Datasets:

mahfuzh74

/

climate-topic

like 0

Komitmen Lingkungan Dinilai Terlalu Berat, Pemerintah Khawatir IPOP Hambat Bisnis. Aneh dan bingung. Betapa tidak. Satu sisi pemerintah ribut meminta swasta ikut serta dalam pembangunan berkelanjutan guna mengurangi emisi karbon. Sisi lain, kala pebisnis baru melangkah—belum terlihat hasil—berniat memulai bisnis dengan standar nol deforestasi, pemerintah malah menilai tak masuk akal bahkan, membahayakan industri sawit itu sendiri.Dari pertemuan lintas kementerian yang diadakan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jumat (28/8/15), yang muncul berbagai kekhawatiran terhadap kehadiran IPOP, seperti membahayakan rakyat, bisa mematikan bisnis sawit, dan melanggar UUD-45. Muncul juga dugaan IPOP bisa membentuk kartel sampai tudingan IPOP sebagai ‘produk’ dan tekanan asing di balik pembentukan itu.Meskipun begitu, ada beberapa pandangan yang menyatakan, jangan berburuk sangka terlebih dahulu dengan IPOP. Bisa jadi, komitmen ini ada guna menjawab tuntutan pasar yang kuat menginginkan produk sawit bertanggung jawab dan peduli lingkungan. Dalam acara itu hadir berbagai kementerian, selain KLHK, antara lain, ada perwakilan dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, BPKM. Dirjen dari KLHK, hadir San Afri Awang, Dirjen Tata Lingkungan, Hadi Daryanto, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan serta Ida Bagus Putera Parthama, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, serta beberapa jajaran direktur dan staf ahli.San Afri Awang, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK, mengatakan, IPOP bagus tetapi tak masuk akal karena disebutkan pembangunan sawit harus nol deforestasi, dengan memasukkan hutan sekunder dan belukar tua, sebagai lahan yang tak boleh dieksploitasi. “Mana ada lahan lagi kalau belukar tua tak boleh dibuka,” katanya.Untuk itu, katanya, diskusi lintas kementerian ini ingin membangun komunikasi yang nantinya bisa disampaikan ke manajemen IPOP. “Minta mereka buat menurunkan standar, tak memasukkan semak belukar dan hutan sekunder sebagai yang diproteksi dalam komitmen.”Meskipun kebun sawit sudah 10 jutaan hektar, tetapi dia tetap khawatir dengan komitmen IPOP yang menetapkan standar tinggi ini. Terlebih, katanya, usulan-usulan yang masuk banyak ingin membangun kebun sawit. Dari pernyataan Awang, tampak banyak usulan masuk untuk bangun kebun sawit, terutama di Papua. “Andaikata terjadi tukar menukar lahan APL (alokasi penggunaan lain) dan HPK (hutan produksi konversi), tidak bisa karena stok karbon masih di atas 35. Jadi sulit karena masih banyak orang mau bangun di Papua.”Dalam diskusi Awang juga sempat menyatakan, kalau IPOP membahayakan rakyat, terutama petani-petani sawit yang juga menjadi pemasok dari pebisnis besar. Kala mereka tak bisa memenuhi standar tinggi itu, bisa ditolak produk sawitnya. Karena itu, dia menilai IPOP sudah melanggar UUD’45 dan sebagai organisasi sudah melampaui kewenangan pemerintah. Sebab, katanya, aturan pemerintah membolehkan pembangunan di hutan sekunder dan semak belukar tua tetapi dalam IPOP malah melarang.Dalam beberapa bulan sejak ada IPOP ini, katanya, sudah berdatangan beberapa anggota yang mengeluh dan meminta bantuan KLHK karena berat menjalani komitmen. Bahkan, sawit anggota IPOP sudah ada yang dilarangkarena tak bisa memenuhi standar. “Fakta, mereka datang melapor, kami buat ini, tapi kami tak bisa melakukan karena anggota kami kena semua,” ucap Awang, menceritakan keluhan anggota IPOP.Dia sempat menilai, IPOP ini sebagai suatu kebaikan yang berbungkus sesuatu. “Bagaimana mungkin pemerintah Indonesia, tak boleh bangun sawit dari belukar tua?”Menurut dia, harus dilihat latar belakang kelahiran ini yang dinilai berkat tekanan dari asing. “Kenapa pemerintah silang pendapat? Memang .” Menurut dia, ada wilayah yang benar-benar berbahaya untuk negara. “Yang itu di bawah tekanan…mestinya kawan-kawan tahu siapa yang menekan. Kalau negara berdaulat mau ditekan.”Para anggota juga, katanya, sudah membuat kesepakatan tetapi bingung sendiri. “Dia minta cari jalan keluar. Waktu buat mereka yang . Anggota kena , bisa jual lagi, karena minyak sudah ditahan ketahuan masih bangun di hutan sekunder dan belukar tua. Mana ada lagi tanah kosong. Lima perusahaan ini difasilitasi negara juga buka hutan sekunder . Ada politik, dan wilayah hukum. KLHK ini semua karena center ini .”Disebutkan beberapa contoh dampak suspensi-suspensi pembelian sawit oleh perusahaan besar anggota IPOP kepada pemasok, antara lain oleh Wilmar, Musim Mas, Golden Agri dan Asian Agri. ”Suspensi berjalan dan tak pernah muncul di permukaan…”Musdhalifah Machmud, Deputi bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kemenko Perekonomian, juga menyebutkan kekhawatiran terhadap IPOP karena di lapangan sudah berdampak. Menurut dia, tiga juta petani bergantung pada sawit.“Kita sebenarnya sudah ada ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), kita tidak bisa adopsi (IPOP). Di lapangan sudah banyak dampak yang terjadi, misal, di Aceh sudah ada kebun sawit kerjasama dengan Wilmar tapi karena mereka masih mau bangun, CPO tak bisa dijual ke Wilmar.”Dari awal, katanya, tak pernah ada informasi jelas soal apa isi . “Waktu penandatanganan pertama (ikrar empat perusahaan besar di New Yok), nol deforestasi. Kemudian, curiganya, kenapa tak lalui pemerintah tetapi duta besar?”Menurut dia, para pebisnis ini seharusnya didampingi oleh Pemerintah Indonesia. “Tapi tak terjadi, hanya Kadin yang dampingi. Pengusaha diminta lakukan . Kami dari kantor Menko Perekonomian bilang, silakan kalau mau lakukan , dan B to B (sesama pebisnis) tak harus di depan Presiden.” Dia menyesalkan, ternyata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diminta hadir.“Itu perusahaan yang bekerja di negara kita. UU yang harus dipatuhi di negara kita bukan Amerika.”Saat ini, kata Mus, setelah menjadi IPOP, dampak meluas dan membahayakan bisnis sawit. “Bagaimanapun juga perkebunan sawit sumber perekonomian rakyat. Daerah dengan perkebunan rakyat. Usaha-usaha rakyat bisa terhenti. Apakah ada alternatif lain? Silakan tapi jangan ganggu pembangunan di negara kita.”Meskipun begitu, terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pebisnis, katanya, harus ada penguatan pengawasan. “Pembangunan berkelanjutan itu harus. Tapi cara yang harus diluruskan.”Laksmi Dewanti, Staf Ahli Industri dan Perdagangan Internasional KLHK, mengatakan, sebenarnya belum ada pelanggaran apapun yang dilakukan IPOP. “Malah dari UU KLHK cenderung mendukung,” katanya.Dia menilai, kekhawatiran yang muncul ini serupa dengan kekhawatiran dulu kala labeling-labeling pertama kali ada. “Kejadian ini juga pernah terjadi saat kita belum marak dengan . Waktu itu teman-teman ecolabel di Indonesia, marak mengembangkan itu. Seolah-olah pemerintah, padahal bukan.” Menurut dia, harus ada pernyataan tegas pemerintah bahwa IPOP ini tidak wajib bagi perusahaan bukan anggota.Dia melihat, kelompok ini bentuk untuk meminta insentif lebih dari pemerintah. Dari para anggota IPOP, katanya, muncul kekhawatiran kala mereka memproteksi lahan sesuai standar, malah diklaim sebagai lahan terbengkalai oleh pemerintah—yang bisa diambil dan diberikan kepada pengusaha lain.Kala pertemuan, dari IPOP meminta kepastian kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, bahwa lahan-lahan mereka yang dijadikan wilayah konservasi guna menjaga lingkungan, jangan diambil.Dari Kementerian ATR bilang, tak akan mengambil lahan-lahan yang dikeluarkan perusahaan untuk perlindungan lingkungan. Dari IPOP meminta ketegasan, pemerintah buat mendukung upaya perlindungan ini, dari pusat sampai daerah.Nurdiana Darus, Direktur Eksekutif IPOP menanggapi. Menurut dia, perkebunan sawit di Indonesia dan dimanapun di dunia mestinya menyadari mereka berada pada dua sisi. Yakni, memiliki nilai ekonomi tinggi yang memberikan kontribusi pendapatan Indonesia dan tenaga kerja, juga dikaitkan dengan berbagai isu lingkungan dan sosial mulai dari deforestasi, keragaman hayati hilang, emisi gas rumah kaca sampai konflik sosial.Masalah-masalah ini, katanya, mengelilingi bisnis sawit yang menyebabkan, pebisnis sawit mengubah cara pikir dan berbuat lebih dari praktik-praktik dan standar yang sudah ada dengan memanfaatkan peraturan yang berlaku untuk membuat sektor ini lebih berkelanjutan di seluruh rantai bisnis mereka.“Cara baru berpikir ini diubah menjadi janji yang akan menjadi pedoman dalam berbisnis. Ini juga berarti mendorong dan melibatkan komitmen dari pemasok pihak ketiga yang terkait, petani, LSM dan masyarakat untuk bekerja sama. Tentu dengan dukungan dari pemerintah sebagai regulator sektor ini,” ucap Ade, sapaan akrabnya.Ide revolusioner yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan IPOP ini, akan menjadi pedoman bagi sektor swasta bahwa mereka ingin mengubah praktik bisnis dan sekitar ekosistem mereka, dengan mulai mengimplementasikan paradigma berkelanjutan.“Misi IPOP menciptakan suasana bahwa Indonesia bisa dan mampu mempromosikan produksi sawit berkelanjutan. Yang itu adalah nol deforestasi, memperluas manfaat sosial, dan meningkatkan daya saing pasar Indonesia.”Ade juga menyebutkan misi IPOP diterjemahkan kedalam fokus-fokus kepada area di mana anggota bisa menjalankan komitmen mereka. Salah satu, menyoroti peningkatan kepedulian terhadap lingkungan di mana anggota IPOP akan mengenali dan melindungi (HCS) dan (HCV).“Pendekatan HCV dirancang untuk memelihara atau meningkatkan nilai-nilai lingkungan dan sosial di lansekap produksi, sedangkan pendekatan HCS dirancang, mengidentifikasi daerah karbon tinggi sebagai strategi mencapai nol deforestasi dengan melindungi kawasan hutan alam yang layak, lahan HCV dan masyarakat.”Fokus lain, juga komitmen manfaat sosial bagi masyarakat. Melalui kerjasama dengan mitra di lapangan, katanya, perusahaan anggota IPOP berkomitmen meningkatkan produktivitas petani kecil dan mata pencaharian masyarakat. “Perusahaan-perusahaan anggota juga berkomitmen memperkuat ISPO dan nilai tambah terutama melalui sertifikasi petani kecil.”Jadi, implementasi IPOP untuk mendukung sawit Indonesia meningkatkan daya saing baik global maupun domestik. “Penting, minyak sawit kami dipandang tidak hanya sebagai komoditas strategis tetapi juga salah satu yang berkelanjutan.”

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

komitmen lingkungan dinilai terlalu berat pemerintah khawatir ipop hambat bisnis aneh dan bingung betapa tidak satu sisi pemerintah ribut meminta swasta ikut serta dalam pembangunan berkelanjutan guna mengurangi emisi karbon sisi lain kala pebisnis baru melangkahbelum terlihat hasilberniat memulai bisnis dengan standar nol deforestasi pemerintah malah menilai tak masuk akal bahkan membahayakan industri sawit itu sendiridari pertemuan lintas kementerian yang diadakan di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan jumat yang muncul berbagai kekhawatiran terhadap kehadiran ipop seperti membahayakan rakyat bisa mematikan bisnis sawit dan melanggar uud muncul juga dugaan ipop bisa membentuk kartel sampai tudingan ipop sebagai produk dan tekanan asing di balik pembentukan itumeskipun begitu ada beberapa pandangan yang menyatakan jangan berburuk sangka terlebih dahulu dengan ipop bisa jadi komitmen ini ada guna menjawab tuntutan pasar yang kuat menginginkan produk sawit bertanggung jawab dan peduli lingkungan dalam acara itu hadir berbagai kementerian selain klhk antara lain ada perwakilan dari kementerian koordinator perekonomian kementerian perdagangan kementerian luar negeri bpkm dirjen dari klhk hadir san afri awang dirjen tata lingkungan hadi daryanto dirjen perhutanan sosial dan kemitraan serta ida bagus putera parthama direktur jenderal pengelolaan hutan produksi lestari serta beberapa jajaran direktur dan staf ahlisan afri awang dirjen planologi kehutanan dan tata lingkungan klhk mengatakan ipop bagus tetapi tak masuk akal karena disebutkan pembangunan sawit harus nol deforestasi dengan memasukkan hutan sekunder dan belukar tua sebagai lahan yang tak boleh dieksploitasi mana ada lahan lagi kalau belukar tua tak boleh dibuka katanyauntuk itu katanya diskusi lintas kementerian ini ingin membangun komunikasi yang nantinya bisa disampaikan ke manajemen ipop minta mereka buat menurunkan standar tak memasukkan semak belukar dan hutan sekunder sebagai yang diproteksi dalam komitmenmeskipun kebun sawit sudah jutaan hektar tetapi dia tetap khawatir dengan komitmen ipop yang menetapkan standar tinggi ini terlebih katanya usulanusulan yang masuk banyak ingin membangun kebun sawit dari pernyataan awang tampak banyak usulan masuk untuk bangun kebun sawit terutama di papua andaikata terjadi tukar menukar lahan apl alokasi penggunaan lain dan hpk hutan produksi konversi tidak bisa karena stok karbon masih di atas jadi sulit karena masih banyak orang mau bangun di papuadalam diskusi awang juga sempat menyatakan kalau ipop membahayakan rakyat terutama petanipetani sawit yang juga menjadi pemasok dari pebisnis besar kala mereka tak bisa memenuhi standar tinggi itu bisa ditolak produk sawitnya karena itu dia menilai ipop sudah melanggar uud dan sebagai organisasi sudah melampaui kewenangan pemerintah sebab katanya aturan pemerintah membolehkan pembangunan di hutan sekunder dan semak belukar tua tetapi dalam ipop malah melarangdalam beberapa bulan sejak ada ipop ini katanya sudah berdatangan beberapa anggota yang mengeluh dan meminta bantuan klhk karena berat menjalani komitmen bahkan sawit anggota ipop sudah ada yang dilarangkarena tak bisa memenuhi standar fakta mereka datang melapor kami buat ini tapi kami tak bisa melakukan karena anggota kami kena semua ucap awang menceritakan keluhan anggota ipopdia sempat menilai ipop ini sebagai suatu kebaikan yang berbungkus sesuatu bagaimana mungkin pemerintah indonesia tak boleh bangun sawit dari belukar tuamenurut dia harus dilihat latar belakang kelahiran ini yang dinilai berkat tekanan dari asing kenapa pemerintah silang pendapat memang menurut dia ada wilayah yang benarbenar berbahaya untuk negara yang itu di bawah tekananmestinya kawankawan tahu siapa yang menekan kalau negara berdaulat mau ditekanpara anggota juga katanya sudah membuat kesepakatan tetapi bingung sendiri dia minta cari jalan keluar waktu buat mereka yang anggota kena bisa jual lagi karena minyak sudah ditahan ketahuan masih bangun di hutan sekunder dan belukar tua mana ada lagi tanah kosong lima perusahaan ini difasilitasi negara juga buka hutan sekunder ada politik dan wilayah hukum klhk ini semua karena center ini disebutkan beberapa contoh dampak suspensisuspensi pembelian sawit oleh perusahaan besar anggota ipop kepada pemasok antara lain oleh wilmar musim mas golden agri dan asian agri suspensi berjalan dan tak pernah muncul di permukaanmusdhalifah machmud deputi bidang koordinasi pangan dan pertanian kemenko perekonomian juga menyebutkan kekhawatiran terhadap ipop karena di lapangan sudah berdampak menurut dia tiga juta petani bergantung pada sawitkita sebenarnya sudah ada ispo indonesian sustainable palm oil kita tidak bisa adopsi ipop di lapangan sudah banyak dampak yang terjadi misal di aceh sudah ada kebun sawit kerjasama dengan wilmar tapi karena mereka masih mau bangun cpo tak bisa dijual ke wilmardari awal katanya tak pernah ada informasi jelas soal apa isi waktu penandatanganan pertama ikrar empat perusahaan besar di new yok nol deforestasi kemudian curiganya kenapa tak lalui pemerintah tetapi duta besarmenurut dia para pebisnis ini seharusnya didampingi oleh pemerintah indonesia tapi tak terjadi hanya kadin yang dampingi pengusaha diminta lakukan kami dari kantor menko perekonomian bilang silakan kalau mau lakukan dan b to b sesama pebisnis tak harus di depan presiden dia menyesalkan ternyata presiden susilo bambang yudhoyono diminta hadiritu perusahaan yang bekerja di negara kita uu yang harus dipatuhi di negara kita bukan amerikasaat ini kata mus setelah menjadi ipop dampak meluas dan membahayakan bisnis sawit bagaimanapun juga perkebunan sawit sumber perekonomian rakyat daerah dengan perkebunan rakyat usahausaha rakyat bisa terhenti apakah ada alternatif lain silakan tapi jangan ganggu pembangunan di negara kitameskipun begitu terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pebisnis katanya harus ada penguatan pengawasan pembangunan berkelanjutan itu harus tapi cara yang harus diluruskanlaksmi dewanti staf ahli industri dan perdagangan internasional klhk mengatakan sebenarnya belum ada pelanggaran apapun yang dilakukan ipop malah dari uu klhk cenderung mendukung katanyadia menilai kekhawatiran yang muncul ini serupa dengan kekhawatiran dulu kala labelinglabeling pertama kali ada kejadian ini juga pernah terjadi saat kita belum marak dengan waktu itu temanteman ecolabel di indonesia marak mengembangkan itu seolaholah pemerintah padahal bukan menurut dia harus ada pernyataan tegas pemerintah bahwa ipop ini tidak wajib bagi perusahaan bukan anggotadia melihat kelompok ini bentuk untuk meminta insentif lebih dari pemerintah dari para anggota ipop katanya muncul kekhawatiran kala mereka memproteksi lahan sesuai standar malah diklaim sebagai lahan terbengkalai oleh pemerintahyang bisa diambil dan diberikan kepada pengusaha lainkala pertemuan dari ipop meminta kepastian kepada kementerian agraria dan tata ruang bahwa lahanlahan mereka yang dijadikan wilayah konservasi guna menjaga lingkungan jangan diambildari kementerian atr bilang tak akan mengambil lahanlahan yang dikeluarkan perusahaan untuk perlindungan lingkungan dari ipop meminta ketegasan pemerintah buat mendukung upaya perlindungan ini dari pusat sampai daerahnurdiana darus direktur eksekutif ipop menanggapi menurut dia perkebunan sawit di indonesia dan dimanapun di dunia mestinya menyadari mereka berada pada dua sisi yakni memiliki nilai ekonomi tinggi yang memberikan kontribusi pendapatan indonesia dan tenaga kerja juga dikaitkan dengan berbagai isu lingkungan dan sosial mulai dari deforestasi keragaman hayati hilang emisi gas rumah kaca sampai konflik sosialmasalahmasalah ini katanya mengelilingi bisnis sawit yang menyebabkan pebisnis sawit mengubah cara pikir dan berbuat lebih dari praktikpraktik dan standar yang sudah ada dengan memanfaatkan peraturan yang berlaku untuk membuat sektor ini lebih berkelanjutan di seluruh rantai bisnis merekacara baru berpikir ini diubah menjadi janji yang akan menjadi pedoman dalam berbisnis ini juga berarti mendorong dan melibatkan komitmen dari pemasok pihak ketiga yang terkait petani lsm dan masyarakat untuk bekerja sama tentu dengan dukungan dari pemerintah sebagai regulator sektor ini ucap ade sapaan akrabnyaide revolusioner yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan ipop ini akan menjadi pedoman bagi sektor swasta bahwa mereka ingin mengubah praktik bisnis dan sekitar ekosistem mereka dengan mulai mengimplementasikan paradigma berkelanjutanmisi ipop menciptakan suasana bahwa indonesia bisa dan mampu mempromosikan produksi sawit berkelanjutan yang itu adalah nol deforestasi memperluas manfaat sosial dan meningkatkan daya saing pasar indonesiaade juga menyebutkan misi ipop diterjemahkan kedalam fokusfokus kepada area di mana anggota bisa menjalankan komitmen mereka salah satu menyoroti peningkatan kepedulian terhadap lingkungan di mana anggota ipop akan mengenali dan melindungi hcs dan hcvpendekatan hcv dirancang untuk memelihara atau meningkatkan nilainilai lingkungan dan sosial di lansekap produksi sedangkan pendekatan hcs dirancang mengidentifikasi daerah karbon tinggi sebagai strategi mencapai nol deforestasi dengan melindungi kawasan hutan alam yang layak lahan hcv dan masyarakatfokus lain juga komitmen manfaat sosial bagi masyarakat melalui kerjasama dengan mitra di lapangan katanya perusahaan anggota ipop berkomitmen meningkatkan produktivitas petani kecil dan mata pencaharian masyarakat perusahaanperusahaan anggota juga berkomitmen memperkuat ispo dan nilai tambah terutama melalui sertifikasi petani keciljadi implementasi ipop untuk mendukung sawit indonesia meningkatkan daya saing baik global maupun domestik penting minyak sawit kami dipandang tidak hanya sebagai komoditas strategis tetapi juga salah satu yang berkelanjutan

Orangutan Sumatera Ini Terjebak di Perkebunan Sawit. Tim (HOCRU)– (OIC), Selasa sore (1/9/15), terpaksa mengevakuasi orangutan Sumatera betina, diperkirakan berusia tujuh hingga delapan tahun. Ia terjebak di perkebunan sawit, di Dusun Prima, Kecamatan Batang Serangan, Langkat, Sumatera Utara.Di area ini, PT Prima, membuka dan meremajakan ribuan sawit. Akibatnya, habitat dan makanan satwa ini hilang, karena hutan tempat tinggal mereka rata dengan tanah.Penyelamatan tim mendapat pengawasan ketat perusahaan. Orangutan berada di pohon kecil, karena ukuran lebih besar habis dibabat perusahaan, termasuk lembah dan pinggiran bukit.Krisna, tim HOCRU-OIC, mengatakan, informasi orangutan ini, pertama kali dari warga juga pekerja kebun sekitar Dusun Prima, yang sedang menanam bibit sawit, dan perataan lahan.Tim ke lokasi mengamati. Setelah beberapa jam penelusuran, terlihatlah orangutan tengah mengunyah buah di dalam sedikit lagi hutan tersisa.Dia mengatakan, tak mungkin membiarkan orangutan itu di sana. Terlebih, pohon-pohon tempat orangutan itu juga akan ditebang buat sawit. Akhirnya evakuasi dilakukan.“Orangutan ini sudah terjebak. Di belakang sudah tandus, di depan begitu. tahu lagi mau kemana. Maka kami evakuasi.”Ricko Lamno Jaya, Dokter Hewan OIC, mengatakan, penyelamatan dengan ditembak senapan angin berpeluru bius. Setelah terkena, orangutan lemas dan jatuh dari pohon. Agar pemberian bius lancar, tim mengusir orangutan yang mulai panik ke pohon lebih rendah.Setelah jatuh, dokter memeriksa kondisi tubuh. Mulai badan, leher, kepala, hingga rahang. “Kondisi sehat, tidak ada tulang patah, suhu badan stabil, walau agak tinggi karena panik saat evakuasi. Namun sehat dan layak translokasi ke tempat baru,” kata Ricko.Terlihat dokter menyuntikkan pada kulit luar. “ itu akan berbunyi jika digunakan alat pemantau. Ini untuk memantau apakah mereka masuk jauh ke hutan atau kembali lagi.”OIC akan langsung merilis ke hutan Taman Nasional Gunung Leuser, dengan harapan orangutan ini mendapatkan pasokan makan cukup.“Orangutan ini membuat tempat tinggal menjelang malam, dan mencari makanan sering malam hari. Jadi kita tidak khwatir hidup terancam di lokasi baru. TNGL banyak pakan.”

[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan konservasi lingkungan

orangutan sumatera ini terjebak di perkebunan sawit tim hocru oic selasa sore terpaksa mengevakuasi orangutan sumatera betina diperkirakan berusia tujuh hingga delapan tahun ia terjebak di perkebunan sawit di dusun prima kecamatan batang serangan langkat sumatera utaradi area ini pt prima membuka dan meremajakan ribuan sawit akibatnya habitat dan makanan satwa ini hilang karena hutan tempat tinggal mereka rata dengan tanahpenyelamatan tim mendapat pengawasan ketat perusahaan orangutan berada di pohon kecil karena ukuran lebih besar habis dibabat perusahaan termasuk lembah dan pinggiran bukitkrisna tim hocruoic mengatakan informasi orangutan ini pertama kali dari warga juga pekerja kebun sekitar dusun prima yang sedang menanam bibit sawit dan perataan lahantim ke lokasi mengamati setelah beberapa jam penelusuran terlihatlah orangutan tengah mengunyah buah di dalam sedikit lagi hutan tersisadia mengatakan tak mungkin membiarkan orangutan itu di sana terlebih pohonpohon tempat orangutan itu juga akan ditebang buat sawit akhirnya evakuasi dilakukanorangutan ini sudah terjebak di belakang sudah tandus di depan begitu tahu lagi mau kemana maka kami evakuasiricko lamno jaya dokter hewan oic mengatakan penyelamatan dengan ditembak senapan angin berpeluru bius setelah terkena orangutan lemas dan jatuh dari pohon agar pemberian bius lancar tim mengusir orangutan yang mulai panik ke pohon lebih rendahsetelah jatuh dokter memeriksa kondisi tubuh mulai badan leher kepala hingga rahang kondisi sehat tidak ada tulang patah suhu badan stabil walau agak tinggi karena panik saat evakuasi namun sehat dan layak translokasi ke tempat baru kata rickoterlihat dokter menyuntikkan pada kulit luar itu akan berbunyi jika digunakan alat pemantau ini untuk memantau apakah mereka masuk jauh ke hutan atau kembali lagioic akan langsung merilis ke hutan taman nasional gunung leuser dengan harapan orangutan ini mendapatkan pasokan makan cukuporangutan ini membuat tempat tinggal menjelang malam dan mencari makanan sering malam hari jadi kita tidak khwatir hidup terancam di lokasi baru tngl banyak pakan

Nasib TNGL Wilayah Aceh yang Kian Terancam Perambahan. Kepala Balai Besar TNGL, Andi Basrul saat penandatanganan kerja sama antara Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dengan Polda Aceh yang dilakukan Jumat (21/8/15) mengatakan, tekanan terhadap kawasan TNGL saat ini yang menjadi sorotan dunia adalah perambahan, dan perburuan satwa liar, dan rencana pembangunan jalan dalam kawasan.“Hasil sidang Komite Warisan Dunia ke-39 di Bonn tetap memasukan status Hutan Tropis Sumatra atau (TRHS) sebagai Warisan Dunia dalam Bahaya (),” sebut Andi Basrul.Tiga taman nasional yang masuk dalam (TRHS) adalah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). “Peserta sidang juga meminta Pemerintah Indonesia agar memberikan informasi mengenai langkah penegakan hukum terkait perusakan TNGL,” ujarnya.Kapolda Aceh, Irjen Pol Husein Hamidi menyebutkan, Polda Aceh terus berupaya menjaga TNGL agar terbebas ancaman. “Upaya pemberantasan praktik perambahan hutan dan illegal yang terjadi di kawasan TNGL dan masuk wilayah hukum Polda Aceh akan terus kami lakukan,” sebut Husein.Kepala Bidang Pengelolaan , Gunawan Alza menyebutkan, kondisi hutan di TNGL di wilayah tersebut mulai memprihatinkan akibat pembukaan lahan pertanian dan perkebunan yang tidak terkendali. Luas TNGL di Aceh Tenggara yang mencapai 376.104 hektar tersebut hampir 70 persen dirambah untuk perkebunan perorangan.Gunawan mengaku, di Aceh Tenggara, luas taman nasional yang rusak mencapai 10.000 hektar sementara di Gao Luwes sekitar 2.500 hektar. “Salah satu penyebab gundulnya hutan karena pembukaan hutan untuk pertanian dan perkebunan. Bahkan, bukan hanya masyarakat, tetapi juga pejabat daerah,” ujarnya belum lama ini.TNGL memiliki luasan 1.094.692 hektar dan berada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Provinsi Aceh yang terdeliniasi TNGL meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tamiang. Sementara di Sumatera Utara, meliputi Kabupaten Dairi, Karo, dan Langkat.Untuk menyelamatkan TNGL, warga di kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, harus segera direlokasi karena sebagian besar permukimannya masuk ke TNGL. Jika tidak, dikhawatirkan perambahan akan semakin parah.Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues, Ferry Siswanto yang juga Ketua Forum Masyarakat Utan Leuser (FMUL) mengatakan, dari 13 desa yang berada di Kecamatan Putri Betung, lima desa berada di TNGL. “Jika warga tidak segera direlokasi atau keluar dari TNGL, luasan TNGL yang rusak akan membesar. Saat ini, kami perkirakan, sekitar 1.000 hektar taman nasional telah rusak.”Ferry menyebutkan, pada tahun 1980 warga yang bermukim di Kecamatan Putri Betung hanya 18 rumah. Saat ini, telah lebih delapan ribu rumah. “Bahkan di lima desa yang berada di taman nasional, jumlah warganya mencapai tiga ribu jiwa.”Ferry mengatakan, warga di Kecamatan Putri Betung yang akan direlokasi bukan hanya karena berada di taman nasional, tapi daerah itu juga rawan longsong dan banjir. “Kita telah rencanakan, beberapa tahun kedepan, warga akan direlokasi ke samping Kecamatan Pining atau bekas hak pengusahaan hutan seluas 70 hektar.”Ferry juga mengatakan, untuk mempercepat proses relokasi Pemerintah Gayo Lues membutuhkan dukungan Pemerintah Aceh dan dari Pemerintah Pusat. “Selain dana, izin relokasi warga sampai saat ini belum kami dapatkan.”

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

nasib tngl wilayah aceh yang kian terancam perambahan kepala balai besar tngl andi basrul saat penandatanganan kerja sama antara balai besar taman nasional gunung leuser dengan polda aceh yang dilakukan jumat mengatakan tekanan terhadap kawasan tngl saat ini yang menjadi sorotan dunia adalah perambahan dan perburuan satwa liar dan rencana pembangunan jalan dalam kawasanhasil sidang komite warisan dunia ke di bonn tetap memasukan status hutan tropis sumatra atau trhs sebagai warisan dunia dalam bahaya sebut andi basrultiga taman nasional yang masuk dalam trhs adalah taman nasional gunung leuser tngl taman nasional kerinci seblat tnks dan taman nasional bukit barisan selatan tnbbs peserta sidang juga meminta pemerintah indonesia agar memberikan informasi mengenai langkah penegakan hukum terkait perusakan tngl ujarnyakapolda aceh irjen pol husein hamidi menyebutkan polda aceh terus berupaya menjaga tngl agar terbebas ancaman upaya pemberantasan praktik perambahan hutan dan illegal yang terjadi di kawasan tngl dan masuk wilayah hukum polda aceh akan terus kami lakukan sebut huseinkepala bidang pengelolaan gunawan alza menyebutkan kondisi hutan di tngl di wilayah tersebut mulai memprihatinkan akibat pembukaan lahan pertanian dan perkebunan yang tidak terkendali luas tngl di aceh tenggara yang mencapai hektar tersebut hampir persen dirambah untuk perkebunan perorangangunawan mengaku di aceh tenggara luas taman nasional yang rusak mencapai hektar sementara di gao luwes sekitar hektar salah satu penyebab gundulnya hutan karena pembukaan hutan untuk pertanian dan perkebunan bahkan bukan hanya masyarakat tetapi juga pejabat daerah ujarnya belum lama initngl memiliki luasan hektar dan berada di provinsi aceh dan sumatera utara provinsi aceh yang terdeliniasi tngl meliputi kabupaten aceh barat daya aceh selatan aceh singkil aceh tenggara gayo lues aceh tamiang sementara di sumatera utara meliputi kabupaten dairi karo dan langkatuntuk menyelamatkan tngl warga di kecamatan putri betung kabupaten gayo lues harus segera direlokasi karena sebagian besar permukimannya masuk ke tngl jika tidak dikhawatirkan perambahan akan semakin parahkepala kantor lingkungan hidup kabupaten gayo lues ferry siswanto yang juga ketua forum masyarakat utan leuser fmul mengatakan dari desa yang berada di kecamatan putri betung lima desa berada di tngl jika warga tidak segera direlokasi atau keluar dari tngl luasan tngl yang rusak akan membesar saat ini kami perkirakan sekitar hektar taman nasional telah rusakferry menyebutkan pada tahun warga yang bermukim di kecamatan putri betung hanya rumah saat ini telah lebih delapan ribu rumah bahkan di lima desa yang berada di taman nasional jumlah warganya mencapai tiga ribu jiwaferry mengatakan warga di kecamatan putri betung yang akan direlokasi bukan hanya karena berada di taman nasional tapi daerah itu juga rawan longsong dan banjir kita telah rencanakan beberapa tahun kedepan warga akan direlokasi ke samping kecamatan pining atau bekas hak pengusahaan hutan seluas hektarferry juga mengatakan untuk mempercepat proses relokasi pemerintah gayo lues membutuhkan dukungan pemerintah aceh dan dari pemerintah pusat selain dana izin relokasi warga sampai saat ini belum kami dapatkan

Jikalahari: Punya Komitmen Berkelanjutan, Kebakaran dan Konflik Lahan Masih Penuhi Konsesi APRIL. Meskipun telah memiliki, namun kebakaran dan konflik lahan terus terjadi di konsesi Asia Pacific Resources International Holding’s Ltd (APRIL). Begitu hasil temuan Jikalahari, yang dirilis 28 Januari 2016 di Riau.Woro Supartinah, Koordinator Jikalahari mengatakan, dalam Sustainable Forest Management Policy (SMFP) 2.0, APRIL berjanji tak akan menebang hutan alam baik di lahan berhutan maupun gambut berhutan sejak 15 Mei 2015. APRIL berkomitmen menghilangkan deforestasi dari rantai pasokan dan melindungi hutan dan lahan gambut tempat perusahaan beroperasi.Perusahaan, katanya, komitmen mendukung praktik terbaik mengelola hutan di semua negara tempat perusahaan mendapatkan bahan baku kayu. APRIL juga berkomitmen menghormati hak asasi manusia dan aspek-aspek lingkungan dalam rantai pasokan perusahaan. Perusahaan juga komitmen memenuhi segala aspek legal serta mengelola gambut tanpa bakar.“Setelah SMFP kedua tak terjadi perubahan progresif seperti APRIL. Perusahaan baru sebatas sosialisasi dengan masyarakat sipil terkait komitmen SFMP 2.0,” katanya.Di lapangan, justru pelanggaran komitmen terjadi, bahkan sistematis dibiarkan APRIL. Salah satu terlihat dari rekaman deforestasi menunjukkan 2013-2015 di konsesi APRIL hingga 37.362,22 hektar, tertinggi PT Riau Andalan Pulp and Paper Blok Pulau Padang 15.871,71 hektar.Tak hanya itu. Usaha mengendalikan kebakaran pada konsesi perusahaan pun tak jelas. Berdasarkan investigasi Eyes on the Forest termasuk Jikalahari Oktober 2015, terekam, 11 konsesi APRIL dan afiliasi terbakar dengan luasan 2.230 hektar.Sepanjang 2015, APRIL bersama anak perusahaan dan pemasok menyumbangkan titik api paling banyak di Riau. Dari satelit Terra dan Aqua Modis, ada 1.782 titik api dengan paling banyak RAPP, 240 hotspot.Jikalahari juga mencatat, penebangan hutan alam di Pulau Padang, menyulut konflik lahan dengan masyarakat Desa Bagan Melibur. APRIL dinilai tak konsisten merealisasikan pemenuhan kewajiban tanaman kehidupan di Desa Teluk Binjai, Pelalawan.Pada akhir 2015, terjadi penolakan masyarakat di Kecamatan Bantan dan Bengkalis terhadap PT Rimba Rokan Lestari (RRL). “Warga desa tak tahu soal konsesi perubahaan,” kata Okto Yugo, bagian kampanye dan komunikasi Jikalahari.Izin RRL sejak 1998, berdasarkan izin IUPHHK 1998 dengan luasan 14.875 hektar di Pulau Bengkalis. Sosialisasi perusahaan akan beroperasi baru Juli 2015. Wargapun bingung dan khawatir pemukiman dan lahan kelola mereka masuk konsesi perusahaan. Ada sembilan desa masuk konsesi.Papan pemberitahuan menerangkan kawasan itu milik RRL. “Pemberitahuan dipasang pasca kebakaran 2014,” ucap Okto. Menyikapi ini, masyarakat Bantan dan Bengkalis sepakat menolak RRL.Woro mengatakan, beberapa produk hukum harus menjadi perhatian APRIL. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015, terkait pembangunan hutan tanaman industri yang menjelaskan peruntukan maksimal 70% tanaman pokok, 20% tanaman kehidupan, minimum 10% perlindungan setempat dan kawasan lindung. APRIL harus memperhatikan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ang terbit November 2015, tentang larangan pembukaan lahan gambut. Juga Surat Menteri LHK 5 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut. “Ini berkaitan penyelamatan gambut.”APRIL menanggapi Jikalahari. Tony Wenas, mengatakan, kebijakan April Group dalam pengelolaan hutan berkelanjutan (SFMP 2.0) merupakan bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam bidang sosial, lingkungan dan ekonomi.APRIL, katanya, berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan, sebagai bentuk komunikasi dan transparansi, guna mendapat masukan terkait aspek sosial dan lingkungan. Salah satu, katanya, lewat forum komunikasi regular. “Jikalahari dan para pemerhati LSM lain selalu diundang untuk memberi masukan, kritikan dan nasihat terhadap implementasi SFMP 2.0. Notulen diskusi dapat dilihat di ,” katanya menjawab konfirmasi , lewat surat elektronik.Dia mengatakan, SFMP 2.0 adalah peta jalan APRIL menuju pembangunan HTI berkelanjutan guna memenuhi pasokan bahan baku kayu industri. Ia sumberdaya alam terbarukan dengan siklus tanam-rawat-panen, menyediakan lapangan pekerjaan serta membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat. APRIL telah menghilangkan deforestasi hutan alam dari rantai pasokan sejak 15 Mei 2015. “Pemanfaatan kayu alam hanya terhadap kayu yang telah ditebang sebelum 15 Mei 2015 dan dimanfaatkan sampai akhir Desember 2015, seperti tertuang dalam butir I SFMP 2.0.”Dia juga mengklaim, APRIL tunduk dan melaksanakan aturan menteri. APRIL, katanya, mempelajari ekosistem gambut, baik berfungsi lindung maupun budidaya, harus dikelola sebagai satu kesatuan bentang alam. “Dasar ini menjadi pertimbangan utama APRIL dalam deliniasi dan menyusun tata ruang HTI sesuai regulasi, dan diperkuat dengan kajian , dimana kedua proses mengacu kepada peraturan perundangan.”Soal gambut, APRIL juga berkonsultasi dengan pakar gambut yang tergabung dalam International Peat Expert Working Group (IPEWG) untuk meminta masukan, nasihat dan pertimbangan terhadap rencana operasional.Meskipun laporan Jikalahari menyatakan banyak titik api di konsesi APRIL, namun perusahaan mengklaim konsern utama mereka pencegahan kebakaran lahan dan hutan. APRIL, katanya, memperluas penerapan zero burning di luar operasional perusahaan yaitu kepada desa-desa sekitar sejak 2014. “Ini melalui program desa bebas api di empat desa, jadi sembilan desa 2015. Diperluas menjadi 20 desa bebas api, 50 desa peduli api tahun 2016.”Soal konflik lahan, APRIL mengklaim menghormati hak-hak masyarakat hukum adat dan komunitas, serta melakukan pendekatan konsultatif dalam penyelesaian konflik. Menurut dia, APRIL sudah menyusun mekanisme pengaduan keluhan () sebagai pengembangan standard operational procedure (SOP) resolusi konflik. “Kedua SOP ini sedang proses konsultasi lanjutan dengan LSM pemerhati sosial baik di Riau, nasional dan internasional. APRIL terbuka dan menempatkan masyarakat pada posisi setara dalam proses resolusi konflik.”

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

jikalahari punya komitmen berkelanjutan kebakaran dan konflik lahan masih penuhi konsesi april meskipun telah memiliki namun kebakaran dan konflik lahan terus terjadi di konsesi asia pacific resources international holdings ltd april begitu hasil temuan jikalahari yang dirilis januari di riauworo supartinah koordinator jikalahari mengatakan dalam sustainable forest management policy smfp april berjanji tak akan menebang hutan alam baik di lahan berhutan maupun gambut berhutan sejak mei april berkomitmen menghilangkan deforestasi dari rantai pasokan dan melindungi hutan dan lahan gambut tempat perusahaan beroperasiperusahaan katanya komitmen mendukung praktik terbaik mengelola hutan di semua negara tempat perusahaan mendapatkan bahan baku kayu april juga berkomitmen menghormati hak asasi manusia dan aspekaspek lingkungan dalam rantai pasokan perusahaan perusahaan juga komitmen memenuhi segala aspek legal serta mengelola gambut tanpa bakarsetelah smfp kedua tak terjadi perubahan progresif seperti april perusahaan baru sebatas sosialisasi dengan masyarakat sipil terkait komitmen sfmp katanyadi lapangan justru pelanggaran komitmen terjadi bahkan sistematis dibiarkan april salah satu terlihat dari rekaman deforestasi menunjukkan di konsesi april hingga hektar tertinggi pt riau andalan pulp and paper blok pulau padang hektartak hanya itu usaha mengendalikan kebakaran pada konsesi perusahaan pun tak jelas berdasarkan investigasi eyes on the forest termasuk jikalahari oktober terekam konsesi april dan afiliasi terbakar dengan luasan hektarsepanjang april bersama anak perusahaan dan pemasok menyumbangkan titik api paling banyak di riau dari satelit terra dan aqua modis ada titik api dengan paling banyak rapp hotspotjikalahari juga mencatat penebangan hutan alam di pulau padang menyulut konflik lahan dengan masyarakat desa bagan melibur april dinilai tak konsisten merealisasikan pemenuhan kewajiban tanaman kehidupan di desa teluk binjai pelalawanpada akhir terjadi penolakan masyarakat di kecamatan bantan dan bengkalis terhadap pt rimba rokan lestari rrl warga desa tak tahu soal konsesi perubahaan kata okto yugo bagian kampanye dan komunikasi jikalahariizin rrl sejak berdasarkan izin iuphhk dengan luasan hektar di pulau bengkalis sosialisasi perusahaan akan beroperasi baru juli wargapun bingung dan khawatir pemukiman dan lahan kelola mereka masuk konsesi perusahaan ada sembilan desa masuk konsesipapan pemberitahuan menerangkan kawasan itu milik rrl pemberitahuan dipasang pasca kebakaran ucap okto menyikapi ini masyarakat bantan dan bengkalis sepakat menolak rrlworo mengatakan beberapa produk hukum harus menjadi perhatian april peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tahun terkait pembangunan hutan tanaman industri yang menjelaskan peruntukan maksimal tanaman pokok tanaman kehidupan minimum perlindungan setempat dan kawasan lindung april harus memperhatikan surat menteri lingkungan hidup dan kehutanan ang terbit november tentang larangan pembukaan lahan gambut juga surat menteri lhk november tentang instruksi pengelolaan lahan gambut ini berkaitan penyelamatan gambutapril menanggapi jikalahari tony wenas mengatakan kebijakan april group dalam pengelolaan hutan berkelanjutan sfmp merupakan bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan praktikpraktik terbaik dalam bidang sosial lingkungan dan ekonomiapril katanya berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan sebagai bentuk komunikasi dan transparansi guna mendapat masukan terkait aspek sosial dan lingkungan salah satu katanya lewat forum komunikasi regular jikalahari dan para pemerhati lsm lain selalu diundang untuk memberi masukan kritikan dan nasihat terhadap implementasi sfmp notulen diskusi dapat dilihat di katanya menjawab konfirmasi lewat surat elektronikdia mengatakan sfmp adalah peta jalan april menuju pembangunan hti berkelanjutan guna memenuhi pasokan bahan baku kayu industri ia sumberdaya alam terbarukan dengan siklus tanamrawatpanen menyediakan lapangan pekerjaan serta membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat april telah menghilangkan deforestasi hutan alam dari rantai pasokan sejak mei pemanfaatan kayu alam hanya terhadap kayu yang telah ditebang sebelum mei dan dimanfaatkan sampai akhir desember seperti tertuang dalam butir i sfmp dia juga mengklaim april tunduk dan melaksanakan aturan menteri april katanya mempelajari ekosistem gambut baik berfungsi lindung maupun budidaya harus dikelola sebagai satu kesatuan bentang alam dasar ini menjadi pertimbangan utama april dalam deliniasi dan menyusun tata ruang hti sesuai regulasi dan diperkuat dengan kajian dimana kedua proses mengacu kepada peraturan perundangansoal gambut april juga berkonsultasi dengan pakar gambut yang tergabung dalam international peat expert working group ipewg untuk meminta masukan nasihat dan pertimbangan terhadap rencana operasionalmeskipun laporan jikalahari menyatakan banyak titik api di konsesi april namun perusahaan mengklaim konsern utama mereka pencegahan kebakaran lahan dan hutan april katanya memperluas penerapan zero burning di luar operasional perusahaan yaitu kepada desadesa sekitar sejak ini melalui program desa bebas api di empat desa jadi sembilan desa diperluas menjadi desa bebas api desa peduli api tahun soal konflik lahan april mengklaim menghormati hakhak masyarakat hukum adat dan komunitas serta melakukan pendekatan konsultatif dalam penyelesaian konflik menurut dia april sudah menyusun mekanisme pengaduan keluhan sebagai pengembangan standard operational procedure sop resolusi konflik kedua sop ini sedang proses konsultasi lanjutan dengan lsm pemerhati sosial baik di riau nasional dan internasional april terbuka dan menempatkan masyarakat pada posisi setara dalam proses resolusi konflik

Tahun 2015, KPHA Temukan 345 Kasus Illegal Logging di Aceh. Kejahatan terus terjadi di Aceh. Bahkan, kegiatan yang merusak lingkungan tersebut, tidak hanya melibatkan masyarakat, tapi juga oknum pemerintah yang seharusnya menangkap pelaku.Efendi Isma, Juru Bicara Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA), Selasa (17/11/15) mengatakan, KPHA sejak Januari hingga Oktober 2015, telah memantau aktivitas ilegal di 19 kabupaten/kota. ”Dalam pemantauan tersebut, kami menemukan 345 kegiatan illeegal logging seperti penebangan kayu, pembukaan lahan dalam kawasan hutan, pengangkutan kayu dari hutan ke industri pengolahan tanpa dokumen yang sah.”Efendi mengatakan, dari 345 kasus tersebut, 245 pembalakan liar terjadi di areal penggunaan lain (APL) dan 95 titik berada di hutan lindung dan hutan produksi. Kayu yang diambil jenis meranti, damar, dan merbau yang diangkut dalam bentuk gelondongan dan olahan ke sejumlah industri pengolahan kayu. “Dari hutan kayu diangkut dengan kendaraan roda dua, kerbau, dan mobil khusus. Dari pinggir hutan ke industri pengolahan, kayu diangkut dengan truk dan becak mesin.”Para pelaku ada yang perorangan, kelompok, atau badan usaha tertentu. Dalam beberapa kasus, ada keterlibatan pemuka masyarakat dan oknum pemerintah.”KPHA meminta aparat penegak hukum dan Dinas Kehutanan Aceh untuk melakukan tindakan. Pendataan alat penebang kayu, review perizinan, penertiban kendaraan pengangkut, penyusunan regulasi, dan edukasi kepada masyarakat harus dilakukan.”Menurut Efendi, kondisi hutan di Aceh saat ini kritis. Luasannya terus berkurang karena pembukaan untuk perkebunan, pertambangan, pembukaan jalan, terlebih pembalakan liar. “Berkaca pada investigasi KPHA 2014, ada 287 titik pembukaan hutan, 69 pembalakan liar, 47 kasus kebakaran hutan yang mengakibatkan terjadinya 23 titik bencana. Ini belum termasuk 62 kasus perdagangan dan penguasaan satwa dilindungi.”Sebelumnya, pada 30 Oktober 2015, tim gabungan dari Polres dan Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Timur menyita 133 kayu gelondongan yang di curi dari hutan lindung di Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur.Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, AKP Budi Nasuha mengatakan, tim gabungan telah sepekan mengintai kegiatan tersebut. Namun, saat penangkapan, tim tidak menemukan pemiliknya. “Jumlah kayu yang disita adalah 133 kayu gelondongan. Kayu hasil pembalakan ini, akan dibawa ke Aceh Timur melalui sungai Aceh Tamiang.”Budi menjelaskan, 133 batang kayu berbagai jenis tanpa pemilik itu, ditemukan di beberapa lokasi di hutan pedalaman Aceh Timur. Antara lain di Gampong Alur Semerut, Gampong Batu Sumbang, dan Gampong Bedari, Kecamatan Simpang Jernih. Bila dibelah jumlahnya bisa puluhan kubik.”Kecamatan Simpang Jernih merupakan salah satu kecamatan di Aceh Timur yang paling banyak terjadi Selain karena letaknya yang berbatasan langsung dengan hutan lindung, juga karena kayu bisa dihanyutkan melalui sungai yang langsung masuk ke Kabupaten Aceh Tamiang. Ssebagian besar pelaku merupakan warga Kabupaten Aceh Tamiang. Mereka masuk lewat jalur sungai,” ujar Budi.Luasan hutan di Aceh sekitar 3.562 juta hektar atau 62,75 persen dari luasan Aceh. Rinciannya, hutan konservasi 1.057.942 hektar, hutan lindung seluas 1.790.256 hektar, dan hutan produksi 714.083 hektar.Dari jumlah tersebut, hasil hitungan Walhi Aceh menunjukkan, masyarakat Aceh membutuhkan 1,3 juta meter kubik kayu per tahun. Namun, dari kebutuhan tersebut hanya sebagian kecil yang diperoleh secara sah. Sebagian besar kayu yang beredar di pasaran merupakan kayu hasil pembalakan. “Kayu-kayu tersebut dijual bebas di sejumlah panglong kayu di Aceh, tanpa ada pemeriksaan dari aparat penegak hukum atau dari Dinas Kehutanan,” kata M Nur, Direktur Walhi Aceh.

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

tahun kpha temukan kasus illegal logging di aceh kejahatan terus terjadi di aceh bahkan kegiatan yang merusak lingkungan tersebut tidak hanya melibatkan masyarakat tapi juga oknum pemerintah yang seharusnya menangkap pelakuefendi isma juru bicara koalisi peduli hutan aceh kpha selasa mengatakan kpha sejak januari hingga oktober telah memantau aktivitas ilegal di kabupatenkota dalam pemantauan tersebut kami menemukan kegiatan illeegal logging seperti penebangan kayu pembukaan lahan dalam kawasan hutan pengangkutan kayu dari hutan ke industri pengolahan tanpa dokumen yang sahefendi mengatakan dari kasus tersebut pembalakan liar terjadi di areal penggunaan lain apl dan titik berada di hutan lindung dan hutan produksi kayu yang diambil jenis meranti damar dan merbau yang diangkut dalam bentuk gelondongan dan olahan ke sejumlah industri pengolahan kayu dari hutan kayu diangkut dengan kendaraan roda dua kerbau dan mobil khusus dari pinggir hutan ke industri pengolahan kayu diangkut dengan truk dan becak mesinpara pelaku ada yang perorangan kelompok atau badan usaha tertentu dalam beberapa kasus ada keterlibatan pemuka masyarakat dan oknum pemerintahkpha meminta aparat penegak hukum dan dinas kehutanan aceh untuk melakukan tindakan pendataan alat penebang kayu review perizinan penertiban kendaraan pengangkut penyusunan regulasi dan edukasi kepada masyarakat harus dilakukanmenurut efendi kondisi hutan di aceh saat ini kritis luasannya terus berkurang karena pembukaan untuk perkebunan pertambangan pembukaan jalan terlebih pembalakan liar berkaca pada investigasi kpha ada titik pembukaan hutan pembalakan liar kasus kebakaran hutan yang mengakibatkan terjadinya titik bencana ini belum termasuk kasus perdagangan dan penguasaan satwa dilindungisebelumnya pada oktober tim gabungan dari polres dan dinas kehutanan kabupaten aceh timur menyita kayu gelondongan yang di curi dari hutan lindung di kecamatan simpang jernih kabupaten aceh timurkasat reskrim polres aceh timur akp budi nasuha mengatakan tim gabungan telah sepekan mengintai kegiatan tersebut namun saat penangkapan tim tidak menemukan pemiliknya jumlah kayu yang disita adalah kayu gelondongan kayu hasil pembalakan ini akan dibawa ke aceh timur melalui sungai aceh tamiangbudi menjelaskan batang kayu berbagai jenis tanpa pemilik itu ditemukan di beberapa lokasi di hutan pedalaman aceh timur antara lain di gampong alur semerut gampong batu sumbang dan gampong bedari kecamatan simpang jernih bila dibelah jumlahnya bisa puluhan kubikkecamatan simpang jernih merupakan salah satu kecamatan di aceh timur yang paling banyak terjadi selain karena letaknya yang berbatasan langsung dengan hutan lindung juga karena kayu bisa dihanyutkan melalui sungai yang langsung masuk ke kabupaten aceh tamiang ssebagian besar pelaku merupakan warga kabupaten aceh tamiang mereka masuk lewat jalur sungai ujar budiluasan hutan di aceh sekitar juta hektar atau persen dari luasan aceh rinciannya hutan konservasi hektar hutan lindung seluas hektar dan hutan produksi hektardari jumlah tersebut hasil hitungan walhi aceh menunjukkan masyarakat aceh membutuhkan juta meter kubik kayu per tahun namun dari kebutuhan tersebut hanya sebagian kecil yang diperoleh secara sah sebagian besar kayu yang beredar di pasaran merupakan kayu hasil pembalakan kayukayu tersebut dijual bebas di sejumlah panglong kayu di aceh tanpa ada pemeriksaan dari aparat penegak hukum atau dari dinas kehutanan kata m nur direktur walhi aceh

COP 21 Paris: Tekan Emisi dari Hutan dan Lahan, Jokowi Janji Benahi Tata Kelola. Presiden Joko Widodo dalam Conference of Parties (COP) 21 Paris, memaparkan Indonesia menghadapi beragam tantangan penanganan perubahan iklim, salah satu masalah kebakaran hutan dan lahan yang berulang. Meskipun begitu, tak menyurutkan Indonesia berkontribusi dalam aksi global menurunkan emisi, dengan komitmen 29% pada 2030, bahkan 41% kala ada bantuan internasional.Guna mengatasi masalah hutan dan lahan ini, pemerintah berjanji memperbaiki tata kelolanya, lewat , moratorium dan perizinan pemanfaatan lahan gambut, pengelolaan lahan dan hutan produksi lestari. Jokowi juga menyebutkan, akan merestorasi lahan gambut dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut.“Sebagai salah satu negara pemilik hutan terbesar yang menjadi paru paru dunia, Indonesia memilih menjadi bagian dari solusi. Pemerintah yang saya pimpin, akan membangun Indonesia dengan memperhatikan lingkungan,” katanya dalam pidato di Paris, 30 November 2015.Indonesia, ucap Jokowi, baru mengalami kebakaran hutan dan lahan gambut. El-Nino, katanya menyebabkan upaya penanggulangan kebakaran menjadi sangat sulit, meskipun akhirnya dapat diselesaikan. “Penegakan hukum tegas dilakukan. Langkah prevensi disiapkan dan sebagian mulai implementasikan. Salah satu restorasi gambut dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut,” katanya.Kebakaran hutan dan lahan beberapa bulan lalu yang meludeskan 2,6 juta hektar lebih melepas emisi karbon sangat besar. Data yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pelepasan emisi karbon mencapai 1,1 Gigatton Co eq. Dari (AGB) sebesar 266.619.491 t CO-eq dan emisi gambut 855.835.856 t CO-eq.Greenpeace menyambut baik janji Presiden pada COP-21 untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan gambut.Teguh Surya, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia menyatakan, Jokowi bisa gagal memenuhi janji bila tak ada perlindungan permanen hutan dan lahan gambut.“Jokowi sudah setengah jalan menuju penanggulangan emisi di Indonesia. Perlu kebijakan komprehensif mencakup hutan dan lahan gambut,” katanya dalam rilis kepada media.Komitmen Presiden melindungi dan merestorasi lahan gambut, katanya, sesungguhnya bisa berdampak lebih luas dalam mengurangi emisi Indonesia, bila disertai kekuatan hukum.“Tanpa langkah baru perlindungan hutan, Jokowi justru sedang melanggengkan perusakan hutan, termasuk kebakaran yang sangat merugikan.”Penghancuran hutan dan lahan gambut di Indonesia sumber emisi terbesar. Indonesia kehilangan 31 juta hektar hutan hujan 1990, atau hampir setara luas Jerman.Pada 2011, katanya, Indonesia telah menghentikan pemberian izin baru bagi pembukaan konsesi hutan primer dan lahan gambut, tetapi kerusakan hutan justru meningkat.“Indonesia memegang kunci pengurangan emisi gas rumah kaca global dengan cara paling murah dan efektif, yaitu perlindungan dan pemulihan hutan-lahan gambut.”Greenpeace mendesak Presiden tak melepas kesempatan di Paris, guna mendapat dukungan bagi penyelamatan hutan dan lahan gambut Indonesia.Selain itu, Indonesia juga perlu produk hukum penuh dalam melindungi hutan dan lahan gambut, termasuk sanksi tegas bagi pelanggar UU. “Juga perlu ada transparansi menyeluruh terkait penguasaan lahan, hutan, dan lahan gambut.”Walhi menanggapi pidato Jokowi. Khalisah Khalid dari Walhi Nasional mengatakan, dalam menurunkan emisi, sektor tata kelola hutan dan lahan, sejak awal, Walhi mengkritik Intended Nationally Determined Contributions (INDC) Indonesia. Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, katanya, Indonesia, tak menghitung emisi dari bencana berulang itu. “Padahal kita tahu, sumber emisi Indonesia, sebagian besar dari land use land use change and forestry (LULUCF),” katanya.Pemerintah Indonesia, kata Khalisah, seharusnya mengukur ulang baseline emisi dari kejadian kebakaran hutan dan gambut. Hingga menjadikan kebakaran hutan dan lahan dan tata kelola gambut sebagai salah satu hal paling mendasar.Dia mengatakan, moratorium dan izin lahan gambut dalam situasi saat ini, tak memiliki kekuatan signifikan. Terlebih, kebijakan moratorium melalui Inpres No. 8/2015 sangat lemah, apalagi tanpa ada perizinan lama dan penegakan hukum.Video pidato lengkap Presiden Joko Widodo, bisa didapat di

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan

cop paris tekan emisi dari hutan dan lahan jokowi janji benahi tata kelola presiden joko widodo dalam conference of parties cop paris memaparkan indonesia menghadapi beragam tantangan penanganan perubahan iklim salah satu masalah kebakaran hutan dan lahan yang berulang meskipun begitu tak menyurutkan indonesia berkontribusi dalam aksi global menurunkan emisi dengan komitmen pada bahkan kala ada bantuan internasionalguna mengatasi masalah hutan dan lahan ini pemerintah berjanji memperbaiki tata kelolanya lewat moratorium dan perizinan pemanfaatan lahan gambut pengelolaan lahan dan hutan produksi lestari jokowi juga menyebutkan akan merestorasi lahan gambut dengan pembentukan badan restorasi gambutsebagai salah satu negara pemilik hutan terbesar yang menjadi paru paru dunia indonesia memilih menjadi bagian dari solusi pemerintah yang saya pimpin akan membangun indonesia dengan memperhatikan lingkungan katanya dalam pidato di paris november indonesia ucap jokowi baru mengalami kebakaran hutan dan lahan gambut elnino katanya menyebabkan upaya penanggulangan kebakaran menjadi sangat sulit meskipun akhirnya dapat diselesaikan penegakan hukum tegas dilakukan langkah prevensi disiapkan dan sebagian mulai implementasikan salah satu restorasi gambut dengan pembentukan badan restorasi gambut katanyakebakaran hutan dan lahan beberapa bulan lalu yang meludeskan juta hektar lebih melepas emisi karbon sangat besar data yang diperoleh dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pelepasan emisi karbon mencapai gigatton co eq dari agb sebesar t coeq dan emisi gambut t coeqgreenpeace menyambut baik janji presiden pada cop untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan gambutteguh surya juru kampanye hutan greenpeace indonesia menyatakan jokowi bisa gagal memenuhi janji bila tak ada perlindungan permanen hutan dan lahan gambutjokowi sudah setengah jalan menuju penanggulangan emisi di indonesia perlu kebijakan komprehensif mencakup hutan dan lahan gambut katanya dalam rilis kepada mediakomitmen presiden melindungi dan merestorasi lahan gambut katanya sesungguhnya bisa berdampak lebih luas dalam mengurangi emisi indonesia bila disertai kekuatan hukumtanpa langkah baru perlindungan hutan jokowi justru sedang melanggengkan perusakan hutan termasuk kebakaran yang sangat merugikanpenghancuran hutan dan lahan gambut di indonesia sumber emisi terbesar indonesia kehilangan juta hektar hutan hujan atau hampir setara luas jermanpada katanya indonesia telah menghentikan pemberian izin baru bagi pembukaan konsesi hutan primer dan lahan gambut tetapi kerusakan hutan justru meningkatindonesia memegang kunci pengurangan emisi gas rumah kaca global dengan cara paling murah dan efektif yaitu perlindungan dan pemulihan hutanlahan gambutgreenpeace mendesak presiden tak melepas kesempatan di paris guna mendapat dukungan bagi penyelamatan hutan dan lahan gambut indonesiaselain itu indonesia juga perlu produk hukum penuh dalam melindungi hutan dan lahan gambut termasuk sanksi tegas bagi pelanggar uu juga perlu ada transparansi menyeluruh terkait penguasaan lahan hutan dan lahan gambutwalhi menanggapi pidato jokowi khalisah khalid dari walhi nasional mengatakan dalam menurunkan emisi sektor tata kelola hutan dan lahan sejak awal walhi mengkritik intended nationally determined contributions indc indonesia dalam konteks kebakaran hutan dan lahan katanya indonesia tak menghitung emisi dari bencana berulang itu padahal kita tahu sumber emisi indonesia sebagian besar dari land use land use change and forestry lulucf katanyapemerintah indonesia kata khalisah seharusnya mengukur ulang baseline emisi dari kejadian kebakaran hutan dan gambut hingga menjadikan kebakaran hutan dan lahan dan tata kelola gambut sebagai salah satu hal paling mendasardia mengatakan moratorium dan izin lahan gambut dalam situasi saat ini tak memiliki kekuatan signifikan terlebih kebijakan moratorium melalui inpres no sangat lemah apalagi tanpa ada perizinan lama dan penegakan hukumvideo pidato lengkap presiden joko widodo bisa didapat di

Ekspansi Sawit Terus Menggila, Ekosistem Leuser Makin Merana. Hamparan tanaman sawit tumbuh di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), termasuk di Taman Nasional Gunung Leuser. Kawasan yang seharusnya pepohonan ini berubah menjadi ‘hutan sawit.’ Rainforest Action Network (RAN) merilis laporan terbaru pada 11 November 2015, mengungkapkan KEL terus terdesak ekspansi sawit. Laporan berjudul, ini memuat bukti terus terjadi pembersihan lahan oleh para penanam sawit yang mensuplai hasil panen ke pabrik di wilayah ekosistem.Ekosistem Leuser merupakan kawasan penting, tempat hidup empat satwa langka, yakni gajah, orangutan, badak dan harimau Sumatera. Tak kurang, 105 spesies mamalia, 382 spesies burung, dan 95 spesies reptil dan amfibi hidup di sini. Ia juga kaya flora. Kawasan ini memiliki bentang alam luas, dan padat di Sumatera, luas lebih 6,5 juta hektar. Ia berada di Aceh dan Sumatera Utara, terdiri dari hutan tropis dataran rendah dan berbukit. Di kawasan ini, lebih dari 460.000 hektar lahan gambut yang kaya karbon.Temuan ini memperlihatkan, hutan hujan tropis terus ditebang, lahan gambut dikeringkan, konflik antara masyarakat dan perusahaan terus terjadi. Juga perlindungan hukum untuk ekosistem Leuser terancam. Laporan ini juga merilis gambar satelit terbaru dan invetigasi lapangan soal penghancuran hutan dataran rendah berharga dan lahan gambut demi sawit.RAN menyebut Wilmar International, Musim Mas Group, dan Golden Agri Resources, sebagai “Tiga Pembeli Besar” sawit berisiko mengambil bahan mentah dari ekosistem Leuser. Perusahaan lain yang bertanggung jawab atas deforestasi pada ekosistem Leuser, yakni, PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) III, perusahaan milik negara.RAN pun mendesak perusahaan-perusahaan dan pemerintah menjabarkan langkah-langkah yang perlu lakukan untuk melindungi spesies langka dan sumber penghidupan masyarakat dari pembangunan industri sawit ini.Laporan ini juga menekankan, kesempatan menemukan jalan baru bagi pembangunan Aceh, dengan melindungi Ekosistem Leuser, memastikan kedamaian dan mata pencaharian, serta membuka kesempatan ekonomi untuk masyarakat lokal. Presiden Joko Widodo, disebut menjadi faktor kunci guna mengamankan ini karena memiliki kekuatan menolak persetujuan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh yang tertunda hingga kini.“Nasib mahkota permata alam ini, termasuk lahan gambut dan hutan dataran rendah rumah harimau, orangutan, badak, gajah, serta beruang madu, tergantung pada keputusan yang dibuat saat ini,” kata Gemma Tillack, Direktur Juru Kampanye Agribisnis RAN.Dia mengatakan, Ekosistem Leuser merupakan kawasan dengan keragaman hayati terkaya di dunia. Jutaan orang, katanya, bergantung pada ekosistem ini untuk pangan, air, dan sumber penghidupan.Menurut dia, tiga pembeli utama bersama rekan lain yang belakangan meluncurkan Janji Sawit Indonesia (Indonesian Palm Oil Pledge/IPOP) memiliki kekuatan menghentikan penghancuran Ekosistem Leuser ini. Penghentian penghancuran hutan dan lahan gambut serta menghentikan kebakaran hutan yang disengaja demi ekspansi industri sawit ini, akan mengurangi emisi karbon Indonesia. “Juga mengurangi krisis kabut asap tahunan, dan mengamankan kehidupan serta sumber penghidupan masyarakat banyak,” ujar dia.Para pembeli, kata Tillack, harus meningkatkan upaya bekerja dengan para pemangku kepentingan lain, dan memberikan insentif riil pada para pemasok dan pemerintah lokal untuk menyetop penghancuran hutan dan gambut. “Juga mengamankan perlindungan hukum Ekosistem Leuser.”Perusahaan-perusahaan inipun menanggapi laporan RAN. Musim Mas mengklaim memiliki kepedulian sama dengan RAN, soal perlu melindungi Ekosistem Leuser. Sekaligus menegaskan komitmen nyata perusahaan melindungi kawasan penting ini.“Kami serius menanggapi keluhan sebagai kesempatan mengintensifkan dialog dengan mitra LSM dan para pemasok,” kata Carolyn Lim, kepada Sebagai salah satu pemain besar, katanya, mereka menyadari, memainkan peran penting untuk mengikuti norman-norma sawit berkelanjutan. “Kami percaya, strategi terbaik memastikan kesuksesan kami adalah menjadi perusahaan yang memimpin berkelanjutan dan bertanggung jawab. Inilah mengapa, mulai 16 November 2015, kami resmi menjadi anggota Palm Oil Innovation Group,” ucap Lim.Perusahaan, katanya, akan membentuk dialog untuk menciptakan rantai pasokan minyak sawit kredibel dan berkelanjutan. Sebenarnya, kata Lim, kebijakan keberlanjutan perusahaan mereka mulai Desember 2014. Sejak Juni 2015, perusahaan ini telah memetakan 100% pabrik-pabrik mereka. “Kami memetakan rantai pasokan sampai ke perkebunan. Anda dapat lebih melihat pada strategi penelusuran kami di sini.”Dia memastikan, kerja mereka juga terverifikasi oleh mitra independen, konsorsium CORE—yang akan mendukung implementasi keseluruhan kebijakan dan penilaian pihak ketiga selaku pemasok agar sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dia mencontohkan, PT Mopoli Raya. Perusahaan mengumumkan penghentian membeli dari Mopoli Raya. “Aksi tindaklanjut kami atas keluhan publik bisa terlihat di sini.” Mopoli Raya, merupakan perusahaan sawit yang dalam laporan Greenomics Indonesia, disebutkan, masih membuldoser hutan bernilai tinggi dalam Ekosistem Leuser.Tak jauh beda dengan Golden Agri Resources (GAR). Perusahaan ini menyatakan, tak akan membeli sawit dari tempat-tempat ilegal seperti dari kawasan hutan termasuk ekosistem Leuser.Agus Purnomo, mengatakan, GAR mendukung seruan RAN agar perusahaan beraksi nyata menyelamatkan Ekosistem Leuser, salah satu dengan tak membeli sawit yang berasal dari kawasan penting itu. “Kami sangat setuju itu,” kata Pungky, panggilan akrab Agus Purnomo, di sela-sela pertemuan RSPO di Kuala Lumpur, pekan lalu.GAR pun, katanya, mulai Agustus 2015, telah menurunkan tim ke Aceh guna menelusuri dan memantau langsung pasokan sawit pabrik-pabrik di sana. “Kita mulai turun, ke tiga sampai lima (pabrik). Kita , kita , kita cek, mereka dari kebun mana saja. Harapannya, dengan kita kenal lebih baik, kita bisa perkirakan risiko,” katanya. Langkah ini, katanya, akan terus dilanjutkan tahun depan. Intinya, perusahaan ingin memastikan bahwa pasokan sawit tak dari kawasan hutan atau ekosistem penting. “Asal sawit bisa terlacak.”

