Datasets:

mahfuzh74

/

climate-topic

like 0

Nestapa Nelayan di Sekitar Pembangkit Listrik Batubara Labuan (Bagian 2). Begitulah sebagian poster aksi nelayan Labuan, Banten.Pagi itu, sekitar 100-an nelayan di Desa Teluk, Labuan, Banten, ini berkumpul di sekitar dermaga tetapi tak melaut. Awal Agustus itu, , para nelayan dan anak buah kapal (ABK) ini konvoi di dermaga PLTU Labuan II Banten.Mereka protes PLTU yang hampir 10 tahun terakhir timbulkan kerusakan bagi ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat pesisir, terutama Desa Teluk ini.Desa Teluk, salah satu desa di Kabupaten Padeglang, Banten, yang sebagian besar warga hidup dari mencari ikan, udang dan cumi di laut. Desa seluas 97 km persegi ini berbatasan di sebelah barat dengan Selat Sunda, dihuni sekitar 1.800 penduduk. Ekonomi desa bergantung pada tangkapan laut nelayan.Sejak ada PLTU Labuan II berkapasitas 2×300 Mw, nelayan tradisional Desa Teluk mengeluh ikan sepi di wilayah biasa mereka mencari ikan. Mereka duga dampak limbah PLTU ke laut dan jangkar kapal tongkang batubara yang dibuang di laut.Limbah PLTU menyebabkan ikan berimigrasi ke tengah laut, dan jangkar tongkang tak jarang tersangkut di jaring nelayan. Belum lagi, batubara tumpah ke laut merusak ekosistem di sekitar Pulau Popole, biasa nelayan mencari ikan dan udang.Aksi pertama warga di depan Kantor Sahbandar Desa Teluk. Ratusan nelayan membawa plang tanda protes. Tak lama, massa aksi membagi diri jadi dua kelompok. Sebagian besar naik ke perahu-perahu yang sudah disiapkan dan berlayar bersama menuju dermaga PLTU. Sebagian meneruskan aksi di darat.“Sengaja memang lebih banyak yang aksi di laut, karena inti masalah yang ingin kita sampaikan terutama soal dampak di laut,” kata Ade Bideng, koordinator aksi.Sebuah perahu dengan spanduk kuning besar, “Kembalikan Kelestarian Alam,” jadi perahu komando. Setelah seratusan perahu keluar dari dermaga, perahu-perahu ini mengikuti komando berlayar menuju Dermaga PLTU. Tak hanya nelayan laki-laki, beberapa kapal diisi para perempuan nelayan yang membawa anak-anak.Menjelang siang, perahu-perahu nelayan merapat di Dermaga PLTU. Tertib, perahu-perahu berbaris memenuhi dermaga. Satu jeti tampak di sana.Puluhan petugas keamanan sudah menanti, Satu perahu patroli polisi mengarahkan perahu-perahu nelayan.Beberapa nelayan sempat naik ke jeti PLTU. Suara komando dari perahu komando meminta para nelayan tak menaiki properti PLTU.Di hadapan para petugas dan sebagian karyawan PLTU, nelayan menyampaikan tuntutan mereka.“Tiga tahun lalu kami mengajukan tuntutan kepada PLTU untuk mengeruk muara yang kini dangkal. Hari ini, kami menuntut janji PLTU, realisasi janji PLTU III tahun lalu,” kata Muhammad Tobiin, nelayan peserta aksi.Dia bilang, terumbu karang rusak, dan mereka sulit mencari ikan. Janji tiga tahun lalu, katanya, tidak ada realisasi hingga kini. “Hari ini kami ajak semua nelayan menuntut realisasi janji PLTU di Desa Teluk,” katanya.Saat musim angin barat, katanya, batubara dari kapal tongkang tumpah, disapu ombak hingga ke pinggiran pantai. Akibatnya, banyak terumbu karang di pinggiran pantai rusak.“Dulu kami sejahtera. Setiap hari melaut tak ada masalah. Kini setelah ada PLTU, dampak baru terasa beberapa tahun kemudian, terjadi abrasi dan pendangkalan muara.”Selain pengerukan, nelayan juga meminta ganti rugi karena kapal tongkang yang menghalangi jalur lintasan nelayan, dan sering merusak jaring, kipas dan as poros perahu. Seringkali perahu nelayan kandas.Nelayan juga protes penggunaan jalan desa oleh PLTU sebagai akses keluar masuk kendaraan yang menyebabkan jalanan hancur dan rusak.“Itu jalan desa, dipakai PLTU bahkan ditutup. Kami minta kembalikan jalan kami,” kata Ade. Tepat tengah hari, Manager Indonesia Power, Parsono, tampak menemui massa. Parsono didampingi beberapa staf mula-mula berusaha mengajak utusan nelayan berunding. Komando di perahu utama menolak.“Kami tidak mau ada diskusi di meja atau dalam ruangan. Apa yang ingin bapak sampaikan, sampaikan di sini agar semua mendengar. Kawan-kawan mohon tak ada yang naik (ke dermaga),” perintah suara komando.Sepakat dengan permintaan nelayan, Parsono bicara.Awalnya, Parsono mengakui kapal tongkang pengangkut batubara PLTU telah mencemari laut di mana para nelayan biasa mencari ikan. PLTU, katanya, telah lama membicarakan rencana pengerukan muara yang kini dangkal.“Saya berusaha sekuat tenaga menggalang dana untuk menyelesaikan masalah ini. Bersama manajemen kami berkunjung ke mulut muara. Kami juga sudah memberi tahu perusahaan pemasok. Setiap kali rapat direksi saya selalu menyampaikan ini,” katanya.Perusahaan pemasok, kata Parsono, bersedia memberikan dukungan dana untuk pengerukan muara. Namun kedua pihak, baik PLTU maupun pemasok berdalih bingung soal teknis pengiriman dana.“Kami belum bisa menentukan akan dikirim kemana dana itu,” katanya, beralasan.Manajemen PLTU, katanya, akan mengirimkan surat kembali kepada direksi dan pemasok soal tuntunan nelayan itu.Nelayan peserta aksi menjawab singkat alasan Parsono. Menurut nelayan, PLTU mestinya mem- perusahaan yang tak mengindahkan surat atau teguran manajemen PLTU.“Manajemen juga tak pernah ada sanksi untuk perusahaan yang merusak lingkungan laut.”Hingga tengah hari berlalu tak kunjung ada kesepakatan. Perdebatan manajer Indonesia Power dan para nelayan makin alot. Nelayan membeberkan lebih banyak dampak negatif kehadiran PLTU di wilayah mereka, seperti polusi, penyakit ISPA yang menjangkiti warga hingga jalan desa rusak karena kendaraan pembangkit.Parsono berkilah tak ingin membicarakan masalah lain, selain pendangkalan muara dalam pertemuan itu.Para nelayan tak lagi bisa menerima alasan apapun yang disampaikan Parsono. Menurut mereka dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya hal sama diungkapkan PLTU.Akhirnya menjelang sore, nelayan memberi ultimatum pada PLTU. Mereka memberi waktu 7×24 jam untuk pengerukan.“Jika tidak, kami akan kembali dengan masa lebih besar, dan akan menduduki dermaga ini 3×24 jam.” Didit Wicaksono, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, mengatakan, manajemen PLTU pihak paling bertanggungjawab mengenai kerusakan lingkungan.“Karena kondisi ini hasil aktivitas mereka. Dampak yang timbul karena PLTU tidak melakukan kerja sesuai kaidah yang benar. Bahkan mungkin melanggar aturan dalam Amdal,” katanya.Untuk pemulihan lingkungan, kata Didit, perlu keseriusan PLTU karena akumulasi dari pola-pola kerja sejak awal tak memperdulikan lingkungan dan masyarakat sekitar.“Jangan hanya pemulihan lingkungan yang tampak tapi harus menyeluruh dan tuntas.”Kondisi serupa, kata Didit, ditemui di semua daerah yang memiliki PLTU. Permasalahan pendangkalan dan sedimentasi ditemui di PLTU Jepara, Cirebon. Pun dampak polusi tak lepas dimanapun pembangkit batubara beroperasi.PLTU Labuan II Banten ini bagian dari program percepatan 10.000 Mw era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Greenpeace sangat menyayangkan, kala masalah timbul selesai, pemerintahan Presiden Joko Widodo mencanangkan lagi program 35.000 Mw yang sebagian besar masih PLTU batubara.“Mengingat banyak kerusakan ditimbulkan PLTU, harusnya pemerintah berpikir ulang dan beralih ke energi baru dan terbarukan yang begitu melimpah di Indonesia.”Mengenai kesulitan pendanaan yang dinyatakan manajemen Indonesia Power, Didit menilai tak masuk akal. Dalam rancangan pembangunan mestinya PLTU membangun dalam Amdal juga memasukkan dampak yang ditimbulkan dan pola mitigasi. “Artinya, perusahaan mestinya sudah mengalokasikan dana untuk mengatasi ini.” Seminggu setelah aksi nelayan, PLTU akhirnya mengeruk muara. “Kemarin sudah mulai pengerukan,” kata Ade melalui pesan singkat kepada Mongabay, pekan lalu.Namun, katanya, warga Desa Teluk masih akan menuntut PLTU memenuhi tuntutan lain terkait ganti rugi kerusakan jaring dan perahu serta jalan desa. ()

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

nestapa nelayan di sekitar pembangkit listrik batubara labuan bagian begitulah sebagian poster aksi nelayan labuan bantenpagi itu sekitar an nelayan di desa teluk labuan banten ini berkumpul di sekitar dermaga tetapi tak melaut awal agustus itu para nelayan dan anak buah kapal abk ini konvoi di dermaga pltu labuan ii bantenmereka protes pltu yang hampir tahun terakhir timbulkan kerusakan bagi ekonomi sosial dan lingkungan masyarakat pesisir terutama desa teluk inidesa teluk salah satu desa di kabupaten padeglang banten yang sebagian besar warga hidup dari mencari ikan udang dan cumi di laut desa seluas km persegi ini berbatasan di sebelah barat dengan selat sunda dihuni sekitar penduduk ekonomi desa bergantung pada tangkapan laut nelayansejak ada pltu labuan ii berkapasitas mw nelayan tradisional desa teluk mengeluh ikan sepi di wilayah biasa mereka mencari ikan mereka duga dampak limbah pltu ke laut dan jangkar kapal tongkang batubara yang dibuang di lautlimbah pltu menyebabkan ikan berimigrasi ke tengah laut dan jangkar tongkang tak jarang tersangkut di jaring nelayan belum lagi batubara tumpah ke laut merusak ekosistem di sekitar pulau popole biasa nelayan mencari ikan dan udangaksi pertama warga di depan kantor sahbandar desa teluk ratusan nelayan membawa plang tanda protes tak lama massa aksi membagi diri jadi dua kelompok sebagian besar naik ke perahuperahu yang sudah disiapkan dan berlayar bersama menuju dermaga pltu sebagian meneruskan aksi di daratsengaja memang lebih banyak yang aksi di laut karena inti masalah yang ingin kita sampaikan terutama soal dampak di laut kata ade bideng koordinator aksisebuah perahu dengan spanduk kuning besar kembalikan kelestarian alam jadi perahu komando setelah seratusan perahu keluar dari dermaga perahuperahu ini mengikuti komando berlayar menuju dermaga pltu tak hanya nelayan lakilaki beberapa kapal diisi para perempuan nelayan yang membawa anakanakmenjelang siang perahuperahu nelayan merapat di dermaga pltu tertib perahuperahu berbaris memenuhi dermaga satu jeti tampak di sanapuluhan petugas keamanan sudah menanti satu perahu patroli polisi mengarahkan perahuperahu nelayanbeberapa nelayan sempat naik ke jeti pltu suara komando dari perahu komando meminta para nelayan tak menaiki properti pltudi hadapan para petugas dan sebagian karyawan pltu nelayan menyampaikan tuntutan merekatiga tahun lalu kami mengajukan tuntutan kepada pltu untuk mengeruk muara yang kini dangkal hari ini kami menuntut janji pltu realisasi janji pltu iii tahun lalu kata muhammad tobiin nelayan peserta aksidia bilang terumbu karang rusak dan mereka sulit mencari ikan janji tiga tahun lalu katanya tidak ada realisasi hingga kini hari ini kami ajak semua nelayan menuntut realisasi janji pltu di desa teluk katanyasaat musim angin barat katanya batubara dari kapal tongkang tumpah disapu ombak hingga ke pinggiran pantai akibatnya banyak terumbu karang di pinggiran pantai rusakdulu kami sejahtera setiap hari melaut tak ada masalah kini setelah ada pltu dampak baru terasa beberapa tahun kemudian terjadi abrasi dan pendangkalan muaraselain pengerukan nelayan juga meminta ganti rugi karena kapal tongkang yang menghalangi jalur lintasan nelayan dan sering merusak jaring kipas dan as poros perahu seringkali perahu nelayan kandasnelayan juga protes penggunaan jalan desa oleh pltu sebagai akses keluar masuk kendaraan yang menyebabkan jalanan hancur dan rusakitu jalan desa dipakai pltu bahkan ditutup kami minta kembalikan jalan kami kata ade tepat tengah hari manager indonesia power parsono tampak menemui massa parsono didampingi beberapa staf mulamula berusaha mengajak utusan nelayan berunding komando di perahu utama menolakkami tidak mau ada diskusi di meja atau dalam ruangan apa yang ingin bapak sampaikan sampaikan di sini agar semua mendengar kawankawan mohon tak ada yang naik ke dermaga perintah suara komandosepakat dengan permintaan nelayan parsono bicaraawalnya parsono mengakui kapal tongkang pengangkut batubara pltu telah mencemari laut di mana para nelayan biasa mencari ikan pltu katanya telah lama membicarakan rencana pengerukan muara yang kini dangkalsaya berusaha sekuat tenaga menggalang dana untuk menyelesaikan masalah ini bersama manajemen kami berkunjung ke mulut muara kami juga sudah memberi tahu perusahaan pemasok setiap kali rapat direksi saya selalu menyampaikan ini katanyaperusahaan pemasok kata parsono bersedia memberikan dukungan dana untuk pengerukan muara namun kedua pihak baik pltu maupun pemasok berdalih bingung soal teknis pengiriman danakami belum bisa menentukan akan dikirim kemana dana itu katanya beralasanmanajemen pltu katanya akan mengirimkan surat kembali kepada direksi dan pemasok soal tuntunan nelayan itunelayan peserta aksi menjawab singkat alasan parsono menurut nelayan pltu mestinya mem perusahaan yang tak mengindahkan surat atau teguran manajemen pltumanajemen juga tak pernah ada sanksi untuk perusahaan yang merusak lingkungan lauthingga tengah hari berlalu tak kunjung ada kesepakatan perdebatan manajer indonesia power dan para nelayan makin alot nelayan membeberkan lebih banyak dampak negatif kehadiran pltu di wilayah mereka seperti polusi penyakit ispa yang menjangkiti warga hingga jalan desa rusak karena kendaraan pembangkitparsono berkilah tak ingin membicarakan masalah lain selain pendangkalan muara dalam pertemuan itupara nelayan tak lagi bisa menerima alasan apapun yang disampaikan parsono menurut mereka dalam pertemuanpertemuan sebelumnya hal sama diungkapkan pltuakhirnya menjelang sore nelayan memberi ultimatum pada pltu mereka memberi waktu jam untuk pengerukanjika tidak kami akan kembali dengan masa lebih besar dan akan menduduki dermaga ini jam didit wicaksono juru kampanye iklim dan energi greenpeace mengatakan manajemen pltu pihak paling bertanggungjawab mengenai kerusakan lingkungankarena kondisi ini hasil aktivitas mereka dampak yang timbul karena pltu tidak melakukan kerja sesuai kaidah yang benar bahkan mungkin melanggar aturan dalam amdal katanyauntuk pemulihan lingkungan kata didit perlu keseriusan pltu karena akumulasi dari polapola kerja sejak awal tak memperdulikan lingkungan dan masyarakat sekitarjangan hanya pemulihan lingkungan yang tampak tapi harus menyeluruh dan tuntaskondisi serupa kata didit ditemui di semua daerah yang memiliki pltu permasalahan pendangkalan dan sedimentasi ditemui di pltu jepara cirebon pun dampak polusi tak lepas dimanapun pembangkit batubara beroperasipltu labuan ii banten ini bagian dari program percepatan mw era presiden susilo bambang yudhoyono greenpeace sangat menyayangkan kala masalah timbul selesai pemerintahan presiden joko widodo mencanangkan lagi program mw yang sebagian besar masih pltu batubaramengingat banyak kerusakan ditimbulkan pltu harusnya pemerintah berpikir ulang dan beralih ke energi baru dan terbarukan yang begitu melimpah di indonesiamengenai kesulitan pendanaan yang dinyatakan manajemen indonesia power didit menilai tak masuk akal dalam rancangan pembangunan mestinya pltu membangun dalam amdal juga memasukkan dampak yang ditimbulkan dan pola mitigasi artinya perusahaan mestinya sudah mengalokasikan dana untuk mengatasi ini seminggu setelah aksi nelayan pltu akhirnya mengeruk muara kemarin sudah mulai pengerukan kata ade melalui pesan singkat kepada mongabay pekan lalunamun katanya warga desa teluk masih akan menuntut pltu memenuhi tuntutan lain terkait ganti rugi kerusakan jaring dan perahu serta jalan desa

Pengganti BBM, Elpiji Jadi Pilihan Nelayan. Sejumlah perahu melintas di Segara Anakan yang memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) pekan lalu. Sepintas tidak ada beda antara perahu yang satu dengan kapal lainnya. Kapal dengan ukuran panjang 8-9 meter dan lebar 1,1 meter tersebut melaju dengan kecepatan hampir sama serta bentuknya juga mirip.Tetapi, kalau dilihat secara detail, ada perbedaannya yakni soal bahan bakar. Karena ternyata sebagian nelayan di Cilacap tidak lagi memanfaatkan bahan bakar minyak (BBM) seperti solar dan premium, namun telah beralih ke elpiji 3 kilogram (kg).Salah seorang nelayan asal Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Kaiman (38) menjadi salah satu nelayan yang kini memanfaatkan elpiji 3 kg untuk bahan bakar perahu miliknya. “Saya mulai beralih menggunakan elpiji 3 kg sejak Oktober tahun lalu. Waktu itu, memang ada bantuan dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) untuk nelayan Cilacap. Salah satu kelompok yang dibantu adalah Kelompok Nelayan Mino Sari yang berada di Tritih Kulon ini. Awalnya ragu-ragu, tetapi setelah dicoba ternyata lebih berhemat. Sampai sekarang, saya tetap memanfaatkan gas 3 kg,” ujarnya pekan lalu.Ia mengungkapkan kalau dengan memanfaatkan elpiji 3 kg jauh lebih hemat jika dibandingkan dengan mengonsumsi BBM jenis premium. “Sebelum saya beralih ke elpiji, setiap harinya harus membeli premium 1-2 liter. Kalau dua liter, setidaknya telah mengeluarkan uang Rp13 ribu setiap harinya. Namun, dengan elpiji seharga Rp15.500 per tabung isi 3 kg, bisa bertahan hingga empat hari. Rata-rata bisa menghemat lebih dari 50%. Makanya, saya tetap bertahan dengan elpiji,”jelasnya.Apalagi, kata Kaiman, tidak ada perbedaan sama sekali antara memanfaatkan BBM dengan elpiji. “Kapal saya tetap melaju normal seperti saat menggunakan BBM dulu. Jadi, tidak ada masalah dengan kecepatan serta tidak berpengaruh buruk terhadap mesin kapal,”katanya.(baca : ) Nelayan lainnya, Warsito (56) juga mengatakan setelah menggunakan elpiji 3 kg, dirinya sangat bisa berhemat. “Nelayan sangat diuntungkan dengan adanya bantuan dan tabung elpiji. Sehingga sampai sekarang nelayan di Tritih Kulon tetap bertahan menggunakan elpiji. “Saat sekarang, saya hanya menghabiskan 1 tabung isi 3 kg setiap harinya. Itu jauh lebih berhemat jika dibandingkan sebelumnya saat menggunakan BBM jenis premium. Sebab, setiap harinya membutuhkan 3-4 liter. Pokoknya jauh lebih berhemat. Dulu sehari bisa Rp30 ribu kini, hanya Rp15.500 saja. Penggantian bahan bakar dari premium ke gas sama sekali tidak mempengaruhi mesin kapal. Masih tetap bagus sampai sekarang,”jelasnya.Namun demikian, ternyata belum seluruh nelayan di Cilacap mendapatkan bantuan dan tabung elpiji. Di Tritih Kulon saja, baru sekitar 88 nelayan yang mendapatkan bantuan dari sekitar 500 lebih nelayan. “Kami sudah meminta lagi tambahan, namun sampai sekarang belum ada realisasi. Di Kelompok Nelayan Mino Sari, anggotanya mencapai 536 nelayan, tetapi yang dibantu baru 88 nelayan. Sampai sekarang nelayan sangat menjaga bantuan tersebut, karena benar-benar nyata dampaknya yakni jauh lebih berhemat,” ungkap Ketua Kelompok Nelayan Mino Sari, Sunardi Simin.Menurut Sunardi, suplai elpiji untuk para nelayan khususnya di Tritih Kulon relatif lancar. Sehingga nelayan tidak kesulitan mendapatkannya. “Pengelolaan jual beli elpiji untuk nelayan dikelola oleh kelompok,” tambahnya.Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perikanan Cilacap Sujito mengakui kalau nelayan yang mendapat bantuan dan tabung elpiji mengaku puas, karena telah merasakan manfaatnya. “Para nelayan bisa berhemat hingga 50% ongkos melaut dari sebelumnya. Sehingga nelayan yang lainnya juga ingin memperoleh bantuan tersebut. Sebab, pada Oktober 2016 silam, bantuan paket dan tabung baru menjangkau 902 nelayan yang tersebar di sejumlah kecamatan, yakni Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Patimuan, Kedungreja dan Sidareja. Padahal, jumlah nelayan di Cilacap mencapai 15 ribu nelayan, sehingga masih sangat sedikit yang mendapatkan bantuan,” jelas Sujito.Oleh karena itu, kini pihaknya tengah mengajukan bantuan lagi ke pemerintah pusat sebanyak 2 ribu paket dan tabung elpiji. “Kami telah mengajukan tambahan bantuan untuk nelayan di Cilacap sebanyak 2 ribu paket. Kami dapat informasi, kalau ada rencana realisasi sebanyak 2.005 paket. Mudah-mudahan bisa secepatnya terealisasi, sehingga akan lebih membantu nelayan meningkatkan kesejahteraan. Itu semua tergantung Kementerian ESDM. Kami mendapat informasi kemungkinan bantuan tahap kedua pada akhir September mendatang,”ungkapnya.(baca : ) Sementara Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilacap Sarjono menyambut baik jika nantinya pemerintah kembali membantu nelayan Cilacap dengan menambah converter kit dan tabung elpiji. “Kami memohon agar bantuan tersebut segera direalisasikan, karena banyak nelayan yang telah menunggu,”katanya.Hanya saja, dan elpiji hanya dapat digunakan untuk kapal dengan mesin empat tak atau berbahan bakar premium dan tidak bisa dipakai untuk mesin dua tak.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

pengganti bbm elpiji jadi pilihan nelayan sejumlah perahu melintas di segara anakan yang memisahkan antara pulau jawa dengan pulau nusakambangan di cilacap jawa tengah jateng pekan lalu sepintas tidak ada beda antara perahu yang satu dengan kapal lainnya kapal dengan ukuran panjang meter dan lebar meter tersebut melaju dengan kecepatan hampir sama serta bentuknya juga miriptetapi kalau dilihat secara detail ada perbedaannya yakni soal bahan bakar karena ternyata sebagian nelayan di cilacap tidak lagi memanfaatkan bahan bakar minyak bbm seperti solar dan premium namun telah beralih ke elpiji kilogram kgsalah seorang nelayan asal tritih kulon kecamatan cilacap utara kabupaten cilacap kaiman menjadi salah satu nelayan yang kini memanfaatkan elpiji kg untuk bahan bakar perahu miliknya saya mulai beralih menggunakan elpiji kg sejak oktober tahun lalu waktu itu memang ada bantuan dari kementerian energi dan sumberdaya mineral esdm untuk nelayan cilacap salah satu kelompok yang dibantu adalah kelompok nelayan mino sari yang berada di tritih kulon ini awalnya raguragu tetapi setelah dicoba ternyata lebih berhemat sampai sekarang saya tetap memanfaatkan gas kg ujarnya pekan laluia mengungkapkan kalau dengan memanfaatkan elpiji kg jauh lebih hemat jika dibandingkan dengan mengonsumsi bbm jenis premium sebelum saya beralih ke elpiji setiap harinya harus membeli premium liter kalau dua liter setidaknya telah mengeluarkan uang rp ribu setiap harinya namun dengan elpiji seharga rp per tabung isi kg bisa bertahan hingga empat hari ratarata bisa menghemat lebih dari makanya saya tetap bertahan dengan elpijijelasnyaapalagi kata kaiman tidak ada perbedaan sama sekali antara memanfaatkan bbm dengan elpiji kapal saya tetap melaju normal seperti saat menggunakan bbm dulu jadi tidak ada masalah dengan kecepatan serta tidak berpengaruh buruk terhadap mesin kapalkatanyabaca nelayan lainnya warsito juga mengatakan setelah menggunakan elpiji kg dirinya sangat bisa berhemat nelayan sangat diuntungkan dengan adanya bantuan dan tabung elpiji sehingga sampai sekarang nelayan di tritih kulon tetap bertahan menggunakan elpiji saat sekarang saya hanya menghabiskan tabung isi kg setiap harinya itu jauh lebih berhemat jika dibandingkan sebelumnya saat menggunakan bbm jenis premium sebab setiap harinya membutuhkan liter pokoknya jauh lebih berhemat dulu sehari bisa rp ribu kini hanya rp saja penggantian bahan bakar dari premium ke gas sama sekali tidak mempengaruhi mesin kapal masih tetap bagus sampai sekarangjelasnyanamun demikian ternyata belum seluruh nelayan di cilacap mendapatkan bantuan dan tabung elpiji di tritih kulon saja baru sekitar nelayan yang mendapatkan bantuan dari sekitar lebih nelayan kami sudah meminta lagi tambahan namun sampai sekarang belum ada realisasi di kelompok nelayan mino sari anggotanya mencapai nelayan tetapi yang dibantu baru nelayan sampai sekarang nelayan sangat menjaga bantuan tersebut karena benarbenar nyata dampaknya yakni jauh lebih berhemat ungkap ketua kelompok nelayan mino sari sunardi siminmenurut sunardi suplai elpiji untuk para nelayan khususnya di tritih kulon relatif lancar sehingga nelayan tidak kesulitan mendapatkannya pengelolaan jual beli elpiji untuk nelayan dikelola oleh kelompok tambahnyadi tempat terpisah kepala dinas perikanan cilacap sujito mengakui kalau nelayan yang mendapat bantuan dan tabung elpiji mengaku puas karena telah merasakan manfaatnya para nelayan bisa berhemat hingga ongkos melaut dari sebelumnya sehingga nelayan yang lainnya juga ingin memperoleh bantuan tersebut sebab pada oktober silam bantuan paket dan tabung baru menjangkau nelayan yang tersebar di sejumlah kecamatan yakni cilacap selatan cilacap tengah cilacap utara patimuan kedungreja dan sidareja padahal jumlah nelayan di cilacap mencapai ribu nelayan sehingga masih sangat sedikit yang mendapatkan bantuan jelas sujitooleh karena itu kini pihaknya tengah mengajukan bantuan lagi ke pemerintah pusat sebanyak ribu paket dan tabung elpiji kami telah mengajukan tambahan bantuan untuk nelayan di cilacap sebanyak ribu paket kami dapat informasi kalau ada rencana realisasi sebanyak paket mudahmudahan bisa secepatnya terealisasi sehingga akan lebih membantu nelayan meningkatkan kesejahteraan itu semua tergantung kementerian esdm kami mendapat informasi kemungkinan bantuan tahap kedua pada akhir september mendatangungkapnyabaca sementara ketua himpunan nelayan seluruh indonesia hnsi cilacap sarjono menyambut baik jika nantinya pemerintah kembali membantu nelayan cilacap dengan menambah converter kit dan tabung elpiji kami memohon agar bantuan tersebut segera direalisasikan karena banyak nelayan yang telah menunggukatanyahanya saja dan elpiji hanya dapat digunakan untuk kapal dengan mesin empat tak atau berbahan bakar premium dan tidak bisa dipakai untuk mesin dua tak

Sampah Plastik Semakin Ancam Laut Indonesia, Seperti Apa?. Permasalahan sampah yang ada di laut dari hari ke hari semakin tak terbendung. Volume sampah yang ada di laut, seiring berjalannya waktu, juga terus meningkat dengan cepat. Kondisi itu, menjadikan laut Indonesia sebagai kawasan perairan yang rawan dan menghadapi persoalan sangat serius.Demikian diungkapkan Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Jose Tavares pekan lalu. Menurut dia, setiap tahun sedikitnya 12,7 juta metrik ton sampah plastik yang diproduksi di daratan dibuang ke laut di seluruh dunia.“Sampah plastik ini tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup, termasuk kita,” ucap dia.Jose Tavares mengatakan, sampah plastik yang berasal dari daratan dan dibuang ke laut jumlahnya mencapai 80 persen dari total sampah yang ada di laut. Sampah-sampah tersebut masuk ke lautan, disebabkan oleh pengelolaan sampah yang kurang efektif dan perilaku buruk dari masyarakat pesisir di seluruh dunia dalam menangani sampah plastik.Polusi laut akibat sampah plastik ini, kata Jose, tidak hanya berdampak buruk terhadap lingkungan, tapi juga merugikan dari sisi ekonomi karena pendapatan negara dari sektor kelautan juga menurun. Oleh itu, harus dicari solusi yang tegas untuk mengatasi persoalan sampah plastik yang ada di laut.(baca : )Deputi Sumber Daya Manusia, Iptek, dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman Safri Burhanuddin pada saat yang sama mengatakan, upaya Indonesia dalam penanganan sampah plastik, dilakukan dengan membuat Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Sampah Plastik. Rencana tersebut bertujuan, agar Indonesia bisa mengurangi 70% kontribusi Indonesia terhadap sampah plastik di laut sebelum 2025.“Saat ini Pemerintah RI juga sedang menggalakkan kebijakan mengubah sampah menjadi sumber energi,” ucap dia. Bukti bahwa sampah plastik diolah menjadi sumber energi, kata Safri, saat ini 15 kota di Indonesia sedang dilaksanakan studi untuk menanggulangi sampah plastik di laut. Pelaksanaan studi tersebut, termasuk proyek konstruksi jalan tar plastik pertama di Universitas Udayana, Denpasar, Bali.“Itu merupakan bagian dari rencana aksi pemerintah dalam mengelola sampah plastik. Selain itu, rencana aksi pemerintah yang lain termasuk antara lain pengembangan bio-plastic dari singkong dan rumput laut, pengelolaan sampah menjadi energi, serta pemberdayaan bank sampah,” jelas dia.Menurut Safri, berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi saat ini dalam mengelola sampah plastik yang ada di laut harus dipecahkan bersama. Selain itu, harus juga dibahas bagaimana mencari inovatif, kebijakan lokal dan nasional, kemitraan swasta, publik, dan pendidikan untuk perubahan perilaku masyarakat agar berperan aktif memerangi sampah plastik.(baca : ) Lebih jauh Safri Burhanuddin mengungkapkan, jika sampah plastik di laut tidak dicegah produksinya, maka itu akan mengancam keberadaan biota laut yang jumlahnya sangat banyak dan beragam. Tak hanya itu, sampah plastik bersama mikro plastik yang ada di laut juga bisa mengancam kawasan pesisir yang memang sangat rentan.“Indonesia mengakui tantangan sampah plastik tidak hanya di laut melainkan juga di daratan,” tutur dia.Dengan ancaman yang terus meningkat, Safri menyebut, berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Indonesia untuk bisa mengurangi dan menurunkan produksi sampah plastik di laut. Upaya yang dilakukan, melalui penanganan yang terintegrasi, baik dari tataran kebijakan hingga pengawasan implementasi kebijakan penanganan sampah plastik, khususnya sampah plastik laut.Tentang Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik Laut, Safri menjelaskan, itu terdiri dari empat pilar utama, yaitu perubahan perilaku, mengurangi sampah plastik yang berasal dari daratan, mengurangi sampah plastik di daerah pesisir dan laut, serta penegakan hukum, mekanisme pendanaan, penelitian-pengembangan (inovasi teknologi) dan penguatan institusi.Di sisi lain, Safri menyebut, sejalan dengan penyusunan rencana aksi, Kolaborasi Bilateral, Regional juga kerja sama Pemerintah dan swasta terus digalang untuk mengendalikan sampah plastik laut. Upaya pengendalian mutlak dilakukan melalui pemantauan dan pengumpulan sampah plastik dari laut dengan menggunakan teknologi yang relevan untuk menjamin hasilnya.“Peningkatan kesadaran lingkungan melalui pendidikan sekaligus memperbaiki fasilitas pengelolaan sampah di pulau-pulau kecil dan daerah pesisir juga akan menjadi bagian besar dari upaya pengelolaan ini,” ujar dia.(baca : ) Dalam Konferensi (EAS) 2017 yang digelar di Bali, Indonesia mengampanyekan perang terhadap sampah plastik di lautan. Dalam konferensi tersebut, Indonesia menyampaikan beberapa langkah yang telah dilakukan Indonesia untuk memerangi sampah plastik di laut.“Diantaranya adalah penerbitan Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dan 2017-2025 (Mei 2017), Kampanye serta ,” papar Safri.EAS merupakan forum regional yang menjadi wadah dialog dan kerja sama strategis para pemimpin dari 18 negara dalam menghadapi berbagai tantangan utama yang ada di kawasan. Ke-18 negara peserta EAS adalah 10 negara anggota ASEAN, Amerika Serikat, Australia, India, Jepang, Korea Selatan, RRT, Rusia, dan Selandia Baru.(baca : ) Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan belum lama ini mengatakan, sampah plastik yang ada di laut Indonesia saat ini secara keseluruhan telah menimbulkan kerugian yang tak sedikit. Bahkan, dia tak ragu menyebut kerugiannya sudah mencapai USD1,2 miliar.“Itu untuk kerugian yang ada di bidang perikanan, perkapalan, pariwisata dan bisnis asuransi,” ujar dia.Menurut Luhut, dengan kerugian sebesar itu yang berasal dari berbagai bidang, sampah plastik jika tetap dibiarkan bisa menimbulkan dampak lebih buruk di masyarakat. Dampak yang dimaksud, adalah pengangguran dan itu bisa memicu kenaikan angka kemiskinan di masyarakat.Agar sampah plastik tidak semakin banyak, Luhut mengaku, Indonesia sekarang sudah menjalin kerja sama dengan Bank Dunia dan Denmark untuk mengadakan penelitian di 15 lokasi. Selain itu, dia mengklaim, Indonesia juga sudah menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat untuk kepentingan penelitian ikan yang mengonsumsi plastik di laut.Semakin tingginya produksi sampah di laut, Luhut menghimbau kepada negara-negara di ASEAN untuk bisa sama-sama terlibat dalam mengatasi persoalan sampah di laut. Dengan bekerja secara bersama di masing-masing negara, dia yakin persoalan sampah ke depan secara perlahan bisa diatasi.Selain menjalin kerja sama dengan negara lain, Luhut mengungkapkan, pihaknya juga sudah menyiapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mengatasi persoalan sampah plastik di laut. Beberapa rencana yang sudah disiapkan, di antaranya bagaimana mengubah perilaku masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik.“Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sampah plastik juga banyak dibuang dari kapal-kapal di perairan. Sampah plastik di dunia ini ternyata 2/3 nya datang dari perairan Asia Selatan, “ ucap dia. Rencana aksi berikutnya yang sudah masuk dalam agenda, kata Luhut, adalah mengurangi kebocoran berbasis lahan, kebocoran berbasis laut, mengurangi produksi dan penggunaan plastik. Kemudian, meningkatkan mekanisme pendanaan, reformasi kebijakan dan yang terpenting penegakan hukum.“Pada tingkat daerah kami bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengelola limbah dan meminta mereka mencegah pembuangan sampah plastik ke laut,” sebut dia.

[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

sampah plastik semakin ancam laut indonesia seperti apa permasalahan sampah yang ada di laut dari hari ke hari semakin tak terbendung volume sampah yang ada di laut seiring berjalannya waktu juga terus meningkat dengan cepat kondisi itu menjadikan laut indonesia sebagai kawasan perairan yang rawan dan menghadapi persoalan sangat seriusdemikian diungkapkan direktur kerja sama asean kementerian luar negeri ri jose tavares pekan lalu menurut dia setiap tahun sedikitnya juta metrik ton sampah plastik yang diproduksi di daratan dibuang ke laut di seluruh duniasampah plastik ini tidak hanya mencemari lautan tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup termasuk kita ucap diajose tavares mengatakan sampah plastik yang berasal dari daratan dan dibuang ke laut jumlahnya mencapai persen dari total sampah yang ada di laut sampahsampah tersebut masuk ke lautan disebabkan oleh pengelolaan sampah yang kurang efektif dan perilaku buruk dari masyarakat pesisir di seluruh dunia dalam menangani sampah plastikpolusi laut akibat sampah plastik ini kata jose tidak hanya berdampak buruk terhadap lingkungan tapi juga merugikan dari sisi ekonomi karena pendapatan negara dari sektor kelautan juga menurun oleh itu harus dicari solusi yang tegas untuk mengatasi persoalan sampah plastik yang ada di lautbaca deputi sumber daya manusia iptek dan budaya maritim kementerian koordinator kemaritiman safri burhanuddin pada saat yang sama mengatakan upaya indonesia dalam penanganan sampah plastik dilakukan dengan membuat rencana aksi nasional penanggulangan sampah plastik rencana tersebut bertujuan agar indonesia bisa mengurangi kontribusi indonesia terhadap sampah plastik di laut sebelum saat ini pemerintah ri juga sedang menggalakkan kebijakan mengubah sampah menjadi sumber energi ucap dia bukti bahwa sampah plastik diolah menjadi sumber energi kata safri saat ini kota di indonesia sedang dilaksanakan studi untuk menanggulangi sampah plastik di laut pelaksanaan studi tersebut termasuk proyek konstruksi jalan tar plastik pertama di universitas udayana denpasar baliitu merupakan bagian dari rencana aksi pemerintah dalam mengelola sampah plastik selain itu rencana aksi pemerintah yang lain termasuk antara lain pengembangan bioplastic dari singkong dan rumput laut pengelolaan sampah menjadi energi serta pemberdayaan bank sampah jelas diamenurut safri berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi saat ini dalam mengelola sampah plastik yang ada di laut harus dipecahkan bersama selain itu harus juga dibahas bagaimana mencari inovatif kebijakan lokal dan nasional kemitraan swasta publik dan pendidikan untuk perubahan perilaku masyarakat agar berperan aktif memerangi sampah plastikbaca lebih jauh safri burhanuddin mengungkapkan jika sampah plastik di laut tidak dicegah produksinya maka itu akan mengancam keberadaan biota laut yang jumlahnya sangat banyak dan beragam tak hanya itu sampah plastik bersama mikro plastik yang ada di laut juga bisa mengancam kawasan pesisir yang memang sangat rentanindonesia mengakui tantangan sampah plastik tidak hanya di laut melainkan juga di daratan tutur diadengan ancaman yang terus meningkat safri menyebut berbagai upaya terus dilakukan pemerintah indonesia untuk bisa mengurangi dan menurunkan produksi sampah plastik di laut upaya yang dilakukan melalui penanganan yang terintegrasi baik dari tataran kebijakan hingga pengawasan implementasi kebijakan penanganan sampah plastik khususnya sampah plastik lauttentang rencana aksi nasional penanganan sampah plastik laut safri menjelaskan itu terdiri dari empat pilar utama yaitu perubahan perilaku mengurangi sampah plastik yang berasal dari daratan mengurangi sampah plastik di daerah pesisir dan laut serta penegakan hukum mekanisme pendanaan penelitianpengembangan inovasi teknologi dan penguatan institusidi sisi lain safri menyebut sejalan dengan penyusunan rencana aksi kolaborasi bilateral regional juga kerja sama pemerintah dan swasta terus digalang untuk mengendalikan sampah plastik laut upaya pengendalian mutlak dilakukan melalui pemantauan dan pengumpulan sampah plastik dari laut dengan menggunakan teknologi yang relevan untuk menjamin hasilnyapeningkatan kesadaran lingkungan melalui pendidikan sekaligus memperbaiki fasilitas pengelolaan sampah di pulaupulau kecil dan daerah pesisir juga akan menjadi bagian besar dari upaya pengelolaan ini ujar diabaca dalam konferensi eas yang digelar di bali indonesia mengampanyekan perang terhadap sampah plastik di lautan dalam konferensi tersebut indonesia menyampaikan beberapa langkah yang telah dilakukan indonesia untuk memerangi sampah plastik di lautdiantaranya adalah penerbitan perpres nomor tahun tentang kebijakan kelautan indonesia dan mei kampanye serta papar safrieas merupakan forum regional yang menjadi wadah dialog dan kerja sama strategis para pemimpin dari negara dalam menghadapi berbagai tantangan utama yang ada di kawasan ke negara peserta eas adalah negara anggota asean amerika serikat australia india jepang korea selatan rrt rusia dan selandia barubaca menteri koordinator kemaritiman luhut binsar pandjaitan belum lama ini mengatakan sampah plastik yang ada di laut indonesia saat ini secara keseluruhan telah menimbulkan kerugian yang tak sedikit bahkan dia tak ragu menyebut kerugiannya sudah mencapai usd miliaritu untuk kerugian yang ada di bidang perikanan perkapalan pariwisata dan bisnis asuransi ujar diamenurut luhut dengan kerugian sebesar itu yang berasal dari berbagai bidang sampah plastik jika tetap dibiarkan bisa menimbulkan dampak lebih buruk di masyarakat dampak yang dimaksud adalah pengangguran dan itu bisa memicu kenaikan angka kemiskinan di masyarakatagar sampah plastik tidak semakin banyak luhut mengaku indonesia sekarang sudah menjalin kerja sama dengan bank dunia dan denmark untuk mengadakan penelitian di lokasi selain itu dia mengklaim indonesia juga sudah menjalin kerja sama dengan amerika serikat untuk kepentingan penelitian ikan yang mengonsumsi plastik di lautsemakin tingginya produksi sampah di laut luhut menghimbau kepada negaranegara di asean untuk bisa samasama terlibat dalam mengatasi persoalan sampah di laut dengan bekerja secara bersama di masingmasing negara dia yakin persoalan sampah ke depan secara perlahan bisa diatasiselain menjalin kerja sama dengan negara lain luhut mengungkapkan pihaknya juga sudah menyiapkan rencana aksi nasional ran untuk mengatasi persoalan sampah plastik di laut beberapa rencana yang sudah disiapkan di antaranya bagaimana mengubah perilaku masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sampah khususnya sampah plastikbeberapa penelitian menunjukkan bahwa sampah plastik juga banyak dibuang dari kapalkapal di perairan sampah plastik di dunia ini ternyata nya datang dari perairan asia selatan ucap dia rencana aksi berikutnya yang sudah masuk dalam agenda kata luhut adalah mengurangi kebocoran berbasis lahan kebocoran berbasis laut mengurangi produksi dan penggunaan plastik kemudian meningkatkan mekanisme pendanaan reformasi kebijakan dan yang terpenting penegakan hukumpada tingkat daerah kami bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengelola limbah dan meminta mereka mencegah pembuangan sampah plastik ke laut sebut dia

Energi Arus Laut Indonesia, Potensi yang Belum Terjamah. Indonesia memiliki potensi energi arus laut sekitar 41 gigawatt yang dapat menghasilkan daya listrik hingga 240.000 megawatt. Potensi besar ini belum termanfaatkan, baru satu perusahaan Belanda menawarkan investasi tahun ini.Surya Darma, Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mengatakan, selama ini pemanfaatan energi arus laut di Indonesia baru sebatas kajian (. Pemanfaatan energi yang mengadopsi teknis pembangkit listrik tenaga angin ini, terkendala teknologi dan investasi besar.Kondisi inilah, katanya, bikin tawaran harga beli listrik dari pembangkit ini lebih mahal dari energi lain.Seiring waktu, teknologi mampu memangkas biaya produksi hingga hasilkan harga jual listrik kompetitif untuk Indonesia.“Teknologi lima tahun lalu berbeda dengan sekarang. Sekarang lebih efisien hingga bisa dijual lebih murah,” katanya di sela perhelatan Indo EBTKE Conex 2017, pekan lalu di Jakarta.Lampu hijau pembangkit listrik arus laut di Indonesia ditandai diterimanya penawaran perusahaan Belanda berkongsi dengan Strukton International dan Dutch Expansion Capital.Kerja sama ini bermula dari kesepakatan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte April 2016. Saat itu, kedua pemimpin negara sepakat kerjasama pembangunan Jembatan Pantai Paloh-Tanah Merah (Palmerah) yang menghubungkan Pulau Flores dengan Pulau Adonara di atas Selat Gonzalo, Larantuka.Setelah kesepakatan, Tidal Bridge BV uji kelayakan untuk proyek US$200 juta tahap pertama selama dua tahun.Akhir 2016, Tidal Bridge mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempresentasikan hasil kajian pertama mereka dan menawarkan tarif dasar listrik US$16 sen per kwh.Menteri ESDM Ignasius Jonan menilai, harga lebih US$10 sen tak kompetitif untuk industri listrik dalam negeri, seketika menolak perusahaan ini.“Kalau lebih US$10 sen silakan Anda minum lalu pulang,” katanya dalam acara sama.Beberapa bulan kemudian, Tidal Bridge kembali dengan hasil kajian kedua. Kali ini, menurut kajian mereka tarif dasar listrik dapat ditekan hingga US$7,16 sen per kwh.“Saya tidak tawar lagi,” katanya menerima.Kajian pertama mencatat arus laut di bawah 2,8 meter per detik. Kajian kedua ditemukan arus laut menghasilkan kecepatan empat sampai lima meter per detik. Dengan hasil ini, katanya, PLN bisa membangun pembangkit hingga 20 mw di Nusa Tenggara Timur.Tahap pertama proyek terdiri dari konstruksi jembatan sepanjang 800 meter dengan pembangkit listrik terintegrasi di bawah dengan kapasitas 18-23 Mw. Pembangkit ini bisa menyuplai listrik lebih 100.000 orang.Setelah konstruksi pertama selesai, pembangunan lanjut dengan penambahan dan finalisasi pembangkit berkapasitas 90-115 Mw yang bisa termanfaatkan lebih setengah juta orang. Proyek dengan durasi empat tahun ini mencapai nilai kontrak hingga US$550 juta.Tidal Bridge menyatakan proyek akan berkontribusi terhadap pengembangan wilayah timur Indonesia dan hubungan antara pulau-pulau dengan perbaikan infrastruktur. Selain itu, akan berdampak langsung pada perikanan dan agro budidaya di daerah.Jembatan yang terkoneksi dengan pembangkit listrik ini akan merangsang pariwisata dan memperbaiki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan dalam jangka panjang. Pengembangan teknologi energi arus laut mengadopsi teknologi energi angin. Dengan mengubah energi kinetik arus laut jadi energi rotasi dan listrik. Daya yang dihasilkan turbin arus laut lebih besar dari turbin angin karena massa air laut hampir 800 kali rapat massa udara.Beberapa negara sudah pakai teknologi ini antara lain Skotlandia, Swedia, Perancis, Norwegia, Inggris, Irlandia Utara, Australia, Italia, Korea Selatan dan Amerika Serikat.Di Indonesia, menurut KESDM kecepatan arus pasang surut di pantai Indonesia sekitar 1,5 meter per detik kecuali di selat antara Bali, Lombok dan Nusa Tenggara bisa 3,4 meter per detik.Arus terkuat tercatat di selat antara Pulau Taliabu dan Mangole di Kepulauan Sula, Maluku Utara, kecepatan sampai lima meter per detik dengan durasi dua sampai tiga jam perhari.Pengembangan arus laut penting sebagai pembangkit listrik karena relatif stabil, periodik dan pola dan karakteristik dapat diprediksi.KESDM berharap, pada 2025 energi arus laut dari PLTA laut akan menunjang pencapaian proporsi 5% berbagai energi terbarukan dari sasaran kebijakan energi 25% bauran energi Indonesia.Dalam Permen ESDM No 50/2017, menggantikan Permen 12/2017, pemerintah mengatur harga beli listrik dari PLTA laut maksimal 85% dari biaya pokok produksi (BPP) setempat. Seperti pembangkit energi terbarukan lain PLTA laut pakai sistem (BOOT) di mana setelah masa kontrak habis pembangkit akan dialihkan jadi milik pemerintah.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

energi arus laut indonesia potensi yang belum terjamah indonesia memiliki potensi energi arus laut sekitar gigawatt yang dapat menghasilkan daya listrik hingga megawatt potensi besar ini belum termanfaatkan baru satu perusahaan belanda menawarkan investasi tahun inisurya darma ketua masyarakat energi terbarukan indonesia meti mengatakan selama ini pemanfaatan energi arus laut di indonesia baru sebatas kajian pemanfaatan energi yang mengadopsi teknis pembangkit listrik tenaga angin ini terkendala teknologi dan investasi besarkondisi inilah katanya bikin tawaran harga beli listrik dari pembangkit ini lebih mahal dari energi lainseiring waktu teknologi mampu memangkas biaya produksi hingga hasilkan harga jual listrik kompetitif untuk indonesiateknologi lima tahun lalu berbeda dengan sekarang sekarang lebih efisien hingga bisa dijual lebih murah katanya di sela perhelatan indo ebtke conex pekan lalu di jakartalampu hijau pembangkit listrik arus laut di indonesia ditandai diterimanya penawaran perusahaan belanda berkongsi dengan strukton international dan dutch expansion capitalkerja sama ini bermula dari kesepakatan ditandatangani oleh presiden joko widodo dan perdana menteri belanda mark rutte april saat itu kedua pemimpin negara sepakat kerjasama pembangunan jembatan pantai palohtanah merah palmerah yang menghubungkan pulau flores dengan pulau adonara di atas selat gonzalo larantukasetelah kesepakatan tidal bridge bv uji kelayakan untuk proyek us juta tahap pertama selama dua tahunakhir tidal bridge mendatangi kementerian energi dan sumber daya mineral esdm mempresentasikan hasil kajian pertama mereka dan menawarkan tarif dasar listrik us sen per kwhmenteri esdm ignasius jonan menilai harga lebih us sen tak kompetitif untuk industri listrik dalam negeri seketika menolak perusahaan inikalau lebih us sen silakan anda minum lalu pulang katanya dalam acara samabeberapa bulan kemudian tidal bridge kembali dengan hasil kajian kedua kali ini menurut kajian mereka tarif dasar listrik dapat ditekan hingga us sen per kwhsaya tidak tawar lagi katanya menerimakajian pertama mencatat arus laut di bawah meter per detik kajian kedua ditemukan arus laut menghasilkan kecepatan empat sampai lima meter per detik dengan hasil ini katanya pln bisa membangun pembangkit hingga mw di nusa tenggara timurtahap pertama proyek terdiri dari konstruksi jembatan sepanjang meter dengan pembangkit listrik terintegrasi di bawah dengan kapasitas mw pembangkit ini bisa menyuplai listrik lebih orangsetelah konstruksi pertama selesai pembangunan lanjut dengan penambahan dan finalisasi pembangkit berkapasitas mw yang bisa termanfaatkan lebih setengah juta orang proyek dengan durasi empat tahun ini mencapai nilai kontrak hingga us jutatidal bridge menyatakan proyek akan berkontribusi terhadap pengembangan wilayah timur indonesia dan hubungan antara pulaupulau dengan perbaikan infrastruktur selain itu akan berdampak langsung pada perikanan dan agro budidaya di daerahjembatan yang terkoneksi dengan pembangkit listrik ini akan merangsang pariwisata dan memperbaiki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan dalam jangka panjang pengembangan teknologi energi arus laut mengadopsi teknologi energi angin dengan mengubah energi kinetik arus laut jadi energi rotasi dan listrik daya yang dihasilkan turbin arus laut lebih besar dari turbin angin karena massa air laut hampir kali rapat massa udarabeberapa negara sudah pakai teknologi ini antara lain skotlandia swedia perancis norwegia inggris irlandia utara australia italia korea selatan dan amerika serikatdi indonesia menurut kesdm kecepatan arus pasang surut di pantai indonesia sekitar meter per detik kecuali di selat antara bali lombok dan nusa tenggara bisa meter per detikarus terkuat tercatat di selat antara pulau taliabu dan mangole di kepulauan sula maluku utara kecepatan sampai lima meter per detik dengan durasi dua sampai tiga jam perharipengembangan arus laut penting sebagai pembangkit listrik karena relatif stabil periodik dan pola dan karakteristik dapat diprediksikesdm berharap pada energi arus laut dari plta laut akan menunjang pencapaian proporsi berbagai energi terbarukan dari sasaran kebijakan energi bauran energi indonesiadalam permen esdm no menggantikan permen pemerintah mengatur harga beli listrik dari plta laut maksimal dari biaya pokok produksi bpp setempat seperti pembangkit energi terbarukan lain plta laut pakai sistem boot di mana setelah masa kontrak habis pembangkit akan dialihkan jadi milik pemerintah

Ketika Warga di Solok Protes Pembangunan Pembangkit Panas Bumi, Mengapa?. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTB) di Gunung Talang Bukit Kili, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, diwarnai aksi penolakan dari masyarakat. Pertengahan September lalu ratusan warga tergabung dalam Salingka Gunung Talang berunjuk rasa ke Kantor Bupati Solok.Masyarakat dari empat kecamatan di 12 nagari yang mengatasnamakan Himpunan Masyarakat Pecinta Gunung Talang itu khawatir pembangunan pembangkit listrik itu berdampak bagi lingkungan dan sektor pertanian.Sebelumnya, penolakan juga dilakukan 22 agustus lalu, kala perusahaan mengundang beberapa perwakilan masyarakat guna menghadiri rapat penyiapan lahan untuk Kantor PT Hitay Daya Energy di wali nagari.“Kami khawatir, nanti air yang biasa mengaliri area pertanian kami akat tersedot oleh proyek itu,” kata Yas Mulyadi, warga setempat.Pembangunan pembangkit panas bumi akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup masyarakat yang sebagian besar petani.Masyarakat, katanya, juga khawatir eksploitasi sekitar Gunung Talang berdampak terhadap keasrian alam kawasan. “Masyarakat banyak bertani dan mengandalkan pengairan. Jika geothermal beroperasi kami disini akan kekeringan,” kata Indra Putra, koordinator aksi saat berorasi di depan Kantor Bupati, 13 September lalu.Dia meminta, pemerintah mempertimbangkan dampak terhadap warga sebelum menyetujui pembangunan itu.Indra bilang, masyarakat pernah diundang Hitay membicarakan masalah ini . Sayangnya, sebatas sosialisasi, masyarakat hadir tak dapat mengutarakan pendapat.Pembangkit ini merupakan bagian dari target proyek energi nasional 35.000 MW. Di Solok, penetapan wilayah kerja di Gunung Talang-Bukit Kili di lahan seluas 27.000 hektar dengan potensi energi diperkirakan 58 MW. ***Pada 3 Juli 2017, LBH Padang menerima pengaduan dari masyarakat Nagari Batu Bajanjang, sehubungan dengan penerbitan izin panas bumi di Gunung Talang–Bukit Kili, Solok oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tepatnya, surat izin No 2/1/IPB/PMA/2017 kepada perusahaan asal Turki seluas 27.000 hektar untuk 37 tahun.Wendra Rona Putra, Koordinator Divisi HAM LBH Padang mengatakan, penetapan wilayah kerja di Gunung Talang-Bukit Kili khawatir mengancam pertanian masyarakat.“Ini cukup beralasan mengingat status di sekitar Gunung Talang yang ditetapkan Kementerian Kehutanan sebagai hutan lindung, sebagai penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah,” katanya.Berdasarkan penuturan masyarakat, kata Wendra, Hitay telah eksplorasi dengan mematok lubang pengeboran sumur panas bumi di beberapa titik sekitar Gunung Talang. Bahkan, dua titik pengeboran di bahu gunung dengan lokasi tak jauh dari kawah yang jadi pusat panas bumi.“Pembukaan lahan, pembukaan akses jalan, dan pendirian untuk pengeboran panas bumi di Gunung Talang akan berpengaruh terhadap ketersediaan sumber mata air dan ekosistem hutan,” katanya.Kemudian, dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL/UPL) Hitay, juga menyebutkan, ancaman kehilangan vegetasi darat karena pembersihan lahan, peningkatan kebisingan penggunaan alat berat, dan erosi tanah karena vegetasi hilang.Juga kehilangan flora darat, perubahan tata guna lahan yang semula pertanian jadi tidak bisa lagi, perubahan bentang alam karena perbukitan akan didatarkan.Selain itu, sedimentasi sungai berubah hingga lumpur dari erosi masuk ke sungai dan menimbulkan pendangkalan, penurunan kualitas air sungai, kekeruhan yang berpotensi terhadap gangguan biota perairan, kualitas fisik kimia tanah menurun akibat didatarkan hingga erosi dan banyak lagi.Gelombang penolakan dari masyarakat tak terhindari. Mereka yang hadir dalam forum-forum sosialisasi proyek panas bumi perusahaan bersama camat dan wali nagari, terang-terangan menolak. Warga meminta pemerintah mengkaji ulang izin proyek panas bumi ini.“Sepatutnya pemerintah daerah mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat penerima dampak. Berdasarkan prinsip Free Prior Informed Consent masyarakat harus diutamakan didengar dan diberi informasi menyeluruh terhadap dampak lingkungan yang muncul dari penambangan dan bebas menentukan mengizinkan atau tidak mengizinkan proyek itu.”Masyarakat, katanya, memiliki hak dan kesempatan sama serta seluas-luasnya berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.LBH Padang berpendapat, proses izin panas bumi harus tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial masyarakat. Untuk itu, LBH mendesak pemerintah Solok mengambil langkah tegas denga mengkaji ulang proyek ini. Menyikapi gejolak ini, Sabtu, (16/9/17) diadakan dialog akademisi inisiasi Pascasarjana Universitas Andalas. Dialog dihadiri Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumbar, Ketua Asosiasi Geothermal Indonesia, Direktur Walhi Sumatera Barat dan Perwakilan dari Masyarakat Solok.Ardinis Arbain, Dosen Biologi Lingkungan Universitas Andalas mengatakan, geothermal bukanlah energi yang benar-benar bersih. Banyak riset geothermal di Itali dan Selandia Baru menemukan, eergi ini menghasilkan gas buang karbondioksida dan metan dalam jumlah besar.Ia juga menghasilkan zat kimia berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan mayarakat sekitar berupa mercuri, boron dan arsenik.Sebelum proyek lanjut, katanya, sebaiknya lakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS). Terlebih, geothermal proyek besar di kawasan lindung, dekat pemukiman masyarakat dan memiliki dampak sulit diprediksi.Syafrudin Karimi, Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Andalas mengatakan, perlu kajian valuasi ekonomi lingkungan. “Kita harus pastikan apakah nilai ekonomi ekosistem saat ini dirasakan masyarakat jauh lebih tinggi dibandingkan nilai ekonomi geothermal nanti?”Dia mencontohkan, dampak pembangunan Dam Koto Panjang yang timbulkan banyak korban. “Kita bisa belajar dari pembangunan bendungan Koto Panjang sebagai pembangkit listrik. Butuh lebih 20 tahun masyarakat korban untuk pulih. Saat inipun, belum benar-benar pulih,” katanya.Walhi Sumbar memaparkan hasil studi potensi risiko rencana pembangunan geothermal di Gunung Talang Bukit Kili. Rencana pembangunan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat mengingat wilayah ini zona merah letusan gunung api dan gempa bumi.Di akhir dialog akademis ini, tak ada kesimpulan disepakati. Walhi mengajak semua pihak menyadari pembangunan ini berdampak luas.Walhi berharap, pemerintah memperhatikan pendapat masyarakat dan para ahli ini serta menghentikan proses di lapangan. Indang Dewata, Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup UNP sekaligus warga Solok melihat masyarakat kurang dilibatkan dalam proyek ini hingga terjadi miskomunikasi.Setiap proyek, katanya, seharusnya mengutamakan pelibatan masyarakat. “Masyarakat tak dilibatkan utuh, hingga timbul gejolak.”Dia bilang, semua proyek pasti ada dampak tetapi ketika masyarakat terlibat utuh, mereka akan mendapatkan informasi dengan cukup.“Ketika izin lebih dulu keluar baru tanpa masyarakat ini jadi kesalahan utama. Kemudian kesalahan kedua, izin yang dikeluarkan hanya izin selengkap administrasi,” katanya.Dalam kasus ini, dia melihat perusahaan hanya membuat UKL-UPL tanpa analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Padahal UKL-UPL hanya mengkaji dampak yang sudah kelihatan.“Ini jadi penting, ada protes seperti ini seharusnya ada Amdal, kalau Amdal kajian lebih luas. Bagaimana efek ke depan bagi kelangsungan hidup masyarakat?” Syarat amdal sah, katanya, harus sosialisasi ke masyarakat. Dalam diskusi Universitas Andalas, Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia, Hasanudin menyebutkan, saat ini pemrakarsa (Hitay) melakukan persiapan eksplorasi untuk membuktikan cadangan di Gunung Talang Bukit Kili, Solok. Kegiatan ini akan berlangsung sekitar enam bulan ke depan.Berkenaan dengan pengusahaan panas bumi, katanya, penetapan potensi pembangkit listrik hasil survei dan pemerintah menetapkan sebagai wilayah kuasa panas bumi (WKP) pada 2014. Ia berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 2777 K/30/MEM/2014.Penetapan itu, kemudian ditindaklanjuti dengan lelang, mulai pengumuman WKP Nomor 03/10.10/WKP-4/KESDM/2016, pada 25 April 2016.Berdasarkan pertimbangan teknis, adminstrasi, keuangan dan penawaran harga tenaga listrik, diputuskan pemenang lelang konsorsium PT. Hitay Daya Energy, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 7257 K/30/MEM/2016 tertanggal 3 Oktober 2016.Pada 23 Februari 2017, katanya, terbit izin panas bumi kepada Hitay. Hitay, katanya, sebagai Independen Power Producer (IPP) yang resmi mendapatkan penugasan pemerintah untuk penyediaan listrik kapasitas 20 MW.Tahapan-tahapan pembangunan dilakukan dari survei pendahuluan, eksplorasi, eksploitasi dan pembangkit. Saat ini, memasuki tahap eksplorasi. Pada tahap ini, katanya, akan jadi dasar pertimbangan lebih lanjut.Berdasarkan UU Nomor 21/2014 tentang Panas Bumi, katanya, pengusahaan panas bumi bukan termasuk pertambangan, namun pemanfaatan jasa lingkungan.Dia menjelaskan, kekhawatiran kerusakan lingkungan, pencemaran air, tak akan terjadi. Air pembangkit listrik nanti, katanya, dari kedalaman di bawah 1.000 meter, hingga tak akan memberi dampak bagi ketersediaan air tanah masyarakat.Pemanfaatan air untuk panas bumi, katanya, tak menggangu air permukaan karena berada pada kedalaman bervariasi antara sekitar 0–15 meter, air akuiferantara ±15–200 meter.“Air hydrothermal yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik panas bumi memiliki kandungan kimia berbahaya, karena melalui siklus tertutup dan tak dibuang sembarangan ke lingkungan dapat disimpulkan air hydrothermal tak mencemari lingkungan.” Dia mencontohkan, di Kamojang, Darajat, Gunung Salak, Wayang Windu, Dieng, dan lain-lain yang sudah memanfaatkan PLTP selama 20 tahun dan tidak menyebabkan dampak negatif terhadap masyarakat. “Pemandian air panas merupakan salah satu manfaat dari air hydrothermal,” katanya.Mengenai kekhawatiran pencemaran udara berupa CO2 dan H2S, merupakan gas yang keluar dari gunung api secara alami.“CO2 dan H2S dalam panas bumi terlarut dalam air hydrothermal. Karena proses pemanfaatan panas bumi melalui siklus tertutup maka kadar CO2 dan H2S terlepas ke udara sangat minim bahkan mendekati 0%.”Kontribusi pencemaran CO2 dan H2S di lingkungan, katanya, terutama terjadi akibat proses pembakaran, asap kendaraan bermotor, asap pembingkit diesel, pembangkit batubara, dan lain-lain.Hasanudin bilang, panas bumi juga tak berdampak buruk bagi sumber air dan kesuburan lahan pertanian.Pemanfaatan panas bumi, katanya, memerlukan area hijau sangat luas yang akan menjadi daerah resapan-resapan air. Jadi, secara langsung akan memberikan dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan ketersediaan air.“Pengembang panas bumi akan selalu menjaga lingkungan, menjaga hutan tetap hijau karena ketika hutan sekitar panas bumi rusak matilah panas bumi.”Pemanfaatan panas bumi, juga sama sekali tak memberikan dampak kesuburan tanah karena proses pengelolaan pembangkit listrik dengan siklus tertutup.

