perlindungan lingkungan hidupmcfeeters mengatakan as mendukung programprogram melindungi kekayaan hutan dan satwa liar sumatera melalui promosi pembangunan berkelanjutan melindungi ekosistem leuser dan beberapa program lainjumat siang mcfeeters juga mengunjungi pusat rehabilitasi orangutan kelolaan sumatran orangutan conservation programs socp di batumbelin sibolangit deli serdang dia ke sana guna melihat lebih dekat tentang satwa inisaat bertemu direktur socp ian singleton mcfeeters mengatakan kerjasama socp dengan organisasi lain dalam menjaga hutan gambut dan mangrove indonesia harus mendapat dukungan penuhhutanhutan di sumatera seperti taman nasional gunung leuser ini katanya habitat penting spesiesspecies kunci seperti orangutan harimau gajah dan badak ia juga penjaga bumi yaitu filtrasi air sampai kontrol polusi bagi jutaan wargamcfeeters mengatakan karantina seperti milik socp ini harus mendapat dukungan penuh semua pihak ini sangat penting bagi perlindungan orangutan sumatera dari ancaman kepunahanpemerintah as katanya memberikan dukungan penuh karena konsep karantina dan rehabilitasi socp ini mendorong pelepasliaran ke alam upaya ini bisa mencegah kepunahan katanya seraya berharap tngl tetap terjagaas katanya berkomitmen mendukung indonesia dalam menangani perubahan iklim lewat berbagai kerja sama dia penyebut beberapa bentuk kerjasama seperti us juta bidang konservasi hutan dan perencanaan wilayah dan us juta untuk advokasi kebijakan penggunaan lahan dan konservasi lalu us juta untuk adaptasi perubahan iklim global us juta buat energi bersih dan us juta bagi penelitian kehutanandia menyatakan kekaguman pada langkah besar presiden joko widodo dalam menangani kebakaran hutan dan lahanusaha ini katanya tak hanya tanggung jawab pemerintah tetapi semua pihak baik masyarakat sipil swasta dan setiap individu dalam mencegah karhutlaian singleton direktur socp mengatakan hasil perbincangan itu dia menangkap as ingin membantu pembangunan ekonomi indonesia ramah lingkungan dan tak merusak hutanas ingin membantu indonesia membangun ekonomi jangka panjang yang tak berdampak buruk pada manusia dan satwa seperti di leuser katanyaselama ini katanya terjadi pembukaan lahan di sumut dan aceh didominasi kebun sawit efek pengelolaan ekonomi buruk lewat pembukaan lahan dan hutan berdampak penghancuran daerah aliran sungai dan jasa lingkungandia mencontohkan pembukaan lahan dan hutan di kawasan leuser yang bertopografi tinggi dan curam bisa berdampak buruk bagi masyarakat sekitarbencana alam seperti banjir bandang lingkungan hancur dan ikan hancur belum lagi satwa pemodal tak tinggal disitu mereka dapat untung lalu pergi begitu saja sedangkan manusia dan makhluk hidup yang tinggal disitu terkena dampak buruk ucap singletonselama ini katanya hutan dibuka bukan buat keuntungan semua orang tetapi hanya perorangan dan kelompok tertentuhutan dihancurkan setelah untung besar pengusaha melarikan diriyang terbaik kata singleton membangun ekonomi jangka panjang dengan memperhatikan keamanan lingkungan dan manusia pengembangan ekonomi berjalan katanya sekaligus melakukan konservasikonservasi katanya menjaga aset sumberdaya alam dan jasa lingkungan agar ekonomi daerah bisa dibangun dengan berkelanjutan alias jangka panjang tanpa harus menghancurkan alam demi keuntungan sesaatdengan begitu ucap singleton konservasi dan pembangunan ekonomi jangka panjang adalah sama konservasi bukan anti pembangunan ekonomi jangka panjang karena itu adalah hal yang sama

Opini : Bank, Bankir dan Keberlanjutan Lingkungan. Saya mendapat banyak sekali ucapan selamat dari orang-orang yang saya kenal setelah acara peluncuran website di Singapura dan Jakarta.Sebetulnya, peran saya sendiri sangat terbatas di kedua acara itu, hanya menjadi moderator. Ada juga bantu-bantu sedikit menerjemahkan, juga menyebarkan undangan ke acara itu. Tetapi, kontribusi kecil itu tak mencegah para kenalan itu memberikan ucapan selamat dan komentar.Di antara mereka yang mengirimkan ucapan selama lewat aplikasi , baik secara pribadi maupun lewat , juga menelepon dan ketika bertatap muka, adalah para bankir dan petinggi korporasi.Secara rerata, mereka sudah kenal saya sejak lama, mengetahui dengan persis apa saja aktivitas saya yang terkait dengan keberlanjutan, dan selama ini mereka banyak membicarakan bagaimana mereka juga bisa mengaplikasikannya di level individu dan keluarga.Peluncuran website tersebut, dengan latar pemikiran di belakangnya—sebagaimana yang saya tuliskan dalam tiga artikel di media massa daring Mongabay, Tempo dan GeoTimes—rupanya mengubah pembicaraan kami. Terutama, karena ide dibaliknya adalah transparansi dan akuntabilitas keputusan pembiayaan oleh bank.Bagian berikut ini bukanlah pembicaraan saya dengan satu orang, melainkan dengan kumpulan para bankir dan petinggi korporasi kenalan saya itu. Ini juga bukan rekaman pembicaraan yang presisi, namun semua komponen diskusi di antara kami hendak direpresentasikan di sini.****Bankir/Eksekutif (BE): “Mas, selamat ya, acaranya di Singapura dan Jakarta sukses.”Jalal (J): “Terima kasih. Itu kan cuma peluncurannya. Yang penting sih akan orang untuk situasi apa . , ya percuma. Tapi saya beneran berharap ini bisa bikin orang lebih jauh soal bank bisa lebih tanggung jawabnya ketika keputusan investasi.”BE: “Susah, Mas. Bankir yang begitu-begitu. Masak diminta untuk beneran debiturnya Amdal-nya sih? bukan kompetensi kami juga.”J: “Hehe. Bankir juga detail bisnis tambang batubara, migas, kelapa sawit, atau yang jualan gorengan di pinggir jalan. Bankir punya kompetensi disitu, tapi keputusan soal itu.”BE: “Menurut saya itu beda, Mas. Kami punya kualifikasi untuk menilai kelayakan usahanya. Kami punya kompetensi itu. Kami nggak ngerti detail bisnisnya, tapi kan ngerti bahwa bisnisnya layak.”J: “Layak secara finansial dan ekonomi, ya?”BE: “Setidaknya secara finansial. Kalau dampak ekonominya sih ya juga bisa kami pahami sepenuhnya. Yang mikro tentu baik buat perusahaan. Tapi kalau mereka pajak, tentu saja akan bagus buat ekonomi makro. Kalo mereka pekerjanya dengan baik, dan bikin bisnis dengan pemasoknya, tentu itu dampak ekonomi ikutannya bagus. lah.”J: “Jadi memang utamanya kelayakan finansial ya? Kalau sampai sering didemo karyawan dan masyarakat atau didenda besar karena merusak lingkungan, apa mereka juga dianggap layak finansial?”BE: “Itu risiko alias NPL-nya jadi tinggi. Tapi kami juga . kami melakukan manajemen risiko, diantaranya dengan asuransi dan macam-macam upaya lain.”J: “Tapi ketika ngambil keputusan, apa bisa menghitung peluang dan magnitude risiko sosial dan lingkungan itu?”BE: “Susah, Mas. Itu kan pasti.”J: “Memang. Tapi bukannya risiko yang lain juga pasti? Kalau pasti sih bukan risiko namanya. Terkait risiko sosial ilmu sosial bisa meramalkan apa saja sumber gejolak sosial, termasuk dari masalah-masalah lingkungan. Kalo Amdalnya beres, itu semua bisa dibaca dengan baik, dan kita tahu caranya mengelola itu.”BE: “Tuh, kan. Yang penting ada Amdalnya! Kami itu , selain ijin-ijin yang lain.”J: “Masalahnya, sebagian besar Amdal beres. Bukan cuma soal isinya yang jaka sembung bawa golok sama konteks lingkungan dan sosial dengan dampak bisnis, tapi juga cara beres.”BE: “Sekali lagi, Mas. Kami nggak punya kapasitas buat menilai Amdalnya beres apa nggak. Kami juga sulit dong untuk menelisik apakah perijinannya bener-bener diperoleh sesuai dengan dan etika. Kami mendukung penegakan itu, tapi sulit kalau harus memastikan bahwa debitur kami juga sama ketatnya dengan kami.”J: “Jadi, kalian Amdal yang masuk akal, walaupun sadar bahwa Amdal itu yang akan dipakai sebagai alat pengelola risiko sosial dan lingkungan? Kalo bisnisnya dihentikan masyarakat atau pemerintah lantaran dokumen dan praktik pengelolaannya beres, apa bank akan terpengaruh? Kalo di kemudian hari ada debitur yang ketahuan bahwa ijinnya beres kemudian dicabut, dan bisnisnya dihentikan sementara bahkan permanen, apa bank dirugikan? ”BE: “Selama ini ya begitu, yang penting ada amdal dan perijinan lainnya. Tapi sekarang jadi . Itu bawa risiko bisnis buat kami.”J: “Iya. Makanya kami juga sering , jangan kelapa sawit yang hutan primer, jangan kalau itu di atas lahan gambut, walau yang itu grup yang kayaknya bonafid. Risikonya . Temen-temen dari sudah bukti-bukti kalo sawit di atas gambut itu banyak yang rubuh, padahal masih di tahap ‘belajar buah’, kayak di tahun ke 5 sampai 7. Kami juga sudah soal di sektor pertambangan batubara dan migas. Itu risiko finansial yang buat bank.”BE: “Benar. Sudah ada beberapa bankir yang bilang bahwa sawit-sawit yang di atas lahan gambut itu memang risiko . Yang kebakaran kemarin itu juga kebanyakan kebun di atas atau di sekitar gambut. Nggak tahu bank mana saja yang kena, tapi yang jelas pasti banyak lah. Mungkin semua bank yang sawit juga kena. Kalo batubara kita lihatnya memang harga produknya terjun bebas beberapa tahun belakangan, jelas banyak bikin pusing juga. Minyak kita main disitu lagi, karena harganya udah masuk akal buat pengembangan bisnis baru. Kita tadinya lihat itu sebagai risiko sosial dan lingkungan. Paling-paling kalau harganya membaik lagi, ya mereka mulai jalan, dan kami bisa juga. menambang batubara dan minyak masih legal?”J: “Persis disitu yang mau saya . Kebijakan dan prosedur penapisan serta pengelolaan sosial dan lingkungan yang saya sudah berkali-kali ketika kita ketemu sesungguhnya itu juga buat kebaikan bank. Amdal yang beres tentu akan risiko bisnis buat si perusahaan, sektor yang berisiko tinggi, dan perusahaan yang nggak peduli masyarakat dan lingkungan akibatnya juga risiko NPL buat bank. Pas Konferensi Paris, gerakan divestasi batubara dan minyak itu sudah mencapai USD3,4 triliun, dan yang melakukannya akan kembali lagi, karena dasar pemikirannya memang dampak lingkungan. Buat bank, apa yang terjadi ini memang lebih repot keputusannya, juga mungkin di awalnya lebih sedikit duit yang bisa disalurkan, tapi keputusan kreditnya akan jadi lebih prudent.”BE: “Iya. Kami juga diminta untuk ‘, tapi jelas kami nggak kenal-kenal amat sama mereka, yang seharusnya. Kami tahu apakah kami memang baik-baik apa , bakal dengan tertib apa . Bahkan, kayaknya kalo ngurusin pebisnis , kayaknya jauh lebih sering ketipu.”J: “Masak sih?”BE: “Haiyah, pura-pura tahu . ada tuh pernyataan ‘kalo minjem duit sepuluh juta, itu masalahnya nasabah; tapi kalo minjemnya seratus miliar, itu masalahnya bank.’ Itu beneran, Mas. Kami seneng bisa . usah ngurusin banyak pihak, target . Tapi ya itu .”J: “Itu juga yang kami, para aktivis keberlanjutan, berkonsentrasi di penapisan investasi buat korporasi. Bagaimanapun, kalau korporasi dampaknya , baik yang positif maupun yang negatifnya. Makanya perlu .”BE: “Tapi yang sering diajuin aktivis itu kejauhan dari realitas, Mas.”J: “Hah! Kalian itu . Katanya korporasi termasuk bank itu tempatnya inovasi yang disruptif. Diajakin caranya risiko dengan lebih komprehensif susah. Kalo tertib mengelola risikonya bisnis kalian juga jadi lebih bagus. NPL itu kan paling bank. Juga, kalo kalian terus-terusan diketahui ngasih duit ke perusahaan yang , masak sama risiko reputasi sih?”BE: “Tapi kami kan harus investasi, Mas. Itu para nasabah yang naruh duit bunga atau bagi hasil. Kalo kami susah , karena dibatesin sama persyaratan ini dan itu, repot juga bunga dan bagi hasil? Mereka kan juga harus bisa narik sewaktu-waktu. Kita perlu itu.”J: “Ngerti. Makanya, jangan risikonya bank itu terkelola. Kalo perusahaan yang kalian pinjemin duit itu kena gangguan operasi karena kelakuan mereka sendiri, kalian juga yang . Ingat lho, di mutakhir, yang namanya risiko itu kan ancaman dan peluang sekaligus. Peluangnya datang dari bisnis-bisnis yang jauh lebih baik.”BE: “Maksudnya, Mas?”J: “ kurang piknik neh. Hehehe. Banyak penelitian yang bahwa bisnis yang peduli pada lingkungan dan masyarakat itu jauh lebih bisnis yang peduli. Baru-baru ini saya beli buku yang ditulis Ryan Honeyman. Di situ Robert Shiller, yang menang Nobel ekonomi 3 tahun lalu jelas-jelas bilang bahwa B Corporations—yaitu perusahaan-perusahaan yang bersumpah untuk membawa benefit alias manfaat terbesar buat masyarakat, dan mau bawa mudarat sekecil apapun—bakal keuntungan yang jauh lebih perusahaan-perusahaan lain. Yang itu ekonom super- lho. Penelitian yang menghubungkan kinerja sosial dan lingkungan dengan keuntungan finansial itu seabreg, dengan jelas bilang hubungannya positif. Google dong.”BE: “Udah pernah lihat juga, Mas. Tapi itu semua di luar negeri. Indonesia aneh. Belum ada penelitian yang bilang hal yang sama di negara kita? Kalo di sini kita dianggap berbuat baik, itu proposal lebih banyak. Terutama, hehehe, dari Senayan.”J: “Masih kurang google tuh. Coba kata Indonesia. Hasilnya , Bro. Kalau perusahaan perhatian pada masyarakat dan ngrusak lingkungan, indikator finansialnya juga kuat. Ini bukan soal jadi sinterklas, tapi soal dampak bisnis inti. Sebetulnya, kalau ada perusahaan jago masyarakat dan lingkungan, jelas itu pertanda bahwa tata kelola manajemennya beres.”BE: “ juga. Bisa dikirimin?”J: “Haha. Iya deh. Tunggu aja di inbox. Tapi jangan bacanya. Agak banyak yang bisa dikirimin. Termasuk bukti-bukti bahwa bank yang lebih hati-hati ngasih kredit, dengan menghitung aspek —disingkat ESG—itu juga jauh lebih rendah NPL-nya, dan punya pangsa pasar yang semakin sesuai dengan kebijakan itu. Pangsa pasarnya sendiri terus membesar. Jadi sekarang bisa dibilang bukan cuma doang.”BE: “Oh ya? tuh. Ditunggu, Mas. Biar gampang di dalam. Tapi susah juga ya kalau Pemerintah kita bergerak ke situ. Bank biasanyanya sih cuma gerak kalo sudah jadi regulasi. Lagian, seperti data yang ada di website elu itu, bukannya duitnya datang dari negara-negara lain? Kalau Malaysia, Cina, Jepang, sama Singapura persyaratan kreditnya, emang akan ada artinya?”J: “ ya jangan masang prasangka butuk sama Pemerintah. Akhir 2014, OJK KLHK sudah Roadmap Keuangan Berkelanjutan. Masih banyak ruang perbaikannya, tapi jelas penting untuk disyukuri. Tahun ini juga, dan tahun depan kemungkinan sudah akan ada beberapa regulasi turunannya. OJK sendiri bagian dari atau SBN, yang bisa memengaruhi negara-negara lain untuk bergerak ke arah yang sama.”BE: “Tapi Malaysia, Singapura sama Cina apa mau begitu? Bukannya sekarang juga sudah terbukti paling hutan kita?”J: “Yang ditaruh di website itu adalah sektor yang paling bawa risiko kerusakan hutan. Ya belum pasti mereka merusak. Soal Malaysia dan Cina juga kita musti lebih hati-hati membacanya. Dalam laporan WWF yang terbit tahun lalu— Singapore, Indonesia and Malaysia—memang dinyatakan bahwa bank-bank di Indonesia itu yang lebih maju. Tapi jelas, mereka juga mengejar. Di laporan itu dinyatakan Singapura yang paling ketinggalan, tapi segera mereka aturan soal pelaporan keberlanjutan yang mereka lebih transparan.Di Malaysia kayaknya memang belum ada perkembangan. Cina, tahun lalu juga, dokumen , lengkap dengan petunjuk detail untuk masing-masing sektor keuangan. Sebagai dokumen, kayaknya Cina yang paling impresif. yang itu salah satunya Simon Zadek, dewa . Tapi memang kita masih harus menunggu implementasinya. Tapi kita tahu, di Cina kalo sudah jadi dokumen pemerintah, ya akan .”BE: “Hahaha. Kita yang masih aja dibilang yang paling maju ya? Jadi, kalau lihat laporan WWF itu, kita kayaknya paling perlu dan/atau Malaysia berubah ya?”J: “Hmmm, benar. Tapi sejujurnya kita perlu khawatir juga sama yang lain. Kalo kita liat status SBN terakhir, Malaysia, Jepang dan Singapura itu boro-boro punya , mulai aja belum. Jepang sudah jadi pendukung SBN lewat Kementerian Keuangannya, dan Singapura berusaha masuk lewat aturan pelaporan itu. Tapi ya masih jauh dari harapan lah. Malaysia itu yang paling menakutkan. di sektor-sektor yang paling menimbulkan risiko deforestasi, tapi paling terbelakang soal ini.”BE: “Nggak ada harapan, Mas?”J: “Hehehe, nggak begitu juga. kalau mereka lalu bisnisnya gagal, mereka juga berisiko hilang. Jadi, ya tetep bisa diajakin . Kebetulan SBN tahun ini di Indonesia. Bali tepatnya, di awal Desember nanti. Kalau Pak Muliaman, bos OJK kita, bisa ngomong sesuatu yang membuat Malaysia—juga Jepang dan Singapura, semoga mereka datang—tiba-tiba tobat, perubahan bisa cepat terjadi. Lebih bagus lagi kalau Pak Jokowi sekalian yang . Bilang kalau kita terbuka pada investasi asing, tapi investasi asing yang mempromosikan keberlanjutan, yang bermanfaat buat masyarakat dan melindungi serta memperbaiki lingkungan, dampaknya bisa sangat dahsyat.”BE: “Apa Presiden kita pasti datang?”J: “ tahu lah. Memangnya saya Pak Jokowi? Tapi sepantasnya begitu. Ini kumpulan bank sentral dan otoritas jasa keuangan bakal kumpul. Kita harusnya ya bisa memanfaatkan momentumnya untuk soal yang kayak . Kita mau yang halal, dan dipakainya dengan thayib.”BE: “Jadi ini beneran kepentingan bangsa kita, Mas? Yakin nih, bukan LSM asing?”J: “Duh, kenyang gua ditanyain . Masak sih buat keberlanjutan sendiri, buat masyarakat sendiri, dan buat lingkungan kita sendiri, biar anak-cucu masih pada bisa hidup dengan air cukup, udara bersih, bisa makan dari hasil bangsa sendiri, masih juga ? Selama ini asing masuk itu ke mana? Modal asing di swasta sama hibah dan pinjaman asing yang diterima Pemerintah kita berapa ribu triliun? Berapa ribu kali lipat yang diterima LSM coba?”BE: “Iya juga sih. Kalau asing masuk ke swasta pada protes ya? Kalo utang Pemerintah sih masih banyak juga yang teriak-teriak.”J: “Sudah dari dulu kita kerjasama sama asing. Buat merdeka saja kita butuh pengakuan asing, nggak bisa cuma menang perang dan diri merdeka. Buat belajar banyak hal baik kita juga dapat dari yang asing. Nggak semua hal yang berasal dari luar Indonesia jelek ? agama-agama mayoritas di negara kita saja agama asing, hehehe. Begitu juga hibah, hutang, investasi dan bantuan pengetahuan dari negeri-negeri lain, semuanya jelek. Juga, semua yang berasal dari negeri sendiri itu mulia. Kalo duit dari negeri sendiri terus dipake masyarakat dan lingkungan, apa itu lebih bagus daripada asing yang kita pake buat masyarakat dan juga lingkungan yang rusak?”****Begitulah, hari-hari menjelang libur Idul Adha saya dipenuhi oleh pembicaraan soal perbankan berkelanjutan. Sejak peluncuran website di Singapura lalu di Jakarta dan sesudahnya, terutama ketika bercakap-cakap dengan banyak orang seperti yang saya rekam di atas, di benak saya kerap muncul ingatan terhadap kalimat sakti: “.” Kalimat itu diucapkan Bjorn Stigson, sang mantan orang nomor 1 di WBCSD ). Saya membacanya di laporan WWF dan BankTrack, entah berapa tahun lalu., begitu tajuk dokumen itu. Saya tidak tahu apakah kinerja perbankan dalam perlindungan sosial dan lingkungan sudah membaik sejak itu. Tapi yang jelas, ruang perbaikannya masih sangatlah luas. Rapor kebijakannya saja belum memuaskan, apalagi implementasinya.Tapi saya percaya bahwa transparensi yang dipromosikan Rainforest Action Network, TuK Indonesia, dan Profundo lewat website yang baru diluncurkan itu akan membuat perubahan signifikan. Semoga secepat yang kita butuhkan. Agar apa yang dinyatakan Stigson itu tidak terus menggelayuti hidup ini, memang kita butuh perubahan yang ekstra cepat.***, Tulisan ini merupakan opini penulis

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

opini bank bankir dan keberlanjutan lingkungan saya mendapat banyak sekali ucapan selamat dari orangorang yang saya kenal setelah acara peluncuran website di singapura dan jakartasebetulnya peran saya sendiri sangat terbatas di kedua acara itu hanya menjadi moderator ada juga bantubantu sedikit menerjemahkan juga menyebarkan undangan ke acara itu tetapi kontribusi kecil itu tak mencegah para kenalan itu memberikan ucapan selamat dan komentardi antara mereka yang mengirimkan ucapan selama lewat aplikasi baik secara pribadi maupun lewat juga menelepon dan ketika bertatap muka adalah para bankir dan petinggi korporasisecara rerata mereka sudah kenal saya sejak lama mengetahui dengan persis apa saja aktivitas saya yang terkait dengan keberlanjutan dan selama ini mereka banyak membicarakan bagaimana mereka juga bisa mengaplikasikannya di level individu dan keluargapeluncuran website tersebut dengan latar pemikiran di belakangnyasebagaimana yang saya tuliskan dalam tiga artikel di media massa daring mongabay tempo dan geotimesrupanya mengubah pembicaraan kami terutama karena ide dibaliknya adalah transparansi dan akuntabilitas keputusan pembiayaan oleh bankbagian berikut ini bukanlah pembicaraan saya dengan satu orang melainkan dengan kumpulan para bankir dan petinggi korporasi kenalan saya itu ini juga bukan rekaman pembicaraan yang presisi namun semua komponen diskusi di antara kami hendak direpresentasikan di sinibankireksekutif be mas selamat ya acaranya di singapura dan jakarta suksesjalal j terima kasih itu kan cuma peluncurannya yang penting sih akan orang untuk situasi apa ya percuma tapi saya beneran berharap ini bisa bikin orang lebih jauh soal bank bisa lebih tanggung jawabnya ketika keputusan investasibe susah mas bankir yang begitubegitu masak diminta untuk beneran debiturnya amdalnya sih bukan kompetensi kami jugaj hehe bankir juga detail bisnis tambang batubara migas kelapa sawit atau yang jualan gorengan di pinggir jalan bankir punya kompetensi disitu tapi keputusan soal itube menurut saya itu beda mas kami punya kualifikasi untuk menilai kelayakan usahanya kami punya kompetensi itu kami nggak ngerti detail bisnisnya tapi kan ngerti bahwa bisnisnya layakj layak secara finansial dan ekonomi yabe setidaknya secara finansial kalau dampak ekonominya sih ya juga bisa kami pahami sepenuhnya yang mikro tentu baik buat perusahaan tapi kalau mereka pajak tentu saja akan bagus buat ekonomi makro kalo mereka pekerjanya dengan baik dan bikin bisnis dengan pemasoknya tentu itu dampak ekonomi ikutannya bagus lahj jadi memang utamanya kelayakan finansial ya kalau sampai sering didemo karyawan dan masyarakat atau didenda besar karena merusak lingkungan apa mereka juga dianggap layak finansialbe itu risiko alias nplnya jadi tinggi tapi kami juga kami melakukan manajemen risiko diantaranya dengan asuransi dan macammacam upaya lainj tapi ketika ngambil keputusan apa bisa menghitung peluang dan magnitude risiko sosial dan lingkungan itube susah mas itu kan pastij memang tapi bukannya risiko yang lain juga pasti kalau pasti sih bukan risiko namanya terkait risiko sosial ilmu sosial bisa meramalkan apa saja sumber gejolak sosial termasuk dari masalahmasalah lingkungan kalo amdalnya beres itu semua bisa dibaca dengan baik dan kita tahu caranya mengelola itube tuh kan yang penting ada amdalnya kami itu selain ijinijin yang lainj masalahnya sebagian besar amdal beres bukan cuma soal isinya yang jaka sembung bawa golok sama konteks lingkungan dan sosial dengan dampak bisnis tapi juga cara beresbe sekali lagi mas kami nggak punya kapasitas buat menilai amdalnya beres apa nggak kami juga sulit dong untuk menelisik apakah perijinannya benerbener diperoleh sesuai dengan dan etika kami mendukung penegakan itu tapi sulit kalau harus memastikan bahwa debitur kami juga sama ketatnya dengan kamij jadi kalian amdal yang masuk akal walaupun sadar bahwa amdal itu yang akan dipakai sebagai alat pengelola risiko sosial dan lingkungan kalo bisnisnya dihentikan masyarakat atau pemerintah lantaran dokumen dan praktik pengelolaannya beres apa bank akan terpengaruh kalo di kemudian hari ada debitur yang ketahuan bahwa ijinnya beres kemudian dicabut dan bisnisnya dihentikan sementara bahkan permanen apa bank dirugikan be selama ini ya begitu yang penting ada amdal dan perijinan lainnya tapi sekarang jadi itu bawa risiko bisnis buat kamij iya makanya kami juga sering jangan kelapa sawit yang hutan primer jangan kalau itu di atas lahan gambut walau yang itu grup yang kayaknya bonafid risikonya tementemen dari sudah buktibukti kalo sawit di atas gambut itu banyak yang rubuh padahal masih di tahap belajar buah kayak di tahun ke sampai kami juga sudah soal di sektor pertambangan batubara dan migas itu risiko finansial yang buat bankbe benar sudah ada beberapa bankir yang bilang bahwa sawitsawit yang di atas lahan gambut itu memang risiko yang kebakaran kemarin itu juga kebanyakan kebun di atas atau di sekitar gambut nggak tahu bank mana saja yang kena tapi yang jelas pasti banyak lah mungkin semua bank yang sawit juga kena kalo batubara kita lihatnya memang harga produknya terjun bebas beberapa tahun belakangan jelas banyak bikin pusing juga minyak kita main disitu lagi karena harganya udah masuk akal buat pengembangan bisnis baru kita tadinya lihat itu sebagai risiko sosial dan lingkungan palingpaling kalau harganya membaik lagi ya mereka mulai jalan dan kami bisa juga menambang batubara dan minyak masih legalj persis disitu yang mau saya kebijakan dan prosedur penapisan serta pengelolaan sosial dan lingkungan yang saya sudah berkalikali ketika kita ketemu sesungguhnya itu juga buat kebaikan bank amdal yang beres tentu akan risiko bisnis buat si perusahaan sektor yang berisiko tinggi dan perusahaan yang nggak peduli masyarakat dan lingkungan akibatnya juga risiko npl buat bank pas konferensi paris gerakan divestasi batubara dan minyak itu sudah mencapai usd triliun dan yang melakukannya akan kembali lagi karena dasar pemikirannya memang dampak lingkungan buat bank apa yang terjadi ini memang lebih repot keputusannya juga mungkin di awalnya lebih sedikit duit yang bisa disalurkan tapi keputusan kreditnya akan jadi lebih prudentbe iya kami juga diminta untuk tapi jelas kami nggak kenalkenal amat sama mereka yang seharusnya kami tahu apakah kami memang baikbaik apa bakal dengan tertib apa bahkan kayaknya kalo ngurusin pebisnis kayaknya jauh lebih sering ketipuj masak sihbe haiyah purapura tahu ada tuh pernyataan kalo minjem duit sepuluh juta itu masalahnya nasabah tapi kalo minjemnya seratus miliar itu masalahnya bank itu beneran mas kami seneng bisa usah ngurusin banyak pihak target tapi ya itu j itu juga yang kami para aktivis keberlanjutan berkonsentrasi di penapisan investasi buat korporasi bagaimanapun kalau korporasi dampaknya baik yang positif maupun yang negatifnya makanya perlu be tapi yang sering diajuin aktivis itu kejauhan dari realitas masj hah kalian itu katanya korporasi termasuk bank itu tempatnya inovasi yang disruptif diajakin caranya risiko dengan lebih komprehensif susah kalo tertib mengelola risikonya bisnis kalian juga jadi lebih bagus npl itu kan paling bank juga kalo kalian terusterusan diketahui ngasih duit ke perusahaan yang masak sama risiko reputasi sihbe tapi kami kan harus investasi mas itu para nasabah yang naruh duit bunga atau bagi hasil kalo kami susah karena dibatesin sama persyaratan ini dan itu repot juga bunga dan bagi hasil mereka kan juga harus bisa narik sewaktuwaktu kita perlu ituj ngerti makanya jangan risikonya bank itu terkelola kalo perusahaan yang kalian pinjemin duit itu kena gangguan operasi karena kelakuan mereka sendiri kalian juga yang ingat lho di mutakhir yang namanya risiko itu kan ancaman dan peluang sekaligus peluangnya datang dari bisnisbisnis yang jauh lebih baikbe maksudnya masj kurang piknik neh hehehe banyak penelitian yang bahwa bisnis yang peduli pada lingkungan dan masyarakat itu jauh lebih bisnis yang peduli barubaru ini saya beli buku yang ditulis ryan honeyman di situ robert shiller yang menang nobel ekonomi tahun lalu jelasjelas bilang bahwa b corporationsyaitu perusahaanperusahaan yang bersumpah untuk membawa benefit alias manfaat terbesar buat masyarakat dan mau bawa mudarat sekecil apapunbakal keuntungan yang jauh lebih perusahaanperusahaan lain yang itu ekonom super lho penelitian yang menghubungkan kinerja sosial dan lingkungan dengan keuntungan finansial itu seabreg dengan jelas bilang hubungannya positif google dongbe udah pernah lihat juga mas tapi itu semua di luar negeri indonesia aneh belum ada penelitian yang bilang hal yang sama di negara kita kalo di sini kita dianggap berbuat baik itu proposal lebih banyak terutama hehehe dari senayanj masih kurang google tuh coba kata indonesia hasilnya bro kalau perusahaan perhatian pada masyarakat dan ngrusak lingkungan indikator finansialnya juga kuat ini bukan soal jadi sinterklas tapi soal dampak bisnis inti sebetulnya kalau ada perusahaan jago masyarakat dan lingkungan jelas itu pertanda bahwa tata kelola manajemennya beresbe juga bisa dikiriminj haha iya deh tunggu aja di inbox tapi jangan bacanya agak banyak yang bisa dikirimin termasuk buktibukti bahwa bank yang lebih hatihati ngasih kredit dengan menghitung aspek disingkat esgitu juga jauh lebih rendah nplnya dan punya pangsa pasar yang semakin sesuai dengan kebijakan itu pangsa pasarnya sendiri terus membesar jadi sekarang bisa dibilang bukan cuma doangbe oh ya tuh ditunggu mas biar gampang di dalam tapi susah juga ya kalau pemerintah kita bergerak ke situ bank biasanyanya sih cuma gerak kalo sudah jadi regulasi lagian seperti data yang ada di website elu itu bukannya duitnya datang dari negaranegara lain kalau malaysia cina jepang sama singapura persyaratan kreditnya emang akan ada artinyaj ya jangan masang prasangka butuk sama pemerintah akhir ojk klhk sudah roadmap keuangan berkelanjutan masih banyak ruang perbaikannya tapi jelas penting untuk disyukuri tahun ini juga dan tahun depan kemungkinan sudah akan ada beberapa regulasi turunannya ojk sendiri bagian dari atau sbn yang bisa memengaruhi negaranegara lain untuk bergerak ke arah yang samabe tapi malaysia singapura sama cina apa mau begitu bukannya sekarang juga sudah terbukti paling hutan kitaj yang ditaruh di website itu adalah sektor yang paling bawa risiko kerusakan hutan ya belum pasti mereka merusak soal malaysia dan cina juga kita musti lebih hatihati membacanya dalam laporan wwf yang terbit tahun lalu singapore indonesia and malaysiamemang dinyatakan bahwa bankbank di indonesia itu yang lebih maju tapi jelas mereka juga mengejar di laporan itu dinyatakan singapura yang paling ketinggalan tapi segera mereka aturan soal pelaporan keberlanjutan yang mereka lebih transparandi malaysia kayaknya memang belum ada perkembangan cina tahun lalu juga dokumen lengkap dengan petunjuk detail untuk masingmasing sektor keuangan sebagai dokumen kayaknya cina yang paling impresif yang itu salah satunya simon zadek dewa tapi memang kita masih harus menunggu implementasinya tapi kita tahu di cina kalo sudah jadi dokumen pemerintah ya akan be hahaha kita yang masih aja dibilang yang paling maju ya jadi kalau lihat laporan wwf itu kita kayaknya paling perlu danatau malaysia berubah yaj hmmm benar tapi sejujurnya kita perlu khawatir juga sama yang lain kalo kita liat status sbn terakhir malaysia jepang dan singapura itu boroboro punya mulai aja belum jepang sudah jadi pendukung sbn lewat kementerian keuangannya dan singapura berusaha masuk lewat aturan pelaporan itu tapi ya masih jauh dari harapan lah malaysia itu yang paling menakutkan di sektorsektor yang paling menimbulkan risiko deforestasi tapi paling terbelakang soal inibe nggak ada harapan masj hehehe nggak begitu juga kalau mereka lalu bisnisnya gagal mereka juga berisiko hilang jadi ya tetep bisa diajakin kebetulan sbn tahun ini di indonesia bali tepatnya di awal desember nanti kalau pak muliaman bos ojk kita bisa ngomong sesuatu yang membuat malaysiajuga jepang dan singapura semoga mereka datangtibatiba tobat perubahan bisa cepat terjadi lebih bagus lagi kalau pak jokowi sekalian yang bilang kalau kita terbuka pada investasi asing tapi investasi asing yang mempromosikan keberlanjutan yang bermanfaat buat masyarakat dan melindungi serta memperbaiki lingkungan dampaknya bisa sangat dahsyatbe apa presiden kita pasti datangj tahu lah memangnya saya pak jokowi tapi sepantasnya begitu ini kumpulan bank sentral dan otoritas jasa keuangan bakal kumpul kita harusnya ya bisa memanfaatkan momentumnya untuk soal yang kayak kita mau yang halal dan dipakainya dengan thayibbe jadi ini beneran kepentingan bangsa kita mas yakin nih bukan lsm asingj duh kenyang gua ditanyain masak sih buat keberlanjutan sendiri buat masyarakat sendiri dan buat lingkungan kita sendiri biar anakcucu masih pada bisa hidup dengan air cukup udara bersih bisa makan dari hasil bangsa sendiri masih juga selama ini asing masuk itu ke mana modal asing di swasta sama hibah dan pinjaman asing yang diterima pemerintah kita berapa ribu triliun berapa ribu kali lipat yang diterima lsm cobabe iya juga sih kalau asing masuk ke swasta pada protes ya kalo utang pemerintah sih masih banyak juga yang teriakteriakj sudah dari dulu kita kerjasama sama asing buat merdeka saja kita butuh pengakuan asing nggak bisa cuma menang perang dan diri merdeka buat belajar banyak hal baik kita juga dapat dari yang asing nggak semua hal yang berasal dari luar indonesia jelek agamaagama mayoritas di negara kita saja agama asing hehehe begitu juga hibah hutang investasi dan bantuan pengetahuan dari negerinegeri lain semuanya jelek juga semua yang berasal dari negeri sendiri itu mulia kalo duit dari negeri sendiri terus dipake masyarakat dan lingkungan apa itu lebih bagus daripada asing yang kita pake buat masyarakat dan juga lingkungan yang rusakbegitulah harihari menjelang libur idul adha saya dipenuhi oleh pembicaraan soal perbankan berkelanjutan sejak peluncuran website di singapura lalu di jakarta dan sesudahnya terutama ketika bercakapcakap dengan banyak orang seperti yang saya rekam di atas di benak saya kerap muncul ingatan terhadap kalimat sakti kalimat itu diucapkan bjorn stigson sang mantan orang nomor di wbcsd saya membacanya di laporan wwf dan banktrack entah berapa tahun lalu begitu tajuk dokumen itu saya tidak tahu apakah kinerja perbankan dalam perlindungan sosial dan lingkungan sudah membaik sejak itu tapi yang jelas ruang perbaikannya masih sangatlah luas rapor kebijakannya saja belum memuaskan apalagi implementasinyatapi saya percaya bahwa transparensi yang dipromosikan rainforest action network tuk indonesia dan profundo lewat website yang baru diluncurkan itu akan membuat perubahan signifikan semoga secepat yang kita butuhkan agar apa yang dinyatakan stigson itu tidak terus menggelayuti hidup ini memang kita butuh perubahan yang ekstra cepat tulisan ini merupakan opini penulis

Januminro, Penerima Penghargaan Kalpataru yang Hutankan Lahan Gambut Terbakar. Anggapan bahwa Kalimantan Tengah merupakan kawasan yang memiliki hutan lebat kini sudah mulai luntur. Kerusakan lahan gambut terlihat nyata di hadapan. Alihfungsi lahan di tanah Borneo masif beberapa tahun belakangan. Jika berkendara dari arah Palangkaraya menuju Banjarmasin, maka deforestasi tampak terlihat jelas.Keadaan tersebut diperparah dengan peristiwa kebakaran tahun lalu. Sehingga membuat kerusakan semakin nyata. Terasa gersang, meski beberapa pohon sudah mulai tumbuh menghijau di sela-sela tumbuhan perdu dan semak belukar yang terhampar luas.Namun siapa sangka, kala sampai di Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya tepat di KM 30,5 terdapat hutan gambut yang masih terjaga keasriannya. Pohon-pohon hijau tegak menjulang membuat rasa sejuk saat mata memandang sekelilingnya.Nama hutan itu atau Hutan Sumber Kehidupan dalam bahasa Ngaju, seluas 18 hektar. Adalah Januminro (54) pemilik serta pengelolanya.“Ini hutan gambut hak milik yang kami kelola sejak 1998. Dulu kawasan ini terbakar hebat di tahun 1997. Tahun itu adalah kebakaran terbesar dan pertama di Kalteng,” jelasnya saat dijumpai di area hutannya (10/10).Di Jumpun Pambelom, tumbuh berbagai jenis pohon khas rawa gambut dengan ketinggian mencapai lebih dari 25 meter dan diameter batang 50 cm. Pohon-pohon seperti galam (), tumih (), teretang (). Selain itu juga tumbuh berbagai pohon lainnya seperti jelutung, ramin, pasak bumi, tanggaring, ulin, gemor dan gaharu.Perpaduan pohon-pohon itu berkombinasi menjadikan kawasan tersebut hijau dan terasa teduh saat dikunjungi.Hutan itu pun menjadi habitat beberapa satwa seperti babi hutan, kijang, beruang, kera, orangutan, burung dan tupai. Sementara jenis ikan rawa yang banyak ditemukan di dalamnya diantaranya ikan gabus, papuyu, kapar, sambaling, karandang dan tapah.Januminro menyebutkan Jempun Pambelom merupakan hutan gambut hak pertama yang ada di Indonesia. Sehingga tak berlebihan jika ia disebut sebagai pelopor hutan gambut hak milik.Menurut lelaki kelahiran Barito Selatan itu, hutan yang ia kelola dulunya bekas bagian sebuah perusahaan HPH yang beroperasi antara tahun 1973 hingga 1993. Lalu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, wilayah itu masuk dalam area program Pertanian Lahan Gambut (PLG) satu juta hektar.Menurutnya, pasca kebakaran 1997, kawasan ini rusak parah. Hampir seluruhnya terbakar dan seperti tak ada kehidupan.Miris melihat situasi, Janminro tergerak. Perlahan sejak 1998, dia mulai membeli lahan tersebut dari masyarakat yang menguasai lahan. Awalnya seluas empat hektar. “Kita ambil alih, saya beli seharga Rp.500ribu hingga Rp.1 juta per hektar. Semua murni swadayanya.”Januminro mengaku tak menjumpai kesulitan saat mulai mencoba mengambil alih lahan ini. Karena pada waktu tak ada seorangpun yang berminat untuk mengelola lahan gambut yang sudah terbakar.Seiring berjalannya waktu, atas dukungan dari berbagai pihak kini luas hutan Jempun Pambelom terus bertambah hingga mencapai 18 hektar. Januminro berharap, luas hutan yang ia kelola bisa terus bertambah.Menurut Januminro mengelola hutan miliknya tidaklah terlalu sulit, karena alam mampu menumbuhkan dirinya sendiri atau istilahnya suksesi alami. Terpenting, menjaga agar jangan sampai terbakar kembali.“Kami kembangkan pertahanan api, yaitu membangun parit-parit kecil di kiri-kanan sebagai pembatas,” tuturnya.Untuk itulah dia menggali sumur bor dengan jarak 100-150 meter. Totalnya sekitar 20 lebih sumur bor di dalam kawasan, dan di luar kawasan 100 sumur bor. Fungsinya untuk membasahi area yang rawan kebakaran, khususnya di tepi-tepi jalan.Selain itu ia juga membangun sekat kanal, sebanyak tujuh buah yang terbuat dari kayu yang tahan dari pelapukan air, seperti belangiran. Harapannya agar sekat kanal bisa lebih lama dan tak cepat rusak. “Kami berharap umurnya paling tidak sampai 15 tahun. Jangan sampai cepat hancur.”Bapak tiga orang anak ini menyadari betul bahwa dalam pengelolaan Jempun Pambelom harus melibatkan masyarakat sekitar. Karena itu, berbagai program yang ada di dalamnya dirancang secara kolaboratif bersama masyarakat sekitar.Upaya pelibatan masyarakat ini ia buktikan dengan membentuk sukarelawan Serbu Api. Pelembagaanyan secara resmi terbentuk pada tahun 2010. Tugasnya selain menjaga kawasan Jempun Pambelom, juga melakukan aktivitas pengendalian api di luar kawasan itu. Tak urung mereka bekerja pada malam hari untuk mencegah api yang cepat membesar.“Kami juga menyediakan nomor panggil. Jika masyarakat melihat ada kebakaran bisa langsung menghubungi kami baik melalui sms maupun telepon,” katanya.Bahkan, Januminro mengaku kadang membagikan pulsa gratis kepada masyarakat di lokasi rawan bencana. Tujuannya agar mereka melaporkan titik-titik api jika terjadi kebakaran.Dengan berbagai upayanya tersebut, pada tahun 2015 wilayah Jumpun Pambelon pun luput dari bahaya kebakaran. Saat peristiwa Karhutla tahun lalu, Jumpun Pambelom juga dijadikan posko pemadaman api dengan relawan serbu api yang selalu siap siaga.Bentuk pelibatan masyarakat lainnya untuk menjaga lokasi sekitar Jumpun Pambelom dilakukan lewat kegiatan persemaian bibit pohon. Warga sekitar Jumpun Pambelom diajak untuk menjadi petani bibit. Nantinya, bibit-bibit pohon dari masyarakat sekitar akan dibeli oleh pihak Jumpun Pambelom.Bibit yang dibeli dari masyarakat seharga Rp 2.500 per bibit, itu digunakan untuk program adopsi pohon. Januminro mengatakan, banyak pihak yang tertarik untuk mengadopsi pohon di Jumpun Pambelom.Dari program adopsi pohon itu lah, pria yang menamatkan studi di jurusan Manajemen Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat 1986, pascasarja di Fakultas Ekonomi Universitas Palangkaraya 2011, itu bisa membiayai operasional kegiatan Jumpun Pambelom termasuk operasional relawan serbu api.Bagi siapa saja yang tertarik untuk mengadopsi pohon, akan dikenai iuran Rp.10 ribu per pohon. Pohon-pohon yang diadopsi nantinya akan ditanam di area Jumpun Pambelom.Sumber pendanaan lain yang didapat untuk operasional Jumpun Pambelom berasal dari CSR berbagai perusahaan. Menurut Januminro, hingga saat ini banyak perusahaan yang tertarik untuk ikut serta ambil bagian dalam upaya menjaga kelestarian Jumpun Pambelom. Selain itu, juga bantuan dari lembaga lain seperti UNDP, KLHK, Pemkot Palangkaraya, Pemkab Pulang Pisau dan lain-lain.“Ada juga dukungan dari donator pribadi. Sehingga ini cukup memadai untuk kita mengembangkan ini,” ucapnya.Dana-dana yang dihimpun itu, kemudian ia gunakan untuk mengembangkan kegiatan serupa di wilayah lainnya. Januminro mengatakan, pihaknya sudah membeli lahan seluas 50 hektar yang lokasinya hanya terpaut 500 meter dari Jumpun Pambelom. Nantinya lahan tersebut juga akan dijadikan hutan kembali dan dirawat dengan baik.Selain fokus mengelola Jumpun Pambelom, Januminro juga sering mengadakan pelatihan pencegahan Karhutla di berbagai daerah. Di Riau ia sudah mengadakan pelatihan untuk 50 desa rawan kebakaran. Juga di Kalbar 150 desa.“Kalau di Kalteng sudah lebih dari 150 desa. Pelatihan yang diberikan mengenai pengendalian Karhutla, pembuatan sumur bor, juga sekat kanal,” katanya.Atas apa yang sudah ia lakukan, Yayasan Kehati memberikan penghargaan pada tahun 2014. Ia dianggap sebagai sosok pendorong kelestarian keanekaragaman hayati. Penghargaan serupa juga didapat dari presiden Joko Widodo.Pada tahun 2015, Januminro menerima penghargaan Kalpataru sebagai pengabdi lingkungan.“Saya berharap, hutan ini bisa dikunjungi oleh banyak orang. Karena Jumpun Pambelom ini memang konsepnya hutan pendidikan. Kami tak memungut biaya jika ada orang berkunjung ke sini. Silakan datang yang penting bisa menjaga kawasan, menjaga kebersihannya, dan tak merokok saat masuk ke hutan. Mudah-mudahan ini jadi semangat kami memberikan sumbangsih bahwa hutan itu bisa menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitarnya,” tandasnya.

[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan konservasi lingkungan

januminro penerima penghargaan kalpataru yang hutankan lahan gambut terbakar anggapan bahwa kalimantan tengah merupakan kawasan yang memiliki hutan lebat kini sudah mulai luntur kerusakan lahan gambut terlihat nyata di hadapan alihfungsi lahan di tanah borneo masif beberapa tahun belakangan jika berkendara dari arah palangkaraya menuju banjarmasin maka deforestasi tampak terlihat jelaskeadaan tersebut diperparah dengan peristiwa kebakaran tahun lalu sehingga membuat kerusakan semakin nyata terasa gersang meski beberapa pohon sudah mulai tumbuh menghijau di selasela tumbuhan perdu dan semak belukar yang terhampar luasnamun siapa sangka kala sampai di desa tumbang nusa kecamatan jabiren raya tepat di km terdapat hutan gambut yang masih terjaga keasriannya pohonpohon hijau tegak menjulang membuat rasa sejuk saat mata memandang sekelilingnyanama hutan itu atau hutan sumber kehidupan dalam bahasa ngaju seluas hektar adalah januminro pemilik serta pengelolanyaini hutan gambut hak milik yang kami kelola sejak dulu kawasan ini terbakar hebat di tahun tahun itu adalah kebakaran terbesar dan pertama di kalteng jelasnya saat dijumpai di area hutannya di jumpun pambelom tumbuh berbagai jenis pohon khas rawa gambut dengan ketinggian mencapai lebih dari meter dan diameter batang cm pohonpohon seperti galam tumih teretang selain itu juga tumbuh berbagai pohon lainnya seperti jelutung ramin pasak bumi tanggaring ulin gemor dan gaharuperpaduan pohonpohon itu berkombinasi menjadikan kawasan tersebut hijau dan terasa teduh saat dikunjungihutan itu pun menjadi habitat beberapa satwa seperti babi hutan kijang beruang kera orangutan burung dan tupai sementara jenis ikan rawa yang banyak ditemukan di dalamnya diantaranya ikan gabus papuyu kapar sambaling karandang dan tapahjanuminro menyebutkan jempun pambelom merupakan hutan gambut hak pertama yang ada di indonesia sehingga tak berlebihan jika ia disebut sebagai pelopor hutan gambut hak milikmenurut lelaki kelahiran barito selatan itu hutan yang ia kelola dulunya bekas bagian sebuah perusahaan hph yang beroperasi antara tahun hingga lalu pada masa pemerintahan presiden soeharto wilayah itu masuk dalam area program pertanian lahan gambut plg satu juta hektarmenurutnya pasca kebakaran kawasan ini rusak parah hampir seluruhnya terbakar dan seperti tak ada kehidupanmiris melihat situasi janminro tergerak perlahan sejak dia mulai membeli lahan tersebut dari masyarakat yang menguasai lahan awalnya seluas empat hektar kita ambil alih saya beli seharga rpribu hingga rp juta per hektar semua murni swadayanyajanuminro mengaku tak menjumpai kesulitan saat mulai mencoba mengambil alih lahan ini karena pada waktu tak ada seorangpun yang berminat untuk mengelola lahan gambut yang sudah terbakarseiring berjalannya waktu atas dukungan dari berbagai pihak kini luas hutan jempun pambelom terus bertambah hingga mencapai hektar januminro berharap luas hutan yang ia kelola bisa terus bertambahmenurut januminro mengelola hutan miliknya tidaklah terlalu sulit karena alam mampu menumbuhkan dirinya sendiri atau istilahnya suksesi alami terpenting menjaga agar jangan sampai terbakar kembalikami kembangkan pertahanan api yaitu membangun paritparit kecil di kirikanan sebagai pembatas tuturnyauntuk itulah dia menggali sumur bor dengan jarak meter totalnya sekitar lebih sumur bor di dalam kawasan dan di luar kawasan sumur bor fungsinya untuk membasahi area yang rawan kebakaran khususnya di tepitepi jalanselain itu ia juga membangun sekat kanal sebanyak tujuh buah yang terbuat dari kayu yang tahan dari pelapukan air seperti belangiran harapannya agar sekat kanal bisa lebih lama dan tak cepat rusak kami berharap umurnya paling tidak sampai tahun jangan sampai cepat hancurbapak tiga orang anak ini menyadari betul bahwa dalam pengelolaan jempun pambelom harus melibatkan masyarakat sekitar karena itu berbagai program yang ada di dalamnya dirancang secara kolaboratif bersama masyarakat sekitarupaya pelibatan masyarakat ini ia buktikan dengan membentuk sukarelawan serbu api pelembagaanyan secara resmi terbentuk pada tahun tugasnya selain menjaga kawasan jempun pambelom juga melakukan aktivitas pengendalian api di luar kawasan itu tak urung mereka bekerja pada malam hari untuk mencegah api yang cepat membesarkami juga menyediakan nomor panggil jika masyarakat melihat ada kebakaran bisa langsung menghubungi kami baik melalui sms maupun telepon katanyabahkan januminro mengaku kadang membagikan pulsa gratis kepada masyarakat di lokasi rawan bencana tujuannya agar mereka melaporkan titiktitik api jika terjadi kebakarandengan berbagai upayanya tersebut pada tahun wilayah jumpun pambelon pun luput dari bahaya kebakaran saat peristiwa karhutla tahun lalu jumpun pambelom juga dijadikan posko pemadaman api dengan relawan serbu api yang selalu siap siagabentuk pelibatan masyarakat lainnya untuk menjaga lokasi sekitar jumpun pambelom dilakukan lewat kegiatan persemaian bibit pohon warga sekitar jumpun pambelom diajak untuk menjadi petani bibit nantinya bibitbibit pohon dari masyarakat sekitar akan dibeli oleh pihak jumpun pambelombibit yang dibeli dari masyarakat seharga rp per bibit itu digunakan untuk program adopsi pohon januminro mengatakan banyak pihak yang tertarik untuk mengadopsi pohon di jumpun pambelomdari program adopsi pohon itu lah pria yang menamatkan studi di jurusan manajemen kehutanan universitas lambung mangkurat pascasarja di fakultas ekonomi universitas palangkaraya itu bisa membiayai operasional kegiatan jumpun pambelom termasuk operasional relawan serbu apibagi siapa saja yang tertarik untuk mengadopsi pohon akan dikenai iuran rp ribu per pohon pohonpohon yang diadopsi nantinya akan ditanam di area jumpun pambelomsumber pendanaan lain yang didapat untuk operasional jumpun pambelom berasal dari csr berbagai perusahaan menurut januminro hingga saat ini banyak perusahaan yang tertarik untuk ikut serta ambil bagian dalam upaya menjaga kelestarian jumpun pambelom selain itu juga bantuan dari lembaga lain seperti undp klhk pemkot palangkaraya pemkab pulang pisau dan lainlainada juga dukungan dari donator pribadi sehingga ini cukup memadai untuk kita mengembangkan ini ucapnyadanadana yang dihimpun itu kemudian ia gunakan untuk mengembangkan kegiatan serupa di wilayah lainnya januminro mengatakan pihaknya sudah membeli lahan seluas hektar yang lokasinya hanya terpaut meter dari jumpun pambelom nantinya lahan tersebut juga akan dijadikan hutan kembali dan dirawat dengan baikselain fokus mengelola jumpun pambelom januminro juga sering mengadakan pelatihan pencegahan karhutla di berbagai daerah di riau ia sudah mengadakan pelatihan untuk desa rawan kebakaran juga di kalbar desakalau di kalteng sudah lebih dari desa pelatihan yang diberikan mengenai pengendalian karhutla pembuatan sumur bor juga sekat kanal katanyaatas apa yang sudah ia lakukan yayasan kehati memberikan penghargaan pada tahun ia dianggap sebagai sosok pendorong kelestarian keanekaragaman hayati penghargaan serupa juga didapat dari presiden joko widodopada tahun januminro menerima penghargaan kalpataru sebagai pengabdi lingkungansaya berharap hutan ini bisa dikunjungi oleh banyak orang karena jumpun pambelom ini memang konsepnya hutan pendidikan kami tak memungut biaya jika ada orang berkunjung ke sini silakan datang yang penting bisa menjaga kawasan menjaga kebersihannya dan tak merokok saat masuk ke hutan mudahmudahan ini jadi semangat kami memberikan sumbangsih bahwa hutan itu bisa menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitarnya tandasnya

Memprihatinkan… Ternyata Ini Penyebab Banjir Bandang Garut. Semua mata tertuju pada bencana banjir bandang yang menerjang tujuh kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (20/09/2016) lalu. Berdasarkan data terbaru di lapangan disebutkan, bencana banjir badang terbesar dan terparah ini menelan 26 korban jiwa, 23 hilang, serta mengungsikan ratusan orang ke beberapa titik posko yang tersebar.Banyak spekulasi muncul terkait becana paling besar di kota yang berjuluk Swiss Van Java ini. Rusaknya ekosistem alam di daerah hulu sungai Cimanuk dinilai menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir bandang yang merusak sekitar 594 bangunan terdiri dari sekolah, asrama TNI, rumah sakit, pemukiman, PDAM dan menghanyutkan 57 bangunan lainnya .Berdasarkan data yang dihimpun , kondisi hulu untuk Daerah Resapan Sungai (DAS) Cimanuk terdapat kawasan resapan air yang telah banyak dilakukan alih fungsi lahan di Bayombong, Cikajang dan Pasir wangi.Ditambah maraknya penebangan hutan di wilayah Gunung Guntur, Papandayan, Darajat dan Cikuray. Kondisi tersebut memicu peningkatan lahan kritis mencapai 50 ribu hektar.Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat, Anang Sudarna, memprediksi penyebab banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Garut diakibatkan oleh hulu Sungai Cimanuk yang rusak.Hal itu terbukti dengan tidak lama saat turun hujan, dua sampai tiga jam kemudian Sungai Cimanuk sudah dipastikan akan meluap di Tarogong Kidul. Artinya, tidak ada tahanan air di daerah hulu sungai.“Mestinya ketika hujan turun, kalau vegetasinya benar, air itu akan lama sampai ke sungai,” kata Anang saat ditemui di Kampung Cimacan.Anang menjelaskan, jika air dari gunung memakan waktu lama untuk sampai ke sungai, artinya hutan lindungnya berfungsi dengan baik. Lanjutnya, berdasarkan citra satelit, terlihat kawasan Gunung Cikurai, Guntur dan Darajat berwarna merah atau sudah berkurang drastis luasan kawasan hutan lindung.Menurut dia, eksploitasi yang terjadi di kawasan konservasi yang dilindungi di Garut menjadi penyebab utama dalam bencana alam kali ini. Eksploitasi lingkungan dilakukan pengembang yang melanggar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).Dia menerangkan, warna merah menunjukan tanah gundul dan bukan vegetasi permanen. Anang menyesalkan kawasan yang diperuntukan sebagai resapan air tanah, kerap digunakan sebagai lahan pertanian, pembangunan kawasan wisata, hingga properti dengan tidak memerhatikan kaidah lingkungan.Dia merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar bertindak tegas terhadap yang menyalahi aturan.Dikatakan Anang, memang secara geomorfologi dan topografi jarak antara daerah lereng dan lembah di wilayah Garut dekat sekali. Beda dengan di Bandung, seperti di Gunung Wayang dan Sungai Citarum. Saat terjadi hujan deras, air bah baru sampai ke Dayeuh Kolot setelah lima sampai enam jam.“Di Cimanuk, hanya dua sampai tiga jam (air sampai ke Tarogong Kidul), topografi yang curam, resapan air yang minim sehingga mengakibatkan percepatan air mengalir dengan deras,” Ungkap Anang.Menurutnya, Sungai Cimanuk adalah sungai yang Koefisien Regim Sungai (KRS) paling buruk se-Pulau Jawa, bahkan terburuk secara nasional. Ketika musim kemarau, KRS Cimanuk nilainya 1, tapi saat musim hujan nilainya 771.KRS adalah perbandingan debit air tertinggi dengan debit air terendah dalam satu periode. Biasanya pada saat musim hujan tertinggi dan musim kemarau terendah. KRS yang baik mempunyai nilai 50 ke bawah. KRS kategori sedang nilainya 50 – 120 dan KRS kategori buruk nilainya 120 ke atas.Anang menegaskan, fungsi hutan harus dikembalikan. Kawasan hutan lindung agar dikembalikan menjadi hutan lindung, kawasan hutan konservasi juga dilindungi. “Saya tidak baru hari ini. Saya sudah sejak 2007. Sebelum jadi kepala dinas saya kepala BP (badan pengelola) DAS Sungai Cimanuk dan Citarum,” terangnya.Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Garut, Sutarman Darmita, saat dikonfirmsasi mengaku tidak memungkiri salah satu faktor bencana diakibatkan rusaknya kawasan hutan. Disamping faktor lain juga yang mempengaruhi seperti tingginya curah hujan. Dia juga menuturkan fenomena banjir bandang memang rentan terjadi di Garut setiap tahunnya.“Banjir bandang ini sering terjadi sampai sekarang. Cuma intensitasnya besar dan kecil. Yang besar terjadi 2011 di Pameungpeuk dulu, kemudian 2014 Cikajang dan sekarang yang paling besar terjadi ,” kata dia saat ditemui di kantornya, Jalan Patriot, Tarogong Kidul, Garut, Kamis (22/09/2016).Sutarman berujar, secara topografi memang kondisi tanah sudah banyak berubah dan ditambah ada sebagian kawasan hutan yang rusak. “Pengolahan secara berlebihan dan perambahan hutan sering dilakukan masyarakat masuk ke kawasan hutan, entah itu dan terjadi di Garut,” papar dia.Sutarman menerangkan, sepanjang DAS Cimanuk terdapat kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Garut. “Untuk pengawasanya tidak bisa efektif bila dilakukan hanya satu pihak. Perlu sinergi dari beberapa elemen untuk mengawasinya,” ucapnya.Dia mengungkapkan ada lebih 10 daerah yang rawan perambahan hutan. Kemudian 220 desa juga berbatasan langsung dengan hutan. Lanjut Sutarman, biasanya di wilayah sekitar perbatasan, masih sering terjadi perambahan hutan.Di Garut, katanya, memiliki luasan hutan berjumlah 107 ribu hektar terdiri hutan lindung 84 ribu hektar, hutan suaka alam dan wisata 26 ribu hektar, hutan produksi terbatas 5 ribu hektar dan hutan produksi tetap seluas 166,10 hektar. Diluar hutan konservasi ada hutan rakyat sebanyak 44 ribu hekter.“Itu masih data tahun 2003, mengacu pada Kepmenhut No. 195/KPTS/ II/2003. Hampir 35 persen dari wilayah Garut adalah hutan yang diperuntukan untuk kawasan konservasi. Tapi apakah 84 ribu hektar tersebut masih utuh? Belum ada data terbaru soal itu dan diperlukan kajian mendalam,” pungkas dia.Menanggapi banyaknya permukiman di badan sungai sepanjang DAS Cimanuk, Bupati Garut, Rudy Gunawan yang ditemui Mongabay mengatakan pemukiman itu melanggar aturan. Dia mengatakan jarak pemukiman dari badan sungai, idealnya 100 meter.Rudy menyangkal adanya praktik yang terjadi di hulu sungai. Dia berdalih ada 4 sungai, satu diantaranya mengalir ke Pantai Utara (Pantura) yaitu kali Cimanuk.“Itu tidak disana tidak ada hutan, yang ada hutan itu adanya di 3 sungai tadi tapi airnya mengalir ke pantai selatan. Dari 50 tahun sebelumnya juga sudah ada tanaman holtikultura. Kalau kasusnya alih fungsi lahan mungkin terjadi banjir dari dulu juga,” imbuh Rudy.Dia mengatakan tanah yang dihuni oleh warga tersebut merupakan tanah milik negara. Rudy mengaku sudah menghimbau tentang bahaya tinggal di bantaran sungai. rencananya warga akan direlokasi ke rusunawa agar lebih nyaman.“Dari Kabupaten Garut sudah dikeluarkan uang senilai Rp500 juta untuk tahap evakuasi korban bencana yang sakit. Bantuan dari Presiden Rp1,3 miliar dan santunan terhadap korban meninggal dunia Rp15 juta per orang,” kata Rudy.Dia menuturkan korban luka – luka biaya pengobatannya sepenuhnya ditanggung oleh Pemkab. Dia melanjutkan sudah mengirimkan laporan kepada Gubernur Jabar terkait alat kesehatan yang rusak senilai Rp20 miliar.“Kami usahakan pemulihan pelayan akan normal seperti semula pada Senin (26/09/2016) mendatang. Itu untuk seluruh pelayanan,” ujarnya.

[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan konservasi lingkungan

memprihatinkan ternyata ini penyebab banjir bandang garut semua mata tertuju pada bencana banjir bandang yang menerjang tujuh kecamatan di kabupaten garut jawa barat selasa lalu berdasarkan data terbaru di lapangan disebutkan bencana banjir badang terbesar dan terparah ini menelan korban jiwa hilang serta mengungsikan ratusan orang ke beberapa titik posko yang tersebarbanyak spekulasi muncul terkait becana paling besar di kota yang berjuluk swiss van java ini rusaknya ekosistem alam di daerah hulu sungai cimanuk dinilai menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir bandang yang merusak sekitar bangunan terdiri dari sekolah asrama tni rumah sakit pemukiman pdam dan menghanyutkan bangunan lainnya berdasarkan data yang dihimpun kondisi hulu untuk daerah resapan sungai das cimanuk terdapat kawasan resapan air yang telah banyak dilakukan alih fungsi lahan di bayombong cikajang dan pasir wangiditambah maraknya penebangan hutan di wilayah gunung guntur papandayan darajat dan cikuray kondisi tersebut memicu peningkatan lahan kritis mencapai ribu hektarkepala badan pengelolaan lingkungan hidup daerah bplhd jawa barat anang sudarna memprediksi penyebab banjir bandang yang terjadi di kabupaten garut diakibatkan oleh hulu sungai cimanuk yang rusakhal itu terbukti dengan tidak lama saat turun hujan dua sampai tiga jam kemudian sungai cimanuk sudah dipastikan akan meluap di tarogong kidul artinya tidak ada tahanan air di daerah hulu sungaimestinya ketika hujan turun kalau vegetasinya benar air itu akan lama sampai ke sungai kata anang saat ditemui di kampung cimacananang menjelaskan jika air dari gunung memakan waktu lama untuk sampai ke sungai artinya hutan lindungnya berfungsi dengan baik lanjutnya berdasarkan citra satelit terlihat kawasan gunung cikurai guntur dan darajat berwarna merah atau sudah berkurang drastis luasan kawasan hutan lindungmenurut dia eksploitasi yang terjadi di kawasan konservasi yang dilindungi di garut menjadi penyebab utama dalam bencana alam kali ini eksploitasi lingkungan dilakukan pengembang yang melanggar rencana detail tata ruang rdtrdia menerangkan warna merah menunjukan tanah gundul dan bukan vegetasi permanen anang menyesalkan kawasan yang diperuntukan sebagai resapan air tanah kerap digunakan sebagai lahan pertanian pembangunan kawasan wisata hingga properti dengan tidak memerhatikan kaidah lingkungandia merekomendasikan kepada pemerintah provinsi jawa barat agar bertindak tegas terhadap yang menyalahi aturandikatakan anang memang secara geomorfologi dan topografi jarak antara daerah lereng dan lembah di wilayah garut dekat sekali beda dengan di bandung seperti di gunung wayang dan sungai citarum saat terjadi hujan deras air bah baru sampai ke dayeuh kolot setelah lima sampai enam jamdi cimanuk hanya dua sampai tiga jam air sampai ke tarogong kidul topografi yang curam resapan air yang minim sehingga mengakibatkan percepatan air mengalir dengan deras ungkap anangmenurutnya sungai cimanuk adalah sungai yang koefisien regim sungai krs paling buruk sepulau jawa bahkan terburuk secara nasional ketika musim kemarau krs cimanuk nilainya tapi saat musim hujan nilainya krs adalah perbandingan debit air tertinggi dengan debit air terendah dalam satu periode biasanya pada saat musim hujan tertinggi dan musim kemarau terendah krs yang baik mempunyai nilai ke bawah krs kategori sedang nilainya dan krs kategori buruk nilainya ke atasanang menegaskan fungsi hutan harus dikembalikan kawasan hutan lindung agar dikembalikan menjadi hutan lindung kawasan hutan konservasi juga dilindungi saya tidak baru hari ini saya sudah sejak sebelum jadi kepala dinas saya kepala bp badan pengelola das sungai cimanuk dan citarum terangnyakepala dinas kehutanan kabupaten garut sutarman darmita saat dikonfirmsasi mengaku tidak memungkiri salah satu faktor bencana diakibatkan rusaknya kawasan hutan disamping faktor lain juga yang mempengaruhi seperti tingginya curah hujan dia juga menuturkan fenomena banjir bandang memang rentan terjadi di garut setiap tahunnyabanjir bandang ini sering terjadi sampai sekarang cuma intensitasnya besar dan kecil yang besar terjadi di pameungpeuk dulu kemudian cikajang dan sekarang yang paling besar terjadi kata dia saat ditemui di kantornya jalan patriot tarogong kidul garut kamis sutarman berujar secara topografi memang kondisi tanah sudah banyak berubah dan ditambah ada sebagian kawasan hutan yang rusak pengolahan secara berlebihan dan perambahan hutan sering dilakukan masyarakat masuk ke kawasan hutan entah itu dan terjadi di garut papar diasutarman menerangkan sepanjang das cimanuk terdapat kawasan hutan yang dikelola oleh perhutani dan balai konservasi sumber daya alam bksda garut untuk pengawasanya tidak bisa efektif bila dilakukan hanya satu pihak perlu sinergi dari beberapa elemen untuk mengawasinya ucapnyadia mengungkapkan ada lebih daerah yang rawan perambahan hutan kemudian desa juga berbatasan langsung dengan hutan lanjut sutarman biasanya di wilayah sekitar perbatasan masih sering terjadi perambahan hutandi garut katanya memiliki luasan hutan berjumlah ribu hektar terdiri hutan lindung ribu hektar hutan suaka alam dan wisata ribu hektar hutan produksi terbatas ribu hektar dan hutan produksi tetap seluas hektar diluar hutan konservasi ada hutan rakyat sebanyak ribu hekteritu masih data tahun mengacu pada kepmenhut no kpts ii hampir persen dari wilayah garut adalah hutan yang diperuntukan untuk kawasan konservasi tapi apakah ribu hektar tersebut masih utuh belum ada data terbaru soal itu dan diperlukan kajian mendalam pungkas diamenanggapi banyaknya permukiman di badan sungai sepanjang das cimanuk bupati garut rudy gunawan yang ditemui mongabay mengatakan pemukiman itu melanggar aturan dia mengatakan jarak pemukiman dari badan sungai idealnya meterrudy menyangkal adanya praktik yang terjadi di hulu sungai dia berdalih ada sungai satu diantaranya mengalir ke pantai utara pantura yaitu kali cimanukitu tidak disana tidak ada hutan yang ada hutan itu adanya di sungai tadi tapi airnya mengalir ke pantai selatan dari tahun sebelumnya juga sudah ada tanaman holtikultura kalau kasusnya alih fungsi lahan mungkin terjadi banjir dari dulu juga imbuh rudydia mengatakan tanah yang dihuni oleh warga tersebut merupakan tanah milik negara rudy mengaku sudah menghimbau tentang bahaya tinggal di bantaran sungai rencananya warga akan direlokasi ke rusunawa agar lebih nyamandari kabupaten garut sudah dikeluarkan uang senilai rp juta untuk tahap evakuasi korban bencana yang sakit bantuan dari presiden rp miliar dan santunan terhadap korban meninggal dunia rp juta per orang kata rudydia menuturkan korban luka luka biaya pengobatannya sepenuhnya ditanggung oleh pemkab dia melanjutkan sudah mengirimkan laporan kepada gubernur jabar terkait alat kesehatan yang rusak senilai rp miliarkami usahakan pemulihan pelayan akan normal seperti semula pada senin mendatang itu untuk seluruh pelayanan ujarnya

Begini Kondisi Mangrove Pantura Jabar... Indonesia merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada yang dilansir memiliki panjang pantai 202.080 km. Badan Informasi Geospasial (BIG) menyebutkan panjang garis pantai Indonesia mencapai 99.093 km dengan luas wilayah perairan sekitar 6.315.222 km.Selain itu, FAO () di tahun 2007 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara terbesar yang memiliki hutan mangrove, dengan luas sekitar 3 juta hektare atau 19% dari luasan hutan mangrove di dunia.Tetapi, jauh sebelumnya tahun 1999 silam, luas hutan mangrove Indonesia mencapai 8,2 juta hektare dengan rincian 2,5 juta hektare dalam kondisi baik dan 6,7 juta hektare dalam kondisi rusak. Angka tersebut berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Direktorat Jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (Dirjen RLPS).Dari hasil analisis tersebut, bisa disimpulkan bahwa ekosistem mangrove di pesisir Indonesia sedang dalam kondisi mengkhawatirkan. Padahal, ekosistem mangrove memiliki peranan penting sebagai fungsi ekologi, sosial-ekonomi, dan sosia-budaya di kawasan pesisir. Dan akibat masifnya pembukaan lahan (deforestasi) di kawasan pesisir serta masih minimnya upaya konservasi mengakibatkan munculnya sejumlah persoalan lingkungan misalnya abrasi.Tak jauh berbeda dengan wilayah pesisir di Jawa Barat, menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, tahun 2008 lalu luasan hutan mangrove di tanah Pasundan sekitar 38 ribu hektare dimana 18 ribu hektare mangrove dalam keadaan rusak dan mungkin saja jumlah tersebut bisa bertambah apabila melihat kondisi lingkungan dewasa ini.Ada 11 kabupaten/kota yang sebagian wilayahnya memiliki kawasan pesisir pantai diantaranya, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon.Salah satunya di Kabupaten Subang, tepatnya di wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura), ekosistem mangrove seluas kurang lebih 1000 hektare sebagian besar dalam kondisi rusak parah.Alhasani Amin, salah satu anggota Tim Ekpedisi pesisir Wanadri (Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung), kelompok pengiat alam bebas yang telah melakukan pengamatan selam 54 hari di Desa Mayangan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, pertengahan tahun 2016 lalu. Dari hasil pengamatannya menujukan bahwa rusaknya ekosistem mangrove di pesisir Pantura berpengaruh pada lingkungan sekitar.Imam mengatakan, di pesisir Pantura telah terjadi penyusutan lahan daratan yang terkikis oleh air laut. Sehingga banyak sekali daratan yang habis karena terendam air rob. Diduga sepajang hampir 2 km lebih garis pantai juga sudah mundur.“Kami mengamati itu karena di pesisir Pantura Subang merupakan areal bermain Wanadri sudah sejak lama. Sehingga kami menyadari setiap tahunnya hutan mangrove semakin berkurang, untuk itu kami melakukan pengamatan mengenai aspek lingkungan dan sosial di kawasan Pantura,” kata Imam saat ditemui di acara “Suka Cita Pesisir Nusantara” di Museum Geologi, Jl. Diponegoro, Bandung, Sabtu, (17/12/2016) lalu.Dia menerangkan di sepanjang garis pantai, timnya menemukan pohon–pohon mangrove banyak yang tumbang dan rusak. Kemudian menemukan ubur–ubur dan brangkas (hewan endemik) yang mati akibat dari kondisi lingkungan yang tidak seimbang.Untuk mengetahui karakteristik pantai, garis pantai terbaru dan kerusakan pantai yang terjadi, timnya menyusuri pantai sejauh 6 km. Dari sana, kata Iman, sudah sedikit sekali daratan yang ada hanya air rob sehingga penyelurusan pun mesti dilakukan menggunakan perahu.“Kami juga mengecek kadar airnya, pH air disana berkisar antara 7.4 – 7.5. Kemudian kami memasang alat pemantau pasang surut air laut selama 29 hari. Dan selama proses berlangsung ternyata disana sudah mengalami penurunan muka tanah,” papar Iman.Dia menyebutkan banyak rumah masyarakat yang hancur akibat terkikis abrasi. Bahkan sampai ada rumah warga yang hampir setiap hari tergenang banjir rob. Itu menjadi permasalahan bagi masyarakat pesisir khusunya di Pantura. Sudah banyak yang pindah tetapi tidak sedikit dari warga memilih bertahan dengan alasan tidak ada biaya.Imam menegaskan apabila tidak ada upaya konservasi pemulihan ekosistem mangrove. Maka, dapat diprediksikan 15 tahun kedepan akan seperti apa kondisinya.Usamah Latumakulita, anggota Wanadri yang meneliti sosial budaya di pesisir Pantura, mengatakan ada literatur menyebutkan bahwa mangrove sangat mendukung lingkungan disekitarnya. Dari literatur tersebut, timnya mengamati tentang bagaimana kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir dengan kondisi mangrove yang telah rusak.Dia mengungkapkan rusaknya mangrove berdampak pada 3 desa yang terancam tenggelam yaitu Desa Mayangan, Desa Legonwetan, dan Tegalurung. Jumlah penduduk ketiga desa tersebut sekitar 6.627 jiwa dengan rincian 74.1% masyarakat tergolong tidak mampu, 36% tidak lulus dari Sekolah Dasar (SD) serta hanya 23% masyarakat yang memiliki MCK sendiri.Di lapangan, lanjut Usamah, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan tradisional. Nelayan ini tergolong nelayan yang hidupnya paling sulit karena keterbatasan peralatan untuk melaut.“Jika Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) mengatakan kapal yang kapasistas kecil adalah 10 ton. Sementara kapal – kapal yang ada di Pantura Subang maksimal hanya 2 ton ikan atau setengah kuintal kapasitas tangkapnya,” papar dia.Akibat rusaknya mangrove di sekitar pesisir juga mengharuskan mereka melaut lebih jauh. Dengan peralatan dan perahu kecil mereka pun kadang pulang dengan hasil yang kurang memuaskan. Dari segala keterbatasan tersebut kehidupan nelayan disana mau tidak mau harus mendapat penghasilan dan oleh karena itu banyak yang membuka lahan tambak dengan konsekuensi menebang hutan mangrove.Usamah berujar sebetulnya di daerah sana sudah banyak tokoh masyarakat yang peduli tetapi hambatan mereka yakni belum kuat untuk mengajak masyarakat yang lain. Seharusnya yang perlu ditekankan disini bahwa masyarakat setempat adalah subjek utamanya.“Mereka yang mengalami, mereka yang merasakan dan mereka juga pun yang merasakan perubahan. Jadi dari perbaikan harus timbul dari masyarakat itu sendiri. Tetapi tidak cukup dari kesadaran masyarakat tapi juga harus ada dari peran semua pihak termasuk pemerintah,” ucap dia.Dari penuturan masyarakat setempat, kata Usamah, banyak program – program pemerintah yang kurang tepat sasaran. Program tersebut misalnya pemerintah memberikan bantuan seperti jaring baru, keranjang baru dan sebagainya.Menurut mereka, untuk mendapatkan barang tersebut mereka bisa membeli dari hasil melaut mereka. Tetapi yang dibutuhkan para nelayan di Pantura adalah pemerintah menindak oknum – oknum mengambil pukat – pukat yang merugikan masyarakat.“Soal penegakan hukum dan pengawasan laut adalah urusan diluar kontrol kami. Dan untuk batuan berupa barang, kami masih mampu membelinya. Jadi menurut saya, pemerintah juga harus tegas soal permasalahan tadi. Pola kebijakannya jangan tetapi harus muncul dari kondisi yang terjadi di masyarakat,” kata dia.Di tempat yang sama Budayawan Sunda, Aat Soeratin, mengaku prihatin dengan fenomena kerusakan alam yang terjadi di pesisir Indonesia. Padahal sejatinya Indonesia adalah negara bahari. Akan tetapi segala urusan lebih dibahas tentang daratan saja. Jawa Barat dianugrahi kekayaan alam yang cukup melimpah mulai dari kawasan hulu yang subur dengan dikelilingi gunung – gunung api hingga garis pantai yang terbentang luas hingga ke Bali.“Sudah seharusnya perhatian kita tidak hanya melihat daratan saja. Persoalan kita tidak hanya disana. Di pesisir laut pun adalah urusan kita, sebab NKRI terdiri dari pulau – pulau. Maka, mari kita semangatkan kembali bahari kita sesuai dengan deklarasi Juanda,” kata Aat.Dia juga menghimbau kepada seluruh elemen untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan mulai dari hulu hingga ke hilir. Diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat sebab urusan lingkungan merupakan urusan kehidupan serta tidak dititikberatkan pada satu kawasan saja tetapi menyeluruh.

[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan konservasi lingkungan

begini kondisi mangrove pantura jabar indonesia merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah kanada yang dilansir memiliki panjang pantai km badan informasi geospasial big menyebutkan panjang garis pantai indonesia mencapai km dengan luas wilayah perairan sekitar kmselain itu fao di tahun menyatakan bahwa indonesia merupakan negara terbesar yang memiliki hutan mangrove dengan luas sekitar juta hektare atau dari luasan hutan mangrove di duniatetapi jauh sebelumnya tahun silam luas hutan mangrove indonesia mencapai juta hektare dengan rincian juta hektare dalam kondisi baik dan juta hektare dalam kondisi rusak angka tersebut berdasarkan data dari kementerian lingkungan hidup dan direktorat jendral rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial dirjen rlpsdari hasil analisis tersebut bisa disimpulkan bahwa ekosistem mangrove di pesisir indonesia sedang dalam kondisi mengkhawatirkan padahal ekosistem mangrove memiliki peranan penting sebagai fungsi ekologi sosialekonomi dan sosiabudaya di kawasan pesisir dan akibat masifnya pembukaan lahan deforestasi di kawasan pesisir serta masih minimnya upaya konservasi mengakibatkan munculnya sejumlah persoalan lingkungan misalnya abrasitak jauh berbeda dengan wilayah pesisir di jawa barat menurut dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa barat tahun lalu luasan hutan mangrove di tanah pasundan sekitar ribu hektare dimana ribu hektare mangrove dalam keadaan rusak dan mungkin saja jumlah tersebut bisa bertambah apabila melihat kondisi lingkungan dewasa iniada kabupatenkota yang sebagian wilayahnya memiliki kawasan pesisir pantai diantaranya kabupaten subang kabupaten indramayu kabupaten sukabumi kabupaten cianjur kabupaten garut kabupaten karawang kabupaten bekasi kabupaten ciamis kabupaten tasikmalaya kabupaten cirebon dan kota cirebonsalah satunya di kabupaten subang tepatnya di wilayah pesisir pantai utara pantura ekosistem mangrove seluas kurang lebih hektare sebagian besar dalam kondisi rusak parahalhasani amin salah satu anggota tim ekpedisi pesisir wanadri perhimpunan penempuh rimba dan pendaki gunung kelompok pengiat alam bebas yang telah melakukan pengamatan selam hari di desa mayangan kecamatan pamanukan kabupaten subang pertengahan tahun lalu dari hasil pengamatannya menujukan bahwa rusaknya ekosistem mangrove di pesisir pantura berpengaruh pada lingkungan sekitarimam mengatakan di pesisir pantura telah terjadi penyusutan lahan daratan yang terkikis oleh air laut sehingga banyak sekali daratan yang habis karena terendam air rob diduga sepajang hampir km lebih garis pantai juga sudah mundurkami mengamati itu karena di pesisir pantura subang merupakan areal bermain wanadri sudah sejak lama sehingga kami menyadari setiap tahunnya hutan mangrove semakin berkurang untuk itu kami melakukan pengamatan mengenai aspek lingkungan dan sosial di kawasan pantura kata imam saat ditemui di acara suka cita pesisir nusantara di museum geologi jl diponegoro bandung sabtu laludia menerangkan di sepanjang garis pantai timnya menemukan pohonpohon mangrove banyak yang tumbang dan rusak kemudian menemukan uburubur dan brangkas hewan endemik yang mati akibat dari kondisi lingkungan yang tidak seimbanguntuk mengetahui karakteristik pantai garis pantai terbaru dan kerusakan pantai yang terjadi timnya menyusuri pantai sejauh km dari sana kata iman sudah sedikit sekali daratan yang ada hanya air rob sehingga penyelurusan pun mesti dilakukan menggunakan perahukami juga mengecek kadar airnya ph air disana berkisar antara kemudian kami memasang alat pemantau pasang surut air laut selama hari dan selama proses berlangsung ternyata disana sudah mengalami penurunan muka tanah papar imandia menyebutkan banyak rumah masyarakat yang hancur akibat terkikis abrasi bahkan sampai ada rumah warga yang hampir setiap hari tergenang banjir rob itu menjadi permasalahan bagi masyarakat pesisir khusunya di pantura sudah banyak yang pindah tetapi tidak sedikit dari warga memilih bertahan dengan alasan tidak ada biayaimam menegaskan apabila tidak ada upaya konservasi pemulihan ekosistem mangrove maka dapat diprediksikan tahun kedepan akan seperti apa kondisinyausamah latumakulita anggota wanadri yang meneliti sosial budaya di pesisir pantura mengatakan ada literatur menyebutkan bahwa mangrove sangat mendukung lingkungan disekitarnya dari literatur tersebut timnya mengamati tentang bagaimana kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir dengan kondisi mangrove yang telah rusakdia mengungkapkan rusaknya mangrove berdampak pada desa yang terancam tenggelam yaitu desa mayangan desa legonwetan dan tegalurung jumlah penduduk ketiga desa tersebut sekitar jiwa dengan rincian masyarakat tergolong tidak mampu tidak lulus dari sekolah dasar sd serta hanya masyarakat yang memiliki mck sendiridi lapangan lanjut usamah sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan tradisional nelayan ini tergolong nelayan yang hidupnya paling sulit karena keterbatasan peralatan untuk melautjika bu susi menteri kelautan dan perikanan mengatakan kapal yang kapasistas kecil adalah ton sementara kapal kapal yang ada di pantura subang maksimal hanya ton ikan atau setengah kuintal kapasitas tangkapnya papar diaakibat rusaknya mangrove di sekitar pesisir juga mengharuskan mereka melaut lebih jauh dengan peralatan dan perahu kecil mereka pun kadang pulang dengan hasil yang kurang memuaskan dari segala keterbatasan tersebut kehidupan nelayan disana mau tidak mau harus mendapat penghasilan dan oleh karena itu banyak yang membuka lahan tambak dengan konsekuensi menebang hutan mangroveusamah berujar sebetulnya di daerah sana sudah banyak tokoh masyarakat yang peduli tetapi hambatan mereka yakni belum kuat untuk mengajak masyarakat yang lain seharusnya yang perlu ditekankan disini bahwa masyarakat setempat adalah subjek utamanyamereka yang mengalami mereka yang merasakan dan mereka juga pun yang merasakan perubahan jadi dari perbaikan harus timbul dari masyarakat itu sendiri tetapi tidak cukup dari kesadaran masyarakat tapi juga harus ada dari peran semua pihak termasuk pemerintah ucap diadari penuturan masyarakat setempat kata usamah banyak program program pemerintah yang kurang tepat sasaran program tersebut misalnya pemerintah memberikan bantuan seperti jaring baru keranjang baru dan sebagainyamenurut mereka untuk mendapatkan barang tersebut mereka bisa membeli dari hasil melaut mereka tetapi yang dibutuhkan para nelayan di pantura adalah pemerintah menindak oknum oknum mengambil pukat pukat yang merugikan masyarakatsoal penegakan hukum dan pengawasan laut adalah urusan diluar kontrol kami dan untuk batuan berupa barang kami masih mampu membelinya jadi menurut saya pemerintah juga harus tegas soal permasalahan tadi pola kebijakannya jangan tetapi harus muncul dari kondisi yang terjadi di masyarakat kata diadi tempat yang sama budayawan sunda aat soeratin mengaku prihatin dengan fenomena kerusakan alam yang terjadi di pesisir indonesia padahal sejatinya indonesia adalah negara bahari akan tetapi segala urusan lebih dibahas tentang daratan saja jawa barat dianugrahi kekayaan alam yang cukup melimpah mulai dari kawasan hulu yang subur dengan dikelilingi gunung gunung api hingga garis pantai yang terbentang luas hingga ke balisudah seharusnya perhatian kita tidak hanya melihat daratan saja persoalan kita tidak hanya disana di pesisir laut pun adalah urusan kita sebab nkri terdiri dari pulau pulau maka mari kita semangatkan kembali bahari kita sesuai dengan deklarasi juanda kata aatdia juga menghimbau kepada seluruh elemen untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan mulai dari hulu hingga ke hilir diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat sebab urusan lingkungan merupakan urusan kehidupan serta tidak dititikberatkan pada satu kawasan saja tetapi menyeluruh

Indonesia Pecahkan Rekor Dunia Tanam Pohon Serentak, Seperti Apa?. Senin pagi (28/11/16), ribuan warga berkumpul di lahan seluas 23 hektar di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur. Para petani, pelajar berseragam sekolah, muda, tua, semua bercampur. Mereka bersiap tanam pohon.Ada bibit jati dan kaliandra di samping mereka. Terik matahari tak menyurutkan semangat. Presiden Joko Widodo juga hadir. Dia menekan tombol sirine tanda mulai penanaman. Semua orang langsung bergerak, memasukkan bibit kaliandra dan jati dalam lubang-lubang yang disiapkan.Kegiatan puncak Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional 2016 itu sengaja dirancang memecahkan rekor dunia (). Sekitar 5.500 orang itu menanam pohon 238.000 batang dalam waktu 60 menit serentak di satu tempat. Ia terdiri 200.000 kaliandra dan 38.000 jati.Gawe ini terselenggara atas kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sejumlah pihak seperti pemerintah daerah, Perhutani, serta Koperasi Produsen Anugerah Bumi Hijau (Koprabuh).“Harus kita ingat, urusan pelestarian hutan dan alam bukanlah masalah kecil. Ini menyangkut masa depan cucu dan cicit kita. Menanam pohon berarti kita sedang menanam doa dan harapan. Kerja kita semua untuk keberlanjutan hidup generasi akan datang,” kata Presiden.Dia bilang, jika alam tak terjaga bencana seperti banjir dan longsor akan terus mengintai. Dia mencontohkan, bencana banjir di Bandung dan Garut terjadi lantaran hulu seperti Gunung Papandayan dan Cikurai banyak beralihfungsi menjadi lahan pertanian, pemukiman, industri, dan tambang.“Saya senang sekali dengan model penanaman dan pemeliharaan pohon hari ini. Dilakukan koperasi Koprabuh. Menanam, memperbaiki lingkungan, sekaligus memberikan manfaat dan mensejahterakan rakyat. Inilah model yang kita cari. Jangan sampai kita sering berbicara menanam jutaan atau miliaran. Tak usahlah tinggi-tinggi. Ini Kalau 238.000 dipelihara dan hidup semua, itulah yang kita inginkan,” katanya.Dia berkomitmen, terus mengembangkan model-model perhutanan social baik dikelola perseorangan, maupun koperasi. “Jangan kembali memberikan konsesi-konsesi besar kepada korporasi. Kalau memberikan manfaat kepada rakyat silakan, kalau tidak, geser pemberian itu kepada koperasi,” katanya.Jokowi mengatakan, akan terus memantau perkembangan model penanaman dan pemeliharaan pohon seperti di Tuban ini. Dia berharap, bisa berjalan baik hingga jadi contoh bagi daerah lain.“Saya ingin kita mengkorporasikan petani dan nelayan, juga koperasi. Tanpa membuat model-model seperti itu sulit yang kecil-kecil akan berkembang,” ujar Jokowi.Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, momentum pemecahan rekor dunia penanaman pohon serentak ini, dapat memberikan refleksi kepada dunia bahwa Indonesia mempunyai komitmen kuat dalam pengendalian perubahan iklim.Capaian rekor dunia ini, katanya, sebagai bukti langkah-langkah nyata dalam pengendalian perubahan iklim global dan mengatasi kerusakan lingkungan.“Sebagaimana arahan Bapak Presiden dalam konsultasi dan rapat kabinet terbatas, upaya penghijauan, penanaman pohon harus jelas apa yang akan diperoleh rakyat. Memanam pohon harus juga memberikan sesuatu kepada rakyat. Tidak semata-mata menjaga liungkungan juga mendapatkan kesejahteraan.”Menurut dia, Koprabuh memiliki rencana penanaman ini melalui mekanisme adopsi dengan rotasi selama delapan tahun, melibatkan petani dalam menanam dan memelihara pohon.“Nanti harus ditanam kembali dengan kelipatan tiga batang, satu batang di bekas tebangan, dua di lokasi lain. Ini mengandung arti percepatan penanaman untuk kepentingan lingkungan, juga memberikan peluang pengembangan ekonomi masyarakat,” katanya.Hilman Nugroho, Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung KLHK berharap bisa membangkitkan semangat membangun hutan rakyat. Hal inilah alasan pemilihan lokasi peringatan HMPI tahun ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya, di hutan negara, kini di lahan warga.“Status kawasan punya masyarakat, masyarakat kerjasama dengan Koprabuh. Nanti koperasi akan memelihara dan perawatan. Tak hanya penanaman. Pemerintah memberikan fasiliatasi, aturan, petunjuk kepada koperasi bagaimana cara memupuk, pemberantasan hama penyakit dan lain-lain,” katanya.Di kawasan ini, katanya, biasa warga tanam jagung dan lain-lain tetapi sudah lama tak ditanami.“Harapan kami tak hanya seremonial belaka. Ini juga membantu program perbaikan lahan kritis,” katanya.Lahan kritis di Indonesia kini ada 24,3 juta hektar. Angka ini diklaim sudah menurun. Pada 2005 ada 30 juta hektar lahan kritis, turun jadi 27 juta hektar pada 2010, hingga 24,3 juta hektar 2014. Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan perbaikan lahan kritis 5,5 juta hektar dengan alokasi 1,25 juta hektar per tahun.Gubernur Jawa Timur, Sukarwo merasa terhormat karena menjadi tempat penyelenggaraan puncak menanam pohon.Hutan negara di Jatim seluas 1.361.146 hektar atau 28,38% dari luas daratan, luas hutan rakyat 743.933 hektar atau 15,51%. Jadi, tutupan hutan negara dan hutan rakyat 43,89% dari luas Jatim.Berdasarkan review lima tahunan oleh Balai Pengolaan DAS Brantas, lahan kritis di Jatim turun cukup signifikan. Tahun 2004 seluas 823.000 hektar, pada 2009 menjadi 598.000 hektar, tahun 2013 jadi 256.000 hektar.Sukarwo bilang, sumber mata air bertambah, dari 2012 ada 3.872 lokasi, Juli 2016 menjadi 4.389 lokasi, bertambah 517. “Ini luar baisa.”Menurut dia, penanaman serentak ini berdampak positif terhadap pemenuhan bahan baku industri dari kayu rakyat. Dari 942 industri penggunaan kayu bulat di Jatim, 906 industri atau 98,18% bahan baku dari hutan rakyat yang rata-rata produksi kayu 2.708.538 meter kubik selama tiga tahun ini.Saat bersamaan, Siti Nurbaya menyerahkan penghargaan sertifikat adopsi pohon. Presiden juga menyerahkan penghargaan kepada gubernur, bupati dan walikota pemenang lomba penanaman dan pemeliharaan pohon 2015. Untuk tingkat provinsi kepada Jawa Timur, Aceh dan Sulawesi Utara. Untuk kabupaten kepada Cilacap, Kuningan, dan Lampung Timur dan tingkat kota yaitu Cimahi, Metro Lampung, dan Balikpapan.