[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan konservasi lingkungan

ekspansi sawit terus menggila ekosistem leuser makin merana hamparan tanaman sawit tumbuh di kawasan ekosistem leuser kel termasuk di taman nasional gunung leuser kawasan yang seharusnya pepohonan ini berubah menjadi hutan sawit rainforest action network ran merilis laporan terbaru pada november mengungkapkan kel terus terdesak ekspansi sawit laporan berjudul ini memuat bukti terus terjadi pembersihan lahan oleh para penanam sawit yang mensuplai hasil panen ke pabrik di wilayah ekosistemekosistem leuser merupakan kawasan penting tempat hidup empat satwa langka yakni gajah orangutan badak dan harimau sumatera tak kurang spesies mamalia spesies burung dan spesies reptil dan amfibi hidup di sini ia juga kaya flora kawasan ini memiliki bentang alam luas dan padat di sumatera luas lebih juta hektar ia berada di aceh dan sumatera utara terdiri dari hutan tropis dataran rendah dan berbukit di kawasan ini lebih dari hektar lahan gambut yang kaya karbontemuan ini memperlihatkan hutan hujan tropis terus ditebang lahan gambut dikeringkan konflik antara masyarakat dan perusahaan terus terjadi juga perlindungan hukum untuk ekosistem leuser terancam laporan ini juga merilis gambar satelit terbaru dan invetigasi lapangan soal penghancuran hutan dataran rendah berharga dan lahan gambut demi sawitran menyebut wilmar international musim mas group dan golden agri resources sebagai tiga pembeli besar sawit berisiko mengambil bahan mentah dari ekosistem leuser perusahaan lain yang bertanggung jawab atas deforestasi pada ekosistem leuser yakni pt perkebunan nusantara ptpn iii perusahaan milik negararan pun mendesak perusahaanperusahaan dan pemerintah menjabarkan langkahlangkah yang perlu lakukan untuk melindungi spesies langka dan sumber penghidupan masyarakat dari pembangunan industri sawit inilaporan ini juga menekankan kesempatan menemukan jalan baru bagi pembangunan aceh dengan melindungi ekosistem leuser memastikan kedamaian dan mata pencaharian serta membuka kesempatan ekonomi untuk masyarakat lokal presiden joko widodo disebut menjadi faktor kunci guna mengamankan ini karena memiliki kekuatan menolak persetujuan rencana tata ruang dan wilayah rtrw aceh yang tertunda hingga kininasib mahkota permata alam ini termasuk lahan gambut dan hutan dataran rendah rumah harimau orangutan badak gajah serta beruang madu tergantung pada keputusan yang dibuat saat ini kata gemma tillack direktur juru kampanye agribisnis randia mengatakan ekosistem leuser merupakan kawasan dengan keragaman hayati terkaya di dunia jutaan orang katanya bergantung pada ekosistem ini untuk pangan air dan sumber penghidupanmenurut dia tiga pembeli utama bersama rekan lain yang belakangan meluncurkan janji sawit indonesia indonesian palm oil pledgeipop memiliki kekuatan menghentikan penghancuran ekosistem leuser ini penghentian penghancuran hutan dan lahan gambut serta menghentikan kebakaran hutan yang disengaja demi ekspansi industri sawit ini akan mengurangi emisi karbon indonesia juga mengurangi krisis kabut asap tahunan dan mengamankan kehidupan serta sumber penghidupan masyarakat banyak ujar diapara pembeli kata tillack harus meningkatkan upaya bekerja dengan para pemangku kepentingan lain dan memberikan insentif riil pada para pemasok dan pemerintah lokal untuk menyetop penghancuran hutan dan gambut juga mengamankan perlindungan hukum ekosistem leuserperusahaanperusahaan inipun menanggapi laporan ran musim mas mengklaim memiliki kepedulian sama dengan ran soal perlu melindungi ekosistem leuser sekaligus menegaskan komitmen nyata perusahaan melindungi kawasan penting inikami serius menanggapi keluhan sebagai kesempatan mengintensifkan dialog dengan mitra lsm dan para pemasok kata carolyn lim kepada sebagai salah satu pemain besar katanya mereka menyadari memainkan peran penting untuk mengikuti normannorma sawit berkelanjutan kami percaya strategi terbaik memastikan kesuksesan kami adalah menjadi perusahaan yang memimpin berkelanjutan dan bertanggung jawab inilah mengapa mulai november kami resmi menjadi anggota palm oil innovation group ucap limperusahaan katanya akan membentuk dialog untuk menciptakan rantai pasokan minyak sawit kredibel dan berkelanjutan sebenarnya kata lim kebijakan keberlanjutan perusahaan mereka mulai desember sejak juni perusahaan ini telah memetakan pabrikpabrik mereka kami memetakan rantai pasokan sampai ke perkebunan anda dapat lebih melihat pada strategi penelusuran kami di sinidia memastikan kerja mereka juga terverifikasi oleh mitra independen konsorsium coreyang akan mendukung implementasi keseluruhan kebijakan dan penilaian pihak ketiga selaku pemasok agar sesuai dengan kebijakan perusahaan dia mencontohkan pt mopoli raya perusahaan mengumumkan penghentian membeli dari mopoli raya aksi tindaklanjut kami atas keluhan publik bisa terlihat di sini mopoli raya merupakan perusahaan sawit yang dalam laporan greenomics indonesia disebutkan masih membuldoser hutan bernilai tinggi dalam ekosistem leusertak jauh beda dengan golden agri resources gar perusahaan ini menyatakan tak akan membeli sawit dari tempattempat ilegal seperti dari kawasan hutan termasuk ekosistem leuseragus purnomo mengatakan gar mendukung seruan ran agar perusahaan beraksi nyata menyelamatkan ekosistem leuser salah satu dengan tak membeli sawit yang berasal dari kawasan penting itu kami sangat setuju itu kata pungky panggilan akrab agus purnomo di selasela pertemuan rspo di kuala lumpur pekan lalugar pun katanya mulai agustus telah menurunkan tim ke aceh guna menelusuri dan memantau langsung pasokan sawit pabrikpabrik di sana kita mulai turun ke tiga sampai lima pabrik kita kita kita cek mereka dari kebun mana saja harapannya dengan kita kenal lebih baik kita bisa perkirakan risiko katanya langkah ini katanya akan terus dilanjutkan tahun depan intinya perusahaan ingin memastikan bahwa pasokan sawit tak dari kawasan hutan atau ekosistem penting asal sawit bisa terlacak

Foto-foto Ini dari Konsesi Perusahaan Punya Label Berkelanjutan? Duh!. Investigasi Greenpeace mengungkap, terjadi pembersihan lahan di kawasan bernilai konservasi tinggi maupun kebakaran lahan pada perusahaan-perusahaan sawit yang memiliki label berkelanjutan. Salah satu perusahaan sawit, PT Kusuma Alam Sari (KAS), anak usaha Alas Kusuma Grup yang memiliki konsesi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. KAS bukan anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) tetapi induk perusahaan mengantongi sertifikat Forest Stewardship Council (FSC), yang seharusnya, kelola perusahaan dengan manajemen hutan berkelanjutan. Kebijakan dasar FSC, pembabatan hutan gambut dalam merupakan ancaman serius.“FSC perlu menyelidiki masalah kepatuhan ini dan menuntut transparansi Alas Kusuma Group. Termasuk struktur perusahaan, peta konsesi dan survei high conservation value, high carbon stock serta struktur operasional,” kata Kiki Taufik, Manager Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.Dengan pesawat Cessna, pada 3 Desember 2015, Greenpeace dan sejumlah jurnalis, termasuk saya, terbang di atas konsesi perusahaan yang pada Agustus dan September terbakar.Hasil pencitraan satelit dan investigasi lapangan, terungkap, pembukaan mulai 2011 hingga September 2015, hingga hilang 5.300 hektar hutan. “Mayoritas daerah itu gambut dalam. Ini juga dipetakan sebagai habitat orangutan,” katanya.Kebakaran Juli 2015 berasal konsesi KAS. Terdapat lebih 1.000 hektar gambut dalam dibersihkan. Investigasi Greenpeace Agustus dan September 2015, terlihat escavator tengah mempersiapkan lahan untuk perkebunan baru di area terbakar.“Lahan-lahan ini sebelumnya terlihat lebih hitam karena hangus oleh api di lapisan gambut dalam.” Dari udara terlihat pola bakaran rapi. Indikasi menguatkan terjadi pembersihan buat perkebunan.Menurut Kiki, induk perusahaan tidak memberikan kemudahan akses informasi, sama seperti pemerintah. Greenpeace tengah menguggat pemerintah ke Komisi Informasi Publik, soal data konsesi perusahaan. “Harusnya data-data perizinan dibuka kepada publik agar bisa mengawasi.” Data konsesi, katanya, bukan rahasia negara. Masyarakat, punya hak mengawasi pengelolaan sumber daya alam.Alas Kusuma berdiri 1962, sebagai perusahaan kehutanan. Kini, perusahaan punya HPH, HTI dan perkebunan sawit. Untuk, perkebunan sawit, Alas Kusuma mempunyai dua perusahaan di Kalbar. Selain KAS, perusahaan sawit Alas Kusuma PT Sawit Jaya Makmur (SJM), sekitar 10,275 hektar.Pada pertengahan November 2015, Greenpeace menginformasikan temuan kepada kepada perusahaan. Seorang staf, berjanji memberikan tanggapan tetapi sampai laporan publikasi tak ada respon perusahaan.Pengamatan juga dilakukan di PT Bumitama Agri Ltd, perusahaan sawit bersertifikat RSPO yang menjadi pemasok Wilmar International dan Golden Agri Resources. Kami melintasi perusahaan sawit yang sebenarnya sudah dilaporkan sejak 2013 ini. Konsesi anak perusahaan Bumitama ini, PT Andalan Sukses Makmur (ASMR), terletak di Kalimantan Tengah, sangat dekat dengan Taman Nasional Tanjung Puting. Luas konsesi Bumitama, 153.000 hektar, khusus ASMR 9,277 hektar.“Sejak 2013, sebenarnya kita sudah menangkap basah kegiatan mereka, sama sekali tidak lestari. Padahal mereka mengantongi RSPO,” ucap Kiki.Kala pesawat terbang rendah, tampak kawasan berwarna kecoklatan, tak tampak sarang orangutan, yang biasa di atas pohon tinggi. Hanya beberapa elang terbang, lantaran terusik bunyi pesawat sewaan dalam pengamatan udara.Pada 13 Agustus 2015, Bumitama meluncurkan kebijakan berkelanjutan, termasuk komitmen tak membabat hutan (pendekatan HCS). Perusahaan ini menyatakan, tak ada mengolahan lahan gambut pada kedalaman lebih 50 cm. Kenyataan, gambut dalam di Kalteng sudah dibabat. Termasuk indikasi, kawasan itu penyumbang asap Juli-September 2015.Pada 2011, periode terakhir sesuai data tersedia, Bumitama menjual 82% minyak sawit mentah pada Wilmar dan GAR.Kawasan bernilai konservasi tinggi ASMR Mei 2013, teridentifikasi habitat beberapa spesies dilindungi dan dalam terancam punah dalam daftar IUCN atau CITES. Contoh, orangutan, beruang madu dan bekantan serta ramin. Hasil investigasi Greenpeace pertengahan 2013, flora fauna dilindungi juga terancam punah, termasuk ramin.Pertengahan November 2015, perusahaan memberikan pernyataan kepada Greenpeace soal ASMR. Dalam tatap muka, perusahaan membenarkan pembersihan lahan HCS tetapi menuding atas tekanan masyarakat. Perusahaan juga membantah izin di lahan gambut, meskipun mengaku belakangan. Menurut perusahaan, survei gambut pemerintah belum teridentifikasi detil hingga terjadi pelepasan daerah itu.Pada 18 November 2015, Bumitama memberikan menanggapi Greenpeace. Mereka berkomitmen tak membabat hutan atau membuka lahan gambut, dan tidak mengeksploitasi lahan.Kami juga terbang di atas kebun PT Bumi Sawit Sejahtera, IOI Group di Ketapang. Perusahaan sawit berkantor pusat di Malaysia juga anggota RSPO. BSS, merupakan perusahaan bersama antara IOI (67%) dan Bumitama (28%) dengan konsesi 10.067 hektar.Dalam laporan Greenpeace menyebutkan, IOI memiliki kebijakan pengembangan baru mencakup perlindungan lahan gambut, termasuk penilaian HCV/HCS untuk memastikan daerah-daerah itu terlindungi. IOI penandatangan Manifesto Minyak Sawit Berkelanjutan Januari 2014, yang mencakup komitmen pPerlindungan lahan gambut berapapun kedalaman dalam pengembangan baru dan nol deforestasi melalui konservasi HCS.Investigasi dan analisis Greenpeace mengungkap, pengembangan konsesi dengan terus melanjutkan pengeringan lahan gambut mengakibatkan kerusakan di berbagai wilayah yang teridentifikasi HCV/HCS. Baik karena pembukaan lahan maupun kebakaran.“BSS signifikan deforestasi dan mengeringkan lahan gambut. Sekitar lansekap lahan gambut berulang kali terbakar,” ucap Kiki. Sebuah lembaga swadaya masyarakat, Aidenvironmet Maret 2015, mengadukan soal ini kepada RSPO.Greenpeace menemukan pembakaran lahan di situ. Bahkan, foto menunjukkan kawasan gambut masih mengepulkan asap. “Kita juga punya foto pembanding dari satelit, saat kawasan masih belum terbakar hingga habis terbakar.”Menurut laporan HCV perusahaan pada 2014, lebih 90% konsesi ini merupakan hutan habitat orangutan, bekantan, dan siamang Kalimantan. Konsesi BSS sekitar 700 hektar gambut dengan kedalaman lebih tiga meter. “Investigas Greenpeace awal 2014 menemukan pembabatan hutan dan lahan gambut di kawasan itu.”Pada 2014, terjadi pembukaan daerah yang kemudian teridentifikasi oleh konsultan IOI sebagai lahan gambut HCS. Lalu 2015, pembukaan hutan di daerah yang awal teridentifikasi HCS, namun dihapus dari peta HCV akhir.Konsultan IOI yang menilai HCV/HCS memetakan daerah yang dibuka sebagai pecahan HCS. Di bagian konsesi lain, pecahan-pecahan seperti itu tercantum dalam peta akhir daerah lindung. Namun, di bagian barat konsesi, sebagian besar pecahan- pecahan ini tidak tercantum. Hasilnya, baik 2014 maupun 2015, kebakaran luas terjadi di konsesi, termasuk wilayah lindung oleh penilaian HCV/HCS perusahaan. Tahun ini, BBS juga salah satu perusahaan kena sanksi pemerintah karena kebakaran lahan.Greenpeace memberitahukan IOI soal temuan di BBS. Perusahaan tak memberikan banyak tanggapan kecuali mengklaim, mereka telah memulihkan daerah-daerah yang dibuka ‘tidak disengaja.’

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

fotofoto ini dari konsesi perusahaan punya label berkelanjutan duh investigasi greenpeace mengungkap terjadi pembersihan lahan di kawasan bernilai konservasi tinggi maupun kebakaran lahan pada perusahaanperusahaan sawit yang memiliki label berkelanjutan salah satu perusahaan sawit pt kusuma alam sari kas anak usaha alas kusuma grup yang memiliki konsesi di kabupaten kubu raya kalimantan barat kas bukan anggota roundtable on sustainable palm oil rspo tetapi induk perusahaan mengantongi sertifikat forest stewardship council fsc yang seharusnya kelola perusahaan dengan manajemen hutan berkelanjutan kebijakan dasar fsc pembabatan hutan gambut dalam merupakan ancaman seriusfsc perlu menyelidiki masalah kepatuhan ini dan menuntut transparansi alas kusuma group termasuk struktur perusahaan peta konsesi dan survei high conservation value high carbon stock serta struktur operasional kata kiki taufik manager kampanye hutan greenpeace indonesiadengan pesawat cessna pada desember greenpeace dan sejumlah jurnalis termasuk saya terbang di atas konsesi perusahaan yang pada agustus dan september terbakarhasil pencitraan satelit dan investigasi lapangan terungkap pembukaan mulai hingga september hingga hilang hektar hutan mayoritas daerah itu gambut dalam ini juga dipetakan sebagai habitat orangutan katanyakebakaran juli berasal konsesi kas terdapat lebih hektar gambut dalam dibersihkan investigasi greenpeace agustus dan september terlihat escavator tengah mempersiapkan lahan untuk perkebunan baru di area terbakarlahanlahan ini sebelumnya terlihat lebih hitam karena hangus oleh api di lapisan gambut dalam dari udara terlihat pola bakaran rapi indikasi menguatkan terjadi pembersihan buat perkebunanmenurut kiki induk perusahaan tidak memberikan kemudahan akses informasi sama seperti pemerintah greenpeace tengah menguggat pemerintah ke komisi informasi publik soal data konsesi perusahaan harusnya datadata perizinan dibuka kepada publik agar bisa mengawasi data konsesi katanya bukan rahasia negara masyarakat punya hak mengawasi pengelolaan sumber daya alamalas kusuma berdiri sebagai perusahaan kehutanan kini perusahaan punya hph hti dan perkebunan sawit untuk perkebunan sawit alas kusuma mempunyai dua perusahaan di kalbar selain kas perusahaan sawit alas kusuma pt sawit jaya makmur sjm sekitar hektarpada pertengahan november greenpeace menginformasikan temuan kepada kepada perusahaan seorang staf berjanji memberikan tanggapan tetapi sampai laporan publikasi tak ada respon perusahaanpengamatan juga dilakukan di pt bumitama agri ltd perusahaan sawit bersertifikat rspo yang menjadi pemasok wilmar international dan golden agri resources kami melintasi perusahaan sawit yang sebenarnya sudah dilaporkan sejak ini konsesi anak perusahaan bumitama ini pt andalan sukses makmur asmr terletak di kalimantan tengah sangat dekat dengan taman nasional tanjung puting luas konsesi bumitama hektar khusus asmr hektarsejak sebenarnya kita sudah menangkap basah kegiatan mereka sama sekali tidak lestari padahal mereka mengantongi rspo ucap kikikala pesawat terbang rendah tampak kawasan berwarna kecoklatan tak tampak sarang orangutan yang biasa di atas pohon tinggi hanya beberapa elang terbang lantaran terusik bunyi pesawat sewaan dalam pengamatan udarapada agustus bumitama meluncurkan kebijakan berkelanjutan termasuk komitmen tak membabat hutan pendekatan hcs perusahaan ini menyatakan tak ada mengolahan lahan gambut pada kedalaman lebih cm kenyataan gambut dalam di kalteng sudah dibabat termasuk indikasi kawasan itu penyumbang asap juliseptember pada periode terakhir sesuai data tersedia bumitama menjual minyak sawit mentah pada wilmar dan garkawasan bernilai konservasi tinggi asmr mei teridentifikasi habitat beberapa spesies dilindungi dan dalam terancam punah dalam daftar iucn atau cites contoh orangutan beruang madu dan bekantan serta ramin hasil investigasi greenpeace pertengahan flora fauna dilindungi juga terancam punah termasuk raminpertengahan november perusahaan memberikan pernyataan kepada greenpeace soal asmr dalam tatap muka perusahaan membenarkan pembersihan lahan hcs tetapi menuding atas tekanan masyarakat perusahaan juga membantah izin di lahan gambut meskipun mengaku belakangan menurut perusahaan survei gambut pemerintah belum teridentifikasi detil hingga terjadi pelepasan daerah itupada november bumitama memberikan menanggapi greenpeace mereka berkomitmen tak membabat hutan atau membuka lahan gambut dan tidak mengeksploitasi lahankami juga terbang di atas kebun pt bumi sawit sejahtera ioi group di ketapang perusahaan sawit berkantor pusat di malaysia juga anggota rspo bss merupakan perusahaan bersama antara ioi dan bumitama dengan konsesi hektardalam laporan greenpeace menyebutkan ioi memiliki kebijakan pengembangan baru mencakup perlindungan lahan gambut termasuk penilaian hcvhcs untuk memastikan daerahdaerah itu terlindungi ioi penandatangan manifesto minyak sawit berkelanjutan januari yang mencakup komitmen pperlindungan lahan gambut berapapun kedalaman dalam pengembangan baru dan nol deforestasi melalui konservasi hcsinvestigasi dan analisis greenpeace mengungkap pengembangan konsesi dengan terus melanjutkan pengeringan lahan gambut mengakibatkan kerusakan di berbagai wilayah yang teridentifikasi hcvhcs baik karena pembukaan lahan maupun kebakaranbss signifikan deforestasi dan mengeringkan lahan gambut sekitar lansekap lahan gambut berulang kali terbakar ucap kiki sebuah lembaga swadaya masyarakat aidenvironmet maret mengadukan soal ini kepada rspogreenpeace menemukan pembakaran lahan di situ bahkan foto menunjukkan kawasan gambut masih mengepulkan asap kita juga punya foto pembanding dari satelit saat kawasan masih belum terbakar hingga habis terbakarmenurut laporan hcv perusahaan pada lebih konsesi ini merupakan hutan habitat orangutan bekantan dan siamang kalimantan konsesi bss sekitar hektar gambut dengan kedalaman lebih tiga meter investigas greenpeace awal menemukan pembabatan hutan dan lahan gambut di kawasan itupada terjadi pembukaan daerah yang kemudian teridentifikasi oleh konsultan ioi sebagai lahan gambut hcs lalu pembukaan hutan di daerah yang awal teridentifikasi hcs namun dihapus dari peta hcv akhirkonsultan ioi yang menilai hcvhcs memetakan daerah yang dibuka sebagai pecahan hcs di bagian konsesi lain pecahanpecahan seperti itu tercantum dalam peta akhir daerah lindung namun di bagian barat konsesi sebagian besar pecahan pecahan ini tidak tercantum hasilnya baik maupun kebakaran luas terjadi di konsesi termasuk wilayah lindung oleh penilaian hcvhcs perusahaan tahun ini bbs juga salah satu perusahaan kena sanksi pemerintah karena kebakaran lahangreenpeace memberitahukan ioi soal temuan di bbs perusahaan tak memberikan banyak tanggapan kecuali mengklaim mereka telah memulihkan daerahdaerah yang dibuka tidak disengaja

SRAK Orangutan: Antara Harapan, Kenyataan dan Catatan Penting di 2015. , dalam sambutan tersebut, Presiden SBY menuturkan pelaksanaan rencana aksi ini akan melibatkan semua pemangku kepentingan, menciptakan koalisi yang kuat dalam memperjuangkan dan melindungi orangutan, satwa ikonik Indonesia. “Kelangsungan hidup orangutan sejalan dengan kelestarian habitat alaminya yaitu hutan hujan. Artinya, untuk menyelamatkan orangutan kita harus menjaga dan menyelamatkan hutan.”Presiden pun menyatakan, penyelamatan orangutan harus dilakukan. Dalam 35 tahun terakhir, terhitung hingga 2006, sebanyak 50 ribu individu orangutan telah kehilangan sebagian besar habitatnya. “Jika kondisi buruk terus berlanjut, satwa cerdas ini akan menuju kepunahan di 2050.”Apakah harapan pelepasliaran orangutan di seluruh pusat rehabilitasi di 2015 ini tercapai sebagaimana target SRAK?Orangutan merupakan satu-satunya kera besar yang hidup di Asia, sedangkan tiga kerabatnya yaitu gorila, simpanse, dan bonobo ada di Afrika. Diperkirakan, sekitar 20 ribu tahun lalu, orangutan tersebar di seluruh Asia Tenggara, dari ujung selatan Pulau Jawa hingga ujung utara Pegunungah Himalaya dan Tiongkok bagian selatan. Kini, 90 persen orangutan hanya ada di Indonesia yaitu di Sumatera dan Kalimantan, sementara sisanya ada di Sabah dan Sarawak, Malaysia.Menyempitnya wilayah persebaran orangutan, disebabkan adanya kesamaan antara manusia dan orangutan yaitu menyukai tempat hidup yang sama, dataran di sekitar daerah aliran sungai dan rawa gambut. Alih fungsi lahan yang dilakukan manusia untuk kegiatan ekonomi, budaya, dan sosial inilah yang membuat habitat orangutan berkurang.Terkait persebaran orangutan saat ini, para ahli primata sepakat, orangutan yang hidup di Sumatera atau merupakan jenis berbeda dengan yang ada di Kalimantan. Populasi orangutan sumatera terbesar ada di wilayah Leuser. Jumlahnya yang diperkirakan sekitar 6.500 individu membuat IUCN () menetapkan statusnya Kritis (CR/).Sementara, orangutan borneo (), hampir berada di seluruh hutan daratan rendah (Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah) kecuali Kalimantan Selatan dan Brunei Darussalam.Orangutan borneo ini dikelompokkan dalam tiga anak jenis yaitu yang berada di bagian utara Sungai Kapuas hingga ke timur laut Sarawak; yang tersebar dari selatan Sungai Kapuas hingga bagian barat Sungai Barito; serta , yang terlihat dari Sabah hingga selatan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Populasi keseluruhan orangutan borneo diperkirakan 54 ribu individu dengan status keterancaman Genting (EN/).**Jakarta, 6 November 2014. Jamartin Sihite, CEO Yayasan BOS (), di acara memaparkan kondisi orangutan yang dalam penanganan BOSF. Menurutnya, sekitar 750 individu orangutan berada di pusat rehabilitasi dengan rincian 220 individu di Program Reintroduksi Orangutan Kalimantan Timur (Samboja Lestari) dan 530 individu di Program Reintruduksi Orangutan Kalimantan Tengah (Nyaru Menteng). “Untuk merehabilitasi orangutan butuh waktu tujuh tahun, bukan waktu yang sebentar,” paparnya.Jamartin menjelaskan, sejak Februari 2012 hingga 2014, Yayasan BOS telah melepasliarkan orangutan sebanyak 162 individu. Lokasi yang dipilih untuk reintroduksi dan konservasi habitat orangutan ini adalah Hutan Lindung Bukit Batikap, Hutan Kehje Sewen, dan Program Konservasi Mawas (309.000 hektar di hutan gambut). Untuk Kehje Sewen, kawasan ini merupakan habitat alami yang berbentuk konsesi Restorasi Ekosistem seluas 86.450 hektar, dengan biaya izin sekitar Rp14 miliar.Bagaimana dengan target SRAK 2007-2007, paling lambat, semua orangutan yang berada di pusat rehabilitasi harus dikembalikan ke habitatnya pada 2015? Jamartin saat itu menuturkan, kebijakan tersebut dibuat sebagai target dalam bekerja. Pemerintah, sebagai regulator tentu telah memperhitungkan dan menyediakan hutan untuk tempat pelepasliaran orangutan. “Kita mengapresiasi target tersebut dan berharap terlaksana. Namun, keselamatan orangutan pasca-pelepasliaran harus diperhatikan juga.”Hal penting lain yang harus dipikirkan, papar Jamartin adalah, nasib orangutan yang tidak dapat dilepasliarkan () karena mengidap penyakit, cacat, atau perilakunya tidak liar lagi karena terlalu lama dipelihara manusia. Dipastikan, orangutan ini tidak akan bertahan lama hidupnya di hutan karena selain tidak memiliki kemampuan bertahan hidup, juga tidak bisa berkompetisi untuk mencari pakan. Apalagi, melawan musuh alaminya di hutan. “Diperkirakan, sekitar 10 persen dari total populasi yang ada di pusat rehabilitasi BOSF merupakan orangutan yang juga berhak hidup di hutan.”Dalam perkembangannya, Yayasan BOS Nyaru Menteng, tengah mengupayakan rumah nyaman bagi orangutan di kawasan Badak Besar dan Badak Kecil, Pulau Salat Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Lahan yang dibutuhkan untuk program ini sekitar 655 hektar dari luas total Pulau Salat yang diperkirakan seluas 3.419 hektar.Bagaimana kondisi orangutan di pusat rehabilitasi BOSF, 2015 ini? Jamartin Sihite, saat pelepasliaran empat orangutan di BOS Samboja Lestari, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (1/12/2015) menjelaskan, hingga Desember, sekitar 224 individu orangutan masih berada di Program Reintroduksi Yayasan Bos di Samboja Lestari. Sedangkan jumlah orangutan yang ada di Program Reintruduksi Orangutan Kalimantan Tengah (Nyaru Menteng) sekitar 600 individu.Untuk melepasliarkan orangutan sebagaimana target SRAK, sangat tidak mungkin. Menurutnya, masalah utama yang dihadapi saat ini adalah masih banyak orangutan yang dikirim ke pusat rehabilitasi. Dengan kata lain, hutan untuk kelangsungan hidup orangutan sudah rusak dan makin sempit. Sementara, lahan yang dimiliki BOS di Hutan Kehje Sewen seluas 86.450 hektar di Kalimantan Timur, sekitar 40 ribu hektarnya belum layak.Tidak mudah, mencari area hutan yang cocok untuk pelepasliaran. Kriterianya, lokasi hutan tidak lebih dari 700 meter dari permukaan tanah, sudah ada pohon pakan, orangutan liarnya sedikit yaitu 0,1 persen individu, letaknya jauh dari permukiman penduduk, serta dekat sumber air (sungai atau danau).Jamartin berharap, pihaknya mendapatkan 40 ribu hektare area hutan di Kalimantan Timur. Namun, regulasi yang menyaratkan pihak yayasan harus membeli hak pengusahaan hutan (HPH) agar bisa mengelola merupakan kendala besar. “Butuh dana besar pastinya dan waktu lama untuk penggalangan dana,” ujarnya ketika dihubungi kembali Senin (28/12/2015).Jamartin juga menyoroti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit. Ia mengapresiasi regulasi tersebut yang mengharuskan perusahaan kelapa sawit menyisihkan sedikit areanya untuk kawasan konservasi. “Kami berharap areal konservasi itu, akan menjadi sekolah lanjutan orangutan. Kalau dapat dua area konservasi, setiap bulan kita bisa lepaskan 4 individu. Maksimal 15-20 orangutan bisa dilepasliarkan. Ini akan menjadi keberhasilan, apalagi sampai kami tutup pusat rehabilitasi, dengan artian tidak ada lagi orangutan yang tersesat dan cidera,” ungkapnya.Saat ini, dari 224 orangutan yang tinggal di Samboja Lestari, sekitar 150 individu bisa dilepasliarkan. Sedangkan 50 individu tidak mungkin, karena cacat seperti tangannya buntung, matanya buta, dan cidera.Data terakhir, total orangutan yang sudah dilepasliarkan oleh Yayasan BOS hingga penghujung 2015 sebanyak 195 individu. “Itu jumlah orangutan yang telah dirilis,” ungkap Paulina Laurensia Ela, Spesialis Komunikasi BOSF, Senin (28/12/2015).**Direktur Program Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) Ketapang, Kalimantan Barat, Karmele Llano Sanchez pun meyakini, target pemerintah melepasliarkan seluruh orangutan dari pusat rehabilitasi tidak akan tercapai di 2015.Alasannya sederhana. Kondisi terkini jumlah orangutan di pusat dan konservasi orangutan IAR di Ketapang pada pengujung 2015 justru mengalami peningkatan signifikan. “Pada bulan-bulan terakhir sejak September mengalami peningkatan tiga kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya melalui surat elektronik yang dikirim dari Sarawak, Malaysia Timur, kepada di Pontianak, Senin (28/12/2015).Karmele menjelaskan, peningkatan jumlah orangutan yang diselamatkan dipicu oleh kebakaran hutan yang menjadi rumah bagi satwa dilindungi itu. Pada 2015, jumlah orangutan yang telah diselamatkan mencapai 43 individu. Sedangkan jumlah orangutan yang diselamatkan dari lokasi kebakaran sekitar 30 individu.Saat ini, kata Karmele, jumlah orangutan di lokasi rehabilitasi YIARI Ketapang mencapai 100 individu. Sebagian orangutan dewasa dan sudah lama dipelihara warga, kemungkinan untuk dilepasliarkan sangat sulit. “Ada juga orangutan liar yang telah di dari kebakaran sebanyak empat individu. Ini akan dilepasliarkan setelah kondisi mereka pulih,” ucapnya.Dengan demikian, YIARI Ketapang sudah melepasliarkan 29 individu orangutan. Sebagian di antaranya sudah dirawat sementara, lalu dilepasliarkan lagi ke alam. Namun, ada juga tiga individu orangutan hasil rehabilitasi yang dilepasliarkan.Lebih jauh Karmele menjelaskan, lokasi pelepasliaran orangutan di Kalbar adalah Hutan Lindung Gunung Tarak dan Taman Nasional Gunung Palung (TNGP). Kedua lokasi ini digunakan untuk translokasi dan orangutan liar yang telah di dari sekitar lansekap TNGP.“Ke depan kami akan melepasliarkan di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Sebab, di Ketapang tidak ada lagi lokasi yang cocok untuk lokasi pelepasliaran orangutan. Apalagi, TNGP juga terdampak kebakaran hutan. Jadi, rencana untuk melepasliarkan seluruh orangutan di pusat rehabilitasi sebagaimana termaktub dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Orangutan 2015 tidak mungkin terealisasi,” kata Karmele.**, peneliti dari Forum Orangutan Indonesia (Forina), yang juga Tim Penyusun SRAK 2007-2017 menuturkan, SRAK yang disusun saat itu bersama Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan, merupakan target pencapaian yang harus dibuat. Saat itu, sekitar 1.000 an individu orangutan berada di pusat rehabilitasi. Masalah yang dihadapi kala itu adalah area pelepasliarannya yang tidak ada. “Dalam hal ini, komitmen pemerintah yang kita tagih, dimana kawasan yang tepat untuk pelepasliaran orangutan tersebut,” ujarnya.Setelah SRAK ini dibuat, dalam perjalanannya, pemerintah mengeluarkan kebijakan Restorasi Ekosistem. BOSF memiliki kawasan restorasi ini yang memang spesial untuk pelepasliaran. Melalui restorasi, kita berharap dapat dukungan karena memang membantu pemerintah demi capaian pelepasliaran di 2015. “Kenyataannya, restorasi ini harus bayar pajak dan perlakuannya sama sebagaimana pengusaha. Sementara, dari pemerintah sendiri, kebijakan alternatif kawasan untuk pelepasliaran tidak ada.”Hal lainnya menurut Suci adalah masalah penegakan hukum. Kita tidak akan bisa menyelesaikan target rencana strategi ini bila tidak ada penegakan hukum yang signifikan. Pengalaman saya selama 20 tahun meneliti orangutan di Leuser, tidak pernah ada perdagangan bayi maupun orangutan dewasa, terlebih yang diSekarang, perdagangan marak. “Ini yang membuat kondisinya seperti tidak ada kemajuan. Kita harus lihat mana saja pusat rehabilitasi yang harus dibantu dan kebijakan apa yang harus dilakukan agar target tercapai. Komitmen semua pihak harus ada.”Terkait target pelepasliaran yang tidak bisa dilakukan di 2015 ini, Suci berpendapat, revisi SRAK memang harus ada. Menurutnya, evaluasi sudah pasti dilakukan yang dilihat dari kegiatan apa yang sudah berjalan dan mana yang belum sama sekali. Yang jelas, target utamanya adalah pelepasliaran. “Keberhasilan itu adalah bila semua orangutan yang ada di pusat rehabilitasi dilepasliarkan dan pusat rehabilitasi tidak kedatangan orangutan lagi. Untuk itu, penegakan hukum harus dijalankan dan kesadaran masyarakat ditingkatkan.”J. Sugardjito, peneliti senior orangutan di Universitas Nasional menuturkan, awal 2016 akan ada evaluasi terhadap SRAK. Segala hambatan dan persoalan yang dihadapi akan dibahas. Menurutnya, hal terpenting yang harus dikritisi adalah habitat orangutan itu sendiri. Kesulitan pelepasliaran saat ini adalah ketersediaan habitat yang makin menyempit. Ini harus dicarikan solusi. “Apakah ada kerja sama dengan swasta yang memiliki konsesi, atau rehabilitasi habitat.”Terkait peluang pelepasliaran orangutan di pusat rehabilitasi yang jumlahnya ratusan, Sugardjito menyatakan semua itu ada prosesnya. Yang sudah siap sebenarnya banyak, hanya lagi-lagi terhambat tempat itu sendiri. Tempat ini berkaitan dengan ketersediaan pakan dan keamanan juga. “Yang jelas, proses rehabilitasi orangutan terus berjalan.”Ke depan, perlindungan dan pengawasan harus kita tingkatkan agar orangutan dapat hidup nyaman di alam liar. Di segala sektor, Indonesia paling lemah dalam hal pengawasan. “Untuk itu, hutan harus kita jaga. Biarkan hutan tumbuh dan berkembang secara alami, sementara manusia membantunya melalui manajemen. Dengan begitu, kehidupan orangutan terjaga, tanpa mengesampingkan penegakan hukum bagi pelaku kejahatan,” paparnya.Tak jauh berbeda, Direktur Orangutan Information Centre (OIC), Panut Hadisiswoyo berpendapat, SRAK Orangutan baru mencapai target bila semua orangutan yang ada di pusat rehabilitasi sudah dilepaskan dan tidak ada lagi orangutan yang diantar ke pusat rehabilitasi. “Perburuan, pemeliharaan, dan perdagangan orangutan harus dihentikan. Begitu juga dengan pembukaan hutan untuk perkebunan,” ungkapnya Rabu (30/12/2015).Panut menilai, secara umum, rehabilitasi orangutan di pusat-pusat karantina yang terdapat di Sumatera sudah berjalan baik. Namun, untuk melepaskan orangutan yang telah direhabilitasi ini masih terkendala dengan ketersediaan habitat yang sesuai. Ditambah lagi, orangutan rehabilitasi, tidak bisa dilepaskan begitu saja di hutan yang masih ada orangutan alami. “2016, SRAK Orangutan 2007-2017 akan dievaluasi. Kita berharap, target yang belum tercapai dapat diteruskan dalam SRAK Orangutan 2017-2027.”Terhadap SRAK Orangutan Indonesia 2007-2017, secara umum, pemerintah menilai target tersebut telah dilaksanakan. Meskipun, terdapat kendala seperti di Kalimantan, sekitar 500 individu orangutan belum bisa dilepasliarkan ke habitatnya.Bambang Dahono Adji, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati KLHK, Senin (28/12/2015) mengatakan, masalah yang terjadi di Kalimantan sehingga orangutan tidak bisa dirilis adalah terkait kesesuaian lahan sebagai habitatanya serta adanya budaya masyarakat di beberapa daerah yang masih memakan orangutan.Sementara di Sumatera, wilayah konservasi atau hutan lindung masih tersedia. Sehingga, orangutan yang telah direhabilitasi dapat dilepaskan tanpa terkendala. “Karenanya, di Sumatera, semua target yang telah ditetapkan tercapai dan sebagian besar orangutan telah dikembalikan ke habitatnya,” jelasnya.Mengenai orangutan yang cacat atau mungkin tidak bisa dilepasliarkan, Bambang menambahkan, untuk masalah tersebut, pemerintah telah mengambil kebijakan dengan membuka kebun binatang alami. Orangutan yang cacat dan tidak bisa disembuhkan, serta orangutan yang terlalu jinak akan ditampung di tempat tersebut. “Nanti, di kebun binatang alami, orangutan akan dikembangbiakkan, sehingga meski induknya tidak bisa dilepasliarkan, namun anak yang dilahirkan dapat dilepaskan ke hutan alami. Kita akan terus mengupayakan, karena kegiatan ini merupakan yang pertama dilakukan di Asia.”Hingga saat ini, orangutan yang belum bisa dilepasliarkan masih ditempatkan di pusat rehabilitasi, termasuk . “Tahun 2016, SRAK Orangutan akan dievaluasi. Masalah yang timbul di Kalimantan akan dicarikan solusi. Diharapkan, semua orangutan yang ada di pusat rehabilitasi akan dikembalikan ke habitatnya. Akan dicarikan hutan konservasi yang sesuai, sebagai rumahnya yang aman dan nyaman,” ungkap Bambang.Terkait wilayah pelepasliaran, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tachrir Fathoni, pun menyadari kesulitan areal pelepasliaran orangutan yang berada di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sumatera.Menurutnya, tak semua orangutan bisa dilepasliarkan lantaran butuh areal yang terkonsentrasi. Ia berjanji pihaknya akan bekerja sama dengan gubernur dalam rencana mengubah hutan lindung menjadi kawasan margasatwa, agar bisa menjadi tempat pelepasliaran. Selain itu, pihaknya juga akan bernegosiasi dengan perusahaan kelapa sawit untuk menjadikan lahan konservasi sebagai ekosistem esensial.“Sinergitas yang penting. Pemerintah tidak bisa sendirian melestarikan satwa langka Indonesia. Kerja sama antara pemerintah, NGO, dan pengusaha harus dilakukan,” paparnya, 1 Desember 2015, saat pelepasliaran empat orangutan di Samboja Lestari, Kalimantan Timur.

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

srak orangutan antara harapan kenyataan dan catatan penting di dalam sambutan tersebut presiden sby menuturkan pelaksanaan rencana aksi ini akan melibatkan semua pemangku kepentingan menciptakan koalisi yang kuat dalam memperjuangkan dan melindungi orangutan satwa ikonik indonesia kelangsungan hidup orangutan sejalan dengan kelestarian habitat alaminya yaitu hutan hujan artinya untuk menyelamatkan orangutan kita harus menjaga dan menyelamatkan hutanpresiden pun menyatakan penyelamatan orangutan harus dilakukan dalam tahun terakhir terhitung hingga sebanyak ribu individu orangutan telah kehilangan sebagian besar habitatnya jika kondisi buruk terus berlanjut satwa cerdas ini akan menuju kepunahan di apakah harapan pelepasliaran orangutan di seluruh pusat rehabilitasi di ini tercapai sebagaimana target srakorangutan merupakan satusatunya kera besar yang hidup di asia sedangkan tiga kerabatnya yaitu gorila simpanse dan bonobo ada di afrika diperkirakan sekitar ribu tahun lalu orangutan tersebar di seluruh asia tenggara dari ujung selatan pulau jawa hingga ujung utara pegunungah himalaya dan tiongkok bagian selatan kini persen orangutan hanya ada di indonesia yaitu di sumatera dan kalimantan sementara sisanya ada di sabah dan sarawak malaysiamenyempitnya wilayah persebaran orangutan disebabkan adanya kesamaan antara manusia dan orangutan yaitu menyukai tempat hidup yang sama dataran di sekitar daerah aliran sungai dan rawa gambut alih fungsi lahan yang dilakukan manusia untuk kegiatan ekonomi budaya dan sosial inilah yang membuat habitat orangutan berkurangterkait persebaran orangutan saat ini para ahli primata sepakat orangutan yang hidup di sumatera atau merupakan jenis berbeda dengan yang ada di kalimantan populasi orangutan sumatera terbesar ada di wilayah leuser jumlahnya yang diperkirakan sekitar individu membuat iucn menetapkan statusnya kritis crsementara orangutan borneo hampir berada di seluruh hutan daratan rendah kalimantan timur kalimantan barat kalimantan tengah kecuali kalimantan selatan dan brunei darussalamorangutan borneo ini dikelompokkan dalam tiga anak jenis yaitu yang berada di bagian utara sungai kapuas hingga ke timur laut sarawak yang tersebar dari selatan sungai kapuas hingga bagian barat sungai barito serta yang terlihat dari sabah hingga selatan sungai mahakam kalimantan timur populasi keseluruhan orangutan borneo diperkirakan ribu individu dengan status keterancaman genting enjakarta november jamartin sihite ceo yayasan bos di acara memaparkan kondisi orangutan yang dalam penanganan bosf menurutnya sekitar individu orangutan berada di pusat rehabilitasi dengan rincian individu di program reintroduksi orangutan kalimantan timur samboja lestari dan individu di program reintruduksi orangutan kalimantan tengah nyaru menteng untuk merehabilitasi orangutan butuh waktu tujuh tahun bukan waktu yang sebentar paparnyajamartin menjelaskan sejak februari hingga yayasan bos telah melepasliarkan orangutan sebanyak individu lokasi yang dipilih untuk reintroduksi dan konservasi habitat orangutan ini adalah hutan lindung bukit batikap hutan kehje sewen dan program konservasi mawas hektar di hutan gambut untuk kehje sewen kawasan ini merupakan habitat alami yang berbentuk konsesi restorasi ekosistem seluas hektar dengan biaya izin sekitar rp miliarbagaimana dengan target srak paling lambat semua orangutan yang berada di pusat rehabilitasi harus dikembalikan ke habitatnya pada jamartin saat itu menuturkan kebijakan tersebut dibuat sebagai target dalam bekerja pemerintah sebagai regulator tentu telah memperhitungkan dan menyediakan hutan untuk tempat pelepasliaran orangutan kita mengapresiasi target tersebut dan berharap terlaksana namun keselamatan orangutan pascapelepasliaran harus diperhatikan jugahal penting lain yang harus dipikirkan papar jamartin adalah nasib orangutan yang tidak dapat dilepasliarkan karena mengidap penyakit cacat atau perilakunya tidak liar lagi karena terlalu lama dipelihara manusia dipastikan orangutan ini tidak akan bertahan lama hidupnya di hutan karena selain tidak memiliki kemampuan bertahan hidup juga tidak bisa berkompetisi untuk mencari pakan apalagi melawan musuh alaminya di hutan diperkirakan sekitar persen dari total populasi yang ada di pusat rehabilitasi bosf merupakan orangutan yang juga berhak hidup di hutandalam perkembangannya yayasan bos nyaru menteng tengah mengupayakan rumah nyaman bagi orangutan di kawasan badak besar dan badak kecil pulau salat nusa kabupaten pulang pisau kalimantan tengah lahan yang dibutuhkan untuk program ini sekitar hektar dari luas total pulau salat yang diperkirakan seluas hektarbagaimana kondisi orangutan di pusat rehabilitasi bosf ini jamartin sihite saat pelepasliaran empat orangutan di bos samboja lestari kutai kartanegara kalimantan timur selasa menjelaskan hingga desember sekitar individu orangutan masih berada di program reintroduksi yayasan bos di samboja lestari sedangkan jumlah orangutan yang ada di program reintruduksi orangutan kalimantan tengah nyaru menteng sekitar individuuntuk melepasliarkan orangutan sebagaimana target srak sangat tidak mungkin menurutnya masalah utama yang dihadapi saat ini adalah masih banyak orangutan yang dikirim ke pusat rehabilitasi dengan kata lain hutan untuk kelangsungan hidup orangutan sudah rusak dan makin sempit sementara lahan yang dimiliki bos di hutan kehje sewen seluas hektar di kalimantan timur sekitar ribu hektarnya belum layaktidak mudah mencari area hutan yang cocok untuk pelepasliaran kriterianya lokasi hutan tidak lebih dari meter dari permukaan tanah sudah ada pohon pakan orangutan liarnya sedikit yaitu persen individu letaknya jauh dari permukiman penduduk serta dekat sumber air sungai atau danaujamartin berharap pihaknya mendapatkan ribu hektare area hutan di kalimantan timur namun regulasi yang menyaratkan pihak yayasan harus membeli hak pengusahaan hutan hph agar bisa mengelola merupakan kendala besar butuh dana besar pastinya dan waktu lama untuk penggalangan dana ujarnya ketika dihubungi kembali senin jamartin juga menyoroti peraturan menteri pertanian nomor tahun tentang pedoman perkebunan kelapa sawit ia mengapresiasi regulasi tersebut yang mengharuskan perusahaan kelapa sawit menyisihkan sedikit areanya untuk kawasan konservasi kami berharap areal konservasi itu akan menjadi sekolah lanjutan orangutan kalau dapat dua area konservasi setiap bulan kita bisa lepaskan individu maksimal orangutan bisa dilepasliarkan ini akan menjadi keberhasilan apalagi sampai kami tutup pusat rehabilitasi dengan artian tidak ada lagi orangutan yang tersesat dan cidera ungkapnyasaat ini dari orangutan yang tinggal di samboja lestari sekitar individu bisa dilepasliarkan sedangkan individu tidak mungkin karena cacat seperti tangannya buntung matanya buta dan cideradata terakhir total orangutan yang sudah dilepasliarkan oleh yayasan bos hingga penghujung sebanyak individu itu jumlah orangutan yang telah dirilis ungkap paulina laurensia ela spesialis komunikasi bosf senin direktur program yayasan inisiasi alam rehabilitasi indonesia yiari ketapang kalimantan barat karmele llano sanchez pun meyakini target pemerintah melepasliarkan seluruh orangutan dari pusat rehabilitasi tidak akan tercapai di alasannya sederhana kondisi terkini jumlah orangutan di pusat dan konservasi orangutan iar di ketapang pada pengujung justru mengalami peningkatan signifikan pada bulanbulan terakhir sejak september mengalami peningkatan tiga kali lipat dari tahuntahun sebelumnya jelasnya melalui surat elektronik yang dikirim dari sarawak malaysia timur kepada di pontianak senin karmele menjelaskan peningkatan jumlah orangutan yang diselamatkan dipicu oleh kebakaran hutan yang menjadi rumah bagi satwa dilindungi itu pada jumlah orangutan yang telah diselamatkan mencapai individu sedangkan jumlah orangutan yang diselamatkan dari lokasi kebakaran sekitar individusaat ini kata karmele jumlah orangutan di lokasi rehabilitasi yiari ketapang mencapai individu sebagian orangutan dewasa dan sudah lama dipelihara warga kemungkinan untuk dilepasliarkan sangat sulit ada juga orangutan liar yang telah di dari kebakaran sebanyak empat individu ini akan dilepasliarkan setelah kondisi mereka pulih ucapnyadengan demikian yiari ketapang sudah melepasliarkan individu orangutan sebagian di antaranya sudah dirawat sementara lalu dilepasliarkan lagi ke alam namun ada juga tiga individu orangutan hasil rehabilitasi yang dilepasliarkanlebih jauh karmele menjelaskan lokasi pelepasliaran orangutan di kalbar adalah hutan lindung gunung tarak dan taman nasional gunung palung tngp kedua lokasi ini digunakan untuk translokasi dan orangutan liar yang telah di dari sekitar lansekap tngpke depan kami akan melepasliarkan di taman nasional bukit baka bukit raya sebab di ketapang tidak ada lagi lokasi yang cocok untuk lokasi pelepasliaran orangutan apalagi tngp juga terdampak kebakaran hutan jadi rencana untuk melepasliarkan seluruh orangutan di pusat rehabilitasi sebagaimana termaktub dalam strategi dan rencana aksi konservasi srak orangutan tidak mungkin terealisasi kata karmele peneliti dari forum orangutan indonesia forina yang juga tim penyusun srak menuturkan srak yang disusun saat itu bersama direktorat jenderal perlindungan hutan dan konservasi alam departemen kehutanan merupakan target pencapaian yang harus dibuat saat itu sekitar an individu orangutan berada di pusat rehabilitasi masalah yang dihadapi kala itu adalah area pelepasliarannya yang tidak ada dalam hal ini komitmen pemerintah yang kita tagih dimana kawasan yang tepat untuk pelepasliaran orangutan tersebut ujarnyasetelah srak ini dibuat dalam perjalanannya pemerintah mengeluarkan kebijakan restorasi ekosistem bosf memiliki kawasan restorasi ini yang memang spesial untuk pelepasliaran melalui restorasi kita berharap dapat dukungan karena memang membantu pemerintah demi capaian pelepasliaran di kenyataannya restorasi ini harus bayar pajak dan perlakuannya sama sebagaimana pengusaha sementara dari pemerintah sendiri kebijakan alternatif kawasan untuk pelepasliaran tidak adahal lainnya menurut suci adalah masalah penegakan hukum kita tidak akan bisa menyelesaikan target rencana strategi ini bila tidak ada penegakan hukum yang signifikan pengalaman saya selama tahun meneliti orangutan di leuser tidak pernah ada perdagangan bayi maupun orangutan dewasa terlebih yang disekarang perdagangan marak ini yang membuat kondisinya seperti tidak ada kemajuan kita harus lihat mana saja pusat rehabilitasi yang harus dibantu dan kebijakan apa yang harus dilakukan agar target tercapai komitmen semua pihak harus adaterkait target pelepasliaran yang tidak bisa dilakukan di ini suci berpendapat revisi srak memang harus ada menurutnya evaluasi sudah pasti dilakukan yang dilihat dari kegiatan apa yang sudah berjalan dan mana yang belum sama sekali yang jelas target utamanya adalah pelepasliaran keberhasilan itu adalah bila semua orangutan yang ada di pusat rehabilitasi dilepasliarkan dan pusat rehabilitasi tidak kedatangan orangutan lagi untuk itu penegakan hukum harus dijalankan dan kesadaran masyarakat ditingkatkanj sugardjito peneliti senior orangutan di universitas nasional menuturkan awal akan ada evaluasi terhadap srak segala hambatan dan persoalan yang dihadapi akan dibahas menurutnya hal terpenting yang harus dikritisi adalah habitat orangutan itu sendiri kesulitan pelepasliaran saat ini adalah ketersediaan habitat yang makin menyempit ini harus dicarikan solusi apakah ada kerja sama dengan swasta yang memiliki konsesi atau rehabilitasi habitatterkait peluang pelepasliaran orangutan di pusat rehabilitasi yang jumlahnya ratusan sugardjito menyatakan semua itu ada prosesnya yang sudah siap sebenarnya banyak hanya lagilagi terhambat tempat itu sendiri tempat ini berkaitan dengan ketersediaan pakan dan keamanan juga yang jelas proses rehabilitasi orangutan terus berjalanke depan perlindungan dan pengawasan harus kita tingkatkan agar orangutan dapat hidup nyaman di alam liar di segala sektor indonesia paling lemah dalam hal pengawasan untuk itu hutan harus kita jaga biarkan hutan tumbuh dan berkembang secara alami sementara manusia membantunya melalui manajemen dengan begitu kehidupan orangutan terjaga tanpa mengesampingkan penegakan hukum bagi pelaku kejahatan paparnyatak jauh berbeda direktur orangutan information centre oic panut hadisiswoyo berpendapat srak orangutan baru mencapai target bila semua orangutan yang ada di pusat rehabilitasi sudah dilepaskan dan tidak ada lagi orangutan yang diantar ke pusat rehabilitasi perburuan pemeliharaan dan perdagangan orangutan harus dihentikan begitu juga dengan pembukaan hutan untuk perkebunan ungkapnya rabu panut menilai secara umum rehabilitasi orangutan di pusatpusat karantina yang terdapat di sumatera sudah berjalan baik namun untuk melepaskan orangutan yang telah direhabilitasi ini masih terkendala dengan ketersediaan habitat yang sesuai ditambah lagi orangutan rehabilitasi tidak bisa dilepaskan begitu saja di hutan yang masih ada orangutan alami srak orangutan akan dievaluasi kita berharap target yang belum tercapai dapat diteruskan dalam srak orangutan terhadap srak orangutan indonesia secara umum pemerintah menilai target tersebut telah dilaksanakan meskipun terdapat kendala seperti di kalimantan sekitar individu orangutan belum bisa dilepasliarkan ke habitatnyabambang dahono adji direktur konservasi keanekaragaman hayati klhk senin mengatakan masalah yang terjadi di kalimantan sehingga orangutan tidak bisa dirilis adalah terkait kesesuaian lahan sebagai habitatanya serta adanya budaya masyarakat di beberapa daerah yang masih memakan orangutansementara di sumatera wilayah konservasi atau hutan lindung masih tersedia sehingga orangutan yang telah direhabilitasi dapat dilepaskan tanpa terkendala karenanya di sumatera semua target yang telah ditetapkan tercapai dan sebagian besar orangutan telah dikembalikan ke habitatnya jelasnyamengenai orangutan yang cacat atau mungkin tidak bisa dilepasliarkan bambang menambahkan untuk masalah tersebut pemerintah telah mengambil kebijakan dengan membuka kebun binatang alami orangutan yang cacat dan tidak bisa disembuhkan serta orangutan yang terlalu jinak akan ditampung di tempat tersebut nanti di kebun binatang alami orangutan akan dikembangbiakkan sehingga meski induknya tidak bisa dilepasliarkan namun anak yang dilahirkan dapat dilepaskan ke hutan alami kita akan terus mengupayakan karena kegiatan ini merupakan yang pertama dilakukan di asiahingga saat ini orangutan yang belum bisa dilepasliarkan masih ditempatkan di pusat rehabilitasi termasuk tahun srak orangutan akan dievaluasi masalah yang timbul di kalimantan akan dicarikan solusi diharapkan semua orangutan yang ada di pusat rehabilitasi akan dikembalikan ke habitatnya akan dicarikan hutan konservasi yang sesuai sebagai rumahnya yang aman dan nyaman ungkap bambangterkait wilayah pelepasliaran dirjen konservasi sumber daya alam dan ekosistem ksdae kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tachrir fathoni pun menyadari kesulitan areal pelepasliaran orangutan yang berada di kalimantan timur kalimantan tengah dan sumateramenurutnya tak semua orangutan bisa dilepasliarkan lantaran butuh areal yang terkonsentrasi ia berjanji pihaknya akan bekerja sama dengan gubernur dalam rencana mengubah hutan lindung menjadi kawasan margasatwa agar bisa menjadi tempat pelepasliaran selain itu pihaknya juga akan bernegosiasi dengan perusahaan kelapa sawit untuk menjadikan lahan konservasi sebagai ekosistem esensialsinergitas yang penting pemerintah tidak bisa sendirian melestarikan satwa langka indonesia kerja sama antara pemerintah ngo dan pengusaha harus dilakukan paparnya desember saat pelepasliaran empat orangutan di samboja lestari kalimantan timur

Antara Ekowisata Tangkahan dan Bukit Lawang. Bukit Lawang dan Tangkahan. Dua tempat di Langkat, Sumatera Utara, ini sebenarnya menawarkan konsep wisata konservasi dan alam (ekowisata). Bagaimana kondisi di lapangan?Di ekowisata Tangkahan, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), merangkul masyarakat lokal aktif mengelola dan menjaga kawasan tetap baik. Hingga menjadi daya tarik wisatawan, kebanyakan asing terutama Eropa.Pengunjung bisa melihat kehidupan alam nan unik , dengan berbagai satwa liar. Wisatawan juga diajak patroli partisipatif dengan tim patroli ekowisata Tangkahan. Menaiki gajah Sumatera, wisatawan bisa masuk ke kawasan.Tim patroli ekowisata Tangkahan, sebagian besar eks , direkrut BBTNGL menjaga kawasan, dengan mengelola ekowisata Tangkahan. Mereka tak lagi menjadi perambah, malah menjagaMereka mengelola ekowisata Tangkahan dan memberikan pendidikan konservasi pada pengunjung. Kearifan masyarakat menjaga kawasan, juga membuat Tangkahan menjadi salah satu ekowisata yang banyak diminati peneliti dari luar negeri. Baik untuk mempelajari kehidupan masyarakat lokal maupun penelitian kehidupan habitat satwa.“Kami ingin menyampaikan, di Tangkahan, kami tidak menyajikan , tetapi menyajikan . Menjaga alam, bersahabat dengan alam, belajar konservasi, dan menikmati ekosistem tanpa harus merusak, memburu, atau membunuh makhluk hidup,” kata Rudi Kita Sembiring, Ketua Harian Lembaga Wisata Tangkahan, Selasa (22/12/15).Senada dikatakan Kuswandono, Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTNGL. Konsep mereka merangkul pembalak liar dengan melibatkan dalam pemanfaatan hutan tanpa merusak.Tangkahan, meski di luar kawasan tetapi sangat dekat dengan TNGL. Masyarakat lokal juga mendapatkan pendidikan konservasi alamagar bisa menjelaskan kepada wisatawan kala ke Tangkahan.Balai menempatkan tujuh gajah Sumatera yang dulu liar dari Aceh. Saat konflik di Aceh, gajah-gajah ini dikirimkan ke Tangkahan dan menjadi patroli hutan TNGL.Itu ekowisata Tangkahan. Bagaimana ekowisata Bukit Lawang? Kala saya kesana, kondisi berbeda dengan Tangkahan. Di Bukit Lawang, penyajian wisata terbesar sungai dan menyaksikan orangutan Sumatera di TNGL.Di luar kawasan, tampak bangunan-bangunan berdiri beberapa meter dari aliran sungai. Pada 10 Desember 2015, Bukit Lawang, terjadi banjir bandang cukup besar, menyebabkan puluhan rumah hancur. Puluhan penduduk mengungsi ke lokasi aman. Para wisatawan yang datang dan menginap juga khawatir. Beruntung, tak ada korban jiwa.Menurut Dodi Sumardi, Kepala Sub Bahagian (Kasubag) Perencanaan dan Kerjasama BBTNGL, mengatakan, jika bicara jujur, wisata Bukit Lawang, mempunyai dampak positif dari segi pengelolaan. Wisatawan rutin datang. Namun, konsep ekowisata masih perlu pembenahan.Dodi mengatakan, pada dasarnya ekowisata Bukit Lawang, perlu pembenahan, terutama luar kawasan hingga terjadi sinkronisasi antara ekowisata di TNGL, dengan luar kawasan masih .Tawaran wisata luar kawasan, katanya, jauh atau lari dari budaya lokal, malam hari ribut dengan musik serta kehidupan malam. Penataan bangunan banyak melanggar kaedah-kaedah lingkungan hidup dan pariwisata alam.“Inilah masalah dan kendala koordinasi dengan pihak terkait. Regulasi pengelolaan pariwisata luar kawasan di tangan pemerintah daerah, Pemerintah Langkat. BBTNGL ingin mengajak membuat regulasi sejalan dengan pengembangan ekowisata Bukit Lawang, ” kata Dodi.Ekowisata, katanya, meskipun mungkin pengunjung lebih sedikit tetapi bisa memberikan nilai pendidikan lebih besar masyarakat atau wisatawan. Jadi, pembenahan konsep ekowisata ini bukan wacana, tetapi harus dimulai dari sekarang.Dia menyadari, mengubah pola ini bukan pekerjaan mudah tetapi harus segera dilakukan agar tak berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan Bukit Lawang, yang selama ini menjual wisata sungai, dan melihat orangutan Sumatera di TNGL. Jika nilai-nilai konservasi tak ditanamkan, katanya, akan terjadi kerusakan alam.“BBTNGL ingin mengajak pemerintah daerah memegang aturan main wisata di luar kawasan. Membuat regulasi dan penataan kembali pariwisata Bukit Lawang, demi masa depan pariwisata dan TNGL.”Penginapan dan sarana lain harus ditata kembali. “Kalau yang sekarang cukup merusak tatanan kehidupan dan merusak lingkungan. Lihat saja bagaimana bisa bangunan berdiri di bibir sungai. Ini merusak. Pemerintah daerah yang mengelola harus membuat regulasi baru soal konsep ekowisata disini.”