[1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

ketika warga di solok protes pembangunan pembangkit panas bumi mengapa rencana pembangunan pembangkit listrik panas bumi pltb di gunung talang bukit kili kecamatan lembang jaya kabupaten solok sumatera barat diwarnai aksi penolakan dari masyarakat pertengahan september lalu ratusan warga tergabung dalam salingka gunung talang berunjuk rasa ke kantor bupati solokmasyarakat dari empat kecamatan di nagari yang mengatasnamakan himpunan masyarakat pecinta gunung talang itu khawatir pembangunan pembangkit listrik itu berdampak bagi lingkungan dan sektor pertaniansebelumnya penolakan juga dilakukan agustus lalu kala perusahaan mengundang beberapa perwakilan masyarakat guna menghadiri rapat penyiapan lahan untuk kantor pt hitay daya energy di wali nagarikami khawatir nanti air yang biasa mengaliri area pertanian kami akat tersedot oleh proyek itu kata yas mulyadi warga setempatpembangunan pembangkit panas bumi akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup masyarakat yang sebagian besar petanimasyarakat katanya juga khawatir eksploitasi sekitar gunung talang berdampak terhadap keasrian alam kawasan masyarakat banyak bertani dan mengandalkan pengairan jika geothermal beroperasi kami disini akan kekeringan kata indra putra koordinator aksi saat berorasi di depan kantor bupati september laludia meminta pemerintah mempertimbangkan dampak terhadap warga sebelum menyetujui pembangunan ituindra bilang masyarakat pernah diundang hitay membicarakan masalah ini sayangnya sebatas sosialisasi masyarakat hadir tak dapat mengutarakan pendapatpembangkit ini merupakan bagian dari target proyek energi nasional mw di solok penetapan wilayah kerja di gunung talangbukit kili di lahan seluas hektar dengan potensi energi diperkirakan mw pada juli lbh padang menerima pengaduan dari masyarakat nagari batu bajanjang sehubungan dengan penerbitan izin panas bumi di gunung talangbukit kili solok oleh badan koordinasi penanaman modal tepatnya surat izin no ipbpma kepada perusahaan asal turki seluas hektar untuk tahunwendra rona putra koordinator divisi ham lbh padang mengatakan penetapan wilayah kerja di gunung talangbukit kili khawatir mengancam pertanian masyarakatini cukup beralasan mengingat status di sekitar gunung talang yang ditetapkan kementerian kehutanan sebagai hutan lindung sebagai penyangga kehidupan untuk mengatur tata air mencegah banjir mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah katanyaberdasarkan penuturan masyarakat kata wendra hitay telah eksplorasi dengan mematok lubang pengeboran sumur panas bumi di beberapa titik sekitar gunung talang bahkan dua titik pengeboran di bahu gunung dengan lokasi tak jauh dari kawah yang jadi pusat panas bumipembukaan lahan pembukaan akses jalan dan pendirian untuk pengeboran panas bumi di gunung talang akan berpengaruh terhadap ketersediaan sumber mata air dan ekosistem hutan katanyakemudian dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup uklupl hitay juga menyebutkan ancaman kehilangan vegetasi darat karena pembersihan lahan peningkatan kebisingan penggunaan alat berat dan erosi tanah karena vegetasi hilangjuga kehilangan flora darat perubahan tata guna lahan yang semula pertanian jadi tidak bisa lagi perubahan bentang alam karena perbukitan akan didatarkanselain itu sedimentasi sungai berubah hingga lumpur dari erosi masuk ke sungai dan menimbulkan pendangkalan penurunan kualitas air sungai kekeruhan yang berpotensi terhadap gangguan biota perairan kualitas fisik kimia tanah menurun akibat didatarkan hingga erosi dan banyak lagigelombang penolakan dari masyarakat tak terhindari mereka yang hadir dalam forumforum sosialisasi proyek panas bumi perusahaan bersama camat dan wali nagari terangterangan menolak warga meminta pemerintah mengkaji ulang izin proyek panas bumi inisepatutnya pemerintah daerah mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat penerima dampak berdasarkan prinsip free prior informed consent masyarakat harus diutamakan didengar dan diberi informasi menyeluruh terhadap dampak lingkungan yang muncul dari penambangan dan bebas menentukan mengizinkan atau tidak mengizinkan proyek itumasyarakat katanya memiliki hak dan kesempatan sama serta seluasluasnya berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hiduplbh padang berpendapat proses izin panas bumi harus tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial masyarakat untuk itu lbh mendesak pemerintah solok mengambil langkah tegas denga mengkaji ulang proyek ini menyikapi gejolak ini sabtu diadakan dialog akademisi inisiasi pascasarjana universitas andalas dialog dihadiri kepala dinas energi dan sumber daya mineral esdm sumbar ketua asosiasi geothermal indonesia direktur walhi sumatera barat dan perwakilan dari masyarakat solokardinis arbain dosen biologi lingkungan universitas andalas mengatakan geothermal bukanlah energi yang benarbenar bersih banyak riset geothermal di itali dan selandia baru menemukan eergi ini menghasilkan gas buang karbondioksida dan metan dalam jumlah besaria juga menghasilkan zat kimia berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan mayarakat sekitar berupa mercuri boron dan arseniksebelum proyek lanjut katanya sebaiknya lakukan kajian lingkungan hidup strategis klhs terlebih geothermal proyek besar di kawasan lindung dekat pemukiman masyarakat dan memiliki dampak sulit diprediksisyafrudin karimi ekonom fakultas ekonomi universitas andalas mengatakan perlu kajian valuasi ekonomi lingkungan kita harus pastikan apakah nilai ekonomi ekosistem saat ini dirasakan masyarakat jauh lebih tinggi dibandingkan nilai ekonomi geothermal nantidia mencontohkan dampak pembangunan dam koto panjang yang timbulkan banyak korban kita bisa belajar dari pembangunan bendungan koto panjang sebagai pembangkit listrik butuh lebih tahun masyarakat korban untuk pulih saat inipun belum benarbenar pulih katanyawalhi sumbar memaparkan hasil studi potensi risiko rencana pembangunan geothermal di gunung talang bukit kili rencana pembangunan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat mengingat wilayah ini zona merah letusan gunung api dan gempa bumidi akhir dialog akademis ini tak ada kesimpulan disepakati walhi mengajak semua pihak menyadari pembangunan ini berdampak luaswalhi berharap pemerintah memperhatikan pendapat masyarakat dan para ahli ini serta menghentikan proses di lapangan indang dewata ketua pusat studi lingkungan hidup unp sekaligus warga solok melihat masyarakat kurang dilibatkan dalam proyek ini hingga terjadi miskomunikasisetiap proyek katanya seharusnya mengutamakan pelibatan masyarakat masyarakat tak dilibatkan utuh hingga timbul gejolakdia bilang semua proyek pasti ada dampak tetapi ketika masyarakat terlibat utuh mereka akan mendapatkan informasi dengan cukupketika izin lebih dulu keluar baru tanpa masyarakat ini jadi kesalahan utama kemudian kesalahan kedua izin yang dikeluarkan hanya izin selengkap administrasi katanyadalam kasus ini dia melihat perusahaan hanya membuat uklupl tanpa analisis mengenai dampak lingkungan amdal padahal uklupl hanya mengkaji dampak yang sudah kelihatanini jadi penting ada protes seperti ini seharusnya ada amdal kalau amdal kajian lebih luas bagaimana efek ke depan bagi kelangsungan hidup masyarakat syarat amdal sah katanya harus sosialisasi ke masyarakat dalam diskusi universitas andalas ketua umum asosiasi daerah penghasil panas bumi indonesia hasanudin menyebutkan saat ini pemrakarsa hitay melakukan persiapan eksplorasi untuk membuktikan cadangan di gunung talang bukit kili solok kegiatan ini akan berlangsung sekitar enam bulan ke depanberkenaan dengan pengusahaan panas bumi katanya penetapan potensi pembangkit listrik hasil survei dan pemerintah menetapkan sebagai wilayah kuasa panas bumi wkp pada ia berdasarkan keputusan menteri esdm no kmempenetapan itu kemudian ditindaklanjuti dengan lelang mulai pengumuman wkp nomor wkpkesdm pada april berdasarkan pertimbangan teknis adminstrasi keuangan dan penawaran harga tenaga listrik diputuskan pemenang lelang konsorsium pt hitay daya energy berdasarkan keputusan menteri esdm nomor kmem tertanggal oktober pada februari katanya terbit izin panas bumi kepada hitay hitay katanya sebagai independen power producer ipp yang resmi mendapatkan penugasan pemerintah untuk penyediaan listrik kapasitas mwtahapantahapan pembangunan dilakukan dari survei pendahuluan eksplorasi eksploitasi dan pembangkit saat ini memasuki tahap eksplorasi pada tahap ini katanya akan jadi dasar pertimbangan lebih lanjutberdasarkan uu nomor tentang panas bumi katanya pengusahaan panas bumi bukan termasuk pertambangan namun pemanfaatan jasa lingkungandia menjelaskan kekhawatiran kerusakan lingkungan pencemaran air tak akan terjadi air pembangkit listrik nanti katanya dari kedalaman di bawah meter hingga tak akan memberi dampak bagi ketersediaan air tanah masyarakatpemanfaatan air untuk panas bumi katanya tak menggangu air permukaan karena berada pada kedalaman bervariasi antara sekitar meter air akuiferantara meterair hydrothermal yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik panas bumi memiliki kandungan kimia berbahaya karena melalui siklus tertutup dan tak dibuang sembarangan ke lingkungan dapat disimpulkan air hydrothermal tak mencemari lingkungan dia mencontohkan di kamojang darajat gunung salak wayang windu dieng dan lainlain yang sudah memanfaatkan pltp selama tahun dan tidak menyebabkan dampak negatif terhadap masyarakat pemandian air panas merupakan salah satu manfaat dari air hydrothermal katanyamengenai kekhawatiran pencemaran udara berupa co dan hs merupakan gas yang keluar dari gunung api secara alamico dan hs dalam panas bumi terlarut dalam air hydrothermal karena proses pemanfaatan panas bumi melalui siklus tertutup maka kadar co dan hs terlepas ke udara sangat minim bahkan mendekati kontribusi pencemaran co dan hs di lingkungan katanya terutama terjadi akibat proses pembakaran asap kendaraan bermotor asap pembingkit diesel pembangkit batubara dan lainlainhasanudin bilang panas bumi juga tak berdampak buruk bagi sumber air dan kesuburan lahan pertanianpemanfaatan panas bumi katanya memerlukan area hijau sangat luas yang akan menjadi daerah resapanresapan air jadi secara langsung akan memberikan dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan ketersediaan airpengembang panas bumi akan selalu menjaga lingkungan menjaga hutan tetap hijau karena ketika hutan sekitar panas bumi rusak matilah panas bumipemanfaatan panas bumi juga sama sekali tak memberikan dampak kesuburan tanah karena proses pengelolaan pembangkit listrik dengan siklus tertutup

Pemerintah Setop Bangun Pembangkit Listrik Batubara, Berikut Analisis Mereka. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan, tak akan ada lagi perjanjian jual beli listrik (/ppa) untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara di Pulau Jawa hingga 2024. Komitmen tak lagi PLTU juga buat Bali, dan pulau-pulau di kawasan timur yang jauh dari sumber batubara, seperti Maluku dan Papua serta menggalakkan sumber terbarukan.Belakangan, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan hal serupa, menurunkan target bangun pembangkit listrik 35.000 MW dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi dan kesehatan keuangan PT PLN.PLTU yang ada saat ini, kata Jonan, ditambah PLTU tahap pembangunan, dan yang menandatangani perjanjian, sudah terlalu banyak.Sofyan Basir, Direktur PLN mengatakan, tak ada penandatanganan perjanjian ini sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2019-2024. Meskipun begitu, PLTU yang sudah menandatangani PPA, meski belum dibangun, tetap lanjut.Jonan juga mengatakan, tak akan ada lagi PLTU untuk Pulau Bali dan mengarahkan pemenuhan kebutuhan listrik sumber energi terbarukan.“Maksudnya, ke depan Bali akan pakai energi angin, panas bumi. Yang sudah ada tetap jalan,” kata Yunus Saefulhak, Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM.Selain masalah kelebihan kapasitas pembangunan PLTU, kinerja PLN juga tengah menjadi sorotan lantaran beredar surat dari Kementerian Keuangan kepada KESDM dan KBUMN soal potensi gagal bayar utang PLN.Dalam surat bertanggal 19 September 2017, S-781/MK.08/2017 itu Kementerian Keuangan mengingatkan soal kondisi finansial dan risiko gagal bayar dari utang-utang PLN.Menanggapi ini Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Hindun Mulaika mengatakan, kondisi keuangan PLN buruk tak terlepas dari buruknya kebijakan energi yang disusun pemerintah.“Sejak awal diluncurkan Presiden Jokowi, program kelistrikan 35.000 megawatt telah menuai kontroversi. Tahun ini kekhawatiran itu terbukti dengan pertumbuhan penjualan listrik yang tak sesuai target,” katanya.Sejak awal program ini dinilai tak efektif karena proyeksi bauran energi 2017-2026 dalam catatan PLN masih menargetkan 50,4% batubara dan 22,5% energi baru dan terbarukan.Hingga Juni 2017, dari 51.860 MW total pembangkit, porsi pembangkit energi terbarukan sekitar 12% atau 6.003 MW.Dalam laporan keuangan, total utang PLN pada semester pertama 2017 mencapai Rp. 420,5 triliun. Total utang pada 2016 Rp393,78 triliun.Dalam kinerja keuangan PLN semester pertama 2017 pendapatan PLN, Rp122,48 triliun, selisih sedikit dengan beban usaha Rp128,86 triliun, hingga laba bersih Rp2.25 triliun.Di sisi bauran energi pembangkit, data KESDM mencatat 59,45% pembangkit menggunakan batubara. Penggunaan energi lain termasuk terbarukan 24,76% gas, 6.32% air, 4,66% panas bumi, sisanya BBM dan energi lain.Menurut harga batubara sempat turun pada 2012-2016, meningkat hingga US$100 per ton.“Dengan kata lain batubara bukanlah sumber energi murah, Ketergantungan pemerintah terhadap batubara justru mengakibatkan potensi kerugian negara sangat besar,” ucap Hindun. Mengutip laporan Search Results Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) yang diluncurkan Agustus lalu, tingkat utilisasi Jawa-Bali, saat ini berkisar 57.3%, masih dapat dinyatakan layak finansial.Jika penambahan 25.000 MW untuk Jawa Bali, terlaksana, akan terjadi kelebihan kapasitas sangat besar. Jika ini terjadi diperkirakan PLN harus membayar US$76 miliar untuk pembangkit listrik yang tak terserap beberapa tahun ke depan.“Meski itu hitungannya masih RUPTL lama sebelum dikurangi target oleh Menteri ESDM,” katanya.Intinya, harus ada yang membayar kerugian itu. “Tinggal dipilih, apakah PLN yang akan menanggung, tentu saja akan jadi kerugian besar yang ditanggung negara. Atau apakah ini akan dibebankan kepada masyarakat dimana kita akan mengalami tarif dasar listrik yang tinggi di tahun-tahun mendatang?”Untuk itu, kata Hindun, Greenpeace mendesak pemerintah meninjau ulang PLTU batubara di Jawa yang masih tahap pra konstruksi. Bagi mereka yang sudah menang tender namun belum menandatangani ppa, tidak seharusnya lanjut mengingat permasalahan timbul dari semua aspek, mulai kerugian finansial, polusi udara dan dampak sosial, lingkungan.Perencanaan ketenagalistrikan Indonesia juga dinilai gagal melihat bagaimana harga energi terbarukan turun diikuti perkembangan teknologi, dapat intervensi maksimal. Terutama, Jawa-Bali yang sistem koneksi sudah stabil.“China juga telah mengalami situasi 240.000 MW–499.000 MW dan kerugian diperkirakan akan dialami adalah US$490 miliar tahun 2020. Kita tentu tak mau hal ini dialami Indonesia tahun-tahun mendatang.”“Itu alokasi yang jelas salah dan ceroboh dari sebuah rencana keuangan negara saat sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan lebih layak untuk mendapatkan dukungan.”Senada diungkapkan Manager Urban dan Energi Walhi Dwi Sawung. Walhi mendesak, seluruh proyek PLTU batubara tak hanya ditinjau ulang namun segera batal karena berdampak terhadap lingkungan hidup dan mengancam mata pencaharian masyarakat terutama petani dan nelayan. Pembangunan PLTU batubara juga berpotensi membangkrutkan keuangan negara.Sebelumnya, katanya, Walhi telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan pada 6 Februari 2017 untuk tak berikan jaminan pembiayaan kepada pembangkit listrik tenaga batubara Cirebon 2 karena alasan sama. “Sayangnya, Menteri Keuangan tetap memberikan surat jaminan kelayakan usaha pada proyek itu,” katanya.Dalam surat itu, Walhi menyampaikan, saat ini sistem kelistrikan Jawa-Bali mengalami kelebihan daya sangat besar. Sistem pembelian bermasalah yaitu dimana PLN harus membayar listrik oleh penyedia listrik swastawalaupun listrik tidak terpakai.“Saat ini, daya mampu sistem Jawa-Bali 33.153 MW dengan beban puncak 25.106, jadi sistem kelistrikan Jawa-Bali kelebihan pasokan paling sedikit 8.000 MW. Kelebihan listrik ini tetap harus dibayar yang pada ujungnya membebani keuangan negara,” ucap Sawung.Pertumbuhan konsumsi listrik juga tak sesuai proyeksi yang dibuat PLN. Pertumbuhan konsumsi listrik semester I-2017 hanya 2,4% jauh dari target 6,5%.Dengan kondisi ini, katanya, tanpa membangun pembangkit baru masih ada cadangan daya listrik bisa sampai 2026. Saat ini, PLN masih membangun pembangkit-pembangkit dengan kapasitas sangat besar dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali.“Dimana, proyeksi kebutuhan tak sesuai pembangunan yang akan memperbesar kerugian PLN. Kami mendesak pemerintah membatalkan pembangunan energi kotor batubara baik di Jawa, Sumatera dan Kalimantan.”Di Jawa antara lain, PLTU Cirebon 2, PLTU Cirebon 3 (Tanjung Jati A), PLTU Indramayu 2, PLTU Jawa 8 Cilacap, PLTU Jawa 10-13, PLTU Jawa 9 dan 10. Kala dijumlahkan, kapasitas lebih 5.000 MW. “Pembangunan itu akan membebani keuangan PLN dalam jangka panjang.”Selain itu, PLTU batubara lain sistem Sumatera bagian selatan yang belum menandatangani perjanjian pembelian tenaga listrik juga mesti dihentikan.PLN, katanya, sampai harus mematikan PLTU batubara milik mereka sendiri untuk menghemat biaya bahan bakar karena terpaksa membeli dari penyedia listrik swasta yang sudah terlanjur masuk sistem Sumatera bagian selatan.“Tetapi kelebihan daya ini tak juga jadi evaluasi, malah PLN berencana membangun PLTU mulut tambang di provinsi itu. Rencana membangun PLTU Kaltim 5 dengan kapasitas 2.000 MW juga harus dihentikan karena proyeksi pertumbuhan permintaan listrik di daerah itu jauh lebih kecil dari rencana pengadaan pembangkit.”

[0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan strategi mitigasi

pemerintah setop bangun pembangkit listrik batubara berikut analisis mereka menteri energi dan sumber daya mineral ignasius jonan mengatakan tak akan ada lagi perjanjian jual beli listrik ppa untuk pembangkit listrik tenaga uap pltu batubara di pulau jawa hingga komitmen tak lagi pltu juga buat bali dan pulaupulau di kawasan timur yang jauh dari sumber batubara seperti maluku dan papua serta menggalakkan sumber terbarukanbelakangan presiden joko widodo juga menyampaikan hal serupa menurunkan target bangun pembangkit listrik mw dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi dan kesehatan keuangan pt plnpltu yang ada saat ini kata jonan ditambah pltu tahap pembangunan dan yang menandatangani perjanjian sudah terlalu banyaksofyan basir direktur pln mengatakan tak ada penandatanganan perjanjian ini sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik ruptl meskipun begitu pltu yang sudah menandatangani ppa meski belum dibangun tetap lanjutjonan juga mengatakan tak akan ada lagi pltu untuk pulau bali dan mengarahkan pemenuhan kebutuhan listrik sumber energi terbarukanmaksudnya ke depan bali akan pakai energi angin panas bumi yang sudah ada tetap jalan kata yunus saefulhak direktur panas bumi kementerian esdmselain masalah kelebihan kapasitas pembangunan pltu kinerja pln juga tengah menjadi sorotan lantaran beredar surat dari kementerian keuangan kepada kesdm dan kbumn soal potensi gagal bayar utang plndalam surat bertanggal september smk itu kementerian keuangan mengingatkan soal kondisi finansial dan risiko gagal bayar dari utangutang plnmenanggapi ini juru kampanye iklim dan energi greenpeace indonesia hindun mulaika mengatakan kondisi keuangan pln buruk tak terlepas dari buruknya kebijakan energi yang disusun pemerintahsejak awal diluncurkan presiden jokowi program kelistrikan megawatt telah menuai kontroversi tahun ini kekhawatiran itu terbukti dengan pertumbuhan penjualan listrik yang tak sesuai target katanyasejak awal program ini dinilai tak efektif karena proyeksi bauran energi dalam catatan pln masih menargetkan batubara dan energi baru dan terbarukanhingga juni dari mw total pembangkit porsi pembangkit energi terbarukan sekitar atau mwdalam laporan keuangan total utang pln pada semester pertama mencapai rp triliun total utang pada rp triliundalam kinerja keuangan pln semester pertama pendapatan pln rp triliun selisih sedikit dengan beban usaha rp triliun hingga laba bersih rp triliundi sisi bauran energi pembangkit data kesdm mencatat pembangkit menggunakan batubara penggunaan energi lain termasuk terbarukan gas air panas bumi sisanya bbm dan energi lainmenurut harga batubara sempat turun pada meningkat hingga us per tondengan kata lain batubara bukanlah sumber energi murah ketergantungan pemerintah terhadap batubara justru mengakibatkan potensi kerugian negara sangat besar ucap hindun mengutip laporan search results institute for energy economics and financial analysis ieefa yang diluncurkan agustus lalu tingkat utilisasi jawabali saat ini berkisar masih dapat dinyatakan layak finansialjika penambahan mw untuk jawa bali terlaksana akan terjadi kelebihan kapasitas sangat besar jika ini terjadi diperkirakan pln harus membayar us miliar untuk pembangkit listrik yang tak terserap beberapa tahun ke depanmeski itu hitungannya masih ruptl lama sebelum dikurangi target oleh menteri esdm katanyaintinya harus ada yang membayar kerugian itu tinggal dipilih apakah pln yang akan menanggung tentu saja akan jadi kerugian besar yang ditanggung negara atau apakah ini akan dibebankan kepada masyarakat dimana kita akan mengalami tarif dasar listrik yang tinggi di tahuntahun mendatanguntuk itu kata hindun greenpeace mendesak pemerintah meninjau ulang pltu batubara di jawa yang masih tahap pra konstruksi bagi mereka yang sudah menang tender namun belum menandatangani ppa tidak seharusnya lanjut mengingat permasalahan timbul dari semua aspek mulai kerugian finansial polusi udara dan dampak sosial lingkunganperencanaan ketenagalistrikan indonesia juga dinilai gagal melihat bagaimana harga energi terbarukan turun diikuti perkembangan teknologi dapat intervensi maksimal terutama jawabali yang sistem koneksi sudah stabilchina juga telah mengalami situasi mw mw dan kerugian diperkirakan akan dialami adalah us miliar tahun kita tentu tak mau hal ini dialami indonesia tahuntahun mendatangitu alokasi yang jelas salah dan ceroboh dari sebuah rencana keuangan negara saat sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan lebih layak untuk mendapatkan dukungansenada diungkapkan manager urban dan energi walhi dwi sawung walhi mendesak seluruh proyek pltu batubara tak hanya ditinjau ulang namun segera batal karena berdampak terhadap lingkungan hidup dan mengancam mata pencaharian masyarakat terutama petani dan nelayan pembangunan pltu batubara juga berpotensi membangkrutkan keuangan negarasebelumnya katanya walhi telah mengirimkan surat kepada menteri keuangan pada februari untuk tak berikan jaminan pembiayaan kepada pembangkit listrik tenaga batubara cirebon karena alasan sama sayangnya menteri keuangan tetap memberikan surat jaminan kelayakan usaha pada proyek itu katanyadalam surat itu walhi menyampaikan saat ini sistem kelistrikan jawabali mengalami kelebihan daya sangat besar sistem pembelian bermasalah yaitu dimana pln harus membayar listrik oleh penyedia listrik swastawalaupun listrik tidak terpakaisaat ini daya mampu sistem jawabali mw dengan beban puncak jadi sistem kelistrikan jawabali kelebihan pasokan paling sedikit mw kelebihan listrik ini tetap harus dibayar yang pada ujungnya membebani keuangan negara ucap sawungpertumbuhan konsumsi listrik juga tak sesuai proyeksi yang dibuat pln pertumbuhan konsumsi listrik semester i hanya jauh dari target dengan kondisi ini katanya tanpa membangun pembangkit baru masih ada cadangan daya listrik bisa sampai saat ini pln masih membangun pembangkitpembangkit dengan kapasitas sangat besar dalam sistem kelistrikan jawabalidimana proyeksi kebutuhan tak sesuai pembangunan yang akan memperbesar kerugian pln kami mendesak pemerintah membatalkan pembangunan energi kotor batubara baik di jawa sumatera dan kalimantandi jawa antara lain pltu cirebon pltu cirebon tanjung jati a pltu indramayu pltu jawa cilacap pltu jawa pltu jawa dan kala dijumlahkan kapasitas lebih mw pembangunan itu akan membebani keuangan pln dalam jangka panjangselain itu pltu batubara lain sistem sumatera bagian selatan yang belum menandatangani perjanjian pembelian tenaga listrik juga mesti dihentikanpln katanya sampai harus mematikan pltu batubara milik mereka sendiri untuk menghemat biaya bahan bakar karena terpaksa membeli dari penyedia listrik swasta yang sudah terlanjur masuk sistem sumatera bagian selatantetapi kelebihan daya ini tak juga jadi evaluasi malah pln berencana membangun pltu mulut tambang di provinsi itu rencana membangun pltu kaltim dengan kapasitas mw juga harus dihentikan karena proyeksi pertumbuhan permintaan listrik di daerah itu jauh lebih kecil dari rencana pengadaan pembangkit

Program Listrik Energi Terbarukan Sumba, Bagaimana Perkembangannya?. Sejak 2010, pemerintah bersama masyarakat sipil dan swasta menggagas Sumba Iconic Island, program melistriki Pulau Sumba. Targetnya, rasio elektrifikasi di pulau seluas 11.153 km2 di Nusa Tenggara Timur ini mencapai 95% pada 2025, dipasok dari 100% energi terbarukan.Program ini bermula dari inisiatif kerja sama pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda bidang energi pada 2010. Beberapa lembaga swadaya masyarakat lokal dan internasional menindaklanjuti dengan studi kelayakan berbagai potensi energi terbarukan di Pulau Sumba.Dukungan resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) keluar Juni 2015 melalui Kepmen ESDM Nomor 3051 tentang penetapan Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonis Energi Terbarukan.“Kata kunci program ini saat ini adalah perluasan,” kata Sandra Winarsa, Project Manager Green Energy, Hivos dalam diskusi bari-baru ini.Saat ini, terpasang 16 pembangkit listrik tenaga air (PLTMh), 39 pembangkit listrik tenaga surya terpusat, 14.000 pembangkit listrik tenaga surya tersebar, tiga pembangkit biomassa, 100 pembangkit listrik tenaga angin skala rumah tangga, 1.000 instalasi biogas rumah tangga, 480 penerangan jalan umum (PJU) dan 2.000 tungku masak biomassa.Capaian ini meningkatkan rasio elektrifikasi Pulau Sumba dari 24,5% pada 2010 jadi 42,67% pada 2016.Sekitar 12,70% dihasilkan dari energi terbarukan, untuk 5.000 rumah, dengan investasi lebih Rp160 miliar untuk instalasi pembangkit energi terbarukan, pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat yang terlibat serta 30 penelitian.Kapasitas terpasang 6,7 megawatt dari total 32,57 megawatt yang tercantum pada program ini.Hingga 2020, program ini masih memerlukan US$428,4 juta untuk mengembangkan berbagai potensi energi terbarukan.Hivos mencatat, setidaknya ada 10 megawatt potensi tenaga angin, 8,5 megawatt tenaga surya, satu megawatt energi biomasaa dan 8,9 juta kubik potensi energi biogas yang menunggu realisasi pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil.Karena sebagian besar anggaran program ini merupakan dana hibah, tantangan terbesar, kata Sandra berkaitan dengan keberlanjutan program dan unit listrik yang sudah dihasilkan.Selain itu, belum ada kebijakan pemerintah mendukung kapasitas sumber daya manusia terutama kebutuhan teknis. Masalah pengelolaan, pemberdayaan, kesadaran akan kebutuhan hemat energi dan rasa memiliki masyarakat juga masih jadi tantangan tersendiri.“Kalau alatnya rusak, kemana mereka harus menelpon? Kalau alat masih garansi kemana mereka harus melapor? ada tapi sebatas mengajarkan alat. Belum ada keharusan pengelolaan,” katanya.Untuk itu, perlu ada regulasi pemerintah buat listrik atau yang tak terintegrasi dengan jaringan PLN. Untuk mempercepat peningkatkan rasio elektrifikasi PLN membangun pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) bagi daerah terpencil termasuk Nusa Tenggara. Namun, penggunaan pembangkit ini tak efisien karena 70% operasional untuk bahan bakar solar. Jadi, pembangkit ini harus digandeng dengan pembangkit lain guna menghemat bahan bakar.Menurut Aria Witoelar, CEO PT. Arya Watala Capital, salah satu perusahaan pengembangan energi terbarukan, pembangkit listrik dengan tenaga hybrid adalah peluang kompetitif bagi pengembang energi terbarukan.Saat ini Arya Watala Capital membangun pembangkit tenaga surya (PLTS) di 13 titik di Nusa Tenggara, berdampingan dengan PLTD.“Kalau ada diesel BPP (biaya pokok produksi-red) tinggi,” katanya.Hasil studi kelayakan perusahaan, katanya, siap menjual listrik ke PLN dengan PLT Hybrid sesuai Permen No 50/2017, sebesar 85% dari BPP.“Kalau PLTD biasa 24 jam, dengan PLTS minimal siang bisa dimatikan. Biaya investasi (PLTS) terbayar dengan bahan bakar yang dihemat pada siang hari,” katanya.Dalam komunikasi dengan PLN, katanya, PLN telah memberi sinyal menyetujui proposal PLTS ajuan AWC. Perusahaan siap termasuk pembiayaan sepenuhnya pakai keuangan internal perusahaan.Jika PLN menyetujui, diharapkan tahun depan PLTS sudah bisa mendampingi PLTD selama siang hari.Meski pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan seringkali terkendala birokrasi rumit, Aria optimis peluang industri ini terbuka lebar terutama di daerah yang masih menggunakan diesel sebagai pembangkit utama misal Bangka Belitung, Maluku dan Papua.“PLTS bisa dibangun di mana saja. Meski radiasi (matahari) di Indonesia kadang rendah namun negara lain yang radiasinya lebih rendahpun bisa. Indonesia timur malah radiasi tinggi,” katanya.Selain itu, pengembangan energi terbarukan untuk PLT Hybrid juga tergantung General Manager PLN di masing-masing wilayah dan pemerintah daerah setempat.Saat ini, katanya, belum ada regulasi tertentu yang mengikat dari KESDM mengenai PLT Hybrid.Soal harga, katanya, investasi PLTS dan harga jual listrik dari pembangkit ini akan makin kompetitif dari tahun ke tahun. Dia menjamin lima hingga 10 tahun ke depan 13 PLTS yang dibangun bisa sepenuhnya menggantikan PLTD.Kini harga jual listrik PLTS US$20 sen, PLTD US$17 sen per Kwh.“Kalau harga baterai sudah makin murah, malam hari tak perlu lagi PLTD. Kalau nanti sudah sekitar US$14 sen per KwH kita sudah tak butuh PLTD.”Ridha Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) KESDM mengatakan, pemerintah telah memulai PLT Hybrid sejak 2012 dengan menyebar pembangkit di 22 lokasi. Total kapasitas pembangkit ini 60 megawatt.Direktur Pengadaan Strategis I PLN Nicke Widyawati menambahkan, PLN menyebar 600 PLTD untuk percepatan peningkatan rasio elektrifikasi.“Kita memang akan menambahkan PLTS untuk menurunkan konsumsi solar,” katanya.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

program listrik energi terbarukan sumba bagaimana perkembangannya sejak pemerintah bersama masyarakat sipil dan swasta menggagas sumba iconic island program melistriki pulau sumba targetnya rasio elektrifikasi di pulau seluas km di nusa tenggara timur ini mencapai pada dipasok dari energi terbarukanprogram ini bermula dari inisiatif kerja sama pemerintah indonesia dan pemerintah belanda bidang energi pada beberapa lembaga swadaya masyarakat lokal dan internasional menindaklanjuti dengan studi kelayakan berbagai potensi energi terbarukan di pulau sumbadukungan resmi kementerian energi dan sumber daya mineral esdm keluar juni melalui kepmen esdm nomor tentang penetapan pulau sumba sebagai pulau ikonis energi terbarukankata kunci program ini saat ini adalah perluasan kata sandra winarsa project manager green energy hivos dalam diskusi baribaru inisaat ini terpasang pembangkit listrik tenaga air pltmh pembangkit listrik tenaga surya terpusat pembangkit listrik tenaga surya tersebar tiga pembangkit biomassa pembangkit listrik tenaga angin skala rumah tangga instalasi biogas rumah tangga penerangan jalan umum pju dan tungku masak biomassacapaian ini meningkatkan rasio elektrifikasi pulau sumba dari pada jadi pada sekitar dihasilkan dari energi terbarukan untuk rumah dengan investasi lebih rp miliar untuk instalasi pembangkit energi terbarukan pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat yang terlibat serta penelitiankapasitas terpasang megawatt dari total megawatt yang tercantum pada program inihingga program ini masih memerlukan us juta untuk mengembangkan berbagai potensi energi terbarukanhivos mencatat setidaknya ada megawatt potensi tenaga angin megawatt tenaga surya satu megawatt energi biomasaa dan juta kubik potensi energi biogas yang menunggu realisasi pemerintah swasta maupun masyarakat sipilkarena sebagian besar anggaran program ini merupakan dana hibah tantangan terbesar kata sandra berkaitan dengan keberlanjutan program dan unit listrik yang sudah dihasilkanselain itu belum ada kebijakan pemerintah mendukung kapasitas sumber daya manusia terutama kebutuhan teknis masalah pengelolaan pemberdayaan kesadaran akan kebutuhan hemat energi dan rasa memiliki masyarakat juga masih jadi tantangan tersendirikalau alatnya rusak kemana mereka harus menelpon kalau alat masih garansi kemana mereka harus melapor ada tapi sebatas mengajarkan alat belum ada keharusan pengelolaan katanyauntuk itu perlu ada regulasi pemerintah buat listrik atau yang tak terintegrasi dengan jaringan pln untuk mempercepat peningkatkan rasio elektrifikasi pln membangun pembangkit listrik tenaga diesel pltd bagi daerah terpencil termasuk nusa tenggara namun penggunaan pembangkit ini tak efisien karena operasional untuk bahan bakar solar jadi pembangkit ini harus digandeng dengan pembangkit lain guna menghemat bahan bakarmenurut aria witoelar ceo pt arya watala capital salah satu perusahaan pengembangan energi terbarukan pembangkit listrik dengan tenaga hybrid adalah peluang kompetitif bagi pengembang energi terbarukansaat ini arya watala capital membangun pembangkit tenaga surya plts di titik di nusa tenggara berdampingan dengan pltdkalau ada diesel bpp biaya pokok produksired tinggi katanyahasil studi kelayakan perusahaan katanya siap menjual listrik ke pln dengan plt hybrid sesuai permen no sebesar dari bppkalau pltd biasa jam dengan plts minimal siang bisa dimatikan biaya investasi plts terbayar dengan bahan bakar yang dihemat pada siang hari katanyadalam komunikasi dengan pln katanya pln telah memberi sinyal menyetujui proposal plts ajuan awc perusahaan siap termasuk pembiayaan sepenuhnya pakai keuangan internal perusahaanjika pln menyetujui diharapkan tahun depan plts sudah bisa mendampingi pltd selama siang harimeski pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan seringkali terkendala birokrasi rumit aria optimis peluang industri ini terbuka lebar terutama di daerah yang masih menggunakan diesel sebagai pembangkit utama misal bangka belitung maluku dan papuaplts bisa dibangun di mana saja meski radiasi matahari di indonesia kadang rendah namun negara lain yang radiasinya lebih rendahpun bisa indonesia timur malah radiasi tinggi katanyaselain itu pengembangan energi terbarukan untuk plt hybrid juga tergantung general manager pln di masingmasing wilayah dan pemerintah daerah setempatsaat ini katanya belum ada regulasi tertentu yang mengikat dari kesdm mengenai plt hybridsoal harga katanya investasi plts dan harga jual listrik dari pembangkit ini akan makin kompetitif dari tahun ke tahun dia menjamin lima hingga tahun ke depan plts yang dibangun bisa sepenuhnya menggantikan pltdkini harga jual listrik plts us sen pltd us sen per kwhkalau harga baterai sudah makin murah malam hari tak perlu lagi pltd kalau nanti sudah sekitar us sen per kwh kita sudah tak butuh pltdridha mulyana direktur jenderal energi baru dan terbarukan dan konservasi energi ebtke kesdm mengatakan pemerintah telah memulai plt hybrid sejak dengan menyebar pembangkit di lokasi total kapasitas pembangkit ini megawattdirektur pengadaan strategis i pln nicke widyawati menambahkan pln menyebar pltd untuk percepatan peningkatan rasio elektrifikasikita memang akan menambahkan plts untuk menurunkan konsumsi solar katanya

Tetap Beroperasi Walau Perizinan Tambang Batubara di Mandiangin Ini Belum Beres (Bagian 2). Beragam masalah muncul setelah kehadiran tambang batubara, mendorong warga Rangkiling Bakti, Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Jambi, protes dengan bermacam tuntutan. Pasca demo, tuntutan warga berlanjut ke Polres Sarolangun.Sabtu, akhir Januari, tiga hari setelah demo, Polres Sarolangun memfasilitasi mediasi antara warga dengan SPC, MSA dan US– yang jadi kontraktor keduanya.Dalam mediasi, Asmara dari Forpera menuntut masalah serapan tenaga kerja lokal masih sedikit, tanggung jawab sosial perusahaan, pengobatan gratis bagi warga sekitar tambang, dan masalah pungutan uang Rp2.000 per mobil pengangkut batubara untuk Desa Rangkiling Bakti belum diterima sejak 2015.Asmara juga minta perusahaan membuat 15 titik sumur bor baru beserta WC umum untuk warga Rangkiling Bakti mandi dan mencuci, sebagai ganti Sungai Sungumai tercemar, setelah dialihkan untuk tambang.Dia juga mempermasalahkan buruh harian lepas yang kerja masang terpal truk dipecat perusahaan, lantaran keluarga mereka ikut demo perusahaan.Raja dari PT US mengatakan, karyawan yang bekerja di perusahaan lebih dari separuh warga lokal. Menurut dia, jika dari 140 karyawan perusahaan, 84 masyarakat sekitar tambang.“Ditambah 100 orang yang kerja jadi tukang tutup terpal, juga orang lokal.”Dia juga menjelaskan, jika setiap pekerjaan yang telah melebihi jam kerja, dihitung waktu lembur.Syarifuddin dari SPC mengatakan, masalah kesehatan warga telah masuk ke dalam rencana kerja dan anggaran biaya dan rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan (RKAB-RKTL) perusahaan yang dibahas di Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, di Jakarta.Katanya, perusahaan juga akan membantu pendidikan anak warga sekitar tambang.“Soal pengobatan, sudah kita programkan. Pada 2018 tinggal pelaksanaan,” kata Syarif.Untuk dana tanggung jawab sosial, akan kembali mendiskusikan dengan warga, agar program CSR perusahaan sejalan dengan kebutuhan. Tiga jam mediasi, memutuskan delapan poin kesepakatan. Perusahaan diminta terbuka soal bagian Rp2.000 per mobil untuk Desa Rangkiling Bakti. Perusahaan juga akan melanjutkan pembuatan sumur bor untuk warga Rangkiling Bakti.SPC dituntut segera menyelesaikan masalah perizinan di pusat, terkait pemindahan anak sungai di wilayah tambang mereka. Inspektur tambang di Jambi ikut didesak segera melaporkan masalah lingkungan di wilayah tambang SPC pada pemerintah pusat, dan secepatnya menurunkan tim untuk menyediliki dugaan penecamaran lingkungan.Kesepakatan ini juga disaksikan Kapolres Sarolangun, Asisten III Pemkab Sarolangun, Perwakilan Dandim Sarko, Dinas Tenaga Kerja Sarolangun, Dinas Lingkungan Hidup, dan Inspektur Tambang di Jambi. Deshenderi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang ikut dalam mediasi mengatakan, pemindahan sungai itu semestinya dilakukan setelah SPC mendapatkan izin dari Dinas PUPR. “Jadi bukan berarti begitu masuk permohonan itu sudah sah, belumlah, sahnya itu apabila izin keluar.”Menurut dia, perusahaan semestinya terus mengecek surat permohonan yang mereka ajukan. “Seharusnya mereka datang melihat perkembangan bagaimana, apa saja syarat-syarat yang kurang? Semestinya seperti itu.”Deshendri bilang, jika ada surat pernyataan dari perusahaan yang menyepakati batas waktu pengurusan izin perubahan sungai, namun dia tak menunjukkan surat yang dimaksud.Dia bilang, jika ada perubahan sungai, izin dampak lingkungan peusahaan sebelum beroperasi harus berubah.“Maka saya tadi mengarahkan pada penutupan sementara sampai tuntutan masyarakat terpenuhi.”Pada awal Oktober 2017, aktivitas SPC pernah ditutup oleh Pemkab Sarolangun lantaran perusahaan beroperasi tanpa mengantongi izin pengolahan limbah cair. Selama dua minggu perusahaan berhenti beroperasi.Ebon Riadi, Koordinator Inspektur Tambang di Jambi diberi waktu dua minggu usai mediasi di Mapolres Sarolangun untuk koordinasi pada kepala ispektur tambang mengenai tudingan pencemaran lingkungan SPC. Namun, lewat batas waktu yang ditentukan belum juga ada kepastian. Ujungnya, pada Kamis, 15 Februari, Dinas ESDM Jambi didemo puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Jambi. Mereka mempertanyakan pelaggaran yang diduga dilakukan perusahaan tambang batubara di Rangkiling.Erdika Putra, koordinator aksi mengatakan, banyak warga terserang gatal kulit karena pemindahan aliran Sungai Sungumai.Saya menemui Ebon. Dia mengakui jika telah melebihi batas waktu belum ada hasil. Dia beralasan karena banyak laporan harus ditangani kepala inspektur tambang pusat.Katanya, Rabu, 7 Maret, inspektur tambang pusat akan turun ke lokasi tambang SPC bersama Dinas ESDM untuk membuktikan tudingan masyarakat dan Forpera soal pencemaran Sungai Sungumai. Abdi Manab, warga Rangkiling Simpang mengaku ikut jadi saksi dalam perjanjian soal pungutan Rp2.000 dari setiap mobil pengangkut batubara. Katanya, perjanjian itu merupakan kesepakatan bersama antara pihak desa dan perusahaan, yang dibuat sekitar 2015, awal SPC beroperasi.Saat itu, Raja, Syarifuddin dan Harun mewakili perusahaan, ada juga Idhar dan Amin dari bagian humas. Sementara dari desa diwakili Kades Rangkiling Simpang, MK.Kholil dan Kades Rangkiling Bakti, Lokananta. “Dari masyarakat Abdi Manab, saya sendiri,” katanya, saat ditemui Jumat awal Februari.Dia cerita, jika pungutan dari truk pengangkut batubara itu Rp13.000, setiap truk. Uang itu, katanya, dibagi buat keperluan sosial, pemuda, keamanan, dan Desa Rangkiling Bakti serta Rangkiling Simpang yang masing-masing mendapat jatah Rp2.000 dari setiap mobil. Dia mengatakan, uang Rp13.000 bukan dana yang harus dikeluarkan perusahaan.“Duit itu dari sopir, bukan dari perusahaan.”Dia tak mengetahui mengapa bagian untuk Desa Rangkiling Bakti tak sampai. “Surat perjanjian itu dibawa Pak Harun, yang dulu kerja di perusahaan, sekarang sudah tidak kerja di perusahaan lagi.”Menurut Manab, aksi demo Asmara bukan semata karena masalah lingkungan, melainkan jatah uang untuk Desa Rangkiling Bakti dari setiap mobil truk pengangkut batubara tidak cair.Asmara merupakan adik kandung Lokananta, mantan Kades Rangkiling Bakti.Manab juga bicara soal kebun karet warga. Jumat awal Februari, Manab membawa saya melihat langsung kondisi kedua kebun karet itu.Kebun karet Syaiful terendam air karena gorong-gorong di jalan PT. Tegas Guna Mandiri, tertutup tanah jalan yang longsor. Lokasi kebun Syaiful juga jauh dari aktivitas tambang SPC.Saya juga melihat, kebun karet Marzuki yang dikatakan Asmara tertutup lumpur batubara. Lumpur yang mengalir ke kebun ini adalah lumpur dari jalan tanah menuju areal tambang SPC yang tergerus air hujan.Manab menunjukkan saya kebun durian milik Husein yang dikatakan mati karena tergenang air. Di sekitar kebun tidak ada genangan air seperti foto Husein. “Pohon duren masih hidup. Tadi malam—Kamis 1 Februari—hujan lebat sampai pagi tidak ada banjir. Kemarin katanya pohon duren mati, banjir,” kata Manab.Sewaktu mediasi di Polres, saya sempat ketemu Husein. Dia cerita lima batang durian sudah empat tahun tak lagi berbuah karena terendam banjir. Banjir datang, katanya, dampak kehadiran tambang SPC.Lokasi kebun durian Husein berada di belakang warung Tahjudin. Kata Manab, Tahjudin juga ikut demo dengan alasan sumur kebanjiran. Di sumur Tahjudin, tak ada luapan air parit sampai ke sumur.SPC menargetkan bisa mengeruk 50.000 ton batubara setiap bulan dan kini hampir 90% tercapai. Ada sekitar 130 lebih mobil truk angkut batubara setiap hari. Jika dihitung sampai tiga tahun, ada Rp290 juta uang jatah Desa Rangkiling Bakti, macet. Pada September 2017, SPC mengajukan adendum analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) ke Dinas Lingkungan Hidup Sarolangun.Heri Kuslaini, Kepala Bidang Lingkungan menyebutkan, semua dokumen adendum telah lengkap. Dia mengaku, telah menyurati SPC Februari lalu untuk rapat bersama tim teknis dan komisi amdal.“Setelah mereka mengakomodir semua saran dan pendapat dari hasil rapat nanti, dan setelah dipenuhi baru kita keluarkan izin lingkungan,” katanya.Novaizal, Kasi Pengawasan ESDM Jambi mengatakan, adendum itu karena ada perbedaan dalam menginterpretasikan data bor. Pada dokumen studi kelayakan dikatakan jika sebaran batubara pada areal tambang SPC relatif membujur ke arah utara, sementara arah kemiringan ke timur.Pada dokumen amdal, sebaran batubara justru dikatakan mengarah ke timur, dan kemiringan ke utara.“Kondisi itu (amdal) berbeda dengan kondisi di lapangan, hingga mau mau dokumen amdal harus direvisi, kalau tidak, karena sudah betul sesuai kondisi sebenarnya.”Kekeliruan ini, kemungkinan terjadi pada pemilik sebelumnya. “SPC ini , jadi pada saat dokumen lingkungan sudah selesai, laporan eksplorasi selesai semua, jadi mereka tidak sampai ke pendetailan itu.”Menurut Novaizal, selama dampak lingkungan pada wilayah pertambangan masih bisa ditolerir, penambangan tak perlu setop.Syarifuddin, mengatakan, jika masalah adendum amdal SPC diajukan pada 2016, sekarang sedang diurus konsultan di Jakarta. Dia bilang, tak tahu jika domukem amdal dan studi kelayakan () berbeda.“Itu dari awal saya juga tidak tahu, karena KP ini kita beli dari pemilik pertama, jadi dokumen-dokumen terdahulu saya tidak tahu persis.” ()

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

tetap beroperasi walau perizinan tambang batubara di mandiangin ini belum beres bagian beragam masalah muncul setelah kehadiran tambang batubara mendorong warga rangkiling bakti mandiangin kabupaten sarolangun jambi protes dengan bermacam tuntutan pasca demo tuntutan warga berlanjut ke polres sarolangunsabtu akhir januari tiga hari setelah demo polres sarolangun memfasilitasi mediasi antara warga dengan spc msa dan us yang jadi kontraktor keduanyadalam mediasi asmara dari forpera menuntut masalah serapan tenaga kerja lokal masih sedikit tanggung jawab sosial perusahaan pengobatan gratis bagi warga sekitar tambang dan masalah pungutan uang rp per mobil pengangkut batubara untuk desa rangkiling bakti belum diterima sejak asmara juga minta perusahaan membuat titik sumur bor baru beserta wc umum untuk warga rangkiling bakti mandi dan mencuci sebagai ganti sungai sungumai tercemar setelah dialihkan untuk tambangdia juga mempermasalahkan buruh harian lepas yang kerja masang terpal truk dipecat perusahaan lantaran keluarga mereka ikut demo perusahaanraja dari pt us mengatakan karyawan yang bekerja di perusahaan lebih dari separuh warga lokal menurut dia jika dari karyawan perusahaan masyarakat sekitar tambangditambah orang yang kerja jadi tukang tutup terpal juga orang lokaldia juga menjelaskan jika setiap pekerjaan yang telah melebihi jam kerja dihitung waktu lembursyarifuddin dari spc mengatakan masalah kesehatan warga telah masuk ke dalam rencana kerja dan anggaran biaya dan rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan rkabrktl perusahaan yang dibahas di dirjen minerba kementerian energi dan sumber daya mineral di jakartakatanya perusahaan juga akan membantu pendidikan anak warga sekitar tambangsoal pengobatan sudah kita programkan pada tinggal pelaksanaan kata syarifuntuk dana tanggung jawab sosial akan kembali mendiskusikan dengan warga agar program csr perusahaan sejalan dengan kebutuhan tiga jam mediasi memutuskan delapan poin kesepakatan perusahaan diminta terbuka soal bagian rp per mobil untuk desa rangkiling bakti perusahaan juga akan melanjutkan pembuatan sumur bor untuk warga rangkiling baktispc dituntut segera menyelesaikan masalah perizinan di pusat terkait pemindahan anak sungai di wilayah tambang mereka inspektur tambang di jambi ikut didesak segera melaporkan masalah lingkungan di wilayah tambang spc pada pemerintah pusat dan secepatnya menurunkan tim untuk menyediliki dugaan penecamaran lingkungankesepakatan ini juga disaksikan kapolres sarolangun asisten iii pemkab sarolangun perwakilan dandim sarko dinas tenaga kerja sarolangun dinas lingkungan hidup dan inspektur tambang di jambi deshenderi kepala dinas lingkungan hidup yang ikut dalam mediasi mengatakan pemindahan sungai itu semestinya dilakukan setelah spc mendapatkan izin dari dinas pupr jadi bukan berarti begitu masuk permohonan itu sudah sah belumlah sahnya itu apabila izin keluarmenurut dia perusahaan semestinya terus mengecek surat permohonan yang mereka ajukan seharusnya mereka datang melihat perkembangan bagaimana apa saja syaratsyarat yang kurang semestinya seperti itudeshendri bilang jika ada surat pernyataan dari perusahaan yang menyepakati batas waktu pengurusan izin perubahan sungai namun dia tak menunjukkan surat yang dimaksuddia bilang jika ada perubahan sungai izin dampak lingkungan peusahaan sebelum beroperasi harus berubahmaka saya tadi mengarahkan pada penutupan sementara sampai tuntutan masyarakat terpenuhipada awal oktober aktivitas spc pernah ditutup oleh pemkab sarolangun lantaran perusahaan beroperasi tanpa mengantongi izin pengolahan limbah cair selama dua minggu perusahaan berhenti beroperasiebon riadi koordinator inspektur tambang di jambi diberi waktu dua minggu usai mediasi di mapolres sarolangun untuk koordinasi pada kepala ispektur tambang mengenai tudingan pencemaran lingkungan spc namun lewat batas waktu yang ditentukan belum juga ada kepastian ujungnya pada kamis februari dinas esdm jambi didemo puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa peduli jambi mereka mempertanyakan pelaggaran yang diduga dilakukan perusahaan tambang batubara di rangkilingerdika putra koordinator aksi mengatakan banyak warga terserang gatal kulit karena pemindahan aliran sungai sungumaisaya menemui ebon dia mengakui jika telah melebihi batas waktu belum ada hasil dia beralasan karena banyak laporan harus ditangani kepala inspektur tambang pusatkatanya rabu maret inspektur tambang pusat akan turun ke lokasi tambang spc bersama dinas esdm untuk membuktikan tudingan masyarakat dan forpera soal pencemaran sungai sungumai abdi manab warga rangkiling simpang mengaku ikut jadi saksi dalam perjanjian soal pungutan rp dari setiap mobil pengangkut batubara katanya perjanjian itu merupakan kesepakatan bersama antara pihak desa dan perusahaan yang dibuat sekitar awal spc beroperasisaat itu raja syarifuddin dan harun mewakili perusahaan ada juga idhar dan amin dari bagian humas sementara dari desa diwakili kades rangkiling simpang mkkholil dan kades rangkiling bakti lokananta dari masyarakat abdi manab saya sendiri katanya saat ditemui jumat awal februaridia cerita jika pungutan dari truk pengangkut batubara itu rp setiap truk uang itu katanya dibagi buat keperluan sosial pemuda keamanan dan desa rangkiling bakti serta rangkiling simpang yang masingmasing mendapat jatah rp dari setiap mobil dia mengatakan uang rp bukan dana yang harus dikeluarkan perusahaanduit itu dari sopir bukan dari perusahaandia tak mengetahui mengapa bagian untuk desa rangkiling bakti tak sampai surat perjanjian itu dibawa pak harun yang dulu kerja di perusahaan sekarang sudah tidak kerja di perusahaan lagimenurut manab aksi demo asmara bukan semata karena masalah lingkungan melainkan jatah uang untuk desa rangkiling bakti dari setiap mobil truk pengangkut batubara tidak cairasmara merupakan adik kandung lokananta mantan kades rangkiling baktimanab juga bicara soal kebun karet warga jumat awal februari manab membawa saya melihat langsung kondisi kedua kebun karet itukebun karet syaiful terendam air karena goronggorong di jalan pt tegas guna mandiri tertutup tanah jalan yang longsor lokasi kebun syaiful juga jauh dari aktivitas tambang spcsaya juga melihat kebun karet marzuki yang dikatakan asmara tertutup lumpur batubara lumpur yang mengalir ke kebun ini adalah lumpur dari jalan tanah menuju areal tambang spc yang tergerus air hujanmanab menunjukkan saya kebun durian milik husein yang dikatakan mati karena tergenang air di sekitar kebun tidak ada genangan air seperti foto husein pohon duren masih hidup tadi malamkamis februarihujan lebat sampai pagi tidak ada banjir kemarin katanya pohon duren mati banjir kata manabsewaktu mediasi di polres saya sempat ketemu husein dia cerita lima batang durian sudah empat tahun tak lagi berbuah karena terendam banjir banjir datang katanya dampak kehadiran tambang spclokasi kebun durian husein berada di belakang warung tahjudin kata manab tahjudin juga ikut demo dengan alasan sumur kebanjiran di sumur tahjudin tak ada luapan air parit sampai ke sumurspc menargetkan bisa mengeruk ton batubara setiap bulan dan kini hampir tercapai ada sekitar lebih mobil truk angkut batubara setiap hari jika dihitung sampai tiga tahun ada rp juta uang jatah desa rangkiling bakti macet pada september spc mengajukan adendum analisis mengenai dampak lingkungan amdal ke dinas lingkungan hidup sarolangunheri kuslaini kepala bidang lingkungan menyebutkan semua dokumen adendum telah lengkap dia mengaku telah menyurati spc februari lalu untuk rapat bersama tim teknis dan komisi amdalsetelah mereka mengakomodir semua saran dan pendapat dari hasil rapat nanti dan setelah dipenuhi baru kita keluarkan izin lingkungan katanyanovaizal kasi pengawasan esdm jambi mengatakan adendum itu karena ada perbedaan dalam menginterpretasikan data bor pada dokumen studi kelayakan dikatakan jika sebaran batubara pada areal tambang spc relatif membujur ke arah utara sementara arah kemiringan ke timurpada dokumen amdal sebaran batubara justru dikatakan mengarah ke timur dan kemiringan ke utarakondisi itu amdal berbeda dengan kondisi di lapangan hingga mau mau dokumen amdal harus direvisi kalau tidak karena sudah betul sesuai kondisi sebenarnyakekeliruan ini kemungkinan terjadi pada pemilik sebelumnya spc ini jadi pada saat dokumen lingkungan sudah selesai laporan eksplorasi selesai semua jadi mereka tidak sampai ke pendetailan itumenurut novaizal selama dampak lingkungan pada wilayah pertambangan masih bisa ditolerir penambangan tak perlu setopsyarifuddin mengatakan jika masalah adendum amdal spc diajukan pada sekarang sedang diurus konsultan di jakarta dia bilang tak tahu jika domukem amdal dan studi kelayakan berbedaitu dari awal saya juga tidak tahu karena kp ini kita beli dari pemilik pertama jadi dokumendokumen terdahulu saya tidak tahu persis

Kurangi Konsumsi Kayu Bakar dengan Ketel Uap, Efektifkah?. Setelah sampai di rumah di Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah usai dari Pasar Segamas, Purbalingga, Casan (45) memanggil Waryo (48) salah seorang pekerjanya di tempat usaha pembuatan tahu. Waryo diminta untuk mempersiapkan kedelai sebagai bahan dan peralatan pembuatan tahu.Pada ruangan dengan luas sekitar 6 x10 meter tersebut, mereka mulai bekerja. Ternyata tempat pembuatan tahu di rumah Casan telah berbeda dengan perajin-perajin lainnya. Selain relatif bersih karena tidak ada bekas kayu bakar, juga asapnya jauh berkurang.“Paling asap berasal dari air yang mendidih saja. Udaranya tidak panas serta tidak pengap karena asap,” ungkap Waryo. Ia menceritakan sekitar tiga pekan terakhir di dapur tempat kerja pembuatan tahu milik Casan relatif bersih jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Sehingga bekerja lebih santai karena udaranya dan suasana lebih “adem”.Mengapa bisa berubah? Casan lalu memberikan jawaban. Pada awal Oktober lalu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan bantuan ketel uap untuk Kelompok Sari Delai di Desa Kalisari, Cilongok sebanyak dua unit. Saat memberikan bantuan Gubernur berharap bahwa ketel uap yang merupakan inovasi dari SMK Negeri 2 Purwokerto akan mampu menurunkan konsumsi kayu bakar. “Dengan teknik merebus dengan ketel uap maka akan lebih cepat dan tidak berbau, sehingga tidak ada limbah atau zero waste. Dengan adanya inovasi tersebut akan membantu pemerintah mengatasi persoalan yang dialami perajin tahu,” ujar Gubernur ketika memberikan bantuan.Lalu benarkah ketel uap tersebut bisa mengurangi konsumsi kayu bakar? “Benar,” kata Casan yang menjadi anggota salah satu Kelompok Sari Delai, Desa Kalisari. Menurutnya, sebelum ada ketel uap kebutuhan bahan bakar yang merupakan serbuk kayu atau serutan limbah kayu membutuhkan 20 kantong.“Tetapi setelah menggunakan ketel uap, maka bisa menghemat dua kantong. Kini, setiap harinya untuk memasak 160 kilogram (kg) kedelai hanya membutuhkan 18 kantong serbuk kayu. Lumayan ada penghematan dua kantong,” jelas Casan.Keuntungan lainnya adalah, dapur untuk pembuatan tahu lebih bersih jika dibandingkan dengan sebelumnya. Sebab, ketel uap tersebut dipanaskan dengan limbah kayu di luar dapur. Dari ketel itulah, uap dialirkan masuk ke dalam dapur dengan pipa besi. “Jadi, uap untuk memanaskan air langsung berada di dalam wajan. Sehingga tidak ada sisa kayu bakar atau asap di dalam dapur. Lebih bersih dan asap tidak ada,”ujarnya. Dijelaskan oleh Casan, setiap kantong serutan kayu harganya Rp6 ribu, sehingga setiap harinya mampu berhemat Rp12 ribu. “Namun demikian, masih ada beberapa kendala. Di antaranya adalah untuk memasak air hingga mendidih, membutuhkan waktu lebih lama. Kalau sebelumnya, dengan kayu bakar atau serutan yang dibakar di bawah wajan, membutuhkan waktu hanya setengah jam, namun dengan ketel uap membutuhkan waktu 1,5 jam,”katanya.Casan mengakui kalau ketel uap tersebut memang belum sempurna, tetapi inovasi tersebut merupakan terobosan bagus bagi para perajin. “Saya menyambut baik dengan adanya penemuan itu. Ini akan sangat membantu perajin, karena lebih berhemat dan mengurangi konsumsi bahan bakar kayu. Mudah-mudahan ke depan, ketel uap tersebut akan disempurnakan lagi sehingga hematnya bakal lebih meningkat,”ujarnya.Namun berbeda dengan yang alami oleh perajin lainnya Tarno (48). Menurutnya, ketel uap bantuan pada awal Oktober lalu masih belum maksimal fungsinya. Sebab, untuk merebus kedelai, masih harus dibantu dengan kayu bakar. “Secara teori, seharusnya uap yang berasal dari ketel uap mampu merebus kedelai. Namun ternyata masih belum maksimal, sehingga harus ada tambahan kayu bakar untuk memasaknya. Tetapi memang dengan adanya ketel uap tersebut lebih menghemat konsumsi kayu bakar. Namun, saya belum menghitung secara rinci berapa penghematannya,” kata Tarno.Sementara Kepala Desa Kalisari Aziz Masruri mengatakan ketel uap sebetulnya merupakan salah satu solusi atas konsumsi kayu bakar. Ia mengakui, seluruh perajin tahu di Desa Kalisari yang berjumlah sekitar 240 masih menggunakan kayu bakar untuk memasak kedelai menjadi tahu. “Yang jadi persoalan adalah stok kayu bakar semakin lama kan kian menipis. Sehingga perlu ada pemikiran, bagaimana caranya untuk mengurangi konsumsi kayu bakar atau menggantinya dengan energi terbarukan yang lain,” ujar Aziz.Menurutnya, sebetulnya sudah ada alternatif yakni mengolah limbah tahu menjadi biogas. Bahkan, sampai sekarang telah terbangun lima unit instalasi pengolah limbah di berbagai lokasi, bahkan tahun ini ada tambahan satu unit lagi.“Tahun ini ada tambahan satu unit instalasi biogas yang merupakan bantuan dari Pemkab Banyumas dengan nilai Rp700 juta. Tetapi, karena anggaran terbatas maka tahun ini baru dialokasikan Rp500 juta dan tahun depan Rp200 juta. Sampai sekarang ada 210 rumah yang teraliri biogas dari pengolahan limbah 142 unit usaha. Tahun ini, nanti ada tambahan enam rumah lagi yang teraliri biogas,”katanya.Namun demikian, lanjut Aziz, biogas dari pengolahan limbah tahu tidak kuat untuk memasak kedelai menjadi tahu. “Biogas hasil pengolahan limbah sudah dapat dimanfaatkan oleh warga. Namun demikian bukan untuk skala industri pengolahan tahu. Biogas yang dihasilkan hanya sebatas untuk memasak. Memang, pengolahan limbah jelas membuat lingkungan semakin baik, namun biogas yang diproduksi belum mampu menggantikan kayu bakar,” ujarnya. Karena itulah, dengan adanya inovasi teknologi berua ketel uap tersebut, sangat disambut baik oleh para perajin. “Sebetulnya inilah yang kami cari, sebab seluruh perajin tahu di Kalisari masih bertumpu pada kayu bakar. Ketika ada bantuan ketel uap tersebut sangat diharapkan mampu mengurangi kayu bakar. Kami belum dapat berbicara banyak, karena bantuan baru awal Oktober lalu. Namun, jika dalam praktiknya ternyata mampu mengurangi kayu bakar dan menghemat ongkos produksi, tentu saja akan banyak diikuti oleh perajin. Tetapi perajin pasti berhitung dengan ongkos pembuatan ketel uap, apakah sesuai atau tidak perhitungannya,” jelas Aziz.Pihak Desa Kalisari bakal terus mendorong agar perajin tahu mengurangi konsumsi bahan bakar. Tetapi harus ada pengganti kayu bakar yang lebih efisien dan efektif, apalagi kalau merupakan energi terbarukan.