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

indonesia pecahkan rekor dunia tanam pohon serentak seperti apa senin pagi ribuan warga berkumpul di lahan seluas hektar di desa tasikharjo kecamatan jenu tuban jawa timur para petani pelajar berseragam sekolah muda tua semua bercampur mereka bersiap tanam pohonada bibit jati dan kaliandra di samping mereka terik matahari tak menyurutkan semangat presiden joko widodo juga hadir dia menekan tombol sirine tanda mulai penanaman semua orang langsung bergerak memasukkan bibit kaliandra dan jati dalam lubanglubang yang disiapkankegiatan puncak hari menanam pohon indonesia dan bulan menanam nasional itu sengaja dirancang memecahkan rekor dunia sekitar orang itu menanam pohon batang dalam waktu menit serentak di satu tempat ia terdiri kaliandra dan jatigawe ini terselenggara atas kerjasama kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dengan sejumlah pihak seperti pemerintah daerah perhutani serta koperasi produsen anugerah bumi hijau koprabuhharus kita ingat urusan pelestarian hutan dan alam bukanlah masalah kecil ini menyangkut masa depan cucu dan cicit kita menanam pohon berarti kita sedang menanam doa dan harapan kerja kita semua untuk keberlanjutan hidup generasi akan datang kata presidendia bilang jika alam tak terjaga bencana seperti banjir dan longsor akan terus mengintai dia mencontohkan bencana banjir di bandung dan garut terjadi lantaran hulu seperti gunung papandayan dan cikurai banyak beralihfungsi menjadi lahan pertanian pemukiman industri dan tambangsaya senang sekali dengan model penanaman dan pemeliharaan pohon hari ini dilakukan koperasi koprabuh menanam memperbaiki lingkungan sekaligus memberikan manfaat dan mensejahterakan rakyat inilah model yang kita cari jangan sampai kita sering berbicara menanam jutaan atau miliaran tak usahlah tinggitinggi ini kalau dipelihara dan hidup semua itulah yang kita inginkan katanyadia berkomitmen terus mengembangkan modelmodel perhutanan social baik dikelola perseorangan maupun koperasi jangan kembali memberikan konsesikonsesi besar kepada korporasi kalau memberikan manfaat kepada rakyat silakan kalau tidak geser pemberian itu kepada koperasi katanyajokowi mengatakan akan terus memantau perkembangan model penanaman dan pemeliharaan pohon seperti di tuban ini dia berharap bisa berjalan baik hingga jadi contoh bagi daerah lainsaya ingin kita mengkorporasikan petani dan nelayan juga koperasi tanpa membuat modelmodel seperti itu sulit yang kecilkecil akan berkembang ujar jokowisiti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan mengatakan momentum pemecahan rekor dunia penanaman pohon serentak ini dapat memberikan refleksi kepada dunia bahwa indonesia mempunyai komitmen kuat dalam pengendalian perubahan iklimcapaian rekor dunia ini katanya sebagai bukti langkahlangkah nyata dalam pengendalian perubahan iklim global dan mengatasi kerusakan lingkungansebagaimana arahan bapak presiden dalam konsultasi dan rapat kabinet terbatas upaya penghijauan penanaman pohon harus jelas apa yang akan diperoleh rakyat memanam pohon harus juga memberikan sesuatu kepada rakyat tidak sematamata menjaga liungkungan juga mendapatkan kesejahteraanmenurut dia koprabuh memiliki rencana penanaman ini melalui mekanisme adopsi dengan rotasi selama delapan tahun melibatkan petani dalam menanam dan memelihara pohonnanti harus ditanam kembali dengan kelipatan tiga batang satu batang di bekas tebangan dua di lokasi lain ini mengandung arti percepatan penanaman untuk kepentingan lingkungan juga memberikan peluang pengembangan ekonomi masyarakat katanyahilman nugroho dirjen pengendalian das dan hutan lindung klhk berharap bisa membangkitkan semangat membangun hutan rakyat hal inilah alasan pemilihan lokasi peringatan hmpi tahun ini kalau tahuntahun sebelumnya di hutan negara kini di lahan wargastatus kawasan punya masyarakat masyarakat kerjasama dengan koprabuh nanti koperasi akan memelihara dan perawatan tak hanya penanaman pemerintah memberikan fasiliatasi aturan petunjuk kepada koperasi bagaimana cara memupuk pemberantasan hama penyakit dan lainlain katanyadi kawasan ini katanya biasa warga tanam jagung dan lainlain tetapi sudah lama tak ditanamiharapan kami tak hanya seremonial belaka ini juga membantu program perbaikan lahan kritis katanyalahan kritis di indonesia kini ada juta hektar angka ini diklaim sudah menurun pada ada juta hektar lahan kritis turun jadi juta hektar pada hingga juta hektar dalam rpjmn pemerintah menargetkan perbaikan lahan kritis juta hektar dengan alokasi juta hektar per tahungubernur jawa timur sukarwo merasa terhormat karena menjadi tempat penyelenggaraan puncak menanam pohonhutan negara di jatim seluas hektar atau dari luas daratan luas hutan rakyat hektar atau jadi tutupan hutan negara dan hutan rakyat dari luas jatimberdasarkan review lima tahunan oleh balai pengolaan das brantas lahan kritis di jatim turun cukup signifikan tahun seluas hektar pada menjadi hektar tahun jadi hektarsukarwo bilang sumber mata air bertambah dari ada lokasi juli menjadi lokasi bertambah ini luar baisamenurut dia penanaman serentak ini berdampak positif terhadap pemenuhan bahan baku industri dari kayu rakyat dari industri penggunaan kayu bulat di jatim industri atau bahan baku dari hutan rakyat yang ratarata produksi kayu meter kubik selama tiga tahun inisaat bersamaan siti nurbaya menyerahkan penghargaan sertifikat adopsi pohon presiden juga menyerahkan penghargaan kepada gubernur bupati dan walikota pemenang lomba penanaman dan pemeliharaan pohon untuk tingkat provinsi kepada jawa timur aceh dan sulawesi utara untuk kabupaten kepada cilacap kuningan dan lampung timur dan tingkat kota yaitu cimahi metro lampung dan balikpapan

Foto: Suku Terasing di Amazon yang Menghadapi Ancaman Hidup. Sekelompok masyarakat dalam sebuah suku yang diyakini belum pernah berkomunikasi dengan masyarakat luar telah difoto dari udara untuk pertama kalinya di kawasan Amazon, Brazil. Kondisi lingkungan sekitar mereka diambang kerusakan akibat ‘serbuan’ para penambang emas ilegal. Suku terasing ini telah mempertahankan cara hidup mereka selama ribuan tahun, dan kini dikhawatirkan akan menghadapi ancaman kepunahan jika teritorial mereka tidak dilindungi dari gangguan pihak luar.Gambar-gambar dari udara tersebut diambil melalui pesawat Pemerintah Brazil untuk mencari para penambang ilegal. Dari pantaun itu, terlihat sebuah struktur masyarakat yang dipanggil “Yano” di teritorial orang asli Yanomami, sebagaimana diberitakan dari .Kawasan ini secara resmi dilindungi undang-undang sejak 1992, dan diyakini merupakan rumah bagi sekitar 22 ribu individu yang tersebar menjadi beberapa suku. Diperkirakan, ada tiga suku yang belum bernah berkomunikasi dengan pihak luar, berdasarkan data Survival Internasional.Setiap bagian dari Suku Yano menampung keluarga yang berbeda, dan tempat tersebut merupakan ruang terbuka sebagai tempat tidur menggantung juga menyimpan dan menyiapkan makanan. Sekitar 100 individu diperkirakan hidup di dalam struktur tersebut.Namun, sekitar 5.000-an penambang emas ilegal sedang mengintai kawasan hidup suku ini. Sejarah membutikan, jika komunitas asli dan orang luar bertemu, suku asli biasanya yang akan hancur. Salah satunya dikarenakan penyakit ‘baru’ yang dibawa orang luar sementara tubuh suku asli tidak kebal.Awal tahun ini, sebuah laporan menyatakan bahwa sekitar 90% orang asli di kawasan Amazon menderita keracunan mercukuri akibat kegiatan penambangan ilegal di sekitar hutan hujan Amazon.Meski begitu, jumlah orang luar yang memasuki kawasan lindung ini justru bertambah, membuat jarak antara suku-suku terasing dengan dunia luar makin menyempit. Pemerintah Brazil terus didesak untuk meningkatkan upaya perlindungan suku-suku asli kawasan ini.Menurut Direktur Corry juga telah mengingatkan pemerintah setempat bahwa semua suku terasing menghadapi ancaman bencana kepunahan. Terutama, jika tanah mereka tidak dilindungi.

[1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan risiko kesehatan

foto suku terasing di amazon yang menghadapi ancaman hidup sekelompok masyarakat dalam sebuah suku yang diyakini belum pernah berkomunikasi dengan masyarakat luar telah difoto dari udara untuk pertama kalinya di kawasan amazon brazil kondisi lingkungan sekitar mereka diambang kerusakan akibat serbuan para penambang emas ilegal suku terasing ini telah mempertahankan cara hidup mereka selama ribuan tahun dan kini dikhawatirkan akan menghadapi ancaman kepunahan jika teritorial mereka tidak dilindungi dari gangguan pihak luargambargambar dari udara tersebut diambil melalui pesawat pemerintah brazil untuk mencari para penambang ilegal dari pantaun itu terlihat sebuah struktur masyarakat yang dipanggil yano di teritorial orang asli yanomami sebagaimana diberitakan dari kawasan ini secara resmi dilindungi undangundang sejak dan diyakini merupakan rumah bagi sekitar ribu individu yang tersebar menjadi beberapa suku diperkirakan ada tiga suku yang belum bernah berkomunikasi dengan pihak luar berdasarkan data survival internasionalsetiap bagian dari suku yano menampung keluarga yang berbeda dan tempat tersebut merupakan ruang terbuka sebagai tempat tidur menggantung juga menyimpan dan menyiapkan makanan sekitar individu diperkirakan hidup di dalam struktur tersebutnamun sekitar an penambang emas ilegal sedang mengintai kawasan hidup suku ini sejarah membutikan jika komunitas asli dan orang luar bertemu suku asli biasanya yang akan hancur salah satunya dikarenakan penyakit baru yang dibawa orang luar sementara tubuh suku asli tidak kebalawal tahun ini sebuah laporan menyatakan bahwa sekitar orang asli di kawasan amazon menderita keracunan mercukuri akibat kegiatan penambangan ilegal di sekitar hutan hujan amazonmeski begitu jumlah orang luar yang memasuki kawasan lindung ini justru bertambah membuat jarak antara sukusuku terasing dengan dunia luar makin menyempit pemerintah brazil terus didesak untuk meningkatkan upaya perlindungan sukusuku asli kawasan inimenurut direktur corry juga telah mengingatkan pemerintah setempat bahwa semua suku terasing menghadapi ancaman bencana kepunahan terutama jika tanah mereka tidak dilindungi

Rawan Longsor, Banjir sampai Kekeringan? Coba Hadapi dengan Tanaman Ini. Bambu umum dikenal baru sebagai tanaman untuk kerajinan di desa seperti anyaman, lincak ataupun besek untuk tempat makanan. Padahal, manfaat tanaman ini begitu banyak. Ia berpotensi juga menjaga ketahanan air.Banjir dan longsor, bencana alam rentan terjadi di tanah air. Bukan hanya karena curah hujan tinggi, tetapi hulu rusak hingga minim resapan air. Tanaman batang beruas ini, bisa jadi salah satu solusi jangka panjang.”Bambu salah satu keragaan hayati sering tak dianggap penting, padahal mampu menangani permasalahan longsor, banjit, erosi dan kekeringan,” kata Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di Jakarta, dalam Policy Brief: Banjir Bandang? Saatnya Bambu Ditanam di Hulu dan Sempadan Sungai, baru-baru ini.Bambu bisa jadi penahan banjir dan longsor ketimbang betonisasi, misal, sepanjang sempadan sungai dan hulu tanami bambu.Hilman Nugroho, Direktur Jenderal Pengendali DAS dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berpendapat sama. Penanaman bambu bagian solusi perbaikan DAS.Lahan kritis di Indoneisia, sekitar 24,3 juta hektar. Dari 1.439 jenis bambu di dunia, 162 jenis di Indonesia. Sekitar 124 jenis asli Indonesia dan 88 endemis.Luas tanaman dan budidaya bambu di Indonesia, terbilang masih rendah. “Industri olahan bambu terbatas,” katanya.Enny Sudarmonowati, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI menyatakan, betonisasi hanya menyetabilkan tanah kinetik dan tak menyebabkan tanah sempadan tak stabil. Betonisasi juga mampu berdampak buruk pada sumber mata ait sekitar sungai. ”Mata air akan hilang,” katanya.”Betonisasi bisa langkah tercepat, namun tak solusi jangka panjang dan tak berkelanjutan,” kata Elizabeth A Widjaja, pakar taksonomi bambu dari Pusat Penelitian Biologi LIPI.Berdasarkan penelitian, penanaan bambu kurun lima tahun mampu menahan erosi. Jika semula, 4.235 ton/km2 mampu berkurang hingga 436 ton/km2. Adapun, bambu akan efektif menahan erosi dari usia tiga tahun.Dalam penanaman tak bisa asal. Bambu memiliki keragaman jenis dan fungsi masing-masing tergantung lokasi dan kebutuhan. Untuk sempadan sungai, perlu bambu ampel atau haur () atau bambu ampel kuning, bambu kuning () untuk lokasi terendam air.Untuk Indonesia Timur, seperti Sulawesi Utara, Maluku dan Papua, dapat menggunakan loleba (). Untuk daerah bertebing, pakai bambu suling () dan buluh toi ().”Penanaman jarak lima meter dari pinggir sungai. Baris kedua bisa tanam bambu bernilai ekonomis,” katanya seraya bilang, seperti bambu ater, pring Jowo, buluh Jawa, betung, bambu tali, bambu apus dan hitam. Untuk nilai estetika, katanya, bisa bambu Cina, bambu payung, bambu bali hijau dan kuning.Bambu mampu menyerap oksigen dan konservasi air, mencegah sumber mata air hilang. Batang bambu punya kemampuan menampung air secara kapiler dari akar.Contoh di Desa Sumbermujur, Lumajang, Jawa Timur, sebelum ditanami bambu debit air hanya 300 liter per detik, setelah tanam jadi 600-800 liter dan musim hujan 1.000 liter per detik.Upaya ini, katanya, bisa dilakukan penanaman di sepadan sungai, seperti Sungai Cimanuk.”Bisa menjaga kebersihan udara karena menghasilkan 30% oksigen lebih besar dari pohon lain.”Elizabeth menemukan, potensi bambu dapat jadi ethanol dengan perhitungan satu kilogram bambu 110 ml ethanol. Untuk mengaliri listrik satu MWatt perlu 2.000 kg biomasa bambu per jam. Saat ini, rencana uji coba di Kalimantan Barat.Dia menyayangkan, belum ada dukungan kebijakan atau payung hukum pemerintah soal bambu ini. Selain itu, perlu ada standardisasi bibit bambu sesuai peruntukan dan keadaan tanah serta keperluan industri.Pemerintah, katanya, perlu menyiapkan kelembagaan dan industri hilir dalam menopang komoditi ini.Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menanam 10 juta bambu di Sulawesi Selatan pada 2016 dan merencanakan menanam 100 juta rumpun di seluruh Indonesia.Sejak 2011, KLHK telah mengalokasikan dana khusus untuk menanam bambu 10 hektar di seluruh kabupaten di Jawa dan Bali.

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

dampak krisis iklim konservasi lingkungan strategi mitigasi

rawan longsor banjir sampai kekeringan coba hadapi dengan tanaman ini bambu umum dikenal baru sebagai tanaman untuk kerajinan di desa seperti anyaman lincak ataupun besek untuk tempat makanan padahal manfaat tanaman ini begitu banyak ia berpotensi juga menjaga ketahanan airbanjir dan longsor bencana alam rentan terjadi di tanah air bukan hanya karena curah hujan tinggi tetapi hulu rusak hingga minim resapan air tanaman batang beruas ini bisa jadi salah satu solusi jangka panjangbambu salah satu keragaan hayati sering tak dianggap penting padahal mampu menangani permasalahan longsor banjit erosi dan kekeringan kata kepala lembaga ilmu pengetahuan indonesia lipi di jakarta dalam policy brief banjir bandang saatnya bambu ditanam di hulu dan sempadan sungai barubaru inibambu bisa jadi penahan banjir dan longsor ketimbang betonisasi misal sepanjang sempadan sungai dan hulu tanami bambuhilman nugroho direktur jenderal pengendali das dan hutan lindung kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk berpendapat sama penanaman bambu bagian solusi perbaikan daslahan kritis di indoneisia sekitar juta hektar dari jenis bambu di dunia jenis di indonesia sekitar jenis asli indonesia dan endemisluas tanaman dan budidaya bambu di indonesia terbilang masih rendah industri olahan bambu terbatas katanyaenny sudarmonowati deputi bidang ilmu pengetahuan hayati lipi menyatakan betonisasi hanya menyetabilkan tanah kinetik dan tak menyebabkan tanah sempadan tak stabil betonisasi juga mampu berdampak buruk pada sumber mata ait sekitar sungai mata air akan hilang katanyabetonisasi bisa langkah tercepat namun tak solusi jangka panjang dan tak berkelanjutan kata elizabeth a widjaja pakar taksonomi bambu dari pusat penelitian biologi lipiberdasarkan penelitian penanaan bambu kurun lima tahun mampu menahan erosi jika semula tonkm mampu berkurang hingga tonkm adapun bambu akan efektif menahan erosi dari usia tiga tahundalam penanaman tak bisa asal bambu memiliki keragaman jenis dan fungsi masingmasing tergantung lokasi dan kebutuhan untuk sempadan sungai perlu bambu ampel atau haur atau bambu ampel kuning bambu kuning untuk lokasi terendam airuntuk indonesia timur seperti sulawesi utara maluku dan papua dapat menggunakan loleba untuk daerah bertebing pakai bambu suling dan buluh toi penanaman jarak lima meter dari pinggir sungai baris kedua bisa tanam bambu bernilai ekonomis katanya seraya bilang seperti bambu ater pring jowo buluh jawa betung bambu tali bambu apus dan hitam untuk nilai estetika katanya bisa bambu cina bambu payung bambu bali hijau dan kuningbambu mampu menyerap oksigen dan konservasi air mencegah sumber mata air hilang batang bambu punya kemampuan menampung air secara kapiler dari akarcontoh di desa sumbermujur lumajang jawa timur sebelum ditanami bambu debit air hanya liter per detik setelah tanam jadi liter dan musim hujan liter per detikupaya ini katanya bisa dilakukan penanaman di sepadan sungai seperti sungai cimanukbisa menjaga kebersihan udara karena menghasilkan oksigen lebih besar dari pohon lainelizabeth menemukan potensi bambu dapat jadi ethanol dengan perhitungan satu kilogram bambu ml ethanol untuk mengaliri listrik satu mwatt perlu kg biomasa bambu per jam saat ini rencana uji coba di kalimantan baratdia menyayangkan belum ada dukungan kebijakan atau payung hukum pemerintah soal bambu ini selain itu perlu ada standardisasi bibit bambu sesuai peruntukan dan keadaan tanah serta keperluan industripemerintah katanya perlu menyiapkan kelembagaan dan industri hilir dalam menopang komoditi inisebelumnya wakil presiden jusuf kalla menanam juta bambu di sulawesi selatan pada dan merencanakan menanam juta rumpun di seluruh indonesiasejak klhk telah mengalokasikan dana khusus untuk menanam bambu hektar di seluruh kabupaten di jawa dan bali

Begini Daya Rusak Korupsi Sumber Daya Alam, Bagaimana Penanganan KPK?. Dua tahun sudah perjalanan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-SDA) yang dideklarasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama kementerian dan lembaga pusat dan daerah. Pada 9 Juni 2014 di Ternate, Maluku Utara, penandatanganan piagam deklarasi oleh Ketua KPK, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. Bagaimana perkembangannya?Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera menilai implementasi GNP-SDA penting untuk kampanye pendidikan budaya anti-korupsi, pengumpulan data dan penertiban administratif perizinan serta perbaikan sistem dan mekanisme kebijakan.“Sisi lain, masih lemah dalam penegakan hukum, keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam sistem tata kelola sektor sumber daya alam,” kata M. Nasir dari Walhi Aceh mewakili koalisi dalam diskusi di Jakarta, akhir bulan lalu.Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, kerugian negara sektor non pajak kawasan hutan mencapai Rp.169,791 triliun selama 2004 -2007. Catatan KPK Bidang Pencegahan, kerugian negara akibat korupsi sektor SDA seperti kehutanan dan pertambangan bisa 500 kali lipat dari jumlah yang dikorupsi.Dampak praktik korupsi penyalahgunaan wewenang perizinan dan alih fungsi lahan, Forest Watch Indonesia mencatat selama 2009-2013, sebanyak 1,5 juta hektar hutan Sumatera atau 382.000 hektar pertahun mengalami deforestasi, terluas di Riau sekitar 687.000 hektar, disusul Jambi 225.000 hektar dan Sumatera Selatan 164.000 hektar.“Luas lahan sawit dikelola masyarakat tak berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan rakyat,” katanya.Kerusakan hutan dan lahan di Sumatera juga dampak izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan. Data Korsup KPK per Oktober 2016 mencatat dari 34,7 juta hektar IUP, 22,9 juta di kawasan hutan. Lima juta hektar di hutan lindung dan hutan konservasi, semestinya bebas pertambangan.Di Sumatera Barat, kata Nasir, terdapat 153, dari 278 total izin, belum (CnC). Di Bengkulu ada 5.960,3 hektar wilayah pertambangan masuk hutan konservasi.Deforestasi hutan di Sumatera, katanya, juga menyebabkan banyak bencana seperti banjir, longsor dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).Ironisnya, penerbitan izin tak berperan signifikan dalam penerimaan pendapatan negara. “Di Sumatera Utara, tahun 2015 dari 38 pemegang IUP hanya 12 bayar PNBP,” katanya.Dari fakta ini, jelas menimbulkan konflik baik antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah dengan perusahaan.Data Walhi Sumsel 2013, mencatat 35 konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan dan tambang. “Sekitar 70 petani, aktivis dan masyarakat lokal dikriminalisasi karena mempertahankan lahan dan lingkungan hidup.”Di Riau, 97.239 orang menderita penyakit pernapasan dan iritasi serta enam meninggal karena asap karhutla. Di Aceh, selama 2011-2015, ada 168 banjir, dan 2016 lebih 30 banjir.Dari data-data ini, Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera menyoroti kebijakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dinilai menimbulkan masalah baru. “PTSP harus dicermati lagi, apakah berimplikasi positif untuk lingkungan atau justru hanya mempermudah investasi dan menambah masalah baru?”Mengenai kinerja penegakan hukum atas kasus korupsi, Koalisi menyayangkan belum ada korporasi kena pidana walaupun keterlibatan jelas dalam beberapa persidangan. Dari tujuh kasus korupsi kehutanan ditangani KPK di Sumatera, sebagian besar di Riau.“Laporan kasus yang disampaikan publik banyak tidak ditindaklanjuti karena alasan bukti belum lengkap,” katanya.Di Kalimantan dan Sulawesi, korupsi sektor SDA terlihat dari hasil rekonsiliasi IUP pertambangan yang dicatat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per November 2016, sebanyak 3.603 dari 10.099 IUP tak CnC.“Kurang dari 30% IUP non CnC ditindaklanjuti dalam Korsup minerba KPK, 40% total IUP non CnC dari Kalimantan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara,” kata Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang.Rupang mengatakan, CnC hanyalah alat pemutihan kejahatan pertambangan. Buktinya, 95% IUP CnC di Kalimantan Barat berada di kawasan hutan tak punya izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).“Dari 26 nyawa anak terenggut di lubang tambang yang dimiliki perusahaan yang punya IUP CnC. Dari 14 IUP CnC di Sulawesi Tengah, empat tidak menempatkan jaminan reklamasi, 10 ada tapi tak reklamasi,” katanya.Korsup KPK, katanya, masih fokus penataan izin administratif. “Mekanisme penempatan jaminan reklamasi tak transparan dan akuntabel jadi berpotensi disalahgunakan.”Di Samarinda, ada 232 lubang tambang tak reklamasi. Di Kalimantan Barat 25 dari 201 IUP yang CnC membuka lahan seluas 1602 hektar juga tak reklamasi, sembilan di hutan lindung.Dia menilai, tak ada keseriusan pemda menangani jaminan reklamasi. Rata-rata hanya 43% dari seluruh kabupaten di tujuh provinsi menindaklanjuti persoalan jaminan reklamasi berupa peringatan dan penempatan jamrek baru.“Akibatnya, korban lubang tambang di Kaltim meningkat dua kali lipat dalam dua tahun terakhir,” ucap Rupang.Inspektur V Inspektorat Jenderal KESDM, Murdo Gantoro mengatakan, sorotan utama korsup KPK untuk korupsi sektor tambang dan minerba adalah penataan perizinan dan pemenuhan hak-hak masyarakat.Temuan lapangan secara umum, katanya, dalam catatan KESDM dalam korsup, 874 IUP dicabut, dikembalikan dan berakhir, 1,37 juta hektar IUP masuk kawasan hutan, 4.93 juta hektar IUP masuk hutan lindung. Tercatat Rp23 triliun piutang perusahaan, 90% perusahaan tak punya jamrek dan 1.087 IUP tak punya nomor pokok wajib pajak (NPWP).Albert Nego Tarigan dari Kantor Staf Presiden mengatakan, korupsi SDA dan lingkungan hidup tak bisa dipisahkan dari ketimpangan agraria dan krisis sosio ekologi. Lebih 186.658 kawasan hutan merupakan perkampungan penduduk, 531 konsesi besar menguasai 35,8 juta hektar. Ada 31.951 desa di kawasan hutan tanpa batas jelas.“Ada 56% rumah tangga petani hanya punya lahan kurang setengah hektar. Privatisasi air meluas, pasar benih didominasi perusahaan multinasional dan pasar domestik dikuasai kartel,” katanya.Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2015 manyatakan setiap dua hari, terjadi satu konflik agraria selama 2004-2015 atau ada 1.772 konflik seluas 6,9 juta hektar melibatkan 1,1 juta rumah tangga.Dari sisi sosio ekologi, terjadi krisis pangan , energi, dan air di mana masih ada penduduk yang menerima bantuan beras, masih ada desa tak berlistrik, ribuan desa berstatus rawan air dan kering, serta deforestasi hutan terus meningkat.Kondisi ini, katanya, karena dukungan pemerintah dalam inventarisasi dan verifikasi klaim kawasan hutan. “Meskipun ada peningkatan, kawasan hutan masyarakat atau adat yang berhasil dipetakan masih kecil dibanding klaim.”Dalam akses SDA, masih ada kesenjangan akses antara petani dengan perusahaan besar. “Masyarakat terbatas masuk dalam sektor kehutanan. Kalaupuan ada konflik tenurial yang diselesaikan tidak dilembagakan,” katanya.Berbicara soal kapasitas penegakan hukum, belum ada unit penanganan pengaduan dengan standar operasi dan personil lengkap di tingkat daerah.“Tahun ini ada 70 kasus yang dilaporkan ke KSP, setelah kita telaah sebenarnya itu bisa diselesaikan di pemda. Saya belum pernah melihat walikota atau bupati datang ke Jakarta mendampingi pengaduan warga,” kata Nego.Selain itu, sertifikasi polisi, penyidik, penuntuk penanganan kasus lingkungan dan kehutanan belum formal, disamping monitoring belum konsisten dan evaluasi izin serta pengawas dan petugas tak ideal.“Evaluasi baru dilakukan kalau kasus mencuat, jadi masyarakat berlomba-lomba memunculkan kasus. PPNS satu provinsi ada yang satu orang. Satu polisi hutan untuk 1000 hektar, sementara industri sedang gencar.”Mengenai transparansi pengelolaan SDA, selain rencana aksi mencegah korupsi SDA kurang, terutama di daerah, biaya ekonomi tinggi untuk pembangunan infastruktur mau tak mau mengorbankan lingkungan.“Yang dikorbankan pertama lingkungan, kedua buruh.”Untuk itu, kata Nego, perlu kebijakan untuk menginventarisasi klaim masyarakat di kawasan hutan. “Kepala daerah harus punya kebijakan ini dan mengikuti instruksi Presiden moratorium izin baru diikuti tata kelola hutan. PPNS, polhut dan inspektur pengawas juga harus ditambah.”Koordinator Tim SDA Direktorat Litbang KPK, Dian Patria menyadari, dua tahun perjalanan korsup KPK sektor SDA ini sebagai pembelajaran yang masih menyisakan banyak tantangan. Akumulasi permasalahan menumpuk, mulai adminitratif hingga konflik fisik, katanya, menimbulkan banyak korban dan memperlebar kesenjangan.“Waktu kita makin singkat.”Sebagai wujud desakan agar KPK menyasar penegakan hukum terhadap korporasi, awal Desember, Koalisi Anti Mafia Hutan kembali melaporkan 20 perusahaan kepada KPK.Pelaporan ini karena ke-20 perusahaan diduga terlibat korupsi perizinan kehutanan melibatkan Mantan Bupati Pelalawan Azman Jaafar, mantan Bupati Siak Arwin AS, tiga Kepala Dinas Kehutanan (Asral Rachman, Syuhada Tasman dan Burhanuddin Husin). Serta mantan Gubernur Riau Rusli Zainal. Semua sudah diputus bersalah oleh. Dalam peridangan beberapa waktu lalu, ke-20 perusahaan disebut-sebut ikut terlibat.“Kami melihat pasca putusan PT MPL di Mahkamah Agung, makin menguatkan izin-izin yang ada itu illegal,” kata aktivis Yayasan Auriga Azizah Amalia ditemui . Ke-20 perusahaan itu, 15 di Kabupaten Pelalawan dan lima di Siak.Sebelumnya, September 2014, Koalisi sudah melaporkan ke-20 perusahaan kepada KPK tetapi ditolak dengan alasan tak jelas.“Selama ini KPK memang belum menindak korporasi dengan alasan belum ada dasar hukum dan lain-lain,” katanya.Koalisi, katanya, menilai penting untuk pertanggungjawaban 20 korporasi ini terkait besaran kerugian negara akibat aktivitas mereka. “Sampai hari ini 20 perusahaan itu masih beroperasi.”Selama 2002 -2006, ke-20 perusahaan mendapatkan izin HTI oleh Bupati Pelalan dan Siak waktu itu. Kemudian mendapatkan pengesahan rencana kerja tahunan (RKT) oleh Gubernur Riau.Azizah memandang, sebenarnya UU Tipikor memberikan ruang pertanggungjawaban terhadap korporasi. Selama ini, Kejaksaan mampu menindak korporasi.“KPK seharusnya lebih ada di depan mengejar pertanggungjawaban korporasi terutama kasus SDA dan lingkungan hidup. Kejaksaan saja sudah berani keluarkan aturan menindak korporasi. KPK seharusnya berani keluarkan peraturan sama.”Okto Yugo Setio, Manajer Kampanye dan Advokasi Jikalahari mengatakan, kasus ini sebenarnya sudah lama dan terang benderang. Putusan pengadilan juga sudah ada dan menyebut keterlibatan ke-20 perusahaan ini.“Harusnya segera ditindak. Putusan pengadilan juga sebenarnya jelas perusahaan-perusahaan ini terbukti menyuap. Mereka juga menerima keuntungan besar,” ucap Okto.

[1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

begini daya rusak korupsi sumber daya alam bagaimana penanganan kpk dua tahun sudah perjalanan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam gnsda yang dideklarasikan komisi pemberantasan korupsi kpk bersama kementerian dan lembaga pusat dan daerah pada juni di ternate maluku utara penandatanganan piagam deklarasi oleh ketua kpk panglima tni kapolri dan jaksa agung bagaimana perkembangannyakoalisi masyarakat sipil sumatera menilai implementasi gnpsda penting untuk kampanye pendidikan budaya antikorupsi pengumpulan data dan penertiban administratif perizinan serta perbaikan sistem dan mekanisme kebijakansisi lain masih lemah dalam penegakan hukum keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam sistem tata kelola sektor sumber daya alam kata m nasir dari walhi aceh mewakili koalisi dalam diskusi di jakarta akhir bulan laluriset indonesia corruption watch icw mencatat kerugian negara sektor non pajak kawasan hutan mencapai rp triliun selama catatan kpk bidang pencegahan kerugian negara akibat korupsi sektor sda seperti kehutanan dan pertambangan bisa kali lipat dari jumlah yang dikorupsidampak praktik korupsi penyalahgunaan wewenang perizinan dan alih fungsi lahan forest watch indonesia mencatat selama sebanyak juta hektar hutan sumatera atau hektar pertahun mengalami deforestasi terluas di riau sekitar hektar disusul jambi hektar dan sumatera selatan hektarluas lahan sawit dikelola masyarakat tak berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan rakyat katanyakerusakan hutan dan lahan di sumatera juga dampak izin usaha pertambangan iup di kawasan hutan data korsup kpk per oktober mencatat dari juta hektar iup juta di kawasan hutan lima juta hektar di hutan lindung dan hutan konservasi semestinya bebas pertambangandi sumatera barat kata nasir terdapat dari total izin belum cnc di bengkulu ada hektar wilayah pertambangan masuk hutan konservasideforestasi hutan di sumatera katanya juga menyebabkan banyak bencana seperti banjir longsor dan kebakaran hutan dan lahan karhutlaironisnya penerbitan izin tak berperan signifikan dalam penerimaan pendapatan negara di sumatera utara tahun dari pemegang iup hanya bayar pnbp katanyadari fakta ini jelas menimbulkan konflik baik antara masyarakat dengan pemerintah masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah dengan perusahaandata walhi sumsel mencatat konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan dan tambang sekitar petani aktivis dan masyarakat lokal dikriminalisasi karena mempertahankan lahan dan lingkungan hidupdi riau orang menderita penyakit pernapasan dan iritasi serta enam meninggal karena asap karhutla di aceh selama ada banjir dan lebih banjirdari datadata ini koalisi masyarakat sipil sumatera menyoroti kebijakan pelayanan terpadu satu pintu ptsp dinilai menimbulkan masalah baru ptsp harus dicermati lagi apakah berimplikasi positif untuk lingkungan atau justru hanya mempermudah investasi dan menambah masalah barumengenai kinerja penegakan hukum atas kasus korupsi koalisi menyayangkan belum ada korporasi kena pidana walaupun keterlibatan jelas dalam beberapa persidangan dari tujuh kasus korupsi kehutanan ditangani kpk di sumatera sebagian besar di riaulaporan kasus yang disampaikan publik banyak tidak ditindaklanjuti karena alasan bukti belum lengkap katanyadi kalimantan dan sulawesi korupsi sektor sda terlihat dari hasil rekonsiliasi iup pertambangan yang dicatat kementerian energi dan sumber daya mineral per november sebanyak dari iup tak cnckurang dari iup non cnc ditindaklanjuti dalam korsup minerba kpk total iup non cnc dari kalimantan sulawesi tengah dan sulawesi tenggara kata dinamisator jatam kaltim pradarma rupangrupang mengatakan cnc hanyalah alat pemutihan kejahatan pertambangan buktinya iup cnc di kalimantan barat berada di kawasan hutan tak punya izin pinjam pakai kawasan hutan ippkhdari nyawa anak terenggut di lubang tambang yang dimiliki perusahaan yang punya iup cnc dari iup cnc di sulawesi tengah empat tidak menempatkan jaminan reklamasi ada tapi tak reklamasi katanyakorsup kpk katanya masih fokus penataan izin administratif mekanisme penempatan jaminan reklamasi tak transparan dan akuntabel jadi berpotensi disalahgunakandi samarinda ada lubang tambang tak reklamasi di kalimantan barat dari iup yang cnc membuka lahan seluas hektar juga tak reklamasi sembilan di hutan lindungdia menilai tak ada keseriusan pemda menangani jaminan reklamasi ratarata hanya dari seluruh kabupaten di tujuh provinsi menindaklanjuti persoalan jaminan reklamasi berupa peringatan dan penempatan jamrek baruakibatnya korban lubang tambang di kaltim meningkat dua kali lipat dalam dua tahun terakhir ucap rupanginspektur v inspektorat jenderal kesdm murdo gantoro mengatakan sorotan utama korsup kpk untuk korupsi sektor tambang dan minerba adalah penataan perizinan dan pemenuhan hakhak masyarakattemuan lapangan secara umum katanya dalam catatan kesdm dalam korsup iup dicabut dikembalikan dan berakhir juta hektar iup masuk kawasan hutan juta hektar iup masuk hutan lindung tercatat rp triliun piutang perusahaan perusahaan tak punya jamrek dan iup tak punya nomor pokok wajib pajak npwpalbert nego tarigan dari kantor staf presiden mengatakan korupsi sda dan lingkungan hidup tak bisa dipisahkan dari ketimpangan agraria dan krisis sosio ekologi lebih kawasan hutan merupakan perkampungan penduduk konsesi besar menguasai juta hektar ada desa di kawasan hutan tanpa batas jelasada rumah tangga petani hanya punya lahan kurang setengah hektar privatisasi air meluas pasar benih didominasi perusahaan multinasional dan pasar domestik dikuasai kartel katanyadata konsorsium pembaruan agraria kpa manyatakan setiap dua hari terjadi satu konflik agraria selama atau ada konflik seluas juta hektar melibatkan juta rumah tanggadari sisi sosio ekologi terjadi krisis pangan energi dan air di mana masih ada penduduk yang menerima bantuan beras masih ada desa tak berlistrik ribuan desa berstatus rawan air dan kering serta deforestasi hutan terus meningkatkondisi ini katanya karena dukungan pemerintah dalam inventarisasi dan verifikasi klaim kawasan hutan meskipun ada peningkatan kawasan hutan masyarakat atau adat yang berhasil dipetakan masih kecil dibanding klaimdalam akses sda masih ada kesenjangan akses antara petani dengan perusahaan besar masyarakat terbatas masuk dalam sektor kehutanan kalaupuan ada konflik tenurial yang diselesaikan tidak dilembagakan katanyaberbicara soal kapasitas penegakan hukum belum ada unit penanganan pengaduan dengan standar operasi dan personil lengkap di tingkat daerahtahun ini ada kasus yang dilaporkan ke ksp setelah kita telaah sebenarnya itu bisa diselesaikan di pemda saya belum pernah melihat walikota atau bupati datang ke jakarta mendampingi pengaduan warga kata negoselain itu sertifikasi polisi penyidik penuntuk penanganan kasus lingkungan dan kehutanan belum formal disamping monitoring belum konsisten dan evaluasi izin serta pengawas dan petugas tak idealevaluasi baru dilakukan kalau kasus mencuat jadi masyarakat berlombalomba memunculkan kasus ppns satu provinsi ada yang satu orang satu polisi hutan untuk hektar sementara industri sedang gencarmengenai transparansi pengelolaan sda selain rencana aksi mencegah korupsi sda kurang terutama di daerah biaya ekonomi tinggi untuk pembangunan infastruktur mau tak mau mengorbankan lingkunganyang dikorbankan pertama lingkungan kedua buruhuntuk itu kata nego perlu kebijakan untuk menginventarisasi klaim masyarakat di kawasan hutan kepala daerah harus punya kebijakan ini dan mengikuti instruksi presiden moratorium izin baru diikuti tata kelola hutan ppns polhut dan inspektur pengawas juga harus ditambahkoordinator tim sda direktorat litbang kpk dian patria menyadari dua tahun perjalanan korsup kpk sektor sda ini sebagai pembelajaran yang masih menyisakan banyak tantangan akumulasi permasalahan menumpuk mulai adminitratif hingga konflik fisik katanya menimbulkan banyak korban dan memperlebar kesenjanganwaktu kita makin singkatsebagai wujud desakan agar kpk menyasar penegakan hukum terhadap korporasi awal desember koalisi anti mafia hutan kembali melaporkan perusahaan kepada kpkpelaporan ini karena ke perusahaan diduga terlibat korupsi perizinan kehutanan melibatkan mantan bupati pelalawan azman jaafar mantan bupati siak arwin as tiga kepala dinas kehutanan asral rachman syuhada tasman dan burhanuddin husin serta mantan gubernur riau rusli zainal semua sudah diputus bersalah oleh dalam peridangan beberapa waktu lalu ke perusahaan disebutsebut ikut terlibatkami melihat pasca putusan pt mpl di mahkamah agung makin menguatkan izinizin yang ada itu illegal kata aktivis yayasan auriga azizah amalia ditemui ke perusahaan itu di kabupaten pelalawan dan lima di siaksebelumnya september koalisi sudah melaporkan ke perusahaan kepada kpk tetapi ditolak dengan alasan tak jelasselama ini kpk memang belum menindak korporasi dengan alasan belum ada dasar hukum dan lainlain katanyakoalisi katanya menilai penting untuk pertanggungjawaban korporasi ini terkait besaran kerugian negara akibat aktivitas mereka sampai hari ini perusahaan itu masih beroperasiselama ke perusahaan mendapatkan izin hti oleh bupati pelalan dan siak waktu itu kemudian mendapatkan pengesahan rencana kerja tahunan rkt oleh gubernur riauazizah memandang sebenarnya uu tipikor memberikan ruang pertanggungjawaban terhadap korporasi selama ini kejaksaan mampu menindak korporasikpk seharusnya lebih ada di depan mengejar pertanggungjawaban korporasi terutama kasus sda dan lingkungan hidup kejaksaan saja sudah berani keluarkan aturan menindak korporasi kpk seharusnya berani keluarkan peraturan samaokto yugo setio manajer kampanye dan advokasi jikalahari mengatakan kasus ini sebenarnya sudah lama dan terang benderang putusan pengadilan juga sudah ada dan menyebut keterlibatan ke perusahaan iniharusnya segera ditindak putusan pengadilan juga sebenarnya jelas perusahaanperusahaan ini terbukti menyuap mereka juga menerima keuntungan besar ucap okto

Pasca HPH, Bagaimana Hutan Biak akan Dikelola?. Saya hanya bisa tertegun ketika menapak jalan-jalan besar yang membelah kawasan hutan. Ada puluhan ruas yang tidak resmi telah tercipta, bagaikan urat tak beraturan, mengacak-ngacak tutupan hijau atau pula merobek selasar hutan. Warga di wilayah Distrik Biak Timur dan Sipiori menamakannya Barito.Penamaan dan istilah jalan dalam kawasan hutan sebagai Barito, merujuk pada aktifitas perusahaan PT Barito Putera (PT Barito Pasific). Pada Mei 1990, perusahaan yang bergerak dalam bisnis kayu ini mendatangi wilayah Biak. Di Kampung Makmakerbo, Distrik Spiori, untuk dijadikan utama. Kendaraan alat berat dan peti kemas disulap menjadi kamar-kamar para karyawan.Tahun 1992, Barito meninggalkan pulau. Ribuan pohon telah tumbang dan telah diangkut kapal menuju pulau di luar wilayah Papua. Menjelang tahun 2000-an, usaha-usaha perseorangan muncul. Mereka ikut melakukan penebangan pohon.“, dari atas pesawat, memang semua tampak baik. Kalau masuk hutan, dan lihat langsung itu pasti kecewa,” kata Manase Makmaker, seorang warga Kampung Sauri menjawab pertanyaan saya tentang apakah hutan di pulau Biak masih dalam kondisi baik.Perkataan Manase bukanlah omong kosong. Sepanjang berjalan memasuki hutan di wilayah Biak Timur selama empat hari di bulan Desember lalu, pohon-pohon berskala besar tak lagi dapat saya temukan. Hanya ada kayu-kayu kelas tiga dalam klasifikasi perdagangan.Raibnya pohon besar dengan diameter hingga diatas 60 sentimeter, menjadi lonceng yang kemudian menumbuhkan semangat masyarakat setempat untuk menyelamatkan hasil hutan.Sefnat Rejauw (48) warga kampung Makmakerbo yang berjalan bersama kami mengingat kejadian masa lalu.“Waktu Barito datang kami tidak tahu. Tiba-tiba ada alat berat ada mobil besar. Waktu itu kami senang ada perusahaan,” ujar Sefnat. “Lalu perusahaan membuka lahan dan meratakan beberapa tempat untuk wilayah pemukiman. Tapi kayunya diambil mereka.”Ketika Barito memulai kegiatannya Sefnat diangkat menjadi tenaga lokal. Tugasnya bersama tim perusahaan yang akan melakukan penebangan dan menandai mana kayu kualitas terbaik. Upahnya Rp60 ribu per hari. Barito kemudian membuka akses jalan dengan lebar sekitar empat meter, untuk mengangkut hasil hutan. Kesepakatan dengan warga adalah 50 meter dari masing-masing bahu jalan dibuka akan menjadi hak perusahaan.Kayu-kayu gelondongan yang diangkut pun dikumpulkan di salah satu pesisir di wilayah Biak Timur. Ketika akan dilakukan pengapalan, seluruh karyawan dibawa ke pantai, untuk bantu angkut kayu. Pengeluaran kayu-kayu itu pun tak luput dari kawalan aparat polisi ataupun militer.Di tahun yang sama, Makmakerbo – lokasi kami saat ini – bukanlah sebuah perkampungan, melainkan hutan lebat. Sebelumnya masyarakat bermukim di kampung Soon, sekitar 5 km dari area ini.“Waktu itu kami memang agak bodoh, karena tidak tahu apa-apa. Perusahaan juga pergi kami juga tak dapat apa-apa. Tak ada pula pemberitahuan, kegiatan berhenti baru kami tahu juga,” kata Carles Fairio, warga lainnya.Padahal sebelum perusahaan datang “mengacak-ngacak hutan”, setiap marga di wilayah Biak yang menghuni sekitaran hutan menjadikan hutan itu sebagai “gudang daging”.Penamaan ini, dianggap tepat karena wilayah hutannya mudah dijangkau dan memiliki tanah landai.“Kalau masuk hutan, mudah saja. Orang tua kami berburu dengan anjing. Sebentar saja, kami dapat babi. Tidak susah,” kata Carles.Carles berusia 68 tahun. Dia lahir tahun 1948. Dia ingat betul, bagaimana hutan menjadi tempat yang menyenangkan. Jika bosan makan babi, ada burung dan unggas lain, ada pula kuskus, dan binatang lain setiap waktu dapat ditangkap untuk dijadikan lauk di rumah. Soal sayuran, warga menanam di sekitaran rumah.Hidup pada masa itu, kata Carles, serba murah. “Sekarang saja, ada kebutuhan lain. Kampung terbuka. Orang-orang datang. Perusahaan datang. Kami terpengaruh, lalu ikut,” katanya.Ketika kami beristirahat dalam kawasan hutan. Beberapa warga yang tergabung dalam pemetaan partisipatif didampingi LSM Rumsram, mengingat masa lalu. “Kita tak mau lagi, orang datang, ambil kita punya kayu. Lalu pergi,” kata Manase, wakil ketua koperasi masyarakat.Untuk itu pada 2011, melalui dukungan pemerintah daerah dalam upaya implementasi PERDASUS 21/2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua dibentuklah Koperasi Masyarakat. Bersamaan dengan peraturan itu, di Biak terbentuklah Koperasi Sup Masi yang diberikan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA).Koperasi ini menghimpun sembilan marga dalam komunitas adat. Masing-masing dari marga Makmaker, Fairio, Farwas, Rejawu, Hansek, Rumawak, Sanadi, Kampa dan Warwer. Meskipun demikian, belum setiap marga memiliki perwakilan dalam koperasi ini.“Pelan-pelan, kami ingin nanti semua marga punya perwakilan dalam pengurus koperasi,” jelas Manase.Secara jurisdiksi, wilayah kerja Koperasi Sup Masi berada didalam wilayah kerja KPHL Biak Numfor yang berdasarkan aturan yang tertuang dalam UU 41/1999 tentang Kehutanan diberikan mandat untuk melaksanakan pengelolaan hutan di tingkat tapak.Secara total, luas kawasan hutan di Biak Numfor mencapai 206.000 hektar, yang kemudian ditetapkan menjadi wilayah kerja KPHL Biak Numfor. Dimana 58 persen adalah kawasan hutan lindung dan 42 persen hutan produksi.Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) Model Biak Numfor, Aries Totteles menyebut, untuk pengelolaan kawasan hutan dengan mitra masyarakat adat, disiapkan total sebanyak 17.000 hektar, dari yang saat ini dikelola sekitar 5.000 hektar. Dalam kawasan itu, nantinya setiap komunitas adat (marga) akan mengelola bersama.Jika sistem sudah berjalan, maka warga adat sendiri yang akan menentukan blok tebang. Jika menumbangkan satu pohon, harus diwajibakan lebih awal menanam pohon baru. “Jadi kelangsungan dan keberlanjutan hutan akan dapat direncanakan,” kata Aries Totteles.Selama ini, warga yang mengambil kayu di hutan – dan berlangsung hingga saat ini – menjualnya ke pengusaha kayu cukup murah. Setiap kubik kayu hanya dijual sekitar Rp1 juta. Pada waktu tertentu hanya berkisar Rp800 ribu. Menurut Lukas Makmaker (32), hitung-hitungan ini sangat sedikit sebab biaya operasionalnya cukup tinggi.Pengambilan kayu yang dilakukan masyarakat selama ini pada dasarnya adalah ilegal. Tak ada ijin. Untuk itu, kehadiran koperasi diharapkan akan menjadi model pemberdayaan kelak di masyarakat. Menurut Manase, setiap marga atau komunitas adat yang bergabung dalam koperasi akan memiliki wilayah masing-masing.“Kalau koperasi ini jalan, maka masyarakat adatlah yang punya kendali. Jadi masyarakat yang menentukan harga kayunya sendiri,” katanya.Dalam wilayah yang diklaim Koperasi, terdapat lima kampung yakni Sauri, Makmakerbo, Soon, Sepse dan Imdi. Penduduk kampung ini hampir semua bekerja sebagai petani ladang atau berburu dalam hutan.Namun, hanya sebagian kecil warga yang saat ini bergabung menjadi anggota koperasi. Sejak tahun 2011, anggota koperasi tetap hanya 25 orang saja. Menurut Manase, masih banyak warga yang masih enggan menjadi anggota koperasi, karena tidak tertarik dan belum tahu keuntungan jika menjadi anggota.Kendala lainnya hingga sekarang koperasi masih belum memperoleh cara pengorganisasian anggota yang tepat. Iuran untuk menggerakkan sistem koperasi belum berjalan. Mesin () dari pemerintah Provinsi Papua, pun belum berfungsi karena keterbatasan biaya operasi mesin oleh koperasi.Setidaknya hal itu pun menjadi perhatian Aries. Dia mengaku bahwa selain masalah kapasitas anggota dan pengurus koperasi, maka praktik pembalakan liar model “Barito-Barito kecil” hingga saat ini terus berlangsung.Demikian pula jika bicara tentang regulasi yang ada.“Ini yang sulit. Aturan masih tumpang tindih, selalu berubah. Di lapangan kita tidak tahu mau menerapkan yang mana. Terus terang saja,” kata Aries.Namun lanjutnya, saat ini sudah tak ada lagi pengiriman kayu keluar Biak, kayu hanya untuk kebutuhan lokal saja. Analoginya, jika setiap tahun jumlah penduduk bertambah, tentu kebutuhan juga meningkat. Disini harusnya koperasi dapat berperan untuk mengatur dan memayungi setiap marga dalam administrasi ijin kayu.Meski tantangan dan kendala yang dihadapi besar, Aries tetap optimis kedepannya pengelolaan hutan dapat berbasis masyarakat.Menurutnya, produksi hasil hutan seperti kayu harusnya dinikmati masyarakat, sehingga antar pihak yaitu Koperasi dan KPHL dapat bekerja bersama. “KPHL akan menjadikan Koperasi sebagai mitra. Nanti akan ada koordinasi,” tutupnya.

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

pasca hph bagaimana hutan biak akan dikelola saya hanya bisa tertegun ketika menapak jalanjalan besar yang membelah kawasan hutan ada puluhan ruas yang tidak resmi telah tercipta bagaikan urat tak beraturan mengacakngacak tutupan hijau atau pula merobek selasar hutan warga di wilayah distrik biak timur dan sipiori menamakannya baritopenamaan dan istilah jalan dalam kawasan hutan sebagai barito merujuk pada aktifitas perusahaan pt barito putera pt barito pasific pada mei perusahaan yang bergerak dalam bisnis kayu ini mendatangi wilayah biak di kampung makmakerbo distrik spiori untuk dijadikan utama kendaraan alat berat dan peti kemas disulap menjadi kamarkamar para karyawantahun barito meninggalkan pulau ribuan pohon telah tumbang dan telah diangkut kapal menuju pulau di luar wilayah papua menjelang tahun an usahausaha perseorangan muncul mereka ikut melakukan penebangan pohon dari atas pesawat memang semua tampak baik kalau masuk hutan dan lihat langsung itu pasti kecewa kata manase makmaker seorang warga kampung sauri menjawab pertanyaan saya tentang apakah hutan di pulau biak masih dalam kondisi baikperkataan manase bukanlah omong kosong sepanjang berjalan memasuki hutan di wilayah biak timur selama empat hari di bulan desember lalu pohonpohon berskala besar tak lagi dapat saya temukan hanya ada kayukayu kelas tiga dalam klasifikasi perdaganganraibnya pohon besar dengan diameter hingga diatas sentimeter menjadi lonceng yang kemudian menumbuhkan semangat masyarakat setempat untuk menyelamatkan hasil hutansefnat rejauw warga kampung makmakerbo yang berjalan bersama kami mengingat kejadian masa laluwaktu barito datang kami tidak tahu tibatiba ada alat berat ada mobil besar waktu itu kami senang ada perusahaan ujar sefnat lalu perusahaan membuka lahan dan meratakan beberapa tempat untuk wilayah pemukiman tapi kayunya diambil merekaketika barito memulai kegiatannya sefnat diangkat menjadi tenaga lokal tugasnya bersama tim perusahaan yang akan melakukan penebangan dan menandai mana kayu kualitas terbaik upahnya rp ribu per hari barito kemudian membuka akses jalan dengan lebar sekitar empat meter untuk mengangkut hasil hutan kesepakatan dengan warga adalah meter dari masingmasing bahu jalan dibuka akan menjadi hak perusahaankayukayu gelondongan yang diangkut pun dikumpulkan di salah satu pesisir di wilayah biak timur ketika akan dilakukan pengapalan seluruh karyawan dibawa ke pantai untuk bantu angkut kayu pengeluaran kayukayu itu pun tak luput dari kawalan aparat polisi ataupun militerdi tahun yang sama makmakerbo lokasi kami saat ini bukanlah sebuah perkampungan melainkan hutan lebat sebelumnya masyarakat bermukim di kampung soon sekitar km dari area iniwaktu itu kami memang agak bodoh karena tidak tahu apaapa perusahaan juga pergi kami juga tak dapat apaapa tak ada pula pemberitahuan kegiatan berhenti baru kami tahu juga kata carles fairio warga lainnyapadahal sebelum perusahaan datang mengacakngacak hutan setiap marga di wilayah biak yang menghuni sekitaran hutan menjadikan hutan itu sebagai gudang dagingpenamaan ini dianggap tepat karena wilayah hutannya mudah dijangkau dan memiliki tanah landaikalau masuk hutan mudah saja orang tua kami berburu dengan anjing sebentar saja kami dapat babi tidak susah kata carlescarles berusia tahun dia lahir tahun dia ingat betul bagaimana hutan menjadi tempat yang menyenangkan jika bosan makan babi ada burung dan unggas lain ada pula kuskus dan binatang lain setiap waktu dapat ditangkap untuk dijadikan lauk di rumah soal sayuran warga menanam di sekitaran rumahhidup pada masa itu kata carles serba murah sekarang saja ada kebutuhan lain kampung terbuka orangorang datang perusahaan datang kami terpengaruh lalu ikut katanyaketika kami beristirahat dalam kawasan hutan beberapa warga yang tergabung dalam pemetaan partisipatif didampingi lsm rumsram mengingat masa lalu kita tak mau lagi orang datang ambil kita punya kayu lalu pergi kata manase wakil ketua koperasi masyarakatuntuk itu pada melalui dukungan pemerintah daerah dalam upaya implementasi perdasus tentang pengelolaan hutan berkelanjutan di provinsi papua dibentuklah koperasi masyarakat bersamaan dengan peraturan itu di biak terbentuklah koperasi sup masi yang diberikan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu masyarakat hukum adat iuphhkmhakoperasi ini menghimpun sembilan marga dalam komunitas adat masingmasing dari marga makmaker fairio farwas rejawu hansek rumawak sanadi kampa dan warwer meskipun demikian belum setiap marga memiliki perwakilan dalam koperasi inipelanpelan kami ingin nanti semua marga punya perwakilan dalam pengurus koperasi jelas manasesecara jurisdiksi wilayah kerja koperasi sup masi berada didalam wilayah kerja kphl biak numfor yang berdasarkan aturan yang tertuang dalam uu tentang kehutanan diberikan mandat untuk melaksanakan pengelolaan hutan di tingkat tapaksecara total luas kawasan hutan di biak numfor mencapai hektar yang kemudian ditetapkan menjadi wilayah kerja kphl biak numfor dimana persen adalah kawasan hutan lindung dan persen hutan produksikepala kesatuan pengelola hutan lindung kphl model biak numfor aries totteles menyebut untuk pengelolaan kawasan hutan dengan mitra masyarakat adat disiapkan total sebanyak hektar dari yang saat ini dikelola sekitar hektar dalam kawasan itu nantinya setiap komunitas adat marga akan mengelola bersamajika sistem sudah berjalan maka warga adat sendiri yang akan menentukan blok tebang jika menumbangkan satu pohon harus diwajibakan lebih awal menanam pohon baru jadi kelangsungan dan keberlanjutan hutan akan dapat direncanakan kata aries tottelesselama ini warga yang mengambil kayu di hutan dan berlangsung hingga saat ini menjualnya ke pengusaha kayu cukup murah setiap kubik kayu hanya dijual sekitar rp juta pada waktu tertentu hanya berkisar rp ribu menurut lukas makmaker hitunghitungan ini sangat sedikit sebab biaya operasionalnya cukup tinggipengambilan kayu yang dilakukan masyarakat selama ini pada dasarnya adalah ilegal tak ada ijin untuk itu kehadiran koperasi diharapkan akan menjadi model pemberdayaan kelak di masyarakat menurut manase setiap marga atau komunitas adat yang bergabung dalam koperasi akan memiliki wilayah masingmasingkalau koperasi ini jalan maka masyarakat adatlah yang punya kendali jadi masyarakat yang menentukan harga kayunya sendiri katanyadalam wilayah yang diklaim koperasi terdapat lima kampung yakni sauri makmakerbo soon sepse dan imdi penduduk kampung ini hampir semua bekerja sebagai petani ladang atau berburu dalam hutannamun hanya sebagian kecil warga yang saat ini bergabung menjadi anggota koperasi sejak tahun anggota koperasi tetap hanya orang saja menurut manase masih banyak warga yang masih enggan menjadi anggota koperasi karena tidak tertarik dan belum tahu keuntungan jika menjadi anggotakendala lainnya hingga sekarang koperasi masih belum memperoleh cara pengorganisasian anggota yang tepat iuran untuk menggerakkan sistem koperasi belum berjalan mesin dari pemerintah provinsi papua pun belum berfungsi karena keterbatasan biaya operasi mesin oleh koperasisetidaknya hal itu pun menjadi perhatian aries dia mengaku bahwa selain masalah kapasitas anggota dan pengurus koperasi maka praktik pembalakan liar model baritobarito kecil hingga saat ini terus berlangsungdemikian pula jika bicara tentang regulasi yang adaini yang sulit aturan masih tumpang tindih selalu berubah di lapangan kita tidak tahu mau menerapkan yang mana terus terang saja kata ariesnamun lanjutnya saat ini sudah tak ada lagi pengiriman kayu keluar biak kayu hanya untuk kebutuhan lokal saja analoginya jika setiap tahun jumlah penduduk bertambah tentu kebutuhan juga meningkat disini harusnya koperasi dapat berperan untuk mengatur dan memayungi setiap marga dalam administrasi ijin kayumeski tantangan dan kendala yang dihadapi besar aries tetap optimis kedepannya pengelolaan hutan dapat berbasis masyarakatmenurutnya produksi hasil hutan seperti kayu harusnya dinikmati masyarakat sehingga antar pihak yaitu koperasi dan kphl dapat bekerja bersama kphl akan menjadikan koperasi sebagai mitra nanti akan ada koordinasi tutupnya

Gubernur Kalimantan Barat Bicara Soal Pembangunan Hijau, Seperti Apa?. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah mencanangkan pembangunan hijau () ramah lingkungan berbasis komoditas. Program ini sebagai upaya mendukung Kontribusi Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan deforestasi.Dalam rancangannya, Kalbar menekankan pembangunan pertanian dan masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan. “Mereka adalah tokoh utama yang berperan penting dan berada ditingkat tapak,” jelas Cornelis, Gubernur Kalbar, di Nanga Tayap, Ketapang, belum lama ini.Cornelis menuturkan, di Maroko, ia sudah menyampaikan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai Gubernur dan Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN). “Sebagai salah satu anggota , aksi nyata Kalimantan Barat sudah diketahui dunia internasional.”Dalam sesi di ajang COP22, Cornelis menyatakan, ada beberapa hal yang dilakukan Kalbar dalam upaya menurunkan emisi. Misalnya, memperkuat kesatuan pengelolaan hutan, mengendalikan penggunaan ruang dan tata kelola izin, serta membangun kemitraan dengan swasta, memastikan rantai pasok komoditas diproduksi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kalbar juga menjamin pembangunan rendah emisi yang inklusif dengan keterlibatan aktif masyarakat adat dan petani kecil.Sejak 2010, Kalbar telah membangun lima Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di lima kabupaten, yaitu; Kapuas Hulu, Sintang, Ketapang, Melawi dan, KubuRaya. Luasan total KPH tersebut hampir satu juta hektare.Untuk Demonstration Activity REDD+ (DA-REDD+) yang dikelola masyarakat di 16 desa, mulai dikembangkan di wilayah KPH Kapuas Hulu sejak 2011, melalui program Kehutanan dan Perubahan Iklim (FORCLIME). “Tujuannya adanya stok karbon hutan dan peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan.”Kalimantan Barat juga telah menyusun dokumen tingkat rujukan emisi hutan (/FREL) yang melibatkan pihak swasta, NGO, masyarakat, universitas, dan lembaga donor. “FREL yang kami susun mengacu pada FREL Nasional dengan diasistensi Ditjen PPIKLHK,” papar Cornelis.Selain itu, Kalbar bekerja sama dengan Yayasan Belantara mengembangkan Kemiri Sunan. Komoditi ini digunakan sebagai tanaman penghijauan di lahan kritis. Buahnya, dapat digunakan biofuel. Akademisi dari Universitas Tanjungpura dan Universitas Muhammadiyah, berkontribusi melakukan penelitian terhadap jenis tanaman lokal untuk rehabilitasi lahan kritis. Serta, membentuk koperasi yang diarahkan peduli lingkungan, khusus ditingkat desa secara berkelanjutan.Terkait kepentingan pendidikan, pada 26 Agustus 2016 lalu, melalui SK Menteri LHKN 0656/Menlhk/Setjen/PLA.O/8/2016, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura resmi memiliki areal hutan pendidikan dan latihan atau kawasan hutan dengan tujuan khusus. Terletak di tiga kabupaten; Landak, Kubu Raya, dan Mempawah dengan luasan 19.660 hektare. Dari luasan itu, 5.000 hektar untuk tanaman gaharu dan 5.000 hektar untuk pengembangan energi terbarukan dari tanaman Kemiri Sunan. “Tapi tidak menutup kemungkinan dengan komoditi lain, seperti rumput gajah yang juga bermanfaat bagi masyarakat.”Namun, Cornelis mengeluhkan dukungan teknis dan pendanaan yang berada di Pemerintah Pusat serta institusi non pemerintah. “Berkaitan pendanaan, kami serius menjajaki opsi penerimaan dan penyaluran seperti donor internasional, yakni melalui pemerintah daerah, bank daerah, dan organisasi independen,” tukasnya.Terpisah, Gusti Hardiansyah, staf khusus bidang perubahan iklim menambahkan, sinergitas antara birokrat dan akademisi dalam menyusun program pembangunan berwawasan lingkungan sangat lah tepat. Sebagai akademisi, Gusti memberikan apresiasi terhadap penetapan hutan pendidikan dan latihan di Kalimantan Barat. “Adanya hutan pendidikan dan latihan, menjadi wadah pendidikan, latihan, praktik, dan penelitian bagi mahasiwa, dosen, dan lembaga lainnya.”Anton P Widjaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat menyatakan, apa yang dipaparkan Cornelis tersebut hanya menggambarkan kondisi saat ini dan coba menciptakan keseimbangan. Program yang dicanangkan, hanya memberi toleransi dan dukungan kepada komoditas-komoditas utama Kalbar yang berbasis investasi korporasi. “Bukan pada komoditas lokal, komoditas rakyat.”Menurut Anton, konsep pembangunan hijau berbasis komoditas harusnya berangkat dari kondisi kerusakan lingkungan hidup dan darurat bencana ekologis, akibat beban izin investasi berlebihan di seluruh daerah aliran sungai Kalbar. Hal yang belakangan juga menimbulkan konflik agraria di seluruh wilayah pengembangan investasi, khususnya perkebunan kelapa sawit.“Seharusnya, semangat yang diadopsi dalam program pembangunan hijau adalah menyelamatkan Kalbar dari bencana ekologis. Juga, menciptakan keadilan akses dan kontrol rakyat atas sumber daya alam yang saat ini dikuasai korporasi.”Pilar utama konsep pembangunan hijau adalah keseriusan pemerintah melakukan penegakan hukum kepada korporasi yang melanggar dan merusak lingkungan, serta menciutkan izin-izinnya. Pemerintah harus memberikan hak kuasa dan hak kelola kepada rakyat. “Titik tekan program tidak hanya melindungi ekosistem rawa gambut tetapi memperbaiki seluruh daerah aliran sungai kritis untuk menciptakan keseimbangan ekologis.”Terakhir, perlindungan dan dukungan kepada masyakat harus direalisasikan dengan regulasi-regulasi lokal. Dengan begitu, seluruh inisiatif penyelamatan kehidupan rakyat bisa diimplementasikan. “Ada regulasi terkait perlindungan masyarakat adat, perlindungan komoditas lokal seperti karet, serta petunjuk teknis perhutanan sosial,” papar Anton.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

gubernur kalimantan barat bicara soal pembangunan hijau seperti apa pemerintah provinsi kalimantan barat kalbar telah mencanangkan pembangunan hijau ramah lingkungan berbasis komoditas program ini sebagai upaya mendukung kontribusi pemerintah indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan deforestasidalam rancangannya kalbar menekankan pembangunan pertanian dan masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan mereka adalah tokoh utama yang berperan penting dan berada ditingkat tapak jelas cornelis gubernur kalbar di nanga tayap ketapang belum lama inicornelis menuturkan di maroko ia sudah menyampaikan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai gubernur dan presiden majelis adat dayak nasional madn sebagai salah satu anggota aksi nyata kalimantan barat sudah diketahui dunia internasionaldalam sesi di ajang cop cornelis menyatakan ada beberapa hal yang dilakukan kalbar dalam upaya menurunkan emisi misalnya memperkuat kesatuan pengelolaan hutan mengendalikan penggunaan ruang dan tata kelola izin serta membangun kemitraan dengan swasta memastikan rantai pasok komoditas diproduksi berkelanjutan dan ramah lingkungan kalbar juga menjamin pembangunan rendah emisi yang inklusif dengan keterlibatan aktif masyarakat adat dan petani kecilsejak kalbar telah membangun lima kesatuan pengelolaan hutan kph di lima kabupaten yaitu kapuas hulu sintang ketapang melawi dan kuburaya luasan total kph tersebut hampir satu juta hektareuntuk demonstration activity redd daredd yang dikelola masyarakat di desa mulai dikembangkan di wilayah kph kapuas hulu sejak melalui program kehutanan dan perubahan iklim forclime tujuannya adanya stok karbon hutan dan peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutankalimantan barat juga telah menyusun dokumen tingkat rujukan emisi hutan frel yang melibatkan pihak swasta ngo masyarakat universitas dan lembaga donor frel yang kami susun mengacu pada frel nasional dengan diasistensi ditjen ppiklhk papar cornelisselain itu kalbar bekerja sama dengan yayasan belantara mengembangkan kemiri sunan komoditi ini digunakan sebagai tanaman penghijauan di lahan kritis buahnya dapat digunakan biofuel akademisi dari universitas tanjungpura dan universitas muhammadiyah berkontribusi melakukan penelitian terhadap jenis tanaman lokal untuk rehabilitasi lahan kritis serta membentuk koperasi yang diarahkan peduli lingkungan khusus ditingkat desa secara berkelanjutanterkait kepentingan pendidikan pada agustus lalu melalui sk menteri lhkn menlhksetjenplao fakultas kehutanan universitas tanjungpura resmi memiliki areal hutan pendidikan dan latihan atau kawasan hutan dengan tujuan khusus terletak di tiga kabupaten landak kubu raya dan mempawah dengan luasan hektare dari luasan itu hektar untuk tanaman gaharu dan hektar untuk pengembangan energi terbarukan dari tanaman kemiri sunan tapi tidak menutup kemungkinan dengan komoditi lain seperti rumput gajah yang juga bermanfaat bagi masyarakatnamun cornelis mengeluhkan dukungan teknis dan pendanaan yang berada di pemerintah pusat serta institusi non pemerintah berkaitan pendanaan kami serius menjajaki opsi penerimaan dan penyaluran seperti donor internasional yakni melalui pemerintah daerah bank daerah dan organisasi independen tukasnyaterpisah gusti hardiansyah staf khusus bidang perubahan iklim menambahkan sinergitas antara birokrat dan akademisi dalam menyusun program pembangunan berwawasan lingkungan sangat lah tepat sebagai akademisi gusti memberikan apresiasi terhadap penetapan hutan pendidikan dan latihan di kalimantan barat adanya hutan pendidikan dan latihan menjadi wadah pendidikan latihan praktik dan penelitian bagi mahasiwa dosen dan lembaga lainnyaanton p widjaya direktur eksekutif walhi kalimantan barat menyatakan apa yang dipaparkan cornelis tersebut hanya menggambarkan kondisi saat ini dan coba menciptakan keseimbangan program yang dicanangkan hanya memberi toleransi dan dukungan kepada komoditaskomoditas utama kalbar yang berbasis investasi korporasi bukan pada komoditas lokal komoditas rakyatmenurut anton konsep pembangunan hijau berbasis komoditas harusnya berangkat dari kondisi kerusakan lingkungan hidup dan darurat bencana ekologis akibat beban izin investasi berlebihan di seluruh daerah aliran sungai kalbar hal yang belakangan juga menimbulkan konflik agraria di seluruh wilayah pengembangan investasi khususnya perkebunan kelapa sawitseharusnya semangat yang diadopsi dalam program pembangunan hijau adalah menyelamatkan kalbar dari bencana ekologis juga menciptakan keadilan akses dan kontrol rakyat atas sumber daya alam yang saat ini dikuasai korporasipilar utama konsep pembangunan hijau adalah keseriusan pemerintah melakukan penegakan hukum kepada korporasi yang melanggar dan merusak lingkungan serta menciutkan izinizinnya pemerintah harus memberikan hak kuasa dan hak kelola kepada rakyat titik tekan program tidak hanya melindungi ekosistem rawa gambut tetapi memperbaiki seluruh daerah aliran sungai kritis untuk menciptakan keseimbangan ekologisterakhir perlindungan dan dukungan kepada masyakat harus direalisasikan dengan regulasiregulasi lokal dengan begitu seluruh inisiatif penyelamatan kehidupan rakyat bisa diimplementasikan ada regulasi terkait perlindungan masyarakat adat perlindungan komoditas lokal seperti karet serta petunjuk teknis perhutanan sosial papar anton

Bagaimana Penegakan Hukum Lingkungan pada 2016? Berikut Penjelasan dari Kementerian. Tahun 2016, hampir tutup buku. Dalam setahun ini, begitu banyak peristiwa, momen maupun kejadian terkait penegakan hukum lingkungan. Suara-suara desakan penegakan hukum lingkungan kerap muncul dari berbagai kalangan terutama warga korban maupun pegiat lingkungan saking begitu banyak kasus belum tertangani.Kala penegakan hukum di lapangan, para petugas bukan tanpa kendala. Kejadian tahun ini di Riau dan Sumatera Utara, jadi contoh nyata.Pada April dan Mei 2016, petugas Balai Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) kala patroli perambahan liar malah mendapat perlawanan sengit dari pembalak. Pada April itu, Beruntung petugas bisa menghindar hingga selamat dari timah panas itu.Kejadian serupa terjadi Mei, sama di TNGL. Kala itu, tim mengamankan pembalak liar yang sedang membawa kayu dari taman nasional. Dalam perjalanan mereka malah dihadang sekelompok orang yang keberatan petugas menyita kayu dan mengamankan mobil pengangkut.Kala tim penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, turun ke Rokan Hulu, Riau, untuk menyelidiki dan menyegel lahan gambut berisi sawit yang terbakar. Mereka malah kena sandera sekelompok orang. Dokumentasi foto-foto dan video yang dibuat petugas dipaksa dihapus massa yang menghadang.Lahan kebun sawit diklaim punya warga sedang penanaman dan pemeliharaan oleh perusahaan, dengan sistem ‘bapak angkat”. Hingga kini, penanganan kasus kebakaran kebun sawit itupun tak jelas.Kehebohan lain tahun ini dalam bidang penegakan hukum lingkungan dan kehutanan muncul kala kepolisian mempetieskan alias Kasus SP3 paling banyak terjadi di Riau, ada 15 kasus kebakaran hutan dan lahan melibatkan perusahaan, ditutup.Protes bertubi datang kepada kepolisian sampai DPR membuat panitia kerja guna menelusuri SP3 ini. Ada beberapa perusahaan yang kena SP3, itu malah perusahaan-perusahaan yang oleh KLHK kena sanksi administrasi. Seharusnya, sanksi tegas KLHK mencabut izin bisa menguatkan tuntutan kepolisian, yang terjadi sebaliknya, kasus dinyatakan tak lanjut karena izin sudah dicabut.Di penghujung tahun, kabar gembira hadir. Putusan Majelis Kasasi dilansir dalam website MA menyebutkan, KLHK menang melawan PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL) dengan besaran gugatan Rp16 triliun! Meskipun, tak berapa lama setelah itu KLHK harus menelan pil pahit kala putusan gugatan kepada PT Surya Panen Subur, dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung, tak berubah. KLHK kalah.Lebih detil soal bagaimana penegakan hukum lingkungan dan kehutanan tahun ini, Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridha Sani, angkat bicara.Sepanjang 2016, katanya, ada 632 pengaduan masuk, 416 selesai ditindak. Ada 216 laporan sedang proses penyelesaian, 196 telaah dan 20 kasus tahap penyusunan rekomendasi.“Kami juga pengawasan perizinan kepada 213 perusahaan terdiri dari 597 perizinan. Ada satu perusahaan memiliki beberapa izin yang kami awasi,” katanya dalam acara bertajuk “Refleksi Capaian dan Tantangan Pembangunan KLHK Tahun 2016” di Manggala Wanabakti Jakarta, Rabu (21/12/16).Pengawasan langsung kepada 101 perusahaan (401 izin). Dari hasil pengawasan itu, sembilan perusahaan taat terhadap perizinan dan 92 tak taat perizinan sekaligus juga kena sanksi administrasi.“Tingkat kepatuhan perusahaan cukup rendah. Memang sebelum-sebelumnya tak diawasi. Jumlah besar. Sudah ada Proper, tetapi masih banyak belum terawasi,” katanya.Kepada 112 perusahaan (196 izin) dilakukan pengawasan tak langsung, melalui dokumen-dokumen. Hasil penilaian dokumen disampaikan kepada perusahaan terkait untuk perbaikan-perbaikan. Hasilnya, 51 perusahaan sudah memenuhi kewajiban, dan 61 perusahaan terima peringatan tertulis.“Kami awasi seluruh Indonesia belum masuk ke Papua. Sejauh ini baru di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.”Dalam penanganan pengaduan dan pengawasan sepanjang 2016, Roy, sapaan akrabnya, mengatakan, ada 145 perusahaan kena sanksi administrasi (136 kena dan 9 proses penyusunan sanksi).Tindak lanjut sanksi administrasi, 49 perusahaan taat, tiga cabut izin, satu pidana dan 83 belum taat.“Ternyata perusahaan-perusahaan yang belum taat ada kontribusi dari pemda ternyata tak mengeluarkan izin kepada perusahaan karena mereka belum memiliki perangkat pemberian izin kepada perusahaan seperti izin pembuangan limbah cair dan lain-lain. Ini yang kita lihat.”Dia mencontohkan, seringkali data laboratorium belum memiliki persyaratan fasilitas yang menunjang perizinan.Tahun ini, Ditjen Penegakan Hukum mengeluarkan 115 surat peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, 38 perusahaan dinyatakan memenuhi peringatan.Terkait operasi pengamanan kawasan hutan, sepanjang tahun, sudah 106 operasi. Terdiri dari operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar 59 kali, pembalakan liar 29, dan pemulihan fungsi kawasan hutan 18 operasi.“Tahun depan kami akan masuk ke perambahan kawasan. Ini menarik. Meski pengamanan kawasan hutan tak mudah karena konflik besar dan banyak tekanan. Kami komitmen terus perangi kejahatan luar biasa ini.”Tahun 2016, mereka patroli pengamanan kawasan hutan di 77 lokasi Taman Nasional dan KSDA.Dari sisi penegakan hukum dari perdagangan satwa liar, mengamankan 6.106 satwa sitaan, 4.577 lembar kulit satwa dan 711 bagian satwa.“Publik sekarang menunjukkan konsen, kita bisa lihat perkembangan masyarakat di sosial media sangat peduli satwa dan tumbuhan liar. Ini bagus,” katanya.Pembalakan liar ada 4.688 batang (1.126,79 kubik), dan hasil instansi lain terkait ada 34.700 batang (1.664 kubik). Untuk pemulihan fungsi hutan seluas 986.259,57 hektar.“Ada beberapa operasi kita lakukan seperti di Lore Lindo dan beberapa tempat lain. Terakhir di Giam Siak Kecil di Riau.”Untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup, sepanjang 2016 di luar pengadilan 30 kasus, turun dibandingkan tahun lalu 50 kasus. Nilai pengganti kerugian dan pemulihan di luar pengadilan masuk PNBP Rp10,03 miliar. Yang diselesaikan di pengadilan, ada 12 kasus, naik dari 2016 tujuh kasus.Beberapa sengketa lingkungan hidup selesai melalui jalur pengadilan lewat gugatan perdata. Menurut hitungannya, total putusan pengadilan sudah untuk ganti kerugian dan pemulihan Rp16,67 triliun. Jumlah itu hasil dari putusan PT Selatnasik Indokwarsa dan PT Simpang Pesak Indokwarsa Rp32,2 miliar, PT Kallista Alam Rp366 miliar dan PT Merbau Pelalawan Lestari Rp16,2 triliun.Meski begitu, ada satu putusan kasasi KLHK ditolak MA yakni sengketa dengan PT Surya Panen Subur Rp439 miliar.“Tantangannya, jumlah sangat besar ini, sangat sulit untuk eksekusi. Tahapan eksekusi kami koordinasi dengan PPAT, OJK, Bank Indonesia dan lain-lain,” katanya.Selain itu, katanya, pemerintah masih memiliki potensi ganti kerugian dan pemulihan dari beberapa kasus lain yang berjalan dengan . taksiran Rp9,4 triliun. Nilai ini dari PT Jatim Jaya Perkasa (Rp491,02 miliar), PT Nasional Sago Prima (Rp1,07 triliun), dan PT Bumi Mekar Hijau (Rp7,9 triliun). Belum ditambah kasus-kasus lain seperti PT Waringin Agro Jaya persidangan di PN Jaksel dengan gugatan Rp758,4 miliar.Pada 14 Desember lalu, juga mendaftarkan empat gugatan bersamaan di tempat berbeda, yakni PT Ricky Kurniawan Kertapersada di PN Jambi gugatan Rp191,8 miliar. Lalu, PT Palmina Utama di PN Banjarmasin gugatan Rp183,7 miliar, PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi (Rp539,5 miliar) di PN Jambi dan PT Waimusi Agro Jaya (Rp209,2 miliar) di PN Palembang.Dalam penegakan hukum pidana, ada 150 kasus berkas lengkap, naik dibandingkan tahun lalu 118 kasus. Terdiri 49 kasus pidana tumbuhan dan satwa liar, 68 pembalakan liar, tiga pencemaran, 29 perambahan hutan dan satu kebakaran hutan dan lahan.“Kami juga fasilitasi Polri terkait penegakan hukum lingkungan hidup.”Bersama-sama kepolisian, katanya, KLHK menangani kasus, misal kasus kebakaran hutan dan lahan 25 kasus, dan pencemaran lingkungan 12 kasus.Penanganan kasus hasil fasilitasi dengan kepolisian, katanya, 26 tahap penyelidikan, tujuh proses penyerahan ke Kejaksaan, satu berkas lengkap, dua kasus proses sidang dan satu kasus sudah putusan.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

bagaimana penegakan hukum lingkungan pada berikut penjelasan dari kementerian tahun hampir tutup buku dalam setahun ini begitu banyak peristiwa momen maupun kejadian terkait penegakan hukum lingkungan suarasuara desakan penegakan hukum lingkungan kerap muncul dari berbagai kalangan terutama warga korban maupun pegiat lingkungan saking begitu banyak kasus belum tertanganikala penegakan hukum di lapangan para petugas bukan tanpa kendala kejadian tahun ini di riau dan sumatera utara jadi contoh nyatapada april dan mei petugas balai taman nasional gunung leuser tngl kala patroli perambahan liar malah mendapat perlawanan sengit dari pembalak pada april itu beruntung petugas bisa menghindar hingga selamat dari timah panas itukejadian serupa terjadi mei sama di tngl kala itu tim mengamankan pembalak liar yang sedang membawa kayu dari taman nasional dalam perjalanan mereka malah dihadang sekelompok orang yang keberatan petugas menyita kayu dan mengamankan mobil pengangkutkala tim penegakan hukum kementerian lingkungan hidup dan kehutanan turun ke rokan hulu riau untuk menyelidiki dan menyegel lahan gambut berisi sawit yang terbakar mereka malah kena sandera sekelompok orang dokumentasi fotofoto dan video yang dibuat petugas dipaksa dihapus massa yang menghadanglahan kebun sawit diklaim punya warga sedang penanaman dan pemeliharaan oleh perusahaan dengan sistem bapak angkat hingga kini penanganan kasus kebakaran kebun sawit itupun tak jelaskehebohan lain tahun ini dalam bidang penegakan hukum lingkungan dan kehutanan muncul kala kepolisian mempetieskan alias kasus sp paling banyak terjadi di riau ada kasus kebakaran hutan dan lahan melibatkan perusahaan ditutupprotes bertubi datang kepada kepolisian sampai dpr membuat panitia kerja guna menelusuri sp ini ada beberapa perusahaan yang kena sp itu malah perusahaanperusahaan yang oleh klhk kena sanksi administrasi seharusnya sanksi tegas klhk mencabut izin bisa menguatkan tuntutan kepolisian yang terjadi sebaliknya kasus dinyatakan tak lanjut karena izin sudah dicabutdi penghujung tahun kabar gembira hadir putusan majelis kasasi dilansir dalam website ma menyebutkan klhk menang melawan pt merbau pelalawan lestari mpl dengan besaran gugatan rp triliun meskipun tak berapa lama setelah itu klhk harus menelan pil pahit kala putusan gugatan kepada pt surya panen subur dari pengadilan negeri pengadilan tinggi sampai mahkamah agung tak berubah klhk kalahlebih detil soal bagaimana penegakan hukum lingkungan dan kehutanan tahun ini dirjen penegakan hukum klhk rasio ridha sani angkat bicarasepanjang katanya ada pengaduan masuk selesai ditindak ada laporan sedang proses penyelesaian telaah dan kasus tahap penyusunan rekomendasikami juga pengawasan perizinan kepada perusahaan terdiri dari perizinan ada satu perusahaan memiliki beberapa izin yang kami awasi katanya dalam acara bertajuk refleksi capaian dan tantangan pembangunan klhk tahun di manggala wanabakti jakarta rabu pengawasan langsung kepada perusahaan izin dari hasil pengawasan itu sembilan perusahaan taat terhadap perizinan dan tak taat perizinan sekaligus juga kena sanksi administrasitingkat kepatuhan perusahaan cukup rendah memang sebelumsebelumnya tak diawasi jumlah besar sudah ada proper tetapi masih banyak belum terawasi katanyakepada perusahaan izin dilakukan pengawasan tak langsung melalui dokumendokumen hasil penilaian dokumen disampaikan kepada perusahaan terkait untuk perbaikanperbaikan hasilnya perusahaan sudah memenuhi kewajiban dan perusahaan terima peringatan tertuliskami awasi seluruh indonesia belum masuk ke papua sejauh ini baru di jawa sumatera kalimantan dan sulawesidalam penanganan pengaduan dan pengawasan sepanjang roy sapaan akrabnya mengatakan ada perusahaan kena sanksi administrasi kena dan proses penyusunan sanksitindak lanjut sanksi administrasi perusahaan taat tiga cabut izin satu pidana dan belum taatternyata perusahaanperusahaan yang belum taat ada kontribusi dari pemda ternyata tak mengeluarkan izin kepada perusahaan karena mereka belum memiliki perangkat pemberian izin kepada perusahaan seperti izin pembuangan limbah cair dan lainlain ini yang kita lihatdia mencontohkan seringkali data laboratorium belum memiliki persyaratan fasilitas yang menunjang perizinantahun ini ditjen penegakan hukum mengeluarkan surat peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan perusahaan dinyatakan memenuhi peringatanterkait operasi pengamanan kawasan hutan sepanjang tahun sudah operasi terdiri dari operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar kali pembalakan liar dan pemulihan fungsi kawasan hutan operasitahun depan kami akan masuk ke perambahan kawasan ini menarik meski pengamanan kawasan hutan tak mudah karena konflik besar dan banyak tekanan kami komitmen terus perangi kejahatan luar biasa initahun mereka patroli pengamanan kawasan hutan di lokasi taman nasional dan ksdadari sisi penegakan hukum dari perdagangan satwa liar mengamankan satwa sitaan lembar kulit satwa dan bagian satwapublik sekarang menunjukkan konsen kita bisa lihat perkembangan masyarakat di sosial media sangat peduli satwa dan tumbuhan liar ini bagus katanyapembalakan liar ada batang kubik dan hasil instansi lain terkait ada batang kubik untuk pemulihan fungsi hutan seluas hektarada beberapa operasi kita lakukan seperti di lore lindo dan beberapa tempat lain terakhir di giam siak kecil di riauuntuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup sepanjang di luar pengadilan kasus turun dibandingkan tahun lalu kasus nilai pengganti kerugian dan pemulihan di luar pengadilan masuk pnbp rp miliar yang diselesaikan di pengadilan ada kasus naik dari tujuh kasusbeberapa sengketa lingkungan hidup selesai melalui jalur pengadilan lewat gugatan perdata menurut hitungannya total putusan pengadilan sudah untuk ganti kerugian dan pemulihan rp triliun jumlah itu hasil dari putusan pt selatnasik indokwarsa dan pt simpang pesak indokwarsa rp miliar pt kallista alam rp miliar dan pt merbau pelalawan lestari rp triliunmeski begitu ada satu putusan kasasi klhk ditolak ma yakni sengketa dengan pt surya panen subur rp miliartantangannya jumlah sangat besar ini sangat sulit untuk eksekusi tahapan eksekusi kami koordinasi dengan ppat ojk bank indonesia dan lainlain katanyaselain itu katanya pemerintah masih memiliki potensi ganti kerugian dan pemulihan dari beberapa kasus lain yang berjalan dengan taksiran rp triliun nilai ini dari pt jatim jaya perkasa rp miliar pt nasional sago prima rp triliun dan pt bumi mekar hijau rp triliun belum ditambah kasuskasus lain seperti pt waringin agro jaya persidangan di pn jaksel dengan gugatan rp miliarpada desember lalu juga mendaftarkan empat gugatan bersamaan di tempat berbeda yakni pt ricky kurniawan kertapersada di pn jambi gugatan rp miliar lalu pt palmina utama di pn banjarmasin gugatan rp miliar pt agro tumbuh gemilang abadi rp miliar di pn jambi dan pt waimusi agro jaya rp miliar di pn palembangdalam penegakan hukum pidana ada kasus berkas lengkap naik dibandingkan tahun lalu kasus terdiri kasus pidana tumbuhan dan satwa liar pembalakan liar tiga pencemaran perambahan hutan dan satu kebakaran hutan dan lahankami juga fasilitasi polri terkait penegakan hukum lingkungan hidupbersamasama kepolisian katanya klhk menangani kasus misal kasus kebakaran hutan dan lahan kasus dan pencemaran lingkungan kasuspenanganan kasus hasil fasilitasi dengan kepolisian katanya tahap penyelidikan tujuh proses penyerahan ke kejaksaan satu berkas lengkap dua kasus proses sidang dan satu kasus sudah putusan

Memaknai Lingkungan Bukanlah Nostalgia Semata. Bagi generasi yang lahir tahun 1975-an ke bawah, tentu masih ingat dengan berbagai situasi di era itu. Orang Sumsel yang tinggal di daerah hulu, tentu akrab dengan gunung, bukit, lembah, sawah berjenjang, gemericik air sungai nan bening, serta anak-anak telanjang yang bermain lumpur di sawah.Bagi yang hidup di daerah , akan terkenang dengan hamparan rawa tertutupi pohon gelam dan belukar, rumah panggung yang dibawahnya kerap tergenang air pasang, suara kodok dari rawa pinggir sungai, serta getek-getek kecil yang berseliweran di antara rumah-rumah kayu.Tidak lupa, sebelum tidur biasanya bapak atau kakek dengan telaten melantunkan (dongeng) tentang para psungai, hutan, dan tokoh-tokoh mistis dari negeri antah berantah.Itu dulu, zaman yang tidak mungkin lagi akan terulang.Zaman dimana semuanya begitu asri, tak ada banjir, tanah longsor, kabut asap, dan berbagai petaka lingkungan. Era yang mungkin jika diceritakan kepada generasi sekarang, generasi yang lahir di atas 1990-an, dianggap bagai cerita negeri dongeng belaka.Saat ini yang ada didepan mata adalah realitas yang serba kosmopolit dan segalanya dihargai atas nama materi, lewat perhitungan untung rugi ala bisnis.Era dimana banjir dianggap hal lumrah, dan merasa aneh jika air tidak masuk rumah di kala hujan, atau terheran-heran kenapa tidak ada kabut asap di masa kemarau.Merasa aneh pula jika melihat lebatnya buah duku tapi tidak dijual, merasa heran jika melihat rawa luas tapi tidak ditanami kelapa sawit. Kenyataan itu adalah dunia yang sebenarnya saat ini.Apa yang terjadi sebenarnya?Itulah pergeseran dan perubahan paradigma manusia dalam memandang alam sekitarnya.Perubahan yang sebenarnya pula tidak terjadi begitu saja.Semasa dulu segalanya terlihat asri dan sederhana, karena masyarakat sendiri tidak memiliki pembanding atau pemancing untuk merubah perilaku terhadap alam.Saat di awal 1990-an banyak perusahaan mulai beroperasi, terutama sektor perkebunan, mata itupun terbelalak dan terbuka. Gencarnya asupan informasi dari TV, radio, bahkan kemudian internet dan telepon selular, makin melorotkan pandangan tersebut.Alam bukan lagi sahabat sejati, tapi disitulah sumber materi, sumber kekayaan. Terbuktilah kemudian filosofis Cartesian dengan kata kunci Antroposentris yang menjadi acuan.Memaknai alam, itulah kata penting.Kata yang bisa dikatakan penyebab malapetaka yang senantiasa dialami. Kata yang memiliki dua sisi pemaknaan berbeda, untuk alam dan manusia ataukah untuk manusia semata.Kata inilah yang akan bermuara pada banyak aspek, mulai dari perilaku manusia, sampai pada kebijakan pemerintah. Terbayang saat tahun 2009 lalu, penambangan batu bara digencarkan sedemikian rupa, karena batubara dianggap sumber pendapatan dan sumber energi luar biasa.Teringat pula saat tahun 1990-an, perkebunan kelapa sawit menyebar ke berbagai pelosok, menghabiskan ribuan kubik kayu bernilai tinggi, mengeringkan rawa-rawa gambut, karena sawit dianggap punya nilai ekonomis tinggi.Memaknai alam, itulah filosofis Komunikasi Lingkungan.Antropolog klasik, AT Rambo, pernah berkata bahwa antara manusia dengan alam selalu berinteraksi menyalurkan materi, energi, dan informasi yang kemudian terwujud dalam berbagai tindakan yang terjadi.Gagasan sang antropolog ini mengilhami pentingnya aspek komunikasi dalam persoalan lingkungan. Yang disebut dengan etnoekologi komunikasi, sebuah sudut pandang pemahaman tentang lingkungan yang berakar dari sudut pandang kesatuan manusia dengan alam.Lagi-lagi, inilah pemaknaan, hal paling dasar dalam berkomunikasi.Menjadi jelas, mengapa di masa lalu, keharmonisan, keserasian itu begitu indah terjalin, karena ada sudut pandang pemaknaan yang seimbang tentang hak alam dan hak manusia.Sekarang, justru fenomena itu yang dirindukan, walau kecil kemungkinan akan terwujud. Sekaligus menyatakan bahwa etnoekologi komunikasi menjadi penting untuk diperkuat dan dijadikan landasan berpikir.Persoalan lingkungan kemudian semakin menemukan momentumnya, menjadi sangat aktual, seolah-olah ini sejalan dengan ide klasik dari Malthus, makin banyak manusia, makin tinggi pula persoalan lingkungan.Logika sederhana bisa menerima ini. Banyaknya orang tentu banyak pula kebutuhan, terutama kebutuhan dasar.Darimana sumbernya? Dari alam.Eksploitasi dan eksplorasi, itulah yang terjadi. Sementara sisi perbaikan, pencegahan atau upaya konservasi sangat terlambat dan sangat minim.Saat masalah lingkungan menemukan momentum, maka memutar balik pemaknaan terhadap lingkungan juga mendapat porsi terbesar, karena pangkalnya dari sini. Andai tak dilakukan itu, niscaya kegagalan saja yang akan terjadi.Tak ada niat baik atau tidak menjadikan isu lingkungan sebagai masalah bersama, adalah faktor pertama. Seakan masalah ini hanya urusan aktifis lingkungan, BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, dan segelintir jurnalis lingkungan atau akademisi lingkungan.Kedua, hukum lingkungan pun tak pula bergigi tajam, kerap kandas oleh manisnya konflik lingkungan, dan ketiga, yang terparah, cara pandang bahwa sumber pendapatan asli daerah dari lingkungan hidup masih mengental di para pemangku kebijakan.Dimasa sekarang, memutar balik pemaknaan terhadap hakekat lingkungan sangat strategis dan krusial. Inilah momentum dan peran besar komunikasi lingkungan.Berkomunikasi tentang dan dengan lingkungan bukanlah pekerjaan akademisi atau ilmuwan belaka, tapi semua elemen, karena seluruh unsur terlibat dalam aktifitas tersebut.Yang diperlukan adalah merancang dan mengawal gerakan pemaknaan ulang terhadap lingkungan, setidaknya, jadikanlah itu sebagai isu bersama terlebih dahulu. Mulailah dari sekarang, karena masalah lingkungan bukan masalah nanti, tapi saat ini.Melakukan gerakan ini dengan harapan untuk masa depan, yang dalam bahasa lain sering pula disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan Sederhananya, apa yang dikerjakan hari ini harus memikirkan kepentingan generasi 20-50 tahun kedepan.Dalam bahasa komunikasi, setidaknya ada 4 aspek terkait, yaitu: kampanye lingkungan, advokasi lingkungan, pendidikan lingkungan, dan penguatan sistem informasi tentang lingkungan.Opini publik adalah capaian yang harus direbut. Itulah peran media massa, media kampanye, kelompok penekan NGO, akademisi, yang sebaiknya dibarengi dengan mengangkat aspek ini ke level isu kebijakan publik.Melalui kampanye, yang dibarengi dengan tindakan advokasi, maka penyadaran, pemberdayaan, perlindungan, dan termasuk pengawasan kegiatan lingkungan bisa lebih efektif. Kalangan pemodal besar yang banyak meraih untung dari eksploitasi lingkungan, bisa ditekan.Pemerintah yang selama ini cenderung tutup mata harus dibangunkan dengan kampanye yang gencar. Teknik propaganda, kampanye, penggalangan opini, yang dikenal dalam komunikasi bisa jadi alat utama.Di sisi lain, kelompok masyarakat, generasi muda, dan unsur lain, termasuk aparatur pemerintah harus pula dipersiapkan. Pendidikan lingkungan yang berakar dari pemaknaan ulang terhadap posisi lingkungan, dijadikan agenda utama.Mengkomunikasikan ke semua pihak bahwa masalah lingkungan adalah masalah bersama. Tidak mesti di dalam kelas yang sangat formil. Di tengah sawah, di pinggir sungai kadang jauh lebih efektif.Bukankah, “aku berbuat maka aku bisa” ketimbang “aku mendengar maka aku lupa”.Sejalan dengan semua itu, kemajuan teknologi informasi harus pula diikuti. Teknologi internet yang semakin canggih harusnya jadi modal besar. Sistem informasi lingkungan hidup, yang memberikan pencerahan pada semua pihak, sekaligus mekanisme tanggap bencana, akan mengikat semua itu dalam sebuah sistem yang terintegrasi.Berpadulah komunikasi lingkungan itu dalam sebuah sistem informasi LH yang berbasis pada pemaknaan posisi seimbang antara manusia dengan lingkungan.Tentu saja mewujudkan itu bukanlah masalah sederhana, banyak tantangan dan hambatan akan terjadi.Apalagi ini bicara soal industri yang padat modal, soal masyarakat yang sudah tergeser pemahamannya, soal hak ekonomi dan hak hidup warga, soal tekanan global yang masih berorientasi keuntungan, termasuk soal paradigma pemerintah yang masih terbelit-belit dalam dilema ekonomi politik lingkungan.Kajian komunikasi lingkungan sebenarnya tidak memusingkan soal itu. Ilmu yang terfokus pada pemaknaan manusia ini, punya banyak celah untuk menerobosya. Terpenting sasaran awal adalah rebut opini publik, dengan sumber daya yang ada.Saat jalan sudah tersumbat, maka lubang kecillah yang bisa dimanfaatkan.Membalikkan pemaknaan bukanlah berarti bernostalgia ke masa lalu, berkhayal tentang zaman yang sudah lewat, tetapi mengambil hal-hal penting yang masih berceceran, yang tersangkut di pondok-pondok tua di tengah kebun, atau di (jamban) pinggir sungai, atau mungkin di (pelataran bambu) masyarakat u Sumsel.Nilai penting inilah yang didorong agar masuk jadi isu bersama dan selanjutnya ke level kebijakan publik, menjadi aturan bersama, memaksa siapapun untuk patuh.Kawalan dan kontrol dari media akan membantu sekali, disinilah tampak bahwa menyelesaikan masalah ini harus bersama-sama.* Dr. Yenrizal Tarmizi, M.Si.