[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan konservasi lingkungan

antara ekowisata tangkahan dan bukit lawang bukit lawang dan tangkahan dua tempat di langkat sumatera utara ini sebenarnya menawarkan konsep wisata konservasi dan alam ekowisata bagaimana kondisi di lapangandi ekowisata tangkahan balai besar taman nasional gunung leuser bbtngl merangkul masyarakat lokal aktif mengelola dan menjaga kawasan tetap baik hingga menjadi daya tarik wisatawan kebanyakan asing terutama eropapengunjung bisa melihat kehidupan alam nan unik dengan berbagai satwa liar wisatawan juga diajak patroli partisipatif dengan tim patroli ekowisata tangkahan menaiki gajah sumatera wisatawan bisa masuk ke kawasantim patroli ekowisata tangkahan sebagian besar eks direkrut bbtngl menjaga kawasan dengan mengelola ekowisata tangkahan mereka tak lagi menjadi perambah malah menjagamereka mengelola ekowisata tangkahan dan memberikan pendidikan konservasi pada pengunjung kearifan masyarakat menjaga kawasan juga membuat tangkahan menjadi salah satu ekowisata yang banyak diminati peneliti dari luar negeri baik untuk mempelajari kehidupan masyarakat lokal maupun penelitian kehidupan habitat satwakami ingin menyampaikan di tangkahan kami tidak menyajikan tetapi menyajikan menjaga alam bersahabat dengan alam belajar konservasi dan menikmati ekosistem tanpa harus merusak memburu atau membunuh makhluk hidup kata rudi kita sembiring ketua harian lembaga wisata tangkahan selasa senada dikatakan kuswandono kepala bidang teknis konservasi bbtngl konsep mereka merangkul pembalak liar dengan melibatkan dalam pemanfaatan hutan tanpa merusaktangkahan meski di luar kawasan tetapi sangat dekat dengan tngl masyarakat lokal juga mendapatkan pendidikan konservasi alamagar bisa menjelaskan kepada wisatawan kala ke tangkahanbalai menempatkan tujuh gajah sumatera yang dulu liar dari aceh saat konflik di aceh gajahgajah ini dikirimkan ke tangkahan dan menjadi patroli hutan tnglitu ekowisata tangkahan bagaimana ekowisata bukit lawang kala saya kesana kondisi berbeda dengan tangkahan di bukit lawang penyajian wisata terbesar sungai dan menyaksikan orangutan sumatera di tngldi luar kawasan tampak bangunanbangunan berdiri beberapa meter dari aliran sungai pada desember bukit lawang terjadi banjir bandang cukup besar menyebabkan puluhan rumah hancur puluhan penduduk mengungsi ke lokasi aman para wisatawan yang datang dan menginap juga khawatir beruntung tak ada korban jiwamenurut dodi sumardi kepala sub bahagian kasubag perencanaan dan kerjasama bbtngl mengatakan jika bicara jujur wisata bukit lawang mempunyai dampak positif dari segi pengelolaan wisatawan rutin datang namun konsep ekowisata masih perlu pembenahandodi mengatakan pada dasarnya ekowisata bukit lawang perlu pembenahan terutama luar kawasan hingga terjadi sinkronisasi antara ekowisata di tngl dengan luar kawasan masih tawaran wisata luar kawasan katanya jauh atau lari dari budaya lokal malam hari ribut dengan musik serta kehidupan malam penataan bangunan banyak melanggar kaedahkaedah lingkungan hidup dan pariwisata alaminilah masalah dan kendala koordinasi dengan pihak terkait regulasi pengelolaan pariwisata luar kawasan di tangan pemerintah daerah pemerintah langkat bbtngl ingin mengajak membuat regulasi sejalan dengan pengembangan ekowisata bukit lawang kata dodiekowisata katanya meskipun mungkin pengunjung lebih sedikit tetapi bisa memberikan nilai pendidikan lebih besar masyarakat atau wisatawan jadi pembenahan konsep ekowisata ini bukan wacana tetapi harus dimulai dari sekarangdia menyadari mengubah pola ini bukan pekerjaan mudah tetapi harus segera dilakukan agar tak berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan bukit lawang yang selama ini menjual wisata sungai dan melihat orangutan sumatera di tngl jika nilainilai konservasi tak ditanamkan katanya akan terjadi kerusakan alambbtngl ingin mengajak pemerintah daerah memegang aturan main wisata di luar kawasan membuat regulasi dan penataan kembali pariwisata bukit lawang demi masa depan pariwisata dan tnglpenginapan dan sarana lain harus ditata kembali kalau yang sekarang cukup merusak tatanan kehidupan dan merusak lingkungan lihat saja bagaimana bisa bangunan berdiri di bibir sungai ini merusak pemerintah daerah yang mengelola harus membuat regulasi baru soal konsep ekowisata disini

Catatan 2015 : Tata Kelola Alam Masih Perlu Banyak Pembenahan. Tahun 2015, segera berlalu. Sepanjang tahun ini, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Walhi Jawa Barat, menilai masih banyak catatan hitam pengelolaan alam dan lingkungan hidup di negeri ini. Dari Sumatera Utara, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser juga memaparkan berbagai kasus, terutama soal perburuan dan perdagangan satwa yang terus marak. Salah satu penyebab, karena aturan hukum lemah hingga UU harus direvisi.Catatan kritis ICEL menyoroti beberapa aspek, seperti sektor kehutanan dan lahan, sampai pencemaran. Citra Hartati, Divisi Hutan dan Lahan ICEL mengatakan, tata kelola hutan dan lahan tak kunjung membaik. Hasil penelitian Indeks Kelola Hutan dan Lahan Daerah (IKHL) oleh ICEL dan Seknas Fitra 2015 di 16 Kabupaten, antara lain Kubu Raya, Malinau, Kutai Kartanegara, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Muara Enim, Ketapang, OKI, Paser, Sintang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Bulungan, Musi Rawas, Berau dan Melawi.Dalam penelitian itu, data merupakan penilaian kinerja pemda dalam tata kelola lahan 2012-2013. Pada 2015, mereka memotret kinerja pemda 2014 guna melihat peningkatan atau penurunan angka indeks.Hasil penelitian menunjukkan, kinerja buruk pengelolaan hutan dan lahan terlihat dari perbandingan rata-rata indeks IKHL 2012, skor hanya 18,7 (kategori buruk) dan indeks IKHL 2014 22,7 (buruk).“Pada pengukuran indeks 2012, hanya satu kabupaten kategori baik dan satu kabupaten sedang. Pada pengukuran indeks 2014, tidak satupun daerah studi masuk kategori baik.”Kondisi ini menunjukkan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi pengelolaan hutan dan lahan daerah lemah.ICEL juga menyoroti program 12,7 juta hektar rakyat. Semula alokasi lahan untuk hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan adat, hutan rakyat, dan kemitraan. Kebijakan itu malah tercantum RPJMN 2014-2019 tetapi terbentur regulasi.Citra menyarankan , KLHK menggabungkan tiga peraturan tentang hutan desa, HKm, dan HTR. Revisi kedua regulasi ini sebenarnya sejak Juli 2015. Namun proses pengesahannya mengalami kendala. Selain itu juga tidak dilakukan secara komprehensif.“Beberapa materi seperti seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), perizinan,pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus, dan lain-lain belum diakomodir,” katanya.Hal lain disoroti Citra adalah soal penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). Komitmen pemerintah, katanya, dalam menerapkan sistem itu masih setengah hati.Di tengah penolakan sebagian pelaku industri mebel, Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag 89 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Permendag ini menghapus ketentuan kewajiban Deklarasi Ekspor bagi industri perabotan kayu (furnitur). Sebelumnya disebutkan Deklarasi Ekspor berlaku hingga Desember 2015.“Regulasi ini membuat kemunduran. Karena tidak mewajibkan dokumen verifikasi V-Legal atau setidaknya Deklarasi Ekspor bagi industri ini. Kebijakan ini rentan dimanfaatkan mafia kayu.”Seharusnya, pemerintah memperkuat landasan yuridis bagi peredaran kayu legal, bukan sebaliknya. Kedaaan ini menunjukkan komitmen pemerintah lemah dalam mencegah pemberantasan kayu ilegal.Regulasi lain yang dianggap lemah, adalah UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE). UU ini sedang pembahasan untuk revisi.“Pemerintah perlu memberi dasar hukum solutif bagi pengentasan masalah terkait konservasi keragaman hayati.” Terkait juga, katanya, ancaman keragaman hayati dalam tiga tingkatan yakni, genetik, spesies dan ekosistem. Pengaturan mengenai genetik, katanya, wajib masuk dalam perubahan, karena banyak sumber daya genetik Indonesia dibajak asing. Pembaharuan pengaturan mengenai ekosistem penting, mengingat UU ini belum memberikan solusi bagi peran dan keberadaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Padahal, fakta menunjukan konflik antara masyarakat dengan pemerintah karena penetapan kawasan konservasi.Ada juga soal pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang masih banyak menemui kendala. Hingga Desember 2013, ada 120 KPH model dengan luas 16.439.718 hektar, terdiri dari 80 KPH produksi luas 12.888.863 hektar (78.4%) dan 40 KPH lindung luas 3.550.855 hektar (21.6%).“Walaupun didukung berbagai peraturan nasional termasuk kebijakan terakhir soal kehutanan dari pusat ternyata KPH belum optimal.”Dia mencatat, berbagai kesenjangan aturan operasional KPH, menyebabkan tugas dan fungsi tak jalan baik. Hampir semua tugas dan fungsi dilaksanakan Kepala KPH hingga beban kerja penuh. Jadi, perlu dipikirkan mutasi dan promosi kepala KPH hingga bisa menjalankan tugas dengan jangka waktu wajar. Soal penataan kelembagan, terkendala pembagian kewenangan pemerintahan pusat dan daerah belum tuntas. Kepastian kelembagaan KPH, katanya, sangat tergantung penuntasan agenda pemerintahan daerah.Lalu, hal paling mendapat sorotan tajam banyak pihak soal kebakaran hutan dan lahan. Dalam pemerintahan Jokowi-JK, persoalan ini belum mampu diatasi baik.Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana,dampak ekonomi dari kebakaran hutan dan lahan 2015 di beberapa provinsi melebihi Rp20 triliun. Bencana ini menelan korban jiwa. Dari sisi lingkungan hidup, kebakaran menghancurkan ekosistem hutan dan lahan 2 juta hektar lebih.Data LAPAN menyebutkan, Januari-September 2915, ada 16.334 titik api. Data NASA FIRM 24.086 titik api di lima provinsi. Merujuk data Walhi, Kalteng terdapat 5.672 titik api, Kalbar 2.495, Riau 1.005, Sumsel 4.416, dan Jambi 2.842. Data KLHK dari Satelit NOAA 1-24 September 2015, sebaran hotspot pada kawasan hutan 43% hutan produksi, 43% penggunaan lain, 7% hutan lindung dan 7% hutan konservasi.Pada September, Menteri Siti Nurbaya merilis 413 entitas perusahaan terindikasi kebakaran hutan dan lahan.Kepolisian RI 20 Oktober merilis 263 perusahaan.Terdapat 50 perusahaan sedang penyelidikan hingga tahap kejaksaan.“Sayangnya, seperti tahun-tahun sebelumnya, setelah kebakaran hilang karena turun hujan, upaya-upaya penegakan hukum maupun pemulihan sayup-sayup menghilang. Ini diperparah keengganan penegak hukum merilis jelas pelaku kejahatan.” Dia mengatakan, penegakan hukum terancam karena proses transparan dan akuntabel lemah.Margaretha Quina, Divisi Pencemaran ICEL memberikan beberapa catatan. Dia menyoroti soal data pemantauan kualitas air dan udara masih minim. Transparansi penegakan hukum di KLHK juga lemah. Seharusnya, transparansi dimulai dengan mempublikasikan nama dan alamat perusahaan kena sanksi administrasi dan surat keputusan pengenaan sanksi.Contoh penindakan pelanggaran standar batas aman timbal cat mencapai 78%. KLHK, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian menunggak kewajibkan pelaku usaha memberi informasi komposisi dan dampak sampingan cat bertimbal maupun produk-produk berbahan kimia berbahaya kepada konsumen. Setidaknya dalam label, dan menindak pelanggar.Dalam hal pencemaran udara, tahun 2015 diperparah dengan kebakaran lahan. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Pekanbaru, Palembang, Palangkaraya, dan beberapa kota lain sampai batas berbahaya.Sayangnya, PP Pengendalian Pencemaran Udara justru tidak bergigi dalam melengkapi aspek pencemaran udara kebakaran. Bahkan dalam level normatif, ketentuan pembebanan biaya penanggulangan dan pemulihan, serta kewajiban ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan, tak jalan.Belum lagi berbagai pencemaran lain, seperti tambang batu bara, PLTU dan lain-lain.Sementara itu, catatan dari Walhi Jabar juga menunjukkan hal serupa. Selama 2015, belum ada kemajuan signifikan dari pemerintahan daerah baik provinsi maupun di kabupaten’kota dalam pemulihan lingkungan hidup. Bahkan kasus-kasus ruang dan lingkungan hidup terus bermunculan.Berdasarkan laporan pengaduan ke Walhi Jabar, kasus tata ruang dan lingkungan hidup 49 kasus dari 27 kabupaten/kota.“Kasus-kasus warga berupa pertambangan, pencemaran air dan tanah, alih fungsi lahan, pembangunan properti, pembangunan pabrik semen, pembangunan PLTU, pelabuhan, waduk, jalan tol dan lain-lain,” kata Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Dadan Ramdan.Kerusakan dan berkurangnya daerah tangkapan air di DAS utama Jabar, seperti Citarum, Ciliwung, Cimanuk, dan Cisanggarung, Citanduy, Cimandiri mencapai 279.000 hektar. “Ini karena alih fungsi lahan tak dikendalikan. Ini berdampak makin meningkat sedimentasi sungai,” katanya.Selama 2015, luasan lahan non hutan beralih fungsi pada 27 kabupaten kota se-Jabar mencapai 29.940 hektar. “Dari fakta lapangan, lahan-lahan hijau, resapan dan sawah produktif menjadi lahan pertambangan, pemukiman, pembangunan sarana properti komersil, industri, bendungan, jalan tol juga pelabuhan.”Sedangkan alihfungsi kawasan hutan tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya didominasi pertambangan, pembanguna waduk, jalan tol, dan jalan. Luasan hutan beralihfungsi hingga 2015 mencapai 28.900 hektar. Sedangkan pertambangan non hutan mencapai 340.000 hektar, dan hutan rusak akibat kebakaran 1.240 hektar.“Tidak ada satu kabupaten/kota terbebas banjir. Selama 2015, catatan kami, banjir, longsor dan angin puting beling 528 kejadian,”katanya.Banjir 110 kejadian, longsor 281 dan angin puting beliung 137. Korban banjir, longsor dan angin puting beliung 2015 ada 110 orang dengan kerugian Rp50 miliar. Luasan banjir di Jabar 200.600 hektar, merendam pemukiman dan sarana 95.000 bangunan, pengungsi 9.500 jiwa. Angin puting beliung merusak 850 rumah. Longsor merusak hampir 1.210 rumah dengan pengungsi 750 keluarga.Kekeringan dialami seluruh kabupaten/kota di Jabar dengan luasan kekeringan 671.200 hektar (18%) dari wilayah Jabar.“Akibat kekeringan warga kesulitan mendapatkan air bersih karena situ dan mata-mata air mengering,” kata Dadan.Lalu, penggunaan bahan bakar batubara juga terus meningkat seiring pembangunan industri tekstil dan manufaktur, PLTU dan pembangun pabrik semen. Diperkirakan 2015, penggunaan batubara mencapai 2,69 juta ton dengan limbah B3 269.000 ton per tahun. Operasi PLTU batubara di Indramayu menewaskan 10 karyawan dan lima orang dirawat di rumah sakit karena mesin PLTU meledak.Hingga 2015, katanya, diperkirakan luasan lahan, sungai dan sawah terkena dampak pencemaran limbah pabrik 105.000 hektar. Pencemaran air dan tanah paling parah di sentra-sentra industri polutif seperti di Kawasan Cekungan Bandung, Subang, Karawang, Bekasi, Majalengka, Purwakarta, Cianjur, Bogor dan Sukabumi. “Bukan hanya kerusakan ekologis, tapi pencemaran menyebabkan kesehatan warga menurun karena sumber air dan udara sudah teracuni zat polutif.”Dadan mengatakan, pencemaran udara juga makin bertambah sejalan dengan penggunaan kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahun. Terutama di kota-kota di Jabar, seperti di Cekungan Bandung, Kota Bogor, Bekasi, Depok, Sukabumi, Cirebon, Tasikmalaya.Begitu juga sampah domestik 2015 mencapai 28.360 ton per hari atau 10,3 juta ton. “Sampah-sampah bisa kita temukan di pedesaan maupun perkotaan.” Secara akumulatif, kerugian ekologis karena kerusakan dan bencana di Jabar 2015 diperkirakan Rp19 triliun, tahun sebelumnya Rp16,9 triliun.Belum lagi masalah sengketa lingkungan hidup berujung kriminalisasi warga.Salah satu kasus, penolakan warga terhadap pertambangan galian C di hutan Perhutani di Gunung Kandaga Antajaya, Kabupaten Bogor, berujung penahanan Muhammad Miki. Enam warga lain harus berurusan dengan polisi dan menjadi target operasi kepolisian.Banyak warga juga mengalami intimidasi dan ancaman seperti kasus pembangunan pabrik Semen Jawa di Sukabumi, PLTU di Cirebon dan Indramayu, dan penolakan warga atas pembangunan pelabuhan pengumpan regional di Pelabuhan Ratu. Juga warga mempermasalahkan pencemaran di Rancekek, pertambangan liar di Gunung Galunggung, Gunung Guntur dan lain-lain.Sementara itu, dari Sumatera Utara menyoroti soal kasus perburuan satwa dilindungi, masih terus terjadi sepanjang 2015. Ada yang beruntung diburu masih hidup, juga yang mati dibunuh kemudian dijual.Aparat penegak hukum dibantu organisaasi sipil seperti Wildlife Crime Unit (WCU), membongkar tiga ton trenggiling mati dan dikuliti dan 93 masih hidup lalu dilepasliarkan di Hutan Sibolangit, Langkat.Sayangnya, di Pengadilan Negeri Medan, majelis hakim hanya menghukum Soemiarto Budiman, dengan penjara selama satu tahun lima bulan, denda Rp50 juta. Padahal hukum maksimal dalam UU KSDAE ancaman penjara lima tahun, denda Rp100 juta.Kasus lain pembongkaran perdagangan paruh burung rangkong oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Minggu (14/6/15). Dua pelaku ditangkap saat akan menjual 12 paruh burung kepada petugas yang menyamar. Ada juga pengungkapan perdagangan kulit harimau oleh BBTNGL di sejumlah lokasi. Harimau dikuliti itu didapat dari TNGL.BBKSDA Sumut, bersama tim Sumatran Orangutan Conservation Program (SOCP), juga berhasil memulangkan sepasang anak orangutan Sumatera yang diseludupkan ke Malaysia, Selasa (20/10/15).Kasus perdagangan anak orangutan Sumatera dengan pelaku Vast Haris Nugroho. Pengadilan menjatuhkan vonis dua tahun penjara, Rp10 juta.Andi Basrul, Kepala BBTNGL, mengatakan, perburuan satwa di Sumut masih tinggi, karena hukuman dalam UU KSDAE dinilai lemah.Dalam salah satu Pasal disebutkan, untuk satwa penahanan hanya bisa oleh penyidik Polri, PPNS BBTNGL, hanya menyelidiki, menangkap, dan pemberkasan. Untuk penahanan, tidak diatur sama sekali. Jadi, itu dianggap sangat melemahkan penyidik PPNS mempercepat pemberkasan. Padahal, katanya, tak sedikit ruang tahanan di kepolisian lebih kapasitas, hingga pelaku terpaksa ditangguhkan. “Ini bisa dimanfaatkan untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, bahkan bisa mengulangi perbuatan kembali.”Berbeda dengan kasus BBTNGL bisa menahan pelaku. “Khusus kasus perburuan, penjualan, dan pembunuhan binatang, pelaku tidak bisa kita tahan. Jadi itu sebabnya harus revisi UU itu, agar pelaku perburuan binatang bisa dijerat hukuman maksimal dan ada penjeraan. Selama ini hukuman lemah. Sudahlah kita sidik, tidak ditahan, hukuman di pengadilan belum bikin jera,” kata Basrul.Selain memberikan hukuman maksimal dan izin PPNS menahan, hal lain tidak kalah penting, penindakan dan sosialisasi kepada masyarakat atau siapa saja, yang memelihara binatang dalam kandang sempit. “Ini menyalahi aturan dan melanggar hak makhluk hidup, seharusnya merdeka menjalani hidup di alam bebas.”Selama ini, katanya, tidak sedikit dalam patroli BBTNGL, menemukan orangutan, enggang, owa, dan berbagai jenis burung, dipelihara bebas di rumah maupun kandang sempit. “Dalam UU KSDAE diatur larangan tapi diabaikan.”Noviar Andayani, Country Director Wildlife Conservation Society-Indonesia, mengatakan, kunci utama penegakan hukum konsisten, adil dan transparan. Konsisten, dengan memegang teguh kebijakan atau peraturan yang dibuat. Khusus spesies dilindungi, parapihak mulai pemerintah, masyarakat dan masyarakat harus melindungi.Ancaman langsung berdampak buruk bagi satwa, katanya, antara lain, kehilangan habitat, perburuan, perdagangan, dan kematian satwa akibat konflik. “Bagi kami, spesies dilindungi wajib dilindungi. Jadi aturan harus berjalan dengan benar dan baik.”

[1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

catatan tata kelola alam masih perlu banyak pembenahan tahun segera berlalu sepanjang tahun ini indonesian center for environmental law icel dan walhi jawa barat menilai masih banyak catatan hitam pengelolaan alam dan lingkungan hidup di negeri ini dari sumatera utara balai besar taman nasional gunung leuser juga memaparkan berbagai kasus terutama soal perburuan dan perdagangan satwa yang terus marak salah satu penyebab karena aturan hukum lemah hingga uu harus direvisicatatan kritis icel menyoroti beberapa aspek seperti sektor kehutanan dan lahan sampai pencemaran citra hartati divisi hutan dan lahan icel mengatakan tata kelola hutan dan lahan tak kunjung membaik hasil penelitian indeks kelola hutan dan lahan daerah ikhl oleh icel dan seknas fitra di kabupaten antara lain kubu raya malinau kutai kartanegara kapuas hulu kayong utara muara enim ketapang oki paser sintang banyuasin musi banyuasin bulungan musi rawas berau dan melawidalam penelitian itu data merupakan penilaian kinerja pemda dalam tata kelola lahan pada mereka memotret kinerja pemda guna melihat peningkatan atau penurunan angka indekshasil penelitian menunjukkan kinerja buruk pengelolaan hutan dan lahan terlihat dari perbandingan ratarata indeks ikhl skor hanya kategori buruk dan indeks ikhl burukpada pengukuran indeks hanya satu kabupaten kategori baik dan satu kabupaten sedang pada pengukuran indeks tidak satupun daerah studi masuk kategori baikkondisi ini menunjukkan prinsip transparansi partisipasi akuntabilitas dan koordinasi pengelolaan hutan dan lahan daerah lemahicel juga menyoroti program juta hektar rakyat semula alokasi lahan untuk hutan kemasyarakatan hutan desa hutan adat hutan rakyat dan kemitraan kebijakan itu malah tercantum rpjmn tetapi terbentur regulasicitra menyarankan klhk menggabungkan tiga peraturan tentang hutan desa hkm dan htr revisi kedua regulasi ini sebenarnya sejak juli namun proses pengesahannya mengalami kendala selain itu juga tidak dilakukan secara komprehensifbeberapa materi seperti seperti kesatuan pengelolaan hutan kph perizinanpengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus dan lainlain belum diakomodir katanyahal lain disoroti citra adalah soal penerapan sistem verifikasi legalitas kayu svlk komitmen pemerintah katanya dalam menerapkan sistem itu masih setengah hatidi tengah penolakan sebagian pelaku industri mebel kementerian perdagangan menerbitkan permendag tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan permendag ini menghapus ketentuan kewajiban deklarasi ekspor bagi industri perabotan kayu furnitur sebelumnya disebutkan deklarasi ekspor berlaku hingga desember regulasi ini membuat kemunduran karena tidak mewajibkan dokumen verifikasi vlegal atau setidaknya deklarasi ekspor bagi industri ini kebijakan ini rentan dimanfaatkan mafia kayuseharusnya pemerintah memperkuat landasan yuridis bagi peredaran kayu legal bukan sebaliknya kedaaan ini menunjukkan komitmen pemerintah lemah dalam mencegah pemberantasan kayu ilegalregulasi lain yang dianggap lemah adalah uu konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ksdae uu ini sedang pembahasan untuk revisipemerintah perlu memberi dasar hukum solutif bagi pengentasan masalah terkait konservasi keragaman hayati terkait juga katanya ancaman keragaman hayati dalam tiga tingkatan yakni genetik spesies dan ekosistem pengaturan mengenai genetik katanya wajib masuk dalam perubahan karena banyak sumber daya genetik indonesia dibajak asing pembaharuan pengaturan mengenai ekosistem penting mengingat uu ini belum memberikan solusi bagi peran dan keberadaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi padahal fakta menunjukan konflik antara masyarakat dengan pemerintah karena penetapan kawasan konservasiada juga soal pembangunan kesatuan pengelolaan hutan kph yang masih banyak menemui kendala hingga desember ada kph model dengan luas hektar terdiri dari kph produksi luas hektar dan kph lindung luas hektar walaupun didukung berbagai peraturan nasional termasuk kebijakan terakhir soal kehutanan dari pusat ternyata kph belum optimaldia mencatat berbagai kesenjangan aturan operasional kph menyebabkan tugas dan fungsi tak jalan baik hampir semua tugas dan fungsi dilaksanakan kepala kph hingga beban kerja penuh jadi perlu dipikirkan mutasi dan promosi kepala kph hingga bisa menjalankan tugas dengan jangka waktu wajar soal penataan kelembagan terkendala pembagian kewenangan pemerintahan pusat dan daerah belum tuntas kepastian kelembagaan kph katanya sangat tergantung penuntasan agenda pemerintahan daerahlalu hal paling mendapat sorotan tajam banyak pihak soal kebakaran hutan dan lahan dalam pemerintahan jokowijk persoalan ini belum mampu diatasi baikdata badan nasional penanggulangan bencanadampak ekonomi dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi melebihi rp triliun bencana ini menelan korban jiwa dari sisi lingkungan hidup kebakaran menghancurkan ekosistem hutan dan lahan juta hektar lebihdata lapan menyebutkan januariseptember ada titik api data nasa firm titik api di lima provinsi merujuk data walhi kalteng terdapat titik api kalbar riau sumsel dan jambi data klhk dari satelit noaa september sebaran hotspot pada kawasan hutan hutan produksi penggunaan lain hutan lindung dan hutan konservasipada september menteri siti nurbaya merilis entitas perusahaan terindikasi kebakaran hutan dan lahankepolisian ri oktober merilis perusahaanterdapat perusahaan sedang penyelidikan hingga tahap kejaksaansayangnya seperti tahuntahun sebelumnya setelah kebakaran hilang karena turun hujan upayaupaya penegakan hukum maupun pemulihan sayupsayup menghilang ini diperparah keengganan penegak hukum merilis jelas pelaku kejahatan dia mengatakan penegakan hukum terancam karena proses transparan dan akuntabel lemahmargaretha quina divisi pencemaran icel memberikan beberapa catatan dia menyoroti soal data pemantauan kualitas air dan udara masih minim transparansi penegakan hukum di klhk juga lemah seharusnya transparansi dimulai dengan mempublikasikan nama dan alamat perusahaan kena sanksi administrasi dan surat keputusan pengenaan sanksicontoh penindakan pelanggaran standar batas aman timbal cat mencapai klhk kementerian perdagangan dan kementerian perindustrian menunggak kewajibkan pelaku usaha memberi informasi komposisi dan dampak sampingan cat bertimbal maupun produkproduk berbahan kimia berbahaya kepada konsumen setidaknya dalam label dan menindak pelanggardalam hal pencemaran udara tahun diperparah dengan kebakaran lahan indeks standar pencemar udara ispu di pekanbaru palembang palangkaraya dan beberapa kota lain sampai batas berbahayasayangnya pp pengendalian pencemaran udara justru tidak bergigi dalam melengkapi aspek pencemaran udara kebakaran bahkan dalam level normatif ketentuan pembebanan biaya penanggulangan dan pemulihan serta kewajiban ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan tak jalanbelum lagi berbagai pencemaran lain seperti tambang batu bara pltu dan lainlainsementara itu catatan dari walhi jabar juga menunjukkan hal serupa selama belum ada kemajuan signifikan dari pemerintahan daerah baik provinsi maupun di kabupatenkota dalam pemulihan lingkungan hidup bahkan kasuskasus ruang dan lingkungan hidup terus bermunculanberdasarkan laporan pengaduan ke walhi jabar kasus tata ruang dan lingkungan hidup kasus dari kabupatenkotakasuskasus warga berupa pertambangan pencemaran air dan tanah alih fungsi lahan pembangunan properti pembangunan pabrik semen pembangunan pltu pelabuhan waduk jalan tol dan lainlain kata direktur eksekutif walhi jabar dadan ramdankerusakan dan berkurangnya daerah tangkapan air di das utama jabar seperti citarum ciliwung cimanuk dan cisanggarung citanduy cimandiri mencapai hektar ini karena alih fungsi lahan tak dikendalikan ini berdampak makin meningkat sedimentasi sungai katanyaselama luasan lahan non hutan beralih fungsi pada kabupaten kota sejabar mencapai hektar dari fakta lapangan lahanlahan hijau resapan dan sawah produktif menjadi lahan pertambangan pemukiman pembangunan sarana properti komersil industri bendungan jalan tol juga pelabuhansedangkan alihfungsi kawasan hutan tidak berbeda dengan tahuntahun sebelumnya didominasi pertambangan pembanguna waduk jalan tol dan jalan luasan hutan beralihfungsi hingga mencapai hektar sedangkan pertambangan non hutan mencapai hektar dan hutan rusak akibat kebakaran hektartidak ada satu kabupatenkota terbebas banjir selama catatan kami banjir longsor dan angin puting beling kejadiankatanyabanjir kejadian longsor dan angin puting beliung korban banjir longsor dan angin puting beliung ada orang dengan kerugian rp miliar luasan banjir di jabar hektar merendam pemukiman dan sarana bangunan pengungsi jiwa angin puting beliung merusak rumah longsor merusak hampir rumah dengan pengungsi keluargakekeringan dialami seluruh kabupatenkota di jabar dengan luasan kekeringan hektar dari wilayah jabarakibat kekeringan warga kesulitan mendapatkan air bersih karena situ dan matamata air mengering kata dadanlalu penggunaan bahan bakar batubara juga terus meningkat seiring pembangunan industri tekstil dan manufaktur pltu dan pembangun pabrik semen diperkirakan penggunaan batubara mencapai juta ton dengan limbah b ton per tahun operasi pltu batubara di indramayu menewaskan karyawan dan lima orang dirawat di rumah sakit karena mesin pltu meledakhingga katanya diperkirakan luasan lahan sungai dan sawah terkena dampak pencemaran limbah pabrik hektar pencemaran air dan tanah paling parah di sentrasentra industri polutif seperti di kawasan cekungan bandung subang karawang bekasi majalengka purwakarta cianjur bogor dan sukabumi bukan hanya kerusakan ekologis tapi pencemaran menyebabkan kesehatan warga menurun karena sumber air dan udara sudah teracuni zat polutifdadan mengatakan pencemaran udara juga makin bertambah sejalan dengan penggunaan kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahun terutama di kotakota di jabar seperti di cekungan bandung kota bogor bekasi depok sukabumi cirebon tasikmalayabegitu juga sampah domestik mencapai ton per hari atau juta ton sampahsampah bisa kita temukan di pedesaan maupun perkotaan secara akumulatif kerugian ekologis karena kerusakan dan bencana di jabar diperkirakan rp triliun tahun sebelumnya rp triliunbelum lagi masalah sengketa lingkungan hidup berujung kriminalisasi wargasalah satu kasus penolakan warga terhadap pertambangan galian c di hutan perhutani di gunung kandaga antajaya kabupaten bogor berujung penahanan muhammad miki enam warga lain harus berurusan dengan polisi dan menjadi target operasi kepolisianbanyak warga juga mengalami intimidasi dan ancaman seperti kasus pembangunan pabrik semen jawa di sukabumi pltu di cirebon dan indramayu dan penolakan warga atas pembangunan pelabuhan pengumpan regional di pelabuhan ratu juga warga mempermasalahkan pencemaran di rancekek pertambangan liar di gunung galunggung gunung guntur dan lainlainsementara itu dari sumatera utara menyoroti soal kasus perburuan satwa dilindungi masih terus terjadi sepanjang ada yang beruntung diburu masih hidup juga yang mati dibunuh kemudian dijualaparat penegak hukum dibantu organisaasi sipil seperti wildlife crime unit wcu membongkar tiga ton trenggiling mati dan dikuliti dan masih hidup lalu dilepasliarkan di hutan sibolangit langkatsayangnya di pengadilan negeri medan majelis hakim hanya menghukum soemiarto budiman dengan penjara selama satu tahun lima bulan denda rp juta padahal hukum maksimal dalam uu ksdae ancaman penjara lima tahun denda rp jutakasus lain pembongkaran perdagangan paruh burung rangkong oleh balai besar taman nasional gunung leuser bbtngl minggu dua pelaku ditangkap saat akan menjual paruh burung kepada petugas yang menyamar ada juga pengungkapan perdagangan kulit harimau oleh bbtngl di sejumlah lokasi harimau dikuliti itu didapat dari tnglbbksda sumut bersama tim sumatran orangutan conservation program socp juga berhasil memulangkan sepasang anak orangutan sumatera yang diseludupkan ke malaysia selasa kasus perdagangan anak orangutan sumatera dengan pelaku vast haris nugroho pengadilan menjatuhkan vonis dua tahun penjara rp jutaandi basrul kepala bbtngl mengatakan perburuan satwa di sumut masih tinggi karena hukuman dalam uu ksdae dinilai lemahdalam salah satu pasal disebutkan untuk satwa penahanan hanya bisa oleh penyidik polri ppns bbtngl hanya menyelidiki menangkap dan pemberkasan untuk penahanan tidak diatur sama sekali jadi itu dianggap sangat melemahkan penyidik ppns mempercepat pemberkasan padahal katanya tak sedikit ruang tahanan di kepolisian lebih kapasitas hingga pelaku terpaksa ditangguhkan ini bisa dimanfaatkan untuk melarikan diri menghilangkan barang bukti bahkan bisa mengulangi perbuatan kembaliberbeda dengan kasus bbtngl bisa menahan pelaku khusus kasus perburuan penjualan dan pembunuhan binatang pelaku tidak bisa kita tahan jadi itu sebabnya harus revisi uu itu agar pelaku perburuan binatang bisa dijerat hukuman maksimal dan ada penjeraan selama ini hukuman lemah sudahlah kita sidik tidak ditahan hukuman di pengadilan belum bikin jera kata basrulselain memberikan hukuman maksimal dan izin ppns menahan hal lain tidak kalah penting penindakan dan sosialisasi kepada masyarakat atau siapa saja yang memelihara binatang dalam kandang sempit ini menyalahi aturan dan melanggar hak makhluk hidup seharusnya merdeka menjalani hidup di alam bebasselama ini katanya tidak sedikit dalam patroli bbtngl menemukan orangutan enggang owa dan berbagai jenis burung dipelihara bebas di rumah maupun kandang sempit dalam uu ksdae diatur larangan tapi diabaikannoviar andayani country director wildlife conservation societyindonesia mengatakan kunci utama penegakan hukum konsisten adil dan transparan konsisten dengan memegang teguh kebijakan atau peraturan yang dibuat khusus spesies dilindungi parapihak mulai pemerintah masyarakat dan masyarakat harus melindungiancaman langsung berdampak buruk bagi satwa katanya antara lain kehilangan habitat perburuan perdagangan dan kematian satwa akibat konflik bagi kami spesies dilindungi wajib dilindungi jadi aturan harus berjalan dengan benar dan baik

Hutan Aceh dan Persoalan yang Dihadapi. Gubernur Aceh Zaini Abdullah menjelaskan Aceh memiliki peran penting dalam pelestarian hutan karena hutannya yang relatif baik. “Dengan luas mencapai 3,5 juta hektar, Aceh memiliki peran penting dalam penyediaan jasa lingkungan khususnya penyerapan emisi karbon.”Zaini mengatakan, untuk mendukung program pelestarian hutan dan penyempurnaan tata kelola hutan, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2013. Juga, telah dibentuk tujuh kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang merupakan UPTD di Dinas Kehutanan guna mengelola pelestarian hutan di tingkat tapak.“Selain itu, bersama 29 negara di dunia, Aceh telah menandatangani Deklarasi Rio Branco 2014. Deklarasi tersebut merupakan komitmen Aceh untuk mencegah deforestasi (80 persen) hinga 2020,” ujarnya belum lama ini.Zaini menambahkan, dari tujuh KPH yang dibentuk, enam di antaranya berbasis daerah aliran sungai (DAS) sementara satu KPH yaitu Taman Hutan Raya Pucoet Meurah Intan berada di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie. “Dengan berbasis DAS, hutan Aceh akan dikelola dari hulu sungai sampai ke pinggir laut. Hal ini akan memudahkan Dinas Kehutanan melakukan intervensi sehingga tumbuhah yang tumbuh di sekitar DAS baik itu yang masuk dalam kawasan hutan atau tidak, tetap dijaga.”Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Aceh, Husaini Syamaun menuturkan, Dinas Kehutanan terus berupaya menyelesaikan tapal batas kawasan hutan. “Kami melakukan penertiban batas kawasan hutan dan mempercepat pengukuhan batas kawasan.”Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 103/MenLHK-II/2015, total batas kawasan hutan Aceh mencapai 8.697,80 Kilometer. Terdiri dari batas fungsi, batas luar dan . “Hutan Aceh harus diselamatkan karena benteng terakhir keanekaragaman hayati hutan alam tropis di Sumatera,” ungkap Husaini.Data yang dikeluarkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menunjukkan, luas hutan di provinsi ini menyusut. Pada 2015, diperkirakan sekitar 9.740 hektare telah berubah fungsi. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan infrastruktur.“Data yang kami kumpulkan, pada 2015, pemerintah membangun waduk Krueng Keureuto di Aceh Utara seluas 1.400 hektare, lokasi wisata Iboih di Kota Sabang seluas 191,13 hektare, pabrik semen di Aceh Tamiang seluas 2.150 hektare, dan pembukaan ruas jalan baru yang membelah hutan,” sebut Muhammad Nur, Direktur Walhi Aceh.Selain pembukaan lahan, kasus terus terjadi. “Bahkan, kegiatan yang merusak lingkungan tersebut, tidak hanya melibatkan masyarakat biasa, tapi juga anggota institusi negara,” ujar M Nur.Efendi Isma, Juru Bicara Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) mengatakan, KPHA sejak Januari hingga Oktober 2015 memantau aktivitas ilegal di 19 kabupaten/kota. “Kami menemukan 345 kegiatan ilegal seperti penebangan kayu, pembukaan lahan dalam kawasan hutan, pengangkutan kayu dari kawasan hutan ke Industri pengolahan kayu tanpa dokumen sah.”Efendi mengatakan, dari . Sedangkan 95 titik berada di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. “Pada umumnya, kayu-kayu yang diambil jenis meranti, damar, dan merbau.”Menurut Efendi, kayu-kayu itu diangkut dalam bentuk kayu bulat dan olahan ke sejumlah industri pengolahan. Dari hutan, kayu diangkut ke pinggir jalan menggunakan kendaraan roda dua, kerbau, atau mobil khusus. “Para pelaku mulai perseorangan, kelompok, terkait badan usaha tertentu, hingga oknum.”Institusi penegak hukum, sambung Efendi, harus menyusun regulasi guna menindak tegas oknum anggotanya yang melanggar hukum karena merusak lingkungan. “Di samping itu, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat tentang perbuatan melawan hukum yang merusak lingkungan dan hutan Aceh. Karena, harus diakui sejumlah bencana alam yang terjadi di 2015 dan sebelumnya seperti banjir dan tanah longsor berkaitan erat dengan perambahan hutan.”

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

hutan aceh dan persoalan yang dihadapi gubernur aceh zaini abdullah menjelaskan aceh memiliki peran penting dalam pelestarian hutan karena hutannya yang relatif baik dengan luas mencapai juta hektar aceh memiliki peran penting dalam penyediaan jasa lingkungan khususnya penyerapan emisi karbonzaini mengatakan untuk mendukung program pelestarian hutan dan penyempurnaan tata kelola hutan pemerintah aceh telah mengeluarkan peraturan gubernur pergub nomor tahun juga telah dibentuk tujuh kesatuan pengelolaan hutan kph yang merupakan uptd di dinas kehutanan guna mengelola pelestarian hutan di tingkat tapakselain itu bersama negara di dunia aceh telah menandatangani deklarasi rio branco deklarasi tersebut merupakan komitmen aceh untuk mencegah deforestasi persen hinga ujarnya belum lama inizaini menambahkan dari tujuh kph yang dibentuk enam di antaranya berbasis daerah aliran sungai das sementara satu kph yaitu taman hutan raya pucoet meurah intan berada di kabupaten aceh besar dan pidie dengan berbasis das hutan aceh akan dikelola dari hulu sungai sampai ke pinggir laut hal ini akan memudahkan dinas kehutanan melakukan intervensi sehingga tumbuhah yang tumbuh di sekitar das baik itu yang masuk dalam kawasan hutan atau tidak tetap dijagakepala dinas kehutanan provinsi aceh husaini syamaun menuturkan dinas kehutanan terus berupaya menyelesaikan tapal batas kawasan hutan kami melakukan penertiban batas kawasan hutan dan mempercepat pengukuhan batas kawasanberdasarkan keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor menlhkii total batas kawasan hutan aceh mencapai kilometer terdiri dari batas fungsi batas luar dan hutan aceh harus diselamatkan karena benteng terakhir keanekaragaman hayati hutan alam tropis di sumatera ungkap husainidata yang dikeluarkan wahana lingkungan hidup walhi aceh menunjukkan luas hutan di provinsi ini menyusut pada diperkirakan sekitar hektare telah berubah fungsi salah satu penyebabnya adalah pembangunan infrastrukturdata yang kami kumpulkan pada pemerintah membangun waduk krueng keureuto di aceh utara seluas hektare lokasi wisata iboih di kota sabang seluas hektare pabrik semen di aceh tamiang seluas hektare dan pembukaan ruas jalan baru yang membelah hutan sebut muhammad nur direktur walhi acehselain pembukaan lahan kasus terus terjadi bahkan kegiatan yang merusak lingkungan tersebut tidak hanya melibatkan masyarakat biasa tapi juga anggota institusi negara ujar m nurefendi isma juru bicara koalisi peduli hutan aceh kpha mengatakan kpha sejak januari hingga oktober memantau aktivitas ilegal di kabupatenkota kami menemukan kegiatan ilegal seperti penebangan kayu pembukaan lahan dalam kawasan hutan pengangkutan kayu dari kawasan hutan ke industri pengolahan kayu tanpa dokumen sahefendi mengatakan dari sedangkan titik berada di kawasan hutan lindung dan hutan produksi pada umumnya kayukayu yang diambil jenis meranti damar dan merbaumenurut efendi kayukayu itu diangkut dalam bentuk kayu bulat dan olahan ke sejumlah industri pengolahan dari hutan kayu diangkut ke pinggir jalan menggunakan kendaraan roda dua kerbau atau mobil khusus para pelaku mulai perseorangan kelompok terkait badan usaha tertentu hingga oknuminstitusi penegak hukum sambung efendi harus menyusun regulasi guna menindak tegas oknum anggotanya yang melanggar hukum karena merusak lingkungan di samping itu perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat tentang perbuatan melawan hukum yang merusak lingkungan dan hutan aceh karena harus diakui sejumlah bencana alam yang terjadi di dan sebelumnya seperti banjir dan tanah longsor berkaitan erat dengan perambahan hutan

Berakhirnya Sawit Ilegal di Aceh Tamiang. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memelopori penyelamatan hutan di Provinsi Aceh. Perkebunan kelapa sawit ilegal yang berada di hutan lindung di wilayah tersebut, dimusnahkan dan diganti dengan tanaman hutan.Bupati Aceh Tamiang, Hamdan Sati, Selasa (15/12/2015) menyebutkan, . Kebun sawit tersebut akan diganti dengan tanaman hutan yang hasilnya dapat dimanfaatkan masyarakat.Dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2015, saya menyampaikan, kita melawan kegiatan yang merusak sumber-sumber air di Kabupaten Aceh Tamiang. “Beberapa bulan lalu, di tempat kita berdiri ini, adalah kebun sawit ilegal. Hari ini, seperti yang kita lihat hampir seluruh kelapa sawit yang ada di kawasan hutan telah ditebang dan mulai ditanam tanaman hutan,” ujar Hamdan.Hamdan menambahkan, dengan mengembalikan kebun sawit menjadi hutan, semua pihak di Aceh Tamiang telah mempersiapkan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang. “Kita harus ingat,. Sekarang, saatnya kita mengembalikan hutan seperti sedia kala.”Secara tegas, Hamdan menyebutkan, meski keberadaan kebun sawit ilegal tersebut diiming-iming dapat memberikan pendapatan asli daerah (PAD), namun dirinya tetap menolak. “Kami tidak ingin sawit ilegal ini. Semakin cepat restorasi dilakukan, semakin cepat pula kita mendapatkan hasilnya, baik dari stabilnya sumber air maupun hasil hutan non kayu yang kelak dihasilkan dari tanaman hutan ini.”Hamdan menjelaskan, sebelum pemusnahan dilakukan, banyak pihak yang menemui dirinya agar mempertahankan kebun tersebut. Alasannya, sawit tersebut menghasilkan. “Namun, kami tidak ingin mempertahankannya. Bagi kami, hutan harus dikembalikan, karena hutan adalah titipan generasi akan datang. Komitmen kami adalah membangun Tamiang tanpa merusak hutan,” ungkapnya.Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tamiang, Alfuadi, mengakui adanya kerusakan hutan di Aceh Tamiang. Pihaknya, bersama berbagai pihak terus berusaha menjaga hutan yang tersisa di ujung timur Provinsi Aceh itu.Menurut Alfuadi, HMPI di Aceh Tamiang dilaksanakan di atas lahan sawit ilegal seluas 1.071 hektar yang sebagiannya telah ditebang. Kegiatan ini, bekerja sama dengan LSM Forum Konservasi Leuser (FKL), sejak akhir 2014.“Saat ini, 100 hektar telah ditanami oleh BPDAS Krueng Aceh, 80 hektar oleh Dinas Kehutanan dan perkebunan Aceh Tamiang, 250 hektar lainnya dalam proses penanaman oleh tiga kelompok masyarakat Tenggulun, dan sisanya akan direstorasi oleh FKL melalui regenerasi alami,” ungkap Alfuadi. Forum Konservasi Leuser (FKL), Tezar Pahlevi mengatakan, masyarakat akan mengelola hutan seluas 250 hektar berdasarkan kerja sama pengelolaan dengan Dinas Kehutanan Aceh. “Mereka akan menaman tanaman yang bisa dimanfaatkan hasilnya seperti aren, durian, gelugur, jengkol, petai, serta tanaman hutan lainnya.”Tezar menyebutkan, masyarakat wajib memelihara tanaman hutan tersebut agar dapat dimanfaatkan hasilnya. “Ini kami lakukan untuk membuktikan, tanaman hutan sebenarnya lebih menguntungkan bagi masyarakat dibandingkan kelapa sawit. Kita butuh lahan yang luas untuk kelapa sawit, sementara untuk tanaman hutan hanya sedikit.”Menurut Tezar, pemusnahan 1.071 kebun sawit merupakan bagian dari pemusnahan 3.000 hektar kebun ilegal di hutan lindung yang telah diserahkan ke pemerintah pada 2009 – 2011 lalu. Sejak 2009, Badan Pengelolaan Konservasi Ekosistem Leuser (BPKEL) telah melakukan restorasi hingga 2011. Namun pada 2012, BPKEL dibubarkan oleh Gubernur Aceh sehingga kegiatan restorasi terhenti.“Pada 2014, Forum Konservasi Leuser (FKL) mendorong pemerintah melakukan restorasi di lokasi ini.di tahun yang sama, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang membentuk tim restorasi kawasan hutan lindung berdasarkan SK Bupati Aceh Tamiang No. 938 Tahun 2014. 27 September 2015, Pemkab Aceh Tamiang bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah III Aceh, FKL, masyarakat dan LSM memulai lanjutan penebangan sawit ilegal ini yang diperkirakan akan selesai akhir 2016,” ungkap Tezar.

[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

berakhirnya sawit ilegal di aceh tamiang pemerintah kabupaten aceh tamiang memelopori penyelamatan hutan di provinsi aceh perkebunan kelapa sawit ilegal yang berada di hutan lindung di wilayah tersebut dimusnahkan dan diganti dengan tanaman hutanbupati aceh tamiang hamdan sati selasa menyebutkan kebun sawit tersebut akan diganti dengan tanaman hutan yang hasilnya dapat dimanfaatkan masyarakatdalam rangka memperingati hari menanam pohon indonesia hmpi saya menyampaikan kita melawan kegiatan yang merusak sumbersumber air di kabupaten aceh tamiang beberapa bulan lalu di tempat kita berdiri ini adalah kebun sawit ilegal hari ini seperti yang kita lihat hampir seluruh kelapa sawit yang ada di kawasan hutan telah ditebang dan mulai ditanam tanaman hutan ujar hamdanhamdan menambahkan dengan mengembalikan kebun sawit menjadi hutan semua pihak di aceh tamiang telah mempersiapkan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang kita harus ingat sekarang saatnya kita mengembalikan hutan seperti sedia kalasecara tegas hamdan menyebutkan meski keberadaan kebun sawit ilegal tersebut diimingiming dapat memberikan pendapatan asli daerah pad namun dirinya tetap menolak kami tidak ingin sawit ilegal ini semakin cepat restorasi dilakukan semakin cepat pula kita mendapatkan hasilnya baik dari stabilnya sumber air maupun hasil hutan non kayu yang kelak dihasilkan dari tanaman hutan inihamdan menjelaskan sebelum pemusnahan dilakukan banyak pihak yang menemui dirinya agar mempertahankan kebun tersebut alasannya sawit tersebut menghasilkan namun kami tidak ingin mempertahankannya bagi kami hutan harus dikembalikan karena hutan adalah titipan generasi akan datang komitmen kami adalah membangun tamiang tanpa merusak hutan ungkapnyakepala dinas kehutanan dan perkebunan aceh tamiang alfuadi mengakui adanya kerusakan hutan di aceh tamiang pihaknya bersama berbagai pihak terus berusaha menjaga hutan yang tersisa di ujung timur provinsi aceh itumenurut alfuadi hmpi di aceh tamiang dilaksanakan di atas lahan sawit ilegal seluas hektar yang sebagiannya telah ditebang kegiatan ini bekerja sama dengan lsm forum konservasi leuser fkl sejak akhir saat ini hektar telah ditanami oleh bpdas krueng aceh hektar oleh dinas kehutanan dan perkebunan aceh tamiang hektar lainnya dalam proses penanaman oleh tiga kelompok masyarakat tenggulun dan sisanya akan direstorasi oleh fkl melalui regenerasi alami ungkap alfuadi forum konservasi leuser fkl tezar pahlevi mengatakan masyarakat akan mengelola hutan seluas hektar berdasarkan kerja sama pengelolaan dengan dinas kehutanan aceh mereka akan menaman tanaman yang bisa dimanfaatkan hasilnya seperti aren durian gelugur jengkol petai serta tanaman hutan lainnyatezar menyebutkan masyarakat wajib memelihara tanaman hutan tersebut agar dapat dimanfaatkan hasilnya ini kami lakukan untuk membuktikan tanaman hutan sebenarnya lebih menguntungkan bagi masyarakat dibandingkan kelapa sawit kita butuh lahan yang luas untuk kelapa sawit sementara untuk tanaman hutan hanya sedikitmenurut tezar pemusnahan kebun sawit merupakan bagian dari pemusnahan hektar kebun ilegal di hutan lindung yang telah diserahkan ke pemerintah pada lalu sejak badan pengelolaan konservasi ekosistem leuser bpkel telah melakukan restorasi hingga namun pada bpkel dibubarkan oleh gubernur aceh sehingga kegiatan restorasi terhentipada forum konservasi leuser fkl mendorong pemerintah melakukan restorasi di lokasi inidi tahun yang sama pemerintah kabupaten aceh tamiang membentuk tim restorasi kawasan hutan lindung berdasarkan sk bupati aceh tamiang no tahun september pemkab aceh tamiang bersama kesatuan pengelolaan hutan kph wilayah iii aceh fkl masyarakat dan lsm memulai lanjutan penebangan sawit ilegal ini yang diperkirakan akan selesai akhir ungkap tezar

Berbagi Hasil dengan Masyarakat akan Membuat Hutan Terjaga. Benarkah?. Jika ingin hutan terus dijaga oleh masyarakat sekitar, sehingga tidak mengalami kerusakan seperti dirambah atau dibakar, tampaknya perlu dilakukan skema bagi hasil dengan mereka.Pemikiran ini tertuang dalam konsep (BSM) atau mekanisme pembagian manfaat, sebagai salah satu alternatif insentif di sektor kehutanan tersebut, yang diselenggarakan melalui pemetaan kebutuhan melalui identifikasi hak dan manfaat masyarakat sekitar hutan sampai pada tingkat rumah tanggaBerdasarkan siaran pers yang diterima , Jumat (29/01/2016), konsep BSM ditawarkan Article 33 Indonesia dalam sebuah diskusi publik pada 19 Januari 2016, bersama perwakilan masyarakat sipil antara lain Forest Watch Indonesia (FWI), Auriga Nusantara, Epistema Institute, HuMa, PWYP Indonesia, JPIK dan Sajogyo Institute. Dalam kesempata itu, dibahas beberapa celah fiskal seperti dana amanah konservasi dan skema insentif/disinsentif sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Dana Bagi Hasil (DBH); pendapatan desa; dan akses Dana Alokasi Khusus (DAK).“Adapun DAK yang dapat digunakan untuk membiayai BSM antara lain DAK lingkungan dan kehutanan serta DAK infrastuktur publik daerah,” jelas Joko Tri Haryanto dari Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, sebagai penanggap.Diskusi publik yang juga dihadiri para akademisi, perwakilan masyarakat sipil, dan para pemangku kebijakan, sebagian besar merupakan staf ahli komisi IV DPR RI dari berbagai fraksi.Nur Masripatin, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyambut baik usulan dan rekomendasi celah fiskal tersebut, terutama yang memungkinkan mekanisme pembagian manfaat bergerak dengan cepat di ruang-ruang di bawah aturan yang ada sembari melihat mana aturan yang perlu dibenahi. Ini merupakan momentum yang tepat selepas perhelatan COP 21 di Paris, yang sejalan dengan usaha untuk mengurangi emisi, deforestasi, dan degradasi hutan melalui keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan terutama masyarakat lokal sekitar hutan.Riset BSM dengan menggunakan celah fiskal telah dijajaki melalui serangkaian riset yang telah dilakukan Article 33 sejak 2013. Yang pertama kali digagas Article 33 melalui serangkaian riset di Kabupaten Bungo, Jambi, adalah melalui dana bagi hasil sumber daya alam yang diterima oleh daerah di tingkat kabupaten, terutama dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan iuran produksi tambang.Penerima insentif yang disasar yaitu masyarakat adat Datuk Sinaro Putih, yang memiliki kegiatan patroli rutin secara mandiri untuk menjaga hutan adatnya. Usaha inilah yang kemudian diajukan ke dalam skema BSM oleh Article 33. Pendampingan dengan melalui deliberasi sosial untuk pemetaan kebutuhan dilakukan bersama dengan pemerintah Kabupaten Bungo. Capaian yang didapat yakni komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti skema insentif ini, karena berimplikasi baik bagi kelestarian hutan.Karena capaian itulah, penelitian selanjutnya diarahkan untuk melihat celah fiskal lainnya selain DBH. Celah fiskal tetap menjadi kajian utama untuk BSM karena dianggap lebih bersifat jangka panjang. Selain itu, atas dasar Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penggunaan fiskal merupakan wujud dari kehadiran negara dalam pengelolaan hutan lestari yang juga menyejahterakan masyarakat di dalamnya.Muhammad Robbi Qawi, peneliti Article 33 Indonesia, mendorong dua Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) agar diterbitkan sesuai UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Kedua PP tersebut, tentang dana amanah konservasi dan skema insentif/disinsentif, dapat menjadi payung hukum bagi skema mekanisme pembagian manfaat. Penetapan PP ini diharapkan memantik pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran insentif bagi masyarakat lokal hutan yang berkontribusi bagi konservasi.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

berbagi hasil dengan masyarakat akan membuat hutan terjaga benarkah jika ingin hutan terus dijaga oleh masyarakat sekitar sehingga tidak mengalami kerusakan seperti dirambah atau dibakar tampaknya perlu dilakukan skema bagi hasil dengan merekapemikiran ini tertuang dalam konsep bsm atau mekanisme pembagian manfaat sebagai salah satu alternatif insentif di sektor kehutanan tersebut yang diselenggarakan melalui pemetaan kebutuhan melalui identifikasi hak dan manfaat masyarakat sekitar hutan sampai pada tingkat rumah tanggaberdasarkan siaran pers yang diterima jumat konsep bsm ditawarkan article indonesia dalam sebuah diskusi publik pada januari bersama perwakilan masyarakat sipil antara lain forest watch indonesia fwi auriga nusantara epistema institute huma pwyp indonesia jpik dan sajogyo institute dalam kesempata itu dibahas beberapa celah fiskal seperti dana amanah konservasi dan skema insentifdisinsentif sebagaimana yang disebutkan dalam undangundang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dana bagi hasil dbh pendapatan desa dan akses dana alokasi khusus dakadapun dak yang dapat digunakan untuk membiayai bsm antara lain dak lingkungan dan kehutanan serta dak infrastuktur publik daerah jelas joko tri haryanto dari pusat kebijakan pembiayaan perubahan iklim badan kebijakan fiskal kementerian keuangan sebagai penanggapdiskusi publik yang juga dihadiri para akademisi perwakilan masyarakat sipil dan para pemangku kebijakan sebagian besar merupakan staf ahli komisi iv dpr ri dari berbagai fraksinur masripatin direktur jenderal pengendalian perubahan iklim kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menyambut baik usulan dan rekomendasi celah fiskal tersebut terutama yang memungkinkan mekanisme pembagian manfaat bergerak dengan cepat di ruangruang di bawah aturan yang ada sembari melihat mana aturan yang perlu dibenahi ini merupakan momentum yang tepat selepas perhelatan cop di paris yang sejalan dengan usaha untuk mengurangi emisi deforestasi dan degradasi hutan melalui keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan terutama masyarakat lokal sekitar hutanriset bsm dengan menggunakan celah fiskal telah dijajaki melalui serangkaian riset yang telah dilakukan article sejak yang pertama kali digagas article melalui serangkaian riset di kabupaten bungo jambi adalah melalui dana bagi hasil sumber daya alam yang diterima oleh daerah di tingkat kabupaten terutama dari provisi sumber daya hutan psdh dan iuran produksi tambangpenerima insentif yang disasar yaitu masyarakat adat datuk sinaro putih yang memiliki kegiatan patroli rutin secara mandiri untuk menjaga hutan adatnya usaha inilah yang kemudian diajukan ke dalam skema bsm oleh article pendampingan dengan melalui deliberasi sosial untuk pemetaan kebutuhan dilakukan bersama dengan pemerintah kabupaten bungo capaian yang didapat yakni komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti skema insentif ini karena berimplikasi baik bagi kelestarian hutankarena capaian itulah penelitian selanjutnya diarahkan untuk melihat celah fiskal lainnya selain dbh celah fiskal tetap menjadi kajian utama untuk bsm karena dianggap lebih bersifat jangka panjang selain itu atas dasar pasal ayat undangundang dasar bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam digunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat maka penggunaan fiskal merupakan wujud dari kehadiran negara dalam pengelolaan hutan lestari yang juga menyejahterakan masyarakat di dalamnyamuhammad robbi qawi peneliti article indonesia mendorong dua peraturan pemerintah pp mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup ielh agar diterbitkan sesuai uu no tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pplh kedua pp tersebut tentang dana amanah konservasi dan skema insentifdisinsentif dapat menjadi payung hukum bagi skema mekanisme pembagian manfaat penetapan pp ini diharapkan memantik pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran insentif bagi masyarakat lokal hutan yang berkontribusi bagi konservasi