[0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan strategi mitigasi

kurangi konsumsi kayu bakar dengan ketel uap efektifkah setelah sampai di rumah di desa kalisari kecamatan cilongok banyumas jawa tengah usai dari pasar segamas purbalingga casan memanggil waryo salah seorang pekerjanya di tempat usaha pembuatan tahu waryo diminta untuk mempersiapkan kedelai sebagai bahan dan peralatan pembuatan tahupada ruangan dengan luas sekitar x meter tersebut mereka mulai bekerja ternyata tempat pembuatan tahu di rumah casan telah berbeda dengan perajinperajin lainnya selain relatif bersih karena tidak ada bekas kayu bakar juga asapnya jauh berkurangpaling asap berasal dari air yang mendidih saja udaranya tidak panas serta tidak pengap karena asap ungkap waryo ia menceritakan sekitar tiga pekan terakhir di dapur tempat kerja pembuatan tahu milik casan relatif bersih jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya sehingga bekerja lebih santai karena udaranya dan suasana lebih ademmengapa bisa berubah casan lalu memberikan jawaban pada awal oktober lalu gubernur jateng ganjar pranowo memberikan bantuan ketel uap untuk kelompok sari delai di desa kalisari cilongok sebanyak dua unit saat memberikan bantuan gubernur berharap bahwa ketel uap yang merupakan inovasi dari smk negeri purwokerto akan mampu menurunkan konsumsi kayu bakar dengan teknik merebus dengan ketel uap maka akan lebih cepat dan tidak berbau sehingga tidak ada limbah atau zero waste dengan adanya inovasi tersebut akan membantu pemerintah mengatasi persoalan yang dialami perajin tahu ujar gubernur ketika memberikan bantuanlalu benarkah ketel uap tersebut bisa mengurangi konsumsi kayu bakar benar kata casan yang menjadi anggota salah satu kelompok sari delai desa kalisari menurutnya sebelum ada ketel uap kebutuhan bahan bakar yang merupakan serbuk kayu atau serutan limbah kayu membutuhkan kantongtetapi setelah menggunakan ketel uap maka bisa menghemat dua kantong kini setiap harinya untuk memasak kilogram kg kedelai hanya membutuhkan kantong serbuk kayu lumayan ada penghematan dua kantong jelas casankeuntungan lainnya adalah dapur untuk pembuatan tahu lebih bersih jika dibandingkan dengan sebelumnya sebab ketel uap tersebut dipanaskan dengan limbah kayu di luar dapur dari ketel itulah uap dialirkan masuk ke dalam dapur dengan pipa besi jadi uap untuk memanaskan air langsung berada di dalam wajan sehingga tidak ada sisa kayu bakar atau asap di dalam dapur lebih bersih dan asap tidak adaujarnya dijelaskan oleh casan setiap kantong serutan kayu harganya rp ribu sehingga setiap harinya mampu berhemat rp ribu namun demikian masih ada beberapa kendala di antaranya adalah untuk memasak air hingga mendidih membutuhkan waktu lebih lama kalau sebelumnya dengan kayu bakar atau serutan yang dibakar di bawah wajan membutuhkan waktu hanya setengah jam namun dengan ketel uap membutuhkan waktu jamkatanyacasan mengakui kalau ketel uap tersebut memang belum sempurna tetapi inovasi tersebut merupakan terobosan bagus bagi para perajin saya menyambut baik dengan adanya penemuan itu ini akan sangat membantu perajin karena lebih berhemat dan mengurangi konsumsi bahan bakar kayu mudahmudahan ke depan ketel uap tersebut akan disempurnakan lagi sehingga hematnya bakal lebih meningkatujarnyanamun berbeda dengan yang alami oleh perajin lainnya tarno menurutnya ketel uap bantuan pada awal oktober lalu masih belum maksimal fungsinya sebab untuk merebus kedelai masih harus dibantu dengan kayu bakar secara teori seharusnya uap yang berasal dari ketel uap mampu merebus kedelai namun ternyata masih belum maksimal sehingga harus ada tambahan kayu bakar untuk memasaknya tetapi memang dengan adanya ketel uap tersebut lebih menghemat konsumsi kayu bakar namun saya belum menghitung secara rinci berapa penghematannya kata tarnosementara kepala desa kalisari aziz masruri mengatakan ketel uap sebetulnya merupakan salah satu solusi atas konsumsi kayu bakar ia mengakui seluruh perajin tahu di desa kalisari yang berjumlah sekitar masih menggunakan kayu bakar untuk memasak kedelai menjadi tahu yang jadi persoalan adalah stok kayu bakar semakin lama kan kian menipis sehingga perlu ada pemikiran bagaimana caranya untuk mengurangi konsumsi kayu bakar atau menggantinya dengan energi terbarukan yang lain ujar azizmenurutnya sebetulnya sudah ada alternatif yakni mengolah limbah tahu menjadi biogas bahkan sampai sekarang telah terbangun lima unit instalasi pengolah limbah di berbagai lokasi bahkan tahun ini ada tambahan satu unit lagitahun ini ada tambahan satu unit instalasi biogas yang merupakan bantuan dari pemkab banyumas dengan nilai rp juta tetapi karena anggaran terbatas maka tahun ini baru dialokasikan rp juta dan tahun depan rp juta sampai sekarang ada rumah yang teraliri biogas dari pengolahan limbah unit usaha tahun ini nanti ada tambahan enam rumah lagi yang teraliri biogaskatanyanamun demikian lanjut aziz biogas dari pengolahan limbah tahu tidak kuat untuk memasak kedelai menjadi tahu biogas hasil pengolahan limbah sudah dapat dimanfaatkan oleh warga namun demikian bukan untuk skala industri pengolahan tahu biogas yang dihasilkan hanya sebatas untuk memasak memang pengolahan limbah jelas membuat lingkungan semakin baik namun biogas yang diproduksi belum mampu menggantikan kayu bakar ujarnya karena itulah dengan adanya inovasi teknologi berua ketel uap tersebut sangat disambut baik oleh para perajin sebetulnya inilah yang kami cari sebab seluruh perajin tahu di kalisari masih bertumpu pada kayu bakar ketika ada bantuan ketel uap tersebut sangat diharapkan mampu mengurangi kayu bakar kami belum dapat berbicara banyak karena bantuan baru awal oktober lalu namun jika dalam praktiknya ternyata mampu mengurangi kayu bakar dan menghemat ongkos produksi tentu saja akan banyak diikuti oleh perajin tetapi perajin pasti berhitung dengan ongkos pembuatan ketel uap apakah sesuai atau tidak perhitungannya jelas azizpihak desa kalisari bakal terus mendorong agar perajin tahu mengurangi konsumsi bahan bakar tetapi harus ada pengganti kayu bakar yang lebih efisien dan efektif apalagi kalau merupakan energi terbarukan

Pesan Hijau dari Gelora Bung Karno, Apakah Itu?. Kala pagi hari berjalan di Komplek Gelora Bung Karno, kicau burung biasa terdengar. Pepohonan hijau masih berjejer di tepian jalan maupun sekitar gedung. Sesekali burung-burung bermain di tepian trotoar dan terbang ketika ada orang mendekat. Suasana seperti ini masih bisa dinikmati di Jakarta, kota yang sudah penuh ‘hutan’ gedung dan bangunan.Komplek GBK dengan luasan 276 hektar, merupakan hutan kota atau paru-paru bagi Jakarta. Ia salah satu dari tiga kawasan yang harus dipertahankan sebagai kawasan hijau, selain Monumen Nasional (Monas) dan Kemayoran.GBK, kini bebenah menyambut gelaran Asian Games Agustus nanti. Salah satu ikon Jakarta ini tampil dengan wajah baru. Renovasi dirancang dengan bangunan ramah lingkungan. Senada dengan pesta olahraga inipun akan membawa pesan pelestarian lingkungan.“GBK banyak berbenah untuk menyediakan sarana olahraga terkini dan mendukung konsep keberlanjutan dan ramah lingkungan,” kata Winarto, Direktur Utama Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) saat temu media Earth Hour 2018 di GBK, Jakarta, Jumat (15/3/18).Gelora Bung Karno ada berawal dari Indonesia jadi tuan rumah Asian Games pada 1962. Ceritanya, saat Asian Games III di Tokyo, pada 1958 Asian Games Federation, menunjuk Indonesia, jadi tuan rumah Asian Games ke IV. Indonesia setuju.Kala itu, Presiden Soekarno mencari lokasi untuk membangun sarana dan prasarana olahraga. Jatuhlah pilihan pada Senayan, daerah di selatan Jakarta.Seperti disebutkan dalam laman resmi Gelora Bung Karno, Asian Games IV pada 1962 pun berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dihadiri lebih 110.000 orang. Tahun ini, WWF Indonesia pun menjadikan Stadion Utama GBK menjadi ikon Earth Hour 2018 dengan tema #Connect2Earth.WWF bekerjasama dengan Indonesian Asian Games Organizing Committee (INASGOC) dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno akan memadamkan lampu penerangan dan dekorasi di SUGBK selama satu jam (20.30-21.30) pada Sabtu, 24 Maret 2018.”GBK sebagai ikon baru kebanggaan nasional jadi simbol kemajuan pola pikir dan sikap masyarakat maupun pemerintah Indonesia terhadap isu-isu lingkungan dan perubahan iklim yang kita alami saat ini,” kata Rizal Malik, CEO WWF Indonesia.Kini GBK, 25% bangunan dan 75% masih kawasan hijau, termasuk DPR/MPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan, tempat olahraga GBK, kawasan hijau mencapai 85%.Winarto mengatakan, renovasi GBK dengan tetap meminimalisir bangunan lewat konsep setiap venue olahraga bersifat multifungsi. Satu gedung, katanya, bisa menampung banyak aktivitas cabang olahraga agar koefisen dasar bangunan rendah.Bangunan inipun memiliki konsep hemat energi dengan teknologi ramah lingkungan. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pencahayaan stadion GBK lebih terang karena berkekuatan 3.500 lux atau dua kali sebelumnya 1.200 lux.Meski demikian, konsumsi listrik bisa hemat hingga 50% dibandingkan lampu konvensional karena pakai LED .Di sana juga terpasang panel surya berkapasitas 420 KWP, rata-rata hasilkan 1.470 KWH per hari. “Keekonomian masih mahal karena baterai. Ini yang langsung terpakai siang hari dan kalau malam hari listrik PLN masuk,” katanya, seraya bilang, Asian Games selama dua minggu nanti lebih banyak siang dibandingkan malam hari.Dari sisi pencemaran, GBK menerapkan perawatan rumput di lapangan dan komplek stadion tak gunakan pupuk kimia agar tak terjadi pencemaran tanah. Sistem penyiraman rumput pun dengan dan gunakan rumput khusus berjenis .Pada Asian Games nanti, INASGOC bersama Pengelola GBK mengambil kebijakan meminimalkan kendaraan masuk ke kawasan. ”Kami bisa mengurangi emisi di komplek olahraga ini.”Kebijakan ini, katanya, sambil melihat perkembangan masyarakat dan dukungan transportasi publik. ”Kita akan mulai mengurangi kendaraan bukan menghapus, perlu sosialisasi bertahap.” Dia akan membahas soal ini lebih matang bersama Dinas Lingkungan Hidup Jakarta.Tahap awal, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat membuat lokasi pengolahan sampah (LPS) untuk menampung sampah atlet dari venue. LPS ramah lingkungan ini memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik, katanya, akan jadi kompos dan anorganik bisa dijual dan sebagian ke Bantar Gebang.Erick Tohir, Ketua INASGOC mengajak, ada kesadaran masyarakat menonton pertandingan Asian Games 2018 dengan berjalan kaki dan meminimalkan kendaraan pribadi masuk.INASGOC, katanya, mendukung Earth Hour karena memiliki visi sama soal lingkungan hidup itu masa depan semua.Earth Hour merupakan kampanye global sejak 2007 di Sydney, Australia. Aksi mematikan lampu serentak akan dilakukan pada 180 negara dan 60 kota di Indonesia.Di Indonesia, dukungan datang dari berbagai pihak, seperti Gerakan Pramuka, Pemerintah Jakarta, perkantoran, hotel, masyarakat umum dan lain-lain. Termasuk 13 bandara tergabung dalam Angkasa Pura I, yakni, bandara di Denpasar, Makassar, Mataram, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Semarang, Balikpapan, Banjarmasin, Ambon, Kupang, Manado dan Biak. Sementara itu, maskot Asian Games kali ini, katanya, diambil dari tiga satwa langka Indonesia, yakni burung cenderawasih, rusa awean dan badak Jawa, masing-masing bernama Bhin-Bhin, Atung dan Kaka.Pemilihan ikon ini, katanya, berawal dari kepedulian Asian Games terhadap kekayaan hayati Indonesia yang kian menyusut karena habitat menyusut, dan ancaman perdagangan satwa liar.Langkah ini pun sebagai dukungan atas upaya WWF menghentikan perdagangan satwa dilindungi dengan mengedukasi publik soal keragaman hayati. Juga mengajak para atlet mendukung kampanye ‘Asia Says No to Illegal Wildlife Trade.’Menurut Rizal, perdagangan satwa ilegal ancaman terbesar kedua bagi satwa setelah kehilangan habitat. ”Kampanye ini akan mensinergikan berbagai upaya untuk menutup pasar perdagangan dan mendukung para penjaga hutan dan penegak hukum.”Erick juga bicara soal Asian Games 2018 yang ingin menampilkan citra Indonesia dengan keragaman namun tetap dalam persatuan.Dia bilang, ajang Asian Games ini Indonesia mau memperkuat aspek nasional dan warisan budaya, termasuk kepada generasi muda. Ia tertuang dalam slogan Asian Games: Energy of Asia.Foto utama: Komplek Gelora Bung Karno, sebagai salah satu ruang terbuka hijau di Jakarta, tetap mempertahankan tutupan pohon sekitar 70%. Foto: Luas Arumingtyas/ Mongabay Indonesia.

[0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan strategi mitigasi

pesan hijau dari gelora bung karno apakah itu kala pagi hari berjalan di komplek gelora bung karno kicau burung biasa terdengar pepohonan hijau masih berjejer di tepian jalan maupun sekitar gedung sesekali burungburung bermain di tepian trotoar dan terbang ketika ada orang mendekat suasana seperti ini masih bisa dinikmati di jakarta kota yang sudah penuh hutan gedung dan bangunankomplek gbk dengan luasan hektar merupakan hutan kota atau paruparu bagi jakarta ia salah satu dari tiga kawasan yang harus dipertahankan sebagai kawasan hijau selain monumen nasional monas dan kemayorangbk kini bebenah menyambut gelaran asian games agustus nanti salah satu ikon jakarta ini tampil dengan wajah baru renovasi dirancang dengan bangunan ramah lingkungan senada dengan pesta olahraga inipun akan membawa pesan pelestarian lingkungangbk banyak berbenah untuk menyediakan sarana olahraga terkini dan mendukung konsep keberlanjutan dan ramah lingkungan kata winarto direktur utama pusat pengelola komplek gelora bung karno ppk gbk saat temu media earth hour di gbk jakarta jumat gelora bung karno ada berawal dari indonesia jadi tuan rumah asian games pada ceritanya saat asian games iii di tokyo pada asian games federation menunjuk indonesia jadi tuan rumah asian games ke iv indonesia setujukala itu presiden soekarno mencari lokasi untuk membangun sarana dan prasarana olahraga jatuhlah pilihan pada senayan daerah di selatan jakartaseperti disebutkan dalam laman resmi gelora bung karno asian games iv pada pun berlangsung di stadion utama gelora bung karno dihadiri lebih orang tahun ini wwf indonesia pun menjadikan stadion utama gbk menjadi ikon earth hour dengan tema connectearthwwf bekerjasama dengan indonesian asian games organizing committee inasgoc dan pusat pengelolaan komplek gelora bung karno akan memadamkan lampu penerangan dan dekorasi di sugbk selama satu jam pada sabtu maret gbk sebagai ikon baru kebanggaan nasional jadi simbol kemajuan pola pikir dan sikap masyarakat maupun pemerintah indonesia terhadap isuisu lingkungan dan perubahan iklim yang kita alami saat ini kata rizal malik ceo wwf indonesiakini gbk bangunan dan masih kawasan hijau termasuk dprmpr dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sedangkan tempat olahraga gbk kawasan hijau mencapai winarto mengatakan renovasi gbk dengan tetap meminimalisir bangunan lewat konsep setiap venue olahraga bersifat multifungsi satu gedung katanya bisa menampung banyak aktivitas cabang olahraga agar koefisen dasar bangunan rendahbangunan inipun memiliki konsep hemat energi dengan teknologi ramah lingkungan berdasarkan data kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pencahayaan stadion gbk lebih terang karena berkekuatan lux atau dua kali sebelumnya luxmeski demikian konsumsi listrik bisa hemat hingga dibandingkan lampu konvensional karena pakai led di sana juga terpasang panel surya berkapasitas kwp ratarata hasilkan kwh per hari keekonomian masih mahal karena baterai ini yang langsung terpakai siang hari dan kalau malam hari listrik pln masuk katanya seraya bilang asian games selama dua minggu nanti lebih banyak siang dibandingkan malam haridari sisi pencemaran gbk menerapkan perawatan rumput di lapangan dan komplek stadion tak gunakan pupuk kimia agar tak terjadi pencemaran tanah sistem penyiraman rumput pun dengan dan gunakan rumput khusus berjenis pada asian games nanti inasgoc bersama pengelola gbk mengambil kebijakan meminimalkan kendaraan masuk ke kawasan kami bisa mengurangi emisi di komplek olahraga inikebijakan ini katanya sambil melihat perkembangan masyarakat dan dukungan transportasi publik kita akan mulai mengurangi kendaraan bukan menghapus perlu sosialisasi bertahap dia akan membahas soal ini lebih matang bersama dinas lingkungan hidup jakartatahap awal suku dinas lingkungan hidup jakarta pusat membuat lokasi pengolahan sampah lps untuk menampung sampah atlet dari venue lps ramah lingkungan ini memisahkan sampah organik dan anorganik sampah organik katanya akan jadi kompos dan anorganik bisa dijual dan sebagian ke bantar gebangerick tohir ketua inasgoc mengajak ada kesadaran masyarakat menonton pertandingan asian games dengan berjalan kaki dan meminimalkan kendaraan pribadi masukinasgoc katanya mendukung earth hour karena memiliki visi sama soal lingkungan hidup itu masa depan semuaearth hour merupakan kampanye global sejak di sydney australia aksi mematikan lampu serentak akan dilakukan pada negara dan kota di indonesiadi indonesia dukungan datang dari berbagai pihak seperti gerakan pramuka pemerintah jakarta perkantoran hotel masyarakat umum dan lainlain termasuk bandara tergabung dalam angkasa pura i yakni bandara di denpasar makassar mataram yogyakarta solo surabaya semarang balikpapan banjarmasin ambon kupang manado dan biak sementara itu maskot asian games kali ini katanya diambil dari tiga satwa langka indonesia yakni burung cenderawasih rusa awean dan badak jawa masingmasing bernama bhinbhin atung dan kakapemilihan ikon ini katanya berawal dari kepedulian asian games terhadap kekayaan hayati indonesia yang kian menyusut karena habitat menyusut dan ancaman perdagangan satwa liarlangkah ini pun sebagai dukungan atas upaya wwf menghentikan perdagangan satwa dilindungi dengan mengedukasi publik soal keragaman hayati juga mengajak para atlet mendukung kampanye asia says no to illegal wildlife trademenurut rizal perdagangan satwa ilegal ancaman terbesar kedua bagi satwa setelah kehilangan habitat kampanye ini akan mensinergikan berbagai upaya untuk menutup pasar perdagangan dan mendukung para penjaga hutan dan penegak hukumerick juga bicara soal asian games yang ingin menampilkan citra indonesia dengan keragaman namun tetap dalam persatuandia bilang ajang asian games ini indonesia mau memperkuat aspek nasional dan warisan budaya termasuk kepada generasi muda ia tertuang dalam slogan asian games energy of asiafoto utama komplek gelora bung karno sebagai salah satu ruang terbuka hijau di jakarta tetap mempertahankan tutupan pohon sekitar foto luas arumingtyas mongabay indonesia

Indonesia Masih Mengalami Fase Anomali dalam Energi Terbarukan. Kenapa?. Indonesia sebenarnya berpotensi besar dalam menerapkan energi baru dan terbarukan (EBT). Namun, potensi EBT yang sudah dimanfaatkan masih sangat kecil. Hingga 2017, baru sekitar 12 persen potensi EBT di Indonesia yang digunakan sebagai sumber energi listrik oleh perusahaan listrik negara (PLN).Menurut PLN, potensi EBT di Indonesia mencapai sekitar 443 gigawatt (GW). Potensi itu antara lain berasal dari energi bayu dengan kekuatan mencapai 207.898 megawatt (MW), disusul hidro (94.476 MW), matahari (60.647 MW), bioenergi (32.654 MW), panas bumi (29.554 MW), dan laut (17.989 MW). Namun, pemanfaatan potensi EBT di Indonesia hingga tahun lalu masih berkisar pada 8 GW. Data lain bahkan menyebutnya lebih kecil, hanya sekitar 6,5 GW.Dewanto, Deputi Manajer Energi Alternatif, Divisi EBT PLN Kantor Pusat, mengatakan pembangkit listrik (PLT) Indonesia masih didominasi energi fosil, seperti uap, gas, dan diesel. Total pembangkit listrik terpasang hingga 2017 adalah 52.231 MW atau sekitar 52 GW. Menurut Dewanto jumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia mencapai 48 persen dengan daya sebesar 24.483 MW. Setelah itu adalah tenaga gas dan uap (PLTGU) dengan kekuatan 11.262 MW (22 persen), tenaga diesel (PLTD) sebesar 5.771 MW (11 persen), tenaga gas (PLTG) sebesar 3.994 MW (8 persen), tenaga air (PLTA) sebesar 4.010 MW (8 persen), tenaga mikrohidro (PLTM) sebesar 381 MW (1 persen), tenaga bayu (PLTB) 189 MW (0,03 persen), dan tenaga surya (PLTS) sebesar 16 MW (0,03 persen).Dengan potensi mencapai 443 GW, Indonesia memiliki kesediaan EBT yang melimpah ruah. Jumlah itu mencapai lebih dari delapan kali lipat dari seluruh pembangkit listrik yang terpasang saat ini, 52 GW. Artinya, di masa depan Indonesia sangat bisa memenuhi kebutuhan energi listriknya dari EBT.Masih kecilnya jumlah pembangkit listrik EBT itu, menurut Dewanto, terjadi karena saat ini Indonesia masih masuk fase anomali dalam pengembangan EBT. “Kondisi Indonesia saat ini masih anomali karena kita relatif baru dalam EBT. Berbeda dengan Amerika, Eropa, atau negara-negara maju lain yang sudah lama menerapkan EBT,” katanya dalam sebuah diskusi di Denpasar, Bali, pada Februari lalu. Dewanto menambahkan PLN sendiri sudah berkomitmen untuk beralih ke EBT. Untuk itu, PLN menerapkan beberapa strategi. Pertama, dengan mengoptimalkan pembangunan pembangkit listrik EBT yang memiliki potensi besar, seperti tenaga air, surya, dan angin. Kedua, dengan memaksimalkan potensi EBT yang ada daerah setempat.Ketiga, PLN mengembangkan sistem hibrid untuk daerah-daerah yang sudah dipasok pembangkit listrik dengan EBT. Terakhir, PLN juga mulai menerapkan dan sistem kontrol. “Tujuannya untuk meningkatkan penetrasi EBT dalam sistem PLN,” ujarnya.Sebagai dasar formal, Pemerintah Indonesia juga sudah memiliki Peraturan Presiden (Perpres) No.22/2016 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yaitu rencana pengembangan energi jangka panjang hingga 2050. Salah satu isinya, Indonesia akan mengembangkan EBT untuk menggantikan energi fosil secara signifikan, bertahap, dan jangka panjang. Masih sangat kecilnya persentase penggunaan EBT oleh PLN mendatangkan pertanyaan kalangan masyarakat sipil.Manajer Indonesia Bali Made Iwan Dewantama mengatakan Bali tidak cocok dengan energi fosil karena memang tidak memiliki sumber daya fosil, seperti batubara. Namun, hingga saat ini sumber energi listrik di Bali justru masih tergantung dengan batubara. “Industri pariwisata menjadi konsumen energi tertinggi di Bali, termasuk dengan terus munculnya hotel-hotel baru,” kata Iwan.Selain dengan mengerem laju pertumbuhan industri pariwisata yang boros energi, Iwan menyarankan agar Bali juga mulai memikirkan sumber-sumber energi terbarukan. “Misalnya dengan memastikan agar Bali setidaknya menggunakan 30 persen energi terbarukan,” ujarnya.Hal itu sejalan dengan kekayaan konsep budaya Bali dalam menggunakan sumber energi terbarukan, seperti matahari dan angin. Pegiat energi terbarukan Agung Putradhyana menjelaskan konsep budaya Bali yang bisa diterapkan dalam energi terbarukan, misalnya dalam penyebutan nama-nama arah mata angin.“ (artinya timur) bisa menjadi ke angin di mana kita bisa menggunakan energi angin,” kata Gung Kayon, panggilan akrab Putradhyana. Adapun (selatan) bisa bermakna ke laut atau air. (utara) berarti tempat tinggi yang bisa berarti matahari sedangkan (barat) atau di bawah. Menurut Gung Kayon, di bawah ini merujuk pada sumber energi di dalam perut bumi, seperti uap atau biogas. Konsep lain dalam Bali seperti lambang Tri Datu yang terdiri dari tiga warna juga erat terkait dengan alam yaitu merah (api), putih (angin), dan hitam (air). Ketiganya menjadi sumber energi terbarukan yang makin banyak digunakan di berbagai negara. “Maknanya, kita bisa menggunakan semua sumber energi yang ada di alam,” kata Gung Kayon.Toh, kenyataannya, semua konsep itu belum sepenuhnya diterapkan di Bali. Saat ini Bali justru sangat tergantung dengan sumber energi fosil. Gung Kayon menunjukkan empat lokasi pembangkit listrik, seperti PLTU yang menggunakan batubara di Celukan Bawang (Buleleng), PLTG di Gilimanuk (Jembrana), serta bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji di Karangasem dan Denpasar.Beberapa proyek energi terbarukan di Bali justru mangkrak. Hanya gemerlap pada saat diresmikan tetapi setelah itu kemudian terabaikan. Dua contohnya adalah , Karangasem serta PLTS dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Nusa Penida, Klungkung.“Itu karena masih ada dengan investor dan belum diserahterimakan oleh pihak ketiga kepada PLN,” kata Dewanto terkait dua proyek EBT yang mangkrak di Bali. Kritik terhadap masih besarnya ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil kotor juga datang dari organisasi lingkungan Greenpeace. Juru Kampanye Greenpeace Indonesia untuk Iklim dan Energi Didit Haryo Wicaksono mengatakan energi fosil seperti batubara justru mengancam dari hulu ke hilir.Di hulu, penambangan batubara membahayakan warga lokal seperti terjadi di Samarinda. Menurut catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) bahwa hingga saat ini terdapat 27 korban meninggal di lubang tambang batubara di Samarinda, lokasi sekitar 70 persen batubara Indonesia.Di tingkat hilir, penggunaan batubara sebagai sumber energi juga sangat mencemari lingkungan. “Masalah utama cemaran batubara adalah penyebaran partikulat PM 2,5, ini jauh lebih kecil dibanding rambut manusia. PM 2,5 tidak terlihat dan menempel di tubuh. Dampak buruknya pada anak-anak dan orang tua rentan karena daya tahan kurang,” kata Didit dalam sebuah diskusi lain di Denpasar akhir bulan lalu.Menurutnya negara-negara yang dulu sangat tergantung kepada energi fosil, seperti Cina dan India, memiliki kualitas udaranya sangat buruk. Untuk itulah, Didit mendesak agar pemerintah Indonesia, termasuk di Bali, segera beralih ke EBT. “Bali punya potensi besar dalam energi terbarukan. Inilah saatnya beralih dari energi kotor ke energi bersih,” tegas Didit.

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

indonesia masih mengalami fase anomali dalam energi terbarukan kenapa indonesia sebenarnya berpotensi besar dalam menerapkan energi baru dan terbarukan ebt namun potensi ebt yang sudah dimanfaatkan masih sangat kecil hingga baru sekitar persen potensi ebt di indonesia yang digunakan sebagai sumber energi listrik oleh perusahaan listrik negara plnmenurut pln potensi ebt di indonesia mencapai sekitar gigawatt gw potensi itu antara lain berasal dari energi bayu dengan kekuatan mencapai megawatt mw disusul hidro mw matahari mw bioenergi mw panas bumi mw dan laut mw namun pemanfaatan potensi ebt di indonesia hingga tahun lalu masih berkisar pada gw data lain bahkan menyebutnya lebih kecil hanya sekitar gwdewanto deputi manajer energi alternatif divisi ebt pln kantor pusat mengatakan pembangkit listrik plt indonesia masih didominasi energi fosil seperti uap gas dan diesel total pembangkit listrik terpasang hingga adalah mw atau sekitar gw menurut dewanto jumlah pembangkit listrik tenaga uap pltu di indonesia mencapai persen dengan daya sebesar mw setelah itu adalah tenaga gas dan uap pltgu dengan kekuatan mw persen tenaga diesel pltd sebesar mw persen tenaga gas pltg sebesar mw persen tenaga air plta sebesar mw persen tenaga mikrohidro pltm sebesar mw persen tenaga bayu pltb mw persen dan tenaga surya plts sebesar mw persendengan potensi mencapai gw indonesia memiliki kesediaan ebt yang melimpah ruah jumlah itu mencapai lebih dari delapan kali lipat dari seluruh pembangkit listrik yang terpasang saat ini gw artinya di masa depan indonesia sangat bisa memenuhi kebutuhan energi listriknya dari ebtmasih kecilnya jumlah pembangkit listrik ebt itu menurut dewanto terjadi karena saat ini indonesia masih masuk fase anomali dalam pengembangan ebt kondisi indonesia saat ini masih anomali karena kita relatif baru dalam ebt berbeda dengan amerika eropa atau negaranegara maju lain yang sudah lama menerapkan ebt katanya dalam sebuah diskusi di denpasar bali pada februari lalu dewanto menambahkan pln sendiri sudah berkomitmen untuk beralih ke ebt untuk itu pln menerapkan beberapa strategi pertama dengan mengoptimalkan pembangunan pembangkit listrik ebt yang memiliki potensi besar seperti tenaga air surya dan angin kedua dengan memaksimalkan potensi ebt yang ada daerah setempatketiga pln mengembangkan sistem hibrid untuk daerahdaerah yang sudah dipasok pembangkit listrik dengan ebt terakhir pln juga mulai menerapkan dan sistem kontrol tujuannya untuk meningkatkan penetrasi ebt dalam sistem pln ujarnyasebagai dasar formal pemerintah indonesia juga sudah memiliki peraturan presiden perpres no tentang rencana umum energi nasional ruen yaitu rencana pengembangan energi jangka panjang hingga salah satu isinya indonesia akan mengembangkan ebt untuk menggantikan energi fosil secara signifikan bertahap dan jangka panjang masih sangat kecilnya persentase penggunaan ebt oleh pln mendatangkan pertanyaan kalangan masyarakat sipilmanajer indonesia bali made iwan dewantama mengatakan bali tidak cocok dengan energi fosil karena memang tidak memiliki sumber daya fosil seperti batubara namun hingga saat ini sumber energi listrik di bali justru masih tergantung dengan batubara industri pariwisata menjadi konsumen energi tertinggi di bali termasuk dengan terus munculnya hotelhotel baru kata iwanselain dengan mengerem laju pertumbuhan industri pariwisata yang boros energi iwan menyarankan agar bali juga mulai memikirkan sumbersumber energi terbarukan misalnya dengan memastikan agar bali setidaknya menggunakan persen energi terbarukan ujarnyahal itu sejalan dengan kekayaan konsep budaya bali dalam menggunakan sumber energi terbarukan seperti matahari dan angin pegiat energi terbarukan agung putradhyana menjelaskan konsep budaya bali yang bisa diterapkan dalam energi terbarukan misalnya dalam penyebutan namanama arah mata angin artinya timur bisa menjadi ke angin di mana kita bisa menggunakan energi angin kata gung kayon panggilan akrab putradhyana adapun selatan bisa bermakna ke laut atau air utara berarti tempat tinggi yang bisa berarti matahari sedangkan barat atau di bawah menurut gung kayon di bawah ini merujuk pada sumber energi di dalam perut bumi seperti uap atau biogas konsep lain dalam bali seperti lambang tri datu yang terdiri dari tiga warna juga erat terkait dengan alam yaitu merah api putih angin dan hitam air ketiganya menjadi sumber energi terbarukan yang makin banyak digunakan di berbagai negara maknanya kita bisa menggunakan semua sumber energi yang ada di alam kata gung kayontoh kenyataannya semua konsep itu belum sepenuhnya diterapkan di bali saat ini bali justru sangat tergantung dengan sumber energi fosil gung kayon menunjukkan empat lokasi pembangkit listrik seperti pltu yang menggunakan batubara di celukan bawang buleleng pltg di gilimanuk jembrana serta bahan bakar minyak bbm dan elpiji di karangasem dan denpasarbeberapa proyek energi terbarukan di bali justru mangkrak hanya gemerlap pada saat diresmikan tetapi setelah itu kemudian terabaikan dua contohnya adalah karangasem serta plts dan pembangkit listrik tenaga bayu pltb di nusa penida klungkungitu karena masih ada dengan investor dan belum diserahterimakan oleh pihak ketiga kepada pln kata dewanto terkait dua proyek ebt yang mangkrak di bali kritik terhadap masih besarnya ketergantungan indonesia terhadap energi fosil kotor juga datang dari organisasi lingkungan greenpeace juru kampanye greenpeace indonesia untuk iklim dan energi didit haryo wicaksono mengatakan energi fosil seperti batubara justru mengancam dari hulu ke hilirdi hulu penambangan batubara membahayakan warga lokal seperti terjadi di samarinda menurut catatan jaringan advokasi tambang jatam bahwa hingga saat ini terdapat korban meninggal di lubang tambang batubara di samarinda lokasi sekitar persen batubara indonesiadi tingkat hilir penggunaan batubara sebagai sumber energi juga sangat mencemari lingkungan masalah utama cemaran batubara adalah penyebaran partikulat pm ini jauh lebih kecil dibanding rambut manusia pm tidak terlihat dan menempel di tubuh dampak buruknya pada anakanak dan orang tua rentan karena daya tahan kurang kata didit dalam sebuah diskusi lain di denpasar akhir bulan lalumenurutnya negaranegara yang dulu sangat tergantung kepada energi fosil seperti cina dan india memiliki kualitas udaranya sangat buruk untuk itulah didit mendesak agar pemerintah indonesia termasuk di bali segera beralih ke ebt bali punya potensi besar dalam energi terbarukan inilah saatnya beralih dari energi kotor ke energi bersih tegas didit

Berikut Hasil Kajian UGM Soal Pemicu Kebakaran Hutan dan Lahan. Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan menjadi keprihatinan berbagai pihak, terlebih, masalah berulang setiap tahun. Universitas Gadjah Mada pun melakukan kajian soal ini. “Sangatlah ironi apabila kita tidak sanggup mengakhiri rutinitas bencana ini,” kata Rektor UGM Dwikorita Karnawati, di Yogyakarta, baru-baru ini.Dia mengatakan, ada dua faktor pemicu kebakaran, yakni alam dan manusia. Namun, katanya, faktor manusia lebih kuat menyebabkan kebakaran itu.Dari kajian UGM, katanya, memperlihatkan, membuka lahan dengan membakar maupun kanal buatan untuk mendrainase atau mengeringkan lahan gambut menjadi pemicu kebakaran. Tim UGM, telah mengkaji dan memperlihatkan sebaran titik api sesuai kanal-kanal buatan.“Kanal inilah yang memicu, makin luas terbuka lahan jaringan kanal ini, makin bertambah pula titik api.”Parahnya, tak mudah memadamkan api kala lahan gambut sudah terbakar. Api yang membakar lahan, katanya, terlebih gambut dalam, sangat sulit dipadamkan dan memerlukan volume air banyak. Guna memadamkan api seluas satu meter pesegi ketebalan 30 centimeter saja perlu 200-400 liter air.“Dengan air sebanyak itu bisa dibayangkan berapa volume air dibutuhkan untuk memadamkan 1,7 juta hektar hutan yang terbakar.”Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan luas wilayah kebakaran hutan mencapai 2,1 juta hektar. Kerugian ekonomi cukup besar. Di Riau saja menyatakan kerugian sampai Rp20 triliun, belum wilayah lain. Belum lagi warga terdampak mencapai 43 juta orang.Untuk itu, katanya, UGM merekomendasikan beberapa hal penting kepada pemerintah, seperti perlu tindakan pemadaman segera dan penanganan dampak serta evakuasi korban. Juga tindakan penegakan hukum dan disinsentif ekonomi bagi pelaku dan perusahaan terbukti membakar lahan dengan dibakar. Lalu memberikan sanksi administrasi seperti pencabutan izin dan pembebanan pemulihan lingkungan kepada perusahaan, selain gugatan perdata dan pidana.Sedangkan tindakan pencegahan agar kebakaran tidak terulang, katanya, pemerintah sebaiknya menata kembali tata ruang lahan gambut dan audit performance kanal. “Lakukan audit kinerja dan audit kepatuhan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pemanfaatan lahan gambut,” kata Dwikora.Dekan Fakultas Kehutanan UGM, juga pakar gambut Satyawan Pudyatmoko, menyampaikan, kebakaran lahan gambut dampak kesalahan fundamental pengelolaan lahan. Paradigma pembangunan Indonesia selama ini, katanya, cenderung mengarah optimalisasi nilai-nilai ekonomis lahan gambut dengan mengabaikan prinsip kelestarian eksositem.“Tindakan responsif tidak cukup lagi mengatasi persoalan ini. Harus ada perubahan mendasar terkait paradigma pengelolaan lahan gambut non-drainase.”Sosiolog UGM, Arie Sudjito menambahkan, upaya pemadaman kebakaran lahan gambut penting tetapi gerakan kemanusiaan membantu korban asap harus menjadi perhatian seluruh komponen bangsa.“Kebakaran ini tidak hanya merusak alam, juga menimbulkan korban. Peru gerakan kemanusiaan menyelamatkan korban.”

[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

berikut hasil kajian ugm soal pemicu kebakaran hutan dan lahan kebakaran hutan dan lahan di sumatera dan kalimantan menjadi keprihatinan berbagai pihak terlebih masalah berulang setiap tahun universitas gadjah mada pun melakukan kajian soal ini sangatlah ironi apabila kita tidak sanggup mengakhiri rutinitas bencana ini kata rektor ugm dwikorita karnawati di yogyakarta barubaru inidia mengatakan ada dua faktor pemicu kebakaran yakni alam dan manusia namun katanya faktor manusia lebih kuat menyebabkan kebakaran itudari kajian ugm katanya memperlihatkan membuka lahan dengan membakar maupun kanal buatan untuk mendrainase atau mengeringkan lahan gambut menjadi pemicu kebakaran tim ugm telah mengkaji dan memperlihatkan sebaran titik api sesuai kanalkanal buatankanal inilah yang memicu makin luas terbuka lahan jaringan kanal ini makin bertambah pula titik apiparahnya tak mudah memadamkan api kala lahan gambut sudah terbakar api yang membakar lahan katanya terlebih gambut dalam sangat sulit dipadamkan dan memerlukan volume air banyak guna memadamkan api seluas satu meter pesegi ketebalan centimeter saja perlu liter airdengan air sebanyak itu bisa dibayangkan berapa volume air dibutuhkan untuk memadamkan juta hektar hutan yang terbakardata badan nasional penanggulangan bencana bnpb dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk menyebutkan luas wilayah kebakaran hutan mencapai juta hektar kerugian ekonomi cukup besar di riau saja menyatakan kerugian sampai rp triliun belum wilayah lain belum lagi warga terdampak mencapai juta oranguntuk itu katanya ugm merekomendasikan beberapa hal penting kepada pemerintah seperti perlu tindakan pemadaman segera dan penanganan dampak serta evakuasi korban juga tindakan penegakan hukum dan disinsentif ekonomi bagi pelaku dan perusahaan terbukti membakar lahan dengan dibakar lalu memberikan sanksi administrasi seperti pencabutan izin dan pembebanan pemulihan lingkungan kepada perusahaan selain gugatan perdata dan pidanasedangkan tindakan pencegahan agar kebakaran tidak terulang katanya pemerintah sebaiknya menata kembali tata ruang lahan gambut dan audit performance kanal lakukan audit kinerja dan audit kepatuhan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pemanfaatan lahan gambut kata dwikoradekan fakultas kehutanan ugm juga pakar gambut satyawan pudyatmoko menyampaikan kebakaran lahan gambut dampak kesalahan fundamental pengelolaan lahan paradigma pembangunan indonesia selama ini katanya cenderung mengarah optimalisasi nilainilai ekonomis lahan gambut dengan mengabaikan prinsip kelestarian eksositemtindakan responsif tidak cukup lagi mengatasi persoalan ini harus ada perubahan mendasar terkait paradigma pengelolaan lahan gambut nondrainasesosiolog ugm arie sudjito menambahkan upaya pemadaman kebakaran lahan gambut penting tetapi gerakan kemanusiaan membantu korban asap harus menjadi perhatian seluruh komponen bangsakebakaran ini tidak hanya merusak alam juga menimbulkan korban peru gerakan kemanusiaan menyelamatkan korban

Ekspansi Investasi Sawit Negeri Jiran di Indonesia Kirimkan Kabut Asap Kembali ke Pemodal. Media Malaysia kembali memberitakan serangan kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan yang terjadi di Pulau Sumatera, Indonesia yang tepat bersebelahan dengan negeri semenanjung ini. Menurut beberapa laporan media Malaysia, seperti serta beberapa media lain menyebutkan, bahwa sekitar 51 titik yang dimonitor oleh Departemen Lingkungan Hidup Malaysia berada dalam kondisi sudah melewati angka polusi di atas 100, dan masuk dalam kategori tidak sehat.Dalam pernyataan pihak Kementerian Lingkungan Hidup disampaikan bahwa dengan kondisi cuaca yang kering di beberapa negara bagian dan sisi timur pesisir di Semenanjung Malaka, maka diperkirakan kabut asap ini masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.Sebelumnya, seperti dimuat kabut asap ini disebabkan oleh pembakaran di lahan gambut dan hutan alam di beberapa propinsi yang berdekatan dengan negeri tetangga tersebut. Menurut catatan satelit yang dilaporkan oleh Asean Specialised Meteorogical Centre (ASMC) ada peningkatan titik-titik panas di Sumatera, dari sekitar 67 titik panas menjadi 122 titik panas pada hari rabu pertengahan pekan lalu.Selain itu pihak Kementerian Lingkungan Hidup Malaysia juga mengirimkan peringatan kepada publik bahwa seluruh wilayah negeri ini beresiko terpapar kabut asap juga dari dalam negeri mereka sendiri.Laporan yang disampaikan media Malaysia terhadap serangan kabut asap ke negeri tersebut, nampaknya adalah sebuah penyakit tahunan yang terus terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Kondisi terburuk kabut asap dari Sumatera, pernah mencapai level terburuk tahun 1997-1998 yang menyebabkan kerugian mencapai 9 miliar dollar AS akibat terganggunya jadual penerbangan dan terhambatnya aktivitas bisnis.Namun Malaysia mungkin lupa, mereka adalah salah satu kontributor terbesar dalam kerusakan hutan di Indonesia, terutama di pulau Sumatera akibat laju ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh berbagai perusahaan Malaysia di pulau ini.Perkebunan kelapa sawit milik perusahaan Malaysia di propinsi Riau, kini bahkan mencapai 25% atau seperempat dari luasan perkebunan sawit secara total di propinsi tersebut berdasarkan catatan dari Konsulat Malaysia di Riau. “Sejumlah lahan itu ada di berbagai kawasan di Riau,” ungkap Konsul Kehormatan Malaysia untuk Riau, Azizan Ismail di Pekanbaru kepada waspada.co.id dalam sebuah wawancara di awal September 2012 silam.Tiga perusahaan Malaysa, yaitu PT TH Indo Plantation, Minamas dan PT Adei mengelola setidaknya 178 ribu hektar perkebunan kelapa sawit di propinsi Riau.Dari data di bulan September 2012 juga, Ketua Departemen Politik, Hukum dan Keamanan Serikat Petani Indonesia, Agus Ruli Ardiansyah dalam sebuah diskusi mengatakan bahwa industri perkebunan kelapa sawit Indonsia dikuasai oleh tujuh negara, dan yang paling utama adalah Malaysia.Salah satu perusahaan Malaysia bernama Gurthrie Berhad menguasai perkebunan sawit di Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah seluas 220.204 hektar. Sementara perusahaan lain bernama Kulim Berhad menguasai perkebunan di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat seluas 92.263 hektar. Satu perusahaan lagi, Golden Hope Plantation Berhad menguasai perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat seluas 96.000 hektar, dan terakhir Kuala Lumpur Kepong Berhad di Riau, Belitung dan Kalimantan seluas 91.000 hektar.Data lain yang didapat dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, perusahaa kelapa sawit dari Malaysia menguasai sekitar dua juta hektar perkebunan kelapa sawit Indonesia atau sekitar 24,7% dari total perkebunan kelapa sawit di tanah air. Perusahaan kelapa sawit terbesar yang beroperasi di Indonesia adalah Sime Darby, yang menjadi produsen dengan luasan lahan perkebunan terbesar kelima di Indonesia.Berbagai proses pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, terus terjadi saat ini. Indonesia sendiri sebagai produsen terbesar kelapa sawit dunia, terus menggenjot produksi kelapa sawit hingga mencapai 28 juta metrik ton per tahun dari sekitar 25 juta metrik ton yang berhasil diproduksi tahun lalu.Perkebunan kelapa sawit adalah salah satu bisnis yang memakan lahan dan hutan dalam jumlah yang masif. Sejak tahun 1980-an, pembukaan besar-besaran perkebunan kelapa sawit Indonesia, telah menjadi salah satu pendorong terjadinya deforestasi hutan hujan tropis di tanah air yang mencapai 2 juta hektar setiap tahun.Jika ditotal, sejak 1990-an perkembangan kebun kelapa sawit telah memusnahkan 16.000 kilometer persegi hutan primer dan hutan tanaman industri, dan luasan ini setara dengan negara bagian Hawaii di Amerika Serikat. Dan hilangnya hutan ini, merupakan 60% dari angka kerusakan hutan yang terjadi pada saat itu.Proses pembukaan lahan untuk ditanami kelapa sawit dengan cara dibakar inilah yang kemudian menjadi penyebab meluasnya kabut asap ke berbagai wilayah di sekitar perkebunan sawit dan bahkan lintas negara. Melesatnya investasi oleh Malaysia akibat keterbatasan lahan mereka, kini kembali begitu cepat dalam bentuk kabut asap, bahkan jauh lebih cepat sebelum mereka merasakan nikmatnya gelontoran ringgit.

[1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

ekspansi investasi sawit negeri jiran di indonesia kirimkan kabut asap kembali ke pemodal media malaysia kembali memberitakan serangan kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan yang terjadi di pulau sumatera indonesia yang tepat bersebelahan dengan negeri semenanjung ini menurut beberapa laporan media malaysia seperti serta beberapa media lain menyebutkan bahwa sekitar titik yang dimonitor oleh departemen lingkungan hidup malaysia berada dalam kondisi sudah melewati angka polusi di atas dan masuk dalam kategori tidak sehatdalam pernyataan pihak kementerian lingkungan hidup disampaikan bahwa dengan kondisi cuaca yang kering di beberapa negara bagian dan sisi timur pesisir di semenanjung malaka maka diperkirakan kabut asap ini masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depansebelumnya seperti dimuat kabut asap ini disebabkan oleh pembakaran di lahan gambut dan hutan alam di beberapa propinsi yang berdekatan dengan negeri tetangga tersebut menurut catatan satelit yang dilaporkan oleh asean specialised meteorogical centre asmc ada peningkatan titiktitik panas di sumatera dari sekitar titik panas menjadi titik panas pada hari rabu pertengahan pekan laluselain itu pihak kementerian lingkungan hidup malaysia juga mengirimkan peringatan kepada publik bahwa seluruh wilayah negeri ini beresiko terpapar kabut asap juga dari dalam negeri mereka sendirilaporan yang disampaikan media malaysia terhadap serangan kabut asap ke negeri tersebut nampaknya adalah sebuah penyakit tahunan yang terus terjadi sejak beberapa tahun terakhir kondisi terburuk kabut asap dari sumatera pernah mencapai level terburuk tahun yang menyebabkan kerugian mencapai miliar dollar as akibat terganggunya jadual penerbangan dan terhambatnya aktivitas bisnisnamun malaysia mungkin lupa mereka adalah salah satu kontributor terbesar dalam kerusakan hutan di indonesia terutama di pulau sumatera akibat laju ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh berbagai perusahaan malaysia di pulau iniperkebunan kelapa sawit milik perusahaan malaysia di propinsi riau kini bahkan mencapai atau seperempat dari luasan perkebunan sawit secara total di propinsi tersebut berdasarkan catatan dari konsulat malaysia di riau sejumlah lahan itu ada di berbagai kawasan di riau ungkap konsul kehormatan malaysia untuk riau azizan ismail di pekanbaru kepada waspadacoid dalam sebuah wawancara di awal september silamtiga perusahaan malaysa yaitu pt th indo plantation minamas dan pt adei mengelola setidaknya ribu hektar perkebunan kelapa sawit di propinsi riaudari data di bulan september juga ketua departemen politik hukum dan keamanan serikat petani indonesia agus ruli ardiansyah dalam sebuah diskusi mengatakan bahwa industri perkebunan kelapa sawit indonsia dikuasai oleh tujuh negara dan yang paling utama adalah malaysiasalah satu perusahaan malaysia bernama gurthrie berhad menguasai perkebunan sawit di aceh riau sumatera selatan kalimantan selatan kalimantan tengah dan sulawesi tengah seluas hektar sementara perusahaan lain bernama kulim berhad menguasai perkebunan di sumatera barat sumatera selatan kalimantan tengah dan kalimantan barat seluas hektar satu perusahaan lagi golden hope plantation berhad menguasai perkebunan kelapa sawit di kalimantan barat seluas hektar dan terakhir kuala lumpur kepong berhad di riau belitung dan kalimantan seluas hektardata lain yang didapat dari gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia perusahaa kelapa sawit dari malaysia menguasai sekitar dua juta hektar perkebunan kelapa sawit indonesia atau sekitar dari total perkebunan kelapa sawit di tanah air perusahaan kelapa sawit terbesar yang beroperasi di indonesia adalah sime darby yang menjadi produsen dengan luasan lahan perkebunan terbesar kelima di indonesiaberbagai proses pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di indonesia terus terjadi saat ini indonesia sendiri sebagai produsen terbesar kelapa sawit dunia terus menggenjot produksi kelapa sawit hingga mencapai juta metrik ton per tahun dari sekitar juta metrik ton yang berhasil diproduksi tahun laluperkebunan kelapa sawit adalah salah satu bisnis yang memakan lahan dan hutan dalam jumlah yang masif sejak tahun an pembukaan besarbesaran perkebunan kelapa sawit indonesia telah menjadi salah satu pendorong terjadinya deforestasi hutan hujan tropis di tanah air yang mencapai juta hektar setiap tahunjika ditotal sejak an perkembangan kebun kelapa sawit telah memusnahkan kilometer persegi hutan primer dan hutan tanaman industri dan luasan ini setara dengan negara bagian hawaii di amerika serikat dan hilangnya hutan ini merupakan dari angka kerusakan hutan yang terjadi pada saat ituproses pembukaan lahan untuk ditanami kelapa sawit dengan cara dibakar inilah yang kemudian menjadi penyebab meluasnya kabut asap ke berbagai wilayah di sekitar perkebunan sawit dan bahkan lintas negara melesatnya investasi oleh malaysia akibat keterbatasan lahan mereka kini kembali begitu cepat dalam bentuk kabut asap bahkan jauh lebih cepat sebelum mereka merasakan nikmatnya gelontoran ringgit

Kemenristek akan Bentuk Konsorsium Tanggulangi Dampak Asap. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan membentuk konsorsium riset kebencanaan untuk menanggulangi dampak kebakaran hutan dan lahan. Konsorsium yang akan melibatkan berbagai perguruan tinggi dan kementerian serta lembaga terkait ini diharapkan aktif Desember 2015.“Selama ini, masing-masing perguruan tinggi penelitian kebencanaan sendiri-sendiri, tidak efektif. Kebakaran hutan tetap terjadi setiap tahun,” kata Menteri Riset dan Perguruan Tinggi M. Nasir di Jakarta, Kamis (5/11/15).Dia mengatakan, dengan konsorsium diharapkan setiap penelitian lebih terintegrasi. Kemenristekdikti juga melibatkan KLHK dan ahli hukum.“Supaya para ahli hukum bisa menjelaskan kalau hutan dibakar, apa sanksinya? Kalau berbicara teknis, bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran.”Pembentukan konsorsium itu dirasa penting agar riset dan teknologi bisa mengambil peran dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.“Nanti semua perguruan tinggi kita kelompokkan. Siapa menangani kesehatan, gambut, kehutanan dan bagaimana cara menyelesaikan? Apakah sekat kanal, termasuk bagaimana cara melokalisir dan pada masyarakat,” katanya.Tiga hari lalu, tim Universitas Gadjah Mada diundang Presiden menyampaikan soal lahan gambut dan akan dibentuk tim lahan gambut di bawah KLHK. Konsorsium ini, katanya, bisa bersinergi dengan tim gambut. “Kami akan mengkoordinasikan. Tim pokja UGM jadi bagian konsorsium.”Kemenristekdikti juga mengembangkan teknologi pesawat water bombing bersama LAPAN dan PT Dirgantara Indonesia. Pesawat akan diluncurkan akhir tahun ini dan sertifikasi diharap selesai pertengahan 2016.“Kalau lihat luasan terbakar, dulu lebih besar. Tapi dampak tahun ini jauh lebih besar karena banyak lahan gambut terbakar. Asap lebih pekat. Kalau tanah mineral dengan water bombing sudah selesai. Kalau gambut, meskipun berkali-kali water bombing tak akan menyelesaikan masalah.” Bantuan negara lain diterima pemerintah, dari Singapura, Malaysia, Australia hingga Rusia.Dirjen Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti Muhammad Dimyati mengatakan, konsorsium terdiri dari seluruh stakeholder baik perguruan tinggi maupun kementerian lembaga.“Konsorsium akan menghasilkan alat-alat lebih baik dari sekarang dengan menggunakan teknologi nano maupun yang lain. Juga menghasilkan rekomendasi meminimalisir kebakaran.”Selama ini, perguruan tinggi riset kebencanaan tak termanfaatkan dan tak publikasi dengan baik, hanya tersimpan di perpustakaannya. Jadi, Kemenristekdikti menginisiasi untuk mengkomunikasikan kepada pemerintah daerah dan industri melalui konsorsium yang akan dibentuk. “Temuan bisa bermanfaat.”Dia mencontohkan, alat penjernih udara Fresh-On oleh peneliti ITB, juga pembersih udara Zeta Green ilmuan Undip. Kedua alat ini tersimpan di laboratorium tanpa dimanfaatkan maksimal. “Kita terkaget-kaget saat alat temuan dibutuhkan. Produksi telat. Kita tak ingin mengulang seperti itu lagi,” katanya.Kemenristekdikti, katanya, menyiapkan pendanaan hampir Rp1 trilun untuk konsorsium ini. Besaran anggaran tergantung proposal dari konsorsium. Ada juga penelitian bersifat penugasan.Nasir juga memaparkan peran PTN dalam menanggulangi dampak asap kebakaran. ITB membuat Fresh-on 2015, yang bisa menyaring partikel sangat kecil hingga 50 nano meter yang diciptakan I Gede Wenten. “Di Jambi Fresh-On ada sekitar 1.000 unit, dimasukkan ke sekolah-sekolah. Kemarin dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang membran dan plasma juga ada dikirimkan tapi sedikit.”ITB juga membentuk program Kelas Aman Asap” di SDN 181/IV Kelurahan Lebak Bandung Jelutung, Jambi. Ia diluncurkan Kemendikbud, penelitian oleh ilmuan biokimia ITB, Zeily Nurachman.Satgas ITB juga mengubah rumah penduduk menjadi aman asap dengan memasang kasa dakron pada ventilasi dan menjadikan untuk mengeluarkan udara kotor. Juga memasang aerasi pada akuarium untuk menangkap partikel mineral dan diisi ganggang atau alga untuk produksi oksigen. “ITB juga penerapan one map policy melalui penyusunan peta kebencanaan skala 1:500,” katanya.Selain itu, UGM sudah berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, pemda dan masyarakat untuk penanganan bencana kebakaran sekaligus mengidentifikasi dan menyusun rencana.Universitas Indonesia juga membuka posko di Desa Rimo Panjang, Kampar, Pekanbaru Riau dengan mengirim 20 tenaga medis dari Fakultas Kedokteran. Bantuan lain pembagian 1.500 masker N95.Dari Universitas Diponegoro, penggalangan dana dan membuat alat pembersih udara dengan sistem nano yaitu Zeta Green, ciptaan Muhammad Nur. Univeristas Riau membuka RS Pendidikan 24 jam bagi masyarakat terdampak asap. Biaya obat dan perawatan gratis. Hal serupa juga dilakukan Universitas Lampung dan Universitas Andalas.

[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

kemenristek akan bentuk konsorsium tanggulangi dampak asap kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi akan membentuk konsorsium riset kebencanaan untuk menanggulangi dampak kebakaran hutan dan lahan konsorsium yang akan melibatkan berbagai perguruan tinggi dan kementerian serta lembaga terkait ini diharapkan aktif desember selama ini masingmasing perguruan tinggi penelitian kebencanaan sendirisendiri tidak efektif kebakaran hutan tetap terjadi setiap tahun kata menteri riset dan perguruan tinggi m nasir di jakarta kamis dia mengatakan dengan konsorsium diharapkan setiap penelitian lebih terintegrasi kemenristekdikti juga melibatkan klhk dan ahli hukumsupaya para ahli hukum bisa menjelaskan kalau hutan dibakar apa sanksinya kalau berbicara teknis bagaimana supaya tidak terjadi kebakaranpembentukan konsorsium itu dirasa penting agar riset dan teknologi bisa mengambil peran dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahannanti semua perguruan tinggi kita kelompokkan siapa menangani kesehatan gambut kehutanan dan bagaimana cara menyelesaikan apakah sekat kanal termasuk bagaimana cara melokalisir dan pada masyarakat katanyatiga hari lalu tim universitas gadjah mada diundang presiden menyampaikan soal lahan gambut dan akan dibentuk tim lahan gambut di bawah klhk konsorsium ini katanya bisa bersinergi dengan tim gambut kami akan mengkoordinasikan tim pokja ugm jadi bagian konsorsiumkemenristekdikti juga mengembangkan teknologi pesawat water bombing bersama lapan dan pt dirgantara indonesia pesawat akan diluncurkan akhir tahun ini dan sertifikasi diharap selesai pertengahan kalau lihat luasan terbakar dulu lebih besar tapi dampak tahun ini jauh lebih besar karena banyak lahan gambut terbakar asap lebih pekat kalau tanah mineral dengan water bombing sudah selesai kalau gambut meskipun berkalikali water bombing tak akan menyelesaikan masalah bantuan negara lain diterima pemerintah dari singapura malaysia australia hingga rusiadirjen riset dan pengembangan kemenristekdikti muhammad dimyati mengatakan konsorsium terdiri dari seluruh stakeholder baik perguruan tinggi maupun kementerian lembagakonsorsium akan menghasilkan alatalat lebih baik dari sekarang dengan menggunakan teknologi nano maupun yang lain juga menghasilkan rekomendasi meminimalisir kebakaranselama ini perguruan tinggi riset kebencanaan tak termanfaatkan dan tak publikasi dengan baik hanya tersimpan di perpustakaannya jadi kemenristekdikti menginisiasi untuk mengkomunikasikan kepada pemerintah daerah dan industri melalui konsorsium yang akan dibentuk temuan bisa bermanfaatdia mencontohkan alat penjernih udara freshon oleh peneliti itb juga pembersih udara zeta green ilmuan undip kedua alat ini tersimpan di laboratorium tanpa dimanfaatkan maksimal kita terkagetkaget saat alat temuan dibutuhkan produksi telat kita tak ingin mengulang seperti itu lagi katanyakemenristekdikti katanya menyiapkan pendanaan hampir rp trilun untuk konsorsium ini besaran anggaran tergantung proposal dari konsorsium ada juga penelitian bersifat penugasannasir juga memaparkan peran ptn dalam menanggulangi dampak asap kebakaran itb membuat freshon yang bisa menyaring partikel sangat kecil hingga nano meter yang diciptakan i gede wenten di jambi freshon ada sekitar unit dimasukkan ke sekolahsekolah kemarin dilakukan menteri pendidikan dan kebudayaan yang membran dan plasma juga ada dikirimkan tapi sedikititb juga membentuk program kelas aman asap di sdn iv kelurahan lebak bandung jelutung jambi ia diluncurkan kemendikbud penelitian oleh ilmuan biokimia itb zeily nurachmansatgas itb juga mengubah rumah penduduk menjadi aman asap dengan memasang kasa dakron pada ventilasi dan menjadikan untuk mengeluarkan udara kotor juga memasang aerasi pada akuarium untuk menangkap partikel mineral dan diisi ganggang atau alga untuk produksi oksigen itb juga penerapan one map policy melalui penyusunan peta kebencanaan skala katanyaselain itu ugm sudah berkoordinasi dengan bnpb bpbd pemda dan masyarakat untuk penanganan bencana kebakaran sekaligus mengidentifikasi dan menyusun rencanauniversitas indonesia juga membuka posko di desa rimo panjang kampar pekanbaru riau dengan mengirim tenaga medis dari fakultas kedokteran bantuan lain pembagian masker ndari universitas diponegoro penggalangan dana dan membuat alat pembersih udara dengan sistem nano yaitu zeta green ciptaan muhammad nur univeristas riau membuka rs pendidikan jam bagi masyarakat terdampak asap biaya obat dan perawatan gratis hal serupa juga dilakukan universitas lampung dan universitas andalas

Cristiano Ronaldo, Duta Pelestarian Forum Peduli Mangrove Indonesia. Mega bintang sepakbola dunia asal Protugal yang bermain untuk klub Real Madrid, Cristiano Ronaldo kini menjadi bagian dari upaya konservasi mangrove di Indonesia, setelah dirinya menyepakati untuk menjadi duta konservasi mangrove bagi Forum Peduli Mangrove yang berbasis di Bali. Kesepakatan antara lembaga ini dengan Ronaldo ini sendiri dicapai hari Jumat 8 Maret 2013 silam.Ronaldo sendiri seperti dilansir menyatakan gembira bisa bergabung dalam gerakan melestarikan mangrove di Indonesia. “Saya merasa terhormat bisa memainkan peran penting dalam melestarikan mangrove di Indonesia. Saya pernah ke Aceh setelah peristiwa tsunami tahun 2004 dan penderitaan yang saya lihat memberikan kesan begitu mendalam bagi saya. Saya memahami, di tempat diana mangrove bisa memberikan perlindungan terhadap ekosistem dari terjangan ombak yang besar, maka banyak hidup bisa diselamatkan dan banyak kerusakan bisa ditekan.”Perwakilan dari Forum Peduli Mangrove (Mangrove Care) sendiri yang diwakili Tomy Winata seperti dilansir oleh menyatakan,”Saya sangat gembira Ronaldo telah menyetujui untuk mendukung upaya kami melestarikan mangrove di Indonesia. Dia adalah duta yang ideal untuk melestarikan mangrove karena dia merupakan daya tarik bagi publik dan kami berharap pesan untuk selamatkan mangrove ini bisa meraih perhatian semua orang baik kaya, miskin, tua dan muda.”Forum ini sendiri rencananya akan diluncurkan dalam waktu dua bulan mendatang, dan bertujuan untuk melakukan penyadartahuan kepada publik tentang pentingnya pelestarian hutan mangrove dan menjaga keragaman hayati yang ada di hutan mangrove.Menurut data dari Kementerian Kehutanan luas hutan mangrove di Indonesia diperkirakan sekitar 9 juta hektar di tahun 2000. Namun luasan ini terus berurang drastis hingga tahun 2005, dimana sekitar 65% hutan mangrove sudah rusak atau hilang setelah diubah menjadi peternakan udang, perkebunan kelapa sawit, wilayah pertanian dan pengembangan tempat tinggal bagi manusia. Hutan mangrove Indonesia diperkirakan tinggal tersisa sekitar 3,6 juta hektar saja saat ini.