[1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan

memaknai lingkungan bukanlah nostalgia semata bagi generasi yang lahir tahun an ke bawah tentu masih ingat dengan berbagai situasi di era itu orang sumsel yang tinggal di daerah hulu tentu akrab dengan gunung bukit lembah sawah berjenjang gemericik air sungai nan bening serta anakanak telanjang yang bermain lumpur di sawahbagi yang hidup di daerah akan terkenang dengan hamparan rawa tertutupi pohon gelam dan belukar rumah panggung yang dibawahnya kerap tergenang air pasang suara kodok dari rawa pinggir sungai serta getekgetek kecil yang berseliweran di antara rumahrumah kayutidak lupa sebelum tidur biasanya bapak atau kakek dengan telaten melantunkan dongeng tentang para psungai hutan dan tokohtokoh mistis dari negeri antah berantahitu dulu zaman yang tidak mungkin lagi akan terulangzaman dimana semuanya begitu asri tak ada banjir tanah longsor kabut asap dan berbagai petaka lingkungan era yang mungkin jika diceritakan kepada generasi sekarang generasi yang lahir di atas an dianggap bagai cerita negeri dongeng belakasaat ini yang ada didepan mata adalah realitas yang serba kosmopolit dan segalanya dihargai atas nama materi lewat perhitungan untung rugi ala bisnisera dimana banjir dianggap hal lumrah dan merasa aneh jika air tidak masuk rumah di kala hujan atau terheranheran kenapa tidak ada kabut asap di masa kemaraumerasa aneh pula jika melihat lebatnya buah duku tapi tidak dijual merasa heran jika melihat rawa luas tapi tidak ditanami kelapa sawit kenyataan itu adalah dunia yang sebenarnya saat iniapa yang terjadi sebenarnyaitulah pergeseran dan perubahan paradigma manusia dalam memandang alam sekitarnyaperubahan yang sebenarnya pula tidak terjadi begitu sajasemasa dulu segalanya terlihat asri dan sederhana karena masyarakat sendiri tidak memiliki pembanding atau pemancing untuk merubah perilaku terhadap alamsaat di awal an banyak perusahaan mulai beroperasi terutama sektor perkebunan mata itupun terbelalak dan terbuka gencarnya asupan informasi dari tv radio bahkan kemudian internet dan telepon selular makin melorotkan pandangan tersebutalam bukan lagi sahabat sejati tapi disitulah sumber materi sumber kekayaan terbuktilah kemudian filosofis cartesian dengan kata kunci antroposentris yang menjadi acuanmemaknai alam itulah kata pentingkata yang bisa dikatakan penyebab malapetaka yang senantiasa dialami kata yang memiliki dua sisi pemaknaan berbeda untuk alam dan manusia ataukah untuk manusia sematakata inilah yang akan bermuara pada banyak aspek mulai dari perilaku manusia sampai pada kebijakan pemerintah terbayang saat tahun lalu penambangan batu bara digencarkan sedemikian rupa karena batubara dianggap sumber pendapatan dan sumber energi luar biasateringat pula saat tahun an perkebunan kelapa sawit menyebar ke berbagai pelosok menghabiskan ribuan kubik kayu bernilai tinggi mengeringkan rawarawa gambut karena sawit dianggap punya nilai ekonomis tinggimemaknai alam itulah filosofis komunikasi lingkunganantropolog klasik at rambo pernah berkata bahwa antara manusia dengan alam selalu berinteraksi menyalurkan materi energi dan informasi yang kemudian terwujud dalam berbagai tindakan yang terjadigagasan sang antropolog ini mengilhami pentingnya aspek komunikasi dalam persoalan lingkungan yang disebut dengan etnoekologi komunikasi sebuah sudut pandang pemahaman tentang lingkungan yang berakar dari sudut pandang kesatuan manusia dengan alamlagilagi inilah pemaknaan hal paling dasar dalam berkomunikasimenjadi jelas mengapa di masa lalu keharmonisan keserasian itu begitu indah terjalin karena ada sudut pandang pemaknaan yang seimbang tentang hak alam dan hak manusiasekarang justru fenomena itu yang dirindukan walau kecil kemungkinan akan terwujud sekaligus menyatakan bahwa etnoekologi komunikasi menjadi penting untuk diperkuat dan dijadikan landasan berpikirpersoalan lingkungan kemudian semakin menemukan momentumnya menjadi sangat aktual seolaholah ini sejalan dengan ide klasik dari malthus makin banyak manusia makin tinggi pula persoalan lingkunganlogika sederhana bisa menerima ini banyaknya orang tentu banyak pula kebutuhan terutama kebutuhan dasardarimana sumbernya dari alameksploitasi dan eksplorasi itulah yang terjadi sementara sisi perbaikan pencegahan atau upaya konservasi sangat terlambat dan sangat minimsaat masalah lingkungan menemukan momentum maka memutar balik pemaknaan terhadap lingkungan juga mendapat porsi terbesar karena pangkalnya dari sini andai tak dilakukan itu niscaya kegagalan saja yang akan terjaditak ada niat baik atau tidak menjadikan isu lingkungan sebagai masalah bersama adalah faktor pertama seakan masalah ini hanya urusan aktifis lingkungan bnpb kementerian lingkungan hidup dan segelintir jurnalis lingkungan atau akademisi lingkungankedua hukum lingkungan pun tak pula bergigi tajam kerap kandas oleh manisnya konflik lingkungan dan ketiga yang terparah cara pandang bahwa sumber pendapatan asli daerah dari lingkungan hidup masih mengental di para pemangku kebijakandimasa sekarang memutar balik pemaknaan terhadap hakekat lingkungan sangat strategis dan krusial inilah momentum dan peran besar komunikasi lingkunganberkomunikasi tentang dan dengan lingkungan bukanlah pekerjaan akademisi atau ilmuwan belaka tapi semua elemen karena seluruh unsur terlibat dalam aktifitas tersebutyang diperlukan adalah merancang dan mengawal gerakan pemaknaan ulang terhadap lingkungan setidaknya jadikanlah itu sebagai isu bersama terlebih dahulu mulailah dari sekarang karena masalah lingkungan bukan masalah nanti tapi saat inimelakukan gerakan ini dengan harapan untuk masa depan yang dalam bahasa lain sering pula disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan sederhananya apa yang dikerjakan hari ini harus memikirkan kepentingan generasi tahun kedepandalam bahasa komunikasi setidaknya ada aspek terkait yaitu kampanye lingkungan advokasi lingkungan pendidikan lingkungan dan penguatan sistem informasi tentang lingkunganopini publik adalah capaian yang harus direbut itulah peran media massa media kampanye kelompok penekan ngo akademisi yang sebaiknya dibarengi dengan mengangkat aspek ini ke level isu kebijakan publikmelalui kampanye yang dibarengi dengan tindakan advokasi maka penyadaran pemberdayaan perlindungan dan termasuk pengawasan kegiatan lingkungan bisa lebih efektif kalangan pemodal besar yang banyak meraih untung dari eksploitasi lingkungan bisa ditekanpemerintah yang selama ini cenderung tutup mata harus dibangunkan dengan kampanye yang gencar teknik propaganda kampanye penggalangan opini yang dikenal dalam komunikasi bisa jadi alat utamadi sisi lain kelompok masyarakat generasi muda dan unsur lain termasuk aparatur pemerintah harus pula dipersiapkan pendidikan lingkungan yang berakar dari pemaknaan ulang terhadap posisi lingkungan dijadikan agenda utamamengkomunikasikan ke semua pihak bahwa masalah lingkungan adalah masalah bersama tidak mesti di dalam kelas yang sangat formil di tengah sawah di pinggir sungai kadang jauh lebih efektifbukankah aku berbuat maka aku bisa ketimbang aku mendengar maka aku lupasejalan dengan semua itu kemajuan teknologi informasi harus pula diikuti teknologi internet yang semakin canggih harusnya jadi modal besar sistem informasi lingkungan hidup yang memberikan pencerahan pada semua pihak sekaligus mekanisme tanggap bencana akan mengikat semua itu dalam sebuah sistem yang terintegrasiberpadulah komunikasi lingkungan itu dalam sebuah sistem informasi lh yang berbasis pada pemaknaan posisi seimbang antara manusia dengan lingkungantentu saja mewujudkan itu bukanlah masalah sederhana banyak tantangan dan hambatan akan terjadiapalagi ini bicara soal industri yang padat modal soal masyarakat yang sudah tergeser pemahamannya soal hak ekonomi dan hak hidup warga soal tekanan global yang masih berorientasi keuntungan termasuk soal paradigma pemerintah yang masih terbelitbelit dalam dilema ekonomi politik lingkungankajian komunikasi lingkungan sebenarnya tidak memusingkan soal itu ilmu yang terfokus pada pemaknaan manusia ini punya banyak celah untuk menerobosya terpenting sasaran awal adalah rebut opini publik dengan sumber daya yang adasaat jalan sudah tersumbat maka lubang kecillah yang bisa dimanfaatkanmembalikkan pemaknaan bukanlah berarti bernostalgia ke masa lalu berkhayal tentang zaman yang sudah lewat tetapi mengambil halhal penting yang masih berceceran yang tersangkut di pondokpondok tua di tengah kebun atau di jamban pinggir sungai atau mungkin di pelataran bambu masyarakat u sumselnilai penting inilah yang didorong agar masuk jadi isu bersama dan selanjutnya ke level kebijakan publik menjadi aturan bersama memaksa siapapun untuk patuhkawalan dan kontrol dari media akan membantu sekali disinilah tampak bahwa menyelesaikan masalah ini harus bersamasama dr yenrizal tarmizi msi

Teater Potlot: Lahan Gambut Adalah Aku, Juga Dirimu!. “” demikian kutipan dialog para gambut dalam pertunjukkan “Rawa Gambut” akan dipentaskan keliling Teater Potlot, Maret – Agustus 2017.Naskah drama ini mengisahkan pergulatan kehidupan manusia yang berada di kawasan rawa gambut, di pesisir Pantai Timur Sumatera, Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Musi Banyuasin).“Gambut menjadi tokoh-tokoh metafora yang menjelaskan siapa dirinya. Gambut pun bercerita tentang masa lalu dan sejarah. Ia seakan berkabar dan mengirim pesan kepada semua orang, bagaimana berperilaku dan memperlakukan alam dan aneka hayati yang hidup di lahan basah yang subur dan makmur itu,” kata Conie Sema, sang sutradara, kepada , akhir pekan lalu.Lanjutnya, gambut juga mengingatkan manusia yang mengelola dan memanfaatkan dirinya sebagai lahan berkebun dan berladang. “Aku adalah surga bagi dirimu. Aku adalah sungai dan kolam. Pohon-pohon dan kicau burung. Rumah bagi satwa dan beribu aneka hayati. Aku jutaan mata air dan ikan-ikan. Aku memberimu oksigen dan sumber mineral. Menjaga anak cucumu dari petaka dan kesengsaraan. Selalu berdoa hidupmu lebih lama dariku,” kata para gambut menjelaskan dirinya dalam cerita tersebut. Terkait dengan kerusakan dan kebakaran hebat lahan gambut di penjuru bumi ini, akibat kesalahan pengelolaan dan pemanfaatan oleh manusia, gambut pun berkata, “Di sini, semua orang menjadi kebun. Mereka menata dan memilih bibit akan ditanam. Lalu memagarinya dengan akal dan pikiran. Tanah menerima benih-benih itu, dan menjaganya. Merawatnya dengan kasih sayang. Hingga menghasilkan buah. Itulah hakikat berkebun. Semua bekerja. Semua mendapatkan hasil. Itulah hakikat keadilan bagi semua.”Pada intinya, cerita itu menjelaskan gambut adalah cermin peradaban. Adalah pesan-pesan cinta yang tertulis dalam prasasti leluhur. Pesan menjaga bumi dan kehidupan. Pesan agar kita selamat dari bencana. Tetapi kenyataan hari ini, gambut tidak lagi menjadi surga bagi semua. Gambut ditimbun, dibakar, dan dihancurkan. Semua menjadi sepi dan asing. Burung-burung terbang tanpa fajar dan sungai. Ikan-ikan meninggalkan rawa tanpa kemarau. Dan keterasingan itu sendiri adalah jutaan kebun yang pelan-pelan datang tanpa suara dan kegaduhan.“Itulah kenyataan yang diceritakan dalam drama ini. Sebuah kerja paradoks manusia dan ilmu pengetahuan mengelola alam jagat raya ini. Menggugah hati nurani dan cinta manusia tentang makna menghargai dan menjaga kelestarian alam. Mengingatkan arti dan hakikat keadilan dari jargon-jargon konservasi dan restorasi lingkungan,” ujar Conie di sela latihan di sanggar kebun Teater Potlot di Bandarlampung, Lampung.“Kau tak usah sibuk mengurus kami. Kami bisa mengurus diri kami sendiri. Kau urus saja dirimu,” ujar para gambut yang diperankan sejumlah aktor. Pertunjukan Teater Potlot ini akan dimulai dari Peringatan Hari Bumi di Palembang pada 23 Maret 2017. Peringatan Hari Bumi ini berdasarkan kelahiran Prasasti Talang Tuwo, sebuah prasasti ekologi milik Kerajaan Sriwijaya.Selanjutnya, direncanakan Teater Potlot akan pentas di Jambi (Mei), Lampung (Juni), Riau (Juli) dan Sumatera Barat (Agustus).Selain pertunjukan, kata Conie, juga dilakukan diskusi yang temanya seni dan lingkungan hidup. Sasaran pertunjukan dan diskusi selain pekerja seni, budaya, akademisi, penggiat lingkungan hidup, juga pelajar dan mahasiswa. “Kami berharap melalui seni pertunjukan teater, ke depan sebagian lahan gambut tetap terjaga, sementara yang dimanfaatkan dapat dikelola secara lestari, yang jauh dari berbagai persoalan yang menonjol saat ini seperti kebakaran,” katanya. Teater Potlot berdiri tahun 1984 di Palembang. Teater ini bermula dari komunitas kecil di sebuah kampung. Pada perkembangannya Teater Potlot lebih cenderung bereksplorasi dengan gagasan yang berorientasi pada konsep-konsep “teater pembebasan”. Potlot menginginkan teater terbebas dari ruang teks yang menyandera kebebasan kreatif. Tetapi tetap bisa berkomunikasi dan terpahami oleh penonton, terutama pesan-pesan moral yang hendak disampaikan.Salah satu yang menonjol teater, pada era Orde Baru atau tahun 1990-an, yakni pengusung gagasan “pembunuhan sutradara” yakni upaya pembongkaran feodalistik dunia teater sebagai seni pertunjukkan atau sistem pemerintahan di Indonesia. Beberapa produksinya seperti terakhir

[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan

teater potlot lahan gambut adalah aku juga dirimu demikian kutipan dialog para gambut dalam pertunjukkan rawa gambut akan dipentaskan keliling teater potlot maret agustus naskah drama ini mengisahkan pergulatan kehidupan manusia yang berada di kawasan rawa gambut di pesisir pantai timur sumatera sumatera selatan kabupaten ogan komering ilir banyuasin dan musi banyuasingambut menjadi tokohtokoh metafora yang menjelaskan siapa dirinya gambut pun bercerita tentang masa lalu dan sejarah ia seakan berkabar dan mengirim pesan kepada semua orang bagaimana berperilaku dan memperlakukan alam dan aneka hayati yang hidup di lahan basah yang subur dan makmur itu kata conie sema sang sutradara kepada akhir pekan lalulanjutnya gambut juga mengingatkan manusia yang mengelola dan memanfaatkan dirinya sebagai lahan berkebun dan berladang aku adalah surga bagi dirimu aku adalah sungai dan kolam pohonpohon dan kicau burung rumah bagi satwa dan beribu aneka hayati aku jutaan mata air dan ikanikan aku memberimu oksigen dan sumber mineral menjaga anak cucumu dari petaka dan kesengsaraan selalu berdoa hidupmu lebih lama dariku kata para gambut menjelaskan dirinya dalam cerita tersebut terkait dengan kerusakan dan kebakaran hebat lahan gambut di penjuru bumi ini akibat kesalahan pengelolaan dan pemanfaatan oleh manusia gambut pun berkata di sini semua orang menjadi kebun mereka menata dan memilih bibit akan ditanam lalu memagarinya dengan akal dan pikiran tanah menerima benihbenih itu dan menjaganya merawatnya dengan kasih sayang hingga menghasilkan buah itulah hakikat berkebun semua bekerja semua mendapatkan hasil itulah hakikat keadilan bagi semuapada intinya cerita itu menjelaskan gambut adalah cermin peradaban adalah pesanpesan cinta yang tertulis dalam prasasti leluhur pesan menjaga bumi dan kehidupan pesan agar kita selamat dari bencana tetapi kenyataan hari ini gambut tidak lagi menjadi surga bagi semua gambut ditimbun dibakar dan dihancurkan semua menjadi sepi dan asing burungburung terbang tanpa fajar dan sungai ikanikan meninggalkan rawa tanpa kemarau dan keterasingan itu sendiri adalah jutaan kebun yang pelanpelan datang tanpa suara dan kegaduhanitulah kenyataan yang diceritakan dalam drama ini sebuah kerja paradoks manusia dan ilmu pengetahuan mengelola alam jagat raya ini menggugah hati nurani dan cinta manusia tentang makna menghargai dan menjaga kelestarian alam mengingatkan arti dan hakikat keadilan dari jargonjargon konservasi dan restorasi lingkungan ujar conie di sela latihan di sanggar kebun teater potlot di bandarlampung lampungkau tak usah sibuk mengurus kami kami bisa mengurus diri kami sendiri kau urus saja dirimu ujar para gambut yang diperankan sejumlah aktor pertunjukan teater potlot ini akan dimulai dari peringatan hari bumi di palembang pada maret peringatan hari bumi ini berdasarkan kelahiran prasasti talang tuwo sebuah prasasti ekologi milik kerajaan sriwijayaselanjutnya direncanakan teater potlot akan pentas di jambi mei lampung juni riau juli dan sumatera barat agustusselain pertunjukan kata conie juga dilakukan diskusi yang temanya seni dan lingkungan hidup sasaran pertunjukan dan diskusi selain pekerja seni budaya akademisi penggiat lingkungan hidup juga pelajar dan mahasiswa kami berharap melalui seni pertunjukan teater ke depan sebagian lahan gambut tetap terjaga sementara yang dimanfaatkan dapat dikelola secara lestari yang jauh dari berbagai persoalan yang menonjol saat ini seperti kebakaran katanya teater potlot berdiri tahun di palembang teater ini bermula dari komunitas kecil di sebuah kampung pada perkembangannya teater potlot lebih cenderung bereksplorasi dengan gagasan yang berorientasi pada konsepkonsep teater pembebasan potlot menginginkan teater terbebas dari ruang teks yang menyandera kebebasan kreatif tetapi tetap bisa berkomunikasi dan terpahami oleh penonton terutama pesanpesan moral yang hendak disampaikansalah satu yang menonjol teater pada era orde baru atau tahun an yakni pengusung gagasan pembunuhan sutradara yakni upaya pembongkaran feodalistik dunia teater sebagai seni pertunjukkan atau sistem pemerintahan di indonesia beberapa produksinya seperti terakhir

Tantangan Pasca Pilkada, Berharap Bisa Jaga SDA dengan Baik. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak telah digelar di beberapa wilayah Indonesia. Sebagian masyarakat dibuat sibuk dan dituntut aktif terlibat dalam euforia berbalut pesta demokrasi. Begitu kira – kira harapan atas terselenggaranya pemilihan pemimpin.Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin daerah, sudah seharusnya memperhatikan keberlanjutan dari aspek lingkungan dalam mengembangkan potensi di masing – masing daerah demi kemakmuran rakyatnya. Pun terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumberdaya Alam (SDA) yang selama ini menjadi incaran investor dan terkadang masuk dalam janji paslon pilkada. Hal ini menjadi wanti-wanti penting, mengingat pengelolaan sumberdaya alam di tingkat daerah masih banyak yang belum dilakukan dengan baik. Dalam diskusi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) Indonesia di Gedung Sate, Bandung, Jabar, akhir pekan lalu, hal ini diungkapkan oleh perwakilan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).“KPK hadir untuk mengajak Pemda aktif menata lingkungan hidup dan sumber daya agar menjadi lebih baik. Apalagi diprediksikan kedepan persaingan bukan lagi tentang mendapatkan teknologi melainkan air dan sumber daya,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang.Dia menuturkan KPK sudah melakukan penelitian terlebih di sektor SDA. KPK menemukan pelanggaran yang terjadi seperti banyaknya pertambangan yang tak berizin, tidak membayar pajak dan diabaikannya Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).Menurutnya, jika merujuk pada amanat UUD 1945 Pasal 33 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kesempatan sama, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Jabar, Eddy Iskandar Muda Nasution menyampaikan laporan potensi dan problematika SDA di Jawa Barat.Eddy menuturkan pihaknya sedang melakukan penataan kembali perihal perizinan di sektor pertambangan yang saat ini kewenangan beralih dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi dan telah menerima 613 berkas dokumen perizinan pertembangan secara parsial.Rincian pertambangan tersebut terdiri dari (CnC) berjumlah 330, antara lain 13 ekplorasi dan 316 izin operasi produksi serta 1 eksplorasi batu bara. Ditambah terdiri dari 13 ekplorasi mineral dan 277 operasi produksi 277 dengan total 290.Dia mengungkapkan, permasalahan pada pertambangan yakni adanya piutang dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode 2011 – 2014 yang belum dibayarkan sebesar Rp9,5 miliar yang terdiri dari iuran tetap dan royalti, sebagaimana permintaan Dirjen Minerba.Selain itu juga, banyak lahan bekas pertambangan yang ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan masih adanya pertambangan tanpa izin yang mengatasnamakan masyarakat.Dalam waktu dekat, selain kewenangan dalam persoalan pertambangan, Dinas ESDM juga akan menertibkan perizinan penggunaan air tanah. Menurut data, saat ini telah terdapat 5.471 perusahana yang memegang 7.242 izin pengambilan air tanah. Di tahun 2016 saja volume air tanah yang digunakan mencapai 151,636 juta meter kubik. Nilai pajak air tanah yagn dibayarkan dalam setahunnya menembus Rp14,5 miliar.Kepala Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat, Nana Nasuha mengutarakan beberapa data soal penggunaan air permukaan untuk bahan baku masih belum maksimal. Dari 48 miliar meter kubik per tahun potensi air permukaan, namun yang termanfaatkan hanya 14,4 miliar meter kubik. Mayoritas dari jumlah itu yakni 13,5 miliar kubik dipergunakan untuk irigasi dan baru 872 juta meter kubik yang dimanfaatkan oleh rumah tangga dan industri.Nana menerangkan, salah satu kendala penggunaan air adalah belum semua memiliki untuk menghitung penggunaan air permukaan. Tetapi, izin yang sudah diterbitakan untuk penggunaan air permukaan hingga saat ini berjumlah 781. Dan nilai uang yang diperolehan dari air berkisaran Rp380 miliar dengan penghasil pajak 10% atau Rp38 miliar. Sementara untuk kondisi hutan, Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat, Budi Susatijo, mengatakan pihaknya fokus terhadap penanganan kawasan hulu Sungai Cimanuk, Citarum, Ciliwung dan Cisadane, yang terdiri dari kawasan hutan konservasi, lindung, dan diluar kawasan hutan semisal perkebunan serta pertanian.Menurutnya, saat ini permasalahan yang berhubungan dengan keberadaan hutan masih terjadinya ancaman perambahan lahan. Sedangkan dikawasan hulu adanya pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian yang tidak mematuhi kaidah konservasi serta lahan kritis yang mencapai kurang lebih 5000 hektare di 4 Sub DAS tersebut.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Daerah Jawa Barat, Anang Sudarna menambahkan persoalan lain yang kompleks dihadapi saat ini, salah satunya terkait pencemaran sungai oleh industri. Misalnya saja di sepanjang DAS Citarum terdapat kurang lebih 500 industri dengan rapor masih membuang limbah ke sungai tanpa melalui proses IPAL dan limbah sampah yang ikut mencemari.

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

tantangan pasca pilkada berharap bisa jaga sda dengan baik pemilihan kepala daerah pilkada serentak telah digelar di beberapa wilayah indonesia sebagian masyarakat dibuat sibuk dan dituntut aktif terlibat dalam euforia berbalut pesta demokrasi begitu kira kira harapan atas terselenggaranya pemilihan pemimpinsiapapun yang terpilih menjadi pemimpin daerah sudah seharusnya memperhatikan keberlanjutan dari aspek lingkungan dalam mengembangkan potensi di masing masing daerah demi kemakmuran rakyatnya pun terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam sda yang selama ini menjadi incaran investor dan terkadang masuk dalam janji paslon pilkada hal ini menjadi wantiwanti penting mengingat pengelolaan sumberdaya alam di tingkat daerah masih banyak yang belum dilakukan dengan baik dalam diskusi gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam gnpsda indonesia di gedung sate bandung jabar akhir pekan lalu hal ini diungkapkan oleh perwakilan dari kpk komisi pemberantasan korupsikpk hadir untuk mengajak pemda aktif menata lingkungan hidup dan sumber daya agar menjadi lebih baik apalagi diprediksikan kedepan persaingan bukan lagi tentang mendapatkan teknologi melainkan air dan sumber daya kata wakil ketua kpk saut situmorangdia menuturkan kpk sudah melakukan penelitian terlebih di sektor sda kpk menemukan pelanggaran yang terjadi seperti banyaknya pertambangan yang tak berizin tidak membayar pajak dan diabaikannya analisis dampak lingkungan amdalmenurutnya jika merujuk pada amanat uud pasal bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat dalam kesempatan sama kepala dinas energi dan sumber daya mineral esdm pemprov jabar eddy iskandar muda nasution menyampaikan laporan potensi dan problematika sda di jawa barateddy menuturkan pihaknya sedang melakukan penataan kembali perihal perizinan di sektor pertambangan yang saat ini kewenangan beralih dari pemerintah kabupatenkota ke provinsi dan telah menerima berkas dokumen perizinan pertembangan secara parsialrincian pertambangan tersebut terdiri dari cnc berjumlah antara lain ekplorasi dan izin operasi produksi serta eksplorasi batu bara ditambah terdiri dari ekplorasi mineral dan operasi produksi dengan total dia mengungkapkan permasalahan pada pertambangan yakni adanya piutang dari penerimaan negara bukan pajak pnbp periode yang belum dibayarkan sebesar rp miliar yang terdiri dari iuran tetap dan royalti sebagaimana permintaan dirjen minerbaselain itu juga banyak lahan bekas pertambangan yang ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan masih adanya pertambangan tanpa izin yang mengatasnamakan masyarakatdalam waktu dekat selain kewenangan dalam persoalan pertambangan dinas esdm juga akan menertibkan perizinan penggunaan air tanah menurut data saat ini telah terdapat perusahana yang memegang izin pengambilan air tanah di tahun saja volume air tanah yang digunakan mencapai juta meter kubik nilai pajak air tanah yagn dibayarkan dalam setahunnya menembus rp miliarkepala dinas sumber daya air jawa barat nana nasuha mengutarakan beberapa data soal penggunaan air permukaan untuk bahan baku masih belum maksimal dari miliar meter kubik per tahun potensi air permukaan namun yang termanfaatkan hanya miliar meter kubik mayoritas dari jumlah itu yakni miliar kubik dipergunakan untuk irigasi dan baru juta meter kubik yang dimanfaatkan oleh rumah tangga dan industrinana menerangkan salah satu kendala penggunaan air adalah belum semua memiliki untuk menghitung penggunaan air permukaan tetapi izin yang sudah diterbitakan untuk penggunaan air permukaan hingga saat ini berjumlah dan nilai uang yang diperolehan dari air berkisaran rp miliar dengan penghasil pajak atau rp miliar sementara untuk kondisi hutan kepala dinas kehutanan jawa barat budi susatijo mengatakan pihaknya fokus terhadap penanganan kawasan hulu sungai cimanuk citarum ciliwung dan cisadane yang terdiri dari kawasan hutan konservasi lindung dan diluar kawasan hutan semisal perkebunan serta pertanianmenurutnya saat ini permasalahan yang berhubungan dengan keberadaan hutan masih terjadinya ancaman perambahan lahan sedangkan dikawasan hulu adanya pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian yang tidak mematuhi kaidah konservasi serta lahan kritis yang mencapai kurang lebih hektare di sub das tersebutkepala dinas lingkungan hidup dan daerah jawa barat anang sudarna menambahkan persoalan lain yang kompleks dihadapi saat ini salah satunya terkait pencemaran sungai oleh industri misalnya saja di sepanjang das citarum terdapat kurang lebih industri dengan rapor masih membuang limbah ke sungai tanpa melalui proses ipal dan limbah sampah yang ikut mencemari

Musim Penghujan, Buaya Muara Berkeliaran di Desa Catur Rahayu. Musim hujan menyebabkan banjir terjadi di berbagai daerah. Kejadian beda di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Tanjung Jabung Timur, Jambi, setelah hujan dan banjir, menyusul buaya-buaya masuk desa.“Tiga hari lalu saya ketemu buaya muara sebesar paha orang dewasa di tengah jalan,” kata Didik, warga Desa Catur Rahayu.Dia bilang, sudah lima tahun terakhir buaya sering masuk desa. “Biasa buaya-buaya ikut arus pasang surut. Ketika air pasang buaya masuk desa, ketika surut pergi lagi.”Tahun lalu kala banjir buaya masuk desa hingga dua kambing jadi korban. Selama 10 tahun terakhir, buaya sudah memakan korban tiga orang.Dia mengatakan, dulu pemerintah Tanjung Jabung Timur pernah berencana membuat penangkaran buaya. Hingga kini, tak ada kelanjutan.Faried, Kepala Seksi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi mengatakan, Desa Catur Rahayu dan sekitar memiliki populasi buaya cukup banyak.“Meskipun populasi buaya banyak tapi status areal penggunaan lain.”Dulu, katanya, wilayah ini berhutan, berubah jadi pemukiman dan perkebunan, hingga mempengaruhi habitat buaya. Mereka pun masuk desa. BKSDA, katanya, sejauh ini hanya sosialisasi agar masyarakat waspada buaya.Hingga 16 Februari ini, dia belum mendapat laporan dari warga mengenai buaya masuk desa. “Jika memang diperlukan kami siap memindahkan buaya-buaya ke lokasi jauh dari pemukiman warga” ucap Faried.Hingga kini, tak ada yang tahu perkiraan populasi buaya muara di sungai sekitar Desa Catur Rahayu, karena belum ada penelitian.Buaya muara (), banyak ditemui di sungai-sungai dekat laut. Buaya jantan dewasa bisa sampai enam meter dan mampu memiliki berat hingga satu ton. Buaya betina ukuran tubuh jauh lebih kecil, tiga meter.International Union for Conservation of Nature, lembaga internasional untuk konservasi kekayaan alam memberikan status risiko rendah () untuk buaya muara.

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan

musim penghujan buaya muara berkeliaran di desa catur rahayu musim hujan menyebabkan banjir terjadi di berbagai daerah kejadian beda di desa catur rahayu kecamatan dendang tanjung jabung timur jambi setelah hujan dan banjir menyusul buayabuaya masuk desatiga hari lalu saya ketemu buaya muara sebesar paha orang dewasa di tengah jalan kata didik warga desa catur rahayudia bilang sudah lima tahun terakhir buaya sering masuk desa biasa buayabuaya ikut arus pasang surut ketika air pasang buaya masuk desa ketika surut pergi lagitahun lalu kala banjir buaya masuk desa hingga dua kambing jadi korban selama tahun terakhir buaya sudah memakan korban tiga orangdia mengatakan dulu pemerintah tanjung jabung timur pernah berencana membuat penangkaran buaya hingga kini tak ada kelanjutanfaried kepala seksi wilayah iii balai konservasi sumber daya alam jambi mengatakan desa catur rahayu dan sekitar memiliki populasi buaya cukup banyakmeskipun populasi buaya banyak tapi status areal penggunaan laindulu katanya wilayah ini berhutan berubah jadi pemukiman dan perkebunan hingga mempengaruhi habitat buaya mereka pun masuk desa bksda katanya sejauh ini hanya sosialisasi agar masyarakat waspada buayahingga februari ini dia belum mendapat laporan dari warga mengenai buaya masuk desa jika memang diperlukan kami siap memindahkan buayabuaya ke lokasi jauh dari pemukiman warga ucap fariedhingga kini tak ada yang tahu perkiraan populasi buaya muara di sungai sekitar desa catur rahayu karena belum ada penelitianbuaya muara banyak ditemui di sungaisungai dekat laut buaya jantan dewasa bisa sampai enam meter dan mampu memiliki berat hingga satu ton buaya betina ukuran tubuh jauh lebih kecil tiga meterinternational union for conservation of nature lembaga internasional untuk konservasi kekayaan alam memberikan status risiko rendah untuk buaya muara

Lingkungan Rusak, Pemerintah Kena Gugat Pulihkan Danau Toba. Begini pemandangan di Danau TOba. Keramba jaring apung bertebar dimana-mana. Foto: Ayat S Karokaro Tim litigasi Yayasan Pencinta Danau Toba, menggugat Pemerintah Indonesia mengembalikan dan memulihkan lingkungan Danau Toba yang sudah rusak. Sidang gugatan di PTUN Medan, Sumatera Utara, digelar Senin (20/2/17).Alasan gugatan, tim ada data temuan penebangan hutan, pembakaran lahan jadi perkebunan sawit dan hutan tanaman industri mengubah hutan alam jadi kebun eukaliptus. Lalu Danau Toba tercemar keramba jaring apung skala besar, penggunaan bahan kimia berbahaya, eksploitasi galian C, cagar budaya hancur, bebatuan peninggalan sejarah rusak, sampai izin pengelolaan kayu (IPK) kepada PT GDS. Buntutnya, kerusakan ekosistem Toba. Atas dasar itulah, mereka menggugat pemerintah memulihkan lingkungan Danau Toba.Data tim litigasi YPDT, sebagian besar kerusakan lingkungan di Danau Toba karena kegiatan perusahaan hingga berdampak pada kerusakan. Sejumlah perusahaan terdeteksi tim litigasi antara lain PT Toba Pulp Lestari, PT Inalum, PT Aqua Farm Nusantara, PT Suri Tani Pemuka, PT Allegrindo, PT Gorga Duma Sari dan PT Simalem Resort.Robert Paruhum Siahaan, Ketua tim litigasi YPDT, mengatakan, perusahaan-perusahaan itu mendapatkan izin di Danau Toba tanpa diawasi ketat hingga menyebabkan kerusakan lingkungan cukup parah.Sebelum gugatan, tim mencoba menyurati pemerintah pusat maupun daerah, namun tak mendapat respon.Mereka telah mengirimkan surat notifikasi kepada pemerintah agar segera memulihkan kondisi lingkungan di Danau Toba. Apabila dalam tempo 60 hari tak ada reaksi, mereka akan menuntut perdata dan pidana. Jhohannes Marbun, Sekretaris Eksekutif YPDT, mengatakan, sebagai desakan kepada pemerintah agar bekerja cepat, baru-baru ini mereka bersama masyarakat Batak di Jakarta menamakan diri Naposo Batak Jabodetabek menggelar unjukrasa di Ancol.Peserta menandatangani surat permohonan pencabutan izin usaha KJA sejumlah perusahaan di Danau Toba. Surat ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, ditembuskan kepada Presiden RI, dan Menteri Pertanian yang dianggap pemberi izin pertama kali kepada perusahaan-perusahaan itu. Dalam surat mereka menuntut cabut izin perusahaan-perusahaan beroperasi di sekitar Danau Toba, seperti TPL dituding menebang hutan, Aquafarm Nusantara dan Suri Tani Pemuka, dianggap mengotori air Danau Toba. Lalu, PT. Allegrindo, perusahaan peternakan babi di Simalungun yang membuang limbah dan kotoran ke Danau Toba.“Kami meminta perusahaan memulihkan Danau Toba. Presiden Jokowi sudah mengetahui ini dan minta kementerian terkait menindaklanjuti, namun belum ada progres.”Mangaliat Simarmata, Wakil Ketua Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba, mengatakan, aksi YPDT patut didukung, karena bagian upaya jadikan Danau Toba salah satu lokasi pariwisata andalan nasional.Sasaran wisata andalan, katanya, sulit tercapai kalau banyak masalah seperti kerusakan lingkungan, baik KJA, minim konservasi, sampai konflik penyerobotan hutan adat, tak selesai.“Secara perdata Februari ini akan ada gugatan di PN Balige terhadap dua perusahaan jaring apung di Danau Toba, yaitu Suri Tani dan Aquafarm. Harus ada gerak cepat mengembalikan lingkungan Danau Toba.” Pada konferensi Geopark Global Unesco (UGG) di Jepang, September 2015, kata Simarmata, Geopark Kaldera Toba belum jadi anggota karena dianggap belum matang. UGG memberikan lima rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia melalui delegasi tim Geopark Kaldera Toba Nasional.“Inti rekomendasi itu agar Geopark Kaldera Toba harus operasional dulu di lapangan, ada edukasi, pembenahan panel-panel edukasi geosite Geopark Kaldera Toba, konservasi dan promosi budaya kawasan berkelanjutan,” katanya.Pembenahan 15 geosite utama Geopark Kaldera Toba tahun ini, katanya, sangat urgen, mengingat Oktober-November 2017, akan diusulkan kembali masuk UGG.Tujuan akhir Geopark Kaldera Toba, katanya, bukan sekadar mendapat sertifikat. Terpenting, konservasi situs super-volcano Toba menyeluruh, dikelola warga lokal, pada gilirannya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjamin kehidupan berkelanjutan.

[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan konservasi lingkungan

lingkungan rusak pemerintah kena gugat pulihkan danau toba begini pemandangan di danau toba keramba jaring apung bertebar dimanamana foto ayat s karokaro tim litigasi yayasan pencinta danau toba menggugat pemerintah indonesia mengembalikan dan memulihkan lingkungan danau toba yang sudah rusak sidang gugatan di ptun medan sumatera utara digelar senin alasan gugatan tim ada data temuan penebangan hutan pembakaran lahan jadi perkebunan sawit dan hutan tanaman industri mengubah hutan alam jadi kebun eukaliptus lalu danau toba tercemar keramba jaring apung skala besar penggunaan bahan kimia berbahaya eksploitasi galian c cagar budaya hancur bebatuan peninggalan sejarah rusak sampai izin pengelolaan kayu ipk kepada pt gds buntutnya kerusakan ekosistem toba atas dasar itulah mereka menggugat pemerintah memulihkan lingkungan danau tobadata tim litigasi ypdt sebagian besar kerusakan lingkungan di danau toba karena kegiatan perusahaan hingga berdampak pada kerusakan sejumlah perusahaan terdeteksi tim litigasi antara lain pt toba pulp lestari pt inalum pt aqua farm nusantara pt suri tani pemuka pt allegrindo pt gorga duma sari dan pt simalem resortrobert paruhum siahaan ketua tim litigasi ypdt mengatakan perusahaanperusahaan itu mendapatkan izin di danau toba tanpa diawasi ketat hingga menyebabkan kerusakan lingkungan cukup parahsebelum gugatan tim mencoba menyurati pemerintah pusat maupun daerah namun tak mendapat responmereka telah mengirimkan surat notifikasi kepada pemerintah agar segera memulihkan kondisi lingkungan di danau toba apabila dalam tempo hari tak ada reaksi mereka akan menuntut perdata dan pidana jhohannes marbun sekretaris eksekutif ypdt mengatakan sebagai desakan kepada pemerintah agar bekerja cepat barubaru ini mereka bersama masyarakat batak di jakarta menamakan diri naposo batak jabodetabek menggelar unjukrasa di ancolpeserta menandatangani surat permohonan pencabutan izin usaha kja sejumlah perusahaan di danau toba surat ditujukan kepada menteri kelautan dan perikanan ditembuskan kepada presiden ri dan menteri pertanian yang dianggap pemberi izin pertama kali kepada perusahaanperusahaan itu dalam surat mereka menuntut cabut izin perusahaanperusahaan beroperasi di sekitar danau toba seperti tpl dituding menebang hutan aquafarm nusantara dan suri tani pemuka dianggap mengotori air danau toba lalu pt allegrindo perusahaan peternakan babi di simalungun yang membuang limbah dan kotoran ke danau tobakami meminta perusahaan memulihkan danau toba presiden jokowi sudah mengetahui ini dan minta kementerian terkait menindaklanjuti namun belum ada progresmangaliat simarmata wakil ketua badan pengelola geopark kaldera toba mengatakan aksi ypdt patut didukung karena bagian upaya jadikan danau toba salah satu lokasi pariwisata andalan nasionalsasaran wisata andalan katanya sulit tercapai kalau banyak masalah seperti kerusakan lingkungan baik kja minim konservasi sampai konflik penyerobotan hutan adat tak selesaisecara perdata februari ini akan ada gugatan di pn balige terhadap dua perusahaan jaring apung di danau toba yaitu suri tani dan aquafarm harus ada gerak cepat mengembalikan lingkungan danau toba pada konferensi geopark global unesco ugg di jepang september kata simarmata geopark kaldera toba belum jadi anggota karena dianggap belum matang ugg memberikan lima rekomendasi kepada pemerintah indonesia melalui delegasi tim geopark kaldera toba nasionalinti rekomendasi itu agar geopark kaldera toba harus operasional dulu di lapangan ada edukasi pembenahan panelpanel edukasi geosite geopark kaldera toba konservasi dan promosi budaya kawasan berkelanjutan katanyapembenahan geosite utama geopark kaldera toba tahun ini katanya sangat urgen mengingat oktobernovember akan diusulkan kembali masuk uggtujuan akhir geopark kaldera toba katanya bukan sekadar mendapat sertifikat terpenting konservasi situs supervolcano toba menyeluruh dikelola warga lokal pada gilirannya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjamin kehidupan berkelanjutan

Mungkinkah Lansekap Berbasis Budaya di Sumatera Selatan?. Dampak negatif dari eksploitatif alam yang tidak lestari selama dua abad terakhir di Indonesia, dan dunia umumnya, sudah dirasakan kita yang hidup pada saat ini.Kita cenderung mempersoalkan perubahan ekologi seperti pemanasan global, habisnya atau terancamnya kekayaan hayati dan satwa, krisis energi, serta krisis pangan. Namun hanya sedikit yang mengaitkan antara permasalahan ekologis dengan ancaman kepunahan jejak peradaban besar bangsa ini.Misalnya, hancurnya bentang alam lahan rawa gambut di wilayah pesisir timur Sumatera Selatan akibat ilegal logging, pertambangan, kebakaran, dan perubahan fungsi lahan, sebenarnya bukan hanya merusak lansekap ekologi juga menghancurkan lansekap budaya masyarakat pesisir masyarakat Sriwijaya yang di masa lalu sangat arif atau lestari terhadap rawa gambut.Artinya, jika kondisi ekologi tersebut dikembalikan, tapi budaya yang berkembang di masyarakat tidak lestari atau tetap melakukan aktivitas eksploitatif, maka kerusakan ekologi akan kembali terjadi; atau akan membuat berbagai proyek yang diinisiasi akan mengalami banyak hambatan atau berjalan tidak optimal.Pemda Sumatera Selatan merupakan salah satu pionir dalam membangun lansekap berkelanjutan. Setidaknya, itu dapat dirunut dari proyek Kelola Sendang (Sembilang-Dangku) di Kabupaten Musi Banyuasin, dimana pemerintah Sumatera Selatan bekerjasama dengan ZSL (). Proyek ini melibatkan para pemangku kepentingan. Baik masyarakat, lembaga peduli lingkungan hidup regional dan international, pelaku bisnis, serta pemerintah.Mengutip buku (Rob Krier, 1979), lansekap adalah suatu sistem yang menyeluruh yang di dalamnya ada hubungan antara komponen biotik dan abiotik, termasuk komponen pengaruh manusianya. Didalamnya bukan hanya tentang penataan tanaman, satwa, pengaturan tata ruang, serta pemeliharaan infrastruktur, juga merupakan hubungan manusia dengan alam atau kebudayaannya.Ternyata, gayung bersambut, gagasan ini pun mendapatkan dukungan dari dunia international, sehingga Sumatera Selatan dipercaya sebagai penyelenggara pada Mei 2017 nanti. Pertanyaannya, bagaimana lansekap berkelanjutan ini kemudian diwarnai sekaligus dengan revitalisasi budaya, semangat yang diwarisi berakar dari budaya yang sudah ada di Sumatera Selatan?Merujuk dari sejarah. Pada tahun 684 masehi, Raja Sriwijaya Sri Jayanasa, yang telah membuat prasasti Talang Tuwo yang berisi pesan pengelolaan lingkungan hidup berbasis lansekap. Selain bicara soal pengelolaan tanaman, maka isi prasasti juga mengatur soal tata kelola air, seperti pembuatan dam dan kolam-kolam. Wilayah yang dirujuk dalam prasasti ini, lokasinya diperkirakan berada di kawasan Talangkelapa dan Gandus, Palembang.Adapun nilai-nilai yang dapat diambil dari Prasasti Talang Tuwo terkait dengan , yakni: , pembuatan sebuah kawasan (lansekap) dengan simbol taman Sriksetra yang berguna untuk semua makhluk hidup. kawasan tersebut memenuhi kebutuhan pangan dan tempat tinggal semua makhluk hidup. semua makhluk hidup sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. mereka hidup damai. manusianya memiliki hati yang luhur dan cerdas.Dalam pemikiran penulis, yang dimaksud dengan “taman” bukanlah seperti taman modern yang seperti yang dikenal sekarang, namun merujuk pada sebuah kawasan hutan, yang ditanami beragam jenis tanaman seperti pinang, kelapa, aren, bambu, sagu, dan lainnya, yang menjadi sumber makanan bagi semua makhluk hidup, baik yang menetap maupun tidak.Dan, harapan sang raja dari pembuatan taman tersebut adalah puncak peradaban manusia yakni adanya masyarakat yang hidup sehat, damai, cerdas, selamat di dunia maupun di akhirat.Dengan demikian jelas bahwa petunjuk dalam prasasti tersebut bukan hanya mengatur soal tanaman, satwa, tata kelola air, namun secara holistik termasuk manusia yang merupakan bagian yang terintegrasi dalam sebuah lansekap ekosistem. Saat ini satu hal penting dalam menjalankan program lansekap berkelanjutan yakni membangun atau membentuk kesadaran manusia yang terlibat di dalamnya, baik sebagai masyarakat, pelaku usaha, penyelenggara pemerintahan, maupun penggiat lingkungan hidup. Persis seperti yang disebutkan dalam prasasti Talang Tuwo.Nilai-nilai ini yang kemudian akan dibangun atau disampaikan kepada manusia yang terlibat dalam sebuah proyek lansekap berkelanjutan di Sumatera Selatan.Guna mewujudkan pembangunan manusia Talang Tuwo tersebut antara lain membangun komitmen berbagai pihak. pemetaan dan sosialisasi. pendidikan baik formal dan nonformal. pembuatan kebijakan hukum di wilayah lansekap. monitoring.Ada beberapa wilayah yang berpotensi dijadikan model lansekap berkelanjutan di Sumatera Selatan yang beranjak dari budaya, yang dilihat dari etnis, tradisi dan seni, bahasa, artefak sejarah, selain Lansekap Sendang (Sembilang-Dangku), yakni lansekap Pasemah, Semende, Rawas, Benakat, Danau Ranau, Komering, Tulungselapan, Mesuji, Air Sugihan, Sendang, Musi, Palembang.Semoga, apa yang dicitakan Raja Sriwijaya seribu empat ratus tahun lalu dan diimpikan oleh para pengambil kebijakan saat ini dapat terwujud dan berjalan lancar demi masa depan bumi guna mewujudkan “kemakmuran bersama yang lestari” yang dicitakan tersebut. * ,

[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan

mungkinkah lansekap berbasis budaya di sumatera selatan dampak negatif dari eksploitatif alam yang tidak lestari selama dua abad terakhir di indonesia dan dunia umumnya sudah dirasakan kita yang hidup pada saat inikita cenderung mempersoalkan perubahan ekologi seperti pemanasan global habisnya atau terancamnya kekayaan hayati dan satwa krisis energi serta krisis pangan namun hanya sedikit yang mengaitkan antara permasalahan ekologis dengan ancaman kepunahan jejak peradaban besar bangsa inimisalnya hancurnya bentang alam lahan rawa gambut di wilayah pesisir timur sumatera selatan akibat ilegal logging pertambangan kebakaran dan perubahan fungsi lahan sebenarnya bukan hanya merusak lansekap ekologi juga menghancurkan lansekap budaya masyarakat pesisir masyarakat sriwijaya yang di masa lalu sangat arif atau lestari terhadap rawa gambutartinya jika kondisi ekologi tersebut dikembalikan tapi budaya yang berkembang di masyarakat tidak lestari atau tetap melakukan aktivitas eksploitatif maka kerusakan ekologi akan kembali terjadi atau akan membuat berbagai proyek yang diinisiasi akan mengalami banyak hambatan atau berjalan tidak optimalpemda sumatera selatan merupakan salah satu pionir dalam membangun lansekap berkelanjutan setidaknya itu dapat dirunut dari proyek kelola sendang sembilangdangku di kabupaten musi banyuasin dimana pemerintah sumatera selatan bekerjasama dengan zsl proyek ini melibatkan para pemangku kepentingan baik masyarakat lembaga peduli lingkungan hidup regional dan international pelaku bisnis serta pemerintahmengutip buku rob krier lansekap adalah suatu sistem yang menyeluruh yang di dalamnya ada hubungan antara komponen biotik dan abiotik termasuk komponen pengaruh manusianya didalamnya bukan hanya tentang penataan tanaman satwa pengaturan tata ruang serta pemeliharaan infrastruktur juga merupakan hubungan manusia dengan alam atau kebudayaannyaternyata gayung bersambut gagasan ini pun mendapatkan dukungan dari dunia international sehingga sumatera selatan dipercaya sebagai penyelenggara pada mei nanti pertanyaannya bagaimana lansekap berkelanjutan ini kemudian diwarnai sekaligus dengan revitalisasi budaya semangat yang diwarisi berakar dari budaya yang sudah ada di sumatera selatanmerujuk dari sejarah pada tahun masehi raja sriwijaya sri jayanasa yang telah membuat prasasti talang tuwo yang berisi pesan pengelolaan lingkungan hidup berbasis lansekap selain bicara soal pengelolaan tanaman maka isi prasasti juga mengatur soal tata kelola air seperti pembuatan dam dan kolamkolam wilayah yang dirujuk dalam prasasti ini lokasinya diperkirakan berada di kawasan talangkelapa dan gandus palembangadapun nilainilai yang dapat diambil dari prasasti talang tuwo terkait dengan yakni pembuatan sebuah kawasan lansekap dengan simbol taman sriksetra yang berguna untuk semua makhluk hidup kawasan tersebut memenuhi kebutuhan pangan dan tempat tinggal semua makhluk hidup semua makhluk hidup sehat dan terhindar dari berbagai penyakit mereka hidup damai manusianya memiliki hati yang luhur dan cerdasdalam pemikiran penulis yang dimaksud dengan taman bukanlah seperti taman modern yang seperti yang dikenal sekarang namun merujuk pada sebuah kawasan hutan yang ditanami beragam jenis tanaman seperti pinang kelapa aren bambu sagu dan lainnya yang menjadi sumber makanan bagi semua makhluk hidup baik yang menetap maupun tidakdan harapan sang raja dari pembuatan taman tersebut adalah puncak peradaban manusia yakni adanya masyarakat yang hidup sehat damai cerdas selamat di dunia maupun di akhiratdengan demikian jelas bahwa petunjuk dalam prasasti tersebut bukan hanya mengatur soal tanaman satwa tata kelola air namun secara holistik termasuk manusia yang merupakan bagian yang terintegrasi dalam sebuah lansekap ekosistem saat ini satu hal penting dalam menjalankan program lansekap berkelanjutan yakni membangun atau membentuk kesadaran manusia yang terlibat di dalamnya baik sebagai masyarakat pelaku usaha penyelenggara pemerintahan maupun penggiat lingkungan hidup persis seperti yang disebutkan dalam prasasti talang tuwonilainilai ini yang kemudian akan dibangun atau disampaikan kepada manusia yang terlibat dalam sebuah proyek lansekap berkelanjutan di sumatera selatanguna mewujudkan pembangunan manusia talang tuwo tersebut antara lain membangun komitmen berbagai pihak pemetaan dan sosialisasi pendidikan baik formal dan nonformal pembuatan kebijakan hukum di wilayah lansekap monitoringada beberapa wilayah yang berpotensi dijadikan model lansekap berkelanjutan di sumatera selatan yang beranjak dari budaya yang dilihat dari etnis tradisi dan seni bahasa artefak sejarah selain lansekap sendang sembilangdangku yakni lansekap pasemah semende rawas benakat danau ranau komering tulungselapan mesuji air sugihan sendang musi palembangsemoga apa yang dicitakan raja sriwijaya seribu empat ratus tahun lalu dan diimpikan oleh para pengambil kebijakan saat ini dapat terwujud dan berjalan lancar demi masa depan bumi guna mewujudkan kemakmuran bersama yang lestari yang dicitakan tersebut

Kajian BNPB: Kerusakan Lingkungan Lebih Cepat daripada Pemulihan. Kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menunjukkan laju degradasi lingkungan lebih cepat daripada laju pemulihan, yaitu dua setengah kali lipat. Kondisi ini, memberikan gambaran ke depan, tantangan penanganan bencana makin berat.Willem Rampangilei Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengatakan, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, laju pembangunan dan ketidakseimbangan tata ruang, adalah faktor-faktor pendorong bencana.“Perlu kesadaran berbagai pihak baik masyarakat, pemerintah dan swasta,” katanya di Yogyakarta, dua pekan lalu.Selama ini, katanya, setidaknya negara menanggung kerugian Rp30 triliun per tahun dampak bencana yang mendera berbagai penjuru negeri. Belum lagi, bencana ekologi seperti kebakaran hutan dan lahan, negara harus menanggung kerugian hingga Rp221 triliun.“Pengurangan risiko bencana penting. Jelas bencana telah mengganggu pencapaian pembangunan nasional kita,” katanya.Dia prihatin banyak korban jiwa dari bencana ini. Dia mencontohkan, tahun 2016 tercatat 516 jiwa meninggal dunia. Hingga Februari 2017 sebanyak 12 orang meninggal karena longsor di Bali. Belum lagi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kabupaten Bitung.“Kalau kita lihat bencana di Indonesia masih didominasi bencana hidrometeorologi,” katanya seraya mengatakan, selain kerugian material, juga immaterial.Untuk memulihkan dampak psikologis sangat lama. Belum lagi bicara kekayaan flora dan fauna, perlu puluhan bahkan ratusan tahun memulihkannya. Beberapa bencana mengakibatkan masalah antarnegara seperti kabut asap karhutla.Rektor UGM, Dwikorita Karnawati, mengungkapkan, jika 1960 sebanyak 85% penduduk Indonesia tinggal di desa-desa, sekarang kebalikan. Pada 2015 hingga sekarang, ketika sebagian besar masyarakat desa banyak urbanisasi, tinggal di desa hanya 46%. Celakanya, mereka yang tinggal di desa adalah orang-orang yang berusia lanjut. Belum lagi, tak sedikit merupakan janda-janda dan miskin.UGM, katanya, merasa bertanggungjawab mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. UGM bertekad mengembangkan . Ia dibangun melalui inovasi pengembangan sumber daya manusia, riset dan hilirisasi.“Riset-riset akan dikembangkan antara lain riset kebencanaan untuk mengurangi risiko bencana,” ucap Dwikorita.Sebelumnya, UGM dan BNBP menjalin kerja sama, memasang sistem peringatan dini bencana longsor. Ada 30 sistem peringatan dini longsor akan dipasang di 12 provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Bengkulu. Daerah lain, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.Suprayoga Hadi, Dirjen Pembangunan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengatakan, dari 120 daerah tertinggal, 95 desa daerah rawan bencana. Untuk itu, mau tak mau banyak pihak harus serius dalam menangani bencana benar-benar dan serius.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

kajian bnpb kerusakan lingkungan lebih cepat daripada pemulihan kajian badan nasional penanggulangan bencana bnpb menunjukkan laju degradasi lingkungan lebih cepat daripada laju pemulihan yaitu dua setengah kali lipat kondisi ini memberikan gambaran ke depan tantangan penanganan bencana makin beratwillem rampangilei kepala badan nasional penanggulangan bencana bnpb mengatakan pertumbuhan penduduk urbanisasi laju pembangunan dan ketidakseimbangan tata ruang adalah faktorfaktor pendorong bencanaperlu kesadaran berbagai pihak baik masyarakat pemerintah dan swasta katanya di yogyakarta dua pekan laluselama ini katanya setidaknya negara menanggung kerugian rp triliun per tahun dampak bencana yang mendera berbagai penjuru negeri belum lagi bencana ekologi seperti kebakaran hutan dan lahan negara harus menanggung kerugian hingga rp triliunpengurangan risiko bencana penting jelas bencana telah mengganggu pencapaian pembangunan nasional kita katanyadia prihatin banyak korban jiwa dari bencana ini dia mencontohkan tahun tercatat jiwa meninggal dunia hingga februari sebanyak orang meninggal karena longsor di bali belum lagi di nusa tenggara timur ntt dan kabupaten bitungkalau kita lihat bencana di indonesia masih didominasi bencana hidrometeorologi katanya seraya mengatakan selain kerugian material juga immaterialuntuk memulihkan dampak psikologis sangat lama belum lagi bicara kekayaan flora dan fauna perlu puluhan bahkan ratusan tahun memulihkannya beberapa bencana mengakibatkan masalah antarnegara seperti kabut asap karhutlarektor ugm dwikorita karnawati mengungkapkan jika sebanyak penduduk indonesia tinggal di desadesa sekarang kebalikan pada hingga sekarang ketika sebagian besar masyarakat desa banyak urbanisasi tinggal di desa hanya celakanya mereka yang tinggal di desa adalah orangorang yang berusia lanjut belum lagi tak sedikit merupakan jandajanda dan miskinugm katanya merasa bertanggungjawab mengurangi ketimpangan dan kemiskinan ugm bertekad mengembangkan ia dibangun melalui inovasi pengembangan sumber daya manusia riset dan hilirisasirisetriset akan dikembangkan antara lain riset kebencanaan untuk mengurangi risiko bencana ucap dwikoritasebelumnya ugm dan bnbp menjalin kerja sama memasang sistem peringatan dini bencana longsor ada sistem peringatan dini longsor akan dipasang di provinsi yaitu nanggroe aceh darussalam sumatera utara sumatera barat dan bengkulu daerah lain banten jawa barat jawa tengah jawa timur bali sulawesi utara sulawesi tengah dan sulawesi selatansuprayoga hadi dirjen pembangunan daerah tertentu kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi mengatakan dari daerah tertinggal desa daerah rawan bencana untuk itu mau tak mau banyak pihak harus serius dalam menangani bencana benarbenar dan serius

Alex Noerdin: Saya Jamin Tidak Ada Lagi Kiriman Kabut Asap dari Sumatera Selatan. Dalam pernyataannya di depan konferensi internasional yang diselenggarakan oleh (SIIA) di Singapura (07/04), Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menjamin provinsi Sumatera Selatan akan bebas dari api dan asap kebakaran hutan dan lahan.“Kami pastikan bahwa tidak ada asap yang berasal dari api kebakaran hutan dan lahan di provinsi Sumatera Selatan. ,” jelas Alex Noerdin yang disambut tepuk tangan meriah oleh para peserta konferensi internasional tersebut.Menurutnya, Sumatera harus bebas dari kabut asap, karena pada bulan Agustus 2018 yang akan datang provinsi itu, bersama DKI Jakarta, akan menggelar olahraga terbesar bangsa-bangsa Asia, Asian Games XVIII. “Apa jadinya kalau ada kabut asap,” jelasnyaSeperti diketahui, selain warga Indonesia, maka warga negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun merasakan dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan musiman yang parah selama bertahun-tahun. Bahkan pada tahun 2015, indeks udara di Singapura merupakan yang terparah sejak 15 tahun.Provinsi-provinsi di Sumatera, seperti Sumatera Selatan, Jambi dan Riau merupakan wilayah yang paling sering mengalami kebakaran hutan dan lahan baik yang terjadi di lahan konsesi maupun perkebunan milik rakyat selama belasan tahun. Struktur lahan gambut yang membuat api menjalar di bawah permukaan tanah semakin menyulitkan usaha pemadaman api yang terjadi.Pada tahun 2015, dilaporkan ratusan ribu orang di provinsi Sumatera Selatan terdampak kabut asap yang disebabkan terbakarnya sekitar 900 ribu lahan gambut di provinsi itu. Presiden Jokowi sendiri bahkan mengecek langsung lapangan. Alex Noerdin mengakui tahun 2017 tantangannya akan lebih berat daripada tahun lalu. Tahun ini, diprediksi musim kering () akan berjalan panjang, yang berarti resiko terjadinya api akan jauh lebih besar. Noerdin dan jajarannya berjanji akan bekerja keras untuk mengantisipasi munculnya titik-titik api sejak dari awal.“Komitmen dan kepemimpimpinan akan menjadi bukti kerja keras kami. Tahun 2015 lima negara membantu kami memadamkan api. Saat ini kami sedang lakukan restorasi di lahan-lahan gambut. Kami membantu masyarakat di desa-desa dengan penyediaan traktor tangan untuk mengelola lahannya. Kami fokus pada peningkatan kesejahteraan warga lokal. Diharap tidak ada lagi yang membakar lahan untuk aktivitas pertanian,” jelas Alex kepada Pemda Sumatera Selatan jelasnya akan bekerjasama dengan perusahaan konsesi untuk membuat , serta mempersiapkan desa peduli api. Didalamnya termasuk pelatihan kepada kepala desa dan kader-kader peduli api di tingkat lapangan.Pengakuan terhadap keberhasilan kerja Pemerintah Indonesia pun datang dari pejabat negara tetangga. Menteri Sumberdaya alam dan Lingkungan Malaysia, Dato’ Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar yang hadir dalam konferensi ini menyebut pemerintah Indonesia sudah berada dalam proses yang tepat.“Kami amat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan jajarannya, yang pada tahun 2016 telah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG). BRG memainkan fungsi penting dalam melakukan pemetaan, bekerjasama dengan institusi pemerintah lainnya, NGO, dan masyarakat lokal. Peran BRG penting untuk mendorong pembangunan di sektor agriforestri di lahan gambut,” jelasnya.Di Sumatera Selatan sendiri, menurutnya hal itu mulai dapat dirasakan. Lebih dari 2.700 petani kecil independen yang mencakup lahan 5.500 hektar lahan telah menerima sertifikat dari (RSPO). Jumlah ini merupakan jumlah terbesar yang pernah diberikan oleh forum RSPO kepada kelompok individual. Indroyono Soesilo, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) saat menjawab pertanyaan dari Profesor Simon Tay, Ketua SIIA, dalam dialog menjelaskan saat ini pebisnis harus mampu melihat perubahan dan tantangan yang terjadi dalam dunia bisnis.“Jika ditanya apakah bisnis industri hutan berada di tahap ? Saya jawab ya, itu benar. Jika hanya bersandar diri dari sisi konvensional bisnis dari kayu semata. Tetapi tidak jika kita mampu mengembangkan potensi bisnis hasil hutan lain,” jelas Indroyono, yang juga mantan Menko Maritim Kabinet Kerja Jokowi-JK.Dia menyebut, bisnis kehutanan seperti jasa hutan seperti ekoturisme dan kerjasama perkayuan dan non perkayuan dari hutan kemasyarakatan akan semakin berkembang kedepannya. “Seperti ekoturisme di Kampar yang nantinya bisa mengambil turis dari Singapura,” terangnya.Menurutnya, pihak APHI pun siap bekerjasama dengan masyarakat untuk mengembangkan bergagai produk hutan kemasyarakatan yang telah digagas oleh pemerintah.Sebagai catatan, (WRI) Indonesia, Nirarta Samadhi, menyebut tantangan terbesar dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut adalah mengharmonisasikan 12 juta hektar lahan yang saat ini sedang sedang menjadi fokus pemerintah. Tak bisa dipungkiri, menurutnya hal ini merupakan pekerjaan yang kompleks yang jika tak hati-hati akan menyebabkan konflik di tingkat masyarakat lokal.“Untuk Indonesia ini cerita klasik. Solusi terbaiknya lewat , perlu membangun komunikasi, termasuk yang melibatkan masyarakat adat dan lokal. Semua pihak dalam posisi simetris, swasta dan masyarakat bicara bebas dalam forum.” Dia pun menjelaskan hal ini dapat sinergi dengan perangkat yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia seperti UU Desa, moratorium dan peraturan tentang hutan kemasyarakatan.Simon Tay, Ketua SIIA, menggarisbawahi reformasi bisnis sumberdaya alam seperti perkebunan sawit skala besar harus bersandar pada model rantai nilai (), tidak saja mencakup satu perusahaan tapi keseluruhan industri dari hulu ke hilir secara lengkap.“Singapura negara kecil, jika dibandingkan negara tetangganya. Namun kami menjadi hub pusat ekonomi dan bisnis keuangan. Di sini, Singapura bisa berperan memastikan rantai nilai yang menjamin bisnis dan keuangan yang berorientasi keberlanjutan lingkungan,” jelas Tay.Pilihan bisnis yang berkelanjutan pun menjadi syarat dalam investasi. Setidaknya seperti yang telah dilakukan oleh Temasek, perusahaan BUMN Singapura yang bergerak dalam investasi bisnis keuangan, yang memiliki nilai portofolio bersih hingga SinD 240 milyar., Neo Gim Huay, menjelaskan bahwa Temasek bersama Cargill Plantation, perusahaan asal Amerika Serikat, telah melakukan usaha patungan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit PT Hindoli seluas 17 ribu hektar di Sumatera Selatan.“Semuanya teraudit. Kami pastikan bisnis ini berjalan dengan adanya dukungan komunitas di sekelilingnya, juga tidak akan melanggar nilai-nilai lingkungan. Termasuk melakukan bisnis tanpa membakar lahan (),” tutupnya.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

alex noerdin saya jamin tidak ada lagi kiriman kabut asap dari sumatera selatan dalam pernyataannya di depan konferensi internasional yang diselenggarakan oleh siia di singapura gubernur sumatera selatan alex noerdin menjamin provinsi sumatera selatan akan bebas dari api dan asap kebakaran hutan dan lahankami pastikan bahwa tidak ada asap yang berasal dari api kebakaran hutan dan lahan di provinsi sumatera selatan jelas alex noerdin yang disambut tepuk tangan meriah oleh para peserta konferensi internasional tersebutmenurutnya sumatera harus bebas dari kabut asap karena pada bulan agustus yang akan datang provinsi itu bersama dki jakarta akan menggelar olahraga terbesar bangsabangsa asia asian games xviii apa jadinya kalau ada kabut asap jelasnyaseperti diketahui selain warga indonesia maka warga negaranegara tetangga seperti singapura dan malaysia pun merasakan dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan musiman yang parah selama bertahuntahun bahkan pada tahun indeks udara di singapura merupakan yang terparah sejak tahunprovinsiprovinsi di sumatera seperti sumatera selatan jambi dan riau merupakan wilayah yang paling sering mengalami kebakaran hutan dan lahan baik yang terjadi di lahan konsesi maupun perkebunan milik rakyat selama belasan tahun struktur lahan gambut yang membuat api menjalar di bawah permukaan tanah semakin menyulitkan usaha pemadaman api yang terjadipada tahun dilaporkan ratusan ribu orang di provinsi sumatera selatan terdampak kabut asap yang disebabkan terbakarnya sekitar ribu lahan gambut di provinsi itu presiden jokowi sendiri bahkan mengecek langsung lapangan alex noerdin mengakui tahun tantangannya akan lebih berat daripada tahun lalu tahun ini diprediksi musim kering akan berjalan panjang yang berarti resiko terjadinya api akan jauh lebih besar noerdin dan jajarannya berjanji akan bekerja keras untuk mengantisipasi munculnya titiktitik api sejak dari awalkomitmen dan kepemimpimpinan akan menjadi bukti kerja keras kami tahun lima negara membantu kami memadamkan api saat ini kami sedang lakukan restorasi di lahanlahan gambut kami membantu masyarakat di desadesa dengan penyediaan traktor tangan untuk mengelola lahannya kami fokus pada peningkatan kesejahteraan warga lokal diharap tidak ada lagi yang membakar lahan untuk aktivitas pertanian jelas alex kepada pemda sumatera selatan jelasnya akan bekerjasama dengan perusahaan konsesi untuk membuat serta mempersiapkan desa peduli api didalamnya termasuk pelatihan kepada kepala desa dan kaderkader peduli api di tingkat lapanganpengakuan terhadap keberhasilan kerja pemerintah indonesia pun datang dari pejabat negara tetangga menteri sumberdaya alam dan lingkungan malaysia dato sri dr haji wan junaidi bin tuanku jaafar yang hadir dalam konferensi ini menyebut pemerintah indonesia sudah berada dalam proses yang tepatkami amat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh presiden joko widodo dan jajarannya yang pada tahun telah membentuk badan restorasi gambut brg brg memainkan fungsi penting dalam melakukan pemetaan bekerjasama dengan institusi pemerintah lainnya ngo dan masyarakat lokal peran brg penting untuk mendorong pembangunan di sektor agriforestri di lahan gambut jelasnyadi sumatera selatan sendiri menurutnya hal itu mulai dapat dirasakan lebih dari petani kecil independen yang mencakup lahan hektar lahan telah menerima sertifikat dari rspo jumlah ini merupakan jumlah terbesar yang pernah diberikan oleh forum rspo kepada kelompok individual indroyono soesilo ketua asosiasi pengusaha hutan indonesia aphi saat menjawab pertanyaan dari profesor simon tay ketua siia dalam dialog menjelaskan saat ini pebisnis harus mampu melihat perubahan dan tantangan yang terjadi dalam dunia bisnisjika ditanya apakah bisnis industri hutan berada di tahap saya jawab ya itu benar jika hanya bersandar diri dari sisi konvensional bisnis dari kayu semata tetapi tidak jika kita mampu mengembangkan potensi bisnis hasil hutan lain jelas indroyono yang juga mantan menko maritim kabinet kerja jokowijkdia menyebut bisnis kehutanan seperti jasa hutan seperti ekoturisme dan kerjasama perkayuan dan non perkayuan dari hutan kemasyarakatan akan semakin berkembang kedepannya seperti ekoturisme di kampar yang nantinya bisa mengambil turis dari singapura terangnyamenurutnya pihak aphi pun siap bekerjasama dengan masyarakat untuk mengembangkan bergagai produk hutan kemasyarakatan yang telah digagas oleh pemerintahsebagai catatan wri indonesia nirarta samadhi menyebut tantangan terbesar dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut adalah mengharmonisasikan juta hektar lahan yang saat ini sedang sedang menjadi fokus pemerintah tak bisa dipungkiri menurutnya hal ini merupakan pekerjaan yang kompleks yang jika tak hatihati akan menyebabkan konflik di tingkat masyarakat lokaluntuk indonesia ini cerita klasik solusi terbaiknya lewat perlu membangun komunikasi termasuk yang melibatkan masyarakat adat dan lokal semua pihak dalam posisi simetris swasta dan masyarakat bicara bebas dalam forum dia pun menjelaskan hal ini dapat sinergi dengan perangkat yang dikembangkan oleh pemerintah indonesia seperti uu desa moratorium dan peraturan tentang hutan kemasyarakatansimon tay ketua siia menggarisbawahi reformasi bisnis sumberdaya alam seperti perkebunan sawit skala besar harus bersandar pada model rantai nilai tidak saja mencakup satu perusahaan tapi keseluruhan industri dari hulu ke hilir secara lengkapsingapura negara kecil jika dibandingkan negara tetangganya namun kami menjadi hub pusat ekonomi dan bisnis keuangan di sini singapura bisa berperan memastikan rantai nilai yang menjamin bisnis dan keuangan yang berorientasi keberlanjutan lingkungan jelas taypilihan bisnis yang berkelanjutan pun menjadi syarat dalam investasi setidaknya seperti yang telah dilakukan oleh temasek perusahaan bumn singapura yang bergerak dalam investasi bisnis keuangan yang memiliki nilai portofolio bersih hingga sind milyar neo gim huay menjelaskan bahwa temasek bersama cargill plantation perusahaan asal amerika serikat telah melakukan usaha patungan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit pt hindoli seluas ribu hektar di sumatera selatansemuanya teraudit kami pastikan bisnis ini berjalan dengan adanya dukungan komunitas di sekelilingnya juga tidak akan melanggar nilainilai lingkungan termasuk melakukan bisnis tanpa membakar lahan tutupnya

Sikapi Resolusi Sawit, Indonesia Baiknya Tunjukkan dengan Keseriusan Berbenah. Resolusi Sawit Parlemen Eropa, baru-baru ini cukup bikin heboh. Pemerintah Indonesia, pun terkesan emosional dalam menyikapi resolusi yang menyebutkan sawit jadi penyebab deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia.”Kalau menganggap itu perang dagang, sangat kontra produktif. Kita seharusnya bukan men- isi resolusi, tetapi menyampaikan kesungguhan pemerintah Indonesia yang sedang memperbaiki tata kelola kehutanan dan sawit,” kata Abdul Wahid Situmorang, Penasihat Teknis United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia kepada , pekan lalu.Dia tak menampik, kemungkinan ada perang dagang antara minyak sawit dan produk subsitusi lain seperti bunga matahari. Terpenting, katanya, pemerintah UE tak sabar melihat perkembangan tata kelola Indonesia. Hal ini, katanya, dorongan dari konsumen maupun pengiat lingkungan di sana.Di dalam negeri, katanya, sedang perbaikan lewat sawit berkelanjutan secara bertahap. Eropa ingin cepat dan aksi nyata. ”Dokumen semacam ini sebenarnya bukan kali ini, sudah sejak lama juga kami berikan alarm, namun direspon lamban dan membutuhkan proses panjang,” katanya.Wahid bilang, persoalan sawit memang tak dapat cepat selesai karena sangat rumit terutama tingkat tapak.Pemerintah, yakni, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perekonomian seharusnya jadi tonggak mengeluarkan pernyataan baik dalam maupun luar negeri. ”Diplomasi terpenting, dalam negeri, dengan langkah-langkah perbaikan selama ini dan dipercepat. Serta membuktikan kinerja yang telah dilakukan,” katanya.Dia contohkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang menata sawit melalui , kinerja Badan Restorasi Gambut– yang Resolusi Sawit mendapat apresiasi– perlu ada kinerja lebih nyata, penegakan hukum dan implementasi aturan di lapangan.”Perbaikan tingkat tapak paling dibutuhkan. Tindakan lapangan perlu ditingkatkan atas opini yang sudah terbentuk di UE. Ada aksi, tak hanya omongan.”Berbicara komoditas apapun, katanya, usaha perkebunan kala skala luas akan berdampak ekologi. Terpenting, benar secara sosial, lingkungan, dan berdasarkan hukum.”Konversi ke minyak lain, sama, tak akan menyelesaikan masalah jika kita mengabaikan hal terpenting itu,” katanya.Guru Besar Manajemen Hutan IPB Herry Purnomo bilang, soal resolusi yang menyebutkan perkebunan sawit penyebab deforestasi bisa berlatar belakang berbagai kepentingan. Ada yang berkepentingan melestarikan hutan dan lingkungan dunia, namun tak menutup mata ada motif-motif persaingan bisnis global antara sawit dengan minyak nabati lain.Namun, katanya, perlu diingat UUD 1945 mengamanatkan pembangunan berkelanjutan. “Kita harus jadikan sebagai visi pengembangan sawit Indonesia.”Luar negeri, katanya, juga mesti memahami Indonesia negara berkembang, masih banyak harus dibenahi, termasuk tata ruang.“Saya terus menginginkan peran konstruktif dunia internasional dalam perkelapasawitan Indonesia seperti pada bidang kehutanan dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan lisensi yang bekerja sama dengan Uni Eropa,” katanya.Para pihak sawit Indonesia, seperti pemerintah, pengusaha, pekebun, LSM dan akademisi harus mendorong pengembangan sawit transparan dan betanggung-gugat ().Transisi hutan jadi sawit, melewati berbagai cara. Ada dari hutan ke pembalakan tak lestari oleh HPH, kemudian ke pembalakan liar, setelah rusak jadi sawit. Ada juga hutan ditebang untuk perkebunan sawit. “Ini saya saksikan sendiri di hutan lindung di Riau,” katanya.Herry bilang, degradasi hutan tak sama dengan deforestasi. Degradasi bisa diperbaiki jadi hutan lewat pembenahan dan restorasi ekosistem. Deforestasi, katanya, mengganti hutan dengan bukan hutan seperti kebun sawit, yang tak akan lagi jadi hutan.Soal deforestasi legal di hutan produksi konversi, katanya, lewat ketetapan pemerintah untuk alih fungsi hutan ke bukan hutan. Secara hukum boleh walaupun saya sering tak setuju. Deforestasi ilegal melanggar hukum dan semua norma.“Saya zero-toleran pada semua deforestasi . Harusnya kebun sawit dikembangkan di areal tak berhutan dan legal untuk perkebunan.”Dia sedang simulasi rantai pasok sawit Indonesia. Herry menemukan terjadi kelebihan kapasitas pabrik kelapa sawit dan kilang sawit. Kebutuhan tandan buah segar dan CPO/palm kernel oil mesti terpenuhi baik sumber legal maupun ilegal.“Ini salah satu penggerak langsung deforestasi Indonesia. Akar masalah deforestasi adalah jeleknya tata kelola lahan hutan dan lahan. Tata kelola lahan jelek, keuntungan tinggi dari bisnis sawit membuat sawit dikembangkan legal dan llegal, bahkan lewat pembakaran lahan dan hutan. Karhutla 2015 nyata untuk pengembangan kebun sawit yang membawa kerugian Rp 230 triliun.Sri Mariati, dari Conservation International memaparkan riset berjudul “Model harmonisasi ruang antara konservasi dan produksi di kawasan hutan Tesso Nilo.”.Dia menganalisis deforestasi di Tesso Nilo, HPH PT. Siak Raya Timber dan HPH PT. Hutani Sola Lestari– bagian kelompok hutan Tesso Nilo terdiri dari Kabupaten Pelalawan, Kampar dan Kuantan Sengingi. Hasilnya, ada perubahan tutupan hutan alam jadi sawit dan pemukiman di hutan 8.156,97 hektar per tahun berdasarkan data 2000 -2012. Rata-rata laju deforestasi pertahun dari 2000-2012 adalah 9,28%, retara tertinggi di kelompok hutan di Indonesia maupun dunia.Tesso Nilo, katanya, kehilangan hutan alam jadi sawit dan pemukiman seluas 97.883,64 hektar. Tesso Nilo seluas 83.000 hektar berhutan hanya 24.000 hektar, 69.000 hektar sawit.“Hasil penelitian saya menunjukan sawit penyebab deforestasi di Riau. Tesso Nilo, sudah jadi kebun sawit. Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kuantan Singingi juga sudah jadi kebun sawit,” katanya.Lulusan Doktor Program Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Indonesia itu mengatakan, Hutan Lindung Mahato di Rokan Hulu, juga jadi kebun sawit. Lalu Suaka Margasatwa Balai Raja, dan lain-lain.Di Riau, hasil data Publish Gubernur Riau 2017, bahkan menyebutkan 1,8 Juta hektar kebun sawit di kawasan hutan.“Conservation International melakukan program di Tapanuli Selatan dan Madina, Sumut. Data 2015, kedua kabupaten mengalami deforestasi 1%-2% pertahun.”Sedang kabupaten/kota lain di Sumut, katanya, pengembangan sawit di pantai timur cukup signifikan. Dari 33 kabupaten, hanya delapan kabupaten tak memiliki perkebunan sawit.Sri tak menampik kemungkinan ada kampanye hitam terkait persaingan dengan kedelai dan minyak bunga matahari. Namun, dia tak bisa menutup mata deforestasi di hutan primer dan sekunder serta karhutla demi sawit hingga menghancurkan habitat satwa langka seperti orangutan, harimau, gajah. “Penting menerapkan keberlanjutan khusus aspek lingkungan,” katanya.Annisa Rahmawati, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan, kalau ditelusuri lebih jauh lagi, industri sering dan sedang menggunakan referensi para akademisi yang ‘dekat’ dengan mereka guna mengklaim sawit bukanlah penyebab deforestasi. Dengan bermain di seputar terminologi definisi hutan, kawasan hutan, maupun definisi deforestasi.Seharusnya, industri sawit dan berfokus bagaimana memperbaiki citra dengan aksi nyata mengatasi permasalahan-permasalahan terkait deforestasi, termasuk, bekerjasama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain.Sawit, katanya, harus bisa produksi bertanggungjawab tanpa harus merusak hutan dan gambut, serta menghormati hak-hak manusia, termasuk pekerja, masyarakat adat dan masyarakat sekitar. Asosiasi Pengusaha Sawit pun akan membalas Parlemen Eropa. Mereka nilai ini bukan lagi persaingan dagang juga politik. ”Komentar beberapa kementerian (KLHK, LN, Perdagangan dan Kementerian Pertanian) kami sangat menghargai, tapi tindak lanjut terpenting. Kami minta pimpinan negara bertindak,” kata Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen Bio Fuels Indonesia (Aprobi), di Jakarta.Aprobi, katanya, tak menyalahkan laporan parlemen UE, namun pemerintah Indonesia perlu berjuang agar tak terjadi. Dia khawatir berdampak ekonomi pada produsen biofuel. Fadli Hasan, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) juga angkat bicara. Indonesia, katanya, harus berani mulai memikirkan tindakan balasan konkrit.Dia menuding, paparan Parlemen UE tak berdasar fakta dan tak berimbang serta bukan masalah global. Jadi, perlu bukti akurat dan ilmiah dalam memberikan penjelasan.”Meski belum memiliki kekuatan hukum mengikat, Komisi UE tak bisa mengabaikan resolusi parlemen mereka dalam mengambil berbagai kebijakan,” katanya.Sahat M. Sinaga, Wakil Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) menyebutkan, resolusi itu sinyal agar tak tergantung pasar Eropa. Indonesia, katanya, perlu membuka peluang baru di pasar dalam negeri, Asia dan Afrika.Meski demikian, dia mengingatkan tetap mempertahankan sawit berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pembinaan petani untuk intensifikasi produksi perlu dilakukan, dengan 25 ton tandan buah segar per hektar pertahun.Bambang, Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, mengatakan, perlu satu suara memberikan balasan di dalam negeri. ”Ini mendiskreditkan sawit Indonesia.”Dia yakin jika sawit Indonesia dihabisi, dunia akan kebingungan karena tergantung sawit.Diah Suradiredja, Wakil Ketua Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) mengatakan, resolusi parlemen EU sarat kepentingan politik dagang. Namun, dia tak menampik soal sawit penyebab deforestasi meskipun perlu data jelas.Dokumen itu, mengungkapkan persoalan sawit dan deforestasi masih terlalu umum. Pemerintah, katanya, perlu melawan ini dengan data-data valid dan penelitian yang benar. ”Dalam beberapa hal terkait tata kelola, legalitas lahan dan perlu banyak perlu diperbaiki,” katanya.Namun, katanya, resolusi ini tak perlu ditanggapi emosi. Beberapa fakta seperti legalitas lahan, tata kelola dan pekebun kecil memang perlu perbaikan dan pembenahan.”Kita perlu klarifikasi data landasan laporan itu. Perlu ada diplomasi kuat,” kata perempuan juga Chief Board of Representative Lembaga Indonesia (LEI) ini.Ada laporan ini, katanya, tak akan melemahkan posisi ISPO, bahkan sebaliknya, momentum kebersamaan dari berbagai pihak dalam pembenahan tata kelola sawit, dari hulu hingga hilir.”Penguatan ISPO merupakan capaian pemerintah, pelaku Usaha, petani, akademisi dan organisasi masyarakat sipil dalam membenahi usaha sawit,” katanya, seraya menyebut itu sebagai pembenahan.Rountable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mendukung permintaan Parlemen Eropa 100% minyak sawit berkelajutan bersertifikat. Terutama, urgensi memastikan minyak sawit berdasarkan kriteria lingkungan dan sosial ketat. Sebagai standar yang diterima global dan inisiatif multipihak internasional, RSPO merespon baik resolusi ini dan melanjutkan kerjasama dengan UE dalam pendekatan global dalam mengatasi isu yang dihadapi.”Kita perlu memperkuat dialog antara pemangku kepentingan di pasar dan negara produsen,” kata Danielle Morley, Direktur Outreach and Engangement RSPO untuk Eropa. Hal ini, katanya, memastikan langkah-langkah Uni Eropa mempertimbangkan segala sudut pandang baik lapangan maupun kebutuhan jutaan petani sawit.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

sikapi resolusi sawit indonesia baiknya tunjukkan dengan keseriusan berbenah resolusi sawit parlemen eropa barubaru ini cukup bikin heboh pemerintah indonesia pun terkesan emosional dalam menyikapi resolusi yang menyebutkan sawit jadi penyebab deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusiakalau menganggap itu perang dagang sangat kontra produktif kita seharusnya bukan men isi resolusi tetapi menyampaikan kesungguhan pemerintah indonesia yang sedang memperbaiki tata kelola kehutanan dan sawit kata abdul wahid situmorang penasihat teknis united nations development programme undp indonesia kepada pekan laludia tak menampik kemungkinan ada perang dagang antara minyak sawit dan produk subsitusi lain seperti bunga matahari terpenting katanya pemerintah ue tak sabar melihat perkembangan tata kelola indonesia hal ini katanya dorongan dari konsumen maupun pengiat lingkungan di sanadi dalam negeri katanya sedang perbaikan lewat sawit berkelanjutan secara bertahap eropa ingin cepat dan aksi nyata dokumen semacam ini sebenarnya bukan kali ini sudah sejak lama juga kami berikan alarm namun direspon lamban dan membutuhkan proses panjang katanyawahid bilang persoalan sawit memang tak dapat cepat selesai karena sangat rumit terutama tingkat tapakpemerintah yakni kementerian luar negeri dan kementerian perekonomian seharusnya jadi tonggak mengeluarkan pernyataan baik dalam maupun luar negeri diplomasi terpenting dalam negeri dengan langkahlangkah perbaikan selama ini dan dipercepat serta membuktikan kinerja yang telah dilakukan katanyadia contohkan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sedang menata sawit melalui kinerja badan restorasi gambut yang resolusi sawit mendapat apresiasi perlu ada kinerja lebih nyata penegakan hukum dan implementasi aturan di lapanganperbaikan tingkat tapak paling dibutuhkan tindakan lapangan perlu ditingkatkan atas opini yang sudah terbentuk di ue ada aksi tak hanya omonganberbicara komoditas apapun katanya usaha perkebunan kala skala luas akan berdampak ekologi terpenting benar secara sosial lingkungan dan berdasarkan hukumkonversi ke minyak lain sama tak akan menyelesaikan masalah jika kita mengabaikan hal terpenting itu katanyaguru besar manajemen hutan ipb herry purnomo bilang soal resolusi yang menyebutkan perkebunan sawit penyebab deforestasi bisa berlatar belakang berbagai kepentingan ada yang berkepentingan melestarikan hutan dan lingkungan dunia namun tak menutup mata ada motifmotif persaingan bisnis global antara sawit dengan minyak nabati lainnamun katanya perlu diingat uud mengamanatkan pembangunan berkelanjutan kita harus jadikan sebagai visi pengembangan sawit indonesialuar negeri katanya juga mesti memahami indonesia negara berkembang masih banyak harus dibenahi termasuk tata ruangsaya terus menginginkan peran konstruktif dunia internasional dalam perkelapasawitan indonesia seperti pada bidang kehutanan dengan sistem verifikasi legalitas kayu dan lisensi yang bekerja sama dengan uni eropa katanyapara pihak sawit indonesia seperti pemerintah pengusaha pekebun lsm dan akademisi harus mendorong pengembangan sawit transparan dan betanggunggugat transisi hutan jadi sawit melewati berbagai cara ada dari hutan ke pembalakan tak lestari oleh hph kemudian ke pembalakan liar setelah rusak jadi sawit ada juga hutan ditebang untuk perkebunan sawit ini saya saksikan sendiri di hutan lindung di riau katanyaherry bilang degradasi hutan tak sama dengan deforestasi degradasi bisa diperbaiki jadi hutan lewat pembenahan dan restorasi ekosistem deforestasi katanya mengganti hutan dengan bukan hutan seperti kebun sawit yang tak akan lagi jadi hutansoal deforestasi legal di hutan produksi konversi katanya lewat ketetapan pemerintah untuk alih fungsi hutan ke bukan hutan secara hukum boleh walaupun saya sering tak setuju deforestasi ilegal melanggar hukum dan semua normasaya zerotoleran pada semua deforestasi harusnya kebun sawit dikembangkan di areal tak berhutan dan legal untuk perkebunandia sedang simulasi rantai pasok sawit indonesia herry menemukan terjadi kelebihan kapasitas pabrik kelapa sawit dan kilang sawit kebutuhan tandan buah segar dan cpopalm kernel oil mesti terpenuhi baik sumber legal maupun ilegalini salah satu penggerak langsung deforestasi indonesia akar masalah deforestasi adalah jeleknya tata kelola lahan hutan dan lahan tata kelola lahan jelek keuntungan tinggi dari bisnis sawit membuat sawit dikembangkan legal dan llegal bahkan lewat pembakaran lahan dan hutan karhutla nyata untuk pengembangan kebun sawit yang membawa kerugian rp triliunsri mariati dari conservation international memaparkan riset berjudul model harmonisasi ruang antara konservasi dan produksi di kawasan hutan tesso nilodia menganalisis deforestasi di tesso nilo hph pt siak raya timber dan hph pt hutani sola lestari bagian kelompok hutan tesso nilo terdiri dari kabupaten pelalawan kampar dan kuantan sengingi hasilnya ada perubahan tutupan hutan alam jadi sawit dan pemukiman di hutan hektar per tahun berdasarkan data ratarata laju deforestasi pertahun dari adalah retara tertinggi di kelompok hutan di indonesia maupun duniatesso nilo katanya kehilangan hutan alam jadi sawit dan pemukiman seluas hektar tesso nilo seluas hektar berhutan hanya hektar hektar sawithasil penelitian saya menunjukan sawit penyebab deforestasi di riau tesso nilo sudah jadi kebun sawit hutan lindung bukit betabuh di kuantan singingi juga sudah jadi kebun sawit katanyalulusan doktor program ilmu lingkungan pasca sarjana universitas indonesia itu mengatakan hutan lindung mahato di rokan hulu juga jadi kebun sawit lalu suaka margasatwa balai raja dan lainlaindi riau hasil data publish gubernur riau bahkan menyebutkan juta hektar kebun sawit di kawasan hutanconservation international melakukan program di tapanuli selatan dan madina sumut data kedua kabupaten mengalami deforestasi pertahunsedang kabupatenkota lain di sumut katanya pengembangan sawit di pantai timur cukup signifikan dari kabupaten hanya delapan kabupaten tak memiliki perkebunan sawitsri tak menampik kemungkinan ada kampanye hitam terkait persaingan dengan kedelai dan minyak bunga matahari namun dia tak bisa menutup mata deforestasi di hutan primer dan sekunder serta karhutla demi sawit hingga menghancurkan habitat satwa langka seperti orangutan harimau gajah penting menerapkan keberlanjutan khusus aspek lingkungan katanyaannisa rahmawati juru kampanye hutan greenpeace indonesia mengatakan kalau ditelusuri lebih jauh lagi industri sering dan sedang menggunakan referensi para akademisi yang dekat dengan mereka guna mengklaim sawit bukanlah penyebab deforestasi dengan bermain di seputar terminologi definisi hutan kawasan hutan maupun definisi deforestasiseharusnya industri sawit dan berfokus bagaimana memperbaiki citra dengan aksi nyata mengatasi permasalahanpermasalahan terkait deforestasi termasuk bekerjasama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainsawit katanya harus bisa produksi bertanggungjawab tanpa harus merusak hutan dan gambut serta menghormati hakhak manusia termasuk pekerja masyarakat adat dan masyarakat sekitar asosiasi pengusaha sawit pun akan membalas parlemen eropa mereka nilai ini bukan lagi persaingan dagang juga politik komentar beberapa kementerian klhk ln perdagangan dan kementerian pertanian kami sangat menghargai tapi tindak lanjut terpenting kami minta pimpinan negara bertindak kata paulus tjakrawan ketua harian asosiasi produsen bio fuels indonesia aprobi di jakartaaprobi katanya tak menyalahkan laporan parlemen ue namun pemerintah indonesia perlu berjuang agar tak terjadi dia khawatir berdampak ekonomi pada produsen biofuel fadli hasan direktur eksekutif gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia gapki juga angkat bicara indonesia katanya harus berani mulai memikirkan tindakan balasan konkritdia menuding paparan parlemen ue tak berdasar fakta dan tak berimbang serta bukan masalah global jadi perlu bukti akurat dan ilmiah dalam memberikan penjelasanmeski belum memiliki kekuatan hukum mengikat komisi ue tak bisa mengabaikan resolusi parlemen mereka dalam mengambil berbagai kebijakan katanyasahat m sinaga wakil ketua gabungan industri minyak nabati indonesia gimni menyebutkan resolusi itu sinyal agar tak tergantung pasar eropa indonesia katanya perlu membuka peluang baru di pasar dalam negeri asia dan afrikameski demikian dia mengingatkan tetap mempertahankan sawit berkelanjutan dan ramah lingkungan pembinaan petani untuk intensifikasi produksi perlu dilakukan dengan ton tandan buah segar per hektar pertahunbambang direktur jenderal perkebunan kementerian pertanian mengatakan perlu satu suara memberikan balasan di dalam negeri ini mendiskreditkan sawit indonesiadia yakin jika sawit indonesia dihabisi dunia akan kebingungan karena tergantung sawitdiah suradiredja wakil ketua indonesia sustainable palm oil ispo mengatakan resolusi parlemen eu sarat kepentingan politik dagang namun dia tak menampik soal sawit penyebab deforestasi meskipun perlu data jelasdokumen itu mengungkapkan persoalan sawit dan deforestasi masih terlalu umum pemerintah katanya perlu melawan ini dengan datadata valid dan penelitian yang benar dalam beberapa hal terkait tata kelola legalitas lahan dan perlu banyak perlu diperbaiki katanyanamun katanya resolusi ini tak perlu ditanggapi emosi beberapa fakta seperti legalitas lahan tata kelola dan pekebun kecil memang perlu perbaikan dan pembenahankita perlu klarifikasi data landasan laporan itu perlu ada diplomasi kuat kata perempuan juga chief board of representative lembaga indonesia lei iniada laporan ini katanya tak akan melemahkan posisi ispo bahkan sebaliknya momentum kebersamaan dari berbagai pihak dalam pembenahan tata kelola sawit dari hulu hingga hilirpenguatan ispo merupakan capaian pemerintah pelaku usaha petani akademisi dan organisasi masyarakat sipil dalam membenahi usaha sawit katanya seraya menyebut itu sebagai pembenahanrountable on sustainable palm oil rspo mendukung permintaan parlemen eropa minyak sawit berkelajutan bersertifikat terutama urgensi memastikan minyak sawit berdasarkan kriteria lingkungan dan sosial ketat sebagai standar yang diterima global dan inisiatif multipihak internasional rspo merespon baik resolusi ini dan melanjutkan kerjasama dengan ue dalam pendekatan global dalam mengatasi isu yang dihadapikita perlu memperkuat dialog antara pemangku kepentingan di pasar dan negara produsen kata danielle morley direktur outreach and engangement rspo untuk eropa hal ini katanya memastikan langkahlangkah uni eropa mempertimbangkan segala sudut pandang baik lapangan maupun kebutuhan jutaan petani sawit