Studi: Indonesia Memiliki Skor Rendah dalam Praktek Pengelolaan Kawasan Lindung. Selama beberapa dekade terakhir, jumlah kawasan lindung di hutan tropis semakin bertambah, baik dalam jumlah dan luasnya. Namun pertanyaannya, bagaimana kontribusi kawasan lindung (di Indonesia dikategorikan sebagai kawasan konservasi) dalam turut mengurangi deforestasi?Menurut sebuah studi terbaru yang dipublikasikan di PLoS ONE, kawasan lindung di daerah tropis membantu memperlambat hilangnya tutupan hutan, namun kinerja mereka bervariasi.Negara-negara seperti Australia, Afrika Selatan, Meksiko, Panama dan Thailand memiliki performa pengelolaan kawasan lindung terbaik, demikian hasil kesimpulan dari penelitian University of Leeds Inggris. Sebaliknya, negara-negara seperti Indonesia, Tiongkok, Honduras, India, Papua Nugini, Venezuela dan Filipina memiliki pengelolaan kawasan lindung yang buruk.“Sebelumnya ada sejumlah studi untuk melihat efektivitas kawasan lindung,” jelas Benediktus Spracklen, peneliti dari University of Leeds menyebutkan kepada Mongabay.“Ini adalah studi pertama yang menggunakan data resolusi tinggi untuk melihat hilangnya hutan-hutan di seluruh daerah tropis. Secara khusus kami membandingkan efektivitas kawasan lindung di seluruh benua dan negara-negara yang berbeda.”Kawasan lindung di hutan tropis, termasuk di Indonesia mencakup taman nasional, cagar alam dan suaka margasatwa yang penting dalam konservasi hutan. Namun, efektivitas mereka sering diperdebatkan.Untuk mengetahui apakah kawasan lindung berkontribusi dalam memperlambat deforestasi di daerah tropis, Spracklen dan timnya menggunakan data satelit resolusi tinggi. Tim menganalisis sejauh mana hilangnya hutan untuk 3.376 kawasan hutan lindung tropis dan subtropis di 56 negara yang tersebar di empat benua, selama periode 2000 sampai 2012.Tim menemukan bahwa cadangan hutan secara keseluruhan, tropis dan subtropis dengan lereng curam dan ketinggian yang lebih tinggi melindungi hutan yang lebih baik. Hal ini kemungkinan besar karena medan yang sulit dan aksesibilitas hutan yang rendah. Di luar itu, dari 1.804 kawasan lindung yang tidak memiliki keuntungan topografis curam, ternyata masih berkontribusi dalam memperlambat deforestasi, meski dalam tingkat yang lebih rendah.“Kawasan yang dilindungi banyak berkontribusi dalam hal mengurangi deforestasi, karena memiliki keuntungan yaitu adanya medan yang relatif tidak ramah,” ungkap William Laurance, peneliti ekologi di James Cook University di Australia yang tidak terlibat dalam penelitian ini, saat menjelaskan kepada Kawasan lindung di hutan tropis, kecuali yang terletak di lereng yang curam, atau medan yang ekstrim, biasanya menghadapi tekanan deforestasi tinggi. Ini mirip yang terjadi di area yang ada di luar kawasan lindung. Tekanan deforestasi dari luar ini ujung-ujungnya dapat mengakibatkan hilangnya hutan di wilayah-wilayah lindung.Namun, studi ini juga menjumpai bahwa sejumlah hutan yang hilang di luar kawasan, tidak serta merta langsung berpengaruh kepada hilangnya hutan di dalam kawasan. Dalam kenyataannya, dalam banyak kasus untuk kawasan lindung, meski menerima banyak tekanan dari luar, dapat dilihat bahwa kawasan tersebut memiliki performa yang baik, jelas studi ini.“Ini cukup mengejutkan saya,” lanjut Laurance. “Saya kira itu menunjukkan adanya variasi besar dalam model efektivitas pengelolaan kawasan lindung, ada juga kasus-kasus dimana terdapat efek dalam skala lokal dimana deforestasi terjadi di kawasan lindung. Tampaknya, penulis tidak membahas hal ini secara detail, itu salah satu unsur analisis yang sebenarnya ingin saya lihat secara lebih dekat. ”Namun, kawasan lindung yang menderita “sangat tinggi” dari tekanan deforestasii, dimana kawasan di luar kawasan lindung telah kehilangan tutupan hutan lebih dari 30 persen dalam 10 tahun terakhir, ternyata tidak efektif, jelas penelitian studi ini.“Hal ini menunjukkan bahwa ketika tekanan deforestasi sangat tinggi, kawasan lindung berjuang untuk mempertahankan tutupan hutan,” jelas Spracklen. “Hal baiknya, kasus ini adalah jumlah minoritas, yaitu sekitar 60 dari sekitar 3.400–an kawasan lindung.”Para peneliti juga menemukan variasi dalam kinerja kawasan lindung antara dan di dalam negara.Misalnya, di daerah tropis, 41 persen dari bagian 1.804 kawasan lindung, dengan kemiringan yang sama dan elevasi, mengurangi tingkat hilangnya hutan setidak-tidaknya 25 persen. Di Australasia (Australia dan Papua Nugini), sekitar 70 persen dari kawasan lindung berkontribusi mengurangi deforestasi setidaknya 25 persen, sementara kurang dari sepertiga dari kawasan lindung di Asia mengurangi deforestasi sebesar 25 persen.Secara keseluruhan, studi ini menemukan bahwa kawasan lindung di bagian Asia, Afrika Barat dan Amerika Tengah, memiliki beberapa kawasan lindung yang memiliki performa yang masuk kategori terburuk.Tidak semua negara di Asia berkinerja buruk. Menurut studi ini, negara-negara seperti Thailand dan Laos memiliki banyak kawasan lindung yang efektif. Di sisi lain, sebagian besar kawasan lindung di Tiongkok, India, Indonesia dan Filipina sebagian besar tidak efektif. Di negara-negara ini, kawasan lindung yang terletak di lereng curam atau ketinggian yang lebih tinggi lebih baik di memperlambat hilangnya hutan.“Secara umum, negara-negara miskin (dengan PDB per kapita yang rendah) dan orang-orang dengan kepadatan penduduk pedesaan tertinggi memiliki kinerja kawasan lindung yang buruk,” tutur Laurance. “Tampaknya relatif kaya dan kurang padatnya penduduk di suatu negara, maka akan lebih mampu untuk mempertahankan kawasan lindung mereka.”Ini bisa jadi karena negara-negara kaya memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk pengelolaan kawasan lindung, jelas Spracklen, “Meskipun kami tidak dapat menguji gagasan itu.”Semakin sejahtera dan berkinerja semakin baik sebuah negara, maka pengelolaan kawasan lindung menjadi semakin efektif karena semakin kurangnya korupsi dan ditaatinya aturan hukum, termasuk semakin dilindunginya suatu kawasan (karena orang dapat dibayar sebagai penjaga penjaga), kemiskinan tidak meluas, kepadatan penduduk rendah terutama di perdesaan. “Semua faktor ini berkontribusi terhadap kinerja kawasan lindung yang tambah baik,” imbuh Laurence.Namun, tidak semua negara dengan GDP tinggi memiliki kinerja wilayah dilindungi yang lebih baik, contohnya Malaysia. “Malaysia memiliki GDP yang relatif tinggi, tetapi memiliki campuran antara kawasan lindung yang dikelola efektif dan kawasan lindung yang sangat buruk.”Jadi kawasan lindung bervariasi di seluruh daerah tropis. Walaupun bervariasi, penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan lindung dapat berfungsi dengan baik, jelas penelitian ini lagi. Namun, juga terdapat kebutuhan untuk mengetahui dan memahami lebih jauh mengapa ada beberapa kawasan lindung yang tidak bekerja efektif untuk mencegah deforestasi lebih lanjut.“Penelitian ini menunjukkan ada lingkup besar untuk meningkatkan kinerja kawasan lindung di beberapa negara dan wilayah, kami jumpa menjumpai regio Asia Tenggara, Amerika Tengah, dan Afrika Barat menjadi area yang sangat mengkhawatirkan,” kata Laurance.“Tapi kita perlu ingat bahwa kawasan lindung adalah landasan dari upaya kita untuk melindungi alam dalam jangka panjang. Kami membutuhkan banyak strategi untuk mempromosikan konservasi alam tapi jelas kita tidak bisa membiarkan kawasan lindung kami gagal. Mereka terlalu penting untuk dipertahankan.”Spracklen BD, Kalamandeen M, Galbraith D, Gloor E, Spracklen DV. 2015. PLoS ONE 10(12): e0143886. doi:10.1371/journal.pone.0143886

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

studi indonesia memiliki skor rendah dalam praktek pengelolaan kawasan lindung selama beberapa dekade terakhir jumlah kawasan lindung di hutan tropis semakin bertambah baik dalam jumlah dan luasnya namun pertanyaannya bagaimana kontribusi kawasan lindung di indonesia dikategorikan sebagai kawasan konservasi dalam turut mengurangi deforestasimenurut sebuah studi terbaru yang dipublikasikan di plos one kawasan lindung di daerah tropis membantu memperlambat hilangnya tutupan hutan namun kinerja mereka bervariasinegaranegara seperti australia afrika selatan meksiko panama dan thailand memiliki performa pengelolaan kawasan lindung terbaik demikian hasil kesimpulan dari penelitian university of leeds inggris sebaliknya negaranegara seperti indonesia tiongkok honduras india papua nugini venezuela dan filipina memiliki pengelolaan kawasan lindung yang buruksebelumnya ada sejumlah studi untuk melihat efektivitas kawasan lindung jelas benediktus spracklen peneliti dari university of leeds menyebutkan kepada mongabayini adalah studi pertama yang menggunakan data resolusi tinggi untuk melihat hilangnya hutanhutan di seluruh daerah tropis secara khusus kami membandingkan efektivitas kawasan lindung di seluruh benua dan negaranegara yang berbedakawasan lindung di hutan tropis termasuk di indonesia mencakup taman nasional cagar alam dan suaka margasatwa yang penting dalam konservasi hutan namun efektivitas mereka sering diperdebatkanuntuk mengetahui apakah kawasan lindung berkontribusi dalam memperlambat deforestasi di daerah tropis spracklen dan timnya menggunakan data satelit resolusi tinggi tim menganalisis sejauh mana hilangnya hutan untuk kawasan hutan lindung tropis dan subtropis di negara yang tersebar di empat benua selama periode sampai tim menemukan bahwa cadangan hutan secara keseluruhan tropis dan subtropis dengan lereng curam dan ketinggian yang lebih tinggi melindungi hutan yang lebih baik hal ini kemungkinan besar karena medan yang sulit dan aksesibilitas hutan yang rendah di luar itu dari kawasan lindung yang tidak memiliki keuntungan topografis curam ternyata masih berkontribusi dalam memperlambat deforestasi meski dalam tingkat yang lebih rendahkawasan yang dilindungi banyak berkontribusi dalam hal mengurangi deforestasi karena memiliki keuntungan yaitu adanya medan yang relatif tidak ramah ungkap william laurance peneliti ekologi di james cook university di australia yang tidak terlibat dalam penelitian ini saat menjelaskan kepada kawasan lindung di hutan tropis kecuali yang terletak di lereng yang curam atau medan yang ekstrim biasanya menghadapi tekanan deforestasi tinggi ini mirip yang terjadi di area yang ada di luar kawasan lindung tekanan deforestasi dari luar ini ujungujungnya dapat mengakibatkan hilangnya hutan di wilayahwilayah lindungnamun studi ini juga menjumpai bahwa sejumlah hutan yang hilang di luar kawasan tidak serta merta langsung berpengaruh kepada hilangnya hutan di dalam kawasan dalam kenyataannya dalam banyak kasus untuk kawasan lindung meski menerima banyak tekanan dari luar dapat dilihat bahwa kawasan tersebut memiliki performa yang baik jelas studi iniini cukup mengejutkan saya lanjut laurance saya kira itu menunjukkan adanya variasi besar dalam model efektivitas pengelolaan kawasan lindung ada juga kasuskasus dimana terdapat efek dalam skala lokal dimana deforestasi terjadi di kawasan lindung tampaknya penulis tidak membahas hal ini secara detail itu salah satu unsur analisis yang sebenarnya ingin saya lihat secara lebih dekat namun kawasan lindung yang menderita sangat tinggi dari tekanan deforestasii dimana kawasan di luar kawasan lindung telah kehilangan tutupan hutan lebih dari persen dalam tahun terakhir ternyata tidak efektif jelas penelitian studi inihal ini menunjukkan bahwa ketika tekanan deforestasi sangat tinggi kawasan lindung berjuang untuk mempertahankan tutupan hutan jelas spracklen hal baiknya kasus ini adalah jumlah minoritas yaitu sekitar dari sekitar an kawasan lindungpara peneliti juga menemukan variasi dalam kinerja kawasan lindung antara dan di dalam negaramisalnya di daerah tropis persen dari bagian kawasan lindung dengan kemiringan yang sama dan elevasi mengurangi tingkat hilangnya hutan setidaktidaknya persen di australasia australia dan papua nugini sekitar persen dari kawasan lindung berkontribusi mengurangi deforestasi setidaknya persen sementara kurang dari sepertiga dari kawasan lindung di asia mengurangi deforestasi sebesar persensecara keseluruhan studi ini menemukan bahwa kawasan lindung di bagian asia afrika barat dan amerika tengah memiliki beberapa kawasan lindung yang memiliki performa yang masuk kategori terburuktidak semua negara di asia berkinerja buruk menurut studi ini negaranegara seperti thailand dan laos memiliki banyak kawasan lindung yang efektif di sisi lain sebagian besar kawasan lindung di tiongkok india indonesia dan filipina sebagian besar tidak efektif di negaranegara ini kawasan lindung yang terletak di lereng curam atau ketinggian yang lebih tinggi lebih baik di memperlambat hilangnya hutansecara umum negaranegara miskin dengan pdb per kapita yang rendah dan orangorang dengan kepadatan penduduk pedesaan tertinggi memiliki kinerja kawasan lindung yang buruk tutur laurance tampaknya relatif kaya dan kurang padatnya penduduk di suatu negara maka akan lebih mampu untuk mempertahankan kawasan lindung merekaini bisa jadi karena negaranegara kaya memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk pengelolaan kawasan lindung jelas spracklen meskipun kami tidak dapat menguji gagasan itusemakin sejahtera dan berkinerja semakin baik sebuah negara maka pengelolaan kawasan lindung menjadi semakin efektif karena semakin kurangnya korupsi dan ditaatinya aturan hukum termasuk semakin dilindunginya suatu kawasan karena orang dapat dibayar sebagai penjaga penjaga kemiskinan tidak meluas kepadatan penduduk rendah terutama di perdesaan semua faktor ini berkontribusi terhadap kinerja kawasan lindung yang tambah baik imbuh laurencenamun tidak semua negara dengan gdp tinggi memiliki kinerja wilayah dilindungi yang lebih baik contohnya malaysia malaysia memiliki gdp yang relatif tinggi tetapi memiliki campuran antara kawasan lindung yang dikelola efektif dan kawasan lindung yang sangat burukjadi kawasan lindung bervariasi di seluruh daerah tropis walaupun bervariasi penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan lindung dapat berfungsi dengan baik jelas penelitian ini lagi namun juga terdapat kebutuhan untuk mengetahui dan memahami lebih jauh mengapa ada beberapa kawasan lindung yang tidak bekerja efektif untuk mencegah deforestasi lebih lanjutpenelitian ini menunjukkan ada lingkup besar untuk meningkatkan kinerja kawasan lindung di beberapa negara dan wilayah kami jumpa menjumpai regio asia tenggara amerika tengah dan afrika barat menjadi area yang sangat mengkhawatirkan kata laurancetapi kita perlu ingat bahwa kawasan lindung adalah landasan dari upaya kita untuk melindungi alam dalam jangka panjang kami membutuhkan banyak strategi untuk mempromosikan konservasi alam tapi jelas kita tidak bisa membiarkan kawasan lindung kami gagal mereka terlalu penting untuk dipertahankanspracklen bd kalamandeen m galbraith d gloor e spracklen dv plos one e doijournalpone

Masyarakat Adat Sekitar Danau Toba Tuntut TPL Kembalikan Hutan Adat. Aksi massa kala rapat umum pemegang saham (RUPS) ini menuntut pengembalian hutan adat. Mereka juga meminta perusahaan ditutup, karena merusak hutan adat maupun hutan negara.Sambil berorasi, masyarakat adat membakar kemenyan dan tari-tarian Batak. Tari-tarian itu menceritakan betapa mereka sangat sedih, karena hutan adat yang dijaga hancur karena izin pemerintah kepada TPL.Pendeta Haposan Sinambela, tokoh adat Pandumaan-Sipituhuta, Humbang Hasundutan (Humbahas), menyatakan, kerusakan kawasan hutan Register 41 cukup parah. Ribuan hektar hutan gundul dan hancur, menjadi eukaliptus. Kayu hutan juga berkurang. Hutan Kemenyan yang dulu menjadi andalan desa mereka mulai hilang.“Hancur hutan akibat ulah perusahaan sudah tidak lagi dapat ditolerir. Kami minta penegak hukum memproses perusahaan ini. Mereka merusak hutan. Kami mendesak pemerintah mengkaji ulang izin, jika tidak, tidak sampai lima tahun lagi, hutan di sepanjang Danau Toba akan habis, ” katanya.Sinambela sempat menjadi tersangka dan status hukum tidak jelas hingga kini. Dia dianggap provokator saat protes penolakan operasi TPL di Hutan Kemenyan.Setelah kemenyan hilang, katanya, perekonomian masyarakat Desa Pandumaan-Sipituhuta terus menurun.Hasron Sitorus, tokoh adat Lumban Sitorus, perwakilan masyarakat adat Tapanuli, Desa Lumban Sitorus tempat pabrik TPL, menyatakan, setidaknya ada 50 hektar hutan adat dirampas perusahaan.Berbagai cara dilakukan perusahaan demi mendapatkan lahan adat Lumban Sitorus, mulai iming-iming dan manipulasi adat, serta intimidasi bahkan kriminalisasi.“Terimakasih kepada Anda, Sukamto Tanoto yang merampas tanah masyarakat Tapanuli, khusus Lumban Sitorus dan menindas kami selama 30 tahun.”Perusahaan, katanya, berdalih mendapatkan izin dari masyarakat adat Lumban Sitorus mengelola lahan. Faktanya, saat rapat dengan DPRD Toba Samosir, terungkap, BPN Toba Samosir menunjukkan SK Gubernur Sumut Nomor 359 yang menyebutkan, tidak ada masyarakat adat Lumba Sitorus menyerahkan lahan kepada perusahaan. “Itu fakta dikuatkan saat rapat dengar pendapat dengan DPRD Sumut.” Bahkan, disebutkan, perusahaan merusak hutan dan hutan adat di Danau Toba.“Hanya ada satu kata, kembalikan lahan adat kami. Hentikan merusak hutan di Danau Toba. Kepada para pemegang saham dan investor, selamat menikmati kekayaan dari perusahaan ini, yang telah menindas.” Tak ada satupun perwakilan perusahaan menerima mereka. Unjukrasa diakhiri pelemparan eceng gondok ke depan gedung TPL.

[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0]

edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan konservasi lingkungan

masyarakat adat sekitar danau toba tuntut tpl kembalikan hutan adat aksi massa kala rapat umum pemegang saham rups ini menuntut pengembalian hutan adat mereka juga meminta perusahaan ditutup karena merusak hutan adat maupun hutan negarasambil berorasi masyarakat adat membakar kemenyan dan taritarian batak taritarian itu menceritakan betapa mereka sangat sedih karena hutan adat yang dijaga hancur karena izin pemerintah kepada tplpendeta haposan sinambela tokoh adat pandumaansipituhuta humbang hasundutan humbahas menyatakan kerusakan kawasan hutan register cukup parah ribuan hektar hutan gundul dan hancur menjadi eukaliptus kayu hutan juga berkurang hutan kemenyan yang dulu menjadi andalan desa mereka mulai hilanghancur hutan akibat ulah perusahaan sudah tidak lagi dapat ditolerir kami minta penegak hukum memproses perusahaan ini mereka merusak hutan kami mendesak pemerintah mengkaji ulang izin jika tidak tidak sampai lima tahun lagi hutan di sepanjang danau toba akan habis katanyasinambela sempat menjadi tersangka dan status hukum tidak jelas hingga kini dia dianggap provokator saat protes penolakan operasi tpl di hutan kemenyansetelah kemenyan hilang katanya perekonomian masyarakat desa pandumaansipituhuta terus menurunhasron sitorus tokoh adat lumban sitorus perwakilan masyarakat adat tapanuli desa lumban sitorus tempat pabrik tpl menyatakan setidaknya ada hektar hutan adat dirampas perusahaanberbagai cara dilakukan perusahaan demi mendapatkan lahan adat lumban sitorus mulai imingiming dan manipulasi adat serta intimidasi bahkan kriminalisasiterimakasih kepada anda sukamto tanoto yang merampas tanah masyarakat tapanuli khusus lumban sitorus dan menindas kami selama tahunperusahaan katanya berdalih mendapatkan izin dari masyarakat adat lumban sitorus mengelola lahan faktanya saat rapat dengan dprd toba samosir terungkap bpn toba samosir menunjukkan sk gubernur sumut nomor yang menyebutkan tidak ada masyarakat adat lumba sitorus menyerahkan lahan kepada perusahaan itu fakta dikuatkan saat rapat dengar pendapat dengan dprd sumut bahkan disebutkan perusahaan merusak hutan dan hutan adat di danau tobahanya ada satu kata kembalikan lahan adat kami hentikan merusak hutan di danau toba kepada para pemegang saham dan investor selamat menikmati kekayaan dari perusahaan ini yang telah menindas tak ada satupun perwakilan perusahaan menerima mereka unjukrasa diakhiri pelemparan eceng gondok ke depan gedung tpl

Hutan Mangrove Talaud Dibabat buat Ruko?. Penebangan hutan mangrove terjadi di Kelurahan Beo Barat, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara. Senin (25/5/15). Aksi itu diduga dilakukan ST, adik mantan pejabat Pemerintah Talaud, untuk membangun empat rumah toko (ruko). Aktivis lingkungan mencium rencana ini sejak April, namun respon Pemkab Talaud dinilai terlambat.Hutan mangrove itu di dekat Sungai Marat. Di sana, ada masyarakat mengklaim sebagai hak milik. Sekitar April, ada informasi terkait jual-beli lahan. Awalnya, di lokasi penggusuran diduga akan ada pembangunan mal. Namun, dalam perkembangan, pemilik lahan berencana membangun empat ruko.Michael Wangko, Ketua Komunitas Pecinta Alam Karakelang (Kompak), mengatakan, luas hutan mangrove dibabat sekitar setengah hektar. Padahal, ekosistem mangrove sangat penting di sana. Ia punya fungsi menyaring air pasang di Sungai Marat, yang memotong pusat Kecamatan Beo. Sungai ini tempat ikan bertelur dan berperan penting bagi kehidupan biota.Fungsi lain, menjadi benteng banjir. Ia bisa belokkan banjir. Kalau tidak ada mangrove, katanya, air akan sampai ke jalan. Hutan mangrove itu diperkirakan berumur seratus tahun.Tindakan itu, katanya, khawatir mengancam kehidupan satwa yang memanfaatkan mangrove sebagai habitat, seperti burung, kelelawar, kepiting, beberapa jenis ikan, seperti kerapu. Ia juga bisa membahayakan pemukiman, terutama Lendongan (Dusun) Banada, di dekat Sungai Marat. Ancaman lain, jika air sungai meluap, akan naik ke jalan. “Banyak sungai di Talaud meluap dan menghanyutkan jembatan. Kami menakutkan jika air meluap kejadian-kejadian seperti itu yang akan terjadi di sekitar Sungai Marat.” Untuk itu, mereka mendesak bupati menyelesaikan dan memproses pihak yang bertanggung jawab.Kala penggusuran, ayah dan ibu ST, yang mengaku pemilik lahan, datang membongkar hutan mangrove. Saat itu, anggota Kompak di lokasi membongkar tenda kegiatan Bulan Bakti Kompak 2015.Kegiatan bertema, “Jaga Bumi, Jaga Lingkungan, Jaga pantai Tambioe”, dimulai sejak 22 April 2015. Dalam satu bulan, mereka membersihkan Pantai Tambioe, pameran foto bertema lingkungan, dan kegiatan edukatif menjaga pantai. “Hutan mangrove digusur terletak di belakang pameran. Bakau di sana besar-besar.”Pada 22 Mei 2015, eksavator sudah parkir di depan tenda. Pekerja mengatakan, akan membersihkan lahan. Sabtu (23/5/15), Kompak mulai diminta keluar. Acara masih berlanjut. Mereka justru memanfaatkan untuk membahas rencana penggusuran hutan itu.Senin (25/5/15), pagi, anggota Kompak mulai membongkar tenda. Hari itu, ayah dan ibu ST datang ditemani pengawas, mengatakan pembongkaran lahan segera berlangsung. Mereka menunggu kedatangan operator eksavator.Kompak mengingatkan mereka tak menebang mangrove. Sayangnya, peringatan tidak diindahkan. “Sekitar pukul 9.00 pagi, mereka mulai membabat hutan mangrove. Penebang berlangsung sampai pukul 17.00. Lahan lebih setengah hektar, termasuk kelapa, dibabat. Dalam masterplan, keseluruhan lahan untuk pembangunan ruko seluas 30 x 90 meter,” kata Michael.Selasa, (26/5/15), Michael dan anggota Kompak menuju Manado. Dalam perjalanan itu, mereka mendokumentasikan hutan mangrove. Alat berat masih terlihat. Hutan mangrove terbabat, meskipun tak ada aktivitas di sana.“Malamnya, kami dapat pesan dari telpon ada papan ditulis dengan arang, ‘dilarang membangun di dekat sungai’. Kami tidak tahu, apa itu dari masyarakat atau dari pemerintah kelurahan.”Rabu (27/5/15), alat berat sudah ditarik jauh dari lokasi. Kamis (28/5/15), sudah ada dan papan peringatan BLH Talaud, bertuliskan ‘dilarang merusak mangrove’, ‘dilarang mengambil pasir’, serta ‘dilarang membuang sampah.’ Di papan itu, tertulis pula sejumlah aturan, seperti UU 32/2009, PP 19/1999, dan PP 27/2012.“Informasi terakhir, Kamis (29/5/15), bupati marah-marah ke lurah dan camat. Mereka terancam diganti. Menurut bu lurah, saat orang suruhan ayah ST datang, sudah diingatkan jangan tebang pohon-pohon besar (mangrove). Dia tidak sangka, tiba-tiba mangrove sudah habis,” kata Michael.Namun, katanya, tiap hari, bupati melewati lokasi dan melihat eksavator, tetapi tidak mencari tahu. “Lokasi itu jelas terlihat, karena jarak pandang menuju tenda dari tikungan 150 meter.”Selasa (26/5/15), Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi (Huttamben) meninjau lokasi perusakan mangrove di Tambioe Beo.Tonny Gagola, Kadis Huttamben, mengatakan, setelah menerima laporan, langsung meninjau lokasi dan melakukan teguran lisan.“Disayangkan, teguran lisan kami tidak diindahkan mereka. Malahan masih terus menebang hutan. Karena tidak diindahkan Rabu kami melaporkan perusakan bakau ke Polres Talaud,” katanya dalam situs resmi Pemkab Talaud.Perusakan hutan mangrove ini dinilai melanggar UU Kehutanan dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Untuk itu, Polres memasang .

[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan konservasi lingkungan

hutan mangrove talaud dibabat buat ruko penebangan hutan mangrove terjadi di kelurahan beo barat kabupaten talaud sulawesi utara senin aksi itu diduga dilakukan st adik mantan pejabat pemerintah talaud untuk membangun empat rumah toko ruko aktivis lingkungan mencium rencana ini sejak april namun respon pemkab talaud dinilai terlambathutan mangrove itu di dekat sungai marat di sana ada masyarakat mengklaim sebagai hak milik sekitar april ada informasi terkait jualbeli lahan awalnya di lokasi penggusuran diduga akan ada pembangunan mal namun dalam perkembangan pemilik lahan berencana membangun empat rukomichael wangko ketua komunitas pecinta alam karakelang kompak mengatakan luas hutan mangrove dibabat sekitar setengah hektar padahal ekosistem mangrove sangat penting di sana ia punya fungsi menyaring air pasang di sungai marat yang memotong pusat kecamatan beo sungai ini tempat ikan bertelur dan berperan penting bagi kehidupan biotafungsi lain menjadi benteng banjir ia bisa belokkan banjir kalau tidak ada mangrove katanya air akan sampai ke jalan hutan mangrove itu diperkirakan berumur seratus tahuntindakan itu katanya khawatir mengancam kehidupan satwa yang memanfaatkan mangrove sebagai habitat seperti burung kelelawar kepiting beberapa jenis ikan seperti kerapu ia juga bisa membahayakan pemukiman terutama lendongan dusun banada di dekat sungai marat ancaman lain jika air sungai meluap akan naik ke jalan banyak sungai di talaud meluap dan menghanyutkan jembatan kami menakutkan jika air meluap kejadiankejadian seperti itu yang akan terjadi di sekitar sungai marat untuk itu mereka mendesak bupati menyelesaikan dan memproses pihak yang bertanggung jawabkala penggusuran ayah dan ibu st yang mengaku pemilik lahan datang membongkar hutan mangrove saat itu anggota kompak di lokasi membongkar tenda kegiatan bulan bakti kompak kegiatan bertema jaga bumi jaga lingkungan jaga pantai tambioe dimulai sejak april dalam satu bulan mereka membersihkan pantai tambioe pameran foto bertema lingkungan dan kegiatan edukatif menjaga pantai hutan mangrove digusur terletak di belakang pameran bakau di sana besarbesarpada mei eksavator sudah parkir di depan tenda pekerja mengatakan akan membersihkan lahan sabtu kompak mulai diminta keluar acara masih berlanjut mereka justru memanfaatkan untuk membahas rencana penggusuran hutan itusenin pagi anggota kompak mulai membongkar tenda hari itu ayah dan ibu st datang ditemani pengawas mengatakan pembongkaran lahan segera berlangsung mereka menunggu kedatangan operator eksavatorkompak mengingatkan mereka tak menebang mangrove sayangnya peringatan tidak diindahkan sekitar pukul pagi mereka mulai membabat hutan mangrove penebang berlangsung sampai pukul lahan lebih setengah hektar termasuk kelapa dibabat dalam masterplan keseluruhan lahan untuk pembangunan ruko seluas x meter kata michaelselasa michael dan anggota kompak menuju manado dalam perjalanan itu mereka mendokumentasikan hutan mangrove alat berat masih terlihat hutan mangrove terbabat meskipun tak ada aktivitas di sanamalamnya kami dapat pesan dari telpon ada papan ditulis dengan arang dilarang membangun di dekat sungai kami tidak tahu apa itu dari masyarakat atau dari pemerintah kelurahanrabu alat berat sudah ditarik jauh dari lokasi kamis sudah ada dan papan peringatan blh talaud bertuliskan dilarang merusak mangrove dilarang mengambil pasir serta dilarang membuang sampah di papan itu tertulis pula sejumlah aturan seperti uu pp dan pp informasi terakhir kamis bupati marahmarah ke lurah dan camat mereka terancam diganti menurut bu lurah saat orang suruhan ayah st datang sudah diingatkan jangan tebang pohonpohon besar mangrove dia tidak sangka tibatiba mangrove sudah habis kata michaelnamun katanya tiap hari bupati melewati lokasi dan melihat eksavator tetapi tidak mencari tahu lokasi itu jelas terlihat karena jarak pandang menuju tenda dari tikungan meterselasa dinas kehutanan pertambangan dan energi huttamben meninjau lokasi perusakan mangrove di tambioe beotonny gagola kadis huttamben mengatakan setelah menerima laporan langsung meninjau lokasi dan melakukan teguran lisandisayangkan teguran lisan kami tidak diindahkan mereka malahan masih terus menebang hutan karena tidak diindahkan rabu kami melaporkan perusakan bakau ke polres talaud katanya dalam situs resmi pemkab talaudperusakan hutan mangrove ini dinilai melanggar uu kehutanan dan uu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pplh untuk itu polres memasang

Cerita dari Leuser: Mulai Toko Souvenir Bagian Tubuh Satwa hingga Pembalakan Liar. Pohon-pohon hutan ditebang menyisakan kerusakan. Hutan berubah menjadi kebun sawit sampai kehidupan satwa-satwa liar dilindungi terancam karena diburu, ditangkap dan diperdagangkan. Itulah antara lain masalah-masalah seputar kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) berupaya meningkatkan pengawasan hingga penindakan.Saya mendapatkan kesempatan mengikuti patroli tim balai di TNGL selama tiga hari medio Juni ini. Sepanjang jalan, kicau burung terdengar seakan menemani perjalanan. Dari kejauhan, terdengar suara orangutan memecah kesunyian. Hutan nan hijau di Halaban. Di Tangkahan, air mengalir deras. Begitu jernih.Patroli dimulai di Halaban, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sekitar kawasan TNGL ini terdapat beberapa desa. Bersama petugas dari Resort Sei Betung, dibantu wrga dan tim Orangutan Information Center (OIC), patroli mulai dengan pengamatan area, dan pengumpulan informasi mengenai daerah rawan kejahatan kehutanan. Baik, perburuan satwa hingga .Sapto Aji Prabowo, Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat, mengatakan, patroli ini rutin guna mengawasi perburuan satwa dan penebangan kayu di TNGL. Dia mengatakan, beberapa kali patroli ada pembalak liar sedang menebang pohon dan langsung diamankan.Hari pertama, tak ditemukan kasus. Baru, hari kedua, kala patroli ke Bukit Lawang, dalam perjalanan, tim, menemukan toko souvenir menjual bagian tubuh satwa dilindungi, yaitu taring beruang, dan tanduk rusa.Melihat ini, Sapto Aji berang. Dia memanggil pemilik toko souvenir, dan menginterogasi. Pemilik toko tak mampu menjelaskan alasan menjual bagian tubuh satwa dilindungi ini. Pria bernama Hadi itu mengatakan, taring beruang dan tanduk rusa didapat dari teman yang biasa menjual souvenir untuk wisatawan kala berkunjung ke Bukit Lawang.Sapto memerintahkan tim patrol menyita barang bukti, dan memeriksa pemilik toko. “Ini sudah gawat, anda menjual souvenir bagian tubuh satwa dilindungi. Tahu kalau tubuh satwa itu dilarang diambil apalagi dijual? Jangan jadikan ekowisata di TNGL ini melanggar UU, sita, periksa pemiliknya.”“Saya salah pak, tetapi saya mohon diampuni, saya akan menjual lagi,” kata Hadi. Petugas BBTNGL bergeming dan terus memeriksa.Hari ketiga, Sapto mendapat informasi tim lain telah menangkap pembalakan liar. Sapto meminta langsung pemeriksaan dan membawa ke Kantor BBTNGL di Medan.Selain menangkap pelaku, S (46), dan mengamankan puluhan batang kayu olahan meranti batu dan damar, dari TNGL.Untuk mengecoh petugas, S memasukkan barang bukti ke mini bus. Andai petugas tak jeli, kata Sapto, kayu-kayu itu akan lolos. “Mengelabui petugas, pelaku memuat 46 keping kayu ke mobil. Kita sudah paham dengan modus mereka.”Lokasi penangkapan di depan Kantor Camat Brandan Barat, daerah Pangkalan Susu ini memang rawan pembalakan. Bukan kali ini saja tim menangkap truk berisi kayu olahan.Untuk itu, pengawasan wilayah-wilayah rawan ini diperketat, baik yang akan keluar ke Aceh, ataupun ke Kota Binjai dan Medan.Kala diwawancara , S mengatakan, kayu dibeli dari pelaku lain di Barak Itir, Langkat. Areal ini masuk TNGL. Dia sudah dua kali beli dari Barak Itir, 80 batang. Sebanyak 30 batang dijual ke Binjai Rp1,5 juta. Pembeli menghubungi menggunakan telephone, dan pelaku mengantarkan pesanan. “Sebelum ini aku sudah menjual 80 batang kayu damar Rp20.000 per batang. Aku menyesal, ” katanya, seraya menundukkan kepala.

[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan konservasi lingkungan

cerita dari leuser mulai toko souvenir bagian tubuh satwa hingga pembalakan liar pohonpohon hutan ditebang menyisakan kerusakan hutan berubah menjadi kebun sawit sampai kehidupan satwasatwa liar dilindungi terancam karena diburu ditangkap dan diperdagangkan itulah antara lain masalahmasalah seputar kawasan taman nasional gunung leuser tngl balai besar taman nasional gunung leuser bbtngl berupaya meningkatkan pengawasan hingga penindakansaya mendapatkan kesempatan mengikuti patroli tim balai di tngl selama tiga hari medio juni ini sepanjang jalan kicau burung terdengar seakan menemani perjalanan dari kejauhan terdengar suara orangutan memecah kesunyian hutan nan hijau di halaban di tangkahan air mengalir deras begitu jernihpatroli dimulai di halaban kabupaten langkat sumatera utara sekitar kawasan tngl ini terdapat beberapa desa bersama petugas dari resort sei betung dibantu wrga dan tim orangutan information center oic patroli mulai dengan pengamatan area dan pengumpulan informasi mengenai daerah rawan kejahatan kehutanan baik perburuan satwa hingga sapto aji prabowo kepala bidang pengelolaan taman nasional wilayah iii stabat mengatakan patroli ini rutin guna mengawasi perburuan satwa dan penebangan kayu di tngl dia mengatakan beberapa kali patroli ada pembalak liar sedang menebang pohon dan langsung diamankanhari pertama tak ditemukan kasus baru hari kedua kala patroli ke bukit lawang dalam perjalanan tim menemukan toko souvenir menjual bagian tubuh satwa dilindungi yaitu taring beruang dan tanduk rusamelihat ini sapto aji berang dia memanggil pemilik toko souvenir dan menginterogasi pemilik toko tak mampu menjelaskan alasan menjual bagian tubuh satwa dilindungi ini pria bernama hadi itu mengatakan taring beruang dan tanduk rusa didapat dari teman yang biasa menjual souvenir untuk wisatawan kala berkunjung ke bukit lawangsapto memerintahkan tim patrol menyita barang bukti dan memeriksa pemilik toko ini sudah gawat anda menjual souvenir bagian tubuh satwa dilindungi tahu kalau tubuh satwa itu dilarang diambil apalagi dijual jangan jadikan ekowisata di tngl ini melanggar uu sita periksa pemiliknyasaya salah pak tetapi saya mohon diampuni saya akan menjual lagi kata hadi petugas bbtngl bergeming dan terus memeriksahari ketiga sapto mendapat informasi tim lain telah menangkap pembalakan liar sapto meminta langsung pemeriksaan dan membawa ke kantor bbtngl di medanselain menangkap pelaku s dan mengamankan puluhan batang kayu olahan meranti batu dan damar dari tngluntuk mengecoh petugas s memasukkan barang bukti ke mini bus andai petugas tak jeli kata sapto kayukayu itu akan lolos mengelabui petugas pelaku memuat keping kayu ke mobil kita sudah paham dengan modus merekalokasi penangkapan di depan kantor camat brandan barat daerah pangkalan susu ini memang rawan pembalakan bukan kali ini saja tim menangkap truk berisi kayu olahanuntuk itu pengawasan wilayahwilayah rawan ini diperketat baik yang akan keluar ke aceh ataupun ke kota binjai dan medankala diwawancara s mengatakan kayu dibeli dari pelaku lain di barak itir langkat areal ini masuk tngl dia sudah dua kali beli dari barak itir batang sebanyak batang dijual ke binjai rp juta pembeli menghubungi menggunakan telephone dan pelaku mengantarkan pesanan sebelum ini aku sudah menjual batang kayu damar rp per batang aku menyesal katanya seraya menundukkan kepala

Sudah Batal, Mentan Mau Hidupkan Lagi Kebun Tebu di Aru?. Ketenangan warga Kepulauan Aru, Maluku, kembali terusik. Kementerian Pertanian, berencana membuka kembali kebun tebu di sana. Kala itu, Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, mengatakan, setelah survei lahan, ternyata Aru tak cocok buat tebu. Kemiringan lahan di Aru, tak layak layak dan tak menguntungkan secara ekonomi jika ditanam tebu.Namun, kabar terbaru membuat was-was. Rencana kebun tebu di Aru berlanjut, diketahui dari pernyataan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman seperti dikutip dari , 18 Juni 2015. Dia menyatakan, pemerintah menyiapkan tiga lokasi seluas sekitar 500 ribu hektar untuk perkebunan tebu di Indonesia. Tiga lokasi ini antara lain Kepulauan Aru, Merauke, dan Sulawesi Tenggara.“Ini jelas mengancam hutan alam seluas 730 ribu hektar atau 12 kali daratan Singapura. Ia juga mengancam kehidupan sekitar 84.000 warga,” kata Mufti Barri, Pengkampanye Forest Watch Indonesia (FWI), dalam rilis kepada media.Dia mengatakan, aksi pemerintah tetap melanjutkan rencana perkebunan tebu di Kepulauan Aru jelas memperlihatkan ketidakpedulian terhadap kelestarian hutan alam. Bahkan, FWI menduga target utama dibalik rencana ini hanyalah mengambil kayu-kayu alam di kepulauan itu.Jacky Manuputy, penggagas koalisi #SaveAru mengatakan, memasukkan kembali Kepulauan Aru sebagai salah satu kawasan pengembangan industri gula di Indonesia Timur merupakan sikap arogan dan sepihak, tanpa mempedulikan aspirasi masyarakat adat yang keras menolak rencana inidari awal.“Masyarakat adat Aru merasa dibohongi pemerintah. Ini akan menimbulkan gejolak sosial baru di Kepulauan Aru. Kami akan kembali menggerakkan perlawanan. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap ini,” katanya.Senada diungkapkan Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Menurut dia, dengan memasukkan kembali Kepulauan Aru sebagai lokasi perkebunan tebu bertentangan dengan komitmen Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, yang berjanji tak akan memperpanjang izin prinsip pelepasan kawasan hutan di kepulauan ini.Dia mengatakan, kehadiran perkebunan di Kepulauan Aru ini tak hanya akan merusak ekosistem pulau-pulau kecil tetapi menimbulkan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat. “Mereka turun-temurun menguasai dan mengelola lahan pertanian dan hutan kepulauan ini,” katanya.Dari berita , sebelum ini menyebutkan, rencana pengembangan kebun tebu ini berawal 2010. Kala itu, Bupati Kepulauan Aru, Teddy Tengko, mengeluarkan izin prinsip, izin lokasi, dan rekomendasi pelepasan kawasan hutan sebesar 480 ribu hektar untuk 28 perusahaan. Mereka di bawah bendera Menara Group, perusahaan perkebunan swasta nasional.Hasil kajian FWI menunjukkan, ada 2,97 juta hektar lahan masih hutan alam dari 7,40 juta hektar daratan di pulau-pulau kecil (pulau dengan luas sampai 2.000 km) di seluruh Indonesia. Ancaman bagi hutan alam di pulau-pulau kecil datang setelah Kementerian Kehutanan—saat itu– mengeluarkan kebijakan arahan lokasi untuk HPH, HTI, dan restorasi ekosistem melalui Surat Keputusan No. 5984/Menhut-II/BPRUK/2014. Kebijakan ini mengalokasikan lahan untuk konsesi perusahaan seluas 0.85 juta hektar tersebar di 242 pulau kecil di Indonesia.Mufti mengatakan, sampai saat ini belum ada kejelasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pencabutan SK ini. “Menteri harus segera mencabut SK ini sebagai bagian dari proses perizinan seperti yang dimandatkan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam.”Seharusnya, tak ada investasi skala besar di pulau-pulau kecil karena akan menghancurkan sumber-sumber kehidupan masyarakat . Salah satu, berdampak pada krisis air.Abdon menambahkan, pulau-pulau kecil di Indonesia, harus bebas dari eksploitasi alam skala besar seperti perkebunan, penebangan hutan dan pertambangan. “Karena biaya sosial dan ekologis jangka panjang jauh lebih besar dari manfaat ekonomi jangka pendek.”Menurut dia, UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sudah tegas mengatur soal ini. “Menteri Kelautan dan Perikanan, harus sigap mencegah kehancuran ekosistem pulau-pulau kecil, bukan hanya di Kepulauan Aru tetapi di seluruh pulau-pulau kecil nusantara.”

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

sudah batal mentan mau hidupkan lagi kebun tebu di aru ketenangan warga kepulauan aru maluku kembali terusik kementerian pertanian berencana membuka kembali kebun tebu di sana kala itu menteri kehutanan zulkifli hasan mengatakan setelah survei lahan ternyata aru tak cocok buat tebu kemiringan lahan di aru tak layak layak dan tak menguntungkan secara ekonomi jika ditanam tebunamun kabar terbaru membuat waswas rencana kebun tebu di aru berlanjut diketahui dari pernyataan menteri pertanian amran sulaiman seperti dikutip dari juni dia menyatakan pemerintah menyiapkan tiga lokasi seluas sekitar ribu hektar untuk perkebunan tebu di indonesia tiga lokasi ini antara lain kepulauan aru merauke dan sulawesi tenggaraini jelas mengancam hutan alam seluas ribu hektar atau kali daratan singapura ia juga mengancam kehidupan sekitar warga kata mufti barri pengkampanye forest watch indonesia fwi dalam rilis kepada mediadia mengatakan aksi pemerintah tetap melanjutkan rencana perkebunan tebu di kepulauan aru jelas memperlihatkan ketidakpedulian terhadap kelestarian hutan alam bahkan fwi menduga target utama dibalik rencana ini hanyalah mengambil kayukayu alam di kepulauan itujacky manuputy penggagas koalisi savearu mengatakan memasukkan kembali kepulauan aru sebagai salah satu kawasan pengembangan industri gula di indonesia timur merupakan sikap arogan dan sepihak tanpa mempedulikan aspirasi masyarakat adat yang keras menolak rencana inidari awalmasyarakat adat aru merasa dibohongi pemerintah ini akan menimbulkan gejolak sosial baru di kepulauan aru kami akan kembali menggerakkan perlawanan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap ini katanyasenada diungkapkan abdon nababan sekjen aliansi masyarakat adat nusantara aman menurut dia dengan memasukkan kembali kepulauan aru sebagai lokasi perkebunan tebu bertentangan dengan komitmen menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya yang berjanji tak akan memperpanjang izin prinsip pelepasan kawasan hutan di kepulauan inidia mengatakan kehadiran perkebunan di kepulauan aru ini tak hanya akan merusak ekosistem pulaupulau kecil tetapi menimbulkan pelanggaran ham terhadap masyarakat adat mereka turuntemurun menguasai dan mengelola lahan pertanian dan hutan kepulauan ini katanyadari berita sebelum ini menyebutkan rencana pengembangan kebun tebu ini berawal kala itu bupati kepulauan aru teddy tengko mengeluarkan izin prinsip izin lokasi dan rekomendasi pelepasan kawasan hutan sebesar ribu hektar untuk perusahaan mereka di bawah bendera menara group perusahaan perkebunan swasta nasionalhasil kajian fwi menunjukkan ada juta hektar lahan masih hutan alam dari juta hektar daratan di pulaupulau kecil pulau dengan luas sampai km di seluruh indonesia ancaman bagi hutan alam di pulaupulau kecil datang setelah kementerian kehutanansaat itu mengeluarkan kebijakan arahan lokasi untuk hph hti dan restorasi ekosistem melalui surat keputusan no menhutiibpruk kebijakan ini mengalokasikan lahan untuk konsesi perusahaan seluas juta hektar tersebar di pulau kecil di indonesiamufti mengatakan sampai saat ini belum ada kejelasan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan terkait pencabutan sk ini menteri harus segera mencabut sk ini sebagai bagian dari proses perizinan seperti yang dimandatkan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alamseharusnya tak ada investasi skala besar di pulaupulau kecil karena akan menghancurkan sumbersumber kehidupan masyarakat salah satu berdampak pada krisis airabdon menambahkan pulaupulau kecil di indonesia harus bebas dari eksploitasi alam skala besar seperti perkebunan penebangan hutan dan pertambangan karena biaya sosial dan ekologis jangka panjang jauh lebih besar dari manfaat ekonomi jangka pendekmenurut dia uu pengelolaan pesisir dan pulaupulau kecil sudah tegas mengatur soal ini menteri kelautan dan perikanan harus sigap mencegah kehancuran ekosistem pulaupulau kecil bukan hanya di kepulauan aru tetapi di seluruh pulaupulau kecil nusantara

Pembabatan Hutan yang Mengancam Potensi Kopi Arabika Dataran Tinggi Gayo. Kopi arabika yang berada di dataran tinggi Gayo, Provinsi Aceh, termasuk jenis kopi arabika terbaik di dunia. Kopi yang sebagian besar berasal dari Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah tersebut telah diekspor ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan beberapa negara lainnya.Kebun kopi yang telah di tanam ratusan tahun itu merupakan penopang ekonomi terbesar masyarakat di dua kabupaten tersebut. Mulai dari petani, buruh kebun, pekerja pabrik, hingga pedagang kopi.Namun, keberadaan kopi arabika Gayo mulai terancam akibat maraknya pembukaan hutan untuk perkebunan selain kopi. Aktivis lingkungan di dataran tinggi Gayo, Surya Apra, Jumat (19/6/15), mengatakan bahwa alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah saat ini cukup marak terjadi. Tidak hanya pembalakan liar, tetapi juga karena pembukaan lahan perkebunan selain kopi.“Jika pembukaan lahan tidak segera dihentikan, suhu udara di wilayah tengah Aceh akan semakin panas dan akan berpengaruh pada kopi,” ujar Surya yang juga aktivis di Aceh Green Comumnity Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.Surya yang pernah menjabat ketua tim penyusun buku profil pertanian di Kabupaten Bener Meriah mengatakan, saat ini luas perkebunan kopi di Aceh Tengah dan Bener Meriah mencapai 120.000 hektar.“Sekitar 90 persen masyarakat di Aceh Tengah dan Bener Meriah atau di dataran tinggi Gayo, hidup dari kopi arabika. Jika suhu udara makin panas, kualitas kopi akan turun dan batangnya akan kering. Pastinya akan berpengaruh besar terhadap masyarakat Gayo.”Menurut Surya, hasil penelitian International Coffee Organization (ICO) di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah menunjukkan suhu di dua kabupaten tersebut telah meningkat ke 22 derajat Celcius. “Jika suhu terus naik hingga 25 derajat, dapat dipastikan, cita rasa kopi akan menurun.”Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tengah, Yahya Kobat menuturkan hal yang sama. Suhu udara yang meningkat di Aceh Tengah dan Benar Meriah dikhawatirkan akan berpengaruh pada kualitas kopi. “Kita saat ini khawatir, terlebih sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dari kopi,” ujarnya.Juru Bicara , Sri Wahyuni mengatakan, demi memenuhi kontrak perdagangan kentang dan hortikultura dengan Malaysia, ribuan hektar hutan di sembilan kecamatan di Kabupaten Bener Meriah, ditebang.Pembukaan hutan tersebut melibatkan banyak pihak termasuk pejabat pemerintah. Mereka membuka kebun karena ada investor dari Malaysia yang menjanjikan Bener Meriah akan menjadi penghasil kentang dan palawija. “Perambahan hutan terparah terjadi di Permata, Bener Kelipah, Bukit dan Weh Pesam. Selebihnya tersebar di kecamatan Mesidah, Syiah Utama, Pintu Rime Gayo, Gajah Putih dan Timang Gajah.”Menurut Sri, masyarakat di Kecamatan Permata, Bandar, Bener Kelipah, Bukit dan Weh Pesam mulai resah karena menurunnya debit air di wilayah mereka. “Desa Gelampang Weh Tenang Uken, Bener Pepanyi, dan Sepakat telah kehilangan sumber air. Pipa yang dipasang ke sumber mata air di wilayah Rebol Linung Bulen sudah mengering,” tegasnya.

[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan konservasi lingkungan

pembabatan hutan yang mengancam potensi kopi arabika dataran tinggi gayo kopi arabika yang berada di dataran tinggi gayo provinsi aceh termasuk jenis kopi arabika terbaik di dunia kopi yang sebagian besar berasal dari kabupaten aceh tengah dan bener meriah tersebut telah diekspor ke berbagai negara seperti amerika serikat korea selatan jepang dan beberapa negara lainnyakebun kopi yang telah di tanam ratusan tahun itu merupakan penopang ekonomi terbesar masyarakat di dua kabupaten tersebut mulai dari petani buruh kebun pekerja pabrik hingga pedagang kopinamun keberadaan kopi arabika gayo mulai terancam akibat maraknya pembukaan hutan untuk perkebunan selain kopi aktivis lingkungan di dataran tinggi gayo surya apra jumat mengatakan bahwa alih fungsi hutan lindung di kabupaten aceh tengah dan bener meriah saat ini cukup marak terjadi tidak hanya pembalakan liar tetapi juga karena pembukaan lahan perkebunan selain kopijika pembukaan lahan tidak segera dihentikan suhu udara di wilayah tengah aceh akan semakin panas dan akan berpengaruh pada kopi ujar surya yang juga aktivis di aceh green comumnity kabupaten aceh tengah dan bener meriahsurya yang pernah menjabat ketua tim penyusun buku profil pertanian di kabupaten bener meriah mengatakan saat ini luas perkebunan kopi di aceh tengah dan bener meriah mencapai hektarsekitar persen masyarakat di aceh tengah dan bener meriah atau di dataran tinggi gayo hidup dari kopi arabika jika suhu udara makin panas kualitas kopi akan turun dan batangnya akan kering pastinya akan berpengaruh besar terhadap masyarakat gayomenurut surya hasil penelitian international coffee organization ico di kabupaten aceh tengah dan bener meriah menunjukkan suhu di dua kabupaten tersebut telah meningkat ke derajat celcius jika suhu terus naik hingga derajat dapat dipastikan cita rasa kopi akan menurunkepala badan perencanaan dan pembangunan daerah bappeda aceh tengah yahya kobat menuturkan hal yang sama suhu udara yang meningkat di aceh tengah dan benar meriah dikhawatirkan akan berpengaruh pada kualitas kopi kita saat ini khawatir terlebih sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dari kopi ujarnyajuru bicara sri wahyuni mengatakan demi memenuhi kontrak perdagangan kentang dan hortikultura dengan malaysia ribuan hektar hutan di sembilan kecamatan di kabupaten bener meriah ditebangpembukaan hutan tersebut melibatkan banyak pihak termasuk pejabat pemerintah mereka membuka kebun karena ada investor dari malaysia yang menjanjikan bener meriah akan menjadi penghasil kentang dan palawija perambahan hutan terparah terjadi di permata bener kelipah bukit dan weh pesam selebihnya tersebar di kecamatan mesidah syiah utama pintu rime gayo gajah putih dan timang gajahmenurut sri masyarakat di kecamatan permata bandar bener kelipah bukit dan weh pesam mulai resah karena menurunnya debit air di wilayah mereka desa gelampang weh tenang uken bener pepanyi dan sepakat telah kehilangan sumber air pipa yang dipasang ke sumber mata air di wilayah rebol linung bulen sudah mengering tegasnya

Buku: Menyibak Kebakaran Hutan dan Lahan yang Terus Berulang. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, bak agenda tahunan termasuk tahun ini. Pantauan satelit modis hingga Jumat, (3/7/15) setidaknya terpantau 203 titik api. Padahal, Presiden Joko Widodo pernah mengeluarkan pernyataan tahun ini bebas asap. Mengapa kebakaran hutan dan lahan masih terjadi?Sawit Watch dan beberapa lembaga lain seperti Walhi Riau, Save Our Borneo, Sarekat Hijau Sumsel dan Jikalahari mengulas ini melalui buku bertajuk “Kebakaran Hutan dan Lahan, Siapa yang Melanggengkan?” Buku ini launching di Jakarta, Minggu (12/7/15).“Buku ini sebenarnya ingin memotret kenapa kebakaran hutan dan lahan hampir tiap tahun terjadi. Berulang-ulang tak ada penyelesaian. Buku ini dimulai pertengahan 2013, ada kecil membahas kebakaran hutan dan lahan. Akhir tahun sama sampai pertengahan 2014 ke lapangan menganalisis ini,” kata Achmad Surambo, Deputi Direktur Sawit Watch, salah satu penulis buku.Wilayah yang diteliti yakni Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Buku ini menjelaskan kebakaran hutan dari masa ke masa. Beberapa literatur dicoba dituliskan kembali.Salah satu yang diungkap dalam buku ini tumpang tindih kebijakan. Dia mencontohkan, Peraturan Pemerintah soal perlindungan gambut yang ketat melindungi. Sebaliknya, Permentan nomor 14 tahun 2009 mengizinkan eksploitasi gambut perkebunan sawit.Dari pantauan, tampak titik-titik api pada lahan dan hutan berulang di konsesi sama. ini seolah tak bisa melampaui batas-batas itu jadi tampak disenjaga.Buku juga mengulas, penegakan hukum tak optimal karena tak ada efek jera, seperti PT Adei Plantation (AD), berkali-kali terkena hukuman.Tahun 2001, AD divonis bersalah Mahkamah Agung delapan bulan penjara dan denda Rp100 juta karena sengaja membakar lahan 3.000 hektar. Pada 2006, terjadi gugatan perdata US$1,1 juta karena di Bengkalis terbakar. Pada 2013, didakwa membakar lahan di Desa Batang Nilo Kecil, Pelalawan seluas 304.703 meter persegi. Terakhir kasus IUP ilegal 2014. Namun tiga terdakwa yaitu Danesuvaran KR Singam, Tan Kei Yoong dan Goh Tee Meng (warga negara Malaysia) vonis bebas. “Dibebaskan dengan alasan terdakwa orang asing, yakni Malaysia. Ini aneh. Harusnya KLHK banding.”BP REDD+ pada Oktober 2014, mengeluarkan audit kepatuhan perusahaan dan pemda di Riau terkait pencegahan kebakaran hutan. Hasilnya, seluruh perusahaan tak patuh soal penanganan kebakaran hutan dan lahan.Buku ini juga mengungkap, ada kebakaran hutan dan lahan sengaja untuk memperluas perkebunan sawit.”Ada temuan lapangan, misal satu wilayah dulu ada kebakaran. Tahun berikutnya sudah jadi perkebunan sawit. Ini terjadi di Riau. Kebakaran dulu, setelah itu jadi sawit,” katanya.Juga ada korelasi ketimpangan penguasaan lahan dengan kebakaran hutan dan lahan.”Kami menemukan wilayah yang timpang penguasaan lahan, justru kebakaran hutan marak.”Kebakaran juga terjadi di konsesi perusahaan yang mengklaim diri menerapkan aspek keberlanjutan seperti ISPO maupun RSPO.Harijazudin, Kepala Departemen Sosial dan Inisiasi Kebijakan Sawit Watch mengatakan, fenomena kebakaran hutan dan lahan tahunan sistematis. Masyarakat lokal seringkali jadi kambing hitam padahal untuk memenuhi kebutuhan aktor-aktor besar.Akademisi IPB, Bambang Hero Saharjo mengatakan, masyarakat di Sumatera dan Kalimantan, mulai terganggu asap. “Juni 2014, ketika Presiden minta maaf ke negara tetangga, UKP4 diminta investigasi untuk melihat dan audit. Hasilnya, di Riau, tidak ada perusahaan yang melaksanakan kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.”Dia juga menyoroti penegakan hukum lemah, masyarakat kerap jadi kambing hitam sedang perusahaan besar dibiarkan.Ada juga modus penyiapan lahan dengan pembakaran bahkan modus asuransi. Dari awal mereka sudah tahu produksi HTI dan HPH jelek dan akan merugi. Jadi kebakaran dengan harapan mendapatkan klaim asuransi sangat besar. “Ini terjadi di Sumsel dan Riau.”Dia mengingatkan, target penurunan emisi 26% 2020. Jika kebakaran terus terjadi maka target jauh api dari panggang. Padahal, waktu tersisa tinggal lima tahun lagi.“Kebakaran banyak terjadi gambut. Padahal kondisi alami, gambut sebenarnya sulit terbakar. Gambut lahan basah. Kalaupun korek api jatuh tak akan terbakar. “Yang terjadi ekspansi perkebunan sawit, HTI, juga karet,” kata Iwan Tricahyo Wibisono, Senior Forestry Specialist Wetlands International.Iwan mengatakan, perusahaan beralasan karena gambut lahan tingkat konfli rendah jadi bisa ditanami. Mereka memandang gambut bisa ditanami walaupun bukan tanaman seharusnya, seperti sawit dan akasia.“Gambut mereka tanam tetapi tak bisa kondisi basah. Akhirnya dikeringkan dengan kanal. Gambut menjadi benar-benar kering. Sedikit percikan rokok, akan terbakar. Kalau sudah terbakar di gambut terjadi . Tidak ketahuan api dimana. Yang jelas asap sudah dimana-mana.”Iwan menyerukan pemerintah menyetop konversi gambut jadi apapun. Bagi lahan gambut yang terlanjur dikonversi, perusahaan harus betul-betul memantau siklus hidrologi. Jangan sampai gambut terlalu kering.Guna memperbaiki ekosistem gambut, Wetlands International pada 2002 intervensi dengan sekat kanal. Wilayah percobaan di Kalteng pada gambut eks PLG.“Kami mencoba memblok kanal dengan struktur kayu dan tanah. Pelan-pelan lahan gambut basah kembali. Potensi kebakaran kecil. Ini jadi alternatif,” katanya.Di struktur DAM yang ditutup, mereka mencoba menanam berbagai tanaman. Dengan harapan, struktur menjadi kuat dan tak mudah terbawa arus.“Sayangnya tidak semua tertanam. Kekuatan arus agak sulit. Di berbagai DAM kelihatan berhasil. Potensi kebakaran bisa ditekan.”Upaya ini juga diikuti yang lain. WWF melakukan hal serupa di Taman Nasional Sebangau. Warga Sungai Tohor di Riau. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadopsi kegiatan ini. Ada progran 1.000 blok kanal yang hingga kini belum jelas.Bambang mengapresiasi tetapi langkah ini belum cukup. “Selama pelaku tak dikendalikan, kebakaran terus terjadi. Tak cukup sekat kanal. Harus terpadu melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, bersama-sama.”Selain itu, kata Bambang, menjelang pilkada serentak Desember mendatang, potensi kebakaran hutan dan lahan makin besar. Sebab, kemungkinan banyak pemda mengobral perizinan untuk sawit, HTI sampai pertambangan.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

buku menyibak kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang kebakaran hutan dan lahan di indonesia bak agenda tahunan termasuk tahun ini pantauan satelit modis hingga jumat setidaknya terpantau titik api padahal presiden joko widodo pernah mengeluarkan pernyataan tahun ini bebas asap mengapa kebakaran hutan dan lahan masih terjadisawit watch dan beberapa lembaga lain seperti walhi riau save our borneo sarekat hijau sumsel dan jikalahari mengulas ini melalui buku bertajuk kebakaran hutan dan lahan siapa yang melanggengkan buku ini launching di jakarta minggu buku ini sebenarnya ingin memotret kenapa kebakaran hutan dan lahan hampir tiap tahun terjadi berulangulang tak ada penyelesaian buku ini dimulai pertengahan ada kecil membahas kebakaran hutan dan lahan akhir tahun sama sampai pertengahan ke lapangan menganalisis ini kata achmad surambo deputi direktur sawit watch salah satu penulis bukuwilayah yang diteliti yakni riau sumatera selatan dan kalimantan tengah buku ini menjelaskan kebakaran hutan dari masa ke masa beberapa literatur dicoba dituliskan kembalisalah satu yang diungkap dalam buku ini tumpang tindih kebijakan dia mencontohkan peraturan pemerintah soal perlindungan gambut yang ketat melindungi sebaliknya permentan nomor tahun mengizinkan eksploitasi gambut perkebunan sawitdari pantauan tampak titiktitik api pada lahan dan hutan berulang di konsesi sama ini seolah tak bisa melampaui batasbatas itu jadi tampak disenjagabuku juga mengulas penegakan hukum tak optimal karena tak ada efek jera seperti pt adei plantation ad berkalikali terkena hukumantahun ad divonis bersalah mahkamah agung delapan bulan penjara dan denda rp juta karena sengaja membakar lahan hektar pada terjadi gugatan perdata us juta karena di bengkalis terbakar pada didakwa membakar lahan di desa batang nilo kecil pelalawan seluas meter persegi terakhir kasus iup ilegal namun tiga terdakwa yaitu danesuvaran kr singam tan kei yoong dan goh tee meng warga negara malaysia vonis bebas dibebaskan dengan alasan terdakwa orang asing yakni malaysia ini aneh harusnya klhk bandingbp redd pada oktober mengeluarkan audit kepatuhan perusahaan dan pemda di riau terkait pencegahan kebakaran hutan hasilnya seluruh perusahaan tak patuh soal penanganan kebakaran hutan dan lahanbuku ini juga mengungkap ada kebakaran hutan dan lahan sengaja untuk memperluas perkebunan sawitada temuan lapangan misal satu wilayah dulu ada kebakaran tahun berikutnya sudah jadi perkebunan sawit ini terjadi di riau kebakaran dulu setelah itu jadi sawit katanyajuga ada korelasi ketimpangan penguasaan lahan dengan kebakaran hutan dan lahankami menemukan wilayah yang timpang penguasaan lahan justru kebakaran hutan marakkebakaran juga terjadi di konsesi perusahaan yang mengklaim diri menerapkan aspek keberlanjutan seperti ispo maupun rspoharijazudin kepala departemen sosial dan inisiasi kebijakan sawit watch mengatakan fenomena kebakaran hutan dan lahan tahunan sistematis masyarakat lokal seringkali jadi kambing hitam padahal untuk memenuhi kebutuhan aktoraktor besarakademisi ipb bambang hero saharjo mengatakan masyarakat di sumatera dan kalimantan mulai terganggu asap juni ketika presiden minta maaf ke negara tetangga ukp diminta investigasi untuk melihat dan audit hasilnya di riau tidak ada perusahaan yang melaksanakan kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahandia juga menyoroti penegakan hukum lemah masyarakat kerap jadi kambing hitam sedang perusahaan besar dibiarkanada juga modus penyiapan lahan dengan pembakaran bahkan modus asuransi dari awal mereka sudah tahu produksi hti dan hph jelek dan akan merugi jadi kebakaran dengan harapan mendapatkan klaim asuransi sangat besar ini terjadi di sumsel dan riaudia mengingatkan target penurunan emisi jika kebakaran terus terjadi maka target jauh api dari panggang padahal waktu tersisa tinggal lima tahun lagikebakaran banyak terjadi gambut padahal kondisi alami gambut sebenarnya sulit terbakar gambut lahan basah kalaupun korek api jatuh tak akan terbakar yang terjadi ekspansi perkebunan sawit hti juga karet kata iwan tricahyo wibisono senior forestry specialist wetlands internationaliwan mengatakan perusahaan beralasan karena gambut lahan tingkat konfli rendah jadi bisa ditanami mereka memandang gambut bisa ditanami walaupun bukan tanaman seharusnya seperti sawit dan akasiagambut mereka tanam tetapi tak bisa kondisi basah akhirnya dikeringkan dengan kanal gambut menjadi benarbenar kering sedikit percikan rokok akan terbakar kalau sudah terbakar di gambut terjadi tidak ketahuan api dimana yang jelas asap sudah dimanamanaiwan menyerukan pemerintah menyetop konversi gambut jadi apapun bagi lahan gambut yang terlanjur dikonversi perusahaan harus betulbetul memantau siklus hidrologi jangan sampai gambut terlalu keringguna memperbaiki ekosistem gambut wetlands international pada intervensi dengan sekat kanal wilayah percobaan di kalteng pada gambut eks plgkami mencoba memblok kanal dengan struktur kayu dan tanah pelanpelan lahan gambut basah kembali potensi kebakaran kecil ini jadi alternatif katanyadi struktur dam yang ditutup mereka mencoba menanam berbagai tanaman dengan harapan struktur menjadi kuat dan tak mudah terbawa arussayangnya tidak semua tertanam kekuatan arus agak sulit di berbagai dam kelihatan berhasil potensi kebakaran bisa ditekanupaya ini juga diikuti yang lain wwf melakukan hal serupa di taman nasional sebangau warga sungai tohor di riau kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mengadopsi kegiatan ini ada progran blok kanal yang hingga kini belum jelasbambang mengapresiasi tetapi langkah ini belum cukup selama pelaku tak dikendalikan kebakaran terus terjadi tak cukup sekat kanal harus terpadu melibatkan pemerintah perusahaan dan masyarakat bersamasamaselain itu kata bambang menjelang pilkada serentak desember mendatang potensi kebakaran hutan dan lahan makin besar sebab kemungkinan banyak pemda mengobral perizinan untuk sawit hti sampai pertambangan

Asap Mulai Selimuti Riau, Titik Api Terditeksi di Konsesi Perusahaan sampai Kawasan Konservasi. Titik-titik api mulai terdeteksi di Riau sejak beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah kabupaten-kota mulai diselimuti kabut asap bahkan kualitas jarak pandang mengalami penurunan.Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru menyebutkan, kabut asap terlihat di Pekanbaru dini hari hingga pagi dengan jarak pandang lima kilometer, Kabupaten Pelawan dan Kota Rengat jarak pandang lebih rendah, empat kilometer.Paragusan Gurning, warga Pekanbaru mengeluhkan kabut asap tebal tiba-tiba menyelimuti kota pagi ini. Dia membagi foto kabut dari teras lantai dua rumah melalui akun Facebook. “Aku kira kayak tetangga bakar sampah. Kemarin-kemarin setebal ini dan bau. Ini terasa. Kayaknya bisa jadi dekat atau yang terbakar bisa banyak. Bau arang itu terasa,” katanya kepada .Jarak pandang di Dumai lebih pendek hanya satu kilometer. Menurut BMKG, bukanlah kabut asap melainkan embun. Keterangan berbeda disampaikan Hamid, warga Dumai. Dia mengatakan, jarak pandang pendek beraroma khas kebakaran hutan gambut.“Malam pukul 11.00 tekanan udara agak rendah. Jadi malam baru muncul kabut. Biasalah macam bau terbakar. Dari lampu jalan betul.”Kabut tebal di Dumai disinyalir arah angin bertiup dari selatan ke utara dan timur laut. Dumai terletak pesisir utara Riau. Jika kebakaran berlangsung luas, diperkirakan asap menutup Dumai sampai ke Singapura dan Malaysia.“Karena mungkin titik api (sekarang) belum banyak, asap masih terdistersi di daerah kita. Belum sampai di Singapura dan Malaysia, asap sudah terdistersi di Selat Melaka,” kata Slamet Riyadi, Kasi Data dan Informasi BMKG Pekanbaru.Berdasarkan satelit Terra Aqua, titik panas terpantau Selasa pagi (30/6/15) mencapai 45 titik. Paling banyak di Kabupaten Pelalawan (17), Bengkalis (15), Siak (4), Indragiri Hulu dan Rokan Hilir masing-masing 3 titik, Dumai (2) dan Kepulauan Meranti (1). Jumlah ini berkurang dibandingkan sehari sebelumnya, 59 titik. “Pelalawan masih terbanyak diikuti Rokan Hilir.”Menurut Slamet, awan mulai terbentuk di sekitar Dumai tetapi secara umum sampai minggu depan udara di Riau, masih kering. Kalaupun terjadi hujan sangat ringan. Suhu udara cukup tinggi sekitar 34,5 derajat celsius, rata-rata suhu pada bulan Juni 33 derajat celsius. Namun suhu ini tidaklah termasuk ekstrim.“Suhu ekstrim itu kalau kenaikan tiga derajat di atas suhu rata-rata. Prediksi kita terjadi sampai minggu ketiga Agustus.”Sedangkan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengeluarkan analisa titik panas dalam peta gambut, yang menyebutkan ada 43 titik panas di gambut periode pemantauan 16-21 Juni 2015.Sebanyak 13 titik panas pada kawasan gambut dengan kedalaman lebih empat meter, delapan titik panas di gambut kedalaman dua sampai empat meter. Pada gambut kedalaman satu sampai dua meter hanya enam titik dan satu di hamparan kedalaman gambut satu meter. Titik panas juga terpantau 15 titik di tanah mineral atau non gambut.“Ini titik panas belum tentu api. Mungkin ada indikasi api. Titik panas banyak terpantau di gambut paling dalam. Gambut dengan kedalaman empat meter ini seharusnya basah malah terpantau titik panas. Maka ini harus dicek,” kata Rahmaidi Azani, GIS Jikalahari.Jikalahari melakukan titik panas ke peta konsesi. Ternyata hampir seluruh titik panas terdeteksi di konsesi milik dua perusahaan pulp besar Indonesia yakni APRIL dan APP. Padahal kedua perusahaan punya kebijakan Titik panas juga terpantau di kawasan lindung seperti Tesso Nilo, Suaka Margasatwa Bukit Rimbang, Bukit Baling dan hutan lindung Bukit Suliki.“Kita juga pantau hutan konservasi. Ada yang menarik. Titik panas terdeteksi di Tesso Nilo, beberapa minggu pemantauan. Minggu pertama Juni titik api di sana, minggu ketiga ada lagi. Tidak jauh dari titik pertama.”