[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

edukasi dan kesadaran konservasi lingkungan

cristiano ronaldo duta pelestarian forum peduli mangrove indonesia mega bintang sepakbola dunia asal protugal yang bermain untuk klub real madrid cristiano ronaldo kini menjadi bagian dari upaya konservasi mangrove di indonesia setelah dirinya menyepakati untuk menjadi duta konservasi mangrove bagi forum peduli mangrove yang berbasis di bali kesepakatan antara lembaga ini dengan ronaldo ini sendiri dicapai hari jumat maret silamronaldo sendiri seperti dilansir menyatakan gembira bisa bergabung dalam gerakan melestarikan mangrove di indonesia saya merasa terhormat bisa memainkan peran penting dalam melestarikan mangrove di indonesia saya pernah ke aceh setelah peristiwa tsunami tahun dan penderitaan yang saya lihat memberikan kesan begitu mendalam bagi saya saya memahami di tempat diana mangrove bisa memberikan perlindungan terhadap ekosistem dari terjangan ombak yang besar maka banyak hidup bisa diselamatkan dan banyak kerusakan bisa ditekanperwakilan dari forum peduli mangrove mangrove care sendiri yang diwakili tomy winata seperti dilansir oleh menyatakansaya sangat gembira ronaldo telah menyetujui untuk mendukung upaya kami melestarikan mangrove di indonesia dia adalah duta yang ideal untuk melestarikan mangrove karena dia merupakan daya tarik bagi publik dan kami berharap pesan untuk selamatkan mangrove ini bisa meraih perhatian semua orang baik kaya miskin tua dan mudaforum ini sendiri rencananya akan diluncurkan dalam waktu dua bulan mendatang dan bertujuan untuk melakukan penyadartahuan kepada publik tentang pentingnya pelestarian hutan mangrove dan menjaga keragaman hayati yang ada di hutan mangrovemenurut data dari kementerian kehutanan luas hutan mangrove di indonesia diperkirakan sekitar juta hektar di tahun namun luasan ini terus berurang drastis hingga tahun dimana sekitar hutan mangrove sudah rusak atau hilang setelah diubah menjadi peternakan udang perkebunan kelapa sawit wilayah pertanian dan pengembangan tempat tinggal bagi manusia hutan mangrove indonesia diperkirakan tinggal tersisa sekitar juta hektar saja saat ini

Bisnis Sawit Indofood Agri Tolak Tudingan Rusakkan Habitat Orangutan Kalimantan Timur. Terkait adanya dugaan perusakan habitat orangutan di wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit yang mereka kuasai, PT Gunta Samba Jaya, anak perusahaan grup Indofood Agri Resources, telah menyampaikan jawaban mereka terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Dalam surat tersebut, GAPKI melakukan klarifikasi kepada PT Gunta Samba Jaya setelah adanya laporan dari pihak Centre for Orangutan Protection bahwa telah terjadi perusakan hutan dengan kategori High Conservation Value Forest di kawasan konsesi yang dikuasai oleh PT Gunta Samba Jaya.Dalam jawaban yang dikirimkannya, PT Gunta Samba Jaya mengaku bahwa mereka belum pernah menemukan orangutan di lokasi kerja mereka, selain itu pihak perusahaan juga mengaku bahwa mereka melakukan pembukaan hutan berdasar atas izin yang sudah diperoleh dari pihak pemerintah dan badan terkait.Namun dalam suratnya, PT Gunta Samba Jaya juga mengakui bahwa foto-foto yang dikirimkan kepada mereka memang foto aktivitas pembukaan lahan di kawasan konsesi milik perusahaan, namun mereka menampik tuduhan keberadaan orangutan di wilayah ini.Pihak Centre for Orangutan Protection sendiri bersama Kementerian Kehutanan kini melakukan pengecekan lokasi peristiwa ini sejak tanggal 17 Maret 2013. “Semestinya, proses pengecekan ini dilakukan seminggu sebelumnya, ini sudah mundur dari jadual semestinya,” ungkap Hardi Baktiantoro kepada Mongabay Indonesia. Keberadaan Kementerian Kehutanan dan COP akan mengumpulkan data dan fakta terkait pengaduan yang dilakukan oleh COP terhadap perusakan hutan yang masuk sebagai kategori HCVF di konsesi PT Gunta Samba Jaya.Sementara itu, kendati laporan kepada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia sudah masuk sejak lama dan kini tengah dalam pengecekan Kementerian Kehutanan, namun aktivitas penebangan hutan di lokasi tersebut tetap berlangsung. Pemerhati masalah sosial dan lingkungan di Kalimantan Timur, Niel Makinuddin mengatakan bahwa kawasan Kong Beng dan Sekitarnya memang habitat orangutan sejak lama. “Kawasan Kong Beng dan sekitarnya dari dulu memang merupakan habitat alami dari orangutan jenis . Sub jenis morio ini termasuk jenis yang jumlahnya paling sedikit di Kalimantan dibandingkan sub jenis lainnya yakni . dengan lokasi sebaran di Kalbar, dan dengan lokasi sebaran di Kalteng.”Seperti telah diberitakan sebelumnya, perusahaan PT Gunta Samba Jaya, yang merupakan bagian dari Indofood Agri Resources yang dikuasai oleh taipan Anthony Salim dan bermarkas di Singapura, disinyalir oleh Centre of Orangutan Protection telah merusak habitat orangutan di Kecamatan Kong Beng dan Desa Miau Baru, Kutai Timur, Kalimantan Timur.Pada tanggal 4 Oktober 2012 silam, BKSDA Kalimantan Timur bersama COP mengevakuasi seekor anak orangutan berusia sekitar 1,5 tahun dari seorang petani bernama Maktam di Desa Japdam, Muara Wahau, Kalimantan Timur. Menurut penuturan Maktam, bayi orangutan ini terpisah dari ibunya saat buldoser melakukan penghancuran hutandi wilayah PT Gunta Samba Jaya dua bulan sebelumnya.Setelah peristiwa pertama tersebut, seekor bayi orangutan berusia satu tahun kembali diselamatkan pada tanggal 24 Januari 2013 silam dari seseorang bernama Agus di Desa Miau Baru, Kecamatan Kong Beng, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pada hari yang sama, beberapa foto dan video penebangan hutan yang merupakan habitat orangutan di kawasan tersebut sempat diambil oleh COP.PT Gunta Samba Jaya adalah salah satu anak perusahaan PT Salim Ivomas Pratama, yang berada dibawah naungan grup Indofood Agri Resources yang berpusat di Singapura, dan terdaftar secara sah dengan nomor usaha 200106551G di Republik Singapura. Perusahaan Singapura ini menguasai konsesi di wilayah Miau Baru, Kecamatan Kong Beng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur seluas 8378 hektar.

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan

bisnis sawit indofood agri tolak tudingan rusakkan habitat orangutan kalimantan timur terkait adanya dugaan perusakan habitat orangutan di wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit yang mereka kuasai pt gunta samba jaya anak perusahaan grup indofood agri resources telah menyampaikan jawaban mereka terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia gapki dalam surat tersebut gapki melakukan klarifikasi kepada pt gunta samba jaya setelah adanya laporan dari pihak centre for orangutan protection bahwa telah terjadi perusakan hutan dengan kategori high conservation value forest di kawasan konsesi yang dikuasai oleh pt gunta samba jayadalam jawaban yang dikirimkannya pt gunta samba jaya mengaku bahwa mereka belum pernah menemukan orangutan di lokasi kerja mereka selain itu pihak perusahaan juga mengaku bahwa mereka melakukan pembukaan hutan berdasar atas izin yang sudah diperoleh dari pihak pemerintah dan badan terkaitnamun dalam suratnya pt gunta samba jaya juga mengakui bahwa fotofoto yang dikirimkan kepada mereka memang foto aktivitas pembukaan lahan di kawasan konsesi milik perusahaan namun mereka menampik tuduhan keberadaan orangutan di wilayah inipihak centre for orangutan protection sendiri bersama kementerian kehutanan kini melakukan pengecekan lokasi peristiwa ini sejak tanggal maret semestinya proses pengecekan ini dilakukan seminggu sebelumnya ini sudah mundur dari jadual semestinya ungkap hardi baktiantoro kepada mongabay indonesia keberadaan kementerian kehutanan dan cop akan mengumpulkan data dan fakta terkait pengaduan yang dilakukan oleh cop terhadap perusakan hutan yang masuk sebagai kategori hcvf di konsesi pt gunta samba jayasementara itu kendati laporan kepada gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia sudah masuk sejak lama dan kini tengah dalam pengecekan kementerian kehutanan namun aktivitas penebangan hutan di lokasi tersebut tetap berlangsung pemerhati masalah sosial dan lingkungan di kalimantan timur niel makinuddin mengatakan bahwa kawasan kong beng dan sekitarnya memang habitat orangutan sejak lama kawasan kong beng dan sekitarnya dari dulu memang merupakan habitat alami dari orangutan jenis sub jenis morio ini termasuk jenis yang jumlahnya paling sedikit di kalimantan dibandingkan sub jenis lainnya yakni dengan lokasi sebaran di kalbar dan dengan lokasi sebaran di kaltengseperti telah diberitakan sebelumnya perusahaan pt gunta samba jaya yang merupakan bagian dari indofood agri resources yang dikuasai oleh taipan anthony salim dan bermarkas di singapura disinyalir oleh centre of orangutan protection telah merusak habitat orangutan di kecamatan kong beng dan desa miau baru kutai timur kalimantan timurpada tanggal oktober silam bksda kalimantan timur bersama cop mengevakuasi seekor anak orangutan berusia sekitar tahun dari seorang petani bernama maktam di desa japdam muara wahau kalimantan timur menurut penuturan maktam bayi orangutan ini terpisah dari ibunya saat buldoser melakukan penghancuran hutandi wilayah pt gunta samba jaya dua bulan sebelumnyasetelah peristiwa pertama tersebut seekor bayi orangutan berusia satu tahun kembali diselamatkan pada tanggal januari silam dari seseorang bernama agus di desa miau baru kecamatan kong beng kutai timur kalimantan timur pada hari yang sama beberapa foto dan video penebangan hutan yang merupakan habitat orangutan di kawasan tersebut sempat diambil oleh coppt gunta samba jaya adalah salah satu anak perusahaan pt salim ivomas pratama yang berada dibawah naungan grup indofood agri resources yang berpusat di singapura dan terdaftar secara sah dengan nomor usaha g di republik singapura perusahaan singapura ini menguasai konsesi di wilayah miau baru kecamatan kong beng kabupaten kutai timur kalimantan timur seluas hektar

Tumpang Tindih Dalam Tudingan Pelanggaran Komitmen Konservasi Asia Pulp and Paper. Hari Senin pekan lalu, 25 Maret 2013, tim dari Relawan Pemantau Hutan Kalimantan (RPHK) telah menuding raksasa bisnis kertas Indonesia, Asia Pulp and Paper telah melanggar komitmen baru konservasi hutan yang baru saja mereka luncurkan awal tahun ini.Laporan yang disampaikan oleh RPHK ini sebenarnya mengacu pada dua perusahaan yang menjadi penyuplai independen untuk Asia Pulp and Paper, bukan perusahaan yang dimiliki langsung oleh Asia Pulp and Paper. Dibawah komitmen konservasi baru yang dilansir APP awal tahun ini, mereka akan memutus kontrak dengan pihak perusahaan penyuplai yang melanggar komitmen untuk tidak lagi menebang hutan alami. Terkait hal ini, maka APP dinilai tidak melanggar komitmen mereka sendiri kecuali kemudian terbukti di belakang hari bahwa kedua perusahaan penyuplai ini memang menebang hutan gambut dan hutan alami.APP sendiri saat ini mengatakan bahwa mereka tengah melakukan investigasi terkait kasus ini. Dalam laporan yang disampaikan, di lahan yang izin kelolanya dimiliki oleh PT Daya Tani Kalbar, terdapat tumpang tindih perizinan lahan dengan pertambangan batubara, kendati pertambangannya sendiri berada jauh dari lokasi penebangan hutan ini, namun hal ini menjadikan semakin sulit untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik hak pengelolaan atas tanah ini. Akibatnya, terjadi beberapa klaim yang muncul dari berbagai pihak, termasuk perusahaan, individu dan komunitas atas perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah.Kendati demikian, bukan hal yang mengagetkan bagi para aktivis lingkungan yang skeptis terhadap kebijakan konservasi baru APP ini akibat sejarah masa lalu: produsen kertas raksasa ini pernah tiga kali melanggar komitmen konservasi mereka sebelumnya, untuk tidak lagi menebang hutan alami yaitu di tahun 2004, 2007 dan 2009. Kali ini ambisi APP dalam memenuhi komitmen lingkungan mereka nampaknya lebih serius, sehingga membuat organisasi lingkungan sekelas Greenpeace yang terkenal dengan ketajaman kampanye mereka terhadap APP bersabar menunggu perkembangan. Kampanye serupa yang dilakukan Greenpeace, telah mengakibatkan kerugian jutan dollar bagi APP tahun 2009 silam.Pihak Greenpeace sendiri yang terlibat dalam menjaga kepatuhan komitmen APP lewat pengawasan bersama, masih menunggu apakah pihak perusahaan akan sepenuhnya menjalankan komitmen yang sudah dilakukan. Namun, Greenpeace akan tetap meminta pihak pembeli kertas untuk menghindari merek dagang dari APP hingga mereka terbukti menjalankan komitmen mereka.Hal serupa juga digaungkan oleh Walhi, yang merupakan salah satu organisasi lingkungan terbesar di Indonesia. “Kami meminta kepada para pihak pembeli kertas di seluruh dunia untuk tetap menunggu hingga keluar verifikasi resmi dari lembaga yang independen terkait implementasi kebijakan konservasi hutan yang dilakukan oleh APP, sebelum hal ini jelas sebaiknya tidak melakukan pembelian,” ungkap Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat, Anton P Wijaya dalam pernyataannya. “Berlanjutnya penebangan dan pembangunan kanal oleh perusahaan penyuplai yang bekerja untuk APP tanpa mempertimbangkan nilai-nilai konservasi, stok karbon dan gambut merupakan sebuah indikasi buruk terhadap implementasi komitmen APP yang telah digaungkan ke seluruh dunia.”Sebagian besar lahan yang telah dikonversi oleh APP berada di pulau Sumatera. Menurut sejumlah pakar lingkungan, produksi kertas APP telah memakan hutan hujan tropis seluas 2 juta hektar sejak pertengahan tahun 1980-an silam, dan menyebabkan rusaknya habitat satwa liar dan terancam di pulau tersebut.

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

tumpang tindih dalam tudingan pelanggaran komitmen konservasi asia pulp and paper hari senin pekan lalu maret tim dari relawan pemantau hutan kalimantan rphk telah menuding raksasa bisnis kertas indonesia asia pulp and paper telah melanggar komitmen baru konservasi hutan yang baru saja mereka luncurkan awal tahun inilaporan yang disampaikan oleh rphk ini sebenarnya mengacu pada dua perusahaan yang menjadi penyuplai independen untuk asia pulp and paper bukan perusahaan yang dimiliki langsung oleh asia pulp and paper dibawah komitmen konservasi baru yang dilansir app awal tahun ini mereka akan memutus kontrak dengan pihak perusahaan penyuplai yang melanggar komitmen untuk tidak lagi menebang hutan alami terkait hal ini maka app dinilai tidak melanggar komitmen mereka sendiri kecuali kemudian terbukti di belakang hari bahwa kedua perusahaan penyuplai ini memang menebang hutan gambut dan hutan alamiapp sendiri saat ini mengatakan bahwa mereka tengah melakukan investigasi terkait kasus ini dalam laporan yang disampaikan di lahan yang izin kelolanya dimiliki oleh pt daya tani kalbar terdapat tumpang tindih perizinan lahan dengan pertambangan batubara kendati pertambangannya sendiri berada jauh dari lokasi penebangan hutan ini namun hal ini menjadikan semakin sulit untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik hak pengelolaan atas tanah ini akibatnya terjadi beberapa klaim yang muncul dari berbagai pihak termasuk perusahaan individu dan komunitas atas perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintahkendati demikian bukan hal yang mengagetkan bagi para aktivis lingkungan yang skeptis terhadap kebijakan konservasi baru app ini akibat sejarah masa lalu produsen kertas raksasa ini pernah tiga kali melanggar komitmen konservasi mereka sebelumnya untuk tidak lagi menebang hutan alami yaitu di tahun dan kali ini ambisi app dalam memenuhi komitmen lingkungan mereka nampaknya lebih serius sehingga membuat organisasi lingkungan sekelas greenpeace yang terkenal dengan ketajaman kampanye mereka terhadap app bersabar menunggu perkembangan kampanye serupa yang dilakukan greenpeace telah mengakibatkan kerugian jutan dollar bagi app tahun silampihak greenpeace sendiri yang terlibat dalam menjaga kepatuhan komitmen app lewat pengawasan bersama masih menunggu apakah pihak perusahaan akan sepenuhnya menjalankan komitmen yang sudah dilakukan namun greenpeace akan tetap meminta pihak pembeli kertas untuk menghindari merek dagang dari app hingga mereka terbukti menjalankan komitmen merekahal serupa juga digaungkan oleh walhi yang merupakan salah satu organisasi lingkungan terbesar di indonesia kami meminta kepada para pihak pembeli kertas di seluruh dunia untuk tetap menunggu hingga keluar verifikasi resmi dari lembaga yang independen terkait implementasi kebijakan konservasi hutan yang dilakukan oleh app sebelum hal ini jelas sebaiknya tidak melakukan pembelian ungkap direktur eksekutif walhi kalimantan barat anton p wijaya dalam pernyataannya berlanjutnya penebangan dan pembangunan kanal oleh perusahaan penyuplai yang bekerja untuk app tanpa mempertimbangkan nilainilai konservasi stok karbon dan gambut merupakan sebuah indikasi buruk terhadap implementasi komitmen app yang telah digaungkan ke seluruh duniasebagian besar lahan yang telah dikonversi oleh app berada di pulau sumatera menurut sejumlah pakar lingkungan produksi kertas app telah memakan hutan hujan tropis seluas juta hektar sejak pertengahan tahun an silam dan menyebabkan rusaknya habitat satwa liar dan terancam di pulau tersebut

Kemitraan Pakar Indonesia-Jepang Untuk Selamatkan Hutan Gambut Indonesia. Sebuah kerjasama ilmiah antara ilmuwan Indonesia dan Jepang untuk melakukan pemetaan cadangan karbon di hutan gambut nusantara dan mengukur dengan lebih presisi kemampuan hutan gambut menyimpan karbon akan dilakukan oleh pakar fisiologi Jepang, Mitsuru Osaki bersama mitranya dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).Seperti dilaporkan oleh , sebuah sistem bernama (MRV) yang dibuat selama penelitian ini, akan sangat mampu membantu menyelamatkan hutan gambut di Indonesia.Hal ini terungkap dalam sebuah diskusi di Bogor jelang akhir pekan 13 September 2012 silam bertajuk (IPCCC). Proyek kerjasama Indonesia-Jepang bernama ‘‘ ini sendiri telah dimulai sejak tahun 2008 dengan pendanaan dari JICA dan Japan Science and Techonology Agency (JST) dengan wilayah Kalimantan Tengah sebagai lokasi penelitian. Setelah empat tahun berjalan, proyek ini memasuki tahap akhir.Profesor Osaki mengatakan, dengan sistem baru MRV ini maka peneliti akan mendapat data lebih lengkap tentang lahan gambut, dan akan bisa menjadi panduan dalam manajemen karbon di wilayah mereka. “Dengan menggunakan teknologi terkini dan metode ilmiah, sistem ini bisa membantu kita untuk mengelola kandungan karbon di hutan gambut,” ungkap Osaki kepada The Jakarta Post.Sementara itu LIPI sebagai tuan rumah acara ini, diwakili oleh Lukman hakim mengatakan bahwa hutan gambut di wilayah tropis memiliki peran penting bagi keragaman hayati di seluruh dunia, dan menjadi habitat spesies-spesies yang terancam punah.Hutan gambut di Asia Tenggara, menurut hasil penelitian ini adalah sekitar 70% dari seluruh hutan gambut yang ada di wilayah tropis. Sementara itu hutan gambut Kalimantan Tengah dinilai sebagai saah satu hutan gambut yang terpenting bagi cadangan karbon yang ada di dunia.

[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]

edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

kemitraan pakar indonesiajepang untuk selamatkan hutan gambut indonesia sebuah kerjasama ilmiah antara ilmuwan indonesia dan jepang untuk melakukan pemetaan cadangan karbon di hutan gambut nusantara dan mengukur dengan lebih presisi kemampuan hutan gambut menyimpan karbon akan dilakukan oleh pakar fisiologi jepang mitsuru osaki bersama mitranya dari lembaga ilmu pengetahuan indonesia lipi badan pengkajian dan penerapan teknologi bppt serta lembaga penerbangan dan antariksa nasional lapanseperti dilaporkan oleh sebuah sistem bernama mrv yang dibuat selama penelitian ini akan sangat mampu membantu menyelamatkan hutan gambut di indonesiahal ini terungkap dalam sebuah diskusi di bogor jelang akhir pekan september silam bertajuk ipccc proyek kerjasama indonesiajepang bernama ini sendiri telah dimulai sejak tahun dengan pendanaan dari jica dan japan science and techonology agency jst dengan wilayah kalimantan tengah sebagai lokasi penelitian setelah empat tahun berjalan proyek ini memasuki tahap akhirprofesor osaki mengatakan dengan sistem baru mrv ini maka peneliti akan mendapat data lebih lengkap tentang lahan gambut dan akan bisa menjadi panduan dalam manajemen karbon di wilayah mereka dengan menggunakan teknologi terkini dan metode ilmiah sistem ini bisa membantu kita untuk mengelola kandungan karbon di hutan gambut ungkap osaki kepada the jakarta postsementara itu lipi sebagai tuan rumah acara ini diwakili oleh lukman hakim mengatakan bahwa hutan gambut di wilayah tropis memiliki peran penting bagi keragaman hayati di seluruh dunia dan menjadi habitat spesiesspesies yang terancam punahhutan gambut di asia tenggara menurut hasil penelitian ini adalah sekitar dari seluruh hutan gambut yang ada di wilayah tropis sementara itu hutan gambut kalimantan tengah dinilai sebagai saah satu hutan gambut yang terpenting bagi cadangan karbon yang ada di dunia

Jurnalis Lingkungan Kamboja Dibunuh Terkait Investigasi Penebangan Liar. Kurang dari lima bulan setelah terbunuhnya aktivis lingkungan Kamboja, Chut Wutty, kini seorang jurnalis lingkungan bernama Serei Oudom ditemukan tewas terbantai di bagasi mobilnya, dengan kemungkinan dibunuh dengan kapak, seperti dilaporkan oleh AFP. Oudom, yang bekerja untuk koran lokal , dikenal sebagai penulis isu penebangan liar yang marak terjadi di Kamboja, dan seringkali mengaitkan kejahatan lingkungan ini dengan sejumlah pebisnis dan politisi. Mobil dan jenazah Oudom ditemukan ditengah perkebunan kacang mede di propinsi Ratanakiri, seubah area yang marak dengan ilegal logging.“Sebelum dia dibunuh, jurnalis lain sudah mengingatkannya agar tidak menulis terlalu kritis tentang kejahatan kehutanan,” ungkap Pen Bonnar dari Asosiasi Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Kamboja (Adhoc), kepada AFP. Oudom, jurnalis berusia 44 tahun juga menulis terkait kecelakaan lalu lintas dan protokolnya, menurut editornya.Oudom terakhir kali bertemu istrinya hari Minggu, 8 September 2012 saat meminta izin untuk rapat dan akan kembali secepatnya. Dia ditemukan hari Selasa dengan luka di kepala, dan menurut keterangan polisi dia diserang dengan menggunakan kapak. Proses penyelidikan atas kasus ini kini terus dilakukan, dan polisi telah meminta keterangan dari anggota Polisi Militer bernama An Bunheng. Dan masih sekitar sepuluh orang lainnya akan ditanyai seputar kasus ini.“Banyak sekali uang yang terlibat dalam kasus ini. Mereka adalah orang-orang yang diperlengkapi dengan baik dan didanai dengan besar,” ungkap Ou Virak, Presiden Adhoc, kepada Australian Broadcasting Corporation (ABC). “Para penebang liar ini akan melakukan apapun untuk melindungi kepentingan mereka, termasuk membunuh para aktivis yang menghalangi mereka.”Kelompok jurnalis international bernama Reporters Without Borders, telah memento pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, terutama jika pembunuhan ini terkait dengan peliputan Oudom atas kasus penebangan liar. Kematian Oudom memiliki banyak kesamaan dengan kematian Chut Wutty lima bulan sebelumnya. Wutty sedang menemani dua jurnalis di area yang terkenal akan penebangan liar. Keduanya juga menghabiskan waktu mereka untuk secara khusus menyoroti kasus penebangan liar yang menggunduli hutan tropis di Kamboja dan merampok kehidupan masyarakat adat. Kematian Chut Wuty hingga kini masih berselimut misteri dengan berbagai isu yang lalu lalang tanpa penyelidikan resmi; banyak orang mengkhawatirkan bahwa kematian Oudom juga akan membeku.Antara tahun 1990 hingga 2010, Kamboja kehilangan nyaris seperempat (22 persen) tutupan hutan mereka, luas ini bahkan lebih besar dari negara Haiti. Hingga tahun 2010, sekitar 57% luas negara ini masih tertutup hutan, namun hanya 3.2% hutan primer. Namun tidak semua hilangnya hutan ini terkait penebangan liar; deforestasi di Kamboja adalah kesalahan negara ini sendiri.Pemerintah Kamboja baru-baru ini memberikan banyak ‘konsesi ekonomi lahan’ kepada berbagai perusahaan asing, dan membuat mereka berhak untuk menebang hutan untuk keperluan pertanian, bahkan di wilayah yang dilindungi. Berbagai protes yang muncul terkait praktek ini, dan juga kematian Chut Wutty, memaksa Perdana Menteri Hun Sen menghentikan sementara pemberian konsesi. Secara keseluruhan, menurut data dari Adhoc, sekitar 2 juta hektar hutan atau sekitar 10% dari luas negara Kamboja- telah diserahkan kepada perusahaan asing untuk keperluan penebangan, pertambangan, pertanian dan pembangunan lainn melalui kebijakan konsesi ekonomi lahan ini.Salah satu contoh adalah Virachey National Park di Ratanakiri, dimana Oudum ditemukan tewas. Daerah kawasan lindung ini kini diserbu penebangan dan pertambangan, dan telah berkurang 9.000 hektar untuk perkebunan karet. Menurut seorang penulis bernama Greg McCann, VIrachey diabaikan oleh banyak kelompok konservasi kendati memiliki pemandangan yang sangat indah dan menjadi rumah bagi berbagai spesies penting dunia seperti harimau.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

jurnalis lingkungan kamboja dibunuh terkait investigasi penebangan liar kurang dari lima bulan setelah terbunuhnya aktivis lingkungan kamboja chut wutty kini seorang jurnalis lingkungan bernama serei oudom ditemukan tewas terbantai di bagasi mobilnya dengan kemungkinan dibunuh dengan kapak seperti dilaporkan oleh afp oudom yang bekerja untuk koran lokal dikenal sebagai penulis isu penebangan liar yang marak terjadi di kamboja dan seringkali mengaitkan kejahatan lingkungan ini dengan sejumlah pebisnis dan politisi mobil dan jenazah oudom ditemukan ditengah perkebunan kacang mede di propinsi ratanakiri seubah area yang marak dengan ilegal loggingsebelum dia dibunuh jurnalis lain sudah mengingatkannya agar tidak menulis terlalu kritis tentang kejahatan kehutanan ungkap pen bonnar dari asosiasi hak asasi manusia dan pembangunan kamboja adhoc kepada afp oudom jurnalis berusia tahun juga menulis terkait kecelakaan lalu lintas dan protokolnya menurut editornyaoudom terakhir kali bertemu istrinya hari minggu september saat meminta izin untuk rapat dan akan kembali secepatnya dia ditemukan hari selasa dengan luka di kepala dan menurut keterangan polisi dia diserang dengan menggunakan kapak proses penyelidikan atas kasus ini kini terus dilakukan dan polisi telah meminta keterangan dari anggota polisi militer bernama an bunheng dan masih sekitar sepuluh orang lainnya akan ditanyai seputar kasus inibanyak sekali uang yang terlibat dalam kasus ini mereka adalah orangorang yang diperlengkapi dengan baik dan didanai dengan besar ungkap ou virak presiden adhoc kepada australian broadcasting corporation abc para penebang liar ini akan melakukan apapun untuk melindungi kepentingan mereka termasuk membunuh para aktivis yang menghalangi merekakelompok jurnalis international bernama reporters without borders telah memento pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini terutama jika pembunuhan ini terkait dengan peliputan oudom atas kasus penebangan liar kematian oudom memiliki banyak kesamaan dengan kematian chut wutty lima bulan sebelumnya wutty sedang menemani dua jurnalis di area yang terkenal akan penebangan liar keduanya juga menghabiskan waktu mereka untuk secara khusus menyoroti kasus penebangan liar yang menggunduli hutan tropis di kamboja dan merampok kehidupan masyarakat adat kematian chut wuty hingga kini masih berselimut misteri dengan berbagai isu yang lalu lalang tanpa penyelidikan resmi banyak orang mengkhawatirkan bahwa kematian oudom juga akan membekuantara tahun hingga kamboja kehilangan nyaris seperempat persen tutupan hutan mereka luas ini bahkan lebih besar dari negara haiti hingga tahun sekitar luas negara ini masih tertutup hutan namun hanya hutan primer namun tidak semua hilangnya hutan ini terkait penebangan liar deforestasi di kamboja adalah kesalahan negara ini sendiripemerintah kamboja barubaru ini memberikan banyak konsesi ekonomi lahan kepada berbagai perusahaan asing dan membuat mereka berhak untuk menebang hutan untuk keperluan pertanian bahkan di wilayah yang dilindungi berbagai protes yang muncul terkait praktek ini dan juga kematian chut wutty memaksa perdana menteri hun sen menghentikan sementara pemberian konsesi secara keseluruhan menurut data dari adhoc sekitar juta hektar hutan atau sekitar dari luas negara kamboja telah diserahkan kepada perusahaan asing untuk keperluan penebangan pertambangan pertanian dan pembangunan lainn melalui kebijakan konsesi ekonomi lahan inisalah satu contoh adalah virachey national park di ratanakiri dimana oudum ditemukan tewas daerah kawasan lindung ini kini diserbu penebangan dan pertambangan dan telah berkurang hektar untuk perkebunan karet menurut seorang penulis bernama greg mccann virachey diabaikan oleh banyak kelompok konservasi kendati memiliki pemandangan yang sangat indah dan menjadi rumah bagi berbagai spesies penting dunia seperti harimau

Penelitian: Pembukaan Jalan di Hutan Mendorong Degradasi Kawasan. Pembukaan jalan hutan yang sembrono dan didorong oleh motif kepentingan ekonomi semata terbukti telah membuka “Kotak Pandora”. Di hutan tropis, pembukaan hutan biasanya akan ditindaklanjuti oleh invasi para pemburu satwa, penggali bahan mineral, perambah dan spekulan tanah. Demikian pula, pembukaan jalan tanpa perencanaan jangka panjang turut mendorong timbulnya dampak ikutan seperti bencana longsor, potensi banjir dan mendorong konversi alih fungsi hutan untuk peruntukan lainnya.Sebagai contoh di wilayah Amazon Brasil, 95% dari deforestasi dan kebakaran lahan terjadi sepanjang 50 km pada jalan yang membentang. Di Suriname, operasi penggalian emas ilegal terjadi di dekat jalan hutan. Di Afrika tropis, kegiatan perburuan liar satwa meningkat secara drastis disepanjang jalan hutan dan berakibat buruk terhadap populasi gajah, jenis-jenis primata dan jenis mamalia besar lainnya.Hutan tropis di dunia yang berada di negara-negara sedang berkembang terancam akibat rencana ekspansi pembangunan ekonomi, eksploitasi sumberdaya alam yang intensif dan perkembangan jumlah populasi yang meningkat pesat. Di banyak negara berkembang pembangunan infrastruktur sering diasosiakan dengan operasi pembalakan di hutan (), jaringan pipanisasi dari operasi minyak dan gas, pengembangan perkebunan, pertambangan.Di beberapa negara-negara tropis, aksi pembukaan jalan hutan umumnya dibiayai oleh negara donor atau institusi pemberi pinjaman dengan motif ekonomi yaitu pengembangan wilayah dengan melalui ekspansi pengembangan infrastruktur. Ketika jalan mulai beroperasi berbagai praktik ilegal mulai memasuki dan mengokupasi wilayah hutan. Praktik penegakan hukum yang rendah telah menyebabkan problem lingkungan yang serius di wilayah-wilayah tertentu di hutan.Dari perspektif ilmu biologi, hutan hujan memiliki karakteristik dan arsitektur yang rumit, yang telah menciptakan kestabilan mikroklimat dan sistem ekologisnya sendiri. Kondisi ini telah menciptakan ribuan spesies yang tergantung dan hidup dalam relung yang diciptakan oleh hutan. Hutan juga menyediakan naungan bagi kehidupan berbagai spesies yang rentan terhadap dampak pembukaan hutan.Jika hutan dibuka, hutan menjadi terbelah () yang menyebabkan berbagai spesies seperti mamalia, reptil, burung sangat rentan terhadap perburuan, terlindas ketika sedang berada di jalan, meningkatnya serangan pemangsa maupun terganggu dengan berbagai aktivitas manusia.Pembukaan hutan juga mengakibatkan ancaman terhadap fisik bentang lahan. Tingkat curah hujan yang intensif dan drainase yang buruk akan menjadi penyebab dari meningkatnya erosi dan aliran air permukaan (). Sedimentasi yang terjadi akibat pergerakan aliran air menyebabkan perubahan bentang aliran air semula. Akibatnya hal ini berdampak serius kepada fauna-fauna akuatik yang hidup di perairan seperti sungai maupun di danau.Pada musim kemarau, proyek pembukaan jalan rentan terhadap terjadinya polusi udara yang disebabkan oleh lepasnya partikel-partikel seukuran debu yang sebelumnya berada di permukaan tanah. Pada saat musim hujan, logam berat dan polutan lain yang berada di sepanjang jalan rentan terbawa oleh aliran air yang dapat menyebabkan sungai maupun aliran air menjadi keruh dan mengandung logam berat. Cemaran ini akan berdampak buruk terhadap spesies ikan, amfibi, invertebrata termasuk kepada manusia yang tinggal dan memanfaatkan sungai.Aktivitas perburuan yang dilakukan oleh manusia di dekat dan sekitar jalan, telah menciptakan “zona kematian” bagi satwa sejauh 5-10 km dari jalan. Jalan sendiri juga menjadi tempat kematian bagi satwa yang memiliki pergerakan lambat dan berpenglihatan rabun.Jalan juga menjadi pembatas bagi pergerakan fauna, seperti berbagai jenis insekta seperti kumbang, semut, kupu-kupu, amfibi, reptil, burung, kelelawar, jenis-jenis mamalia kecil dan berbagai fauna yang rentan. Fragmentasi yang disebabkan oleh jarak lebar badan jalan (>30 m), berpengaruh terhadap terjadinya isolasi habitat yang mendorong satwa-satwa tertentu rentan terhadap kepunahan. Mamalia seperti gajah, leopard, harimau, badak, tapir merupakan contoh beberapa satwa yang terancam akibat fragmentasi habitat yang terjadi.Sebaliknya dalam sebuah penelitian di Amazon telah dijumpai munculnya jenis-jenis spesies asing seperti katak invasif, semut, liana yang masuk melalui koridor yang dibuka. Berbagai jenis spesies asing ini kemudian menginvasi habitat yang ditempati oleh jenis-jenis spesies asli hutan.Pembukaan hutan juga berpengaruh kepada kehidupan masyarakat asli yang hidup tergantung kepada hutan. Selain mengalami gangguan karena tidak dapat lagi secara leluasa melakukan perburuan tradisional, -baik karena kompetisi dengan pemburu dari luar yang menggunakan alat yang lebih canggih dan berkurangnya satwa yang dapat diburu-, mereka amat rentan terhadap bahaya penyakit.Sebagai contoh di Ekuador ditemukan penyebaran bakteri patogen 2-8 kali lebih tinggi di desa-desa yang berada di dekat jalan daripada di desa-desa yang lebih jauh. Demikian juga penyebaran berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria dan HIV dilaporkan meningkat di area yang berdekatan dengan jalan seperti yang terjadi di India, Brasil dan Uganda.Meskipun pembangunan jalan penting bagi aktivitas manusia dan mendorong pembangunan ekonomi, sering dijumpai bahwa praktik pembukaan jalan didorong oleh perencanaan yang minim yang pada akhirnya menghasilkan kehancuran.Dalam beberapa dekade terakhir pembukaan jalan di hutan terjadi secara masif di wilayah Amerika Latin, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Afrika Tropis untuk berbagai kepentingan. Meningkatnya investasi dari China untuk membuka akses kepada sumber mineral pertambangan dan sumber-sumber kayu menjadi salah satu pendorongnya. China memerlukan suplai berbagai jenis mineral pertambangan dan kayu untuk menghidupi dan memenuhi perkembangan industrinya yang berukuran raksasa.Pembukaan jalan harusnya dilakukan melalui prinsip kehati-hatian. Mengelola area-area penting seperti hutan yang memiliki HCVF () tinggi, cagar-cagar alam dan taman nasional, hutan lindung dan kawasan-kawasan penting lainnya harus menjadi prioritas bagi pengambil kebijakan. Demikian pula harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi dan budaya yang terjadi. Pembukaan jalan di hutan harus mempertimbangkan manusia yang tinggal didalamnya seperti masyarakat asli.Pengembangan area untuk kepentingan manusia, sewajarnya dilakukan dengan meminimalisasikan kontak dengan hutan primer. Ketika jaringan jalan dibuka untuk pengembangan wilayah, maka dampaknya tidak saja berlaku saat jalan tersebut mulai dioperasikan, tetapi perlu memikirkan dampak jangka panjang yang bakal terjadi.: . William F. Laurance, Miriam Goosem and Susan G.W. Laurance.

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

penelitian pembukaan jalan di hutan mendorong degradasi kawasan pembukaan jalan hutan yang sembrono dan didorong oleh motif kepentingan ekonomi semata terbukti telah membuka kotak pandora di hutan tropis pembukaan hutan biasanya akan ditindaklanjuti oleh invasi para pemburu satwa penggali bahan mineral perambah dan spekulan tanah demikian pula pembukaan jalan tanpa perencanaan jangka panjang turut mendorong timbulnya dampak ikutan seperti bencana longsor potensi banjir dan mendorong konversi alih fungsi hutan untuk peruntukan lainnyasebagai contoh di wilayah amazon brasil dari deforestasi dan kebakaran lahan terjadi sepanjang km pada jalan yang membentang di suriname operasi penggalian emas ilegal terjadi di dekat jalan hutan di afrika tropis kegiatan perburuan liar satwa meningkat secara drastis disepanjang jalan hutan dan berakibat buruk terhadap populasi gajah jenisjenis primata dan jenis mamalia besar lainnyahutan tropis di dunia yang berada di negaranegara sedang berkembang terancam akibat rencana ekspansi pembangunan ekonomi eksploitasi sumberdaya alam yang intensif dan perkembangan jumlah populasi yang meningkat pesat di banyak negara berkembang pembangunan infrastruktur sering diasosiakan dengan operasi pembalakan di hutan jaringan pipanisasi dari operasi minyak dan gas pengembangan perkebunan pertambangandi beberapa negaranegara tropis aksi pembukaan jalan hutan umumnya dibiayai oleh negara donor atau institusi pemberi pinjaman dengan motif ekonomi yaitu pengembangan wilayah dengan melalui ekspansi pengembangan infrastruktur ketika jalan mulai beroperasi berbagai praktik ilegal mulai memasuki dan mengokupasi wilayah hutan praktik penegakan hukum yang rendah telah menyebabkan problem lingkungan yang serius di wilayahwilayah tertentu di hutandari perspektif ilmu biologi hutan hujan memiliki karakteristik dan arsitektur yang rumit yang telah menciptakan kestabilan mikroklimat dan sistem ekologisnya sendiri kondisi ini telah menciptakan ribuan spesies yang tergantung dan hidup dalam relung yang diciptakan oleh hutan hutan juga menyediakan naungan bagi kehidupan berbagai spesies yang rentan terhadap dampak pembukaan hutanjika hutan dibuka hutan menjadi terbelah yang menyebabkan berbagai spesies seperti mamalia reptil burung sangat rentan terhadap perburuan terlindas ketika sedang berada di jalan meningkatnya serangan pemangsa maupun terganggu dengan berbagai aktivitas manusiapembukaan hutan juga mengakibatkan ancaman terhadap fisik bentang lahan tingkat curah hujan yang intensif dan drainase yang buruk akan menjadi penyebab dari meningkatnya erosi dan aliran air permukaan sedimentasi yang terjadi akibat pergerakan aliran air menyebabkan perubahan bentang aliran air semula akibatnya hal ini berdampak serius kepada faunafauna akuatik yang hidup di perairan seperti sungai maupun di danaupada musim kemarau proyek pembukaan jalan rentan terhadap terjadinya polusi udara yang disebabkan oleh lepasnya partikelpartikel seukuran debu yang sebelumnya berada di permukaan tanah pada saat musim hujan logam berat dan polutan lain yang berada di sepanjang jalan rentan terbawa oleh aliran air yang dapat menyebabkan sungai maupun aliran air menjadi keruh dan mengandung logam berat cemaran ini akan berdampak buruk terhadap spesies ikan amfibi invertebrata termasuk kepada manusia yang tinggal dan memanfaatkan sungaiaktivitas perburuan yang dilakukan oleh manusia di dekat dan sekitar jalan telah menciptakan zona kematian bagi satwa sejauh km dari jalan jalan sendiri juga menjadi tempat kematian bagi satwa yang memiliki pergerakan lambat dan berpenglihatan rabunjalan juga menjadi pembatas bagi pergerakan fauna seperti berbagai jenis insekta seperti kumbang semut kupukupu amfibi reptil burung kelelawar jenisjenis mamalia kecil dan berbagai fauna yang rentan fragmentasi yang disebabkan oleh jarak lebar badan jalan m berpengaruh terhadap terjadinya isolasi habitat yang mendorong satwasatwa tertentu rentan terhadap kepunahan mamalia seperti gajah leopard harimau badak tapir merupakan contoh beberapa satwa yang terancam akibat fragmentasi habitat yang terjadisebaliknya dalam sebuah penelitian di amazon telah dijumpai munculnya jenisjenis spesies asing seperti katak invasif semut liana yang masuk melalui koridor yang dibuka berbagai jenis spesies asing ini kemudian menginvasi habitat yang ditempati oleh jenisjenis spesies asli hutanpembukaan hutan juga berpengaruh kepada kehidupan masyarakat asli yang hidup tergantung kepada hutan selain mengalami gangguan karena tidak dapat lagi secara leluasa melakukan perburuan tradisional baik karena kompetisi dengan pemburu dari luar yang menggunakan alat yang lebih canggih dan berkurangnya satwa yang dapat diburu mereka amat rentan terhadap bahaya penyakitsebagai contoh di ekuador ditemukan penyebaran bakteri patogen kali lebih tinggi di desadesa yang berada di dekat jalan daripada di desadesa yang lebih jauh demikian juga penyebaran berbagai penyakit seperti demam berdarah malaria dan hiv dilaporkan meningkat di area yang berdekatan dengan jalan seperti yang terjadi di india brasil dan ugandameskipun pembangunan jalan penting bagi aktivitas manusia dan mendorong pembangunan ekonomi sering dijumpai bahwa praktik pembukaan jalan didorong oleh perencanaan yang minim yang pada akhirnya menghasilkan kehancurandalam beberapa dekade terakhir pembukaan jalan di hutan terjadi secara masif di wilayah amerika latin asia selatan asia tenggara dan afrika tropis untuk berbagai kepentingan meningkatnya investasi dari china untuk membuka akses kepada sumber mineral pertambangan dan sumbersumber kayu menjadi salah satu pendorongnya china memerlukan suplai berbagai jenis mineral pertambangan dan kayu untuk menghidupi dan memenuhi perkembangan industrinya yang berukuran raksasapembukaan jalan harusnya dilakukan melalui prinsip kehatihatian mengelola areaarea penting seperti hutan yang memiliki hcvf tinggi cagarcagar alam dan taman nasional hutan lindung dan kawasankawasan penting lainnya harus menjadi prioritas bagi pengambil kebijakan demikian pula harus mempertimbangkan dampak sosial ekonomi dan budaya yang terjadi pembukaan jalan di hutan harus mempertimbangkan manusia yang tinggal didalamnya seperti masyarakat aslipengembangan area untuk kepentingan manusia sewajarnya dilakukan dengan meminimalisasikan kontak dengan hutan primer ketika jaringan jalan dibuka untuk pengembangan wilayah maka dampaknya tidak saja berlaku saat jalan tersebut mulai dioperasikan tetapi perlu memikirkan dampak jangka panjang yang bakal terjadi william f laurance miriam goosem and susan gw laurance

600 Orangutan Akan Dilepasliarkan 2015, Hutan Indonesia Musnah Jutaan Hektar Tiap Tahun. Keterbatasan lahan untuk pelepasliaran orangutan ke habitatnya masih menjadi masalah utama dalam konservasi spesies yang kian langka ini. Sejumlah masalah konversi hutan demi perkebunan sawit dan tambang, pembakaran hutan serta masalah serupa, terus menekan wilayah hidup satwa yang memiliki kesamaan DNA lebih dari 90% dengan manusia ini.Petrus Kanisius dari Yayasan Palung menerangkan, masih masifnya aktivitas yang mengakibatkan semakin sempitnya habitat bagi orangutan hidup, membuat posisi keterancaman hewan-hewan ini sudah patut untuk mendapatkan perhatian lebih, dalam upaya perlindungannya, terutama orangutan yang berada di alam bebas. “Investasi oleh para pengusaha sedikit banyak akan menimbulkan efek samping terhadap habitat maupun terhadap orangutan secara langsung,” katanya kepada 5 Agustus 2012 silam.Semakin besarnya kebutuhan masyarakat akan lahan, baik untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, dan pemukiman, dengan sumber daya alam yang terbatas, maka semakin meningkat pula ancaman keberadaan kelangsungan orangutan untuk hidup. Apalagi, kata dia, dua kabupaten yang bersebelahan ini sedang mengeliat memacu pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor dan menganggap perkebunan sawit sebagai ‘emas hijau’ oleh para investornya.Kasus terakhir terjadi saat Yayasan Borneo Orangutan Survival-BOS hari Jumat 10 Agustus 2012 siang mengevakuasi satu bayi orangutan betina yang diperkirakan berusia 2 tahun dari salah seorang warga Perumahan Bumi Palangka 2, Kota Palangkaraya. Seperti dilansir oleh , bayi orangutan spesies yang merupakan spesies asli penghuni hutan tropis Kalimantan Tengah ini diselamatkan warga pada Jumat dinihari saat berkeliaran di atap salah satu rumah di pemukiman penduduk itu.Koordinator komunikasi yayasan BOS, Friedman Monterado mengaku pihaknya sejak awal musim kemarau banyak menerima orangutan dari masyarakat. Banyaknya orangutan yang memasuki pemukiman penduduk diduga disebabkan oleh kerusakan habitat mereka akibat kebakaran hutan, lahan dan perkebunan.“Orangutan yang diserahkan banyak sekali, terutama pada musim kemarau karena kebakaran lahan dan sebagainya. Bulan ini orangutan kelima yang masuk,” ujar Friedman kepada .Terbatasnya lahan untuk kawasan orangutan ini, juga dilontarkan oleh (CEO) Yayasan Borneo Orangutan Survival (BOS) Jamartin Sihite di Palangkaraya, Kalteng, Kamis 9 Agustus 2012 silam. Dia mengatakan, para pengusaha yang menggunakan lahan dengan skala besar di Kalimantan dan Sumatera didesak untuk ikut melestarikan orangutan. Mereka diminta mengalokasikan sekitar 30 persen dari areal perusahaannya untuk habitat satwa itu. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan, daerah harus memiliki kawasan hijau paling sedikit 30 persen dari luas wilayahnya.Sebagai upaya mendesak perusahaan menyediakan kawasan untuk orangutan, dibutuhkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. “Pemerintah daerah seharusnya bisa membuat peraturan agar pihak perusahaan mau menyediakan kawasan untuk habitat orangutan,” kata Jamartin kepada .Perusahaan diminta tak menyediakan kawasan itu melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi, perusahaan harus mewujudkannya dengan atau program pelestarian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab atas orangutan yang tersingkir akibat aktivitas ekonomi.Tingginya kebutuhan lahan untuk pelepasliaran ini, salah satunya juga memenuhi target pelepasan yang tercantum dalam Rencana Aksi dan Strategi Konservasi Orangutan 2007-2017, yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dalam Konferensi Perubahan Iklim di Bali, 2007 silam. Salah satu targetnya adalah menyelesaikan pelepasliaran semua orangutan yang masih berada di pusat rehabilitasi selambat-lambatnya tahun 2015.“Perjalanan mencapai target pelepasliaran pada tahun 2015 masih sangat panjang, masih ada sekitar 600 orangutan lagi yang menunggu di Pusat Reintroduksi Orangutan Nyaru Menteng untuk dilepasliarkan. Kerjasama berbagai pihak sangat diperlukan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan bersama,” kata Bungaran Saragih, Ketua Dewan Pembina Yayasan BOS, dalam rilis medianya.Hari Rabu 8 Agustus 2012 silam, Yayasan Borneo Orangutan Survival (BOS) di Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah, kembali melepasliarkan delapan orangutan ke alam, menyusul 15 orangutan yang sudah dilepasliarkan sebelumnya. Kedelapan orangutan yang dianggap sudah memenuhi persyaratan dan bisa bertahan di alam liar adalah Sempung (22 tahun, jantan), Sumbing (23 tahun, jantan), Jessica (14 tahun, betina), Maradona (26 tahun, jantan), Abam (jantan, 10 tahun), Onceng (betina, 9 tahun), Mama Ebol (21 tahun, betina), dan Ebol (8 tahun jantan).Namun, mengingat berbagai kasus maraknya konversi lahan yang terus terjadi, seperti kasus Rawa Tripa yang telah menghancurkan ribuan hektar lahan gambut habitat orangutan Sumatera demi kebun sawit, lalu pembukaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah oleh PT Suryamas Cipta Perkasa sebesar 22.000 hektar tanpa izin dan analisis dampak lingkungan, belum lagi pertambahan luasan kebun sawit yang masif di propinsi Riau, dan tak terlindunginya 34.5 juta hektar lahan di Indonesia di bawah program moratorium, serta penebangan yang terus terjadi di hutan primer kendati program moratorium hutan terus berjalan, bagaimana nasib 600 orangutan berikutnya di alam liar?

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

orangutan akan dilepasliarkan hutan indonesia musnah jutaan hektar tiap tahun keterbatasan lahan untuk pelepasliaran orangutan ke habitatnya masih menjadi masalah utama dalam konservasi spesies yang kian langka ini sejumlah masalah konversi hutan demi perkebunan sawit dan tambang pembakaran hutan serta masalah serupa terus menekan wilayah hidup satwa yang memiliki kesamaan dna lebih dari dengan manusia inipetrus kanisius dari yayasan palung menerangkan masih masifnya aktivitas yang mengakibatkan semakin sempitnya habitat bagi orangutan hidup membuat posisi keterancaman hewanhewan ini sudah patut untuk mendapatkan perhatian lebih dalam upaya perlindungannya terutama orangutan yang berada di alam bebas investasi oleh para pengusaha sedikit banyak akan menimbulkan efek samping terhadap habitat maupun terhadap orangutan secara langsung katanya kepada agustus silamsemakin besarnya kebutuhan masyarakat akan lahan baik untuk pertanian perkebunan pertambangan dan pemukiman dengan sumber daya alam yang terbatas maka semakin meningkat pula ancaman keberadaan kelangsungan orangutan untuk hidup apalagi kata dia dua kabupaten yang bersebelahan ini sedang mengeliat memacu pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor dan menganggap perkebunan sawit sebagai emas hijau oleh para investornyakasus terakhir terjadi saat yayasan borneo orangutan survivalbos hari jumat agustus siang mengevakuasi satu bayi orangutan betina yang diperkirakan berusia tahun dari salah seorang warga perumahan bumi palangka kota palangkaraya seperti dilansir oleh bayi orangutan spesies yang merupakan spesies asli penghuni hutan tropis kalimantan tengah ini diselamatkan warga pada jumat dinihari saat berkeliaran di atap salah satu rumah di pemukiman penduduk itukoordinator komunikasi yayasan bos friedman monterado mengaku pihaknya sejak awal musim kemarau banyak menerima orangutan dari masyarakat banyaknya orangutan yang memasuki pemukiman penduduk diduga disebabkan oleh kerusakan habitat mereka akibat kebakaran hutan lahan dan perkebunanorangutan yang diserahkan banyak sekali terutama pada musim kemarau karena kebakaran lahan dan sebagainya bulan ini orangutan kelima yang masuk ujar friedman kepada terbatasnya lahan untuk kawasan orangutan ini juga dilontarkan oleh ceo yayasan borneo orangutan survival bos jamartin sihite di palangkaraya kalteng kamis agustus silam dia mengatakan para pengusaha yang menggunakan lahan dengan skala besar di kalimantan dan sumatera didesak untuk ikut melestarikan orangutan mereka diminta mengalokasikan sekitar persen dari areal perusahaannya untuk habitat satwa itu dalam undangundang nomor tahun tentang penataan ruang dijelaskan daerah harus memiliki kawasan hijau paling sedikit persen dari luas wilayahnyasebagai upaya mendesak perusahaan menyediakan kawasan untuk orangutan dibutuhkan kewenangan pemerintah kabupatenkota pemerintah daerah seharusnya bisa membuat peraturan agar pihak perusahaan mau menyediakan kawasan untuk habitat orangutan kata jamartin kepada perusahaan diminta tak menyediakan kawasan itu melalui tanggung jawab sosial perusahaan akan tetapi perusahaan harus mewujudkannya dengan atau program pelestarian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab atas orangutan yang tersingkir akibat aktivitas ekonomitingginya kebutuhan lahan untuk pelepasliaran ini salah satunya juga memenuhi target pelepasan yang tercantum dalam rencana aksi dan strategi konservasi orangutan yang dicanangkan presiden republik indonesia susilo bambang yudhoyono dalam konferensi perubahan iklim di bali silam salah satu targetnya adalah menyelesaikan pelepasliaran semua orangutan yang masih berada di pusat rehabilitasi selambatlambatnya tahun perjalanan mencapai target pelepasliaran pada tahun masih sangat panjang masih ada sekitar orangutan lagi yang menunggu di pusat reintroduksi orangutan nyaru menteng untuk dilepasliarkan kerjasama berbagai pihak sangat diperlukan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan bersama kata bungaran saragih ketua dewan pembina yayasan bos dalam rilis medianyahari rabu agustus silam yayasan borneo orangutan survival bos di nyaru menteng kalimantan tengah kembali melepasliarkan delapan orangutan ke alam menyusul orangutan yang sudah dilepasliarkan sebelumnya kedelapan orangutan yang dianggap sudah memenuhi persyaratan dan bisa bertahan di alam liar adalah sempung tahun jantan sumbing tahun jantan jessica tahun betina maradona tahun jantan abam jantan tahun onceng betina tahun mama ebol tahun betina dan ebol tahun jantannamun mengingat berbagai kasus maraknya konversi lahan yang terus terjadi seperti kasus rawa tripa yang telah menghancurkan ribuan hektar lahan gambut habitat orangutan sumatera demi kebun sawit lalu pembukaan perkebunan sawit di kalimantan tengah oleh pt suryamas cipta perkasa sebesar hektar tanpa izin dan analisis dampak lingkungan belum lagi pertambahan luasan kebun sawit yang masif di propinsi riau dan tak terlindunginya juta hektar lahan di indonesia di bawah program moratorium serta penebangan yang terus terjadi di hutan primer kendati program moratorium hutan terus berjalan bagaimana nasib orangutan berikutnya di alam liar

Balita Penderita ISPA Meningkat Akibat Asap Kebakaran Hutan. Kasus kebakaran di hutan dan lahan di Jambi sepekan terakhir semakin membawa dampak multidimensi bagi masyarakat setempat. Berbagai aktivitas warga, semakin terganggu akibat tebalnya kabut di wilayah udara Jambi.Bagi masyarakat setempat, ketebalan asap dan kandungan yang dibawanya kini membawa dampak buruk bagi kesehatan mereka. Hal ini ditandai dengan terus meningkatnya penderita penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Bagian Atas (ISPA).Penderita ISPA yang berasal dari Kota Jambi pada minggu ke-33 tercatat sebanyak 681 orang, minggu ke-34 555 penderita dan minggu ke-35 meningkat 1.592 penderita. Seperti dilaporkan oleh , sebagian besar penderita adalah balita.“Jumlah itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada minggu ke-33 atau minggu kedua Agustus 2012. Penderita terbanyak berasal dari Kota Jambi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Andipada, Senin 24 September 2012 silam kepada .Selain penyakit pernapasan, jarak pandang yang terus berkurang juga memberi dampak bagi warga. Salah satunya adalah terganggunya aktivitas pendidikan di propinsi ini. Sebagian sekolah, terpaksa meliburkan siswa mereka.Warga berharap pemerintah terkait membagikan masker, khususnya untuk anak anak sekolah. “Kalau bisa khusus sekolah TK dan SD bisa diliburkan. Kasihan kalau pagi, kabutnya sangat tebal. Pemberian masker gratis sampai saat ini sepertinya memang belum ada,” ujar Ikhwan, salah seorang warga Komplek Setyanegara, Kota Jambi di Jambi, Minggu 23 September 2012, seperti dilansir .Sementara itu, prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jambi, Kurnianingsih mengatakan, kondisi Kota Jambi dan sekitarnya pagi hari dalam keadaan berasap. Berdasarkan pantauan BMKG, jarak pandang pada pukul 06.00 WIB 800 meter, pukul 07.00-08.00 WIB jarak pandang hanya 500 meter, pukul 09.00 WIB jarak pandang 1.300 meter, dan pukul 10.00 WIB jarak pandang baru mencapai 2.000 meter.Dampak lain yang juga merugikan adalah terhambatnya puluhan jadual penerbangan dari dan ke Jambi akibat pendeknya jarak pandang, dan dinilai membahayakan penerbangan. Dari pantauan , Minggu 23 September 2012 pagi, beberapa jadwal penerbangan kembali dibuat kacau. Salah satunya dialami maskapai Lion Air. Sudah terbang dari Bandara Soekarno Hatta (Soetta) Jakarta, namun tidak jadi mendarat di Jambi. Kemarin pagi, jarak pandang mencapai titik terendah dengan hanya 500 meter saja. Dengan jarak pandang kurang dari 2000 meter, pesawat tidak bisa mendarat di Jambi.Sementara dilansir oleh , Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, Zubaidi AR, mengatakan, meski kabut asap masih terjadi di Kota Jambi, namun titik panas di sejumlah lokasi terus berkurang. Begitu juga dengan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kota Jambi masih dalam keadaan sedang.Zubaidi A.R. juga mengatakan, pada hari Selasa 25 September 2012, pihaknya bersama Palang Merah Indonesia membagikan 3.000 lembar masker kepada warga di Kota Jambi. Hujan buatan juga akan terus dilakukan hingga 13 hari ke depan. “Dan jika memang dianggap perlu, kami pun akan mengusulkan kembali dana ke pemerintah pusat untuk terus melakukan hujan buatan,” katanya.Data dari pantauan satelit NOAA, titik panas di Provinsi Jambi Minggu tanggal 23 September 2012 hanya terdeteksi di lima titik, menurun jika dibandingkan dengan sehari sebelumnya, yakni delapan titik.Namun, titik api akan terus mengganggu aktivitas warga jika tidak ditangani dengan tuntas. Saatnya bagi pemerintah propinsi Jambi mengambil tindakan, padamkan apinya dan hukum pelaku pembakaran lahan serta hutannya.