Pasca Rilis Resolusi Uni Eropa Tentang Sawit. Bagaimana Tanggapan Daerah?. Resolusi Parleman Uni Eropa tentang minyak sawit dan deforestrasi hutan yang dikeluarkan bulan lalu, tak urung membuat kalangan pengusaha dan pemerintah daerah (Pemda) gerah. Sebaliknya, kalangan pegiat lingkungan menyebut momen ini dapat menjadi kesempatan untuk melakukan perbaikan menyeluruh berbagai kebijakan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.Dalam resolusi yang menyebut Indonesia secara khusus tersebut, dikatakan bahwa perkebunan sawit menyebabkan masalah deforestasi, menimbulkan persoalan hak asasi manusia, mengeksploitasi pekerja anak dan menimbulkan korupsi. Juga, pembukaan lahan untuk industri perkebunan sawit disebutnya akan menciptakan kantong-kantong kemiskinan di daerah. “Tidak perlu sewot. Sikap reaktif hanya akan menunjukkan adanya kesalahan yang coba ditutupi dengan upaya menyalahkan pihak lain,” jelas Agus Sutomo, Direktur Link-AR Borneo Kalimantan Barat awal Mei ini.Menurutnya, resolusi ini kesempatan untuk mengevaluasi keberadaan perkebunan sawit di daerah, termasuk di Kalimantan Barat (Kalbar), sehingga pemerintah mendapat perbandingan yang obyektif. Temuan di tingkat tapak oleh organisasi masyarakat sipil sudah banyak menyoroti berbagai penyimpangan tata kelola perkebunan yang tidak berwawasan lingkungan serta melanggar ketentuan.“Termasuk pencemaran lingkungan, kesehatan, bencana alam, perubahan tata guna lahan dan hilangnya habitat satwa adalah masalah yang lain,” lanjut Agus.Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sandjaya, menyebut bahwa resolusi parlemen Uni Eropa terkait komoditas sawit Indonesia lebih bermuatan bisnis belaka.“Resolusi ini tidak terlepas dari urusan persaingan bisnis. Jadi bukan masalah lingkungan dan sebagainya,” jawabnya, usai membuka Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalbar, di Pontianak (18/04).Menurutnya, resolusi Parlemen Uni Eropa muncul dari ketakutan terhadap produk minyak sawit asal Indonesia yang membanjiri Eropa. Ia menyebut Uni Eropa tidak ingin masyarakat dunia beralih dari minyak bunga matahari dan minyak jagung, dua produk yang dihasilkan oleh mereka kepada minyak sawit.Menurut Christiandy, sebagai salah satu provinsi penghasil CPO terbesar di Indonesia, Kalbar sebutnya telah memenuhi komitmen untuk menciptakan industri perkebunan sawit yang berkelanjutan, lewat tiga landasan pembangunan hijau (), yaitu memperkuat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pengendalian penggunaan ruang, dan tata kelola izin.Dia menyebut pembangunan perkebunan telah sesuai dalam koridor pembangunan hijau ramah lingkungan dan turut mendukung komitmen kontribusi Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan deforestasi. Lewat kemitraan dengan swasta, rantai pasok komoditas dilakukani secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan melibatkan masyarakat adat dan petani kecil secara aktif.“Bahkan pencanangannya sebelum Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi,” katanya.Sejalan dengan pemda, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pun menyebut resolusi parlemen Eropa bersifat subyektif dan diskriminatif. “Kalau Eropa embargo produk makanan dan kosmetik yang mengandung sawit masuk ke pasar mereka, kita lawan saja,” kata sekretaris GAPKI Kalbar, Idwar Hanis. Dalam skala perkebunan besar, sawit merupakan produksi terbesar dari Kalimantan Barat. Jumlah total areal perkebunan kelapa sawit Kalbar sekitar 1,3 juta hektar, atau sepertiga dari luas wilayah provinsi ini. Kabupaten Sanggau, Ketapang dan Sekadang merupakan tiga besar area penanaman sawit. Hingga 2025, ditargetkan luasan perkebunan sawit mencapai 4 juta hektar mengacu pada luasan lahan yang telah dibebani izin perkebunan sawit.Namun, luasan tersebut tidak berbanding lurus dengan capaian produksi.“Rata-rata panen buah sawit di Kalbar rendah. Baru mencapai 2,27 ton (CPO) per hektar pertahun atau baru sebesar 56,97% dari produksi nasional yang mencapai 4 ton per hektar pertahun,” ujar kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Barat, Florentinus Anum.“Produktivitas sawit yang rendah merupakan akibat penggunaan bibit non unggulan, pemupukan yang tidak tepat, pemeliharaan tanaman yang rendah, dan penanganan pasca panen yang tidak optimal. Kedepannya upaya intensifikasi akan difokuskan.“Sementara itu, hasil Koordinasi dan Supervisi Sumber Daya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsup KPK) tentang perkebunan sawit di Kalbar, mendapatkan temuan sekitar 60 ribu hektar konsesi perkebunan masuk dalam kawasan hutan. Beberapa diantaranya bahkan sudah melakukan lahan. Hasil data kebakaran lahan, maka di lokasi tersebut ditemukan titik api di area korporasi dan kawasan gambut yang telah ditanami sawit.Rekomendasi KPK terhadap hasil Korsup adalah melakukan pembenahan. Menurut Agus Sutomo, jika rekomendasi tersebut dilakukan bersungguh-sungguh maka saat ini Parlemen Uni Eropa tidak lagi punya alasan untuk mengeluarkan resolusi atau boikot.Melalui kebijakan, Agus menyebut, Resolusi Parlemen Uni Eropa dapat menjadi kekuatan pemerintah untuk audit sosial dan lingkungan dalam tata kelola investasi perkebunan sawit skala besar. Termasuk tentang hak-hak masyarakat. Ia pun menyebut harusnya keberadaan masyarakat tidak sekedar menjadi pelengkap legitimasi investasi pro rakyat.“Pembenahan mulai dari pemberian izin, monitoring dan evaluasi dan penerapan mandatori dalam undang-undang dan aturan pendukungnya. Harus ada langkah tegas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa komitmen perbaikan itu ada,” tutupnya.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

pasca rilis resolusi uni eropa tentang sawit bagaimana tanggapan daerah resolusi parleman uni eropa tentang minyak sawit dan deforestrasi hutan yang dikeluarkan bulan lalu tak urung membuat kalangan pengusaha dan pemerintah daerah pemda gerah sebaliknya kalangan pegiat lingkungan menyebut momen ini dapat menjadi kesempatan untuk melakukan perbaikan menyeluruh berbagai kebijakan perkebunan kelapa sawit di indonesiadalam resolusi yang menyebut indonesia secara khusus tersebut dikatakan bahwa perkebunan sawit menyebabkan masalah deforestasi menimbulkan persoalan hak asasi manusia mengeksploitasi pekerja anak dan menimbulkan korupsi juga pembukaan lahan untuk industri perkebunan sawit disebutnya akan menciptakan kantongkantong kemiskinan di daerah tidak perlu sewot sikap reaktif hanya akan menunjukkan adanya kesalahan yang coba ditutupi dengan upaya menyalahkan pihak lain jelas agus sutomo direktur linkar borneo kalimantan barat awal mei inimenurutnya resolusi ini kesempatan untuk mengevaluasi keberadaan perkebunan sawit di daerah termasuk di kalimantan barat kalbar sehingga pemerintah mendapat perbandingan yang obyektif temuan di tingkat tapak oleh organisasi masyarakat sipil sudah banyak menyoroti berbagai penyimpangan tata kelola perkebunan yang tidak berwawasan lingkungan serta melanggar ketentuantermasuk pencemaran lingkungan kesehatan bencana alam perubahan tata guna lahan dan hilangnya habitat satwa adalah masalah yang lain lanjut agussebelumnya wakil gubernur kalbar christiandy sandjaya menyebut bahwa resolusi parlemen uni eropa terkait komoditas sawit indonesia lebih bermuatan bisnis belakaresolusi ini tidak terlepas dari urusan persaingan bisnis jadi bukan masalah lingkungan dan sebagainya jawabnya usai membuka rapat koordinasi dan konsultasi pembangunan perkebunan provinsi kalbar di pontianak menurutnya resolusi parlemen uni eropa muncul dari ketakutan terhadap produk minyak sawit asal indonesia yang membanjiri eropa ia menyebut uni eropa tidak ingin masyarakat dunia beralih dari minyak bunga matahari dan minyak jagung dua produk yang dihasilkan oleh mereka kepada minyak sawitmenurut christiandy sebagai salah satu provinsi penghasil cpo terbesar di indonesia kalbar sebutnya telah memenuhi komitmen untuk menciptakan industri perkebunan sawit yang berkelanjutan lewat tiga landasan pembangunan hijau yaitu memperkuat kesatuan pengelolaan hutan kph pengendalian penggunaan ruang dan tata kelola izindia menyebut pembangunan perkebunan telah sesuai dalam koridor pembangunan hijau ramah lingkungan dan turut mendukung komitmen kontribusi pemerintah indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan deforestasi lewat kemitraan dengan swasta rantai pasok komoditas dilakukani secara berkelanjutan dan ramah lingkungan dan melibatkan masyarakat adat dan petani kecil secara aktifbahkan pencanangannya sebelum parlemen uni eropa mengeluarkan resolusi katanyasejalan dengan pemda gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia gapki pun menyebut resolusi parlemen eropa bersifat subyektif dan diskriminatif kalau eropa embargo produk makanan dan kosmetik yang mengandung sawit masuk ke pasar mereka kita lawan saja kata sekretaris gapki kalbar idwar hanis dalam skala perkebunan besar sawit merupakan produksi terbesar dari kalimantan barat jumlah total areal perkebunan kelapa sawit kalbar sekitar juta hektar atau sepertiga dari luas wilayah provinsi ini kabupaten sanggau ketapang dan sekadang merupakan tiga besar area penanaman sawit hingga ditargetkan luasan perkebunan sawit mencapai juta hektar mengacu pada luasan lahan yang telah dibebani izin perkebunan sawitnamun luasan tersebut tidak berbanding lurus dengan capaian produksiratarata panen buah sawit di kalbar rendah baru mencapai ton cpo per hektar pertahun atau baru sebesar dari produksi nasional yang mencapai ton per hektar pertahun ujar kepala dinas perkebunan kalimantan barat florentinus anumproduktivitas sawit yang rendah merupakan akibat penggunaan bibit non unggulan pemupukan yang tidak tepat pemeliharaan tanaman yang rendah dan penanganan pasca panen yang tidak optimal kedepannya upaya intensifikasi akan difokuskansementara itu hasil koordinasi dan supervisi sumber daya alam komisi pemberantasan korupsi korsup kpk tentang perkebunan sawit di kalbar mendapatkan temuan sekitar ribu hektar konsesi perkebunan masuk dalam kawasan hutan beberapa diantaranya bahkan sudah melakukan lahan hasil data kebakaran lahan maka di lokasi tersebut ditemukan titik api di area korporasi dan kawasan gambut yang telah ditanami sawitrekomendasi kpk terhadap hasil korsup adalah melakukan pembenahan menurut agus sutomo jika rekomendasi tersebut dilakukan bersungguhsungguh maka saat ini parlemen uni eropa tidak lagi punya alasan untuk mengeluarkan resolusi atau boikotmelalui kebijakan agus menyebut resolusi parlemen uni eropa dapat menjadi kekuatan pemerintah untuk audit sosial dan lingkungan dalam tata kelola investasi perkebunan sawit skala besar termasuk tentang hakhak masyarakat ia pun menyebut harusnya keberadaan masyarakat tidak sekedar menjadi pelengkap legitimasi investasi pro rakyatpembenahan mulai dari pemberian izin monitoring dan evaluasi dan penerapan mandatori dalam undangundang dan aturan pendukungnya harus ada langkah tegas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa komitmen perbaikan itu ada tutupnya

Program Bonn Challenge di Sumatera Selatan Harus Lakukan Pengamanan Sosial, Seperti Apa?. Penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi negara-negara Asia Pasifik Bonn Challenge di Palembang, Sumatera Selatan, berjalan sukses. Namun, sorotan tajam datang dari sejumlah lembaga peduli lingkungan hidup di Palembang, terkait terlibatnya perusahaan di pertemuan itu, sebagai . Juga, menuntut pelaksanaan program Bonn Challenge di Sumatera Selatan nantinya menjamin pelaksanaan pengamanan sosial.“Kami mengajak pemerintah, swasta dan komunitas international untuk mendukung dipraktikannya pengamanan sosial dalam pelaksanaan restorasi hutan dan mempraktikan restorasi berbasis masyarakat,” kata Aidil Fitri, Direktur Eksekutif Hutan Kita Institute (HaKI), di sela pertemuan Bonn Challenge di Griya Agung, Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Rabu (10/05/2017).Kehadiran Aidil yang mengaku mewakili sejumlah lembaga peduli lingkungan hidup di Palembang, juga mensyaratkan perusahaan yang melaksanakan restorasi harus menyelesaikan konflik dengan masyarakat maupun pemerintah. : Dijelaskan Aidil, selama ini ribuan hektare tanah di Indonesia digunakan untuk kepentingan perusahaan sawit dan HTI (Hutan Tanaman Industri) guna memenuhi kebutuhan pasar internasional. Namun, kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa mendapatkan persetujuan maupun pengetahuan masyarakat.“Manfaat bagi masyarakat sedikit, justru menyebabkan hilangnya sumber-sumber kehidupan, nilai budaya masyarakat, dan terjadinya perubahan iklim. “Kami sepakat dan mendukung upaya yang dilakukan Bonn Challenge, tapi mari kita belajar dari pengalaman masa lalu agar tidak mengulangi hal yang sama,” katanya.Terhadap kritik ini, Najib Asmani selaku Advisor Gubernur Sumatera Selatan, menjelaskan justru pendekatan lansekap yang dibahas dalam pertemuan tersebut pelaksanaannya mengutamakan praktik pengamanan sosial dan restorasi berbasis masyarakat. “Kita belajar dari masa lalu, dan melihat ke depan yang lebih baik. Restorasi membuat semua pihak makmur, dan lingkungan lestari,” ujarnya.Dijelaskan Najib, kegiatan Bonn Challenge di Palembang, sangat menguntungkan Sumatera Selatan. Negara-negara yang berkomitmen mendukung penuh upaya yang dilakukan Pemerintah Sumatera Selatan dalam merestorasi gambut dan lahan mineral yang rusak, sekitar 736 ribu hektare. “Sumatera Selatan memberi sumbangan pengalaman dalam mengelola lingkungan yang baik, selain untuk Indonesia juga dunia.”Perlu usaha dua tahun agar Sumatera Selatan dipercaya menjadi tuan rumah. “Tidak mungkin kita menyiakan begitu saja, khususnya kepentingan masyarakat terkait lingkungan hidup,” ujarnya. Sebelumnya, di hadapan Presiden IUCN, Zhang Xinsheng, dan pejabat IUCN lainnya, serta perwakilan Mongolia, Bangladesh, Thailand, Bhutan, Kamboja, Vietnam, China, India, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, serta pejabat dari Jerman, Belanda, Norwegia, dan berbagai organisasi internasional, Hadi Daryanto, Direktur Jenderal Perhutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menyatakan, Indonesia berkeinginan berkolaborasi dengan Bonn Challenge.“Program yang dijalankan Bonn Challenge sejalan dengan program Pemerintah Indonesia dalam kegiatan konservasi, rehabilitasi, dan ekosistem di hutan atau lahan gambut terdegradasi.”Dikatakannya, konservasi ekosistem sangat penting bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang sangat menekankan pentingnya keadilan ekonomi. Tentunya dengan kebijakan pilar kepemilikan lahan, pengembangan usaha sosial, dan pengembangan sumber daya manusia.Sebagai informasi, pertemuan negara-negara Asia Pasifik Bonn Challenge di Palembang berlangsung pada 9-10 Mei 2017. Selain melakukan pertemuan, dilakukan juga aksi penanaman pohon di lokasi restorasi gambut di Sepucuk, Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel, Selasa (09/05/2017) pagi.Para peserta melakukan penanaman pohon ramin (), yang merupakan tanaman khas lahan gambut. Di Indonesia, tanaman yang tingginya mencapai 45 meter ini didapatkan di Kalimantan dan Sumatera. Ramin merupakan pohon yang masuk daftar merah IUCN atau tanaman dalam kategori berisiko punah karena maraknya pembalakan dan penebangan.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

program bonn challenge di sumatera selatan harus lakukan pengamanan sosial seperti apa penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi negaranegara asia pasifik bonn challenge di palembang sumatera selatan berjalan sukses namun sorotan tajam datang dari sejumlah lembaga peduli lingkungan hidup di palembang terkait terlibatnya perusahaan di pertemuan itu sebagai juga menuntut pelaksanaan program bonn challenge di sumatera selatan nantinya menjamin pelaksanaan pengamanan sosialkami mengajak pemerintah swasta dan komunitas international untuk mendukung dipraktikannya pengamanan sosial dalam pelaksanaan restorasi hutan dan mempraktikan restorasi berbasis masyarakat kata aidil fitri direktur eksekutif hutan kita institute haki di sela pertemuan bonn challenge di griya agung jalan demang lebar daun palembang rabu kehadiran aidil yang mengaku mewakili sejumlah lembaga peduli lingkungan hidup di palembang juga mensyaratkan perusahaan yang melaksanakan restorasi harus menyelesaikan konflik dengan masyarakat maupun pemerintah dijelaskan aidil selama ini ribuan hektare tanah di indonesia digunakan untuk kepentingan perusahaan sawit dan hti hutan tanaman industri guna memenuhi kebutuhan pasar internasional namun kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa mendapatkan persetujuan maupun pengetahuan masyarakatmanfaat bagi masyarakat sedikit justru menyebabkan hilangnya sumbersumber kehidupan nilai budaya masyarakat dan terjadinya perubahan iklim kami sepakat dan mendukung upaya yang dilakukan bonn challenge tapi mari kita belajar dari pengalaman masa lalu agar tidak mengulangi hal yang sama katanyaterhadap kritik ini najib asmani selaku advisor gubernur sumatera selatan menjelaskan justru pendekatan lansekap yang dibahas dalam pertemuan tersebut pelaksanaannya mengutamakan praktik pengamanan sosial dan restorasi berbasis masyarakat kita belajar dari masa lalu dan melihat ke depan yang lebih baik restorasi membuat semua pihak makmur dan lingkungan lestari ujarnyadijelaskan najib kegiatan bonn challenge di palembang sangat menguntungkan sumatera selatan negaranegara yang berkomitmen mendukung penuh upaya yang dilakukan pemerintah sumatera selatan dalam merestorasi gambut dan lahan mineral yang rusak sekitar ribu hektare sumatera selatan memberi sumbangan pengalaman dalam mengelola lingkungan yang baik selain untuk indonesia juga duniaperlu usaha dua tahun agar sumatera selatan dipercaya menjadi tuan rumah tidak mungkin kita menyiakan begitu saja khususnya kepentingan masyarakat terkait lingkungan hidup ujarnya sebelumnya di hadapan presiden iucn zhang xinsheng dan pejabat iucn lainnya serta perwakilan mongolia bangladesh thailand bhutan kamboja vietnam china india myanmar pakistan sri lanka serta pejabat dari jerman belanda norwegia dan berbagai organisasi internasional hadi daryanto direktur jenderal perhutanan dan lingkungan hidup kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk menyatakan indonesia berkeinginan berkolaborasi dengan bonn challengeprogram yang dijalankan bonn challenge sejalan dengan program pemerintah indonesia dalam kegiatan konservasi rehabilitasi dan ekosistem di hutan atau lahan gambut terdegradasidikatakannya konservasi ekosistem sangat penting bagi rencana pembangunan jangka menengah nasional rpjmn yang sangat menekankan pentingnya keadilan ekonomi tentunya dengan kebijakan pilar kepemilikan lahan pengembangan usaha sosial dan pengembangan sumber daya manusiasebagai informasi pertemuan negaranegara asia pasifik bonn challenge di palembang berlangsung pada mei selain melakukan pertemuan dilakukan juga aksi penanaman pohon di lokasi restorasi gambut di sepucuk kayuagung kabupaten ogan komering ilir oki sumsel selasa pagipara peserta melakukan penanaman pohon ramin yang merupakan tanaman khas lahan gambut di indonesia tanaman yang tingginya mencapai meter ini didapatkan di kalimantan dan sumatera ramin merupakan pohon yang masuk daftar merah iucn atau tanaman dalam kategori berisiko punah karena maraknya pembalakan dan penebangan

Restorasi Lahan Satu Juta Hektare, Sumatera Selatan Butuh Dana Besar. Apa Keuntungannya?. Pemerintah Sumatera Selatan membutuhkan dana sekitar 2,7 miliar Dollar Amerika untuk memulihkan satu juta hektare lahan yang terdegradasi, baik gambut maupun mineral, hingga 2030. Keuntungan apa yang didapatkan dengan anggaran sebesar itu?“Selain keuntungan ekologi, bentang alam tetap terjaga terutama keberadaan hutan, hidrologi, dan keanekaragamanhayati; juga ekonomi tertata,” urai Najib Asmani, staf khusus Gubernur Sumatera Selatan bidang perubahan iklim, di sela pertemuan tingkat tinggi Bonn Challenge untuk negara-negara Asia Pasifik, di Palembang, 10 Mei 2017 lalu.“Namun dana sebesar itu bukan dibutuhkan semuanya saat ini, tapi bertahap hingga 2030. Sejalan dengan target Bonn Challenge yakni memulihkan lahan seluas 350 juta hektare di dunia,” katanya. : Secara ekonomi, kata Najib, dana yang didapatkan diperkirakan mencapai dua kali dari anggaran konservasi dan rehabilitasi lahan terdegradasi tersebut. “Sumber pendapatan melalui jasa lingkungan, perkebunan dan pertanian yang lestari dan berkelanjutan, serta energy bersih atau nonfosil.”Namun, keuntungan lebih besar, jelas Najib, terjaganya hutan dan tata kelola air, sehingga menghindari ancaman bencana alam akibat perubahan iklim. Ini keuntungan sangat besar, sebab dapat dinikmati semua makhluk hidup, khususnya manusia.Dalam menjalankan program ini, tidak hanya satu pihak, harus melibatkan pemerintah, masyarakat, NGO, perusahaan, serta lembaga-lembaga international yang peduli lingkungan dan ekonomi berkelanjutan. “Kata kuncinya penyelamatan peradaban manusia di Sumatera Selatan,” katanya. : Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin di hadapan peserta Bonn Challenge menjelaskan, peristiwa kebakaran hutan dan lahan gambut 2015 membuat pemerintahannya memprakarsai Kemitraan Rakyat-Swasta-Publik untuk Pengembangan Pertumbuhan Hijau dan Pengelolaan Lansekap Berkelanjutan, luasnya 8,9 juta hektare. Program ini menyelamatkan lahan yang rusak dengan penyelamatan ekologi, ekonomi, dan budaya.“Pemerintah Sumatera Selatan telah menjaring enam lembaga nasional dan international guna membentuk program pengelolaan lansekap berkelanjutan bersama dengan anggaran sekitar 21 juta Dollar.” Selain menyampaikan program restorasi berbasis lansekap berkelanjutan di Sumatera Selatan, Alex Noerdin juga berharap adanya dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, guna membentuk aliansi dengan pemerintah daerah lainnya di Sumatera. Tujuannya, mengembangkan lansekap berkelanjutan di Pulau Sumatera.Terhadap gagasan ini, pakar komunikasi lingkungan Dr. Yenrizal Tarmizi dari UIN Raden Fatah Palembang, sangat mendukungnya. “Itu gagasan cerdas,” ujarnya.Menurut Yenrizal, dampak dari aktivitas ekonomi berbasis perkebunan dan pertambangan, ada dua wilayah lansekap terancam yang wilayah pesisir timur Sumatera berupa lahan gambut, serta wilayah Bukit Barisan berupa lahan mineral pegunungan dan perbukitan.“Jika tidak ditata sejak awal, masyarakat Sumatera bukan hanya kehilangan keanekaragamanhayati tapi juga terancam krisis air dan pangan.”Jadi, kata Yenrizal, lansekap atau bentang alam yang harus diperhatikan para kepala daerah di Pulau Sumatera adalah masa depan dua bentang alam tersebut. “Saya pikir gagasan yang disampaikan Alek Noerdin akan mendapat dukungan banyak pihak,” ujarnya.Anwar Sadat, Ketua Serikat Petani Sriwijaya (SPS), menyatakan setuju soal pengembangan lansekap berkelanjutan untuk wilayah Sumatera. Tapi, ekonominya jangan terlalu dominan dikuasai oleh kelompok pelaku usaha. Harus lebih fokus pada kepentingan ekonomi masyarakat, khususnya yang berada di pedesaan. Selain itu, masyarakat adat juga harus menjadi prioritas. Bukan semata sosial budaya, juga basis ekonominya.“Gagasan itu penting didukung, sebab menjawab tantangan masyarakat Sumatera dalam mengelola kekayaan alamnya,” ujarnya.

[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

konservasi lingkungan

restorasi lahan satu juta hektare sumatera selatan butuh dana besar apa keuntungannya pemerintah sumatera selatan membutuhkan dana sekitar miliar dollar amerika untuk memulihkan satu juta hektare lahan yang terdegradasi baik gambut maupun mineral hingga keuntungan apa yang didapatkan dengan anggaran sebesar ituselain keuntungan ekologi bentang alam tetap terjaga terutama keberadaan hutan hidrologi dan keanekaragamanhayati juga ekonomi tertata urai najib asmani staf khusus gubernur sumatera selatan bidang perubahan iklim di sela pertemuan tingkat tinggi bonn challenge untuk negaranegara asia pasifik di palembang mei lalunamun dana sebesar itu bukan dibutuhkan semuanya saat ini tapi bertahap hingga sejalan dengan target bonn challenge yakni memulihkan lahan seluas juta hektare di dunia katanya secara ekonomi kata najib dana yang didapatkan diperkirakan mencapai dua kali dari anggaran konservasi dan rehabilitasi lahan terdegradasi tersebut sumber pendapatan melalui jasa lingkungan perkebunan dan pertanian yang lestari dan berkelanjutan serta energy bersih atau nonfosilnamun keuntungan lebih besar jelas najib terjaganya hutan dan tata kelola air sehingga menghindari ancaman bencana alam akibat perubahan iklim ini keuntungan sangat besar sebab dapat dinikmati semua makhluk hidup khususnya manusiadalam menjalankan program ini tidak hanya satu pihak harus melibatkan pemerintah masyarakat ngo perusahaan serta lembagalembaga international yang peduli lingkungan dan ekonomi berkelanjutan kata kuncinya penyelamatan peradaban manusia di sumatera selatan katanya sebelumnya gubernur sumatera selatan alex noerdin di hadapan peserta bonn challenge menjelaskan peristiwa kebakaran hutan dan lahan gambut membuat pemerintahannya memprakarsai kemitraan rakyatswastapublik untuk pengembangan pertumbuhan hijau dan pengelolaan lansekap berkelanjutan luasnya juta hektare program ini menyelamatkan lahan yang rusak dengan penyelamatan ekologi ekonomi dan budayapemerintah sumatera selatan telah menjaring enam lembaga nasional dan international guna membentuk program pengelolaan lansekap berkelanjutan bersama dengan anggaran sekitar juta dollar selain menyampaikan program restorasi berbasis lansekap berkelanjutan di sumatera selatan alex noerdin juga berharap adanya dukungan pemerintah pusat khususnya kementerian lingkungan hidup dan kehutanan guna membentuk aliansi dengan pemerintah daerah lainnya di sumatera tujuannya mengembangkan lansekap berkelanjutan di pulau sumateraterhadap gagasan ini pakar komunikasi lingkungan dr yenrizal tarmizi dari uin raden fatah palembang sangat mendukungnya itu gagasan cerdas ujarnyamenurut yenrizal dampak dari aktivitas ekonomi berbasis perkebunan dan pertambangan ada dua wilayah lansekap terancam yang wilayah pesisir timur sumatera berupa lahan gambut serta wilayah bukit barisan berupa lahan mineral pegunungan dan perbukitanjika tidak ditata sejak awal masyarakat sumatera bukan hanya kehilangan keanekaragamanhayati tapi juga terancam krisis air dan panganjadi kata yenrizal lansekap atau bentang alam yang harus diperhatikan para kepala daerah di pulau sumatera adalah masa depan dua bentang alam tersebut saya pikir gagasan yang disampaikan alek noerdin akan mendapat dukungan banyak pihak ujarnyaanwar sadat ketua serikat petani sriwijaya sps menyatakan setuju soal pengembangan lansekap berkelanjutan untuk wilayah sumatera tapi ekonominya jangan terlalu dominan dikuasai oleh kelompok pelaku usaha harus lebih fokus pada kepentingan ekonomi masyarakat khususnya yang berada di pedesaan selain itu masyarakat adat juga harus menjadi prioritas bukan semata sosial budaya juga basis ekonominyagagasan itu penting didukung sebab menjawab tantangan masyarakat sumatera dalam mengelola kekayaan alamnya ujarnya

Melestarikan Hutan Jerumbun, Menjaga Satwa Tanjung Puting Jangan Sampai Punah. Batang-batang pohon muda tampak hijau. Berbagai macam jenisnya, termasuk cempedak, nangka, rambutan dan pohon buah hutan bernama sundi. Tidak asal tanam, tujuan reforestasi lahan ini agar area hutan yang dulu terbakar dan hancur dapat kembali hijau. Dengan menanam jenis pohon keras buah-buahan, pun akan membuat satwa hutan tidak mengganggu kebun-kebun milik warga.Lokasi tersebut berada di Jerumbun, area penyangga Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), yang terletak di Desa Sungai Sekonyer, Kecamatan Kumai, Kotawaringin Barat. Didorong kepedulian menyelamatkan area hutan, kelompok bernama (FNPF) sejak 2008 mulai melakukan penanaman di area ini.Wilayah Jerumbun penting untuk dikonservasi karena orangutan, owa, kelasi, berbagai jenis burung dan satwa liar masih dapat dijumpai di lokasi ini. Di sebelah area ini terdapat Sungai Sekonyer yang berbatasan dengan TNTP.“Idenya bermula karena maraknya perluasan kebun-kebun sawit di Jerumbun. Kebetulan ada masyarakat Kumai yang jual lahan. Kami beli seluas 13 hektar,” Basuki Budi Santoso, Manajer FNPF Kalimantan menjelaskan kepada , akhir Mei lalu.“Tujuan kami tanami pepohonan buah, agar masyarakat dan satwa tak kekurangan makan. Kalau rambutan berbuah bareng, tidak akan habis buahnya. Sehingga mungkin ada kompetisi antara satwa dan manusia.”Bermula dari 13 hektar, sejalan dengan waktu FNPF membeli lagi lahan 13 hektar dari masyarakat, kemudian bertambah 14 hektar lagi pada tahun 2010.“Tahun ini kami beli lagi hutan sepuluh hektar yang masih bagus yang diapit kebun sawit dan pertambangan,” jelas Basuki. Ia masih ingat di tahun 2004, saat pertama kali menjejakkan kaki di Jerumbun, wilayah ini masih tutupan hutan lebat.Menurut Basuki sejak 2008, sudah banyak kemajuan yang didapat, pohon-pohon sudah tumbuh tinggi tiga hingga empat meter. Namun sayangnya kebakaran hutan 2015 di kawasan TNTP dan sekitarnya, yang totalnya mencapai 121 ribu hektar, membuat kawasan ini hangus.Tim FNPF pun memulai kembali dari awal.Di Jerumbun ada sekitar 14 hektar hutan yang terbakar. Tahun lalu, pihak FNPF sudah melakukan penanaman pohon rambutan dalam hamparan 10 hektar sebanyak 5 ribu batang dan dikombinasikan dengan pohon hutan lainnya. Tahun ini ditargetkan tiga hektar untuk kembali ditanami dengan seribuan bibit berbagai jenis pepohonan. Apa yang dikerjakan oleh tim FNPF tidak setengah-setengah. Mereka pun mencanangkan Jemburun untuk menjadi destinasi ekowisata dan edukasi lingkungan untuk siswa sekolah. Di lokasi ini, tersedia tempat pembibitan, pusat informasi, toilet dan lainnya.Setiap pengunjung yang berkunjung ke Jerumbun akan mereka ajak untuk menanam pohon. Wisatawan bisa menginap di kawasan ini. Beberapa bangunan yang digunakan untuk penginapan sudah tersedia.Selain ajakan menanam, wisatawan yang datang juga bisa melakukan treking jelajah hutan, melihat keanekaragaman hayati wilayah itu, sekaligus juga belajar mengenai konsep restorasi hutan.Staf FNPF yang ditempatkan di Jerumbun ada dua orang. Mereka secara rutin melakukan penanaman dan merawat pohon-pohon yang ditanam. Sesekali relawan dari berbagai negara juga datang membantu menyukseskan program restorasi ini.Tidak saja menanam pepohonan, tim FNPF pun menyediakan pertanian organik seperti sayuran, juga membangun peternakan ayam dan sapi. Kotorannya mereka gunakan untuk membuat pupuk kompos guna mendukung pertanian organik yang dikembangkan.Selain di Jerumbun, FNPF juga sudah melakukan kegiatan reforestasi di beberapa wilayah lain di sekitar kawasan TNTP dan Suaka Margasatwa Lamandau.Contoh terbaik yang bisa dilihat adalah Pesalat. Dulunya, area seluas 54 hektar tersebut merupakan lahan tandus yang didominasi ilalang. FNPF melakukan penanaman di wilayah Pesalat sejak tahun 2003. Sekarang pepohonan di kawasan Pesalat tumbuh tinggi menjulang dengan ketinggian di atas 10 meter dan sudah banyak berbuah.Sarang orangutan di kawasan Pesalat juga banyak ditemukan. Ia kini menjadi hutan sekunder yang terjaga. Satu orang staf FNPF setia berjaga di kawasan tersebut sembari terus melakukan pengayaan berbagai macam pepohonan.Lokasi lain restotasi berada di Beguruh seluas 228 hektar dan Padang Sembilan 120 hektar.Sebelum terbakar hebat pada tahun 2015, kawasan Beguruh menampakan hasil yang bagus. Pepohonan tumbuh tinggi dan tutupan hutan cukup lebat. Kini pasca kebakaran, kawasan tersebut rusak. Tapi dengan semangat tak kunjung padam, FNPF kembali memulai penanaman pohon di kawasan itu.Untuk pengadaan bibit pohon di Padang Sembilan, tim FNPF melibatkan masyarakat sekitar. Para ibu disekitar kawasan diajak membibitkan pohon. Di awal program FNPF mendukung penyediaan dan tanahnya. Seiring berjalannya waktu, warga sudah mulai mandiri.Mereka sudah bisa membeli sendiri berbagai peralatan untuk menanam bibit pohon. Nantinya bibit-bibit pohon itu dibeli FNPF dan ditanam di berbagai lokasi proyek penanaman. Hal ini sekaligus sebagai upaya meningkatkan perekonomian warga sekitar. Untuk penyediaan bibit, FNPF memiliki enam lokasi persemaian, yaitu di Lamandau, Jerumbun, Pesalat, Beguruh, Padang Sembilan dan kantor FNPF di Kumai.Untuk mendukung pendanaan, FNPF mempunyai satu unit perahu wisata yang biasa digunakan untuk masuk ke TNTP. Keuntungan yang didapat dari menyewakan perahu itu, digunakan untuk mendukung program restorasi.“Tak mungkin penanaman pohon hanya mengandalkan proposal. Program reforestasi itu harus berkelanjutan. Tak bisa dibatasi satu atau dua tahun. Butuh waktu panjang. Akhirnya kami mencari opsi pendanaan lain,” jelas Basuki.Selain itu, mereka pun mendapat dukungan dana dari para voluntir yang berkunjung, baik dari dalam maupun dari luar negeri.“Kami tak mau menerima dana pemerintah, kami mau tetap bebas. Kami cari dari sumber-sumber yang memungkinkan. Termasuk dari usaha yang kami rintis.”Meski begitu, Basuki menyebut hubungannya dengan pihak Balai TNTP cukup baik, bahkan mereka memiliki nota kerjasama (MoU) sebagai mitra kerjasama taman nasional.“Penyelamatan orangutan dan satwa liar tanpa adanya perbaikan habitat akan percuma. Itu prinsip kami. Untuk itu kami berharap pemerintah bisa lakukan evaluasi seluruh perizinan perkebunan sawit dan tambang. Terutama di tempat-tempat yang tutupan hutannya masih bagus,” pungkasnya.

[0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

melestarikan hutan jerumbun menjaga satwa tanjung puting jangan sampai punah batangbatang pohon muda tampak hijau berbagai macam jenisnya termasuk cempedak nangka rambutan dan pohon buah hutan bernama sundi tidak asal tanam tujuan reforestasi lahan ini agar area hutan yang dulu terbakar dan hancur dapat kembali hijau dengan menanam jenis pohon keras buahbuahan pun akan membuat satwa hutan tidak mengganggu kebunkebun milik wargalokasi tersebut berada di jerumbun area penyangga taman nasional tanjung puting tntp yang terletak di desa sungai sekonyer kecamatan kumai kotawaringin barat didorong kepedulian menyelamatkan area hutan kelompok bernama fnpf sejak mulai melakukan penanaman di area iniwilayah jerumbun penting untuk dikonservasi karena orangutan owa kelasi berbagai jenis burung dan satwa liar masih dapat dijumpai di lokasi ini di sebelah area ini terdapat sungai sekonyer yang berbatasan dengan tntpidenya bermula karena maraknya perluasan kebunkebun sawit di jerumbun kebetulan ada masyarakat kumai yang jual lahan kami beli seluas hektar basuki budi santoso manajer fnpf kalimantan menjelaskan kepada akhir mei lalutujuan kami tanami pepohonan buah agar masyarakat dan satwa tak kekurangan makan kalau rambutan berbuah bareng tidak akan habis buahnya sehingga mungkin ada kompetisi antara satwa dan manusiabermula dari hektar sejalan dengan waktu fnpf membeli lagi lahan hektar dari masyarakat kemudian bertambah hektar lagi pada tahun tahun ini kami beli lagi hutan sepuluh hektar yang masih bagus yang diapit kebun sawit dan pertambangan jelas basuki ia masih ingat di tahun saat pertama kali menjejakkan kaki di jerumbun wilayah ini masih tutupan hutan lebatmenurut basuki sejak sudah banyak kemajuan yang didapat pohonpohon sudah tumbuh tinggi tiga hingga empat meter namun sayangnya kebakaran hutan di kawasan tntp dan sekitarnya yang totalnya mencapai ribu hektar membuat kawasan ini hangustim fnpf pun memulai kembali dari awaldi jerumbun ada sekitar hektar hutan yang terbakar tahun lalu pihak fnpf sudah melakukan penanaman pohon rambutan dalam hamparan hektar sebanyak ribu batang dan dikombinasikan dengan pohon hutan lainnya tahun ini ditargetkan tiga hektar untuk kembali ditanami dengan seribuan bibit berbagai jenis pepohonan apa yang dikerjakan oleh tim fnpf tidak setengahsetengah mereka pun mencanangkan jemburun untuk menjadi destinasi ekowisata dan edukasi lingkungan untuk siswa sekolah di lokasi ini tersedia tempat pembibitan pusat informasi toilet dan lainnyasetiap pengunjung yang berkunjung ke jerumbun akan mereka ajak untuk menanam pohon wisatawan bisa menginap di kawasan ini beberapa bangunan yang digunakan untuk penginapan sudah tersediaselain ajakan menanam wisatawan yang datang juga bisa melakukan treking jelajah hutan melihat keanekaragaman hayati wilayah itu sekaligus juga belajar mengenai konsep restorasi hutanstaf fnpf yang ditempatkan di jerumbun ada dua orang mereka secara rutin melakukan penanaman dan merawat pohonpohon yang ditanam sesekali relawan dari berbagai negara juga datang membantu menyukseskan program restorasi initidak saja menanam pepohonan tim fnpf pun menyediakan pertanian organik seperti sayuran juga membangun peternakan ayam dan sapi kotorannya mereka gunakan untuk membuat pupuk kompos guna mendukung pertanian organik yang dikembangkanselain di jerumbun fnpf juga sudah melakukan kegiatan reforestasi di beberapa wilayah lain di sekitar kawasan tntp dan suaka margasatwa lamandaucontoh terbaik yang bisa dilihat adalah pesalat dulunya area seluas hektar tersebut merupakan lahan tandus yang didominasi ilalang fnpf melakukan penanaman di wilayah pesalat sejak tahun sekarang pepohonan di kawasan pesalat tumbuh tinggi menjulang dengan ketinggian di atas meter dan sudah banyak berbuahsarang orangutan di kawasan pesalat juga banyak ditemukan ia kini menjadi hutan sekunder yang terjaga satu orang staf fnpf setia berjaga di kawasan tersebut sembari terus melakukan pengayaan berbagai macam pepohonanlokasi lain restotasi berada di beguruh seluas hektar dan padang sembilan hektarsebelum terbakar hebat pada tahun kawasan beguruh menampakan hasil yang bagus pepohonan tumbuh tinggi dan tutupan hutan cukup lebat kini pasca kebakaran kawasan tersebut rusak tapi dengan semangat tak kunjung padam fnpf kembali memulai penanaman pohon di kawasan ituuntuk pengadaan bibit pohon di padang sembilan tim fnpf melibatkan masyarakat sekitar para ibu disekitar kawasan diajak membibitkan pohon di awal program fnpf mendukung penyediaan dan tanahnya seiring berjalannya waktu warga sudah mulai mandirimereka sudah bisa membeli sendiri berbagai peralatan untuk menanam bibit pohon nantinya bibitbibit pohon itu dibeli fnpf dan ditanam di berbagai lokasi proyek penanaman hal ini sekaligus sebagai upaya meningkatkan perekonomian warga sekitar untuk penyediaan bibit fnpf memiliki enam lokasi persemaian yaitu di lamandau jerumbun pesalat beguruh padang sembilan dan kantor fnpf di kumaiuntuk mendukung pendanaan fnpf mempunyai satu unit perahu wisata yang biasa digunakan untuk masuk ke tntp keuntungan yang didapat dari menyewakan perahu itu digunakan untuk mendukung program restorasitak mungkin penanaman pohon hanya mengandalkan proposal program reforestasi itu harus berkelanjutan tak bisa dibatasi satu atau dua tahun butuh waktu panjang akhirnya kami mencari opsi pendanaan lain jelas basukiselain itu mereka pun mendapat dukungan dana dari para voluntir yang berkunjung baik dari dalam maupun dari luar negerikami tak mau menerima dana pemerintah kami mau tetap bebas kami cari dari sumbersumber yang memungkinkan termasuk dari usaha yang kami rintismeski begitu basuki menyebut hubungannya dengan pihak balai tntp cukup baik bahkan mereka memiliki nota kerjasama mou sebagai mitra kerjasama taman nasionalpenyelamatan orangutan dan satwa liar tanpa adanya perbaikan habitat akan percuma itu prinsip kami untuk itu kami berharap pemerintah bisa lakukan evaluasi seluruh perizinan perkebunan sawit dan tambang terutama di tempattempat yang tutupan hutannya masih bagus pungkasnya

Kala Hutan Sekitar Danau Toba Makin Kritis. Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengamati sekitar Danau Toba menggunakan helikopter dan melihat betapa hutan di kawasan itu banyak gundul. Dia meminta, perlu penanganan serius, pengawasan dan penindakan hukum tegas agar kerusakan tak makin parah.Wapres mengatakan perlu ada restorasi lingkungan demi menjaga keindahan Danau Toba.“Kita butuh apa di dunia ini? Semua hidup butuh air, manusia, binatang, pohon-pohon tumbuh butuh air. Air hanya akan ada kalau hujan, atau ada hutan,” katanya saat penanaman bibit pohon dan Musyawarah Masyarakat Adat Batak, di pinggiran Danau Toba, Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, akhir Juli lalu.Sehari sebelumnya, Jumat (28/7/16) juga penanaman ribuan pohon di hutan lindung Huta Ginjang, Tapanuli Utara, Sumatera Utara.Dia mengatakan, kala tak ada hutan, saat hujan air akan mengalir dan banjir, lalu musim kemarau terjadi kekeringan.“Yang bisa mengatasi kedua-duanya hanya pohon, hutan. Hutan itu kehidupan manusia dan kebutuhan manusia, bukan kebutuhan pemerintah apalagi Undang-undang!!”Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, KLHK sudah meneliti soal kerusakan hutan sekitar Danau Toba dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tengah mengolah data.Kondisi hutan sekitar Danau Toba, katanya, cukup memprihatinkan, hingga perlu peningkatan penindakan hukum bagi pelaku pembalakan liar dan menggiatkan menanam pohon. Jadi, perlu komitmen kepala daerah merangkul semua pihak menanam pohon di sekitar danau ini.Siti menargetkan, sampai akhir tahun bisa menanam pohon sampai 100.000 hektar. Para bupati dan kepolisian bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Sumatera, juga menyatukan komitmen bersama saling membantu memerangi kejahatan kehutanan.Saat penanaman pohon di Huta Ginjang, terlihat tak jauh dari bibir danau, titik-titik api muncul. Asap tebal mengepul tinggi. Tim Manggala Agni mencoba memadamkan api.Siti mengatakan, guna menyelamatkan hutan Danau Toba, KLHK sudah membuat sejumlah kebijakan, seperti pengendalian lahan kritis melalui rehabilitasi hutan kritis. Juga penanaman bibit, perhutanan sosial berbasis konservasi dan penanaman sabuk hijau pada sempadan danau, dan sungai di sepanjang Danau Toba.Sejak 2012, penanaman hutan seluas 6.446 hektar dan terus berlanjut. KLHK juga mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) 2016 di tujuh kabupaten sekitar Danau Toba Rp16,28 miliar dan Rp48,79 miliar untuk seluruh Sumut.Mengenai perusakan hutan oleh perusahaan, katanya, sanksi sudah diatur dalam UU.“Direktorat Jenderal kami tengah meneliti soal itu.”Hilman Nugroho, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung LHK, mengatakan, hutan sekitar danau sudah kritis. Jika pariwisata ingin baik, katanya, hutan hulu, tengah, dan hilir, harus terjaga.“Jika kritis dan hujan deras, sedimentasi akan turun. Bisa menyebabkan banjir.”Penyebab utama hutan sekitar danau kritis, katanya, penebangan liar dan pembakaran lahan. Untuk itu, katanya, pengusaha, pengelola pariwisata, dan pemerintah daerah harus terus menjaga agar tak terjadi penebangan dan pembakaran hutan.“Agar pariwisata Danau Toba bisa bangkit lagi.Menurut dia, menama pohon di sekitar danau harus terus dilakukan, tetapi tak hanya menanam.“Harus dilihat jenis pohon, disesuaikan pohon lokal yang tadinya tumbuh lebat disitu,” katanya.Dia menyebutkan, di hutan Huta Ginjang ini, sebanyak 7.700 bibit, berupa aren, kemiri, sengon, pinus, makadamia, dan kayu afrika.

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

kala hutan sekitar danau toba makin kritis wakil presiden jusuf kalla mengamati sekitar danau toba menggunakan helikopter dan melihat betapa hutan di kawasan itu banyak gundul dia meminta perlu penanganan serius pengawasan dan penindakan hukum tegas agar kerusakan tak makin parahwapres mengatakan perlu ada restorasi lingkungan demi menjaga keindahan danau tobakita butuh apa di dunia ini semua hidup butuh air manusia binatang pohonpohon tumbuh butuh air air hanya akan ada kalau hujan atau ada hutan katanya saat penanaman bibit pohon dan musyawarah masyarakat adat batak di pinggiran danau toba parapat simalungun sumatera utara akhir juli lalusehari sebelumnya jumat juga penanaman ribuan pohon di hutan lindung huta ginjang tapanuli utara sumatera utaradia mengatakan kala tak ada hutan saat hujan air akan mengalir dan banjir lalu musim kemarau terjadi kekeringanyang bisa mengatasi keduaduanya hanya pohon hutan hutan itu kehidupan manusia dan kebutuhan manusia bukan kebutuhan pemerintah apalagi undangundangsiti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan mengatakan klhk sudah meneliti soal kerusakan hutan sekitar danau toba dan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat tengah mengolah datakondisi hutan sekitar danau toba katanya cukup memprihatinkan hingga perlu peningkatan penindakan hukum bagi pelaku pembalakan liar dan menggiatkan menanam pohon jadi perlu komitmen kepala daerah merangkul semua pihak menanam pohon di sekitar danau inisiti menargetkan sampai akhir tahun bisa menanam pohon sampai hektar para bupati dan kepolisian bersama balai pengamanan dan penegakan hukum lhk sumatera juga menyatukan komitmen bersama saling membantu memerangi kejahatan kehutanansaat penanaman pohon di huta ginjang terlihat tak jauh dari bibir danau titiktitik api muncul asap tebal mengepul tinggi tim manggala agni mencoba memadamkan apisiti mengatakan guna menyelamatkan hutan danau toba klhk sudah membuat sejumlah kebijakan seperti pengendalian lahan kritis melalui rehabilitasi hutan kritis juga penanaman bibit perhutanan sosial berbasis konservasi dan penanaman sabuk hijau pada sempadan danau dan sungai di sepanjang danau tobasejak penanaman hutan seluas hektar dan terus berlanjut klhk juga mengalokasikan dana alokasi khusus dak di tujuh kabupaten sekitar danau toba rp miliar dan rp miliar untuk seluruh sumutmengenai perusakan hutan oleh perusahaan katanya sanksi sudah diatur dalam uudirektorat jenderal kami tengah meneliti soal ituhilman nugroho dirjen pengendalian daerah aliran sungai das dan hutan lindung lhk mengatakan hutan sekitar danau sudah kritis jika pariwisata ingin baik katanya hutan hulu tengah dan hilir harus terjagajika kritis dan hujan deras sedimentasi akan turun bisa menyebabkan banjirpenyebab utama hutan sekitar danau kritis katanya penebangan liar dan pembakaran lahan untuk itu katanya pengusaha pengelola pariwisata dan pemerintah daerah harus terus menjaga agar tak terjadi penebangan dan pembakaran hutanagar pariwisata danau toba bisa bangkit lagimenurut dia menama pohon di sekitar danau harus terus dilakukan tetapi tak hanya menanamharus dilihat jenis pohon disesuaikan pohon lokal yang tadinya tumbuh lebat disitu katanyadia menyebutkan di hutan huta ginjang ini sebanyak bibit berupa aren kemiri sengon pinus makadamia dan kayu afrika

Lahan Gambut Eks PLG Satu Juta Hektar, Bagaimana Kabarnya Saat ini?. Pemerintah di era Presiden Jokowi telah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) yang bertujuan merestorasi lebih dari dua juta hektar di tujuh provinsi. Untuk kegiatan di tahun pertama, 2016 ini, eks proyek PLG Satu Juta Hektar di Kabupaten Pulang Pisau di Kalteng menjadi salah satu dari empat kabupaten prioritas. Bagaimana kondisinya saat ini? Cuaca di awal bulan Juni begitu terik. Matahari terasa begitu menyengat. Saya bersama Adhi Siswandi Rahardjo, peneliti hidrologi gambut USAID LESTARI tiba di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat Kota Palangkaraya. Dalam peta wilayah, area yang kami kunjungi ini masuk dalam Blok C proyek PLG. Wilayah ini dulunya termasuk dalam Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar yang dijalankan pada era Pemerintahan Soeharto. Sedari dini, persoalan rusaknya lahan gambut tidak bisa dipisahkan dari mega proyek ambisius pencetakan sawah ini. Guna menyukseskan proyek, saat itu kanal-kanal dibangun membelah kubah gambut. Kanal yang dibuat lalu memicu kerusakan, kandungan air dalam kurun waktu yang cepat menyusut. Gambut menjadi kering pada musim kemarau dan menjadi langgaran kebakaran. Dengan kondisi itu, tidaklah heran jika kemudian Kabupaten Pulang Pisau, menjadi salah satu kabupaten yang paling parah terbakar tahun lalu di Kalteng. Padahal kabupaten ini luasnya hanya 5,85 persen (8.997 km2 dari luas Kalteng 153.564 km2). Dalam perjalanan menyusuri kanal primer sangat mudah dijumpai sisa-sisa lahan gambut yang terbakar pada 2015 lalu. Di sepanjang jalan tampak gelam (Meulaleca leucadendra), vegetasi asli wilayah ini, yang jumlahnya tak seberapa dibandingkan dengan tingkat kerusakan yang ada. Kanal utama yang kami lewati ini, membentang 128 km di ujung Laut Jawa di selatan, hingga desa Pilang, di batas wilayah Kota Palangkaraya di utara. Kanal ini membelah kubah gambut (peat dome) yang ada. Tak berapa lama, kami melewati sebuah perkebunan kelapa sawit yang tampak baru ditanam. Adhi menyebutkan, luasnya 200 hektar. “Kami ukur kedalaman gambut di perkebunan kelapa sawit itu lebih dari empat meter. Seharusnya kan tak boleh. Kebun ini milik salah satu pejabat kepolisian di sini,” katanya memberi petunjuk.

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan

lahan gambut eks plg satu juta hektar bagaimana kabarnya saat ini pemerintah di era presiden jokowi telah membentuk badan restorasi gambut brg yang bertujuan merestorasi lebih dari dua juta hektar di tujuh provinsi untuk kegiatan di tahun pertama ini eks proyek plg satu juta hektar di kabupaten pulang pisau di kalteng menjadi salah satu dari empat kabupaten prioritas bagaimana kondisinya saat ini cuaca di awal bulan juni begitu terik matahari terasa begitu menyengat saya bersama adhi siswandi rahardjo peneliti hidrologi gambut usaid lestari tiba di desa garung kecamatan jabiren raya kabupaten pulang pisau jaraknya sekitar km dari pusat kota palangkaraya dalam peta wilayah area yang kami kunjungi ini masuk dalam blok c proyek plg wilayah ini dulunya termasuk dalam proyek pengembangan lahan gambut plg sejuta hektar yang dijalankan pada era pemerintahan soeharto sedari dini persoalan rusaknya lahan gambut tidak bisa dipisahkan dari mega proyek ambisius pencetakan sawah ini guna menyukseskan proyek saat itu kanalkanal dibangun membelah kubah gambut kanal yang dibuat lalu memicu kerusakan kandungan air dalam kurun waktu yang cepat menyusut gambut menjadi kering pada musim kemarau dan menjadi langgaran kebakaran dengan kondisi itu tidaklah heran jika kemudian kabupaten pulang pisau menjadi salah satu kabupaten yang paling parah terbakar tahun lalu di kalteng padahal kabupaten ini luasnya hanya persen km dari luas kalteng km dalam perjalanan menyusuri kanal primer sangat mudah dijumpai sisasisa lahan gambut yang terbakar pada lalu di sepanjang jalan tampak gelam meulaleca leucadendra vegetasi asli wilayah ini yang jumlahnya tak seberapa dibandingkan dengan tingkat kerusakan yang ada kanal utama yang kami lewati ini membentang km di ujung laut jawa di selatan hingga desa pilang di batas wilayah kota palangkaraya di utara kanal ini membelah kubah gambut peat dome yang ada tak berapa lama kami melewati sebuah perkebunan kelapa sawit yang tampak baru ditanam adhi menyebutkan luasnya hektar kami ukur kedalaman gambut di perkebunan kelapa sawit itu lebih dari empat meter seharusnya kan tak boleh kebun ini milik salah satu pejabat kepolisian di sini katanya memberi petunjuk

Nasib Sagu Merauke Berganti Sawah dan Sawit. Fredy Wanda, merenung mengenang nasib hutan Merauke, Papua. Kehidupan orang Marind juga berubah. mereka menjadi petani sawah. Pangan lokal mereka, sagu, pelahan menghilang.Hutan sagu berganti sawah. Kini, orang Marind mengolah lahan menjadi beras. Bukan itu saja, Ketua Forum Peduli Port Numbay Green (FPPNG) ini khawatir, Sawit ditanam di hulu kali, seperti Kali Kumbe, Bian, Maro. Parahnya, sungai di Merauke–umumnya rawa– mengalir ke hilir. “Sawit rakus air. Belum lagi butuh lahan kering dan pestisida banyak. Sungai makin sempit hingga kering sama sekali. Padahal alam Merauke butuh air dari tiga itu sebagai cadangan air minum berbagai mahkluk hidup. Ini bisa merusak lingkungan,” katanya.Dia mengatakan, pemilik ulayat yang setuju, hanya mendapat keuntungan sesaat. Mereka tawarkan mendidik warga, tenaga kerja, puskemas, rumah sampai kendaraan roda dua dan empat.Manokwari menjadi saksi betapa sawit meninggalkan banyak masalah. Mulai hak ulayat terampas, penggajian tak adil, hingga konflik dengan masyarakat. Paling riskan, katanya, pemilik tanah bentrok dengan aparat keamanan.Merauke, katanya, sebenarnya berpotensi menjadi pusat sagu, tetapi tumbuhan ini makin berkurang. Dulu, hutan Merauke penyimpan sagu. Kini berubah menjadi sawit. “Sagu makanan pokok saya. Orang Papua kebudayaan tokok sagu. Bukan tokok sawit,” katanya.Efendi Kannan, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke, menyebut, sagu memiliki kekhususan, menyerap CO2 juga menghasilkan pangan lokal di Merauke. Pemerintah, katanya, melarang investor menebang hutan sagu. Bila terlanjur, investor harus menanam kembali, bahkan di areal tebangan harus diperluas. “Jadi istilah kami, kalau kurang baik harus direhabilitasi. Ini pangan lokal. Sagu pangan orang Marind.”Sagu tergolong mahal ketimbang beras. Ia bisa dikembangkan karena permintaan pasar juga tinggi. “Ini harus tumbuh terus dikembangkan Suku Marind.”Dia melihat beberapa kampung seperti Kampung Kwemsit, Distrik Kaptel hutan sagu sangat jauh. Jika mau makan tepung sagu, perlu waktu lama. “Sagu harus didekatkan dengan masyarakat.”Investor, katanya, harus bertanggujawab mengembangkan sagu. Di sawah, bibit sagu menjadi pagar, misal, 500 hektar padi, pinggiran sawah ditanami sagu. “Sagu tanaman penghijauan, penahan air, akar menangkap air tanah,” katanya.Dinas mengembangkan tanam sagu di beberapa daerah terjauh seperti Distrik Waan, Tabonji, Kimaam, Ilawab dan lain-lain. “Sekarang mencoba sekitar Merauke di Kampung Sermayam dan Urumb. Di sekitar Merauke, sulit tumbuh karena orang Merauke terbiasa makan nasi.”Edi Setiono, Kabid Tanaman Holtikura Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Merauke menjelaskan, pangan lokal banyak di Merauke. Selain sagu, ada kombili, keladi, ubi kayu, petatas. Dinas telah mengembangkan itu. “Sekarang tahap pengembangan awal untuk pangan lokal.”Di beberapa kampung seperti Distik Merauke, Kaptel, Tubang, Muting, dinas membagikan bibit atas permintan masyarakat. Warga juga ingin melengkapi tanaman sorgum. Dari budidaya tanah, sorgum relatif mudah tumbuh, bahkan bisa panen dua hingga tiga kali pertahun. Tanaman ini memiliki multifungsi. Buah atau biji bisa untuk pangan sekaligus pakan ternak. Ia juga bisa jadi bioetanol. “Tapi baru ujicoba untuk demplot dan pembibitan.”

[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan konservasi lingkungan

nasib sagu merauke berganti sawah dan sawit fredy wanda merenung mengenang nasib hutan merauke papua kehidupan orang marind juga berubah mereka menjadi petani sawah pangan lokal mereka sagu pelahan menghilanghutan sagu berganti sawah kini orang marind mengolah lahan menjadi beras bukan itu saja ketua forum peduli port numbay green fppng ini khawatir sawit ditanam di hulu kali seperti kali kumbe bian maro parahnya sungai di meraukeumumnya rawa mengalir ke hilir sawit rakus air belum lagi butuh lahan kering dan pestisida banyak sungai makin sempit hingga kering sama sekali padahal alam merauke butuh air dari tiga itu sebagai cadangan air minum berbagai mahkluk hidup ini bisa merusak lingkungan katanyadia mengatakan pemilik ulayat yang setuju hanya mendapat keuntungan sesaat mereka tawarkan mendidik warga tenaga kerja puskemas rumah sampai kendaraan roda dua dan empatmanokwari menjadi saksi betapa sawit meninggalkan banyak masalah mulai hak ulayat terampas penggajian tak adil hingga konflik dengan masyarakat paling riskan katanya pemilik tanah bentrok dengan aparat keamananmerauke katanya sebenarnya berpotensi menjadi pusat sagu tetapi tumbuhan ini makin berkurang dulu hutan merauke penyimpan sagu kini berubah menjadi sawit sagu makanan pokok saya orang papua kebudayaan tokok sagu bukan tokok sawit katanyaefendi kannan kepala dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten merauke menyebut sagu memiliki kekhususan menyerap co juga menghasilkan pangan lokal di merauke pemerintah katanya melarang investor menebang hutan sagu bila terlanjur investor harus menanam kembali bahkan di areal tebangan harus diperluas jadi istilah kami kalau kurang baik harus direhabilitasi ini pangan lokal sagu pangan orang marindsagu tergolong mahal ketimbang beras ia bisa dikembangkan karena permintaan pasar juga tinggi ini harus tumbuh terus dikembangkan suku marinddia melihat beberapa kampung seperti kampung kwemsit distrik kaptel hutan sagu sangat jauh jika mau makan tepung sagu perlu waktu lama sagu harus didekatkan dengan masyarakatinvestor katanya harus bertanggujawab mengembangkan sagu di sawah bibit sagu menjadi pagar misal hektar padi pinggiran sawah ditanami sagu sagu tanaman penghijauan penahan air akar menangkap air tanah katanyadinas mengembangkan tanam sagu di beberapa daerah terjauh seperti distrik waan tabonji kimaam ilawab dan lainlain sekarang mencoba sekitar merauke di kampung sermayam dan urumb di sekitar merauke sulit tumbuh karena orang merauke terbiasa makan nasiedi setiono kabid tanaman holtikura dinas pertanian dan holtikultura kabupaten merauke menjelaskan pangan lokal banyak di merauke selain sagu ada kombili keladi ubi kayu petatas dinas telah mengembangkan itu sekarang tahap pengembangan awal untuk pangan lokaldi beberapa kampung seperti distik merauke kaptel tubang muting dinas membagikan bibit atas permintan masyarakat warga juga ingin melengkapi tanaman sorgum dari budidaya tanah sorgum relatif mudah tumbuh bahkan bisa panen dua hingga tiga kali pertahun tanaman ini memiliki multifungsi buah atau biji bisa untuk pangan sekaligus pakan ternak ia juga bisa jadi bioetanol tapi baru ujicoba untuk demplot dan pembibitan

Cegah Kebakaran, Pemerintah Siapkan Sistem Peringatan Dini di Lahan Gambut. Guna mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut, pemerintah akan membuat sistem peringatan dini () khusus gambut. “Kami bangun tetapi lebih ke gambut. Kalau di atas tanah ada, kalau yang di bawah gambut belum, misal, berapa tinggi permukaan air gambut, berapa temperatur di bawah. Jadi nanti sistem itu akan diklopkan,” kata Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut di Jakarta, pekan lalu.Dia mengatakan, model ini sudah ada tetapi baru di Kalimantan Tengah, kerja sama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Universitas Palangkaraya dan Universita Hokkaido, Jepang.Haris Gunawan, Deputi Litbang BRG ke Jepang, guna melihat kemungkinan aplikasi model ini di seluruh wilayah gambut di Indonesia. “Itu memantau tingkat kelembaban, tinggi muka air, temperatur, curah hujan dan lain-lain. Ini kita tertarik dan coba adopsi.”Sistem yang ada di Kalteng itu, kata Nazir, server ada di Jepang. BRG sekaligus mengusahakan agar server di Indonesia. Kerjasama ini, katanya, dilakukan antara BRG, Kementerian Lingkungan Hidup dan BPPT. “Mungkin nanti yang pegang BPPT,” ucap Nazir.Sebelum ini, BNPB dan KLHK sudah membangun sistem peringatan dini seperti melihat cuaca, angin, prediksi daerah mana terbakar.Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menilai, aplikasi sistem ini bisa diterapkan di lapangan. “Sistem yang ada saat ini, kalau ada api dikejar lalu dimatikan. mau begitu terus mengejar memadamkan, kita harus memiliki sistem lebih sistematis,” katanya.KLHK pun perlu membuat instrumen lebih sistematis menindaklanjuti ini. ”Dalam dua tiga minggu ke depan bersama dengan Menko Polhukam, Menko Perekonomian dan World Bank mencoba sistem supaya strata pemerintahan aktif dan harus dipaksa dengan instrumen.”Adapun instrumen itu, terkait alat-alat monitoring, sumber daya manusia yang masuk dalam satuan tugas pemadaman kebakaran. Langkah ini, katanya, masuk dalam taraf kabupaten hingga desa. ”Operasi terpadu jalan terus, sudah terfasilitasi.”Siti menargetkan, instrumen ini selesai dalam satu-dua bulan kedepan. Pasalnya, Mei mulai memasuki kemarau.Dia mengatakan, ada dua fokus utama dalam perbaikan sistem ini. , sistem monitoring dan penerapan, mengacu pada pembuat kebijakan yang harus diambil pemerintah daerah. , pemberdayaan masyarakat menjaga lahan dan hutan agar meminimalisir kebakaran. “Dengan pembangunan masyarakat mandiri seperti pembangunan kecamatan. Kita pakai aset sosial dan respon masyarakat,” katanya.Sementara itu, kini BRG sedang bergegas mengerjakan berbagai hal guna memenuhi target restoratasi gambut, tahun ini sekitar 600.000 hektar. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres), empat wilayah prioritas disiapkan, yakni Kabupaten Pulang Pisau (Kalteng), Kabupaten Meranti (Riau), Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan). BRG daerah pun mulai proses pembentukan.Myrna Safitri, Deputi Edukasi,Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG mengatakan, penilaian sedang berlangsung pada keempat kabupaten prioritas dengan melihat tingkat kerusakan gambut. “Data sudah ada tetapi tersebar, kami sedang mengumpulkan. Lalu identifikasi dengan desa-desa di situ, bagaimana kondisi sosial masyarakat, perangkat infrastruktur dan lain-lain,” katanya.Tak hanya itu, katanya, BRG sedang pembuatan peta, sembari bikin rencana strategis (renstra) sekaligus bahasan pembentukan BRG di daerah. “Sedang siapkan organisasi di daerah yang akan dibentuk gubernur, sekaligus menggalang keterlibatan masyarakat dalam restorasi.”BRG menargetkan, peta indikatif restorassi, selesai April. “Sebagian besar data pemerintah. Lalu konsultasi input dari pemerintah dan pakai data peta lain,” katanya.Untuk renstra, ucap Myrna, target selesai Juni 2016. “Sembari kegiatan BRG di daerah dilakukan, kami punya kesempatan buat rapat dengan tim pengarah teknis, 14 Maret ini ada rapat koordinasi BRG dengan pemda di tujuh provinsi dengan sejumlah kementerian terkait di Manggala,” ujar dia.

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan

cegah kebakaran pemerintah siapkan sistem peringatan dini di lahan gambut guna mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut pemerintah akan membuat sistem peringatan dini khusus gambut kami bangun tetapi lebih ke gambut kalau di atas tanah ada kalau yang di bawah gambut belum misal berapa tinggi permukaan air gambut berapa temperatur di bawah jadi nanti sistem itu akan diklopkan kata nazir foead kepala badan restorasi gambut di jakarta pekan laludia mengatakan model ini sudah ada tetapi baru di kalimantan tengah kerja sama badan pengkajian dan penerapan teknologi bppt universitas palangkaraya dan universita hokkaido jepangharis gunawan deputi litbang brg ke jepang guna melihat kemungkinan aplikasi model ini di seluruh wilayah gambut di indonesia itu memantau tingkat kelembaban tinggi muka air temperatur curah hujan dan lainlain ini kita tertarik dan coba adopsisistem yang ada di kalteng itu kata nazir server ada di jepang brg sekaligus mengusahakan agar server di indonesia kerjasama ini katanya dilakukan antara brg kementerian lingkungan hidup dan bppt mungkin nanti yang pegang bppt ucap nazirsebelum ini bnpb dan klhk sudah membangun sistem peringatan dini seperti melihat cuaca angin prediksi daerah mana terbakarsiti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan menilai aplikasi sistem ini bisa diterapkan di lapangan sistem yang ada saat ini kalau ada api dikejar lalu dimatikan mau begitu terus mengejar memadamkan kita harus memiliki sistem lebih sistematis katanyaklhk pun perlu membuat instrumen lebih sistematis menindaklanjuti ini dalam dua tiga minggu ke depan bersama dengan menko polhukam menko perekonomian dan world bank mencoba sistem supaya strata pemerintahan aktif dan harus dipaksa dengan instrumenadapun instrumen itu terkait alatalat monitoring sumber daya manusia yang masuk dalam satuan tugas pemadaman kebakaran langkah ini katanya masuk dalam taraf kabupaten hingga desa operasi terpadu jalan terus sudah terfasilitasisiti menargetkan instrumen ini selesai dalam satudua bulan kedepan pasalnya mei mulai memasuki kemaraudia mengatakan ada dua fokus utama dalam perbaikan sistem ini sistem monitoring dan penerapan mengacu pada pembuat kebijakan yang harus diambil pemerintah daerah pemberdayaan masyarakat menjaga lahan dan hutan agar meminimalisir kebakaran dengan pembangunan masyarakat mandiri seperti pembangunan kecamatan kita pakai aset sosial dan respon masyarakat katanyasementara itu kini brg sedang bergegas mengerjakan berbagai hal guna memenuhi target restoratasi gambut tahun ini sekitar hektar sesuai peraturan presiden perpres empat wilayah prioritas disiapkan yakni kabupaten pulang pisau kalteng kabupaten meranti riau musi banyuasin dan ogan komering ilir sumatera selatan brg daerah pun mulai proses pembentukanmyrna safitri deputi edukasisosialisasi partisipasi dan kemitraan brg mengatakan penilaian sedang berlangsung pada keempat kabupaten prioritas dengan melihat tingkat kerusakan gambut data sudah ada tetapi tersebar kami sedang mengumpulkan lalu identifikasi dengan desadesa di situ bagaimana kondisi sosial masyarakat perangkat infrastruktur dan lainlain katanyatak hanya itu katanya brg sedang pembuatan peta sembari bikin rencana strategis renstra sekaligus bahasan pembentukan brg di daerah sedang siapkan organisasi di daerah yang akan dibentuk gubernur sekaligus menggalang keterlibatan masyarakat dalam restorasibrg menargetkan peta indikatif restorassi selesai april sebagian besar data pemerintah lalu konsultasi input dari pemerintah dan pakai data peta lain katanyauntuk renstra ucap myrna target selesai juni sembari kegiatan brg di daerah dilakukan kami punya kesempatan buat rapat dengan tim pengarah teknis maret ini ada rapat koordinasi brg dengan pemda di tujuh provinsi dengan sejumlah kementerian terkait di manggala ujar dia

Di Sintang, 11 Izin Usaha Perkebunan Sawit Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan adanya tumpang tindih antara peta kawasan hutan yang ditetapkan dengan izin lokasi dan usaha perkebunan yang mencapai 147.235 hektar di Kalimantan Barat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam memperkirakan, proses ini akan terus terjadi lantaran lemahnya pengendalian proses penggunaan usaha skala besar dengan carut marutnya kebijakan peruntukan ruang.“Selain itu, banyak areal usaha perkebunan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, termasuk yang tidak mungkin secara legal dikonversikan seperti pada hutan lindung dan hutan konservasi,” ungkap Anton P Widjaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar, yang merupakan koordinator koalisi.Salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Yayasan Titian Lestari melakukan investigasi lapangan terkait perizinan perkebunan kelapa sawit. Terdapat 45 izin dengan luas total 578.203 hektar. “Kami melakukan analisis spasial, terdapat 11 izin yang tumpang tindih dengan kawasan hutan dengan luas 7.256 hektar. Ini temuan awal,” kata Meidina Fadli, staf Yayasan Titian Lestari dalam pernyataannya kepada awak media beberapa waktu lalu di Pontianak.Adapun metodologi analisis, dilakukan dengan menghitung spasial izin yang dikeluarkan lalu di- dengan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.733/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Kalimantan Barat.Kabupaten Sintang dengan luas wilayah administrasi 2.163.500 hektar memiliki kondisi hutan yang terdegradasi pada hutan dataran rendah non-rawa. Dalam kurun 2001-2010 tutupan hutannya hilang 129.992 hektar.Tutupan hutan tersisa ini sulit dijangkau, hutan rawa dan rawa gambut, hutan konservasi dan hutan produksi yang masih ada hak pengelolaan. “Pemerintah daerah harus mensikapi, dengan melakukan evaluasi,” katanya.Yayasan Titian Lestari meminta masukan para pihak apakah tumpang tindih tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan. Ada beberapa aturan yang menegaskan hal tersebut.UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 Ayat (3), setiap orang dilarang: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; merambah kawasan hutan dengan ancaman pidana pada pasal Pasal 78 Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 92 Ayat (2) Korporasi yang: Huruf a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), huruf b; dan/atau diancam dengan hukuman pidana; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).Dan Pasal 18, selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa: paksaan pemerintah; uang paksa; dan/atau pencabutan izin.Dina menjelaskan, ada permasalahan untuk meyakinkan temuan awal tersebut seperti data sekunder surat keputusan perizinan perkebunan sawit di Sintang yaitu izin lokasi, izin usaha perkebunan, dan hak guna usaha. “Kami sudah ajukan permohonan informasi resmi ke sejumlah instansi di Sintang dan Provinsi Kalbar.”Terkait permohonan itu, sudah diajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sintang dan upaya gugatan ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalbar. “Kami berharap, data-data yang diperlukan itu bisa dibuka karena merupakan data publik,” katanya.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

di sintang izin usaha perkebunan sawit tumpang tindih dengan kawasan hutan data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menunjukkan adanya tumpang tindih antara peta kawasan hutan yang ditetapkan dengan izin lokasi dan usaha perkebunan yang mencapai hektar di kalimantan barat koalisi masyarakat sipil untuk gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam memperkirakan proses ini akan terus terjadi lantaran lemahnya pengendalian proses penggunaan usaha skala besar dengan carut marutnya kebijakan peruntukan ruangselain itu banyak areal usaha perkebunan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan termasuk yang tidak mungkin secara legal dikonversikan seperti pada hutan lindung dan hutan konservasi ungkap anton p widjaya direktur eksekutif walhi kalbar yang merupakan koordinator koalisisalah satu contohnya terjadi di kabupaten sintang kalimantan barat yayasan titian lestari melakukan investigasi lapangan terkait perizinan perkebunan kelapa sawit terdapat izin dengan luas total hektar kami melakukan analisis spasial terdapat izin yang tumpang tindih dengan kawasan hutan dengan luas hektar ini temuan awal kata meidina fadli staf yayasan titian lestari dalam pernyataannya kepada awak media beberapa waktu lalu di pontianakadapun metodologi analisis dilakukan dengan menghitung spasial izin yang dikeluarkan lalu di dengan kawasan hutan berdasarkan surat keputusan menteri kehutanan republik indonesia nomor skmenhutii tentang kawasan hutan dan konservasi perairan kalimantan baratkabupaten sintang dengan luas wilayah administrasi hektar memiliki kondisi hutan yang terdegradasi pada hutan dataran rendah nonrawa dalam kurun tutupan hutannya hilang hektartutupan hutan tersisa ini sulit dijangkau hutan rawa dan rawa gambut hutan konservasi dan hutan produksi yang masih ada hak pengelolaan pemerintah daerah harus mensikapi dengan melakukan evaluasi katanyayayasan titian lestari meminta masukan para pihak apakah tumpang tindih tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan ada beberapa aturan yang menegaskan hal tersebutuu no tahun tentang kehutanan pasal ayat setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah merambah kawasan hutan dengan ancaman pidana pada pasal pasal ayat barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat huruf a huruf b atau huruf c diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak rp lima miliar rupiahuu no tahun tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pasal ayat korporasi yang huruf a melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat huruf b danatau diancam dengan hukuman pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat delapan tahun dan paling lama dua puluh tahun serta pidana denda paling sedikit rp dua puluh miliar rupiah dan paling banyak rp lima puluh miliar rupiahdan pasal selain dikenai sanksi pidana pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf a huruf b huruf c pasal ayat huruf b huruf c huruf e dan pasal ayat huruf b huruf c dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa paksaan pemerintah uang paksa danatau pencabutan izindina menjelaskan ada permasalahan untuk meyakinkan temuan awal tersebut seperti data sekunder surat keputusan perizinan perkebunan sawit di sintang yaitu izin lokasi izin usaha perkebunan dan hak guna usaha kami sudah ajukan permohonan informasi resmi ke sejumlah instansi di sintang dan provinsi kalbarterkait permohonan itu sudah diajukan keberatan kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ppid kabupaten sintang dan upaya gugatan ke komisi informasi ki provinsi kalbar kami berharap datadata yang diperlukan itu bisa dibuka karena merupakan data publik katanya