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim

asap mulai selimuti riau titik api terditeksi di konsesi perusahaan sampai kawasan konservasi titiktitik api mulai terdeteksi di riau sejak beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah kabupatenkota mulai diselimuti kabut asap bahkan kualitas jarak pandang mengalami penurunanbadan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg pekanbaru menyebutkan kabut asap terlihat di pekanbaru dini hari hingga pagi dengan jarak pandang lima kilometer kabupaten pelawan dan kota rengat jarak pandang lebih rendah empat kilometerparagusan gurning warga pekanbaru mengeluhkan kabut asap tebal tibatiba menyelimuti kota pagi ini dia membagi foto kabut dari teras lantai dua rumah melalui akun facebook aku kira kayak tetangga bakar sampah kemarinkemarin setebal ini dan bau ini terasa kayaknya bisa jadi dekat atau yang terbakar bisa banyak bau arang itu terasa katanya kepada jarak pandang di dumai lebih pendek hanya satu kilometer menurut bmkg bukanlah kabut asap melainkan embun keterangan berbeda disampaikan hamid warga dumai dia mengatakan jarak pandang pendek beraroma khas kebakaran hutan gambutmalam pukul tekanan udara agak rendah jadi malam baru muncul kabut biasalah macam bau terbakar dari lampu jalan betulkabut tebal di dumai disinyalir arah angin bertiup dari selatan ke utara dan timur laut dumai terletak pesisir utara riau jika kebakaran berlangsung luas diperkirakan asap menutup dumai sampai ke singapura dan malaysiakarena mungkin titik api sekarang belum banyak asap masih terdistersi di daerah kita belum sampai di singapura dan malaysia asap sudah terdistersi di selat melaka kata slamet riyadi kasi data dan informasi bmkg pekanbaruberdasarkan satelit terra aqua titik panas terpantau selasa pagi mencapai titik paling banyak di kabupaten pelalawan bengkalis siak indragiri hulu dan rokan hilir masingmasing titik dumai dan kepulauan meranti jumlah ini berkurang dibandingkan sehari sebelumnya titik pelalawan masih terbanyak diikuti rokan hilirmenurut slamet awan mulai terbentuk di sekitar dumai tetapi secara umum sampai minggu depan udara di riau masih kering kalaupun terjadi hujan sangat ringan suhu udara cukup tinggi sekitar derajat celsius ratarata suhu pada bulan juni derajat celsius namun suhu ini tidaklah termasuk ekstrimsuhu ekstrim itu kalau kenaikan tiga derajat di atas suhu ratarata prediksi kita terjadi sampai minggu ketiga agustussedangkan jaringan kerja penyelamat hutan riau jikalahari mengeluarkan analisa titik panas dalam peta gambut yang menyebutkan ada titik panas di gambut periode pemantauan juni sebanyak titik panas pada kawasan gambut dengan kedalaman lebih empat meter delapan titik panas di gambut kedalaman dua sampai empat meter pada gambut kedalaman satu sampai dua meter hanya enam titik dan satu di hamparan kedalaman gambut satu meter titik panas juga terpantau titik di tanah mineral atau non gambutini titik panas belum tentu api mungkin ada indikasi api titik panas banyak terpantau di gambut paling dalam gambut dengan kedalaman empat meter ini seharusnya basah malah terpantau titik panas maka ini harus dicek kata rahmaidi azani gis jikalaharijikalahari melakukan titik panas ke peta konsesi ternyata hampir seluruh titik panas terdeteksi di konsesi milik dua perusahaan pulp besar indonesia yakni april dan app padahal kedua perusahaan punya kebijakan titik panas juga terpantau di kawasan lindung seperti tesso nilo suaka margasatwa bukit rimbang bukit baling dan hutan lindung bukit sulikikita juga pantau hutan konservasi ada yang menarik titik panas terdeteksi di tesso nilo beberapa minggu pemantauan minggu pertama juni titik api di sana minggu ketiga ada lagi tidak jauh dari titik pertama

Inilah Kerjasama Kementerian ESDM dan Pemerintah Kalteng Soal Energi Terbarukan. Guna mengembangkan energi baru terbarukan (EBT), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerjasama dengan Pemerintah Kalimantan Tengah. Penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, pada Senin (13/7/15).Sudirman Said, Menteri ESDM mengatakan, persiapan kerjasama sudah cukup lama. “Ini baru awal dari upaya panjang, tetapi harus dilakukan. Jangan hanya MoU, karena itu diteruskan dengan kerjasama. Dokumen lebih detail mengatur jadwal bagaimana ke depan termasuk pelibatan badan usaha,” katanya.Salah satu wujud kerjasama, sudah ada percontohan menggunakan lahan 35 hektar di Kabupaten Pulang Pisau dan Katingan, Kalteng, dengan pembiayaan awal menggunakan APBN. Di sana, kata Sudirman, akan ditanam kemiri sunan, jagrofa dan lain-lain. “Masih diteliti lagi. Begitu penandatanganan kerjasama ini, langsung dijalankan.”Dia mengatakan, tantangan Indonesia saat ini mengintegrasikan hulu produksi bahan baku dengan hilir pengguna EBT. Selama ini, kegagalan pengembangan biofuel karena kedua hal ini tidak terintergrasi.”Penandatanganan ini langkah mengurai sumbatan selama ini dan bukti pemerintah serius mengembangkan EBT.”Tahun 2014, katanya, peningkatan bauran energi nasional disumbang 41% minyak bumi, 30% batubara, 23% gas dan EBT hanya 6%. Target tertuang dalam PP nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional pada 2025 sebesar 400 MTOE () dengan rincian 25% minyak bumi, 30% batubara, 22% gas dan 23% EBT. “Lima atau enam bulan lalu saya sudah berbicara bahwa kita ingin ada proses pengarusutamaan menseriuskan pengembangan EBT.”Di banyak negara, katanya, jangankan tak punya energi fosil, bahkan Saudi Arabia dengan cadangan minyak masih 200 tahun lagi, investasi besar-besaran pada energi terbarukan. Mereka bekerjasama dengan lembaga Amerika membangun laboratorium pengembangan EBT.“Padahal cadangan minyak melimpah dan biaya juga murah. Mereka sudah berpikir ujungnya EBT. Eropa yang tak memiliki cadangan energi fosil, sudah lebih maju soal EBT. Saya kira kita tak boleh ketinggalan. Mumpung masih memiliki cadangan energi fosil. Ketika pengembangan tak merasa panik.”Kerjasama ini tak hanya dengan Kalteng. Kementerian ESDM sedang menyiapkan dengan daerah lain, seperti Kaltim, Sulsel, NTT, Papua dan Papua Barat.Sudirman menepis, kekhawatiran pengembangan industri biofuel menyebabkan pembukaan hutan. Menurut dia, pengembangan biofuel tak akan merusak lingkungan karena menggunakan lahan terdegradasi.“Konsep keberlanjutan harus diterjemahkan ulang. Keberlanjutan adalah kondisi menghilangkan ketergantungan terhadap impor. Fokus pengembangan di dalam negeri. Juga di lahan terdegradasi.”Dia mengatakan, ada puluhan juta lahan terdegradasi yang sudah diidentifikasi BP REDD+, dulu. “Angka 70 juta hektar itu lahan kritis dan terdegradasi yang mau tidak mau harus . Ini tantangan ditanami yang menghasilkan energi terbarukan.”Sudirman mengatakan, tak mungkin pemerintah bekerja sendirian tetapi harus dengan pemda, dunia usaha, dan lembaga lain.Kementerian ESDM juga mengeluarkan Permen Nomor 12 tahun 2015, tentang penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain. Melalui permen ini, katanya, ada ketentuan mensyaratkan persentase pencampuran biodisel 15% pada 2015 menjadi 30% pada 2025. Lalu, pemcampuran bioethanol 2% pada 2015 menjadi 20% (E20) pada 2025. Ini diklaim sebagai wujud dukungan bagi pengembangan EBT.Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengatakan, penandatanganan MOU dan NKB merupakan suatu rintisan. Suatu langkah awal berjenjang, komprehensif menuju kerjasama harmonis.“Ada sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Kita berharap ini bukan hanya kerjasama antarpemerintah pusat dan daerah juga melibatkan masyarakat.”Menurut dia, Kalteng, sudah mempunyai studi awal komprehensif soal ketersediaan lahan, bagaimana mengolah, dan apa yang akan ditanam. Termasuk bagaimana memelihara, dan rantai produksi.“Kita berharap ini jadi contoh mengembangkan bioenergi akan datang. Nanti menggunakan lahan kritis bekas penambangan masyarakat agar produktif. Berharap ini berguna untuk masyarakat dan negara.”Dia mengatakan, ada beberapa alternatif tanaman seperti tanaman pagar, tebu, jagung dan macam-macam. Saat ini, katanya, baru inventarisasi disesuaikan kontur tanah.

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

inilah kerjasama kementerian esdm dan pemerintah kalteng soal energi terbarukan guna mengembangkan energi baru terbarukan ebt kementerian energi dan sumber daya mineral esdm bekerjasama dengan pemerintah kalimantan tengah penandatanganan nota kesepahaman di jakarta pada senin sudirman said menteri esdm mengatakan persiapan kerjasama sudah cukup lama ini baru awal dari upaya panjang tetapi harus dilakukan jangan hanya mou karena itu diteruskan dengan kerjasama dokumen lebih detail mengatur jadwal bagaimana ke depan termasuk pelibatan badan usaha katanyasalah satu wujud kerjasama sudah ada percontohan menggunakan lahan hektar di kabupaten pulang pisau dan katingan kalteng dengan pembiayaan awal menggunakan apbn di sana kata sudirman akan ditanam kemiri sunan jagrofa dan lainlain masih diteliti lagi begitu penandatanganan kerjasama ini langsung dijalankandia mengatakan tantangan indonesia saat ini mengintegrasikan hulu produksi bahan baku dengan hilir pengguna ebt selama ini kegagalan pengembangan biofuel karena kedua hal ini tidak terintergrasipenandatanganan ini langkah mengurai sumbatan selama ini dan bukti pemerintah serius mengembangkan ebttahun katanya peningkatan bauran energi nasional disumbang minyak bumi batubara gas dan ebt hanya target tertuang dalam pp nomor tahun tentang kebijakan energi nasional pada sebesar mtoe dengan rincian minyak bumi batubara gas dan ebt lima atau enam bulan lalu saya sudah berbicara bahwa kita ingin ada proses pengarusutamaan menseriuskan pengembangan ebtdi banyak negara katanya jangankan tak punya energi fosil bahkan saudi arabia dengan cadangan minyak masih tahun lagi investasi besarbesaran pada energi terbarukan mereka bekerjasama dengan lembaga amerika membangun laboratorium pengembangan ebtpadahal cadangan minyak melimpah dan biaya juga murah mereka sudah berpikir ujungnya ebt eropa yang tak memiliki cadangan energi fosil sudah lebih maju soal ebt saya kira kita tak boleh ketinggalan mumpung masih memiliki cadangan energi fosil ketika pengembangan tak merasa panikkerjasama ini tak hanya dengan kalteng kementerian esdm sedang menyiapkan dengan daerah lain seperti kaltim sulsel ntt papua dan papua baratsudirman menepis kekhawatiran pengembangan industri biofuel menyebabkan pembukaan hutan menurut dia pengembangan biofuel tak akan merusak lingkungan karena menggunakan lahan terdegradasikonsep keberlanjutan harus diterjemahkan ulang keberlanjutan adalah kondisi menghilangkan ketergantungan terhadap impor fokus pengembangan di dalam negeri juga di lahan terdegradasidia mengatakan ada puluhan juta lahan terdegradasi yang sudah diidentifikasi bp redd dulu angka juta hektar itu lahan kritis dan terdegradasi yang mau tidak mau harus ini tantangan ditanami yang menghasilkan energi terbarukansudirman mengatakan tak mungkin pemerintah bekerja sendirian tetapi harus dengan pemda dunia usaha dan lembaga lainkementerian esdm juga mengeluarkan permen nomor tahun tentang penyediaan pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain melalui permen ini katanya ada ketentuan mensyaratkan persentase pencampuran biodisel pada menjadi pada lalu pemcampuran bioethanol pada menjadi e pada ini diklaim sebagai wujud dukungan bagi pengembangan ebtgubernur kalteng agustin teras narang mengatakan penandatanganan mou dan nkb merupakan suatu rintisan suatu langkah awal berjenjang komprehensif menuju kerjasama harmonisada sinergi antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten kita berharap ini bukan hanya kerjasama antarpemerintah pusat dan daerah juga melibatkan masyarakatmenurut dia kalteng sudah mempunyai studi awal komprehensif soal ketersediaan lahan bagaimana mengolah dan apa yang akan ditanam termasuk bagaimana memelihara dan rantai produksikita berharap ini jadi contoh mengembangkan bioenergi akan datang nanti menggunakan lahan kritis bekas penambangan masyarakat agar produktif berharap ini berguna untuk masyarakat dan negaradia mengatakan ada beberapa alternatif tanaman seperti tanaman pagar tebu jagung dan macammacam saat ini katanya baru inventarisasi disesuaikan kontur tanah

Mereka Penjaga Hutan Aceh Tamiang. Mat Pulih alias Ucil tidak dapat melupakan banjir bandang 2006 silam. Saat itu, ia beserta warga yang menetap di Desa Pengidam, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, harus mengungsi karena wilayah mereka terendam. Bukan hanya rumah yang hancur, tanah pertanian mereka juga rusak akibat bencana besar itu bersama dua desa tetangganya: Serkil dan Bengklang.Banjir luar biasa itu tidak hanya menerjang Aceh Tamiang, tetapi juga menghajar Aceh Timur, Aceh Utara, Gayo Luwes, dan Bener Meriah. Kayu sisa penebangan hak pengusahaan hutan dan pembalakan liar memenuhi Sungai Tamiang. Berdasarkan data World Bank (2007), banjir bandang ini menimbulkan kerugian sebesar Rp1 triliun atau setara dengan 2,5 tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang saat itu.Tak ingin berpangku tangan, Ucil dan warga Pengidam coba memperbaiki nasib. Mereka memutuskan mencari wilayah pertanian baru yang lokasinya lebih tinggi. Pastinya, diyakini tidak akan terkena banjir lagi. Berdasarkan kesepakatan, warga bergerak menuju kawasan hutan yang ada di atas desa mereka. Dengan sepeda motor, lokasi ini dapat ditempuh sekitar satu jam perjalanan. Asalkan, jalan tanah berbukit dan bergelombang itu tidak lembek akibat hujan.Doa selamatan digelar, berharap keberkahan menyertai mereka. Terlebih, hutan yang akan mereka garap ini memang wilayah nenek moyang yang belum mereka sentuh. Mufakat memutuskan, setiap warga per keluarga dapat membuka lahan untuk kebun seluas dua hektar.Namun, Ucil dan warga kaget bukan kepalang. Ternyata, hutan yang akan mereka buka itu telah dikuasai oleh masyarakat luar dan pengusaha asal Sumatera Utara. Bahkan, sebagian telah ditanam sawit. Padahal, warga tidak pernah menjual tanah tersebut. “Kami tidak pernah menjual. Kami sudah laporkan ke semua pihak, mulai Dinas Kehutanan dan Perkebunan, DPRD, hingga Bupati Aceh Tamiang di 2007. Termasuk surat fiktif kepemilikan tanah yang kami dapatkan sumbernya. Namun, tiada yang menanggapi,” ucap lelaki 43 tahun ini.Merasa geram, Ucil dan beberapa warga merusak sawit milik pengusaha asal Medan guna mencari perhatian. Taktiknya berhasil. Namun, karena tindakan beraninya ini pula ia ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara selama 2 bulan 22 hari di tahun yang sama. “Kalau ingat peristiwa itu, saya emosi sekali. Hutan kami sudah dikapling dan desa kami kebanjiran karena perbuatan orang lain. Parahnya, sawit yang ditanam itu justru berada di kawasan lindung. Hutan yang harusnya alami,” ujar ayah tujuh anak ini.Sekarang, siapa saja yang datang, terlebih yang ingin menanam sawit, saya orang pertama yang akan menentang. Saya tidak peduli. “Ini sebagai bentuk keseriusan saya sebagai mantan perambah untuk menjaga hutan Aceh Tamiang, termasuk mengembalikan fungsi hutan lindung sebagai hutan alam. Saya siap menebangi sawit yang masuk areal hutan lindung di wilayah Bandar Pusaka ini, sebagaimana yang telah dilakukan di Tenggulun,” jelas Ucil.Rudi Putra, Advisor Forum Konservasi Leuser (FKL), menuturkan bahwa ancaman nyata kelestarian hutan di Aceh Tamiang termasuk di sekitar hutan lindung yang saat ini sedang dikembalikan fungsinya adalah perambahan.Menurut Rudi, saat ini fokus penebangan sawit yang masuk kawasan lindung masih dilakukan di Kecamatan Tenggulun. Sementara untuk penebasan sawit seluas 800 hektar yang berada di Kecamatan Bandar Pusaka masih terkendala pendanaan.Seharusnya, eksekusi telah dilakukan. Ini yang menyebabkan perambahan masih terjadi di wilayah hutan lindung dan sekitar Bandar Pusaka. Karena, masyarakat belum melihat aksi nyata sebagaimana yang telah dilakukan di Tenggulun. “Yang dibutuhkan saat ini adalah biaya operasional penebangan guna mempercepat pemusnahan sawit ilegal.”Rudi tidak menampik bila ancaman para perambah bukan hanya datang dari masyarakat luar Aceh Tamiang, tetapi juga masyarakat lokal. Karena itu, perjanjian dengan masyarakat Bandar Pusaka agar tidak membuka hutan telah dilakukan. Prioritasnya adalah masyarakat di Desa Pengidam, Serkil, dan Bengklang yang memang tidak memiliki lahan atau orang miskin yang ingin berkebun. “Mereka akan diwajibkan menjaga tanamannya karena mereka sendiri yang akan memanen hasilnya, kelak. Jenis tanaman yang diperbolehkan nantinya adalah tanaman hutan dan buah seperti durian, manggis, jengkol yang dibarengi dengan pohon damar atau keruing.”Hal penting yang jangan dilupakan menurut Rudi adalah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh yang berpotensi merusak hulu DAS Tamiang yang merupakan Kawasan Ekosistem Leuser. “Rencana pembangunan jalan tembus Pinding – Lokop dan Pinding – Lesten – Aceh Tamiang dan rencana pembangunan dam Tampur 1 dan Tampur 2 di hulu DAS Tamiang pastinya akan menambah tekanan hutan Aceh Tamiang.”Razuardi Ibrahim, Sekretaris Daerah Aceh Tamiang yang juga Ketua Koordinasi Penataan Ruang Daerah menjelaskan, persoalan perambahan memang harus segera diatasi. Mengingat, hutan lindung dan hutan keseluruhan di Aceh Tamiang harus dijaga. “Tamiang semakin rentan terhadap banjir, dikarenakan hutan di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang telah rusak. Saat ini, penebangan sawit ilegal yang masuk kawasan lindung telah dilakukan. Lahan seluas 10.71 hektar dari 3.000 hektar akan direstorasi dan dikembalikan fungsinya sebagai hutan alam.”Terlepas dari ancaman kebun sawit dan perambahan, Tarmizi dari Tim Perburuan Satwa Liar FKL, menuturkan hasil monitoring divisinya selama 15 hari setiap bulan di wilayah Tenggulun, Tamiang Hulu, dan Bandar Pusaka yang menunjukkan aktivitas perburuan satwa masih terjadi. Terutama pada harimau, gajah, rangkong, landak, dan kambing hutan. “Paling sedikit, perbulannya ada 20 jerat yang harus kami lepaskan,” paparnya.

[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan konservasi lingkungan

mereka penjaga hutan aceh tamiang mat pulih alias ucil tidak dapat melupakan banjir bandang silam saat itu ia beserta warga yang menetap di desa pengidam kecamatan bandar pusaka kabupaten aceh tamiang aceh harus mengungsi karena wilayah mereka terendam bukan hanya rumah yang hancur tanah pertanian mereka juga rusak akibat bencana besar itu bersama dua desa tetangganya serkil dan bengklangbanjir luar biasa itu tidak hanya menerjang aceh tamiang tetapi juga menghajar aceh timur aceh utara gayo luwes dan bener meriah kayu sisa penebangan hak pengusahaan hutan dan pembalakan liar memenuhi sungai tamiang berdasarkan data world bank banjir bandang ini menimbulkan kerugian sebesar rp triliun atau setara dengan tahun anggaran pendapatan dan belanja kabupaten apbk aceh tamiang saat itutak ingin berpangku tangan ucil dan warga pengidam coba memperbaiki nasib mereka memutuskan mencari wilayah pertanian baru yang lokasinya lebih tinggi pastinya diyakini tidak akan terkena banjir lagi berdasarkan kesepakatan warga bergerak menuju kawasan hutan yang ada di atas desa mereka dengan sepeda motor lokasi ini dapat ditempuh sekitar satu jam perjalanan asalkan jalan tanah berbukit dan bergelombang itu tidak lembek akibat hujandoa selamatan digelar berharap keberkahan menyertai mereka terlebih hutan yang akan mereka garap ini memang wilayah nenek moyang yang belum mereka sentuh mufakat memutuskan setiap warga per keluarga dapat membuka lahan untuk kebun seluas dua hektarnamun ucil dan warga kaget bukan kepalang ternyata hutan yang akan mereka buka itu telah dikuasai oleh masyarakat luar dan pengusaha asal sumatera utara bahkan sebagian telah ditanam sawit padahal warga tidak pernah menjual tanah tersebut kami tidak pernah menjual kami sudah laporkan ke semua pihak mulai dinas kehutanan dan perkebunan dprd hingga bupati aceh tamiang di termasuk surat fiktif kepemilikan tanah yang kami dapatkan sumbernya namun tiada yang menanggapi ucap lelaki tahun inimerasa geram ucil dan beberapa warga merusak sawit milik pengusaha asal medan guna mencari perhatian taktiknya berhasil namun karena tindakan beraninya ini pula ia ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara selama bulan hari di tahun yang sama kalau ingat peristiwa itu saya emosi sekali hutan kami sudah dikapling dan desa kami kebanjiran karena perbuatan orang lain parahnya sawit yang ditanam itu justru berada di kawasan lindung hutan yang harusnya alami ujar ayah tujuh anak inisekarang siapa saja yang datang terlebih yang ingin menanam sawit saya orang pertama yang akan menentang saya tidak peduli ini sebagai bentuk keseriusan saya sebagai mantan perambah untuk menjaga hutan aceh tamiang termasuk mengembalikan fungsi hutan lindung sebagai hutan alam saya siap menebangi sawit yang masuk areal hutan lindung di wilayah bandar pusaka ini sebagaimana yang telah dilakukan di tenggulun jelas ucilrudi putra advisor forum konservasi leuser fkl menuturkan bahwa ancaman nyata kelestarian hutan di aceh tamiang termasuk di sekitar hutan lindung yang saat ini sedang dikembalikan fungsinya adalah perambahanmenurut rudi saat ini fokus penebangan sawit yang masuk kawasan lindung masih dilakukan di kecamatan tenggulun sementara untuk penebasan sawit seluas hektar yang berada di kecamatan bandar pusaka masih terkendala pendanaanseharusnya eksekusi telah dilakukan ini yang menyebabkan perambahan masih terjadi di wilayah hutan lindung dan sekitar bandar pusaka karena masyarakat belum melihat aksi nyata sebagaimana yang telah dilakukan di tenggulun yang dibutuhkan saat ini adalah biaya operasional penebangan guna mempercepat pemusnahan sawit ilegalrudi tidak menampik bila ancaman para perambah bukan hanya datang dari masyarakat luar aceh tamiang tetapi juga masyarakat lokal karena itu perjanjian dengan masyarakat bandar pusaka agar tidak membuka hutan telah dilakukan prioritasnya adalah masyarakat di desa pengidam serkil dan bengklang yang memang tidak memiliki lahan atau orang miskin yang ingin berkebun mereka akan diwajibkan menjaga tanamannya karena mereka sendiri yang akan memanen hasilnya kelak jenis tanaman yang diperbolehkan nantinya adalah tanaman hutan dan buah seperti durian manggis jengkol yang dibarengi dengan pohon damar atau keruinghal penting yang jangan dilupakan menurut rudi adalah kebijakan rencana tata ruang wilayah aceh yang berpotensi merusak hulu das tamiang yang merupakan kawasan ekosistem leuser rencana pembangunan jalan tembus pinding lokop dan pinding lesten aceh tamiang dan rencana pembangunan dam tampur dan tampur di hulu das tamiang pastinya akan menambah tekanan hutan aceh tamiangrazuardi ibrahim sekretaris daerah aceh tamiang yang juga ketua koordinasi penataan ruang daerah menjelaskan persoalan perambahan memang harus segera diatasi mengingat hutan lindung dan hutan keseluruhan di aceh tamiang harus dijaga tamiang semakin rentan terhadap banjir dikarenakan hutan di kawasan hulu daerah aliran sungai das tamiang telah rusak saat ini penebangan sawit ilegal yang masuk kawasan lindung telah dilakukan lahan seluas hektar dari hektar akan direstorasi dan dikembalikan fungsinya sebagai hutan alamterlepas dari ancaman kebun sawit dan perambahan tarmizi dari tim perburuan satwa liar fkl menuturkan hasil monitoring divisinya selama hari setiap bulan di wilayah tenggulun tamiang hulu dan bandar pusaka yang menunjukkan aktivitas perburuan satwa masih terjadi terutama pada harimau gajah rangkong landak dan kambing hutan paling sedikit perbulannya ada jerat yang harus kami lepaskan paparnya

Beginilah Nasib Ibu-Anak Orangutan yang Kehilangan Rumah karena Sawit. Sudah sekian kali, evakuasi orangutan Sumatera terjebak di perkebunan sawit Langkat, Sumatera Utara, dilakukan. Sejumlah perusahaan sawit membuka lahan ratusan hektar, dan membabat hutan tempat satwa ini hidup. Seperti pekan kemarin, Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Resort Arasnapal, Wilayah II Stabat, BBKSDA Sumut, bersama tim (HOCRU)– (OIC), menyelamatkan ibu dan anak orangutan.Sudarmin, Kepala Resort BKSDA Arasnapal, Wilayah II Stabat, BBKSDA Sumut, kepada , mengatakan, evakuasi kali kedua dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, orangutan dewasa betina, terpaksa dievakuasi karena terjebak di perkebunan sawit dekat Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).Kedua orangutan ini berada di Batang Serangan, Langkat. Mereka terisolir, tak bisa kembali, karena hutan sudah gundul menjadi sawit.“Induk dan anak orangutan ini terisolir di kebun PT Prima. Mereka mungkin jalan di tanah dengan jarak cukup jauh ke hutan. Jadi hanya mondar-mandir di sedikit pohon yang ditebang. Jadi langsung kita evakuasi,” katanya.Sebelumnya, habitat orangutan ini di hutan skunder di tengah-tengah perkebunan sawit. Jadi, sangat berbahaya jika tak segera dievakuasi.Data BKSDA, Januari-September 2015, setidaknya ada sembilan orangutan terpaksa diselamatkan dari perkebunan sawit di Langkat. Evakuasi ini naik 10% dibandingkan waktu sama pada 2014.Menurut dia, hampir 96% evakuasi orangutan dari perkebunan sawit, selebihnya di kebun karet atau masuk perkampungan dan ditangkap warga. “Beruntung tidak dibunuh, dan diserahkan ke BKSDA untuk translokasi ke tempat aman.”Di lokasi, sang ibu diselamatkan terlebih dahulu agar anak tidak jauh pergi. Setelah ibu terbius, si anak masih dalam pelukan. Di atas pohon, sesekali anak masih menyusu, dengan pegangan cukup kuat pada perut ibunya.Setelah hampir 60 menit, sang anak perlahan melepaskan pelukan. Ia melompat dari satu pohon ke pohon lain, tidak jauh dari sang induk yang terus memperhatikan anaknya.Ketika induk mulai lemas karena pengaruh bius, tim bersiaga di bawah pohon dengan jaring. Setelah jatuh, lalu pemeriksaan tubuh menyeluruh. Pemberian obat dan mikro-chip. Ricko Lamno Jaya, dokter hewan OIC mengatakan, tak ada luka serius di tubuh orangutan hanya goresan kecil kala proses evakuasi.Untuk evakuasi anak, berbeda dari orangutan dewasa. Penyelamatan dengan menebang pohon yang dinaiki. Tak berjalan lama, sekitar satu jam. Sebelumnya, tim menggiring anak orangutan agar pindah ke pohon kecil.“Setelah berada di pohon kecil, langsung ditebang, jaring siaga. Pohon tumbang, tim langsung menangkap dan memasukkan ke jaring,” kata Krisna, tim OIC. Setelah itu, anak diperiksa dan digabungkan bersama induk. Kedua orangutan dalam keadaan sehat hingga diputuskan langsung translokasi ke hutan TNGL, dekat Dusun Prima, Batang Serangan, Langkat.Saat kandang dibuka, induk langsung keluar menggendong sambil memeluk erat anaknya. Mereka memanjat pohon tinggi nan lebat. Berpindah dari satu pohon ke pohon lain. Semoga mereka berbahagia di rumah baru…

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

beginilah nasib ibuanak orangutan yang kehilangan rumah karena sawit sudah sekian kali evakuasi orangutan sumatera terjebak di perkebunan sawit langkat sumatera utara dilakukan sejumlah perusahaan sawit membuka lahan ratusan hektar dan membabat hutan tempat satwa ini hidup seperti pekan kemarin balai konservasi sumberdaya alam bksda resort arasnapal wilayah ii stabat bbksda sumut bersama tim hocru oic menyelamatkan ibu dan anak orangutansudarmin kepala resort bksda arasnapal wilayah ii stabat bbksda sumut kepada mengatakan evakuasi kali kedua dalam sepekan terakhir sebelumnya orangutan dewasa betina terpaksa dievakuasi karena terjebak di perkebunan sawit dekat taman nasional gunung leuser tnglkedua orangutan ini berada di batang serangan langkat mereka terisolir tak bisa kembali karena hutan sudah gundul menjadi sawitinduk dan anak orangutan ini terisolir di kebun pt prima mereka mungkin jalan di tanah dengan jarak cukup jauh ke hutan jadi hanya mondarmandir di sedikit pohon yang ditebang jadi langsung kita evakuasi katanyasebelumnya habitat orangutan ini di hutan skunder di tengahtengah perkebunan sawit jadi sangat berbahaya jika tak segera dievakuasidata bksda januariseptember setidaknya ada sembilan orangutan terpaksa diselamatkan dari perkebunan sawit di langkat evakuasi ini naik dibandingkan waktu sama pada menurut dia hampir evakuasi orangutan dari perkebunan sawit selebihnya di kebun karet atau masuk perkampungan dan ditangkap warga beruntung tidak dibunuh dan diserahkan ke bksda untuk translokasi ke tempat amandi lokasi sang ibu diselamatkan terlebih dahulu agar anak tidak jauh pergi setelah ibu terbius si anak masih dalam pelukan di atas pohon sesekali anak masih menyusu dengan pegangan cukup kuat pada perut ibunyasetelah hampir menit sang anak perlahan melepaskan pelukan ia melompat dari satu pohon ke pohon lain tidak jauh dari sang induk yang terus memperhatikan anaknyaketika induk mulai lemas karena pengaruh bius tim bersiaga di bawah pohon dengan jaring setelah jatuh lalu pemeriksaan tubuh menyeluruh pemberian obat dan mikrochip ricko lamno jaya dokter hewan oic mengatakan tak ada luka serius di tubuh orangutan hanya goresan kecil kala proses evakuasiuntuk evakuasi anak berbeda dari orangutan dewasa penyelamatan dengan menebang pohon yang dinaiki tak berjalan lama sekitar satu jam sebelumnya tim menggiring anak orangutan agar pindah ke pohon kecilsetelah berada di pohon kecil langsung ditebang jaring siaga pohon tumbang tim langsung menangkap dan memasukkan ke jaring kata krisna tim oic setelah itu anak diperiksa dan digabungkan bersama induk kedua orangutan dalam keadaan sehat hingga diputuskan langsung translokasi ke hutan tngl dekat dusun prima batang serangan langkatsaat kandang dibuka induk langsung keluar menggendong sambil memeluk erat anaknya mereka memanjat pohon tinggi nan lebat berpindah dari satu pohon ke pohon lain semoga mereka berbahagia di rumah baru

Perbaikan Tata Kelola Hutan Mendesak Dilakukan!. Kebakaran hutan yang sudah terjadi dalam 4 (empat) bulan terakhir ini, ternyata sudah berlangsung sejak 18 tahun terakhir. Fakta tersebut sangat menyedihkan karena hutan Indonesia sejak lama hingga sekarang masih menjadi paru-paru dunia.Direktur Ekskutif Kemitraan Monica Tahunandaru mengatakan, masih terjadinya kebakaran hutan di sejumlah pulau di Indonesia, dikarenakan tata kelola di sektor kehutanan Indonesia masih sangat buruk. Kondisi itu berlangsung dari tahun ke tahun dan hingga sekarang.“Perbaikan tata kelola hutan menjadi kunci mencegah korupsi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi dampak perubahan iklim,” ungkap Monica di sela Seminar Nasional Tata Kelola Kehutanan dan Iklim yang berlangsung di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (04/11/2015).Monica menjelaskan, hingga sekarang tantangan yang dihadapi sektor kehutanan masih terus menerus ada dan itu menjadi tugas bersama untuk bisa mengatasinya. Tantangan yang signifikan diantaranya, kebakaran hutan yang disinyalir sengaja dilakukan oleh perorangan maupun korporasi.“Terjadi deforestasi yang signifikan hingga mencapai 450-840 ribu hektare per tahun. Serta pelepasan hutan gambut untuk penggunaan lain mencapai 900 ribu hektare dalam periode 2011-2014,” ucap dia.“Secara keseluruhan, kebakaran hutan dan bencana asap telah menghancurkan sedikitnya dua juta hektar hutan dan lahan gambut di Indonesia,” tambah dia.Bersamaan dengan kebakaran hutan dan lahan, Monica menilai, ikut muncul pula persoalan sosial dan hukum, mandeknya proses pengakuan hukum adat, kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Kemudian, masih timpangnya antara masyarakat dan usaha skala besar dalam pengelolaan hutan.Monica menyebutkan, hingga sekarang, dari 36 juta hektar izin pemanfaatan hutan yang dikeluarkan Pemerintah, sebanyak 98,8 persen diberikan kepada usaha skala besar atau hanya 1,2 persen saja yang dikelola oleh masyarakat melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa dan Hutan Tanaman Tanaman Rakyat (HTR).“Persoalan-persoalan tersebut menjadi akumulasi dari masih buruknya tata kelola di sektor kehutanan,” cetus dia.Sementara itu Direktur Jenderal Penanggulangan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Masripatin mengungkapkan, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di masa berikutnya, KLHK akan menerapkan adaptasi mitigasi.Selain bagus untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, Nur mengatakan, adaptasi mitigasi juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia menuju tahun 2020 sebagai tahun perubahan iklim. Karenanya, kebakaran hutan dan lahan menjadi isu strategis yang harus ditanggulangi saat ini.Untuk adaptasi mitigasi tersebut, Nur menjelaskan, untuk tahap pertama akan dilakukan di lima provinsi memiliki resiko kebakaran hutan dan lahan tinggi. Nantinya, akan ada penegakan hukum, resolusi konflik dan .“Ini salah satu perbaikan yang bisa dilakukan dalam tata kelola hutan. Pengelolaan sumber daya hutan dituntut untuk lebih transparan sehingga bisa memberi manfaat banyak untuk masyarakat,” ujar Nur.Terkait tentang perbaikan tata kelola hutan, Nur memaparkan, pihaknya sudah menerapkan moratorium terhadap pembukaan lahan gambut dan hutan primer, pembatasan dan pengetatan perizinan, percepatan proses perizinan, transparansi dan akuntabilitas data, penanganan konflik tenurial, penegakan hukum dan pembukaan akses pengelolaan hutan oleh masyarakat.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

perbaikan tata kelola hutan mendesak dilakukan kebakaran hutan yang sudah terjadi dalam empat bulan terakhir ini ternyata sudah berlangsung sejak tahun terakhir fakta tersebut sangat menyedihkan karena hutan indonesia sejak lama hingga sekarang masih menjadi paruparu duniadirektur ekskutif kemitraan monica tahunandaru mengatakan masih terjadinya kebakaran hutan di sejumlah pulau di indonesia dikarenakan tata kelola di sektor kehutanan indonesia masih sangat buruk kondisi itu berlangsung dari tahun ke tahun dan hingga sekarangperbaikan tata kelola hutan menjadi kunci mencegah korupsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi dampak perubahan iklim ungkap monica di sela seminar nasional tata kelola kehutanan dan iklim yang berlangsung di hotel sari pan pacific jakarta selasa monica menjelaskan hingga sekarang tantangan yang dihadapi sektor kehutanan masih terus menerus ada dan itu menjadi tugas bersama untuk bisa mengatasinya tantangan yang signifikan diantaranya kebakaran hutan yang disinyalir sengaja dilakukan oleh perorangan maupun korporasiterjadi deforestasi yang signifikan hingga mencapai ribu hektare per tahun serta pelepasan hutan gambut untuk penggunaan lain mencapai ribu hektare dalam periode ucap diasecara keseluruhan kebakaran hutan dan bencana asap telah menghancurkan sedikitnya dua juta hektar hutan dan lahan gambut di indonesia tambah diabersamaan dengan kebakaran hutan dan lahan monica menilai ikut muncul pula persoalan sosial dan hukum mandeknya proses pengakuan hukum adat kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar hutan kemudian masih timpangnya antara masyarakat dan usaha skala besar dalam pengelolaan hutanmonica menyebutkan hingga sekarang dari juta hektar izin pemanfaatan hutan yang dikeluarkan pemerintah sebanyak persen diberikan kepada usaha skala besar atau hanya persen saja yang dikelola oleh masyarakat melalui skema hutan kemasyarakatan hkm hutan desa dan hutan tanaman tanaman rakyat htrpersoalanpersoalan tersebut menjadi akumulasi dari masih buruknya tata kelola di sektor kehutanan cetus diasementara itu direktur jenderal penanggulangan perubahan iklim kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk nur masripatin mengungkapkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di masa berikutnya klhk akan menerapkan adaptasi mitigasiselain bagus untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan nur mengatakan adaptasi mitigasi juga menjadi bagian dari komitmen indonesia menuju tahun sebagai tahun perubahan iklim karenanya kebakaran hutan dan lahan menjadi isu strategis yang harus ditanggulangi saat iniuntuk adaptasi mitigasi tersebut nur menjelaskan untuk tahap pertama akan dilakukan di lima provinsi memiliki resiko kebakaran hutan dan lahan tinggi nantinya akan ada penegakan hukum resolusi konflik dan ini salah satu perbaikan yang bisa dilakukan dalam tata kelola hutan pengelolaan sumber daya hutan dituntut untuk lebih transparan sehingga bisa memberi manfaat banyak untuk masyarakat ujar nurterkait tentang perbaikan tata kelola hutan nur memaparkan pihaknya sudah menerapkan moratorium terhadap pembukaan lahan gambut dan hutan primer pembatasan dan pengetatan perizinan percepatan proses perizinan transparansi dan akuntabilitas data penanganan konflik tenurial penegakan hukum dan pembukaan akses pengelolaan hutan oleh masyarakat

Jokowi Minta Buat Kanal Bersekat di Berbagai Daerah, Fatur: Bisa jadi Blunder. Kali kedua Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kalimantan Tengah (Kalteng) memantau kebakaran hutan dan lahan. Pesawat kepresidenan mendarat di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya menjelang pukul 10.30, Sabtu (31/10/15). Hujan menyambut kunjungan Jokowi kali ini. Kunjungan pertama Kamis (24/9/15).Kala pertama, Jokowi memantau titik-tiitk api di gambut Tumbang Nusa, Pulang Pisau dan memerintahkan pembuatan kanal bersekat-sekat agar gambut basah. Jokowi melihat langsung perkembangannya.Presiden menilai dengan pembuatan kanal bersekat selama sebulan itu, sudah terlihat sistem, sekat, sampai embung. Bahkan dia meminta, pembuatan kanal dan embung di semua provinsi rawan kebakaran. “Kanal ini akan dibuat terus tidak akan berhenti. Hujan pun akan terus jalan akan dibuat di semua provinsi yang rawan kebakaran, terutama yang lahan gambut,” katanya dikutip dari .Ahli Kebijakan Pembangunan Pedesaan dan Pengurangan Risiko Bencana Fatur Fatkhurohman menilai, upaya Jokowi bisa sia-sia. Jokowi membangun kanalisasi. “Kanal disekat-sekat pada dasarnya kanalisasi. Kanalisasi penyebab kebakaran besar 1997! Jokowi hanya akan lihat fatamorgana.”Bila Jokowi menganggap kanalisasi berhasil dan berniat mengembangkan di lahan gambut daerah lain, katanya, akan menjadi blunder.Kunjungan Jokowi, kata Fatur, mengingatkan Keppres 82/1995 yang menjadi dasar pembukaan gambut yang membuka kanal ribuan kilometer. Kanal-kanal itu, katanya, langsung ataupun tidak menjadikan 1997 sebagai tahun pertama kebakaran besar Kalteng.“Fatamorgana itu air di kanal-kanal yang dibangun sejak lima minggu dianggapnya keberhasilan kanalisasi. Padahal air dari gambut di sekitar atau air hujan sebelumnya.”Arie Rompas, biasa disapa Rio, Direktur Eksekutif Wahl Kalteng menganggap tak cukup apa yang diperintahkan Jokowi. Seharusnya, menutup kanal besar yang menghubungkan eks proyek lahan gambut sejuta hektar (PLG) dengan laut Jawa bila ingin gambut tetap basah.“Yang dibutuhkan , bukan kanal disekat-sekat,” katanya.Rio bertemu Jokowi di sela-sela santap siang bersama pimpinan media massa Kalteng, dua jam setelah mendarat. Rio menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan Jokowi mengatasi karhutla Kalteng., penegakan hukum serius sampai menyeret pemilik bagi korporasi terlibat karhutla. Terutama korporasi besar. , penyediaan fasilitas kesehatan memadai bagi warga terpapar kabut asap di kota dan desa. Pasca kebakaran, layanan kesehatan tetap ada sebagai upaya pemulihan kesehatan warga hingga tak ada korban sakit. , rehabilitasi lahan gambut.Upaya rehabilitasi, katanya, dimulai dengan menilai ulang semua konsesi perusahaan di lahan gambut Kalteng, terutama eks-PLG. Penilaian ulang, katanya, ini sejalan dengan pemikiran Jokowi. yang menyebut perlu evaluasi ulang pemberian izin perusahaan di lahan gambut era pemerintahan sebelumnya. Perizinan ini memberikan konsesi seluas 6,7 hektar di gambut seluruh Indonesia.Rio menegaskan, soal perlu di Blok C eks PLG yang langsung menuju Laut Jawa. Setiap kemarau, titik api selalu di sekitar kanal ini. Di sana, terdapat 10 perusahaan perkebunan sawit. “Jokowi mendengarkan dengan serius,” kata Rio.Sehari setelah kunjungan Jokowi, Minggu (1/11/15),Tumbang Nusa, masih terbakar di beberapa tempat. Pengamatan menemukan sejumlah titik api muncul dari bawah permukaan gambut. Satu terbesar berjarak 300 meter dari kanal pertama yang dibuat TNI.Api muncul hampir mendekati kebun karet warga. Sejumlah orang nampak berjaga. Tak ada tim pemadam kebakaran di sekitar lokasi.“Kami harus jaga sendiri. Kalau (kebun) sampai terbakar, habislah (pemasukan) kami,” kata Ramlan, pemilik kebun.Pekerjaan TNI di Tumbang Nusa sudah selesai seiring kunjungan kedua Jokowi. Tak ada TNI bekerja membuat kanal, sekat kanal maupun embung. Tenda pusat koordinasi dibongkar. Berdirilah tiga papan masing-masing memuat informasi capaian pembangunan kanal, sekat kanal dan embung.Luhut B Pandjaitan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di laman Facebook menceritakan kunjungan Jokowi ke Kalteng.Presiden meninjau kelas aman asap di SDN VIII Pahandut, di Palangkaraya. Presiden dan rombongan menapaki jalan-jalan sempit. Di panggung kayu warga ramai menyambut. Lalu, rombongan menuju Pulang Pisau, salah satu titik kebakaran hutan gambut paling parah.Di Posko Pembuatan Blocking Kanal, Brigjend TNI Irwan, Direktur Zeni Angkatan Darat, Danrem 102 Palangkaraya Kolonel Purwo dan Komandan Posko Mayor Slamet Riyadi memberikan laporan. Mereka memaparkan, desain pembuatan blocking kanal di Tumbang Nusa, Pulang Pisau, peta cakupan operasi TNI. Blocking canal mencakup pembangunan kanal, embung, dan sekat. Embung berukuran besar, kecil dan sedang sebanyak 28 titik.BNPB juga melaporkan, tiga pesawat Casa dan satu CN-295 terus menyemai awan untuk hujan buatan. Pesawat ditempatkan di Pekanbaru, Palembang, Pontianak, dan Palangkaraya. Total 284,9 ton NaCl ditaburkan sejak Juni. “BPPT, BNPB, TNI AU, dan KLHK berkoordinasi baik melaksanakan instruksi saya mengadakan hujan buatan,” katanya.Dia menilai, kinerja pemerintah telah terintegrasi dan terkoordinir baik, hingga banyak kemajuan dicapai. “Perjuangan belum selesai, tapi saya dan semua jajaran tidak akan pernah menyerah.”Setelah beberapa hari ini hujan mengguyur Palangkaraya dan sekitar, kualitas udara membaik. Kabut asap perlahan lenyap.Hujan pertama di Palangkaraya Selasa (27/10/15) dini hari. BMKG mencatat, konsentrasi partikulat di Palangkaraya dari 719 ke 683. Pada pukul 07.00 WIB PM10 mencapai 1.110. Jarak pandang paling jauh 200 meter.Hujan kembali turun sekitar pukul 20.30, lebih lebat dan lama bahkan disertai petir yang menyambar gardu listrik PLN.“Dua lampu bohlam saya putus disambar petir. Warung jadi gelap,” kata Binsar, penjual kopi.Pagi hari udara Palangkaraya lebih bersih. “Saya bisa keluar rumah tanpa masker,” kata Panji Wijaya, warga Jalan Sisingamangaraja.Penerbangan juga lancar. Laman situs flightradar24.com mencatat penerbangan Lion Air JT671 berangkat pukul 06.50 dari Bandara Tjilik Eiwut, ke Jakarta. Tak ada keterlambatan.Hujan kembali mengguyur Kamis (29/10/15) sore hingga malam. Intensitas lebat. Udara kembali bersih setelah hujan.Staf BMKG Palangkaraya Alpon Sepriando Manurung mengimbau warga tetap waspada. Melalui laman media sosial Manurung memperlihatkan tabel konsentrasi partikulat udara Palangkaraya masih tergolong tidak sehat.“Walapun empat hari hujan di sebagian besar Kalteng, bukan berarti sudah bebas asap. Bersyukur, namun tetap siaga,” tulis Manurung.