[1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

balita penderita ispa meningkat akibat asap kebakaran hutan kasus kebakaran di hutan dan lahan di jambi sepekan terakhir semakin membawa dampak multidimensi bagi masyarakat setempat berbagai aktivitas warga semakin terganggu akibat tebalnya kabut di wilayah udara jambibagi masyarakat setempat ketebalan asap dan kandungan yang dibawanya kini membawa dampak buruk bagi kesehatan mereka hal ini ditandai dengan terus meningkatnya penderita penyakit infeksi saluran pernapasan bagian atas ispapenderita ispa yang berasal dari kota jambi pada minggu ke tercatat sebanyak orang minggu ke penderita dan minggu ke meningkat penderita seperti dilaporkan oleh sebagian besar penderita adalah balitajumlah itu berdasarkan data dinas kesehatan provinsi jambi pada minggu ke atau minggu kedua agustus penderita terbanyak berasal dari kota jambi kata kepala dinas kesehatan provinsi jambi andipada senin september silam kepada selain penyakit pernapasan jarak pandang yang terus berkurang juga memberi dampak bagi warga salah satunya adalah terganggunya aktivitas pendidikan di propinsi ini sebagian sekolah terpaksa meliburkan siswa merekawarga berharap pemerintah terkait membagikan masker khususnya untuk anak anak sekolah kalau bisa khusus sekolah tk dan sd bisa diliburkan kasihan kalau pagi kabutnya sangat tebal pemberian masker gratis sampai saat ini sepertinya memang belum ada ujar ikhwan salah seorang warga komplek setyanegara kota jambi di jambi minggu september seperti dilansir sementara itu prakirawan badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg jambi kurnianingsih mengatakan kondisi kota jambi dan sekitarnya pagi hari dalam keadaan berasap berdasarkan pantauan bmkg jarak pandang pada pukul wib meter pukul wib jarak pandang hanya meter pukul wib jarak pandang meter dan pukul wib jarak pandang baru mencapai meterdampak lain yang juga merugikan adalah terhambatnya puluhan jadual penerbangan dari dan ke jambi akibat pendeknya jarak pandang dan dinilai membahayakan penerbangan dari pantauan minggu september pagi beberapa jadwal penerbangan kembali dibuat kacau salah satunya dialami maskapai lion air sudah terbang dari bandara soekarno hatta soetta jakarta namun tidak jadi mendarat di jambi kemarin pagi jarak pandang mencapai titik terendah dengan hanya meter saja dengan jarak pandang kurang dari meter pesawat tidak bisa mendarat di jambisementara dilansir oleh kepala badan penanggulangan bencana daerah bpbd provinsi jambi zubaidi ar mengatakan meski kabut asap masih terjadi di kota jambi namun titik panas di sejumlah lokasi terus berkurang begitu juga dengan indeks standar pencemaran udara ispu di kota jambi masih dalam keadaan sedangzubaidi ar juga mengatakan pada hari selasa september pihaknya bersama palang merah indonesia membagikan lembar masker kepada warga di kota jambi hujan buatan juga akan terus dilakukan hingga hari ke depan dan jika memang dianggap perlu kami pun akan mengusulkan kembali dana ke pemerintah pusat untuk terus melakukan hujan buatan katanyadata dari pantauan satelit noaa titik panas di provinsi jambi minggu tanggal september hanya terdeteksi di lima titik menurun jika dibandingkan dengan sehari sebelumnya yakni delapan titiknamun titik api akan terus mengganggu aktivitas warga jika tidak ditangani dengan tuntas saatnya bagi pemerintah propinsi jambi mengambil tindakan padamkan apinya dan hukum pelaku pembakaran lahan serta hutannya

Pemetaan Hutan Indonesia Kini Makin Mudah: Aksi Pesawat Mini Tanpa Awak. Sebuah solusi murah berupa pesawat mini tanpa awak bisa membantu aktivitas pemetaan hutan, perubahan dalam penggunaan lahan dan mendeteksi satwa liar di daerah pedalaman dan daerah yang sulit diakses. Hal ini diungkapkan dalam sebuah studi yang dimuat di jurnal Lian Pin Koh, seorang ahli ekologi dari ETH Zurich, dan Serge Wich, seorang ahli biologi dari Universitas Zurich dan PanEco, membangun sebuah pesawat mini bernama “Conservation Drone” dengan menggunakan sebuah pesawat yang digerakkan dengan kontrol jarak jauh dan dipasangi kamera, sensor danGPS. Jalur penerbangan dari pesawat tanpa awak ini diprogram lewat tampilan antar-muka peta Google Earth, yang membuat para peneliti bisa menyasar tujuan spesifik di sebuah area untuk survey dan pemetaan.Koh dan Wich sudah menguji pesawat tanpa awak ini di hutan tropis di Sumatera, Indonesia. Setelah terbang selama 25 menit, mereka bisa menggabungkan semua foto-foto udara untuk dibuat menjadi peta penggunaan lahan dan tutupan hutan, sebuah gambar orangutan liar yang ada di atas pohon, seekor gajah Sumatera yang tengah membersihkan areanya, dan mendeteksi konversi pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa pesawat tanpa awak ini sangat multiguna dan memberi contoh bagi aplikasi dalan upaya konservasi dan masalah lingkungan.Hal ini sangat signifikan, karena proses survey dalam konservasi dan monitoring bisa memakan biaya sangat banyak. Misalnya dalam survey orangutan. “Survey daratan orangutan di Sumatera, bisa memakan biaya hingga 250.000 US Dollar untuk dua tahun pengerjaan,” tulis mereka. “Terkait dengan biaya yang tinggi ini, survey seringkali dikerjakan tidak sesuai dengan frekuensi waktu yang semestinya untuk mendapat analisis dan monitoring dari populasi. Hal lainnya, beberapa area yang sangat dalam di hutan tropis belum pernah samasekali dilakukan survey keragaan hayati terkait kesulitan lintasan yang sangat tinggi.“Penggunaan Conservation Drones bisa menghemat banyak hal, terutama waktu, tenaga dan uang bagi pekerja konservasi lokal dan peneliti, dimana di sisi lain hal ini bisa meningkatkan efisisensi monitoring dan survey hutan tropis dan satwa liar. Kami yakin bahwa Conservation Drones bisa mengubah banyak hal dan dalam waktu dekat akan menjadi teknik standard dalam upaya konservasi dan penelitian di wilayah tropis dan dimanapun.”Koh dan Wich kini tengah membangun versi yang lebih maju dari pesawat tanpa awak ini, termasuk yang dilengkapi dengan kamera sinar semi infra merah, infra merah dan ultra violet. Para peneliti kini tengah mengujicoba desan baru di atas wilayah habitat badak dan harimau di Nepal.CITATION: Koh, L. P. And Wich, S. A. 2012.. Tropical Conservation Science Vol. 5(2):121-132.

[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

edukasi dan kesadaran konservasi lingkungan

pemetaan hutan indonesia kini makin mudah aksi pesawat mini tanpa awak sebuah solusi murah berupa pesawat mini tanpa awak bisa membantu aktivitas pemetaan hutan perubahan dalam penggunaan lahan dan mendeteksi satwa liar di daerah pedalaman dan daerah yang sulit diakses hal ini diungkapkan dalam sebuah studi yang dimuat di jurnal lian pin koh seorang ahli ekologi dari eth zurich dan serge wich seorang ahli biologi dari universitas zurich dan paneco membangun sebuah pesawat mini bernama conservation drone dengan menggunakan sebuah pesawat yang digerakkan dengan kontrol jarak jauh dan dipasangi kamera sensor dangps jalur penerbangan dari pesawat tanpa awak ini diprogram lewat tampilan antarmuka peta google earth yang membuat para peneliti bisa menyasar tujuan spesifik di sebuah area untuk survey dan pemetaankoh dan wich sudah menguji pesawat tanpa awak ini di hutan tropis di sumatera indonesia setelah terbang selama menit mereka bisa menggabungkan semua fotofoto udara untuk dibuat menjadi peta penggunaan lahan dan tutupan hutan sebuah gambar orangutan liar yang ada di atas pohon seekor gajah sumatera yang tengah membersihkan areanya dan mendeteksi konversi pertanian hal ini menunjukkan bahwa pesawat tanpa awak ini sangat multiguna dan memberi contoh bagi aplikasi dalan upaya konservasi dan masalah lingkunganhal ini sangat signifikan karena proses survey dalam konservasi dan monitoring bisa memakan biaya sangat banyak misalnya dalam survey orangutan survey daratan orangutan di sumatera bisa memakan biaya hingga us dollar untuk dua tahun pengerjaan tulis mereka terkait dengan biaya yang tinggi ini survey seringkali dikerjakan tidak sesuai dengan frekuensi waktu yang semestinya untuk mendapat analisis dan monitoring dari populasi hal lainnya beberapa area yang sangat dalam di hutan tropis belum pernah samasekali dilakukan survey keragaan hayati terkait kesulitan lintasan yang sangat tinggipenggunaan conservation drones bisa menghemat banyak hal terutama waktu tenaga dan uang bagi pekerja konservasi lokal dan peneliti dimana di sisi lain hal ini bisa meningkatkan efisisensi monitoring dan survey hutan tropis dan satwa liar kami yakin bahwa conservation drones bisa mengubah banyak hal dan dalam waktu dekat akan menjadi teknik standard dalam upaya konservasi dan penelitian di wilayah tropis dan dimanapunkoh dan wich kini tengah membangun versi yang lebih maju dari pesawat tanpa awak ini termasuk yang dilengkapi dengan kamera sinar semi infra merah infra merah dan ultra violet para peneliti kini tengah mengujicoba desan baru di atas wilayah habitat badak dan harimau di nepalcitation koh l p and wich s a tropical conservation science vol

Hutan Mangrove Teluk Ambon Memprihatinkan. Pepohonan di hutan mangrove pesisir Pantai Poka, Teluk Ambon, Maluku, tampak mengering dan nyaris mati. Dugaan sementara dampak tercemar limbah pembangkit diesel PT PLN Persero Cabang Ambon. Warga resah. Belasan pemuda di Ambon yang tergabung dalam Komunitas Kalesang Pulau atau Peduli Pulau pun protes dengan mendatangi kawasan mangrove di pesisir Desa Poka yang rusak penghujung Juli lalu.Berdasarkan riset First Rumahuni pada 1998, sebagian Teluk Ambon dalam dan luar, luas hutan mangrove sekitar 49 hektar. Pada 2008, luas makin berkurang karena kepentingan pembangunan.Sampah juga jadi persoalan di Teluk Ambon. Terlihat sampah berserakan di sekitaran pesisir Desa Poka ini. Berbagai jenis sampah terlihat, dari sampah plastik dan kayu. Kawasan mangrove ini hanya berjarak 20 meter dari PLTD, hanya terpisah jalan raya.Daniel Pelasulla, peneliti LIPI/BRIN Ambon mengatakan, penanganan juga jadi masalah di pesisir Teluk Ambon. Untuk itu, perlu kolaborasi semua pihak dari pemerintah, swasta, aktivis lingkungan hingga masyarakat untuk bersama-sama terlibat memerangi sampah ini. Kepadatan sampah domestik terutama sampah plastik di Teluk Ambon bagian dalam mengalami peningkatan dalam 20 tahun terakhir.

[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

hutan mangrove teluk ambon memprihatinkan pepohonan di hutan mangrove pesisir pantai poka teluk ambon maluku tampak mengering dan nyaris mati dugaan sementara dampak tercemar limbah pembangkit diesel pt pln persero cabang ambon warga resah belasan pemuda di ambon yang tergabung dalam komunitas kalesang pulau atau peduli pulau pun protes dengan mendatangi kawasan mangrove di pesisir desa poka yang rusak penghujung juli laluberdasarkan riset first rumahuni pada sebagian teluk ambon dalam dan luar luas hutan mangrove sekitar hektar pada luas makin berkurang karena kepentingan pembangunansampah juga jadi persoalan di teluk ambon terlihat sampah berserakan di sekitaran pesisir desa poka ini berbagai jenis sampah terlihat dari sampah plastik dan kayu kawasan mangrove ini hanya berjarak meter dari pltd hanya terpisah jalan rayadaniel pelasulla peneliti lipibrin ambon mengatakan penanganan juga jadi masalah di pesisir teluk ambon untuk itu perlu kolaborasi semua pihak dari pemerintah swasta aktivis lingkungan hingga masyarakat untuk bersamasama terlibat memerangi sampah ini kepadatan sampah domestik terutama sampah plastik di teluk ambon bagian dalam mengalami peningkatan dalam tahun terakhir

Masyarakat Sekitar Hutan Tak Pernah Dilibatkan Dalam Pengelolaan. Maraknya perusakan serta penghancuran hutan lindung, hutan produksi, dan taman nasional tidak terlepas dari pengabaian pemerintah terhadap masyarakat yang menetap di sekitar kawasan hutan. Mereka yang tinggal di penyangga hutan diminta menjaga tanpa disertai pemberian kesempatan menjadi bagian dari pengelolaan kawasan tersebut.”Akibatnya, masyarakat penyangga cenderung mengambil manfaat ekonomi dari hutan. Kesadaran mereka akan pentingnya kelestarian dan keberlanjutan hutan tak pernah dibangun. Saat ada pemodal datang menggoda dengan memberikan sejumlah uang untuk melakukan perambahan, mereka langsung mengikutinya,” kata ahli ekologi tropis Universitas Bengkulu, Dr Yansen, di Bengkulu, Jumat (20/4).Perusakan dan penghancuran hutan terus meningkat setiap tahun, tetapi jarang ditindak. Dari 12,3 juta hektar (ha) kawasan taman nasional darat di Indonesia, sekitar 30 persen di antaranya hancur akibat perambahan. Pemerintah pusat dan daerah masih saling lempar tanggung jawab mengatasi persoalan itu.Dampak perusakan hutan kian nyata diderita masyarakat di Provinsi Aceh. Selama empat tahun terakhir, kejadian banjir terus meningkat, yaitu 46 kali pada 2007, 170 kali pada 2008, 213 kali pada 2009, dan 250 kali pada 2010. Longsor pun demikian, yaitu 12 kejadian pada 2007, 37 kejadian pada 2008, 56 kejadian pada 2009, dan 47 kejadian pada 2010.Ancaman kehancuran mengintai 112.000 ha Taman Hutan Rakyat Sultan Adam di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, akibat diserbu ribuan penambangan emas ilegal oleh rakyat. ”Saya minta tambang emas ilegal ditangani serius. Jika perlu, dilakukan operasi penertiban secara berkala setiap bulan agar aktivitas ilegal itu berhenti,” kata Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin.Di Kalimantan Barat, dari 9,1 juta ha hutan yang ada, sekitar 2,3 juta ha di antaranya segera diputihkan. Lahan ini bakal menjadi perkebunan kelapa sawit, seperti 200.000 ha di Kabupaten Ketapang dan 28.000 ha di Bengkayang. ”Di kedua tempat tersebut tidak ada izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan, tetapi hutan sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit,” kata pengamat kehutanan di Kalimantan Barat, Soenarno.Sumber: Kompas.com

[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

masyarakat sekitar hutan tak pernah dilibatkan dalam pengelolaan maraknya perusakan serta penghancuran hutan lindung hutan produksi dan taman nasional tidak terlepas dari pengabaian pemerintah terhadap masyarakat yang menetap di sekitar kawasan hutan mereka yang tinggal di penyangga hutan diminta menjaga tanpa disertai pemberian kesempatan menjadi bagian dari pengelolaan kawasan tersebutakibatnya masyarakat penyangga cenderung mengambil manfaat ekonomi dari hutan kesadaran mereka akan pentingnya kelestarian dan keberlanjutan hutan tak pernah dibangun saat ada pemodal datang menggoda dengan memberikan sejumlah uang untuk melakukan perambahan mereka langsung mengikutinya kata ahli ekologi tropis universitas bengkulu dr yansen di bengkulu jumat perusakan dan penghancuran hutan terus meningkat setiap tahun tetapi jarang ditindak dari juta hektar ha kawasan taman nasional darat di indonesia sekitar persen di antaranya hancur akibat perambahan pemerintah pusat dan daerah masih saling lempar tanggung jawab mengatasi persoalan itudampak perusakan hutan kian nyata diderita masyarakat di provinsi aceh selama empat tahun terakhir kejadian banjir terus meningkat yaitu kali pada kali pada kali pada dan kali pada longsor pun demikian yaitu kejadian pada kejadian pada kejadian pada dan kejadian pada ancaman kehancuran mengintai ha taman hutan rakyat sultan adam di kabupaten banjar kalimantan selatan akibat diserbu ribuan penambangan emas ilegal oleh rakyat saya minta tambang emas ilegal ditangani serius jika perlu dilakukan operasi penertiban secara berkala setiap bulan agar aktivitas ilegal itu berhenti kata gubernur kalimantan selatan rudy ariffindi kalimantan barat dari juta ha hutan yang ada sekitar juta ha di antaranya segera diputihkan lahan ini bakal menjadi perkebunan kelapa sawit seperti ha di kabupaten ketapang dan ha di bengkayang di kedua tempat tersebut tidak ada izin pelepasan kawasan dari menteri kehutanan tetapi hutan sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit kata pengamat kehutanan di kalimantan barat soenarnosumber kompascom

Rawa Tripa, WWF Minta Tegakkan Hukum bagi Pembakar Hutan. WWF meminta pemerintah Indonesia menindaklanjuti segera temuan satgas REDD+ atas indikasi pelanggaran peraturan yang terjadi di rawa gambut Tripa, Aceh.“Kementrian Lingkungan Hidup dan Kepolisian RI dapat segera melakukan investigasi lanjutan secara menyeluruh dan mengambil tindakan hukum tegas terhadap pelaku pembakaran hutan, jika pelanggaran terbukti,” kata Dede Suhendra, Program Leader WWF-Indonesia di Aceh, Senin(23/4) .Temuan awal Satgas REDD+ yang diumumkan 13 April lalu mengindikasikan ada pelanggaran UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lalu, UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Juncto Kepres No.32/1990 tentang Kawasan Lindung.Investigasi lanjutan dan penegakan hukum terhadap pelaku harus segera dilakukan hingga kejadian tidak berlanjut dan terulang. “Mengingat dampak negatifnya terhadap Kawasan Ekosistem Leuser dan keberlangsungan populasi orangutan di kawasan itu,“ ujar dia. “WWF Indonesia siap membantu pemerintah untuk investigasi terhadap kasus ini.”WWF mendesak semua perusahaan yang beroperasi di Tripa agar menerapkan praktik pengelolaan kebun sawit berkelanjutan. “Ini untuk melindungi rawa gambut sangat penting bagi ekosistem,” ucap Dede. WWF Indonesia juga meminta, pemerintah pusat dan daerah menghentikan pemberian perizinan baru untuk perkebunan sawit guna menghindari konversi hutan yang mempunyai nilai konservasi tinggi. “Sebelum izin diberikan, perlu dilakukan kajian menyeluruh untuk mengetahui jika kawasan itu mengandung nilai-nilai konservasi tinggi yang harus dilindungi, misal, dalam hal ini satwa langka seperti orangutan Sumatera.”Rawa Tripa merupakan kawasan hutan rawa gambut yang terletak di sisi barat daya Aceh. Kawasan ini merupakan habitat utama orangutan Sumatera (Pongo abelii) dan harimau Sumatera (Pantera trigis sumatrae). Pembukaan hutan untuk perkebunan sawit secara masif sejak 1990 telah mengurangi populasi orangutan secara signifikan di kawasan ini.Data dari Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) menyebutkan, berdasarkan batasan ekosistem Leuser, luas kawasan Tripa mencakup lebih kurang 61.803 hektare. Namun lima perusahaan perkebunan sawit telah menghabiskan 35.000 hektare hutan. Menyusul, perluasan kebun sawit yang aktif kembali setelah perjanjian damai Helsinki tahun 2005.Investigasi awal dari lembaga swadaya masyarakat lokal untuk konservasi orangutan PanEco, pada 21 sampai 25 Maret 2012, telah terjadi pembukaan lahan seluas 1.000 hektare untuk pengembangan perkebunan sawit dengan cara membakar. Kebakaran berdampak langsung terhadap kehidupan 200 individu orangutan Sumatera yang tersisa di kawasan ini.

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

rawa tripa wwf minta tegakkan hukum bagi pembakar hutan wwf meminta pemerintah indonesia menindaklanjuti segera temuan satgas redd atas indikasi pelanggaran peraturan yang terjadi di rawa gambut tripa acehkementrian lingkungan hidup dan kepolisian ri dapat segera melakukan investigasi lanjutan secara menyeluruh dan mengambil tindakan hukum tegas terhadap pelaku pembakaran hutan jika pelanggaran terbukti kata dede suhendra program leader wwfindonesia di aceh senin temuan awal satgas redd yang diumumkan april lalu mengindikasikan ada pelanggaran uu no tahun tentang perkebunan dan uu no tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lalu uu no tahun tentang penataan ruang juncto kepres no tentang kawasan lindunginvestigasi lanjutan dan penegakan hukum terhadap pelaku harus segera dilakukan hingga kejadian tidak berlanjut dan terulang mengingat dampak negatifnya terhadap kawasan ekosistem leuser dan keberlangsungan populasi orangutan di kawasan itu ujar dia wwf indonesia siap membantu pemerintah untuk investigasi terhadap kasus iniwwf mendesak semua perusahaan yang beroperasi di tripa agar menerapkan praktik pengelolaan kebun sawit berkelanjutan ini untuk melindungi rawa gambut sangat penting bagi ekosistem ucap dede wwf indonesia juga meminta pemerintah pusat dan daerah menghentikan pemberian perizinan baru untuk perkebunan sawit guna menghindari konversi hutan yang mempunyai nilai konservasi tinggi sebelum izin diberikan perlu dilakukan kajian menyeluruh untuk mengetahui jika kawasan itu mengandung nilainilai konservasi tinggi yang harus dilindungi misal dalam hal ini satwa langka seperti orangutan sumaterarawa tripa merupakan kawasan hutan rawa gambut yang terletak di sisi barat daya aceh kawasan ini merupakan habitat utama orangutan sumatera pongo abelii dan harimau sumatera pantera trigis sumatrae pembukaan hutan untuk perkebunan sawit secara masif sejak telah mengurangi populasi orangutan secara signifikan di kawasan inidata dari tim koalisi penyelamatan rawa tripa tkprt menyebutkan berdasarkan batasan ekosistem leuser luas kawasan tripa mencakup lebih kurang hektare namun lima perusahaan perkebunan sawit telah menghabiskan hektare hutan menyusul perluasan kebun sawit yang aktif kembali setelah perjanjian damai helsinki tahun investigasi awal dari lembaga swadaya masyarakat lokal untuk konservasi orangutan paneco pada sampai maret telah terjadi pembukaan lahan seluas hektare untuk pengembangan perkebunan sawit dengan cara membakar kebakaran berdampak langsung terhadap kehidupan individu orangutan sumatera yang tersisa di kawasan ini

Anggrek Spesies Kalimantan Terancam. Paraphalaenopsis Laycockii , salah satu anggrek spesies Kalimantan yang dilindungi. Foto diambil dari Perhimpunan Anggrek Indonesia, Kalimantan SelatanEKSPLOITASI hutan secara legal maupun ilegal mengakibatkan kerusakan hutan dan mengancam keberadaan anggrek (spesies) yang hidup secara epifit di pepohonan hutan. Ketua Bidang Litbang dan Konservasi Anggrek Spesies, Agustina Listianawati menyatakan, dengan penebangan hutan, habitat anggrek spesies akan hilang dan terancam punah. “Padahal, anggrek spesies dengan aneka jenis yang sampai ribuan merupakan kekayaan alam Kalimantan,” katanya seperti dikutip dari Tribunpontianak.Penebangan hutan dengan modus kegiatan ekonomis, penjualan anggrek spesies secara tidak terkendali dan ilegal oleh penggemar anggrek dan penduduk setempat yang minim pengetahuan juga ancaman bagi kepunahan anggrek ini. Penjualan anggrek spesies langka kepada kolektor asing oleh penduduk setempat di daerah perbatasan dengan Serawak, Malaysia bisa mengancam kelestarian anggrek spesies Kalbar.Indonesia merupakan satu dari 170 negara di dunia yang ikut meratifikasi peraturan dalam Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES). Ini mengatur perdagangan antarnegara dari jenis-jenis flora dan fauna yang terancam punah, termasuk anggrek spesies yang tidak boleh diperdagangkan kecuali hasil perbanyakan. “Namun, sosialisasi tentang aturan yang termaktub dalam CITES itu tidak sampai ke masyarakat setempat.”Guna mengantisipasi kepunahan anggrek spesies, dapat dengan dua cara konservasi. Pertama, konservasi secara ex-situ yakni konservasi anggrek spesies dikoleksi dan ditanam di luar habitat asli. Di Kalbar, sudah dibangun Orchid Centre sejak 2004 oleh Pemprov KalbarKedua, konservasi dilakukan secara in-situ. Artinya, anggrek spesies dibiarkan hidup di habitatnya untuk melindungi ekosistem dan habitat alam. “Karena kebanyakan anggrek tropis bersifat epifit dengan sistem akar yang melekat pada pohon tanpa merusak pohon itu sendiri.”

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

anggrek spesies kalimantan terancam paraphalaenopsis laycockii salah satu anggrek spesies kalimantan yang dilindungi foto diambil dari perhimpunan anggrek indonesia kalimantan selataneksploitasi hutan secara legal maupun ilegal mengakibatkan kerusakan hutan dan mengancam keberadaan anggrek spesies yang hidup secara epifit di pepohonan hutan ketua bidang litbang dan konservasi anggrek spesies agustina listianawati menyatakan dengan penebangan hutan habitat anggrek spesies akan hilang dan terancam punah padahal anggrek spesies dengan aneka jenis yang sampai ribuan merupakan kekayaan alam kalimantan katanya seperti dikutip dari tribunpontianakpenebangan hutan dengan modus kegiatan ekonomis penjualan anggrek spesies secara tidak terkendali dan ilegal oleh penggemar anggrek dan penduduk setempat yang minim pengetahuan juga ancaman bagi kepunahan anggrek ini penjualan anggrek spesies langka kepada kolektor asing oleh penduduk setempat di daerah perbatasan dengan serawak malaysia bisa mengancam kelestarian anggrek spesies kalbarindonesia merupakan satu dari negara di dunia yang ikut meratifikasi peraturan dalam convention on international trade in endangered species of wild flora and fauna cites ini mengatur perdagangan antarnegara dari jenisjenis flora dan fauna yang terancam punah termasuk anggrek spesies yang tidak boleh diperdagangkan kecuali hasil perbanyakan namun sosialisasi tentang aturan yang termaktub dalam cites itu tidak sampai ke masyarakat setempatguna mengantisipasi kepunahan anggrek spesies dapat dengan dua cara konservasi pertama konservasi secara exsitu yakni konservasi anggrek spesies dikoleksi dan ditanam di luar habitat asli di kalbar sudah dibangun orchid centre sejak oleh pemprov kalbarkedua konservasi dilakukan secara insitu artinya anggrek spesies dibiarkan hidup di habitatnya untuk melindungi ekosistem dan habitat alam karena kebanyakan anggrek tropis bersifat epifit dengan sistem akar yang melekat pada pohon tanpa merusak pohon itu sendiri

Menristek Khawatir Kalimantan Jadi Mantan Kali. MENTERI Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta khawatir suatu saat pulau Kalimantan akan berubah panggilan menjadi “mantan kali” karena makin marak penambangan batu bara di wilayah itu.”Kalimantan takutnya berubah jadi mantan kali karena hutannya rusak, nanti sungainya menjadi kering dan tidak lagi dialiri air,” katanya ketika menyampaikan kuliah umum bertema Iptek dan Inovasi untuk Kemajuan Indonesia di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), seperti dikutip Sabtu(21/4) di Bandung.Saat ini makin banyak izin penambangan batu bara yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan di Kalimantan. Kondisi ini khawatir menyebabkan kerusakan lingkungan yang meluas. Gusti yang adalah Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan itu juga memperkirakan, model penambangan batu bara saat ini mengulang kesalahan sama seperti pada penjualan kayu dari hutan-hutan Kalimantan.“Dulu kita menjual kayu-kayu gelondongan begitu saja ke luar negeri tanpa diolah hingga kehilangan nilai tambah. Ketika hutan sudah habis baru kita sadar kalau salah,” ucap Gusti yang sempat menjabat Menteri Lingkungan Hidup itu.Saat ini, batu bara pun diekspor begitu saja dalam keadaan mentah ke luar negeri hingga Indonesia tidak mendapat nilai tambah. Sebenarnya Indonesia memiliki semua persyaratan menjadi negara yang perekonomian kuat.Gusti pun menceritakan pengalaman ketika baru saja menduduki kursi Menristek. Menurut dia, saat itu pada awalnya berbangga hati karena BUMN seperti PT Pindad dan PT LEN sudah mampu menghasilkan produk berteknologi tinggi. “Tapi kebanggaan itu berkurang setelah saya tahu bahan baku yang mereka pakai ternyata masih impor.”Laporan FAO tahun 1989, laju kerusakan hutan di Kalimantan mencapai lebih dari 600 ribu hektare per tahun. Ini paling tinggi dibanding pulau-pulau lainnya di Indonesia. Menurut Save Our Borneo (SOB), Juni 2008 sekitar 80 persen kerusakan hutan di Kalimantan karena pengembangan sawit oleh perusahaan besar. Sekitar 20 persen karena pertambangan dan transmigrasi.Berdasarkan perkiraan SOB tren 10 tahunan, dari luas Kalimantan 59 juta hektare, laju kerusakan hutan mencapai 864 ribu hektare atau 2,16 persen per tahun. Kerusakan paling luas di Kalimantan Tengah, sebesar 2,2 persen atau 256 ribu hektare per tahun.

[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan

menristek khawatir kalimantan jadi mantan kali menteri riset dan teknologi gusti muhammad hatta khawatir suatu saat pulau kalimantan akan berubah panggilan menjadi mantan kali karena makin marak penambangan batu bara di wilayah itukalimantan takutnya berubah jadi mantan kali karena hutannya rusak nanti sungainya menjadi kering dan tidak lagi dialiri air katanya ketika menyampaikan kuliah umum bertema iptek dan inovasi untuk kemajuan indonesia di aula barat institut teknologi bandung itb seperti dikutip sabtu di bandungsaat ini makin banyak izin penambangan batu bara yang diberikan kepada perusahaanperusahaan di kalimantan kondisi ini khawatir menyebabkan kerusakan lingkungan yang meluas gusti yang adalah guru besar universitas lambung mangkurat kalimantan selatan itu juga memperkirakan model penambangan batu bara saat ini mengulang kesalahan sama seperti pada penjualan kayu dari hutanhutan kalimantandulu kita menjual kayukayu gelondongan begitu saja ke luar negeri tanpa diolah hingga kehilangan nilai tambah ketika hutan sudah habis baru kita sadar kalau salah ucap gusti yang sempat menjabat menteri lingkungan hidup itusaat ini batu bara pun diekspor begitu saja dalam keadaan mentah ke luar negeri hingga indonesia tidak mendapat nilai tambah sebenarnya indonesia memiliki semua persyaratan menjadi negara yang perekonomian kuatgusti pun menceritakan pengalaman ketika baru saja menduduki kursi menristek menurut dia saat itu pada awalnya berbangga hati karena bumn seperti pt pindad dan pt len sudah mampu menghasilkan produk berteknologi tinggi tapi kebanggaan itu berkurang setelah saya tahu bahan baku yang mereka pakai ternyata masih imporlaporan fao tahun laju kerusakan hutan di kalimantan mencapai lebih dari ribu hektare per tahun ini paling tinggi dibanding pulaupulau lainnya di indonesia menurut save our borneo sob juni sekitar persen kerusakan hutan di kalimantan karena pengembangan sawit oleh perusahaan besar sekitar persen karena pertambangan dan transmigrasiberdasarkan perkiraan sob tren tahunan dari luas kalimantan juta hektare laju kerusakan hutan mencapai ribu hektare atau persen per tahun kerusakan paling luas di kalimantan tengah sebesar persen atau ribu hektare per tahun

Aliansi LSM Desak Penyelamatan Rawa Tripa. MASYARAKAT lokal menerima intimidasi dari perusahaan sawit dan muncul masalah kesehatan warga karena asap pembakaran ilegal. Beberapa warga di sekitar rawa Tripa membutuhkan perawatan medis. Masyarakat setempat pun telah kehilangan sumber mata pencaharian akibat pembukaan lahan gambut besar-besaran hingga mengancam kerusakan total kawasan itu. Menghadapi masalah ini, LSM Hak Asasi Manusia (HAM) bergabung dengan berbagai organisasi lingkungan mengkampanyekan penyelamatan Rawa Tripa.Mereka ini antara lain, Walhi, Greenpeace, Sawit Watch, Wetlands International Indonesia Program,Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Ekosistem Sigom Aceh, PanEco Foundation – Sumatran Orangutan Conservation Programme dan Yayasan Orangutan Sumatera Lestari –OIC. Lalu The Nature Conservancy, Profauna Indonesia LASA, WWF, Orangutan Foundation International, Borneo Orangutan Survival Foundation, Institut Pertanian Bogor (IPB) Universitas Indonesia (UI), Kehati dan lain-lain.Berbagai kebakaran besar telah dilaporkan oleh pengamat baik di lapangan maupun dari udara pada akhir Maret. Lebih dari 100 titik api telah teridentifikasi oleh satelit dalam kurun waktu hanya 10 hari, frekuensi titik api tertinggi yang terekam di Tripa sejak 2001. Ketua Satgas REDD+ Ir. Kuntoro Mangkusubroto melaporkan, tim investigasi menemukan pembakaran telah sengaja di dalam kawasan konsesi PT. Kallista Alam dan PT. Surya Panen Subur 2.Ibduh, kepala salah satu desa di Tripa yang mewakili masyarakat lokal mengatakan, masyarakat hidup dalam ketakutan terhadap perusahaan. Perusahaan menggunakan Brimob sebagai satuan pengamanan, memindahkan masyarakat dari lahan, menghalangi akses melewati perkebunan dan membersihkan perkebunan masyarakat untuk sawit mereka. “Perusahaan perkebunan sawit beroperasi layaknya mereka berada di atas hukum dan kami melihat hasil perbuatan mereka setiap hari,” katanya dalam siaran pers aliansi LSM di Depok, Selasa(24/4).Menurut Ibduh, air bersih menjadi sulit diperoleh dan sangat sulit mendapatkan ikan serta mengambil hasil alam lain. Sebab, hutan telah dibabat dan lahan dikeringkan dengan banyak kanal-kanal dibangun. “Masyarakat kami menderita. Kami menginginkan aksi cepat untuk menghentikan semua ini dan untuk merehabilitasi hutan Tripa”.Idbuh bersama seorang pengacara, Kamaruddin, dan smantan anggota DPD asal Aceh, Adnan NS, telah melaporkan tindakan pidana kriminal terkait kasus Tripa ke Polri di Jakarta pada November tahun lalu. “Polri mengeluarkan surat kepada Polda Aceh yang mengkonfirmasikan bahwa subyek pelaporan memenuhi kriteria pidana kriminal, tapi hingga saat ini, lima bulan setelah kasus itu dilaporkan, kami tidak melihat satu pun upaya investigasi yang dilakukan oleh Polda Aceh,” kata Kamaruddin.Dalam pernyataan, Aliansi LSM menyebutkan, mereka berkumpul di Pusat Penelitian Perubahan Iklim Universitas Indonesia (Research Center for Climate Change, University of Indonesia), mendukung sepenuhnya imbauan Satgas REDD+ untuk segera investigasi terhadap tindakan kriminal. Termasuk, laporan yang disampaikan Ibduh ke Polri pada November tahun lalu.Mereka juga meminta penjelasan mengapa laporan tidak ditindaklanjuti dengan baik. “Kami juga menyatakan dukungan penuh kami terhadap Walhi dalam melakukan gugatan hukum yang saat ini dalam proses banding di PTUN Medan terhadap dikeluarkan izin konsesi kepada PT Kallista Alam oleh mantan Gubernur Aceh,” kata Yuyun Indradi, Greenpeace Forest Political Campaigner.Aliansi LSM meminta, kepada pihak-pihak Kementerian Nasional yang bertanggung jawab, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, segera memerintahkan penghentian pembukaan dan pendegradasian lahan di dalam kawasan rawa gambut Tripa.Mereka juga meminta agar para kementerian itu mendampingi Polri segera mengimplementasikan investigasi yang menyeluruh terhadap aktivitas-aktivitas dan kesepakatan-kesepakatan ilegal yang telah diterapkan di kawasan rawa gambut Tripa. Termasuk izin konsesi serta praktik-praktik ilegal dari PT. Kallista Alam yang melanggar Undang-undang tentang Tata Ruang dan tentang perlindungan terhadap Ekosistem Leuser, terhadap lingkungan hidup, lahan gambut, satwa yang terancam punah dan larangan pembakaran lahan hutan.Dalam melawan pelanggaran hukum yang sangat jelas dan telah dipublikasi secara global ini, sangat penting hukum Indonesia tetap terjaga dan transparan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Kekeliruan dalam penerapan hukum ini, akan merusak kredibilitas penegakan dan sistem hukum Indonesia juga komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca serta upaya mengembangkan sawit berkelanjutan. Tanpa aksi yang cepat tanggap, jika kondisi saat ini dibiarkan oleh President SBY dan jajaran pemerintahan, populasi orangutan Sumatera akan sangat mungkin punah tahun ini.”Mereka ingin melihat hukum di Indonesia ditegakkan. Aliansi LSM mendukung dan memberikan semangat terhadap international day of action pada 26 April. Pada hari ini, para pendukung dan mitra-mitra internasional dari seluruh dunia akan mengimbau kepada Presiden SBY untuk mengumumkan dukungan terhadap penegakan hukum Indonesia, perlindungan Tripa dan masyarakat di sekitar serta populasi orangutan Sumatera.”

[1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan risiko kesehatan

aliansi lsm desak penyelamatan rawa tripa masyarakat lokal menerima intimidasi dari perusahaan sawit dan muncul masalah kesehatan warga karena asap pembakaran ilegal beberapa warga di sekitar rawa tripa membutuhkan perawatan medis masyarakat setempat pun telah kehilangan sumber mata pencaharian akibat pembukaan lahan gambut besarbesaran hingga mengancam kerusakan total kawasan itu menghadapi masalah ini lsm hak asasi manusia ham bergabung dengan berbagai organisasi lingkungan mengkampanyekan penyelamatan rawa tripamereka ini antara lain walhi greenpeace sawit watch wetlands international indonesia programyayasan ekosistem lestari yayasan ekosistem sigom aceh paneco foundation sumatran orangutan conservation programme dan yayasan orangutan sumatera lestari oic lalu the nature conservancy profauna indonesia lasa wwf orangutan foundation international borneo orangutan survival foundation institut pertanian bogor ipb universitas indonesia ui kehati dan lainlainberbagai kebakaran besar telah dilaporkan oleh pengamat baik di lapangan maupun dari udara pada akhir maret lebih dari titik api telah teridentifikasi oleh satelit dalam kurun waktu hanya hari frekuensi titik api tertinggi yang terekam di tripa sejak ketua satgas redd ir kuntoro mangkusubroto melaporkan tim investigasi menemukan pembakaran telah sengaja di dalam kawasan konsesi pt kallista alam dan pt surya panen subur ibduh kepala salah satu desa di tripa yang mewakili masyarakat lokal mengatakan masyarakat hidup dalam ketakutan terhadap perusahaan perusahaan menggunakan brimob sebagai satuan pengamanan memindahkan masyarakat dari lahan menghalangi akses melewati perkebunan dan membersihkan perkebunan masyarakat untuk sawit mereka perusahaan perkebunan sawit beroperasi layaknya mereka berada di atas hukum dan kami melihat hasil perbuatan mereka setiap hari katanya dalam siaran pers aliansi lsm di depok selasamenurut ibduh air bersih menjadi sulit diperoleh dan sangat sulit mendapatkan ikan serta mengambil hasil alam lain sebab hutan telah dibabat dan lahan dikeringkan dengan banyak kanalkanal dibangun masyarakat kami menderita kami menginginkan aksi cepat untuk menghentikan semua ini dan untuk merehabilitasi hutan tripaidbuh bersama seorang pengacara kamaruddin dan smantan anggota dpd asal aceh adnan ns telah melaporkan tindakan pidana kriminal terkait kasus tripa ke polri di jakarta pada november tahun lalu polri mengeluarkan surat kepada polda aceh yang mengkonfirmasikan bahwa subyek pelaporan memenuhi kriteria pidana kriminal tapi hingga saat ini lima bulan setelah kasus itu dilaporkan kami tidak melihat satu pun upaya investigasi yang dilakukan oleh polda aceh kata kamaruddindalam pernyataan aliansi lsm menyebutkan mereka berkumpul di pusat penelitian perubahan iklim universitas indonesia research center for climate change university of indonesia mendukung sepenuhnya imbauan satgas redd untuk segera investigasi terhadap tindakan kriminal termasuk laporan yang disampaikan ibduh ke polri pada november tahun lalumereka juga meminta penjelasan mengapa laporan tidak ditindaklanjuti dengan baik kami juga menyatakan dukungan penuh kami terhadap walhi dalam melakukan gugatan hukum yang saat ini dalam proses banding di ptun medan terhadap dikeluarkan izin konsesi kepada pt kallista alam oleh mantan gubernur aceh kata yuyun indradi greenpeace forest political campaigneraliansi lsm meminta kepada pihakpihak kementerian nasional yang bertanggung jawab yaitu kementerian pertanian kementerian lingkungan hidup dan kementerian kehutanan segera memerintahkan penghentian pembukaan dan pendegradasian lahan di dalam kawasan rawa gambut tripamereka juga meminta agar para kementerian itu mendampingi polri segera mengimplementasikan investigasi yang menyeluruh terhadap aktivitasaktivitas dan kesepakatankesepakatan ilegal yang telah diterapkan di kawasan rawa gambut tripa termasuk izin konsesi serta praktikpraktik ilegal dari pt kallista alam yang melanggar undangundang tentang tata ruang dan tentang perlindungan terhadap ekosistem leuser terhadap lingkungan hidup lahan gambut satwa yang terancam punah dan larangan pembakaran lahan hutandalam melawan pelanggaran hukum yang sangat jelas dan telah dipublikasi secara global ini sangat penting hukum indonesia tetap terjaga dan transparan pihakpihak yang bertanggung jawab dijatuhi hukuman seberatberatnya kekeliruan dalam penerapan hukum ini akan merusak kredibilitas penegakan dan sistem hukum indonesia juga komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca serta upaya mengembangkan sawit berkelanjutan tanpa aksi yang cepat tanggap jika kondisi saat ini dibiarkan oleh president sby dan jajaran pemerintahan populasi orangutan sumatera akan sangat mungkin punah tahun inimereka ingin melihat hukum di indonesia ditegakkan aliansi lsm mendukung dan memberikan semangat terhadap international day of action pada april pada hari ini para pendukung dan mitramitra internasional dari seluruh dunia akan mengimbau kepada presiden sby untuk mengumumkan dukungan terhadap penegakan hukum indonesia perlindungan tripa dan masyarakat di sekitar serta populasi orangutan sumatera

Temuan Studi: Sawit Penyebab Utama Kerusakan Lahan Gambut Kalimantan. PARA pengembang di Kalimantan, Indonesia, meningkatkan konversi di lahan gambut untuk perkebunan sawit. Kondisi ini mendorong perusakan hutan dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Demikian laporan sebuah studi terbaru yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences. Penelitian ini menyimpulkan, dengan melihat tren saat ini, hampir semua hutan tak lindung di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, akan hilang pada 2020.Penelitian, yang dipimpin oleh Kim Carlson dari Yale dan Stanford University, berdasarkan pada survei sosial ekonomi yang komprehensif, citra satelit resolusi tinggi dan pemetaan karbon dari Ketapang. Di mana daerah ini merupakan rumah bagi beberapa hutan dengan keanekaragaman hayati di planet ini termasuk Taman nasional Gunung Palung.Carlson dan rekan-rekannya menemukan, pada 1994-2001, untuk konversi, para pengembang fokus di hutan dataran rendah, lalu fokus lahan gambut. Pada 2008, hampir 70 persen dari perkebunan baru ada di lahan gambut,hingga memacu emisi karbon dioksida yang cukup besar. Penelian-penelitian menunjukkan sampai 90 persen emisi dari perkebunan sawit berada di lahan gambut tahun 2020.Temuan ini tepat waktu karena industri minyak sawit Malaysia dan Indonesia saat ini tersangkut kasus dengan US Environmental Protection Agency (EPA)—yang menganggap emisi karbon untuk produksi minyak sawit terlalu tinggi. Dalam kesimpulan EPA, sawit berbasis biodiesel tidak akan cukup mengurangi emisi dibanding bahan bakar konvensional. EPA mengasumsikan, sembilan persen minyak sawit dari Malaysia dan 13 persen dari Indonesia diproduksi di lahan gambut. Studi baru menunjukkan, pengembangan sawit di masa depan mungkin terkonsentrasi di lahan gambut. Ini meningkatkan jejak karbon dari sawit, hingga mematahkan protes kalangan industri ini.Temuan-temuan ini juga signifikan karena Indonesia telah berjanji melindungi lahan gambut melalui komitmen mengurangi emisi gas rumah hijau. Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun lalu menetapkan penghentian konsesi baru di lahan gambut. Tindakan awal, dengan melarang konversi lahan gambut dengan kedalaman lebih dari tiga meter atau 10 kaki. “ “Mencegah pembentukan minyak sawit di lahan gambut akan menjadi penting bagi setiap strategi pengurangan emisi gas rumah kaca,” kata Carlson dalam sebuah pernyataan.Keseluruhan temuan riset, menyebutkan, sebagian perkebunan sawit di Ketapang dikembangkan di lahan gambut sampai 2011. Untuk mengendalikan emisi dari ekspansi sawit, para penulis berpendapat, Ketapang perlu melindungi kayu dan hutan yang ditebangi serta mencegah kebakaran lahan pertanian. Meski begitu, menurut penelitian, konversi 280.000 hektare dari satu juta hektare tanah masyarakat tahun 2020 hampir tak terelakkan. Kasus yang paling mungkin adalah 35 persen dari seluruh lahan masyarakat akan dibuka sawit dalam tahun 2020.“Sayangnya perlindungan hutan dan lahan gambut tidak secara otomatis menghasilkan manfaat bagi masyarakat setempat,” kata anggota tim peneliti, Lisa Curran, profesor antropologi di Universitas Stanford. “Untuk menjadi benar-benar berkelanjutan, perusahaan sawit tidak hanya harus melindungi hutan dan cadangan karbon, tetapi harus memastikan setiap tanah yang diperoleh dari petani kecil dan penduduk memenuhi kriteria untuk persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan, serta kompensasi yang adil dan transparan.”Carlson menambahkan, penelitian penting menggabungkan dampak perluasan perkebunan sawit dan konversi hutan terhadap masyarakat lokal. “Awalnya kami memutuskan memasukkan orang dalam penilaian kami,” kata Carlson. “Penduduk setempat dan tanah mereka sering terlupakan dalam pembahasan tentang hutan.”

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

temuan studi sawit penyebab utama kerusakan lahan gambut kalimantan para pengembang di kalimantan indonesia meningkatkan konversi di lahan gambut untuk perkebunan sawit kondisi ini mendorong perusakan hutan dan meningkatkan emisi gas rumah kaca demikian laporan sebuah studi terbaru yang diterbitkan dalam proceedings of the national academy of sciences penelitian ini menyimpulkan dengan melihat tren saat ini hampir semua hutan tak lindung di kabupaten ketapang kalimantan barat akan hilang pada penelitian yang dipimpin oleh kim carlson dari yale dan stanford university berdasarkan pada survei sosial ekonomi yang komprehensif citra satelit resolusi tinggi dan pemetaan karbon dari ketapang di mana daerah ini merupakan rumah bagi beberapa hutan dengan keanekaragaman hayati di planet ini termasuk taman nasional gunung palungcarlson dan rekanrekannya menemukan pada untuk konversi para pengembang fokus di hutan dataran rendah lalu fokus lahan gambut pada hampir persen dari perkebunan baru ada di lahan gambuthingga memacu emisi karbon dioksida yang cukup besar penelianpenelitian menunjukkan sampai persen emisi dari perkebunan sawit berada di lahan gambut tahun temuan ini tepat waktu karena industri minyak sawit malaysia dan indonesia saat ini tersangkut kasus dengan us environmental protection agency epayang menganggap emisi karbon untuk produksi minyak sawit terlalu tinggi dalam kesimpulan epa sawit berbasis biodiesel tidak akan cukup mengurangi emisi dibanding bahan bakar konvensional epa mengasumsikan sembilan persen minyak sawit dari malaysia dan persen dari indonesia diproduksi di lahan gambut studi baru menunjukkan pengembangan sawit di masa depan mungkin terkonsentrasi di lahan gambut ini meningkatkan jejak karbon dari sawit hingga mematahkan protes kalangan industri initemuantemuan ini juga signifikan karena indonesia telah berjanji melindungi lahan gambut melalui komitmen mengurangi emisi gas rumah hijau presiden ri susilo bambang yudhoyono sby tahun lalu menetapkan penghentian konsesi baru di lahan gambut tindakan awal dengan melarang konversi lahan gambut dengan kedalaman lebih dari tiga meter atau kaki mencegah pembentukan minyak sawit di lahan gambut akan menjadi penting bagi setiap strategi pengurangan emisi gas rumah kaca kata carlson dalam sebuah pernyataankeseluruhan temuan riset menyebutkan sebagian perkebunan sawit di ketapang dikembangkan di lahan gambut sampai untuk mengendalikan emisi dari ekspansi sawit para penulis berpendapat ketapang perlu melindungi kayu dan hutan yang ditebangi serta mencegah kebakaran lahan pertanian meski begitu menurut penelitian konversi hektare dari satu juta hektare tanah masyarakat tahun hampir tak terelakkan kasus yang paling mungkin adalah persen dari seluruh lahan masyarakat akan dibuka sawit dalam tahun sayangnya perlindungan hutan dan lahan gambut tidak secara otomatis menghasilkan manfaat bagi masyarakat setempat kata anggota tim peneliti lisa curran profesor antropologi di universitas stanford untuk menjadi benarbenar berkelanjutan perusahaan sawit tidak hanya harus melindungi hutan dan cadangan karbon tetapi harus memastikan setiap tanah yang diperoleh dari petani kecil dan penduduk memenuhi kriteria untuk persetujuan bebas didahulukan dan diinformasikan serta kompensasi yang adil dan transparancarlson menambahkan penelitian penting menggabungkan dampak perluasan perkebunan sawit dan konversi hutan terhadap masyarakat lokal awalnya kami memutuskan memasukkan orang dalam penilaian kami kata carlson penduduk setempat dan tanah mereka sering terlupakan dalam pembahasan tentang hutan

Kebijakan Moratorium Hutan Mandul. PENUNDAAN pemberian izin baru (moratorium) di lahan hutan dan gambut hampir memasuki usia satu tahun. Sayangnya, kebijakan ini tampaknya tak mampu meredam perusakan hutan dan lahan gambut di Indonesia. Tata kelola hutan di negeri ini tetap tak membaik. Dengan kata lain, kebijakan moratorium mandul. Demikian diungkapkan Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global di Jakarta, Kamis(3/5).Koalisi ini antara lain, terdiri dari Greenpeace, Walhi, AMAN, HuMa, Sawit Watch, Bank Former Center, dan Solidaritas Perempuan. Mereka meminta, dalam proses moratorium pemerintah harus berbasiskan hasil atau capaian bukan waktu. Juga harus ada transparansi dalam proses moratorium dan pelibatan publik secara luas hingga pencapaian komitmen penurunan emisi karbon di Indonesia, bisa efektif.Setahun lalu, melalui Inpres no 10 2011, pemerintah menunda perizinan baru di hutan primer dan lahan gambut. Inpres ini hanya mencakup penundaan pemberian izin baru dan hutan primer, serta tak berlaku bagi pemegang konsesi lama.Yuyun Indradi, Juru Kampanye Hutan Greenpeace mengatakan, analisa Greenpeace memperlihatkan serial revisi peta indikatif penjundaan izin baru (PIPIB) menunjukkan keberpihakan pada usaha perusakan hutan, pengurangan luasa hutan, dan lahan gambut terus terjadi.”Berkat revisi pada periode Juni-November 2011 ada kehilangan 5,64 juta hektare dan 4,9 juta hektare berpotensi hilang pada periode November 2011 sampai Mei 2012,” katanya.Salah satu contoh, ucap Yuyun, hasil investigasi Greenpeace yang menemukan penggunaan kayu ramin oleh APP. Laporan ini sudah disampaikan ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kepolisian. “Kehutanan ada respon minta ke ke lapangan, tapi respon lama. Hingga dalam rentang waktu itu banyak sekali celah dan potensi menghilangkan barang bukti.” Sikap ini, memperlihatkan Kemenhut seakan tak serius dan tak tegas dalam memperbaiki tata kelola kehutanan. Jadi, apa yang dimandatkan Presiden SBY melalui moratorium pun menjadi tak bermakna. “Tindakan nyata sampai saat ini belum kelihatan.”Menurut dia, mengkaji ulang semua perizinan dan prosedurnya merupakan kunci keberhasilan moratorium sekaligus, perlindungan total kepada hutan dan lahan gambut Indonesia. “Tanpa itu, tata kelola kehutanan hanya jadi wacana belaka.”Dedy Ratih, Manajer Kampanye Hutan Walhi berpendapat sama. Menurut dia, kebijakan moratorium seakan tak berarti apa-apa. Mengapa? Penyebabnya, antara lain, pemerintah daerah seakan tak peduli ada kebijakan ini. Izin pengelolaan hutan masih diberikan oleh pemerintah daerah, seperti izin perkebunan sawit di Rawa Tripa, Aceh. Lalu, pengawasan kawasan yang masuk moratorium tak ada. Ditambah lagi, jika terjadi pelanggaran, tak dihukum. Bahkan lebih parah lagi, jika ada suatu kawasan masuk wilayah moratorium malah dikeluarkan.“Jadi apapun ceritanya, dalam tataran aturan, di lapangan tak ada perbaikan,” ucap Dedy. “Inpres moratorium mandul, tidak berjalan!” Pemerintah, katanya, seakan mengkerdilkan aturan yang telah mereka buat sendiri. Dia khawatir melihat kondisi ini. Dedy meminta ada tindakan cepat dan tegas dari pemerintah untuk memperbaiki keadaan.Tak berbeda dengan Muslim, koordinator Jikalahari. Menurut dia, dengan melihat kasus seperti di Pulau Padang, Riau, jelas sekali perbaikan tata kelola hutan tak berjalan. “Kenyataan pemerintah lebih berpihak kepada perusahaan besar daripada masyarakat yang terkena dampak.” Sejak 2009, penduduk desa di Pulau Padang, Riau, protes menolak kehadiran perusahaan pulp dan kertas April yang menguasai 41.205 hektare lahan.Habsoro dari Forest watch mengungkapkan, dalam satu tahun, moratorium ini tak berarti. Pemerintah dalam moratorium seharusnya tak berdasarkan waktu, tetapi hasil yang dicapai. “Moratorium yang benarlah, jangan ,” ujar dia.Dari konflik pertanahan selama 2011, 97 kasus sektor perkebunan, 36 kehutanan, 21 kasus sektor infrastruktur, delapan kasus pertambangan dan satu kasus wilayah tambak (pesisir). Menurut koalisi, kondisi ini menunjukkan dengan moratorium belum terjadi perbaikan tata kelola sektor kehutanan. Sebab, tidak menyentuh aspek sosial, tak atas tanah dan akses masyarakat atas sumber daya alam.

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

kebijakan moratorium hutan mandul penundaan pemberian izin baru moratorium di lahan hutan dan gambut hampir memasuki usia satu tahun sayangnya kebijakan ini tampaknya tak mampu meredam perusakan hutan dan lahan gambut di indonesia tata kelola hutan di negeri ini tetap tak membaik dengan kata lain kebijakan moratorium mandul demikian diungkapkan koalisi penyelamatan hutan indonesia dan iklim global di jakarta kamiskoalisi ini antara lain terdiri dari greenpeace walhi aman huma sawit watch bank former center dan solidaritas perempuan mereka meminta dalam proses moratorium pemerintah harus berbasiskan hasil atau capaian bukan waktu juga harus ada transparansi dalam proses moratorium dan pelibatan publik secara luas hingga pencapaian komitmen penurunan emisi karbon di indonesia bisa efektifsetahun lalu melalui inpres no pemerintah menunda perizinan baru di hutan primer dan lahan gambut inpres ini hanya mencakup penundaan pemberian izin baru dan hutan primer serta tak berlaku bagi pemegang konsesi lamayuyun indradi juru kampanye hutan greenpeace mengatakan analisa greenpeace memperlihatkan serial revisi peta indikatif penjundaan izin baru pipib menunjukkan keberpihakan pada usaha perusakan hutan pengurangan luasa hutan dan lahan gambut terus terjadiberkat revisi pada periode juninovember ada kehilangan juta hektare dan juta hektare berpotensi hilang pada periode november sampai mei katanyasalah satu contoh ucap yuyun hasil investigasi greenpeace yang menemukan penggunaan kayu ramin oleh app laporan ini sudah disampaikan ke kementerian kehutanan kemenhut dan kepolisian kehutanan ada respon minta ke ke lapangan tapi respon lama hingga dalam rentang waktu itu banyak sekali celah dan potensi menghilangkan barang bukti sikap ini memperlihatkan kemenhut seakan tak serius dan tak tegas dalam memperbaiki tata kelola kehutanan jadi apa yang dimandatkan presiden sby melalui moratorium pun menjadi tak bermakna tindakan nyata sampai saat ini belum kelihatanmenurut dia mengkaji ulang semua perizinan dan prosedurnya merupakan kunci keberhasilan moratorium sekaligus perlindungan total kepada hutan dan lahan gambut indonesia tanpa itu tata kelola kehutanan hanya jadi wacana belakadedy ratih manajer kampanye hutan walhi berpendapat sama menurut dia kebijakan moratorium seakan tak berarti apaapa mengapa penyebabnya antara lain pemerintah daerah seakan tak peduli ada kebijakan ini izin pengelolaan hutan masih diberikan oleh pemerintah daerah seperti izin perkebunan sawit di rawa tripa aceh lalu pengawasan kawasan yang masuk moratorium tak ada ditambah lagi jika terjadi pelanggaran tak dihukum bahkan lebih parah lagi jika ada suatu kawasan masuk wilayah moratorium malah dikeluarkanjadi apapun ceritanya dalam tataran aturan di lapangan tak ada perbaikan ucap dedy inpres moratorium mandul tidak berjalan pemerintah katanya seakan mengkerdilkan aturan yang telah mereka buat sendiri dia khawatir melihat kondisi ini dedy meminta ada tindakan cepat dan tegas dari pemerintah untuk memperbaiki keadaantak berbeda dengan muslim koordinator jikalahari menurut dia dengan melihat kasus seperti di pulau padang riau jelas sekali perbaikan tata kelola hutan tak berjalan kenyataan pemerintah lebih berpihak kepada perusahaan besar daripada masyarakat yang terkena dampak sejak penduduk desa di pulau padang riau protes menolak kehadiran perusahaan pulp dan kertas april yang menguasai hektare lahanhabsoro dari forest watch mengungkapkan dalam satu tahun moratorium ini tak berarti pemerintah dalam moratorium seharusnya tak berdasarkan waktu tetapi hasil yang dicapai moratorium yang benarlah jangan ujar diadari konflik pertanahan selama kasus sektor perkebunan kehutanan kasus sektor infrastruktur delapan kasus pertambangan dan satu kasus wilayah tambak pesisir menurut koalisi kondisi ini menunjukkan dengan moratorium belum terjadi perbaikan tata kelola sektor kehutanan sebab tidak menyentuh aspek sosial tak atas tanah dan akses masyarakat atas sumber daya alam

Rawa Tripa Perlu Tindakan Bukan Hanya Kirim Tim. WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan lambat mengambil tindakan tepat dalam penyelamatan rawa Tripa, Aceh. Sebab, sudah beberapa tim turun ke lapangan, dan mendapatkan temuan pelanggaran tetapi belum ada tindakan segera.Juru Kampanye Hutan Walhi, Deddy Ratih, Kamis(3/5) mengatakan, penanganan Rawa Tripa tak ada kemajuan berarti. Sampai saat ini, katanya, pemerintah baru sebatas mengirim tim. Dia mengatakan, dari dua tim yang sudah investigasi, Satgas REDD dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), menemukan indikasi pelanggaran di sana. “Semua turunkan tim, sudah ada temuan pelanggaran tetapi aktivitas di sana jalan terus. Land clearing jalan terus,” katanya di Jakarta.Seharusnya, berdasarkan hasil temuan itu, pemerintah bertindak cepat. Minimal segera menghentikan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan di Rawa Tripa. “Ini tidak kami lihat dilakukan.”Dia berharap, dengan gubernur baru di Aceh, bisa peduli dan menyelesaikan masalah di Rawa Tripa. Mengenai tuntutan gugatan hukum Walhi Aceh kepada PT Kalista Alam, kata Deddy, sudah diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. PT Kalista Alam, merupakan perusahaan yang mendapatkan izin konsesi sekitar 1.600 an hektare lahan di Rawa Tripa. Izin dikeluarkan Gubernur Aceh saat itu, Irwandi Yusuf.Awal pekan ini, KLH telah mengirim petugas gabungan untuk melakukan penyelidikan lanjut di Rawa Tripa terkait temuan dugaan pelanggaran Satgas REDD. Tim gabungan ini melibatkan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung.KLH mengirim petugas gabungan, dengan melibatkan polisi dari Mabes Polri dan jaksa dari Kejaksaan Agung, untuk mengumpulkan keterangan terkait dugaan pelanggaran operasional perusahaan sawit di area hutan gambut Rawa Tripa, Aceh.Sudariyono, Deputi V Bidang Penataan Lingkungan KLH mengatakan, ada lima indikasi pelanggaran. Pertama, ada indikasi pembukaan lahan gambut baru seluas 1.605 hektare tanpa izin. Kedua, ada berbagai kegiatan masuk kawasan ekosistem Leuse yang merusak kawasan konservasi.Ketiga, ada pembakaran untuk pembukaan lahan gambut. Keempat, pengolahan sawit menghasilkan limbah pencemaran lingkungan. Kelima, kegiatan di atas lahan gambut yang memiliki batas kedalaman lebih dari tiga meter.Temuan sebelumnya dari Satgas REDD. Pertama, telah terjadi kebakaran lahan di dalam PT Kalista Alam dan PT Surya Panen Subur. Dari pengamatan kasat mata, kebakaran terkesan dilakukan teratur dan terencana hingga menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem. Kedua, lahan perkebunan PT Kalista Alam seluas 1.605 hektare berada dalam KEL.Ketiga, PT Kalista Alam juga beraktivitas di lahan gambut tebal. Dari enam titik sampling, dua titik memiliki ketebalan kurang dari tiga meter, 2,72 sampai 2,8 meter, satu titik tiga meter. Lalu, tiga titik lain di atas tiga meter. Keempat, ada laporan yang mengindikasikan PT Kalista Alam beraktivias di atas lahan sebelum izin usaha perkebunan dan hak guna usaha terbit resmi.

[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

rawa tripa perlu tindakan bukan hanya kirim tim wahana lingkungan hidup indonesia walhi menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan lambat mengambil tindakan tepat dalam penyelamatan rawa tripa aceh sebab sudah beberapa tim turun ke lapangan dan mendapatkan temuan pelanggaran tetapi belum ada tindakan segerajuru kampanye hutan walhi deddy ratih kamis mengatakan penanganan rawa tripa tak ada kemajuan berarti sampai saat ini katanya pemerintah baru sebatas mengirim tim dia mengatakan dari dua tim yang sudah investigasi satgas redd dan kementerian lingkungan hidup klh menemukan indikasi pelanggaran di sana semua turunkan tim sudah ada temuan pelanggaran tetapi aktivitas di sana jalan terus land clearing jalan terus katanya di jakartaseharusnya berdasarkan hasil temuan itu pemerintah bertindak cepat minimal segera menghentikan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan di rawa tripa ini tidak kami lihat dilakukandia berharap dengan gubernur baru di aceh bisa peduli dan menyelesaikan masalah di rawa tripa mengenai tuntutan gugatan hukum walhi aceh kepada pt kalista alam kata deddy sudah diajukan ke pengadilan tinggi tata usaha negara medan pt kalista alam merupakan perusahaan yang mendapatkan izin konsesi sekitar an hektare lahan di rawa tripa izin dikeluarkan gubernur aceh saat itu irwandi yusufawal pekan ini klh telah mengirim petugas gabungan untuk melakukan penyelidikan lanjut di rawa tripa terkait temuan dugaan pelanggaran satgas redd tim gabungan ini melibatkan mabes polri dan kejaksaan agungklh mengirim petugas gabungan dengan melibatkan polisi dari mabes polri dan jaksa dari kejaksaan agung untuk mengumpulkan keterangan terkait dugaan pelanggaran operasional perusahaan sawit di area hutan gambut rawa tripa acehsudariyono deputi v bidang penataan lingkungan klh mengatakan ada lima indikasi pelanggaran pertama ada indikasi pembukaan lahan gambut baru seluas hektare tanpa izin kedua ada berbagai kegiatan masuk kawasan ekosistem leuse yang merusak kawasan konservasiketiga ada pembakaran untuk pembukaan lahan gambut keempat pengolahan sawit menghasilkan limbah pencemaran lingkungan kelima kegiatan di atas lahan gambut yang memiliki batas kedalaman lebih dari tiga metertemuan sebelumnya dari satgas redd pertama telah terjadi kebakaran lahan di dalam pt kalista alam dan pt surya panen subur dari pengamatan kasat mata kebakaran terkesan dilakukan teratur dan terencana hingga menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem kedua lahan perkebunan pt kalista alam seluas hektare berada dalam kelketiga pt kalista alam juga beraktivitas di lahan gambut tebal dari enam titik sampling dua titik memiliki ketebalan kurang dari tiga meter sampai meter satu titik tiga meter lalu tiga titik lain di atas tiga meter keempat ada laporan yang mengindikasikan pt kalista alam beraktivias di atas lahan sebelum izin usaha perkebunan dan hak guna usaha terbit resmi

Kementerian LH Akan Tuntut APP dan APRIL Atas Penebangan Liar Senilai 225 Milyar Dollar. Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia berencana menuntut 14 perusahaan karena melakukan aktivitas penebangan liar di Propinsi Riau, Sumatra, seperti dilaporkan oleh Tempo. Keduabelas dari 14 perusahaan tersebut terkait dengan Asia Pulp and Paper (APP) dan Asian Pacific Resources International Holding Limited (APRIL), raksasa bisnis yang telah dikritik keras oleh para aktivis lingkungan karena menghancurkan hutan hujan tropis dan hutan gambut dan tekah membahayakan kehidupan harimau, gajah dan orangutan.Berdasar laporan Tempo, Menteri Lingkungan Hidup sedang menyiapkan tuntutan terhadap perusahaan yang juga terlibat kasus penebangan liar tahun 2007 yang ditutup tahun 2008 secara resmi oleh kepolisian Indoneia. Kerusakan akibat kasus ini diperkirakan mencapai 225 Milyar Dollar atau 2.067 Triliun rupiah berdasar dari data yang diperoleh dari Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Nilai dari kayu hasil penebangan liar hanyalah 4 persen dari keseluruhan kerusakan alam yang lain -selebihnya, seitar 1.994 Triliun Rupiah- adalah kerusakan ekologis, termasuk emisi karbon, degradasi sumber air dan fungsi perairan, erosi dan kerusakan tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati.Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tahun lalu meminta polisi kembali membuka kembali penyidikan atas kasus ini, namun permintaan ini tidak diacuhkan oleh Kapolri, Jaksa Agung dan Kementerian Lingkungan Hidup hingga berakhirnya masa tugas Satuan Tugas ini pada tanggal 31 Desember 2011. Pada bulan Januari, Menteri Lingkungan Hidup menyatakan ia melihat adanya pelanggaran aturan soal penebangan liar. Pada bulan Februari, menteri mulai mendiskusikan untuk mengambil langkah hukum untuk menangani kasus ini, berdasarkan laporan Tempo.Baik APRIL dan APP berkata, mereka menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.Sumatra kehilangan 3.7 juta hektar hutan antara tahun 2000-2009. Sejak 1985, pulau ini kehilangan setengah dari tutupan hutan mereka. KAsus terbesar deforestasi muncul di Riau dan Jambi, dimana produksi kertas dan bubur kertas berekspansi sangat cepat.