Sawit Berkelanjutan: Antara Mencari Standard Sertifikasi dan Desakan Perubahan. Tidak ada yang memungkiri saat ini minyak sawit telah menjadi komoditas penting dunia. Minyak sawit dapat diproduksi menjadi produk pangan dan non pangan. Turunan minyak sawit dapat digunakan untuk memproduksi margarin, sereal, bubuk pembersih, sabun, kosmetik dan kebutuhan lainnya.Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Indonesia menduduki urutan pertama pengekspor minyak kelapa sawit sebesar 44%. [1] Pada tahun 2014, Indonesia memproduksi 33,5 juta ton minyak sawit, yang menghasilkan USD 18,9 miliar dari pendapatan ekspor. [2]Menurut data GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), total ekspor Indonesia pada tahun 2015 untuk minyak sawit dan produk turunannya mencapai 26,40 juta ton. Angka tersebut naik apabila dibandingkan dengan total ekspor Indonesia tahun 2014 yang mencapai 21,76 juta ton. [3]Komoditas minyak sawit merupakan komoditas yang melibatkan investasi dan perdagangan. Investasi global ditandai dengan eksploitasi sumber daya alam dalam komoditas perdagangan ini dan penciptaan rantai konsumsi.Di sisi lain, industri kelapa sawit Indonesia banyak dikritisi karena dituding memiliki dampak negatif, terutama dampak lingkungan hidup dan dampak pelanggaran hak asasi manusia (HAM).Dampak lingkungan hidup yang sering disebut adalah permasalahan kebakaran lahan yang diakibatkan oleh pembukaan kebun sawit. Hilang dan rusaknya kawasan tutupan hutan, terancamnya keragaman hayati hingga timbulnya masalah kesehatan akibat dampak kabut asap kebakaran lahan. Dampak lanjutannya adalah potensi banjir ataupun longsor akibat hilangnya kawasan hutan penyangga.Dampak pelanggaran HAM sawit timbul dari munculnya persoalan hak penguasaan lahan, yaitu masalah klaim lahan masyarakat ulayat oleh pihak industri atau pengusaha sawit atau bahkan negara. [4] Masa pasca reformasi tahun 1998 pun, permasalahan lahan ulayat tidak menjadi surut malah semakin kompleks. Lahan-lahan ini terfragmentasi dalam bentuk perkebunan negara, lahan pertanian, lahan masyarakat adat, serta garapan-garapan rakyat. [5]Pada era pelaksanaan otonomi daerah, PP No.60 Tahun 2012 yang merupakan revisi atas PP No.10 Tahun 2010 mengenai Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta PP No.61 Tahun 2012 mengenai perubahan PP No.24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dianggap berpengaruh terhadap meluasnya pembukaan lahan perkebunan sawit secara masif serta mendorong ilegalitas penggunaan kawasan hutan. [6]Lemahnya konsistensi implementasi hukum ini menimbulkan dampak negatif bagi operasi industri sawit. Hal ini dilihat dapat menguntungkan bagi kalangan pengusaha lokal maupun asing untuk memasuki industri ini dengan memanfaatkan celah yang ada.Di tingkat internasional, dorongan memperkuat tata kelola lahan dan hutan untuk menuju ekonomi hijau menjadi persyaratan pembangunan ekonomi, termasuk upaya untuk mengurangi emisi karbon dari pembukaan lahan hutan dan deforestasi. [7]Seperti dijelaskan dalam skema RETRAC (), sebuah komoditas melibatkan sistem yang kompleks serta melibatkan aktor seperti pemerintah suatu negara, komunitas pemerintahan internasional, NGO (), perusahaan, lembaga perdagangan, lembaga keuangan, dan bank.Hal ini berlaku pula bagi industri sawit. Tantangan ini memunculkan respon dari kalangan pelaku sawit, yang meliputi produsen (pekebun), pembeli minyak sawit, , pengolah hingga industri manufaktur yang terlibat dalam bisnis ini. Aktor lainnya, NGO, membidik target strategis kepada kebijakan pemerintah ataupun perusahaan terkait pengaruh terhadap lingkungan hidup dan sosial. [8]Para pihak ini pun lalu mencoba merumuskan model bisnis yang paling pas untuk ‘menurunkan kegaduhan’ dari dampak perkebunan sawit, yang dirumuskan dalam aturan main yang perlu diikuti oleh para pemain kunci.Rantai konsumsi yang ada menuntut kredibilitas produk yang dihasilkan, sesuai dengan standard dan skema sertifikasi yang dibentuk dan diakui oleh komunitas internasional. Selanjutnya, skema tersebut perlu didukung kekuatan peraturan yang merupakan kebijakan pemerintah.Sebuah forum yang bernama (RSPO) didirikan tahun 2004 oleh para pemangku kepentingan sawit, sebagai respon yang muncul dari tantangan industri sawit lewat kewajiban pemberlakuan minyak sawit berkelanjutan yang bermula dari pasar Eropa.Pemberlakuan 100 persen minyak sawit berkelanjutan bermula di Belanda, yang kemudian diikuti oleh Belgia, Inggris, Perancis dan Jerman sebagai bentuk implementasi komitmen nasional. [9] Standard RSPO yang diterapkan di negara-negara Eropa tersebut, kemudian diikuti menjadi standard umum yang harus diterima di komunitas internasional.Menurut RSPO produksi sawit berkelanjutan perlu berpedoman pada dan yang tercantum dalam Prinsip dan Kriteria. RSPO merupakan inisiatif bisnis di mana para anggotanya secara sukarela mengikatkan diri pada mekanisme yang ada pada RSPO.RSPO menunjukkan keberpihakan kepada hak masyarakat adat/lokal lewat pemberlakuan prinsip yang mengharuskan penerapan peta yang menunjukkan hak masyarakat adat yang diakui para pihak dan melalui proses pemetaan partisipatif yang melibatkan seluruh pihak. Selain itu, RSPO menekankan standard nilai konservasi tinggi ().Keberadaan RSPO tak lepas sebagai bentuk respon, integrasi dan strategi politik adaptif industri untuk menjawab tantangan global [10]. Termasuk menjawab keputusan politik Parlemen Uni Eropa (UE) akan barang konsumsi yang dapat dibeli dan dihindari sebagai politik transnasional ‘minyak sawit’. Dalam tiga tahun pertama berdirinya RSPO, lebih dari 13 persen produksi kelapa sawit dunia telah disertifikasi. [11]Bagi Indonesia sendiri, UE merupakan mitra strategis untuk mendapatkan pangsa pasar minyak sawit yang tinggi. Berdasarkan data GAPKI, volume ekspor minyak sawit Indonesia ke negara-negara Uni Eropa mencapai 4,23 juta ton dan terdapat kenaikan sekitar 2,6 persen dibandingkan ekspor tahun 2014. [12]Uniknya, walaupun negara-negara UE menuntut minyak sawit yang berkelanjutan, menurut data Van Gelder dalam kurun waktu 1992-2002, beberapa negara UE di antaranya Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Belgia dan Italia tercatat sebagai negara yang menanamkan investasi dalam perkebunan sawit di Indonesia. [13]Pada Maret 2011, Kementerian Pertanian (Kementan) meluncurkan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau yang dikenal sebagai prinsip (ISPO). ISPO bertujuan memastikan diterapkannya peraturan perundang-undangan terkait perkebunan kelapa sawit dan mendukung komitmen Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi pelepasan emisi karbon ke atmosfer.ISPO berawal dari niat baik pemerintah untuk melindungi petani kecil dari dampak kapitalisme global. Kementerian Pertanian mendapatkan donasi sebesar 15,5 Juta dollar AS dari UNDP untuk program lima tahun dengan tujuan agar petani kecil dapat mematuhi ISPO.Mentan saat itu, Suswono, menyatakan sebanyak 4,4 juta hektar perkebunan milik petani kecil atau 44 persen dari total perkebunan sawit menjadi target untuk revitalisasi dan pengelolaan yang lebih baik. Dukungan untuk petani kecil lewat sertifikasi ISPO dianggap akan meningkatkan produktivitas, memperbaiki legalitas dan menurunkan deforestasi. [14]ISPO berlaku wajib bagi perusahaan perkebunan tetapi sukarela bagi usaha perkebunan kecil. Pelaksanaan sertifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.7 Tahun 2009 mengenai Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan. [15]Mencermati tujuan diatas, ISPO tidak menerapkan standard seketat sebagaimana RSPO. ISPO diklaim lebih mencerminkan kepentingan nasional. Namun disebutkan beberapa standard ISPO nampak normatif dan rentan terhadap celah penyalahgunaan. Dibandingkan standard RSPO, tidak ada kewajiban transparansi, tanggung jawab terhadap lingkungan dan tanggung jawab untuk pekerja. [16]ISPO merupakan upaya pemerintah untuk menerapkan standard, namun bagi sebagian kalangan terkesan penerapannya setengah hati. ISPO lebih menekankan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dengan efektifitas dan konsistensi penerapan yang masih dipertanyakan dan minim dampak analisa sosial.Di sisi lain, meski standard RSPO terlihat lebih ketat, tapi karena sifat keanggotaan sukarelanya, RSPO memiliki masalah dalam efektifitas ketegasan dan sanksi. RSPO pun kerap dicap sebagai upaya mencari ‘citra baik’ industri sawit untuk menggenjot produksi, menguntungkan kelompok usaha besar alih-alih menerapkan etika pengelolaan lingkungan hidup dan etika sosial.RSPO dianggap jatuh menjadi sekedar legitimasi penerapan kapitalisme yang menguntungkan kelompok usaha besar. Beberapa pengakuan dari kelompok para petani sawit dalam beberapa pertemuan RSPO, petani-petani kecil di Indonesia menyebutkan mereka menderita akibat praktek monopoli antara perkebunan lokal, alokasi yang tidak adil di lahan kecil, proses sertifikasi lahan yang muram, manipulasi dan pemberlakuan harga yang tidak adil. [17]Jika RSPO dianggap mewakili heterogenitas yang beragam dan internasional, sebaliknya ISPO dinilai lemah di mata komunitas internasional. Sebagai contoh, Penasihat Senior Kehutanan untuk Unit Perubahan Iklim UK, Andy Roby pernah menyebutkan pemerintah Inggris tidak akan mengakui ISPO sebagai langkah menuju sawit berkelanjutan, hingga pemerintah asing memiliki bukti laporan dari para pengawas independen.Senada, NGO seperti disuarakan oleh WWF menyebutkan kelompok hijau dapat mendukung ISPO jika terdapat standard yang kuat tentang lingkungan hidup. NGO mempertanyakan kelemahan pengawasan dan kekurangan dalam kebijakan pemerintah terkait perlindungan Nilai Konservasi Tinggi Hutan () di perkebunan sawit yang sering dipertanyakan dimana letak ‘keberlanjutannya’. [18]Sebagai reaksi dari kendala yang terjadi, pada bulan September 2014 di sela-sela KTT Perubahan Iklim PBB di New York, lewat fasilitasi KADIN, dideklarasikan forum IPOP (). IPOP ditandatangani oleh industri besar sawit termasuk Wilmar, Golden Agri Resources, Cargill, dan Asian Agri.IPOP bertujuan untuk fokus memperkuat kebijakan dan regulasi. Anggota IPOP berkomitmen memperluas manfaat sosial melalui peningkatan produktivitas petani sawit sehingga memperkuat daya saing sawit Indonesia. [19]Anggota IPOP berkomitmen menjalankan rantai sawit berkelanjutan di perusahaan masing-masing dengan implementasi tanpa deforestasi dengan mengakui dan melindungi lahan (HCS) maupun (HCVF).Kedua konsideran ini dianggap akan mampu untuk membuat aturan efektif bagi pembelian antara pemasok minyak sawit dan standard pengelolaan sawit yang dibeli oleh anggota IPOP. Sebaliknya anggota IPOP akan mencabut kontrak pembelian dari produsen yang dianggap tetap melakukan praktik deforestasi, pembukaan lahan semena-mena, merusak lingkungan, serta tetap melanjutkan pembukaan lahan gambut dan hutan primer.Berdirinya IPOP mendapatkan penentangan dari Kementerian Pertanian yang mengkhawatirkan kehadiran IPOP dapat mematikan bisnis sawit pada aras usaha kecil. Gamal Nasir, Dirjen Perkebunan menuding IPOP adalah kartel asing, tidak sejalan dengan amanat UUD 1945 dan berpotensi menyengsarakan petani sawit dengan berlindung di balik aturan yang tak lagi mengambil buah sawit petani yang berasal dari lahan gambut. Kementan pun mengancam akan membubarkan IPOP. [20]Bagi Kementan, IPOP tak lebih dari alat legitimasi untuk merayu pasar dengan slogan keberlanjutan. Menjalankan standard tanpa arahan yang jelas tentang kriteria baku non deforestasi dianggap sangat mahal harganya. Hal ini kemudian menjadi jurang pemisah antara perusahaan besar dan petani sawit kecil. Disebutkan petani kecil belum mampu menjalankan praktek tanpa deforestasi karena berbiaya mahal. Ditambah standard yang dipergunakan oleh IPOP belum jelas rinciannya.Apakah dengan demikian dapat dikatakan dunia industri sawit telah berubah dari praktek menuju pengelolaan industri berkelanjutan sepenuhnya?Perusahaan-perusahaan besar membangun sertifikasi dengan biaya yang tidak murah. RSPO memungkinkan keterbatasan gerak perusahaan karena memiliki standardisasi yang cukup ketat, namun tidak memiliki kekuatan untuk memberi sanksi bagi pelanggarnya.ISPO tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pasar dan konsumennya, karena dianggap lokal dan memiliki kelemahan dalam kriterianya. Sedangkan IPOP sejauh ini dianggap sekedar agen internasional untuk menyetir kedaulatan negara, dimana aturan negara pun akhirnya tunduk kepada permintaan pasar kapitalistik.Seharusnya standard dan kriteria yang dibuat harus mampu menjawab model kelemahan tatakelola perizinan, pengawasan, inkonsistensi kebijakan, minimnya transparansi dan lemahnya penegakan hukum yang terus terjadi. Kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi hingga tahun 2015 lalu, setidaknya menjadi indikasi jelas tentang hal ini.[1] [2] Mongabay. 17 April 2015.[3] [4] Norman Jiwan. Hal. 65. Oliver Pye dan Jayati Bhattacharya (edited by). 2013. . ISEAS. Singapura.[5] Edy Ikhsan. . 2015. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. Hal. 148.[6] Hukum Online. 6 September 2012.[7] Ica Wulansari. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan. Volume 5 Nomor 1, Maret 2009. Hal. 110.[8] Eric Wakker. Hal. 225[9] . Hal. 12.[10] . 2015. ISPO, RSPO&UNDP. Hal. 249.[11] Membangun Modal Alam: . 2014. UNEP (). Hal. 70.[12] [13] Eric Wakker. . Hal. 231. . [14] . 2015. ISPO, RSPO&UNDP. . Hal. 7.[15] The Jakarta Post. 4 Oktober 2014.[16] RSPO. [17] Norman Jiwan. . Hal. 69.[18] Mongabay. 19 Februari 2016.[19] Mongabay. 27 Agustus 2015.[20] Mongabay. 23 Februari 2016.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

sawit berkelanjutan antara mencari standard sertifikasi dan desakan perubahan tidak ada yang memungkiri saat ini minyak sawit telah menjadi komoditas penting dunia minyak sawit dapat diproduksi menjadi produk pangan dan non pangan turunan minyak sawit dapat digunakan untuk memproduksi margarin sereal bubuk pembersih sabun kosmetik dan kebutuhan lainnyaindonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia indonesia menduduki urutan pertama pengekspor minyak kelapa sawit sebesar pada tahun indonesia memproduksi juta ton minyak sawit yang menghasilkan usd miliar dari pendapatan ekspor menurut data gapki gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia total ekspor indonesia pada tahun untuk minyak sawit dan produk turunannya mencapai juta ton angka tersebut naik apabila dibandingkan dengan total ekspor indonesia tahun yang mencapai juta ton komoditas minyak sawit merupakan komoditas yang melibatkan investasi dan perdagangan investasi global ditandai dengan eksploitasi sumber daya alam dalam komoditas perdagangan ini dan penciptaan rantai konsumsidi sisi lain industri kelapa sawit indonesia banyak dikritisi karena dituding memiliki dampak negatif terutama dampak lingkungan hidup dan dampak pelanggaran hak asasi manusia hamdampak lingkungan hidup yang sering disebut adalah permasalahan kebakaran lahan yang diakibatkan oleh pembukaan kebun sawit hilang dan rusaknya kawasan tutupan hutan terancamnya keragaman hayati hingga timbulnya masalah kesehatan akibat dampak kabut asap kebakaran lahan dampak lanjutannya adalah potensi banjir ataupun longsor akibat hilangnya kawasan hutan penyanggadampak pelanggaran ham sawit timbul dari munculnya persoalan hak penguasaan lahan yaitu masalah klaim lahan masyarakat ulayat oleh pihak industri atau pengusaha sawit atau bahkan negara masa pasca reformasi tahun pun permasalahan lahan ulayat tidak menjadi surut malah semakin kompleks lahanlahan ini terfragmentasi dalam bentuk perkebunan negara lahan pertanian lahan masyarakat adat serta garapangarapan rakyat pada era pelaksanaan otonomi daerah pp no tahun yang merupakan revisi atas pp no tahun mengenai tata cara perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan serta pp no tahun mengenai perubahan pp no tahun tentang penggunaan kawasan hutan dianggap berpengaruh terhadap meluasnya pembukaan lahan perkebunan sawit secara masif serta mendorong ilegalitas penggunaan kawasan hutan lemahnya konsistensi implementasi hukum ini menimbulkan dampak negatif bagi operasi industri sawit hal ini dilihat dapat menguntungkan bagi kalangan pengusaha lokal maupun asing untuk memasuki industri ini dengan memanfaatkan celah yang adadi tingkat internasional dorongan memperkuat tata kelola lahan dan hutan untuk menuju ekonomi hijau menjadi persyaratan pembangunan ekonomi termasuk upaya untuk mengurangi emisi karbon dari pembukaan lahan hutan dan deforestasi seperti dijelaskan dalam skema retrac sebuah komoditas melibatkan sistem yang kompleks serta melibatkan aktor seperti pemerintah suatu negara komunitas pemerintahan internasional ngo perusahaan lembaga perdagangan lembaga keuangan dan bankhal ini berlaku pula bagi industri sawit tantangan ini memunculkan respon dari kalangan pelaku sawit yang meliputi produsen pekebun pembeli minyak sawit pengolah hingga industri manufaktur yang terlibat dalam bisnis ini aktor lainnya ngo membidik target strategis kepada kebijakan pemerintah ataupun perusahaan terkait pengaruh terhadap lingkungan hidup dan sosial para pihak ini pun lalu mencoba merumuskan model bisnis yang paling pas untuk menurunkan kegaduhan dari dampak perkebunan sawit yang dirumuskan dalam aturan main yang perlu diikuti oleh para pemain kuncirantai konsumsi yang ada menuntut kredibilitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standard dan skema sertifikasi yang dibentuk dan diakui oleh komunitas internasional selanjutnya skema tersebut perlu didukung kekuatan peraturan yang merupakan kebijakan pemerintahsebuah forum yang bernama rspo didirikan tahun oleh para pemangku kepentingan sawit sebagai respon yang muncul dari tantangan industri sawit lewat kewajiban pemberlakuan minyak sawit berkelanjutan yang bermula dari pasar eropapemberlakuan persen minyak sawit berkelanjutan bermula di belanda yang kemudian diikuti oleh belgia inggris perancis dan jerman sebagai bentuk implementasi komitmen nasional standard rspo yang diterapkan di negaranegara eropa tersebut kemudian diikuti menjadi standard umum yang harus diterima di komunitas internasionalmenurut rspo produksi sawit berkelanjutan perlu berpedoman pada dan yang tercantum dalam prinsip dan kriteria rspo merupakan inisiatif bisnis di mana para anggotanya secara sukarela mengikatkan diri pada mekanisme yang ada pada rsporspo menunjukkan keberpihakan kepada hak masyarakat adatlokal lewat pemberlakuan prinsip yang mengharuskan penerapan peta yang menunjukkan hak masyarakat adat yang diakui para pihak dan melalui proses pemetaan partisipatif yang melibatkan seluruh pihak selain itu rspo menekankan standard nilai konservasi tinggi keberadaan rspo tak lepas sebagai bentuk respon integrasi dan strategi politik adaptif industri untuk menjawab tantangan global termasuk menjawab keputusan politik parlemen uni eropa ue akan barang konsumsi yang dapat dibeli dan dihindari sebagai politik transnasional minyak sawit dalam tiga tahun pertama berdirinya rspo lebih dari persen produksi kelapa sawit dunia telah disertifikasi bagi indonesia sendiri ue merupakan mitra strategis untuk mendapatkan pangsa pasar minyak sawit yang tinggi berdasarkan data gapki volume ekspor minyak sawit indonesia ke negaranegara uni eropa mencapai juta ton dan terdapat kenaikan sekitar persen dibandingkan ekspor tahun uniknya walaupun negaranegara ue menuntut minyak sawit yang berkelanjutan menurut data van gelder dalam kurun waktu beberapa negara ue di antaranya belanda inggris jerman prancis belgia dan italia tercatat sebagai negara yang menanamkan investasi dalam perkebunan sawit di indonesia pada maret kementerian pertanian kementan meluncurkan pedoman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau yang dikenal sebagai prinsip ispo ispo bertujuan memastikan diterapkannya peraturan perundangundangan terkait perkebunan kelapa sawit dan mendukung komitmen presiden ri keenam susilo bambang yudhoyono untuk mengurangi pelepasan emisi karbon ke atmosferispo berawal dari niat baik pemerintah untuk melindungi petani kecil dari dampak kapitalisme global kementerian pertanian mendapatkan donasi sebesar juta dollar as dari undp untuk program lima tahun dengan tujuan agar petani kecil dapat mematuhi ispomentan saat itu suswono menyatakan sebanyak juta hektar perkebunan milik petani kecil atau persen dari total perkebunan sawit menjadi target untuk revitalisasi dan pengelolaan yang lebih baik dukungan untuk petani kecil lewat sertifikasi ispo dianggap akan meningkatkan produktivitas memperbaiki legalitas dan menurunkan deforestasi ispo berlaku wajib bagi perusahaan perkebunan tetapi sukarela bagi usaha perkebunan kecil pelaksanaan sertifikasi berdasarkan peraturan menteri pertanian no tahun mengenai pedoman penilaian usaha perkebunan mencermati tujuan diatas ispo tidak menerapkan standard seketat sebagaimana rspo ispo diklaim lebih mencerminkan kepentingan nasional namun disebutkan beberapa standard ispo nampak normatif dan rentan terhadap celah penyalahgunaan dibandingkan standard rspo tidak ada kewajiban transparansi tanggung jawab terhadap lingkungan dan tanggung jawab untuk pekerja ispo merupakan upaya pemerintah untuk menerapkan standard namun bagi sebagian kalangan terkesan penerapannya setengah hati ispo lebih menekankan amdal analisis mengenai dampak lingkungan dengan efektifitas dan konsistensi penerapan yang masih dipertanyakan dan minim dampak analisa sosialdi sisi lain meski standard rspo terlihat lebih ketat tapi karena sifat keanggotaan sukarelanya rspo memiliki masalah dalam efektifitas ketegasan dan sanksi rspo pun kerap dicap sebagai upaya mencari citra baik industri sawit untuk menggenjot produksi menguntungkan kelompok usaha besar alihalih menerapkan etika pengelolaan lingkungan hidup dan etika sosialrspo dianggap jatuh menjadi sekedar legitimasi penerapan kapitalisme yang menguntungkan kelompok usaha besar beberapa pengakuan dari kelompok para petani sawit dalam beberapa pertemuan rspo petanipetani kecil di indonesia menyebutkan mereka menderita akibat praktek monopoli antara perkebunan lokal alokasi yang tidak adil di lahan kecil proses sertifikasi lahan yang muram manipulasi dan pemberlakuan harga yang tidak adil jika rspo dianggap mewakili heterogenitas yang beragam dan internasional sebaliknya ispo dinilai lemah di mata komunitas internasional sebagai contoh penasihat senior kehutanan untuk unit perubahan iklim uk andy roby pernah menyebutkan pemerintah inggris tidak akan mengakui ispo sebagai langkah menuju sawit berkelanjutan hingga pemerintah asing memiliki bukti laporan dari para pengawas independensenada ngo seperti disuarakan oleh wwf menyebutkan kelompok hijau dapat mendukung ispo jika terdapat standard yang kuat tentang lingkungan hidup ngo mempertanyakan kelemahan pengawasan dan kekurangan dalam kebijakan pemerintah terkait perlindungan nilai konservasi tinggi hutan di perkebunan sawit yang sering dipertanyakan dimana letak keberlanjutannya sebagai reaksi dari kendala yang terjadi pada bulan september di selasela ktt perubahan iklim pbb di new york lewat fasilitasi kadin dideklarasikan forum ipop ipop ditandatangani oleh industri besar sawit termasuk wilmar golden agri resources cargill dan asian agriipop bertujuan untuk fokus memperkuat kebijakan dan regulasi anggota ipop berkomitmen memperluas manfaat sosial melalui peningkatan produktivitas petani sawit sehingga memperkuat daya saing sawit indonesia anggota ipop berkomitmen menjalankan rantai sawit berkelanjutan di perusahaan masingmasing dengan implementasi tanpa deforestasi dengan mengakui dan melindungi lahan hcs maupun hcvfkedua konsideran ini dianggap akan mampu untuk membuat aturan efektif bagi pembelian antara pemasok minyak sawit dan standard pengelolaan sawit yang dibeli oleh anggota ipop sebaliknya anggota ipop akan mencabut kontrak pembelian dari produsen yang dianggap tetap melakukan praktik deforestasi pembukaan lahan semenamena merusak lingkungan serta tetap melanjutkan pembukaan lahan gambut dan hutan primerberdirinya ipop mendapatkan penentangan dari kementerian pertanian yang mengkhawatirkan kehadiran ipop dapat mematikan bisnis sawit pada aras usaha kecil gamal nasir dirjen perkebunan menuding ipop adalah kartel asing tidak sejalan dengan amanat uud dan berpotensi menyengsarakan petani sawit dengan berlindung di balik aturan yang tak lagi mengambil buah sawit petani yang berasal dari lahan gambut kementan pun mengancam akan membubarkan ipop bagi kementan ipop tak lebih dari alat legitimasi untuk merayu pasar dengan slogan keberlanjutan menjalankan standard tanpa arahan yang jelas tentang kriteria baku non deforestasi dianggap sangat mahal harganya hal ini kemudian menjadi jurang pemisah antara perusahaan besar dan petani sawit kecil disebutkan petani kecil belum mampu menjalankan praktek tanpa deforestasi karena berbiaya mahal ditambah standard yang dipergunakan oleh ipop belum jelas rinciannyaapakah dengan demikian dapat dikatakan dunia industri sawit telah berubah dari praktek menuju pengelolaan industri berkelanjutan sepenuhnyaperusahaanperusahaan besar membangun sertifikasi dengan biaya yang tidak murah rspo memungkinkan keterbatasan gerak perusahaan karena memiliki standardisasi yang cukup ketat namun tidak memiliki kekuatan untuk memberi sanksi bagi pelanggarnyaispo tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pasar dan konsumennya karena dianggap lokal dan memiliki kelemahan dalam kriterianya sedangkan ipop sejauh ini dianggap sekedar agen internasional untuk menyetir kedaulatan negara dimana aturan negara pun akhirnya tunduk kepada permintaan pasar kapitalistikseharusnya standard dan kriteria yang dibuat harus mampu menjawab model kelemahan tatakelola perizinan pengawasan inkonsistensi kebijakan minimnya transparansi dan lemahnya penegakan hukum yang terus terjadi kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi hingga tahun lalu setidaknya menjadi indikasi jelas tentang hal ini mongabay april norman jiwan hal oliver pye dan jayati bhattacharya edited by iseas singapura edy ikhsan yayasan pustaka obor indonesia jakarta hal hukum online september ica wulansari jurnal ilmiah hubungan internasional universitas katolik parahyangan volume nomor maret hal eric wakker hal hal ispo rspoundp hal membangun modal alam unep hal eric wakker hal ispo rspoundp hal the jakarta post oktober rspo norman jiwan hal mongabay februari mongabay agustus mongabay februari

Bisnis Kayu Olahan Ilegal Terungkap, Eh Pemilik Oknum Polisi. Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Karo, Sumatera Utara, Senin (21/3/16) mengamankan satu truk kayu olahan diduga ditebang dari hutan kala melintas di Desa Sukandebih, Kecamatan Namanterang, Karo. Dari bisnis kayu ilegal ini, terlibat seorang oknum polisi.AKBP Viktor Togi Tambunan, Kapolres Karo, kepada mengatakan, penangkapan dua pelaku, supir berinisial RM, dan kenek truk IH, hasil pengembangan kasus pembalakan liar dengan tersangka polisi berpangkat AIPTU, inisial PS. Oknum polisi bertugas di Polsek Munte itu, diamankan diduga sebagai dan pemilik kayu olahan ilegal dari Taman Hutan Raya (Tahura), Karo.Dia menjelaskan, dua pelaku mengangkut kayu olahan ditangkap setelah pengembangan dua pelaku lain, yaitu RM, supir kayu illegal, dan kernet Ar. Kayu olahan itu, diperkirakan sebanyak empat ton. Mereka ditahan bersama AIPTU PS. Kayu-kayu dalam truk besar milik polisi berusia 53 tahun itu.“Kayu-kayu itu diambil dari hutan Tahura. Setelah kita kembangkan, kembali menangkap dua tersangka baru RM dan IH,” katanya. Tambunan mendapatkan penghargaan polisi terbaik di jajaran Polri versi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).Dia menyatakan, akan meningkatkan pengawasan dan penindakan siapa saja yang terlibat tindak pidana kejahatan kehutanan. “Siapapun sama di mata hukum, akan diproses jika melanggar, termasuk penegak hukum sekalipun.”Pembalakan liar yang melibatkan PS terbongkar dari penangkapan pasukan Detasemen Intelijen (Den Intel) Kodam I/BB dibantu Intel Kodim 0205/TK. Mereka mengamankan satu truk kayu olahan tanpa dokumen sah pengangkat kayu. Penangkapan di Desa Torong, Kecamatan Simpang Empat, Karo Kamis (17/3/16).Data Polres Karo, sejak 2016, beberapa kali menangkap kejahatan kehutanan. Pada Rabu (10/2/16), juga diamankan satu truk kayu damar, jati dan sembarang, dari Tahura, berdekakan dengan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Dua pelaku, sopir MS, dan kenek HS, sama-sama warga Kabanjahe.MS menyatakan, kayu diambil dari Tahura. Mereka bawa melalui jalur hutan melintasi TNGL di Langkat, dan jalur masuk Karo. Dia sudah lebih dari dua kali memuat kayu dari Tahura, dibawa ke Kabanjahe, untuk dijual kepada penampung. Polres Karo masih mendalami kasus ini.“Kayu kami beli Rp2,2 juta per ton. Ada yang menebang dalam hutan. Saat datang diolah jadi broti maupun papan. Kebanyakan kayu sembarang, mahoni, meranti dan damar.”Sementara Sapto Aji Prabowo, Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat, Balai Besar TNGL, menyatakan, penebangan kayu di Tahura sekitar 300 meter dari TNGL. Meski begitu, mereka akan membantu tim Dinas Kehutanan mengawasi baik luar TNGL maupun Tahura.Khusus TNGL Telaga, mereka terus menggiatkan patroli. Patroli bersama masyarakat sekitar TNGL. Untuk Tahura, katanya, Balai siap membantu seperti kantor resort jadi base camp pengamanan. “Kami akan mem-pengamanan perbatasan Tahura dengan TNGL. Polhut Dinas Kehutanan bisa pakai kantor resort.”

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

bisnis kayu olahan ilegal terungkap eh pemilik oknum polisi satuan reserse dan kriminal satreskrim polres karo sumatera utara senin mengamankan satu truk kayu olahan diduga ditebang dari hutan kala melintas di desa sukandebih kecamatan namanterang karo dari bisnis kayu ilegal ini terlibat seorang oknum polisiakbp viktor togi tambunan kapolres karo kepada mengatakan penangkapan dua pelaku supir berinisial rm dan kenek truk ih hasil pengembangan kasus pembalakan liar dengan tersangka polisi berpangkat aiptu inisial ps oknum polisi bertugas di polsek munte itu diamankan diduga sebagai dan pemilik kayu olahan ilegal dari taman hutan raya tahura karodia menjelaskan dua pelaku mengangkut kayu olahan ditangkap setelah pengembangan dua pelaku lain yaitu rm supir kayu illegal dan kernet ar kayu olahan itu diperkirakan sebanyak empat ton mereka ditahan bersama aiptu ps kayukayu dalam truk besar milik polisi berusia tahun itukayukayu itu diambil dari hutan tahura setelah kita kembangkan kembali menangkap dua tersangka baru rm dan ih katanya tambunan mendapatkan penghargaan polisi terbaik di jajaran polri versi komisi kepolisian nasional kompolnasdia menyatakan akan meningkatkan pengawasan dan penindakan siapa saja yang terlibat tindak pidana kejahatan kehutanan siapapun sama di mata hukum akan diproses jika melanggar termasuk penegak hukum sekalipunpembalakan liar yang melibatkan ps terbongkar dari penangkapan pasukan detasemen intelijen den intel kodam ibb dibantu intel kodim tk mereka mengamankan satu truk kayu olahan tanpa dokumen sah pengangkat kayu penangkapan di desa torong kecamatan simpang empat karo kamis data polres karo sejak beberapa kali menangkap kejahatan kehutanan pada rabu juga diamankan satu truk kayu damar jati dan sembarang dari tahura berdekakan dengan taman nasional gunung leuser tngl dua pelaku sopir ms dan kenek hs samasama warga kabanjahems menyatakan kayu diambil dari tahura mereka bawa melalui jalur hutan melintasi tngl di langkat dan jalur masuk karo dia sudah lebih dari dua kali memuat kayu dari tahura dibawa ke kabanjahe untuk dijual kepada penampung polres karo masih mendalami kasus inikayu kami beli rp juta per ton ada yang menebang dalam hutan saat datang diolah jadi broti maupun papan kebanyakan kayu sembarang mahoni meranti dan damarsementara sapto aji prabowo kepala bidang pengelolaan taman nasional wilayah iii stabat balai besar tngl menyatakan penebangan kayu di tahura sekitar meter dari tngl meski begitu mereka akan membantu tim dinas kehutanan mengawasi baik luar tngl maupun tahurakhusus tngl telaga mereka terus menggiatkan patroli patroli bersama masyarakat sekitar tngl untuk tahura katanya balai siap membantu seperti kantor resort jadi base camp pengamanan kami akan mempengamanan perbatasan tahura dengan tngl polhut dinas kehutanan bisa pakai kantor resort

Soal Pencegahan Karhutla, Berikut Kata Para Menteri. Guna mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sejumlah menteri dan gubernur mengadakan rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Selasa (22/3/16).Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup sesaat sebelum rakor mengusulkan beberapa hal dalam pencegahan karhutla. meminta validasi supaya memperkuat gambaran riil lapangan ke sistem komputer. Kekuatan data lapangan harus sampai ke pemerintah pusat. Hal itu, katanya, tak terlalu sulit bisa menggunakan bisa. “Tinggal ditambah interaktif.”, mengusulkan segera dibentuk tim restorasi gambut di daerah karena harus sudah operasi. Pembuatan sekat kanal dan lain-lain sudah berjalan, baik pemerintah maupun swasta. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah hampir 90 desa. “Tim kerja harus sudah jadi di tujuh provinsi.” , Siti mengusulkan sistem insentif kepada desa, antara lain membangun pasar desa, jalan, jalan poros desa, atau investasi wisata alam kerjasama bersama KLHK.KLHK, katanya, sudah menggunakan sistem operasi terpadu dari dana KLHK sendiri. Sejak Februari hingga kini dana keluar sudah Rp4 miliar dan sampai Mei diperkirakan Rp20 miliar. “Sekarang baru sebulanan berjalan di 100 desa di beberapa kabupaten sangat rawan.”Senada dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, harus mencari metode terbaik mencegah karhutla dengan menyusun standar. “Standar ini harus diterapkan baik perusahaan maupun desa,” katanya.Berdasarkan data KLHK, ada 731 desa rawan karhutla tersebar pada 59 kabupaten di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.Mengingat dana dan tenaga terbatas, pencegahan karhutla lebih diarahkan pada level desa kategori rawan. Pada saat bersamaan, perusahaan-perusahaan perkebunan juga harus dilibatkan terutama dalam mematuhi standar saat membuka lahan.“Mereka harus mempunyai standar kanal tidak menjadi kering saat kemarau. Kalau meminta bantuan karena tak sanggup padamkan api, mereka harus bayar,” katanya.Di level desa, katanya, perlu diidentifikasi berapa banyak dan dimana saja desa-desa yang masuk rawan kebakaran. “Membakar untuk membuka lahan adalah metode paling murah. Karena itu perlu ada insentif bagi desa-desa yang tidak membakar lahan.”Dia meminta KLHK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta pemerintah daerah menjadi garda terdepan pencegahan karhutla.Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN mengatakan, perusahaan yang tidak mampu menangani kebakaran pada lahan hak guna usaha akan revisi atau evaluasi perpanjangan HGU.Sedangkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, perlu ada landasan hukum permanen bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana reboisasi dan meminta Internasional memberikan dana hibah dengan koordinasi KLHK. “Ini agar pencegahan karhula lebih terarah.”Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan, akan fokus penanganan karhutla di desa-desa. “Sumber api banyak di desa. Jadi kita pemetaan lebih jauh terkait desa-desa yang punya potensi kebakaran tinggi,” katanya.Jambi, katanya, akan fokus upaya pencegahan di tiga kabupaten yang memiliki gambut paling luas, yakni, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Muara Jambi. Ketiganya menyumbang titik api terbanyak.“Di tiga kabupaten itu akan fokus penguatan sarana, sumber daya manusia, Manggala Agni dan lain-lain. Bukan berarti yang lain ditinggalkan. Tanah mineral lebih mudah dipadamkan dan titik api kecil-kecil.”

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

kebijakan dan pemerintahan

soal pencegahan karhutla berikut kata para menteri guna mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan karhutla sejumlah menteri dan gubernur mengadakan rapat koordinasi di kantor kementerian koordinator perekonomian di jakarta selasa siti nurbaya menteri lingkungan hidup sesaat sebelum rakor mengusulkan beberapa hal dalam pencegahan karhutla meminta validasi supaya memperkuat gambaran riil lapangan ke sistem komputer kekuatan data lapangan harus sampai ke pemerintah pusat hal itu katanya tak terlalu sulit bisa menggunakan bisa tinggal ditambah interaktif mengusulkan segera dibentuk tim restorasi gambut di daerah karena harus sudah operasi pembuatan sekat kanal dan lainlain sudah berjalan baik pemerintah maupun swasta dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sudah hampir desa tim kerja harus sudah jadi di tujuh provinsi siti mengusulkan sistem insentif kepada desa antara lain membangun pasar desa jalan jalan poros desa atau investasi wisata alam kerjasama bersama klhkklhk katanya sudah menggunakan sistem operasi terpadu dari dana klhk sendiri sejak februari hingga kini dana keluar sudah rp miliar dan sampai mei diperkirakan rp miliar sekarang baru sebulanan berjalan di desa di beberapa kabupaten sangat rawansenada dengan menteri koordinator bidang perekonomian darmin nasution mengatakan harus mencari metode terbaik mencegah karhutla dengan menyusun standar standar ini harus diterapkan baik perusahaan maupun desa katanyaberdasarkan data klhk ada desa rawan karhutla tersebar pada kabupaten di riau jambi sumatera selatan kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan selatan kalimantan timur dan kalimantan utaramengingat dana dan tenaga terbatas pencegahan karhutla lebih diarahkan pada level desa kategori rawan pada saat bersamaan perusahaanperusahaan perkebunan juga harus dilibatkan terutama dalam mematuhi standar saat membuka lahanmereka harus mempunyai standar kanal tidak menjadi kering saat kemarau kalau meminta bantuan karena tak sanggup padamkan api mereka harus bayar katanyadi level desa katanya perlu diidentifikasi berapa banyak dan dimana saja desadesa yang masuk rawan kebakaran membakar untuk membuka lahan adalah metode paling murah karena itu perlu ada insentif bagi desadesa yang tidak membakar lahandia meminta klhk kementerian agraria dan tata ruang kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi serta pemerintah daerah menjadi garda terdepan pencegahan karhutlaferry mursyidan baldan menteri agraria dan tata ruang kepala bpn mengatakan perusahaan yang tidak mampu menangani kebakaran pada lahan hak guna usaha akan revisi atau evaluasi perpanjangan hgusedangkan menteri keuangan bambang brodjonegoro mengatakan perlu ada landasan hukum permanen bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana reboisasi dan meminta internasional memberikan dana hibah dengan koordinasi klhk ini agar pencegahan karhula lebih terarahgubernur jambi zumi zola mengatakan akan fokus penanganan karhutla di desadesa sumber api banyak di desa jadi kita pemetaan lebih jauh terkait desadesa yang punya potensi kebakaran tinggi katanyajambi katanya akan fokus upaya pencegahan di tiga kabupaten yang memiliki gambut paling luas yakni tanjung jabung barat tanjung jabung timur dan muara jambi ketiganya menyumbang titik api terbanyakdi tiga kabupaten itu akan fokus penguatan sarana sumber daya manusia manggala agni dan lainlain bukan berarti yang lain ditinggalkan tanah mineral lebih mudah dipadamkan dan titik api kecilkecil

Ketika Magnet Merica Mengikis Hutan Lindung. Saat sepeda motor melaju lambat dari Sorowako, Sulawesi Selatan, menuju tepi Danau Towuti, melintasi jembatan pabrik perusahaan nikel, PT Vale, bau belerang menyengat. Saya turunkan kaca helem melindungi mata dari debu.Sekitar satu kilometer dari gerbang Kecamatan Towuti, berhenti sejenak mengagumi keindahan gunung. Tepat di hadapan Gunung Wawomeusa. Gunung ini seperti melindungi kampung. Menjaga sumber air dan mengalirkan ke beberapa sungai kecil. Memastikan irigasi pertanian tetap basah dan menciptakan proses kondensasi agar menurunkan gerimis setiap saat.Ketika berada di Kampung Wawondula, pusat kecamatan dan membelakangi Wawomeusa, cerobong asap pembakaran biji nikel (nikel setengah jadi berbentuk pasir) membumbung keluar dari pabrik Vale.Sisi lain, pemandangan hamparan bukit terbuka lebar. Tonggak-tonggak kayu berjejer tertancap di tanah merah. Persiapan lahan menanam merica.“Hampir tak ada lagi hutan bisa kau dapatkan. Semua sudah dirambah jadi lahan merica,” kata Idawati. Idawati Syamsir adalah pendamping desa untuk pertanian berkelanjutan di Towuti.Menuju Kampung Timampu, di Tepi Danau Towuti, saya bertemu penggarap lahan. Tanaman merica ada di belakang rumah, sekitar 500 pohon. Di bagian tengah lahan, lampu neon disiapkan dan kabel memanjang ke rumah dengan saklar di depan ruang tamu. Ini penerangan malam hari buat mengusir babi. “Babi tak makan, mungkin tertarik karena menggunakan pupuk kandang, dikira makanan,” katanya seraya tak ingin disebutkan nama.Dia menunjukkan padangan berjarak beberapa puluh kilometer di hadapan kami ada pembukaan lahan baru. Dalam radius itu, sejatinya Wawomeusa dan beberapa bukit di sekitar dalam peta kehutanan Luwu Timur adalah hutan lindung. Kawasan sejatinya tak boleh digarap, harus dijaga.“Itu dilarang pemerintah tapi orang-orang menggarap. Saya tahu ada beberapa aparat (polisi dan petugas kehutanan) juga punya lahan di tempat itu. Jadi kalau ada pemeriksaan, orang yang kerja untuk dia dan buka lahan disuruh keluar dulu. Setelah itu, baru dilanjutkan,” katanya.Merica bak magnet, menarik kuat orang buat meminati. Satu kilogram kering harga Rp150.000. Di Desa Bantilang, desa seberang Danau Towuti, putaran uang mencapai miliaran rupiah sebulan.Pada 2013, saya ikut rombongan Bupati Luwu Timur Andi Hatta Marakarma (mantan bupati dua periode hingga 2015), dia begitu bangga melihat keberhasilan masyarakat megelola merica. Dalam sambutan, dia mengingatkan untuk tak merambah hutan lindung.Demam merica bak lepas kendali. “Dulu kita dikepung pembalakan liar. Sekarang pembukaan lahan. Saya kira membuka lahan jauh lebih jahat, karena semua tanaman kecil besar ditebang. Kalau pembalakan memilih pohon besar,” kata Idawati.Demam merica, katanya, membuat orang-orang brmodal membuka lahan berhektar-hektar. Tak lagi menggunakan tenaga manusia utuh, tetapi membeli kendaraan alat berat untuk mengeruk tanah.Unding, petani di Towuti, memiliki lahan ditanami sekitar 1.000 merica. Dia mengungkap hal serupa. “Saya mulai ketakutan kalau ke kebun dan melihat sekeliling, tak ada puncak bukit ditumbuhi pohon. Semua berganti patok kayu merica,” katanya.Beberapa air sungai kecil mulai keruh karena membawa tanah. Pohon-pohon tak ada lagi. Air hujan langsung mengalir ke dataran rendah. “Saya sedih, liat gunung berubah warna. Jadi merah karena tanah kelihatan. Hitam karena pembakaran dan tanaman mengering,” kata Cici Liem, warga Towuti.Pada 2013, ada kejadian mengagetkan warga di Wawondula. Jalan Ahmad Yani, air meluap dan menggenangi jalan, tinggi sekitar 20 sentimeter. “Itu baru hujan sedikit. Bagaimana jika hujan lama, semoga tidak longsor,” kata Unding.Saya melewati Danau Towuti. Danau seluas 561 kilometer persegi, kedua terluas di Indonesia setelah Toba. Ia berhubungan dengan Danau Matano, di bagian atas dan tengah Danau Mahalona. Tiga danau besar, Matano, Mahalona dan Towuti dan termasuk Danau Masapi oleh ahli Limonologi dikatakan sebagai Kompleks Danau Malili.Kompleks danau ini laboratorium hidup untuk penelitian. Air berjaringan dengan baik, dari Matano, menuju Mahalona, lalu Towuti, dialirkan ke Sungai Larona menuju laut. Larona adalah sungai besar dengan tiga PLTA milik Vale.Hulu Larona di Towuti. Aliran air jernih meliuk di belakang Gunung Wawomeusa. Panjang mencapai 60 kilometer–jika mengukur jarak Malili ke Towuti. Hulu inilah yang mengkhawatirkan. Erosi terjadi oleh pembukaan lahan.Ketika berdiri di tepi Towuti dan menelusuri bagian selatan Matano, pohon-pohon berganti merica. Peisisir danau mulai ditutupi lumpur.Amiruddin, petani dan pengusaha properti lokal mengatakan, pembukaan lahan tak selalu harus menyalahkan warga, juga perusahaan. “Dulu, air alami megalir dari masing-masing danau menuju sungai (Larona). Sekarang semua serba komersil, air diatur sedemikian rupa untuk PLTA,” katanya.Amiruddin memperlihatkan saya gambar resolusi rendah di -nya. Gambar itu, adalah Kampung Tole. Ada pohon beringin besar, dan beberapa nisan. “Ini kuburan orang tua kami. Dulu kuburan kakek saya hanya batu biasa, terus kami cor dengan semen. Ketika perusahaan buat pintu air di Petea, kuburan ini tenggelam. Untuk menjangkau harus pake perahu,” katanya.“Kalau pintu Petea dibuka, air menggenangi sawah, sekitar 100 hektar. Ini sudah tak alami.”Idawati mengusulkan solusi. “Saya kira kita harus duduk bersama meminimalkan pembukaan lahan tanpa melihat masa depan. Harus ada aturan pembatasan lahan. Kalau begini . kampung ini menuggu kerusakan.”

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

ketika magnet merica mengikis hutan lindung saat sepeda motor melaju lambat dari sorowako sulawesi selatan menuju tepi danau towuti melintasi jembatan pabrik perusahaan nikel pt vale bau belerang menyengat saya turunkan kaca helem melindungi mata dari debusekitar satu kilometer dari gerbang kecamatan towuti berhenti sejenak mengagumi keindahan gunung tepat di hadapan gunung wawomeusa gunung ini seperti melindungi kampung menjaga sumber air dan mengalirkan ke beberapa sungai kecil memastikan irigasi pertanian tetap basah dan menciptakan proses kondensasi agar menurunkan gerimis setiap saatketika berada di kampung wawondula pusat kecamatan dan membelakangi wawomeusa cerobong asap pembakaran biji nikel nikel setengah jadi berbentuk pasir membumbung keluar dari pabrik valesisi lain pemandangan hamparan bukit terbuka lebar tonggaktonggak kayu berjejer tertancap di tanah merah persiapan lahan menanam mericahampir tak ada lagi hutan bisa kau dapatkan semua sudah dirambah jadi lahan merica kata idawati idawati syamsir adalah pendamping desa untuk pertanian berkelanjutan di towutimenuju kampung timampu di tepi danau towuti saya bertemu penggarap lahan tanaman merica ada di belakang rumah sekitar pohon di bagian tengah lahan lampu neon disiapkan dan kabel memanjang ke rumah dengan saklar di depan ruang tamu ini penerangan malam hari buat mengusir babi babi tak makan mungkin tertarik karena menggunakan pupuk kandang dikira makanan katanya seraya tak ingin disebutkan namadia menunjukkan padangan berjarak beberapa puluh kilometer di hadapan kami ada pembukaan lahan baru dalam radius itu sejatinya wawomeusa dan beberapa bukit di sekitar dalam peta kehutanan luwu timur adalah hutan lindung kawasan sejatinya tak boleh digarap harus dijagaitu dilarang pemerintah tapi orangorang menggarap saya tahu ada beberapa aparat polisi dan petugas kehutanan juga punya lahan di tempat itu jadi kalau ada pemeriksaan orang yang kerja untuk dia dan buka lahan disuruh keluar dulu setelah itu baru dilanjutkan katanyamerica bak magnet menarik kuat orang buat meminati satu kilogram kering harga rp di desa bantilang desa seberang danau towuti putaran uang mencapai miliaran rupiah sebulanpada saya ikut rombongan bupati luwu timur andi hatta marakarma mantan bupati dua periode hingga dia begitu bangga melihat keberhasilan masyarakat megelola merica dalam sambutan dia mengingatkan untuk tak merambah hutan lindungdemam merica bak lepas kendali dulu kita dikepung pembalakan liar sekarang pembukaan lahan saya kira membuka lahan jauh lebih jahat karena semua tanaman kecil besar ditebang kalau pembalakan memilih pohon besar kata idawatidemam merica katanya membuat orangorang brmodal membuka lahan berhektarhektar tak lagi menggunakan tenaga manusia utuh tetapi membeli kendaraan alat berat untuk mengeruk tanahunding petani di towuti memiliki lahan ditanami sekitar merica dia mengungkap hal serupa saya mulai ketakutan kalau ke kebun dan melihat sekeliling tak ada puncak bukit ditumbuhi pohon semua berganti patok kayu merica katanyabeberapa air sungai kecil mulai keruh karena membawa tanah pohonpohon tak ada lagi air hujan langsung mengalir ke dataran rendah saya sedih liat gunung berubah warna jadi merah karena tanah kelihatan hitam karena pembakaran dan tanaman mengering kata cici liem warga towutipada ada kejadian mengagetkan warga di wawondula jalan ahmad yani air meluap dan menggenangi jalan tinggi sekitar sentimeter itu baru hujan sedikit bagaimana jika hujan lama semoga tidak longsor kata undingsaya melewati danau towuti danau seluas kilometer persegi kedua terluas di indonesia setelah toba ia berhubungan dengan danau matano di bagian atas dan tengah danau mahalona tiga danau besar matano mahalona dan towuti dan termasuk danau masapi oleh ahli limonologi dikatakan sebagai kompleks danau malilikompleks danau ini laboratorium hidup untuk penelitian air berjaringan dengan baik dari matano menuju mahalona lalu towuti dialirkan ke sungai larona menuju laut larona adalah sungai besar dengan tiga plta milik valehulu larona di towuti aliran air jernih meliuk di belakang gunung wawomeusa panjang mencapai kilometerjika mengukur jarak malili ke towuti hulu inilah yang mengkhawatirkan erosi terjadi oleh pembukaan lahanketika berdiri di tepi towuti dan menelusuri bagian selatan matano pohonpohon berganti merica peisisir danau mulai ditutupi lumpuramiruddin petani dan pengusaha properti lokal mengatakan pembukaan lahan tak selalu harus menyalahkan warga juga perusahaan dulu air alami megalir dari masingmasing danau menuju sungai larona sekarang semua serba komersil air diatur sedemikian rupa untuk plta katanyaamiruddin memperlihatkan saya gambar resolusi rendah di nya gambar itu adalah kampung tole ada pohon beringin besar dan beberapa nisan ini kuburan orang tua kami dulu kuburan kakek saya hanya batu biasa terus kami cor dengan semen ketika perusahaan buat pintu air di petea kuburan ini tenggelam untuk menjangkau harus pake perahu katanyakalau pintu petea dibuka air menggenangi sawah sekitar hektar ini sudah tak alamiidawati mengusulkan solusi saya kira kita harus duduk bersama meminimalkan pembukaan lahan tanpa melihat masa depan harus ada aturan pembatasan lahan kalau begini kampung ini menuggu kerusakan

Duh! Pemasok Besar Wilmar Langgar Kebijakan Nol Deforestasi. Padahal, Wilmar sudah mengumumkan kebijakan hutan nol deforestasi sejak Desember 2013. Dua temuan ini terekam melalui pantauan citra satelit.Citra satelit yang diambil Maret dan Juni 2015, memperlihatkan pembersihan lahan terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan, pada konsesi Ganda Group, milik Ganda Sitorus, adik bungsu pendiri Wilmar, Martua Sitorus. Konsesi ini, dipegang anak usaha Ganda, bernama PT Patiware, yang menurut laporan ini disebut sebagai pemasok terbesar Wilmar Indonesia.“Wilmar perlu menjelaskan mengapa begitu teledor soal sumber data minyak sawit dari Ganda Group. Dan Wilmar disebutkan sebagai pembeli terbesar mereka? Apakah Wilmar tak punya data operasi Patiware?” tulis laporan itu.Wilmar juga perlu menjelaskan, sejauh mana telah memetakan rantai pasokan pada minyak sawit yang disediakan Ganda Group.Juru bicara Wilmar tak membantah pembukaan lahan oleh Patiware. Namun, katanya, hanya dilakukan pada bagian konsesi petani plasma. “Bagian dari konsesi itu sudah hampir penuh tertanami lebih awal dari pengumuman kebijakan kami,” kata juru bicara ini kepada .Patiware, katanya, setuju menghentikan pembukaan lahan plasma yang tersisa. Mereka juga mengadakan pertemuan dengan masyarakat lokal guna menjelaskan penghentian pengembangan plasma ini, serta memberikan kompensasi kepada warga.Geenomics juga mengidentifikasi deforestasi di konsesi yang dipegang Langgam Inti Harbrindo (LIH), anak usaha Provident Agro. Pembersihan konsesi di Riau, Sumatera ini, tak hanya terjadi antara Januari-Juni tahun ini, tetapi sejak enam bulan pertama tahun lalu. Ini berdasarkan laporan Greenomics September 2014.Citra satelit tertanggal 7 dan 8 Juni 2015, memperlihat pembersihan lahan di konsesi LIH menyusul setelah Wilmar menandatangani Indonesian Palm Oil Pledge (IPOB) pada September 2014. Wilmar berdalih, pembersihan lahan dilakukan perambah bukan perusahaan. LIH menghentikan aktivitas mereka.“Perambahan oleh masyarakat lokal di luar izin kami. Itulah, konsekuensinya kalau area dibiarkan tanpa aktivitas,” kata juru bicara perusahaan.“Berdasarkan inspeksi berkala site… mereka menemukan dan tim menghentikan aktivitas warga dan memperingatkan bahwa kegiatan mereka memasuki konsesi LIH dan itu ilegal.”Dia mengaku, perusahaan bisa menyelesaikan masalah dengan warga tanpa konflik. “Kami tetap sejalan dengan kebijakan Wilmar.”Namun, Greenomics, meragukan penjelasan Wilmar. Vanda Mutia, Direktur Eksekutif Greenomics, mengatakan, dengan menyalahkan masyarakat lokal jelas-jelas tak relevan. Mengingat, pembukaan lahan terjadi antara kanal LIH dan tepat di sebelah area yang ditanam bukan di daerah terpencil dari konsesi perusahaan. “Ini berarti pembukaan ini berdasarkan rencana perusahaan.” Diterjemahkan oleh Sapariah Saturi

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

duh pemasok besar wilmar langgar kebijakan nol deforestasi padahal wilmar sudah mengumumkan kebijakan hutan nol deforestasi sejak desember dua temuan ini terekam melalui pantauan citra satelitcitra satelit yang diambil maret dan juni memperlihatkan pembersihan lahan terjadi di kalimantan barat kalimantan pada konsesi ganda group milik ganda sitorus adik bungsu pendiri wilmar martua sitorus konsesi ini dipegang anak usaha ganda bernama pt patiware yang menurut laporan ini disebut sebagai pemasok terbesar wilmar indonesiawilmar perlu menjelaskan mengapa begitu teledor soal sumber data minyak sawit dari ganda group dan wilmar disebutkan sebagai pembeli terbesar mereka apakah wilmar tak punya data operasi patiware tulis laporan ituwilmar juga perlu menjelaskan sejauh mana telah memetakan rantai pasokan pada minyak sawit yang disediakan ganda groupjuru bicara wilmar tak membantah pembukaan lahan oleh patiware namun katanya hanya dilakukan pada bagian konsesi petani plasma bagian dari konsesi itu sudah hampir penuh tertanami lebih awal dari pengumuman kebijakan kami kata juru bicara ini kepada patiware katanya setuju menghentikan pembukaan lahan plasma yang tersisa mereka juga mengadakan pertemuan dengan masyarakat lokal guna menjelaskan penghentian pengembangan plasma ini serta memberikan kompensasi kepada wargageenomics juga mengidentifikasi deforestasi di konsesi yang dipegang langgam inti harbrindo lih anak usaha provident agro pembersihan konsesi di riau sumatera ini tak hanya terjadi antara januarijuni tahun ini tetapi sejak enam bulan pertama tahun lalu ini berdasarkan laporan greenomics september citra satelit tertanggal dan juni memperlihat pembersihan lahan di konsesi lih menyusul setelah wilmar menandatangani indonesian palm oil pledge ipob pada september wilmar berdalih pembersihan lahan dilakukan perambah bukan perusahaan lih menghentikan aktivitas merekaperambahan oleh masyarakat lokal di luar izin kami itulah konsekuensinya kalau area dibiarkan tanpa aktivitas kata juru bicara perusahaanberdasarkan inspeksi berkala site mereka menemukan dan tim menghentikan aktivitas warga dan memperingatkan bahwa kegiatan mereka memasuki konsesi lih dan itu ilegaldia mengaku perusahaan bisa menyelesaikan masalah dengan warga tanpa konflik kami tetap sejalan dengan kebijakan wilmarnamun greenomics meragukan penjelasan wilmar vanda mutia direktur eksekutif greenomics mengatakan dengan menyalahkan masyarakat lokal jelasjelas tak relevan mengingat pembukaan lahan terjadi antara kanal lih dan tepat di sebelah area yang ditanam bukan di daerah terpencil dari konsesi perusahaan ini berarti pembukaan ini berdasarkan rencana perusahaan diterjemahkan oleh sapariah saturi

Cegah Bencana Meluas, KLHK Segel Lahan-lahan Kebakaran di Riau. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gerah dengan kebakaran hutan dan lahan di Riau, yang makin parah. Tindakan tegas diambil. Dua hari berturut-turut ini, penyidik dari KLHK sudah menyegel seribuan lebih hektar hutan dan lahan yang diduga dibakar. Lahan yang disegel itu, berada di konsesi hutan tanaman industri (HTI) dan sebagian di lahan yang disiapkan buat kebun sawit. Targetnya, ada 15 lokasi kebakaran hutan dan lahan bakal disegel.Pada Kamis siang (6/8/15), penyidik KLHK menyegel hutan konsesi HTI PT. HSL, di Kabupaten Pelalawan, yang kebakaran beberapa waktu lalu hingga menyebabkan gangguan asap di Riau. Luas lahan terbakar diperkirakan hampir 1.000 hektar.“Penegakan hukum melalui penyegelan kawasan hutan dan lahan yang diduga sengaja dibakar, merupakan tindakan tegas dan komitmen Menteri LHK, Siti Nurbaya,” kata Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, yang langsung memimpin penyegelan. Dia langsung memasang garis PPNS dan papan tanda segel di lokasi bersama Penyidik dan Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) bersenjata lengkap di bawah Komando Kemas Anas. Hadir juga Direktur Penegakan Hukum Pidana, Muhammad Yunus serta Kepala BPLHD Riau, Yuliawati dan Kapus Ekoregion Sumatera, Amral Ferry.Dia mengatakan, pembakaran lahan dan hutan dalam penyiapan lahan untuk penanaman masih sering terjadi. “Penyegelan ini agar kejadian tidak berulang dan jera.”Rasio Ridho, yang akrab disapa Roy mengungkapkan, selama penyegelan tak boleh ada kegiatan di areal yang terbakar. Menurut dia, dengan penyegelan ini petugas akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku kejahatan yang luar biasa seperti ini, katanya, perlu diganjar hukuman penjara dan denda semaksimal mungkin.Masyarakat Riau, katanya, sudah terlalu lama menghirup udara tidak sehat dampak kebakaran. “Besar sekali biaya harus dikeluarkan warga dan pemerintah untuk penanggulangan ini. Hadi, harus tindakan tegas bagi siapapun pelaku pembakaran hutan dan lahan ini.”Sehari sebelum itu, Rabu (5/8/15), di Air Hitam, Kecamatan Payung Sakiki, Pekanbaru, Riau, penyidik KLHK melakukan tindakan tegas serupa. Sekitar 100 hektar lahan yang diduga sengaja dibakar untuk penyiapan kebun sawit disegel. Lahan itu, masih terbakar dan sedang dipadamkan oleh Manggala Agni, BKSDA Riau dan Satgas Udara.Akbar Saefudin, Kepala Penyidik Kerusakan Lingkungan dan Kebakaran Hutan/Lahan, mengatakan, penyegelan karena pembakaran lahan ini merupakan penyebab pencemaran dan gangguan asap di Pekanbaru. “Ini mengganggu kesehatan masyarakat dan kegiatan penerbangan Bandara Sutan Syarif Kasim II. Lokasi ini memang sering kebakaran,” katanya.Roy juga memimpin langsung penyegelan ini. Dia hadir bersama Kemal Amas, Direktur Pengawasan dan Amral Ferry, Kepala Ekoregion Sumatera.“Penyegelan ini, memudahkan langkah penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Ia langkah terobosan dalam penanganan kejahatan lingkungan dan kehutanan ini,” katanya.Penyidik KLHK, katanya, akan menyegel lahan-lahan dibakar dalam konsesi perkebunan dan kehutanan, ataupun lahan masyarakat. “Ada sekitar 15 lokasi yang akan jadi target penyegelan,” kata Akbar Saefudin.

[0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

cegah bencana meluas klhk segel lahanlahan kebakaran di riau kementerian lingkungan hidup dan kehutanan gerah dengan kebakaran hutan dan lahan di riau yang makin parah tindakan tegas diambil dua hari berturutturut ini penyidik dari klhk sudah menyegel seribuan lebih hektar hutan dan lahan yang diduga dibakar lahan yang disegel itu berada di konsesi hutan tanaman industri hti dan sebagian di lahan yang disiapkan buat kebun sawit targetnya ada lokasi kebakaran hutan dan lahan bakal disegelpada kamis siang penyidik klhk menyegel hutan konsesi hti pt hsl di kabupaten pelalawan yang kebakaran beberapa waktu lalu hingga menyebabkan gangguan asap di riau luas lahan terbakar diperkirakan hampir hektarpenegakan hukum melalui penyegelan kawasan hutan dan lahan yang diduga sengaja dibakar merupakan tindakan tegas dan komitmen menteri lhk siti nurbaya kata rasio ridho sani direktur jenderal penegakan hukum klhk yang langsung memimpin penyegelan dia langsung memasang garis ppns dan papan tanda segel di lokasi bersama penyidik dan satuan polisi hutan reaksi cepat sporc bersenjata lengkap di bawah komando kemas anas hadir juga direktur penegakan hukum pidana muhammad yunus serta kepala bplhd riau yuliawati dan kapus ekoregion sumatera amral ferrydia mengatakan pembakaran lahan dan hutan dalam penyiapan lahan untuk penanaman masih sering terjadi penyegelan ini agar kejadian tidak berulang dan jerarasio ridho yang akrab disapa roy mengungkapkan selama penyegelan tak boleh ada kegiatan di areal yang terbakar menurut dia dengan penyegelan ini petugas akan melakukan penyelidikan lebih lanjut pelaku kejahatan yang luar biasa seperti ini katanya perlu diganjar hukuman penjara dan denda semaksimal mungkinmasyarakat riau katanya sudah terlalu lama menghirup udara tidak sehat dampak kebakaran besar sekali biaya harus dikeluarkan warga dan pemerintah untuk penanggulangan ini hadi harus tindakan tegas bagi siapapun pelaku pembakaran hutan dan lahan inisehari sebelum itu rabu di air hitam kecamatan payung sakiki pekanbaru riau penyidik klhk melakukan tindakan tegas serupa sekitar hektar lahan yang diduga sengaja dibakar untuk penyiapan kebun sawit disegel lahan itu masih terbakar dan sedang dipadamkan oleh manggala agni bksda riau dan satgas udaraakbar saefudin kepala penyidik kerusakan lingkungan dan kebakaran hutanlahan mengatakan penyegelan karena pembakaran lahan ini merupakan penyebab pencemaran dan gangguan asap di pekanbaru ini mengganggu kesehatan masyarakat dan kegiatan penerbangan bandara sutan syarif kasim ii lokasi ini memang sering kebakaran katanyaroy juga memimpin langsung penyegelan ini dia hadir bersama kemal amas direktur pengawasan dan amral ferry kepala ekoregion sumaterapenyegelan ini memudahkan langkah penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan ia langkah terobosan dalam penanganan kejahatan lingkungan dan kehutanan ini katanyapenyidik klhk katanya akan menyegel lahanlahan dibakar dalam konsesi perkebunan dan kehutanan ataupun lahan masyarakat ada sekitar lokasi yang akan jadi target penyegelan kata akbar saefudin

Terindikasi Membakar Lahan dan Miliki Izin Kadaluarsa, Perusahaan Ini Dilaporkan ke RSPO. Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) terindikasi melakukan pembakaran lahan, menggarap lahan di luar izin konsesi, serta menggunakan izin kadaluarsa.LinkAR Borneo yang telah melakukan investigasi pada perusahaan tersebut, serta mendampingi masyarakat Desa Batu Daya, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, melaporkan PT. SMP ke (RSPO) terkait pelanggaran yang dilakukannya itu.“PT. SMP memiliki konsesi sekitar 3.700 hektar di Kalimantan Barat. Perusahaan melakukan pemalsuan tanda tangan beberapa kelapa desa dalam jual beli lahan. Praktik ini jamak dalam usaha perkebunan di Kalimantan Barat,” ujar Agus Sutomo, Direktur LinkAR Borneo.Pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut, lanjut Tomo, adalah pembukaan lahan di luar izin yang sah dan tanpa persetujuan masyarakat setempat. Protes warga sudah dilakukan, buntutnya, pemidanaan beberapa tokoh masyarakat karena tudingan penganiayaan terhadap petugas kepolisian. Kejadian tersebut terjadi pasca-bentrok dengan personel Brimob Polda Kalbar saat aksi unjuk rasa.“Terkait dengan penggarapan di luar konsesi yang diberikan, sudah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang. Pemerintah daerah pun telah menegaskan proses kepemilikan lahan perusahaan yang tidak sah,” kata Tomo. Pemerintah Kabupaten Ketapang lantas mengeluarkan keputusan peringatan kepada perusahaan untuk berhenti mengembangkan perkebunan di luar wilayah izinnya.Tomo menambahkan, berdasarkan hasil investigasi, pembukaan lahan digunakan menggunakan api, yang merupakan pelanggaran hukum di Indonesia. Selain itu, tambahnya, tidak ada penjelasan mengenai analisis dampak lingkungan (Amdal) dan konsultasi sebelum melakukan pembukaan lahan dengan masyarakat setempat.Keputusan lainnya, Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui surat No.100/2218/PEM menegaskan bahwa izin lokasi PT.SMP/ sudah berakhir alias tidak berlaku lagi. Namun, PT.SMP terus melakukan pengembangan perkebunan berdasarkan izin kadaluarsa yang dipegangnya.“ dan mengkonfirmasi apakah operasi PT. SMP ini melanggar standar. LinkAR Borneo juga menyerukan agar RSPO mencabut izin perusahaan tersebut,” ujar Tomo.Terpisah, General Manager Roby Susanto, perusahaan induk PT. SMP menyanggah pelanggaran yang dilakukan oleh anak perusahaannya. “Tidak benar jika PT. SMP melakukan pemalsuan tanda tangan warga untuk mendapatkan lahan. Proses ganti rugi lahan dilakukan langsung, sesuai dengan hasil pengukuran yang ditunjuk pemilik lahan,” paparnya.Roby mengatakan, administrasi ganti rugi lahan yang dilakukan perusahaan diketahui oleh pihak desa dan camat setempat. Pembenahan adminitrasi juga ditingkatkan sesuai standar.Terkait Amdal, Roby mengatakan, prosesnya dilakukan melalui kajian komisi Amdal di badan lingkungan hidup. “Kami ikut prosedur yang telah ditetapkan undang-undang. Setahu kami, badan lingkungan hidup pastinya mengikuti aturan main dan perwakilan masyarakat biasanya diwakilkan oleh kepala desa serta camat setempat,” tukasnya.Robi juga membantah, perusahaan melakukan pengembangan di luar konsesi. Memang, ada pengerjaan lahan di luar konsesi yang merupakan kesalahan kontraktor, dan pihaknya telah melakukan penghentian namun tidak melakukan perawatan terhadap areal itu. “Pastinya, perusahaan tidak pernah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Perusahaan menggunakan teknik dengan biaya cukup besar. Jika dilakukan pembakaran, tentu akan merugikan perusahaan juga,” ujarnya.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

terindikasi membakar lahan dan miliki izin kadaluarsa perusahaan ini dilaporkan ke rspo perusahaan perkebunan kelapa sawit pt swadaya mukti prakarsa pt smp terindikasi melakukan pembakaran lahan menggarap lahan di luar izin konsesi serta menggunakan izin kadaluarsalinkar borneo yang telah melakukan investigasi pada perusahaan tersebut serta mendampingi masyarakat desa batu daya kecamatan simpang dua kabupaten ketapang kalimantan barat melaporkan pt smp ke rspo terkait pelanggaran yang dilakukannya itupt smp memiliki konsesi sekitar hektar di kalimantan barat perusahaan melakukan pemalsuan tanda tangan beberapa kelapa desa dalam jual beli lahan praktik ini jamak dalam usaha perkebunan di kalimantan barat ujar agus sutomo direktur linkar borneopelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut lanjut tomo adalah pembukaan lahan di luar izin yang sah dan tanpa persetujuan masyarakat setempat protes warga sudah dilakukan buntutnya pemidanaan beberapa tokoh masyarakat karena tudingan penganiayaan terhadap petugas kepolisian kejadian tersebut terjadi pascabentrok dengan personel brimob polda kalbar saat aksi unjuk rasaterkait dengan penggarapan di luar konsesi yang diberikan sudah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh pemerintah kabupaten ketapang pemerintah daerah pun telah menegaskan proses kepemilikan lahan perusahaan yang tidak sah kata tomo pemerintah kabupaten ketapang lantas mengeluarkan keputusan peringatan kepada perusahaan untuk berhenti mengembangkan perkebunan di luar wilayah izinnyatomo menambahkan berdasarkan hasil investigasi pembukaan lahan digunakan menggunakan api yang merupakan pelanggaran hukum di indonesia selain itu tambahnya tidak ada penjelasan mengenai analisis dampak lingkungan amdal dan konsultasi sebelum melakukan pembukaan lahan dengan masyarakat setempatkeputusan lainnya pemerintah kabupaten ketapang melalui surat nopem menegaskan bahwa izin lokasi ptsmp sudah berakhir alias tidak berlaku lagi namun ptsmp terus melakukan pengembangan perkebunan berdasarkan izin kadaluarsa yang dipegangnya dan mengkonfirmasi apakah operasi pt smp ini melanggar standar linkar borneo juga menyerukan agar rspo mencabut izin perusahaan tersebut ujar tomoterpisah general manager roby susanto perusahaan induk pt smp menyanggah pelanggaran yang dilakukan oleh anak perusahaannya tidak benar jika pt smp melakukan pemalsuan tanda tangan warga untuk mendapatkan lahan proses ganti rugi lahan dilakukan langsung sesuai dengan hasil pengukuran yang ditunjuk pemilik lahan paparnyaroby mengatakan administrasi ganti rugi lahan yang dilakukan perusahaan diketahui oleh pihak desa dan camat setempat pembenahan adminitrasi juga ditingkatkan sesuai standarterkait amdal roby mengatakan prosesnya dilakukan melalui kajian komisi amdal di badan lingkungan hidup kami ikut prosedur yang telah ditetapkan undangundang setahu kami badan lingkungan hidup pastinya mengikuti aturan main dan perwakilan masyarakat biasanya diwakilkan oleh kepala desa serta camat setempat tukasnyarobi juga membantah perusahaan melakukan pengembangan di luar konsesi memang ada pengerjaan lahan di luar konsesi yang merupakan kesalahan kontraktor dan pihaknya telah melakukan penghentian namun tidak melakukan perawatan terhadap areal itu pastinya perusahaan tidak pernah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar perusahaan menggunakan teknik dengan biaya cukup besar jika dilakukan pembakaran tentu akan merugikan perusahaan juga ujarnya

Dituding Beli Kelapa Sawit Bermasalah, P&G Rilis Komitmen Nol Deforestasi. Salah satu produsen kebutuhan rumah tangga asal Amerika Serikat, Procter & Gamble secara resmi mengumumkan langkah untuk mengambil kelapa sawit yang bisa dilacak dan tidak merusak hutan alam dalam rantai pasokan mereka secara keseluruhan. Langkah ini diumumkan oleh Procter & Gamble (P&G) hari Selasa, 8 April 2014 silam, setelah tekanan yang bertubi-tubi dialamatkan bagi perusahaan yang salah satu produknya adalah sampo Head and Shoulders ini.Sebulan setelah organisasi Greenpeace menjalankan kampanye terhadap perusahaan yang berbasis di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat ini, pihak P&G akhirnya memutuskan untuk memperbaiki sistem pembelian kelapa sawit mereka hanya dari sumber-sumber yang terpercaya mulai tahu 2020 mendatang, yang artinya peraturan baru ini baru akan dijalankan sepenuhnya sekitar enam tahun mendatang.Dalam pernyataan yang dirilis secara resmi oleh pihak perusahaan, mereka menyatakan komitmennya untuk membeli kelapa sawit dari perusahaan yang tidak melakukan perusakan terhadap hutan hujan tropis. “Komitmen no deforestation P&G dalam rantai pasokan kelapa sawit tidak bisa ditawar. Tujuan kami adalah untuk membangun solusi efektif dalam jangka panjang terhadap isu keberlanjutan dalam kelapa sawit. Kami berkomitmen untuk melakukan perubahan positif melalui seluruh rantai suplai, tidak hanya untuk kami, namun juga untuk industri dan juga petani kecil yang tergantung pada komoditi ini,” ungkap Wakil Presiden P&G untuk Keberlanjutan Global, Len Sauers.Saat ini, sebenarnya P&G sudah membeli kelapa sawit yang bersertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). P&G adalah anggota RSPO dan melakukan pembelian sesuai standar yang ditetapkan oleh kriteria organisasi tersebut. Namun melalui target baru ini, komitmen P&G bertekad melakukan lebih dari standar yang ditetapkan oleh RSPO, degan tujuan untuk membangun praktek keberlanjutan yang bisa diandalkan, efektif dan awet di seluruh pemasok mereka.Beberapa poin penting dalam memastikan komitmen anti-deforestasi dalam seluruh pasokan mereka dijabarkan dalam beberapa poin:1. Membuat sistem yang bisa melacak sumber kelapa sawit hingga ke pabrik pengolahan mulai 31 Desember 2015.2. Memastikan tidak ada aktivitas penebangan ilegal di dalam rantai pemasok hingga ke perkebunan di tahun 2020. Khusus untuk kelapa sawit pihak pemasok harus memasukkan rencana kerja mereka kepada pihak P&G tanggal 31 Desember 2015, dimana mereka harus bisa memastikan bahwa pihak penyuplai bisa menunjukkan bahwa mereka mampu menjamin praktek penanaman dan produksi mereka di lapangan bebas deforestasi di tahun 2020.3. Bekerjasama dengan penyuplai, pihak industri, LSM, para pakar dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempromosikan standar dan praktek industri yang konsisten dalam pembelian kelapa sawit yang berkelanjutan.4. terus mendukung hak-hak asasi manusia seperti tercantum dalam Panduan Keberlanjutan bagi Penyupai P&G, dan mendukung hak-hak masyarakat adat.5. Memberikan laporan tahunan terkait kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.Pihak Greenpeace sendiri, kendati menyambut baik komitmen yang disampaikan oleh P&G namun mereka tetap mendorong perusahaan ini untuk secepat mungkin mendorong para penyuplai mereka melakukan praktek produksi yang tidak merusak hutan tropis dunia. “Greenpeace menyambut baik P&G yang membuat komitmen yang lebih kuat untuk membeli kelapa sawit yang berkelanjutan,” ungkap Joao Talocchi, juru bicara Greenpeace menanggapi isu ini, seperti dimuat dalam situs mereka. “Hal terpenting saat ini adalah P&G bisa menekan seluruh pemasok kelapa sawit mereka untuk mengikuti standar ini dan melakukannya secepat mungkin untuk membuat perubahan nyata dalam hutan tropis Indonesia.”Indonesia adalah salah satu wilayah yang kehilangan hutan hujan tropis paling cepat di dunia. Laju deforestasi di Indonesia nomor dua di dunia setelah Brasil hingga tahun 2011 silam.Menurut penelitian yang dipimpin oleh Matt Hansen dari University of Maryland, menemukan bahwa Indonesia kehilangan 15,8 juta hektar antara tahun 2000 dan 2012, peringkat kelima di belakang Rusia, Brasil, Amerika Serikat, dan Kanada dalam hal hilangnya hutan. Adapun sekitar 7 juta hektar hutan ditanam selama periode tersebut.Namun dari lima negara hutan di atas, berdasarkan persentase, maka Indonesia berada di peringkat pertama dari laju kehilangan hutan yaitu 8,4 persen. Sebagai perbandingan, Brasil hanya kehilangan separuh dari proporsi tersebut.Dari 98 persen kehilangan hutan di Indonesia, deforestasi terjadi di wilayah hutan berkerapatan tinggi yang ada di Sumatera dan Kalimantan, lokasi dimana konversi akibat hutan tanaman industri dan perkebunan sawit berkembang amat marak selama 20 tahun terakhir.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

dituding beli kelapa sawit bermasalah pg rilis komitmen nol deforestasi salah satu produsen kebutuhan rumah tangga asal amerika serikat procter gamble secara resmi mengumumkan langkah untuk mengambil kelapa sawit yang bisa dilacak dan tidak merusak hutan alam dalam rantai pasokan mereka secara keseluruhan langkah ini diumumkan oleh procter gamble pg hari selasa april silam setelah tekanan yang bertubitubi dialamatkan bagi perusahaan yang salah satu produknya adalah sampo head and shoulders inisebulan setelah organisasi greenpeace menjalankan kampanye terhadap perusahaan yang berbasis di cincinnati ohio amerika serikat ini pihak pg akhirnya memutuskan untuk memperbaiki sistem pembelian kelapa sawit mereka hanya dari sumbersumber yang terpercaya mulai tahu mendatang yang artinya peraturan baru ini baru akan dijalankan sepenuhnya sekitar enam tahun mendatangdalam pernyataan yang dirilis secara resmi oleh pihak perusahaan mereka menyatakan komitmennya untuk membeli kelapa sawit dari perusahaan yang tidak melakukan perusakan terhadap hutan hujan tropis komitmen no deforestation pg dalam rantai pasokan kelapa sawit tidak bisa ditawar tujuan kami adalah untuk membangun solusi efektif dalam jangka panjang terhadap isu keberlanjutan dalam kelapa sawit kami berkomitmen untuk melakukan perubahan positif melalui seluruh rantai suplai tidak hanya untuk kami namun juga untuk industri dan juga petani kecil yang tergantung pada komoditi ini ungkap wakil presiden pg untuk keberlanjutan global len sauerssaat ini sebenarnya pg sudah membeli kelapa sawit yang bersertifikasi rspo roundtable on sustainable palm oil pg adalah anggota rspo dan melakukan pembelian sesuai standar yang ditetapkan oleh kriteria organisasi tersebut namun melalui target baru ini komitmen pg bertekad melakukan lebih dari standar yang ditetapkan oleh rspo degan tujuan untuk membangun praktek keberlanjutan yang bisa diandalkan efektif dan awet di seluruh pemasok merekabeberapa poin penting dalam memastikan komitmen antideforestasi dalam seluruh pasokan mereka dijabarkan dalam beberapa poin membuat sistem yang bisa melacak sumber kelapa sawit hingga ke pabrik pengolahan mulai desember memastikan tidak ada aktivitas penebangan ilegal di dalam rantai pemasok hingga ke perkebunan di tahun khusus untuk kelapa sawit pihak pemasok harus memasukkan rencana kerja mereka kepada pihak pg tanggal desember dimana mereka harus bisa memastikan bahwa pihak penyuplai bisa menunjukkan bahwa mereka mampu menjamin praktek penanaman dan produksi mereka di lapangan bebas deforestasi di tahun bekerjasama dengan penyuplai pihak industri lsm para pakar dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempromosikan standar dan praktek industri yang konsisten dalam pembelian kelapa sawit yang berkelanjutan terus mendukung hakhak asasi manusia seperti tercantum dalam panduan keberlanjutan bagi penyupai pg dan mendukung hakhak masyarakat adat memberikan laporan tahunan terkait kemajuan untuk mencapai tujuantujuan tersebutpihak greenpeace sendiri kendati menyambut baik komitmen yang disampaikan oleh pg namun mereka tetap mendorong perusahaan ini untuk secepat mungkin mendorong para penyuplai mereka melakukan praktek produksi yang tidak merusak hutan tropis dunia greenpeace menyambut baik pg yang membuat komitmen yang lebih kuat untuk membeli kelapa sawit yang berkelanjutan ungkap joao talocchi juru bicara greenpeace menanggapi isu ini seperti dimuat dalam situs mereka hal terpenting saat ini adalah pg bisa menekan seluruh pemasok kelapa sawit mereka untuk mengikuti standar ini dan melakukannya secepat mungkin untuk membuat perubahan nyata dalam hutan tropis indonesiaindonesia adalah salah satu wilayah yang kehilangan hutan hujan tropis paling cepat di dunia laju deforestasi di indonesia nomor dua di dunia setelah brasil hingga tahun silammenurut penelitian yang dipimpin oleh matt hansen dari university of maryland menemukan bahwa indonesia kehilangan juta hektar antara tahun dan peringkat kelima di belakang rusia brasil amerika serikat dan kanada dalam hal hilangnya hutan adapun sekitar juta hektar hutan ditanam selama periode tersebutnamun dari lima negara hutan di atas berdasarkan persentase maka indonesia berada di peringkat pertama dari laju kehilangan hutan yaitu persen sebagai perbandingan brasil hanya kehilangan separuh dari proporsi tersebutdari persen kehilangan hutan di indonesia deforestasi terjadi di wilayah hutan berkerapatan tinggi yang ada di sumatera dan kalimantan lokasi dimana konversi akibat hutan tanaman industri dan perkebunan sawit berkembang amat marak selama tahun terakhir

Penelitian: Tutupan Hutan di Berbagai Area Konsesi di Indonesia Hilang Sangat Cepat. Penggundulan hutan di dalam area konsesi kayu, penebangan, kelapa sawit dan pertambangan diperkirakan mencapai 45% dari angka deforestasi di Indonesia antara tahun 2000 hingga 2010, seperti diungkapkan sebuah studi baru yang mengkaji angka kehilangan hutan di dalam konsesi industri.Penelitian ini diterbitkan di jurnal ilmiah , dan menggunakan kombinasi data satelit serta peta konsesi untuk mengaitkan aktivitas industri dengan perubahan tutupan hutan. Dari kajian ini ditemukan bahwa dari 14,7 juta hektar hutan yang dibuka di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua sepanjang era 2000an, sekitar 6,6 juta hektar terjadi di dalam konsesi penebangan kayu, 1,6 juta di dalam perkebunan kelapa sawit, 0,9 juta hektar di dalam zona yang tumpang tindih, dan 0,3 juta hektar di area pertambangan batubara. Kajian ini sendiri tidak menyebutkan 55% deforestasi sisanya di luar area konsesi, namun ekspansi perkebunan kelapa sawit, pembalakan liar, pertanian dan industri agrikultur, penambangan lainnya, serta kebakaran hutan menjadi penyebab utama dari hilangnya tutupan hutan tersebut.Secara geografis 48% dari hilangnya tutupan hutan di dalam konsesi industri muncul di Kalimantan, diikuti oleh Sumatera (32%), Papua (12%), dan Sulawesi (5%). Hutan dataran rendah menjadi wilayah yang dominan kehilangan tutupan di konsesi industri, dengan tigaperempat jumlah keseluruhan. Sementara konversi lahan gambut diperkirakan mencapai 21% dari keseluruhan angka hilangnya tutupan hutan.Kajian ini juga meneliti emisi gas rumah kaca dari ekspansi wilayah konsesi. Perkebunan HTI untuk industri kertas adalah penyebab tunggal terbesar emisi karbon selama periode ini, dengan sepertiga dari keseluruhan total angka emisi dari emisi industri. Sementara kelapa sawit di angka 28%, penebangan kayu (22%), dan disusul oleh konsesi industri gabungan. Penyebabnya sangat berbeda-beda di setiap pulau, di Sumatera perkebunan industri kertas ini menyumbang hingga 60% emisi, sementara perkebunan kelapa sawit di Kalimantan diperkirakan mencapai 40%. Konsesi penebangan menjadi penyebab utama emisi dari sektor industri di Papua, Sulawesi dan Maluku.Tak hanya membahas apa yang sudah terjadi dalam hilangnya tutupan hutan dan angka emisi karbon, kejian ini juga memberikan bahasan prediksi apa yang akan terjadi dengan hutan Indonesia, termasuk jika perubahan tutupan hutan di dalam dan di luar konsesi. Dari kajian ini ditemukan bahwa nyaris 35% dari hutan seluas 77,4 juta hektar hutan yang tersisa di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Papu berada di dalam konsesi industri. Tujuhpuluh persen diantaranya ada di dalam konsesi penebangan, yang mengindikasikan pentingnya wilayah konsesi penebangan dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca di masa mendatang.“Konsesi penebangan diperkirakan sekitar 33% dari hutan dataran rendah (15,5 juta hektar) dan 16% lahan gambut (1,6 juta hektar di Kalimantan, Sumatera, papua, Sulawesi dan Maluku,” ungkap penulis. “Dalam kajian Gaveau et l (2013) diperlihatkan bahwa konsesi penebangan bisa menjaga tutupan hutan sama efektifnya dengan kawasan lindung, jika merekatidak diklaisifikasi ulang untuk ekspansi perkebunan tanaman industri. Sejumlah penelitian juga melihat bahwa hutan yang ditebang secara selektif bisa menjadi sangat bernilai bagi konservasi keragaman hayati.”Namun strategi pengembangan -dan sistem insentif- untuk menjaga tutupan hutan membutuhkan data yang baik. Para penulis mencatat bahwa hal ini yang masih lemah di Indonesia dan membutuhkan transparansi yang lebih baik dalam tata guna lahan untuk meningkatkan akuntabilitas seputar isu deforestasi dan kabut asap. Memperjelas kepemilikan lahan dan batas konsesi tidak hanya akan membantu menyelesaikan masalah lingkungan, namun juga membantu mengurangi angka konflik sosial dengan masyarakat setempat.: Sinan A. Abood, Janice Ser Huay Lee, Zuzana Burivalova, John Garcia-Ulloa and Lian Pin Koh. . Conservation Letters DOI: 10.1111/conl.12103

[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan

penelitian tutupan hutan di berbagai area konsesi di indonesia hilang sangat cepat penggundulan hutan di dalam area konsesi kayu penebangan kelapa sawit dan pertambangan diperkirakan mencapai dari angka deforestasi di indonesia antara tahun hingga seperti diungkapkan sebuah studi baru yang mengkaji angka kehilangan hutan di dalam konsesi industripenelitian ini diterbitkan di jurnal ilmiah dan menggunakan kombinasi data satelit serta peta konsesi untuk mengaitkan aktivitas industri dengan perubahan tutupan hutan dari kajian ini ditemukan bahwa dari juta hektar hutan yang dibuka di sumatera kalimantan sulawesi maluku dan papua sepanjang era an sekitar juta hektar terjadi di dalam konsesi penebangan kayu juta di dalam perkebunan kelapa sawit juta hektar di dalam zona yang tumpang tindih dan juta hektar di area pertambangan batubara kajian ini sendiri tidak menyebutkan deforestasi sisanya di luar area konsesi namun ekspansi perkebunan kelapa sawit pembalakan liar pertanian dan industri agrikultur penambangan lainnya serta kebakaran hutan menjadi penyebab utama dari hilangnya tutupan hutan tersebutsecara geografis dari hilangnya tutupan hutan di dalam konsesi industri muncul di kalimantan diikuti oleh sumatera papua dan sulawesi hutan dataran rendah menjadi wilayah yang dominan kehilangan tutupan di konsesi industri dengan tigaperempat jumlah keseluruhan sementara konversi lahan gambut diperkirakan mencapai dari keseluruhan angka hilangnya tutupan hutankajian ini juga meneliti emisi gas rumah kaca dari ekspansi wilayah konsesi perkebunan hti untuk industri kertas adalah penyebab tunggal terbesar emisi karbon selama periode ini dengan sepertiga dari keseluruhan total angka emisi dari emisi industri sementara kelapa sawit di angka penebangan kayu dan disusul oleh konsesi industri gabungan penyebabnya sangat berbedabeda di setiap pulau di sumatera perkebunan industri kertas ini menyumbang hingga emisi sementara perkebunan kelapa sawit di kalimantan diperkirakan mencapai konsesi penebangan menjadi penyebab utama emisi dari sektor industri di papua sulawesi dan malukutak hanya membahas apa yang sudah terjadi dalam hilangnya tutupan hutan dan angka emisi karbon kejian ini juga memberikan bahasan prediksi apa yang akan terjadi dengan hutan indonesia termasuk jika perubahan tutupan hutan di dalam dan di luar konsesi dari kajian ini ditemukan bahwa nyaris dari hutan seluas juta hektar hutan yang tersisa di kalimantan sumatera sulawesi maluku dan papu berada di dalam konsesi industri tujuhpuluh persen diantaranya ada di dalam konsesi penebangan yang mengindikasikan pentingnya wilayah konsesi penebangan dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca di masa mendatangkonsesi penebangan diperkirakan sekitar dari hutan dataran rendah juta hektar dan lahan gambut juta hektar di kalimantan sumatera papua sulawesi dan maluku ungkap penulis dalam kajian gaveau et l diperlihatkan bahwa konsesi penebangan bisa menjaga tutupan hutan sama efektifnya dengan kawasan lindung jika merekatidak diklaisifikasi ulang untuk ekspansi perkebunan tanaman industri sejumlah penelitian juga melihat bahwa hutan yang ditebang secara selektif bisa menjadi sangat bernilai bagi konservasi keragaman hayatinamun strategi pengembangan dan sistem insentif untuk menjaga tutupan hutan membutuhkan data yang baik para penulis mencatat bahwa hal ini yang masih lemah di indonesia dan membutuhkan transparansi yang lebih baik dalam tata guna lahan untuk meningkatkan akuntabilitas seputar isu deforestasi dan kabut asap memperjelas kepemilikan lahan dan batas konsesi tidak hanya akan membantu menyelesaikan masalah lingkungan namun juga membantu mengurangi angka konflik sosial dengan masyarakat setempat sinan a abood janice ser huay lee zuzana burivalova john garciaulloa and lian pin koh conservation letters doi conl

Penelitian: Emisi Penebangan di Sektor Kehutanan Menyumbang 16% dari Total Deforestasi. Emisi karbon dari operasi penebangan selektif di hutan hujan tropis kira-kira seperenam dibandingkan penebangan yang berasal dari pembukaan hutan langsung, hal ini diungkapkan dalam sebuah studi baru yang mengevaluasi 13 konsesi kehutanan di enam negara.Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilimiah oleh para ilmuwan dari Winrock International, menganalisis kerugian karbon dari aspek yang berbeda dari operasi penebangan, termasuk ekstraksi kayu, kerusakan jaminan untuk vegetasi sekitarnya, dan infrastruktur seperti jalan logging dan jalan sarad. Pendekatan, yang menawarkan perkiraan yang lebih lengkap daripada metodologi sebelumnya, menunjukkan bahwa emisi sangat bervariasi tergantung pada jenis penebangan, tingkat ekstraksi, dan hutan itu sendiri. Emisi di wilayah studi berkisar dari kurang dari tujuh ton karbon per hektar di Brasil untuk lebih dari 50 ton per hektar di Indonesia.Para penulis menggunakan data tersebut untuk kemudian membandingkan emisi antara penebangan dan penggundulan hutan setiap hektarnya dan pada tingkat negara. Angka emisi penebangan relatif di hutan yang utuh berkisar dari sekitar 3 persen di Brazil dan Republik Kongo ke lebih dari 15 persen di Indonesia. Ekstrapolasi di tingkat negara, studi ini menemukan bahwa total emisi dari penebangan sebesar 40 juta ton per tahun di Malaysia, 25 juta ton di Brazil, dan 8,7 juta ton di Indonesia. Emisi penebangan Malaysia hampir setara dengan total emisi tahunan dari deforestasi. Sebaliknya, emisi penebangan Brasil hanya mewakili 7 persen dari emisi deforestasi total, sementara Indonesia 8 persen .Temuan menunjukkan bahwa emisi langsung dari penebangan di daerah tropis secara signifikan lebih rendah dibanding faktor pendorong deforestasi lainnya. Namun studi ini memiliki beberapa catatan penting. Pada tingkat konsesi, penelitian ini mengasumsikan semua dekomposisi -sehingga emisi- terjadi segera. Ini mengabaikan nasib pohon yang rusak akibat ekstraksi -apakah mereka kemudian mati atau dibersihkan oleh aktor-aktor lain, atau jika vegetasi bertahan disekap lebih banyak karbon sebagai pemulih kondisi hutan- serta karbon yang dapat disimpan selama bertahun-tahun untuk beberapa dekade dalam produk hutan yang terbuat dari kayu yang dipanen. Ini juga mengasumsikan tingkat ekstraksi 100 persen dari kayu yang dipanen. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perkiraan emisi atas atau bawah.Pada tingkat negara, studi ini bergantung pada data PBB tentang produksi kayu untuk ekstrapolasi emisi keseluruhan dari penebangan. Karena data PBB dilaporkan terpisah, itu membuka kemungkinan bahwa angka-angka mungkin tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.Meskipun demikian penelitian ini menawarkan salah satu dari perkiraan yang paling akurat dari emisi dari penebangan tropis yang belum pernah dibuat sebelumnya. Para penulis mengatakan penelitian ini bisa membantu menginformasikan kebijakan, seperti program REDD+, yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan dari operasi penebangan, selain melestarikan hutan .“Peningkatan pemahaman tentang berbagai sumber emisi dari penebangan dapat membantu secara signifikan mengurangi emisi yang terkait penebangan melalui praktek-praktek yang diperbaiki seperti pemulihan lebih banyak hasil kayu dalam setiap pohon yang ditebang, meningkatkan penebangan terarah untuk mengurangi kerusakan infrastruktur di sekitar hutan dan perencanaan untuk meminimalkan gangguan permukaan,” kata penulis utama penelitian ini, Tim Pearson dalam pernyataannyaSementara penulis lainnya, Sandra Brown mengatakan pendekatan ini menawarkan alternatif untuk penilaian berbasis satelit yang berlaku untuk REDD +. “Metode ini melawan gagasan bahwa semua akuntansi REDD+ harus didasarkan pada penginderaan jauh,” kata Brown. “Metode yang murah, akurat dan relatif mudah digunakan ini dapat digunakan untuk implementasi REDD+ dan inventaris nasional di seluruh dunia. Kami sudah melatih staf kehutanan di Guyana dalam metode ini dan mereka menggunakannya untuk memperkirakan emisi akibat penebangan di tingkat nasional.”Logging secara tradisional salah satu penyebab terbesar tidak langsung dari deforestasi di daerah tropis. Biasanya hutan pertama yang dilakukan tebang pilih memiliki kayu bernilai tinggi. Sementara hutan yang dikelola dapat dipanen lebih lama, situasi yang lebih umum adalah kayu berharga habis setelah siklus panen semakin sedikit, sementara tekanan yang semakin meningkat mendorong untuk membersihkan lahan seluruhnya dari pohon dan mengubahnya menjadi perkebunan atau pertanian. Sebagai contoh, di Indonesia, banyak area hutan yang pertama kali ditebang 40 tahun yang lalu, hari ini sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan kayu. Jalan Logging juga memberikan akses ke para spekulan, petani, dan peternak yang menebang hutan untuk menanam tanaman pangan atau menghasilkan komoditas .Oleh karena itu keputusan untuk memasukkan logging sebagai kegiatan yang dapat diterima di bawah REDD+ telah menjadi sumber kontroversi. Beberapa aktivis lingkungan menentang keras setiap dana REDD+ yang masuk digunakan untuk mensubsidi industri kehutanan di hutan primer sekalipun jika tidak semerusak daripada sektor kehutanan konvensional.“Pekerjaan kami menunjukkan upaya untuk menghasilkan emisi rendah dari tiap unit dalam aktivitas penebangan, menunjukkan bagaimana pengelolaan hutan dapat menjadi alternatif untuk mengatasi deforestasi di daerah-daerah yang kini di bawah tekanan seiring dengan upaya untuk tetap menjaga tutupan hutan dan stok karbon.”CITATION: Timothy R H Pearson et al 2014 Environ. Res. Lett. 9 034017 doi:10.1088/1748-9326/9/3/034017

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim

penelitian emisi penebangan di sektor kehutanan menyumbang dari total deforestasi emisi karbon dari operasi penebangan selektif di hutan hujan tropis kirakira seperenam dibandingkan penebangan yang berasal dari pembukaan hutan langsung hal ini diungkapkan dalam sebuah studi baru yang mengevaluasi konsesi kehutanan di enam negarapenelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilimiah oleh para ilmuwan dari winrock international menganalisis kerugian karbon dari aspek yang berbeda dari operasi penebangan termasuk ekstraksi kayu kerusakan jaminan untuk vegetasi sekitarnya dan infrastruktur seperti jalan logging dan jalan sarad pendekatan yang menawarkan perkiraan yang lebih lengkap daripada metodologi sebelumnya menunjukkan bahwa emisi sangat bervariasi tergantung pada jenis penebangan tingkat ekstraksi dan hutan itu sendiri emisi di wilayah studi berkisar dari kurang dari tujuh ton karbon per hektar di brasil untuk lebih dari ton per hektar di indonesiapara penulis menggunakan data tersebut untuk kemudian membandingkan emisi antara penebangan dan penggundulan hutan setiap hektarnya dan pada tingkat negara angka emisi penebangan relatif di hutan yang utuh berkisar dari sekitar persen di brazil dan republik kongo ke lebih dari persen di indonesia ekstrapolasi di tingkat negara studi ini menemukan bahwa total emisi dari penebangan sebesar juta ton per tahun di malaysia juta ton di brazil dan juta ton di indonesia emisi penebangan malaysia hampir setara dengan total emisi tahunan dari deforestasi sebaliknya emisi penebangan brasil hanya mewakili persen dari emisi deforestasi total sementara indonesia persen temuan menunjukkan bahwa emisi langsung dari penebangan di daerah tropis secara signifikan lebih rendah dibanding faktor pendorong deforestasi lainnya namun studi ini memiliki beberapa catatan penting pada tingkat konsesi penelitian ini mengasumsikan semua dekomposisi sehingga emisi terjadi segera ini mengabaikan nasib pohon yang rusak akibat ekstraksi apakah mereka kemudian mati atau dibersihkan oleh aktoraktor lain atau jika vegetasi bertahan disekap lebih banyak karbon sebagai pemulih kondisi hutan serta karbon yang dapat disimpan selama bertahuntahun untuk beberapa dekade dalam produk hutan yang terbuat dari kayu yang dipanen ini juga mengasumsikan tingkat ekstraksi persen dari kayu yang dipanen faktorfaktor ini dapat mempengaruhi perkiraan emisi atas atau bawahpada tingkat negara studi ini bergantung pada data pbb tentang produksi kayu untuk ekstrapolasi emisi keseluruhan dari penebangan karena data pbb dilaporkan terpisah itu membuka kemungkinan bahwa angkaangka mungkin tidak mencerminkan kenyataan di lapanganmeskipun demikian penelitian ini menawarkan salah satu dari perkiraan yang paling akurat dari emisi dari penebangan tropis yang belum pernah dibuat sebelumnya para penulis mengatakan penelitian ini bisa membantu menginformasikan kebijakan seperti program redd yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan dari operasi penebangan selain melestarikan hutan peningkatan pemahaman tentang berbagai sumber emisi dari penebangan dapat membantu secara signifikan mengurangi emisi yang terkait penebangan melalui praktekpraktek yang diperbaiki seperti pemulihan lebih banyak hasil kayu dalam setiap pohon yang ditebang meningkatkan penebangan terarah untuk mengurangi kerusakan infrastruktur di sekitar hutan dan perencanaan untuk meminimalkan gangguan permukaan kata penulis utama penelitian ini tim pearson dalam pernyataannyasementara penulis lainnya sandra brown mengatakan pendekatan ini menawarkan alternatif untuk penilaian berbasis satelit yang berlaku untuk redd metode ini melawan gagasan bahwa semua akuntansi redd harus didasarkan pada penginderaan jauh kata brown metode yang murah akurat dan relatif mudah digunakan ini dapat digunakan untuk implementasi redd dan inventaris nasional di seluruh dunia kami sudah melatih staf kehutanan di guyana dalam metode ini dan mereka menggunakannya untuk memperkirakan emisi akibat penebangan di tingkat nasionallogging secara tradisional salah satu penyebab terbesar tidak langsung dari deforestasi di daerah tropis biasanya hutan pertama yang dilakukan tebang pilih memiliki kayu bernilai tinggi sementara hutan yang dikelola dapat dipanen lebih lama situasi yang lebih umum adalah kayu berharga habis setelah siklus panen semakin sedikit sementara tekanan yang semakin meningkat mendorong untuk membersihkan lahan seluruhnya dari pohon dan mengubahnya menjadi perkebunan atau pertanian sebagai contoh di indonesia banyak area hutan yang pertama kali ditebang tahun yang lalu hari ini sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan kayu jalan logging juga memberikan akses ke para spekulan petani dan peternak yang menebang hutan untuk menanam tanaman pangan atau menghasilkan komoditas oleh karena itu keputusan untuk memasukkan logging sebagai kegiatan yang dapat diterima di bawah redd telah menjadi sumber kontroversi beberapa aktivis lingkungan menentang keras setiap dana redd yang masuk digunakan untuk mensubsidi industri kehutanan di hutan primer sekalipun jika tidak semerusak daripada sektor kehutanan konvensionalpekerjaan kami menunjukkan upaya untuk menghasilkan emisi rendah dari tiap unit dalam aktivitas penebangan menunjukkan bagaimana pengelolaan hutan dapat menjadi alternatif untuk mengatasi deforestasi di daerahdaerah yang kini di bawah tekanan seiring dengan upaya untuk tetap menjaga tutupan hutan dan stok karboncitation timothy r h pearson et al environ res lett doi

Studi: Deforestasi Berpengaruh Kepada Produktivitas Pertanian di Wilayah yang Jaraknya Ribuan Kilometer. Ingatkah anda akan alur pertama cerita film Interstellar yang menceritakan bahwa bumi tidak lagi layak dihuni karena lahan pertanian tidak lagi produktif? Dalam film ini diceritakan badai dan siklon yang muncul akibat dampak perubahan iklim, menyebabkan rusaknya wilayah pertanian yang menjadi lumbung pangan dunia. Kenaikan suhu dan perubahan kelembaban telah menyebabkan tanaman mengalami dan pada akhirnya tidak produktif, dan mati dalam beberapa kali siklus.Dalam dunia nyata, sebuah studi yang berjudul yang dipublikasikan oleh Nature Climate Change bekerjasama dengan Climate Focus yang dirilis minggu ini, menunjukkan adanya bukti baru hubungan antara deforestasi di hutan tropis dengan perubahan pola curah hujan di region lain dunia.Dampak yang timbul, bahkan dapat mencapai ribuan mil dari wilayah semula. Studi menemukan terdapat keterkaitan antara deforestasi di Amerika Selatan, Asia Tenggara dan Afrika dengan produktivitas lahan-lahan pertanian di daerah lain di tropis bahkan sampai wilayah Midwest di Amerika Serikat, Eropa dan Tiongkok.Jika sebelumnya hubungan antara laju deforestasi dengan perubahan iklim lebih diarahkan kepada peranan hutan sebagai karbon dan mencegah lepasnya gas karbon ke atmosfer, maka baru saat ini sebuah kajian yang komprehensif secara analisis menunjukkan hubungan antara kehilangan hutan dengan produktivitas pangan.“Deforestasi tropis memberikan dampak ganda terhadap iklim dan juga para petani,” jelas Deborah Lawrence, Profesor Ilmu Lingkungan di Universitas Virginia, penulis utama studi tersebut. “Kebanyakan orang tahu bahwa perubahan iklim merupakan masalah global yang berbahaya, dan bahwa hal itu disebabkan oleh lepasnya karbon ke atmosfer.”Tapi ternyata deforestasi pun menyebabkan perubahan kelembaban dan aliran udara, menyebabkan perubahan fluktuasi pola curah hujan yang berakibat kepada kenaikan suhu di bumi. Deforestasi, misalnya, akan menyebabkan penurunan curah hujan antara 10-15 persen di wilayah sekitarnya di mana deforestasi berlangsung.Studi ini menyajikan bukti kuat bahwa penggundulan hutan tropis sudah mempengaruhi iklim lokal dan regional. Data meteorologi, misalnya, menunjukkan bahwa di Thailand, awal musim kemarau mengalami sedikit curah hujan akibat deforestasi. Dan di bagian Amazon, wilayah yang tutupan hutan hujan dunianya paling luas, waktu curah hujan diprediksi telah bergeser akibat deforestasi.Di daerah hutan yang digunduli, musim hujan tertunda dua minggu bandingkan dengan daerah-daerah berhutan yang tidak ada perubahan. Di wilayah Hawaii di lautan Pasifik akan terdapat peningkatan curah hujan, sebaliknya wilayah Midwest di daratan Amerika dan Perancis Selatan akan terdapat kenaikan suhu bumi.Dalam penelitian ini disebutkan prediksi atas hilangnya hutan-hutan tropis akan menyebabkan kenaikan suhu global sebesar 0,7 derajat celcius (di atas dampak dari gas rumah kaca), yang akan menggandakan pemanasan global yang diamati sejak tahun 1850.Dampak dari deforestasi lengkap Amazon kemungkinan akan mengurangi curah hujan di Midwest AS, Northwest dan bagian selatan selama musim pertanian. Deforestasi di Afrika Tengah kemungkinan akan menyebabkan penurunan curah hujan di Teluk Meksiko dan bagian Midwest AS dan wilayah Barat Laut dan meningkatkan suhu di Semenanjung Arabia. Namun sebaliknya akan menyebabkan penurunan curah hujan di Ukraina dan Eropa Selatan.Dalam jangka panjang akumulasi gerakan massa udara dan kondisi di bagian teratas atmosfer. yang disebut , akan memperluas dampak dari penggundulan hutan tropis pada iklim global. Peningkatan suhu di daerah tropis akan menghasilkan massa udara besar, ketika ini menghantam bagian atas atmosfer, massa udara menyebabkan riak kesana kemari, mirip dengan gempa bawah laut yang membuat tsunami.Prediksi model dalam studi ini menunjukkan bahwa lokasi deforestasi akan amat berdampak terhadap kenaikan suhu dan curah hujan. Deforestasi di Lembah Kongo, Afrika Barat akan mengurangi curah hujan di seluruh wilayah hingga 40-50 persen dan meningkatkan suhu hingga 3 derajat Celcius. Deforestasi di cekungan lembah Amazon sebesar 40 persen akan membuat musim hujan turun sebesar 12 persen. Hal ini akan berpengaruh terhadap produksi pusat kedelai, jagung, gandum yang terletak ribuan kilometer sebelah selatan Amazon yang akan terdampak. Asia Tenggara agak sedikit tertolong karena dikelilingi oleh lautan dimana dampak deforestasi terhadap suhu regional dan curah hujan menjadi tidak terlalu parah.“Hutan tropis sering dibicarakan sebagai ‘paru-paru bumi,” tapi sebenarnya mereka lebih mirip seperti kelenjar keringat,” papar Lawrence. “Hutan mengeluarkan banyak air yang membantu menjaga planet tetap dingin. Jika fungsi penting tersebut akibat hutan hancur, hal sebaliknya akan terjadi.”Hutan akan mengubah air di permukaan tanah menjadi uap dan menjaga kelembaban di udara yang mendinginkan atmosfer. Hutan tropis sendiri merupakan ekosistem yang mengandung air lebih banyak dari ekosistem lainnya di daratan. Kerusakan hutan tropis akan mengurangi kemampuan regenerasi kelembaban yang akan membuat pola curah hujan di seluruh dunia rusak.“Studi ini tidak hanya mengkompilasi berbagai literatur ilmiah yang relevan, namun akan membantu menjadi panduan para pembuat kebijakan yang bekerja pada permasalahan perubahan iklim. Perlu dicari cara strategis untuk memitigasi dampak deforestasi dan pola cuaca global,” jelasDr Charlotte Streck, Direktur Iklim Focus. “Selama ini respon kebijakan lebih kepada strategi yang berhubungan dengan kebijakan yang fokus kepada efek gas rumah kaca, tetapi belum kepada cara pandang bahwa hutan berpengaruh kepada iklim dunia.”Lawrence, Deborah and Karen Vandecar. . 18 Desember 2014.