[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

jokowi minta buat kanal bersekat di berbagai daerah fatur bisa jadi blunder kali kedua presiden ri joko widodo jokowi mengunjungi kalimantan tengah kalteng memantau kebakaran hutan dan lahan pesawat kepresidenan mendarat di bandara tjilik riwut palangkaraya menjelang pukul sabtu hujan menyambut kunjungan jokowi kali ini kunjungan pertama kamis kala pertama jokowi memantau titiktiitk api di gambut tumbang nusa pulang pisau dan memerintahkan pembuatan kanal bersekatsekat agar gambut basah jokowi melihat langsung perkembangannyapresiden menilai dengan pembuatan kanal bersekat selama sebulan itu sudah terlihat sistem sekat sampai embung bahkan dia meminta pembuatan kanal dan embung di semua provinsi rawan kebakaran kanal ini akan dibuat terus tidak akan berhenti hujan pun akan terus jalan akan dibuat di semua provinsi yang rawan kebakaran terutama yang lahan gambut katanya dikutip dari ahli kebijakan pembangunan pedesaan dan pengurangan risiko bencana fatur fatkhurohman menilai upaya jokowi bisa siasia jokowi membangun kanalisasi kanal disekatsekat pada dasarnya kanalisasi kanalisasi penyebab kebakaran besar jokowi hanya akan lihat fatamorganabila jokowi menganggap kanalisasi berhasil dan berniat mengembangkan di lahan gambut daerah lain katanya akan menjadi blunderkunjungan jokowi kata fatur mengingatkan keppres yang menjadi dasar pembukaan gambut yang membuka kanal ribuan kilometer kanalkanal itu katanya langsung ataupun tidak menjadikan sebagai tahun pertama kebakaran besar kaltengfatamorgana itu air di kanalkanal yang dibangun sejak lima minggu dianggapnya keberhasilan kanalisasi padahal air dari gambut di sekitar atau air hujan sebelumnyaarie rompas biasa disapa rio direktur eksekutif wahl kalteng menganggap tak cukup apa yang diperintahkan jokowi seharusnya menutup kanal besar yang menghubungkan eks proyek lahan gambut sejuta hektar plg dengan laut jawa bila ingin gambut tetap basahyang dibutuhkan bukan kanal disekatsekat katanyario bertemu jokowi di selasela santap siang bersama pimpinan media massa kalteng dua jam setelah mendarat rio menyampaikan halhal yang perlu dilakukan jokowi mengatasi karhutla kalteng penegakan hukum serius sampai menyeret pemilik bagi korporasi terlibat karhutla terutama korporasi besar penyediaan fasilitas kesehatan memadai bagi warga terpapar kabut asap di kota dan desa pasca kebakaran layanan kesehatan tetap ada sebagai upaya pemulihan kesehatan warga hingga tak ada korban sakit rehabilitasi lahan gambutupaya rehabilitasi katanya dimulai dengan menilai ulang semua konsesi perusahaan di lahan gambut kalteng terutama eksplg penilaian ulang katanya ini sejalan dengan pemikiran jokowi yang menyebut perlu evaluasi ulang pemberian izin perusahaan di lahan gambut era pemerintahan sebelumnya perizinan ini memberikan konsesi seluas hektar di gambut seluruh indonesiario menegaskan soal perlu di blok c eks plg yang langsung menuju laut jawa setiap kemarau titik api selalu di sekitar kanal ini di sana terdapat perusahaan perkebunan sawit jokowi mendengarkan dengan serius kata riosehari setelah kunjungan jokowi minggu tumbang nusa masih terbakar di beberapa tempat pengamatan menemukan sejumlah titik api muncul dari bawah permukaan gambut satu terbesar berjarak meter dari kanal pertama yang dibuat tniapi muncul hampir mendekati kebun karet warga sejumlah orang nampak berjaga tak ada tim pemadam kebakaran di sekitar lokasikami harus jaga sendiri kalau kebun sampai terbakar habislah pemasukan kami kata ramlan pemilik kebunpekerjaan tni di tumbang nusa sudah selesai seiring kunjungan kedua jokowi tak ada tni bekerja membuat kanal sekat kanal maupun embung tenda pusat koordinasi dibongkar berdirilah tiga papan masingmasing memuat informasi capaian pembangunan kanal sekat kanal dan embungluhut b pandjaitan menteri koordinator politik hukum dan keamanan di laman facebook menceritakan kunjungan jokowi ke kaltengpresiden meninjau kelas aman asap di sdn viii pahandut di palangkaraya presiden dan rombongan menapaki jalanjalan sempit di panggung kayu warga ramai menyambut lalu rombongan menuju pulang pisau salah satu titik kebakaran hutan gambut paling parahdi posko pembuatan blocking kanal brigjend tni irwan direktur zeni angkatan darat danrem palangkaraya kolonel purwo dan komandan posko mayor slamet riyadi memberikan laporan mereka memaparkan desain pembuatan blocking kanal di tumbang nusa pulang pisau peta cakupan operasi tni blocking canal mencakup pembangunan kanal embung dan sekat embung berukuran besar kecil dan sedang sebanyak titikbnpb juga melaporkan tiga pesawat casa dan satu cn terus menyemai awan untuk hujan buatan pesawat ditempatkan di pekanbaru palembang pontianak dan palangkaraya total ton nacl ditaburkan sejak juni bppt bnpb tni au dan klhk berkoordinasi baik melaksanakan instruksi saya mengadakan hujan buatan katanyadia menilai kinerja pemerintah telah terintegrasi dan terkoordinir baik hingga banyak kemajuan dicapai perjuangan belum selesai tapi saya dan semua jajaran tidak akan pernah menyerahsetelah beberapa hari ini hujan mengguyur palangkaraya dan sekitar kualitas udara membaik kabut asap perlahan lenyaphujan pertama di palangkaraya selasa dini hari bmkg mencatat konsentrasi partikulat di palangkaraya dari ke pada pukul wib pm mencapai jarak pandang paling jauh meterhujan kembali turun sekitar pukul lebih lebat dan lama bahkan disertai petir yang menyambar gardu listrik plndua lampu bohlam saya putus disambar petir warung jadi gelap kata binsar penjual kopipagi hari udara palangkaraya lebih bersih saya bisa keluar rumah tanpa masker kata panji wijaya warga jalan sisingamangarajapenerbangan juga lancar laman situs flightradarcom mencatat penerbangan lion air jt berangkat pukul dari bandara tjilik eiwut ke jakarta tak ada keterlambatanhujan kembali mengguyur kamis sore hingga malam intensitas lebat udara kembali bersih setelah hujanstaf bmkg palangkaraya alpon sepriando manurung mengimbau warga tetap waspada melalui laman media sosial manurung memperlihatkan tabel konsentrasi partikulat udara palangkaraya masih tergolong tidak sehatwalapun empat hari hujan di sebagian besar kalteng bukan berarti sudah bebas asap bersyukur namun tetap siaga tulis manurung

Miris! Pembalakan Liar Hancurkan Hutan Adiankoting dan Parlilitan. Pembalakan liar hutan lindung di dua kabupaten, yaitu Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara, Sumatera Utara, terus terjadi. Pembalakan paling parah di Hutan Adiankoting (Taput), dan Hutan Parlilitan (Humbahas).Jan Hendrik Purba, dari Forum Pemuda Penyelamat Tanah Hutan Tapanuli, kepada mengatakan, penelusuran mereka, kerusakan hutan di Parlilitan karena sekitar 1.192 hektar dari 74.852 hektar hutan lindung. Data ini, katanya, bisa terus bertambah, karena hingga sekarang, penebangan kayu masih terjadi. Kabupaten Humbahas, luas kawasan hutan 159.392 hektar, terdiri hutan produksi 84.540 hektar dan hutan lindung 74.852 hektar.“Per hari, hampir satu hektar hutan hancur, kayu ditebang dibawa keluar kawasan.Dibeli pemodal. Itu berlangsung bertahun-tahun. Kita sudah menyampaikan ini ke Dinas Kehutanan dan aparat penegak hukum. Nihil. Tak ada tindakan.”Serupa dialami hutan Adiankoting. Para memiliki jaringan, mulai penebang kayu, pengangkut dari hutan menuju ke pinggir, penjemput dari pinggir desa menggunakan sepeda motor, hingga gudang penampung. Akhirnya, kayu-kayu olahan dibawa ke kota untuk ditampung ke penampung besar.Di Adiankoting, kerusakan mencapai 1.976 hektar dari luasan hutan lindung 55.562,15 hektar. Kabupaten ini memiliki 268.281.24 hektar kawasan hutan, terdiri hutan produksi tetap 106.354,75 hektar, 104.135,83 hektar hutan produksi terbatas, dan 2.228,51 hektar hutan konservasi.Pembalakan liar, kata Purba, terjadi terang-terangan. ketika melintas di Pos Polisi, sama sekali tidak ada pemeriksaan surat keterangan pengangkutan kayu dari hutan.Saya berangkat ke kedua lokasi ini. Menempuh perjalanan 14 jam, tibalah di Desa Parlilitan. Ditemani beberapa pemuda dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tano Batak (AMAN Tanobatak), kami menuju Hutan Parlilitan . Setelah selama sekitar satu jam, tibalah dipintu rimba. Perjalanan lebih jauh laghi ke hutan. Tak sampai dua jam, terdengar sinso bersahutan memecah suasana hutan Parlilitan. Tampak pohon-pohon besar tumbang.Para perambah mengolah kayu di hutan. Lalu ada yang menggotong keluar, kemudian dijemput kelompok lain yang sudah menunggu di pinggir desa dan mengangkut kayu dengan sepeda motor. Ini berlangsung seharian. Selama lebih delapan jam di sana, saya melihat penebangan terus berlangsung, baru berhenti petang.Mereka menebang kayu meranti dan sembarang yang banyak tumbuh di Hutan Parlilitan. Saat berbincang dengan para pengangkut kayu dari hutan, mereka bilang digaji per minggu, berdasarkan banyak kayu angkutan.“Kalau satu batang kayu kami angkut Rp20.000. Perhari aku bisa bawa 10 batang. Jarak jauh keluar hutan, jadi cuma itu sanggupku, ” kata Dani S, remaja 19 tahun.Saya berbincang dengan pembawa kayu dari pinggir desa yang bersepeda motor. Namanya Riado A, yang bertugas membawa kayu ke gudang sementara.Dia mengatakan, pekerjaan ini sudah dilakoni selama tiga tahun. Sebelumnya, dia berkebun, karena hasil kecil, terpaksa menjadi pengangkut kayu olahan dari Hutan Adiankoting.Selama dua tahun, katanya, kayu-kayu olahan ini ditebang dari Hutan Dolok Ginjang. Jarak mencapai 30 menit bersepeda motor. Kayu tebangan bervariasi, tetapi terbanyak meranti, dori dan parakpak.Upah pikul hampir sama, per batang Rp25.000. Sedang angkut ke gudang Rp10.000 per batang. “Jadi kayu-kayu ini dibawa ke gudang sementara. Setiap seminggu sekali ada truk masuk memuat. Semua sudah menjadi kayu olahan.”Pembalakan liar marak ini diamini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Kala diwawancarai Mongabay, baru-baru ini menyatakan, marak di Sumut, seperti di Labuhan Batu, Simalungun dan Tapanuli.Ketika melihat dari udara, katanya, jelas sekali hutan gundul dan kayu-kayu dibawa keluar. Sayangnya, sebagian aparat penegak hukum terlibat, hingga perang terhadap perambah agak terkendala.Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.579/2014 merevisi SK No.44/2005 tentang kawasan hutan di Sumut ada 3,05 juta hektar. Kawasan Suaka Alam 427.008 hektar, hutan lindung 1,2 juta hektar, hutan produksi terbatas 641.769 hektar, hutan produksi 704.452 hektar dan hutan produksi dikonversi 75.684 hektar.“Kalau saya ditanya soal perambahan, perlu ada ketegasan semua pihak, khusus penegak hukum agar menindak ada efek jera,” kata Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

miris pembalakan liar hancurkan hutan adiankoting dan parlilitan pembalakan liar hutan lindung di dua kabupaten yaitu humbang hasundutan dan tapanuli utara sumatera utara terus terjadi pembalakan paling parah di hutan adiankoting taput dan hutan parlilitan humbahasjan hendrik purba dari forum pemuda penyelamat tanah hutan tapanuli kepada mengatakan penelusuran mereka kerusakan hutan di parlilitan karena sekitar hektar dari hektar hutan lindung data ini katanya bisa terus bertambah karena hingga sekarang penebangan kayu masih terjadi kabupaten humbahas luas kawasan hutan hektar terdiri hutan produksi hektar dan hutan lindung hektarper hari hampir satu hektar hutan hancur kayu ditebang dibawa keluar kawasandibeli pemodal itu berlangsung bertahuntahun kita sudah menyampaikan ini ke dinas kehutanan dan aparat penegak hukum nihil tak ada tindakanserupa dialami hutan adiankoting para memiliki jaringan mulai penebang kayu pengangkut dari hutan menuju ke pinggir penjemput dari pinggir desa menggunakan sepeda motor hingga gudang penampung akhirnya kayukayu olahan dibawa ke kota untuk ditampung ke penampung besardi adiankoting kerusakan mencapai hektar dari luasan hutan lindung hektar kabupaten ini memiliki hektar kawasan hutan terdiri hutan produksi tetap hektar hektar hutan produksi terbatas dan hektar hutan konservasipembalakan liar kata purba terjadi terangterangan ketika melintas di pos polisi sama sekali tidak ada pemeriksaan surat keterangan pengangkutan kayu dari hutansaya berangkat ke kedua lokasi ini menempuh perjalanan jam tibalah di desa parlilitan ditemani beberapa pemuda dari aliansi masyarakat adat nusantara tano batak aman tanobatak kami menuju hutan parlilitan setelah selama sekitar satu jam tibalah dipintu rimba perjalanan lebih jauh laghi ke hutan tak sampai dua jam terdengar sinso bersahutan memecah suasana hutan parlilitan tampak pohonpohon besar tumbangpara perambah mengolah kayu di hutan lalu ada yang menggotong keluar kemudian dijemput kelompok lain yang sudah menunggu di pinggir desa dan mengangkut kayu dengan sepeda motor ini berlangsung seharian selama lebih delapan jam di sana saya melihat penebangan terus berlangsung baru berhenti petangmereka menebang kayu meranti dan sembarang yang banyak tumbuh di hutan parlilitan saat berbincang dengan para pengangkut kayu dari hutan mereka bilang digaji per minggu berdasarkan banyak kayu angkutankalau satu batang kayu kami angkut rp perhari aku bisa bawa batang jarak jauh keluar hutan jadi cuma itu sanggupku kata dani s remaja tahunsaya berbincang dengan pembawa kayu dari pinggir desa yang bersepeda motor namanya riado a yang bertugas membawa kayu ke gudang sementaradia mengatakan pekerjaan ini sudah dilakoni selama tiga tahun sebelumnya dia berkebun karena hasil kecil terpaksa menjadi pengangkut kayu olahan dari hutan adiankotingselama dua tahun katanya kayukayu olahan ini ditebang dari hutan dolok ginjang jarak mencapai menit bersepeda motor kayu tebangan bervariasi tetapi terbanyak meranti dori dan parakpakupah pikul hampir sama per batang rp sedang angkut ke gudang rp per batang jadi kayukayu ini dibawa ke gudang sementara setiap seminggu sekali ada truk masuk memuat semua sudah menjadi kayu olahanpembalakan liar marak ini diamini menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya kala diwawancarai mongabay barubaru ini menyatakan marak di sumut seperti di labuhan batu simalungun dan tapanuliketika melihat dari udara katanya jelas sekali hutan gundul dan kayukayu dibawa keluar sayangnya sebagian aparat penegak hukum terlibat hingga perang terhadap perambah agak terkendalaberdasarkan keputusan menteri kehutanan no merevisi sk no tentang kawasan hutan di sumut ada juta hektar kawasan suaka alam hektar hutan lindung juta hektar hutan produksi terbatas hektar hutan produksi hektar dan hutan produksi dikonversi hektarkalau saya ditanya soal perambahan perlu ada ketegasan semua pihak khusus penegak hukum agar menindak ada efek jera kata pelaksana tugas gubernur sumatera utara tengku erry nuradi

Wapres: Restorasi 2-3 Juta Hektar Lahan Gambut Dalam Lima Tahun. Perbaikan tata kelola dilakukan terutama di lahan gambut. Pemerintah pun berencana merestorasi lahan gambut, seluas dua sampai tiga juta hektar dalam lima tahun ini.“Jadi lima tahun ke depan, kita akan kembalikan sebagian besar hutan gambut yang rusak jadi lebih baik. Kita tak jamin kebakaran hutan habis tapi berkurang,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam diskusi ahli internasional soal tata kelola lahan gambut pasca kebakaran yang diadakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UNDP dan Pemerintah Norwegia, di Jakarta, Jumat (13/11/15).Menangani restorasi gambut ini, katanya, pemerintah akan membuat badan khusus untuk menyelesaikan tugas selama lima tahun. Indonesia memiliki laham gambut sekitar 30 juta hektar dan yang rusak harus direstorasi. Dalam lima tahun itu, ucap JK, pemerintah menargetkan khusus gambut sekitar dua atau tiga juta hektar harus direstorasi.Untuk itu, perlu diadakan pertemuan ahli ini guna mendapatkan pandangan, pengetahuan, sistem dan praktik-praktik serta pengalaman terbaik dari para ahli agar tak salah langkah dan bermanfaat bagi semua. Dia mencontoh, rehabilitasi Aceh dari tsunami yang selesai dalam tiga tahun. “Kondisi jadi lebih baik dan kerangka cepat serta kerja sama semua pihak.”Pertemuan ini, katanya, untuk mencari solusi dan metodologi terbaik berdasarkan pengalaman di berbagai negara yang ada lahan gambut. Dari sini, diharapkan ada hasil kerangka (teknis) kerja bukan hanya bahasan di atas kertas.Untuk pelaksanaan, pemerintah tentu akan mengalokasikan anggaran tetapi juga perlu kerja sama dalam mendanai program ini.“Pemerintah akan beri anggaran sesuai, ada dana REDD+, World Bank, COP. Harap terapkan bersama-sama. Kita akan minta korporasi bersama rehabilitasi lahan-lahan masing-masing agar tanggung jawab lingkungan jadi tanggung jawab bersama,” katanya.Wapres mengatakan, selama ini sudah terjadi banyak kesalahan dalam tata kelola hutan. Setidaknya, kata JK, ada tiga kesalahan, , pada tahun 1970-an, izin-izin penebangan hutan diberikan pemerintah ke berbagai perusahaan di dunia. “Hutan-hutan dinikmati banyak negara di dunia. Kursi-kursi di Jepang, Korea, Amerika, dan dunia sebagian dari hutan Indonesia. Karena berlebihan, hutan Indonesia gundul, timbullah bencana seperti ini.”, keliru dalam membuat perencanaan sejuta hektar sawah hingga timbulkan masalah. , banyak terjadi perkebunan salah memanfaatkan gambut dan hutan. Atas kesalahan dan kekeliruan ini, kata JK, harus ada restorasi yang dilakukan bersama-sama karena yang memanfaatkan juga bersama-sama.“Terima kasih kepada UN dan negara-negara sahabat yang sejak lama ingin berpartisipasi. Seluruh NGO (organisasi masyarakat sipil) yang selalu memperingatkan, kita berterima kasih atas segala perhatian dan teguran yang kadang tak diperhatikan dan bikin dampak serius. Jadi bagaimana langkah kita (ke depan) setelah belajar masalah ini.”Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berharap, sebelum COP 21 di Paris, badan restorasi gambut sudah terbentuk. “Bisa di bawah Presiden, bisa juga di bawah koordinasi kementerian koordinator. Belum tahu.” Namun, katanya, pembentukan badan ini diatur dalam peraturan Presiden.Restorasi, katanya, memerlukan anggaran besar. “Kalau pekerjaan fisik lapangan, misal kontruksi, software system dan lain-lain, drainase, blok kanal, revegetasi, itu yang dikatakan Wapres ada dukungan internasional.”Beberapa negara, katanya, juga sudah menunjukkan keinginan membantu, salah satu Amerika Serikat yang berkomitmen mengalokasikan US$2,9 juta. “Tugas kami, kementerian menindaklanjuti dengan rencana yang baik,” katanya.Untuk pencegahan kebakaran ke depan, pemerintah juga menyiapkan legal aspek berupa regulasi dan sistem. Terlebih, katanya, dari prediksi pada Februari 2016, minggu ketiga akan memasuki musim kering kembali dan berarti akan muncul lagi titik api. “Rekomendasi diskusi ini akan jadi masukan penting. Akan ada zonasi, akan tingkatkan , yang belum sinergi akan ditingkatkan, juga pemahaman daerah dan masyarakat,” kata Siti.Luhut B Pandjaitan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan juga bicara. Menurut dia, terjadi masalah kebakaran hutan dan lahan selama puluhan tahun karena penanganan tak terintegrasi.Dengan pemberikan izin penguasaan lahan gambut besar pada tahun-tahun lalu, menjadi salah satu masalah. Bertahun-tahun, katanya, tak ada tindakan jelas dan tegas kepada pemilik perkebunan, maupun HTI. Belum lagi ada aturan rakyat boleh membakar. “Dikombinasi dengan El-Nino hingga timbulkan masalah besar. Penanganan sulit kalau tak terintegrasi.”Saat ini, katanya, pemerintah berusaha bekerja dengan terintegrasi termasuk bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi, seperti Universitas Gadjah Mada, dan universitas di daerah kebakaran seperti Palangkaraya, Riau. Salah satu kerjasama untuk memetakan lahan-lahan gambut yang harus dilindungi, seperti di kubah. “Berangkat dari itu, kita akan bisa meminimalkan dampak kebakaran. Kalau harap kebakaran tahun depan, mungkin,” katanya.Endah Murningtyas, Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas juga menyatakan, di lapangan, Indonesia belum memiliki instrumen-instrumen yang mencukupi menyangkut rencana maupun pelaksanaan cepat pemadaman, pencegahan dan restorasi. “Yang penting di tingkat tapak. Karena kalau dicegah di tingkat tapak, tak akan meluas,” katanya.Tak hanya itu. Juga ada soal kemampuan sumber daya manusia dan sarana maupun prasarana. “Seperti apa kapasitas yang harus ada di lapangan, di pemerintah, yang lakukan koordinasi dan komando hingga bisa sampaikan peringatan dini sebelum kebakaran meluas.”Duta Besar Norwegia, Stig Traavik menilai, terlihat jelas komitmen Presiden Indonesia, untuk memperbaiki kondisi ini. Salah satu, Presiden memerintahkan menghentikan pemberian izin di lahan gambut. Pertemuan ini, katanya, guna menindaklanjuti komitmen itu.Norwegia, akan terus mendukung Indonesia dalam memperbaiki tata kelola hutan, seperti yang telah dilakukan sejak beberapa tahun belakangan ini. “Kami menanti rencana yang akan dibuat, kami siap dukung selalu,” katanya.Dia juga mengingatkan, jangan sampai upaya perlindungan gambut dilakukan tetapi di sisi lain tebang-tebang hutan terus berjalan.Kebakaran hutan dan gambut, kata Traavik, membuat puluhan jutaan orang terdampak dan menimbulkan kerugian besar.Dia menyadari, menyelesaikan masalah ini tak mudah, banyak tantangan dengan agenda yang begitu komplek. “Penting, perlu pemimpin yang kuat untuk tindak lanjut ini,” katanya.Traavik juga menekankan, pentingnya transparansi dan kerja sama semua pihak dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan masyarakat. “Banyak negara juga akan ikut mendukung memperbaiki keadaan ini, termasuk Norwegia.”

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

wapres restorasi juta hektar lahan gambut dalam lima tahun perbaikan tata kelola dilakukan terutama di lahan gambut pemerintah pun berencana merestorasi lahan gambut seluas dua sampai tiga juta hektar dalam lima tahun inijadi lima tahun ke depan kita akan kembalikan sebagian besar hutan gambut yang rusak jadi lebih baik kita tak jamin kebakaran hutan habis tapi berkurang kata wakil presiden jusuf kalla dalam diskusi ahli internasional soal tata kelola lahan gambut pasca kebakaran yang diadakan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan undp dan pemerintah norwegia di jakarta jumat menangani restorasi gambut ini katanya pemerintah akan membuat badan khusus untuk menyelesaikan tugas selama lima tahun indonesia memiliki laham gambut sekitar juta hektar dan yang rusak harus direstorasi dalam lima tahun itu ucap jk pemerintah menargetkan khusus gambut sekitar dua atau tiga juta hektar harus direstorasiuntuk itu perlu diadakan pertemuan ahli ini guna mendapatkan pandangan pengetahuan sistem dan praktikpraktik serta pengalaman terbaik dari para ahli agar tak salah langkah dan bermanfaat bagi semua dia mencontoh rehabilitasi aceh dari tsunami yang selesai dalam tiga tahun kondisi jadi lebih baik dan kerangka cepat serta kerja sama semua pihakpertemuan ini katanya untuk mencari solusi dan metodologi terbaik berdasarkan pengalaman di berbagai negara yang ada lahan gambut dari sini diharapkan ada hasil kerangka teknis kerja bukan hanya bahasan di atas kertasuntuk pelaksanaan pemerintah tentu akan mengalokasikan anggaran tetapi juga perlu kerja sama dalam mendanai program inipemerintah akan beri anggaran sesuai ada dana redd world bank cop harap terapkan bersamasama kita akan minta korporasi bersama rehabilitasi lahanlahan masingmasing agar tanggung jawab lingkungan jadi tanggung jawab bersama katanyawapres mengatakan selama ini sudah terjadi banyak kesalahan dalam tata kelola hutan setidaknya kata jk ada tiga kesalahan pada tahun an izinizin penebangan hutan diberikan pemerintah ke berbagai perusahaan di dunia hutanhutan dinikmati banyak negara di dunia kursikursi di jepang korea amerika dan dunia sebagian dari hutan indonesia karena berlebihan hutan indonesia gundul timbullah bencana seperti ini keliru dalam membuat perencanaan sejuta hektar sawah hingga timbulkan masalah banyak terjadi perkebunan salah memanfaatkan gambut dan hutan atas kesalahan dan kekeliruan ini kata jk harus ada restorasi yang dilakukan bersamasama karena yang memanfaatkan juga bersamasamaterima kasih kepada un dan negaranegara sahabat yang sejak lama ingin berpartisipasi seluruh ngo organisasi masyarakat sipil yang selalu memperingatkan kita berterima kasih atas segala perhatian dan teguran yang kadang tak diperhatikan dan bikin dampak serius jadi bagaimana langkah kita ke depan setelah belajar masalah inisiti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan berharap sebelum cop di paris badan restorasi gambut sudah terbentuk bisa di bawah presiden bisa juga di bawah koordinasi kementerian koordinator belum tahu namun katanya pembentukan badan ini diatur dalam peraturan presidenrestorasi katanya memerlukan anggaran besar kalau pekerjaan fisik lapangan misal kontruksi software system dan lainlain drainase blok kanal revegetasi itu yang dikatakan wapres ada dukungan internasionalbeberapa negara katanya juga sudah menunjukkan keinginan membantu salah satu amerika serikat yang berkomitmen mengalokasikan us juta tugas kami kementerian menindaklanjuti dengan rencana yang baik katanyauntuk pencegahan kebakaran ke depan pemerintah juga menyiapkan legal aspek berupa regulasi dan sistem terlebih katanya dari prediksi pada februari minggu ketiga akan memasuki musim kering kembali dan berarti akan muncul lagi titik api rekomendasi diskusi ini akan jadi masukan penting akan ada zonasi akan tingkatkan yang belum sinergi akan ditingkatkan juga pemahaman daerah dan masyarakat kata sitiluhut b pandjaitan menteri koordinator politik hukum dan keamanan juga bicara menurut dia terjadi masalah kebakaran hutan dan lahan selama puluhan tahun karena penanganan tak terintegrasidengan pemberikan izin penguasaan lahan gambut besar pada tahuntahun lalu menjadi salah satu masalah bertahuntahun katanya tak ada tindakan jelas dan tegas kepada pemilik perkebunan maupun hti belum lagi ada aturan rakyat boleh membakar dikombinasi dengan elnino hingga timbulkan masalah besar penanganan sulit kalau tak terintegrasisaat ini katanya pemerintah berusaha bekerja dengan terintegrasi termasuk bekerja sama dengan perguruanperguruan tinggi seperti universitas gadjah mada dan universitas di daerah kebakaran seperti palangkaraya riau salah satu kerjasama untuk memetakan lahanlahan gambut yang harus dilindungi seperti di kubah berangkat dari itu kita akan bisa meminimalkan dampak kebakaran kalau harap kebakaran tahun depan mungkin katanyaendah murningtyas deputi sumber daya alam dan lingkungan hidup bappenas juga menyatakan di lapangan indonesia belum memiliki instrumeninstrumen yang mencukupi menyangkut rencana maupun pelaksanaan cepat pemadaman pencegahan dan restorasi yang penting di tingkat tapak karena kalau dicegah di tingkat tapak tak akan meluas katanyatak hanya itu juga ada soal kemampuan sumber daya manusia dan sarana maupun prasarana seperti apa kapasitas yang harus ada di lapangan di pemerintah yang lakukan koordinasi dan komando hingga bisa sampaikan peringatan dini sebelum kebakaran meluasduta besar norwegia stig traavik menilai terlihat jelas komitmen presiden indonesia untuk memperbaiki kondisi ini salah satu presiden memerintahkan menghentikan pemberian izin di lahan gambut pertemuan ini katanya guna menindaklanjuti komitmen itunorwegia akan terus mendukung indonesia dalam memperbaiki tata kelola hutan seperti yang telah dilakukan sejak beberapa tahun belakangan ini kami menanti rencana yang akan dibuat kami siap dukung selalu katanyadia juga mengingatkan jangan sampai upaya perlindungan gambut dilakukan tetapi di sisi lain tebangtebang hutan terus berjalankebakaran hutan dan gambut kata traavik membuat puluhan jutaan orang terdampak dan menimbulkan kerugian besardia menyadari menyelesaikan masalah ini tak mudah banyak tantangan dengan agenda yang begitu komplek penting perlu pemimpin yang kuat untuk tindak lanjut ini katanyatraavik juga menekankan pentingnya transparansi dan kerja sama semua pihak dari pemerintah organisasi masyarakat sipil swasta dan masyarakat banyak negara juga akan ikut mendukung memperbaiki keadaan ini termasuk norwegia

Antara Penegakan Hukum dan Iklim Investasi, Pemerintah Galau?. Kerugian akibat kebakaran hutan selama tahun 2015 semakin nyata. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Willem Rampangilei memprediksi kerugian ekonomi mencapai Rp20 triliun di Riau saja. Dengan wilayah lain terbakar (dan terus terbakar), tentunya kerugian ekonomi akan jauh lebih dahsyat.Dengan lahan terbakar hingga mencapai 2,1 juta hektar () Herry Purnomo, Peneliti CIFOR () dan Dosen Fakultas Kehutanan IPB bahkan memberikan nilai kerugian dampak kabut asap perekonomian di Indonesia, Singapura dan Malaysia yang mencapai hingga USD 20 milyar. Menurutnya perhitungan tersebut berasal dari nilai ekonomi, tanaman yang terbakar, air yang tercemar, emisi, korban jiwa dan masalah kesehatan warga, hingga kerugian di sektor transportasi.Dampak maha dahsyat ini, tentunya mengundang pemerintah untuk bertindak. Pemerintah diminta untuk segera mengusut para pelaku kebakaran lahan dan hutan agar hal ini tidak mencederai keadilan publik. Namun, di sisi lain tampak keraguan pemerintah untuk bertindak lugas. Apakah pemerintah terlalu berhati-hati atau takut jika bertindak terlalu keras akan menjadi yang berimbas bagi produk nasional di dunia internasional yang ujung-ujungnya akan mengurangi pendapatan pajak?Dalam keterangannya, Menteri LHK, Siti Nurbaya di awal September menyebutkan pemerintah akan membuat terobosan baru dalam penegakan hukum, untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat korban asap.Menurut Siti, pendekatan sanksi KLHK akan berbeda dengan pihak kepolisian. Jika polisi menggunakan pendekatan pidana, pihaknya menggunakan pendekatan sanksi administratif.Pemerintah menurutnya, akan memberlakukan tiga kategori dalam penegakan hukum: ringan, sedang dan berat.Sanksi ringan diberlakukan bagi perusahaan yang terbukti membakar kurang 100 hektar. Sanksi teguran tertulis, diberi waktu memenuhi kekurangan, rehabilitasi area eks kebakaran, area eks kebakaran diambil negara untuk direstorasi. Perusahaan juga harus meminta maaf kepada publik secara terbuka.Lalu, sanksi sedang. Untuk perusahaan area terbakar 100-500 hektar. Sanksi diterapkan pembekuan izin selama enam bulan sampai pembuktian indikasi pelanggaran, merehabilitasi lahan terbakar dan diambil alih pemerintah. Juga harus meminta maaf kepada publik terbuka.Terakhir, sanksi berat. Sanksi berupa pencabutan izin lingkungan. Ditambah harus merehabilitasi lahan terbakar sebelum diambil alih pemerintah. Perusahaan juga harus mengumumkan permintaan maaf kepada publik.“Kalau secara umum, yang sanksi berat pasti masuk pengadilan, cabut izin. Yang medium (sedang), bekukan izin pasti. Kalau ringan harus kita liat dulu (apakah bekukan izin apa tidak) tapi semua harus minta maaf ke publik melalui media,” jelas Siti Nurbaya.Siti pun menyebutkan pihaknya akan membuka kesempatan tukar-menukar data dengan pemerintahan negara lain lewat mekanisme G to G untuk menjerat para pelaku pembakaran lahan.Sejak pengumuman tersebut, empat perusahaan langsung terkena sanksi pada 22 September 2015. Satu izin HPH dicabut, tiga kebun sawit dibekukan. Nama perusahaan disebut lengkap, bukan inisial. Izin HPH dicabut milik PT Hutani Sola Lestari dan tiga izin perusahaan sawit dibekukan yakni, PT Langgam Inti Hibrindo (Riau), PT Tempirai Palm Resources dan PT Waringin Agro Jaya di Sumsel.Negara tetangga, Singapura pun resmi menjerat para pelaku pembakaran lahan lewat Undang-Undang Asap Lintas Negara (). Singapura telah resmi mengidentifikasi lima perusahaan terlibat dalam kasus pembakaran lahan, yaitu: PT Asia Pulp and Paper (APP), PT Sebangun Bumi Andalas, Rimba Hutani Mas, Wachyuni Mandira dan Bumi Sriwijaya Sentosa. Dari empat itu, tiga perusahaan, pemasok APP, Sinar Mas Grup.Di sisi lain, sebagian pihak perusahaan pun langsung menanggapi. Selain menyatakan bahwa jika perusahaan membakar asset mereka sendiri. Pihak perusahaan pun menuding para okupan penyerobot lahan, merupakan aktor utama dari kejadian pembakaran lahan. Pihak perusahaan pun menyebut aparat di daerah tidak responsif dalam mengantisipasi ancaman kebakaran hutan yang dilakukan oleh para okupan lahan. Bagi perusahaan, terlibat dalam pembakaran lahan tentunya hanya akan berujung pada kerugian bisnis dan mereka.Dalam lanjutannya, lewat surat yang diedarkan oleh Singapore Environment Council (SEC), organisasi yang menangani skema label hijau Singapura ini telah meminta 16 jaringan supermarket di Singapura berhenti menjual produk dari lima perusahaan hingga penyelidikan final selesai dilakukan di konsesi mereka. SEC pun mencabut sertifikasi hijau milik Universal Sovereign Trading, distributor eksklusif produk APP di Singapura.Edaran dari SEC langsung berbuah respon. Jaringan ritel besar negeri itu langsung mengamini. Tisu Paseo—yang merupakan merek dagang APP, turun dari etalase Prime Supermarket, NTUC FairPrice, maupun Sheng Siong. Ada juga yang menghentikan pasokan baru dengan tetap menghabiskan setok mereka.Asia Pulp and Paper adalah salah satu pihak yang langsung bereaksi. Direktur Keberlanjutan APP Aida Greenburry, seperti diungkap oleh di awal Oktober pun angkat bicara. Menurutnya dua group yang ada, yaitu Asia Pulp and Paper (APP) Company Limited di Singapura dan konsesi dan group APP di Indonesia adalah dua entitas berbeda. Menurutnya, tidak dapat begitu saja sanksi diberikan.Menurut pengakuannya sejak adanya edaran dari SEC, pihaknya langsung berkoordinasi dengan KLHK dan Kementerian Perindustrian.“[Singapura] nilainya tak seberapa,” jelas Manager Director PT Sinar Mas Gandi Sulistiyanto (12/10). Dia menampik jika penarikan produk di Singapura akan mempengaruhi penjualan perusahaannya. Namun, dia cukup kuatir jika gerakan ini meluas ke pasar kertas dan tisu besar seperti AS, Tiongkok, Jepang dan negara-negara Eropa lainnya.Gandi memang perlu tampak was-was dengan perkembangan yang terjadi. Tidak saja di luar negeri, bahkan di dalam negeri meski belum tampak masif, berbagai gerakan etis untuk mulai boikot produk yang berhubungan dengan kebakaran hutan pun bermunculan. Setidaknya di beberapa status yang diajukan oleh netizen.“Perusahaan di Singapura berani menolak/mencabut produk-produk anak-anak perusahaan APP/Sinar Mas. Mari yang di Indonesia, setidaknya di kota kita, berani juga! Atau kita mulai saja gerakan boikot tanpa menunggu UU? Susah ya masak tanpa minyak goreng?” begitu status Facebook, Marco Kusumawijaya, pakar Tata Kota, pada 9 Oktober lalu.Gerakan moral ini ternyata bersinergi dengan rilis dari kelompok lingkungan, salah satunya Walhi yang pada bulan Oktober lalu merilis daftar korporasi yang konsesinya terbakar. Walhi menggugat tanggung jawab perusahaan untuk mengatasi kebakaran di konsesinya. Walhi menyebut beberapa nama besar termasuk Sinar Mas, Wilmar, APRIL, dan First Resources. Poster-poster dan foto berisi logo-logo produk perusahaan-perusahaan yang lahan operasi mereka mengalami kebakaran ramai tersebar di media sosial.Di Sumatera Selatan, gerakan ‪#‎MelawanasAPP ‪#‎Boikotproduk pembakar hutan dan lahan, muncul. Aksi kampanye boikot produk pembakar lahan juga dilakukan.Lembaga advokasi konsumen YLKI pun tidak tinggal diam, organisasi ini turut mendesak pemerintah agar transparan soal pelaku pembakaran hutan, terutama korporasi, dan menyebutkan produk-produknya. Menurut YLKI, konsumen punya tanggungjawab moral tak mengonsumsi produk-produk dari produsen yang proses dengan merusak lingkungan.“Aksi boikot jika dilakukan masif akan menjadi instrumen efektif sebagai hukuman sosial bagi produsen nakal yang merusak lingkungan,” begitu bunyi seruan di laman lembaga konsumen itu.Hal inilah yang dikuatirkan oleh Gandi. Jika efek bola salju terus bergulir, maka industri pulp dan kertas yang menyerap total 2,1 juta lapangan pekerjaan bakal terkena dampak. Menurutnya, Indonesia adalah produsen kertas terbesar kedelapan di dunia dengan nilai per tahun mencapai USD 5,6 milyar.Meski dalam beberapa tahun terakhir terus diguncang dengan ketidakstabilan harga di tingkat dunia, namun prouk kertas serta sawit masih tetap menjadi andalan ekspor Indonesia nomor wahid dalam beberapa tahun belakangan ini.Dalam waktu berjalan, pihak perusahaan pun merasa ketar-ketir stagnasi produksi yang diakibatkan oleh kabut asap. Lahan produksi bahan baku yang terbakar dan berbagai inefisiensi yang terjadi dalam proses fabrikasi kembali menghatam perusahaan.***Pada 19 Oktober, Sanksi ini bervariasi, dari izin dicabut, dibekukan hingga adanya sanksi pemaksaan pemerintah. Namun, berbeda dengan rilis pertama, kali ini nama perusahaan hanya inisial, tak lagi disebut lengkap.Menteri Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan jujur mengakui kalau penyebutan perusahaan dengan inisial ada kaitannya dengan pertimbangan ekonomi.“Kami ada pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Karena kami tak ingin menimbulkan distorsi seperti . Tapi akan kami umumkan itu sesegera mungkin,” katanya.Luhut menjamin tidak ada perusahaan atau perorangan yang kebal hukum. Penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu baik untuk perusahaan dalam maupun luar negeri, akan ditindak jika terbukti melanggar hukum.Hal serupa juga dilakukan oleh pihak kepolisian. Menurut Kapolri Badrodin Haiti, menyebut lengkap perusahaan tersangka harus memperhitungkan dampak positif dan negatif. Dia khawatir, kalau nama perusahaan diungkap akan berdampak pada perekonomian nasional kalau sampai terjadi pemboikotan berujung pemutusan hubungan kerja karena perusahaan bangkrut.“Nanti kalau sudah di pengadilan ketahuan nama-nama perusahaannya,” ujar Badrodin Haiti (21/10).Menurutnya hingga saat ini sudah ada 240 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan, dan beberapa diantaranya dari korporasi modal asing. Dua belas perusahaan asing saat ini sudah ditetapkan tersangka.Namun, publik tampak tidak yakin dengan penegakan hukum yang akan terjadi. Seperti pengalaman di tahun-tahun yang lalu, penegakan hukum cenderung berjalan lambat, tidak memberikan efek jera, serta bersikap setengah hati.“Di area konsesi perkebunan ada 1.990 perusahaan sawit terlibat [dalam pembakaran lahan]. tutur Teguh Surya, juru kampanye Greenpeace. “Ini tak beda dengan pemerintahan sebelumnya, proses hukum berjalan tetapi serius belum tentu. Meragukan.”Apakah aparat penegak hukum bakal ragu untuk menindak korporasi pelanggar hukum karena adanya dan kepentingan pihak-pihak tertentu? Setidak-tidaknya pemikiran itu dicetuskan oleh Zenzi Suhadi, manajer kampanye Walhi.“Polisi tidak akan berani bergerak, takut oleh para senior jendral purnawirawan yang jadi komisari group besar perusahaan,” tuturnya. “Harusnya yang wajib dibela adalah warga masyarakat yang menjadi korban.”Pemerintah saat ini dituntut untuk dapat terus bermain cantik. Di satu sisi, pemerintah harus mampu meyakinkan publik agar persoalan kebakaran asap dapat diselesaikan, sehingga memberi rasa keadilan dengan cara menjerat para pelaku lewat hukuman setimpal. Di sisi lain, pemerintah yang pro investasi saat ini harus tetap menjaga iklim investasi agar tetap baik dan sehat.Dapatkah?

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

antara penegakan hukum dan iklim investasi pemerintah galau kerugian akibat kebakaran hutan selama tahun semakin nyata kepala badan nasional penanggulangan bencana willem rampangilei memprediksi kerugian ekonomi mencapai rp triliun di riau saja dengan wilayah lain terbakar dan terus terbakar tentunya kerugian ekonomi akan jauh lebih dahsyatdengan lahan terbakar hingga mencapai juta hektar herry purnomo peneliti cifor dan dosen fakultas kehutanan ipb bahkan memberikan nilai kerugian dampak kabut asap perekonomian di indonesia singapura dan malaysia yang mencapai hingga usd milyar menurutnya perhitungan tersebut berasal dari nilai ekonomi tanaman yang terbakar air yang tercemar emisi korban jiwa dan masalah kesehatan warga hingga kerugian di sektor transportasidampak maha dahsyat ini tentunya mengundang pemerintah untuk bertindak pemerintah diminta untuk segera mengusut para pelaku kebakaran lahan dan hutan agar hal ini tidak mencederai keadilan publik namun di sisi lain tampak keraguan pemerintah untuk bertindak lugas apakah pemerintah terlalu berhatihati atau takut jika bertindak terlalu keras akan menjadi yang berimbas bagi produk nasional di dunia internasional yang ujungujungnya akan mengurangi pendapatan pajakdalam keterangannya menteri lhk siti nurbaya di awal september menyebutkan pemerintah akan membuat terobosan baru dalam penegakan hukum untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat korban asapmenurut siti pendekatan sanksi klhk akan berbeda dengan pihak kepolisian jika polisi menggunakan pendekatan pidana pihaknya menggunakan pendekatan sanksi administratifpemerintah menurutnya akan memberlakukan tiga kategori dalam penegakan hukum ringan sedang dan beratsanksi ringan diberlakukan bagi perusahaan yang terbukti membakar kurang hektar sanksi teguran tertulis diberi waktu memenuhi kekurangan rehabilitasi area eks kebakaran area eks kebakaran diambil negara untuk direstorasi perusahaan juga harus meminta maaf kepada publik secara terbukalalu sanksi sedang untuk perusahaan area terbakar hektar sanksi diterapkan pembekuan izin selama enam bulan sampai pembuktian indikasi pelanggaran merehabilitasi lahan terbakar dan diambil alih pemerintah juga harus meminta maaf kepada publik terbukaterakhir sanksi berat sanksi berupa pencabutan izin lingkungan ditambah harus merehabilitasi lahan terbakar sebelum diambil alih pemerintah perusahaan juga harus mengumumkan permintaan maaf kepada publikkalau secara umum yang sanksi berat pasti masuk pengadilan cabut izin yang medium sedang bekukan izin pasti kalau ringan harus kita liat dulu apakah bekukan izin apa tidak tapi semua harus minta maaf ke publik melalui media jelas siti nurbayasiti pun menyebutkan pihaknya akan membuka kesempatan tukarmenukar data dengan pemerintahan negara lain lewat mekanisme g to g untuk menjerat para pelaku pembakaran lahansejak pengumuman tersebut empat perusahaan langsung terkena sanksi pada september satu izin hph dicabut tiga kebun sawit dibekukan nama perusahaan disebut lengkap bukan inisial izin hph dicabut milik pt hutani sola lestari dan tiga izin perusahaan sawit dibekukan yakni pt langgam inti hibrindo riau pt tempirai palm resources dan pt waringin agro jaya di sumselnegara tetangga singapura pun resmi menjerat para pelaku pembakaran lahan lewat undangundang asap lintas negara singapura telah resmi mengidentifikasi lima perusahaan terlibat dalam kasus pembakaran lahan yaitu pt asia pulp and paper app pt sebangun bumi andalas rimba hutani mas wachyuni mandira dan bumi sriwijaya sentosa dari empat itu tiga perusahaan pemasok app sinar mas grupdi sisi lain sebagian pihak perusahaan pun langsung menanggapi selain menyatakan bahwa jika perusahaan membakar asset mereka sendiri pihak perusahaan pun menuding para okupan penyerobot lahan merupakan aktor utama dari kejadian pembakaran lahan pihak perusahaan pun menyebut aparat di daerah tidak responsif dalam mengantisipasi ancaman kebakaran hutan yang dilakukan oleh para okupan lahan bagi perusahaan terlibat dalam pembakaran lahan tentunya hanya akan berujung pada kerugian bisnis dan merekadalam lanjutannya lewat surat yang diedarkan oleh singapore environment council sec organisasi yang menangani skema label hijau singapura ini telah meminta jaringan supermarket di singapura berhenti menjual produk dari lima perusahaan hingga penyelidikan final selesai dilakukan di konsesi mereka sec pun mencabut sertifikasi hijau milik universal sovereign trading distributor eksklusif produk app di singapuraedaran dari sec langsung berbuah respon jaringan ritel besar negeri itu langsung mengamini tisu paseoyang merupakan merek dagang app turun dari etalase prime supermarket ntuc fairprice maupun sheng siong ada juga yang menghentikan pasokan baru dengan tetap menghabiskan setok merekaasia pulp and paper adalah salah satu pihak yang langsung bereaksi direktur keberlanjutan app aida greenburry seperti diungkap oleh di awal oktober pun angkat bicara menurutnya dua group yang ada yaitu asia pulp and paper app company limited di singapura dan konsesi dan group app di indonesia adalah dua entitas berbeda menurutnya tidak dapat begitu saja sanksi diberikanmenurut pengakuannya sejak adanya edaran dari sec pihaknya langsung berkoordinasi dengan klhk dan kementerian perindustriansingapura nilainya tak seberapa jelas manager director pt sinar mas gandi sulistiyanto dia menampik jika penarikan produk di singapura akan mempengaruhi penjualan perusahaannya namun dia cukup kuatir jika gerakan ini meluas ke pasar kertas dan tisu besar seperti as tiongkok jepang dan negaranegara eropa lainnyagandi memang perlu tampak waswas dengan perkembangan yang terjadi tidak saja di luar negeri bahkan di dalam negeri meski belum tampak masif berbagai gerakan etis untuk mulai boikot produk yang berhubungan dengan kebakaran hutan pun bermunculan setidaknya di beberapa status yang diajukan oleh netizenperusahaan di singapura berani menolakmencabut produkproduk anakanak perusahaan appsinar mas mari yang di indonesia setidaknya di kota kita berani juga atau kita mulai saja gerakan boikot tanpa menunggu uu susah ya masak tanpa minyak goreng begitu status facebook marco kusumawijaya pakar tata kota pada oktober lalugerakan moral ini ternyata bersinergi dengan rilis dari kelompok lingkungan salah satunya walhi yang pada bulan oktober lalu merilis daftar korporasi yang konsesinya terbakar walhi menggugat tanggung jawab perusahaan untuk mengatasi kebakaran di konsesinya walhi menyebut beberapa nama besar termasuk sinar mas wilmar april dan first resources posterposter dan foto berisi logologo produk perusahaanperusahaan yang lahan operasi mereka mengalami kebakaran ramai tersebar di media sosialdi sumatera selatan gerakan melawanasapp boikotproduk pembakar hutan dan lahan muncul aksi kampanye boikot produk pembakar lahan juga dilakukanlembaga advokasi konsumen ylki pun tidak tinggal diam organisasi ini turut mendesak pemerintah agar transparan soal pelaku pembakaran hutan terutama korporasi dan menyebutkan produkproduknya menurut ylki konsumen punya tanggungjawab moral tak mengonsumsi produkproduk dari produsen yang proses dengan merusak lingkunganaksi boikot jika dilakukan masif akan menjadi instrumen efektif sebagai hukuman sosial bagi produsen nakal yang merusak lingkungan begitu bunyi seruan di laman lembaga konsumen ituhal inilah yang dikuatirkan oleh gandi jika efek bola salju terus bergulir maka industri pulp dan kertas yang menyerap total juta lapangan pekerjaan bakal terkena dampak menurutnya indonesia adalah produsen kertas terbesar kedelapan di dunia dengan nilai per tahun mencapai usd milyarmeski dalam beberapa tahun terakhir terus diguncang dengan ketidakstabilan harga di tingkat dunia namun prouk kertas serta sawit masih tetap menjadi andalan ekspor indonesia nomor wahid dalam beberapa tahun belakangan inidalam waktu berjalan pihak perusahaan pun merasa ketarketir stagnasi produksi yang diakibatkan oleh kabut asap lahan produksi bahan baku yang terbakar dan berbagai inefisiensi yang terjadi dalam proses fabrikasi kembali menghatam perusahaanpada oktober sanksi ini bervariasi dari izin dicabut dibekukan hingga adanya sanksi pemaksaan pemerintah namun berbeda dengan rilis pertama kali ini nama perusahaan hanya inisial tak lagi disebut lengkapmenteri politik hukum dan keamanan luhut pandjaitan jujur mengakui kalau penyebutan perusahaan dengan inisial ada kaitannya dengan pertimbangan ekonomikami ada pertimbanganpertimbangan ekonomi karena kami tak ingin menimbulkan distorsi seperti tapi akan kami umumkan itu sesegera mungkin katanyaluhut menjamin tidak ada perusahaan atau perorangan yang kebal hukum penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu baik untuk perusahaan dalam maupun luar negeri akan ditindak jika terbukti melanggar hukumhal serupa juga dilakukan oleh pihak kepolisian menurut kapolri badrodin haiti menyebut lengkap perusahaan tersangka harus memperhitungkan dampak positif dan negatif dia khawatir kalau nama perusahaan diungkap akan berdampak pada perekonomian nasional kalau sampai terjadi pemboikotan berujung pemutusan hubungan kerja karena perusahaan bangkrutnanti kalau sudah di pengadilan ketahuan namanama perusahaannya ujar badrodin haiti menurutnya hingga saat ini sudah ada orang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan dan beberapa diantaranya dari korporasi modal asing dua belas perusahaan asing saat ini sudah ditetapkan tersangkanamun publik tampak tidak yakin dengan penegakan hukum yang akan terjadi seperti pengalaman di tahuntahun yang lalu penegakan hukum cenderung berjalan lambat tidak memberikan efek jera serta bersikap setengah hatidi area konsesi perkebunan ada perusahaan sawit terlibat dalam pembakaran lahan tutur teguh surya juru kampanye greenpeace ini tak beda dengan pemerintahan sebelumnya proses hukum berjalan tetapi serius belum tentu meragukanapakah aparat penegak hukum bakal ragu untuk menindak korporasi pelanggar hukum karena adanya dan kepentingan pihakpihak tertentu setidaktidaknya pemikiran itu dicetuskan oleh zenzi suhadi manajer kampanye walhipolisi tidak akan berani bergerak takut oleh para senior jendral purnawirawan yang jadi komisari group besar perusahaan tuturnya harusnya yang wajib dibela adalah warga masyarakat yang menjadi korbanpemerintah saat ini dituntut untuk dapat terus bermain cantik di satu sisi pemerintah harus mampu meyakinkan publik agar persoalan kebakaran asap dapat diselesaikan sehingga memberi rasa keadilan dengan cara menjerat para pelaku lewat hukuman setimpal di sisi lain pemerintah yang pro investasi saat ini harus tetap menjaga iklim investasi agar tetap baik dan sehatdapatkah

Menilik Banjir-Longsor Sumbar, dari Masalah Drainase sampai Kerusakan Hutan. Hujan lebat menyusul banjir melanda Sumatera Barat 21-22 Maret 2016, menyebabkan kerusakan parah. Ribuan rumah terendam, puluhan hektar sawah rusak, saluran irigasi dan Intake PDAM jebol dan empat orang dilaporkan meninggal terbawa arus maupun tertimbun longsor. Ia terjadi di ketujuh kabupaten/kota, yakni Padang, Bukittinggi, Pariaman, Padang Pariaman, Agam, Pesisir Selatan dan Pasaman Barat.BPBD menaksir kerugian bencana mencapai ratusan miliar rupiah, antara lain Padang sekitar Rp45,8 miliar, Padang Pariaman (Rp25-Rp30 miliar), Pariaman (Rp10 miliar), Pesisir Selatan (Rp5 miliar) dan Agam kerugian Rp638 juta.“Dua daerah lain, Bukittinggi dan Pasaman Barat, masih penilaian,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, Pagar Negara.Data BPBD Sumbar, banjir terparah lima kecamatan di Padang, yakni, Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Nanggalo, Padang Barat dan Padang Utara.Ratusan rumah warga, beberapa sekolah dan ratusan kendaraan bermotor terendam, jembatan putus dan bantalan rel kereta api rusak sepanjang 10 meter.Di Kota Pariaman, satu jembatan rusak berat, puluhan rumah terendam. Di Padang Pariaman, seorang warga Rimbokalam, Nagari Anduriang, tewas tertimbun longsor, dua menderita luka-luka dan sejumlah akses jalan lintas Sumatera, tertimbun.Di Bukittinggi, Kelurahan Pulai Anak Aie, ratusan rumah terendam. Ketinggian banjir mencapai satu meter. Banjir juga menggenangi beberapa kawasan lain.Di Kabupaten Agam, banjir melanda dua Kelurahan Gasan Kaciak, Tanjung Mutiara dan Kampung Pisang, Ampek Nagari. Agam juga longsor menerjang tiga nagari, Panta Kecamatan Matur, Panta Sungai Jariang, dan Nagari Malalak.Banjir dan longsor di Pasaman, tepatnya Kelurahan Berangin, Lubuk Sikaping. Longsor menutup badan jalan. Jalan penghubung Bukitinggi-Pasaman-Medan, sempat lumpuh total.Khusus Pesisir Selatan, banjir di Kanagarian Kapuh Utara, Kecamatan Koto I Tarusan, Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti dan beberapa daerah lain.Untuk mencegah banjir bandang, pascabanjir dan longsor Gubernur Sumbar, pada 24 Maret, mengeluarkan surat edaran kepada 19 kabupaten/kota untuk membersihkan hulu dan daerah aliran sungai (DAS) minimal dua kali.“Kita berupaya mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan terutama daerah berpotensi banjir bandang. Kami bekerjasama dengan pemda, TNI/polri dan masyarakat,” katanya. BPBD mengimbau, masyarakat sekitar DAS, dan tebing waspada dan memperhatikan curah hujan.Prof Isril Berd, Ketua Forum DAS Padang, mengatakan, topografi Padang terdiri atas lereng bagian Bukit Barisan dengan luas 1.414,96 kilometer persegi. Dari luas ini, hanya 30% layak huni, atau area pemukiman, selebihnya 70% perbukitan.Kondisi topografi ini, menjadi salah satu faktor penyebab banjir. “Bentangan alam Padang banyak landai, tempat air berkumpul atau cekungan kerendahan. Ini tumpuan air mengalir dan sasaran banjir seperti Kuranji dan Koto Tengah,” katanya. Total sekitar 3.600-4.000 hektar luasan rawan banjir.Merujuk data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), intensitas hujan 21-22 Maret lalu 370 milimeter, tergolong ekstrem, normal 1.100-1.800 meter kubik air. Kondisi itu, katanya, memaksa per satu hektar tanah menahan 3.700 meter kubik air. Bisa dikatakan melebihi daya tampung hutan. “Seluas lapangan bola harus menampung 3.700 meter kubik air, ketika intensitas hujan tinggi tak tertampung drainase hingga limpahan menjadi banjir. Ini diperparah pasang laut saat itu, pasang naik, air mengalir bertemu menjadi sasaran aliran air,” katanya.Selain itu, enam DAS terletak di Padang, menjadi salah satu pemicu. Enam DAS, masing-masing Timbalun, Bungus, Arau, Kuranji, Air Dingin dan Kandis. DAS ini berhulu dan bermuara di Padang, tak melintasi daerah lain.Dengan kondisi ini, banyak hal mungkin terjadi di Padang, terkait hujan dan banjir. Kalau hujan hulu perbukitan, air cepat mengalir ke Padang.“Jika curah hujan tinggi di lereng, banjir dan longsor sulit dielakkan, contoh longsor di Airdingin.”Faktor penyebab lain, hutan di perbukitan tak lagi berkualitas. Dia mengatakan, banyak hutan gundul karena penebangan, alihfungsi menjadi pertanian atau bekas longsor perbukitan menjadi pemicu banjir dan longsor.“Hutan makin berkurang karena penebangan tak terkontrol. Apalagi penebangan di lereng, sangat berbahaya,” katanya.Salah satu fakta hutan tergerus, temuan tim Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan (Dipernakbunhut) Padang kala pemeriksaan ke hulu Sungai Batang Aie Dingin, Kecamatan Koto Tangah Padang, Minggu (4/4/16). Penyisiran awalnya bertujuan membersihkan kayu-kayu melintang sepanjang sungai sisa banjir 22 Maret, malah menemukan kawasan hutan konservasi sudah gundul. Diduga areal jadi peladangan sekitar 10 hektar.“Kami sangat terkejut, apalagi termasuk hutan konservasi BKSDA, cukup jauh dari Perkampungan Aie Dingin, sekitar 15 kilometer,” kata Dian Fakhri, Kepala Dipernakbunhut Padang. Dinas, katanya, melaporkan temuan ini secara tertulis kepada BKSDA Sumbar.Perjalanan tim 11 dari jalan setapak Aia Dingin-Solok, menggunakan motor trabas menuju Lubuak Gambia. Perjalanan terus ke hulu Sungai Batang Aie Dingin, lalu menyeberangi sungai. “Sesampai di seberang kami berjalan menuju barat, barulah ditemukan hutan gundul, sebagian besar batang-batang kayu masih berserakan.”Untuk mengatasi longsor, kata Isril, bisa memperbaiki geofisik DAS dengan normalisasi sungai. “Mana yang patut dibuat terasering, mana aliran sungai perlu betonisasi, daerah terbuka dihutankan kembali.”Sedang mencegah banjir, Padang mesti punya peraturan daerah terkait DAS dan tak perlu merujuk aturan provinsi. Jika pemerintah kekurangan anggaran, katanya, bisa bertahap sekaligus mendorong masyarakat membuat sumur resapan air di rumah dan perkantoran.Banjir, katanya, juga membuktikan daya tampung drainase Padang, kurang. Pemerintah harus perbaikan dan perluasan drainase.“Tahun 1910, Belanda, sudah membuat banjir kanal mengatasi banjir Padang. Sekarang Walikota Padang ke-13 memiliki tanggung jawab membuat program mengatasi banjir.”Dia menyarankan, pembenahan mengatasi banjir perlu analisa hingga, pembangunan tak sia-sia dan bisa mencegah banjir optimal, misal, pembangunan drainase berkapasitas besar dibandingkan jumlah air.“Saya melihat drainase di kota-kota besar lain, ukuran sangat besar. Drainase dapat dimasuki satu mobil. Beda di Padang, drainase rata-rata kecil.”Seharusnya, kapasitas air menjadi analisa utama ketika membangun drainase. “Katakanlah air limpahan 1.000 meter kubik, daya tampung drainase 600 meter kubik, lebih 400 jadi genangan.”Selain itu, katanya, setelah gempa tsunami 2009, orang takut tinggal di pantai, terjadi perubahan pemukiman. Arah pengembangan ke timur (Aiepacah, red). “Daerah timur menjadi pemukiman berarti konservasi terganggu. Ini menyebabkan frekuensi dan ketebalan banjir daerah sini bertambah.”Eko Alvarez, Pakar Arsitektur Universitas Bung Hatta, mengatakan, persoalan banjir di Padang tak sekadar masalah curah hujan tinggi atau topografi kota rendah melainkan dipicu pengawasan lemah pada 30% daerah resapan air. Padahal, sudah menjadi ketentuan Pasal 29 UU Penataan Ruang.“Pasal itu harus dipakai. Termasuk, masing-masing izin mendirikan bangunan (IMB), sediakan lahan serapan air 30%.”Wilayah resapan air, katanya, tak sekadar keindahan melainkan mengendalikan air tanah dengan meresapkan air hujan ke bumi.Setiap orang, dapat membantu 30% ruang terbuka hijau terwujud. Caranya, masing-masing rumah dan bangunan, menyediakan areal resapan. Bila satu rumah mampu meresapkan air hujan 10 kubik dalam satu jam, intensitas air mengalir ke riol akan berkurang.Begitu pula ruko-ruko baru sepanjang jalan utama dipastikan tak memiliki wilayah serapan. Wilayah serapan beralihfungsi menjadi lahan parkir. Alhasil, masing-masing warga belum berkontribusi meminimalisir ancaman banjir di Padang.Kondisi ini, diperparah pembuangan sampah sembarangan. Tidak heran terjadi banjir di sejumlah daerah yang sebelumnya tak pernah banjir.“Biar begitu, sejumlah kawasan memang terkendala infrastruktur dan belum tuntas normalisasi sungai seperti Kuranji dan Kototangah.”Baru-baru ini, dibangun jalan bypass dengan posisi lebih tinggi dari lingkungan. Kondisi ini, menyebabkan air melaju ke muara, terganjal dan mengancam perumahan sebelah timur jalan.“Di samping normalisasi, infrastruktur dan bentuk pembangunan lain, selektif memberikan IMB dan tegas pengawasan sangat penting mengurangi dampak banjir di Padang.”Faktor lain, tangkapan air Hutan Raya Bung Hatta (TRHT) menurun karena tanaman berkurang. Di balik pengendalian banjir Padang, katanya, penting menjaga hutan di dinding timur Padang itu. TRHT harus dipertahankan. “Selain normalisasi sungai, melestarikan hutan, penataan kota, serta kontrol pembangunan harus diperketat.”Causa Uslaini Direktur Walhi Sumbar, mengatakan, banjir Sumbar tak hanya faktor iklim atau curah hujan ekstrem, juga kondisi lingkungan. Menurut dia, perlu kajian ulang tata kota. “Karena daerah resapan tak sebanding pertumbuhan pemukiman, kemampuan lahan menyimpan air terbatas dan memicu banjir,” kataya.Banjir harus menjadi evaluasi konsep drainase Pemerintah Padang . “Ada drainase tak terintegrasi banjir kanal. Air malah menggenang.”Walhi juga menyoroti, pemerintah mengutamakan mitigasi gempa dan tsunami, seakan melupakan bencana lain seperti, banjir, longsor dan kebakaran yang masuk bencana utama Sumbar.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

menilik banjirlongsor sumbar dari masalah drainase sampai kerusakan hutan hujan lebat menyusul banjir melanda sumatera barat maret menyebabkan kerusakan parah ribuan rumah terendam puluhan hektar sawah rusak saluran irigasi dan intake pdam jebol dan empat orang dilaporkan meninggal terbawa arus maupun tertimbun longsor ia terjadi di ketujuh kabupatenkota yakni padang bukittinggi pariaman padang pariaman agam pesisir selatan dan pasaman baratbpbd menaksir kerugian bencana mencapai ratusan miliar rupiah antara lain padang sekitar rp miliar padang pariaman rprp miliar pariaman rp miliar pesisir selatan rp miliar dan agam kerugian rp jutadua daerah lain bukittinggi dan pasaman barat masih penilaian kata kepala bidang kedaruratan dan logistik bpbd sumbar pagar negaradata bpbd sumbar banjir terparah lima kecamatan di padang yakni kecamatan koto tangah kuranji nanggalo padang barat dan padang utararatusan rumah warga beberapa sekolah dan ratusan kendaraan bermotor terendam jembatan putus dan bantalan rel kereta api rusak sepanjang meterdi kota pariaman satu jembatan rusak berat puluhan rumah terendam di padang pariaman seorang warga rimbokalam nagari anduriang tewas tertimbun longsor dua menderita lukaluka dan sejumlah akses jalan lintas sumatera tertimbundi bukittinggi kelurahan pulai anak aie ratusan rumah terendam ketinggian banjir mencapai satu meter banjir juga menggenangi beberapa kawasan laindi kabupaten agam banjir melanda dua kelurahan gasan kaciak tanjung mutiara dan kampung pisang ampek nagari agam juga longsor menerjang tiga nagari panta kecamatan matur panta sungai jariang dan nagari malalakbanjir dan longsor di pasaman tepatnya kelurahan berangin lubuk sikaping longsor menutup badan jalan jalan penghubung bukitinggipasamanmedan sempat lumpuh totalkhusus pesisir selatan banjir di kanagarian kapuh utara kecamatan koto i tarusan air haji barat kecamatan linggo sari baganti dan beberapa daerah lainuntuk mencegah banjir bandang pascabanjir dan longsor gubernur sumbar pada maret mengeluarkan surat edaran kepada kabupatenkota untuk membersihkan hulu dan daerah aliran sungai das minimal dua kalikita berupaya mengambil langkahlangkah kesiapsiagaan terutama daerah berpotensi banjir bandang kami bekerjasama dengan pemda tnipolri dan masyarakat katanya bpbd mengimbau masyarakat sekitar das dan tebing waspada dan memperhatikan curah hujanprof isril berd ketua forum das padang mengatakan topografi padang terdiri atas lereng bagian bukit barisan dengan luas kilometer persegi dari luas ini hanya layak huni atau area pemukiman selebihnya perbukitankondisi topografi ini menjadi salah satu faktor penyebab banjir bentangan alam padang banyak landai tempat air berkumpul atau cekungan kerendahan ini tumpuan air mengalir dan sasaran banjir seperti kuranji dan koto tengah katanya total sekitar hektar luasan rawan banjirmerujuk data badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg intensitas hujan maret lalu milimeter tergolong ekstrem normal meter kubik air kondisi itu katanya memaksa per satu hektar tanah menahan meter kubik air bisa dikatakan melebihi daya tampung hutan seluas lapangan bola harus menampung meter kubik air ketika intensitas hujan tinggi tak tertampung drainase hingga limpahan menjadi banjir ini diperparah pasang laut saat itu pasang naik air mengalir bertemu menjadi sasaran aliran air katanyaselain itu enam das terletak di padang menjadi salah satu pemicu enam das masingmasing timbalun bungus arau kuranji air dingin dan kandis das ini berhulu dan bermuara di padang tak melintasi daerah laindengan kondisi ini banyak hal mungkin terjadi di padang terkait hujan dan banjir kalau hujan hulu perbukitan air cepat mengalir ke padangjika curah hujan tinggi di lereng banjir dan longsor sulit dielakkan contoh longsor di airdinginfaktor penyebab lain hutan di perbukitan tak lagi berkualitas dia mengatakan banyak hutan gundul karena penebangan alihfungsi menjadi pertanian atau bekas longsor perbukitan menjadi pemicu banjir dan longsorhutan makin berkurang karena penebangan tak terkontrol apalagi penebangan di lereng sangat berbahaya katanyasalah satu fakta hutan tergerus temuan tim dinas pertanian peternakan perkebunan dan kehutanan dipernakbunhut padang kala pemeriksaan ke hulu sungai batang aie dingin kecamatan koto tangah padang minggu penyisiran awalnya bertujuan membersihkan kayukayu melintang sepanjang sungai sisa banjir maret malah menemukan kawasan hutan konservasi sudah gundul diduga areal jadi peladangan sekitar hektarkami sangat terkejut apalagi termasuk hutan konservasi bksda cukup jauh dari perkampungan aie dingin sekitar kilometer kata dian fakhri kepala dipernakbunhut padang dinas katanya melaporkan temuan ini secara tertulis kepada bksda sumbarperjalanan tim dari jalan setapak aia dinginsolok menggunakan motor trabas menuju lubuak gambia perjalanan terus ke hulu sungai batang aie dingin lalu menyeberangi sungai sesampai di seberang kami berjalan menuju barat barulah ditemukan hutan gundul sebagian besar batangbatang kayu masih berserakanuntuk mengatasi longsor kata isril bisa memperbaiki geofisik das dengan normalisasi sungai mana yang patut dibuat terasering mana aliran sungai perlu betonisasi daerah terbuka dihutankan kembalisedang mencegah banjir padang mesti punya peraturan daerah terkait das dan tak perlu merujuk aturan provinsi jika pemerintah kekurangan anggaran katanya bisa bertahap sekaligus mendorong masyarakat membuat sumur resapan air di rumah dan perkantoranbanjir katanya juga membuktikan daya tampung drainase padang kurang pemerintah harus perbaikan dan perluasan drainasetahun belanda sudah membuat banjir kanal mengatasi banjir padang sekarang walikota padang ke memiliki tanggung jawab membuat program mengatasi banjirdia menyarankan pembenahan mengatasi banjir perlu analisa hingga pembangunan tak siasia dan bisa mencegah banjir optimal misal pembangunan drainase berkapasitas besar dibandingkan jumlah airsaya melihat drainase di kotakota besar lain ukuran sangat besar drainase dapat dimasuki satu mobil beda di padang drainase ratarata kecilseharusnya kapasitas air menjadi analisa utama ketika membangun drainase katakanlah air limpahan meter kubik daya tampung drainase meter kubik lebih jadi genanganselain itu katanya setelah gempa tsunami orang takut tinggal di pantai terjadi perubahan pemukiman arah pengembangan ke timur aiepacah red daerah timur menjadi pemukiman berarti konservasi terganggu ini menyebabkan frekuensi dan ketebalan banjir daerah sini bertambaheko alvarez pakar arsitektur universitas bung hatta mengatakan persoalan banjir di padang tak sekadar masalah curah hujan tinggi atau topografi kota rendah melainkan dipicu pengawasan lemah pada daerah resapan air padahal sudah menjadi ketentuan pasal uu penataan ruangpasal itu harus dipakai termasuk masingmasing izin mendirikan bangunan imb sediakan lahan serapan air wilayah resapan air katanya tak sekadar keindahan melainkan mengendalikan air tanah dengan meresapkan air hujan ke bumisetiap orang dapat membantu ruang terbuka hijau terwujud caranya masingmasing rumah dan bangunan menyediakan areal resapan bila satu rumah mampu meresapkan air hujan kubik dalam satu jam intensitas air mengalir ke riol akan berkurangbegitu pula rukoruko baru sepanjang jalan utama dipastikan tak memiliki wilayah serapan wilayah serapan beralihfungsi menjadi lahan parkir alhasil masingmasing warga belum berkontribusi meminimalisir ancaman banjir di padangkondisi ini diperparah pembuangan sampah sembarangan tidak heran terjadi banjir di sejumlah daerah yang sebelumnya tak pernah banjirbiar begitu sejumlah kawasan memang terkendala infrastruktur dan belum tuntas normalisasi sungai seperti kuranji dan kototangahbarubaru ini dibangun jalan bypass dengan posisi lebih tinggi dari lingkungan kondisi ini menyebabkan air melaju ke muara terganjal dan mengancam perumahan sebelah timur jalandi samping normalisasi infrastruktur dan bentuk pembangunan lain selektif memberikan imb dan tegas pengawasan sangat penting mengurangi dampak banjir di padangfaktor lain tangkapan air hutan raya bung hatta trht menurun karena tanaman berkurang di balik pengendalian banjir padang katanya penting menjaga hutan di dinding timur padang itu trht harus dipertahankan selain normalisasi sungai melestarikan hutan penataan kota serta kontrol pembangunan harus diperketatcausa uslaini direktur walhi sumbar mengatakan banjir sumbar tak hanya faktor iklim atau curah hujan ekstrem juga kondisi lingkungan menurut dia perlu kajian ulang tata kota karena daerah resapan tak sebanding pertumbuhan pemukiman kemampuan lahan menyimpan air terbatas dan memicu banjir katayabanjir harus menjadi evaluasi konsep drainase pemerintah padang ada drainase tak terintegrasi banjir kanal air malah menggenangwalhi juga menyoroti pemerintah mengutamakan mitigasi gempa dan tsunami seakan melupakan bencana lain seperti banjir longsor dan kebakaran yang masuk bencana utama sumbar