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

kementerian lh akan tuntut app dan april atas penebangan liar senilai milyar dollar kementerian lingkungan hidup indonesia berencana menuntut perusahaan karena melakukan aktivitas penebangan liar di propinsi riau sumatra seperti dilaporkan oleh tempo keduabelas dari perusahaan tersebut terkait dengan asia pulp and paper app dan asian pacific resources international holding limited april raksasa bisnis yang telah dikritik keras oleh para aktivis lingkungan karena menghancurkan hutan hujan tropis dan hutan gambut dan tekah membahayakan kehidupan harimau gajah dan orangutanberdasar laporan tempo menteri lingkungan hidup sedang menyiapkan tuntutan terhadap perusahaan yang juga terlibat kasus penebangan liar tahun yang ditutup tahun secara resmi oleh kepolisian indoneia kerusakan akibat kasus ini diperkirakan mencapai milyar dollar atau triliun rupiah berdasar dari data yang diperoleh dari satuan tugas pemberantasan mafia hukum nilai dari kayu hasil penebangan liar hanyalah persen dari keseluruhan kerusakan alam yang lain selebihnya seitar triliun rupiah adalah kerusakan ekologis termasuk emisi karbon degradasi sumber air dan fungsi perairan erosi dan kerusakan tanah dan hilangnya keanekaragaman hayatisatuan tugas pemberantasan mafia hukum tahun lalu meminta polisi kembali membuka kembali penyidikan atas kasus ini namun permintaan ini tidak diacuhkan oleh kapolri jaksa agung dan kementerian lingkungan hidup hingga berakhirnya masa tugas satuan tugas ini pada tanggal desember pada bulan januari menteri lingkungan hidup menyatakan ia melihat adanya pelanggaran aturan soal penebangan liar pada bulan februari menteri mulai mendiskusikan untuk mengambil langkah hukum untuk menangani kasus ini berdasarkan laporan tempobaik april dan app berkata mereka menghormati hukum yang berlaku di indonesiasumatra kehilangan juta hektar hutan antara tahun sejak pulau ini kehilangan setengah dari tutupan hutan mereka kasus terbesar deforestasi muncul di riau dan jambi dimana produksi kertas dan bubur kertas berekspansi sangat cepat

Menhut: Jaga Rawa Tripa. LAHAN gambut di Desa Rawa Tripa, Aceh merupakan habitat orangutan, hingga ekosistem di kawasan itu perlu dijaga agar tetap lestari. Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan mengatakan, kendati bukan termasuk hutan, kawasan ini masuk areal pengguna lain yang layak dilindungi karena ada habitat orangutan.Zulkifli meminta, pemerintah daerah (pemda) bersunguh-sungguh menegakkan aturan dan mengkaji efek lingkungan alih fungsi lahan gambut itu dengan mengajak perguruan tinggi setempat dan Walhi.Kala mengunjungi Desa Rawa Tripa, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Minggu(6/5), Zulkifli mengatakan, lahan gambut setebal tiga meter memiliki memberikan efek yang besar terhadap keseimbangan iklim dan sebagai sumber karbon dunia.Dia meminta, pemda menindak tegas pelaku alih fungsi lahan gambut menjadi lahan sawit karena bisa merusak keseimbangan alam. “Jangan gentar menindak pelaku pelanggaran alih fungsi lahan gambut menjadi perkebunan sawit karena kewenangan semua berada di tangan mereka. Pemda tidak boleh kalah wibawa dengan pihak manapun,” katanya, seperti dikutip Pada kunjungan kerja itu, Menhut juga sempat memantau kondisi lahan gambut di konsesi milik PT SGM 2 yang terbakar seluas sekitar 1.000 hektare. Kawasan lahan gambut di Kecamatan Darul Makmur itu bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) itu, dan ditempuh dengan perjalanan darat sekitar 45 menit dari Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.Kasus Rawa Tripa mencuat kala terjadi lahan gambut terbakar. Muncullah ikwal izin pembukaan perkebunan sawit kepada PT Kalista Alam, yang diberikan mantan Gubernur Aceh, Irwani Yusuf, Agustus 2011. Pembukaan perkebunan sawit ini mengancam habitat orangutan dan harimau Sumatera.Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan, terutama Wahana lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang mengugat ke PTUN Aceh. Namun kalah dan banding ke Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara di Medan. Kini masih proses.

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

menhut jaga rawa tripa lahan gambut di desa rawa tripa aceh merupakan habitat orangutan hingga ekosistem di kawasan itu perlu dijaga agar tetap lestari menteri kehutanan menhut zulkifli hasan mengatakan kendati bukan termasuk hutan kawasan ini masuk areal pengguna lain yang layak dilindungi karena ada habitat orangutanzulkifli meminta pemerintah daerah pemda bersunguhsungguh menegakkan aturan dan mengkaji efek lingkungan alih fungsi lahan gambut itu dengan mengajak perguruan tinggi setempat dan walhikala mengunjungi desa rawa tripa kecamatan darul makmur kabupaten nagan raya aceh minggu zulkifli mengatakan lahan gambut setebal tiga meter memiliki memberikan efek yang besar terhadap keseimbangan iklim dan sebagai sumber karbon duniadia meminta pemda menindak tegas pelaku alih fungsi lahan gambut menjadi lahan sawit karena bisa merusak keseimbangan alam jangan gentar menindak pelaku pelanggaran alih fungsi lahan gambut menjadi perkebunan sawit karena kewenangan semua berada di tangan mereka pemda tidak boleh kalah wibawa dengan pihak manapun katanya seperti dikutip pada kunjungan kerja itu menhut juga sempat memantau kondisi lahan gambut di konsesi milik pt sgm yang terbakar seluas sekitar hektare kawasan lahan gambut di kecamatan darul makmur itu bagian dari kawasan ekosistem leuser kel itu dan ditempuh dengan perjalanan darat sekitar menit dari kota meulaboh kabupaten aceh baratkasus rawa tripa mencuat kala terjadi lahan gambut terbakar muncullah ikwal izin pembukaan perkebunan sawit kepada pt kalista alam yang diberikan mantan gubernur aceh irwani yusuf agustus pembukaan perkebunan sawit ini mengancam habitat orangutan dan harimau sumaterasejumlah lembaga swadaya masyarakat lsm lingkungan terutama wahana lingkungan hidup indonesia walhi yang mengugat ke ptun aceh namun kalah dan banding ke pengadilan tinggi tata usaha negara di medan kini masih proses

Pemerintah Klaim Berhasil Tekan Perusakan Hutan. PEMERINTAH mengklaim berhasil menekan laju kerusakan hutan. Data teranyar dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) disuguhkan. Pernyataan ini sekaligus menanggapi data Greenpeace tentang kehilangan dan potensi berkurang lagi lahan hutan dan gambut dari peta moratorium.Data Greenpeace menyebutkan, selama revisi peta kawasan yang masuk moratorium, pada Juni-November 2011, hutan dan gambut berkurang sekitar 5,64 juta hektare (ha). Lalu, revisi kedua November 2011-Mei 2012, potensi hilang dari peta berkisar 4,9 juta ha.Melalui Agus Purnomo, Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim pada Minggu(6/5), pemerintah mengeluarkan pernyataan pers. Menurut dia, sebagai negara berkembang, dengan puluhan juta penduduk hidup di ambang batas dan di bawah garis kemiskinan, Indonesia memiliki hak membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Hanya melalui pembangunan ekonomi adil dan berkelanjutan, Indonesia bisa menyumbang hasil pengurangan emisi karbon,” katanya.Hak membangun ekonomi dan mengentaskan warga dari kemiskinan, kata Agus, tidaklah sama dengan hak menciptakan polusi gas rumah kaca. Sebab, pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang sedang melalui MP3EI dan MP3KI bersungguh-sungguh melalui cara-cara bersahabat dengan iklim dalam keterbatasan sumber daya dan teknologi yang dimiliki saat ini.Dia mengungkapkan, tuduhan Greenpeace ada 5 juta ha hutan dirusak untuk pembangunan perkebunan merupakan hal yang sulit dipahami karena sangat berbeda dengan laporan lembaga PBB (FAO). Begitu juga catatan Kemenhut yang menyatakan laju deforestasi dalam beberapa tahun terakhir berkurang secara drastis, menjadi sekitar 500 ribu ha setiap tahun.Agus mencantumkan data kehutanan dari Kemenhut 2012. Di sana, menunjukkan, periode 1990-1996, laju deforestasi 3,51 juta hektare per tahun. Lalu, 1997-2000, kerusakan hutan sebanyak 3,51 juta ha per tahun akibat kebakaran hutan, desentralisasi dan penegakan hukum yang lemah. Pada 2001-2003, turun menjadi 1,08 juta ha, 2009-2011 menjadi 0,45 juta ha per tahun.Agus ingin mengundang Greenpeace untuk menjelaskan metodologi yang menyatakan kerusakan hutan itu hingga jelas duduk perkara. “Apakah angka ini khayalan atau angka yang akurat yang membuat penurunan laju deforestasi Indonesia harus dikoreksi.” Agus menuding, dramatisasi terhadap kejadian dalam skala kecil adalah metoda yang sering digunakan beberapa pihak, baik LSM maupun pengusaha. “Ini untuk memperoleh perhatian dari pemerintah, masyarakat dan pengamat ekonomi dan pelestarian lingkungan di dalam dan luar negeri.”Greenpeace malah heran dengan pernyataan ini. Karena yang mereka bahas bukan laju deforestasi, tetapi kawasan moratorium yang berpotensi hilang atau dikeluarkan dari peta revisi. Terlebih lagi, data Greenpeace bersumber dari Kemenhut. “Saya juga heran, kok yang dibahas dan dibantah tentang deforestasi. Padahal, yang kami bicarakan bukan deforestasi, tapi soal moratorium. Ini juga data dari Kementerian Kehutanan, jika mau kami beri link dan data bisa di-download, ada sumbernya,” kata Kiki Taufik, Kepala Pemetaan dan Penelitian Greenpeace di Jakarta, Senin(7/5).Menurut Kiki, hampir semua data dari Kemenhut. Hanya, data izin tambang batu bara diperoleh dari Asosiasi Pertambangan Baru Bara Indonesia.Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Yuyun Indradi menambahkan, dari data Kemenhut itu tampak peta moratorium revisi Juni-November 2011, ada pengurangan kawasan sebesar 5,64 juta ha. Dari pemerintah ada beberapa penjelasan, salah satu kawasan moratorium masih tumpang tindih dengan wilayah konsesi.Berdasarkan data itu, Greenpeace melakukan pemetaan, terlihat masih banyak kawasan moratorium tumpang tindih dengan konsesi. Dari perhitungan ada sekitar 4,9 jut ha yang berpotensi hilang dari peta dalam revisi November 2011-Mei 2012 ini.Dalam Inpres no 10 tahun 2011 itu, kata Yuyun, memang ada pengecualian antara lain, wilayah yang sudah berizin termasuk izin prinsip dikeluarkan dari moratorium. “Artinya, wilayah yang tumpang tindih jadi potensi dikeluarkan juga.” “Perhitungan Greenpeace, dari data Kemenhut dan peraturan pemerintah itu.” Greenpeace, katanya, hanya menggarisbawahi kawasan moratorium yang masih tumpang tindih, dan diperoleh data 4,9 juta ha.Yuyun mengungkapkan, sampai saat ini, data perizinan terus masuk, termasuk izin prinsip. Sejau ini terus berproses, izin prinsip lalu berubah jadi defenitif, dikhawatirkan tak ada tambahan perlindungan terhadap hutan dengan ada moratorium. “Demand kita, revisi semua izin eksisting. Jadi semua clear.”Dari kekhawatiran ini, tak berlebihan jika Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global berusaha mengingatkan pemerintah. Memang benar, ucap Yuyun, Inpres tak akan menyelesaikan semua masalah kehutanan di negeri ini. Namun, setidaknya, dari Inpres ini, koalisi berharap, pemerintah melalui Kemenhut dapat memperbaiki tata kelola hutan dan prosedur perizinan. “Kami belum melihat perbaikan ini.”

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

pemerintah klaim berhasil tekan perusakan hutan pemerintah mengklaim berhasil menekan laju kerusakan hutan data teranyar dari kementerian kehutanan kemenhut disuguhkan pernyataan ini sekaligus menanggapi data greenpeace tentang kehilangan dan potensi berkurang lagi lahan hutan dan gambut dari peta moratoriumdata greenpeace menyebutkan selama revisi peta kawasan yang masuk moratorium pada juninovember hutan dan gambut berkurang sekitar juta hektare ha lalu revisi kedua november mei potensi hilang dari peta berkisar juta hamelalui agus purnomo staf khusus presiden bidang perubahan iklim pada minggu pemerintah mengeluarkan pernyataan pers menurut dia sebagai negara berkembang dengan puluhan juta penduduk hidup di ambang batas dan di bawah garis kemiskinan indonesia memiliki hak membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat hanya melalui pembangunan ekonomi adil dan berkelanjutan indonesia bisa menyumbang hasil pengurangan emisi karbon katanyahak membangun ekonomi dan mengentaskan warga dari kemiskinan kata agus tidaklah sama dengan hak menciptakan polusi gas rumah kaca sebab pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang sedang melalui mpei dan mpki bersungguhsungguh melalui caracara bersahabat dengan iklim dalam keterbatasan sumber daya dan teknologi yang dimiliki saat inidia mengungkapkan tuduhan greenpeace ada juta ha hutan dirusak untuk pembangunan perkebunan merupakan hal yang sulit dipahami karena sangat berbeda dengan laporan lembaga pbb fao begitu juga catatan kemenhut yang menyatakan laju deforestasi dalam beberapa tahun terakhir berkurang secara drastis menjadi sekitar ribu ha setiap tahunagus mencantumkan data kehutanan dari kemenhut di sana menunjukkan periode laju deforestasi juta hektare per tahun lalu kerusakan hutan sebanyak juta ha per tahun akibat kebakaran hutan desentralisasi dan penegakan hukum yang lemah pada turun menjadi juta ha menjadi juta ha per tahunagus ingin mengundang greenpeace untuk menjelaskan metodologi yang menyatakan kerusakan hutan itu hingga jelas duduk perkara apakah angka ini khayalan atau angka yang akurat yang membuat penurunan laju deforestasi indonesia harus dikoreksi agus menuding dramatisasi terhadap kejadian dalam skala kecil adalah metoda yang sering digunakan beberapa pihak baik lsm maupun pengusaha ini untuk memperoleh perhatian dari pemerintah masyarakat dan pengamat ekonomi dan pelestarian lingkungan di dalam dan luar negerigreenpeace malah heran dengan pernyataan ini karena yang mereka bahas bukan laju deforestasi tetapi kawasan moratorium yang berpotensi hilang atau dikeluarkan dari peta revisi terlebih lagi data greenpeace bersumber dari kemenhut saya juga heran kok yang dibahas dan dibantah tentang deforestasi padahal yang kami bicarakan bukan deforestasi tapi soal moratorium ini juga data dari kementerian kehutanan jika mau kami beri link dan data bisa didownload ada sumbernya kata kiki taufik kepala pemetaan dan penelitian greenpeace di jakarta seninmenurut kiki hampir semua data dari kemenhut hanya data izin tambang batu bara diperoleh dari asosiasi pertambangan baru bara indonesiajuru kampanye hutan greenpeace yuyun indradi menambahkan dari data kemenhut itu tampak peta moratorium revisi juninovember ada pengurangan kawasan sebesar juta ha dari pemerintah ada beberapa penjelasan salah satu kawasan moratorium masih tumpang tindih dengan wilayah konsesiberdasarkan data itu greenpeace melakukan pemetaan terlihat masih banyak kawasan moratorium tumpang tindih dengan konsesi dari perhitungan ada sekitar jut ha yang berpotensi hilang dari peta dalam revisi november mei inidalam inpres no tahun itu kata yuyun memang ada pengecualian antara lain wilayah yang sudah berizin termasuk izin prinsip dikeluarkan dari moratorium artinya wilayah yang tumpang tindih jadi potensi dikeluarkan juga perhitungan greenpeace dari data kemenhut dan peraturan pemerintah itu greenpeace katanya hanya menggarisbawahi kawasan moratorium yang masih tumpang tindih dan diperoleh data juta hayuyun mengungkapkan sampai saat ini data perizinan terus masuk termasuk izin prinsip sejau ini terus berproses izin prinsip lalu berubah jadi defenitif dikhawatirkan tak ada tambahan perlindungan terhadap hutan dengan ada moratorium demand kita revisi semua izin eksisting jadi semua cleardari kekhawatiran ini tak berlebihan jika koalisi penyelamatan hutan indonesia dan iklim global berusaha mengingatkan pemerintah memang benar ucap yuyun inpres tak akan menyelesaikan semua masalah kehutanan di negeri ini namun setidaknya dari inpres ini koalisi berharap pemerintah melalui kemenhut dapat memperbaiki tata kelola hutan dan prosedur perizinan kami belum melihat perbaikan ini

Sepanjang Juni 2012 Ratusan Titik Api Membakar TN Tesso Nilo Riau. Sebaran titik api di musim kemarau sepanjang bulan Juni hingga Juli 2012 masih terus terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo Riau. Dari data yang didapat dari WWF Program Riau, sebaran titik api ini mencapai puncaknya di minggu ketiga di bulan Juni 2012. Sebaran api ini juga bahkan hingga tanggal 20 Juni silam, kebakaran yang terjadi sejak awal bulan Juni 2012 ini belum bisa dipadamkan secara total.Juru bicara (WWF) Riau Syamsidar, mengatakan pantauan dari satelit GIS diketahui sejak 1-17 Juni terdeteksi 78 titik panas () di kawasan hutan TN Tesso Nilo tersebut. Terakhir pada Senin 18 Juni 2012 silam, terdapat 10 hot spot di kawasan salah satu kantong gajah sumatra terbesar di Riau ini. “Dari jumlah diperkirakan luasan kawasan hutan yang terbakar di TN Tesso Nilo lebih dari 10 hektare,” kata Syamsidar.Menurut Syamsidar, kawasan hutan TN Tesso Nilo memang rawan kebakaran. Hal itu disebabkan banyak lahan yang diambil oleh para perambah. Apalagi cuaca yang panas sangat mendukung bagi perambah untuk membakar lahan yang kemudian ditanami kelapa sawit. “Kami menghawatirkan kondisi kebakaran dapat mengganggu spesies langka di TN Tesso Nilo seperti gajah Sumatra,” tambah Syamsidar.Dari kawasan TN Tesso Nilo seluas 83 ribu hektare, sekitar 35 ribu hektare di antaranya sudah dicaplok warga dan pengembang perusahaan yang kemudian dialihfungsikan untuk perkebunan kelapa sawit dan permukiman penduduk.Kawasan kantong gajah dengan populasi sekitar 150 hingga 200 ekor tersebut kini dalam kondisi mengkhawatirkan. Kebakaran pada habitat gajah tersebut dapat memicu konflik antara spesies bertubuh tambun tersebut dengan manusia, yang biasanya berakhir dengan kematian gajah Sumatera.Taman Nasional Tesso Nilo diresmikan pada 19 Juli 2004 dan mempunyai luas sebesar 38.576 hektare.Kawasan yang masuk wilayah taman nasional ini adalah kawasan bekas Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang terletak diKabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu. Hingga kini di sekelilingnya masih terdapat kawasan HPH.Terdapat 360 jenis flora yang tergolong dalam 165 marga dan 57 suku, 107 jenis burung, 23 jenis mamalia, tiga jenis primata, 50 jenis ikan, 15 jenis reptilia dan 18 jenis amfibia di setiap hektare Taman Nasional Tesso Nilo. Tesso Nillo juga adalah salah satu sisa hutan dataran rendah yang menjadi tempat tinggal 60-80 ekor gajah dan merupakan kawasan konservasi gajah.Sepotong jalan milik PT. Riau Andalas Pulp and Paper membelah taman nasional ini. Dilaporkan bahwa pemerintah provinsi berencana untuk memutus jalan ini agar mengurangi kegiatan pembalakan liar ().

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

sepanjang juni ratusan titik api membakar tn tesso nilo riau sebaran titik api di musim kemarau sepanjang bulan juni hingga juli masih terus terjadi di taman nasional tesso nilo riau dari data yang didapat dari wwf program riau sebaran titik api ini mencapai puncaknya di minggu ketiga di bulan juni sebaran api ini juga bahkan hingga tanggal juni silam kebakaran yang terjadi sejak awal bulan juni ini belum bisa dipadamkan secara totaljuru bicara wwf riau syamsidar mengatakan pantauan dari satelit gis diketahui sejak juni terdeteksi titik panas di kawasan hutan tn tesso nilo tersebut terakhir pada senin juni silam terdapat hot spot di kawasan salah satu kantong gajah sumatra terbesar di riau ini dari jumlah diperkirakan luasan kawasan hutan yang terbakar di tn tesso nilo lebih dari hektare kata syamsidarmenurut syamsidar kawasan hutan tn tesso nilo memang rawan kebakaran hal itu disebabkan banyak lahan yang diambil oleh para perambah apalagi cuaca yang panas sangat mendukung bagi perambah untuk membakar lahan yang kemudian ditanami kelapa sawit kami menghawatirkan kondisi kebakaran dapat mengganggu spesies langka di tn tesso nilo seperti gajah sumatra tambah syamsidardari kawasan tn tesso nilo seluas ribu hektare sekitar ribu hektare di antaranya sudah dicaplok warga dan pengembang perusahaan yang kemudian dialihfungsikan untuk perkebunan kelapa sawit dan permukiman pendudukkawasan kantong gajah dengan populasi sekitar hingga ekor tersebut kini dalam kondisi mengkhawatirkan kebakaran pada habitat gajah tersebut dapat memicu konflik antara spesies bertubuh tambun tersebut dengan manusia yang biasanya berakhir dengan kematian gajah sumaterataman nasional tesso nilo diresmikan pada juli dan mempunyai luas sebesar hektarekawasan yang masuk wilayah taman nasional ini adalah kawasan bekas hak pengusahaan hutan hph yang terletak dikabupaten pelalawan dan indragiri hulu hingga kini di sekelilingnya masih terdapat kawasan hphterdapat jenis flora yang tergolong dalam marga dan suku jenis burung jenis mamalia tiga jenis primata jenis ikan jenis reptilia dan jenis amfibia di setiap hektare taman nasional tesso nilo tesso nillo juga adalah salah satu sisa hutan dataran rendah yang menjadi tempat tinggal ekor gajah dan merupakan kawasan konservasi gajahsepotong jalan milik pt riau andalas pulp and paper membelah taman nasional ini dilaporkan bahwa pemerintah provinsi berencana untuk memutus jalan ini agar mengurangi kegiatan pembalakan liar

Hutan Menyusut, Bencana Banjir Ancam Kalbar. Degradasi hutan di Kalimantan Barat kini semakin menuai dampak serius bagi manusia. Pembukaan hutan secara masif untuk berbagai kepentingan manusia, kini sedikit demi sedikit menghilangkan kemampuan hutan untuk menyimpan cadangan air di dalam tanah. Aliran air kini mengalir ke perkotaan. Hal ini ditegaskan oleh Hendrikus Adam dari Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Barat.“Misalnya banjir yang terjadi di Ketapang beberapa waktu lalu, itu kan karena pembukaan lahan hutan skala besar,” ujar Hendrikus Adam kepada Pontianak Post. Tak heran jika dalam beberapa waktu belakangan ini seringkali terjadi banjir. Sebaliknya pada musim kemarau, sungai dan lahan sangat mudah kering. “Belum lama ini misalnya kita mengeluhkan air yang payau. Kita juga kesulitan mendapatkan air. Secara tidak langsung itu juga akibat dari penggundulan hutan,” ujarnya.Dengan intensitas hujan yang tinggi beberapa waktu ini, sejumlah wilayah lain di Kalbar, menurut Adam, masih berpotensi terjadi banjir. ”Kita lihat di peta, banyak daerah di Kalbar yang sangat rentan terjadi banjir. Seperti Ketapang, Kubu Raya, Bengkayang, Pontianak dan sejumlah daerah lain,” ujarnya.Sementara, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar, Anton P Widjaja kepada Pontianak Post mengatakan keseimbangan alam kini mulai goyah karena pembangunan yang cenderung mengabaikan masalah lingkungan. ”Kalau kita lihat sisi lingkungan, ancaman bencana alam itu sebenarnya kita yang mengundangnya,” ujarnya.Daya dukung alam dan kemampuan alam yang tidak lagi seimbang membuat bencana alam sangat rentan terjadi. ”Makanya tak salah lagi kalau kita bilang bencana datang karena ulah manusia sendiri.” Hal yang paling dikritisi adalah pembukaan lahan hutan menjadi perkebunan skala besar. ”Misalnya saja, target untuk luasan pembukaan perkebunan kelapa sawit itu kan 1,5 juta. Kebun yang sudah ditanam dan telah dikelola mencapai 900 ribu hektar. Tetapi faktanya proses perizinan kini sudah mencapai 4,8- 4,9,” ujarnya.Luas perkebunan yang masih dalam proses perizinan yang jauh lebih luas dari target itu menurut Anton akan kembali merusak hutan di Kalbar. ”Target yang 1,5 juta hektar itu kan sebenarnya prioritas untuk lahan kritis dan tidak produktif. Tetapi jika izin nanti melebihi target, bisa dipastikan jika yang diambil itu bukan hanya lahan kritis. Pasti di dalamnya ada tanah yang masih punya hutan, ada hutan produksi, dan lahan gambut. Wilayah kelola masyarakat makin sempit,” ujar Anton.Menurut Anton, pemerintah harus mengecek daerah mana yang melanggar. “Daerah mana yang lebih? Misalnya daerah yang melegalkan proses perizinan yang terjadi sebelumnya. Yang sebelumnya tidak diperuntukkan untuk perkebunan.” Jika beberapa ke depan pembukaan perkebunan masih terus diperluas, menurut Anton bukan lagi bencana alam akan terjadi bencana kemanusiaan. ”Kalau bencana terus terjadi, dimana kerugian bukan lagi soal harta tetapi juga jiwa manusia. Masa depan yang tidak jelas, maka apalagi kalau bukan bencana kemanusiaan namanya?”Menurut Anton, bencana alam sebenarnya bisa dicegah. Caranya dengan memastikan keseimbangan alam tetap terjadi. Misalnya dengan penghentian proyek yang bisa menghancurkan alam sekitar kita. ”Ini harus diperkuat dengan kebijakan soal tata kelola sumberdaya alam. Kita bukan menolak masuknya investasi ya. Kerusakan alam yang terjadi juga tidak sawit semata. Yang kita ingin pastikan investasi yang benar-benar patuh pada aturan,” ujarnya.“Kita tahu kalau konversi hutan mengundang bencana, ya itu yang harus dikurangi. Kalau kita berharap bencana alam jadi bencana kemanusiaan, ya teruskan saja tebang hutan. Kalau bencana sudah datang, uang yang mesti dipergunakan juga besar. Sementara selama ini uang yang dihasilkan dari perkebunan itu kan kebanyakan masuk ke pengusaha. Ke negara cuma sedikit, apalagi ke rakyat.

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

hutan menyusut bencana banjir ancam kalbar degradasi hutan di kalimantan barat kini semakin menuai dampak serius bagi manusia pembukaan hutan secara masif untuk berbagai kepentingan manusia kini sedikit demi sedikit menghilangkan kemampuan hutan untuk menyimpan cadangan air di dalam tanah aliran air kini mengalir ke perkotaan hal ini ditegaskan oleh hendrikus adam dari wahana lingkungan hidup kalimantan baratmisalnya banjir yang terjadi di ketapang beberapa waktu lalu itu kan karena pembukaan lahan hutan skala besar ujar hendrikus adam kepada pontianak post tak heran jika dalam beberapa waktu belakangan ini seringkali terjadi banjir sebaliknya pada musim kemarau sungai dan lahan sangat mudah kering belum lama ini misalnya kita mengeluhkan air yang payau kita juga kesulitan mendapatkan air secara tidak langsung itu juga akibat dari penggundulan hutan ujarnyadengan intensitas hujan yang tinggi beberapa waktu ini sejumlah wilayah lain di kalbar menurut adam masih berpotensi terjadi banjir kita lihat di peta banyak daerah di kalbar yang sangat rentan terjadi banjir seperti ketapang kubu raya bengkayang pontianak dan sejumlah daerah lain ujarnyasementara direktur eksekutif walhi kalbar anton p widjaja kepada pontianak post mengatakan keseimbangan alam kini mulai goyah karena pembangunan yang cenderung mengabaikan masalah lingkungan kalau kita lihat sisi lingkungan ancaman bencana alam itu sebenarnya kita yang mengundangnya ujarnyadaya dukung alam dan kemampuan alam yang tidak lagi seimbang membuat bencana alam sangat rentan terjadi makanya tak salah lagi kalau kita bilang bencana datang karena ulah manusia sendiri hal yang paling dikritisi adalah pembukaan lahan hutan menjadi perkebunan skala besar misalnya saja target untuk luasan pembukaan perkebunan kelapa sawit itu kan juta kebun yang sudah ditanam dan telah dikelola mencapai ribu hektar tetapi faktanya proses perizinan kini sudah mencapai ujarnyaluas perkebunan yang masih dalam proses perizinan yang jauh lebih luas dari target itu menurut anton akan kembali merusak hutan di kalbar target yang juta hektar itu kan sebenarnya prioritas untuk lahan kritis dan tidak produktif tetapi jika izin nanti melebihi target bisa dipastikan jika yang diambil itu bukan hanya lahan kritis pasti di dalamnya ada tanah yang masih punya hutan ada hutan produksi dan lahan gambut wilayah kelola masyarakat makin sempit ujar antonmenurut anton pemerintah harus mengecek daerah mana yang melanggar daerah mana yang lebih misalnya daerah yang melegalkan proses perizinan yang terjadi sebelumnya yang sebelumnya tidak diperuntukkan untuk perkebunan jika beberapa ke depan pembukaan perkebunan masih terus diperluas menurut anton bukan lagi bencana alam akan terjadi bencana kemanusiaan kalau bencana terus terjadi dimana kerugian bukan lagi soal harta tetapi juga jiwa manusia masa depan yang tidak jelas maka apalagi kalau bukan bencana kemanusiaan namanyamenurut anton bencana alam sebenarnya bisa dicegah caranya dengan memastikan keseimbangan alam tetap terjadi misalnya dengan penghentian proyek yang bisa menghancurkan alam sekitar kita ini harus diperkuat dengan kebijakan soal tata kelola sumberdaya alam kita bukan menolak masuknya investasi ya kerusakan alam yang terjadi juga tidak sawit semata yang kita ingin pastikan investasi yang benarbenar patuh pada aturan ujarnyakita tahu kalau konversi hutan mengundang bencana ya itu yang harus dikurangi kalau kita berharap bencana alam jadi bencana kemanusiaan ya teruskan saja tebang hutan kalau bencana sudah datang uang yang mesti dipergunakan juga besar sementara selama ini uang yang dihasilkan dari perkebunan itu kan kebanyakan masuk ke pengusaha ke negara cuma sedikit apalagi ke rakyat

Bakar Lahan dan Kemarau Jadikan Riau Juara Titik Api Indonesia. Potensi kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia masih belum akan usai. Hal ini terungkap dari hasil pantauan satelit NOAA 18 yang memperkirakan akan terjadinya El Nino di bulan Oktober mendatang, dan akan mempengaruhi tingkat kekeringan udara berbagai wilayah tanah air.El Nino, yang diperkirakan akan menyerang Oktober mendatang, adalah sebuah gejala penyimpangan pada suhu permukaan Samudra Pasifik di pantai Barat Ekuador dan Peru yang lebih tinggi daripada rata-rata normalnya. Gejala ini lebih umum dikenal di kalangan awam dengan nama El Niño. Istilah ini pada mulanya digunakan untuk menamakan arus laut hangat yang kadang-kadang mengalir dari Utara ke Selatan antara pelabuhan Paita dan Pacasmayo di daerah Peru yang terjadi pada bulan Desember. Kejadian ini kemudian semakin sering muncul yaitu setiap tiga hingga tujuh tahun serta dapat memengaruhi iklim dunia selama lebih dari satu tahun. Karena fluktuasi dari tekanan udara dan pola angin di Selatan Pasifik yang menyertai El Niño, fenomena ini dikenal dengan nama (ENSO). Gejala El Niño tidak selalu diikuti dengan Southern Oscillation, dan tanpa kombinasi keduanya efek global tidak terjadi. El nino terjadi karena pemanasan di ekuator samudra pasifik dan pemanasan global juga menjadi salah satu unsurnya.El Nino ini membuat hembusan angin yang dibawa menjadi sangat minim uap air dan bersifat kering, sehingga tidak terjadi hujan di wilayah-wilayah yang terdampak. Artinya, kemungkinan munculnya titik api di wilayah yang rawan kebakaran juga akan besar terjadi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya. “Berdasarkan informasi FDRS dan prediksi curah hujan yang menurun, maka kebakaran lahan dan hutan akan berpotensi terjadi pada delapan Provinsi rawan, yakni Sumatera Utara, Riau, jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan,” ungkap Balthasar.Selain prediksi cuaca bulan Oktober mendatang yang dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pesta olahraga PON XVIII di Riau, Kementerian Lingkungan Hidup juga mengungkap berbagai fakta terkait pantauan satelit NOAA 18 di berbagai wilayah RI. Berdasar hasil pantauan tersebut, dari Januari sampai 15 Juli 2012, jumlah titik panas tertinggi terjadi tiga propinsi, yaitu di Provinsi Riau 2643 titik api, Sumatera Selatan 1180 titik api dan Kalimantan Barat 1053 titik api.Di Provinsi Riau sendiri jumlah titik api terbanyak terdistribusi di Kabupaten Pelalawan yang tertinggi (527), Bengkalis (420) dan Rokan Hilir (405).Dari hasil pantauan itu, dikatakan juga Fire Danger Rating System (FDRS) pada 15 Juli 2012 menunjukkan, Provinsi Riau dan Kalimantan Barat sangat mudah kebakaran, akan sangat sulit untuk dikendalikan. Bisa mengakibatkan penurunan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), dan pencemaran asap lintas batas.FDRS adalah sistem untuk mengetahui tingkat kerawanan kawasan yang didasarkan pada kelembaban, suhu, dan curah hujan. Lebih lanjut dijelaskan, tinjauan lapangan pada 19 – 21 Juni 2012 di Riau dan Kalimantan Barat, terlihat kebakaran terjadi di lahan milik masyarakat, kawasan hutan dan perkebunan.“Sementara itu, sistem peringatan dini, pencegahan dan penanggulangan serta penegakan hukum di daerah masih harus ditingkatkan,” katanya.Sebagai tindak lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup menyarankan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan perlu ditingkatkan pada delapan Provinsi rawan, serta diusulkan untuk menetapkan dua Kabupaten di Riau yakni Pelalawan dan Rokan Hilir, serta dan dua Kabupaten di Kalbar yakni Sambas dan Kubu Raya sebagai prioritas pencegahan dan penanggulangan.“Perlu dipersiapkan juga operasi hujan buatan di Provinsi rawan dan untuk menghadapi penyelenggaraan PON September 2012 di Pekanbaru,” tandasnya. Dikhawatirkan, asap bakal mengganggu berbagai pertandingan yang diikuti seluruh provinsi.

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

bakar lahan dan kemarau jadikan riau juara titik api indonesia potensi kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di indonesia masih belum akan usai hal ini terungkap dari hasil pantauan satelit noaa yang memperkirakan akan terjadinya el nino di bulan oktober mendatang dan akan mempengaruhi tingkat kekeringan udara berbagai wilayah tanah airel nino yang diperkirakan akan menyerang oktober mendatang adalah sebuah gejala penyimpangan pada suhu permukaan samudra pasifik di pantai barat ekuador dan peru yang lebih tinggi daripada ratarata normalnya gejala ini lebih umum dikenal di kalangan awam dengan nama el nio istilah ini pada mulanya digunakan untuk menamakan arus laut hangat yang kadangkadang mengalir dari utara ke selatan antara pelabuhan paita dan pacasmayo di daerah peru yang terjadi pada bulan desember kejadian ini kemudian semakin sering muncul yaitu setiap tiga hingga tujuh tahun serta dapat memengaruhi iklim dunia selama lebih dari satu tahun karena fluktuasi dari tekanan udara dan pola angin di selatan pasifik yang menyertai el nio fenomena ini dikenal dengan nama enso gejala el nio tidak selalu diikuti dengan southern oscillation dan tanpa kombinasi keduanya efek global tidak terjadi el nino terjadi karena pemanasan di ekuator samudra pasifik dan pemanasan global juga menjadi salah satu unsurnyael nino ini membuat hembusan angin yang dibawa menjadi sangat minim uap air dan bersifat kering sehingga tidak terjadi hujan di wilayahwilayah yang terdampak artinya kemungkinan munculnya titik api di wilayah yang rawan kebakaran juga akan besar terjadi hal ini diungkapkan oleh menteri negara lingkungan hidup balthasar kambuaya berdasarkan informasi fdrs dan prediksi curah hujan yang menurun maka kebakaran lahan dan hutan akan berpotensi terjadi pada delapan provinsi rawan yakni sumatera utara riau jambi sumatera selatan kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan timur kalimantan selatan ungkap balthasarselain prediksi cuaca bulan oktober mendatang yang dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pesta olahraga pon xviii di riau kementerian lingkungan hidup juga mengungkap berbagai fakta terkait pantauan satelit noaa di berbagai wilayah ri berdasar hasil pantauan tersebut dari januari sampai juli jumlah titik panas tertinggi terjadi tiga propinsi yaitu di provinsi riau titik api sumatera selatan titik api dan kalimantan barat titik apidi provinsi riau sendiri jumlah titik api terbanyak terdistribusi di kabupaten pelalawan yang tertinggi bengkalis dan rokan hilir dari hasil pantauan itu dikatakan juga fire danger rating system fdrs pada juli menunjukkan provinsi riau dan kalimantan barat sangat mudah kebakaran akan sangat sulit untuk dikendalikan bisa mengakibatkan penurunan indeks standar pencemar udara ispu dan pencemaran asap lintas batasfdrs adalah sistem untuk mengetahui tingkat kerawanan kawasan yang didasarkan pada kelembaban suhu dan curah hujan lebih lanjut dijelaskan tinjauan lapangan pada juni di riau dan kalimantan barat terlihat kebakaran terjadi di lahan milik masyarakat kawasan hutan dan perkebunansementara itu sistem peringatan dini pencegahan dan penanggulangan serta penegakan hukum di daerah masih harus ditingkatkan katanyasebagai tindak lanjut kementerian lingkungan hidup menyarankan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan perlu ditingkatkan pada delapan provinsi rawan serta diusulkan untuk menetapkan dua kabupaten di riau yakni pelalawan dan rokan hilir serta dan dua kabupaten di kalbar yakni sambas dan kubu raya sebagai prioritas pencegahan dan penanggulanganperlu dipersiapkan juga operasi hujan buatan di provinsi rawan dan untuk menghadapi penyelenggaraan pon september di pekanbaru tandasnya dikhawatirkan asap bakal mengganggu berbagai pertandingan yang diikuti seluruh provinsi

Masa Depan Hutan Kalimantan Akibat Pemanasan Global Akan Mengerikan. Ibarat kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah gambaran yang paling pas untuk hutan hujan tropis di pulau Kalimantan yang bernasib kian suram. Hal ini dilaporkan dalam sebuah studi dalam Journal of Geophysical Rsearch-Biogeosciences.Dengan mengombinasikan catatan sejarah dengan observasi lapangan dan model iklim global, Tomo’omi Kumagai dan Amilcare Porporato dari Duke University menemukan bahwa kondisi kekeringan akan menimpa hutan hujan tropis di Kalimantan -sebuah gabungan dari temperatur hangat di Samudera Hindia dan rekuensi yang lebih sering dari El Nino (yang membawa angin kering dengan uap air minimum)- akan semakin sulit bagi hutan ini dan spesiesnya untuk bisa bertahan.“Seiring dengan semakin seringnya El Nino di masa mendatang sebagai sebuah respon dari meningkatnya suhu air di lautan tropis, membuat pohon yang mempunyai kemampuan bertahan dalam waktu kemarau sekalipun akan sekarat,” ungkapnya dalam rilis media dari American Geophysical Union (AGU). “Sejumlah spesies yang tidak bisa beradaptasi dengan kondisi yang kering akan berada dalam resiko yang lebih tinggi lagi.”Hasilnya tidak mengejutkan. Temuan serupa juga dilaporkan di sebuah bagian hutan Amazon dimana pohon tidak mampu beradaptasi dengan kekeringan dan api. Model iklim ini juga memprediksi kekeringan dan api di sepanjang wilayah yang besar di hutan hujan tropis Amazon.Resiko yang meningkat terhadap hutan tropis dari dampak perubahan iklim adalah sebuah pertanda yang mengkhawatirkan dalam upaya menekan pemanasan global. Hutan tropis saat ini adalah tempat penyimpanan karbon yang sangat penting, namun seiring dengan melemahnya kemampuan mereka akibat kekeringan dan api, maka jutaan ton karbon akan lepas ke udara dan akan memebri kontribusi serius pada perubahan iklim.CITATION: Tomo’omi Kumagai and Amilcare Porporato. . JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 117, G02032, 13 PP., 2012 doi:10.1029/2011JG001835

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim

masa depan hutan kalimantan akibat pemanasan global akan mengerikan ibarat kata pepatah sudah jatuh tertimpa tangga itulah gambaran yang paling pas untuk hutan hujan tropis di pulau kalimantan yang bernasib kian suram hal ini dilaporkan dalam sebuah studi dalam journal of geophysical rsearchbiogeosciencesdengan mengombinasikan catatan sejarah dengan observasi lapangan dan model iklim global tomoomi kumagai dan amilcare porporato dari duke university menemukan bahwa kondisi kekeringan akan menimpa hutan hujan tropis di kalimantan sebuah gabungan dari temperatur hangat di samudera hindia dan rekuensi yang lebih sering dari el nino yang membawa angin kering dengan uap air minimum akan semakin sulit bagi hutan ini dan spesiesnya untuk bisa bertahanseiring dengan semakin seringnya el nino di masa mendatang sebagai sebuah respon dari meningkatnya suhu air di lautan tropis membuat pohon yang mempunyai kemampuan bertahan dalam waktu kemarau sekalipun akan sekarat ungkapnya dalam rilis media dari american geophysical union agu sejumlah spesies yang tidak bisa beradaptasi dengan kondisi yang kering akan berada dalam resiko yang lebih tinggi lagihasilnya tidak mengejutkan temuan serupa juga dilaporkan di sebuah bagian hutan amazon dimana pohon tidak mampu beradaptasi dengan kekeringan dan api model iklim ini juga memprediksi kekeringan dan api di sepanjang wilayah yang besar di hutan hujan tropis amazonresiko yang meningkat terhadap hutan tropis dari dampak perubahan iklim adalah sebuah pertanda yang mengkhawatirkan dalam upaya menekan pemanasan global hutan tropis saat ini adalah tempat penyimpanan karbon yang sangat penting namun seiring dengan melemahnya kemampuan mereka akibat kekeringan dan api maka jutaan ton karbon akan lepas ke udara dan akan memebri kontribusi serius pada perubahan iklimcitation tomoomi kumagai and amilcare porporato journal of geophysical research vol g pp doijg

Ponsel Akan Jadi Alat Efektif Pemantau Hutan Bagi Masyarakat Lokal. Dering telepon pintar ) di tengah hutan mungkin akan menjadi sebuah pertanda bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam melindungi hutan mereka semakin meningkat. Perwakilan dari masyarakat lokal dan pendukung mereka telah menyarankan sebelumnya kepada sejumlah program konservasi internasional seperti (REDD) bahwa ke depannya program serupa akan lebih banyak dikelola oleh masyarakat lokal. Strategi baru dalam upaya ini adalah dengan melatih masyarakat setempat untuk menggunakan aplikasi dalam telepon genggam untuk mendapat data geografis dan foto, hal ini akan memudahkan mereka untuk memonitor kesehatan hutan yang sangat penting bagi kehidupan mereka, seperti dilaporkan oleh Global Canopy Program. Data lokal tersebut kemudian bisa digabungkan ke dalam nasional sehingga mereka menjadi sebuah data lengkap penginderaan jarak jauh. Global Canopy Program meyakini bahwa teknik ini akan menciptakan kerjasama yang lebih baik dan sistem pengawasan yang lebih transparan dan melibatkan langsung masyarakat dalam praktek manajemen hutan.Kendati proyek manajemen hutan oleh masyarakat telah mendapat dukungan yang terus meningkat dari para peneliti dan pengambil keputusan, sebuah studi baru yang dipimpin oleh Diana Bowler di Bangor University mempertanyakan efektivitas upaya ini dalam menekan deforestasi, menjaga keragaman hayati dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Bowler dan koleganya secara sistematis membaca kembali penelitian-penelitian terdahulu yang mengevaluasi program manajemen hutan berbasis masyarakat dan menyimpulkan bahwa bukti yang ada di lapangan tidak meyakinkan. Mereka menyatakan bahwa hasil mereka “harus menjadi perhatian dari organisasi yang yang menginvestasikan keuangan mereka di program (CFM).” Mereka tidak menyatakan bahwa program ini tidak berjalan, namun mereka memaksakan bahwa bukt-bukti lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi strategi mana yang lebih efektif dan mana yang tidak. Untuk mendapat lebih banyak bukti di lapangan mereka menyarankan “pemantauan yang ketat diperlukan dalam memonitor hasil dan harus dibangun ke dalam desain program.”Kepala Program Global Canopy, Mandar Trivedi melihat adanya kebutuhan pengawasan yang ketat sebagai sebuah tantangan yang menarik. Dia yakin, orang-orang asli di lapangan bisa memenuhi tantangan itu, dan bisa lebih jauh berkontribusi untuk mencapai tujuan dalam manajemen kehutanan lokal yang efektif. Menyitir sebuah penelitian yang baru-baru ini dilakukan oleh Monitoring Matters Project yang menemukan “dengan sedikit pelatihan, pemantauan oleh komunitas lokal bisa sama bagusnya, atau bahkan bisa lebih baik dari ahli dari luar.” Berbagai proyek manajemen lokal kini sudah banyak berjalan di brbagai daerah tropis, termasuk Brasil, Guyana dan Kamerun. Salah satu dari program di wilayah ini, yang dipandu oeh Coordinator of Indigenous Organizations of the Amazon Basin (COICA), kini terfokus pada pelatihan komunitas lokal yang tidak hanya menggunakan telepon genggam untuk memonitor hutan, namun juga melatih orang lain di dalam komunitas tersebut.Trivedi melihat upaya ini sebagai sebuah cara untuk memberdayakan masyarakat lokal untuk menggunakan “pengetahuan lokal” mereka soal manajemen hutan. Namun bagaimanapun, penggunaan teknologi yang maju seperti telepon Android -yang dibuat oleh perusahaan multinasional, diprogram oleh pembuat peranti lunak Global North dan didistribusikan lewat LSM dan kantor pemerintah- membangkitkan sebuah pertanyaan pengetahuan yang berbeda tentang sistem dan integrasi “pengetahuan lokal” dengan sistem informasi yang lebih universal. Pengetahuan siapa yang akan membentuk proses ini? akankah komunitas lokal hanya mengoleksi data saja atau apakah mereka memberi pengaruh dalam desain kumpulan data tersebut? Apa pun jawabannya penggunaan telepon pintar untuk melakukan pengawasan oleh komunitas lokal akan memberikan dampak dalam efektivitas manajemen hutan oleh masyarakat dan perdebatan yang melingkupinya.CITATIONS:Global Canopy Programme. June 2012. http://www.globalcanopy.org/sites/default/files/Community-Powered%20Monitoring%20of%20REDD%20-%20Canopy%20Viewpoint.pdf Accessed July 18, 2012.Bowler, D.E., Buyung-Ali, L.M., Healey, J.R., Jones, J.P.G., Knight, T.M. and Pullin, A.S. Frontiers in Ecology and the Environment. (2012). 10: 29-36Trivedi, M. “” Global Canopy Programme. http://www.globalcanopy.org/updates/blogs/can-communities-monitor-their-own-forests. Accessed July 18, 2012.

[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0]

edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan konservasi lingkungan

ponsel akan jadi alat efektif pemantau hutan bagi masyarakat lokal dering telepon pintar di tengah hutan mungkin akan menjadi sebuah pertanda bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam melindungi hutan mereka semakin meningkat perwakilan dari masyarakat lokal dan pendukung mereka telah menyarankan sebelumnya kepada sejumlah program konservasi internasional seperti redd bahwa ke depannya program serupa akan lebih banyak dikelola oleh masyarakat lokal strategi baru dalam upaya ini adalah dengan melatih masyarakat setempat untuk menggunakan aplikasi dalam telepon genggam untuk mendapat data geografis dan foto hal ini akan memudahkan mereka untuk memonitor kesehatan hutan yang sangat penting bagi kehidupan mereka seperti dilaporkan oleh global canopy program data lokal tersebut kemudian bisa digabungkan ke dalam nasional sehingga mereka menjadi sebuah data lengkap penginderaan jarak jauh global canopy program meyakini bahwa teknik ini akan menciptakan kerjasama yang lebih baik dan sistem pengawasan yang lebih transparan dan melibatkan langsung masyarakat dalam praktek manajemen hutankendati proyek manajemen hutan oleh masyarakat telah mendapat dukungan yang terus meningkat dari para peneliti dan pengambil keputusan sebuah studi baru yang dipimpin oleh diana bowler di bangor university mempertanyakan efektivitas upaya ini dalam menekan deforestasi menjaga keragaman hayati dan meningkatkan kehidupan masyarakat bowler dan koleganya secara sistematis membaca kembali penelitianpenelitian terdahulu yang mengevaluasi program manajemen hutan berbasis masyarakat dan menyimpulkan bahwa bukti yang ada di lapangan tidak meyakinkan mereka menyatakan bahwa hasil mereka harus menjadi perhatian dari organisasi yang yang menginvestasikan keuangan mereka di program cfm mereka tidak menyatakan bahwa program ini tidak berjalan namun mereka memaksakan bahwa buktbukti lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi strategi mana yang lebih efektif dan mana yang tidak untuk mendapat lebih banyak bukti di lapangan mereka menyarankan pemantauan yang ketat diperlukan dalam memonitor hasil dan harus dibangun ke dalam desain programkepala program global canopy mandar trivedi melihat adanya kebutuhan pengawasan yang ketat sebagai sebuah tantangan yang menarik dia yakin orangorang asli di lapangan bisa memenuhi tantangan itu dan bisa lebih jauh berkontribusi untuk mencapai tujuan dalam manajemen kehutanan lokal yang efektif menyitir sebuah penelitian yang barubaru ini dilakukan oleh monitoring matters project yang menemukan dengan sedikit pelatihan pemantauan oleh komunitas lokal bisa sama bagusnya atau bahkan bisa lebih baik dari ahli dari luar berbagai proyek manajemen lokal kini sudah banyak berjalan di brbagai daerah tropis termasuk brasil guyana dan kamerun salah satu dari program di wilayah ini yang dipandu oeh coordinator of indigenous organizations of the amazon basin coica kini terfokus pada pelatihan komunitas lokal yang tidak hanya menggunakan telepon genggam untuk memonitor hutan namun juga melatih orang lain di dalam komunitas tersebuttrivedi melihat upaya ini sebagai sebuah cara untuk memberdayakan masyarakat lokal untuk menggunakan pengetahuan lokal mereka soal manajemen hutan namun bagaimanapun penggunaan teknologi yang maju seperti telepon android yang dibuat oleh perusahaan multinasional diprogram oleh pembuat peranti lunak global north dan didistribusikan lewat lsm dan kantor pemerintah membangkitkan sebuah pertanyaan pengetahuan yang berbeda tentang sistem dan integrasi pengetahuan lokal dengan sistem informasi yang lebih universal pengetahuan siapa yang akan membentuk proses ini akankah komunitas lokal hanya mengoleksi data saja atau apakah mereka memberi pengaruh dalam desain kumpulan data tersebut apa pun jawabannya penggunaan telepon pintar untuk melakukan pengawasan oleh komunitas lokal akan memberikan dampak dalam efektivitas manajemen hutan oleh masyarakat dan perdebatan yang melingkupinyacitationsglobal canopy programme june httpwwwglobalcanopyorgsitesdefaultfilescommunitypoweredmonitoringofreddcanopyviewpointpdf accessed july bowler de buyungali lm healey jr jones jpg knight tm and pullin as frontiers in ecology and the environment trivedi m global canopy programme httpwwwglobalcanopyorgupdatesblogscancommunitiesmonitortheirownforests accessed july

Rusak Lingkungan, Dua Tambang Batubara Dihentikan Sementara dan 58 Diawasi. Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur kembali merilis laporan evaluasi kondisi pertambangan batubara untuk periode Juni hingga Juli 2012. Dalam laporan tersebut, pemerintah kota memutuskan untuk menghentikan kegiatan operasional dan usaha dua perusahaan tambang, yaitu PT Graha Benua Etam yang beroperasi di jalan Padat Karya, Sempaja dan PT Rinda Kaltim Anugerah di Kelurahan Lempake. Keduanya ada di wilayah Samarinda Utara.Dalam laporan tersebut, Pemerintah kota juga mengumumkan masih mengawasi 58 perusahaan tambang yang ada di ibukota Kalimantan Timur tersebut. Jumlah ini meningkat sekitar 40% dari jumlah perusahaan yang diawasi berdasar laporan pemerintah kota tanggal 25 Januari 2012, yang berjumlah 31 perusahaan.Namun, jumlah perusahaan yang dihentikan sementara justru menurun dari 8 perusahaan dalam laporan Januari 2012 menjadi hanya dua perusahaan. Dalam laporan bulan Januari 2012, delapan perusahaan yang dihentikan sementara adalah, PT Buana Rizki Armia, PT Graha Benua Etam, PT Panca Bara Sejahtera, CV Bismillahi Res Kaltim, CV Prima Coal Mining, CV Tunggal Firdaus, CV Utia Ilma Jaya, serta KOPTAM Bara Sumber Makmur.Sementara dalam laporan terbaru yang dirilis tanggal 26 Juli 2012, hanya dua perusahaan yaitu, PT Graha Benua Etam dan PT Rinda Kaltim Anugerah.Selain PT Graha Benua Etam, semua perusahaan tersebut berhasil lepas dari hukuman penghentian sementara, setelah dinilai melakukan perbaikan dalam praktek bisnis mereka, terutama terkait masalah penanganan limbah dan lingkungan. Dengan masuknya nama GBE kembali dalam rilis ini, maka dua kali berturut-turut perusahaan ini masuk dalam kategori penghentian sementaraPerusahaan yang dihentikan sementara wajib melaksanakan perbaikan lingkungan akibat aktivitas pertambangan selama 30 hari mendatang. Jika tidak, IUP dicabut. Sementara, perusahaan yang menerima peringatan, jika dalam sebulan tidak melakukan perbaikan lingkungan, aktivitas mereka juga akan dibekukan sementara.Wakil walikota Samarinda, Nusyirwan menyebut banyak pelanggaran yang dilakukan sehingga keduanya diberi sanksi. GBE sebelumnya sudah diperingatkan sebanyak tiga kali. Setelah itu, tim gabungan juga sempat kembali mendatangi ke lokasi untuk mengecek perkembangan. Ternyata kolam pengolahan yang mereka miliki terlalu kecil dan jauh dari standar sehingga berpotensi menimbulkan banjir. Berikut aliran sungai kecil yang ikut terganggu akibat aktivitas penambangan di sana.“Karena kita anggap melanggar dari sisi kelestarian lingkungan, sehingga kita hentikan sementara kegiatan operasionalnya. Harapan kita supaya mereka bisa konsentrasi dalam pembenahan lingkungan,” terang Nusyirwan kepada , tangga 26 Juli 2012.Sedangkan untuk RKA, seperti disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup Samarinda, Endang Liansyah, sanksi yang dijatuhkan tidak melalui peringatan sebelumnya. Berdasarkan hasil inspeksi BLH, ternyata kondisinya sangat parah. Mulai dari tanah longsor, hingga kerusakan-kerusakan fisik lainnya. Disinggung soal tindakan BLH yang kemungkinan berpotensi melanggar aturan karena tidak melalui peringatan, Endang mengaku tidak masalah.“Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 pasal 80 ayat 2, mengisyaratkan pemerintah boleh melakukan penghentian kalau memang dianggap perlu. Jadi tidak ada yang salah. Malah ke depan, potensinya sangat besar untuk dicabut izin operasionalnya,” tegas Endang pada “Evaluasi yang kita lakukan ini sudah dilakukan secara menyeluruh. Termasuk mengakomodir keluhan warga sekitar yang kita masukkan sebagai bagian dari aspek penilaian,” pungkasnya.Sementara itu, organisasi Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur menanggapi sanksi yang diberikan pemerintah kota terhadap perusahaan tambang yang nakal masih belum cukup kuat.Menurut Dinamisator Wilayah Jatam Kaltim Kahar Al Bahri, pemkot sekadar bermain-main dengan penetapan status antara menaikkan dan menurunkan. Sementara evaluasi sesungguhnya yang diharapkan masyarakat selama ini belum juga dilakukan secara serius.“Jadi saya pastikan, evaluasi ini benar-benar tidak fair. Karena dari dulu kami terus dorong supaya perspektifnya diubah menjadi perpektif masyarakat. Bukan dengan penilaian administratif. Tapi sampai sekarang ‘kan tetap pakai acuan secara administratif sehingga tidak akan bisa mengatasi permasalahan,” kata Kahar kepada Samarinda Pos.Seharusnya pemkot lebih memperhatikan aspirasi warga sekitar. Khususnya tambang yang banyak dikeluhkan warga. Termasuk tambang yang pernah menelan korban jiwa akibat tidak menutup lubang bekas galian batu bara.“Tapi ‘kan sudah hampir setahun ini juga belum ada tindak lanjutnya. Padahal ini sudah menyangkut nyawa. Kenapa tidak berani menutup tambang yang jelas-jelas menimbulkan masalah ini? Kalau berani, seharusnya pemkot bisa mengambil sikap tegas,” ujarnya dengan nada kesal.Meski demikian, Al Bahri mengakui PT GBE pantas diberi sanksi akibat berbagai pelanggaran soal limbah dan kerusakan lingkungan yang disebabkannya.Hal ini seperti yang terjadi pada 10 Maret 2012 silam seperti diberitakan oleh Koran Kaltim, saat 14 pemukiman warga di Jalan Padat Karya, Kelurahan Sempaja, yang berdampingan dengan lokasi tambang PT Graha Benua Etam diterjang banjir lumpur. Selain merendam 14 permukiman warga di Jalan Padat Karya Kelurahan Sempaja Utara, banjir juga merendam satu buah kolam ikan dengan jumlah bibit ikan sebanyak empat ribu ekor serta areal perkebunan sayur.