[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan

studi deforestasi berpengaruh kepada produktivitas pertanian di wilayah yang jaraknya ribuan kilometer ingatkah anda akan alur pertama cerita film interstellar yang menceritakan bahwa bumi tidak lagi layak dihuni karena lahan pertanian tidak lagi produktif dalam film ini diceritakan badai dan siklon yang muncul akibat dampak perubahan iklim menyebabkan rusaknya wilayah pertanian yang menjadi lumbung pangan dunia kenaikan suhu dan perubahan kelembaban telah menyebabkan tanaman mengalami dan pada akhirnya tidak produktif dan mati dalam beberapa kali siklusdalam dunia nyata sebuah studi yang berjudul yang dipublikasikan oleh nature climate change bekerjasama dengan climate focus yang dirilis minggu ini menunjukkan adanya bukti baru hubungan antara deforestasi di hutan tropis dengan perubahan pola curah hujan di region lain duniadampak yang timbul bahkan dapat mencapai ribuan mil dari wilayah semula studi menemukan terdapat keterkaitan antara deforestasi di amerika selatan asia tenggara dan afrika dengan produktivitas lahanlahan pertanian di daerah lain di tropis bahkan sampai wilayah midwest di amerika serikat eropa dan tiongkokjika sebelumnya hubungan antara laju deforestasi dengan perubahan iklim lebih diarahkan kepada peranan hutan sebagai karbon dan mencegah lepasnya gas karbon ke atmosfer maka baru saat ini sebuah kajian yang komprehensif secara analisis menunjukkan hubungan antara kehilangan hutan dengan produktivitas pangandeforestasi tropis memberikan dampak ganda terhadap iklim dan juga para petani jelas deborah lawrence profesor ilmu lingkungan di universitas virginia penulis utama studi tersebut kebanyakan orang tahu bahwa perubahan iklim merupakan masalah global yang berbahaya dan bahwa hal itu disebabkan oleh lepasnya karbon ke atmosfertapi ternyata deforestasi pun menyebabkan perubahan kelembaban dan aliran udara menyebabkan perubahan fluktuasi pola curah hujan yang berakibat kepada kenaikan suhu di bumi deforestasi misalnya akan menyebabkan penurunan curah hujan antara persen di wilayah sekitarnya di mana deforestasi berlangsungstudi ini menyajikan bukti kuat bahwa penggundulan hutan tropis sudah mempengaruhi iklim lokal dan regional data meteorologi misalnya menunjukkan bahwa di thailand awal musim kemarau mengalami sedikit curah hujan akibat deforestasi dan di bagian amazon wilayah yang tutupan hutan hujan dunianya paling luas waktu curah hujan diprediksi telah bergeser akibat deforestasidi daerah hutan yang digunduli musim hujan tertunda dua minggu bandingkan dengan daerahdaerah berhutan yang tidak ada perubahan di wilayah hawaii di lautan pasifik akan terdapat peningkatan curah hujan sebaliknya wilayah midwest di daratan amerika dan perancis selatan akan terdapat kenaikan suhu bumidalam penelitian ini disebutkan prediksi atas hilangnya hutanhutan tropis akan menyebabkan kenaikan suhu global sebesar derajat celcius di atas dampak dari gas rumah kaca yang akan menggandakan pemanasan global yang diamati sejak tahun dampak dari deforestasi lengkap amazon kemungkinan akan mengurangi curah hujan di midwest as northwest dan bagian selatan selama musim pertanian deforestasi di afrika tengah kemungkinan akan menyebabkan penurunan curah hujan di teluk meksiko dan bagian midwest as dan wilayah barat laut dan meningkatkan suhu di semenanjung arabia namun sebaliknya akan menyebabkan penurunan curah hujan di ukraina dan eropa selatandalam jangka panjang akumulasi gerakan massa udara dan kondisi di bagian teratas atmosfer yang disebut akan memperluas dampak dari penggundulan hutan tropis pada iklim global peningkatan suhu di daerah tropis akan menghasilkan massa udara besar ketika ini menghantam bagian atas atmosfer massa udara menyebabkan riak kesana kemari mirip dengan gempa bawah laut yang membuat tsunamiprediksi model dalam studi ini menunjukkan bahwa lokasi deforestasi akan amat berdampak terhadap kenaikan suhu dan curah hujan deforestasi di lembah kongo afrika barat akan mengurangi curah hujan di seluruh wilayah hingga persen dan meningkatkan suhu hingga derajat celcius deforestasi di cekungan lembah amazon sebesar persen akan membuat musim hujan turun sebesar persen hal ini akan berpengaruh terhadap produksi pusat kedelai jagung gandum yang terletak ribuan kilometer sebelah selatan amazon yang akan terdampak asia tenggara agak sedikit tertolong karena dikelilingi oleh lautan dimana dampak deforestasi terhadap suhu regional dan curah hujan menjadi tidak terlalu parahhutan tropis sering dibicarakan sebagai paruparu bumi tapi sebenarnya mereka lebih mirip seperti kelenjar keringat papar lawrence hutan mengeluarkan banyak air yang membantu menjaga planet tetap dingin jika fungsi penting tersebut akibat hutan hancur hal sebaliknya akan terjadihutan akan mengubah air di permukaan tanah menjadi uap dan menjaga kelembaban di udara yang mendinginkan atmosfer hutan tropis sendiri merupakan ekosistem yang mengandung air lebih banyak dari ekosistem lainnya di daratan kerusakan hutan tropis akan mengurangi kemampuan regenerasi kelembaban yang akan membuat pola curah hujan di seluruh dunia rusakstudi ini tidak hanya mengkompilasi berbagai literatur ilmiah yang relevan namun akan membantu menjadi panduan para pembuat kebijakan yang bekerja pada permasalahan perubahan iklim perlu dicari cara strategis untuk memitigasi dampak deforestasi dan pola cuaca global jelasdr charlotte streck direktur iklim focus selama ini respon kebijakan lebih kepada strategi yang berhubungan dengan kebijakan yang fokus kepada efek gas rumah kaca tetapi belum kepada cara pandang bahwa hutan berpengaruh kepada iklim dunialawrence deborah and karen vandecar desember

Film Dokumenter Baru “Sumatra Burning” Tentang Industri Sawit Di Sumatera. Tim investigasi melakukan perjalanan ke Sumatera untuk bertemu dan berdiskusi dengan para aktivis, bertemu dengan penduduk setempat yang menerima dampak langsung polusi udara, melihat dan mendiskusikan kondisi kerja para perempuan yang bekerja di perkebunan kelapa sawit, dan melihat hutan gambut yang terbakar untuk kepentingan pembuatan film pendek tersebut. diproduksi oleh Coconut TV, layanan media online yang focus untuk isu-isu di Asia.Tautan film :

[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan

film dokumenter baru sumatra burning tentang industri sawit di sumatera tim investigasi melakukan perjalanan ke sumatera untuk bertemu dan berdiskusi dengan para aktivis bertemu dengan penduduk setempat yang menerima dampak langsung polusi udara melihat dan mendiskusikan kondisi kerja para perempuan yang bekerja di perkebunan kelapa sawit dan melihat hutan gambut yang terbakar untuk kepentingan pembuatan film pendek tersebut diproduksi oleh coconut tv layanan media online yang focus untuk isuisu di asiatautan film

Jokowi Beri Perhatian Serius Masalah Lingkungan Kalimantan Barat. Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius terhadap permasalahan lingkungan di Kalimantan Barat. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi, yang didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, saat bertemu Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat, di Pontianak, Rabu, 21 Januari 2015.Jokowi menyatakan konflik agraria dan kerusakan lingkungan terkait maraknya investasi berbasis hutan dan lahan di Kalimantan Barat menjadi perhatian utama kabinetnya. “Saya tahu semua persoalan itu, banyak laporan yang masuk ke saya, termasuk dari Kalimantan Barat.”Jokowi juga meminta solusi konkrit dari NGO terkait permasalahan tersebut. “Saya tahu hampir semua konflik itu terjadi di wilayah yang sudah ada izin-izinnya, coba beri saya solusi yang kongkrit, agar bisa ditindaklanjuti,” katanya.Dialog dengan para pegiat lingkungan, menurut Jokowi, merupakan hal yang sangat baik. Dengan demikian, pemerintah akan mendapatkan masukan langsung atas permasalahan yang terjadi di masyarakat. “Semua kementerian terkait akan bekerja sama untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga ke depannya akan lebih baik.”Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, juga mengatakan bahwa perbaikan tata kelola sumber daya alam dan kelestarian lingkungan, termasuk penyelesaian berbagai konflik, merupakan salah satu prioritas yang sedang dilakukan. “Meski demikian, sinergi dan kerja sama pemerintah dengan jaringan masyarakat sipil yang ada harus dilakukan.”Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat yang diwakili Anton P. Widjaya (Walhi Kalimantan Barat), Joko Waluyo (Sampan Kalimantan), Matheus Pilin (Perkumpulan Pancur Kasih), S. Masiun (AMAN Kalimantan Barat), Hermayani (WWF Regional Kalimantan) dan M. Lutharif (Kontak Rakyat Borneo), kepada presiden menyampaikan kondisi Kalimantan Barat saat ini yang banyak ekspansi investasi industri skala besar berbasis hutan dan lahan. Dari 14,6 juta hektar luas provinsi, 98% nya telah dibebani izin investasi.Anton P. Widjaya menuturkan, hingga akhir 2014, luas dan jumlah izin perkebunan kelapa sawit mencapai 5,5 juta hektar dengan 513 perusahaan. Usaha pertambangan mencapai 813 izin dengan luas 6,4 juta hektar, izin hutan tanaman industri (HTI) sudah diberikan kepada 52 perusahaan dengan luas mencapai 2,4 juta hektar, serta masih ada 25 izin hak pengusahaan hutan (HPH) seluas 1,2 juta hektar. “Di Kalimantan Barat juga tengah terjadi kerusakan area gambut dan habitat satwa dilindungi, akibat dikonservasi menjadi lahan sawit, dan tambak.”Walhi Kalbar mencatat, tahun 2013, terjadi 96 konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Sedangkan tahun 2014, tercatat sebanyak 126 konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Sedangkan, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mencatat terjadi 101 konflik di Kalimantan Barat. “Setidaknya, 26 orang anggota komunitas masyarakat dikriminalisasi karena melawan dan mempertahankan tanah dan wilayah kelola mereka,” kata Anton.Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis membenarkan adanya konflik lahan di daerah yang dipimpinannya itu. “Jangankan persoalan perbatasan dan lainnya, tanah orang tua saya sendiri yang berada di kampung tidak bisa disertifikatkan. Karena, ternyata masuk dalam kawasan hutan. Jadi memang harus serius dibenahi,” katanya.Dalam pertemuan tersebut Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat memberikan rekomendasi kepada pemerintah, yang langsung diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan pemberian izin baru untuk semua bentuk investasi berbasis hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Apakah itu perkebunan kelapa sawit, pertambangan, HTI, maupun HPH,” tutur Anton.Pemerintah juga diminta melakukan penegakan hukum dan penataan semua perizinan industri berbasis hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Yaitu, dengan menghukum perusahaan yang melakukan pelanggaran dan pejabat pemerintah yang menyalahgunakan wewenang.Terakhir, koalisi meminta pemerintah membuat kebijakan dan mengimplementasikan pengakuan hak dan wilayah kelola masyarakat melalui penerbitan izin pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan adat.Tulisan ini hasil kerja sama

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

jokowi beri perhatian serius masalah lingkungan kalimantan barat presiden joko widodo memberikan perhatian serius terhadap permasalahan lingkungan di kalimantan barat pernyataan tersebut disampaikan jokowi yang didampingi menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya dan gubernur kalimantan barat cornelis saat bertemu koalisi masyarakat sipil kalimantan barat di pontianak rabu januari jokowi menyatakan konflik agraria dan kerusakan lingkungan terkait maraknya investasi berbasis hutan dan lahan di kalimantan barat menjadi perhatian utama kabinetnya saya tahu semua persoalan itu banyak laporan yang masuk ke saya termasuk dari kalimantan baratjokowi juga meminta solusi konkrit dari ngo terkait permasalahan tersebut saya tahu hampir semua konflik itu terjadi di wilayah yang sudah ada izinizinnya coba beri saya solusi yang kongkrit agar bisa ditindaklanjuti katanyadialog dengan para pegiat lingkungan menurut jokowi merupakan hal yang sangat baik dengan demikian pemerintah akan mendapatkan masukan langsung atas permasalahan yang terjadi di masyarakat semua kementerian terkait akan bekerja sama untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga ke depannya akan lebih baikmenteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya juga mengatakan bahwa perbaikan tata kelola sumber daya alam dan kelestarian lingkungan termasuk penyelesaian berbagai konflik merupakan salah satu prioritas yang sedang dilakukan meski demikian sinergi dan kerja sama pemerintah dengan jaringan masyarakat sipil yang ada harus dilakukankoalisi masyarakat sipil kalimantan barat yang diwakili anton p widjaya walhi kalimantan barat joko waluyo sampan kalimantan matheus pilin perkumpulan pancur kasih s masiun aman kalimantan barat hermayani wwf regional kalimantan dan m lutharif kontak rakyat borneo kepada presiden menyampaikan kondisi kalimantan barat saat ini yang banyak ekspansi investasi industri skala besar berbasis hutan dan lahan dari juta hektar luas provinsi nya telah dibebani izin investasianton p widjaya menuturkan hingga akhir luas dan jumlah izin perkebunan kelapa sawit mencapai juta hektar dengan perusahaan usaha pertambangan mencapai izin dengan luas juta hektar izin hutan tanaman industri hti sudah diberikan kepada perusahaan dengan luas mencapai juta hektar serta masih ada izin hak pengusahaan hutan hph seluas juta hektar di kalimantan barat juga tengah terjadi kerusakan area gambut dan habitat satwa dilindungi akibat dikonservasi menjadi lahan sawit dan tambakwalhi kalbar mencatat tahun terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan sedangkan tahun tercatat sebanyak konflik antara perusahaan dengan masyarakat sedangkan kepolisian daerah kalimantan barat mencatat terjadi konflik di kalimantan barat setidaknya orang anggota komunitas masyarakat dikriminalisasi karena melawan dan mempertahankan tanah dan wilayah kelola mereka kata antongubernur kalimantan barat cornelis membenarkan adanya konflik lahan di daerah yang dipimpinannya itu jangankan persoalan perbatasan dan lainnya tanah orang tua saya sendiri yang berada di kampung tidak bisa disertifikatkan karena ternyata masuk dalam kawasan hutan jadi memang harus serius dibenahi katanyadalam pertemuan tersebut koalisi masyarakat sipil kalimantan barat memberikan rekomendasi kepada pemerintah yang langsung diterima oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan kami mendesak pemerintah untuk menghentikan pemberian izin baru untuk semua bentuk investasi berbasis hutan dan lahan di kalimantan barat apakah itu perkebunan kelapa sawit pertambangan hti maupun hph tutur antonpemerintah juga diminta melakukan penegakan hukum dan penataan semua perizinan industri berbasis hutan dan lahan di kalimantan barat yaitu dengan menghukum perusahaan yang melakukan pelanggaran dan pejabat pemerintah yang menyalahgunakan wewenangterakhir koalisi meminta pemerintah membuat kebijakan dan mengimplementasikan pengakuan hak dan wilayah kelola masyarakat melalui penerbitan izin pengelolaan hutan desa hutan kemasyarakatan dan hutan adattulisan ini hasil kerja sama

Bagaimana Nasib BP REDD+ Era Pemerintahan Jokowi?. lewat penunjukan Heru Prasetyo menjadi kepala, pada Desember 2013.BP REDD+, mungkin Lewat Keputusan Presiden No 62/2013 ia terbentuk dengan tujuan memastikan upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari deforestasi, degradasi hutan dan konversi lahan gambut. Badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden.“Proses mendirikan badan ini berlangsung lama dan menyeluruh. Badan ini bukti komitmen Indonesia berkontribusi terhadap upaya global mengurangi emisi karbon, melestarikan hutan Indonesia yang memiliki keragaman hayati luar biasa,” kata Agus Purnomo, Staf Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim pada September 2013.Badan ini, katanya, salah satu elemen utama dalam melaksanakan komitmen REDD+ di Indonesia, antara lain, memastikan keberlangsungan kemitraan REDD+ antara pemerintah Indonesia dan Norwegia.Kini memasuki era pemerintahan baru. Presiden Joko Widodo, menekankan efesiensi di pemerintahan, sekitar 10 badan sudah dihapus. Nasib BP REDD+ belum diputuskan. Baru-baru ini muncul usulan dari Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk melebur BP REDD+ ke dalam direktorat di Kementerian LHK.Heru Prasetyo, Kepala BP REDD+ mengatakan, kala pemerintahan SBY akan berakhir, BP REDD+ mengajukan dua usulan, , tetap seperti Perpres 62 berada di bawah sekretariat negara. , BP REDD+ menjadi badan mandiri dengan memodifikasi Perpres 62. “Dua hal ini belum tuntas. Ini masih bagian dari diskusi,” katanya di Jakarta, Jumat (9/1/15).Pada pemerintahan Jokowi, katanya, BP REDD+ hampir tiap minggu melaporkan kepada presiden apa yang sudah, sedang dan akan dijalankan. Komunikasi dengan Sekretaris Kabinet, Andi Widjayanto, terus dilakukan. “Setiap surat yang kami kirim itu ada respon. Surat disambut setkab dan didisposisikan kepada Menko dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujar dia.Pada 6 Januari 2015, Heru Prasetyo, Andi Widjayanto dan Siti Nurbaya, bertemu membahas posisi BP REDD+. Dalam rapat itu dibahas struktur kementerian gabungan ini dengan sembilan direktorat, dan lima atau enam staf ahli. Salah satu Direktorat Pengendalian dan Perubahan Iklim. “Ada pemikiran perlu center atau institusi yang kepakarannya bisa dimanfaatkan Kementerian LHK untuk mem-soal perubahan iklim.” Di sini, Bu Siti berkeinginan BP REDD+ berada di dalam direktorat ini. “Dibahas struktur sebaiknya bagaimana? Masuk kementerian atau bagaimana? Saya bilang akan pikirkan dan diskusikan lagi,” katanya. Jadi, dalam pertemuan itu tak ada keputusan kalau BP REDD+ dilebur ke dalam Kementerian LHK.Bagi Heru, hingga kini usulan BP REDD+ belum ada perubahan, diasuh setneg atau berdiri sendiri. “Harapannya, bangun BP REDD+ ini tak hanya dihentikan dalam satu pemerintahan, karena ini esensial.”Pemerintahan baru, katanya, sedang berbenah dan mereformasi diri. “Keberadaan BP REDD+ bisa menjadi pantulan positif di dalam kementerian yang tengah reformasi.”Dia berharap, Presiden Jokowi mendapatkan informasi mengenai peran penting keberadaan BP REDD+ dalam komitmen kaitan perubahan iklim. “Keputusan BP REDD+ itu di tangan presiden.”Meskipun usia terbilang muda, tetapi beberapa aksi digagas badan ini, antara lain terkait usaha pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Pada September 2014, BP REDD+ bersama beberapa kementerian pengukuhan dan pengakuan masyarakat adat lewat REDD+. Bersama beberapa kementerian, BP REDD+ juga audit perusahaan dan pemerintah daerah terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.Audit pertama di Riau, dan hingga kini BP REDD+ terus memonitoring perkembangannya. Menyusul beberapa provinsi lain seperti Kalimantan Tengah. Pada akhir 2014, BP REDD+ juga menjadi wali data peta partisipatif wilayah adat sementara, sebelum diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri, yang masih melakukan persiapan infrastruktur.Siti Nurbaya, Menteri LHK membenarkan jika mengusulkan BP REDD+ masuk dalam direktorat di Kementerian LHK. Selama ini, katanya, pengendalian perubahan iklim ditangani beberapa lembaga antara lain, Kementerian LHK, BP REDD+ dan Dewan Nasional perubahan iklim (DNPI). “Iya itu usulan saya. Agar tak tumpang tindih. Tapi itu usulan, keputusan ada pada presiden,” katanya, Kamis (8/1/15).Bagaimana dana-dana yang dikelola BP REDD+ jika masuk direktorat di LHK? “Itu nanti tetap mereka yang tangani, tak ada masuk ke kementerian, malah susah kalau nanti kalau dikelola kita.”Kementerian LHK, kata Siti, telah menyelesaikan struktur kelembagaan meliputi sembilan fungsi lini yakni, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ditjen Konservasi SDA dan Ekosistem, dan Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung. Lalu, Ditjen Pengelolaan Hutan Produk Lestari, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, serta Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Untuk direktorat perubahan iklim ini Siti ingin didukung tim advisory atau kepakaran, yang dirancang lebih teknis agar mencakup aspek-aspek kekuatan dukungan stakeholders gerakan sosial kemasyarakatan dalam dan luar negeri, termasuk skema pendanaan internasional.Usulan Menteri Siti mendapat tanggapan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Abdon Nababan, Sekjen AMAN tidak setuju BP REDD+ bubar saat ini dan masuk ke Kementerian LHK.Mengapa? Abdon punya beberapa alasan. , BP REDD+ baru terbentuk dan baru mulai kerja. , struktur Kementerian LHK baru dan belum teruji. , pada rancangan struktur Kementerian LHK masih bercokol Planologi Kehutanan yang menjadi jangkar doktrin kolonial sumber konflik dan korupsi. , setelah tatanan pemerintahan baru sudah efektif barulah dikaji kembali pembubaran BP REDD+.“Saya mengusulkan kepada presiden agar memberi waktu dua tahun bagi BP REDD+ tetap ada dan bekerja bersama-sama atau bersebelahan dengan Kementerian LHK dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.”

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

kebijakan dan pemerintahan

bagaimana nasib bp redd era pemerintahan jokowi lewat penunjukan heru prasetyo menjadi kepala pada desember bp redd mungkin lewat keputusan presiden no ia terbentuk dengan tujuan memastikan upaya penurunan emisi gas rumah kaca grk dari deforestasi degradasi hutan dan konversi lahan gambut badan ini bertanggung jawab langsung kepada presidenproses mendirikan badan ini berlangsung lama dan menyeluruh badan ini bukti komitmen indonesia berkontribusi terhadap upaya global mengurangi emisi karbon melestarikan hutan indonesia yang memiliki keragaman hayati luar biasa kata agus purnomo staf khusus presiden bidang perubahan iklim pada september badan ini katanya salah satu elemen utama dalam melaksanakan komitmen redd di indonesia antara lain memastikan keberlangsungan kemitraan redd antara pemerintah indonesia dan norwegiakini memasuki era pemerintahan baru presiden joko widodo menekankan efesiensi di pemerintahan sekitar badan sudah dihapus nasib bp redd belum diputuskan barubaru ini muncul usulan dari siti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan untuk melebur bp redd ke dalam direktorat di kementerian lhkheru prasetyo kepala bp redd mengatakan kala pemerintahan sby akan berakhir bp redd mengajukan dua usulan tetap seperti perpres berada di bawah sekretariat negara bp redd menjadi badan mandiri dengan memodifikasi perpres dua hal ini belum tuntas ini masih bagian dari diskusi katanya di jakarta jumat pada pemerintahan jokowi katanya bp redd hampir tiap minggu melaporkan kepada presiden apa yang sudah sedang dan akan dijalankan komunikasi dengan sekretaris kabinet andi widjayanto terus dilakukan setiap surat yang kami kirim itu ada respon surat disambut setkab dan didisposisikan kepada menko dan menteri lingkungan hidup dan kehutanan ujar diapada januari heru prasetyo andi widjayanto dan siti nurbaya bertemu membahas posisi bp redd dalam rapat itu dibahas struktur kementerian gabungan ini dengan sembilan direktorat dan lima atau enam staf ahli salah satu direktorat pengendalian dan perubahan iklim ada pemikiran perlu center atau institusi yang kepakarannya bisa dimanfaatkan kementerian lhk untuk memsoal perubahan iklim di sini bu siti berkeinginan bp redd berada di dalam direktorat ini dibahas struktur sebaiknya bagaimana masuk kementerian atau bagaimana saya bilang akan pikirkan dan diskusikan lagi katanya jadi dalam pertemuan itu tak ada keputusan kalau bp redd dilebur ke dalam kementerian lhkbagi heru hingga kini usulan bp redd belum ada perubahan diasuh setneg atau berdiri sendiri harapannya bangun bp redd ini tak hanya dihentikan dalam satu pemerintahan karena ini esensialpemerintahan baru katanya sedang berbenah dan mereformasi diri keberadaan bp redd bisa menjadi pantulan positif di dalam kementerian yang tengah reformasidia berharap presiden jokowi mendapatkan informasi mengenai peran penting keberadaan bp redd dalam komitmen kaitan perubahan iklim keputusan bp redd itu di tangan presidenmeskipun usia terbilang muda tetapi beberapa aksi digagas badan ini antara lain terkait usaha pengakuan terhadap masyarakat hukum adat pada september bp redd bersama beberapa kementerian pengukuhan dan pengakuan masyarakat adat lewat redd bersama beberapa kementerian bp redd juga audit perusahaan dan pemerintah daerah terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahanaudit pertama di riau dan hingga kini bp redd terus memonitoring perkembangannya menyusul beberapa provinsi lain seperti kalimantan tengah pada akhir bp redd juga menjadi wali data peta partisipatif wilayah adat sementara sebelum diserahkan kepada kementerian dalam negeri yang masih melakukan persiapan infrastruktursiti nurbaya menteri lhk membenarkan jika mengusulkan bp redd masuk dalam direktorat di kementerian lhk selama ini katanya pengendalian perubahan iklim ditangani beberapa lembaga antara lain kementerian lhk bp redd dan dewan nasional perubahan iklim dnpi iya itu usulan saya agar tak tumpang tindih tapi itu usulan keputusan ada pada presiden katanya kamis bagaimana danadana yang dikelola bp redd jika masuk direktorat di lhk itu nanti tetap mereka yang tangani tak ada masuk ke kementerian malah susah kalau nanti kalau dikelola kitakementerian lhk kata siti telah menyelesaikan struktur kelembagaan meliputi sembilan fungsi lini yakni ditjen planologi kehutanan dan tata lingkungan ditjen konservasi sda dan ekosistem dan ditjen pengendalian das dan hutan lindung lalu ditjen pengelolaan hutan produk lestari ditjen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan ditjen pengelolaan sampah limbah dan b ditjen pengendalian perubahan iklim ditjen perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan serta ditjen penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutananuntuk direktorat perubahan iklim ini siti ingin didukung tim advisory atau kepakaran yang dirancang lebih teknis agar mencakup aspekaspek kekuatan dukungan stakeholders gerakan sosial kemasyarakatan dalam dan luar negeri termasuk skema pendanaan internasionalusulan menteri siti mendapat tanggapan dari aliansi masyarakat adat nusantara aman abdon nababan sekjen aman tidak setuju bp redd bubar saat ini dan masuk ke kementerian lhkmengapa abdon punya beberapa alasan bp redd baru terbentuk dan baru mulai kerja struktur kementerian lhk baru dan belum teruji pada rancangan struktur kementerian lhk masih bercokol planologi kehutanan yang menjadi jangkar doktrin kolonial sumber konflik dan korupsi setelah tatanan pemerintahan baru sudah efektif barulah dikaji kembali pembubaran bp reddsaya mengusulkan kepada presiden agar memberi waktu dua tahun bagi bp redd tetap ada dan bekerja bersamasama atau bersebelahan dengan kementerian lhk dan kementerian agraria dan tata ruang

Studi: Setengah dari Deforestasi di Indonesia Terjadi di Luar Wilayah Konsesi. Sekitar setengah dari hilangnya hutan alam Indonesia terjadi di luar kawasan konsesi, sesuai dengan laporan hasil penelitian terbaru yang dikeluarkan oleh Forest Watch Indonesia pada akhir Desember 2014. Hal ini bisa disimpulkan bahwa tingkat deforestasi di Indonesia lebih tinggi untuk tempat-tempat dimana skor tata kelola hutannya buruk. Tidak seperti laporan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kehutanan, data di dalam laporan ini meliputi daerah di luar kawasan hutan.Temuan ini sangat menggelisahkan karena menunjukkan bahwa tutupan hutan di Indonesia kini turun menjadi 46 persen luas daratan, turun 2,5 poin persen sejak 2009. Hutan alam di Indonesia kini seluas 82.500.000 hektar, lebih dari setengahnya hanya ada tiga provinsi: Papua, Kalimantan Timur (termasuk Kalimantan Utara), dan Kalimantan Barat.Analisis Forest Watch Indonesia menyimpulkan bahwa hutan alam di Indonesia rata-rata berkurang 917.000 hektar per tahun antara 2009 dan 2013, jauh di atas angka yang diberikan oleh Kementrian Kehutanan. Lebih dari 3/5 dari kehilangan tersebut yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera.Data di laporan tersebut juga menunjukkan bahwa hampir setengah dari hilangnya hutan alam Indonesia terjadi di luar areal konsesi. Laporan tersebut memang tidak menyebutkan penyebab deforestasi di daerah non-konsesi, tetapi umumnya faktor penyebab adalah pertanian, kelapa sawit, karet dan kebakaran biasanya adalah pendorong utama.Dalam area konsesi, deforestasi disebabkan oleh pengembangan perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman, dan daerah pertambangan. Area HPH (IUPHHK) memiliki tingkat deforestasi terendah meskipun mencakup wilayah terbesar dari hutan alam. Sementara itu di area HTI dan perkebunan kelapa sawit tutupan hutan berkurang signifikan dengan presentase terbesar.Forest Watch Indonesia juga melihat penyebab mendasar terjadinya deforestasi di Indonesia: yakni buruknya tata kelola hutan. Di lima tempat, Forest Watch Indonesia membandingkan indeks deforestasi dengan indeks pengelolaan hutan. Dari situ ditemukan bahwa “daerah dimana indeks tata kelolanya rendah memiliki area yang sudah ‘gundul’ paling luas dibandingkan daerah lain”, yang menunjukkan bahwa “tata kelola hutan yang buruk mempercepat degradasi sumber daya hutan”.Di sektor pemerintahan, laporan ini juga mendokumentasikan praktek-praktek yang patut dipertanyakan dalam sektor kehutanan, salah satunya adalah 58 persen dari kawasan konsesi aktif gagal memperoleh baik sertifikasi keberlanjutan ataupun sertifikasi legalitas. Perusahaan perkebunan kayu hanya menanam sebagian kecil dari hutan yang sudah mereka buka.Masalah mendasar, kata laporan itu, adalah jajaran birokrasi yang diberi tugas mengelola hutan Indonesia.“Masalah Kehutanan menjadi semakin kompleks dengan tingkat kapasitas di level bawah, termasuk ketidakselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah,” tulis laporan tersebut. “Sejumlah isu kehutanan tidak segera diselesaikan karena pemerintah (seperti Kementrian Kehutanan) tidak memprioritaskan penyelesaian akar penyebab masalah-masalah kehutanan ini.”Forest Watch Indonesia menyebutkan isu tata kelola hutan ini menjadi isu utama dalam rangka memperbaiki sektor kehutanan Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah program-program untuk menyelesaikan konflik kehutanan, melindungi dan memulihkan hutan, dan memperkuat pengelolaan hutan. Sebelum hal ini bisa berjalan, Indonesia membutuhkan data yang lebih baik dan lebih transparan tentang pemanfaatan hutan, undang-undang kehutanan yang lebih baik dengan penegakan hukum yang konsisten, pengakuan hak-hak masyarakat, iklim usaha yang sehat dan kompetitif, dan lembaga kehutanan yang lebih kuat.“Kelemahan pelaksanaan tata kelola hutan oleh pemerintah secara tidak langsung telah menciptakan ruang untuk praktik-prkatik korupsi,” lanjut laporan tersebut. “Sistem hukum, politik, dan ekonomi yang korup dan tidak transparan yang memandang sumber daya hutan hanya sebagai sumber pendapatan dan keuntungan, berkontribusi besar terhadap degradasi hutan di Indonesia. Kesenjangan karena peran dan kapasitas briorkrat yang kurang baik dalam melaksanakan fungsi pengawasan memberikan kesempatan bagi para pemain bidang kehutanan yang tidak bermoral untuk mengeksploitasi sumber daya hutan secara destruktif. ”

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

studi setengah dari deforestasi di indonesia terjadi di luar wilayah konsesi sekitar setengah dari hilangnya hutan alam indonesia terjadi di luar kawasan konsesi sesuai dengan laporan hasil penelitian terbaru yang dikeluarkan oleh forest watch indonesia pada akhir desember hal ini bisa disimpulkan bahwa tingkat deforestasi di indonesia lebih tinggi untuk tempattempat dimana skor tata kelola hutannya buruk tidak seperti laporan yang dikeluarkan oleh kementrian kehutanan data di dalam laporan ini meliputi daerah di luar kawasan hutantemuan ini sangat menggelisahkan karena menunjukkan bahwa tutupan hutan di indonesia kini turun menjadi persen luas daratan turun poin persen sejak hutan alam di indonesia kini seluas hektar lebih dari setengahnya hanya ada tiga provinsi papua kalimantan timur termasuk kalimantan utara dan kalimantan baratanalisis forest watch indonesia menyimpulkan bahwa hutan alam di indonesia ratarata berkurang hektar per tahun antara dan jauh di atas angka yang diberikan oleh kementrian kehutanan lebih dari dari kehilangan tersebut yang terjadi di kalimantan dan sumateradata di laporan tersebut juga menunjukkan bahwa hampir setengah dari hilangnya hutan alam indonesia terjadi di luar areal konsesi laporan tersebut memang tidak menyebutkan penyebab deforestasi di daerah nonkonsesi tetapi umumnya faktor penyebab adalah pertanian kelapa sawit karet dan kebakaran biasanya adalah pendorong utamadalam area konsesi deforestasi disebabkan oleh pengembangan perkebunan kelapa sawit hutan tanaman dan daerah pertambangan area hph iuphhk memiliki tingkat deforestasi terendah meskipun mencakup wilayah terbesar dari hutan alam sementara itu di area hti dan perkebunan kelapa sawit tutupan hutan berkurang signifikan dengan presentase terbesarforest watch indonesia juga melihat penyebab mendasar terjadinya deforestasi di indonesia yakni buruknya tata kelola hutan di lima tempat forest watch indonesia membandingkan indeks deforestasi dengan indeks pengelolaan hutan dari situ ditemukan bahwa daerah dimana indeks tata kelolanya rendah memiliki area yang sudah gundul paling luas dibandingkan daerah lain yang menunjukkan bahwa tata kelola hutan yang buruk mempercepat degradasi sumber daya hutandi sektor pemerintahan laporan ini juga mendokumentasikan praktekpraktek yang patut dipertanyakan dalam sektor kehutanan salah satunya adalah persen dari kawasan konsesi aktif gagal memperoleh baik sertifikasi keberlanjutan ataupun sertifikasi legalitas perusahaan perkebunan kayu hanya menanam sebagian kecil dari hutan yang sudah mereka bukamasalah mendasar kata laporan itu adalah jajaran birokrasi yang diberi tugas mengelola hutan indonesiamasalah kehutanan menjadi semakin kompleks dengan tingkat kapasitas di level bawah termasuk ketidakselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah tulis laporan tersebut sejumlah isu kehutanan tidak segera diselesaikan karena pemerintah seperti kementrian kehutanan tidak memprioritaskan penyelesaian akar penyebab masalahmasalah kehutanan iniforest watch indonesia menyebutkan isu tata kelola hutan ini menjadi isu utama dalam rangka memperbaiki sektor kehutanan indonesia termasuk di dalamnya adalah programprogram untuk menyelesaikan konflik kehutanan melindungi dan memulihkan hutan dan memperkuat pengelolaan hutan sebelum hal ini bisa berjalan indonesia membutuhkan data yang lebih baik dan lebih transparan tentang pemanfaatan hutan undangundang kehutanan yang lebih baik dengan penegakan hukum yang konsisten pengakuan hakhak masyarakat iklim usaha yang sehat dan kompetitif dan lembaga kehutanan yang lebih kuatkelemahan pelaksanaan tata kelola hutan oleh pemerintah secara tidak langsung telah menciptakan ruang untuk praktikprkatik korupsi lanjut laporan tersebut sistem hukum politik dan ekonomi yang korup dan tidak transparan yang memandang sumber daya hutan hanya sebagai sumber pendapatan dan keuntungan berkontribusi besar terhadap degradasi hutan di indonesia kesenjangan karena peran dan kapasitas briorkrat yang kurang baik dalam melaksanakan fungsi pengawasan memberikan kesempatan bagi para pemain bidang kehutanan yang tidak bermoral untuk mengeksploitasi sumber daya hutan secara destruktif

Bagaimana Nasib REDD+ Pasca Peleburan?. Badan baru ini terbentuk lewat Keputusan Presiden No 62/2013 dengan tujuan memastikan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan dan konversi lahan gambut.” Begitulah pembuka berita saya kala badan ini terbentuk, lebih setahun lalu.Sekitar tiga bulan pembentukan itu, lewat Kepres tertanggal 12 Desember 2013, presiden menunjuk Heru Prasetyo, memimpin badan ini. Saat itu, Heru menjabat deputi I UKP4.Kala itu, keseriusan presiden membentuk badan yang diisyaratkan dalam (LoI) dengan Norwegia ini sempat dipertanyakan karena terkesan lambat. Persiapan sekitar tiga tahun, baru lembaga ini lahir.Belum genap dua tahun, nyawa badan ini dicabut alias sudah ‘almarhum’ lewat Peraturan Presiden tentang struktur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada 21 Januari 2015.Bagaimana kelanjutan kerja-kerja badan ini? Akankah upaya penurunan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan lebih baik atau lebih buruk kala dilebur dengan Kementerian LHK?Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, angkat bicara. Meskipun belum ada langkah-langkah detil, tetapi dia berusaha meyakinkan, dengan melekat di satu organ pemerintahan (Kementerian LHK), kata Siti, interaksi dengan daerah akan makin kokoh dalam menjalankan kerja-kerja REDD+. “Makin jejek, tajem, dan kokoh. Koordinasi pemerintah ke daerah itu sering dan itu instrumennya. Kalau badan lepas, itu tidak gampang buat instruksi langsung,” katanya di Jakarta.Tak hanya itu, katanya, dengan peleburan ini lebih baik karena akan berbagi tanggung jawab pendanaan. Untuk hal-hal yang bersifat seperti keilmuan, peningkatan kapasitas masyarakat, monitoring sistem, sampai data base development bisa didanai luar negeri. Ketika berbicara belanja operasional kerja, personil, bisa menggunakan dana APBN. “Itu keungggulan kalau di direktorat jenderal.”Untuk itu, nanti ada semacam dewan penasehat atau (BOD). BOD ini, kata Siti, bisa mendevelop sistem finansial seperti apa yang tak akan tercampur dengan APBN. “Karena memang sistem seperti itu. Nanti silakan bisa dikembangkan, mau super fund, trust fund.”Dari sanalah, sistem keuangan dikembangkan. “Hanya saya gak tahu, setelah jadi nanti, tentu harus berkonsultasi ke menteri keuangan. Saya gak ngerti. Tapi paling tidak kita siapkan konsep-konsep itu sambil jalan.”Bagaimana posisi BOD dalam kementerian ini? Siti mengatakan, hubungan menteri dengan BOD bisa koordinatif atau instruktif. Hubungan board ini ke direktorat, saling melengkapi.Mengenai bentuk dan siapa saja yang bakal ada di BOD ini, menteri menyerahkan urusan desain kepada San Avri Awang, Kepala Balitbang Kementerian LHK. “Misal, ada perguruan tinggi, akademisi, LSM, kerja sama teknik luar negeri.”Para pihak yang duduk di BOD ini, katanya, orang-orang bebas jadi semacam . “Bukan atas perintah kita. Ia akan pengaruhi cara berpikir saya. Independen. Yang tidak represif, tak ada intrik, tak ada .”Siti membuat BOD ini guna menjawab isi (LoI) yang menyatakan mesti ada badan independen. “Yang diminta Norwagia itu independen. Agar orang yang menghadap ke presiden, dalam hal ini saya, boleh ada agenda terselubung.” Dia tak keberatan, kala bertemu dengan presidenpun bersama koordinator BOD. “Saya ada masalah.”Terkait peleburan, bagaimana komunikasi dengan Norwegia? Menurut dia, sudah mengundang dan bertemu Duta Besar Norwegia. “Terus saya bicara dengan Menlu Retno. Saya jelaskan dan minta tolong, keliatan bisa-bisa salah mengerti soal ini. Ada arahan dari presiden harus hindari tumpang tindih. Saya minta tolong didiplomasikan dengan baik,” ujar dia.Siti mengatakan, kala penyusunan LoI memang perlu karena Kementerian Kehutanan dianggap tak reform. Saat ini, Kementerian LHK bertekad mengubah diri. “Paling tidak harus ke sana. Tak ada pilihan lain karena memang harus berubah. Orientasi kerja harus berubah.”Guna mendapatkan sosok-sosok kuat dalam memegang urusan perubahan iklim dan penegakan hukum di kementerian, pemilihan sang direktur jenderal pun terbuka buat umum. “Bisa swasta, LSM, bisa siapa saja yang layak,” katanya.Lalu, apa juga tanggapan dari orang-orang BP REDD+ kala badan ini ‘mati’ mendadak? Heru Prasetyo, mantan kepala badan yang baru likuidasi ini mengatakan, perpres itu mengatur Kementerian LHK dengan memasukkan pasal yang menyatakan, membatalkan dan mencabut Perpres 62/2013, yang menjadikan BP REDD+. “Jadi, kalau bicara BP REDD+, tugas dan fungsi diambil alih Kementerian LHK sejak 21 Januari 2015,” katanya.Anehnya, dalam aturan peralihan tak mengatur jelas soal BP REDD+. “Peraturan peralihan hanya menyebutkan seluruh jabatan yang ada……Yang dibilangin hanya Kementerian LHK. Tak ada pasal lain yang atur fungsi dan peran BP REDD+ selama masa transisi itu.”Artinya, kata Heru, BP REDD+, bisa menjalankan fungsi sampai terbentuk perpres baru. “Ini satu pandangan. Ada juga pandangan, tidak ada aktivitas lagi karena tugas dan fungsi sudah tak ada.” Yang jelas, kata Heru, sesuai peraturan tadi, jabatan-jabatan BP REDD+ tak ada lagi.Sejak ada Satgas REDD+ dan BP REDD+, kata Heru, dunia melihat Indonesia terbuka dalam tataran REDD+, baik soal REDD+ , keterbukaan dan dialog dengan banyak orang. Seharusnya, Indonesia bangga. Heru pun tak bisa memastikan apakah setelah lebur di Kementerian LHK hal-hal itu akan berjalan konsisten atau tidak.“Apakah Kementerian LHK sekarang sama dengan yang lalu? Saya tak bisa berikan penilaian karena bukan pemerhati. Saya pegiat REDD+. Kalau memang LHK bisa berubah dan mampu tangani spesifik seperti ini bisa lanjut. Kalau gagal, dan yang terjadi business as usual dari birokrasi ya…”Dia mencontohkan, kerja-kerja di kementerian yang mandek mesipun sudah puluhan tahun. Salah satu KPH. Konsep itu, kata Heru, sudah ada sejak 1984 dan mulai dikembangkan di luar Jawa. “Dari 1984 sampai 2014, KPH jalan. Andai kata perilaku masih sama ya jalan…Ini satu contoh saja,” ujar dia.Menurut Heru, dalam menggabungkan satu badan atau lembaga, jika hanya memikirkan agar tak tumpang tindih, itu suatu hal mudah. Yang sulit itu, katanya, bagaimana konsep bisa jalan. “Itu yang perlu ilmu. BP REDD+, coba buat lebih efektif di lapangan.”Mengenai pembuatan perpres, apakah harus mengacu LoI? “Harusnya, kalau kita sehat, waras, lihat dari masing-masing.” Kemudian dicari solusi yang paling pas untuk dua hal itu. “Kalau di sini paling banyak masak di-? tak dilakukan? Kalau memang dua-duanya benefit banyak, ya mikir lagi, bagaimana memanfaatkan dua itu jangan saling melemahkan,” ucap Heru.Terkait peleburan BP REDD+ ini, bagaimana kaitan dengan LoI? “Pengalihan tugas BP REDD+ ini tak sesuai dengan LoI. Karena dalam LoI kalimat tertulis dan ditandatangani Menlu dan Menteri Norwegia, itu spesifik buat implementasikan REDD+,” kata Heru.Untuk itu, tak ada keraguan Heru kala peleburan badan ini jelas-jelas tak sesuai LoI. “Kriteria badan itu, koordinasi dan lapor langsung kepada presiden. KLHK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.”Apalagi kalau dikaitkan tugas Kementerian LHK itu menjalankan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. “Artinya, KLHK tak menuhi syarat dalam Pasal 6 LoI tadi karena bukan badan khusus yang bisa jalankan REDD+. Perpres 16 itu juga tak khusus atur BP REDD+ tapi buat atur LHK.”Dalam LoI, katanya, para pihak , baik Indonesia maupun Norwegia, bisa saja membatalkan kapanpun melalui tertulis. Dalam perspektif hukum, kata Heru, LoI ini termasuk hukum lunak (), tak mengikat. “Dalam isi LoI juga harus dituangkan dalam perjanjian lebih lanjut dengan para pihak. Tak ada sanksi apapun. Apakah bisa modifikasi? Bisa mungkin saja.”Meskipun LoI tak ada sanksi, bukan berarti bisa melanggar begitu saja. Mas Achmad Santosa, mantan Deputi UKP4 mengatakan, secara etika hubungan luar negeri seharusnya memberitahu ke Kementerian Luar Negeri. Nanti, Kemenlu yang akan berkomunikasi dengan Norwegia.Peleburan badan inipun mendapat tanggapan dari kalangan organisasi masyarakat sipil dan akademisi. Teguh Surya dari Greenpeace Indonesia mengatakan, seharusnya pencapaian target penurunan emisi khusus sektor kehutanan dan penggunaan lahan bisa lebih terarah, terukur dan terkoordinasi dengan baik. Dengan begitu, peleburan ini memberikan makna positif bagi Indonesia bukan hanya perdebatan eksistensi kelembagaan.Pada masa transisi, katanya, KLHK harus menyiapkan skenario transisi terbaik agar proses peralihan berjalan mulus. Belajar dari pengalaman, proses transisi sering terganjal pada hal-hal bersifat politis. Untuk itu, katanya, dukungan BP REDD+ terhadap kebijakan baru ini sangat menentukan proses transisi.Selain itu, katanya, perlu ada kepastian bahwa kerja-kerja dan komitmen BP REDD+ yang sedang berjalanpun, tidak terganggu. “Banyak terobosan positif sedang dikerjakan BP REDD+.”Dengan peleburan ini, kata Teguh, salah satu tantangan pada kewenangan berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga. Sebab, dimensi perubahan iklim sangat luas.Tak jauh beda dengan Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Dia berharap, proses pelembagaan tugas pokok dan fungsi BP REDD+ dan DNPI lancar dan segera berjalan sesuai harapan. Termasuk,BP REDD+ sebagai wali data peta adat. Karena BP REDD+ lebur ke KLHK, seharusnya tugas dan fungsi walidata peta wilayah adat otomatis menjadi tugas dan fungsi kementerian ini.Avi Mahaningtyas, dari Climate and land Use Alliance menilai, akan baik bagi kementerian menerapkan kerja-kerja dari bawah seperti yang sudah dilakukan BP REDD+ sebagai dasar bagi manajemen tata kelola dan reformasi kehutanan maupun sumber daya alam. Semua itu, katanya, akan membantu Menteri LHK, Siti Nurbaya, agar kementerian ini fokus–termasuk prioritas melakukan perubahan, dan berkoordinasi bersama kementerian-kementerian lain.Menteri LHK, kata Avi, akan sangat berperan dalam membantu presiden menjalankan komitmen dan meningkatkan kepemimpinan Indonesia dalam menangani perubahan iklim dari mengurangi deforestasi. “Jadi, bantuan semua orang dapat diberikan kepada Siti Nurbaya, demi melihat perubahan di dalam pemerintahan ini,” katanya.Untuk itu, lebih baik membantu menteri baru dalam melanjutkan kerja-kerja penting, seperti perizinan, audit kepatuhan pada konsesi perkebunan dan izin-izin kehutanan, pemetaan wilayah adat. Juga implementasi putusan MK 35, satu peta, MRV, pengawasan dan monitoring kebakaran hutan, pengurangan deforestasi sampai pengukuhan kawasan hutan di bawah koordinasi KPK.Deni Bram, pengajar Hukum Lingkungan Universitas Tarumanagara mengatakan, secara struktur hirarki perpres lebih tinggi dari LoI. Namun, terpenting saat ini bukan soal ratifikasi justru harus perubahan secara substansil. “Mari kita mulai “pemutihan” dan aksi nyata terkait perubahan iklim saat ini.”Menyangkut, BP REDD+ selaku wali data sementara peta adat, Deni menilai, tak masalah. “AMAN tidak perlu gusar karena itu mengikat pada program dan dipastikan tidak berubah selama dasar hukum masih valid.”Menurut dia, program REDD+ yang berjalan tak seketika batal demi hukum dengan peleburan institusinya. Bahkan, katanya, bisa menjadi momentum bagi pemerintah menguatkan pelaksanakan MK 35.

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

kebijakan dan pemerintahan

bagaimana nasib redd pasca peleburan badan baru ini terbentuk lewat keputusan presiden no dengan tujuan memastikan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi degradasi hutan dan konversi lahan gambut begitulah pembuka berita saya kala badan ini terbentuk lebih setahun lalusekitar tiga bulan pembentukan itu lewat kepres tertanggal desember presiden menunjuk heru prasetyo memimpin badan ini saat itu heru menjabat deputi i ukpkala itu keseriusan presiden membentuk badan yang diisyaratkan dalam loi dengan norwegia ini sempat dipertanyakan karena terkesan lambat persiapan sekitar tiga tahun baru lembaga ini lahirbelum genap dua tahun nyawa badan ini dicabut alias sudah almarhum lewat peraturan presiden tentang struktur kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pada januari bagaimana kelanjutan kerjakerja badan ini akankah upaya penurunan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan lebih baik atau lebih buruk kala dilebur dengan kementerian lhkmenteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya angkat bicara meskipun belum ada langkahlangkah detil tetapi dia berusaha meyakinkan dengan melekat di satu organ pemerintahan kementerian lhk kata siti interaksi dengan daerah akan makin kokoh dalam menjalankan kerjakerja redd makin jejek tajem dan kokoh koordinasi pemerintah ke daerah itu sering dan itu instrumennya kalau badan lepas itu tidak gampang buat instruksi langsung katanya di jakartatak hanya itu katanya dengan peleburan ini lebih baik karena akan berbagi tanggung jawab pendanaan untuk halhal yang bersifat seperti keilmuan peningkatan kapasitas masyarakat monitoring sistem sampai data base development bisa didanai luar negeri ketika berbicara belanja operasional kerja personil bisa menggunakan dana apbn itu keungggulan kalau di direktorat jenderaluntuk itu nanti ada semacam dewan penasehat atau bod bod ini kata siti bisa mendevelop sistem finansial seperti apa yang tak akan tercampur dengan apbn karena memang sistem seperti itu nanti silakan bisa dikembangkan mau super fund trust funddari sanalah sistem keuangan dikembangkan hanya saya gak tahu setelah jadi nanti tentu harus berkonsultasi ke menteri keuangan saya gak ngerti tapi paling tidak kita siapkan konsepkonsep itu sambil jalanbagaimana posisi bod dalam kementerian ini siti mengatakan hubungan menteri dengan bod bisa koordinatif atau instruktif hubungan board ini ke direktorat saling melengkapimengenai bentuk dan siapa saja yang bakal ada di bod ini menteri menyerahkan urusan desain kepada san avri awang kepala balitbang kementerian lhk misal ada perguruan tinggi akademisi lsm kerja sama teknik luar negeripara pihak yang duduk di bod ini katanya orangorang bebas jadi semacam bukan atas perintah kita ia akan pengaruhi cara berpikir saya independen yang tidak represif tak ada intrik tak ada siti membuat bod ini guna menjawab isi loi yang menyatakan mesti ada badan independen yang diminta norwagia itu independen agar orang yang menghadap ke presiden dalam hal ini saya boleh ada agenda terselubung dia tak keberatan kala bertemu dengan presidenpun bersama koordinator bod saya ada masalahterkait peleburan bagaimana komunikasi dengan norwegia menurut dia sudah mengundang dan bertemu duta besar norwegia terus saya bicara dengan menlu retno saya jelaskan dan minta tolong keliatan bisabisa salah mengerti soal ini ada arahan dari presiden harus hindari tumpang tindih saya minta tolong didiplomasikan dengan baik ujar diasiti mengatakan kala penyusunan loi memang perlu karena kementerian kehutanan dianggap tak reform saat ini kementerian lhk bertekad mengubah diri paling tidak harus ke sana tak ada pilihan lain karena memang harus berubah orientasi kerja harus berubahguna mendapatkan sosoksosok kuat dalam memegang urusan perubahan iklim dan penegakan hukum di kementerian pemilihan sang direktur jenderal pun terbuka buat umum bisa swasta lsm bisa siapa saja yang layak katanyalalu apa juga tanggapan dari orangorang bp redd kala badan ini mati mendadak heru prasetyo mantan kepala badan yang baru likuidasi ini mengatakan perpres itu mengatur kementerian lhk dengan memasukkan pasal yang menyatakan membatalkan dan mencabut perpres yang menjadikan bp redd jadi kalau bicara bp redd tugas dan fungsi diambil alih kementerian lhk sejak januari katanyaanehnya dalam aturan peralihan tak mengatur jelas soal bp redd peraturan peralihan hanya menyebutkan seluruh jabatan yang adayang dibilangin hanya kementerian lhk tak ada pasal lain yang atur fungsi dan peran bp redd selama masa transisi ituartinya kata heru bp redd bisa menjalankan fungsi sampai terbentuk perpres baru ini satu pandangan ada juga pandangan tidak ada aktivitas lagi karena tugas dan fungsi sudah tak ada yang jelas kata heru sesuai peraturan tadi jabatanjabatan bp redd tak ada lagisejak ada satgas redd dan bp redd kata heru dunia melihat indonesia terbuka dalam tataran redd baik soal redd keterbukaan dan dialog dengan banyak orang seharusnya indonesia bangga heru pun tak bisa memastikan apakah setelah lebur di kementerian lhk halhal itu akan berjalan konsisten atau tidakapakah kementerian lhk sekarang sama dengan yang lalu saya tak bisa berikan penilaian karena bukan pemerhati saya pegiat redd kalau memang lhk bisa berubah dan mampu tangani spesifik seperti ini bisa lanjut kalau gagal dan yang terjadi business as usual dari birokrasi yadia mencontohkan kerjakerja di kementerian yang mandek mesipun sudah puluhan tahun salah satu kph konsep itu kata heru sudah ada sejak dan mulai dikembangkan di luar jawa dari sampai kph jalan andai kata perilaku masih sama ya jalanini satu contoh saja ujar diamenurut heru dalam menggabungkan satu badan atau lembaga jika hanya memikirkan agar tak tumpang tindih itu suatu hal mudah yang sulit itu katanya bagaimana konsep bisa jalan itu yang perlu ilmu bp redd coba buat lebih efektif di lapanganmengenai pembuatan perpres apakah harus mengacu loi harusnya kalau kita sehat waras lihat dari masingmasing kemudian dicari solusi yang paling pas untuk dua hal itu kalau di sini paling banyak masak di tak dilakukan kalau memang duaduanya benefit banyak ya mikir lagi bagaimana memanfaatkan dua itu jangan saling melemahkan ucap heruterkait peleburan bp redd ini bagaimana kaitan dengan loi pengalihan tugas bp redd ini tak sesuai dengan loi karena dalam loi kalimat tertulis dan ditandatangani menlu dan menteri norwegia itu spesifik buat implementasikan redd kata heruuntuk itu tak ada keraguan heru kala peleburan badan ini jelasjelas tak sesuai loi kriteria badan itu koordinasi dan lapor langsung kepada presiden klhk berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presidenapalagi kalau dikaitkan tugas kementerian lhk itu menjalankan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan artinya klhk tak menuhi syarat dalam pasal loi tadi karena bukan badan khusus yang bisa jalankan redd perpres itu juga tak khusus atur bp redd tapi buat atur lhkdalam loi katanya para pihak baik indonesia maupun norwegia bisa saja membatalkan kapanpun melalui tertulis dalam perspektif hukum kata heru loi ini termasuk hukum lunak tak mengikat dalam isi loi juga harus dituangkan dalam perjanjian lebih lanjut dengan para pihak tak ada sanksi apapun apakah bisa modifikasi bisa mungkin sajameskipun loi tak ada sanksi bukan berarti bisa melanggar begitu saja mas achmad santosa mantan deputi ukp mengatakan secara etika hubungan luar negeri seharusnya memberitahu ke kementerian luar negeri nanti kemenlu yang akan berkomunikasi dengan norwegiapeleburan badan inipun mendapat tanggapan dari kalangan organisasi masyarakat sipil dan akademisi teguh surya dari greenpeace indonesia mengatakan seharusnya pencapaian target penurunan emisi khusus sektor kehutanan dan penggunaan lahan bisa lebih terarah terukur dan terkoordinasi dengan baik dengan begitu peleburan ini memberikan makna positif bagi indonesia bukan hanya perdebatan eksistensi kelembagaanpada masa transisi katanya klhk harus menyiapkan skenario transisi terbaik agar proses peralihan berjalan mulus belajar dari pengalaman proses transisi sering terganjal pada halhal bersifat politis untuk itu katanya dukungan bp redd terhadap kebijakan baru ini sangat menentukan proses transisiselain itu katanya perlu ada kepastian bahwa kerjakerja dan komitmen bp redd yang sedang berjalanpun tidak terganggu banyak terobosan positif sedang dikerjakan bp redddengan peleburan ini kata teguh salah satu tantangan pada kewenangan berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga sebab dimensi perubahan iklim sangat luastak jauh beda dengan abdon nababan sekjen aliansi masyarakat adat nusantara aman dia berharap proses pelembagaan tugas pokok dan fungsi bp redd dan dnpi lancar dan segera berjalan sesuai harapan termasukbp redd sebagai wali data peta adat karena bp redd lebur ke klhk seharusnya tugas dan fungsi walidata peta wilayah adat otomatis menjadi tugas dan fungsi kementerian iniavi mahaningtyas dari climate and land use alliance menilai akan baik bagi kementerian menerapkan kerjakerja dari bawah seperti yang sudah dilakukan bp redd sebagai dasar bagi manajemen tata kelola dan reformasi kehutanan maupun sumber daya alam semua itu katanya akan membantu menteri lhk siti nurbaya agar kementerian ini fokustermasuk prioritas melakukan perubahan dan berkoordinasi bersama kementeriankementerian lainmenteri lhk kata avi akan sangat berperan dalam membantu presiden menjalankan komitmen dan meningkatkan kepemimpinan indonesia dalam menangani perubahan iklim dari mengurangi deforestasi jadi bantuan semua orang dapat diberikan kepada siti nurbaya demi melihat perubahan di dalam pemerintahan ini katanyauntuk itu lebih baik membantu menteri baru dalam melanjutkan kerjakerja penting seperti perizinan audit kepatuhan pada konsesi perkebunan dan izinizin kehutanan pemetaan wilayah adat juga implementasi putusan mk satu peta mrv pengawasan dan monitoring kebakaran hutan pengurangan deforestasi sampai pengukuhan kawasan hutan di bawah koordinasi kpkdeni bram pengajar hukum lingkungan universitas tarumanagara mengatakan secara struktur hirarki perpres lebih tinggi dari loi namun terpenting saat ini bukan soal ratifikasi justru harus perubahan secara substansil mari kita mulai pemutihan dan aksi nyata terkait perubahan iklim saat inimenyangkut bp redd selaku wali data sementara peta adat deni menilai tak masalah aman tidak perlu gusar karena itu mengikat pada program dan dipastikan tidak berubah selama dasar hukum masih validmenurut dia program redd yang berjalan tak seketika batal demi hukum dengan peleburan institusinya bahkan katanya bisa menjadi momentum bagi pemerintah menguatkan pelaksanakan mk

Memprihatinkan, Dalam Lima Tahun Deforestasi Ekosistem Leuser Bertambah Lebih Dua kali Lipat. Laju kehilangan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser yang terletak di provinsi Sumatera Utara dan Aceh dilaporkan telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Faktor penebangan hutan, perambahan dan konversi hutan untuk kepentingan perkebunan menjadi sebab dari hilangnya hutan.Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan minggu ini, melaporkan bahwa 80.316 hektar hutan hilang antara tahun 2008 dan 2013, peningkatan tajam dari 30.830 hektar antara 2002 dan 2008. Penilaian tersebut didasarkan pada analisis dari data satelit NASA yang diterbitkan oleh peneliti yang dipimpin oleh Matt Hansen dari University of Maryland.“Hutan Leuser yang berharga ini sangat penting bagi kelangsungan hidup orangutan sumatera, harimau sumatera, gajah sumatera dan badak Sumatera -. Meski telah dilindungi secara hukum, tetap saja kerusakan hutan tetap berjalan,” jelas Helen Buckland, Direktur Sumatran Orangutan Society.Lebih buruk lagi, tambah Buckland, sebagian dari blok Leuser akan segera dialihfungsikan untuk logging, pengembangan perkebunan, dan pertambangan, yang menyebabkan kondisi ekosistem dan satwa liar penghuninya semakin beresiko.Sebagian dari kawasan ekosistem Leuser secara hukum telah ditetapkan sebagai Taman Nasional, namun masa depan dari keseluruhan ekosistem ini masih jauh dari terlindung. Ekosistem ini merupakan jantung dan pemberi jasa lingkungan terbesar bagi sebagian wilayah di provinsi Sumatera Utara dan Aceh.Seperti yang diberitakan di sebelumnya, beberapa kali tindakan ilegal logging dapat digagalkan oleh . Taman Nasional Gunung Leuser sendiri baru saja memperingati hari jadinya yang 35 tahun pada tanggal 6 Maret yang lalu.Diluar tindak pencegahan illegal logging, para naturalis lebih mengkuatirkan usulan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh yang telah berjalan selama bertahun-tahun ini. Lobi yang intensif dari perusahaan kepada pemerintah akan memungkinkan pembukaan hutan yang sebelumnya terlarang untuk perkebunan, penebangan, dan konsesi pertambangan.Perubahan RTRWA akan memberi akses terhadap pembukaan jalan yang membelah kawasan ekosistem. Pembukaan jalan pada akhirnya akan menjadi akses bagi masuknya para okupan lahan dan kepentingan industri. Hutan akan terancam dengan fragmentasi. “Kami dan rekan-rekan masyarakat sipil bersatu untuk melawan rencana pembukaan jalan, pertambangan emas, dan perkebunan pulp dan kertas dan kelapa sawit dalam ekosistem,” lanjut Buckland.“Jika rencana tersebut terealisir, kita bisa melihat bahwa spesies ikonik akan punah hanya dalam beberapa tahun. Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor akan bertambah. Resiko kebencanaan akan terjadi jika daerah sensitif seperti lereng curam, daerah aliran sungai dan lahan gambut penuh karbon dibuka dan dikonversi.”Sumatera telah kehilangan hampir seperempat dari hutan dan lebih dari 40 persen dari lahan gambut selama periode 2000 dan 2010. Deforestasi ini merupakan tingkat deforestasi tertinggi dari setiap pulau utama selama periode tersebut. Konversi untuk pulp dan kertas, kayu, dan produksi minyak sawit adalah pemicu terbesar hilangnya hutan alam.

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim

memprihatinkan dalam lima tahun deforestasi ekosistem leuser bertambah lebih dua kali lipat laju kehilangan hutan di kawasan ekosistem leuser yang terletak di provinsi sumatera utara dan aceh dilaporkan telah meningkat lebih dari dua kali lipat faktor penebangan hutan perambahan dan konversi hutan untuk kepentingan perkebunan menjadi sebab dari hilangnya hutandalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan minggu ini melaporkan bahwa hektar hutan hilang antara tahun dan peningkatan tajam dari hektar antara dan penilaian tersebut didasarkan pada analisis dari data satelit nasa yang diterbitkan oleh peneliti yang dipimpin oleh matt hansen dari university of marylandhutan leuser yang berharga ini sangat penting bagi kelangsungan hidup orangutan sumatera harimau sumatera gajah sumatera dan badak sumatera meski telah dilindungi secara hukum tetap saja kerusakan hutan tetap berjalan jelas helen buckland direktur sumatran orangutan societylebih buruk lagi tambah buckland sebagian dari blok leuser akan segera dialihfungsikan untuk logging pengembangan perkebunan dan pertambangan yang menyebabkan kondisi ekosistem dan satwa liar penghuninya semakin beresikosebagian dari kawasan ekosistem leuser secara hukum telah ditetapkan sebagai taman nasional namun masa depan dari keseluruhan ekosistem ini masih jauh dari terlindung ekosistem ini merupakan jantung dan pemberi jasa lingkungan terbesar bagi sebagian wilayah di provinsi sumatera utara dan acehseperti yang diberitakan di sebelumnya beberapa kali tindakan ilegal logging dapat digagalkan oleh taman nasional gunung leuser sendiri baru saja memperingati hari jadinya yang tahun pada tanggal maret yang laludiluar tindak pencegahan illegal logging para naturalis lebih mengkuatirkan usulan revisi rencana tata ruang wilayah rtrw aceh yang telah berjalan selama bertahuntahun ini lobi yang intensif dari perusahaan kepada pemerintah akan memungkinkan pembukaan hutan yang sebelumnya terlarang untuk perkebunan penebangan dan konsesi pertambanganperubahan rtrwa akan memberi akses terhadap pembukaan jalan yang membelah kawasan ekosistem pembukaan jalan pada akhirnya akan menjadi akses bagi masuknya para okupan lahan dan kepentingan industri hutan akan terancam dengan fragmentasi kami dan rekanrekan masyarakat sipil bersatu untuk melawan rencana pembukaan jalan pertambangan emas dan perkebunan pulp dan kertas dan kelapa sawit dalam ekosistem lanjut bucklandjika rencana tersebut terealisir kita bisa melihat bahwa spesies ikonik akan punah hanya dalam beberapa tahun bencana alam seperti banjir dan tanah longsor akan bertambah resiko kebencanaan akan terjadi jika daerah sensitif seperti lereng curam daerah aliran sungai dan lahan gambut penuh karbon dibuka dan dikonversisumatera telah kehilangan hampir seperempat dari hutan dan lebih dari persen dari lahan gambut selama periode dan deforestasi ini merupakan tingkat deforestasi tertinggi dari setiap pulau utama selama periode tersebut konversi untuk pulp dan kertas kayu dan produksi minyak sawit adalah pemicu terbesar hilangnya hutan alam

REDD+, Sejauh Mana Keberhasilannya di Indonesia?. Didorong oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim tahun 2007 [1] diadopsilah program yang sekarang dikenal dengan nama REDD+ (), atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (plus) Konservasi. Tujuan REDD+ adalah “menghitung nilai dari karbon yang tersimpan di hutan, serta menawarkan insentif bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi dari lahan hutan dan tertarik untuk berinvestasi di jalur rendah karbon dalam rangka pembangunan berkelanjutan.” [2]Dengan kata lain, REDD+ menyediakan kerangka kerja antar negara, termasuk pelibatan negara berkembang untuk mendapatkan bayaran (lewat sejumlah komitmen pembayaran berbasis kinerja, yang tergantung pada kesepakatan antara negara) untuk mengurangi laju deforestasi. Dana pembayaran ini mungkin berasal dari anggaran bantuan luar negeri dari negara-negara seperti Norwegia dan Australia, investasi dari perusahaan swasta, atau kombinasi keduanya. [3] [4]Indonesia dan Norwegia menandatangani perjanjian bilateral REDD+ pada tahun 2010. [5] Berdasarkan perjanjian ini, Indonesia berjanji untuk mengurangi emisi karbon melalui penciptaan lembaga pemantauan dan pembatasan penggunaan lahan baru, serta penegakan ketat dari UU tentang Kehutanan. [6] Sebagai gantinya, pemerintah Norwegia akan membayar pemerintah Indonesia hingga $ 1 miliar, tergantung pada seberapa jauh target pengurangan emisi bertemu. [7] “Implementasi,” yang merupakan dasar penting dengan membentuk kelembagaaan REDD+ di Indonesia, membangun sistem independen untuk pemantauan, pelaporan dan verifikasi tingkat deforestasi (dikenal sebagai MRV) dan mekanisme untuk memberikan pembayaran., “Transformasi,” akan menguji strategi untuk mengatasi sumber utama emisi karbon di dua provinsi percontohan, peningkatan penegakan hukum dan pelaksanaan larangan tebang (moratorium) hutan selama dua tahun di konsesi-konsesi baru secara nasional. Moratorium diberlakukan pada tahun 2011 dan diperpanjang pada tahun 2013.[8], “Kontribusi untuk memverifikasi penurunan emisi” yang akan melihat kelayakan Indonesia untuk menerima sebagian besar paket pembayaran, yaitu $ 800 juta, sesuai dengan target pengurangan emisi yang ditetapkan. [9]Perjanjian Indonesia-Norwegia REDD+ merupakan terobosan dalam beberapa cara. , $ 1 miliar dijanjikan oleh Norwegia, mewakili jumlah terbesar dari uang yang pernah dijanjikan oleh satu negara untuk mengurangi laju deforestasi di Indonesia, dan jumlah terbesar di antara 21 negara yang saat ini disetujui untuk menerima dana REDD+. [10] , perjanjian memberikan dorongan untuk mereformasi aturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan penggunaan lahan. Undang-Undang Kehutanan telah lama dianggap tidak efektif di Indonesia, kurang memberikan ruang bagi partisipasi publik serta masih menyisakan sejumlah celah yang sering memperburuk situasi, alih-alih memecahkannya.Sebagai contoh, sebuah aturan 1998 tentang pembatasan penguasaan lahan oleh perusahan sawit maksimal 20.000 hektar per provinsi. [11] Aturan ini menjadi preseden buruk, saat beberapa perusahaan menggunakan ini untuk memperluas secepat mungkin penguasaan lahan lewat cara ilegal, perampasan tanah, melakukan praktek tebas bakar () dan bergerak sesegera mungkin untuk mengumpulkan dana lewat pelepasan perdana di bursa saham. [12], penandatanganan perjanjian adalah puncak akumulasi dari bebagai keputusan tentang REDD+, dimulai sejak Konferensi Perubahan Iklim PBB Bali 2007, [13] dan terus berlanjut sampai 2009, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan komitmen sukarela pertama oleh negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di KTT G20. [14]Baru kali ini dalam sejarah, sebuah komitmen pengurangan deforestasi di suatu negara (dalam hal ini Indonesia) dan kontribusinya terhadap perubahan iklim menjadi perhatian utama dari berbagai badan dan media internasional. [15] [16]Dunia melihat bentuk kesepakatan antara Indonesia-Norwegia adalah bentuk ujian bagaimana model yang dibangun bisa terwujud, dan menjadi cetak biru bagi berbagai kemitraan bilateral di masa depan, termasuk model pembiayaan skala besar pasar emisi karbon. [17]Jika melihat semata-mata dari dasar perhitungan emisi karbon, kemitraan dapat dikatakan telah gagal. Data citra satelit menunjukkan laju deforestasi Indonesia justru meningkat pada tahun 2011 dan 2012, saat perjanjian mulai berjalan. [18]Implementasi perjanjian juga telah penuh dengan penundaan. Sebuah lembaga tingkat kabinet khusus untuk REDD+ (Badan Pelaksana REDD+/ BP REDD+) baru didirikan pada Agustus 2013, tiga tahun setelah penandatanganan perjanjian itu, dan staf kerja tidak diangkat sampai Juni 2014. [19]FREDDI, mekanisme yang diusulkan untuk mendistribusikan pembayaran, tetap non operasional, yang berarti bahwa tidak ada cara untuk menghargai provinsi yang berhasil mengurangi tingkat emisi mereka. [20]Akibatnya, karena berbagai kemunduran ini, Norwegia hanya merilis dana sekitar $ 50 juta ke Indonesia. Dana ini adalah bagian dana untuk mendukung berbagai persiapan, dan bukan sebagai imbalan atas kinerja pengurangan emisi. [21]Di sisi lain, tentunya tidak adil semata-mata menilai efektivitas model REDD+ hanya dengan melihat dari sisi kinerjanya, apalagi di Indonesia, sebuah negara yang amat kompleks. Beberapa pengamat menunjukkan bahwa program REDD+ serupa [22] telah lebih berhasil di Brasil untuk mengurangi laju deforestasi, [23] karena negara ini dianggap lebih memiliki dasar legislatif yang lebih kuat dalam perangkat reformasinya. [24]Selain itu, meski janji Norwegia sebesar $ 1 miliar, tidak diragukan lagi sebagai sosok yang besar dan menarik, hal itu tidak berarti jika dibandingkan dengan hasil ekspor minyak sawit Indonesia sebesar $ 18,9 miliar per tahunnya [25], belum lagi pendapatan yang dihasilkan oleh produk lain dari deforestasi seperti kayu dan kertas. Disisi lain, prospek pasar karbon swasta skala besar dalam beberapa tahun ini telah memudar dan tidak setara dengan nilai ekspor komoditas tersebut. [26]Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa tanpa perubahan dan reformasi dari praktek bisnis sektor perkebunaan sawit dan industri ektraktif berbasis hutan, tidaklah realistis untuk mengharap turunnya laju deforestasi hanya melalui satu insentif yaitu sisi finansial saja.Dalam pandangan tersebut, perjanjian REDD+ harus dievaluasi, tidak semata dilihat dari berapa banyak emisi karbon yang terjadi, namun berapa banyak inisiatif ini telah meletakkan dasar bagi perkembangan di masa depan. Dari kacamata ini hasilnya terlihat lebih positif.Satgas REDD+ yang kemudian berubah menjadi BP REDD+ telah memiliki pengaruh politik di dalam tubuh pemerintahan dalam melakukan pengawasan. [27] Salah satu keberhasilan BP REDD+ adalah mampu menjangkau dan bekerjasama dengan para Gubernur di tingkat provinsi untuk melaksanakan program menggalang dukungan dari pengurangan emisi karbon. [28]Perjanjian REDD+ juga meningkatkan transparansi dan menciptakan alat penting untuk pemantauan dan kolaborasi. Salah satu alat ini adalah yang mengkonsolidasikan data izin penggunaan lahan dari berbagai sektor untuk pertama kalinya dalam peta tataguna hutan dan lahan gambut di Indonesia. [29]Satu proses penting dalam perubahan ini yaitu mengirim pesan kepada kementerian yang selama ini berhubungan dengan pengelolaan hutan di Indonesia yaitu Kementerian Kehutanan, yang selama ini terkenal karena korupsi, praktek tidak transparan, dan banyaknya oknum yang mengambil keuntungan dari praktek bisnis eksploitatif . [30] Dengan kerja sama bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BP REDD+ telah berhasil secara signifikan menambah jumlah tersangka kasus kejahatan kehutanan ke pengadilan. [31]Satu hal terpenting dari kesepakatan REDD+ adalah membongkar paradigma lama antara negara donor dengan negara yang mendapat bantuan. Pendekatan baru ini telah memungkinkan pemerintah Indonesia untuk memikirkan ke arah mana reformasi diarahkan dan dilaksanakan. [32] Pendekatan ini membuka pintu bagi proses perubahan mandiri dan organik, bukan reformasi jangka pendek yang didorong oleh donor eksternal.Perubahan pemerintahan dari Presiden SBY kepada Presiden Jokowi pada tahun 2014 menyajikan banyak pertanyaan tentang masa depan pelaksanaan REDD+. Banyak inisiatif REDD+ yang diperkenalkan di bawah instruksi Presiden era SBY telah dibalik oleh pemerintahan baru. [33] Sebagai contoh pada bulan Januari 2015 BP REDD+ dilebur dan ditempatkan sebagai bagian dari kementerian baru, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). [34]Langkah ini dapat bersifat negatif terhadap kemandirian dan efektivitas REDD+ di masa depan, termasuk inisiatif yang telah dirintis seperti “” dan FREDDI yang masih perlu untuk diformalkan dan dilembagakan. Salah satu kekuatiran adalah inisiatif ini akan dirusak oleh unsur dalam pemerintahan yang mendukung dan anti perubahan, [35] situasi yang kerap terjadi saat dukungan terhadap konservasi hutan masih sering dianggap sebagai agenda LSM dan sedikit kalangan pejabat pemerintah. [36]Masih belum adanya basis dukungan signifikan untuk pelaksanaan konservasi hutan dari kalangan birokrasi yang lebih luas dan masyarakat Indonesia secara umum, ditambah dengan kuatnya lobi dari konglomerat, pengusaha minyak sawit dan industri ektraktif di dalam arena politik juga menjadi faktor signifikan yang dapat menyebabkan inisiatif REDD+ mundur ke belakang. [37]Saat ini sandaran dukungan hanya berada pada pejabat tingkat atas yaitu keputusan dari Presiden dan Menteri KLHK.Jika pada tahun 2009 dalam pertemuan G20, Presiden SBY telah membuat komitmen berani untuk mengurangi emisi gas rumah sekurang-kurangnya 26 persen pada tahun 2020. [38] maka dengan melihat tingkat deforestasi terbaru sangat mungkin bahwa target ini akan terpenuhi. [39] Saat ini, menjadi penting bagi pemerintahan Presiden Jokowi untuk memperkuat inisiatif yang telah terbangun di bawah pemerintahan sebelumnya dalam rangka menegaskan komitmen Indonesia terhadap REDD+ serta mempertahankan kredibilitasnya di mata dunia internasional.Presiden Jokowi dan administraturnya dapat memulai dengan mereformasi sistem perizinan penggunaan lahan dan konsesi, menjunjung tinggi hak-hak masyarakat adat atas tanahnya, memperkuat penegakan hukum dan melanjutkan moratorium di area gambut dan hutan alam serta perluasan konsesi baru yang akan berakhir pada bulan Mei 2015 ini. – “Report of the Conference of the Parties on Its Thirteenth Session, Held in Bali from 3 to 15 December 2007,” 14 March 2008. “,” accessed March 21 2015. London, United Kingdom: Overseas Development Institute, November 2013. “,” accessed March 21 2015. “Letter of Intent between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Indonesia on ‘Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation,’” 26 May 2010. “Letter of Intent,” . Ibid.p4. Kemen Austin, Fred Stolle and Ariana Alisjahbana, “Indonesia Extends Its Forest Moratorium: What Comes Next?,” , May 15 2013. , Overseas Development Institute. “,” , accessed March 21 2015. Eric Wakker, “Greasy Palms: The Social and Ecological Impacts of Large-Scale Oil Palm Plantation Development in Southeast Asia,” Jakarta, Indonesia: , 2005, p28. , Washington, D.C.: Friends of the Earth, 2013, p4. “Report of the Conference of the Parties on Its Thirteenth Session,” . Frances Seymour, Nancy Birdsall and William Savedoff, (CGD Policy Paper 56), Washington, D.C.: Center for Global Development, February 2015, p2. Jan Woischnik, “Indonesia,” p119-120 in Berlin, Germany: Konrad Adenauer Stiftung, 2014. Frances Seymour, Nancy Birdsall and William Savedoff, , p7. Ibid. Rhett Butler, “Despite Moratorium, Indonesia Now Has World’s Highest Deforestation Rate,” June 29 2014. Frances Seymour, Nancy Birdsall and William Savedoff, , p4. Ibid. “Norway Puts $1.6B into Rainforest Conservation,” , August 19 2014. , Overseas Development Institute, November 2013. , Oslo, Norway: Norad, August 2014, pxxv. Ibid., pxx. “,” , accessed March 10 2015. Frances Seymour, Nancy Birdsall and William Savedoff, , p7. , Norad, pxxv. Frances Seymour, Nancy Birdsall and William Savedoff, , p8. Ibid. Ibid., p8-9. Ibid. Ibid., p10. Ibid., p14. Loren Bell, “Indonesia Dissolves Agency Charged with Forestry Reform,” , February 11 2015. Frances Seymour, Nancy Birdsall and William Savedoff, , p9. Cecilia Luttrell et al., “The Political Context of REDD+ in Indonesia : Constituencies for Change,” 35, 2014, 67-75. Ibid. Robert Eshelman, “Indonesia’s Moratorium Not Enough to Achieve Emissions Reduction Target,” , January 20 2015. Jan Woischnik, “Indonesia.”