Industri Kelapa Sawit dan Perjalanan Politik Komoditas Ini di Indonesia. Sawit () di Indonesia diperkenalkan pada era kolonial Belanda setelah ditanam untuk pertama kali di Kebun Raya Bogor pada tahun 1848. [1] Tanaman ini kemudian mulai berkembang menjadi komoditas skala komersial sejak mulai ditanam di Deli, Sumatera Timur pada tahun 1904. [2]Tatanan perkebunan sawit zaman kolonial, baik di Hindia Belanda maupun Semenanjung Malaya umumnya dilakukan oleh perusahaan swasta asing yang berciri khas investasi padat modal dan padat tenaga buruh. Perkebunan sawit dilakukan melalui alih fungsi lahan, yaitu mengubah bentang hutan tropis menjadi perkebunan monokultur skala besar. [3]Sistem hukum kolonial berbasis pada prinsip yang diperkenalkan melalui pada tahun 1870 and , yang kemudian terbawa dalam hukum agraria yang menekankan mengenai hak atas lahan. Keterbatasan hak bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat merupakan warisan dari produk hukum kolonial. [4]Sejak pasca masa kolonial, investasi asing pun mulai masuk dan memacu pertumbuhan perusahaan perkebunan sawit. Puncaknya adalah masa orde baru pimpinan Soeharto yang membuka keran izin peraturan perundangan bagi liberalisasi ekonomi.Sejalan maraknya pembukaan hutan lewat izin pembalakan, hal ini turut mendorong menggeliatnya industri minyak sawit yang bermula sejak akhir dekade 1960-an. Perkebunan sawit yang dimiliki negara (PT Perkebunan Nusantara) mulai bertumbuh pada tahun 1970-an. Sedangkan perkebunan petani kecil mengalami perkembangan setelah 1979, yaitu berkat dukungan dana dari Bank Dunia. [5]Dalam dekade 1980-an, sejalan program peningkatan produktivitas pangan dan memacu lapangan pekerjaan, komoditas sawit menjadi semakin populer. Pengembangan perkebunan ditujukan untuk membuka keterisolasian wilayah dan disinergikan dengan pengembangan program transmigrasi.Metode pembangunan perkebunan dilakukan dengan memadukan antara perkebunan utama yang disebut dengan inti, yang dikelilingi secara integrasi dengan perkebunan pendukung yang disebut plasma. Sistem ini disebut PIR (Perkebunan Inti Rakyat) yang mulai diperkenalkan pada tahun 1977. Kemudian berlanjut lewat Instruksi Presiden Nomor 1/1986 dengan nama PIR-TRANS yang terkoordinasi dengan program transmigrasi. [6]Sejalan dengan matra pembangunan ala orde baru, pemerintah menekankan ekspor untuk pertumbuhan ekonomi nasional dengan pembangunan sektor perkebunan sebagai faktor utama pendorongnya. [7] Lewat aturan yang dibuat, perusahaan pemegang konsesi diberikan insentif, termasuk akses kredit untuk pembukaan lahan, penanaman, dan membangun perkebunan.Di bawah pemerintahan Soeharto perkebunan negara terus memperluas operasi dan disediakan pekerja secara terorganisir oleh negara melalui skema transmigrasi. Pemerintah pun memberikan konsesi luas kepada konglomerat domestik yang terlibat dalam industri pembalakan. [8]Untuk mendukung program transmigrasi waktu itu, Departemen Kehutanan pun memberikan izin pembukaan hutan dan lahan, yang diperkirakan selama kurun waktu 1980-an sebanyak 2 juta hektar lahan hutan telah dibersihkan untuk perkebunan dan transmigrasi. Sejalan pararel, beragam isu dan konflik lahan pun meningkat dan semakin terakumulasi dengan tidak ada pengakuan terhadap lahan-lahan komunal dan wilayah kelola yang dimiliki oleh masyarakat adat [9].Keberadaan industri minyak sawit Indonesia tidak terlepas dari keberadaan industri sawit di Malaysia. Walaupun fondasi industri minyak sawit di Asia Tenggara berasal pada masa kolonial, namun perkebunan dan industri sawit berkembang dan merupakan bagian terpenting strategi pembangunan nasional Malaysia di dekade 1970-an dan 1980-an.Industri perkebunan sawit di Malaysia memainkan peran utama dalam kebijakan ekonomi yang dikoordinasikan oleh negara lewat pengambilalihan perusahaan perkebunan swasta Inggris, yaitu group Sime Darby (pada 1976), Guthrie (pada 1981), dan Harrisons and Crossfields (pada 1982). [10]Pada dekade era 1990-an, agribisnis dianggap “keajaiban ekonomi berikutnya”. Sektor agribisnis menyumbang sekitar 3,8 persen pertahun untuk PDB negara. Paradigma “bertani untuk memenuhi hidup” pun berubah bentuk menjadi “bertani untuk bisnis” yang lekat dengan pertumbuhan investasi korporasi perkebunan dan pertanian.Hal ini pulalah yang mendorong Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk terpacu berinvestasi memperluas perkebunan sawit. Lahan hutan alam dan lahan terdegradasi yang luas dianggap sebagai aset yang tidak termanfaatkan , sehingga dapat dan perlu dieksplotasi untuk perkembangan sawit.Pada pertengahan tahun 1990-an, perusahaan-perusahaan transnasional di industri minyak sawit masuk dengan menanamkan modal tiga kali lebih besar, rantai produksi global, serta melakukan perluasan geografis perkebunan minyak sawit dari Malaysia ke Indonesia. [11]Industri sawit dipilih sebagai bagian implementasi liberalisasi ekonomi di Indonesia, dengan beberapa alasan; industri ini memberi sumbangan sekitar 5 persen Pendapatan per kapita Indonesia pertahunnya. minyak sawit menjadi sumber penting pertukaran valuta asing, dimana pendapatan dari ekspor minyak sawit Indonesia di pasar internasional lebih tinggi 77 persen harga domestik. pemerintah Indonesia menganggap minyak sawit sebagai kendaraan bagi pembangunan sosial dan ekonomi di pedesaan, yang digadang akan mampu menyerap 20 juta tenaga kerja. [12]Ekspansi perkebunan sawit transnasional semakin cepat, sejalan dengan krisis keuangan di Asia pada akhir dekade 1990-an. Organisasi semacam IMF dengan LOI memberikan paket bagi Indonesia untuk melakukan liberalisasi investasi asing di sektor minyak sawit.Sebagai konsekuensinya, berbondong-bondong datanglah perusahaan asal Malaysia saat itu untuk membeli perusahaan-perusahaan perkebunan sawit nasional yang terancam bangkrut dan masuk dalam daftar BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Sejak 1998, tercatat sebanyak 45 investor sawit Malaysia masuk bermitra dengan pebisnis Indonesia untuk membuka 1,3 juta hektar lahan melalui usaha dan [13]Pada masa reformasi, kebijakan dan pelembagaan untuk perkebunan minyak kelapa sawit kembali berubah. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107 Tahun 1999 mengenai Izin Usaha Perkebunan menggantikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 786 Tahun 1996. Izin usaha dengan peningkatan pembukaan lahan berubah dari 200 hektar menjadi 1000 hektar.Untuk perusahaan skala besar (di bawah 1.000 hektar), maksimum areal dikhususkan mencapai 20.000 hektar di satu provinsi dan 100.000 hektar di seluruh Indonesia dengan kewajiban membangun kemitraan kerjasama dengan perusahaan skala kecil dan menengah yang dinamakan PIR-KKPA (PIR- Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya).Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107 Tahun 1999, kembali berubah dan digantikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357 tahun 2002 yang merupakan tanggapan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, yang menekankan struktur desentralisasi pemerintah. [14]Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357 tahun 2002 lalu mengubah wewenang pengeluaran izin usaha perkebunan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. [15] Perusahaan diberikan cadangan lahan secara masif di atas 100.000 hektar per perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007.Pada era otonomi daerah, Gubernur memiliki kewenangan luas dalam pembangunan ekonomi, perencanaan tata ruang, dan otoritas pemberian izin usaha. Sebagai tambahan, Bupati pun memiliki kewenangan serupa ditambah dengan monitoring dan mendorong pelaksanaan hukum. [16]Berbagai aturan ini ujung-ujungnya mendorong ekspansi perkebunan sawit yang masif. Dalam kurun waktu 20 tahun (1990-2010) perkebunan sawit berkembang dari sekitar 1,1 juta hektar menjadi 7,8 juta hektar. [17] Dan angka ini terus bertambah.Dalam lima tahun terakhir, daerah yang dialokasikan untuk perkebunan sawit di Indonesia meningkat sebesar 35 persen, dari 7,8 juta ha tahun 2010 menjadi 10 juta ha pada tahun 2013. Atau setara dengan peningkatan sebesar 520.000 hektar per tahun.Dari sekitar 10 juta hektar total perkebunan sawit di Indonesia, seluas 31 persen dari luas area yang ditanami sawit dimiliki oleh hanya beberapa group perusahaan besar seperti Sinar Mas Group, Salim Group, Jardine Matheson Group, Wilmar Group dan Surya Dumai Group.Group yang berafiliasi dengan negara, seperti PTPN Indonesia, Sime Darby Malaysia, PTT Thailand dan Felda Global Ventures Malaysia secara bersama-sama menguasai sekitar 15 Persen. Adapun pengusaha sawit lainnya mengendalikan grup bisnis bersama para petani mandiri dan perusahaan milik keluarga kecil. [18]Secara total, 25 group besar swasta menguasai sekitar 5,1 juta hektar lahan perkebunan sawit (51 persen dari total lahan sawit) di Indonesia. Secara keseluruhan 25 grup perusahaan ini mengendalikan penguasaan di Kalimantan (62 persen), 32 persen di Sumatera, 4 persen di Sulawesi dan 2 persen di Papua. Adapun provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Riau adalah provinsi yang memiliki para pengusaha. [19]Pada tahun 2014, jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia berjumlah 1601 perusahaan yang tersebar di 24 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah perusahaan perkebunan terbanyak berada di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 332 perusahaan dan Riau sebanyak 192 perusahaan. [20]Sejalan dengan ekspansi perkebunan sawit, berdasarkan studi yang dilakukan oleh WRI (, 2014) Indonesia telah kehilangan lebih dari 6 juta hektar hutan pada periode 2000-2012 yang sebagian besar diperuntukkan untuk konversi perkebunan sawit. [21] Pada tahun 2014, berdasarkan status pengusahaannya, produksi minyak sawit dari perkebunan swasta sebanyak 16,50 juta ton minyak sawit (56,25%), perkebunan rakyat 10,68 juta ton (36,41 persen), dan perkebunan besar negara 2,16 juta ton (7,34 persen). [22]Pada era Joko Widodo, Presiden memiliki komitmen untuk mengurangi deforestasi. Dalam berbagai pernyataan Presiden Joko Widodo menekankan mengenai perlindungan hutan, lahan gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pengelolaan hutan.Tahun 2015, terjadi kebakaran hebat yang melanda hutan dan lahan gambut di Indonesia yang terkait dengan lahan industri sawit. Dalam salah satu kunjungannya untuk melakukan sidak api di Sumatera Selatan, Presiden mengancam akan mencabut izin perusahaan-perusahaan sawit yang melakukan pembakaran lahan gambut. Presiden juga menyatakan untuk menyetop izin perkebunan di atas lahan hutan dan gambut.[1] FWI , WRI dan GFW 2002. . Bogor. Hal. 42.[2] Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto. 2008. . Balai Pustaka. Jakarta. Hal. 186[3] Norman Jiwan. . Hal. 51. Dalam Oliver Pye dan Jayati Bhattacharya (edited by). 2013. . ISEAS. Singapura.[4] Ibid. Hal. 55.[5] . . Hal. 24.[6] Junji Nagata & Sachiho W. Arai. . Hal. 78-80.[7] . Hal 81-82.[8] Norman Jiwan. Hal. 52.[9] [10] Oliver Pye. . Hal. 7.[11] Helena Varkkey. September 2012. Hal. 2.[12] [13] [14] Junji Nagata & Sachiho W. Arai. . Hal. 85.[15] [16] 2015. Daemeter. Bogor. Hal. 16.[17] Tandan Sawit. Edisi No.1 Januari 2015. Hal. 15.[18] TUK Indonesia. Hal. 15-17.[19] Hal. 19.[20] Badan Pusat Statistik (BPS). 2014. 2014. ISSN. 2301-6817. Jakarta. Hal. 3[21] Ariana Alisjahbana, Fred Stolle & Belinda Margono. 30 Juni 2014. [22] Badan Pusat Statistik (BPS). 2014. ISSN. 1978-9947. Jakarta. Hal 7-8.

[1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan strategi mitigasi

industri kelapa sawit dan perjalanan politik komoditas ini di indonesia sawit di indonesia diperkenalkan pada era kolonial belanda setelah ditanam untuk pertama kali di kebun raya bogor pada tahun tanaman ini kemudian mulai berkembang menjadi komoditas skala komersial sejak mulai ditanam di deli sumatera timur pada tahun tatanan perkebunan sawit zaman kolonial baik di hindia belanda maupun semenanjung malaya umumnya dilakukan oleh perusahaan swasta asing yang berciri khas investasi padat modal dan padat tenaga buruh perkebunan sawit dilakukan melalui alih fungsi lahan yaitu mengubah bentang hutan tropis menjadi perkebunan monokultur skala besar sistem hukum kolonial berbasis pada prinsip yang diperkenalkan melalui pada tahun and yang kemudian terbawa dalam hukum agraria yang menekankan mengenai hak atas lahan keterbatasan hak bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat merupakan warisan dari produk hukum kolonial sejak pasca masa kolonial investasi asing pun mulai masuk dan memacu pertumbuhan perusahaan perkebunan sawit puncaknya adalah masa orde baru pimpinan soeharto yang membuka keran izin peraturan perundangan bagi liberalisasi ekonomisejalan maraknya pembukaan hutan lewat izin pembalakan hal ini turut mendorong menggeliatnya industri minyak sawit yang bermula sejak akhir dekade an perkebunan sawit yang dimiliki negara pt perkebunan nusantara mulai bertumbuh pada tahun an sedangkan perkebunan petani kecil mengalami perkembangan setelah yaitu berkat dukungan dana dari bank dunia dalam dekade an sejalan program peningkatan produktivitas pangan dan memacu lapangan pekerjaan komoditas sawit menjadi semakin populer pengembangan perkebunan ditujukan untuk membuka keterisolasian wilayah dan disinergikan dengan pengembangan program transmigrasimetode pembangunan perkebunan dilakukan dengan memadukan antara perkebunan utama yang disebut dengan inti yang dikelilingi secara integrasi dengan perkebunan pendukung yang disebut plasma sistem ini disebut pir perkebunan inti rakyat yang mulai diperkenalkan pada tahun kemudian berlanjut lewat instruksi presiden nomor dengan nama pirtrans yang terkoordinasi dengan program transmigrasi sejalan dengan matra pembangunan ala orde baru pemerintah menekankan ekspor untuk pertumbuhan ekonomi nasional dengan pembangunan sektor perkebunan sebagai faktor utama pendorongnya lewat aturan yang dibuat perusahaan pemegang konsesi diberikan insentif termasuk akses kredit untuk pembukaan lahan penanaman dan membangun perkebunandi bawah pemerintahan soeharto perkebunan negara terus memperluas operasi dan disediakan pekerja secara terorganisir oleh negara melalui skema transmigrasi pemerintah pun memberikan konsesi luas kepada konglomerat domestik yang terlibat dalam industri pembalakan untuk mendukung program transmigrasi waktu itu departemen kehutanan pun memberikan izin pembukaan hutan dan lahan yang diperkirakan selama kurun waktu an sebanyak juta hektar lahan hutan telah dibersihkan untuk perkebunan dan transmigrasi sejalan pararel beragam isu dan konflik lahan pun meningkat dan semakin terakumulasi dengan tidak ada pengakuan terhadap lahanlahan komunal dan wilayah kelola yang dimiliki oleh masyarakat adat keberadaan industri minyak sawit indonesia tidak terlepas dari keberadaan industri sawit di malaysia walaupun fondasi industri minyak sawit di asia tenggara berasal pada masa kolonial namun perkebunan dan industri sawit berkembang dan merupakan bagian terpenting strategi pembangunan nasional malaysia di dekade an dan anindustri perkebunan sawit di malaysia memainkan peran utama dalam kebijakan ekonomi yang dikoordinasikan oleh negara lewat pengambilalihan perusahaan perkebunan swasta inggris yaitu group sime darby pada guthrie pada dan harrisons and crossfields pada pada dekade era an agribisnis dianggap keajaiban ekonomi berikutnya sektor agribisnis menyumbang sekitar persen pertahun untuk pdb negara paradigma bertani untuk memenuhi hidup pun berubah bentuk menjadi bertani untuk bisnis yang lekat dengan pertumbuhan investasi korporasi perkebunan dan pertanianhal ini pulalah yang mendorong pemerintah indonesia malaysia dan singapura untuk terpacu berinvestasi memperluas perkebunan sawit lahan hutan alam dan lahan terdegradasi yang luas dianggap sebagai aset yang tidak termanfaatkan sehingga dapat dan perlu dieksplotasi untuk perkembangan sawitpada pertengahan tahun an perusahaanperusahaan transnasional di industri minyak sawit masuk dengan menanamkan modal tiga kali lebih besar rantai produksi global serta melakukan perluasan geografis perkebunan minyak sawit dari malaysia ke indonesia industri sawit dipilih sebagai bagian implementasi liberalisasi ekonomi di indonesia dengan beberapa alasan industri ini memberi sumbangan sekitar persen pendapatan per kapita indonesia pertahunnya minyak sawit menjadi sumber penting pertukaran valuta asing dimana pendapatan dari ekspor minyak sawit indonesia di pasar internasional lebih tinggi persen harga domestik pemerintah indonesia menganggap minyak sawit sebagai kendaraan bagi pembangunan sosial dan ekonomi di pedesaan yang digadang akan mampu menyerap juta tenaga kerja ekspansi perkebunan sawit transnasional semakin cepat sejalan dengan krisis keuangan di asia pada akhir dekade an organisasi semacam imf dengan loi memberikan paket bagi indonesia untuk melakukan liberalisasi investasi asing di sektor minyak sawitsebagai konsekuensinya berbondongbondong datanglah perusahaan asal malaysia saat itu untuk membeli perusahaanperusahaan perkebunan sawit nasional yang terancam bangkrut dan masuk dalam daftar bppn badan penyehatan perbankan nasional sejak tercatat sebanyak investor sawit malaysia masuk bermitra dengan pebisnis indonesia untuk membuka juta hektar lahan melalui usaha dan pada masa reformasi kebijakan dan pelembagaan untuk perkebunan minyak kelapa sawit kembali berubah keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor tahun mengenai izin usaha perkebunan menggantikan keputusan menteri pertanian nomor tahun izin usaha dengan peningkatan pembukaan lahan berubah dari hektar menjadi hektaruntuk perusahaan skala besar di bawah hektar maksimum areal dikhususkan mencapai hektar di satu provinsi dan hektar di seluruh indonesia dengan kewajiban membangun kemitraan kerjasama dengan perusahaan skala kecil dan menengah yang dinamakan pirkkpa pir kredit kepada koperasi primer untuk anggotanyakeputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor tahun kembali berubah dan digantikan keputusan menteri pertanian nomor tahun yang merupakan tanggapan terhadap pelaksanaan undangundang otonomi daerah nomor tahun yang menekankan struktur desentralisasi pemerintah keputusan menteri pertanian nomor tahun lalu mengubah wewenang pengeluaran izin usaha perkebunan dari pemerintah pusat dan provinsi kepada pemerintah kabupatenkota perusahaan diberikan cadangan lahan secara masif di atas hektar per perusahaan berdasarkan peraturan menteri pertanian nomor tahun pada era otonomi daerah gubernur memiliki kewenangan luas dalam pembangunan ekonomi perencanaan tata ruang dan otoritas pemberian izin usaha sebagai tambahan bupati pun memiliki kewenangan serupa ditambah dengan monitoring dan mendorong pelaksanaan hukum berbagai aturan ini ujungujungnya mendorong ekspansi perkebunan sawit yang masif dalam kurun waktu tahun perkebunan sawit berkembang dari sekitar juta hektar menjadi juta hektar dan angka ini terus bertambahdalam lima tahun terakhir daerah yang dialokasikan untuk perkebunan sawit di indonesia meningkat sebesar persen dari juta ha tahun menjadi juta ha pada tahun atau setara dengan peningkatan sebesar hektar per tahundari sekitar juta hektar total perkebunan sawit di indonesia seluas persen dari luas area yang ditanami sawit dimiliki oleh hanya beberapa group perusahaan besar seperti sinar mas group salim group jardine matheson group wilmar group dan surya dumai groupgroup yang berafiliasi dengan negara seperti ptpn indonesia sime darby malaysia ptt thailand dan felda global ventures malaysia secara bersamasama menguasai sekitar persen adapun pengusaha sawit lainnya mengendalikan grup bisnis bersama para petani mandiri dan perusahaan milik keluarga kecil secara total group besar swasta menguasai sekitar juta hektar lahan perkebunan sawit persen dari total lahan sawit di indonesia secara keseluruhan grup perusahaan ini mengendalikan penguasaan di kalimantan persen persen di sumatera persen di sulawesi dan persen di papua adapun provinsi kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan timur dan riau adalah provinsi yang memiliki para pengusaha pada tahun jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di indonesia berjumlah perusahaan yang tersebar di provinsi di seluruh indonesia jumlah perusahaan perkebunan terbanyak berada di provinsi sumatera utara sebanyak perusahaan dan riau sebanyak perusahaan sejalan dengan ekspansi perkebunan sawit berdasarkan studi yang dilakukan oleh wri indonesia telah kehilangan lebih dari juta hektar hutan pada periode yang sebagian besar diperuntukkan untuk konversi perkebunan sawit pada tahun berdasarkan status pengusahaannya produksi minyak sawit dari perkebunan swasta sebanyak juta ton minyak sawit perkebunan rakyat juta ton persen dan perkebunan besar negara juta ton persen pada era joko widodo presiden memiliki komitmen untuk mengurangi deforestasi dalam berbagai pernyataan presiden joko widodo menekankan mengenai perlindungan hutan lahan gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pengelolaan hutantahun terjadi kebakaran hebat yang melanda hutan dan lahan gambut di indonesia yang terkait dengan lahan industri sawit dalam salah satu kunjungannya untuk melakukan sidak api di sumatera selatan presiden mengancam akan mencabut izin perusahaanperusahaan sawit yang melakukan pembakaran lahan gambut presiden juga menyatakan untuk menyetop izin perkebunan di atas lahan hutan dan gambut fwi wri dan gfw bogor hal marwati djoened poesponegoro nugroho notosusanto balai pustaka jakarta hal norman jiwan hal dalam oliver pye dan jayati bhattacharya edited by iseas singapura ibid hal hal junji nagata sachiho w arai hal hal norman jiwan hal oliver pye hal helena varkkey september hal junji nagata sachiho w arai hal daemeter bogor hal tandan sawit edisi no januari hal tuk indonesia hal hal badan pusat statistik bps issn jakarta hal ariana alisjahbana fred stolle belinda margono juni badan pusat statistik bps issn jakarta hal

Kala Para Selebriti Ajak Bersama Peduli Bumi. Peringatan Hari Bumi, tiap 22 April. Ia jadi momen pengingat betapa beban bumi makin berat. Kerusakan lingkungan, hutan hancur, air (sungai, laut) tercemar, bikin bumi makin merana. Tentu, masih ada jalan menjaga, minimal tak menambah tekanan bagi bumi. Berbagai kalangan menyuarakan itu, tak terkecuali dari para selebriti.Penyanyi Astrid,mengatakan, Hari Bumi sebenarnya tanda atau peringatan kalau sekarang harus mulai memperhatikan hutan dan segala macam di bumi ini. Sekarang, katanya, harus lebih mengerti dan melakukan sesuatu meskipun mulai dari hal kecil. “Misal tak membuang sampah sembarangan. Kita gerak mulai dari lingkungan sekitar dulu,” katanya saat ditemui di Kawasan Sudirman Jakarta, Jumat (22/4/16).Dia mengatakan, mengajak orang peduli lingkungan memang tak mudah, walau buat hal kecil seperti membuang sampah. “Aku mulai ngerasain kalau kita ingin menghirup udara segar, air bersih dan lain-lain, pikirkan itu semua darimana kalau kita tak membuat sesuatu,” katanya.Kondisi lingkungan hidup Indonesia, katanya, makin memprihatinkan. Jadi, jangan hanya menunggu pemerintah memulai sesuatu bagi lingkungan hidup.“Kita harus memulai dari diri sendiri. Mungkin aku belum melakukan banyak hal. Ini juga baru juga ternyata sedalam dan sepenting itu menjaga lingkungan. Ke depan, aku bisa memberitahu ke orang-orang sekitar, termasuk berkampanye melalui sosial media. Ayo…kita mulai itu.”Serupa dikatakan aktivis lingkungan sekaligus penyanyi Melanie Subono. Bumi itu makhluk bernyawa. “Perlakukanlah seperti mau diperlakukan. Bumi itu hidup meski gak ada manusia. Manusia kalau ada bumi, ya selesai,” katanya.Kekayaan alam Indonesia, katanya, begitu melimpah tetapi pelahan rusak. “Sangat menyedihkan, seperti dikasih barang bagus tapi dimana-mana, akhirnya rusak…”Peduli bumi itu, katanya, sebelum mengajak orang lain, mesti memulai dari diri sendiri. Dia juga begitu, memulai dari komitmen tak menggunakan produk hasil merusak bumi, sampai di rumah buat biopori dan lain-lain. “Mencoba mempelajari setiap kali belanja ini produk darimana? Itu sudah lama .”Jadi, katanya, jangan cuma peduli lingkungan saat peringatan Hari Bumi. “Jadikan setiap hari sebagai Hari Bumi.”Bagi presenter Uli Herdinansyah, Hari Bumi itu momen pengingat kembali.“Saya melihat Indonesia banyak yang rusak, seperti sungai-sungai air kotor.”Memperbaiki lingkungan negeri ini, katanya, tanggungjawab bersama. Dia mengusulkan, lebih bagus lingkungan jadi isu utama dalam kampanye politik. “Kita belum ada. Tak seperti di luar negeri misal Amerika, dalam kampanye membicarakan pemanasan global.”Dia juga menyoroti perilaku orang kala camping di gunung membuang sampah sembarangan. Begitupun kala membuat api unggun, seharusnya pilih dahan sudah mati.Uli berusaha berkampanye melalui sosial media dan sebarkan ke orang-orang sekitar. “Saya merasa harus melakukan lebih banyak lagi. Alam itu sangat menyenangkan. Ada hal-hal yang susah diungkapkan dengan kata-kata saat kita dekat dengan alam.”Hotma Roni, vokalis grup Band Float mengajak semua orang membuka mata hati serta melakukan sesuatu bagi pelestarian lingkungan hidup dan hutan.“Permasalahan hutan tak akan selesai jika cuma melihat di berita, lalu sedih. Harus lakukan sesuatu dalam bentuk apapun . Kalau kami mengekspresikan melalui musik.”Musisi Nugie mengatakan, di tengah kerusakan hutan dampak eksploitasi karena alasan pembangunan ekonomi, ada harapan perbaikan. Kini, akses masyarakat yang tinggal di sekitar hutan lebih terbuka. “Mereka di pinggir hutan itu lebih merawat dibanding investasi besar.”Malam itu, di Kawasan Jl Sudirman Jakarta, sebuah gerakan bernama “Hutan Itu Indonesia” diluncurkan. Ia gerakan terbuka dari para individu dan organisasi yang memiliki kepedulian dalam pelestarian hutan Indonesia.Leony Aurora, penggagas gerakan ini mengatakan, kampanye ini mengandalkan kekuatan kolaborasi dengan banyak inisiatif yang dibangun melalui pesan-pesan positif. Tujuannya, menciptakan kepemilikan dan keterkaitan terhadap hutan Indonesia hingga menjadi bagian gaya hidup dan beraksi untuk menjaga.“Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal hutan maka tak sayang. Seringkali kita berpikir hutan hanya bermanfaat bagi orang hidup di sekitar hutan . Padahal hutan memiliki fungsi mengatur siklus air, cegah erosi dan banjir, supaya tak kekeringan, serap karbon juga. Bisa dibilang Indonesia tak bisa jadi sekarang tanpa hutan.”Lewat gerakan ini, dia percaya pesan positif yang sampaikan kepada publik bisa menimbulkan rasa cinta terhadap hutan. Kegiatan ini antara lain, lokakarya penulisan cerita, kompetisi foto kampanye pelestarian hutan, kunjungan ke berbagai kampus di Indonesia. Juga berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan komunitas muda lokal untuk menghasilkan karya-karya kreatif guna mempromosikan hutan Indonesia.Leony percaya pada kekuatan kolaborasi. Gerakan ini terbuka bagi siapa saja untuk bergabung berkontribusi menjaga hutan.

[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan

kala para selebriti ajak bersama peduli bumi peringatan hari bumi tiap april ia jadi momen pengingat betapa beban bumi makin berat kerusakan lingkungan hutan hancur air sungai laut tercemar bikin bumi makin merana tentu masih ada jalan menjaga minimal tak menambah tekanan bagi bumi berbagai kalangan menyuarakan itu tak terkecuali dari para selebritipenyanyi astridmengatakan hari bumi sebenarnya tanda atau peringatan kalau sekarang harus mulai memperhatikan hutan dan segala macam di bumi ini sekarang katanya harus lebih mengerti dan melakukan sesuatu meskipun mulai dari hal kecil misal tak membuang sampah sembarangan kita gerak mulai dari lingkungan sekitar dulu katanya saat ditemui di kawasan sudirman jakarta jumat dia mengatakan mengajak orang peduli lingkungan memang tak mudah walau buat hal kecil seperti membuang sampah aku mulai ngerasain kalau kita ingin menghirup udara segar air bersih dan lainlain pikirkan itu semua darimana kalau kita tak membuat sesuatu katanyakondisi lingkungan hidup indonesia katanya makin memprihatinkan jadi jangan hanya menunggu pemerintah memulai sesuatu bagi lingkungan hidupkita harus memulai dari diri sendiri mungkin aku belum melakukan banyak hal ini juga baru juga ternyata sedalam dan sepenting itu menjaga lingkungan ke depan aku bisa memberitahu ke orangorang sekitar termasuk berkampanye melalui sosial media ayokita mulai ituserupa dikatakan aktivis lingkungan sekaligus penyanyi melanie subono bumi itu makhluk bernyawa perlakukanlah seperti mau diperlakukan bumi itu hidup meski gak ada manusia manusia kalau ada bumi ya selesai katanyakekayaan alam indonesia katanya begitu melimpah tetapi pelahan rusak sangat menyedihkan seperti dikasih barang bagus tapi dimanamana akhirnya rusakpeduli bumi itu katanya sebelum mengajak orang lain mesti memulai dari diri sendiri dia juga begitu memulai dari komitmen tak menggunakan produk hasil merusak bumi sampai di rumah buat biopori dan lainlain mencoba mempelajari setiap kali belanja ini produk darimana itu sudah lama jadi katanya jangan cuma peduli lingkungan saat peringatan hari bumi jadikan setiap hari sebagai hari bumibagi presenter uli herdinansyah hari bumi itu momen pengingat kembalisaya melihat indonesia banyak yang rusak seperti sungaisungai air kotormemperbaiki lingkungan negeri ini katanya tanggungjawab bersama dia mengusulkan lebih bagus lingkungan jadi isu utama dalam kampanye politik kita belum ada tak seperti di luar negeri misal amerika dalam kampanye membicarakan pemanasan globaldia juga menyoroti perilaku orang kala camping di gunung membuang sampah sembarangan begitupun kala membuat api unggun seharusnya pilih dahan sudah matiuli berusaha berkampanye melalui sosial media dan sebarkan ke orangorang sekitar saya merasa harus melakukan lebih banyak lagi alam itu sangat menyenangkan ada halhal yang susah diungkapkan dengan katakata saat kita dekat dengan alamhotma roni vokalis grup band float mengajak semua orang membuka mata hati serta melakukan sesuatu bagi pelestarian lingkungan hidup dan hutanpermasalahan hutan tak akan selesai jika cuma melihat di berita lalu sedih harus lakukan sesuatu dalam bentuk apapun kalau kami mengekspresikan melalui musikmusisi nugie mengatakan di tengah kerusakan hutan dampak eksploitasi karena alasan pembangunan ekonomi ada harapan perbaikan kini akses masyarakat yang tinggal di sekitar hutan lebih terbuka mereka di pinggir hutan itu lebih merawat dibanding investasi besarmalam itu di kawasan jl sudirman jakarta sebuah gerakan bernama hutan itu indonesia diluncurkan ia gerakan terbuka dari para individu dan organisasi yang memiliki kepedulian dalam pelestarian hutan indonesialeony aurora penggagas gerakan ini mengatakan kampanye ini mengandalkan kekuatan kolaborasi dengan banyak inisiatif yang dibangun melalui pesanpesan positif tujuannya menciptakan kepemilikan dan keterkaitan terhadap hutan indonesia hingga menjadi bagian gaya hidup dan beraksi untuk menjagatak kenal maka tak sayang tak kenal hutan maka tak sayang seringkali kita berpikir hutan hanya bermanfaat bagi orang hidup di sekitar hutan padahal hutan memiliki fungsi mengatur siklus air cegah erosi dan banjir supaya tak kekeringan serap karbon juga bisa dibilang indonesia tak bisa jadi sekarang tanpa hutanlewat gerakan ini dia percaya pesan positif yang sampaikan kepada publik bisa menimbulkan rasa cinta terhadap hutan kegiatan ini antara lain lokakarya penulisan cerita kompetisi foto kampanye pelestarian hutan kunjungan ke berbagai kampus di indonesia juga berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan komunitas muda lokal untuk menghasilkan karyakarya kreatif guna mempromosikan hutan indonesialeony percaya pada kekuatan kolaborasi gerakan ini terbuka bagi siapa saja untuk bergabung berkontribusi menjaga hutan

Menanti Keseriusan Pemerintah Urus Kematian Anak di Lubang Tambang. Lubang tambang batubara di Samarinda, Kalimantan Timur, telah memakan banyak korban. Sampai Mei ini, sudah 24 anak tewas. Protes dari teriakan sudah disuarakan sejak lama oleh pegiat lingkungan. Teranyar, para aktivis mendatangi Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jakarta, mendesak pemerintah serius menangani kasus kematian anak di lubang tambang batubara. Mereka antara lain dari Jatam, Walhi, Greenpeace, ICEL, ICW dan Change.org.Koalisi organisasi masyarakat sipil ini berharap, pemerintah membentuk tim khusus bawah koordinasi Presiden antara lain koordinasi antarkementerian dan lembaga, maupun langkah konkret berupa kebijakan memutus rantai korban.Dinamisator Jatam Kaltim Merah Johansyah mengatakan, kematian 24 anak di lubang tambang perusahaan izin dari daerah maupun pusat.Pada konsesi izin pusat, ada empat perusahaan, PT Insani Bara Perkasa. Perusahaan ini, katanya, paling bermasalah dan brutal karena tiga anak meninggal di konsesi itu. PT Lana Harita Indonesia, perusahaan Thailand, PT Kitadin grup Banpu dan PT Multi Harapan Utama. Sisanya, tambang izin daerah. “Kalau dikatakan ada kesalahan pemda juga. Semua sekarang saling lempar tanggung jawab,” katanya usai pertemuan Selasa (17/5/16).Bahkan, katanya, mayoritas anak meninggal justru di konsesi perusahaan yang dinyatakan “Jadi CnC menurut kami omong kosong karena hanya pemeriksaan atas meja. Tak langsung di lapangan. Ini pertanyaan kita. Sebenarnya, kita ini menata perizinan untuk siapa? Hanya untuk kesenangan data menjadi rapi? Untuk tambahan pemasukan keuangan negara, atau pemulihan lingkungan dan keselamatan rakyat?”Dia meminta, pemerintah mencabut CnC ketujuhbelas perusahaan penyebab kematian 24 anak. Kalau tidak, menandakan CnC hanya pepesan kosong.Berdasarkan citra satelit 2014, ada 232 lubang tambang masih menganga dan ditinggalkan begitu saja oleh perusahaan.Masyarakat, kata Merah, sebenarnya tak peduli ini urusan pemerintah pusat atau daerah. Yang perlu, tindakan tegas segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar tak muncul korban lagi.“Di Kaltim, tambang berdekatan dengan perumahan warga. Bahkan jarak tak sampai 20 meter. Mereka bertetangga dengan bencana. Kapan saja bisa jadi korban.”Lubang tambang, katanya, tak ada rambu-rambu peringatan, pos dan pagar. “Baru ada setelah ada korban meninggal.”Lubang menganga begitu saja bertahun-tahun. Padahal dalam aturan, paling lambat 30 hari harus ditimbun. Dia mendesak, pemerintah mengambil langkah pencegahan, penindakan hukum, evaluasi serta pencabutan izin, pemulihan lingkungan, dan rehabilitasi korban.Khalisah Khalid dari Walhi Nasional berharap, penanganan tak kasus per kasus tetapi sekaligus membenahi tata kelola sumber daya alam terutama industri ekstraktif. Bukan hanya Kaltim, seluruh Indonesia.Sebelumnya, Februari 2015 Koalisi mengadukan kasus ini langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya memberi sanksi administratif penghentian izin selama 160 hari hanya empat perusahaan terlapor.Yanuar Nugroho, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan, bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas mengatakan, akan melaporkan kepada Kepala KSP, Teten Masduki dan meneruskan usulan kepada Presiden.“Ini masalah serius, harus segera ditangani pemerintah. Presiden sendiri dua kali ke Katim dan mendapatkan keluhan langsung dari warga. Kami berterimakasih diberi banyak data untuk tindak lanjut,” katanya.KSP akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti KLHK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun . pemerintah daerah.Soal inspeksi ke lapangan, katanya, akan dibicarakan. Begitu juga masalah penegakan hukum bagi perusahaan yang tak mereklamasi tambang.“Ini perlu rapat koordinasi mungkin level eselon satu. Teman-teman aktivis punya rekomendasi langkah yang harus dilakukan. Menurut saya ini sangat bagus. Bisa jadi bahan masukan kami koordinasi antarkementerian,” katanyaKSP, katanya, baru duduk bersama informal sekali antara KLHK dan KESDM membahas persoalan ini. Dia akan mendorong pertemuan lebih operasional.Merah mengatakan, janji tindaklanjut KSP semoga bukan harapan palsu.“Karena Presiden dua kali ke Kaltim selalu disambut lubang tambang. Supaya ketika Presiden datang ketiga kali bisa menjawab dengan gagah berani bahwa sudah melakukan sesuatu dan menghukum perusahaan.”Dalam pertemuan itu, para aktivis menyerahkan 11.500 tandatangan petisi online di kanal www.change.org/lubangtambang. Petisi ini meminta pemerintah daerah menutup lubang tambang di Samarinda.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

menanti keseriusan pemerintah urus kematian anak di lubang tambang lubang tambang batubara di samarinda kalimantan timur telah memakan banyak korban sampai mei ini sudah anak tewas protes dari teriakan sudah disuarakan sejak lama oleh pegiat lingkungan teranyar para aktivis mendatangi kantor staf kepresidenan ksp jakarta mendesak pemerintah serius menangani kasus kematian anak di lubang tambang batubara mereka antara lain dari jatam walhi greenpeace icel icw dan changeorgkoalisi organisasi masyarakat sipil ini berharap pemerintah membentuk tim khusus bawah koordinasi presiden antara lain koordinasi antarkementerian dan lembaga maupun langkah konkret berupa kebijakan memutus rantai korbandinamisator jatam kaltim merah johansyah mengatakan kematian anak di lubang tambang perusahaan izin dari daerah maupun pusatpada konsesi izin pusat ada empat perusahaan pt insani bara perkasa perusahaan ini katanya paling bermasalah dan brutal karena tiga anak meninggal di konsesi itu pt lana harita indonesia perusahaan thailand pt kitadin grup banpu dan pt multi harapan utama sisanya tambang izin daerah kalau dikatakan ada kesalahan pemda juga semua sekarang saling lempar tanggung jawab katanya usai pertemuan selasa bahkan katanya mayoritas anak meninggal justru di konsesi perusahaan yang dinyatakan jadi cnc menurut kami omong kosong karena hanya pemeriksaan atas meja tak langsung di lapangan ini pertanyaan kita sebenarnya kita ini menata perizinan untuk siapa hanya untuk kesenangan data menjadi rapi untuk tambahan pemasukan keuangan negara atau pemulihan lingkungan dan keselamatan rakyatdia meminta pemerintah mencabut cnc ketujuhbelas perusahaan penyebab kematian anak kalau tidak menandakan cnc hanya pepesan kosongberdasarkan citra satelit ada lubang tambang masih menganga dan ditinggalkan begitu saja oleh perusahaanmasyarakat kata merah sebenarnya tak peduli ini urusan pemerintah pusat atau daerah yang perlu tindakan tegas segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar tak muncul korban lagidi kaltim tambang berdekatan dengan perumahan warga bahkan jarak tak sampai meter mereka bertetangga dengan bencana kapan saja bisa jadi korbanlubang tambang katanya tak ada ramburambu peringatan pos dan pagar baru ada setelah ada korban meninggallubang menganga begitu saja bertahuntahun padahal dalam aturan paling lambat hari harus ditimbun dia mendesak pemerintah mengambil langkah pencegahan penindakan hukum evaluasi serta pencabutan izin pemulihan lingkungan dan rehabilitasi korbankhalisah khalid dari walhi nasional berharap penanganan tak kasus per kasus tetapi sekaligus membenahi tata kelola sumber daya alam terutama industri ekstraktif bukan hanya kaltim seluruh indonesiasebelumnya februari koalisi mengadukan kasus ini langsung kepada menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya kementerian lingkungan hidup dan kehutanan hanya memberi sanksi administratif penghentian izin selama hari hanya empat perusahaan terlaporyanuar nugroho deputi ii kantor staf kepresidenan bidang kajian dan pengelolaan program prioritas mengatakan akan melaporkan kepada kepala ksp teten masduki dan meneruskan usulan kepada presidenini masalah serius harus segera ditangani pemerintah presiden sendiri dua kali ke katim dan mendapatkan keluhan langsung dari warga kami berterimakasih diberi banyak data untuk tindak lanjut katanyaksp akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait seperti klhk kementerian energi dan sumber daya mineral maupun pemerintah daerahsoal inspeksi ke lapangan katanya akan dibicarakan begitu juga masalah penegakan hukum bagi perusahaan yang tak mereklamasi tambangini perlu rapat koordinasi mungkin level eselon satu temanteman aktivis punya rekomendasi langkah yang harus dilakukan menurut saya ini sangat bagus bisa jadi bahan masukan kami koordinasi antarkementerian katanyaksp katanya baru duduk bersama informal sekali antara klhk dan kesdm membahas persoalan ini dia akan mendorong pertemuan lebih operasionalmerah mengatakan janji tindaklanjut ksp semoga bukan harapan palsukarena presiden dua kali ke kaltim selalu disambut lubang tambang supaya ketika presiden datang ketiga kali bisa menjawab dengan gagah berani bahwa sudah melakukan sesuatu dan menghukum perusahaandalam pertemuan itu para aktivis menyerahkan tandatangan petisi online di kanal wwwchangeorglubangtambang petisi ini meminta pemerintah daerah menutup lubang tambang di samarinda

Banjir Bandang Hantam Sintuwu, Pemerintah Sigi Siapkan Relokasi. Hujan deras selama seminggu melanda dataran tinggi Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mengakibatkan banjir bandang di Desa Sintuwu, Selasa (17/5/16) pukul 14.30. Lokasi banjir bandang dikosongkan, penduduk diimbau mengungsi ke tempat lebih aman. Mengingat lokasi banjir begitu rawan, pemerintah Sigi akan merelokasi warga.Data Aparat Desa Sintuwu, menyebutkan, korban banjir bandang satu anak meninggal dunia tertimpa pohon lapuk, sekitar 12 keluarga (40) jiwa mengungsi ke rumah kerabat. Kerugian, 20 kambing hanyut, tiga sepeda motor tertimbun, 11 rumah rusak berat terendam lumpur, satu rumah hanyut.Banjir menimbulkan longsor di empat titik, yakni, tiga longsor besar menimbun sungai, tiga longsor kecil menyebabkan kebun kakao rusak parah dan memutus akses jalan penghubung Desa Sintuwu.Jamal, warga setempat, mengatakan, banjir bandang bermula longsor tebing gunung di aliran Sungai Halumbulapa menyebabkan air tertampung. Saat hujan terus turun, air meluap, meluber ke kebun-kebun kakao hingga menghantam pemukiman.Banyak pihak mengaitkan banjir Desa Sintuwu dengan tambang emas di Kecamatan Palolo. Senada ditanyakan rombongan Muspida, kala mengunjungi lokasi. Ada Danrem 132 Tadulako Kolonel Inf. M. Saleh Mustafa, Dandim 1306 Donggala Letkol Kavaleri I Gede Masa, Anggota DPRD Sigi.Menurut Gustav, aliran sungai ini dinamai warga berarti sungai emas. Nama ini diambil dari Bahasa Kaili. Dia menolak jika banjir berkaitan dengan tambang emas tradisional.“Tak ada tambang emas di hulu sungai, kami melarang orang menambang di desa ini. Daerah ini jauh dan tak berhubungan dengan Dongi-dongi” katanya.Masyarakat, katanya, membangun rumah di bekas jalan masa pendudukan Jepang. Pada 1990-an, bagian barat jalan wilayah penyangga Taman Nasional Lore Lindu, memanjang ke Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa, Sigi.Abidin Kepala Desa Sintuwu, mengatakan, banjir bandang pelajaran bagi orang-orang yang membuka kebun di gunung. Akar-akar pohon besar tak kuat menampung beban tanah yang labil.Rencana pemerintah desa, katanya, membuat program menjaga hulu sungai, agar bencana tak terulang.Wakil Bupati Sigi Paulina Martono meninjau lokasi mengatakan, banjir karena hujan deras tak berhenti di atas tanah labil. Kondisi tanah pasir labil disertai curah hujan tinggi mengakibatkan air bercampur lumpur menghantam pemukiman penduduk. “Banjir bukan karena pembalakan liar, pohon terbawa banjir dengan akar,” katanya.Pemerintah Sigi mengerahkan alat berat membersihkan tumpukan kayu dan lumpur. Pangan dan kebutuhan mendesak seperti pakaian juga diberikan.Mengenai penanganan korban banjir bandang, kata Paulina, rencana Pemerintah Sigi akan merelokasi warga. “Kita akan menyiapkan lahan dan perumahan sederhana bagi warga.”Lokasi banjir, katanya, akan dikosongkan karena tak layak ditinggali tetapi tetap memberikan kesempatan petani mengolah kebun. ”Kalau berkebun boleh, tidak untuk ditinggali.”Danrem dan Dandim menyampaikan, evakuasi dan pembersihan sisa bencana sudah selesai. Dia berharap, masyarakat membudidayakan tanaman keras di tebing dan sepanjang aliran sungai mencegah bencana susulan.Monitoring Relawan Untuk Orang dan Alam (ROA) menyebutkan, banjir dua bulan terakhir di Sulteng, menyebabkan 2000-an jiwa mengungsi. Pada April 2016, di Petasia Barat, Morowali Utara, banjir mengakibatkan 341 keluarga (1.235 jiwa) terdapat 21 ibu hamil serta 199 balita mengungsi. Dua jembatan putus.Pada Maret 2016, banjir di Desa Kilo, Poso, satu orang meninggal dunia, 50 keluarga mengungsi. Mei 2016, banjir bandang menghantam persawahan dan jembatan di Desa Leboni dan Wera, Poso. Pintu air irigasi ambruk, sekitar 100 hektar sawah tak dapat ditanami.Direktur ROA Mochammad Subarkah mengatakan, siklus bencana Sulteng dalam lima tahun terakhir pada tiap pergantian musim. ”Jika panas tiba, kekeringan, musim hujan, kebanjiran.”Sistem penanggulangan bencana, katanya, mesti terpadu. Mulai sekarang, pemerintah harus menetapkan perencanaan mitigasi bencana dengan mendorong penguatan komunitas terdampak.“Masyarakat dan pemerintah harus sinergis, terutama komunitas, mereka harus memahami standar menghadapi bencana, mengenai keselamatan dan pemenuhan pangan memadai.”

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

banjir bandang hantam sintuwu pemerintah sigi siapkan relokasi hujan deras selama seminggu melanda dataran tinggi palolo kabupaten sigi sulawesi tengah mengakibatkan banjir bandang di desa sintuwu selasa pukul lokasi banjir bandang dikosongkan penduduk diimbau mengungsi ke tempat lebih aman mengingat lokasi banjir begitu rawan pemerintah sigi akan merelokasi wargadata aparat desa sintuwu menyebutkan korban banjir bandang satu anak meninggal dunia tertimpa pohon lapuk sekitar keluarga jiwa mengungsi ke rumah kerabat kerugian kambing hanyut tiga sepeda motor tertimbun rumah rusak berat terendam lumpur satu rumah hanyutbanjir menimbulkan longsor di empat titik yakni tiga longsor besar menimbun sungai tiga longsor kecil menyebabkan kebun kakao rusak parah dan memutus akses jalan penghubung desa sintuwujamal warga setempat mengatakan banjir bandang bermula longsor tebing gunung di aliran sungai halumbulapa menyebabkan air tertampung saat hujan terus turun air meluap meluber ke kebunkebun kakao hingga menghantam pemukimanbanyak pihak mengaitkan banjir desa sintuwu dengan tambang emas di kecamatan palolo senada ditanyakan rombongan muspida kala mengunjungi lokasi ada danrem tadulako kolonel inf m saleh mustafa dandim donggala letkol kavaleri i gede masa anggota dprd sigimenurut gustav aliran sungai ini dinamai warga berarti sungai emas nama ini diambil dari bahasa kaili dia menolak jika banjir berkaitan dengan tambang emas tradisionaltak ada tambang emas di hulu sungai kami melarang orang menambang di desa ini daerah ini jauh dan tak berhubungan dengan dongidongi katanyamasyarakat katanya membangun rumah di bekas jalan masa pendudukan jepang pada an bagian barat jalan wilayah penyangga taman nasional lore lindu memanjang ke desa pakuli kecamatan gumbasa sigiabidin kepala desa sintuwu mengatakan banjir bandang pelajaran bagi orangorang yang membuka kebun di gunung akarakar pohon besar tak kuat menampung beban tanah yang labilrencana pemerintah desa katanya membuat program menjaga hulu sungai agar bencana tak terulangwakil bupati sigi paulina martono meninjau lokasi mengatakan banjir karena hujan deras tak berhenti di atas tanah labil kondisi tanah pasir labil disertai curah hujan tinggi mengakibatkan air bercampur lumpur menghantam pemukiman penduduk banjir bukan karena pembalakan liar pohon terbawa banjir dengan akar katanyapemerintah sigi mengerahkan alat berat membersihkan tumpukan kayu dan lumpur pangan dan kebutuhan mendesak seperti pakaian juga diberikanmengenai penanganan korban banjir bandang kata paulina rencana pemerintah sigi akan merelokasi warga kita akan menyiapkan lahan dan perumahan sederhana bagi wargalokasi banjir katanya akan dikosongkan karena tak layak ditinggali tetapi tetap memberikan kesempatan petani mengolah kebun kalau berkebun boleh tidak untuk ditinggalidanrem dan dandim menyampaikan evakuasi dan pembersihan sisa bencana sudah selesai dia berharap masyarakat membudidayakan tanaman keras di tebing dan sepanjang aliran sungai mencegah bencana susulanmonitoring relawan untuk orang dan alam roa menyebutkan banjir dua bulan terakhir di sulteng menyebabkan an jiwa mengungsi pada april di petasia barat morowali utara banjir mengakibatkan keluarga jiwa terdapat ibu hamil serta balita mengungsi dua jembatan putuspada maret banjir di desa kilo poso satu orang meninggal dunia keluarga mengungsi mei banjir bandang menghantam persawahan dan jembatan di desa leboni dan wera poso pintu air irigasi ambruk sekitar hektar sawah tak dapat ditanamidirektur roa mochammad subarkah mengatakan siklus bencana sulteng dalam lima tahun terakhir pada tiap pergantian musim jika panas tiba kekeringan musim hujan kebanjiransistem penanggulangan bencana katanya mesti terpadu mulai sekarang pemerintah harus menetapkan perencanaan mitigasi bencana dengan mendorong penguatan komunitas terdampakmasyarakat dan pemerintah harus sinergis terutama komunitas mereka harus memahami standar menghadapi bencana mengenai keselamatan dan pemenuhan pangan memadai

Berikut Alokasi Dana Sawit Itu, Benarkah buat Pengembangan Kebun Berkelanjutan?. Ini seperti tercantum dalam pembuka Peraturan Presiden No 61 Tahun 2015, soal penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan sawit. Bagaimana serapan dan penyaluran dana dalam perjalanan setahun ini? Apakah berjalan sesuai pertimbangan kala pembentukan badan ini?Sampai triwulan pertama 2016, badan ini berhasil menghimpun dana sawit Rp2,86 triliun. Sebelumnya, pada 2015, dana sawit terkumpul Rp6,5 triliun.Pengumpulan dana ini dari pungutan ekspor sawit dan CPO. Ada lima eksportir terbesar membayar pungutan periode 2015, yakni, Wilmar Nabati Indonesia, Sumber Indah Perkasa, Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia, Musim Mas dan Sari Dumai Jati.Direktur Eksekutif BPDP Sawit Bayu Khrisnamurthi menyebutkan, target pengumpulan pada 2016 sebesar Rp9,5 triliun. ”Itu (Rp2,86 triliun, red.) sudah mencapai target 2016,” katanya. Adapun ekspor dari Januari-Maret mencapai 7,42 juta ton.Pemasukan dana ini, tak hanya dari produk mentah juga produk turunan sawit. “Dari jumlah itu produk , artinya olahan lebih lanjut dari CPO mencapai 87,2%,” katanya.Hingga kini, produk turunan minyak sawit di Indonesia, triwulan pertama mencapai 6,47 juta ton. Sisanya, ekspor CPO. Jelas, kebijakan penghimpunan dana ini, katanya, mampu menjadi pemantik ekspor produk turunan CPO. ”Kebijakan itu meningkatkan hilirisasi.”Adapun penghimpunan dana ini terbagi dalam beberapa sektor, antara lain, penanaman kembali, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, promosi dan advokasi, dan riset.Untuk peningkatan sarana dan prasarana termasuk subsidi biodiesel. “Terbesar biodiesel, 90% untuk stabilisasi harga melalui subsidi diesel,” kata Dadan Kusdiana, Direktur Penyaluran Dana BPDP Sawit.Pasalnya, melalui biodiesel yang dikenal sebagai B-20 ini mampu mengurangi emisi karbon hingga 18 juta ton per tahun, mengurangi impor minyak mentah hingga 6,9 juta kiloliter dan biodiesel 2,5-3 juta kiloliter. Biodiesel 20% (B20), adalah kegiatan mencampur bahan bakar minyak (BBM) solar dengan CPO.Dengan peningkatan biodiesel ini, serapan sawit domestik meningkat di tengah permintaan dunia rendah. Penerapan pajak impor juga berdampak pada ekspor sawit.Adapun capaian biodiesel pada 2015 sebesar 905.000 kiloliter dengan target awal 1,5 juta kiloliter, baik untuk (PSO) atau subsidi, non-PSO maupun pengguna langsung. ”Memang jauh dari target, kita juga baru memulai Agustus.” Biodiesel, katanya, sudah produksi dan mendapat subsidi periode Januari-Maret mencapai 600.000 kiloliter. Sedang target biodiesel 2016 antara 3,2-3,7 juta kiloliter. ”Kalau melihat pertiga bulan ini, saya optimis angka bawah 2,8-3,2 juta kiloliter,” katanya.Untuk target penyaluran biodiesel sebesar 2,7 juta kiloliter. Berdasarkan data BPDP, PT Pertamina (Persero) membeli biodiesel sekitar 200.000 per bulan pada triwulan pertama 2016.Khusus subsidi biodiesel kepada produsen, katanya, dari dana sawit Rp1,9 triliun. ”Kami sudah menyalurkan Rp641,5 miliar Januari-Maret 2016,” ucap Bayu. Sedangkan, besaran subsidi April-Mei menjadi Rp5.000, sebelumnya Rp3.000 per liter.Kondisi kini, ada selisih antara harga CPO pasar dunia dengan harga minyak global. ”Harga CPO global membaik.” Pada Maret 2016 mendekati US$700 per ton, naik dari US$450 per ton pada Agustus 2015. Harga minyak dunia kisaran US$30-US$40 per barel.Replanting ataupun peremajaan tanaman menjadi sektor kedua prioritas penyaluran dana, setelah subsidi biodiesel. Target penyaluran dana pungutan sawit untuk replanting 2016 sebesar Rp1 triliun. Adapun, triwulan I 2016 dana tersalurkan mencapai Rp16,75 miliar.Keseluruhan, target 2016, program peremajaan yang sedang proses ada 4.396 hektar dengan 2.140 petani dalam 12 koperasi pertanian. Masing-masing, katanya, mendapatkan sokongan dana Rp25 juta per hektar.Badan ini juga menginisiasi proses 9.994 hektar lahan petani kecil skema peremajaan dengan BRI.Dadan menjelaskan, dana BPDP akan tersalurkan kepada petani plasma dan swadaya. ”Upayakan ke petani swadaya, yang memang tak memiliki induk, dibandingkan petani plasma.”Dia menegaskan hanya mendukung petani berlahan legal. BPDP juga akan membantu sertifikasi sawit berkelanjutan seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).Adapun prasyarat dalam penyaluran dana sawit ini, antara lain petani kecil luas lahan kurang empat hektar, yang mengajukan dari koperasi atau kelompok tani berkelompok bersama-sama memiliki lahan kurang 300 hektar. Ada bank menyatakan setuju bekerja sama dengan petani. Terakhir, lahan petani potensial mendapatkan ISPO.Terkait sosialisasi, BPDP bekerjasama dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Keduanya, menjadi sarana perpanjangan tangan BPDP. Keduanyapun menjadi sarana peingkatan SDM petani.Tak hanya petani, rentang waktu antara Januari-Juni 2016, BPDP memfasilitasi sembilan kelas pelatihan terkait sawit dan 270 siswa SMK dalam 12 provinsi. Begitu juga pelatihan bagi petani guna meningkatkan produktivitas, CPO berkelanjutan dan penanaman kembali.BPDP juga andil dalam penelitian seiring peningkatan produksi turunan sawit dan peremajaan tanaman. Pada 2016, dana riset Rp146 miliar, masing-masing proposal Rp1 miliar. ”Sudah berjalan 46 proposal sejak 2015,” ucap Dadan.Tahun ini, kuota 100 proposal. Kini, lebih 200 proposal masuk dan akan diseleksi. BPDP memiliki program penelitian khusus bekerjasama dengan IPB dan BPPT. Palm oil emulsion, katanya, sebagai agen dalam pemadaman api (IPB) dan sawit tua untuk bahan bioethanol dengan BPPT.Pengalokasian dana BPDP sudah mulai berjalan sejak terbentuk awal tahun lalu. Tak semua alokasi dana dijabarkan. Soal promosi dan advokasi mereka tak menyebutkan gamblang seperti apa dan berapa alokasi dana buat itu.Zenzi Suhadi, dari Walhi Nasional mengatakan, kebijakan dana ini baik, namun konteks tak adil bagi petani. ”Implementasi cuma terakses bagi kelompok petani yang memiliki relasi dengan korporasi tertentu,” katanya.Dia menilai, dengan ada CPO-Fund, , korporasi diuntungkan karena model ini bisa mengikat petani di bawah kontrol perusahaan. , pola kemitraan dengan bagi hasil tak menguntungkan petani. Petani hanya mendapatkan persentase keuntungan selisih harga jual dengan biaya produksi dan pengurangan utang pembuatan kebun.”Jika hanya membangun relasi dengan korporasi dan “petani”nya ini jelas tak adil.”Seharusnya, kata Zenzi, prioritas CPO-Fund petani korban konflik perampasan tanah oleh korporasi. Pasalnya, ribuan rakyat menjadi korban perampasan tanah dan kehilangan sumber penghidupan sehari-hari.Walhipun merekomendasikan, BPDP bisa menyalurkan pembiayaan peningkatan kapasitas petani dari penyedia TBS menjadi penghasil CPO dan turunan.Petani, katanya, juga ambil bagian dalam kesempatan mengakses teknologi dan pasar. Selama ini, di tangan pemilik modal, petani tak mengetahui margin harga CPO dan TBS.Walhi mengharapkan, CPO-Fund masuk APBN, hingga ada audit dan pertanggungjawaban sistem ini. Jika tak adil dan transparan akan menjadi ladang korupsi dari korporasi ke korporasi.Achmad Suhada, dari Greenpeace menyebutkan, sebaiknya pola CPO-Fund ini untuk meningkatkan dan menyambung komitmen sawit berkelanjutan. ”Memperkuat peran petani mandiri yang tersebar dan belum tertata baik oleh Kementerian Pertanian.”Dengan lembaga ini diharapkan skema “no deforestasi” petani kecil juga menjadi bagian. Achmadpun mengapresiasi, pemberian bantuan revitalisasi perkebunan, juga kerjasama dengan lembaga penelitian resmi Indonesia dalam pengembangan riset.CPO-Fund, katanya, perlu mengutamakan prinsip transparansi dan kredibilitas dalam penyaluran dan penggunaan dana. ”Publik perlu mengetahui mekanisme dan penggunaan. Jadi perlu audit publik pada periode tertentu.”Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto menyebutkan, CPO-Fund masih sangat sulit diakses petani kecil. ”Tak ada beda dengan revitalisasi tanaman sawit yang dikeluarkan Kementan dengan memberikan subsidi bunga dari pemerintah.”Adapun temuan SPKS, memperlihatkan, ada prasyarat mengikuti regulasi perbankan. Padahal, titik akses ke perbankan seringkali menyulitkan petani. ”Kalau sama saja, mungkin regulasi membantu, tapi manfaat tak dirasakan petani.”Darto mengatakan, penyaluran dana dan sosialisasi melalui Apkasindo perlu dicek kembali. “Apakah dalam pengelolaan, perusahaan amdil bagian, bukan petani? Skema penyaluran dana CPO-Fund turut dikaji. Ini tugas Kementan agar menarik bagi petani biasa. Jika tidak, pada tidak mau.”