[0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

rusak lingkungan dua tambang batubara dihentikan sementara dan diawasi pemerintah kota samarinda kalimantan timur kembali merilis laporan evaluasi kondisi pertambangan batubara untuk periode juni hingga juli dalam laporan tersebut pemerintah kota memutuskan untuk menghentikan kegiatan operasional dan usaha dua perusahaan tambang yaitu pt graha benua etam yang beroperasi di jalan padat karya sempaja dan pt rinda kaltim anugerah di kelurahan lempake keduanya ada di wilayah samarinda utaradalam laporan tersebut pemerintah kota juga mengumumkan masih mengawasi perusahaan tambang yang ada di ibukota kalimantan timur tersebut jumlah ini meningkat sekitar dari jumlah perusahaan yang diawasi berdasar laporan pemerintah kota tanggal januari yang berjumlah perusahaannamun jumlah perusahaan yang dihentikan sementara justru menurun dari perusahaan dalam laporan januari menjadi hanya dua perusahaan dalam laporan bulan januari delapan perusahaan yang dihentikan sementara adalah pt buana rizki armia pt graha benua etam pt panca bara sejahtera cv bismillahi res kaltim cv prima coal mining cv tunggal firdaus cv utia ilma jaya serta koptam bara sumber makmursementara dalam laporan terbaru yang dirilis tanggal juli hanya dua perusahaan yaitu pt graha benua etam dan pt rinda kaltim anugerahselain pt graha benua etam semua perusahaan tersebut berhasil lepas dari hukuman penghentian sementara setelah dinilai melakukan perbaikan dalam praktek bisnis mereka terutama terkait masalah penanganan limbah dan lingkungan dengan masuknya nama gbe kembali dalam rilis ini maka dua kali berturutturut perusahaan ini masuk dalam kategori penghentian sementaraperusahaan yang dihentikan sementara wajib melaksanakan perbaikan lingkungan akibat aktivitas pertambangan selama hari mendatang jika tidak iup dicabut sementara perusahaan yang menerima peringatan jika dalam sebulan tidak melakukan perbaikan lingkungan aktivitas mereka juga akan dibekukan sementarawakil walikota samarinda nusyirwan menyebut banyak pelanggaran yang dilakukan sehingga keduanya diberi sanksi gbe sebelumnya sudah diperingatkan sebanyak tiga kali setelah itu tim gabungan juga sempat kembali mendatangi ke lokasi untuk mengecek perkembangan ternyata kolam pengolahan yang mereka miliki terlalu kecil dan jauh dari standar sehingga berpotensi menimbulkan banjir berikut aliran sungai kecil yang ikut terganggu akibat aktivitas penambangan di sanakarena kita anggap melanggar dari sisi kelestarian lingkungan sehingga kita hentikan sementara kegiatan operasionalnya harapan kita supaya mereka bisa konsentrasi dalam pembenahan lingkungan terang nusyirwan kepada tangga juli sedangkan untuk rka seperti disampaikan kepala badan lingkungan hidup samarinda endang liansyah sanksi yang dijatuhkan tidak melalui peringatan sebelumnya berdasarkan hasil inspeksi blh ternyata kondisinya sangat parah mulai dari tanah longsor hingga kerusakankerusakan fisik lainnya disinggung soal tindakan blh yang kemungkinan berpotensi melanggar aturan karena tidak melalui peringatan endang mengaku tidak masalahdalam undangundang lingkungan hidup nomor tahun pasal ayat mengisyaratkan pemerintah boleh melakukan penghentian kalau memang dianggap perlu jadi tidak ada yang salah malah ke depan potensinya sangat besar untuk dicabut izin operasionalnya tegas endang pada evaluasi yang kita lakukan ini sudah dilakukan secara menyeluruh termasuk mengakomodir keluhan warga sekitar yang kita masukkan sebagai bagian dari aspek penilaian pungkasnyasementara itu organisasi jaringan advokasi tambang jatam kalimantan timur menanggapi sanksi yang diberikan pemerintah kota terhadap perusahaan tambang yang nakal masih belum cukup kuatmenurut dinamisator wilayah jatam kaltim kahar al bahri pemkot sekadar bermainmain dengan penetapan status antara menaikkan dan menurunkan sementara evaluasi sesungguhnya yang diharapkan masyarakat selama ini belum juga dilakukan secara seriusjadi saya pastikan evaluasi ini benarbenar tidak fair karena dari dulu kami terus dorong supaya perspektifnya diubah menjadi perpektif masyarakat bukan dengan penilaian administratif tapi sampai sekarang kan tetap pakai acuan secara administratif sehingga tidak akan bisa mengatasi permasalahan kata kahar kepada samarinda posseharusnya pemkot lebih memperhatikan aspirasi warga sekitar khususnya tambang yang banyak dikeluhkan warga termasuk tambang yang pernah menelan korban jiwa akibat tidak menutup lubang bekas galian batu baratapi kan sudah hampir setahun ini juga belum ada tindak lanjutnya padahal ini sudah menyangkut nyawa kenapa tidak berani menutup tambang yang jelasjelas menimbulkan masalah ini kalau berani seharusnya pemkot bisa mengambil sikap tegas ujarnya dengan nada kesalmeski demikian al bahri mengakui pt gbe pantas diberi sanksi akibat berbagai pelanggaran soal limbah dan kerusakan lingkungan yang disebabkannyahal ini seperti yang terjadi pada maret silam seperti diberitakan oleh koran kaltim saat pemukiman warga di jalan padat karya kelurahan sempaja yang berdampingan dengan lokasi tambang pt graha benua etam diterjang banjir lumpur selain merendam permukiman warga di jalan padat karya kelurahan sempaja utara banjir juga merendam satu buah kolam ikan dengan jumlah bibit ikan sebanyak empat ribu ekor serta areal perkebunan sayur

Komitmen Negara Maju Buram, Kemenhut Tetap Siapkan Sistem Informasi REDD+. Skema REDD+ yang diyakini bisa menekan tingkat deforestasi di negara-negara yang memiliki hutan hujan tropis seperti Indonesia masih simpang siur. Mekanisme pembayaran dan penghitungan karbon yang berhasil diselamatkan dalam satuan waktu tertentu oleh negara-negara berkembang ini, masih terus menjadi bahasan yang belum kunjung usai. Belum lagi terkait dengan masalah komitmen negara maju soal keterlibatan mereka secara serius dalam skema ini.Aslinya, skema ini direncanakan sebagai sebuah ‘balas jasa’ negara-negara maju terhadap sejumlah negara berkembang yang berhasil menjaga hutan hujan mereka, dengan memberikan insentif yang dihitung berdasar kandungan karbon yang berhasil disimpan dalam tutupan hutan. Namun, hingga kini, komitmen sejumlah negara maju justru tidak jelas.Seperti dilaporkan oleh tangga 26 Juli 2012 silam, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto menjelaskan, dalam komitmen awal, negara-negara maju akan memberikan bantuan pendanaan kepada negara-negara berkembang hingga 100 miliar dolar AS sampai tahun 2020. Untuk 2012, mereka menjanjikan ada dana 30 miliar dolar AS untuk proyek penurunan emisi gas buang tersebut.“Namun sampai saat ini, dana itu belum ada juga. Negara-negara maju ternyata mengenakan syarat ketat, terutama perihal pembiayaan, pembangunan kapasitas, dan transfer teknologi,” kata Hadi. Hal ini bertolak belakang dengan komitmen yang disampaikan sebelumnya, tambah Hadi kepada .“Sebelumnya, negara-negara maju menyatakan akan memberikan bantuan ke negara berkembang yang berkontribusi pada penurunan emisi CO2. Tapi, sampai sekarang dana itu belum cair juga,” ungkap Hadi Daryanto usai membuka workshop “Pembangunan Sistem Informasi Pelaksanaan REDD+”.Kendati belum jelas, Pemerintah Indonesia tetap menyiapkan sebuah sistem informasi safeguards REDD+ yang diharapkan bisa mengantisipasi penyimpangan penyaluran bantuan asing terkait skema REDD+ di Indonesia. Sistem ini diharapkan bisa selesai akhir tahun ini.Sistem Informasi Safeguards, seperti dilaporkan merupakan panduan umum implementasi REDD+ yang disesuaikan dengan kondisi dan kapabilitas nasional masing-masing negara. Selanjutnya evaluasi pelaksanaan akan dibahas pada forum internasional. Beberapa prinsip , yaitu tersedianya informasi yang transparan dan konsisten, fleksibel, implementable di tingkat nasional serta dibangun melalui sistem yang sudah ada.Sejak tahun 2011, Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan GIZ-Forclime telah melaksanakan serangkaian Workshop dan untuk memfasilitasi proses pengembangan sistem informasi tentang implementasi safeguards dimaksud. Workshop yang pertama pada bulan Maret 2011 telah dilakukan identifikasi terhadap instrumen-instrumen dan kebijakan yang ada di sektor kehutanan di Indonesia. Workshop kedua pada bulan Januari 2012 selain membahas kriteria dan indicator, juga meratifikasi beberapa konvensi internasional yang terintegrasi dengan program kehutanan nasional, penataan kelembagaan untuk mendukung tata kelola yang transparan dan efektif. Terbukanya informasi dan mekanisme partisipasi dan masyarakat lokal juga menjadi salah satu kriteria yang perlu diaplikasikan pada safeguards REDD+.Sementara itu terkait upaya penghitungan kandungan karbon di hutan hujan tropis Indonesia, pemerintah berencana memanfaatkan perangkat teknologi Allometric Equation. melaporkan bahwa kalkulasi volume karbon ini akan menentukan potensi perdagangan karbon yang terus dibahas melalui mekanisme REDD+. Selain itu, Kementerian Kehutanan juga dapat memperoleh patokan indikator penyerapan karbon dioksida (CO2) dari hutan alam sebagai upaya berpartisipasi menurunkan emisi dunia.Dirjen Planologi Kemenhut Bambang Soepijanto mengungkapkan peran Indonesia sangat strategis dalam mereduksi emisi gas rumah kaca dengan menguasai hutan tropis terluas ketiga di dunia. Apalagi, pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26% pada 2020, ditambah dukungan internasional sebesar 41%.“Penyerapan karbon akan semakin meningkat apabila nanti sudah terbentuk pasar karbon dalam mekanisme REDD+,” ucapnya dalam workshop Allometric Equation hari ini, Senin 23 Juli 2012 kepada .Kementerian Kehutanan menargetkan mampu menyerap 1,24 giga ton CO2 melalui program penanaman 500.000 hektar per tahun. Peningkatan stok karbon itu juga akan mendongkrak potensi ekonomi komoditas karbon dalam beberapa tahun ke depan.Potensi karbon di hutan Indonesia diperkirakan mencapai 250 ton per hektar dengan proyeksi keuntungan sekitar Rp 20 juta per hektar. Pemerintah tengah mendorong nilai acuan karbon dapat dihargai US$ 8 per ton.Skema REDD+ sendiri masih menimbulkan pro-kontra di kalangan aktivis lingkungan di Indonesia. Direktur Walhi Kaltim Fathur Roziqin Fen tanggal 18 Juli 2012 silam menyatakan REDD+ merupakan bentuk kesepakatan yang tidak adil. Menurutnya, REDD bukan solusi terhadap persoalan perubahan iklim dan kerusakan hutan. Fathur menilai, skema REDD dimanfaatkan negara maju berbasis industri untuk cuci tangan dari tanggung jawab menurunkan emisi di negara mereka sendiri.“Dengan REDD, negara seperti Amerika, China, belakangan menyusul Norwegia dan Australia tidak perlu lagi menurunkan emisi akibat industrinya karena sudah merasa membayar kepada negara berkembang,” jelas Fathur kepada .Dijelaskan Fathur, REDD merupakan mekanisme insentif ekonomi (dana hibah) yang diberikan kepada negara berkembang guna mendorong pengelolaan hutan secara lestari.“Ini dana besar dengan nilai triliunan. Apalagi dengan pola REDD +, di mana pihak ketiga (swasta) bisa ikut di dalamnya. Tidak hanya swasta luar negeri, tapi lokal juga bisa. Akibatnya, industri lokal bisa saja sesuka hati melakukan eksploitasi alam, karena merasa sudah memberikan dana hibah,” tegasnya.Tidak hanya itu, menurut Walhi, REDD akan memperpanjang rentetan konflik masyarakat adat dengan lingkungannya. Skema REDD dianggap akan mengikis kearifan lokal masyarakat sekitar hutan.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

komitmen negara maju buram kemenhut tetap siapkan sistem informasi redd skema redd yang diyakini bisa menekan tingkat deforestasi di negaranegara yang memiliki hutan hujan tropis seperti indonesia masih simpang siur mekanisme pembayaran dan penghitungan karbon yang berhasil diselamatkan dalam satuan waktu tertentu oleh negaranegara berkembang ini masih terus menjadi bahasan yang belum kunjung usai belum lagi terkait dengan masalah komitmen negara maju soal keterlibatan mereka secara serius dalam skema iniaslinya skema ini direncanakan sebagai sebuah balas jasa negaranegara maju terhadap sejumlah negara berkembang yang berhasil menjaga hutan hujan mereka dengan memberikan insentif yang dihitung berdasar kandungan karbon yang berhasil disimpan dalam tutupan hutan namun hingga kini komitmen sejumlah negara maju justru tidak jelasseperti dilaporkan oleh tangga juli silam sekretaris jenderal kementerian kehutanan hadi daryanto menjelaskan dalam komitmen awal negaranegara maju akan memberikan bantuan pendanaan kepada negaranegara berkembang hingga miliar dolar as sampai tahun untuk mereka menjanjikan ada dana miliar dolar as untuk proyek penurunan emisi gas buang tersebutnamun sampai saat ini dana itu belum ada juga negaranegara maju ternyata mengenakan syarat ketat terutama perihal pembiayaan pembangunan kapasitas dan transfer teknologi kata hadi hal ini bertolak belakang dengan komitmen yang disampaikan sebelumnya tambah hadi kepada sebelumnya negaranegara maju menyatakan akan memberikan bantuan ke negara berkembang yang berkontribusi pada penurunan emisi co tapi sampai sekarang dana itu belum cair juga ungkap hadi daryanto usai membuka workshop pembangunan sistem informasi pelaksanaan reddkendati belum jelas pemerintah indonesia tetap menyiapkan sebuah sistem informasi safeguards redd yang diharapkan bisa mengantisipasi penyimpangan penyaluran bantuan asing terkait skema redd di indonesia sistem ini diharapkan bisa selesai akhir tahun inisistem informasi safeguards seperti dilaporkan merupakan panduan umum implementasi redd yang disesuaikan dengan kondisi dan kapabilitas nasional masingmasing negara selanjutnya evaluasi pelaksanaan akan dibahas pada forum internasional beberapa prinsip yaitu tersedianya informasi yang transparan dan konsisten fleksibel implementable di tingkat nasional serta dibangun melalui sistem yang sudah adasejak tahun kementerian kehutanan bekerjasama dengan gizforclime telah melaksanakan serangkaian workshop dan untuk memfasilitasi proses pengembangan sistem informasi tentang implementasi safeguards dimaksud workshop yang pertama pada bulan maret telah dilakukan identifikasi terhadap instrumeninstrumen dan kebijakan yang ada di sektor kehutanan di indonesia workshop kedua pada bulan januari selain membahas kriteria dan indicator juga meratifikasi beberapa konvensi internasional yang terintegrasi dengan program kehutanan nasional penataan kelembagaan untuk mendukung tata kelola yang transparan dan efektif terbukanya informasi dan mekanisme partisipasi dan masyarakat lokal juga menjadi salah satu kriteria yang perlu diaplikasikan pada safeguards reddsementara itu terkait upaya penghitungan kandungan karbon di hutan hujan tropis indonesia pemerintah berencana memanfaatkan perangkat teknologi allometric equation melaporkan bahwa kalkulasi volume karbon ini akan menentukan potensi perdagangan karbon yang terus dibahas melalui mekanisme redd selain itu kementerian kehutanan juga dapat memperoleh patokan indikator penyerapan karbon dioksida co dari hutan alam sebagai upaya berpartisipasi menurunkan emisi duniadirjen planologi kemenhut bambang soepijanto mengungkapkan peran indonesia sangat strategis dalam mereduksi emisi gas rumah kaca dengan menguasai hutan tropis terluas ketiga di dunia apalagi pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi grk sebesar pada ditambah dukungan internasional sebesar penyerapan karbon akan semakin meningkat apabila nanti sudah terbentuk pasar karbon dalam mekanisme redd ucapnya dalam workshop allometric equation hari ini senin juli kepada kementerian kehutanan menargetkan mampu menyerap giga ton co melalui program penanaman hektar per tahun peningkatan stok karbon itu juga akan mendongkrak potensi ekonomi komoditas karbon dalam beberapa tahun ke depanpotensi karbon di hutan indonesia diperkirakan mencapai ton per hektar dengan proyeksi keuntungan sekitar rp juta per hektar pemerintah tengah mendorong nilai acuan karbon dapat dihargai us per tonskema redd sendiri masih menimbulkan prokontra di kalangan aktivis lingkungan di indonesia direktur walhi kaltim fathur roziqin fen tanggal juli silam menyatakan redd merupakan bentuk kesepakatan yang tidak adil menurutnya redd bukan solusi terhadap persoalan perubahan iklim dan kerusakan hutan fathur menilai skema redd dimanfaatkan negara maju berbasis industri untuk cuci tangan dari tanggung jawab menurunkan emisi di negara mereka sendiridengan redd negara seperti amerika china belakangan menyusul norwegia dan australia tidak perlu lagi menurunkan emisi akibat industrinya karena sudah merasa membayar kepada negara berkembang jelas fathur kepada dijelaskan fathur redd merupakan mekanisme insentif ekonomi dana hibah yang diberikan kepada negara berkembang guna mendorong pengelolaan hutan secara lestariini dana besar dengan nilai triliunan apalagi dengan pola redd di mana pihak ketiga swasta bisa ikut di dalamnya tidak hanya swasta luar negeri tapi lokal juga bisa akibatnya industri lokal bisa saja sesuka hati melakukan eksploitasi alam karena merasa sudah memberikan dana hibah tegasnyatidak hanya itu menurut walhi redd akan memperpanjang rentetan konflik masyarakat adat dengan lingkungannya skema redd dianggap akan mengikis kearifan lokal masyarakat sekitar hutan

Komitmen Lingkungan Terbaru Asia Pulp & Paper: Bak Menggarami Air Laut. Komitmen ramah lingkungan produsen kertas PT Asia Pulp & Paper untuk melindungi hutan hujan tropis di Sumatera nampaknya bak menggarami air laut, alias sia-sia belaka. Dalam laporan yang diterbitkan oleh koalisi LSM di Propinsi Riau bernama Eyes of The Forest komitmen ini tidak menawarkan sesuatu yang baru.Laporan berjudul [] ini menganalisa data tutupan hutan dan konsesi di propinsi Riau, dimana Asia Pulp & Paper serta perusahaan induknya Sinar Mas Group (SMG) memiliki hak pengelolaan hutan. Laporan ini juga membandingan status hutan yang ada dengan komitmen terbaru yang dicanangkan oleh APP bernama dan tahun 2004. Organisasi Eyes of the Forest menemukan bahwa APP secara signifikan “kembali ke awal” ke komitmen awal yaitu menghapus setahap demi setahap penebangan di hutan alami hingga 2015, setelah perusahaan ini gagal mencapai target yang sama di tahun 2004 dan 2007. Laporan ini mencatat bahwa APP kini berencana untuk terus menggunakan serat yang dihasilkan oleh penebangan hutan alam sampai tahun 2020 melalui jaringan pemasok “independen”.“Komitmen Sustainability Roadmap yang terbaru dari SMG/APP ini bisa dilihat sebagai komitmen business-as-usual yang membuat perusahaan ini meneruskan praktek penggunaan serat dari penebagan hutan alam untuk memenuhi kebutuhan pabrik mereka,” seperti diungkapkan laporan ini. Eyes on the Forest yakin bahwa ‘keijakan baru’ SMG/APP tak menawarkan keuntungan apa pun bagi proses konservasi alam di Riau.”Laporan ini justru mengingatkan bahwa propinsi Riau bisa kehilangan hingga setengah dari hutan alam yang tersisa saat ini terkait produksi pulp and paper ini.“Dari analisis kami, tak ada hutan alam yang tersisa yang bisa diaplikasikan dalam komitmen baru mereka di propinsi Riau, terutama sejak semua hutan alam di dalam konsesi mereka sendiri sudah ditebang atau dilindungi dibawah Undang-Undang atau komitmen yang disampaikan oleh APP ini tak lebih hanya sekedr konfirmasi belaka bahwa perusahaan ini akan mematuhi hukum tersebut,” ungkap Muslim Rasyid Koordinator Jikalahari yang merupakan anggota Eyes of the Forest, dalam pernyataannya.“Kami yakin bahwa kebijakan APP ini juga tidak memberikan keuntungan bagi konservasi hutan di luar proponsi Riau,” tambahnya, sambil menyinggung bahwa perusahaan yang sejenis dengan Sinar Mas Group ini akan membangun perkebunan HTI seluas 500.000 hektar di Papua dan pabrik pulp di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur.Eyes of the Forest mengkhawatirkan bahwa rencana ekspansi ini bisa membawa dampak kerugian yang sangat signifikan bagi berbagai habitat spesies yang terancam, seperti harimau dan gajah di Sumatera.Untuk hal ini, APP menyatakan sudah menyewa jasa “ahli yang mumpuni” untuk melakukan penilaian High Conservation Value Forest (HCVF) untuk konsesi mereka. Namun dalam catatan ini, APP sudah pernah melakukan hal serupa di masa lalu, hanya untuk sekedar menebang area hutan dan dinilai gagal untuk melindungi hutan ini dari penebangan liar. Dalam beberapa kasus beberapa para ahli “kemudian mengecam klaim yang dibuat oleh SMG / APP sehubungan dengan sertifikat dan verifikasi yang telah dikeluarkan,” demikian menurut Eyes on the Forest. APP juga telah gagal untuk membuat laporan-laporan ini terbuka kepada masyarakat. Mereka tidak menanggapi permintaan mongabay.com yang meminta komentar terkait laporan ini.“Mengingat sejarah buruk SMG/APP dalam melindungi HCVF dan ketidaktransparanan mereka, Eyes of the Forest yakin bahwa SMG/APP masih akan melakukan produksi pulp di HCVF dalam pabrik mereka di tahun-tahun mendatang,” ungkap laporan ini.Laporan menyerukan kepada berbagai bisnis di Indonesia untuk tidak lagi membeli kertas dari APP sampai mereka melakukan moratorium terhadap penebangan hutan alami dan melakukan system yang bisa dipercaya untuk tidak menjual jenis serat tersebut dari rantai distribusi mereka.

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran

komitmen lingkungan terbaru asia pulp paper bak menggarami air laut komitmen ramah lingkungan produsen kertas pt asia pulp paper untuk melindungi hutan hujan tropis di sumatera nampaknya bak menggarami air laut alias siasia belaka dalam laporan yang diterbitkan oleh koalisi lsm di propinsi riau bernama eyes of the forest komitmen ini tidak menawarkan sesuatu yang barulaporan berjudul ini menganalisa data tutupan hutan dan konsesi di propinsi riau dimana asia pulp paper serta perusahaan induknya sinar mas group smg memiliki hak pengelolaan hutan laporan ini juga membandingan status hutan yang ada dengan komitmen terbaru yang dicanangkan oleh app bernama dan tahun organisasi eyes of the forest menemukan bahwa app secara signifikan kembali ke awal ke komitmen awal yaitu menghapus setahap demi setahap penebangan di hutan alami hingga setelah perusahaan ini gagal mencapai target yang sama di tahun dan laporan ini mencatat bahwa app kini berencana untuk terus menggunakan serat yang dihasilkan oleh penebangan hutan alam sampai tahun melalui jaringan pemasok independenkomitmen sustainability roadmap yang terbaru dari smgapp ini bisa dilihat sebagai komitmen businessasusual yang membuat perusahaan ini meneruskan praktek penggunaan serat dari penebagan hutan alam untuk memenuhi kebutuhan pabrik mereka seperti diungkapkan laporan ini eyes on the forest yakin bahwa keijakan baru smgapp tak menawarkan keuntungan apa pun bagi proses konservasi alam di riaulaporan ini justru mengingatkan bahwa propinsi riau bisa kehilangan hingga setengah dari hutan alam yang tersisa saat ini terkait produksi pulp and paper inidari analisis kami tak ada hutan alam yang tersisa yang bisa diaplikasikan dalam komitmen baru mereka di propinsi riau terutama sejak semua hutan alam di dalam konsesi mereka sendiri sudah ditebang atau dilindungi dibawah undangundang atau komitmen yang disampaikan oleh app ini tak lebih hanya sekedr konfirmasi belaka bahwa perusahaan ini akan mematuhi hukum tersebut ungkap muslim rasyid koordinator jikalahari yang merupakan anggota eyes of the forest dalam pernyataannyakami yakin bahwa kebijakan app ini juga tidak memberikan keuntungan bagi konservasi hutan di luar proponsi riau tambahnya sambil menyinggung bahwa perusahaan yang sejenis dengan sinar mas group ini akan membangun perkebunan hti seluas hektar di papua dan pabrik pulp di sumatera selatan dan kalimantan timureyes of the forest mengkhawatirkan bahwa rencana ekspansi ini bisa membawa dampak kerugian yang sangat signifikan bagi berbagai habitat spesies yang terancam seperti harimau dan gajah di sumaterauntuk hal ini app menyatakan sudah menyewa jasa ahli yang mumpuni untuk melakukan penilaian high conservation value forest hcvf untuk konsesi mereka namun dalam catatan ini app sudah pernah melakukan hal serupa di masa lalu hanya untuk sekedar menebang area hutan dan dinilai gagal untuk melindungi hutan ini dari penebangan liar dalam beberapa kasus beberapa para ahli kemudian mengecam klaim yang dibuat oleh smg app sehubungan dengan sertifikat dan verifikasi yang telah dikeluarkan demikian menurut eyes on the forest app juga telah gagal untuk membuat laporanlaporan ini terbuka kepada masyarakat mereka tidak menanggapi permintaan mongabaycom yang meminta komentar terkait laporan inimengingat sejarah buruk smgapp dalam melindungi hcvf dan ketidaktransparanan mereka eyes of the forest yakin bahwa smgapp masih akan melakukan produksi pulp di hcvf dalam pabrik mereka di tahuntahun mendatang ungkap laporan inilaporan menyerukan kepada berbagai bisnis di indonesia untuk tidak lagi membeli kertas dari app sampai mereka melakukan moratorium terhadap penebangan hutan alami dan melakukan system yang bisa dipercaya untuk tidak menjual jenis serat tersebut dari rantai distribusi mereka

Ironi, Ajak Tanam Pohon dan Jaga Lingkungan, Izin Tambang Emas Trenggalek Tak Juga Dicabut. Perayaan Hari Menanam Pohon Jawa Timur puncaknya di Trenggalek. Pada kesempatan itu, dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga ingatkan soal terus menanam dan jaga lingkungan hidup. Begitu juga, Khofifah Indar Parawansa , Gubernur Jawa Timur, mengajak kepada semua untuk terus menanam pohon. Menanam, sama dengan bersedekah.Kendatisemangat tanam pohon dikampanyekan, tak terdengar bagaimana pandanganterkait tambang emas PT SMN yang sudah mendapatkan izin operasi produksi di Trenggalek. Kalau beroperasi berapa banyak kerusakan pohon (hutan) dan lingkungan hidup bakal terjadi di Trenggalek. Mukti Satiti, Koordinator Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) mengatakan, rencana masuk tambang emas itu menjadi ancaman paling besar kelestarian alam Trenggalek saat ini. Bahkan, Kecamatan Gandusari, dimana puncak peringatan itu digelar tak luput dari peta konsesi PT SMN.irjo Nugroho, Direktur Rehabilitasi Hutan: mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah telah membagikan bibit gratis melalui jaringan persemaian mereka. KLHK juga memberikan insentif guna mendukung rehabilitasi lahan melalui kebun bibit rakyat maupun desa.

[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

ironi ajak tanam pohon dan jaga lingkungan izin tambang emas trenggalek tak juga dicabut perayaan hari menanam pohon jawa timur puncaknya di trenggalek pada kesempatan itu dari pemerintah pusat melalui kementerian lingkungan hidup dan kehutanan juga ingatkan soal terus menanam dan jaga lingkungan hidup begitu juga khofifah indar parawansa gubernur jawa timur mengajak kepada semua untuk terus menanam pohon menanam sama dengan bersedekahkendatisemangat tanam pohon dikampanyekan tak terdengar bagaimana pandanganterkait tambang emas pt smn yang sudah mendapatkan izin operasi produksi di trenggalek kalau beroperasi berapa banyak kerusakan pohon hutan dan lingkungan hidup bakal terjadi di trenggalek mukti satiti koordinator aliansi rakyat trenggalek art mengatakan rencana masuk tambang emas itu menjadi ancaman paling besar kelestarian alam trenggalek saat ini bahkan kecamatan gandusari dimana puncak peringatan itu digelar tak luput dari peta konsesi pt smnirjo nugroho direktur rehabilitasi hutan mengatakan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk melalui unit pelaksana teknis upt di daerah telah membagikan bibit gratis melalui jaringan persemaian mereka klhk juga memberikan insentif guna mendukung rehabilitasi lahan melalui kebun bibit rakyat maupun desa

Target Emisi Karbon Kalah K.O Dihantam Ekspansi Bisnis Kertas Indonesia. Target Indonesia untuk meningkatkan secara signifikan produksi agar menjadikan negara ini penghasil kertas termurah di dunia yang berbasis , sangat berlawanan dengan upaya pembangunan ekonomi hijau yang dicanangkan pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh pakar kehutanan dalam pertemuan tahunan Association for Tropical Biology and Conservation (ATBC) di Bonito, Brasil.Christopher Barr, direktur LSM Woods & Wayside International, mengatakan bahwa disaat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat sejumlah pernyataan yang “progresif” dan “tampaknya tulus” untuk melawan perubahan iklim, lalu menekan deforestasi dan membangun sektor kehutanan yang berkepanjangan, namun ternyata kepentingan bisnis kehutanan justru telah melemahkan program moratorium dalam pemberian izin baru untuk membuka hutan, dan hal ini membuat kondisi semakin sulit untuk mewujudkan rencana ‘7/26’ dari presiden, yaitu menekan emisi hingga 26% sementara terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di level 7%.Program moratorium kehutanan, yang awalnya diharapkan bisa menahan penebangan dan konversi lahan dalam jangka waktu dua tahun, hanya melindungi 14.5 juta hektar lahan gambut dan hutan primer, namun membiarkan 34 juta hektar hutan sisanya tidak terlindungi. Barr mencatat bahwa inisiatif mempertahankan hutan ini sudah dilanggar hanya beberapa minggu setelah ditandatangani saat Kementerian Kehutanan memberikan sinyal untuk menambah sekitar 11.8 juta hektar hutan untuk dikonversi untuk kepentingan Hutan Tanaman Industri, dan menaikkan alokasi total perkebunan di Indonesia menjadi 21.2 juta hektar atau hampir 11% dari luas daratan keseluruhan di Indonesia. Sebagian besar perkebunan tersebut dijadualkan dibuka di Papua, Papua Barat dan Kalimantan Tengah, yang saat ini masih sedikit. Sementara itu industri pulp and paper dilaporkan berencana menggandakan kapasitas produksi mereka menjadi 20 juta metrik ton setiap tahun hingga 2020. Hal ini menjadi sebuah tekanan tersendiri bagi kepadatan karbon di lahan gambut, dan di satu sisi juga semakin sedikit lahan yang diklaim menjadi milik komunitas lokal.“Saya sulit membayangkan betapa besarnya ekspansi yang aka dilakukan ini sementara di saat bersamaan harus menekan emisi,” ungkap Barr di dalam seminar tentang pendorong perubahan dalam deforestasi yang diorganisir oleh Mongabay.com. Dia menambahkan bahwa untuk mendapatkan serat yang cukup (yaitu 94 juta meter kubik) untuk memenuhi kapasitas yang direncanakan akan membutuhkan setidaknya 7.1 juta hektar area perkebunan.Ekspansi bisnis ini sudah berjalan. Grup usaha Asia Pulp & Paper dilaporlan berencana membuka sbuah pabrik pulp dengan kapasitas 1.5 juta metrik ton di Sumatera Selatan, sementara grup APRIL dengan PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) baru-baru ini menambah kapasitas produksi dari 2.2 juta ton menjadi 3 juta ton per tahun. Namun tidak seperti biasanya, tak satupun dari raksasa penghasil kertas itu mengumumkan ekspansi bisnis mereka, mungkin hal ini terkait banyaknya kritik yang dilontarkan berbagai organisasi lingkungan terkait dampak negatif bisnis kertas ini terhadap hutan Sumatera, yang sudah terjadi sejak 1985. Pabrik baru di Indonesia biasanya bergantung dari serat yang berasal dari hutan alami sampai mereka berhasil menanam akasia atau eukaliptus di perkebunan mereka untuk memenuhi kebutuhan produksi.“Biasanya, tipikalnya investasi di bisnis kapasitas produksi pulp muncul lebih awal dibanding perkebunannya,” ungkap Barr.Model ini berfungsi dengan baik untuk bisnis pulp & paper raksasa ini. Dengan membangun pabrik terlebih dahulu, hal ini membantu perkembangan yang tak terhindarkan bahwa suplai serat harus berjalan, biasanya dalam bentuk kayu murah dari hutan alami. Tujuan utamanya, operator pulp bisa mengancam untuk mendapat pinjaman dalam jumlah tertentu, yang biasanya mencapai miliaran dollar untuk sebuah proyek, atau mereka bisa mengurangi jumlah karyawan jika tidak mendapat pinjaman yang cukup. Sementara itu, komunitas lokal bisa kehilangan akses ke hutan mereka yang sudah masuk ke wilayah konsesi, dan kemudian memancing terjadinya konflik. Dalam kasus yang ekstrim, para pendemo menjahit mulut mereka sebagai bagian dari protes terhadap pembukaan konsesi baru RAPP di Pulau Padang, Riau.Berbagai masalah lingkungan yang ditinggalkan oleh produsen pulp & paper di Indonesia juga sangat beragam. APP dan APRIL dinilai oleh para ilmuwan dan pekerja lingkungan telah menghancurkan habitat spesies yang terancam punah, termasuk orangutan Sumatera, badak, gajah dan harimau. Lebih jauh, emisiyang dihasilkan dari pabrik bisa mengerdilkan karbon yang disimpan oleh perkebunan baru, pertanyaannya apakah Indonesia bisa memenuhi target emisi gas rumah kaca dan target produksi pulp & paper secara bersamaan, apalagi ekspansi bisnis ini justru muncul di lahan gambut dan area hutan yang saat ini sudah masuk zona perkebunan.Lebih lanjut Barr mempertanyakan apakah industri-industri kayu ini bisa menjawab pertanyaan mendasar tadi dengan sangat jelas, dari sisi mana ekspansi bisnis ini bisa dikatakan sesuatu yang sustainable?“Sejauh mana kapasitas pulp baru akan mengintensifkan tekanan terhadap hutan alam dan lahan gambut?” tanya Barr. “Dan yang terpenting, mampukah pemerintah Indonesia mencapai target reduksi emisi karbon jika industri pulp Indonesia melakukan ekspansi besar-besaran di wilayah dengan padat karbon?”

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan

target emisi karbon kalah ko dihantam ekspansi bisnis kertas indonesia target indonesia untuk meningkatkan secara signifikan produksi agar menjadikan negara ini penghasil kertas termurah di dunia yang berbasis sangat berlawanan dengan upaya pembangunan ekonomi hijau yang dicanangkan pemerintah hal ini diungkapkan oleh pakar kehutanan dalam pertemuan tahunan association for tropical biology and conservation atbc di bonito brasilchristopher barr direktur lsm woods wayside international mengatakan bahwa disaat presiden susilo bambang yudhoyono membuat sejumlah pernyataan yang progresif dan tampaknya tulus untuk melawan perubahan iklim lalu menekan deforestasi dan membangun sektor kehutanan yang berkepanjangan namun ternyata kepentingan bisnis kehutanan justru telah melemahkan program moratorium dalam pemberian izin baru untuk membuka hutan dan hal ini membuat kondisi semakin sulit untuk mewujudkan rencana dari presiden yaitu menekan emisi hingga sementara terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di level program moratorium kehutanan yang awalnya diharapkan bisa menahan penebangan dan konversi lahan dalam jangka waktu dua tahun hanya melindungi juta hektar lahan gambut dan hutan primer namun membiarkan juta hektar hutan sisanya tidak terlindungi barr mencatat bahwa inisiatif mempertahankan hutan ini sudah dilanggar hanya beberapa minggu setelah ditandatangani saat kementerian kehutanan memberikan sinyal untuk menambah sekitar juta hektar hutan untuk dikonversi untuk kepentingan hutan tanaman industri dan menaikkan alokasi total perkebunan di indonesia menjadi juta hektar atau hampir dari luas daratan keseluruhan di indonesia sebagian besar perkebunan tersebut dijadualkan dibuka di papua papua barat dan kalimantan tengah yang saat ini masih sedikit sementara itu industri pulp and paper dilaporkan berencana menggandakan kapasitas produksi mereka menjadi juta metrik ton setiap tahun hingga hal ini menjadi sebuah tekanan tersendiri bagi kepadatan karbon di lahan gambut dan di satu sisi juga semakin sedikit lahan yang diklaim menjadi milik komunitas lokalsaya sulit membayangkan betapa besarnya ekspansi yang aka dilakukan ini sementara di saat bersamaan harus menekan emisi ungkap barr di dalam seminar tentang pendorong perubahan dalam deforestasi yang diorganisir oleh mongabaycom dia menambahkan bahwa untuk mendapatkan serat yang cukup yaitu juta meter kubik untuk memenuhi kapasitas yang direncanakan akan membutuhkan setidaknya juta hektar area perkebunanekspansi bisnis ini sudah berjalan grup usaha asia pulp paper dilaporlan berencana membuka sbuah pabrik pulp dengan kapasitas juta metrik ton di sumatera selatan sementara grup april dengan pt riau andalan pulp paper rapp barubaru ini menambah kapasitas produksi dari juta ton menjadi juta ton per tahun namun tidak seperti biasanya tak satupun dari raksasa penghasil kertas itu mengumumkan ekspansi bisnis mereka mungkin hal ini terkait banyaknya kritik yang dilontarkan berbagai organisasi lingkungan terkait dampak negatif bisnis kertas ini terhadap hutan sumatera yang sudah terjadi sejak pabrik baru di indonesia biasanya bergantung dari serat yang berasal dari hutan alami sampai mereka berhasil menanam akasia atau eukaliptus di perkebunan mereka untuk memenuhi kebutuhan produksibiasanya tipikalnya investasi di bisnis kapasitas produksi pulp muncul lebih awal dibanding perkebunannya ungkap barrmodel ini berfungsi dengan baik untuk bisnis pulp paper raksasa ini dengan membangun pabrik terlebih dahulu hal ini membantu perkembangan yang tak terhindarkan bahwa suplai serat harus berjalan biasanya dalam bentuk kayu murah dari hutan alami tujuan utamanya operator pulp bisa mengancam untuk mendapat pinjaman dalam jumlah tertentu yang biasanya mencapai miliaran dollar untuk sebuah proyek atau mereka bisa mengurangi jumlah karyawan jika tidak mendapat pinjaman yang cukup sementara itu komunitas lokal bisa kehilangan akses ke hutan mereka yang sudah masuk ke wilayah konsesi dan kemudian memancing terjadinya konflik dalam kasus yang ekstrim para pendemo menjahit mulut mereka sebagai bagian dari protes terhadap pembukaan konsesi baru rapp di pulau padang riauberbagai masalah lingkungan yang ditinggalkan oleh produsen pulp paper di indonesia juga sangat beragam app dan april dinilai oleh para ilmuwan dan pekerja lingkungan telah menghancurkan habitat spesies yang terancam punah termasuk orangutan sumatera badak gajah dan harimau lebih jauh emisiyang dihasilkan dari pabrik bisa mengerdilkan karbon yang disimpan oleh perkebunan baru pertanyaannya apakah indonesia bisa memenuhi target emisi gas rumah kaca dan target produksi pulp paper secara bersamaan apalagi ekspansi bisnis ini justru muncul di lahan gambut dan area hutan yang saat ini sudah masuk zona perkebunanlebih lanjut barr mempertanyakan apakah industriindustri kayu ini bisa menjawab pertanyaan mendasar tadi dengan sangat jelas dari sisi mana ekspansi bisnis ini bisa dikatakan sesuatu yang sustainablesejauh mana kapasitas pulp baru akan mengintensifkan tekanan terhadap hutan alam dan lahan gambut tanya barr dan yang terpenting mampukah pemerintah indonesia mencapai target reduksi emisi karbon jika industri pulp indonesia melakukan ekspansi besarbesaran di wilayah dengan padat karbon

Puluhan Perusahaan Sebabkan Kebakaran Hutan, Hanya Dua Diusut KLH Riau. Kementerian Lingkungan Hidup saat ini sedang mengusut 8 perusahaan di Sumatera terkait dugaan pembukaan lahan dan hutan dengan cara membakar dan telah menyebabkan 3.841 hektar hutan lenyap. Deputi bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim KLH, Arief Yuwono mengatakan, proses penegakkan hukum sedang dilakukan. Dari delapan perusahaan tersebut, dua diantaraya ada Riau, dua perusahaan di Aceh dan empat perusahaan di Sumatra Selatan.Anehnya, Muhammad Ilham Malik, Kepala Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Regional Sumatra kepada Mongabay Indonesia melalui pesan singkat mengaku belum mengetahui informasi tersebut. “Nanti saya coba carikan infonya. Karena penanganannya di deputi 5 KLH di Jakarta,” ujar Ilham.Kendati hanya dua perusahaan yang diusut oleh KLH terkait kebakaran hutan di Riau, namun berdasarkan data satelit Citra Modis NASA yang dianalisa dari tanggal 1 Juli sampai 29 Juli 2012 ini terdapat 48 perusahaan pemilik konsesi kehutanan yang terpantau lahannya terbakar dengan titik api sebanyak 258.“Kita tidak tau kenapa hanya dua perusahaan di Riau yang diusut terkait kebakaran hutan ini. Padahal saat ini saja sudah ada 48 perusahaan konsesi kehutanan yang terpantau ratusan titik api. Jumlah titik api di konsesi kehutanan itu belum termasuk pantauan di konsesi perkebunan dan areal pemanfaatan lainnya. Jadi total titik api di Riau periode Juli ini sudah mencapai 793 titik,” ujar Afdhal Mahyuddin kepada Mongabay Indonesia.Sebaran titik api terdapat di hampir seluruh kabupaten. Sebanyak 445 titik api di antaranya berada dalam lahan gambut yang sebagian besar berada di kedalaman lebih dari empat meter. Dari pantauan Mongabay Indonesia, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan dari pagi hingga siang tanggal 2 Agustus 2012. Gangguan akibat kabut asap ini tidak jarang menyebabkan kerugian ekonomi karena sering tertundanya sejumlah penerbangan di bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.Muslim Rasyid, Koordinator JIKALAHARI mengatakan, upaya pemerintah Indonesia untuk menekan angka kebakaran hutan dari tahun ke tahun tidak memperlihatkan hasil maksimal karena tidak ada usaha serius. Padahal kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan ini sangat parah dirasakan masyarakat seperti Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), Diare, Iritasi mata.“Pada studi terakhir di empat bulan pada 2006 hampir 25.000 kasus warga yang terpapar partikel asap. Tentu saja angka ini juga bisa dijumpai di tahun ini karena ribuan titik api terpantau di Riau. Kerugian ini belum lagi menghitung pelepasan karbon dan kerugian ekonomi,” ujarnya.Terkait dengan pengusutan yang sedang dilakukan Kementrian LH, Muslim memberikan apresiasi meski ia meragukan keberhasilannya. “KLH harus transparan dalam pengusutannya. Keberhasilan ini adalah preseden baik bagi penegakkan hukum sektor lingkungan Indonesia. Tapi tetap ada keraguan 8 perusahaan ini akan bernasib sama. Kami minta KLH membeberkan nama-nama perusahaan agar bisa diawasi proses hukumnya oleh masyarakat,” katanya.Muslim menambahkan, seharusnya pemerintah bisa menyeret perusahaan tersebut dengan mudah berbekal Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa pemilik izin bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. “Seharusnya mudah bagi pemerintah untuk mengusut dan memintai tanggungjawab perusahaan. Lagi pula titik api itu selalu muncul setiap tahunnya di situ-situ juga lokasinya,” katanya.

[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan strategi mitigasi

puluhan perusahaan sebabkan kebakaran hutan hanya dua diusut klh riau kementerian lingkungan hidup saat ini sedang mengusut perusahaan di sumatera terkait dugaan pembukaan lahan dan hutan dengan cara membakar dan telah menyebabkan hektar hutan lenyap deputi bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim klh arief yuwono mengatakan proses penegakkan hukum sedang dilakukan dari delapan perusahaan tersebut dua diantaraya ada riau dua perusahaan di aceh dan empat perusahaan di sumatra selatananehnya muhammad ilham malik kepala kantor kementerian lingkungan hidup regional sumatra kepada mongabay indonesia melalui pesan singkat mengaku belum mengetahui informasi tersebut nanti saya coba carikan infonya karena penanganannya di deputi klh di jakarta ujar ilhamkendati hanya dua perusahaan yang diusut oleh klh terkait kebakaran hutan di riau namun berdasarkan data satelit citra modis nasa yang dianalisa dari tanggal juli sampai juli ini terdapat perusahaan pemilik konsesi kehutanan yang terpantau lahannya terbakar dengan titik api sebanyak kita tidak tau kenapa hanya dua perusahaan di riau yang diusut terkait kebakaran hutan ini padahal saat ini saja sudah ada perusahaan konsesi kehutanan yang terpantau ratusan titik api jumlah titik api di konsesi kehutanan itu belum termasuk pantauan di konsesi perkebunan dan areal pemanfaatan lainnya jadi total titik api di riau periode juli ini sudah mencapai titik ujar afdhal mahyuddin kepada mongabay indonesiasebaran titik api terdapat di hampir seluruh kabupaten sebanyak titik api di antaranya berada dalam lahan gambut yang sebagian besar berada di kedalaman lebih dari empat meter dari pantauan mongabay indonesia kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti kota pekanbaru dan kabupaten pelalawan dari pagi hingga siang tanggal agustus gangguan akibat kabut asap ini tidak jarang menyebabkan kerugian ekonomi karena sering tertundanya sejumlah penerbangan di bandara sultan syarif kasim ii pekanbarumuslim rasyid koordinator jikalahari mengatakan upaya pemerintah indonesia untuk menekan angka kebakaran hutan dari tahun ke tahun tidak memperlihatkan hasil maksimal karena tidak ada usaha serius padahal kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan ini sangat parah dirasakan masyarakat seperti infeksi saluran pernafasan akut ispa diare iritasi matapada studi terakhir di empat bulan pada hampir kasus warga yang terpapar partikel asap tentu saja angka ini juga bisa dijumpai di tahun ini karena ribuan titik api terpantau di riau kerugian ini belum lagi menghitung pelepasan karbon dan kerugian ekonomi ujarnyaterkait dengan pengusutan yang sedang dilakukan kementrian lh muslim memberikan apresiasi meski ia meragukan keberhasilannya klh harus transparan dalam pengusutannya keberhasilan ini adalah preseden baik bagi penegakkan hukum sektor lingkungan indonesia tapi tetap ada keraguan perusahaan ini akan bernasib sama kami minta klh membeberkan namanama perusahaan agar bisa diawasi proses hukumnya oleh masyarakat katanyamuslim menambahkan seharusnya pemerintah bisa menyeret perusahaan tersebut dengan mudah berbekal undangundang nomor tahun tentang lingkungan hidup yang menyatakan bahwa pemilik izin bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya seharusnya mudah bagi pemerintah untuk mengusut dan memintai tanggungjawab perusahaan lagi pula titik api itu selalu muncul setiap tahunnya di situsitu juga lokasinya katanya

Ekspansi Industri dan Sanksi Lemah, Hutan Mangrove Indonesia Terus Musnah. Pembabatan dan alih fungsi menjadi kawasan industri terus mengancam hutan mangrove di beberapa wilayah tanah air. Sepanjang bulan Juli 2012 silam, beberapa masalah terkait alihfungsi mangrove masih dilakukan baik oleh perusahaan skala raksasa maupun kelompok masyarakat.Di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Salah satu lokasi hutan mangrove yang bakal beralihfungsi di daerah itu, terdapat di sekitar muara Sungai Ular Kecamatan Pantai Cermin. Hal ini diungkapkan oleh Suarifin, Anggota Komisi A DPRD Serdang Bedagai tanggal 28 Juli 20121 silam kepada . Dia memperkirakan, sekitar 50 hektare areal hutan mangrove di muara Sungai Ular kini telah dikuasai oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan beberapa nama kelompok tani dan nelayan. Padahal, menurut dia, kawasan muara Sungai Ular dan sekitarnya hingga kini masih berstatus hutan konservasi.Tindakan perusakan hutan mangrove tersebut dapat dijatuhi hukuman dan denda, sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Kehutanan. “Saya mensinyalir ada unsur kesengajaan di balik perusakan hutan mangrove di muara Sungai Ular, terutama terkait dengan kegiatan bisnis,” ujarnya. Aksi perusakan ekosistem mangrove yang tidak terkendali di muara sungai tersebut, berpotensi mengakibatkan semakin berkurangnya populasi ikan dan biota laut di sekitar pesisir timur Serdang Bedagai.Selain di sekitar muara Sungai Ular, pihaknya memperkirakan kasus perusakan dan alih fungsi hutan mangrove juga terjadi pada sejumlah titik di sepanjang garis pantai Kabupaten Serdang Bedagai. “Areal hutan mangrove di sepanjang pesisir Serdang Bedagai dari tahun ke tahun semakin menyusut akibat penebangan liar dan alih fungsi lahan,” kata Suarifin.Hal serupa terjadi di Pantai Utara Jawa Tengah, yang kini harus melawan abrasi akibat rusaknya mangrove akibat kehadiran sejumlah industri di wiayah tersebut. Seperti dilaporkan tanggal 23 Juli 2012 sila, Data Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jateng menyebutkan, di pesisir pantura Jawa Tengah kerusakan paling parah terdapat di pesisir Semarang, Brebes, Pekalongan, Demak, dan Rembang. Tahun 2010 BLH mencatat 3.329 hektare, dan pada 2011 meluas menjadi 4.888 hektare.Selain abrasi, kerusakan mangrove di wilayah pantura Jateng juga meluas. Tercatat ada sekitar 8.595 hektare lahan mangrove yang rusak pada 2011, dengan sebagian besar cakupan di wilayah pesisir utara. “Adanya abrasi itu juga disebabkan karenanya rusaknya hutan mangrove, jadi seperti mata rantai yang saling berhubungan,” kata Djoko Maryanto, Kabid Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup BLH kepada Upaya untuk menanggulangi abrasi dan kurusakan mangrove adalah pembangunan sabuk pantai. Di wilayah pantura kota Semarang, sejak sebulan lalu disediakan ratusan bis beton untuk membangun sabuk pantai sepanjang 3000 meter.Sejumlah tempat pencetakan bis beton sebagai sabuk pantai itu berada di TPI Tanggulsari, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Semarang Barat dan di Desa Timbulsloko, Sayung, Demak.Dari Sangatta, Kutai Timur, Harian memantau pembabatan hutan mangrove di Tanjung Bara, Sangatta yang dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal terkait pembangunan conveyor batubara untuk mendongkrak produksi perusahaan tersebut dri 45 juta ton menjadi 70 juta ton per tahun. Sekretaris Forum Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif Kutai Timur (FPEL) Rusdiasnyah Noor mengatakan, pembangunan tersebut tidak memperhatikan faktor lingkungan. “Parahnya puluhan hektare hutan mangrove dibabat dan ditimbun. Pembabatan itu sudah dilakukan sejak dua tahun lalu. Kami sempat mempertanyakan ini, tapi tidak ada tanggapan sama sekali,” katanya.Dilanjutkannya, persoalan pembabatan hutan mangrove itu pun diakuinya pernah dipertanyakan kepada Dinas Kehutanan (Dishut) Kutim. “Masalah Ini sudah kami tanyakan di Dishut, mereka mengatakan tidak pernah menerima laporan mengenai pembabatan hutan mangrove. Begitu juga dengan penimbunan lautnya,” ujarnya.Menurutnya, jika ingin melakukan pembabatan hutan magrove dan penimbunan laut, tentunya KPC harus memperhatikan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) karena penimbunan tersebut berdampak besar pada ekosistem laut disekitarnya.”Kami juga pertanyakan ini ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) mereka juga mengaku tidak menerima laporan masalah itu. Paling tidak ada tembusan ke instansi tersebut sehingga aktivitasnya bisa diawasi,” ujarnya. Sementara itu, saat akan dikonfirmasi, GMESD KPC Husen Akma tidak bisa dihubungi. Telepon genggam tidak bisa dihubungi.Luas hutan mangrove Indonesia, berdasarkan survei Kementerian Kehutanan tahun 2006, adalah 7,7 juta hektar, namun dalam survei lanjutan yang digelar tahun 2010 silam hutan mangrove Indonesia kini tersisa tinggal sekitar 3 juta hektar. Sementara dari data satelit terakhir, hutan mangrove Indonesia kini adalah seluas 3,1 juta hektar, atau nomor dua terbesar di dunia setelah Brasil. Luas hutan mangrove Indonesia ini adalah 22.6% dari keseluruhan hutan mangrove yang tersisa di dunia. Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Ditjen BPDAS Kementerian Kehutanan RI, Billy Indra mengatakan, 70% kerusakan itu terjadi di luar hutan, dan sisanya terjadi di dalam kawasan hutan.Kematian hutan mangrove di berbagai wilayah ini, memang secara langsung memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. Hutan mangrove memproduksi nutrien yang dapat menyuburkan perairan laut, mangrove membantu dalam perputaran karbon, nitrogen dan sulfur, serta perairan mengrove kaya akan nutrien baik nutrien organik maupun anorganik. Dengan rata-rata produksi primer yang tinggi mangrove dapat menjaga keberlangsungan populasi ikan, kerang dan lainnya. Mangrove menyediakan tempat perkembangbiakan dan pembesaran bagi beberapa spesies hewan khususnya udang.Secara ekonomi, Mangrove membantu dalam pengembangan dalam bidang sosial dan ekonomi masyarakat sekitar pantai dengan mensuplai benih untuk industri perikanan. Selain itu tumbuhan di hutan mangrove mampu mengontrol aktivitas nyamuk, karena ekstrak yang dikeluarkan oleh tumbuhan mangrove mampu membunuh larva dari nyamuk Aedes aegypti.Selain itu, berdasar penelitian yang dilakukan oleh CIFOR dan USDA, hutan mangrove memiliki kemampuan empat kali lipat lebih besar dalam menyimpan karbon dibanding hutan hujan tropis daratan, yaitu antara 800 hingga 1200 ton per hektar.Sayangnya, penanganan kasus-kasus perusakan hutan mangrove masih sangat lambat di Indonesia. Pada tanggal 7 Juli 2012 silam, Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara melaporkan secara resmi kerusakan hutan mangrove di wilayah Kabupaten Langkat kepada Direktorat Jenderal PHKA, Departemen Kehutanan RI. Seluas 1.540 hektare kawasan hutan mangrove pada kawasan hutan produksi di empat kecamatan yaitu Gebang, Brandan Barat, Babalan, Tanjungpura Kabupaten Langkat Sumatera Utara, kondisinya kini rusak parah. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Langkat, Supandi Tarigan. Namun hingga kini setelah sebulan berlalu, Pemerintah Kabupaten Langkat masih belum mendapat respon nyata dari Kementerian Kehutanan dalam menangani kerusakan mangrove di Langkat.

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan

ekspansi industri dan sanksi lemah hutan mangrove indonesia terus musnah pembabatan dan alih fungsi menjadi kawasan industri terus mengancam hutan mangrove di beberapa wilayah tanah air sepanjang bulan juli silam beberapa masalah terkait alihfungsi mangrove masih dilakukan baik oleh perusahaan skala raksasa maupun kelompok masyarakatdi serdang bedagai sumatera utara salah satu lokasi hutan mangrove yang bakal beralihfungsi di daerah itu terdapat di sekitar muara sungai ular kecamatan pantai cermin hal ini diungkapkan oleh suarifin anggota komisi a dprd serdang bedagai tanggal juli silam kepada dia memperkirakan sekitar hektare areal hutan mangrove di muara sungai ular kini telah dikuasai oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan beberapa nama kelompok tani dan nelayan padahal menurut dia kawasan muara sungai ular dan sekitarnya hingga kini masih berstatus hutan konservasitindakan perusakan hutan mangrove tersebut dapat dijatuhi hukuman dan denda sebagaimana di dalam undangundang nomor tahun tentang tindak pidana kehutanan saya mensinyalir ada unsur kesengajaan di balik perusakan hutan mangrove di muara sungai ular terutama terkait dengan kegiatan bisnis ujarnya aksi perusakan ekosistem mangrove yang tidak terkendali di muara sungai tersebut berpotensi mengakibatkan semakin berkurangnya populasi ikan dan biota laut di sekitar pesisir timur serdang bedagaiselain di sekitar muara sungai ular pihaknya memperkirakan kasus perusakan dan alih fungsi hutan mangrove juga terjadi pada sejumlah titik di sepanjang garis pantai kabupaten serdang bedagai areal hutan mangrove di sepanjang pesisir serdang bedagai dari tahun ke tahun semakin menyusut akibat penebangan liar dan alih fungsi lahan kata suarifinhal serupa terjadi di pantai utara jawa tengah yang kini harus melawan abrasi akibat rusaknya mangrove akibat kehadiran sejumlah industri di wiayah tersebut seperti dilaporkan tanggal juli sila data badan lingkungan hidup blh jateng menyebutkan di pesisir pantura jawa tengah kerusakan paling parah terdapat di pesisir semarang brebes pekalongan demak dan rembang tahun blh mencatat hektare dan pada meluas menjadi hektareselain abrasi kerusakan mangrove di wilayah pantura jateng juga meluas tercatat ada sekitar hektare lahan mangrove yang rusak pada dengan sebagian besar cakupan di wilayah pesisir utara adanya abrasi itu juga disebabkan karenanya rusaknya hutan mangrove jadi seperti mata rantai yang saling berhubungan kata djoko maryanto kabid pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup blh kepada upaya untuk menanggulangi abrasi dan kurusakan mangrove adalah pembangunan sabuk pantai di wilayah pantura kota semarang sejak sebulan lalu disediakan ratusan bis beton untuk membangun sabuk pantai sepanjang metersejumlah tempat pencetakan bis beton sebagai sabuk pantai itu berada di tpi tanggulsari kelurahan mangunharjo kecamatan semarang barat dan di desa timbulsloko sayung demakdari sangatta kutai timur harian memantau pembabatan hutan mangrove di tanjung bara sangatta yang dilakukan oleh pt kaltim prima coal terkait pembangunan conveyor batubara untuk mendongkrak produksi perusahaan tersebut dri juta ton menjadi juta ton per tahun sekretaris forum pemantau kinerja eksekutif dan legislatif kutai timur fpel rusdiasnyah noor mengatakan pembangunan tersebut tidak memperhatikan faktor lingkungan parahnya puluhan hektare hutan mangrove dibabat dan ditimbun pembabatan itu sudah dilakukan sejak dua tahun lalu kami sempat mempertanyakan ini tapi tidak ada tanggapan sama sekali katanyadilanjutkannya persoalan pembabatan hutan mangrove itu pun diakuinya pernah dipertanyakan kepada dinas kehutanan dishut kutim masalah ini sudah kami tanyakan di dishut mereka mengatakan tidak pernah menerima laporan mengenai pembabatan hutan mangrove begitu juga dengan penimbunan lautnya ujarnyamenurutnya jika ingin melakukan pembabatan hutan magrove dan penimbunan laut tentunya kpc harus memperhatikan analisis dampak lingkungan amdal karena penimbunan tersebut berdampak besar pada ekosistem laut disekitarnyakami juga pertanyakan ini ke badan lingkungan hidup blh mereka juga mengaku tidak menerima laporan masalah itu paling tidak ada tembusan ke instansi tersebut sehingga aktivitasnya bisa diawasi ujarnya sementara itu saat akan dikonfirmasi gmesd kpc husen akma tidak bisa dihubungi telepon genggam tidak bisa dihubungiluas hutan mangrove indonesia berdasarkan survei kementerian kehutanan tahun adalah juta hektar namun dalam survei lanjutan yang digelar tahun silam hutan mangrove indonesia kini tersisa tinggal sekitar juta hektar sementara dari data satelit terakhir hutan mangrove indonesia kini adalah seluas juta hektar atau nomor dua terbesar di dunia setelah brasil luas hutan mangrove indonesia ini adalah dari keseluruhan hutan mangrove yang tersisa di dunia direktur bina rehabilitasi hutan dan lahan ditjen bpdas kementerian kehutanan ri billy indra mengatakan kerusakan itu terjadi di luar hutan dan sisanya terjadi di dalam kawasan hutankematian hutan mangrove di berbagai wilayah ini memang secara langsung memberikan dampak bagi masyarakat sekitar hutan mangrove memproduksi nutrien yang dapat menyuburkan perairan laut mangrove membantu dalam perputaran karbon nitrogen dan sulfur serta perairan mengrove kaya akan nutrien baik nutrien organik maupun anorganik dengan ratarata produksi primer yang tinggi mangrove dapat menjaga keberlangsungan populasi ikan kerang dan lainnya mangrove menyediakan tempat perkembangbiakan dan pembesaran bagi beberapa spesies hewan khususnya udangsecara ekonomi mangrove membantu dalam pengembangan dalam bidang sosial dan ekonomi masyarakat sekitar pantai dengan mensuplai benih untuk industri perikanan selain itu tumbuhan di hutan mangrove mampu mengontrol aktivitas nyamuk karena ekstrak yang dikeluarkan oleh tumbuhan mangrove mampu membunuh larva dari nyamuk aedes aegyptiselain itu berdasar penelitian yang dilakukan oleh cifor dan usda hutan mangrove memiliki kemampuan empat kali lipat lebih besar dalam menyimpan karbon dibanding hutan hujan tropis daratan yaitu antara hingga ton per hektarsayangnya penanganan kasuskasus perusakan hutan mangrove masih sangat lambat di indonesia pada tanggal juli silam pemerintah kabupaten langkat sumatera utara melaporkan secara resmi kerusakan hutan mangrove di wilayah kabupaten langkat kepada direktorat jenderal phka departemen kehutanan ri seluas hektare kawasan hutan mangrove pada kawasan hutan produksi di empat kecamatan yaitu gebang brandan barat babalan tanjungpura kabupaten langkat sumatera utara kondisinya kini rusak parah hal ini diungkapkan kepala dinas kehutanan dan perkebunan langkat supandi tarigan namun hingga kini setelah sebulan berlalu pemerintah kabupaten langkat masih belum mendapat respon nyata dari kementerian kehutanan dalam menangani kerusakan mangrove di langkat

Hutan Sumatra Kian Terpapas Perkebunan dan Api. Kondisi hutan di propinsi Sumatra Utara kini semakin kritis. Setiap tahun, alih fungsi lahan terus terjadi demi memenuhi kebutuhan perkebunan sawit dan pertambangan. Dari 3,7 hektar luas hutan yang ada di Sumut sebagian diantarannya beralihfungsi menjadi lahan perkebunan, pertambangan hingga pada pemekaran daerah. Pengalifungsian lahan hutan yang banyak terjadi di Sumut disebutkannya terjadi di daerah Humbang Hasundutan, Mandailing Natal (Madina) dan daerah padang lawas.Hal ini disampaikan oleh Sekjen Komunitas Peduli Hutan Sumatra Utara, Jimmy Panjaitan. Disebutkan oleh Jimmy, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Sumut, bahwa luas lahan hutan di Sumut mencapai 3.742.120 Hektar. Namun hingga saat ini data yang didapatnya bahwa luas hutan di Sumut hanya mencapai satu jutaan hektar.“Sebenarnya luas hutannya itu masih tetap. Masih sesuai dengan SK Menteri. Hanya saja masalahnnya dari 3,7 hektar luas hutan tersebut sudah beralihfungsi bukan menjadi hutan lagi,” ujar Jimmy.Sementara itu, berdasar laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sumatera Utara masuk delapan besar provinsi yang memiliki titik api terbanyak dan dapat berkembang menjadi kebakaran hutan sepanjang tahun 2011.Dalam sosialisasi Inpres 6/2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Medan, hari ini, Kasubdit Peringatan Dini BNPB Budi Sunarso mengatakan, dari pemantauan yang dilakukan terdapat 893 titik api di Sumut pada 2011. Sedangkan provinsi lain yang juga banyak memiliki titik api adalah Kalimantan Barat 4.740 titik, diikuti Sumatera Selatan 4.705 titik, Kalimantan Tengah 4.285 titik, Riau 3.536 titik, Jambi 1.523 titik, Kalimantan Timur 1.482 titik, dan Kalimantan Selatan sebanyak 1.292 titik.Kabid Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan Kementerian Lingkungan Hidup Purwasto Saroprayogi mengatakan hari ini, kecenderungan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada 2012 masih cukup tinggi.Jika dikaitkan dengan hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan musim kemarau relatif panjang pada 2012. Secara global, kebakaran hutan dan lahan tersebut bukan hanya menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia, melainkan juga untuk sejumlah negara tetangga. “Perlu diantisipasi karena Indonesia sering disebut ‘pengekspor asap’,” katanya.

[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

hutan sumatra kian terpapas perkebunan dan api kondisi hutan di propinsi sumatra utara kini semakin kritis setiap tahun alih fungsi lahan terus terjadi demi memenuhi kebutuhan perkebunan sawit dan pertambangan dari hektar luas hutan yang ada di sumut sebagian diantarannya beralihfungsi menjadi lahan perkebunan pertambangan hingga pada pemekaran daerah pengalifungsian lahan hutan yang banyak terjadi di sumut disebutkannya terjadi di daerah humbang hasundutan mandailing natal madina dan daerah padang lawashal ini disampaikan oleh sekjen komunitas peduli hutan sumatra utara jimmy panjaitan disebutkan oleh jimmy berdasarkan surat keputusan sk menteri kehutanan nomor tahun tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah provinsi sumut bahwa luas lahan hutan di sumut mencapai hektar namun hingga saat ini data yang didapatnya bahwa luas hutan di sumut hanya mencapai satu jutaan hektarsebenarnya luas hutannya itu masih tetap masih sesuai dengan sk menteri hanya saja masalahnnya dari hektar luas hutan tersebut sudah beralihfungsi bukan menjadi hutan lagi ujar jimmysementara itu berdasar laporan dari badan nasional penanggulangan bencana bnpb sumatera utara masuk delapan besar provinsi yang memiliki titik api terbanyak dan dapat berkembang menjadi kebakaran hutan sepanjang tahun dalam sosialisasi inpres tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di medan hari ini kasubdit peringatan dini bnpb budi sunarso mengatakan dari pemantauan yang dilakukan terdapat titik api di sumut pada sedangkan provinsi lain yang juga banyak memiliki titik api adalah kalimantan barat titik diikuti sumatera selatan titik kalimantan tengah titik riau titik jambi titik kalimantan timur titik dan kalimantan selatan sebanyak titikkabid pengendalian kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan kementerian lingkungan hidup purwasto saroprayogi mengatakan hari ini kecenderungan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada masih cukup tinggijika dikaitkan dengan hasil analisa badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg yang memperkirakan musim kemarau relatif panjang pada secara global kebakaran hutan dan lahan tersebut bukan hanya menimbulkan dampak negatif bagi indonesia melainkan juga untuk sejumlah negara tetangga perlu diantisipasi karena indonesia sering disebut pengekspor asap katanya

Norwegia Akui Kesalahan Tafsir Wawancara Moratorium Hutan Indonesia. Terkait dengan adanya pemberitaan dari Reuters soal moratorium hutan di Indonesia, pihak Norwegia mengakui adanya salah penafsiran atas pernyataan Menteri Lingkungan Hidup negaranya, Bård Vegard Solhjell pada pemberitaan yang di keluarkan oleh Reuters dengan judul “” pada 22 Mei lalu, dan diterjemahkan menjadi Norwegia meragukan bahwa moratorium hutan di Indonesia akan memenuhi target emisi karbon sebesar 26 persen pada tahun 2020.Pengakuan soal kesalahan tafsir itu disampaikan oleh kedutaan Norwegia melalui pesan dalam surat elektronik yang disampaikan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2012. Dalam surat disebutkan bahwa pernyataan di pemberitaan tersebut menyebabkan perbedaan penafsiran terhadap apa yang dikatakan dengan yang dituliskan.“Seperti yang diketahui bahwa moratorium itu sendiri tidak cukup untuk mencapai target pengurangan emisi melalui upaya mitigasi atau untuk menghentikan deforestasi pada kecepatan yang diperlukan,” Bård Vegard Solhjell, Menteri Lingkungan Hidup Norwegia.Sebelumnya, pada tanggal 27 Mei 2010, Presiden SBY menandatangani kesepakatan kerjasama (Memorandum of Understanding) untuk menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan dengan Pemerintah Norwegia. Salah satu aksi dari penurunan emisi adalah dengan dikeluarkannya Inpres No. 10/2011 mengenaiPenundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (Moratorium Hutan).Upaya penurunan emisi dari sektor hutan ini kemudian diikuti dengan reformasi yang terjadi di Kementerian Kehutanan, terutama yang terkait dengan kerjasama lintas kementerian untuk integrasi data perizinan dan penyusunan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB). Salah satu kemajuan lainnya pasca penandatanganan kesepakatan tersebut adalah dengan akan diberlakukannya informasi perizinan online.“Layanan perizinan online akan dimulai pada Juni 2012 dan dapat disimak secara transparan oleh seluruh masyarakat” ujar Hadi Daryanto, Sekjen Kementerian Kehutanan, di Jakarta, hari Rabu (23/5). Pelayanan informasi perizinan di bidang kehutanan secara online merupakan perintah Menhut Zulkifli Hasan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 13 Tahun 2012. Tujuannya adala untuk meminimalkan kontak antara pejabat dengan pengusaha.“Melalui sistem online, izin yang berada di areal PIPIB langsung ditolak,” tambah Hadi Daryanto.Saat ini Kementerian Kehutanan juga sedang menggarap kerjasama pembuatan data perizinan terpadu dan penyusunan PIPIB yang akan terus direvisi enam bulan sekali sesuai Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.Secara umum, berdasarkan laporan FAO dan juga Kemenhut 2012, Indonesia dinilai telah mengalami penurunan laju deforestasi dari 1,17 juta ha (2003-2006) menjadi 0,45 juta ha (2009-2011).