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

redd sejauh mana keberhasilannya di indonesia didorong oleh konvensi kerangka kerja pbb tentang perubahan iklim tahun diadopsilah program yang sekarang dikenal dengan nama redd atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan plus konservasi tujuan redd adalah menghitung nilai dari karbon yang tersimpan di hutan serta menawarkan insentif bagi negaranegara berkembang untuk mengurangi emisi dari lahan hutan dan tertarik untuk berinvestasi di jalur rendah karbon dalam rangka pembangunan berkelanjutan dengan kata lain redd menyediakan kerangka kerja antar negara termasuk pelibatan negara berkembang untuk mendapatkan bayaran lewat sejumlah komitmen pembayaran berbasis kinerja yang tergantung pada kesepakatan antara negara untuk mengurangi laju deforestasi dana pembayaran ini mungkin berasal dari anggaran bantuan luar negeri dari negaranegara seperti norwegia dan australia investasi dari perusahaan swasta atau kombinasi keduanya indonesia dan norwegia menandatangani perjanjian bilateral redd pada tahun berdasarkan perjanjian ini indonesia berjanji untuk mengurangi emisi karbon melalui penciptaan lembaga pemantauan dan pembatasan penggunaan lahan baru serta penegakan ketat dari uu tentang kehutanan sebagai gantinya pemerintah norwegia akan membayar pemerintah indonesia hingga miliar tergantung pada seberapa jauh target pengurangan emisi bertemu implementasi yang merupakan dasar penting dengan membentuk kelembagaaan redd di indonesia membangun sistem independen untuk pemantauan pelaporan dan verifikasi tingkat deforestasi dikenal sebagai mrv dan mekanisme untuk memberikan pembayaran transformasi akan menguji strategi untuk mengatasi sumber utama emisi karbon di dua provinsi percontohan peningkatan penegakan hukum dan pelaksanaan larangan tebang moratorium hutan selama dua tahun di konsesikonsesi baru secara nasional moratorium diberlakukan pada tahun dan diperpanjang pada tahun kontribusi untuk memverifikasi penurunan emisi yang akan melihat kelayakan indonesia untuk menerima sebagian besar paket pembayaran yaitu juta sesuai dengan target pengurangan emisi yang ditetapkan perjanjian indonesianorwegia redd merupakan terobosan dalam beberapa cara miliar dijanjikan oleh norwegia mewakili jumlah terbesar dari uang yang pernah dijanjikan oleh satu negara untuk mengurangi laju deforestasi di indonesia dan jumlah terbesar di antara negara yang saat ini disetujui untuk menerima dana redd perjanjian memberikan dorongan untuk mereformasi aturan dan undangundang yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan penggunaan lahan undangundang kehutanan telah lama dianggap tidak efektif di indonesia kurang memberikan ruang bagi partisipasi publik serta masih menyisakan sejumlah celah yang sering memperburuk situasi alihalih memecahkannyasebagai contoh sebuah aturan tentang pembatasan penguasaan lahan oleh perusahan sawit maksimal hektar per provinsi aturan ini menjadi preseden buruk saat beberapa perusahaan menggunakan ini untuk memperluas secepat mungkin penguasaan lahan lewat cara ilegal perampasan tanah melakukan praktek tebas bakar dan bergerak sesegera mungkin untuk mengumpulkan dana lewat pelepasan perdana di bursa saham penandatanganan perjanjian adalah puncak akumulasi dari bebagai keputusan tentang redd dimulai sejak konferensi perubahan iklim pbb bali dan terus berlanjut sampai saat presiden susilo bambang yudhoyono mengumumkan komitmen sukarela pertama oleh negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di ktt g baru kali ini dalam sejarah sebuah komitmen pengurangan deforestasi di suatu negara dalam hal ini indonesia dan kontribusinya terhadap perubahan iklim menjadi perhatian utama dari berbagai badan dan media internasional dunia melihat bentuk kesepakatan antara indonesianorwegia adalah bentuk ujian bagaimana model yang dibangun bisa terwujud dan menjadi cetak biru bagi berbagai kemitraan bilateral di masa depan termasuk model pembiayaan skala besar pasar emisi karbon jika melihat sematamata dari dasar perhitungan emisi karbon kemitraan dapat dikatakan telah gagal data citra satelit menunjukkan laju deforestasi indonesia justru meningkat pada tahun dan saat perjanjian mulai berjalan implementasi perjanjian juga telah penuh dengan penundaan sebuah lembaga tingkat kabinet khusus untuk redd badan pelaksana redd bp redd baru didirikan pada agustus tiga tahun setelah penandatanganan perjanjian itu dan staf kerja tidak diangkat sampai juni freddi mekanisme yang diusulkan untuk mendistribusikan pembayaran tetap non operasional yang berarti bahwa tidak ada cara untuk menghargai provinsi yang berhasil mengurangi tingkat emisi mereka akibatnya karena berbagai kemunduran ini norwegia hanya merilis dana sekitar juta ke indonesia dana ini adalah bagian dana untuk mendukung berbagai persiapan dan bukan sebagai imbalan atas kinerja pengurangan emisi di sisi lain tentunya tidak adil sematamata menilai efektivitas model redd hanya dengan melihat dari sisi kinerjanya apalagi di indonesia sebuah negara yang amat kompleks beberapa pengamat menunjukkan bahwa program redd serupa telah lebih berhasil di brasil untuk mengurangi laju deforestasi karena negara ini dianggap lebih memiliki dasar legislatif yang lebih kuat dalam perangkat reformasinya selain itu meski janji norwegia sebesar miliar tidak diragukan lagi sebagai sosok yang besar dan menarik hal itu tidak berarti jika dibandingkan dengan hasil ekspor minyak sawit indonesia sebesar miliar per tahunnya belum lagi pendapatan yang dihasilkan oleh produk lain dari deforestasi seperti kayu dan kertas disisi lain prospek pasar karbon swasta skala besar dalam beberapa tahun ini telah memudar dan tidak setara dengan nilai ekspor komoditas tersebut dengan demikian dapat dipastikan bahwa tanpa perubahan dan reformasi dari praktek bisnis sektor perkebunaan sawit dan industri ektraktif berbasis hutan tidaklah realistis untuk mengharap turunnya laju deforestasi hanya melalui satu insentif yaitu sisi finansial sajadalam pandangan tersebut perjanjian redd harus dievaluasi tidak semata dilihat dari berapa banyak emisi karbon yang terjadi namun berapa banyak inisiatif ini telah meletakkan dasar bagi perkembangan di masa depan dari kacamata ini hasilnya terlihat lebih positifsatgas redd yang kemudian berubah menjadi bp redd telah memiliki pengaruh politik di dalam tubuh pemerintahan dalam melakukan pengawasan salah satu keberhasilan bp redd adalah mampu menjangkau dan bekerjasama dengan para gubernur di tingkat provinsi untuk melaksanakan program menggalang dukungan dari pengurangan emisi karbon perjanjian redd juga meningkatkan transparansi dan menciptakan alat penting untuk pemantauan dan kolaborasi salah satu alat ini adalah yang mengkonsolidasikan data izin penggunaan lahan dari berbagai sektor untuk pertama kalinya dalam peta tataguna hutan dan lahan gambut di indonesia satu proses penting dalam perubahan ini yaitu mengirim pesan kepada kementerian yang selama ini berhubungan dengan pengelolaan hutan di indonesia yaitu kementerian kehutanan yang selama ini terkenal karena korupsi praktek tidak transparan dan banyaknya oknum yang mengambil keuntungan dari praktek bisnis eksploitatif dengan kerja sama bersama komisi pemberantasan korupsi kpk bp redd telah berhasil secara signifikan menambah jumlah tersangka kasus kejahatan kehutanan ke pengadilan satu hal terpenting dari kesepakatan redd adalah membongkar paradigma lama antara negara donor dengan negara yang mendapat bantuan pendekatan baru ini telah memungkinkan pemerintah indonesia untuk memikirkan ke arah mana reformasi diarahkan dan dilaksanakan pendekatan ini membuka pintu bagi proses perubahan mandiri dan organik bukan reformasi jangka pendek yang didorong oleh donor eksternalperubahan pemerintahan dari presiden sby kepada presiden jokowi pada tahun menyajikan banyak pertanyaan tentang masa depan pelaksanaan redd banyak inisiatif redd yang diperkenalkan di bawah instruksi presiden era sby telah dibalik oleh pemerintahan baru sebagai contoh pada bulan januari bp redd dilebur dan ditempatkan sebagai bagian dari kementerian baru yaitu kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk langkah ini dapat bersifat negatif terhadap kemandirian dan efektivitas redd di masa depan termasuk inisiatif yang telah dirintis seperti dan freddi yang masih perlu untuk diformalkan dan dilembagakan salah satu kekuatiran adalah inisiatif ini akan dirusak oleh unsur dalam pemerintahan yang mendukung dan anti perubahan situasi yang kerap terjadi saat dukungan terhadap konservasi hutan masih sering dianggap sebagai agenda lsm dan sedikit kalangan pejabat pemerintah masih belum adanya basis dukungan signifikan untuk pelaksanaan konservasi hutan dari kalangan birokrasi yang lebih luas dan masyarakat indonesia secara umum ditambah dengan kuatnya lobi dari konglomerat pengusaha minyak sawit dan industri ektraktif di dalam arena politik juga menjadi faktor signifikan yang dapat menyebabkan inisiatif redd mundur ke belakang saat ini sandaran dukungan hanya berada pada pejabat tingkat atas yaitu keputusan dari presiden dan menteri klhkjika pada tahun dalam pertemuan g presiden sby telah membuat komitmen berani untuk mengurangi emisi gas rumah sekurangkurangnya persen pada tahun maka dengan melihat tingkat deforestasi terbaru sangat mungkin bahwa target ini akan terpenuhi saat ini menjadi penting bagi pemerintahan presiden jokowi untuk memperkuat inisiatif yang telah terbangun di bawah pemerintahan sebelumnya dalam rangka menegaskan komitmen indonesia terhadap redd serta mempertahankan kredibilitasnya di mata dunia internasionalpresiden jokowi dan administraturnya dapat memulai dengan mereformasi sistem perizinan penggunaan lahan dan konsesi menjunjung tinggi hakhak masyarakat adat atas tanahnya memperkuat penegakan hukum dan melanjutkan moratorium di area gambut dan hutan alam serta perluasan konsesi baru yang akan berakhir pada bulan mei ini report of the conference of the parties on its thirteenth session held in bali from to december march accessed march london united kingdom overseas development institute november accessed march letter of intent between the government of the kingdom of norway and the government of the republic of indonesia on cooperation on reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation may letter of intent ibidp kemen austin fred stolle and ariana alisjahbana indonesia extends its forest moratorium what comes next may overseas development institute accessed march eric wakker greasy palms the social and ecological impacts of largescale oil palm plantation development in southeast asia jakarta indonesia p washington dc friends of the earth p report of the conference of the parties on its thirteenth session frances seymour nancy birdsall and william savedoff cgd policy paper washington dc center for global development february p jan woischnik indonesia p in berlin germany konrad adenauer stiftung frances seymour nancy birdsall and william savedoff p ibid rhett butler despite moratorium indonesia now has worlds highest deforestation rate june frances seymour nancy birdsall and william savedoff p ibid norway puts b into rainforest conservation august overseas development institute november oslo norway norad august pxxv ibid pxx accessed march frances seymour nancy birdsall and william savedoff p norad pxxv frances seymour nancy birdsall and william savedoff p ibid ibid p ibid ibid p ibid p loren bell indonesia dissolves agency charged with forestry reform february frances seymour nancy birdsall and william savedoff p cecilia luttrell et al the political context of redd in indonesia constituencies for change ibid robert eshelman indonesias moratorium not enough to achieve emissions reduction target january jan woischnik indonesia

Laporan WWF Nyatakan Puluhan Juta Hektar Hutan Indonesia Bakal Hilang. Pada periode 2010-2030, Sumatera, Kalimantan dan Papua, berpotensi mengalami deforestasi lebih dari 27 juta hektar kalau tak ada upaya perbaikan tata kelola kehutanan. Faktor terbesar penggerak deforestasi di Indonesia, didominasi perkebunan skala besar dan infrastruktur. Namun, di Sumatera disebutkan penggerak deforestasi utama pertanian skala kecil dan kolonisasi. Sedangkan tambang dan HTI, dinilai tak menjadi ancaman penting lagi sebagai pendorong deforestasi di ketiga pulau itu. Demikian hasil laporan bagian terakhir dari WWF Living Forest Report, Saving Forests at Risk, yang dirilis Selasa (28/4/15) di Jakarta, bersamaan dengan acara Tropical Landscapes Summit 2015.Laporan itu menyebutkan, dalam masa 2010-2030, diperkirakan 170 juta hektar atau 80% hutan dunia hilang di 11 daerah yang disebut . Wilayah-wilayah itu adalah, Amazon, Atlantic Forest dan Gran Chaco, Borneo, Cerrado, Choco-Darien, Congo Basin, Afrika Timur, Bagian Timur Australia, Greater Mekong, New Guinea (termasuk Papua dan Papua Barat) dan Sumatera.“Tekanan utama terhadap hutan di 11 wilayah itu antara lain perkebunan skala besar, peternakan komersial, infrastuktur, sampai perkebunan skala kecil,” kata Rodney Taylor, Direktur Program Hutan WWF Internasional di Jakarta.Tampak dalam tabel penggerak deforestasi itu, di Sumatera dengan lima juta hektar hutan hilang, terutama oleh perkebunan skala kecil, kolonisasi dan infrastruktur. Sedang perkebunan besar, HTI maupun tambang dinilai bukan pemicu nomor wahid deforestasi.Di Kalimantan, dengan perkiraan kehilangan 22 juta hektar, penggerak utama deforestasi hanya perkebunan skala besar. Sedang di New Guinea, mencakup Papua dan Papua Barat, dengan prediksi tujuh juta hektar hutan hilang faktor utama kerusakan perkebunan skala besar. “Katagori ini tak terlalu sientifik. Itu pandangan ahli. Ini proyeksi masa depan kala tak ada perbaikan,”ucap Taylor.Budi Wardhana, Direktur Kebijakan dan Transformasi WWF Indonesia mengatakan, sebetulnya deforestasi di Indonesia pada level nasional dari tahun ke tahun menurun. Namun, katanya, ada beberapa hal perlu diamati seperti kecenderungan kenaikan dalam lima tahunan.“Kalau dari tahun ke tahun ada penurunan, tapi kalau kita ambil faktor penggerak deforestasi, 20012-2014 ada kecenderungan mulai naik lagi. Ini punya nilai koresasi dengan nilai delapan. Model yang bisa dipercaya untuk menggambarkan kondisi ke depan,” ujar dia.Menurut dia, pengumpulan data dalam 10 tahun, rata-rata deforestasi, terjadi di kawasan-kawasan bukan kehutanan, misalkan, perkebunan, pertanian, infrastuktur.Dari laporan itu, terlihat juga ada 13% kawasan lindung dan konser terdeforestasi. Penyebabnya, bisa karena pemberian izin tak singkron, atau pengawasan lemah.Di Sumatera, katanya, deforestasi terjadi di hutan produksi dan konservasi yang menunjukkan tak ada pengawasan. Di daerah ini, juga terjadi trend kenaikan deforestasi pada tahun-tahun pilkada. “Kalau diteruskan pola seperti ini, ada kecenderungan naik.” Dia mengatakan, 21% wilayah konservasi di Indonesia di Sumatera. “Di tesso Nillo itu hampir 50% deforestasi,” ujar dia.Untuk Kalimantan, 54% pembukaan kawasan hutan bukan untuk kepentingan kehutanan seperti perkebunan sawit. Sedang tekanan terhadap kawasan lindung dan konservasi relatif kecil, berkisar 4%. “Sama, terjadi peningkatan deforestasi pada masa-masa pilkada.”Sedang di Papua, tekanan terhadap hutan terjadi cukup besar di kawasan konservasi dan hutan konversi. Pembukaan kawasan untuk (MIFEE) menjadi pendorong deforestasi penting di wilayah ini.Budi mengatakan, laporan WWF ini adalah skenario bila tak ada perbaikan keadaan dalam mengurangi tekanan hutan. “Jangan lupa, kalau di hutan itu rumah masyarakat adat dan keragaman hayati. Satwa-satwa itu bertahan adalah indikator kesehatan hutan. Fungsi beri tanda, kita harus mengendarai, dan mengkonsumsi alam dengan benar agar masa depan aman.”Dari temuan laporan ini, kata Taylor, WWF mengusulkan beberapa solusi mengatasi tekanan terhadap hutan. , memperluas dan memperkuat perlindungan hutan. Yakni, dengan memperbaiki tata kelola kawasan lindung dan konservasi termasuk melindungi masyarakat adat., meningkatkan nilai jasa ekosistem. Hutan, katanya, memberikan banyak manfaat dari pasokan air bersih, sampai ‘rumah’ bagi spises dan situs-situs budaya., perluasan skala REDD+. Dengan skema REDD+, menyediakan insentif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, bisa membantu mengurangi ancaman terhadap hutan., zero deforestasi. Di mana perusahaan-perusahaan berkomitmen dan menjalankan bebas deforestasi dari rantai pasokan mereka. , pembangunan infrastruktur yang ramah hutan dan lingkungan. Proses ramah hutan ini, katanya, dilakukan dari pembiayaan, pembangunan sampai kebijakan infrastruktur seperti jalan, bendungan dan tambang. Pengamanan hutan mesti dibangun dalam semua proyek infrastruktur.Di Indonesia, katanya, moratorium izin di hutan dan lahan gambut bisa menjadi kesempatan mengkaji langkah-langkah dalam menghentikan deforestasi dan mengembangkan ekonomi lebih hijau.Sebelumnya, bagian lain dari yang telah diluncurkan adalah: dan

[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan

laporan wwf nyatakan puluhan juta hektar hutan indonesia bakal hilang pada periode sumatera kalimantan dan papua berpotensi mengalami deforestasi lebih dari juta hektar kalau tak ada upaya perbaikan tata kelola kehutanan faktor terbesar penggerak deforestasi di indonesia didominasi perkebunan skala besar dan infrastruktur namun di sumatera disebutkan penggerak deforestasi utama pertanian skala kecil dan kolonisasi sedangkan tambang dan hti dinilai tak menjadi ancaman penting lagi sebagai pendorong deforestasi di ketiga pulau itu demikian hasil laporan bagian terakhir dari wwf living forest report saving forests at risk yang dirilis selasa di jakarta bersamaan dengan acara tropical landscapes summit laporan itu menyebutkan dalam masa diperkirakan juta hektar atau hutan dunia hilang di daerah yang disebut wilayahwilayah itu adalah amazon atlantic forest dan gran chaco borneo cerrado chocodarien congo basin afrika timur bagian timur australia greater mekong new guinea termasuk papua dan papua barat dan sumateratekanan utama terhadap hutan di wilayah itu antara lain perkebunan skala besar peternakan komersial infrastuktur sampai perkebunan skala kecil kata rodney taylor direktur program hutan wwf internasional di jakartatampak dalam tabel penggerak deforestasi itu di sumatera dengan lima juta hektar hutan hilang terutama oleh perkebunan skala kecil kolonisasi dan infrastruktur sedang perkebunan besar hti maupun tambang dinilai bukan pemicu nomor wahid deforestasidi kalimantan dengan perkiraan kehilangan juta hektar penggerak utama deforestasi hanya perkebunan skala besar sedang di new guinea mencakup papua dan papua barat dengan prediksi tujuh juta hektar hutan hilang faktor utama kerusakan perkebunan skala besar katagori ini tak terlalu sientifik itu pandangan ahli ini proyeksi masa depan kala tak ada perbaikanucap taylorbudi wardhana direktur kebijakan dan transformasi wwf indonesia mengatakan sebetulnya deforestasi di indonesia pada level nasional dari tahun ke tahun menurun namun katanya ada beberapa hal perlu diamati seperti kecenderungan kenaikan dalam lima tahunankalau dari tahun ke tahun ada penurunan tapi kalau kita ambil faktor penggerak deforestasi ada kecenderungan mulai naik lagi ini punya nilai koresasi dengan nilai delapan model yang bisa dipercaya untuk menggambarkan kondisi ke depan ujar diamenurut dia pengumpulan data dalam tahun ratarata deforestasi terjadi di kawasankawasan bukan kehutanan misalkan perkebunan pertanian infrastukturdari laporan itu terlihat juga ada kawasan lindung dan konser terdeforestasi penyebabnya bisa karena pemberian izin tak singkron atau pengawasan lemahdi sumatera katanya deforestasi terjadi di hutan produksi dan konservasi yang menunjukkan tak ada pengawasan di daerah ini juga terjadi trend kenaikan deforestasi pada tahuntahun pilkada kalau diteruskan pola seperti ini ada kecenderungan naik dia mengatakan wilayah konservasi di indonesia di sumatera di tesso nillo itu hampir deforestasi ujar diauntuk kalimantan pembukaan kawasan hutan bukan untuk kepentingan kehutanan seperti perkebunan sawit sedang tekanan terhadap kawasan lindung dan konservasi relatif kecil berkisar sama terjadi peningkatan deforestasi pada masamasa pilkadasedang di papua tekanan terhadap hutan terjadi cukup besar di kawasan konservasi dan hutan konversi pembukaan kawasan untuk mifee menjadi pendorong deforestasi penting di wilayah inibudi mengatakan laporan wwf ini adalah skenario bila tak ada perbaikan keadaan dalam mengurangi tekanan hutan jangan lupa kalau di hutan itu rumah masyarakat adat dan keragaman hayati satwasatwa itu bertahan adalah indikator kesehatan hutan fungsi beri tanda kita harus mengendarai dan mengkonsumsi alam dengan benar agar masa depan amandari temuan laporan ini kata taylor wwf mengusulkan beberapa solusi mengatasi tekanan terhadap hutan memperluas dan memperkuat perlindungan hutan yakni dengan memperbaiki tata kelola kawasan lindung dan konservasi termasuk melindungi masyarakat adat meningkatkan nilai jasa ekosistem hutan katanya memberikan banyak manfaat dari pasokan air bersih sampai rumah bagi spises dan situssitus budaya perluasan skala redd dengan skema redd menyediakan insentif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan bisa membantu mengurangi ancaman terhadap hutan zero deforestasi di mana perusahaanperusahaan berkomitmen dan menjalankan bebas deforestasi dari rantai pasokan mereka pembangunan infrastruktur yang ramah hutan dan lingkungan proses ramah hutan ini katanya dilakukan dari pembiayaan pembangunan sampai kebijakan infrastruktur seperti jalan bendungan dan tambang pengamanan hutan mesti dibangun dalam semua proyek infrastrukturdi indonesia katanya moratorium izin di hutan dan lahan gambut bisa menjadi kesempatan mengkaji langkahlangkah dalam menghentikan deforestasi dan mengembangkan ekonomi lebih hijausebelumnya bagian lain dari yang telah diluncurkan adalah dan

Satgas Anti Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Dibentuk. Apa Tugasnya?. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat membentuk Satuan Tugas (satgas) Anti Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Direktur Pembinaan Masyarakat Komisaris Besar (Pol) Suhadi SW sebagai pelaksana gugus tugas tersebut.Pembentukan satgas ini menindaklanjuti saat kunjungan kerja ke Markas Daerah Operasi Manggala Agni Rasau Jaya, Kalimantan Barat, Selasa (20/1/2015).Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Brigadir Jenderal Polisi Arief Sulistyanto menjelaskan satgas ini bertugas untuk melakukan tindakan pencegahan, penanggulangan, sekaligus penindakan terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kalbar.Arief mengatakan, selama ini penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan cenderung pada penegakan hukum. “Ini menjadi kontra produktif dengan tugas polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kita harus antisipasi sebelum kejadian,” ujarnya, Selasa (27/01/2015).Menurut Arief, untuk mengatasi pembukaan lahan dengan cara pembakaran maka akan dilakukan rekayasa sosial dan teknologi. Rekayasa sosial adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan yang selama ini dianggap menghemat tenaga dan waktu. Sedangkan rekayasa teknologi adalah dengan melakukan pemupukan, pembuatan parit atau bedeng di sekitar lahan masyarakat.Suhadi SW menambahkan, satgas akan melakukan kerja sama dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Manggala Agni, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah. “Kita juga akan memperkuat jaringan dengan Civil Society Organization (CSO) guna memberikan rumusan yang tepat bagi kegiatan ini,” jelasnya.Tidak hanya itu, Suhadi menyatakan, dalam penyuluhan kegiatan nanti akan dilibatkan pula organisasi kemahasiswaan dan para pegiat lingkungan. “Kami mengharapkan dukungan semua pihak agar kegiatan ini berjalan lancar dan tepat sasaran. Karena, Kalbar tanpa kabut asap merupakan harapan kita bersama,” katanya.Hajman, anggota pemadam kebakaran Manggala Agni Singkawang, menuturkan kendala yang dihadapi saat mengatasi kebakaran. Menurutnya, posisi titik api yang kadang berada di atas bukit kerap sulit dijangkau. Kondisi ini makin diperparah dengan ketiadaan sumber air untuk pemadaman. “Selain itu, sifat tanah gambut yang mudah terbakar namun sulit dipadamkan, membuat petugas harus kerja ekstra. “Pasalnya, air harus disemprotkan ke dalam tanah agar gambut tidak membara,” ujarnya.Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalbar ini mendapat perhatian dan dukungan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Menurut Siti semua pihak harus punya komitmen mencegah kebakaran hutan dan lahan. “Harus serius, bukan basa-basi,” katanya beberapa waktu lalu saat mengunjungi Kalbar.Tulisan ini hasil kerja sama

[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan

satgas anti kebakaran hutan dan lahan di kalimantan barat dibentuk apa tugasnya kepolisian daerah kalimantan barat membentuk satuan tugas satgas anti kebakaran hutan dan lahan dengan direktur pembinaan masyarakat komisaris besar pol suhadi sw sebagai pelaksana gugus tugas tersebutpembentukan satgas ini menindaklanjuti saat kunjungan kerja ke markas daerah operasi manggala agni rasau jaya kalimantan barat selasa kepala kepolisian daerah kalimantan barat brigadir jenderal polisi arief sulistyanto menjelaskan satgas ini bertugas untuk melakukan tindakan pencegahan penanggulangan sekaligus penindakan terhadap kebakaran hutan dan lahan di kalbararief mengatakan selama ini penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan cenderung pada penegakan hukum ini menjadi kontra produktif dengan tugas polisi sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat kita harus antisipasi sebelum kejadian ujarnya selasa menurut arief untuk mengatasi pembukaan lahan dengan cara pembakaran maka akan dilakukan rekayasa sosial dan teknologi rekayasa sosial adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan yang selama ini dianggap menghemat tenaga dan waktu sedangkan rekayasa teknologi adalah dengan melakukan pemupukan pembuatan parit atau bedeng di sekitar lahan masyarakatsuhadi sw menambahkan satgas akan melakukan kerja sama dengan dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura dinas perkebunan manggala agni dan badan nasional penanggulangan bencana daerah kita juga akan memperkuat jaringan dengan civil society organization cso guna memberikan rumusan yang tepat bagi kegiatan ini jelasnyatidak hanya itu suhadi menyatakan dalam penyuluhan kegiatan nanti akan dilibatkan pula organisasi kemahasiswaan dan para pegiat lingkungan kami mengharapkan dukungan semua pihak agar kegiatan ini berjalan lancar dan tepat sasaran karena kalbar tanpa kabut asap merupakan harapan kita bersama katanyahajman anggota pemadam kebakaran manggala agni singkawang menuturkan kendala yang dihadapi saat mengatasi kebakaran menurutnya posisi titik api yang kadang berada di atas bukit kerap sulit dijangkau kondisi ini makin diperparah dengan ketiadaan sumber air untuk pemadaman selain itu sifat tanah gambut yang mudah terbakar namun sulit dipadamkan membuat petugas harus kerja ekstra pasalnya air harus disemprotkan ke dalam tanah agar gambut tidak membara ujarnyaupaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kalbar ini mendapat perhatian dan dukungan dari menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya menurut siti semua pihak harus punya komitmen mencegah kebakaran hutan dan lahan harus serius bukan basabasi katanya beberapa waktu lalu saat mengunjungi kalbartulisan ini hasil kerja sama

Produktivitas Lahan Sawit dan Kebijakan Moratorium Hutan, Apakah Saling Sinergi?. Dalam sebuah rilis bersama, antara perusahaan sawit multinasional Cargill dan IPB (25/05), disebutkan kedua pihak telah melakukan pemanenan pertama di kebun sawit di Bogor. Rintisan ini diharapkan akan menghasilkan sawit yang memiliki produktivitas hingga 8-9 ton tandan buah sawit/ per hektar dan bibit yang mampu menghasilkan buah pasir pada usia tiga tahun dan produktif hingga usia dua puluh tahun. Lewat peningkatan produktivitas, upaya ini diklaim akan mampu menjawab tantangan terhadap keterbatasan lahan perkebunan sawit di Indonesia.Pembukaan perkebunan sawit sejauh ini identik sebagai faktor utama pendorong laju deforestasi wilayah hutan alam di Indonesia. Berdasarkan data , dua dari tiga alasan konversi hutan alam disebabkan oleh pembukaan bagi perkebunan sawit.Mengapa ini terjadi? Alasannya jelas, selama ini pembukaan lahan () lebih menjadi pilihan para pengusaha alih-alih serius dengan pengadaan bibit unggul () di perkebunan sawit.Dalam paradigma lama, membuka lahan baru untuk sawit dari hutan alam akan membuat pengusaha mengeduk keuntungan di muka. Dengan hasil dari penebangan kayu yang dapat dinominalkan, selanjutnya keuntungan tebangan kayu digunakan oleh perusahaan untuk direinvestasikan dalam kebun sawit.Masalahnya, industri sawit tidak bisa terus-menerus hidup dengan bergantung kepada orientasi konversi hutan. Selain adanya faktor keterbatasan wilayah hutan yang dapat dikonversi, hutan tidak elok untuk terus digadaikan hanya untuk mengejar rente dari keuntungan sawit semata. Apa yang terjadi jika pada suatu waktu saat harga sawit kolaps di pasar dunia? Apakah kehilangan hutan dan keragaman hayati didalamnya dapat serta merta dipulihkan?Menegasikan sawit sebagai komoditas penting tentunya bukanlah suatu cara yang bijaksana. Sebagai tanaman buah tropis yang memiliki kompabilitas dengan iklim Indonesia, -ditambah dengan jumlah tenaga kerja melimpah dan upah buruh murah di Indonesia, jadilah sawit menjadi tanaman komoditas utama dan ekspor penting mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Komoditas ini memberikan kontribusi USD 21M dan mempekerjakan 4 juta orang. Dari pajak ekspor sawit, negara memperoleh sekitar USD 1M pertahunnya.Kebijakan meneruskan (jeda tebang) hutan yang telah diluncurkan Pemerintah pada bulan Mei ini, setidaknya menunjukkan ke arah mana perkembangan pengelolaan lahan akan berlangsung. Dengan segala keterbatasannya, Inpres ini perlu didukung oleh para pihak yang berkepentingan dalam industri perkebunan dan kehutanan. Satu pesan jelas moratorium yaitu hutan tidak dapat lagi ditujukan bagi konversi semata-mata kepentingan non kehutanan.Pesan ini harusnya mendorong industri sawit untuk mengejar upaya intensifikasi lahan. Industri harus beralih dari orientasi semula, yaitu perluasan lahan yang akan merugikan dalam jangka panjang, sebaliknya mulai meningkatkan cara pengelolaan lahan yang berpatokan pada kebijakan non ekspansi lahan dan zero-deforestasi.Disini, peran moratorium hutan primer dan lahan gambut akan berguna untuk memaksa perusahaan untuk terus berinovasi berorientasi pada penciptaan produktivitas dan pengelolaan lahan.Dengan jumlah lahan sawit di Indonesia lebih hampir 11 juta hektar (, 2014), Indonesia adalah negara terluas bagi penanaman sawit, namun dibalik itu sebenarnya meninggalkan sebuah pertanyaan mendasar. Mengapa kita masih memerlukan lahan yang lebih luas lagi untuk perkebunan sawit? Padahal jika dibandingkan dengan Malaysia, negara yang memiliki lahan yang lebih sempit dari Indonesia, Malaysia memiliki produktivitas lahan sawit yang lebih tinggi ketimbang Indonesia.Bayangkan dalam rasio yang terjadi saat ini, 1 hektar lahan sawit di Malaysia ekuivalen dengan 1,4 hektar lahan sawit di Indonesia. Keunggulan Malaysia dalam , manajemen kelola lahan, pemilihan bibit unggul, -termasuk pemberian bibit unggul kepada plasma, serta transportasi dan pengolahan minyak sawit yang lebih efisien terintegrasi menghasilkan produktivitas hektar yang lebih tinggi dari Indonesia.Contoh lain keberhasilan moratorium adalah di Brazil, yang sukses melakukan moratorium hutan tanpa mengorbankan industri pertanian kedelainya. Moratorium ekspansi kedelai di wilayah Amazon Brazil secara dramatis mengurangi laju deforestasi di bentang hutan tropis terbesar di dunia itu.Sebelum diberlakukannya moratorium lahan kedelai, deforestasi akibat pembukaan pertanian kedelai adalah 30 persen, namun setelah moratorium dijalankan tingkat deforestasi turun drastis hanya menjadi satu persen. Sebaliknya, intensifikasi telah menghasilkan produktivitas kedelai menjadi dua kali lipat dalam periode yang sama melalui pola pembersihan lahan, teknik penanaman dan pemilihan bibit yang baik.Setidak-tidaknya komitmen untuk melaksanakan dan telah diutarakan dari perusahan-perusahaan yang tergabung dalam , yaitu kelompok perusahaan beranggotakan Wilmar, Cargill, Asian Agri, Golden Agri Resources dan Musim Mas. Secara produksi total, kelompok perusahaan yang tergabung dalam IPOP dipercaya menguasai delapan puluh persen dari produksi minyak sawit dunia.Seperti diutarakan dalam pertemuan bisnis/lingkungan di Singapura pertengahan bulan Mei ini, perusahaan seperti Asian Agri berniat untuk menggandakan panen lewat peningkatan produktivitas hingga 50 persen. Caranya dengan melakukan penanaman ulang () secara bertahap menggunakan bibit unggul jenis baru () dan meningkatkan penanaman di lahan-lahan yang selama ini dianggap sebagai lahan marjinal. Upaya ini dilakukan untuk mengejar di masa depan.Namun demikian, perusahaan pun menyadari bahwa peningkatan produktivitas tidak semata merupakan persoalan teknis agronomi dan teknis pertanian semata, tetapi juga menyangkut permasalahan sosial dan hubungan terintegrasi dengan para Dalam tataran industri sawit yang melibatkan jutaan petani plasma, pertanyaannya bagaimana melibatkan jutaan petani plasma agar juga menggunakan bibit unggul bersertifikat yang memiliki produktivitas mumpuni?Sudah menjadi rahasia di Indonesia bahwa selama ini para petani plasma, -bahkan yang dilakukan oleh oknum di dalam perusahaan, lebih memilih menggunakan bibit sawit seadanya yang berharga murah dan mudah diperoleh. Padahal penggunaan bibit akan merugikan selama siklus daur sawit.Perusahaan juga bergantung kepada pasokan dari pihak ketiga yaitu petani sawit. Persoalan petani kecil sawit disini bukan persoalan sederhana di Indonesia, dengan sekitar 40 persen lahan sawit dimiliki oleh atau perkebunan rakyat, baku mutu yang seragam menjadi lebih sulit untuk dilakukan, alih-alih jika lahan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Saat ini produktivitas sawit di lahan SME sangat rendah sekitar 2-3 ton/ha saja. Perlu usaha yang keras untuk meningkatkan produktivitas lahan SME.Di luar permasalahan di atas, komitmen perusahaan perlu diperteguh dengan kesepakatan mengikat para pihak. Kelompok-kelompok seperti RSPO () maupun kelompok seperti IPOP harus membuktikan bahwa komitmen tidak hanya semata baik di atas kertas namun berbeda faktanya di lapangan.Dunia telah berubah, industri sawit tidak mungkin terus mengabaikan tekanan pasar global dan desakan para aktivis yang menghendaki produk yang berkelanjutan dan nir-deforestasi. Saat ini sembilan puluh enam persen dari produksi minyak sawit dunia berada Dalam jangka panjang, upaya moratorium yang dirintis sekarang akan memudahkan industri untuk mencapai komitmennya. Dengan cara ini moratorium hutan bukan hanya jargon kosong atau suatu hal yang diratapi tetapi merupakan bagian dari prospek bisnis yang memberikan dampak berganda yang menguntungkan. Dengan produktivitas yang meningkat di lahan sawit, diharapkan hutan tidak lagi menjadi sasaran untuk koversi lahan.Hal ini tentunya tidak dapat dilakukan semudah membalik telapak tangan, namun bukankah tidak ada yang tidak mungkin jika dilaksanakan dengan benar dan bersungguh-sungguh?

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan

produktivitas lahan sawit dan kebijakan moratorium hutan apakah saling sinergi dalam sebuah rilis bersama antara perusahaan sawit multinasional cargill dan ipb disebutkan kedua pihak telah melakukan pemanenan pertama di kebun sawit di bogor rintisan ini diharapkan akan menghasilkan sawit yang memiliki produktivitas hingga ton tandan buah sawit per hektar dan bibit yang mampu menghasilkan buah pasir pada usia tiga tahun dan produktif hingga usia dua puluh tahun lewat peningkatan produktivitas upaya ini diklaim akan mampu menjawab tantangan terhadap keterbatasan lahan perkebunan sawit di indonesiapembukaan perkebunan sawit sejauh ini identik sebagai faktor utama pendorong laju deforestasi wilayah hutan alam di indonesia berdasarkan data dua dari tiga alasan konversi hutan alam disebabkan oleh pembukaan bagi perkebunan sawitmengapa ini terjadi alasannya jelas selama ini pembukaan lahan lebih menjadi pilihan para pengusaha alihalih serius dengan pengadaan bibit unggul di perkebunan sawitdalam paradigma lama membuka lahan baru untuk sawit dari hutan alam akan membuat pengusaha mengeduk keuntungan di muka dengan hasil dari penebangan kayu yang dapat dinominalkan selanjutnya keuntungan tebangan kayu digunakan oleh perusahaan untuk direinvestasikan dalam kebun sawitmasalahnya industri sawit tidak bisa terusmenerus hidup dengan bergantung kepada orientasi konversi hutan selain adanya faktor keterbatasan wilayah hutan yang dapat dikonversi hutan tidak elok untuk terus digadaikan hanya untuk mengejar rente dari keuntungan sawit semata apa yang terjadi jika pada suatu waktu saat harga sawit kolaps di pasar dunia apakah kehilangan hutan dan keragaman hayati didalamnya dapat serta merta dipulihkanmenegasikan sawit sebagai komoditas penting tentunya bukanlah suatu cara yang bijaksana sebagai tanaman buah tropis yang memiliki kompabilitas dengan iklim indonesia ditambah dengan jumlah tenaga kerja melimpah dan upah buruh murah di indonesia jadilah sawit menjadi tanaman komoditas utama dan ekspor penting mendorong pertumbuhan ekonomi indonesia komoditas ini memberikan kontribusi usd m dan mempekerjakan juta orang dari pajak ekspor sawit negara memperoleh sekitar usd m pertahunnyakebijakan meneruskan jeda tebang hutan yang telah diluncurkan pemerintah pada bulan mei ini setidaknya menunjukkan ke arah mana perkembangan pengelolaan lahan akan berlangsung dengan segala keterbatasannya inpres ini perlu didukung oleh para pihak yang berkepentingan dalam industri perkebunan dan kehutanan satu pesan jelas moratorium yaitu hutan tidak dapat lagi ditujukan bagi konversi sematamata kepentingan non kehutananpesan ini harusnya mendorong industri sawit untuk mengejar upaya intensifikasi lahan industri harus beralih dari orientasi semula yaitu perluasan lahan yang akan merugikan dalam jangka panjang sebaliknya mulai meningkatkan cara pengelolaan lahan yang berpatokan pada kebijakan non ekspansi lahan dan zerodeforestasidisini peran moratorium hutan primer dan lahan gambut akan berguna untuk memaksa perusahaan untuk terus berinovasi berorientasi pada penciptaan produktivitas dan pengelolaan lahandengan jumlah lahan sawit di indonesia lebih hampir juta hektar indonesia adalah negara terluas bagi penanaman sawit namun dibalik itu sebenarnya meninggalkan sebuah pertanyaan mendasar mengapa kita masih memerlukan lahan yang lebih luas lagi untuk perkebunan sawit padahal jika dibandingkan dengan malaysia negara yang memiliki lahan yang lebih sempit dari indonesia malaysia memiliki produktivitas lahan sawit yang lebih tinggi ketimbang indonesiabayangkan dalam rasio yang terjadi saat ini hektar lahan sawit di malaysia ekuivalen dengan hektar lahan sawit di indonesia keunggulan malaysia dalam manajemen kelola lahan pemilihan bibit unggul termasuk pemberian bibit unggul kepada plasma serta transportasi dan pengolahan minyak sawit yang lebih efisien terintegrasi menghasilkan produktivitas hektar yang lebih tinggi dari indonesiacontoh lain keberhasilan moratorium adalah di brazil yang sukses melakukan moratorium hutan tanpa mengorbankan industri pertanian kedelainya moratorium ekspansi kedelai di wilayah amazon brazil secara dramatis mengurangi laju deforestasi di bentang hutan tropis terbesar di dunia itusebelum diberlakukannya moratorium lahan kedelai deforestasi akibat pembukaan pertanian kedelai adalah persen namun setelah moratorium dijalankan tingkat deforestasi turun drastis hanya menjadi satu persen sebaliknya intensifikasi telah menghasilkan produktivitas kedelai menjadi dua kali lipat dalam periode yang sama melalui pola pembersihan lahan teknik penanaman dan pemilihan bibit yang baiksetidaktidaknya komitmen untuk melaksanakan dan telah diutarakan dari perusahanperusahaan yang tergabung dalam yaitu kelompok perusahaan beranggotakan wilmar cargill asian agri golden agri resources dan musim mas secara produksi total kelompok perusahaan yang tergabung dalam ipop dipercaya menguasai delapan puluh persen dari produksi minyak sawit duniaseperti diutarakan dalam pertemuan bisnislingkungan di singapura pertengahan bulan mei ini perusahaan seperti asian agri berniat untuk menggandakan panen lewat peningkatan produktivitas hingga persen caranya dengan melakukan penanaman ulang secara bertahap menggunakan bibit unggul jenis baru dan meningkatkan penanaman di lahanlahan yang selama ini dianggap sebagai lahan marjinal upaya ini dilakukan untuk mengejar di masa depannamun demikian perusahaan pun menyadari bahwa peningkatan produktivitas tidak semata merupakan persoalan teknis agronomi dan teknis pertanian semata tetapi juga menyangkut permasalahan sosial dan hubungan terintegrasi dengan para dalam tataran industri sawit yang melibatkan jutaan petani plasma pertanyaannya bagaimana melibatkan jutaan petani plasma agar juga menggunakan bibit unggul bersertifikat yang memiliki produktivitas mumpunisudah menjadi rahasia di indonesia bahwa selama ini para petani plasma bahkan yang dilakukan oleh oknum di dalam perusahaan lebih memilih menggunakan bibit sawit seadanya yang berharga murah dan mudah diperoleh padahal penggunaan bibit akan merugikan selama siklus daur sawitperusahaan juga bergantung kepada pasokan dari pihak ketiga yaitu petani sawit persoalan petani kecil sawit disini bukan persoalan sederhana di indonesia dengan sekitar persen lahan sawit dimiliki oleh atau perkebunan rakyat baku mutu yang seragam menjadi lebih sulit untuk dilakukan alihalih jika lahan dikuasai oleh perusahaanperusahaan besar saat ini produktivitas sawit di lahan sme sangat rendah sekitar tonha saja perlu usaha yang keras untuk meningkatkan produktivitas lahan smedi luar permasalahan di atas komitmen perusahaan perlu diperteguh dengan kesepakatan mengikat para pihak kelompokkelompok seperti rspo maupun kelompok seperti ipop harus membuktikan bahwa komitmen tidak hanya semata baik di atas kertas namun berbeda faktanya di lapangandunia telah berubah industri sawit tidak mungkin terus mengabaikan tekanan pasar global dan desakan para aktivis yang menghendaki produk yang berkelanjutan dan nirdeforestasi saat ini sembilan puluh enam persen dari produksi minyak sawit dunia berada dalam jangka panjang upaya moratorium yang dirintis sekarang akan memudahkan industri untuk mencapai komitmennya dengan cara ini moratorium hutan bukan hanya jargon kosong atau suatu hal yang diratapi tetapi merupakan bagian dari prospek bisnis yang memberikan dampak berganda yang menguntungkan dengan produktivitas yang meningkat di lahan sawit diharapkan hutan tidak lagi menjadi sasaran untuk koversi lahanhal ini tentunya tidak dapat dilakukan semudah membalik telapak tangan namun bukankah tidak ada yang tidak mungkin jika dilaksanakan dengan benar dan bersungguhsungguh

Areal Moratorium Bertambah Hampir 1 Juta Hektar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis data peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB) revisi VIII dengan kenaikan wilayah moratorium seluas 926.030 hektar hingga total menjadi 65.015 juta hektar.Dari data KLHK, kenaikan areal moratorium ini diperoleh dari beberapa hal, terbesar dari pembaruan data perizinan seluas 968.625 hektar, disusul pembaruan data tanah 91.056 hektar, dan perkembangan tata ruang 31.919 hektar. Sedangkan, pada hutan primer dan lahan gambut masih mengalami penurunan cukup besar. Untuk konfirmasi perizinan sebelum inpres dan tindak lanjut juga masih menjadi penyebab penurunan areal moratorium seluas 49.178 hektar. Juga lahan baku sawah menurunkan areal yang dilindungi kebijakan ini sekitar 314 hektar. Namun, dari total areal yang bertambah dan berkurang, masih mengalami peningkatan hampir satu juta hektar. (lihat tabel)Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan, PIPPIB ini menjadi instrumen kontrol buat perizinan. Inpres Moratorium itu, katanya, berbunyi penyempurnaan pengelolaan kawasan, atau hutan primer dan gambut. Dalam prosesnya, lewat menahan izin-izin.Kini, perjalanan tata kelola itu sudah memasuki revisi VIII dan mengalami penambahan areal seluas 926.030 ribu hektar. “Ini sedang kerja keras buat penyempurnaan tata kelola manajemen hutan berkelanjutan,” katanya, Rabu (27/5/15) di Jakarta.Bagaimana terjadi perubahan areal moratorium itu? Dirjen Planologi Kehutanan Bambang Soepijanto mengatakan, angka perubahan saat ini merupakan hasil pencitraan satelit dan survei kondisi fisik di lapangan.“Pada saatnya nanti PIPPIB stabil. Tergantung dialog antara masyarakat dan pemerintah. Dialog itu berupa masukan tambah atau kurang. Kalau sudah tak ada dan lagi akan stabil.”Dia mencontohkan, revisi hutan alam primer itu dari Dinas Kehutanan provinsi, kabupaten, dan Perguruan Tinggi (Fakultas Kehutanan). Ia berbasis citra satelit resolusi tinggi sebagai informasi awal. Untuk revisi lahan gambut dari Kementerian Pertanian lewat penginderaan jarak jauh dengan SNI 7925:2013.“Jadi, kalau ada laporan dari masyarakat, misal lahan yang masuk hutan primer ternyata di lapangan sudah kampung atau desa, laporkan saja. Nanti, tim dari dinas atau perguruan tinggi turun. Baru, dalam revisi selanjutnya dimasukkan.”Sama juga dengan hasil data dan informasi penutupan lahan terkini, katanya, itu merupakan hasil cek lapangan, dan data citra satelit resolusi tinggi. Begitu juga penambahan areal pada pembaruan data perizinan, kata Bambang, itu didapat dari pencabutan izin, pengurangan areal atau pembatalan surat izin prinsip. Serupa dengan angka tambahan dari data tata ruang. “Kala disurvei di daerah ternyata ada hutan primer atau gambut, ya di-. Hasil revisi masuk PIPPIB,” ujar dia.Dirjen Bina Usaha Kehutanan Bambang Hendroyono, menambahkan, angka 900 an ribu hektar pada pembaruan data perizinan itu terkait beberapa izin yang oleh Dirjen BUK tak diperpanjang, sebagian besar HPH. Dia merinci, ada pencabutan tiga unit HPH, pengurangan areal, ada dua pembatalan SP1 (izin prinsip).“Itu merupakan izin hutan alam, yang tersisa kami . Kemungkinan masih ada hutan primer. HPH kerja belum selesai karena kinerja jelek tak diperpanjang jadi masuk moratorium.”Ditjen BUK, katanya, sedang merancang peta arahan pemanfaatan hutan produksi dan usaha pemanfaatan hutan. Peta ini, katanya, akan menjadi pegangan bagi kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota agar tahu pemanfaatan lahan atau lahan mana yang bisa diberi izin dan lain-lain. Nanti, katanya, peta arahan itu akan dimasukkan ke website KLHK.Saat ini, kementerian melakukan analisis data dan informasi terlebih dahulu. Beberapa hal yang sedang dilakukan antara lain, , analisis tumpang tindih peta kawasan hutan dengan sebaran HPH, peta rencana kerja tahunan nasional (RKTN), peta PIPPIB, peta tutupan lahan dan peta aksesibilitas seperti jalan dan sungai. , analisis peta kawasan hutan produksi terhadap areal izin pemanfataan, PIPPIB dan RKTN dan terhadap areal pemukiman. Juga sinkronisasi terhadap proses perizinan yang masih berjalan dan usulan pemda., analisis kriteria hutan produksi, baik menyangkut fungsi hutan (hutan produksi tetap atau hutan produksi), penutupan lahan, kelerengan dan aksesibilitas dan letak pemukiman atau desa.“Ini sudah disiapkan konsep sejak 2015 dan dilakukan rapat koordinasi serta konsultasi publik. Hingga pegangan itu sudah lalui prosedur yang benar,” ujar Bambang.Dia mengatakan, ada yang berbeda dari arahan pemanfaatan hutan dulu dan sekarang. Saat ini, katanya, pemanfaatan HP yang berada di sekitar masyarakat didorong buat masyarakat. Alokasi ini, katanya, sejalan dengan program kementerian menyiapkan lahan 12,7 juta hektar buat masyarakat. Selain hak kelola masyarakat, lahan buat restorasi ekosistempun akan meningkat. “Kalau, izin-izin buat usaha seperti HTI itu akan makin kecil.” (lihat tabel)Hal itu dibenarkan oleh Hadi Daryanto, Sekretaris Jenderal Kehutanan, KLHK. Menurut dia, meskipun tak masuk dalam pengecualian Inpres Moratorium, tetapi pemberian hak wilayah kelola kepada warga seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan adat, tak akan terganggu. Pemberian hak kelola rakyat, kata Hadi, tetap memungkinkan bagi mereka yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. “Kalau hutan tanaman rakyat tak bisa karena memanfaatkan kayu, kalau HkM lihat dulu, hanya yang memanfaatkan non kayu.”Siti juga memperkuat itu. Menurut dia, kalau alokasi hutan adat di mana saja tak masalah, karena pada dasarnya masyarakat sudah ada di situ. “Tinggal bagaimana kita mengelola seperti apa. Prinsip-prinsip lindung harus dijaga. Kalau nanti pola kolaborasi, misal dibina masyarakat dengan baik, dipertegas dan sistematik komunitas di sana ada dalam bentuk apa.”

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

kebijakan dan pemerintahan

areal moratorium bertambah hampir juta hektar kementerian lingkungan hidup dan kehutanan merilis data peta indikatif penundaan pemberian izin baru pippib revisi viii dengan kenaikan wilayah moratorium seluas hektar hingga total menjadi juta hektardari data klhk kenaikan areal moratorium ini diperoleh dari beberapa hal terbesar dari pembaruan data perizinan seluas hektar disusul pembaruan data tanah hektar dan perkembangan tata ruang hektar sedangkan pada hutan primer dan lahan gambut masih mengalami penurunan cukup besar untuk konfirmasi perizinan sebelum inpres dan tindak lanjut juga masih menjadi penyebab penurunan areal moratorium seluas hektar juga lahan baku sawah menurunkan areal yang dilindungi kebijakan ini sekitar hektar namun dari total areal yang bertambah dan berkurang masih mengalami peningkatan hampir satu juta hektar lihat tabelsiti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan mengatakan pippib ini menjadi instrumen kontrol buat perizinan inpres moratorium itu katanya berbunyi penyempurnaan pengelolaan kawasan atau hutan primer dan gambut dalam prosesnya lewat menahan izinizinkini perjalanan tata kelola itu sudah memasuki revisi viii dan mengalami penambahan areal seluas ribu hektar ini sedang kerja keras buat penyempurnaan tata kelola manajemen hutan berkelanjutan katanya rabu di jakartabagaimana terjadi perubahan areal moratorium itu dirjen planologi kehutanan bambang soepijanto mengatakan angka perubahan saat ini merupakan hasil pencitraan satelit dan survei kondisi fisik di lapanganpada saatnya nanti pippib stabil tergantung dialog antara masyarakat dan pemerintah dialog itu berupa masukan tambah atau kurang kalau sudah tak ada dan lagi akan stabildia mencontohkan revisi hutan alam primer itu dari dinas kehutanan provinsi kabupaten dan perguruan tinggi fakultas kehutanan ia berbasis citra satelit resolusi tinggi sebagai informasi awal untuk revisi lahan gambut dari kementerian pertanian lewat penginderaan jarak jauh dengan sni jadi kalau ada laporan dari masyarakat misal lahan yang masuk hutan primer ternyata di lapangan sudah kampung atau desa laporkan saja nanti tim dari dinas atau perguruan tinggi turun baru dalam revisi selanjutnya dimasukkansama juga dengan hasil data dan informasi penutupan lahan terkini katanya itu merupakan hasil cek lapangan dan data citra satelit resolusi tinggi begitu juga penambahan areal pada pembaruan data perizinan kata bambang itu didapat dari pencabutan izin pengurangan areal atau pembatalan surat izin prinsip serupa dengan angka tambahan dari data tata ruang kala disurvei di daerah ternyata ada hutan primer atau gambut ya di hasil revisi masuk pippib ujar diadirjen bina usaha kehutanan bambang hendroyono menambahkan angka an ribu hektar pada pembaruan data perizinan itu terkait beberapa izin yang oleh dirjen buk tak diperpanjang sebagian besar hph dia merinci ada pencabutan tiga unit hph pengurangan areal ada dua pembatalan sp izin prinsipitu merupakan izin hutan alam yang tersisa kami kemungkinan masih ada hutan primer hph kerja belum selesai karena kinerja jelek tak diperpanjang jadi masuk moratoriumditjen buk katanya sedang merancang peta arahan pemanfaatan hutan produksi dan usaha pemanfaatan hutan peta ini katanya akan menjadi pegangan bagi kepala daerah baik gubernur maupun bupatiwalikota agar tahu pemanfaatan lahan atau lahan mana yang bisa diberi izin dan lainlain nanti katanya peta arahan itu akan dimasukkan ke website klhksaat ini kementerian melakukan analisis data dan informasi terlebih dahulu beberapa hal yang sedang dilakukan antara lain analisis tumpang tindih peta kawasan hutan dengan sebaran hph peta rencana kerja tahunan nasional rktn peta pippib peta tutupan lahan dan peta aksesibilitas seperti jalan dan sungai analisis peta kawasan hutan produksi terhadap areal izin pemanfataan pippib dan rktn dan terhadap areal pemukiman juga sinkronisasi terhadap proses perizinan yang masih berjalan dan usulan pemda analisis kriteria hutan produksi baik menyangkut fungsi hutan hutan produksi tetap atau hutan produksi penutupan lahan kelerengan dan aksesibilitas dan letak pemukiman atau desaini sudah disiapkan konsep sejak dan dilakukan rapat koordinasi serta konsultasi publik hingga pegangan itu sudah lalui prosedur yang benar ujar bambangdia mengatakan ada yang berbeda dari arahan pemanfaatan hutan dulu dan sekarang saat ini katanya pemanfaatan hp yang berada di sekitar masyarakat didorong buat masyarakat alokasi ini katanya sejalan dengan program kementerian menyiapkan lahan juta hektar buat masyarakat selain hak kelola masyarakat lahan buat restorasi ekosistempun akan meningkat kalau izinizin buat usaha seperti hti itu akan makin kecil lihat tabelhal itu dibenarkan oleh hadi daryanto sekretaris jenderal kehutanan klhk menurut dia meskipun tak masuk dalam pengecualian inpres moratorium tetapi pemberian hak wilayah kelola kepada warga seperti hutan desa hutan kemasyarakatan dan hutan adat tak akan terganggu pemberian hak kelola rakyat kata hadi tetap memungkinkan bagi mereka yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu kalau hutan tanaman rakyat tak bisa karena memanfaatkan kayu kalau hkm lihat dulu hanya yang memanfaatkan non kayusiti juga memperkuat itu menurut dia kalau alokasi hutan adat di mana saja tak masalah karena pada dasarnya masyarakat sudah ada di situ tinggal bagaimana kita mengelola seperti apa prinsipprinsip lindung harus dijaga kalau nanti pola kolaborasi misal dibina masyarakat dengan baik dipertegas dan sistematik komunitas di sana ada dalam bentuk apa

Menaker Tekankan Bebas Pekerja Anak sampai Nol Deforestasi di Perkebunan Sawit. Soal angka pekerja anak di perusahaan perkebunan sawit yang tinggi, kerusakan lingkungan, deforestasi, serta upah buruh sawit rendah, menjadi pembahasan serius dalam pertemuan antara M. Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan dengan organisasi masyarakat sipil, serta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), di Medan, pertengahan Mei 2015.Hanif mengatakan, selama ini isu-isu ketenagakerjaan perkebunan belum banyak disentuh. Dia mulai menjadikan ini isu prioritas.Menurut dia, ada sekitar 9 juta tenaga kerja perkebunan sawit di Indonesia, dan masih banyak ditemukan laporan perusahaan mempekerjakan anak bawah umur. Baik buat memanggul tandan buah segar, dan pemupukan serta panen.Anak-anak bekerja tanpa menggunakan alat keselamatan kerja dan mengerjakan tugas orang dewasa.“Kedepan tidak ada lagi kasus serupa, perusahaan mempekerjakan anak bawah umur.”Padahal, katanya, UU sudah melarang hingga perusahaan perkebunan harus mengikuti aturan. “Jika tak ditaati, akan ada sanksi tegas.”Kementerian Ketenagakerjaan, katanya, membuat program pengentasan pekerja anak, dan deklarasi daerah bebas pekerja anak bawah umur sektor perkebunan. Konsep ini, sudah siap di Bali. “Pemerintah sudah memiliki hingga 2022 tak akan ada lagi perkebunan sawit mempekerjakan anak bawah umur.”Masalah lain, kata Hanif, upah pekerja perkebunan tak terlalu dinikmati tenaga kerja. “Sektor ini isu seksi tingkat nasional maupun regional. Setiap ada kenaikan upah, buruh pasti demo, terbanyak perkebunan. Masalah ini pelan-pelan kita selesaikan,” katanya.Hanif juga menyinggung persoalan lingkungan. Dia mengingatkan, dalam mengembangkan bisnis, industri sawit harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Selama ini, pertumbuhan perkebunan berdampak pada lingkungan, dan menyebabkan deforestasi. “Ini harus diantisipasi pemerintah dan investor perkebunan.”Dalam pengelolaan sumberdaya alam, katanya, mau tidak mau harus memperhatikan lingkungan demi keberlanjutan hidup mendatang. “Kebijakan dan pengelolaan harus berorientasi penuh terhadap lingkungan. Soal operasional seperti apa, kementerian terkaitlah harus menyusun agar tidak ada konflik, baik pekerja, antara masyarakat dan perusahaan ataupun perambahan hutan.”Jefri Saragih, Direktur Eksekutif Sawit Watch, mengatakan, luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 14,3 juta hektar, dengan produksi mintak sawit (/CPO) 27,1 juta ton per tahun.Konsumsi CPO 2004, sebesar 30 juta ton. Jika dilihat begitu tinggi ekspansi perusahaan ini, diperkirakan bakal naik tajam pada 2030 sampai 50 juta ton. “Tahun 2015 ini, produksi CPO Indonesia 33 juta ton, dengan konsumsi domestik 10,8 juta ton.” ,Dengan luas itu, katanya, banyak harus diperhatikan, mulai kawasan hutan tak rusak, hingga menjalankan bisnis dengan baik tanpa pelanggaran hukum apalagi konflik dengan masyarakat adat.Menurut Jefri, perluasan kawasan menjadi sawit, bukan hanya di Sumatera Utara, juga di daerah lain. Salah satu rencana pemerintah yang bersepakat dengan swasta, yakni perusahaan perkebunan sawit (PKS), membuka perbatasan terutama di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, yang berbatasan langsung dengan Malaysia.Data Sawit Wacth, memperlihatkan, ada upaya mengubah kawasan hutan sepanjang 584 Km² di perbatasan Indonesia-Malaysia, seluas lebih dari 1,8 juta hektar untuk jadi kebun sawit.Alasan utama pemerintah, katanya, meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan wilayah perbatasan, serta memudahkan dan memastikan kontrol keamanan nasional sepanjang perbatasan.Bagi dia, rencana ini tak masuk akal dan mengabaikan berbagai aspek, salah satu kerusakan alam dan masyarakat adat terancam. Ia juga mengancam keragamanhayati disana.Rencana membuka sawit perbatasan ini, katanya, berpotensi menyingkirkan masyarakat adat. Tak kurang dua juta masyarakat adat akan terkena dampak, baik langsung maupun tak langsung.“Ini akan menjadi pembuktian kepada Pemerintahan Jokowi-JK, untuk benar-benar mewujudkan dan menghadirkan negara sebagaimana tertuang dalam Nawacita, terutama memproteksi kelola masyarakat adat, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan mereka.”Carlo Nainggolan, Kepala Departemen Lingkungan Sawit Watch menambahkan, rencana perluasan ini ancaman besar bagi ekosistem hutan tropis di Kalimantan. Kerusakan hutan dan ekosistem pendukung akan memicu kepunahan spesies endemik dan daya dukung lingkungan hilang.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

menaker tekankan bebas pekerja anak sampai nol deforestasi di perkebunan sawit soal angka pekerja anak di perusahaan perkebunan sawit yang tinggi kerusakan lingkungan deforestasi serta upah buruh sawit rendah menjadi pembahasan serius dalam pertemuan antara m hanif dhakiri menteri ketenagakerjaan dengan organisasi masyarakat sipil serta gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia gapki di medan pertengahan mei hanif mengatakan selama ini isuisu ketenagakerjaan perkebunan belum banyak disentuh dia mulai menjadikan ini isu prioritasmenurut dia ada sekitar juta tenaga kerja perkebunan sawit di indonesia dan masih banyak ditemukan laporan perusahaan mempekerjakan anak bawah umur baik buat memanggul tandan buah segar dan pemupukan serta panenanakanak bekerja tanpa menggunakan alat keselamatan kerja dan mengerjakan tugas orang dewasakedepan tidak ada lagi kasus serupa perusahaan mempekerjakan anak bawah umurpadahal katanya uu sudah melarang hingga perusahaan perkebunan harus mengikuti aturan jika tak ditaati akan ada sanksi tegaskementerian ketenagakerjaan katanya membuat program pengentasan pekerja anak dan deklarasi daerah bebas pekerja anak bawah umur sektor perkebunan konsep ini sudah siap di bali pemerintah sudah memiliki hingga tak akan ada lagi perkebunan sawit mempekerjakan anak bawah umurmasalah lain kata hanif upah pekerja perkebunan tak terlalu dinikmati tenaga kerja sektor ini isu seksi tingkat nasional maupun regional setiap ada kenaikan upah buruh pasti demo terbanyak perkebunan masalah ini pelanpelan kita selesaikan katanyahanif juga menyinggung persoalan lingkungan dia mengingatkan dalam mengembangkan bisnis industri sawit harus memperhatikan kelestarian lingkungan selama ini pertumbuhan perkebunan berdampak pada lingkungan dan menyebabkan deforestasi ini harus diantisipasi pemerintah dan investor perkebunandalam pengelolaan sumberdaya alam katanya mau tidak mau harus memperhatikan lingkungan demi keberlanjutan hidup mendatang kebijakan dan pengelolaan harus berorientasi penuh terhadap lingkungan soal operasional seperti apa kementerian terkaitlah harus menyusun agar tidak ada konflik baik pekerja antara masyarakat dan perusahaan ataupun perambahan hutanjefri saragih direktur eksekutif sawit watch mengatakan luas perkebunan sawit di indonesia mencapai juta hektar dengan produksi mintak sawit cpo juta ton per tahunkonsumsi cpo sebesar juta ton jika dilihat begitu tinggi ekspansi perusahaan ini diperkirakan bakal naik tajam pada sampai juta ton tahun ini produksi cpo indonesia juta ton dengan konsumsi domestik juta ton dengan luas itu katanya banyak harus diperhatikan mulai kawasan hutan tak rusak hingga menjalankan bisnis dengan baik tanpa pelanggaran hukum apalagi konflik dengan masyarakat adatmenurut jefri perluasan kawasan menjadi sawit bukan hanya di sumatera utara juga di daerah lain salah satu rencana pemerintah yang bersepakat dengan swasta yakni perusahaan perkebunan sawit pks membuka perbatasan terutama di kalimantan barat dan kalimantan timur yang berbatasan langsung dengan malaysiadata sawit wacth memperlihatkan ada upaya mengubah kawasan hutan sepanjang km di perbatasan indonesiamalaysia seluas lebih dari juta hektar untuk jadi kebun sawitalasan utama pemerintah katanya meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan wilayah perbatasan serta memudahkan dan memastikan kontrol keamanan nasional sepanjang perbatasanbagi dia rencana ini tak masuk akal dan mengabaikan berbagai aspek salah satu kerusakan alam dan masyarakat adat terancam ia juga mengancam keragamanhayati disanarencana membuka sawit perbatasan ini katanya berpotensi menyingkirkan masyarakat adat tak kurang dua juta masyarakat adat akan terkena dampak baik langsung maupun tak langsungini akan menjadi pembuktian kepada pemerintahan jokowijk untuk benarbenar mewujudkan dan menghadirkan negara sebagaimana tertuang dalam nawacita terutama memproteksi kelola masyarakat adat dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan merekacarlo nainggolan kepala departemen lingkungan sawit watch menambahkan rencana perluasan ini ancaman besar bagi ekosistem hutan tropis di kalimantan kerusakan hutan dan ekosistem pendukung akan memicu kepunahan spesies endemik dan daya dukung lingkungan hilang

Laporan: Pemasok APRIL Masih Tebangi Hutan Gambut Kalimantan Utara. Laporan terbaru Gapeta Borneo, Relawan Pemantau Hutan Kalimantan (RPHK) dan WWF-Indonesia mengungkapkan, pemasok APRIL masih menebang hutan alam gambut di Kalimantan Utara.Pada Januari 2014, APRIL mengumumkan komitmen kebijakan rencana pengelolaan hutan lestari. Namun, hasil investigasi lapangan pada 17-25 April 2014 ini, menemukan PT Adindo Hutani Lestari (AHL), pemasok APRIL, masih menebang hutan alam. Bahkan pada kawasan hutan bernilai konservasi tinggi yang harus dilindungi hasil penilaian lembaga independen yang ditunjuk perusahaan, Tropenbos Indonesia, di sektor Sesayap seluas 63.700 hektar.Tim investigasi koalisi menemukan sekitar lima ekskavator tengah menebang, mengumpulkan dan mengangkut kayu alam. Pada areal lain ada tumpukan kayu alam baru ditebang dan menjadi sortimen-sortimen. Ada juga kanal-kanal gambut dalam diperkirakan dibuat satu atau dua bulan lalu, dengan lebar tujuh sampai delapan meter dan berkedalaman lebih dari empat meter.Kalangan organisasi lingkungan inipun mendesak AHL segera menghentikan penebangan kayu di hutan alam gambut dalam di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara.Kamirunddin, ketua Gapeta Borneo mengatakan, komitmen lestari APRIL hanya di atas kertas, tidak terlaksana di lapangan.Penebangan hutan alam, katanya secara membabi-buta maupun penggalian kanal gambut dalam jelas merusak lingkungan dan memicu lepas karbon.Terlebih, deforestasi di gambut dalam dilindungi peraturan.Konsesi AHL Sesayap merupakan ekosistem hutan rawa gambut sekunder dan primer dengan kondisi tutupan hutan masih bagus. Jika dikaitkan komitmen lestari APRIL yang dipantau kelompok masyarakat, maka kajian penilaian (HCV) di konsesi ini harus selesai lebih dahulu. Otomatis, segala operasi penebangan dan pembukaan gambut harus dihentikan.Sulhani dari RPHK mengatakan, seharusnya APRIL konsisten terhadap komitmen kebijakan lestari dengan tak menebang hutan bernilai konservasi tinggi yang mereka tetapkan sendiri sebagai area lindung.“Temuan ini fakta sulit terbantahkan. APRIL tidak serius terhadap komitmen lestari mereka dan publik makin mempertanyakan arah kebijakan ini,” kata Syachraini dari WWF-Indonesia.WWF mengingatkan, APRIL ketat menjaga kepatuhan pada kebijakan pengelolaan hutan lestari mereka. Terutama, tak melakukan penebangan pada kawasan teridentifikasi HCV.Konsesi AHL Sesayap masih memiliki hutan alam bagus cukup luas, sebagian besar merupakan gambut dalam.Gapeta Borneo, RPHK dan WWF-Indonesia mengimbau para pembeli pulp dan kertas untuk tidak bekerjasama bisnis sebelum APRIL menerapkan rencana pengelolaan hutan lestari. Dengan pelaksanaan diperiksa lembaga audit independen yang kredibel.APRIL akan melakukan investigasi atas laporan yang menyatakan AHL telah melanggar komitmen hutan lestari APRIL. “Intinya terjadi kesalahan komunikasi,” kata Petrus Gunarso, Director of Sustainability APRIL kepada , Selasa(20/5/14).Keterangan perusahaan menyatakan, AHL tetap menghormati areal HCVF yang ditetapkan dalam petani akhir konsesi mereka. Tampaknya, laporan itu tak tepat karena menggunakan dasar peta draf awal. Untuk itu, APRIL mengajak WWF dan lembaga lain dalam laporan itu untuk survei bersama ke lapangan buat mengkonfirmasi area yang dinyatakan masuk HCVF.

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim konservasi lingkungan

laporan pemasok april masih tebangi hutan gambut kalimantan utara laporan terbaru gapeta borneo relawan pemantau hutan kalimantan rphk dan wwfindonesia mengungkapkan pemasok april masih menebang hutan alam gambut di kalimantan utarapada januari april mengumumkan komitmen kebijakan rencana pengelolaan hutan lestari namun hasil investigasi lapangan pada april ini menemukan pt adindo hutani lestari ahl pemasok april masih menebang hutan alam bahkan pada kawasan hutan bernilai konservasi tinggi yang harus dilindungi hasil penilaian lembaga independen yang ditunjuk perusahaan tropenbos indonesia di sektor sesayap seluas hektartim investigasi koalisi menemukan sekitar lima ekskavator tengah menebang mengumpulkan dan mengangkut kayu alam pada areal lain ada tumpukan kayu alam baru ditebang dan menjadi sortimensortimen ada juga kanalkanal gambut dalam diperkirakan dibuat satu atau dua bulan lalu dengan lebar tujuh sampai delapan meter dan berkedalaman lebih dari empat meterkalangan organisasi lingkungan inipun mendesak ahl segera menghentikan penebangan kayu di hutan alam gambut dalam di kabupaten tana tidung kalimantan utarakamirunddin ketua gapeta borneo mengatakan komitmen lestari april hanya di atas kertas tidak terlaksana di lapanganpenebangan hutan alam katanya secara membabibuta maupun penggalian kanal gambut dalam jelas merusak lingkungan dan memicu lepas karbonterlebih deforestasi di gambut dalam dilindungi peraturankonsesi ahl sesayap merupakan ekosistem hutan rawa gambut sekunder dan primer dengan kondisi tutupan hutan masih bagus jika dikaitkan komitmen lestari april yang dipantau kelompok masyarakat maka kajian penilaian hcv di konsesi ini harus selesai lebih dahulu otomatis segala operasi penebangan dan pembukaan gambut harus dihentikansulhani dari rphk mengatakan seharusnya april konsisten terhadap komitmen kebijakan lestari dengan tak menebang hutan bernilai konservasi tinggi yang mereka tetapkan sendiri sebagai area lindungtemuan ini fakta sulit terbantahkan april tidak serius terhadap komitmen lestari mereka dan publik makin mempertanyakan arah kebijakan ini kata syachraini dari wwfindonesiawwf mengingatkan april ketat menjaga kepatuhan pada kebijakan pengelolaan hutan lestari mereka terutama tak melakukan penebangan pada kawasan teridentifikasi hcvkonsesi ahl sesayap masih memiliki hutan alam bagus cukup luas sebagian besar merupakan gambut dalamgapeta borneo rphk dan wwfindonesia mengimbau para pembeli pulp dan kertas untuk tidak bekerjasama bisnis sebelum april menerapkan rencana pengelolaan hutan lestari dengan pelaksanaan diperiksa lembaga audit independen yang kredibelapril akan melakukan investigasi atas laporan yang menyatakan ahl telah melanggar komitmen hutan lestari april intinya terjadi kesalahan komunikasi kata petrus gunarso director of sustainability april kepada selasaketerangan perusahaan menyatakan ahl tetap menghormati areal hcvf yang ditetapkan dalam petani akhir konsesi mereka tampaknya laporan itu tak tepat karena menggunakan dasar peta draf awal untuk itu april mengajak wwf dan lembaga lain dalam laporan itu untuk survei bersama ke lapangan buat mengkonfirmasi area yang dinyatakan masuk hcvf

WWF : RAPP Harus Hentikan Penghancuran Gambut di Pulau Padang. Setelah mendapatkan tekanan dari LSM, sejak 28 Januari 2014, perusahaan bubur kertas (APRIL) berkomitmen tidak lagi menebang kayu di hutan bernilai konservasi tinggi dan membangun kebun di lahan gambut, melalui yang disebut (SFMP).Namun banyak pihak meragukan komitmen tersebut menyusul dua laporan publik yang menguak pelanggaran atas janji keberlanjutan perusahaan, yaitu laporan dari atas konsesi Triomas di Riau yang telah menebang hutan konservasi tinggi.Baru-baru ini, sejumlah LSM di Kalimantan telah melaporkan PT Adindo Hutani Lestari (AHL) di Kalimantan Utara yang menebang hutan bernilai konservasi tinggi yang dinilai lembaga independen yang ditunjuk APRIL sendiri. PT AHL adalah pemasok kayu pulp kelompok APRIL.Tidak berhenti disitu, perusahaan bubur kayu itu juga dianggap merusak hutan gambut di Pulau Padang, seperti yang dilaporkan Jaringan Masyarakat Gambut Riau kepada tim (SAC) yang akan mengawasi pelaksanaan SFMP. Aditia Bayu Nanda dari WWF Indonesia mengatakan hal itu harus segera dihentikan. “Terlepas dari ada tidaknya kebijakan SFMP, WWF menilai pembukaan hutan alam dan pengeringan gambut merupakan sesuatu yang harus segera dihentikan,” ujar Aditia yang akrab dipanggil Dito, kepada Mongabay Indonesia.Dan kekerasan terhadap masyarakat yang melakukan protes, juga tidak dibenarkan. “Penanganan konflik dan penerapan FPIC ( / bebas tanpa paksaan) merupakan bagian penting dari kebijakan SFMP APRIL dan segala konflik yang timbul terkait dengan aktifitas manajemen APRIL merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan,” lanjutnya.WWF sendiri telah menghimbau kepada para pembeli APRIL bahwa berhubungan bisnis dengan APRIL perlu diwaspadai karena beresiko nyata terasosiasi dengan deforestasi Indonesia. Mereka merekomendasikan perusahaan pembeli untuk menunggu dan melihat implementasi SFMP di lapangan sebelum berbinis dengan perusahaan ini. “Kekurangan yang perlu segera diperbaiki SFMP,” lanjut Dito.Menanggapi hal tersebut, APRIL mengatakan pihaknya akan membuat satuan khusus untuk melakukan verifikasi di lapangan yang akan mengundang keterlibatan seluruh pihak.“Kami berharap hasil verifikasi gabungan di lapangan akan selesai pertengahan Juni 2014. APRIL mengapresiasi semua input dan keluhan yang telah disampaikan oleh pihak-pihak yang relevan kepada SAC,” demikian di laman websitenya pada 24 Mei lalu.Pada 19 Maret 2014 lalu, Mongabay Indonesia ditemani oleh Sumarjan, Joko dan sejumlah warga Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau menyaksikan langsung bagaimana anak perusahaan dari kelompok APRIL tengah menghancurkan hutan gambut kaya karbon di Pulau Padang, Riau.Dua alat berat sejenis eskavator tengah mengumpulkan batang-batang kayu yang baru terpotong di hamparan gambut gundul. Kayu-kayu itu lalu ditumpuk di pinggir kanal untuk kemudian diangkut menggunakan tongkang ke pabrik pulp dan kertas milik PT Riau Andalan Pulp and Paper di Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau.Selain dua alat berat yang sedang bekerja, terlihat ada dua lagi yang parkir di pinggir kanal. Sementara tumpukkan kayu menggunung siap untuk diangkut. Sejumlah kanal telah terbangun yang membelah gambut menjadi beberapa bagian. Dan kanal yang selebar 4 meter itu terhenti di batas dinding hutan. Pembangunan kanal di gambut disinyalir sejumlah LSM sebagai awal dari kehancuran fungsi hamparan gambut itu sendiri.Sumarjan mengatakan penghancuran hutan di desanya telah berjalan beberapa bulan terakhir dan pada pertengahan Maret lalu diketahui telah mencapai desanya. Sedangkan Joko mengatakan konflik Pulau Padang seharusnya tidak muncul jika perusahaan menjalankan apa yang tercantum dalam izin yang diberikan Kementerian Kehutanan yakni mengeluarkan Desa Bagan Melibur, Desa Mengkirau dan sebagian Desa Lukit dari wilayah operasi mereka.“Bagian ini sudah masuk wilayah Bagan Melibur. Di sana ada hutan, tapi sedikitsaja itu. Di belakangnya terbuka macam ini juga,” ujar Joko.Masyarakat protes dan meminta operasi RAPP tersebut dihentikan. Protes ini pun sempat dimediasi oleh pemerintah dan melibatkan berbagai pihak termasuk perwakilan perusahaan. Namun hingga saat ini tidak pernah ada upaya serius dari perusahaan. Bahkan dua hari sebelum Mongabay ke lokasi konflik, seorang warga sempat menjadi korban tindakan kekerasan aparat Kepolisian dari Brimob yang menjaga operasi perusahaan.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

wwf rapp harus hentikan penghancuran gambut di pulau padang setelah mendapatkan tekanan dari lsm sejak januari perusahaan bubur kertas april berkomitmen tidak lagi menebang kayu di hutan bernilai konservasi tinggi dan membangun kebun di lahan gambut melalui yang disebut sfmpnamun banyak pihak meragukan komitmen tersebut menyusul dua laporan publik yang menguak pelanggaran atas janji keberlanjutan perusahaan yaitu laporan dari atas konsesi triomas di riau yang telah menebang hutan konservasi tinggibarubaru ini sejumlah lsm di kalimantan telah melaporkan pt adindo hutani lestari ahl di kalimantan utara yang menebang hutan bernilai konservasi tinggi yang dinilai lembaga independen yang ditunjuk april sendiri pt ahl adalah pemasok kayu pulp kelompok apriltidak berhenti disitu perusahaan bubur kayu itu juga dianggap merusak hutan gambut di pulau padang seperti yang dilaporkan jaringan masyarakat gambut riau kepada tim sac yang akan mengawasi pelaksanaan sfmp aditia bayu nanda dari wwf indonesia mengatakan hal itu harus segera dihentikan terlepas dari ada tidaknya kebijakan sfmp wwf menilai pembukaan hutan alam dan pengeringan gambut merupakan sesuatu yang harus segera dihentikan ujar aditia yang akrab dipanggil dito kepada mongabay indonesiadan kekerasan terhadap masyarakat yang melakukan protes juga tidak dibenarkan penanganan konflik dan penerapan fpic bebas tanpa paksaan merupakan bagian penting dari kebijakan sfmp april dan segala konflik yang timbul terkait dengan aktifitas manajemen april merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan lanjutnyawwf sendiri telah menghimbau kepada para pembeli april bahwa berhubungan bisnis dengan april perlu diwaspadai karena beresiko nyata terasosiasi dengan deforestasi indonesia mereka merekomendasikan perusahaan pembeli untuk menunggu dan melihat implementasi sfmp di lapangan sebelum berbinis dengan perusahaan ini kekurangan yang perlu segera diperbaiki sfmp lanjut ditomenanggapi hal tersebut april mengatakan pihaknya akan membuat satuan khusus untuk melakukan verifikasi di lapangan yang akan mengundang keterlibatan seluruh pihakkami berharap hasil verifikasi gabungan di lapangan akan selesai pertengahan juni april mengapresiasi semua input dan keluhan yang telah disampaikan oleh pihakpihak yang relevan kepada sac demikian di laman websitenya pada mei lalupada maret lalu mongabay indonesia ditemani oleh sumarjan joko dan sejumlah warga desa bagan melibur kecamatan merbau kabupaten kepulauan meranti riau menyaksikan langsung bagaimana anak perusahaan dari kelompok april tengah menghancurkan hutan gambut kaya karbon di pulau padang riaudua alat berat sejenis eskavator tengah mengumpulkan batangbatang kayu yang baru terpotong di hamparan gambut gundul kayukayu itu lalu ditumpuk di pinggir kanal untuk kemudian diangkut menggunakan tongkang ke pabrik pulp dan kertas milik pt riau andalan pulp and paper di pangkalan kerinci pelalawan riauselain dua alat berat yang sedang bekerja terlihat ada dua lagi yang parkir di pinggir kanal sementara tumpukkan kayu menggunung siap untuk diangkut sejumlah kanal telah terbangun yang membelah gambut menjadi beberapa bagian dan kanal yang selebar meter itu terhenti di batas dinding hutan pembangunan kanal di gambut disinyalir sejumlah lsm sebagai awal dari kehancuran fungsi hamparan gambut itu sendirisumarjan mengatakan penghancuran hutan di desanya telah berjalan beberapa bulan terakhir dan pada pertengahan maret lalu diketahui telah mencapai desanya sedangkan joko mengatakan konflik pulau padang seharusnya tidak muncul jika perusahaan menjalankan apa yang tercantum dalam izin yang diberikan kementerian kehutanan yakni mengeluarkan desa bagan melibur desa mengkirau dan sebagian desa lukit dari wilayah operasi merekabagian ini sudah masuk wilayah bagan melibur di sana ada hutan tapi sedikitsaja itu di belakangnya terbuka macam ini juga ujar jokomasyarakat protes dan meminta operasi rapp tersebut dihentikan protes ini pun sempat dimediasi oleh pemerintah dan melibatkan berbagai pihak termasuk perwakilan perusahaan namun hingga saat ini tidak pernah ada upaya serius dari perusahaan bahkan dua hari sebelum mongabay ke lokasi konflik seorang warga sempat menjadi korban tindakan kekerasan aparat kepolisian dari brimob yang menjaga operasi perusahaan

Ribuan Hektar Hutan Bener Meriah Dibabat Demi Kepentingan Malaysia. Demi memenuhi kontrak perdagangan kentang dan hortikultura dengan Malaysia, ribuan hektar hutan di 9 kecamatan kabupaten Bener Meriah Propinsi Aceh dibabat untuk keperluan perkebunan. Praktik yang melibatkan oknum pejabat, pihak keamanan dan pengusaha hortikultura ini telah berlangsung selama setahun.Menurut juru bicara Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Bener Meriah, Sri Wahyuni, yang dihubungi minggu kemarin, adanya rencana investor dari Malaysia yang menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah Bener Meriah sebagai pasar kentang dan palawija, menjadi dasar pembukaan lahan secara masif ini. Luas hutan yang rusak diperkirakan mencapai 14 ribu hektar, 500 hektar diantaranya masuk dalam kawasan hutan lindung. “Namun kami memperkirakan hutan lindung yang rusak lebih dari itu,” kata Sri Wahyuni.Perambahan hutan terparah terjadi di Permata, Bener Kelipah, Bukit dan Weh Pesam. Selebihnya tersebar di kecamatan Mesidah, Syiah Utama, Pintu Rime Gayo, Gajah Putih dan Timang Gajah. Selain itu kepentingan pembukaan lahan baru, juga ada pembalakan liar. Jalan dibuka ke dalam hutan dengan menggunakan dana APBN. “Alat-alat berat masih ada di lapangan.”Menurut Sri Wahyuni, masyarakat di Kecamatan Permata, Bandar, Bener Kelipah, Bukit dan Weh Pesam mulai resah dengan kegiatan ini, karena mereka sudah mengalami masalah terutama dengan menurunnya debit air secara signifikan.Dia mengatakan, Desa Gelampang Weh Tenang Uken, Bener Pepanyi, Sepakat dan beberapa desa lainnya sudah kehilangan sumber air. Pipa air yang dipasang ke sumber mata air di wilayah Rebol Linung Bulen sudah tidak lagi dialiri air.Masyarakat juga mengkhawatirkan akan terjadi banjir bandang dan tanah longsor seperti yang pernah terjadi di kampung Pondok Keresek (sekarang Sedie Jadi), Kampung Owak Pondok Sayur, Burni Pase dan Kampung Seni Antara yang berbatasan dengan Aceh Utara tahun 2006 silam.“Ribuan hektar hutan kondisinya sudah luluh lantak meninggalkan bongkahan kayu,” kata Sri Wahyuni.Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Bener Meriah yang terdiri dari 25 lembaga lingkungan dan kelompok masyarakat setempat menyebutkan berbagai pihak diduga terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Diantaranya oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bener Meriah, oknum Dinas Kehutanan, Camat, pihak keamanan, mantan pejabat teras Komisi Independen Pemilu Bener Meriah , aparat kampung dan pengusaha kayu serta pengusaha palawija dengan mengatas namakan koperasi.“Apa yang terjadi selama ini merupakan kealpaan dan pembiaran pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan merupakan tindakan keserakahan dari oknum pejabat di Bener Meriah. Kami juga melihat penegakan hukum sangat lemah dan terkesan di biarkan sehingga kerusakan hutan menjadi sangat parah,” kata Sri Wahyuni.Menurutnya, seharusnya dalam situasi seperti ini, pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya bertindak tegas dan melakukan pencegahan sebelum kerusakan terjadi. “Kami melihat ini merupakan tindakan kejahatan terstruktur, sistematis dan masif, yang ikut melemahkan sekaligus mengangkangi supremasi hukum yang berlaku,” tegas Sri.Forum mendesak Pemerintah Pusat dan Bener Meriah menertibkan kawasan lindung yang telah dirusak dan melakukan penegakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam kejahatan lingkungan tersebut.Sedangkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perebunan Kabupaten Bener Meriah, Ahmad Ready membenarkan kasus perambahan besar-besaran hutan Bener Meriah untuk perkebunan kentang yang melibatkan oknum masyarakat dan pejabat setempat. “Kasus ini sudah ditangani oleh Kepolisian, dan sudah ada oknum masyarakat yang ditahan dan dimintai keterangan,” katanya.Namun pemilik alat berat yang menghancurkan hutan lindung belum tersentuh, juga oknum pejabat daerah setempat. . “Kami sudah terjun ke lapangan untuk menghentikan ini dan memproses pelaku secara hokum,” kata Ahmad.Ribuan hektar hutan Bener Meriah yang rusak ini merupakan kawasan tangkapan air untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Peusangan dan DAS Krueng Jambo Aye yang menjadi sumber air bagi 2 juta orang di 7 kabupaten di Aceh.Kerusakan hutan lindung di Kabupaten Bener Meriah juga akan berdampak pada kerusakan keanekaragaman hayati seperti terputusnya koridor satwa. Salah satunya mengganggu habitat harimau sumatra dan gajah. Kondisi ini juga berefek pada peningkatan suhu dan penurunan cadangan air tanah pada dua Cekungan Pedada dan Lampahan. Kehancuran hutan lindung juga telah sampai ke kaki Bur ni telong yang merupakan wilayah gunung merapi aktif.Forum juga menemukan penggunaan pestisida, herbisida, fungisida yang berlebih yang dapat dilihat dari menurunnya kualitas air karena tercemar oleh zat kimia tersebut. Hal ini dimasa yang akan datang akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat misalnya gangguan kulit akut, kangker dan penyakit lainnya.

[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan

ribuan hektar hutan bener meriah dibabat demi kepentingan malaysia demi memenuhi kontrak perdagangan kentang dan hortikultura dengan malaysia ribuan hektar hutan di kecamatan kabupaten bener meriah propinsi aceh dibabat untuk keperluan perkebunan praktik yang melibatkan oknum pejabat pihak keamanan dan pengusaha hortikultura ini telah berlangsung selama setahunmenurut juru bicara forum masyarakat peduli lingkungan bener meriah sri wahyuni yang dihubungi minggu kemarin adanya rencana investor dari malaysia yang menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah bener meriah sebagai pasar kentang dan palawija menjadi dasar pembukaan lahan secara masif ini luas hutan yang rusak diperkirakan mencapai ribu hektar hektar diantaranya masuk dalam kawasan hutan lindung namun kami memperkirakan hutan lindung yang rusak lebih dari itu kata sri wahyuniperambahan hutan terparah terjadi di permata bener kelipah bukit dan weh pesam selebihnya tersebar di kecamatan mesidah syiah utama pintu rime gayo gajah putih dan timang gajah selain itu kepentingan pembukaan lahan baru juga ada pembalakan liar jalan dibuka ke dalam hutan dengan menggunakan dana apbn alatalat berat masih ada di lapanganmenurut sri wahyuni masyarakat di kecamatan permata bandar bener kelipah bukit dan weh pesam mulai resah dengan kegiatan ini karena mereka sudah mengalami masalah terutama dengan menurunnya debit air secara signifikandia mengatakan desa gelampang weh tenang uken bener pepanyi sepakat dan beberapa desa lainnya sudah kehilangan sumber air pipa air yang dipasang ke sumber mata air di wilayah rebol linung bulen sudah tidak lagi dialiri airmasyarakat juga mengkhawatirkan akan terjadi banjir bandang dan tanah longsor seperti yang pernah terjadi di kampung pondok keresek sekarang sedie jadi kampung owak pondok sayur burni pase dan kampung seni antara yang berbatasan dengan aceh utara tahun silamribuan hektar hutan kondisinya sudah luluh lantak meninggalkan bongkahan kayu kata sri wahyuniforum masyarakat peduli lingkungan bener meriah yang terdiri dari lembaga lingkungan dan kelompok masyarakat setempat menyebutkan berbagai pihak diduga terlibat dalam kegiatan ilegal ini diantaranya oknum anggota dewan perwakilan rakyat bener meriah oknum dinas kehutanan camat pihak keamanan mantan pejabat teras komisi independen pemilu bener meriah aparat kampung dan pengusaha kayu serta pengusaha palawija dengan mengatas namakan koperasiapa yang terjadi selama ini merupakan kealpaan dan pembiaran pemerintah kabupaten bener meriah dan merupakan tindakan keserakahan dari oknum pejabat di bener meriah kami juga melihat penegakan hukum sangat lemah dan terkesan di biarkan sehingga kerusakan hutan menjadi sangat parah kata sri wahyunimenurutnya seharusnya dalam situasi seperti ini pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya bertindak tegas dan melakukan pencegahan sebelum kerusakan terjadi kami melihat ini merupakan tindakan kejahatan terstruktur sistematis dan masif yang ikut melemahkan sekaligus mengangkangi supremasi hukum yang berlaku tegas sriforum mendesak pemerintah pusat dan bener meriah menertibkan kawasan lindung yang telah dirusak dan melakukan penegakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam kejahatan lingkungan tersebutsedangkan kepala dinas kehutanan dan perebunan kabupaten bener meriah ahmad ready membenarkan kasus perambahan besarbesaran hutan bener meriah untuk perkebunan kentang yang melibatkan oknum masyarakat dan pejabat setempat kasus ini sudah ditangani oleh kepolisian dan sudah ada oknum masyarakat yang ditahan dan dimintai keterangan katanyanamun pemilik alat berat yang menghancurkan hutan lindung belum tersentuh juga oknum pejabat daerah setempat kami sudah terjun ke lapangan untuk menghentikan ini dan memproses pelaku secara hokum kata ahmadribuan hektar hutan bener meriah yang rusak ini merupakan kawasan tangkapan air untuk daerah aliran sungai das krueng peusangan dan das krueng jambo aye yang menjadi sumber air bagi juta orang di kabupaten di acehkerusakan hutan lindung di kabupaten bener meriah juga akan berdampak pada kerusakan keanekaragaman hayati seperti terputusnya koridor satwa salah satunya mengganggu habitat harimau sumatra dan gajah kondisi ini juga berefek pada peningkatan suhu dan penurunan cadangan air tanah pada dua cekungan pedada dan lampahan kehancuran hutan lindung juga telah sampai ke kaki bur ni telong yang merupakan wilayah gunung merapi aktifforum juga menemukan penggunaan pestisida herbisida fungisida yang berlebih yang dapat dilihat dari menurunnya kualitas air karena tercemar oleh zat kimia tersebut hal ini dimasa yang akan datang akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat misalnya gangguan kulit akut kangker dan penyakit lainnya

Aksi Hari Lingkungan Hidup, Dorong Pemerintah Berkomitmen Terhadap Lingkungan. Aksi di depan Balai Besar Wilayah Sungai (BPWS) Brantas di Surabaya, Kamis (6/6) menuntut penertiban bangunan di sempadan sungai Surabaya. Foto : Petrus RiskiPeringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni, menjadi ajang para aktivis pecinta lingkungan untuk mengingatkan pemerintah, agar lebih peduli terhadap lingkungan melalui kebijakan serta pembangunan yang dilakukan.Dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas di Surabaya, Kamis (6/6) yang dilakukan gabungan aktivis pecinta lingkungan antara lain Komunitas Anti Lupa Pencemaran Kali Surabaya (Kalaps), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Institut Pemulihan dan Perlindungan Sungai (Inspirasi), Tresno Bumi, Perkumpulan Telapak serta Ecoton, BPWS Brantas diminta untuk bersikap tegas terhadap pelaku pelanggaran undang-undang yang melarang pendirian bangunan di atas sempadan sungai.Rully Mustika dari Komunitas Anti Lupa Pencemaran Sungai (Kalaps) menilai, ketegasan pemerintah dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas yang dibawah Kementerian Pekerjaan Umum harus ditunjukkan, agar tidak ada lagi pelaku pelanggaran peraturan yang merusak lingkungan. Hingga kini terdapat sekitar 7.000 bangunan yang melanggar peraturan mengenai sempadan sungai, diantaranya perumahan, pabrik dan pergudangan, hingga ruko yang berdiri di atas sempadan sungai Surabaya.“Pembiaran ini dikhawatirkan akan dapat mengakibatkan pencemaran sungai terus berlanjut, juga ancaman bahaya erosi maupun banjir akibat hilangnya kawasan resapan air,” seru Rully Mustika selaku koordinator aksi.Sebelumnya peanganan sempadan sungai di Jawa Timur dikelola oleh Pemerintah provinsi Jawa Timur, namun kini beralih ditangani pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BPWS) Brantas.Rully menegaskan bahwa aksi yang dilakukan ini untuk mendukung eksekusi pembongkaran bangunan, terutama bangunan gudang dan ruko di atas sempadan kali Surabaya di kawasan jalan raya Cangkir, Driyorejo, Kabupaten Gresik, yang diduga bernilai lebih dari 2 milyar rupiah.“Kalau diteruskan bangunan ini, lambat laun akan menyebabkan pencemaran karena saluran air langsung ke sungai. Padahal air sungai di situ menjadi bahan baku PDAM Gresik. Bahaya lain adalah erosi dan juga banjir di lingkungan sekitar,” kata Rully kepada Mongabay-Indonesia.Terkait masih maraknya pendirian bangunan di atas sempadan sungai, Direktur Eksekutif Ecoton, Prigi Arisandi mengungkapkan, perlunya keseriusan pemerintah untuk bersama masyarakat mengatasi persoalan lingkungan khususnya pencemaran air sungai.“Pemerintah harus mampu menumbuhkan partisipasi, bagaimana sungai bisa bersih ya semua orang terlibat, tidak hanya pemerintah yang mengerjakan. Banyak komponen masyarakat mau gotong royong untuk membersihkan dan menjernihkan Kali Surabaya, sehingga sudah saatnya pemerintah membuka pintu akses informasi dan partisipasi,” ujar Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif Ecoton.Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga menjadi ajang bagi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur, untuk mengkritisi krisis ekologi yang terjadi di Jawa Timur. Walhi Jawa Timur menyebutkan kasus penggundulan hutan di kawasan Lumajang dan Trenggalek hingga mencapai 2.000 hektar dapat berdampak pada pengurangan debit mata air yang menjadi sandaran hidup masyarakat.“Harus ada ketegasan sikap pemerintah untuk memulihkan kembali kerusakan hutan dan lahan yang ada di Indonesia, serta bersikap adil dalam menindak pelaku kejahatan lingkungan,” kata Ahmad Rosul, Divisi Advokasi dan Kampanye, Walhi Jawa Timur.Selain kerusakan hutan, pencemaran laut di sekitar Teluk Lamong, Gresik juga disoroti, akibat pembuangan limbah minyak sawit oleh PT Wilmar Nabati Indonesia, sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem di kawasan teluk Lamong.“Meminta pemerintah secara tegas untuk menuntut perusahaan yang merusak hutan, serta mengembalikan fungsi hutan sebagaimana mestinya. Misalnya kalau itu merupakan lahan konservasi ya harus dipergunakan sebagai lahan konservasi, bukan berarti dapat disalahgunakan atau pengalihan kawasan konservasi menjadi hutan produksi,” demikian diutarakan Ahmad Rosul seraya mendesak pemerintah sebagai pengambil kebijakan mampu menelorkan model kebijakan tata ruang yang lebih ramah lingkungan dan berperspektif jangka panjang.Gelaran Pemilihan Presiden 9 Juli juga menjadi kesempatan bagi aktivis pecinta lingkungan, untuk mengajak masyarakat memilih calon pemimpin bangsa yang peduli terhadap kelestarian hutan dan ekosistem di dalamnya. Rosek Nursahid, Ketua ProFauna Indonesia mengungkapkan, pemimpin Indonesia kedepan yang terpilih nantinya tidak lagi memiliki dosa dan kesalahan akibat merusak hutan dan lingkungan.“Calon presiden itu tidak punya bisnis eksploitasi hutan. Yang kedua, Presiden itu tidak punya yang pernah mengeluarkan sebuah kebijakan atau pun wacana kebijakannya untuk pengembangan ekonomi yang berbasis sektor hutan, artinya melakukan eksploitasi hutan, bukan pemanfaatan jasa hutan,” kata Rosek Nursahid, Pendiri proFauna Indonesia.Selain kebijakan di bidang hutan, Rosek mengajak mayarakat melihat rekam jejak serta latar belakang Calon Presiden, yang minim menjadi pelaku perusakan hutan dan lingkungan.“Perlu kita lihat dari nya dia, kemudian dari bisnis dia apakah punya bisnis yang terkait eksploitasi hutan, kita harus melihat apakah dalam visi misi dan program kerja itu menunjukkan ada sebuah garis kebijakan yang mengarah kepada kepedulian kepada kelestarian hutan,” papar Rosek Nursahid menyebutkan kriteria Calon Presiden yang dapat dipilih masyarakat Indonesia.