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

berikut alokasi dana sawit itu benarkah buat pengembangan kebun berkelanjutan ini seperti tercantum dalam pembuka peraturan presiden no tahun soal penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan sawit bagaimana serapan dan penyaluran dana dalam perjalanan setahun ini apakah berjalan sesuai pertimbangan kala pembentukan badan inisampai triwulan pertama badan ini berhasil menghimpun dana sawit rp triliun sebelumnya pada dana sawit terkumpul rp triliunpengumpulan dana ini dari pungutan ekspor sawit dan cpo ada lima eksportir terbesar membayar pungutan periode yakni wilmar nabati indonesia sumber indah perkasa maskapai perkebunan leidong west indonesia musim mas dan sari dumai jatidirektur eksekutif bpdp sawit bayu khrisnamurthi menyebutkan target pengumpulan pada sebesar rp triliun itu rp triliun red sudah mencapai target katanya adapun ekspor dari januarimaret mencapai juta tonpemasukan dana ini tak hanya dari produk mentah juga produk turunan sawit dari jumlah itu produk artinya olahan lebih lanjut dari cpo mencapai katanyahingga kini produk turunan minyak sawit di indonesia triwulan pertama mencapai juta ton sisanya ekspor cpo jelas kebijakan penghimpunan dana ini katanya mampu menjadi pemantik ekspor produk turunan cpo kebijakan itu meningkatkan hilirisasiadapun penghimpunan dana ini terbagi dalam beberapa sektor antara lain penanaman kembali peningkatan sumber daya manusia peningkatan sarana dan prasarana promosi dan advokasi dan risetuntuk peningkatan sarana dan prasarana termasuk subsidi biodiesel terbesar biodiesel untuk stabilisasi harga melalui subsidi diesel kata dadan kusdiana direktur penyaluran dana bpdp sawitpasalnya melalui biodiesel yang dikenal sebagai b ini mampu mengurangi emisi karbon hingga juta ton per tahun mengurangi impor minyak mentah hingga juta kiloliter dan biodiesel juta kiloliter biodiesel b adalah kegiatan mencampur bahan bakar minyak bbm solar dengan cpodengan peningkatan biodiesel ini serapan sawit domestik meningkat di tengah permintaan dunia rendah penerapan pajak impor juga berdampak pada ekspor sawitadapun capaian biodiesel pada sebesar kiloliter dengan target awal juta kiloliter baik untuk pso atau subsidi nonpso maupun pengguna langsung memang jauh dari target kita juga baru memulai agustus biodiesel katanya sudah produksi dan mendapat subsidi periode januarimaret mencapai kiloliter sedang target biodiesel antara juta kiloliter kalau melihat pertiga bulan ini saya optimis angka bawah juta kiloliter katanyauntuk target penyaluran biodiesel sebesar juta kiloliter berdasarkan data bpdp pt pertamina persero membeli biodiesel sekitar per bulan pada triwulan pertama khusus subsidi biodiesel kepada produsen katanya dari dana sawit rp triliun kami sudah menyalurkan rp miliar januarimaret ucap bayu sedangkan besaran subsidi aprilmei menjadi rp sebelumnya rp per literkondisi kini ada selisih antara harga cpo pasar dunia dengan harga minyak global harga cpo global membaik pada maret mendekati us per ton naik dari us per ton pada agustus harga minyak dunia kisaran usus per barelreplanting ataupun peremajaan tanaman menjadi sektor kedua prioritas penyaluran dana setelah subsidi biodiesel target penyaluran dana pungutan sawit untuk replanting sebesar rp triliun adapun triwulan i dana tersalurkan mencapai rp miliarkeseluruhan target program peremajaan yang sedang proses ada hektar dengan petani dalam koperasi pertanian masingmasing katanya mendapatkan sokongan dana rp juta per hektarbadan ini juga menginisiasi proses hektar lahan petani kecil skema peremajaan dengan bridadan menjelaskan dana bpdp akan tersalurkan kepada petani plasma dan swadaya upayakan ke petani swadaya yang memang tak memiliki induk dibandingkan petani plasmadia menegaskan hanya mendukung petani berlahan legal bpdp juga akan membantu sertifikasi sawit berkelanjutan seperti indonesia sustainable palm oil ispoadapun prasyarat dalam penyaluran dana sawit ini antara lain petani kecil luas lahan kurang empat hektar yang mengajukan dari koperasi atau kelompok tani berkelompok bersamasama memiliki lahan kurang hektar ada bank menyatakan setuju bekerja sama dengan petani terakhir lahan petani potensial mendapatkan ispoterkait sosialisasi bpdp bekerjasama dengan asosiasi petani kelapa sawit indonesia apkasindo dan gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia gapki keduanya menjadi sarana perpanjangan tangan bpdp keduanyapun menjadi sarana peingkatan sdm petanitak hanya petani rentang waktu antara januarijuni bpdp memfasilitasi sembilan kelas pelatihan terkait sawit dan siswa smk dalam provinsi begitu juga pelatihan bagi petani guna meningkatkan produktivitas cpo berkelanjutan dan penanaman kembalibpdp juga andil dalam penelitian seiring peningkatan produksi turunan sawit dan peremajaan tanaman pada dana riset rp miliar masingmasing proposal rp miliar sudah berjalan proposal sejak ucap dadantahun ini kuota proposal kini lebih proposal masuk dan akan diseleksi bpdp memiliki program penelitian khusus bekerjasama dengan ipb dan bppt palm oil emulsion katanya sebagai agen dalam pemadaman api ipb dan sawit tua untuk bahan bioethanol dengan bpptpengalokasian dana bpdp sudah mulai berjalan sejak terbentuk awal tahun lalu tak semua alokasi dana dijabarkan soal promosi dan advokasi mereka tak menyebutkan gamblang seperti apa dan berapa alokasi dana buat ituzenzi suhadi dari walhi nasional mengatakan kebijakan dana ini baik namun konteks tak adil bagi petani implementasi cuma terakses bagi kelompok petani yang memiliki relasi dengan korporasi tertentu katanyadia menilai dengan ada cpofund korporasi diuntungkan karena model ini bisa mengikat petani di bawah kontrol perusahaan pola kemitraan dengan bagi hasil tak menguntungkan petani petani hanya mendapatkan persentase keuntungan selisih harga jual dengan biaya produksi dan pengurangan utang pembuatan kebunjika hanya membangun relasi dengan korporasi dan petaninya ini jelas tak adilseharusnya kata zenzi prioritas cpofund petani korban konflik perampasan tanah oleh korporasi pasalnya ribuan rakyat menjadi korban perampasan tanah dan kehilangan sumber penghidupan seharihariwalhipun merekomendasikan bpdp bisa menyalurkan pembiayaan peningkatan kapasitas petani dari penyedia tbs menjadi penghasil cpo dan turunanpetani katanya juga ambil bagian dalam kesempatan mengakses teknologi dan pasar selama ini di tangan pemilik modal petani tak mengetahui margin harga cpo dan tbswalhi mengharapkan cpofund masuk apbn hingga ada audit dan pertanggungjawaban sistem ini jika tak adil dan transparan akan menjadi ladang korupsi dari korporasi ke korporasiachmad suhada dari greenpeace menyebutkan sebaiknya pola cpofund ini untuk meningkatkan dan menyambung komitmen sawit berkelanjutan memperkuat peran petani mandiri yang tersebar dan belum tertata baik oleh kementerian pertaniandengan lembaga ini diharapkan skema no deforestasi petani kecil juga menjadi bagian achmadpun mengapresiasi pemberian bantuan revitalisasi perkebunan juga kerjasama dengan lembaga penelitian resmi indonesia dalam pengembangan risetcpofund katanya perlu mengutamakan prinsip transparansi dan kredibilitas dalam penyaluran dan penggunaan dana publik perlu mengetahui mekanisme dan penggunaan jadi perlu audit publik pada periode tertentuketua serikat petani kelapa sawit spks mansuetus darto menyebutkan cpofund masih sangat sulit diakses petani kecil tak ada beda dengan revitalisasi tanaman sawit yang dikeluarkan kementan dengan memberikan subsidi bunga dari pemerintahadapun temuan spks memperlihatkan ada prasyarat mengikuti regulasi perbankan padahal titik akses ke perbankan seringkali menyulitkan petani kalau sama saja mungkin regulasi membantu tapi manfaat tak dirasakan petanidarto mengatakan penyaluran dana dan sosialisasi melalui apkasindo perlu dicek kembali apakah dalam pengelolaan perusahaan amdil bagian bukan petani skema penyaluran dana cpofund turut dikaji ini tugas kementan agar menarik bagi petani biasa jika tidak pada tidak mau

Belasan Juta Hektar Kawasan Moratorium Ternyata Tak Berhutan Lagi…. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membeberkan data di dalam kawasan moratorium hutan dan lahan atau peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB) setidaknya 13 jutaan hektar lahan ternyata tak berhutan lagi. Lahan-lahan ini, sudah berubah menjadi beragam hal antara lain, perkebunan, pertanian, pertambangan, pemukiman sampai semak belukar dan lain-lain. Guna mengatur tata kelola lahan ini, KLHK sedang menyusun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Kelola Hutan Alam, Lahan Gambut, dan Kawasan Tak Produktif yang tak dibebani izin. Demikian terungkap kala KLHK rilis peta PIPPIB X di Jakarta, Rabu (25/5/16).San Avri Awang, Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan, KLHK, mengatakan, dalam perjalanan masa moratorium ini, banyak masukan harus ada tindaklanjut untuk perbaikan tata kelola.Untuk itu, KLHK pun melakukan verifikasi dan membuka data PIPPIB, serta terlihat lahan dalam peta moratorium belasan juta hektar bukan hutan lagi. KLHK, berupaya memperbaiki tata kelola lahan ini. “Jadi, jangan sampai ada ilegal dalam PIPPIB dan tak diselesaikan. Buka semua data itu, jadi semua bisa lihat.,” katanya.Tampak dalam tabel PIPPIB yang terbagi dalam kawasan hutan dan alokasi penggunaan lain (APL) ini, sudah menjadi beragam pemanfataan, seperti pada gambut kawasan konservasi alam (pelestarian alam)–seharusnya kawasan terlindungi oleh UU– sekitar 448.862 hektar jadi perkebunan, pemukiman, pertanian, tambang dan lain-lain. Begitu juga, di hutan gambut lindung ada kebun 27.184 hektar, pertanian 14.361 hektar dan belukar 228.331 hektar dan banyak lagi.Di hutan lindung tanah mineral juga serupa, ada perkebunan 70.907 hektar, pertanian 2.358.201 hektar dan lain-lain. Di hutan produksi terbatas, hutan produksi sampai hutan produksi konversi, juga tak jauh beda. Begitu juga di APL, dengan total perkiraan ada sekitar 13 jutaan hektar. (lihat tabel).“Sekitar 13 juta hektar lahan tak produktif (tak berhutan lagi-red). Kebun 980.000 hektar. Lahan kering diduduki rakyat 2,3 juta hektar. Cukup signifikan,” katanya.Dengan kondisi seperti ini, ucap Awang, sebagai upaya menata kelola lahan-lahan ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang menyiapkan aturan.Menurut Awang, lahan gambut memang tak boleh ada izin tetapi fakta di lapangan, sudah menjadi perkebunan, pertambangan dan lain-lain. “Jadi kami tak ingin biarkan seperti ini. Kita akan selesaikan. Kalau ada pelanggaran, akan tegakkan hukum. Mengapa bisa bangun kebun dalam hutan? Ini sudah ada sejak 2011.”Meskipun begitu, katanya, aturan ini dalam semangat memperbaiki tata kelola dan menyelesaian masalah. “Bukan beri izin baru tapi benarkan tata kelola.” Detil kawasan, katanya, akan menentukan bentuk penanganan yang akan dilakukan.Data 13 jutaan hektar itupun masih belum final. “Masih terus bergerak. Itu data per 10 Mei,” kata Ruanda A Sugardiman, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan,KLHK.Dengan data ini, katanya, akan terlihat kondisi kawasan moratorium, di kawasan hutan maupun APL yang menjadi kebun, pemukiman, pertanian dan lain-lain. “Lain-lain itu banyak, ada tambang, tambak, sawah, bandara juga pelabuhan dan banyak lagi.”Setelah data tersaji lengkap, baru pembahasan lebih dalam soal penanganan seperti apa—yang akan diatur dalam peraturan menteri. “Misal, pemukiman di tengah hutan, mau diapakan? Kebun di tengah hutan. Selama ini kan didiamkan. Sekarang mau kita buka, mau perbaiki.”Walhipun menanggapi. Bagi organisasi lingkungan ini, selama aturan menteri bertujuan melindungi areal dari ancaman ekspansi perusahaan skala besar, mempebaiki fungsi lingkungan hidup dan tak menutup akses rakyat, rencana ini mesti dilakukan. “Karena kawasan tak berhutan mestinya dipulihkan, bukan diprioritaskan untuk perizinan seperti kebijakan selama ini,” kata Zenzi Suhadi, Manajer Kampanye Walhi Nasional.Tata kelola kawasan moratorium ini, katanya, semestinya tak hanya berorientasi pengurangan emisi, tetapi bagaimana menekan laju degradasi lahan, dan menjadi bagian pengurangan konflik lahan. Juga memulihkan fungsi daya dukung lingkungan terhadap kultur manusia.Sedangkan, kata Awang, kawasan moratorium, khusus hutan gambut, masih banyak berada di kawasan yang belum terlindungi kuat. Untuk pengelolaan ini, katanya, ada rencana kawasan yang berhutan bagus menjadikan hutan lindung, baik yang berada di hutan produksi (HP), hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi konversi (HPK) maupun APL. “Di APL, masih banyak hutan alam,” ucap Awang.Dari tabel PIPPIB yang dipaparkan, tampak hutan gambut di APL sekitar sekitar 1.469.708 hektar, sedang di HP, HPT dan HPK lebih 3,5 juta hektar. (Lihat tabel)Untuk wilayah di kawasan hutan, KLHK sedang dalam bahasan termasuk berbicara dengan daerah. Sedangkan, di APL, KLHK meminta pandangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan pemerintah daerah. Ruwanda mengatakan, KLHK sudah menyurati Kementerian ATR maupun pemerintah daerah soal niatan menjadi hutan gambut di APL sebagai kawasan lindung.Menurut Zenzi, pemerintah mesti menemukan mekanisme atau sistem perlindungan hutan alam di APL ini. Namun, dia mengingatkan, pemerintah jangan terburu buru menetapkan status hutan lindung.“Bisa jadi hutan itu lestari karena perlindungan masyarakat yang hidup di dalam maupun sekitar. Khawatir proses penetapan jadi hutan lindung tanpa verifikasi sungguh-sungguh justru menambah deretan konflik komunitas dengan pemerintah.”Adapun pada revisi PIPPIB X ini, peta moratorium mengalami kenaikan tipis sebesar 191.706 hektar. Hingga total kawasan yang terlindungi moratorium menjadi 65.277.819 hektar, dari sebelumnya 65.086.113 hektar.Perubahan ini, kata Awang, karena terjadi pengurangan dan penambahan oleh beberapa faktor, seperti pembaruan data perizinan, pembaruan data bidang tanah, perkembangan tata ruang sampai laporan hasil survei lahan gambut dari Kementerian Pertanian. (Lihat tabel).Dalam poin revisi peta moratorium itu, juga menyebutkan beberapa mengecualian seperti permohonan telah mendapat persetujuan prinsip Menteri LHK, pembangunan nasional bersifat vital, yaitu geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu. Lalu, perpanjangan izin pemanfaatan hutan atau penggunaan kawasan hutan yang ada sepanjang izin usaha masih berlaku dan restorasi ekosistem.“Moratorium hendaknya bukan sebatas menunda izin baru, juga menghentikan proses izin. Dalam artian menghilangkan klausal pengecualian terhadap izin prinsip dan perpanjangan izin pada moratorium,” ucap Zenzi.Saat ini, katanya, daratan indonesia hampir habis terbagi dalam izin prinsip dan izin produksi. Arti, ujar dia, kalau moratorium tak menghentikan peningkatan status izin prinsip ke izin produksi, proses deforestasi dan degradasi akan terus terjadi di daratan Indonesia.Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut, mendukung publikasi transparan peta moratorium hutan dan lahan. “Masukan publik bagus buat memperkuat. Bagaimana data itu dipakai kementerian/lembaga, dan lembaga lain juga pemda untuk menyesuaikan dengan rencana pembangunan. Ini juga bagian kebijakan satu peta.”

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

belasan juta hektar kawasan moratorium ternyata tak berhutan lagi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan membeberkan data di dalam kawasan moratorium hutan dan lahan atau peta indikatif penundaan pemberian izin baru pippib setidaknya jutaan hektar lahan ternyata tak berhutan lagi lahanlahan ini sudah berubah menjadi beragam hal antara lain perkebunan pertanian pertambangan pemukiman sampai semak belukar dan lainlain guna mengatur tata kelola lahan ini klhk sedang menyusun peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tentang tata kelola hutan alam lahan gambut dan kawasan tak produktif yang tak dibebani izin demikian terungkap kala klhk rilis peta pippib x di jakarta rabu san avri awang direktur jenderal planologi dan tata lingkungan klhk mengatakan dalam perjalanan masa moratorium ini banyak masukan harus ada tindaklanjut untuk perbaikan tata kelolauntuk itu klhk pun melakukan verifikasi dan membuka data pippib serta terlihat lahan dalam peta moratorium belasan juta hektar bukan hutan lagi klhk berupaya memperbaiki tata kelola lahan ini jadi jangan sampai ada ilegal dalam pippib dan tak diselesaikan buka semua data itu jadi semua bisa lihat katanyatampak dalam tabel pippib yang terbagi dalam kawasan hutan dan alokasi penggunaan lain apl ini sudah menjadi beragam pemanfataan seperti pada gambut kawasan konservasi alam pelestarian alamseharusnya kawasan terlindungi oleh uu sekitar hektar jadi perkebunan pemukiman pertanian tambang dan lainlain begitu juga di hutan gambut lindung ada kebun hektar pertanian hektar dan belukar hektar dan banyak lagidi hutan lindung tanah mineral juga serupa ada perkebunan hektar pertanian hektar dan lainlain di hutan produksi terbatas hutan produksi sampai hutan produksi konversi juga tak jauh beda begitu juga di apl dengan total perkiraan ada sekitar jutaan hektar lihat tabelsekitar juta hektar lahan tak produktif tak berhutan lagired kebun hektar lahan kering diduduki rakyat juta hektar cukup signifikan katanyadengan kondisi seperti ini ucap awang sebagai upaya menata kelola lahanlahan ini menteri lingkungan hidup dan kehutanan sedang menyiapkan aturanmenurut awang lahan gambut memang tak boleh ada izin tetapi fakta di lapangan sudah menjadi perkebunan pertambangan dan lainlain jadi kami tak ingin biarkan seperti ini kita akan selesaikan kalau ada pelanggaran akan tegakkan hukum mengapa bisa bangun kebun dalam hutan ini sudah ada sejak meskipun begitu katanya aturan ini dalam semangat memperbaiki tata kelola dan menyelesaian masalah bukan beri izin baru tapi benarkan tata kelola detil kawasan katanya akan menentukan bentuk penanganan yang akan dilakukandata jutaan hektar itupun masih belum final masih terus bergerak itu data per mei kata ruanda a sugardiman direktur inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutanklhkdengan data ini katanya akan terlihat kondisi kawasan moratorium di kawasan hutan maupun apl yang menjadi kebun pemukiman pertanian dan lainlain lainlain itu banyak ada tambang tambak sawah bandara juga pelabuhan dan banyak lagisetelah data tersaji lengkap baru pembahasan lebih dalam soal penanganan seperti apayang akan diatur dalam peraturan menteri misal pemukiman di tengah hutan mau diapakan kebun di tengah hutan selama ini kan didiamkan sekarang mau kita buka mau perbaikiwalhipun menanggapi bagi organisasi lingkungan ini selama aturan menteri bertujuan melindungi areal dari ancaman ekspansi perusahaan skala besar mempebaiki fungsi lingkungan hidup dan tak menutup akses rakyat rencana ini mesti dilakukan karena kawasan tak berhutan mestinya dipulihkan bukan diprioritaskan untuk perizinan seperti kebijakan selama ini kata zenzi suhadi manajer kampanye walhi nasionaltata kelola kawasan moratorium ini katanya semestinya tak hanya berorientasi pengurangan emisi tetapi bagaimana menekan laju degradasi lahan dan menjadi bagian pengurangan konflik lahan juga memulihkan fungsi daya dukung lingkungan terhadap kultur manusiasedangkan kata awang kawasan moratorium khusus hutan gambut masih banyak berada di kawasan yang belum terlindungi kuat untuk pengelolaan ini katanya ada rencana kawasan yang berhutan bagus menjadikan hutan lindung baik yang berada di hutan produksi hp hutan produksi terbatas hpt hutan produksi konversi hpk maupun apl di apl masih banyak hutan alam ucap awangdari tabel pippib yang dipaparkan tampak hutan gambut di apl sekitar sekitar hektar sedang di hp hpt dan hpk lebih juta hektar lihat tabeluntuk wilayah di kawasan hutan klhk sedang dalam bahasan termasuk berbicara dengan daerah sedangkan di apl klhk meminta pandangan dari kementerian agraria dan tata ruang dan pemerintah daerah ruwanda mengatakan klhk sudah menyurati kementerian atr maupun pemerintah daerah soal niatan menjadi hutan gambut di apl sebagai kawasan lindungmenurut zenzi pemerintah mesti menemukan mekanisme atau sistem perlindungan hutan alam di apl ini namun dia mengingatkan pemerintah jangan terburu buru menetapkan status hutan lindungbisa jadi hutan itu lestari karena perlindungan masyarakat yang hidup di dalam maupun sekitar khawatir proses penetapan jadi hutan lindung tanpa verifikasi sungguhsungguh justru menambah deretan konflik komunitas dengan pemerintahadapun pada revisi pippib x ini peta moratorium mengalami kenaikan tipis sebesar hektar hingga total kawasan yang terlindungi moratorium menjadi hektar dari sebelumnya hektarperubahan ini kata awang karena terjadi pengurangan dan penambahan oleh beberapa faktor seperti pembaruan data perizinan pembaruan data bidang tanah perkembangan tata ruang sampai laporan hasil survei lahan gambut dari kementerian pertanian lihat tabeldalam poin revisi peta moratorium itu juga menyebutkan beberapa mengecualian seperti permohonan telah mendapat persetujuan prinsip menteri lhk pembangunan nasional bersifat vital yaitu geothermal minyak dan gas bumi ketenagalistrikan lahan untuk padi dan tebu lalu perpanjangan izin pemanfaatan hutan atau penggunaan kawasan hutan yang ada sepanjang izin usaha masih berlaku dan restorasi ekosistemmoratorium hendaknya bukan sebatas menunda izin baru juga menghentikan proses izin dalam artian menghilangkan klausal pengecualian terhadap izin prinsip dan perpanjangan izin pada moratorium ucap zenzisaat ini katanya daratan indonesia hampir habis terbagi dalam izin prinsip dan izin produksi arti ujar dia kalau moratorium tak menghentikan peningkatan status izin prinsip ke izin produksi proses deforestasi dan degradasi akan terus terjadi di daratan indonesianazir foead kepala badan restorasi gambut mendukung publikasi transparan peta moratorium hutan dan lahan masukan publik bagus buat memperkuat bagaimana data itu dipakai kementerianlembaga dan lembaga lain juga pemda untuk menyesuaikan dengan rencana pembangunan ini juga bagian kebijakan satu peta

Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK. Walhi melaporkan tujuh perusahaan perkebunan sawit dan tambang serta beberapa pejabat pemerintah ke KPK di Jakarta, Selasa (24/5/16). Laporan ini karena ada indikasi kerugian negara mencapai Rp3,6 triliun.Manajer Kampanye Walhi Zenzi Suhadi mengatakan, tujuh perusahaan ini dari lima provinsi di empat pulau dengan kerugian negara Rp3,6 triliun. Angka ini, katanya, diambil dari potensi kerugian negara dari praktik penjarahan hutan. Selain itu, katanya, ada kerugian Rp13 miliar dari suap perusahaan kepada beberapa level pejabat pemerintah mulai kepala desa sampai kepala daerah dan BPN dalam proses penerbitan konsesi, HGU, izin dan pengamanan perusahaan.Dia melaporkan juga keterlibatan Pengadilan Agama dalam memanipulasi kepemilikan tanah dan transaksi fiktif ganti rugi tanah di Sulawesi Tenggara. “Ada proses penjualan wilayah komunal masyarakat dengan kepemilikan fiktif disahkan Pengadilan Agama Sultra,” katanya.Beberapa kasus ini sengaja diambil dari empat pulau dan provinsi berbeda guna mewakili beberapa karakter khusus ekosistem khusus di Indonesia, dari hutan tropis, gambut, rawa, danau, pulau kecil dan savana.“Karena berbeda ekosistem, akan berbeda pola relasi masyarakat dan membentuk sistem perekonomian berbeda.”Walhi, katanya, menginginkan penegakan hukum korupsi bukan hanya menyasar praktik-praktik penggelapan uang negara, tetapi mulai menghentikan kejahatan lingkungan yang memporak-porandakan sistem perekonomian negara. “Tak ada ekonomi negara terbentuk tanpa sistem ekonomi mikro tingkat masyarakat,” katanya.Dia juga menginginkan, penegakan hukum korupsi, bisa menghentikan penghancuran ekonomi masyarakat dampak degradasi, deforestasi ataupun ekspansi perkebunan sawit.Meski begitu, Zenzi tak menyebut identitas perusahaan dengan detil, hanya menyebut inisial, seperti PT AM di Bengkulu, perkebunan sawit yang membabat hutan tropis di daerah aliran sungai. Di Sumatera Selatan, PT TN, juga perusahaan sawit membabat hutan konservasi TWA Dangku. Di Kalimantan Tengah, PT BA, perusahaan sawit membabat ekosistem gambut dan danau. Ia diduga memberikan suap kepada beberapa pejabat.Di Konawe Selatan, perkebunan ekosistem rawa dua perusahaan perkebunan PT. MJ dan PT. BNP , dan perusahaan tambang di Konawe PT. VD. Di Halmahera Selatan, Maluku, PT KN. Ia di pulau kecil dengan kontur berbukit.Untuk luasan, perkiraan awal, di Kalteng 28.000 hektar, Bengkulu 1.500 hektar, Sulawesi Tenggara 754 hektar, Malut 11.000 hektar dengan wilayah rambahan 14.500 hektar.“Untuk proses hukum, kita belum bisa menyebut identitas. Dengan harapan, penggalian alat bukti dan lain-lain bisa berjalan lancar.”Modus mereka, di Sultra, proses ganti rugi langsung kepada masyarakat atau transaksi fiktif kepala desa melibatkan Pengadilan Agama. Mengesahkan kepemilikan adat palsu dan jadi alat transaksi antara lima orang mengatasnamakan seluruh masyarakat selaku pemilik adat.“Kita berharap, KPK serius menghentikan praktik-praktik transaksi fiktif, keterlibatan pejabat negara ini agar tak terjadi di provinsi lain. Kalau kasus Sultra tak dihentikan, di provinsi lain akan banyak keterlibatan Pengadilan Agama, pembentukan masyarakat adat palsu.”Kalau tak dihentikan, katanya, dia khawatir Pengadilan agama menjadi pembenaran publik mengesahkan kepemilikan masyarakat adat. Padahal, sangat rentan dilakukan oknum-oknum bentukan perusahaan dan kepala daerah yang menginginkan ganti rugi tanah fiktif.Pada 2013, Walhi melaporkan beberapa kasus terkait potensi kerugian negara dari tegakan kayu. Kini berbeda, karena potensi kerugian bukan hanya dari potensi tegakan kayu dan hutan tropis juga ekosistem khusus.Zenzi mengatakan, kerugian negara terjadi dalam beberapa kasus tersebut secara terstruktur, masif dan terorganisir dikendalikan korporasi.Walhi melihat, ada manipulasi dalam pelepasan kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan di wilayah-wilayah itu, katanya, tanpa proses verifikasi akuntabel. Merugikan kementerian, masyarakat dan lingkungan.“Permohonan pelepasan untuk masyarakat, ketika dilepaskan, diberikan izin kepada perusahaan,” katanya.Di lapangan, perusahaan-perusahaan ini ada sudah produksi, ada proses , ada juga dalam persiapan . “Kita lapor ke KPK agar ada penegakan hukum, menghentikan yang berjalan dan mencegah yang akan terjadi,” katanya.Hadi Jatmiko, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel mengatakan, di Sumsel, perusahaan perkebunan sawit yang dilaporkan berada dalam Suaka Margasatwa seluas 1.700 hektar.Izin keluar 2005 oleh bupati, luas 3.000 hektar, 1.700 hektar di Suaka Margasatwa Dangku dengan tanaman usia produktif. “Potensi kerugian negara berdasarkan hitungan Rp118 miliar,” katanya dengan hitungan tegakan kayu hilang, belum termasuk flora fauna hilang.Sejak 2014, Walhi sudah melaporkan empat perusahaan dalam hutan lindung, hutan alam, gambut lebih tiga meter. Namun, katanya, sampai sejauh ini belum ada perkembangan. KPK, katanya, akan mengecek laporan ini.

[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan

diduga rugikan negara rp triliun walhi laporkan perusahaan sawit dan tambang ke kpk walhi melaporkan tujuh perusahaan perkebunan sawit dan tambang serta beberapa pejabat pemerintah ke kpk di jakarta selasa laporan ini karena ada indikasi kerugian negara mencapai rp triliunmanajer kampanye walhi zenzi suhadi mengatakan tujuh perusahaan ini dari lima provinsi di empat pulau dengan kerugian negara rp triliun angka ini katanya diambil dari potensi kerugian negara dari praktik penjarahan hutan selain itu katanya ada kerugian rp miliar dari suap perusahaan kepada beberapa level pejabat pemerintah mulai kepala desa sampai kepala daerah dan bpn dalam proses penerbitan konsesi hgu izin dan pengamanan perusahaandia melaporkan juga keterlibatan pengadilan agama dalam memanipulasi kepemilikan tanah dan transaksi fiktif ganti rugi tanah di sulawesi tenggara ada proses penjualan wilayah komunal masyarakat dengan kepemilikan fiktif disahkan pengadilan agama sultra katanyabeberapa kasus ini sengaja diambil dari empat pulau dan provinsi berbeda guna mewakili beberapa karakter khusus ekosistem khusus di indonesia dari hutan tropis gambut rawa danau pulau kecil dan savanakarena berbeda ekosistem akan berbeda pola relasi masyarakat dan membentuk sistem perekonomian berbedawalhi katanya menginginkan penegakan hukum korupsi bukan hanya menyasar praktikpraktik penggelapan uang negara tetapi mulai menghentikan kejahatan lingkungan yang memporakporandakan sistem perekonomian negara tak ada ekonomi negara terbentuk tanpa sistem ekonomi mikro tingkat masyarakat katanyadia juga menginginkan penegakan hukum korupsi bisa menghentikan penghancuran ekonomi masyarakat dampak degradasi deforestasi ataupun ekspansi perkebunan sawitmeski begitu zenzi tak menyebut identitas perusahaan dengan detil hanya menyebut inisial seperti pt am di bengkulu perkebunan sawit yang membabat hutan tropis di daerah aliran sungai di sumatera selatan pt tn juga perusahaan sawit membabat hutan konservasi twa dangku di kalimantan tengah pt ba perusahaan sawit membabat ekosistem gambut dan danau ia diduga memberikan suap kepada beberapa pejabatdi konawe selatan perkebunan ekosistem rawa dua perusahaan perkebunan pt mj dan pt bnp dan perusahaan tambang di konawe pt vd di halmahera selatan maluku pt kn ia di pulau kecil dengan kontur berbukituntuk luasan perkiraan awal di kalteng hektar bengkulu hektar sulawesi tenggara hektar malut hektar dengan wilayah rambahan hektaruntuk proses hukum kita belum bisa menyebut identitas dengan harapan penggalian alat bukti dan lainlain bisa berjalan lancarmodus mereka di sultra proses ganti rugi langsung kepada masyarakat atau transaksi fiktif kepala desa melibatkan pengadilan agama mengesahkan kepemilikan adat palsu dan jadi alat transaksi antara lima orang mengatasnamakan seluruh masyarakat selaku pemilik adatkita berharap kpk serius menghentikan praktikpraktik transaksi fiktif keterlibatan pejabat negara ini agar tak terjadi di provinsi lain kalau kasus sultra tak dihentikan di provinsi lain akan banyak keterlibatan pengadilan agama pembentukan masyarakat adat palsukalau tak dihentikan katanya dia khawatir pengadilan agama menjadi pembenaran publik mengesahkan kepemilikan masyarakat adat padahal sangat rentan dilakukan oknumoknum bentukan perusahaan dan kepala daerah yang menginginkan ganti rugi tanah fiktifpada walhi melaporkan beberapa kasus terkait potensi kerugian negara dari tegakan kayu kini berbeda karena potensi kerugian bukan hanya dari potensi tegakan kayu dan hutan tropis juga ekosistem khususzenzi mengatakan kerugian negara terjadi dalam beberapa kasus tersebut secara terstruktur masif dan terorganisir dikendalikan korporasiwalhi melihat ada manipulasi dalam pelepasan kawasan hutan pelepasan kawasan hutan di wilayahwilayah itu katanya tanpa proses verifikasi akuntabel merugikan kementerian masyarakat dan lingkunganpermohonan pelepasan untuk masyarakat ketika dilepaskan diberikan izin kepada perusahaan katanyadi lapangan perusahaanperusahaan ini ada sudah produksi ada proses ada juga dalam persiapan kita lapor ke kpk agar ada penegakan hukum menghentikan yang berjalan dan mencegah yang akan terjadi katanyahadi jatmiko direktur eksekutif walhi sumsel mengatakan di sumsel perusahaan perkebunan sawit yang dilaporkan berada dalam suaka margasatwa seluas hektarizin keluar oleh bupati luas hektar hektar di suaka margasatwa dangku dengan tanaman usia produktif potensi kerugian negara berdasarkan hitungan rp miliar katanya dengan hitungan tegakan kayu hilang belum termasuk flora fauna hilangsejak walhi sudah melaporkan empat perusahaan dalam hutan lindung hutan alam gambut lebih tiga meter namun katanya sampai sejauh ini belum ada perkembangan kpk katanya akan mengecek laporan ini

Bila Antam Beroperasi di Jambi, Beragam Masalah Ini Bisa Terjadi…. Kehadiran PT Aneka Tambang (Antam) di dua kabupaten di Jambi, yakni, Merangin dan Sarolangun, mendapat penolakan dan kecaman keras Walhi dan masyarakat. Mereka khawatir beragam masalah akan muncul kala tambang beroperasi membuka hutan alam.Analisa Walhi, pertambangan Antam bakal meningkatkan potensi banjir di sana. Direktur Walhi Jambi, Musri Nauli mengatakan, jika Antam lanjut khawatir banjir dan longsor mengancam 20 desa di dua kabupaten itu.“Penambangan emas tradisional dua kabupaten itu, sudah sering menimbulkan banjir. Baru-baru ini Batang Asai banjir bandang. Apalagi Antam di hulu dengan tutupan hutan baik, yaitu hutan produksi terbatas,” katanya.Perusahaan sudah mengantongi izin konsensi tambang berdasarkan SK Menhut-IKE-5412011 soal izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi bahan galian emas dan mineral pengikutnya pada HPT. Izin di Merangin sekitar 4.754 hektar. Lalu, SK Menhut-IKE-488-2012 mengenai izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksplorasi emas dan mineral pengikut pada HPT di Merangin 3.877 hektar.SK Bupati Merangin tentang SK Bupati Merangin tahun 2010 soal persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan eksplorasi menuju IUP eksplorasi kepada Antam 7.633 hektar.Operasi Antam, katanya, juga berpotensi menimbulkan kekeringan. Ada enam sungai besar dan 96 anak sungai terancam, jika daerah hulu ada tambang. “Sungai-sungai ini denyut nadi kehidupan masyarakat di Merangin. Yang pasti, akan terjadi kekeringan kala kemarau, nanti air minum diganti emas saja,” katanya.Keenam sungai meliputi Sungai Mempenau,ada dua hulu jatuh ke Mempenau, mengaliri Desa Talang Tembago Jangkat Timur. Sungai Ampar, sekitar 28 anak sungai jatuh ke Sungai Ampar. Sungai Batang Asai Besar, ada 26 anak sungai ke Sungai Batang Asai Besar. Sungai Sako Merah, ada 13 anak sungai jatuh ke sini. Lalu, Sungai Mengkudam ada 13 anak sungai ke sini. Terakhir Sungai Batang Tangkui, ada 13 anak sungai ke sungai ini.Dampak dari pembukaan hulu sungai, katanya, juga merusak lebih 500 hektar persawahan dan pertanian.”Di Sungai Batang Asai Kecil ada persawahan 117 hektar. Padi ladang dan jagung sekitar empat hektar. Sungai Batang Tangkui ada sawah 58 hektar dan Sungai Mempenau Talang Tembago mengairi sawah seluas 155 hektar,” ucap Musri.Izin Antam juga menyebabkan Hutan Desa Muara Madras seluas 5.330 hektar bakal hilang. Sebab, hampir 90% luasan masuk konsesi eksplorasi Antam, seluas 5.185 hektar. Serupa dengan Hutan Desa Talang Tembaga seluas 2.707 hektar, masuk konsesi Antam seluas 898 hektar. Padahal status hutan desa HPT dengan tutupan hutan primer sangat rapat.Selama ini, hutan desa berpotensi dikelola masyarakat menjadi perkebunan dan pertanian. Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Muara Madras, Badrul Amin menyebutkan, penduduk desa tak mengetahui keberadaan Antam. “ Kami tak tahu ada Antam. Kami tak pernah diajak berdiskusi apalagi Hutan Desa kami masuk konsesi mereka,” katanya kepada , pekan lalu.Badrul menyebutkan, hutan desa mereka dengan penetapan 2012 terjaga baik dengan tutupan lebat. Aturan Desa Muara Madras, katanya, melarang penebangan hutan. “Masih banyak kayu-kayu alam berdiameter besar seperti kayu medang, jernang dan rotan. Satu batang kayu dilindungi di sini, tak boleh ada yang menebang.”Musri mengatakan, rencana pembukaan jalan dari Undergrone Mine ke Desa Batu Empang, Batang Asai, Sarolangun sepanjang 22 Km lebar 18 meter, kemungkinan sekitar 82 hektar hutan primer terbuka. Jalan ini akan membelah KPH Limau Sarolangun dan usulan Hutan Desa Batu Empang.Dengan pembuatan jalan memotong 15 anak sungai, katanya, bedampak pengurangan debit air Sungai Batang Tangkui. Sungai ini digunakan masyarakat di 11 desa untuk kebutuhan sehari-hari dan pembangkit listrik mikrohidro.Rencana jalan ini, katanya, dalam HPT berhutan primer dengan kelerengan 25%-40%. Dalam Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) hanya menjelaskan pembukaan jalan pakai maksimal kelerengan 12%.

[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan

bila antam beroperasi di jambi beragam masalah ini bisa terjadi kehadiran pt aneka tambang antam di dua kabupaten di jambi yakni merangin dan sarolangun mendapat penolakan dan kecaman keras walhi dan masyarakat mereka khawatir beragam masalah akan muncul kala tambang beroperasi membuka hutan alamanalisa walhi pertambangan antam bakal meningkatkan potensi banjir di sana direktur walhi jambi musri nauli mengatakan jika antam lanjut khawatir banjir dan longsor mengancam desa di dua kabupaten itupenambangan emas tradisional dua kabupaten itu sudah sering menimbulkan banjir barubaru ini batang asai banjir bandang apalagi antam di hulu dengan tutupan hutan baik yaitu hutan produksi terbatas katanyaperusahaan sudah mengantongi izin konsensi tambang berdasarkan sk menhutike soal izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi bahan galian emas dan mineral pengikutnya pada hpt izin di merangin sekitar hektar lalu sk menhutike mengenai izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksplorasi emas dan mineral pengikut pada hpt di merangin hektarsk bupati merangin tentang sk bupati merangin tahun soal persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan eksplorasi menuju iup eksplorasi kepada antam hektaroperasi antam katanya juga berpotensi menimbulkan kekeringan ada enam sungai besar dan anak sungai terancam jika daerah hulu ada tambang sungaisungai ini denyut nadi kehidupan masyarakat di merangin yang pasti akan terjadi kekeringan kala kemarau nanti air minum diganti emas saja katanyakeenam sungai meliputi sungai mempenauada dua hulu jatuh ke mempenau mengaliri desa talang tembago jangkat timur sungai ampar sekitar anak sungai jatuh ke sungai ampar sungai batang asai besar ada anak sungai ke sungai batang asai besar sungai sako merah ada anak sungai jatuh ke sini lalu sungai mengkudam ada anak sungai ke sini terakhir sungai batang tangkui ada anak sungai ke sungai inidampak dari pembukaan hulu sungai katanya juga merusak lebih hektar persawahan dan pertaniandi sungai batang asai kecil ada persawahan hektar padi ladang dan jagung sekitar empat hektar sungai batang tangkui ada sawah hektar dan sungai mempenau talang tembago mengairi sawah seluas hektar ucap musriizin antam juga menyebabkan hutan desa muara madras seluas hektar bakal hilang sebab hampir luasan masuk konsesi eksplorasi antam seluas hektar serupa dengan hutan desa talang tembaga seluas hektar masuk konsesi antam seluas hektar padahal status hutan desa hpt dengan tutupan hutan primer sangat rapatselama ini hutan desa berpotensi dikelola masyarakat menjadi perkebunan dan pertanian ketua lembaga pengelola hutan desa muara madras badrul amin menyebutkan penduduk desa tak mengetahui keberadaan antam kami tak tahu ada antam kami tak pernah diajak berdiskusi apalagi hutan desa kami masuk konsesi mereka katanya kepada pekan lalubadrul menyebutkan hutan desa mereka dengan penetapan terjaga baik dengan tutupan lebat aturan desa muara madras katanya melarang penebangan hutan masih banyak kayukayu alam berdiameter besar seperti kayu medang jernang dan rotan satu batang kayu dilindungi di sini tak boleh ada yang menebangmusri mengatakan rencana pembukaan jalan dari undergrone mine ke desa batu empang batang asai sarolangun sepanjang km lebar meter kemungkinan sekitar hektar hutan primer terbuka jalan ini akan membelah kph limau sarolangun dan usulan hutan desa batu empangdengan pembuatan jalan memotong anak sungai katanya bedampak pengurangan debit air sungai batang tangkui sungai ini digunakan masyarakat di desa untuk kebutuhan seharihari dan pembangkit listrik mikrohidrorencana jalan ini katanya dalam hpt berhutan primer dengan kelerengan dalam analisis mengenai dampak lingkungan amdal hanya menjelaskan pembukaan jalan pakai maksimal kelerengan

Masa Depan Minyak Sawit: Komoditas Bio Energi atau Komoditas Pangan?. dan Luas perkebunan sawit di Indonesia dalam lima tahun meningkat secara drastis, berbanding lurus dengan permintaan pasar dunia. Dari hanya hanya 7,95 juta hektar pada tahun 2009 menjadi 11,44 juta hektar pada tahun 2014. [1] Untuk menggenjot target ekspor, Pemerintah pada tahun 2020 mengejar target 40 juta ton produksi CPO lewat target perkebunan sawit dengan total 26,7 juta hektar perkebunan kelapa sawit, dengan alokasi 10-12 juta hektar perkebunan ditujukan untuk produksi biofuel. Dari total biofuel tersebut 65 persen direncanakan ditujukan untuk ekspor, khususnya untuk tujuan pemenuhan pasar Uni Eropa. [2]Untuk saat ini, produk sawit Indonesia dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu: dan Dari keempatnya yang terbesar secara volume total ekspor pada tahun 2014 adalah 70,43, lalu 23,50 persen, 4,43 persen dan 1,64 persen. [3]India untuk saat ini, merupakan negara tujuan ekspor CPO terbesar Indonesia, diikuti oleh Belanda, Italia, Singapura dan Spanyol. [4] Di luar itu, negara lain yang prospektif untuk menerima minyak sawit Indonesia adalah Pakistan dan Tiongkok. Pendapatan dari transaksi produksi sawit pada tahun 2015 mencapai USD 1.335,2 juta. [5]Ekspor CPO sendiri tergantung kepada fluktuasi pasar. Melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara yang dipengaruh oleh faktor ekonomi global menjadi penyebab. Demikian pula dengan proteksi pasar dalam negeri. Ekspor CPO ke India sempat mengalami penurunan akibat inflasi dalam negeri tersebut, melemahnya nilai tukar rupee terhadap dolar dan meningkatnya nilai pajak impor minyak nabati mentah () dari 2,5 menjadi 7,5 persen. Hal yang sama terjadi untuk permintaan ke negara-negara Timur Tengah akibat jatuhnya harga minyak dunia yang mengganggu daya beli negara-negara eksportir minyak. [6]Dengan demikian, dapat disimpulkan industri minyak sawit Indonesia saat ini dikendalikan dalam mekanisme pasar bebas, dengan pengaruh faktor kekuatan dominansi, kontrol dan hegemoni yang melibatkan aktor-aktor internasional yang rumit.Selain memenuhi industri pangan (), potensi minyak sawit yang saat ini sedang dilirik adalah untuk memenuhi kebutuhan energi.Dalam beberapa tahun terakhir penggunaan minyak kelapa sawit untuk biodiesel meningkat secara signifikan. Minyak kelapa sawit di Eropa digunakan sebagai bahan baku murah lanjutan untuk produksi biodiesel di pelabuhan Rotterdam. Hal ini dipandang karena harga minyak sawit dianggap lebih stabil dibanding harga minyak lobak atau kedelai, yang juga menjadi sumber pasokan untuk biodiesel. Di mata dunia, biodiesel pun dianggap mampu bersaing dengan bahan bakar fosil di pasar energi, dimana harga minyak sawit tergantung dengan harga minyak bumi saat ini. [7]Menyikapi kecenderungan yang ada, untuk itulah dalam beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah tampak bersemangat mendorong produksi biofuel untuk pemenuhan energi nasional, khususnya saat harga minyak sawit di pasaran dunia berfluktuasi.Presiden Joko Widodo pun mengeluarkan wacana peningkatan penggunaan biofuel sebagai implementasi peningkatan konsumsi bahan bakar alternatif hingga 20 persen, dari implementasi saat ini yang hanya mencapai 5 persen [8]. Hal ini merupakan respon terbaru Presiden dari Peraturan Presiden nomor 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menargetkan pasokan energi dalam negeri dan pencapaian energi yang optimal tahun 2025, yaitu biofuel sebanyak 5 persen. [9]Dalam argumentasi Pemerintah, penggunaan wacana energi alternatif sejalan dengan menurunnya cadangan bahan bakar fosil. Pada tahun 2011, cadangan minyak Indonesia sebesar 7,73 miliar barel yang terdiri atas sekitar 4,04 miliar barel cadangan terbukti dan 3,69 miliar barel cadangan potensial. Pada tahun 2012, total cadangan minyak menurun menjadi 7,41 milyar barel terdiri dari 3,74 milyar barel cadangan terbukti dan 3,67 milyar barel cadangan potensial. [10]Pada tahun 2012 itu pula, sebanyak 2,1 juta ton CPO digunakan untuk biodiesel atau sekitar 7,6 persen dari produksi minyak sawit domestik. Pemerintah memberikan subsidi harga eceran bagi bensin dan diesel. Ketimpangan harga inilah yang menyebabkan bahan bakar nabati tidak populer di dalam negeri. [11] Apalagi ketika harga minyak dunia jatuh bebas.Selama kurun waktu 23 tahun (2010-2035), rencana penggunaan biofuel akan mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan sebesar 15,9 persen per tahun untuk skenario dasar dan 17,4 persen per tahun dengan skenario tinggi. Hal ini berdasarkan mandat biofuel yang tercantum di Permen ESDM 25/2013. [12]Skenario pertama, penggunaan bahan bakar nabati seperti biodiesel dan bioethanol akan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 17 persen per tahun. Sehingga persediannya akan mencapai 28 juta kl atau 30 persen lebih tinggi daripada penggunaan bahan bakar skenario dasar. Salah satu hambatannya, harga biodiesel mengalami fluktuasi seiring dengan perkembangan harga CPO dan harga tandan buah dari perkebunan.Skenario kedua, pertumbuhan bioethanol sangat rendah. Hal ini disebabkan seluruh bahan baku ethanol merupakan produk makanan sehingga sulit mengembangkan perkebunan energi khusus. [13]Dari sisi ketahanan energi, biodiesel dianggap solusi untuk menjawab permasalahan lingkungan dari penggunaan energi berbahan bakar fosil, termasuk perubahan iklim. Namun ironisnya, pembukaan lahan untuk industri kelapa sawit meningkat baik untuk kebutuhan pangan ataupun energi menyebabkan berkurangnya hutan tropis dan lahan gambut yang kemudian memberikan dampak tambahan terhadap perubahan iklim.Kebijakan penggunaan minyak nabati sebagai bahan utama bagi biodiesel (bahan bakar pengganti solar) ataupun biofuel (bahan bakar hayati) awalnya masif sebagai bagian kebijakan Uni Eropa berdasarkan 2009/28/EC yang ditetapkan pada 23 April 2009.Kebijakan tersebut mengharuskan persyaratan penggunaan 20 persen energi terbarukan, di antaranya 10 persen untuk energi terbarukan dan 10 persen konsumsi energi untuk sektor trasportasi. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Aksi Energi Terbarukan Nasional Uni Eropa (). Oktober 2010, 23 negara anggota Uni Eropa telah memasukkan NREAP kepada Komisi Eropa mengenai penggunaan biofuel. [14]Kebijakan Uni Eropa itu merupakan bagian perencanaan yang telah dimulai pada tahun 2003. Kebijakan penggunaan biofuel secara umum dipandang untuk memperkuat kebijakan keamanan energi Eropa, menjamin keanekaragaman sumber-sumber energi dan berkurangnya intensitas karbon dalam perekonomian. Pada Desember 2005, Komisi Eropa meluncurkan Rencana Aksi Biomas dan Februari 2006 mempublikasikan Strategi Uni Eropa untuk Biofuel. [15]Tujuan untuk ketahanan energi dari biofuel pula yang membuat negara-negara anggota Uni Eropa terlihat ambigu. Meski sebagian NGO di Eropa gencar melancarkan kampanye negatif dan mendorong wacana dan aturan penggunaan minyak sawit berkelanjutan sebagaimana syarat RSPO, negara-negara Uni Eropa tetap membeli produk sawit Indonesia yang menjadi berharga murah akibat kampanye hitam yang dilakukan tersebut.Sejak saat itu, impor Uni Eropa sangat terbuka bagi pasar minyak kelapa sawit Indonesia. Sekitar 46 persen ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia memasuki kawasan Uni Eropa dengan menggunakan bebas tarif masuk.Pada tahun 2012, ketika Uni Eropa memberlakukan label dumping bagi produk biodiesel sawit asal Indonesia, gejolak bagi industri di Uni Eropa pun terjadi. Akibatnya, kebijakan anti-dumping produk sawit Indonesia di Uni Eropa berakhir pada Mei 2013. Dalam beberapa tahun terakhir, impor minyak kelapa sawit dari Indonesia kembali meningkat sebesar 70 persen berkisar 2,76 milyar US$ tahun 2013. [16]Selain Uni Eropa, Amerika Serikat berperan cukup penting dalam menciptakan kecenderungan penggunaan bahan bakar nabati secara global. Bioethanol AS umumnya berasal dari jagung, yang dihasilkan di ladang-ladang pertanian yang ada di negara itu.Pasar bioethanol dimulai ketika kenaikan harga minyak bumi tahun 1970 saat itu berdampak terhadap perekonomian AS. Pemerintah AS pun mulai menaruh perhatian untuk produksi bahan bakar nabati untuk membangkitkan kemandirian energi nasional.Pada tahun 1990, Kongres AS mensahkan yang mendorong penggunaan bioethanol. Pada 2005, Presiden George W. Bush menandatangani yang mengamanatkan standard bahan bakar terbarukan yang mewajibkan penggunaan biofuel dari 4 milyar galon tahun 2006 menjadi 7,5 milyar galon pada 2012. [17] Namun, AS masih membutuhkan minyak sawit sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati sebagai bagian ketahanan kebijakan energi AS. [18]Secara khusus, apa yang terjadi di Uni Eropa, negara yang tidak memiliki lahan untuk komoditas energi, dalam strategi mempertahankan keamanan energi inilah yang kemudian menjadi paradoks. Di satu sisi meningkatkan produksi biofuel yang dinilai ramah lingkungan dibanding bahan bakar fosil. Namun, turut pula mendorong kecenderungan perluasan dan pembukaan perkebunan sawit yang semakin meningkat, khususnya di Indonesia dan Malaysia.Presiden Jokowi merespon dengan rencana moratorium perluasan lahan sawit. Presiden lebih menekankan pentingnya produktivitas di lahan sawit yang ada. [19] Di sisi lain, Pemerintah mendorong industrialisasi sawit hulu hilir. Pemerintah berargumen lalainya pembangunan infrastruktur industri, akan membuat posisi Indonesia hanya sebagai negara penghasil buruh dan produk bahan baku murah di masa depan.Permintaan pasar yang melemah, dan penawaran melimpah yang muncul saat perkebunan sawit di negara-negara lain mulai berproduksi, akan semakin menekan harga sawit di masa depan. Hal sama dengan komoditas energi.Untuk itu, strategi pengembangan biodiesel didorong untuk pemenuhan komsumsi domestik dan ketahanan energi nasional. Strategi ini, diharap akan menjamin serapan sawit domestik di tengah permintaan dunia rendah. Pada 2015 sebesar 905.000 kiloliter dengan target awal 1,5 juta kiloliter, baik untuk (PSO) atau subsidi, non-PSO maupun pengguna langsung. [20]Pada babakan akhir perkembangan, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 61/2015, bertujuan untuk mengatur soal penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan sawit, termasuk untuk tujuan pensatabilan harga lewat invervensi subsidi biodiesel.[1] Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2014. ISSN 1978-9947. Hal.5.[2] Norman Jiwan. The Political Ecology of the Indonesian Palm Oil Industry. Hal. 49. Dalam Oliver Pye dan Jayati Bhattacharya (edited by). 2013. . ISEAS. Singapura.[3] Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2014. ISSN 1978-9947. Hal.8.[4] Ibid. Hal. 10.[5] Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara. Januari 2016. ISSN:0216-5775. Hal. xii.[6] Norman Jiwan. . Hal. 49.[7] [8] 27 November 2014.[9] Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2006-2025. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006.Hal. 30.[10] BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). 2014. 2014. Pengembangan Energi Untuk Mendukung Program Substitusi BBM. ISBN: 978-602-1328-02-6. Hal. 15.[11] Tatsuji Koizumi. 2014. . Springer. Hal. 51.[12] . Hal. 74.[13] . Hal.74.[14] GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia). 20 Januari 2015.[15] Joana Chiavari. Hal.199-200. Dalam Oliver Pye dan Jayati Bhattacharya (edited by). 2013. . ISEAS. Singapura.[16] Olof Skoog. 5 Januari 2015.[17] Tatsuji Koizumi. . Hal. 60.[18] Detik. 20 Januari 2016.[19] Mongabay.co.id 14 April 2016.[20] Mongabay.coid23 Mei 2016.

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

masa depan minyak sawit komoditas bio energi atau komoditas pangan dan luas perkebunan sawit di indonesia dalam lima tahun meningkat secara drastis berbanding lurus dengan permintaan pasar dunia dari hanya hanya juta hektar pada tahun menjadi juta hektar pada tahun untuk menggenjot target ekspor pemerintah pada tahun mengejar target juta ton produksi cpo lewat target perkebunan sawit dengan total juta hektar perkebunan kelapa sawit dengan alokasi juta hektar perkebunan ditujukan untuk produksi biofuel dari total biofuel tersebut persen direncanakan ditujukan untuk ekspor khususnya untuk tujuan pemenuhan pasar uni eropa untuk saat ini produk sawit indonesia dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu dan dari keempatnya yang terbesar secara volume total ekspor pada tahun adalah lalu persen persen dan persen india untuk saat ini merupakan negara tujuan ekspor cpo terbesar indonesia diikuti oleh belanda italia singapura dan spanyol di luar itu negara lain yang prospektif untuk menerima minyak sawit indonesia adalah pakistan dan tiongkok pendapatan dari transaksi produksi sawit pada tahun mencapai usd juta ekspor cpo sendiri tergantung kepada fluktuasi pasar melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara yang dipengaruh oleh faktor ekonomi global menjadi penyebab demikian pula dengan proteksi pasar dalam negeri ekspor cpo ke india sempat mengalami penurunan akibat inflasi dalam negeri tersebut melemahnya nilai tukar rupee terhadap dolar dan meningkatnya nilai pajak impor minyak nabati mentah dari menjadi persen hal yang sama terjadi untuk permintaan ke negaranegara timur tengah akibat jatuhnya harga minyak dunia yang mengganggu daya beli negaranegara eksportir minyak dengan demikian dapat disimpulkan industri minyak sawit indonesia saat ini dikendalikan dalam mekanisme pasar bebas dengan pengaruh faktor kekuatan dominansi kontrol dan hegemoni yang melibatkan aktoraktor internasional yang rumitselain memenuhi industri pangan potensi minyak sawit yang saat ini sedang dilirik adalah untuk memenuhi kebutuhan energidalam beberapa tahun terakhir penggunaan minyak kelapa sawit untuk biodiesel meningkat secara signifikan minyak kelapa sawit di eropa digunakan sebagai bahan baku murah lanjutan untuk produksi biodiesel di pelabuhan rotterdam hal ini dipandang karena harga minyak sawit dianggap lebih stabil dibanding harga minyak lobak atau kedelai yang juga menjadi sumber pasokan untuk biodiesel di mata dunia biodiesel pun dianggap mampu bersaing dengan bahan bakar fosil di pasar energi dimana harga minyak sawit tergantung dengan harga minyak bumi saat ini menyikapi kecenderungan yang ada untuk itulah dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah tampak bersemangat mendorong produksi biofuel untuk pemenuhan energi nasional khususnya saat harga minyak sawit di pasaran dunia berfluktuasipresiden joko widodo pun mengeluarkan wacana peningkatan penggunaan biofuel sebagai implementasi peningkatan konsumsi bahan bakar alternatif hingga persen dari implementasi saat ini yang hanya mencapai persen hal ini merupakan respon terbaru presiden dari peraturan presiden nomor tentang kebijakan energi nasional yang menargetkan pasokan energi dalam negeri dan pencapaian energi yang optimal tahun yaitu biofuel sebanyak persen dalam argumentasi pemerintah penggunaan wacana energi alternatif sejalan dengan menurunnya cadangan bahan bakar fosil pada tahun cadangan minyak indonesia sebesar miliar barel yang terdiri atas sekitar miliar barel cadangan terbukti dan miliar barel cadangan potensial pada tahun total cadangan minyak menurun menjadi milyar barel terdiri dari milyar barel cadangan terbukti dan milyar barel cadangan potensial pada tahun itu pula sebanyak juta ton cpo digunakan untuk biodiesel atau sekitar persen dari produksi minyak sawit domestik pemerintah memberikan subsidi harga eceran bagi bensin dan diesel ketimpangan harga inilah yang menyebabkan bahan bakar nabati tidak populer di dalam negeri apalagi ketika harga minyak dunia jatuh bebasselama kurun waktu tahun rencana penggunaan biofuel akan mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan sebesar persen per tahun untuk skenario dasar dan persen per tahun dengan skenario tinggi hal ini berdasarkan mandat biofuel yang tercantum di permen esdm skenario pertama penggunaan bahan bakar nabati seperti biodiesel dan bioethanol akan meningkat dengan pertumbuhan ratarata persen per tahun sehingga persediannya akan mencapai juta kl atau persen lebih tinggi daripada penggunaan bahan bakar skenario dasar salah satu hambatannya harga biodiesel mengalami fluktuasi seiring dengan perkembangan harga cpo dan harga tandan buah dari perkebunanskenario kedua pertumbuhan bioethanol sangat rendah hal ini disebabkan seluruh bahan baku ethanol merupakan produk makanan sehingga sulit mengembangkan perkebunan energi khusus dari sisi ketahanan energi biodiesel dianggap solusi untuk menjawab permasalahan lingkungan dari penggunaan energi berbahan bakar fosil termasuk perubahan iklim namun ironisnya pembukaan lahan untuk industri kelapa sawit meningkat baik untuk kebutuhan pangan ataupun energi menyebabkan berkurangnya hutan tropis dan lahan gambut yang kemudian memberikan dampak tambahan terhadap perubahan iklimkebijakan penggunaan minyak nabati sebagai bahan utama bagi biodiesel bahan bakar pengganti solar ataupun biofuel bahan bakar hayati awalnya masif sebagai bagian kebijakan uni eropa berdasarkan ec yang ditetapkan pada april kebijakan tersebut mengharuskan persyaratan penggunaan persen energi terbarukan di antaranya persen untuk energi terbarukan dan persen konsumsi energi untuk sektor trasportasi hal tersebut tertuang dalam rencana aksi energi terbarukan nasional uni eropa oktober negara anggota uni eropa telah memasukkan nreap kepada komisi eropa mengenai penggunaan biofuel kebijakan uni eropa itu merupakan bagian perencanaan yang telah dimulai pada tahun kebijakan penggunaan biofuel secara umum dipandang untuk memperkuat kebijakan keamanan energi eropa menjamin keanekaragaman sumbersumber energi dan berkurangnya intensitas karbon dalam perekonomian pada desember komisi eropa meluncurkan rencana aksi biomas dan februari mempublikasikan strategi uni eropa untuk biofuel tujuan untuk ketahanan energi dari biofuel pula yang membuat negaranegara anggota uni eropa terlihat ambigu meski sebagian ngo di eropa gencar melancarkan kampanye negatif dan mendorong wacana dan aturan penggunaan minyak sawit berkelanjutan sebagaimana syarat rspo negaranegara uni eropa tetap membeli produk sawit indonesia yang menjadi berharga murah akibat kampanye hitam yang dilakukan tersebutsejak saat itu impor uni eropa sangat terbuka bagi pasar minyak kelapa sawit indonesia sekitar persen ekspor minyak kelapa sawit dari indonesia memasuki kawasan uni eropa dengan menggunakan bebas tarif masukpada tahun ketika uni eropa memberlakukan label dumping bagi produk biodiesel sawit asal indonesia gejolak bagi industri di uni eropa pun terjadi akibatnya kebijakan antidumping produk sawit indonesia di uni eropa berakhir pada mei dalam beberapa tahun terakhir impor minyak kelapa sawit dari indonesia kembali meningkat sebesar persen berkisar milyar us tahun selain uni eropa amerika serikat berperan cukup penting dalam menciptakan kecenderungan penggunaan bahan bakar nabati secara global bioethanol as umumnya berasal dari jagung yang dihasilkan di ladangladang pertanian yang ada di negara itupasar bioethanol dimulai ketika kenaikan harga minyak bumi tahun saat itu berdampak terhadap perekonomian as pemerintah as pun mulai menaruh perhatian untuk produksi bahan bakar nabati untuk membangkitkan kemandirian energi nasionalpada tahun kongres as mensahkan yang mendorong penggunaan bioethanol pada presiden george w bush menandatangani yang mengamanatkan standard bahan bakar terbarukan yang mewajibkan penggunaan biofuel dari milyar galon tahun menjadi milyar galon pada namun as masih membutuhkan minyak sawit sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati sebagai bagian ketahanan kebijakan energi as secara khusus apa yang terjadi di uni eropa negara yang tidak memiliki lahan untuk komoditas energi dalam strategi mempertahankan keamanan energi inilah yang kemudian menjadi paradoks di satu sisi meningkatkan produksi biofuel yang dinilai ramah lingkungan dibanding bahan bakar fosil namun turut pula mendorong kecenderungan perluasan dan pembukaan perkebunan sawit yang semakin meningkat khususnya di indonesia dan malaysiapresiden jokowi merespon dengan rencana moratorium perluasan lahan sawit presiden lebih menekankan pentingnya produktivitas di lahan sawit yang ada di sisi lain pemerintah mendorong industrialisasi sawit hulu hilir pemerintah berargumen lalainya pembangunan infrastruktur industri akan membuat posisi indonesia hanya sebagai negara penghasil buruh dan produk bahan baku murah di masa depanpermintaan pasar yang melemah dan penawaran melimpah yang muncul saat perkebunan sawit di negaranegara lain mulai berproduksi akan semakin menekan harga sawit di masa depan hal sama dengan komoditas energiuntuk itu strategi pengembangan biodiesel didorong untuk pemenuhan komsumsi domestik dan ketahanan energi nasional strategi ini diharap akan menjamin serapan sawit domestik di tengah permintaan dunia rendah pada sebesar kiloliter dengan target awal juta kiloliter baik untuk pso atau subsidi nonpso maupun pengguna langsung pada babakan akhir perkembangan badan pengelola dana perkebunan bpdp sawit yang dibentuk berdasarkan peraturan presiden no bertujuan untuk mengatur soal penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan sawit termasuk untuk tujuan pensatabilan harga lewat invervensi subsidi biodiesel badan pusat statistik bps statistik kelapa sawit indonesia issn hal norman jiwan the political ecology of the indonesian palm oil industry hal dalam oliver pye dan jayati bhattacharya edited by iseas singapura badan pusat statistik bps statistik kelapa sawit indonesia issn hal ibid hal badan pusat statistik bps statistik perdagangan luar negeri ekspor menurut kelompok komoditi dan negara januari issn hal xii norman jiwan hal november blueprint pengelolaan energi nasional sesuai peraturan presiden nomor tahun hal bppt badan pengkajian dan penerapan teknologi pengembangan energi untuk mendukung program substitusi bbm isbn hal tatsuji koizumi springer hal hal hal gapki gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia januari joana chiavari hal dalam oliver pye dan jayati bhattacharya edited by iseas singapura olof skoog januari tatsuji koizumi hal detik januari mongabaycoid april mongabaycoid mei