[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan

aksi hari lingkungan hidup dorong pemerintah berkomitmen terhadap lingkungan aksi di depan balai besar wilayah sungai bpws brantas di surabaya kamis menuntut penertiban bangunan di sempadan sungai surabaya foto petrus riskiperingatan hari lingkungan hidup sedunia pada juni menjadi ajang para aktivis pecinta lingkungan untuk mengingatkan pemerintah agar lebih peduli terhadap lingkungan melalui kebijakan serta pembangunan yang dilakukandalam aksi unjuk rasa di depan kantor balai besar wilayah sungai bbws brantas di surabaya kamis yang dilakukan gabungan aktivis pecinta lingkungan antara lain komunitas anti lupa pencemaran kali surabaya kalaps badan eksekutif mahasiswa bem fakultas hukum universitas bhayangkara surabaya institut pemulihan dan perlindungan sungai inspirasi tresno bumi perkumpulan telapak serta ecoton bpws brantas diminta untuk bersikap tegas terhadap pelaku pelanggaran undangundang yang melarang pendirian bangunan di atas sempadan sungairully mustika dari komunitas anti lupa pencemaran sungai kalaps menilai ketegasan pemerintah dalam hal ini balai besar wilayah sungai bbws brantas yang dibawah kementerian pekerjaan umum harus ditunjukkan agar tidak ada lagi pelaku pelanggaran peraturan yang merusak lingkungan hingga kini terdapat sekitar bangunan yang melanggar peraturan mengenai sempadan sungai diantaranya perumahan pabrik dan pergudangan hingga ruko yang berdiri di atas sempadan sungai surabayapembiaran ini dikhawatirkan akan dapat mengakibatkan pencemaran sungai terus berlanjut juga ancaman bahaya erosi maupun banjir akibat hilangnya kawasan resapan air seru rully mustika selaku koordinator aksisebelumnya peanganan sempadan sungai di jawa timur dikelola oleh pemerintah provinsi jawa timur namun kini beralih ditangani pemerintah pusat melalui balai besar wilayah sungai bpws brantasrully menegaskan bahwa aksi yang dilakukan ini untuk mendukung eksekusi pembongkaran bangunan terutama bangunan gudang dan ruko di atas sempadan kali surabaya di kawasan jalan raya cangkir driyorejo kabupaten gresik yang diduga bernilai lebih dari milyar rupiahkalau diteruskan bangunan ini lambat laun akan menyebabkan pencemaran karena saluran air langsung ke sungai padahal air sungai di situ menjadi bahan baku pdam gresik bahaya lain adalah erosi dan juga banjir di lingkungan sekitar kata rully kepada mongabayindonesiaterkait masih maraknya pendirian bangunan di atas sempadan sungai direktur eksekutif ecoton prigi arisandi mengungkapkan perlunya keseriusan pemerintah untuk bersama masyarakat mengatasi persoalan lingkungan khususnya pencemaran air sungaipemerintah harus mampu menumbuhkan partisipasi bagaimana sungai bisa bersih ya semua orang terlibat tidak hanya pemerintah yang mengerjakan banyak komponen masyarakat mau gotong royong untuk membersihkan dan menjernihkan kali surabaya sehingga sudah saatnya pemerintah membuka pintu akses informasi dan partisipasi ujar prigi arisandi direktur eksekutif ecotonperingatan hari lingkungan hidup sedunia juga menjadi ajang bagi wahana lingkungan hidup indonesia walhi jawa timur untuk mengkritisi krisis ekologi yang terjadi di jawa timur walhi jawa timur menyebutkan kasus penggundulan hutan di kawasan lumajang dan trenggalek hingga mencapai hektar dapat berdampak pada pengurangan debit mata air yang menjadi sandaran hidup masyarakatharus ada ketegasan sikap pemerintah untuk memulihkan kembali kerusakan hutan dan lahan yang ada di indonesia serta bersikap adil dalam menindak pelaku kejahatan lingkungan kata ahmad rosul divisi advokasi dan kampanye walhi jawa timurselain kerusakan hutan pencemaran laut di sekitar teluk lamong gresik juga disoroti akibat pembuangan limbah minyak sawit oleh pt wilmar nabati indonesia sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem di kawasan teluk lamongmeminta pemerintah secara tegas untuk menuntut perusahaan yang merusak hutan serta mengembalikan fungsi hutan sebagaimana mestinya misalnya kalau itu merupakan lahan konservasi ya harus dipergunakan sebagai lahan konservasi bukan berarti dapat disalahgunakan atau pengalihan kawasan konservasi menjadi hutan produksi demikian diutarakan ahmad rosul seraya mendesak pemerintah sebagai pengambil kebijakan mampu menelorkan model kebijakan tata ruang yang lebih ramah lingkungan dan berperspektif jangka panjanggelaran pemilihan presiden juli juga menjadi kesempatan bagi aktivis pecinta lingkungan untuk mengajak masyarakat memilih calon pemimpin bangsa yang peduli terhadap kelestarian hutan dan ekosistem di dalamnya rosek nursahid ketua profauna indonesia mengungkapkan pemimpin indonesia kedepan yang terpilih nantinya tidak lagi memiliki dosa dan kesalahan akibat merusak hutan dan lingkungancalon presiden itu tidak punya bisnis eksploitasi hutan yang kedua presiden itu tidak punya yang pernah mengeluarkan sebuah kebijakan atau pun wacana kebijakannya untuk pengembangan ekonomi yang berbasis sektor hutan artinya melakukan eksploitasi hutan bukan pemanfaatan jasa hutan kata rosek nursahid pendiri profauna indonesiaselain kebijakan di bidang hutan rosek mengajak mayarakat melihat rekam jejak serta latar belakang calon presiden yang minim menjadi pelaku perusakan hutan dan lingkunganperlu kita lihat dari nya dia kemudian dari bisnis dia apakah punya bisnis yang terkait eksploitasi hutan kita harus melihat apakah dalam visi misi dan program kerja itu menunjukkan ada sebuah garis kebijakan yang mengarah kepada kepedulian kepada kelestarian hutan papar rosek nursahid menyebutkan kriteria calon presiden yang dapat dipilih masyarakat indonesia

Pemerintah Tapanuli Utara Evaluasi Izin Tebang Kayu Rakyat. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, mengevaluasi perizinan penebangan kayu lewat izin pemanfaatan kayu rakyat (IPKR) secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan karena penebangan kayu tinggi bahkan sudah masuk kawasan hutan.Nikson Nababan, Bupati Taput mengatakan, mereka yang mengantongi IPKR tidak memperhitungkan dampak negatif. Akibatnya, kabupaten ini sering terjadi longsor dan banjir.Dia mengatakan, hasil evaluasi bersama Dinas Kehutanan, menemukan terjadi kerusakan hutan cukup parah akibat penebangan liar dan menyalahi aturan.Dari laporan, ditemukan sejumlah penerima IPKR, menggunakan untuk menebang dan membeli kayu yang diduga tidak sesuai aturan.Mereka, katanya, sudah turun ke lapangan setelah laporan terkait penebangan kayu di daerah penyangga resapan air. Benar saja, penebangan massif bahkan kayu di pinggir lereng gunung juga ditebang. “Ini mampu merusak resapan air dan sangat rawan longsor karena daerah penyangga dibabat habis.”Kabupaten Taput salah satu daerah perbukitan dan rawan longsor. Topografi kawasan memiliki kemiringan cukup tajam.Awalnya, Pemerintah Taput bersama Dinas Kehutanan membuat aturan soal izin penebangan kayu melalui IPKR guna mencegah penebangan berdampak buruk bagi daerah itu. Dengan ada izin Dinas Kehutanan bisa mengawasi. Di luar dugaan, banyak penyalahgunaan hingga harus evaluasi total.Kebijakan ke depan dibuat lebih ketat. Para pemilik IPKR wajib melakukan penghijauan kembali. “Jika ada yang tidak melakukan, kemungkinan besar izin dicabut dan dilarang beroperasi lagi.”Alboin Siregar, Kadis Kehutanan Taput, mengatakan, hutan konservasi ada delapan, empat suaka margasatwa, satu taman buru, satu taman hutan raya, enam taman wisata dan satu cagar alam laut.Pengawasan hutan, katanya, terus dilakukan dan menindak hukum para pelanggar.Data Walhi Sumut, laju deforestasi selama 13 tahun, cukup luas. Hutan lindung dan konservasi 1.797.079 hektar. Dari angka itu, luas perlu direhabilitasi 888.805 hektar (49,5%). Untuk hutan produksi, 2.251.854 hektar, perlu direhabilitasi 1.339.981 (59,5%). Jadi, keseluruhan, dari 4.048.933 hektar kawasan hutan, harus rehabilitasi 2.228.786 hektar (55,3%).

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

pemerintah tapanuli utara evaluasi izin tebang kayu rakyat pemerintah kabupaten tapanuli utara taput sumatera utara mengevaluasi perizinan penebangan kayu lewat izin pemanfaatan kayu rakyat ipkr secara menyeluruh evaluasi dilakukan karena penebangan kayu tinggi bahkan sudah masuk kawasan hutannikson nababan bupati taput mengatakan mereka yang mengantongi ipkr tidak memperhitungkan dampak negatif akibatnya kabupaten ini sering terjadi longsor dan banjirdia mengatakan hasil evaluasi bersama dinas kehutanan menemukan terjadi kerusakan hutan cukup parah akibat penebangan liar dan menyalahi aturandari laporan ditemukan sejumlah penerima ipkr menggunakan untuk menebang dan membeli kayu yang diduga tidak sesuai aturanmereka katanya sudah turun ke lapangan setelah laporan terkait penebangan kayu di daerah penyangga resapan air benar saja penebangan massif bahkan kayu di pinggir lereng gunung juga ditebang ini mampu merusak resapan air dan sangat rawan longsor karena daerah penyangga dibabat habiskabupaten taput salah satu daerah perbukitan dan rawan longsor topografi kawasan memiliki kemiringan cukup tajamawalnya pemerintah taput bersama dinas kehutanan membuat aturan soal izin penebangan kayu melalui ipkr guna mencegah penebangan berdampak buruk bagi daerah itu dengan ada izin dinas kehutanan bisa mengawasi di luar dugaan banyak penyalahgunaan hingga harus evaluasi totalkebijakan ke depan dibuat lebih ketat para pemilik ipkr wajib melakukan penghijauan kembali jika ada yang tidak melakukan kemungkinan besar izin dicabut dan dilarang beroperasi lagialboin siregar kadis kehutanan taput mengatakan hutan konservasi ada delapan empat suaka margasatwa satu taman buru satu taman hutan raya enam taman wisata dan satu cagar alam lautpengawasan hutan katanya terus dilakukan dan menindak hukum para pelanggardata walhi sumut laju deforestasi selama tahun cukup luas hutan lindung dan konservasi hektar dari angka itu luas perlu direhabilitasi hektar untuk hutan produksi hektar perlu direhabilitasi jadi keseluruhan dari hektar kawasan hutan harus rehabilitasi hektar

Berikut Emisi Rujukan Deforestasi dan Degradasi RI. Setelah melewati penyusunan oleh tim ahli, akhirnya rancangan dokumen tingkat emisi feferensi Indonesia untuk deforestasi dan degradasi hutan (/FREL) dalam kerangka REDD+ memasuki tahap final. Dokumen ini akan disampaikan pada forum (COP), United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ke-20 di Lima, Peru 8 Desember 2014.Submisi FREL ini akan dikaji secara teknis oleh UNFCCC, untuk menjadi acuan nasional pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam kerangka REDD+ di Indonesia.Nur Masripatin, Deputi Bidang Tata Kelola dan Hubungan Kelembagaan BP REDD+ mengatakan, dengan memperhatikan persyaratan penyusunan FREL/FRL dan fokus (meliputi data, metodologi dan posedur), maka baru dua kegiatan bisa masuk FREL, yaitu deforestasi dan degradasi hutan. Dengan satu jenis gas (CO2) dan dua carbon pools: biomas di atas tanah dan tanah untuk areal gambut.Begitu juga data tutupan. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan persyaratan skala nasional–ketersediaan, kelengkapan, transparansi, konsistensi dan-lain-lain dari data tutupan lahan dan cadangan carbon per tipe hutan–, maka dipakai data 2000-2012. Ini berasal dari beberapa sumber yaitu BP-REDD+, Kementerian LHK, Kementan, Lapan, BIG dan sumber-sumber lain.“Cakupan FREL menggunakan pendekatan historis pada areal yang masih memiliki tutupan hutan alam pada 2000, dengan waktu referensi antara 2000-2012,” kata Arief Darmawan, Asisten Kepala BP-REDD+ Bidang Teknologi, Sistem & Monitoring, dalam rilis kepada media, Selasa (25/11/14).Dengan periode waktu selama 12 tahun ini, telah mencukupi untuk menangkap dinamika kebijakan dan pemicu deforestasi dan degradasi hutan.Dari hasil penghitungan dan analisis, didapatkan laju deforestasi historis (2000-2012) sebesar 671,420 hektar per tahun. Ia berasal dari lahan mineral 525,516 hektar dan lahan gambut 145,904 hektar per tahun. Sedangkan laju degradasi hutan 425,296 hektar per tahun, berasal dari lahan mineral 409,073 hektar dan lahan gambut 16,223 hektar per tahun.Rata-rata emisi historis (2000-2012) dari deforestasi 210 MtCO2e per tahun, berasal dari lahan mineral 169 MtCO2e dan lahan gambut 41 MtCO2e per tahun. Ada juga tambahan emisi dari dekomposisi gambut akibat deforestasi dari 3,3 MtCO2e per tahun (2000–2001) menjadi 61.7 MtCO2e per tahun (2011 – 2012).Dari degradasi hutan, emisi historis (2000-2012) sebesar 57.2 MtCO2e per tahun, berasal dari lahan mineral 55.4 MtCO2e dan lahan gambut 1.8 MtCO2e per tahun. Emisi tambahan dari dekomposisi gambut akibat degradasi hutan 97 MtCO2e per tahun (2000 – 2001) menjadi 75 MtCO2e per tahun (2011 – 2012).Dengan proyeksi sederhana, emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sampai tahun 2020, sama dengan rata-rata per tahun emisi historis 2000-2012 dan emisi dari dekomposisi gambut yang memasukkan , maka FREL untuk deforestasi dan degradasi hutan Indonesia pada 2020 sebesar 439 MtCO2e per tahun.Nur mengatakan, submisi pertama ini, masih fokus FREL-deforestasi dan degradasi hutan, belum memasukkan tiga kegiatan REDD+ lain yaitu konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan cadangan carbon. Sebab, data yang tersedia belum bisa memenuhi persyaratan untuk keperluan penilaian teknis sesuai arahan COP.Data kegiatan konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan cadangan carbon melalui tanam-menanam, katanya, akan masuk dalam dua tahunan tentang inventarisasi gas rumah kaca seluruh sektor.Ruanda Sugardiman, Direktur Inventarisasi dan Sumberdaya Hutan Kementerian LHK, mengatakan, definisi hutan mengacu pada definisi resmi Permenhut tentang Tata Cara A/R CDM dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8033:2014. Yakni, metode penghitungan perubahan tutupan hutan berdasarkan hasil penafsiran citra penginderaan jauh optik secara visual.Pemakaian data tutupan lahan dan hutan mengacu pada hasil pencermatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Lalu, data gambut mengacu pada peta sebaran gambut oleh Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementan.Untuk metode penghitungan deforestasi dan degradasi, kata Arief, menggunakan . Data untuk menyusun FREL ini, katanya, perlu konsisten dengan data emisi dan serapan (removals) dalam Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (SIGN) yang menggunakan metodologi .Sedangkan, data faktor emisi mengacu pada nilai biomasa berdasarkan data permanent/temporary sample plot (PSP/TSP) inventarisasi hutan nasional Kementerian Kehutanan.Draf submisi FREL Indonesia ini disusun bersama-sama BP-REDD+, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Juga, Badan Informasi Geospasial (BIG), Center for International Forestry Research (CIFOR), Institut Pertanian Bogor (IPB), United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia (UNORCID) dan The Nature Conservation (TNC).

[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan

berikut emisi rujukan deforestasi dan degradasi ri setelah melewati penyusunan oleh tim ahli akhirnya rancangan dokumen tingkat emisi feferensi indonesia untuk deforestasi dan degradasi hutan frel dalam kerangka redd memasuki tahap final dokumen ini akan disampaikan pada forum cop united nations framework convention on climate change unfccc ke di lima peru desember submisi frel ini akan dikaji secara teknis oleh unfccc untuk menjadi acuan nasional pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam kerangka redd di indonesianur masripatin deputi bidang tata kelola dan hubungan kelembagaan bp redd mengatakan dengan memperhatikan persyaratan penyusunan frelfrl dan fokus meliputi data metodologi dan posedur maka baru dua kegiatan bisa masuk frel yaitu deforestasi dan degradasi hutan dengan satu jenis gas co dan dua carbon pools biomas di atas tanah dan tanah untuk areal gambutbegitu juga data tutupan dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan persyaratan skala nasionalketersediaan kelengkapan transparansi konsistensi danlainlain dari data tutupan lahan dan cadangan carbon per tipe hutan maka dipakai data ini berasal dari beberapa sumber yaitu bpredd kementerian lhk kementan lapan big dan sumbersumber laincakupan frel menggunakan pendekatan historis pada areal yang masih memiliki tutupan hutan alam pada dengan waktu referensi antara kata arief darmawan asisten kepala bpredd bidang teknologi sistem monitoring dalam rilis kepada media selasa dengan periode waktu selama tahun ini telah mencukupi untuk menangkap dinamika kebijakan dan pemicu deforestasi dan degradasi hutandari hasil penghitungan dan analisis didapatkan laju deforestasi historis sebesar hektar per tahun ia berasal dari lahan mineral hektar dan lahan gambut hektar per tahun sedangkan laju degradasi hutan hektar per tahun berasal dari lahan mineral hektar dan lahan gambut hektar per tahunratarata emisi historis dari deforestasi mtcoe per tahun berasal dari lahan mineral mtcoe dan lahan gambut mtcoe per tahun ada juga tambahan emisi dari dekomposisi gambut akibat deforestasi dari mtcoe per tahun menjadi mtcoe per tahun dari degradasi hutan emisi historis sebesar mtcoe per tahun berasal dari lahan mineral mtcoe dan lahan gambut mtcoe per tahun emisi tambahan dari dekomposisi gambut akibat degradasi hutan mtcoe per tahun menjadi mtcoe per tahun dengan proyeksi sederhana emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sampai tahun sama dengan ratarata per tahun emisi historis dan emisi dari dekomposisi gambut yang memasukkan maka frel untuk deforestasi dan degradasi hutan indonesia pada sebesar mtcoe per tahunnur mengatakan submisi pertama ini masih fokus freldeforestasi dan degradasi hutan belum memasukkan tiga kegiatan redd lain yaitu konservasi pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan carbon sebab data yang tersedia belum bisa memenuhi persyaratan untuk keperluan penilaian teknis sesuai arahan copdata kegiatan konservasi pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan carbon melalui tanammenanam katanya akan masuk dalam dua tahunan tentang inventarisasi gas rumah kaca seluruh sektorruanda sugardiman direktur inventarisasi dan sumberdaya hutan kementerian lhk mengatakan definisi hutan mengacu pada definisi resmi permenhut tentang tata cara ar cdm dan standar nasional indonesia sni yakni metode penghitungan perubahan tutupan hutan berdasarkan hasil penafsiran citra penginderaan jauh optik secara visualpemakaian data tutupan lahan dan hutan mengacu pada hasil pencermatan direktorat jenderal planologi kehutanan lalu data gambut mengacu pada peta sebaran gambut oleh balai besar sumber daya lahan pertanian kementanuntuk metode penghitungan deforestasi dan degradasi kata arief menggunakan data untuk menyusun frel ini katanya perlu konsisten dengan data emisi dan serapan removals dalam sistem inventarisasi gas rumah kaca nasional sign yang menggunakan metodologi sedangkan data faktor emisi mengacu pada nilai biomasa berdasarkan data permanenttemporary sample plot psptsp inventarisasi hutan nasional kementerian kehutanandraf submisi frel indonesia ini disusun bersamasama bpredd kementerian lingkungan hidup dan kehutanan kementerian pertanian lembaga penerbangan dan antariksa nasional lapan juga badan informasi geospasial big center for international forestry research cifor institut pertanian bogor ipb united nations office for redd coordination in indonesia unorcid dan the nature conservation tnc

Rusak Hutan Tele, Direktur GDS Diganjar 4,6 Tahun Denda Rp5 Miliar. Majelis hakim Pengadilan Negeri Balige, Sumatera Utara, menyatakan PT Gorda Duma Sari (GDS), terbukti meyakinkan melanggar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Hutan Tele, Samosir. Sang Direktur, Jonni Sihotang, divonis 4,6 tahun denda Rp5 miliar.Dalam amar putusan, majelis hakim diketuai Riana Pohan, menyatakan, dari pemeriksaan saksi dan barang bukti, perusahaan terbukti melanggar UU 32 Tahun 2009, khusus pelanggaran izin pemanfaatan kayu di hutan Samosir, mengakibatkan kerusakan kawasan cukup luas.Perusahaan yang dipimpin Jonni berusaha tanpa izin lingkungan dan sengaja melakukan perbuatan melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.“Kami majelis hakim yang menangani perkara ini, memutuskan, mengadili terdakwa Jonni Sihotang, terbukti sah dan meyakinkan melanggar UU 32 Tahun 2009 dan dijatuhi penjara 4 tahun enam bulan kurungan, denda Rp5 miliar susider satu tahun kurungan.”Usai mendengarkan putusan, Jonni menyatakan banding dan mengaku tak bersalah. Putusan itu dianggap tak berkeadilan.Jaksa penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangururan, Lamhot Sagala, menyatakan berpikir-pikir, apakah menerima putusan majelis hakim atau menolak.Dalam perkara ini, JPU melampirkan penghitungan kerugian perusakan lingkungan oleh GDS, sejak 2012-2013. Ada beberapa perhitungan, yaitu kerugian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, kerusakan penebangan pohon dan pembukaan lahan, serta kerusakan ekonomi dan pemulihan ekologi.Hasil kerugian itu, berdasarkan perhitungan tim ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Basuki Wasis, melalui penelitian Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan, Departeman Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB pada 11 April 2014.Disebutkan, kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, karena penebangan pohon dan pembukaan lahan seluas 400 hektar, mengakibatkan kerusakan ekologi. Dinilai dengan mata uang Rp76, 510 miliar. Dampak perbuatan GDS, terjadi kerusakan ekonomi Rp 38, 400 miliar, dan pemulihan ekologi Rp34, 986miliar. Jadi total kerugian kerusakan mencapai Rp149, 896 miliar.Keputusan hakim diapresiasi kelompok Save Lake Toba Foundation (SLTF), yang mengadukan dan membongkar kasus perusakan hutan Tele seluas 800 hektar.Adikara Hutajulu, Ketua Dewan Pengurus Cabang Toba Samosir, SLTF, mengatakan, putusan ini, bukti keadilan lingkungan hidup dan kehutanan masih ada di negeri ini. Apalagi majelis hakim mengenakan pidana tambahan untuk memperbaiki kerusakan di hutan Tele. Namun, masih disesalkan, Jonni menyatakan diri tidak terbukti bersalah dengan banding.“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami berharap pengadilan tinggi hingga ke Mahkamah Agung tetap memutuskan bersalah terdakwa dan memberikan hukuman lebih tinggi lagi, karena terdakwa tetap bersikeras tidak bersalah. Padahal, perbuatan merusak ekosistem.”Menurut dia, dampak kerusakan Hutan Tele, mengakibatkan debit dan serapan air menurun. Ada beberapa desa dan kecamatan merasakan langsung. Dia mencontohkan, Kecamatan Sianjur Mulamula, dan Harian, merasakan dampak langsung. Daerah ini bergantung suplai air dari Hutan Tele.“Jonni, putra asli Samosir, namun bukan menjaga lingkungan, justru sebaliknya, merusak diduga dibantu sejumlah oknum pejabat. Kami akan surati kejaksaan agar mengusut Bupati Samosir Mangindar Simbolon, dan oknum Dinas Kehutanan yang memberikan izin kepada GDS. ”Direktur Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Muhammad Yunus mengatakan, penyidikan kejahatan perusakan lingkungan Jonni Sihotang dilakukan penyidik PNS KLHK.“Kami sangat mengapresiasi putusan ini. Putusan hakim ini menunjukkan perusakan lingkungan hidup dan hutan merupakan kejahatan luar biasa. Sudah sepantasnya pelaku kejahatan ini dihukum seberat-beratnya,” kata Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani kepada .Keputusan Majelis Hakim ini, katanya, sejalan komitmen Menteri LHK, Siti Nurbaya menindak tegas tanpa kompromi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.Dirjen yang akrab disapa Roy ini berharap, putusan ini memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lain.Pekan lalu Asisten Kepala Kebun PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) di Rokan Hilir, Riau, Kosman Vitoni Imanuel Siboro mendapat vonis dua tahun penjara, denda Rp1 miliar, subsider tiga bulan atas kejahatan pembukaan kebun sawit dengan membakar lahan seluas 120 hektar. Majelis Hakim PN Rokan Hilir Riau terdiri dari Saidin Bagariang, Zia Uljannah, dan Dewi Hesti Indria.Pembakaran terjadi pada Juni 2013, saat itu masyarakat Riau mengalami kabut asap sangat parah, menyebabkan gangguan kesehatan dan aktivitas.Yunus mengatakan, menindaklanjuti putusan hakim PN Rokan Hilir ini, KLHK akan melakukan pengembangan penyidikan kasus. “KLHK akan menyidik pimpinan tertinggi JJP dan meminta pertanggung jawaban korporasi,” katanya.Pengembangan kasus kepada pimpinan dan korporasi, kata Yunus, perlu dilakukan agar ada efek jera pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Dia yakin, ada kaitan pertanggungjawaban pimpinan dan korporasi terhadap kasus pembakaran lahan ini.Pertanggungjawaban pimpinan dan korporasi terhadap kejahatan lingkungan ini, dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dimungkinkan. Ia tertera pada Pasal 116 ayat 1 huruf b, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana. Atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana itu.Tak hanya itu. KLHK juga gugatan perdata terhadap JJP di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Direktur Penyelesaian Sengketa KLHK, Jasmin Ragil Utomo mengatakan, KLHK menuntut ganti rugi lingkungan Rp119, 88 milia dan biaya pemulihan lingkungan Rp371,13 miliar. “Persidangan saat ini memasuki tahapan penyerahan replik dari KLHK kepada pengadilan.”Menurut Roy, keputusan majelis hakim ini memberikan harapan bagi masyarakat akan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Terlebih, katanya, di tengah ancaman kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.Dengan putusan ini, dia sangat optimistis upaya penegakan lingkungan hidup dan kehutanan bisa memberi rasa keadilan bagi semua pihak.“Keputusan majelis hakim tidak hanya menyelamatkan kerugian negara dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tetapi memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.”Dia berharap, keputusan ini menjadi pertimbangan majelis hakim lain dalam memutuskan kasus-kasus sama, termasuk perkara perdata pembakaran lahan JJP yang persidangan berlangsung di Jakarta Utara dan pembakaran lahan PT. Bumi Mekar Hijau di Pengadilan Palembang.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

rusak hutan tele direktur gds diganjar tahun denda rp miliar majelis hakim pengadilan negeri balige sumatera utara menyatakan pt gorda duma sari gds terbukti meyakinkan melanggar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di hutan tele samosir sang direktur jonni sihotang divonis tahun denda rp miliardalam amar putusan majelis hakim diketuai riana pohan menyatakan dari pemeriksaan saksi dan barang bukti perusahaan terbukti melanggar uu tahun khusus pelanggaran izin pemanfaatan kayu di hutan samosir mengakibatkan kerusakan kawasan cukup luasperusahaan yang dipimpin jonni berusaha tanpa izin lingkungan dan sengaja melakukan perbuatan melampaui baku mutu udara ambien baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidupkami majelis hakim yang menangani perkara ini memutuskan mengadili terdakwa jonni sihotang terbukti sah dan meyakinkan melanggar uu tahun dan dijatuhi penjara tahun enam bulan kurungan denda rp miliar susider satu tahun kurunganusai mendengarkan putusan jonni menyatakan banding dan mengaku tak bersalah putusan itu dianggap tak berkeadilanjaksa penuntut umum kejaksaan negeri pangururan lamhot sagala menyatakan berpikirpikir apakah menerima putusan majelis hakim atau menolakdalam perkara ini jpu melampirkan penghitungan kerugian perusakan lingkungan oleh gds sejak ada beberapa perhitungan yaitu kerugian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kerusakan penebangan pohon dan pembukaan lahan serta kerusakan ekonomi dan pemulihan ekologihasil kerugian itu berdasarkan perhitungan tim ahli dari institut pertanian bogor ipb basuki wasis melalui penelitian laboratorium pengaruh hutan bagian ekologi hutan departeman silvikultur fakultas kehutanan ipb pada april disebutkan kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup karena penebangan pohon dan pembukaan lahan seluas hektar mengakibatkan kerusakan ekologi dinilai dengan mata uang rp miliar dampak perbuatan gds terjadi kerusakan ekonomi rp miliar dan pemulihan ekologi rp miliar jadi total kerugian kerusakan mencapai rp miliarkeputusan hakim diapresiasi kelompok save lake toba foundation sltf yang mengadukan dan membongkar kasus perusakan hutan tele seluas hektaradikara hutajulu ketua dewan pengurus cabang toba samosir sltf mengatakan putusan ini bukti keadilan lingkungan hidup dan kehutanan masih ada di negeri ini apalagi majelis hakim mengenakan pidana tambahan untuk memperbaiki kerusakan di hutan tele namun masih disesalkan jonni menyatakan diri tidak terbukti bersalah dengan bandingkami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas kami berharap pengadilan tinggi hingga ke mahkamah agung tetap memutuskan bersalah terdakwa dan memberikan hukuman lebih tinggi lagi karena terdakwa tetap bersikeras tidak bersalah padahal perbuatan merusak ekosistemmenurut dia dampak kerusakan hutan tele mengakibatkan debit dan serapan air menurun ada beberapa desa dan kecamatan merasakan langsung dia mencontohkan kecamatan sianjur mulamula dan harian merasakan dampak langsung daerah ini bergantung suplai air dari hutan telejonni putra asli samosir namun bukan menjaga lingkungan justru sebaliknya merusak diduga dibantu sejumlah oknum pejabat kami akan surati kejaksaan agar mengusut bupati samosir mangindar simbolon dan oknum dinas kehutanan yang memberikan izin kepada gds direktur penegakan hukum pidana kementerian lingkungan hidup dan kehutanan muhammad yunus mengatakan penyidikan kejahatan perusakan lingkungan jonni sihotang dilakukan penyidik pns klhkkami sangat mengapresiasi putusan ini putusan hakim ini menunjukkan perusakan lingkungan hidup dan hutan merupakan kejahatan luar biasa sudah sepantasnya pelaku kejahatan ini dihukum seberatberatnya kata dirjen penegakan hukum klhk rasio ridho sani kepada keputusan majelis hakim ini katanya sejalan komitmen menteri lhk siti nurbaya menindak tegas tanpa kompromi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanandirjen yang akrab disapa roy ini berharap putusan ini memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lainpekan lalu asisten kepala kebun pt jatim jaya perkasa jjp di rokan hilir riau kosman vitoni imanuel siboro mendapat vonis dua tahun penjara denda rp miliar subsider tiga bulan atas kejahatan pembukaan kebun sawit dengan membakar lahan seluas hektar majelis hakim pn rokan hilir riau terdiri dari saidin bagariang zia uljannah dan dewi hesti indriapembakaran terjadi pada juni saat itu masyarakat riau mengalami kabut asap sangat parah menyebabkan gangguan kesehatan dan aktivitasyunus mengatakan menindaklanjuti putusan hakim pn rokan hilir ini klhk akan melakukan pengembangan penyidikan kasus klhk akan menyidik pimpinan tertinggi jjp dan meminta pertanggung jawaban korporasi katanyapengembangan kasus kepada pimpinan dan korporasi kata yunus perlu dilakukan agar ada efek jera pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dia yakin ada kaitan pertanggungjawaban pimpinan dan korporasi terhadap kasus pembakaran lahan inipertanggungjawaban pimpinan dan korporasi terhadap kejahatan lingkungan ini dalam uu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pplh dimungkinkan ia tertera pada pasal ayat huruf b apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh untuk atau atas nama badan usaha tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana itutak hanya itu klhk juga gugatan perdata terhadap jjp di pengadilan negeri jakarta utara direktur penyelesaian sengketa klhk jasmin ragil utomo mengatakan klhk menuntut ganti rugi lingkungan rp milia dan biaya pemulihan lingkungan rp miliar persidangan saat ini memasuki tahapan penyerahan replik dari klhk kepada pengadilanmenurut roy keputusan majelis hakim ini memberikan harapan bagi masyarakat akan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terlebih katanya di tengah ancaman kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di riau jambi sumatera selatan kalimantan barat dan kalimantan tengahdengan putusan ini dia sangat optimistis upaya penegakan lingkungan hidup dan kehutanan bisa memberi rasa keadilan bagi semua pihakkeputusan majelis hakim tidak hanya menyelamatkan kerugian negara dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tetapi memberikan rasa nyaman bagi masyarakatdia berharap keputusan ini menjadi pertimbangan majelis hakim lain dalam memutuskan kasuskasus sama termasuk perkara perdata pembakaran lahan jjp yang persidangan berlangsung di jakarta utara dan pembakaran lahan pt bumi mekar hijau di pengadilan palembang

Duh, Hutan Indonesia Hilang 1,13 Juta Hektar per Tahun. Nasib hutan di Indonesia, bak telur di ujung tanduk alias sungguh memprihatinkan. Periode 2009-2013, negeri ini kehilangan tutupan hutan alian mengalami deforestasi sebesar 4,5 juta hektar atau 1,13 juta hektar per tahun. yang dirilis Kamis (11/12/14) di Jakarta.Dalam buku FWI itu menyebutkan, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Papua, mengalami deforestasi terparah. Riau urutan pertama seluas 690 ribu hektar, disusul Kalteng 619 ribu hektar, Papua 490 ribu hektar, Kaltim 448 ri bu hektar dan Kalbar 426 ribu hektar. Kalteng, pada akhir 2010, menjadi daerah percontohan REDD+, namun periode itu malah menempati posisi kedua kehilangan hutan alam tertinggi.Analisis FWI, menemukan, sampai 2013, luas tutupan hutan alam di Indonesia, sekitar 82 juta hektar atau 46% dari luas daratan. Dengan rincian, Papua 29,4 juta hektar, Kalimantan 26,6 juta hektar, Sumatera 11,4 juta hektar, dan Sulawesi 8,9 juta hektar. Lalu, Maluku 4,3 juta hektar, Bali dan Nusa Tenggara 1,1 juta hektar dan Jawa 675 ribu hektar. Berdasarkan provinsi, 25% hutan alam di Indonesia di Papua, Kaltim 15%, Papua Barat 11%, Kalteng 9%, Kalbar 7%, Sulteng 5%, Aceh 4% dan Maluku 3,2%.Pada tahun sama, sekitar 78 juta hektar (63%) dari seluruh hutan negara masih bertutupan hutan, dengan terluas di hutan lindung seluas 22,9 juta hektar (28%). Pada 2013, sekitar 44 juta hektar (25%) luas daratan Indonesia terbebani izin pengelolaan lahan, berbentuk HPH, HTP, sawit dan tambang.“Dari luas itu 14,7 juta hektar areal penggunaan lahan tumpang tindih antara HPH dan HTI, sawit dan tambang. Dari situ, 7 juta hektar berada pada tutupan hutan alam,” kata Soelthon Gussetya, Manajer Data FWI, hari itu., kerusakan ekosistem dan kehilangan keragaman hayati. Deforestasi berdampak pada kerusakan ekosistem yang mengancam flora fauna, serta merusak sumber kehidupan masyarakat. , gangguan kehilangan hidrologi. Keseimbangan tata air terganggu. Fungsi resapan air dalam silus hidrologis, penyerap dan penyimpan karbon, iklim mikro dan keragaman hayati akan terganggu ketika tutupan hutan rusak., pemiskinan masyarakat sekitar hutan. Kawasan di sekitar dan di dalam hutan penuh dengan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Mereka banyak menggantungkan hidup dari sumber daya hutan.Christian Purba, Direktur Eksekutif FWI mengatakan, penyebab langsung deforestasi antara lain, HPH, HTI, sawit, penebangan liar, tambang dan pembakaran hutan. Sedangkan penyebab tak langsung, seperti perubahan peruntukan, pemekaran wilayah, korupsi, ekspansi industri dan kebutuhan pasar.Selama ini, katanya, kebijakan tak menyentuh persoalan dasar, antara lain tak ada kepastian lahan, dan konflik tenurial, didorong tata kelola kehutanan yang lemah. Pemerintah, hanya fokus memberi izin dan urusan administrasi.Jika kondisi ini terus terjadi, dalam 10 tahun ke depan, diperkirakan hutan alam di Riau akan hilang, lalu Kalteng, dan Jambi.Dia mengatakan, banyak persoalan harus dibenahi, dari penegakan hukum, data akurat dan kelembagaan di tingkat tapak. “Ini perlu dari pemerintah. Tanpa ada susah karena persoalan sudah kompleks.”Setidaknya, katanya, ada tiga prioritas utama dalam penyelamatan hutan Indonesia, yakni, penyelesaian klaim dan penetapan kawasan hutan, penguatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara adil, dan perlindungan serta pemulihan potensi sumberdaya hutan.Tak jauh beda diungkapkan Togu Manurung, Badan Pengurus FWI. Menurut dia, deforestasi di Indonesia sungguh-sungguh tinggi. Per tahun 1,13 juta hektar. Jika dihitung setiap menit ada tiga kali luas lapangan sepak hutan hilang.“Betapa seriusnya masalah deforestasi ini. Deforestasi tetap tinggi ini dalam keadaan periode waktu di mana Indonesia berusaha tampil di luar negeri, bahwa, Indonesia sedemikain peduli lingkungan hidup. Janji SBY kurangi emisi gas rumah kaca yang tertinggi dari kehutanan,” ujar dia.Dengan kondisi ini, katanya, secara umum, sebenarnya, Indonesia belum menjalankan praktik hutan lestari dalam arti produksi, lingkungan dan sosial. “Kelestarian produksi, dengan bisa kontinu, volume stabil bahkan meningkat. Kelestarian lingkungan, berarti hutan bisa dimanfaatkan kayu dan non kayu dengan tetap terjaga. Lalu, kelestarian sosial. Ini bagaimana pemanfaatan kekayaan alam berdampak baik bagi masyarakat sekitar.”Togu mengatakan, fakta deforestasi ini menunjukkan kegagalan pemerintah. “Sumber masalah pemerintah karena melakukan penghancuran sumber daya alam, dengan HPH, HTI dengan konversi hutan alam, perkebunan dari hutan produktif di-.”Menurut dia, akar masalah dari segala itu, korupsi. “Tak ada supremasi penegakan hukum. Akhirnya laporan di atas kertas indah, tapi di lapangan hancur. Ini diharapkan ada perbaikan…”Kehancuran hutan ini, katanya, bisa terlihat dari beragam bencana dengan frekuensi makin sering. “Harga yang harus dibayar sangat mahal. Ini karena kerusakan ekosistem hutan, terus ulang tahun kebakaran hutan dan lahan. Terutama langganan di Kalimantan dan Sumatera. Ini sumber deforestasi dan degradasi hutan.”Untuk itu, bencana dari banjir, longsor sampai kebakaran hutan dan lahan ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah Joko Widodo terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “tangani kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan banjir terkait tutupan lahan dan hutan di daerah hulu. Ini kita lihat, bisa jadi .”Hariadi Kartodihardjo, Ketua Dewan Kehutanan Nasional mengatakan, dalam mengatasi deforestasi harus membidik operasi ilegal, jangan hanya yang legal. “Termasuk kebakaran, ada beberapa indikasi, oknum polisi dan tentara menjual lahan untuk sawit. Kita harus bidik yang ilegal juga jangan cuma yang legal.”Menurut dia, saat evaluasi nota kesepakatan bersama kementerian/lembaga dan KPK, ada lima agenda perlu dijalankan, antara lain, izin, pengendalian korupsi kala pemerintah tetapkan kawasan hutan, dan kepastian buat masyarakat adat/lokal.

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan

duh hutan indonesia hilang juta hektar per tahun nasib hutan di indonesia bak telur di ujung tanduk alias sungguh memprihatinkan periode negeri ini kehilangan tutupan hutan alian mengalami deforestasi sebesar juta hektar atau juta hektar per tahun yang dirilis kamis di jakartadalam buku fwi itu menyebutkan riau kalimantan tengah kalimantan timur kalimantan barat dan papua mengalami deforestasi terparah riau urutan pertama seluas ribu hektar disusul kalteng ribu hektar papua ribu hektar kaltim ri bu hektar dan kalbar ribu hektar kalteng pada akhir menjadi daerah percontohan redd namun periode itu malah menempati posisi kedua kehilangan hutan alam tertinggianalisis fwi menemukan sampai luas tutupan hutan alam di indonesia sekitar juta hektar atau dari luas daratan dengan rincian papua juta hektar kalimantan juta hektar sumatera juta hektar dan sulawesi juta hektar lalu maluku juta hektar bali dan nusa tenggara juta hektar dan jawa ribu hektar berdasarkan provinsi hutan alam di indonesia di papua kaltim papua barat kalteng kalbar sulteng aceh dan maluku pada tahun sama sekitar juta hektar dari seluruh hutan negara masih bertutupan hutan dengan terluas di hutan lindung seluas juta hektar pada sekitar juta hektar luas daratan indonesia terbebani izin pengelolaan lahan berbentuk hph htp sawit dan tambangdari luas itu juta hektar areal penggunaan lahan tumpang tindih antara hph dan hti sawit dan tambang dari situ juta hektar berada pada tutupan hutan alam kata soelthon gussetya manajer data fwi hari itu kerusakan ekosistem dan kehilangan keragaman hayati deforestasi berdampak pada kerusakan ekosistem yang mengancam flora fauna serta merusak sumber kehidupan masyarakat gangguan kehilangan hidrologi keseimbangan tata air terganggu fungsi resapan air dalam silus hidrologis penyerap dan penyimpan karbon iklim mikro dan keragaman hayati akan terganggu ketika tutupan hutan rusak pemiskinan masyarakat sekitar hutan kawasan di sekitar dan di dalam hutan penuh dengan aktivitas ekonomi sosial dan budaya mereka banyak menggantungkan hidup dari sumber daya hutanchristian purba direktur eksekutif fwi mengatakan penyebab langsung deforestasi antara lain hph hti sawit penebangan liar tambang dan pembakaran hutan sedangkan penyebab tak langsung seperti perubahan peruntukan pemekaran wilayah korupsi ekspansi industri dan kebutuhan pasarselama ini katanya kebijakan tak menyentuh persoalan dasar antara lain tak ada kepastian lahan dan konflik tenurial didorong tata kelola kehutanan yang lemah pemerintah hanya fokus memberi izin dan urusan administrasijika kondisi ini terus terjadi dalam tahun ke depan diperkirakan hutan alam di riau akan hilang lalu kalteng dan jambidia mengatakan banyak persoalan harus dibenahi dari penegakan hukum data akurat dan kelembagaan di tingkat tapak ini perlu dari pemerintah tanpa ada susah karena persoalan sudah komplekssetidaknya katanya ada tiga prioritas utama dalam penyelamatan hutan indonesia yakni penyelesaian klaim dan penetapan kawasan hutan penguatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara adil dan perlindungan serta pemulihan potensi sumberdaya hutantak jauh beda diungkapkan togu manurung badan pengurus fwi menurut dia deforestasi di indonesia sungguhsungguh tinggi per tahun juta hektar jika dihitung setiap menit ada tiga kali luas lapangan sepak hutan hilangbetapa seriusnya masalah deforestasi ini deforestasi tetap tinggi ini dalam keadaan periode waktu di mana indonesia berusaha tampil di luar negeri bahwa indonesia sedemikain peduli lingkungan hidup janji sby kurangi emisi gas rumah kaca yang tertinggi dari kehutanan ujar diadengan kondisi ini katanya secara umum sebenarnya indonesia belum menjalankan praktik hutan lestari dalam arti produksi lingkungan dan sosial kelestarian produksi dengan bisa kontinu volume stabil bahkan meningkat kelestarian lingkungan berarti hutan bisa dimanfaatkan kayu dan non kayu dengan tetap terjaga lalu kelestarian sosial ini bagaimana pemanfaatan kekayaan alam berdampak baik bagi masyarakat sekitartogu mengatakan fakta deforestasi ini menunjukkan kegagalan pemerintah sumber masalah pemerintah karena melakukan penghancuran sumber daya alam dengan hph hti dengan konversi hutan alam perkebunan dari hutan produktif dimenurut dia akar masalah dari segala itu korupsi tak ada supremasi penegakan hukum akhirnya laporan di atas kertas indah tapi di lapangan hancur ini diharapkan ada perbaikankehancuran hutan ini katanya bisa terlihat dari beragam bencana dengan frekuensi makin sering harga yang harus dibayar sangat mahal ini karena kerusakan ekosistem hutan terus ulang tahun kebakaran hutan dan lahan terutama langganan di kalimantan dan sumatera ini sumber deforestasi dan degradasi hutanuntuk itu bencana dari banjir longsor sampai kebakaran hutan dan lahan ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah joko widodo terutama kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tangani kebakaran hutan dan lahan pengelolaan banjir terkait tutupan lahan dan hutan di daerah hulu ini kita lihat bisa jadi hariadi kartodihardjo ketua dewan kehutanan nasional mengatakan dalam mengatasi deforestasi harus membidik operasi ilegal jangan hanya yang legal termasuk kebakaran ada beberapa indikasi oknum polisi dan tentara menjual lahan untuk sawit kita harus bidik yang ilegal juga jangan cuma yang legalmenurut dia saat evaluasi nota kesepakatan bersama kementerianlembaga dan kpk ada lima agenda perlu dijalankan antara lain izin pengendalian korupsi kala pemerintah tetapkan kawasan hutan dan kepastian buat masyarakat adatlokal

Inilah Bukti Kerusakan Hutan di Riau. Akhir Juni lalu, dalam jurnal ilmiah Nature Climate Change, peneliti Belinda Margono dan Hansen dkk mengungkapkan laju deforestasi di Indonesia 2000-2012 mencapai angka 6,02 juta hektar atau pertahunnya terjadi peningkatan 47,6 ribu hektar. Studi ini juga memperkirakan pada tahun 2012 Indonesia kehilangan hutan alam seluas 840 ribu hektar atau dua kali lipat laju deforestasi di Brasil yang hanya 460 ribu hektar di tahun yang sama.Studi ini juga mengungkapkan hilangnya tutupan hutan juga terjadi di hutan dataran rendah atau 43 persen total deforestasi ini berlangsung di lahan basah termasuk gambut. Jika diambil angka rata-rata, maka sekitar 217 ribu hektar hutan alam lahan basah Indonesia hancur setiap tahunnya.Pemerintah Indonesia kebakaran jenggot dan membantah studi ini dengan menyatakan bahwa perbedaan dalam definisi deforestasi membuat angkanya jauh berbeda. Hadi Daryanto, Sekretaris Jenderal Kemenhut mengatakan perhitungan Hansen dan Kemenhut memiliki cara pandang yang beda. “perbedaan perubahan besar, deforestasi hutan sama, jauh beda .” Apa tanggapan terhadap riset ini? “Rugikan Indonesia. Apalagi dibilang kado pahit.”Heru Prasetyo, Kepala BP REDD+. Heru mengatakan studi Belinda dkk ini telah memberikan perbandingan yang mudah terhadap data deforestasi pemerintah, yakni “satu telanjang” dan satu ditutupi.“Saya akan percaya data Kemenhut jika mereka sudah bekerja transparan. Sampai sekarang, Kemenhut bekerja secara internal. Kita hanya tahu hasil, tetapi tak tahu proses. Belinda melakukan semua terbuka.”Lain halnya dengan Agus Punomo, Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) menilai penelitian dari Universitas Maryland Amerika ini terkesan bermuatan politis. “Alih-alih mengusulkan pelestarian hutan, artikel Belinda dkk memberikan argumen untuk membatalkan kebijakan moratorium yang membuka peluang diterbitkannya izin-izin pemanfaatan hutan di 63 juta hektar hutan primer dan lahan gambut yang masih baik. Dengan berbagai keterbatasannya, kebijakan moratorium kehutanan yang diberlakukan Presiden SBY telah menekan laju deforestasi dan nafsu mengobral izin pemanfaatan hutan di lingkup pemerintah daerah.”Di lain pihak, Greenpeace menganggap studi ini sebagai panggilan mendesak. Penghancuran hutan yang meningkatkan emisi gas rumah kaca Indonesia, telah menyebabkan hewan seperti harimau sumatera menuju ambang kepunahan dan menciptakan kondisi kebakaran hutan dan bencana kabut asap yang dahsyat di Asia Tenggara.“Penegakan hukum lemah dan bahkan taman nasional juga sedang dijarah – tetapi sekarang adalah saat untuk bertindak. Presiden Indonesia, SBY, memiliki kesempatan untuk memperkuat warisan hijaunya: ia akan mengambil tindakan segera untuk memperkuat hukum yang melindungi semua hutan dan lahan gambut kaya karbon sebelum masa jabatannya habis, ataukah akan ia melihat kebijakannya tersebut hilang ditelan asap?,”ujar Yuyun Indradi, Jurukampanye Hutan Greenpeace.Terlepas dari pro-kontra ini, Mongabay Indonesia mencoba menyaksikan kerusakan di hutan-hutan alam yang kali ini dipusatkan di Riau. Apa sebenarnya yang terjadi di lapangan?Usai pemilihan presiden pekan lalu, Mongabay Indonesia mendokumentasikan kerusakan hutan itu langsung ke lokasi dan berikut adalah foto-foto deforestasi yang dilakukan perusahan pulp and paper di Pulau Padang, Riau dan penjarahan kayu alam oleh masyarakat di Suaka Margasatwa Kerumutan, Pelalawan, Riau.

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan

inilah bukti kerusakan hutan di riau akhir juni lalu dalam jurnal ilmiah nature climate change peneliti belinda margono dan hansen dkk mengungkapkan laju deforestasi di indonesia mencapai angka juta hektar atau pertahunnya terjadi peningkatan ribu hektar studi ini juga memperkirakan pada tahun indonesia kehilangan hutan alam seluas ribu hektar atau dua kali lipat laju deforestasi di brasil yang hanya ribu hektar di tahun yang samastudi ini juga mengungkapkan hilangnya tutupan hutan juga terjadi di hutan dataran rendah atau persen total deforestasi ini berlangsung di lahan basah termasuk gambut jika diambil angka ratarata maka sekitar ribu hektar hutan alam lahan basah indonesia hancur setiap tahunnyapemerintah indonesia kebakaran jenggot dan membantah studi ini dengan menyatakan bahwa perbedaan dalam definisi deforestasi membuat angkanya jauh berbeda hadi daryanto sekretaris jenderal kemenhut mengatakan perhitungan hansen dan kemenhut memiliki cara pandang yang beda perbedaan perubahan besar deforestasi hutan sama jauh beda apa tanggapan terhadap riset ini rugikan indonesia apalagi dibilang kado pahitheru prasetyo kepala bp redd heru mengatakan studi belinda dkk ini telah memberikan perbandingan yang mudah terhadap data deforestasi pemerintah yakni satu telanjang dan satu ditutupisaya akan percaya data kemenhut jika mereka sudah bekerja transparan sampai sekarang kemenhut bekerja secara internal kita hanya tahu hasil tetapi tak tahu proses belinda melakukan semua terbukalain halnya dengan agus punomo staf khusus presiden bidang perubahan iklim dan kepala sekretariat dewan nasional perubahan iklim dnpi menilai penelitian dari universitas maryland amerika ini terkesan bermuatan politis alihalih mengusulkan pelestarian hutan artikel belinda dkk memberikan argumen untuk membatalkan kebijakan moratorium yang membuka peluang diterbitkannya izinizin pemanfaatan hutan di juta hektar hutan primer dan lahan gambut yang masih baik dengan berbagai keterbatasannya kebijakan moratorium kehutanan yang diberlakukan presiden sby telah menekan laju deforestasi dan nafsu mengobral izin pemanfaatan hutan di lingkup pemerintah daerahdi lain pihak greenpeace menganggap studi ini sebagai panggilan mendesak penghancuran hutan yang meningkatkan emisi gas rumah kaca indonesia telah menyebabkan hewan seperti harimau sumatera menuju ambang kepunahan dan menciptakan kondisi kebakaran hutan dan bencana kabut asap yang dahsyat di asia tenggarapenegakan hukum lemah dan bahkan taman nasional juga sedang dijarah tetapi sekarang adalah saat untuk bertindak presiden indonesia sby memiliki kesempatan untuk memperkuat warisan hijaunya ia akan mengambil tindakan segera untuk memperkuat hukum yang melindungi semua hutan dan lahan gambut kaya karbon sebelum masa jabatannya habis ataukah akan ia melihat kebijakannya tersebut hilang ditelan asapujar yuyun indradi jurukampanye hutan greenpeaceterlepas dari prokontra ini mongabay indonesia mencoba menyaksikan kerusakan di hutanhutan alam yang kali ini dipusatkan di riau apa sebenarnya yang terjadi di lapanganusai pemilihan presiden pekan lalu mongabay indonesia mendokumentasikan kerusakan hutan itu langsung ke lokasi dan berikut adalah fotofoto deforestasi yang dilakukan perusahan pulp and paper di pulau padang riau dan penjarahan kayu alam oleh masyarakat di suaka margasatwa kerumutan pelalawan riau

Komitmen Sektor Swasta jadikan Sawit Peduli Lingkungan, Benarkah?. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkenalkan tim manajemen Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP), Senin lalu, di Hotel Shangri-La, Jakarta. Hadir perwakilan kementerian dan lembaga, seperti Franky Sibarani, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Ida Bagus Putera Parthama, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Budi Mulyanto, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang.“Perjalanan panjang melahirkan IPOP sebagai bentuk komitmen nyata sektor swasta terhadap tata kelola sawit Indonesia berkelanjutan. Kadin dengan bangga memperkenalkan tim manajemen IPOP yang dibentuk untuk memastikan komitmen lima perusahaan kelapa sawit skala besar berjalan, baik tataran strategis maupun operasional sesuai deklarasi,” kata Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Lingkungan Hidup.Komitmen ini terealisasi menjadi IPOP, ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi tentang Iklim pada Sidang Umum PBB oleh Wilmar, Golden Agri Resources, Cargill, dan Asian Agri. Musim Mas ikut komitmen Maret 2015.Nurdiana Darus, Direktur Eksekutif IPOP mengatakan, IPOP berisi komitmen perusahaan sawit berkelanjutan dengan mengimplementasikan praktik bertanggung jawab tanpa deforestasi, mampu memperluas manfaat sosial bagi masyarakat. “Sekaligus memperkuat daya saing sawit Indonesia di pasar global,” katanya.Empat fokus IPOP, , meningkatkan kepemimpinan lingkungan dengan mengakui dan melindungi lahan high carbon stock (HCS) maupun high conservation value (HCV). Mengidentifikasi lahan kandungan karbon rendah untuk ekspansi, tidak membuka lahan baru area gambut, serta mengadopsi dan mempromosikan rantai bisnis berkelanjutan melalui mekanisme penelusuran bertanggung jawab. memperkuat kebijakan dan regulasi. Caranya, dengan berkolaborasi bersama pemerintah untuk mengkodifikasi semua elemen ikrar ini diperkuat dalam hukum Indonesia. Juga mendukung pembangunan dan mengimplementasikan standar ISPO, mendukung reformasi regulasi lokal dan nasional juga mendukung implementasi ., anggota IPOP berkomitmen memperluas manfaat sosial, melalui peningkatan produktivitas petani sawit, partisipasi komunitas dalam proses dan produksi sawit. Juga mengadvokasi dan mengimplementasikan kebijakan yang memberdayakan komunitas., peningkatan daya saing sawit Indonesia. Caranya, melibatkan dan mendorong industri sawit lain menerapkan praktik dalam ikrar.Menurut dia, implementasi IPOP terutama di tiga wilayah, yakni Riau, Aceh, dan Kalimantan. “Ketiga area ini dimiliki luas IPOP members. Ini tidak limit, kami harapkan bisa implementasi program di tiga lokasi dulu, kemudian perbaikan, barulah ke provinsi lain.”Di Riau, katanya, mengerucut ke beberapa kabupaten, misal Bengkalis, lalu spesifik ke area anggota IPOP.Implementasi tahap pertama, diperkirakan hingga akhir 2015. Fase kedua, diharapkan paling lambat akhir 2019, IPOP bisa ekspansi ke provinsi lain. Jadi, setelah 2020, IPOP bisa implementasi penuh dan banyak perusahaan sawit ikut berkomitmen.Franky Sibarani, menyatakan, sawit komoditas strategis. Kini, Indonesia produsen sawit terbesar di dunia dengan pendapatan ekspor lebih US$15 miliar per tahun atau menyumbangkan 3% pendapatan ekonomi per kapita.Dengan begitu, industri sawit memiliki tantangan mengimplementasikan praktik-praktik bertanggung jawab dan berkelanjutan terhadap lingkungan untuk menjaga tetap lestari. Jadi, katanya, perlu komitmen bersama dari pelaku industri sawit melakukan upaya strategis menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.“Industri sawit dengan ekstensifikasi masih sering temui permasalahan. Kita masih ekstensifikasi dibanding intensifikasi dalam meningkatkan produktivitas. Ekstensifikasi seiring ada permasalahan lahan dan sosial lain,” katanya.Komitmen IPOP, katanya, menjadi strategis karena mendorong keberlanjutan industri sawit sekaligus berkontribusi penyelamatan lingkungan. “Terlebih tuntutan pasar global kian menghendaki produk sawit berkelanjutan dan nol deforestasi. Kini 96% produksi CPO dunia masih di bawah komitmen nol deforestasi.”Dia berharap, IPOP mampu mendorong transformasi industri sawit Indonesia dari ekstensifikasi menjadi intensifikasi. “Peningkatan produktivitas kata kunci dalam pola bisnis sawit di Indonesia, terlebih luas perkebunan sawit Indonesia, sudah lebih 10,7 juta hektar 2014.”Di Indonesia, selama lima tahun terakhir, kata Franky, realisasi investasi hijau—termasuk sawit– baru 40% sebesar Rp486 triliun dari total Rp1.600 triliun. Jadi, perlu kerjasama erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mendorong investasi lebih ramah lingkungan. “Peningkatan produktivitas kunci keberlanjutan industri sawit mendatang.”Menurut Ida Bagus Putera, dua hal terkait KLHK, pengadaan lahan dan analisis dampak lingkungan. Soal pengadaan lahan, KLHK sudah punya tata ruang baku dan punya alat memastikan perkebunan sawit tidak menggunakan kawasan-kawasan hutan bagus. Instrumen ini, katanya, sejalan dengan tujuan IPOP.Mengenai analisis dampak lingkungan, KLHK sudah punya sistem bahwa setiap industri termasuk sawit tidak akan berdampak buruk bagi lingkungan.Sedangkan Budi Mulyanto berharap, pengembangan industri sawit bisa menyesuaikan dengan kondisi tata ruang. Terkait legalisasi, katanya, industri sawit akan lebih punya stabilitas jika tanah-tanah tersertifikasi. “Tanah disertifikasi ada kriteria. Sertifikat HGU harus dipenuhi, antara lain harus tidak di dalam wilayah moratorium izin dan luar kawasan hutan. Jadi harus .”Juga harus bebas penguasaan masyarakat. Artinya, kalau ada masyarakat di situ, harus ada ganti kerugian. “Termasuk kawasan hak masyarakat adat, semua harus Sertifikasi bisa jalan setelah beres semua.”Bustar Maitar, Ketua Tim Kampanye Greenpeace menyatakan komitmen lima perusahaan ini capaian baik yang Indonesia miliki saat ini. “Sekitar 70% di atas kertas, sawit sudah nol deforestasi melalui lima perusahaan besar ini. Tantangan IPOP, dari 70%, bagaimana agar komitmen bisa lebih luas lagi. Itu sangat penting.”Budi Darmawan dari WWF menyatakan yang harus dijawab IPOP, soal implementasi program. “Bagaimana peranan manajemen IPOP bisa mengajak semua pihak? Apa yang sudah dilakukan IPOP members untuk kontribusi terhadap HCS dan HCV? IPOP inisiatif brilian, sayangnya belum mencakup semua pelaku industri sawit.”Dia mengatakan, anggota GAPKI banyak, dan belum ada berkomitmen IPOP. “Kalau dipersentase, dari semua pelaku industri sawit, berkomitmen IPOP hanya 12%. Bagaimana kita mendorong yang belum tercerahkan, mengikuti IPOP ini?” katanya.Mansuetus Darto dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) ambil suara. “Kami usul perusahaan sawit skala besar mulai bekerjasama dengan petani mandiri. Skema ke depan, penting bagaimana kembangkan pemasok independen. Di Riau ada 40.000 hektar petani mandiri. Bila turut berkomitmen IPOP, mereka bisa menyumbang zero deforestation untuk industri sawit.”

[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

komitmen sektor swasta jadikan sawit peduli lingkungan benarkah kamar dagang dan industri kadin indonesia memperkenalkan tim manajemen indonesia palm oil pledge ipop senin lalu di hotel shangrila jakarta hadir perwakilan kementerian dan lembaga seperti franky sibarani ketua badan koordinasi penanaman modal bkpm ida bagus putera parthama direktur jenderal pengelolaan hutan produksi lestari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk serta budi mulyanto direktur jenderal pengadaan tanah kementerian agraria dan tata ruangperjalanan panjang melahirkan ipop sebagai bentuk komitmen nyata sektor swasta terhadap tata kelola sawit indonesia berkelanjutan kadin dengan bangga memperkenalkan tim manajemen ipop yang dibentuk untuk memastikan komitmen lima perusahaan kelapa sawit skala besar berjalan baik tataran strategis maupun operasional sesuai deklarasi kata shinta widjaja kamdani wakil ketua umum kadin bidang lingkungan hidupkomitmen ini terealisasi menjadi ipop ditandatangani pada konferensi tingkat tinggi tentang iklim pada sidang umum pbb oleh wilmar golden agri resources cargill dan asian agri musim mas ikut komitmen maret nurdiana darus direktur eksekutif ipop mengatakan ipop berisi komitmen perusahaan sawit berkelanjutan dengan mengimplementasikan praktik bertanggung jawab tanpa deforestasi mampu memperluas manfaat sosial bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing sawit indonesia di pasar global katanyaempat fokus ipop meningkatkan kepemimpinan lingkungan dengan mengakui dan melindungi lahan high carbon stock hcs maupun high conservation value hcv mengidentifikasi lahan kandungan karbon rendah untuk ekspansi tidak membuka lahan baru area gambut serta mengadopsi dan mempromosikan rantai bisnis berkelanjutan melalui mekanisme penelusuran bertanggung jawab memperkuat kebijakan dan regulasi caranya dengan berkolaborasi bersama pemerintah untuk mengkodifikasi semua elemen ikrar ini diperkuat dalam hukum indonesia juga mendukung pembangunan dan mengimplementasikan standar ispo mendukung reformasi regulasi lokal dan nasional juga mendukung implementasi anggota ipop berkomitmen memperluas manfaat sosial melalui peningkatan produktivitas petani sawit partisipasi komunitas dalam proses dan produksi sawit juga mengadvokasi dan mengimplementasikan kebijakan yang memberdayakan komunitas peningkatan daya saing sawit indonesia caranya melibatkan dan mendorong industri sawit lain menerapkan praktik dalam ikrarmenurut dia implementasi ipop terutama di tiga wilayah yakni riau aceh dan kalimantan ketiga area ini dimiliki luas ipop members ini tidak limit kami harapkan bisa implementasi program di tiga lokasi dulu kemudian perbaikan barulah ke provinsi laindi riau katanya mengerucut ke beberapa kabupaten misal bengkalis lalu spesifik ke area anggota ipopimplementasi tahap pertama diperkirakan hingga akhir fase kedua diharapkan paling lambat akhir ipop bisa ekspansi ke provinsi lain jadi setelah ipop bisa implementasi penuh dan banyak perusahaan sawit ikut berkomitmenfranky sibarani menyatakan sawit komoditas strategis kini indonesia produsen sawit terbesar di dunia dengan pendapatan ekspor lebih us miliar per tahun atau menyumbangkan pendapatan ekonomi per kapitadengan begitu industri sawit memiliki tantangan mengimplementasikan praktikpraktik bertanggung jawab dan berkelanjutan terhadap lingkungan untuk menjaga tetap lestari jadi katanya perlu komitmen bersama dari pelaku industri sawit melakukan upaya strategis menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan daya saing indonesia di pasar globalindustri sawit dengan ekstensifikasi masih sering temui permasalahan kita masih ekstensifikasi dibanding intensifikasi dalam meningkatkan produktivitas ekstensifikasi seiring ada permasalahan lahan dan sosial lain katanyakomitmen ipop katanya menjadi strategis karena mendorong keberlanjutan industri sawit sekaligus berkontribusi penyelamatan lingkungan terlebih tuntutan pasar global kian menghendaki produk sawit berkelanjutan dan nol deforestasi kini produksi cpo dunia masih di bawah komitmen nol deforestasidia berharap ipop mampu mendorong transformasi industri sawit indonesia dari ekstensifikasi menjadi intensifikasi peningkatan produktivitas kata kunci dalam pola bisnis sawit di indonesia terlebih luas perkebunan sawit indonesia sudah lebih juta hektar di indonesia selama lima tahun terakhir kata franky realisasi investasi hijautermasuk sawit baru sebesar rp triliun dari total rp triliun jadi perlu kerjasama erat antara pemerintah dunia usaha dan masyarakat untuk mendorong investasi lebih ramah lingkungan peningkatan produktivitas kunci keberlanjutan industri sawit mendatangmenurut ida bagus putera dua hal terkait klhk pengadaan lahan dan analisis dampak lingkungan soal pengadaan lahan klhk sudah punya tata ruang baku dan punya alat memastikan perkebunan sawit tidak menggunakan kawasankawasan hutan bagus instrumen ini katanya sejalan dengan tujuan ipopmengenai analisis dampak lingkungan klhk sudah punya sistem bahwa setiap industri termasuk sawit tidak akan berdampak buruk bagi lingkungansedangkan budi mulyanto berharap pengembangan industri sawit bisa menyesuaikan dengan kondisi tata ruang terkait legalisasi katanya industri sawit akan lebih punya stabilitas jika tanahtanah tersertifikasi tanah disertifikasi ada kriteria sertifikat hgu harus dipenuhi antara lain harus tidak di dalam wilayah moratorium izin dan luar kawasan hutan jadi harus juga harus bebas penguasaan masyarakat artinya kalau ada masyarakat di situ harus ada ganti kerugian termasuk kawasan hak masyarakat adat semua harus sertifikasi bisa jalan setelah beres semuabustar maitar ketua tim kampanye greenpeace menyatakan komitmen lima perusahaan ini capaian baik yang indonesia miliki saat ini sekitar di atas kertas sawit sudah nol deforestasi melalui lima perusahaan besar ini tantangan ipop dari bagaimana agar komitmen bisa lebih luas lagi itu sangat pentingbudi darmawan dari wwf menyatakan yang harus dijawab ipop soal implementasi program bagaimana peranan manajemen ipop bisa mengajak semua pihak apa yang sudah dilakukan ipop members untuk kontribusi terhadap hcs dan hcv ipop inisiatif brilian sayangnya belum mencakup semua pelaku industri sawitdia mengatakan anggota gapki banyak dan belum ada berkomitmen ipop kalau dipersentase dari semua pelaku industri sawit berkomitmen ipop hanya bagaimana kita mendorong yang belum tercerahkan mengikuti ipop ini katanyamansuetus darto dari serikat petani kelapa sawit spks ambil suara kami usul perusahaan sawit skala besar mulai bekerjasama dengan petani mandiri skema ke depan penting bagaimana kembangkan pemasok independen di riau ada hektar petani mandiri bila turut berkomitmen ipop mereka bisa menyumbang zero deforestation untuk industri sawit

Waduh… Kawasan Moratorium Hutan Di Katingan Kalteng Dibuka Untuk Sawit. Kawasan hutan yang masuk dalam moratorium izin kehutanan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng) diduga telah dibuka oleh sebuah perusahaan pemegang konsesi perkebunan sawit.Perusahaan bernama PT Persada Era Agro Kencana (PEAK) tersebut telah membuka lahan konsesinya yang sebagian besar masuk kawasan moratorium hutan pada beberapa bulan ini.Hal tersebut dibenarkan Junaedi Fadli, staf pemerintahan desa Tewang Kampung, Kecamatan Semendawai, Kabupaten Katingan, Kalimantan Utara. “Sudah ada 12 alat berat yang datang sejak dua bulan yang lalu. Bakal datang lagi 8 unit. Jadi total ada 20 unit,” kata Junaedi yang dihubungi Mongabay pada Sabtu (29/08/2015).Dia menjelaskan para pekerja PT PEAK telah membuka lahan dan membuat kanal air sejak enam bulan yang lalu. Mereka juga telah melakukan pembibitan untuk tanaman sawit. “Katanya, targetnya bulan Desember harus ada penanaman,” tambah Junaedi yang juga Ketua Karang Taruna Desa Tewang Kampung itu.Sedangkan Karya Darma, staf pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan mengatakan belum mendapatkan informasi mengenai kegiatan PT PEAK di konsesinya. Tetapi dia membenarkan adanya rencana kegiatan PT PEAK untuk persiapan pembukaan tahap pertama.Karya mengatakan perusahaan sawit itu sudah melengkapi persyaratan Amdal yang menjadi dasar kegiatan selanjutnya, selain telah ada surat izin pelepasan lahan dari Kementerian Kehutanan.Mengenai informasi bahwa adanya lahan konsesi PT PEAK yang masuk kawasan moratorium hutan, dia mengatakan lahan tersebut tidak masuk kawasan moratorium. “Sepengetahuan saya (lahan konsesi PT PEAK) tidak masuk dalam moratorium,” kata Karya yang dihubungi Mongabay pada Sabtu (29/08/2015).Lahan PT PEAK juga tidak termasuk dalam wilayah gambut dalam yang harus dikonservasi. “Kita tidak berani mengeluarkan izin kalau ada gambut. Kementerian kehutanan juga melakukan revisi setiap 6 bulan sekali untuk PIPIB (peta indikatif penundaan izin baru),” tambahnya.Sedangkan Dharsono Harsono, Presiden Direktur PT Rimba Makmur Utama (RMU) mengatakan pembukaan lahan konsesi PT PEAK bakal mempengaruhi lahan di konsesi perusahaannya. PT RMU sendiri mendapatkan izin restorasi ekosistem di lahannya, yang berarti mereka melakukan kegiatan restorasi dan konservasi kawasan.Karena konsesi PT RMU dan PT PEAK bersebelahan, maka merupakan satu region dan satu ekosistem yang saling mempengaruhi. “Dampak pembukaan lahan mereka akan sangat merugikan kita, karena satu ekosistem. Kalau mereka membuka lahan secara masif akan mengganggu apa yang sedang kita kerjakan. Dalam jangka pendek, pengaruhnya belum parah. Tapi dalam jangka panjang, kubah gambut di wilayah ini akan terpengaruh, dan bakal berpotensi kebakaran,” kata Dharsono yang dihubungi Mongabay pada minggu lalu.Dia meyakini bahwa areal konsesi PT PEAK merupakan kawasan yang dimoratorium, sehingga tidak boleh dibuka dan digunakan untuk perkebunan sawit. Apalagi didalamnya ada kawasan gambut dalam yang rentan mengemisi karbon dalam jumlah besar bila dikeringkan dan dibuka lahannya.“Kondisi lahan konsesi mereka ada lahan gambut, bahkan gambutnya ada yang sampai lebih dari 3 meter. Dalam kronologi pemberian izin, jelas sekali dikatakan dikeluarkan izin pelepasan lahan karena bukan lahan gambut. Padahal jelas-jelas di lapangan itu merupakan lahan gambut,” katanya.Oleh karena itu, Dharsono meyakini ada permainan dalam penerbitan surat izin pelepasan lahan oleh Kementerian Kehutanan waktu itu. “Saya yakin UKP4 juga mengetahui hal ini. Sayangnya lembaga UKP4 dibubarkan,” tambahnya.Dari dokumen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terlihat, pada Juni 2014, ada surat Kepala UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) kepada KLHK soal lahan PT PEAK ternyata masuk kawasan yang tak boleh ada pemberian izin alias masuk kawasan moratorium. Lalu, Dirjen Planologi menindaklanjuti lewat surat No S 458/Menhut-VII/IPSDH 2014/ tertanggal, 12 Juli 2014. Surat itu berisi tanggapan yang menyatakan, proses izin prinsip dan pelepasan kawasan hutan diberikan pada areal yang bukan lahan gambut.Pihak UKP4 sendiri telah melakukan pengecekan lapangan pada konsesi PT PEAK pada Agustus 2014, dan menemukan bahwa sebagian besar wilayah konsesi tersebut merupakan bagian dari kawasans moratorium hutan, dengan gambut dalam lebih dari tiga meter dan masih terdapat satwa langka dan dilindungi di dalamnya.Dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) dan PIPIB revisi I, terlihat areal hutan produksi PT PEAK masuk dalam kawasan hutan yang dimoratorium. Pada PIPIB revisi II, sebagian besar hutan produksi PT PEAK masih masuk dalam kawasan moratorium hutan.San Afri Awang, Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan, KLHK mengatakan, jelas sekali, kalau kawasan masuk peta moratorium tak boleh ada operasi perusahaan. Jadi, kalau PT PEAK, membuka lahan di kawasan PIPIB jelas dilarang. Untuk itu, dia akan menindaklanjuti masalah ini dan mencari tahu yang terjadi di lapangan, apakah benar perusahaan telah beroperasi di kawasan PIPIB. “Ini harus dicek langsung. Mana boleh beroperasi di wilayah PIPIB,” katanya.Sampai berita ini diturunkan, Mongabay telah berusaha menghubungi Andre, pemilik PT PEAK. Akan tetapi ponselnya tidak aktif, dan pesan singkat Mongabay juga tidak mendapat tanggapan.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

waduh kawasan moratorium hutan di katingan kalteng dibuka untuk sawit kawasan hutan yang masuk dalam moratorium izin kehutanan di kabupaten katingan kalimantan tengah kalteng diduga telah dibuka oleh sebuah perusahaan pemegang konsesi perkebunan sawitperusahaan bernama pt persada era agro kencana peak tersebut telah membuka lahan konsesinya yang sebagian besar masuk kawasan moratorium hutan pada beberapa bulan inihal tersebut dibenarkan junaedi fadli staf pemerintahan desa tewang kampung kecamatan semendawai kabupaten katingan kalimantan utara sudah ada alat berat yang datang sejak dua bulan yang lalu bakal datang lagi unit jadi total ada unit kata junaedi yang dihubungi mongabay pada sabtu dia menjelaskan para pekerja pt peak telah membuka lahan dan membuat kanal air sejak enam bulan yang lalu mereka juga telah melakukan pembibitan untuk tanaman sawit katanya targetnya bulan desember harus ada penanaman tambah junaedi yang juga ketua karang taruna desa tewang kampung itusedangkan karya darma staf pada bagian ekonomi pembangunan sekretariat daerah pemerintah kabupaten katingan mengatakan belum mendapatkan informasi mengenai kegiatan pt peak di konsesinya tetapi dia membenarkan adanya rencana kegiatan pt peak untuk persiapan pembukaan tahap pertamakarya mengatakan perusahaan sawit itu sudah melengkapi persyaratan amdal yang menjadi dasar kegiatan selanjutnya selain telah ada surat izin pelepasan lahan dari kementerian kehutananmengenai informasi bahwa adanya lahan konsesi pt peak yang masuk kawasan moratorium hutan dia mengatakan lahan tersebut tidak masuk kawasan moratorium sepengetahuan saya lahan konsesi pt peak tidak masuk dalam moratorium kata karya yang dihubungi mongabay pada sabtu lahan pt peak juga tidak termasuk dalam wilayah gambut dalam yang harus dikonservasi kita tidak berani mengeluarkan izin kalau ada gambut kementerian kehutanan juga melakukan revisi setiap bulan sekali untuk pipib peta indikatif penundaan izin baru tambahnyasedangkan dharsono harsono presiden direktur pt rimba makmur utama rmu mengatakan pembukaan lahan konsesi pt peak bakal mempengaruhi lahan di konsesi perusahaannya pt rmu sendiri mendapatkan izin restorasi ekosistem di lahannya yang berarti mereka melakukan kegiatan restorasi dan konservasi kawasankarena konsesi pt rmu dan pt peak bersebelahan maka merupakan satu region dan satu ekosistem yang saling mempengaruhi dampak pembukaan lahan mereka akan sangat merugikan kita karena satu ekosistem kalau mereka membuka lahan secara masif akan mengganggu apa yang sedang kita kerjakan dalam jangka pendek pengaruhnya belum parah tapi dalam jangka panjang kubah gambut di wilayah ini akan terpengaruh dan bakal berpotensi kebakaran kata dharsono yang dihubungi mongabay pada minggu laludia meyakini bahwa areal konsesi pt peak merupakan kawasan yang dimoratorium sehingga tidak boleh dibuka dan digunakan untuk perkebunan sawit apalagi didalamnya ada kawasan gambut dalam yang rentan mengemisi karbon dalam jumlah besar bila dikeringkan dan dibuka lahannyakondisi lahan konsesi mereka ada lahan gambut bahkan gambutnya ada yang sampai lebih dari meter dalam kronologi pemberian izin jelas sekali dikatakan dikeluarkan izin pelepasan lahan karena bukan lahan gambut padahal jelasjelas di lapangan itu merupakan lahan gambut katanyaoleh karena itu dharsono meyakini ada permainan dalam penerbitan surat izin pelepasan lahan oleh kementerian kehutanan waktu itu saya yakin ukp juga mengetahui hal ini sayangnya lembaga ukp dibubarkan tambahnyadari dokumen kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk terlihat pada juni ada surat kepala ukp unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan kepada klhk soal lahan pt peak ternyata masuk kawasan yang tak boleh ada pemberian izin alias masuk kawasan moratorium lalu dirjen planologi menindaklanjuti lewat surat no s menhutviiipsdh tertanggal juli surat itu berisi tanggapan yang menyatakan proses izin prinsip dan pelepasan kawasan hutan diberikan pada areal yang bukan lahan gambutpihak ukp sendiri telah melakukan pengecekan lapangan pada konsesi pt peak pada agustus dan menemukan bahwa sebagian besar wilayah konsesi tersebut merupakan bagian dari kawasans moratorium hutan dengan gambut dalam lebih dari tiga meter dan masih terdapat satwa langka dan dilindungi di dalamnyadalam peta indikatif penundaan izin baru pipib dan pipib revisi i terlihat areal hutan produksi pt peak masuk dalam kawasan hutan yang dimoratorium pada pipib revisi ii sebagian besar hutan produksi pt peak masih masuk dalam kawasan moratorium hutansan afri awang direktur jenderal planologi dan tata lingkungan klhk mengatakan jelas sekali kalau kawasan masuk peta moratorium tak boleh ada operasi perusahaan jadi kalau pt peak membuka lahan di kawasan pipib jelas dilarang untuk itu dia akan menindaklanjuti masalah ini dan mencari tahu yang terjadi di lapangan apakah benar perusahaan telah beroperasi di kawasan pipib ini harus dicek langsung mana boleh beroperasi di wilayah pipib katanyasampai berita ini diturunkan mongabay telah berusaha menghubungi andre pemilik pt peak akan tetapi ponselnya tidak aktif dan pesan singkat mongabay juga tidak mendapat tanggapan

Pemerintah Anggap Kriteria IPOP Terlalu Berat, Ini Komentar Pegiat Lingkungan dan Petani. Betapa tidak, pemerintah tampak gusar dengan kesepakatan sukarela perusahaan-perusahaan raksasa yang baru berkomitmen untuk beroperasi bertanggung jawab terhadap lingkungan dan manusia. Komitmen ini dinilai tak masuk akal karena mencantumkan , dengan melarang membuka kebun sawit di hutan sekunder dan semak belukar tua. Apa kata para pegiat lingkungan menanggapi sikap ini?“Komitmen perusahaan ini konsisten dengan tantangan kondisi di lapangan. Dalam konteks keberlanjutan, tentu IPOP harus menunjukkan nilai lebih dibandingkan praktik perkebunan sawit konvensional,” katanya kepada Sabtu (29/8/15).Bahkan, jika melihat konteks keterwakilan pemerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung menyaksikan penandatanganan IPOP di New York 2014.Mansuetus Darto, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit malah menyambut baik IPOP ini. Dia justru mendesak, lima perusahaan besar punya komitmen berkelanjutan ini.Ini berbalik belakang, yang disebutkan beberapa kalangan dari pemerintahan yang membawa-bawa kata ‘rakyat dan petani’ sebagai alasan kekhawatiran.“Petani justru diuntungkan kehadiran IPOP. Akan ada akses pasar lebih luas dan mendapatkan nilai lebih dari sekadar menjual tandan buah sawit. Asalkan petani berpartisipasi dalam komitmen ini. Saya meyakini, jika komitmen berjalan akan membantu skema adil antara petani dan perusahaan.”Saat ini, katanya, seluruh anggota IPOP menghendaki kerjasama dengan petani sawit swadaya seiring pendekatan intensifikasi untuk meminimalisir ekspansi. Dengan begitu, akan ada peningkatan kapasitas petani dalam sistem budidaya sawit.“Komitmen bisnis ini sangat penting bagi petani karena peran negara sangat minim melaksanakan amanat UU Pemberdayaan dan Perlindungan Petani. Komitmen ini tidak saja menguntungkan petani, juga dapat meminimalisir konflik sosial dan menghormati hak-hak buruh perkebunan,” katanya.Meski begitu, katanya, visi ini tidak mudah dijalankan karena beberapa tantangan di level nasional, seperti soliditas aktor dunia usaha sawit kurang antara yang mendorong keberlanjutan dan yang tidak.“Para pihak cenderung defensif dan selalu menyalahkan bahwa keberlanjutan adalah konsep asing yang akan membatalkan segala inisiatif perubahan yang dicanangkan semua pihak.”Dia meminta, perusahaan serius menjalankan komitmen ini hingga bermanfaat bagi petani dan konflik sosial masyarakat teratasi. Sebaliknya, jika perusahaan besar tidak serius menjalankan komitmen, konsep keberlanjutan dan transformasi akan melemahkan partisipasi penuh dari masyarakat dan petani.“Ini harus diantisipasi. Perusahaan harus serius. Pemerintah harus mendukung inisiatif ini dengan menciptakan regulasi memudahkan anggota IPOP menimplementasikan komitmen.”Mengenai kriteria IPOP dinilai terlalu berat, kata Darto, itu tantangan bersama. Permasalahan saat ini karena stakeholder dalam negeri tidak solid, sebagian memandang “berkelanjutan” sebagai titipan asing.“Mereka tidak lihat problem nyata di bawah. Bisnis berkelanjutan itu kebutuhan Indonesia. Kalau pemerintah takut sawit tidak dibuka pada APL, tingkatkan saja produktivitasnya.”Perusahaan sawit harus mengejar target Kementerian Pertanian produksi 36 ton per hektar per tahun. Saat ini perusahaan rata-rata 24 ton. Masih ada 10 ton harus dikejar.“Kalau pemerintah ingin buka terus izin-izin baru, kapan perusahaan pikir serius tingkatkan produktivitas? Saya , kalau pekerjaan meningkatkan produktivitas butuh kerja keras pemerintah. Pertanyaan, buat pemerintah, sudah bekerja belum untuk membuat peningkatan produktivitas sawit? belum.”Menurut dia, jika menuding IPOP akan merugikan petani sawit, itu tidak benar. Pemerintah dan bisnis cenderung ingin berlindung di balik petani agar petani melawan. “Sedang, selama ini petani tidak pernah diberdayakan pemerintah dan menjadi korban dengan perusahaan,”katanya.Secara politis, hal ini adalah tantangan buat petani. Dia yakin, petani pasti bisa menerapkan konsep berkelanjutan. Jika perusahaan gagal, petani akan menang dan jadi subyek dalam transformasi pasar saat ini.Dia menilai keberatan pemerintah karena belum terbiasa menjalankan praktik baik. “Kami mengerti betul bahwa daya kelola pemerintah masih buruk baik pusat maupun daerah. Visi IPOP itu konsen pada peningkatan produktivitas. Pemerintah yang mengurus tata kelola perizinan belum terbiasa dengan tata kelola baik. Ini akan mengerucut pada audit perizinan, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Karena itu tidak mau kehilangan kekuasaan dalam mengurus perizinan.”Dia juga menyikapi konstelasi stakeholders dalam negeri yang tidak solid. Banyak asosiasi pengusaha tidak tegas pada pendirian mau menolak atau menerima bisnis berkelanjutan. “Mereka bicara tidak mewakili perusahaan tapi mewakili asosiasi. Padahal perusahaan komitmen sustainability. Ketika mereka bicara mewakili asosiasi bisnis, mereka menolak.” Setali tiga uang dengan pemerintah. Ada aparatur menolak dan menerima.Nyoman Suryadiputra dari Weatlands Indonesia mengatakan, IPOP harus dilihat dari sisi positif. Ini sejalan dengan Inpres Moratorium dan PP Gambut 71. “Demi keberlanjutan usaha sawit Indonesia, sebaiknya optimalkan produktivitas sawit di semua lahan yang sudah dibuka.”Dia juga mendesak, PP gambut segera dibuat aturan turunan, antara lain pemerintah buat aturan lahan kebun sawit yang sering kebanjiran. “Cekal agar tidak kabur dari tanggung jawab untuk memperbaiki.”Dia juga menyarankan, pengusaha kebun wajib membina pekebun swadaya dan menolak TBS dengan cara tidak ramah lingkungan.Tempatkan aparat desa dan Dinas Perkebunan di lapangan memantau budidaya sawit, baik petani swadaya, petani berdasi dan perusahaan.Bustar Maitar dari Greenpeace mengatakan, kekhawatiran berlebihan terhadap IPOP perlu diluruskan. Sejatinya, inisiatif IPOP yang dimotori beberapa perusahaan perkebunan besar bertujuan membantu pemerintah menekan angka deforestasi.“Juga meningkatkan produktivitas perkebunan sawit termasuk milik rakyat. Tentu, memproteksi akses pasar produksi sawit global. Kami sangat yakin inisiatif ini berguna melindungi lingkungan juga kepentingan bangsa ke depan.”Bustar mengatakan, kalau pemerintah mau produk sawit kompetitif di pasar internasional, harus bebas konflik dan deforestasi. Dengan meletakkan petani kecil sebagai tameng juga tak bijak. “Sebenarnya, yang tetap ingin deforestasi adalah perusahaan besar. Yang tetap ingin membuka hutan terutama di Papua,” katanya.Teguh Surya dari Greenpeace mengatakan, sejak lama lima grup bisnis anggota IPOP menguasai perdagangan sawit, setuju atau tidak dengan komitmen itu, mereka tetap akan menguasi rantai perdagangan sawit.“Nah, ketika mereka berkomitmen lebih baik kenapa tidak di dukung? Kekhawatiran itu tak berdasar karena IPOP mengusulkan penggunaan metode high conservation value untuk hutan sekunder dan belukar tua. Ini jalan tengah terbaik bagi pemerintah dan industri untuk melihat lahan mana yang masih bisa diusahakan dan mana yang harus dilindungi.”Menurut dia, reaksi pemerintah terhadap IPOP ini langkah mundur dalam menyelamatkan lingkungan terutama hutan dan gambut yang tersisa.“Saya khawatir penolakan IPOP ini dimotori kelompok bisnis yang masih nyaman dengan perilaku merusak hutan dan gambut.Tentu tidak boleh diamini karena kita telah merasakan betapa hebat dampak kerusakan hutan dan gambut. Seperti kebakaran hutan, asap, kekeringan, dan lain-lain.”IPOP, katanya, sebenarnya sangat sejalan dengan semangat konstitusional. Dalam UUD 1945, sangat jelas dan tegas dikatakatan hak atas lingkungan hidup bersih dan sehat adalah hak asasi manusia. “Bahkan diperkuat oleh UU HAM dan UU lingkungan hidup. Jadi kebenaran mana lagi yang hendak didustakan?”

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

pemerintah anggap kriteria ipop terlalu berat ini komentar pegiat lingkungan dan petani betapa tidak pemerintah tampak gusar dengan kesepakatan sukarela perusahaanperusahaan raksasa yang baru berkomitmen untuk beroperasi bertanggung jawab terhadap lingkungan dan manusia komitmen ini dinilai tak masuk akal karena mencantumkan dengan melarang membuka kebun sawit di hutan sekunder dan semak belukar tua apa kata para pegiat lingkungan menanggapi sikap inikomitmen perusahaan ini konsisten dengan tantangan kondisi di lapangan dalam konteks keberlanjutan tentu ipop harus menunjukkan nilai lebih dibandingkan praktik perkebunan sawit konvensional katanya kepada sabtu bahkan jika melihat konteks keterwakilan pemerintah presiden susilo bambang yudhoyono langsung menyaksikan penandatanganan ipop di new york mansuetus darto ketua serikat petani kelapa sawit malah menyambut baik ipop ini dia justru mendesak lima perusahaan besar punya komitmen berkelanjutan iniini berbalik belakang yang disebutkan beberapa kalangan dari pemerintahan yang membawabawa kata rakyat dan petani sebagai alasan kekhawatiranpetani justru diuntungkan kehadiran ipop akan ada akses pasar lebih luas dan mendapatkan nilai lebih dari sekadar menjual tandan buah sawit asalkan petani berpartisipasi dalam komitmen ini saya meyakini jika komitmen berjalan akan membantu skema adil antara petani dan perusahaansaat ini katanya seluruh anggota ipop menghendaki kerjasama dengan petani sawit swadaya seiring pendekatan intensifikasi untuk meminimalisir ekspansi dengan begitu akan ada peningkatan kapasitas petani dalam sistem budidaya sawitkomitmen bisnis ini sangat penting bagi petani karena peran negara sangat minim melaksanakan amanat uu pemberdayaan dan perlindungan petani komitmen ini tidak saja menguntungkan petani juga dapat meminimalisir konflik sosial dan menghormati hakhak buruh perkebunan katanyameski begitu katanya visi ini tidak mudah dijalankan karena beberapa tantangan di level nasional seperti soliditas aktor dunia usaha sawit kurang antara yang mendorong keberlanjutan dan yang tidakpara pihak cenderung defensif dan selalu menyalahkan bahwa keberlanjutan adalah konsep asing yang akan membatalkan segala inisiatif perubahan yang dicanangkan semua pihakdia meminta perusahaan serius menjalankan komitmen ini hingga bermanfaat bagi petani dan konflik sosial masyarakat teratasi sebaliknya jika perusahaan besar tidak serius menjalankan komitmen konsep keberlanjutan dan transformasi akan melemahkan partisipasi penuh dari masyarakat dan petaniini harus diantisipasi perusahaan harus serius pemerintah harus mendukung inisiatif ini dengan menciptakan regulasi memudahkan anggota ipop menimplementasikan komitmenmengenai kriteria ipop dinilai terlalu berat kata darto itu tantangan bersama permasalahan saat ini karena stakeholder dalam negeri tidak solid sebagian memandang berkelanjutan sebagai titipan asingmereka tidak lihat problem nyata di bawah bisnis berkelanjutan itu kebutuhan indonesia kalau pemerintah takut sawit tidak dibuka pada apl tingkatkan saja produktivitasnyaperusahaan sawit harus mengejar target kementerian pertanian produksi ton per hektar per tahun saat ini perusahaan ratarata ton masih ada ton harus dikejarkalau pemerintah ingin buka terus izinizin baru kapan perusahaan pikir serius tingkatkan produktivitas saya kalau pekerjaan meningkatkan produktivitas butuh kerja keras pemerintah pertanyaan buat pemerintah sudah bekerja belum untuk membuat peningkatan produktivitas sawit belummenurut dia jika menuding ipop akan merugikan petani sawit itu tidak benar pemerintah dan bisnis cenderung ingin berlindung di balik petani agar petani melawan sedang selama ini petani tidak pernah diberdayakan pemerintah dan menjadi korban dengan perusahaankatanyasecara politis hal ini adalah tantangan buat petani dia yakin petani pasti bisa menerapkan konsep berkelanjutan jika perusahaan gagal petani akan menang dan jadi subyek dalam transformasi pasar saat inidia menilai keberatan pemerintah karena belum terbiasa menjalankan praktik baik kami mengerti betul bahwa daya kelola pemerintah masih buruk baik pusat maupun daerah visi ipop itu konsen pada peningkatan produktivitas pemerintah yang mengurus tata kelola perizinan belum terbiasa dengan tata kelola baik ini akan mengerucut pada audit perizinan transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat karena itu tidak mau kehilangan kekuasaan dalam mengurus perizinandia juga menyikapi konstelasi stakeholders dalam negeri yang tidak solid banyak asosiasi pengusaha tidak tegas pada pendirian mau menolak atau menerima bisnis berkelanjutan mereka bicara tidak mewakili perusahaan tapi mewakili asosiasi padahal perusahaan komitmen sustainability ketika mereka bicara mewakili asosiasi bisnis mereka menolak setali tiga uang dengan pemerintah ada aparatur menolak dan menerimanyoman suryadiputra dari weatlands indonesia mengatakan ipop harus dilihat dari sisi positif ini sejalan dengan inpres moratorium dan pp gambut demi keberlanjutan usaha sawit indonesia sebaiknya optimalkan produktivitas sawit di semua lahan yang sudah dibukadia juga mendesak pp gambut segera dibuat aturan turunan antara lain pemerintah buat aturan lahan kebun sawit yang sering kebanjiran cekal agar tidak kabur dari tanggung jawab untuk memperbaikidia juga menyarankan pengusaha kebun wajib membina pekebun swadaya dan menolak tbs dengan cara tidak ramah lingkungantempatkan aparat desa dan dinas perkebunan di lapangan memantau budidaya sawit baik petani swadaya petani berdasi dan perusahaanbustar maitar dari greenpeace mengatakan kekhawatiran berlebihan terhadap ipop perlu diluruskan sejatinya inisiatif ipop yang dimotori beberapa perusahaan perkebunan besar bertujuan membantu pemerintah menekan angka deforestasijuga meningkatkan produktivitas perkebunan sawit termasuk milik rakyat tentu memproteksi akses pasar produksi sawit global kami sangat yakin inisiatif ini berguna melindungi lingkungan juga kepentingan bangsa ke depanbustar mengatakan kalau pemerintah mau produk sawit kompetitif di pasar internasional harus bebas konflik dan deforestasi dengan meletakkan petani kecil sebagai tameng juga tak bijak sebenarnya yang tetap ingin deforestasi adalah perusahaan besar yang tetap ingin membuka hutan terutama di papua katanyateguh surya dari greenpeace mengatakan sejak lama lima grup bisnis anggota ipop menguasai perdagangan sawit setuju atau tidak dengan komitmen itu mereka tetap akan menguasi rantai perdagangan sawitnah ketika mereka berkomitmen lebih baik kenapa tidak di dukung kekhawatiran itu tak berdasar karena ipop mengusulkan penggunaan metode high conservation value untuk hutan sekunder dan belukar tua ini jalan tengah terbaik bagi pemerintah dan industri untuk melihat lahan mana yang masih bisa diusahakan dan mana yang harus dilindungimenurut dia reaksi pemerintah terhadap ipop ini langkah mundur dalam menyelamatkan lingkungan terutama hutan dan gambut yang tersisasaya khawatir penolakan ipop ini dimotori kelompok bisnis yang masih nyaman dengan perilaku merusak hutan dan gambuttentu tidak boleh diamini karena kita telah merasakan betapa hebat dampak kerusakan hutan dan gambut seperti kebakaran hutan asap kekeringan dan lainlainipop katanya sebenarnya sangat sejalan dengan semangat konstitusional dalam uud sangat jelas dan tegas dikatakatan hak atas lingkungan hidup bersih dan sehat adalah hak asasi manusia bahkan diperkuat oleh uu ham dan uu lingkungan hidup jadi kebenaran mana lagi yang hendak didustakan