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

norwegia akui kesalahan tafsir wawancara moratorium hutan indonesia terkait dengan adanya pemberitaan dari reuters soal moratorium hutan di indonesia pihak norwegia mengakui adanya salah penafsiran atas pernyataan menteri lingkungan hidup negaranya brd vegard solhjell pada pemberitaan yang di keluarkan oleh reuters dengan judul pada mei lalu dan diterjemahkan menjadi norwegia meragukan bahwa moratorium hutan di indonesia akan memenuhi target emisi karbon sebesar persen pada tahun pengakuan soal kesalahan tafsir itu disampaikan oleh kedutaan norwegia melalui pesan dalam surat elektronik yang disampaikan di jakarta pada tanggal mei dalam surat disebutkan bahwa pernyataan di pemberitaan tersebut menyebabkan perbedaan penafsiran terhadap apa yang dikatakan dengan yang dituliskanseperti yang diketahui bahwa moratorium itu sendiri tidak cukup untuk mencapai target pengurangan emisi melalui upaya mitigasi atau untuk menghentikan deforestasi pada kecepatan yang diperlukan brd vegard solhjell menteri lingkungan hidup norwegiasebelumnya pada tanggal mei presiden sby menandatangani kesepakatan kerjasama memorandum of understanding untuk menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan dengan pemerintah norwegia salah satu aksi dari penurunan emisi adalah dengan dikeluarkannya inpres no mengenaipenundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut moratorium hutanupaya penurunan emisi dari sektor hutan ini kemudian diikuti dengan reformasi yang terjadi di kementerian kehutanan terutama yang terkait dengan kerjasama lintas kementerian untuk integrasi data perizinan dan penyusunan peta indikatif penundaan izin baru pipib salah satu kemajuan lainnya pasca penandatanganan kesepakatan tersebut adalah dengan akan diberlakukannya informasi perizinan onlinelayanan perizinan online akan dimulai pada juni dan dapat disimak secara transparan oleh seluruh masyarakat ujar hadi daryanto sekjen kementerian kehutanan di jakarta hari rabu pelayanan informasi perizinan di bidang kehutanan secara online merupakan perintah menhut zulkifli hasan melalui peraturan menteri kehutanan nomor tahun tujuannya adala untuk meminimalkan kontak antara pejabat dengan pengusahamelalui sistem online izin yang berada di areal pipib langsung ditolak tambah hadi daryantosaat ini kementerian kehutanan juga sedang menggarap kerjasama pembuatan data perizinan terpadu dan penyusunan pipib yang akan terus direvisi enam bulan sekali sesuai inpres nomor tahun tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambutsecara umum berdasarkan laporan fao dan juga kemenhut indonesia dinilai telah mengalami penurunan laju deforestasi dari juta ha menjadi juta ha

Hutan Jambi: Sejuta Hektar Mati, Alih Fungsi Hutan Terus Menanti…. Penolakan masyarakat terhadap ekspansi bisnis kehutanan kembali terjadi. akhir pekan silam, masyarakat 18 desa di Kabupaten Sarolangun dan Merangin, Provinsi Jambi, menolak rencana masuknya perusahaan hutan tanaman industri (HTI) di wilayah mereka yang merupakan hulu Sungai Batanghari. Penolakan masyarakat tersebut dikemukakan Koordinator Poros Masyarakat Kehutanan Merangin (PMKM), Rudiansyah, kepada Kompas.com di Kota Jambi, Jumat 8 Juni silam.Kawasan yang dialokasikan pemerintah menjadi HTI untuk dikelola PT Hijau Arta Nusa, berada di dua blok yaitu Blok I seluas 11.434 hektar pada hutan produksi Sungai Aur, dan Blok II seluas 10.299 hektar pada hutan produksi Sungai Manau. “Masyarakat menolak, karena kawasan yang dicadangkan ini sebagian besar sudah berupa kebun warga,” ujarnya. Ia melanjutkan, sungai-sungai di kawasan itu merupakan sumber irigasi teknis Sembilang yang mengairi sawah di wilayah Kecamatan Tabir.Kawasan tersebut juga merupakan hunian Orang Rimba (Suku Anak Dalam). Sungai-sungai yang mengalir di sana merupakan sumber penghidupan masyarakat. “Apabila terjadi pembukaan lahan , rentan mengakibatkan banjir,” lanjutnya. Menurut Rudiansyah, kawasan rencana HTI tersebut memiliki topografi sangat bergelombang, dengan tegakan hutan yang masih baik. Kemiringan areal curam di atas 40 persen, terutama pada wilayah Sarolangun.Merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan ini sudah selayaknya dimasukkan menjadi kawasan lindung. ” Bukannya malah dialokasikan menjadi HTI,” tutur Rudiansyah masih kepada Kompas. Berdasarkan survei lapangan Tim Monitoring Harimau Sumatera, kawasan tersebut juga merupakan daerah jelajah Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae ) dan sejumlah jenis satwa kunci lainn ya. Belum lama ini, lanjutnya, konflik antara manusia dan harimau sumatra telah mengakibatkan 2 orang luka parah dan 1 orang meninggal.Kondisi hutan di Provinsi Jambi sejauh ini memang kian mengkhawatirkan. Dalam sepuluh tahun, sebanyak satu juta hektare hutan di Jambi hilang alias punah. Demikian ditegaskan Arif Munandar, Direktur Eksekutif Walhi Jambi dalam diskusi tentang hutan di kantor Walhi, kepada Jambi Independent. Ia menjelaskan, pada tahun 1990-an, Jambi masih memiliki tutupan lahan berupa hutan yang masih dominan. Berdasarkan analisis Citra Landsat, katanya, tutupan hutan di Jambi hampir 50 persen dari 5,2 juta hektare luas total kawasan Provinsi Jambi.Secara keseluruhan pada tahun 1990, masih terdapat 2,4 juta hektare hutan atau sekitar 49.97 persen dari seluruh luas Provinsi Jambi. Terlihat nyata perubahan tutupan lahan hutan pada periode sepuluh tahun dari tahun 1990 sampai tahun 2000, tutupan lahan hutan hanya tinggal 1,4 juta hektare atau sekitar 29,66 persen dari luas Jambi seluruhnya.Ia menyebutkan, telah terjadi pengurangan luas tutupan lahan hutan hampir 1 juta hektare, tepatnya sebesar 989.466 hektare atau sekitar 20,31 persen tutupan lahan hutan di Jambi hilang dalam jangka waktu sepuluh tahun. Ia menjelaskan, tahun 2000 tutupan lahan hutan dataran rendah dan pegunungan mengalami pengurangan sebesar 435.610 hektare atau 8,94 persen dari tutupan hutan tahun 1990. Sedangkan untuk hutan rawa mengalami pengurangan tutupan hutan sampai tahun yang sama adalah sebesar 553.856 hektare atau 11,37 persen dari tutupan hutan.“Laju kehilangan tutupan hutan tersebut dipicu oleh berbagai sebab, seperti konversi lahan hutan menjadi pengunaan lain terutama untuk perkebunan besar dan lahan budidaya lainnya, aktivitas HPH, HTI, dan pertambangan yang tidak sepenuhnya bekerja sesuai dengan aturan yang telah ada,” jelasnya. Diakuinya, berkurangnya tutupan hutan ini diperparah dengan maraknya industri pengolahan kayu illegal yang menyumbang sangat besar terhadap menjamurnya aktivitas illegal logging. Bahkan industri pengolahan kayu legal pun juga berperan pada beberapa kasus. Seperti keinginan untuk mengkonversi hutan tersisa menjadi perkebunan besar kelapa sawit, pemberian izin HTI pada hutan alam, dan maraknya illegal logging karena tidak berjalannya penegakan hukum.Provinsi Jambi yang memiliki luas sekitar 5 juta hektare persegi, kata dia, seperlima di antaranya sudah dikuasai perusahaan hutan tanaman industri (HTI). Ini disebabkan karena pemerintah daerah setempat telah memberikan rekomendasi areal pencadangan untuk HTI mencapai 110.755 hektare. “Izin tersebut sudah diberikan kepada 18 perusahaan HTI dengan lahan yang telah dikelola seluas 663.809 hektare belum lagi ditambah dengan rekomendasi baru yang akan dikeluarkan Gubernur Jambi di areal 79.006 hektare,” bebernya kepada Jambi Independent.Dengan adanya kebijakan ini, lanjutnya, bisa memicu adanya konflik lahan dan bencana ekologis. Konflik lahan itu sendiri, kata dia, hampir terjadi di setiap wilayah di provinsi dan tidak jarang menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat. Seperti terjadi aksi penembakan dilakukan aparat keamanan yang mem-back up PT Wirakarya Sakti, terhadap salah seorang warga Senyerang, Kabupaten Tanjungjabung Barat, akhir tahun 2010. Konflik lain juga terjadi antara warga masyarakat Desa Pemayungan, dengan PT Lestari Asri Jaya, dan masyarakat Desa Lubukmadrasah dengan PT Rimba Hutani Mas, keduanya masuk dalam kawasan Kabupaten Tebo.“Konflik ini melahirkan intimidasi, kekerasan, penggusuran dan penghancuran perkebunan milik masyarakat daerah ini,” bebernya. Karena itu, dia mengingatkan hendaknya pemda berpikir ulang untuk memberikan izin baru bagi investor yang hendak menguasai hutan di Jambi. Selain kerusakan yang bakal ditimbulkan, kehadiran mereka juga bakal memicu terjadinya konflik tersebut.Berdasarkan data yang diperoleh Jambi Independent dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, terdapat sebanyak 10 perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang masih aktif sampai dengan Desember 2001 dengan jumlah total pencadangan areal seluas 349.408 Ha. Sementara, perusahaan HTI pulp yang masih aktif hanya satu yaitu PT Wirakarya Sakti dengan izin luas areal 350.000 hektare hingga tahun 2010. Kemudian, sampai Desember 2002, kawasan hutan yang telah mendapatkan izin pelepasan hampir seluas 344.932 hektare. Luasan itu meliputi 38 pengajuan yang sebagian besar diusulkan untuk perkebunan.Daya tarik pertama adalah setelah memperoleh izin pemanfaatan kayu (IPK), sebuah perusahaan dapat menebang habis kawasan tersebut dan menjual kayunya kepada industri pengolahan kayu. Daya tarik kedua adalah prospek perkebunan kelapa sawitnya sendiri. Hal ini menunjukkan kenapa hanya sekitar 30 persen saja lahan yang direalisasikan penanamannya di Jambi. “Motivasi utama pengajuan izin perkebunan adalah mengincar keuntungan dari kayu,” tegasnya.Sementara, Ujeng anggota Walhi lainnya mengatakan, pihaknya bersama NGO yang peduli lingkungan, seperti Komunitas Konservasi Indonesia Warsi dan tim peduli Harimau Sumatera, saat ini tengah mengamati dan mengadvokasi terhadap rencana pemerintah Provinsi Jambi memberikan IUPHHK-HTI, khususnya kepada PT Hijau Artha Nusa.Perusahaan ini, kata dia, merupakan perusahaan kehutanan yang mengembangkan energi biomassa, berupa produksi pellet kayu untuk pemenuhan kebutuhan perusahaan energi biomassa di Korea Selatan. PT Hijau Artha Nusa ini beroperasi di dua kabupaten, yaitu kabupaten Merangin seluas 21.843 hektare dan Kabupaten Sarolangun 10.947 hektare. Mirisnya, kata dia, sebagian besar luasan tersebut merupakan serapan bagi daerah aliran sungai Batang Merangin yang menjadi komoditi utama bagi warga Jambi.“Kita akan berupaya untuk melakukan advokasi khusus di kawasan ini, karena juga merupakan kawasan bagi tempat hidup suku anak dalam atau orang rimba, sebagian besarnya sudah menjadi kawasan perkebunan masyarakat serta sebagai habitat Hariamau Sumatera,” tegasnya.Lebih lanjut dikatakan, areal ini masuk dalam 17 desa, antara lain di Desa Barunalo, Nalogedang, Telun, Danau, Seling, Kandang, Kotorayo, Kapuk, Medanbaru, Pulauaro, Muaroseketuk, Muarojernih, Rantaunagarau, Muarolangeh, Tanjungputus, Tanjungberingin, Pulauterbakar, Muarakibul (dalam Kabupaten Merangin). Sedangkan pada Kabupaten Sarolangun mencakup Desa Pancakarya, Lubukbedorong, Meribung, Ranggo, Kampungtujuh dan Desa Pemuncak.Warga di 17 desa tersebut dalam wilayah Kabupaten Merangin terdapat 6.070 kepala keluarga, sebagian besar atau sebanyak 5.550 keluarga sebagai petani karet.Rudiansyah, Koordinator Poros Masyarakat Kehutanan Merangin (PMKM), yang merupakan gabungan dari KKI warsi, Walhi, Lembaga Tiga Beradik dan Pundi Sumatera, menyatakan pihaknya telah mendesak pemerintah tidak memberikan IUPHHK-HTI kepada PT Hijau Artha Nusa dan mendukung penolakan warga di 17 desa dalam empat Kecamatan di Kabupaten Merangin.“Kita melihat, apa yang telah menjadi kebijakan dikeluarkan pemerintah daerah Provinsi Jambi dalam memberi izin terhadap perusahaan besar perkebunan terutama bagi hutan tanaman industri, sudah tidak mempertimbangkan dampak lingkungan saja, tapi juga mengabaikan hak-hak masyarakatnya,” ujarnya.PMKM sendiri, lanjutnya, memberikan rekomendasi kawasan hutan itu harus dikelola masyarakat melalui skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Pola ini untuk menghindari terjadinya konflik masyarakat dengan perusahaan, konflik manusia dengan satwa, dan menghindari resiko bencana ekologis serta menghindari adanya marjinalisasi orang rimba.Selain itu, berdasarkan analisis kajian lingkungan hidup strategis RTRW Provinsi Jambi menyebutkan, kerusakan hutan Jambi juga disebabkan oleh maraknya illegal logging. Aktivitas ini terjadi secara luas, sistematis, dan seperti tidak terjangkau oleh hukum yang berlaku. Bahkan, Taman Nasional yang berada di Provinsi Jambi yaitu Taman Nasional Berbak (TNB), Taman Nasional Bukit Tiga puluh (TNBT) dan Taman Nasional Bukit Dua belas (TNBD) juga terus menjadi sasaran illegal logging dan berbagai tekanan lainnya. Taman Nasional Berbak misalnya, masih dengan motif yang sama aktivitas illegal logging dipicu oleh munculnya sawmill liar di sekitar TNB dan sawmill lain di luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jalur distribusi illegal logging di TNB disarat dari dalam hutan kemudian pada musim hujan ditarik melalui parit-parit dan kanal yang sudah tersedia.Kayu-kayu yang sudah berada di dalam parit disusun dan diikat menjadi rakit untuk kemudian ditarik dengan pompong -perahu bermotor besar–sampai pinggiran laut Pelabuhan Pering. Dari sini kayu-kayu ilegal ditumpuk dan siap diangkut ke berbagai tujuan. TNBD juga tidak lepas dari sasaran aktivitas illegal logging.

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

hutan jambi sejuta hektar mati alih fungsi hutan terus menanti penolakan masyarakat terhadap ekspansi bisnis kehutanan kembali terjadi akhir pekan silam masyarakat desa di kabupaten sarolangun dan merangin provinsi jambi menolak rencana masuknya perusahaan hutan tanaman industri hti di wilayah mereka yang merupakan hulu sungai batanghari penolakan masyarakat tersebut dikemukakan koordinator poros masyarakat kehutanan merangin pmkm rudiansyah kepada kompascom di kota jambi jumat juni silamkawasan yang dialokasikan pemerintah menjadi hti untuk dikelola pt hijau arta nusa berada di dua blok yaitu blok i seluas hektar pada hutan produksi sungai aur dan blok ii seluas hektar pada hutan produksi sungai manau masyarakat menolak karena kawasan yang dicadangkan ini sebagian besar sudah berupa kebun warga ujarnya ia melanjutkan sungaisungai di kawasan itu merupakan sumber irigasi teknis sembilang yang mengairi sawah di wilayah kecamatan tabirkawasan tersebut juga merupakan hunian orang rimba suku anak dalam sungaisungai yang mengalir di sana merupakan sumber penghidupan masyarakat apabila terjadi pembukaan lahan rentan mengakibatkan banjir lanjutnya menurut rudiansyah kawasan rencana hti tersebut memiliki topografi sangat bergelombang dengan tegakan hutan yang masih baik kemiringan areal curam di atas persen terutama pada wilayah sarolangunmerujuk pada keputusan presiden nomor tahun tentang pengelolaan kawasan lindung kawasan ini sudah selayaknya dimasukkan menjadi kawasan lindung bukannya malah dialokasikan menjadi hti tutur rudiansyah masih kepada kompas berdasarkan survei lapangan tim monitoring harimau sumatera kawasan tersebut juga merupakan daerah jelajah harimau sumatra panthera tigris sumatrae dan sejumlah jenis satwa kunci lainn ya belum lama ini lanjutnya konflik antara manusia dan harimau sumatra telah mengakibatkan orang luka parah dan orang meninggalkondisi hutan di provinsi jambi sejauh ini memang kian mengkhawatirkan dalam sepuluh tahun sebanyak satu juta hektare hutan di jambi hilang alias punah demikian ditegaskan arif munandar direktur eksekutif walhi jambi dalam diskusi tentang hutan di kantor walhi kepada jambi independent ia menjelaskan pada tahun an jambi masih memiliki tutupan lahan berupa hutan yang masih dominan berdasarkan analisis citra landsat katanya tutupan hutan di jambi hampir persen dari juta hektare luas total kawasan provinsi jambisecara keseluruhan pada tahun masih terdapat juta hektare hutan atau sekitar persen dari seluruh luas provinsi jambi terlihat nyata perubahan tutupan lahan hutan pada periode sepuluh tahun dari tahun sampai tahun tutupan lahan hutan hanya tinggal juta hektare atau sekitar persen dari luas jambi seluruhnyaia menyebutkan telah terjadi pengurangan luas tutupan lahan hutan hampir juta hektare tepatnya sebesar hektare atau sekitar persen tutupan lahan hutan di jambi hilang dalam jangka waktu sepuluh tahun ia menjelaskan tahun tutupan lahan hutan dataran rendah dan pegunungan mengalami pengurangan sebesar hektare atau persen dari tutupan hutan tahun sedangkan untuk hutan rawa mengalami pengurangan tutupan hutan sampai tahun yang sama adalah sebesar hektare atau persen dari tutupan hutanlaju kehilangan tutupan hutan tersebut dipicu oleh berbagai sebab seperti konversi lahan hutan menjadi pengunaan lain terutama untuk perkebunan besar dan lahan budidaya lainnya aktivitas hph hti dan pertambangan yang tidak sepenuhnya bekerja sesuai dengan aturan yang telah ada jelasnya diakuinya berkurangnya tutupan hutan ini diperparah dengan maraknya industri pengolahan kayu illegal yang menyumbang sangat besar terhadap menjamurnya aktivitas illegal logging bahkan industri pengolahan kayu legal pun juga berperan pada beberapa kasus seperti keinginan untuk mengkonversi hutan tersisa menjadi perkebunan besar kelapa sawit pemberian izin hti pada hutan alam dan maraknya illegal logging karena tidak berjalannya penegakan hukumprovinsi jambi yang memiliki luas sekitar juta hektare persegi kata dia seperlima di antaranya sudah dikuasai perusahaan hutan tanaman industri hti ini disebabkan karena pemerintah daerah setempat telah memberikan rekomendasi areal pencadangan untuk hti mencapai hektare izin tersebut sudah diberikan kepada perusahaan hti dengan lahan yang telah dikelola seluas hektare belum lagi ditambah dengan rekomendasi baru yang akan dikeluarkan gubernur jambi di areal hektare bebernya kepada jambi independentdengan adanya kebijakan ini lanjutnya bisa memicu adanya konflik lahan dan bencana ekologis konflik lahan itu sendiri kata dia hampir terjadi di setiap wilayah di provinsi dan tidak jarang menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat seperti terjadi aksi penembakan dilakukan aparat keamanan yang memback up pt wirakarya sakti terhadap salah seorang warga senyerang kabupaten tanjungjabung barat akhir tahun konflik lain juga terjadi antara warga masyarakat desa pemayungan dengan pt lestari asri jaya dan masyarakat desa lubukmadrasah dengan pt rimba hutani mas keduanya masuk dalam kawasan kabupaten tebokonflik ini melahirkan intimidasi kekerasan penggusuran dan penghancuran perkebunan milik masyarakat daerah ini bebernya karena itu dia mengingatkan hendaknya pemda berpikir ulang untuk memberikan izin baru bagi investor yang hendak menguasai hutan di jambi selain kerusakan yang bakal ditimbulkan kehadiran mereka juga bakal memicu terjadinya konflik tersebutberdasarkan data yang diperoleh jambi independent dari dinas kehutanan provinsi jambi terdapat sebanyak perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan tanaman industri hphti yang masih aktif sampai dengan desember dengan jumlah total pencadangan areal seluas ha sementara perusahaan hti pulp yang masih aktif hanya satu yaitu pt wirakarya sakti dengan izin luas areal hektare hingga tahun kemudian sampai desember kawasan hutan yang telah mendapatkan izin pelepasan hampir seluas hektare luasan itu meliputi pengajuan yang sebagian besar diusulkan untuk perkebunandaya tarik pertama adalah setelah memperoleh izin pemanfaatan kayu ipk sebuah perusahaan dapat menebang habis kawasan tersebut dan menjual kayunya kepada industri pengolahan kayu daya tarik kedua adalah prospek perkebunan kelapa sawitnya sendiri hal ini menunjukkan kenapa hanya sekitar persen saja lahan yang direalisasikan penanamannya di jambi motivasi utama pengajuan izin perkebunan adalah mengincar keuntungan dari kayu tegasnyasementara ujeng anggota walhi lainnya mengatakan pihaknya bersama ngo yang peduli lingkungan seperti komunitas konservasi indonesia warsi dan tim peduli harimau sumatera saat ini tengah mengamati dan mengadvokasi terhadap rencana pemerintah provinsi jambi memberikan iuphhkhti khususnya kepada pt hijau artha nusaperusahaan ini kata dia merupakan perusahaan kehutanan yang mengembangkan energi biomassa berupa produksi pellet kayu untuk pemenuhan kebutuhan perusahaan energi biomassa di korea selatan pt hijau artha nusa ini beroperasi di dua kabupaten yaitu kabupaten merangin seluas hektare dan kabupaten sarolangun hektare mirisnya kata dia sebagian besar luasan tersebut merupakan serapan bagi daerah aliran sungai batang merangin yang menjadi komoditi utama bagi warga jambikita akan berupaya untuk melakukan advokasi khusus di kawasan ini karena juga merupakan kawasan bagi tempat hidup suku anak dalam atau orang rimba sebagian besarnya sudah menjadi kawasan perkebunan masyarakat serta sebagai habitat hariamau sumatera tegasnyalebih lanjut dikatakan areal ini masuk dalam desa antara lain di desa barunalo nalogedang telun danau seling kandang kotorayo kapuk medanbaru pulauaro muaroseketuk muarojernih rantaunagarau muarolangeh tanjungputus tanjungberingin pulauterbakar muarakibul dalam kabupaten merangin sedangkan pada kabupaten sarolangun mencakup desa pancakarya lubukbedorong meribung ranggo kampungtujuh dan desa pemuncakwarga di desa tersebut dalam wilayah kabupaten merangin terdapat kepala keluarga sebagian besar atau sebanyak keluarga sebagai petani karetrudiansyah koordinator poros masyarakat kehutanan merangin pmkm yang merupakan gabungan dari kki warsi walhi lembaga tiga beradik dan pundi sumatera menyatakan pihaknya telah mendesak pemerintah tidak memberikan iuphhkhti kepada pt hijau artha nusa dan mendukung penolakan warga di desa dalam empat kecamatan di kabupaten meranginkita melihat apa yang telah menjadi kebijakan dikeluarkan pemerintah daerah provinsi jambi dalam memberi izin terhadap perusahaan besar perkebunan terutama bagi hutan tanaman industri sudah tidak mempertimbangkan dampak lingkungan saja tapi juga mengabaikan hakhak masyarakatnya ujarnyapmkm sendiri lanjutnya memberikan rekomendasi kawasan hutan itu harus dikelola masyarakat melalui skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat pola ini untuk menghindari terjadinya konflik masyarakat dengan perusahaan konflik manusia dengan satwa dan menghindari resiko bencana ekologis serta menghindari adanya marjinalisasi orang rimbaselain itu berdasarkan analisis kajian lingkungan hidup strategis rtrw provinsi jambi menyebutkan kerusakan hutan jambi juga disebabkan oleh maraknya illegal logging aktivitas ini terjadi secara luas sistematis dan seperti tidak terjangkau oleh hukum yang berlaku bahkan taman nasional yang berada di provinsi jambi yaitu taman nasional berbak tnb taman nasional bukit tiga puluh tnbt dan taman nasional bukit dua belas tnbd juga terus menjadi sasaran illegal logging dan berbagai tekanan lainnya taman nasional berbak misalnya masih dengan motif yang sama aktivitas illegal logging dipicu oleh munculnya sawmill liar di sekitar tnb dan sawmill lain di luar kabupaten tanjung jabung timur jalur distribusi illegal logging di tnb disarat dari dalam hutan kemudian pada musim hujan ditarik melalui paritparit dan kanal yang sudah tersediakayukayu yang sudah berada di dalam parit disusun dan diikat menjadi rakit untuk kemudian ditarik dengan pompong perahu bermotor besarsampai pinggiran laut pelabuhan pering dari sini kayukayu ilegal ditumpuk dan siap diangkut ke berbagai tujuan tnbd juga tidak lepas dari sasaran aktivitas illegal logging

Api Hanguskan 50 Hektar Hutan Sumatra Utara. Sebuah kebakaran besar di hutan lindung di kaki Gunung Sinabung menghanguskan 50 hektar lahan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kebakaran yang terjadi hari Rabu pagi ini membakar lahan hutan warga yang ada di Desa Suka Nalu, Desa Bakarah dan Desa Simacem. Api baru bisa dipadamkan hari Rabu sore, 13 Juni 2012.Kapolsek Simpang Empat, Karo AKP Kandar mengatakan api mulai diketahui warga sekitar pukul 11.00 WIB. “Sore ini api sudah padam,” kata Kandar yang dihubungi via selular kepada Tribunnews.com.Akibat kebakaran ini alat deteksi Seismik gunung Sinabung, milik Pos Pemantau Gunung Api Sinabung terbakar. “Kami diberitahu oleh BMG, mereka tidak dapat memantau gunung api Sinabung,” tambah AKP Kandar.Seperti diberitakan sebelumnya, berdasar laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sumatera Utara masuk delapan besar provinsi yang memiliki titik api terbanyak dan dapat berkembang menjadi kebakaran hutan sepanjang tahun 2011.Dari pemantauan yang dilakukan terdapat 893 titik api di Sumut pada 2011. Sedangkan provinsi lain yang juga banyak memiliki titik api adalah Kalimantan Barat 4.740 titik, diikuti Sumatera Selatan 4.705 titik, Kalimantan Tengah 4.285 titik, Riau 3.536 titik, Jambi 1.523 titik, Kalimantan Timur 1.482 titik, dan Kalimantan Selatan sebanyak 1.292 titik.Secara global, kebakaran hutan dan lahan tersebut bukan hanya menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia, melainkan juga untuk sejumlah negara tetangga. “Perlu diantisipasi karena Indonesia sering disebut ‘pengekspor asap’,” ungkapnya.

[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

api hanguskan hektar hutan sumatra utara sebuah kebakaran besar di hutan lindung di kaki gunung sinabung menghanguskan hektar lahan di kabupaten karo sumatera utara kebakaran yang terjadi hari rabu pagi ini membakar lahan hutan warga yang ada di desa suka nalu desa bakarah dan desa simacem api baru bisa dipadamkan hari rabu sore juni kapolsek simpang empat karo akp kandar mengatakan api mulai diketahui warga sekitar pukul wib sore ini api sudah padam kata kandar yang dihubungi via selular kepada tribunnewscomakibat kebakaran ini alat deteksi seismik gunung sinabung milik pos pemantau gunung api sinabung terbakar kami diberitahu oleh bmg mereka tidak dapat memantau gunung api sinabung tambah akp kandarseperti diberitakan sebelumnya berdasar laporan dari badan nasional penanggulangan bencana bnpb sumatera utara masuk delapan besar provinsi yang memiliki titik api terbanyak dan dapat berkembang menjadi kebakaran hutan sepanjang tahun dari pemantauan yang dilakukan terdapat titik api di sumut pada sedangkan provinsi lain yang juga banyak memiliki titik api adalah kalimantan barat titik diikuti sumatera selatan titik kalimantan tengah titik riau titik jambi titik kalimantan timur titik dan kalimantan selatan sebanyak titiksecara global kebakaran hutan dan lahan tersebut bukan hanya menimbulkan dampak negatif bagi indonesia melainkan juga untuk sejumlah negara tetangga perlu diantisipasi karena indonesia sering disebut pengekspor asap ungkapnya

Editorial: Mengelola Hutan, Mengelola Aset yang Berharga. Dalam pidato berbahasa Inggris yang diberi judul yang dibacakan di CIFOR pada 13 Juni 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan, pembangunan Indonesia harus diseimbangkan melalui pembangunan ekonomi dan tekanan terhadap masalah lingkungan. Presiden menyatakan, kebijakan nasional akan mengadopsi Demikian pula, Presiden mengulang kembali komitmen Indonesia untuk mengurangi laju emisi hingga 26 persen tahun 2020 atau hingga 41 persen dengan bantuan Internasional. Dalam pidato ini pula, Presiden telah mengklaim keberhasilan Indonesia mengurangi laju deforestasi selama 10 tahun terakhir dari rata-rata 3,5 juta hektare per tahun menjadi 0,5 juta hektare per tahun.Kebijakan kehutanan pada dasawarsa tahun 1970-1980 an yang bersifat masif memacu laju ekonomi saat ini telah digantikan oleh kebijakan kehutanan berkelanjutan, termasuk diantaranya mencadangkan wilayah konservasi hingga 35 persen dari keseluruhan hutan tropis.Presiden menyadari, Indonesia saat ini menjadi sorotan dunia, karena merupakan negara pelepas emisi ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan China. Bahkan, bila dihitung hanya dari emisi yang terlepas dari kawasan hutan (khusus kawasan gambut) maka Indonesialah negara paling tinggi menjadi pelepas emisi.Menarik untuk menyimak pidato Presiden berdasarkan dua aspek, apakah penurunan klaim deforestasi wujud dari ‘kualitas’ pengurangan deforestasi yang sebenarnya? , pernyataan Presiden tentang pertumbuhan dengan keadilan, apakah kebijakan pemerintah selama ini telah konsekuen untuk menjalankan itu semua? Apakah keadilan yang dimaksud Presiden telah menyentuh pula kebutuhan kesejahteraan dasar bagi masyarakat yang tinggal di daerah rural, di pinggir dan di dalam hutan alih-alih untuk mengejar pengakuan prestasi dunia?Mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Daniel Murdiyarso kepada Metro TV (13 Juni 2012), peneliti senior CIFOR itu menyebutkan, tujuan Indonesia mengurangi laju emisi hingga 26 persen untuk tahun 2020 adalah jika Indonesia mampu mengerem laju kerusakan dan deforestasi di lahan gambut. Jika dari sekitar 15 juta hektare lahan gambut, Indonesia mampu menyelamatkan separuhnya (6-7 juta hektare), maka target pemerintah dapat tercapai.Forest Watch Indonesia, dalam laporannya berjudul Potret Keadaan Hutan Indonesia (2009), menyebutkan, sepanjang 2000 – 2009 tutupan hutan di lahan gambut yaitu sekitar 10,77 juta hektare, yaitu 51 persen dari luas lahan gambut Indonesia, telah mengalami deforestasi seluas 2 juta hektare.Deforestasi hutan gambut terluas terjadi di Sumatera yaitu sekitar 0,98 juta hektare, dimana konversi lahan gambut adalah untuk menjadi perkebunan sawit dan bubur atau kayu kertas () atau HTI (Hutan Tanaman Industri).Di Riau, yang merupakan salah satu terbesar (lahan gambut 4,044 juta hektare) merupakan provinsi pelepas emisi yang tertinggi di Indonesia, sebesar 358 juta ton karbon dioksida (MtCO2e). Tidak aneh, jika berturut-turut provinsi pelepas emisi diikuti oleh provinsi-provinsi yang memiliki hutan gambut luas yaitu Kalimantan Tengah (324 juta ton) dan Kalimantan Timur (255 juta ton) per tahun. Menghargai upaya Presiden yang telah mengeluarkan Inpres Moratorium Hutan No. 10/2011 yang berupaya penangguhan pemberian izin HPH baru di hutan alam primer dan kawasan lahan gambut merupakan langkah penting dalam memenuhi komitmen sukarela Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.Namun dengan usia Inpres yang hanya dua tahun, sangat rentan ekosistem wilayah hutan dan gambut dapat terus dipertahankan untuk selanjutnya.Jika tidak terdapat perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia yang signifikan, apakah ekosistem hutan dan lahan gambut di Indonesia masih akan tersisa dalam luasan yang mencukupi setelah Inpres ini selesai masa berlakunya? Bagaimana jaminan lahan gambut sekitar 2,21 juta hektare yang berada dalam konsesi Hak Pengusahaan Hutan, Hutan Tanaman Industri dan Hak Guna Usaha terdapat sekitar 2,21 juta ha (FWI, 2009) tidak akan terganggu untuk seterusnya? Apakah setelah berakhirnya masa kepresidenan SBY tahun 2014, akan terdapat keinginan politik kuat tetap mencapai target penurunan emisi 26 persen tahun 2020?Menjadi sebuah rahasia umum, bahwa sumberdaya alam di Indonesia, -termasuk hutan ,- merupakan ‘’ yang berkorelasi erat dengan perubahan situasi ekonomi dan politik. Angka deforestasi tertinggi di Indonesia terjadi pada era awal reformasi (2000-2004). Demikian pula eksploitasi alam akan bertambah seiring pelaksanaan kampanye politik seperti pilkada maupun pemilihan umum. Hutan tentu tidak bisa meninggalkan prinsip berkeadilan sosial, pengelolaan hutan tidak bisa diletakkan dalam tindak teknoratik semata tanpa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat rural, di sekitar maupun di dalam hutan. Maraknya konflik tanah yang memperebutkan areal hutan, yang melibatkan negara, pemegang konsesi dan rakyat setempat pada wilayah hutan akan menyebabkan upaya-upaya untuk pelestarian hutan menjadi dekonstruktif.Kita menyambut baik, semua upaya yang dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah negara lain dalam melestarikan hutan. Namun, alih-alih hanya menggantungkan kerja sama dengan negara lain untuk menjaga hutan dan cadangan stok karbon yang ada melalui berbagai kerja sama yang telah terjalin saat ini.Sejak tahun 2001, sejumlah inisiatif menjaga hutan di Indonesia telah dilakukan antara lain, melalui inisiatif internasional seperti proses Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT); perjanjian bilateral antara Indonesia dan sejumlah pengimpor kayu utama. JUga berbagai instrumen pasar seperti sertifikasi kayu hingga proses skema pembayaran hutan/ karbon seperti REDD dan REDD+.Namun, upaya ini tidak akan berhasil maksimal jika keadilan sejati belum dilakukan. Jika pemerintah maupun pemda masih berpihak kepada pemilik modal daripada pemberdayaan masyarat setempat, budaya korupsi masih belum dapat dan sulit diberantas serta praktik ekonomi rente masih melekat dalam pengelolaan hutan. Dengan kata lain hukum dan keadilan belum menjadi panglima di negara ini.Indonesia harus bercermin, bahwa kita dianugerahi negeri unik sebagai negara adidaya kekayaan sumberdaya hayati. Akan lebih bermanfaat jika pengelolaan sumber daya hutan melalui pengelolaan masyarakat dan rehabilitas lahan yang akan membantu masyarakat Indonesia menciptakan peluang pasar baru untuk jasa ekosistem. Demikian pula, sektor bisnis di Indonesia harus membuktikan bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan siap menjadi pemimpin pasar untuk hal ini.Indonesia telah membuktikan, ekonomi mampu bertumbuh dalam kisaran enam sampai tujuh persen per tahun di tengah-tengah krisis ekonomi yang melanda belahan dunia yang lain seperti Eropa dan Amerika Utara. Kita akan menyambut gembira jika pemerintah mampu menciptakan sistem yang kondusif bagi peningkatan nilai tambah produk yang memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. Tidak semata-mata mengandalkan kepada ekonomi berbasis eksploitasi alam tanpa menimbang kelestarian.Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh , hampir 100 juta penduduk Indonesia bergantung kepada layanan ekosistem bagi hal-hal seperti makanan, udara, air bersih, perumahan dan bahan bakar. Jasa lingkungan jika dihitung adalah dua persen dari total PDB Indonesia, -lebih tinggi dari sektor kehutanan eksploitatif, – dan merupakan 75 persen dari total PDB untuk rumah tangga miskin di Indonesia. Hingga diharapkan mampu menjadi daya ungkit untuk pengentasan kemiskinan di pedesaan.Dalam kaitan kunjungan Presiden menghadiri KTT Bumi di Rio, mungkin Presiden berkesempatan mempelajari Brazil dari dekat. Sebuah negeri yang pada tahun 2004 merupakan negeri paria, dengan deforestasi tinggi, saat ini mampu mengurangi 75 persen laju kerusakan hutan. Dengan pemanfaatan teknologi dan penegakan hukum yang baik, kini Brazil telah mampu berevolusi menjadi negara yang lepas dari jebakan krisis ekonomi dan menjadi negara dengan perekonomian terkuat di Amerika Selatan.

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

editorial mengelola hutan mengelola aset yang berharga dalam pidato berbahasa inggris yang diberi judul yang dibacakan di cifor pada juni presiden susilo bambang yudhoyono menyebutkan pembangunan indonesia harus diseimbangkan melalui pembangunan ekonomi dan tekanan terhadap masalah lingkungan presiden menyatakan kebijakan nasional akan mengadopsi demikian pula presiden mengulang kembali komitmen indonesia untuk mengurangi laju emisi hingga persen tahun atau hingga persen dengan bantuan internasional dalam pidato ini pula presiden telah mengklaim keberhasilan indonesia mengurangi laju deforestasi selama tahun terakhir dari ratarata juta hektare per tahun menjadi juta hektare per tahunkebijakan kehutanan pada dasawarsa tahun an yang bersifat masif memacu laju ekonomi saat ini telah digantikan oleh kebijakan kehutanan berkelanjutan termasuk diantaranya mencadangkan wilayah konservasi hingga persen dari keseluruhan hutan tropispresiden menyadari indonesia saat ini menjadi sorotan dunia karena merupakan negara pelepas emisi ketiga terbesar di dunia setelah amerika serikat dan china bahkan bila dihitung hanya dari emisi yang terlepas dari kawasan hutan khusus kawasan gambut maka indonesialah negara paling tinggi menjadi pelepas emisimenarik untuk menyimak pidato presiden berdasarkan dua aspek apakah penurunan klaim deforestasi wujud dari kualitas pengurangan deforestasi yang sebenarnya pernyataan presiden tentang pertumbuhan dengan keadilan apakah kebijakan pemerintah selama ini telah konsekuen untuk menjalankan itu semua apakah keadilan yang dimaksud presiden telah menyentuh pula kebutuhan kesejahteraan dasar bagi masyarakat yang tinggal di daerah rural di pinggir dan di dalam hutan alihalih untuk mengejar pengakuan prestasi duniamengutip pernyataan yang disampaikan oleh daniel murdiyarso kepada metro tv juni peneliti senior cifor itu menyebutkan tujuan indonesia mengurangi laju emisi hingga persen untuk tahun adalah jika indonesia mampu mengerem laju kerusakan dan deforestasi di lahan gambut jika dari sekitar juta hektare lahan gambut indonesia mampu menyelamatkan separuhnya juta hektare maka target pemerintah dapat tercapaiforest watch indonesia dalam laporannya berjudul potret keadaan hutan indonesia menyebutkan sepanjang tutupan hutan di lahan gambut yaitu sekitar juta hektare yaitu persen dari luas lahan gambut indonesia telah mengalami deforestasi seluas juta hektaredeforestasi hutan gambut terluas terjadi di sumatera yaitu sekitar juta hektare dimana konversi lahan gambut adalah untuk menjadi perkebunan sawit dan bubur atau kayu kertas atau hti hutan tanaman industridi riau yang merupakan salah satu terbesar lahan gambut juta hektare merupakan provinsi pelepas emisi yang tertinggi di indonesia sebesar juta ton karbon dioksida mtcoe tidak aneh jika berturutturut provinsi pelepas emisi diikuti oleh provinsiprovinsi yang memiliki hutan gambut luas yaitu kalimantan tengah juta ton dan kalimantan timur juta ton per tahun menghargai upaya presiden yang telah mengeluarkan inpres moratorium hutan no yang berupaya penangguhan pemberian izin hph baru di hutan alam primer dan kawasan lahan gambut merupakan langkah penting dalam memenuhi komitmen sukarela indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kacanamun dengan usia inpres yang hanya dua tahun sangat rentan ekosistem wilayah hutan dan gambut dapat terus dipertahankan untuk selanjutnyajika tidak terdapat perbaikan tata kelola kehutanan di indonesia yang signifikan apakah ekosistem hutan dan lahan gambut di indonesia masih akan tersisa dalam luasan yang mencukupi setelah inpres ini selesai masa berlakunya bagaimana jaminan lahan gambut sekitar juta hektare yang berada dalam konsesi hak pengusahaan hutan hutan tanaman industri dan hak guna usaha terdapat sekitar juta ha fwi tidak akan terganggu untuk seterusnya apakah setelah berakhirnya masa kepresidenan sby tahun akan terdapat keinginan politik kuat tetap mencapai target penurunan emisi persen tahun menjadi sebuah rahasia umum bahwa sumberdaya alam di indonesia termasuk hutan merupakan yang berkorelasi erat dengan perubahan situasi ekonomi dan politik angka deforestasi tertinggi di indonesia terjadi pada era awal reformasi demikian pula eksploitasi alam akan bertambah seiring pelaksanaan kampanye politik seperti pilkada maupun pemilihan umum hutan tentu tidak bisa meninggalkan prinsip berkeadilan sosial pengelolaan hutan tidak bisa diletakkan dalam tindak teknoratik semata tanpa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat rural di sekitar maupun di dalam hutan maraknya konflik tanah yang memperebutkan areal hutan yang melibatkan negara pemegang konsesi dan rakyat setempat pada wilayah hutan akan menyebabkan upayaupaya untuk pelestarian hutan menjadi dekonstruktifkita menyambut baik semua upaya yang dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah negara lain dalam melestarikan hutan namun alihalih hanya menggantungkan kerja sama dengan negara lain untuk menjaga hutan dan cadangan stok karbon yang ada melalui berbagai kerja sama yang telah terjalin saat inisejak tahun sejumlah inisiatif menjaga hutan di indonesia telah dilakukan antara lain melalui inisiatif internasional seperti proses forest law enforcement governance and trade flegt perjanjian bilateral antara indonesia dan sejumlah pengimpor kayu utama juga berbagai instrumen pasar seperti sertifikasi kayu hingga proses skema pembayaran hutan karbon seperti redd dan reddnamun upaya ini tidak akan berhasil maksimal jika keadilan sejati belum dilakukan jika pemerintah maupun pemda masih berpihak kepada pemilik modal daripada pemberdayaan masyarat setempat budaya korupsi masih belum dapat dan sulit diberantas serta praktik ekonomi rente masih melekat dalam pengelolaan hutan dengan kata lain hukum dan keadilan belum menjadi panglima di negara iniindonesia harus bercermin bahwa kita dianugerahi negeri unik sebagai negara adidaya kekayaan sumberdaya hayati akan lebih bermanfaat jika pengelolaan sumber daya hutan melalui pengelolaan masyarakat dan rehabilitas lahan yang akan membantu masyarakat indonesia menciptakan peluang pasar baru untuk jasa ekosistem demikian pula sektor bisnis di indonesia harus membuktikan bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan siap menjadi pemimpin pasar untuk hal iniindonesia telah membuktikan ekonomi mampu bertumbuh dalam kisaran enam sampai tujuh persen per tahun di tengahtengah krisis ekonomi yang melanda belahan dunia yang lain seperti eropa dan amerika utara kita akan menyambut gembira jika pemerintah mampu menciptakan sistem yang kondusif bagi peningkatan nilai tambah produk yang memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan tidak sematamata mengandalkan kepada ekonomi berbasis eksploitasi alam tanpa menimbang kelestariandalam sebuah riset yang dilakukan oleh hampir juta penduduk indonesia bergantung kepada layanan ekosistem bagi halhal seperti makanan udara air bersih perumahan dan bahan bakar jasa lingkungan jika dihitung adalah dua persen dari total pdb indonesia lebih tinggi dari sektor kehutanan eksploitatif dan merupakan persen dari total pdb untuk rumah tangga miskin di indonesia hingga diharapkan mampu menjadi daya ungkit untuk pengentasan kemiskinan di pedesaandalam kaitan kunjungan presiden menghadiri ktt bumi di rio mungkin presiden berkesempatan mempelajari brazil dari dekat sebuah negeri yang pada tahun merupakan negeri paria dengan deforestasi tinggi saat ini mampu mengurangi persen laju kerusakan hutan dengan pemanfaatan teknologi dan penegakan hukum yang baik kini brazil telah mampu berevolusi menjadi negara yang lepas dari jebakan krisis ekonomi dan menjadi negara dengan perekonomian terkuat di amerika selatan

Hutan Terus Dibakar, Penyakit Pernapasan Kini Menyerang Riau. Kualitas udara di propinsi Riau kini semakin merosot seiring dengan kabut asap yang terus melanda salah satu propinsi penghasil minyak di Indonesia ini. Beberapa pembakaran lahan, baik yang dilakukan masyarakat maupun dampak dari bisnis kehutanan, terus terjadi sampai saat ini. Bahkan angka ambang batas kualitasnya kini telah melewati angka 100, yang berbahaya bagi kesehatan manusia.Menurut Kabid Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan Riau, Tengku Zul Effendi, Kualitas udara di Riau saat ini berada pada ambang batas tidak sehat, karena telah memasuki angka antara 100 hingga 200. Diatas angka tersebut adalah kategori berbahaya dan sangat berbahaya.Pihak Dinas Kesehatan Riau mengimbau masyarakat untuk tetap tinggal di rumah jika tidak ada kebutuhan mendesak keluar rumah, demi menjaga kesehatan pernapasan.“Untuk saat ini kita hanya lebih banyak menganjurkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas keluar rumah. Apalagi saat malam hari bagi anak-anak,” ucap Tengku Zul Effendi kepada Riau Pos.Penggunaan masker untuk menekan rasa sesak akibat terpaan asap, kini sudah semakin berdampak minimum, terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah penderita Infeksi Saluran Pernapasan bagian Atas atau ISPA di bagian lain propinsi Riau, yaitu di Dumai. Setiap hari, Dumai menerima kasus tak kurang dari 50 orang penderita ISPA.Usulan Dinas Kesehatan (Diskes) Riau sendiri untuk penambahan masker, telah disetujui oleh Departemen Kesehatan (Depkes) RI. Depkes mengalokasikan sebanyak 10 ribu masker untuk Provinsi Riau. Dalam waktu dekat, bantuan tambahan masker ini segera didistribusikan Depkes ke Pemprov Riau melalui Dinas Kesehatan Riau.Tambahan 10 ribu masker tersebut belum ditentukan daerah penerimanya. Tapi lebih pada kondisi darurat bagi daerah-daerah yang membutuhkan. “Begitu ada daerah yang meminta bantuan masker, kita segera distribusikan ke masing-masing daerah,” ujarnya.Penggunaan masker, dari sisi kesehatan hanya bisa sedikit mengurangi masuknya kabut asap yang tidak sehat yang bisa menyerang bagian atas tenggorokan manusia. Namun tidak mampu menghindar dari serangan ISPA sepenuhnya. “Tapi lebih sekadar langkah pencegahan saja,” ujarnya.Terkait maraknya serangan penyakit pernapasan akibat kabut asap ini, pemerintah daerah di Riau menyatakan akan sepenuhnya menanggung biaya perawatan bagi warga yang sakit. “Masyarakat mampu maupun yang tidak mampu tidak akan dipungut biaya, asalkan mau dirawat di kelas tiga rumah sakit daerah,” kata Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Sudirman di Pekanbaru kepada Media Indonesia.Biaya perawatan bagi korban akibat asap kebakaran hutan dan lahan bisa ditanggung dengan dana Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Prosedurnya mudah, yakni pasien hanya menunjukan kartu tanda pendukuk (KTP) dan karu keluarga (KK) serta surat rujukan dari puskesmas atau dari rumah sakit umum daerah (RSUD).Sementara itu di Dumai, asap putih tebal masih menyelimuti kota ini hingga pukul 10 pagi hari Senin, 25 Juni 2012 silam. Menurut Kepala Bidang Kehutanan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Dumai, Hadiono asap tebal muncul akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa kabupaten tetangga. Kendati demikian, potensi titik api di Dumai berdasarkan pantauan Satelit NOAA-18 menunjukkan nihil dan tidak ada aktivitas pembakaran.Ketebalan kabut asap dengan jarak pandang hanya berkisar 100 hingga 200 meter ini, diperkirakan Hadiono, berasal kiriman dari kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rohil dan Bengkalis. Kondisi nihil titik api di kota langganan kabut asap ini karena terus diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir. “Untuk Dumai titik api nihil dan asap yang menyelimuti merupakan asap kiriman dari Bengkalis dan Rohil,” kata Hadiono. Ia mengharapkan kedepannya Dumai selalu turun hujan supaya potensi kebakaran itu dapat diminimalisasi dan mengurangi keberadaan kabut asap.Kabut asap di Dumai sebelumnya dikategorikan kualitas udara tidak sehat dan membahayakan kesehatan manusia. Pihak pengamanan kehutanan dibantu manggala agni dan regu pemadam kelurahan dan kecamatan juga telah bekerja keras memadamkan kebakaran hutan di beberapa titik api yang terpantau.“Usaha pengendalian api telah kita lakukan secara optimal dengan mengerahkan semua kemampuan. Namun karena adanya asap kiriman, jadi kita tidak bisa berbuat banyak,” katanya kepada Harian Republika.Selain membagikan masker, pemerintah propinsi Riau sendiri masih berupaya melakukan sosialisasi kepada publik untuk tidak membakar lahan dan hutan untuk kepentingan pertanian dan perkebunan.

[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

hutan terus dibakar penyakit pernapasan kini menyerang riau kualitas udara di propinsi riau kini semakin merosot seiring dengan kabut asap yang terus melanda salah satu propinsi penghasil minyak di indonesia ini beberapa pembakaran lahan baik yang dilakukan masyarakat maupun dampak dari bisnis kehutanan terus terjadi sampai saat ini bahkan angka ambang batas kualitasnya kini telah melewati angka yang berbahaya bagi kesehatan manusiamenurut kabid pencegahan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di dinas kesehatan riau tengku zul effendi kualitas udara di riau saat ini berada pada ambang batas tidak sehat karena telah memasuki angka antara hingga diatas angka tersebut adalah kategori berbahaya dan sangat berbahayapihak dinas kesehatan riau mengimbau masyarakat untuk tetap tinggal di rumah jika tidak ada kebutuhan mendesak keluar rumah demi menjaga kesehatan pernapasanuntuk saat ini kita hanya lebih banyak menganjurkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas keluar rumah apalagi saat malam hari bagi anakanak ucap tengku zul effendi kepada riau pospenggunaan masker untuk menekan rasa sesak akibat terpaan asap kini sudah semakin berdampak minimum terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah penderita infeksi saluran pernapasan bagian atas atau ispa di bagian lain propinsi riau yaitu di dumai setiap hari dumai menerima kasus tak kurang dari orang penderita ispausulan dinas kesehatan diskes riau sendiri untuk penambahan masker telah disetujui oleh departemen kesehatan depkes ri depkes mengalokasikan sebanyak ribu masker untuk provinsi riau dalam waktu dekat bantuan tambahan masker ini segera didistribusikan depkes ke pemprov riau melalui dinas kesehatan riautambahan ribu masker tersebut belum ditentukan daerah penerimanya tapi lebih pada kondisi darurat bagi daerahdaerah yang membutuhkan begitu ada daerah yang meminta bantuan masker kita segera distribusikan ke masingmasing daerah ujarnyapenggunaan masker dari sisi kesehatan hanya bisa sedikit mengurangi masuknya kabut asap yang tidak sehat yang bisa menyerang bagian atas tenggorokan manusia namun tidak mampu menghindar dari serangan ispa sepenuhnya tapi lebih sekadar langkah pencegahan saja ujarnyaterkait maraknya serangan penyakit pernapasan akibat kabut asap ini pemerintah daerah di riau menyatakan akan sepenuhnya menanggung biaya perawatan bagi warga yang sakit masyarakat mampu maupun yang tidak mampu tidak akan dipungut biaya asalkan mau dirawat di kelas tiga rumah sakit daerah kata kepala bidang promosi kesehatan dinas kesehatan provinsi riau sudirman di pekanbaru kepada media indonesiabiaya perawatan bagi korban akibat asap kebakaran hutan dan lahan bisa ditanggung dengan dana jamkesda jaminan kesehatan daerah prosedurnya mudah yakni pasien hanya menunjukan kartu tanda pendukuk ktp dan karu keluarga kk serta surat rujukan dari puskesmas atau dari rumah sakit umum daerah rsudsementara itu di dumai asap putih tebal masih menyelimuti kota ini hingga pukul pagi hari senin juni silam menurut kepala bidang kehutanan pada dinas pertanian perkebunan dan kehutanan dumai hadiono asap tebal muncul akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa kabupaten tetangga kendati demikian potensi titik api di dumai berdasarkan pantauan satelit noaa menunjukkan nihil dan tidak ada aktivitas pembakaranketebalan kabut asap dengan jarak pandang hanya berkisar hingga meter ini diperkirakan hadiono berasal kiriman dari kejadian kebakaran hutan dan lahan di kabupaten rohil dan bengkalis kondisi nihil titik api di kota langganan kabut asap ini karena terus diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir untuk dumai titik api nihil dan asap yang menyelimuti merupakan asap kiriman dari bengkalis dan rohil kata hadiono ia mengharapkan kedepannya dumai selalu turun hujan supaya potensi kebakaran itu dapat diminimalisasi dan mengurangi keberadaan kabut asapkabut asap di dumai sebelumnya dikategorikan kualitas udara tidak sehat dan membahayakan kesehatan manusia pihak pengamanan kehutanan dibantu manggala agni dan regu pemadam kelurahan dan kecamatan juga telah bekerja keras memadamkan kebakaran hutan di beberapa titik api yang terpantauusaha pengendalian api telah kita lakukan secara optimal dengan mengerahkan semua kemampuan namun karena adanya asap kiriman jadi kita tidak bisa berbuat banyak katanya kepada harian republikaselain membagikan masker pemerintah propinsi riau sendiri masih berupaya melakukan sosialisasi kepada publik untuk tidak membakar lahan dan hutan untuk kepentingan pertanian dan perkebunan

Sawit Mendesak, Krisis Air Ancam Kawasan Ekosistem Leuser. Akibat hilangnya tutupan hutan di Sumatera, krisis air kini mulai melanda beberapa wilayah. Direktur Walhi Aceh, Teuku Muhammad Zulfikar mengatakan bahwa krisis air kini menghantui wilayah Kawasan Ekosistem Leuser di Aceh. Ribuan warga di Aceh terancam kekurangan air, akibat konflik rantai pangan dengan komunitas lain dan perebutan wilayah antara manusia dan satwa.“Krisis air bersih ini tak hanya dampak dari konversi hutan menjadi perumahan namun juga masuknya tambang ke dalam area hutan lindung di Kawasan Ekosistem Leuser.” ungkap Zulfikar kepada The Jakarta Post.Data dari Dinas Pertambangan dan Energi menunjukkan bahwa 40 perusahaan tambang te;ah mendapat izin operasi di Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan Aceh Singkil, semua wilayah tersebut masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser. “Sejumlah penambang emas ilegal di Aceh telah memasuki zona ini, seperti terjadi di hutan lindung Alue Trenggadeng Lebah Sabil dan Kabupaten Aceh Tenggara,” ungkap Zulfikar lebih lanjut.Berdasar laporan yang dibuat secara kolaboratif antara pemerintah dan beberapa LSM, seperti PanEco Swiss, Yayasan Ekosistem Lestari dan Frankfurt Zoological Society (FZS) dari Jerman, dalam kurun waku dua tiga tahun belakangan, orangutan Sumatera banyak ditangkapi di perkebunan sawit di Sumatera Utara dan daerah perbatasan dengan propinsi Aceh.Menurut laporan Orangutan Information Center (OIC) jumlah total orangutan yang dibunuh dan ditangkap di Kawasan Ekosistem Leuser mencapai 300 ekor setiap tahun, termasuk jenis primata lainnya seperto gibbons dan monyet ekor panjang. Pendiri OIC, Panut Hadisiswoyo menyatakan bahwa primata-primata tersebut dianggap sebagai ancaman bagi perkebunan sawit, kendati orangutan termasuk dalam 25 satwa paling terancam punah menurut daftar yang dikeluarkan oleh International Union for the Conservation of Nature (IUCN).“Pekerja perkebunan melihat orangutan sedang mencari makan di perkebunan seiring dengan hilangnya habitat mereka,” tambahnya Harga seekor orangutan Sumatra di pasaran internasional mencapai 5000 Dollar AS di Singapura, sementara primata lainnya di pasar lokal Indonesia hanya dijual Rp 150.000 per ekor.“Pemerintah sendiri belum mewajibkan perusahaan-perusahaan sawit ini untuk merestorasi kembali habitat yang mereka rusak di Leuser,” jelas Panut lebih lanjut. Selain orangutan, badak Sumatera di Leuser, Way Kabas dan Taman Nasional Bukit Barisan juga terus berkurang jumlahnya antara 210 hingga 275 ekor dari jumlah sebelumnya yaitu antara 420 hingga 875 ekor.Tingginya angka kerusakan hutan di Indonesia sudah diprediksi sebelumnya dalam World Water Forum II di Den Haag, Belanda bulan Maret 2000, yang saat itu menyatakan bahwa indonesia adalah salah satu dari beberapa negara yang akan mengalami krisis air di tahun 2025. Dengan kurangnya komitmen dalam perlindungan alam, Amerika Srikat melalui badan lingkungan mereka, Environmental Protection Agency (EPA) mengeluarkan Notice of Data Availability tahun 2012 yang fokus pada emisi karbon dalam proses produksi minyak sawit, dan menyatakan bahwa minyak sawit Indonesia tidak memenuhi standar minimum emisi yang ditetapkan AS dala peraturan baru tersebut, dan mereka menganjurkan penggunaan biofuel.“Kami berharap pemerintah lebih serius menangani konservasi di Leuser apalagi Presiden SBY sudah mendeklarasikan bahwa tahun 2012 sebagai tahun badak,” ucap anggota dewan direksi Leuser International Foundation, Jamal M Gawi. Sementara itu Direktur Eksekutif GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), Fadhil Hasan menyatakan bahwa semua perusahaan sawit di Indonesia akan berkomitmen pada lingkungan dan akan mematuhi regulasi yag digariskan pemerintah.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

sawit mendesak krisis air ancam kawasan ekosistem leuser akibat hilangnya tutupan hutan di sumatera krisis air kini mulai melanda beberapa wilayah direktur walhi aceh teuku muhammad zulfikar mengatakan bahwa krisis air kini menghantui wilayah kawasan ekosistem leuser di aceh ribuan warga di aceh terancam kekurangan air akibat konflik rantai pangan dengan komunitas lain dan perebutan wilayah antara manusia dan satwakrisis air bersih ini tak hanya dampak dari konversi hutan menjadi perumahan namun juga masuknya tambang ke dalam area hutan lindung di kawasan ekosistem leuser ungkap zulfikar kepada the jakarta postdata dari dinas pertambangan dan energi menunjukkan bahwa perusahaan tambang teah mendapat izin operasi di nagan raya aceh selatan aceh tenggara dan aceh singkil semua wilayah tersebut masuk dalam kawasan ekosistem leuser sejumlah penambang emas ilegal di aceh telah memasuki zona ini seperti terjadi di hutan lindung alue trenggadeng lebah sabil dan kabupaten aceh tenggara ungkap zulfikar lebih lanjutberdasar laporan yang dibuat secara kolaboratif antara pemerintah dan beberapa lsm seperti paneco swiss yayasan ekosistem lestari dan frankfurt zoological society fzs dari jerman dalam kurun waku dua tiga tahun belakangan orangutan sumatera banyak ditangkapi di perkebunan sawit di sumatera utara dan daerah perbatasan dengan propinsi acehmenurut laporan orangutan information center oic jumlah total orangutan yang dibunuh dan ditangkap di kawasan ekosistem leuser mencapai ekor setiap tahun termasuk jenis primata lainnya seperto gibbons dan monyet ekor panjang pendiri oic panut hadisiswoyo menyatakan bahwa primataprimata tersebut dianggap sebagai ancaman bagi perkebunan sawit kendati orangutan termasuk dalam satwa paling terancam punah menurut daftar yang dikeluarkan oleh international union for the conservation of nature iucnpekerja perkebunan melihat orangutan sedang mencari makan di perkebunan seiring dengan hilangnya habitat mereka tambahnya harga seekor orangutan sumatra di pasaran internasional mencapai dollar as di singapura sementara primata lainnya di pasar lokal indonesia hanya dijual rp per ekorpemerintah sendiri belum mewajibkan perusahaanperusahaan sawit ini untuk merestorasi kembali habitat yang mereka rusak di leuser jelas panut lebih lanjut selain orangutan badak sumatera di leuser way kabas dan taman nasional bukit barisan juga terus berkurang jumlahnya antara hingga ekor dari jumlah sebelumnya yaitu antara hingga ekortingginya angka kerusakan hutan di indonesia sudah diprediksi sebelumnya dalam world water forum ii di den haag belanda bulan maret yang saat itu menyatakan bahwa indonesia adalah salah satu dari beberapa negara yang akan mengalami krisis air di tahun dengan kurangnya komitmen dalam perlindungan alam amerika srikat melalui badan lingkungan mereka environmental protection agency epa mengeluarkan notice of data availability tahun yang fokus pada emisi karbon dalam proses produksi minyak sawit dan menyatakan bahwa minyak sawit indonesia tidak memenuhi standar minimum emisi yang ditetapkan as dala peraturan baru tersebut dan mereka menganjurkan penggunaan biofuelkami berharap pemerintah lebih serius menangani konservasi di leuser apalagi presiden sby sudah mendeklarasikan bahwa tahun sebagai tahun badak ucap anggota dewan direksi leuser international foundation jamal m gawi sementara itu direktur eksekutif gapki gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia fadhil hasan menyatakan bahwa semua perusahaan sawit di indonesia akan berkomitmen pada lingkungan dan akan mematuhi regulasi yag digariskan pemerintah

Hutan Gambut Rawa Tripa Masih Terus Terbakar. Perkembangan kondisi dari hutan gambut Rawa Tripa di Nagan Raya hingga akhir pekan lalu, hutan ini kembali terbakar setelah perusahaan perkebunan kelapa sawit melanggar kembali aturan larangan penebangan hutan untuk keperluan perkebunan. Apalagi, wilayah Rawa Tripa kini kembali masuk ke dalam area moratorium hutan.Sejumlah aktivis lingkungan sudah mengingatkan warga lokal, bahwa keberadaan orangutan di wilayah ini akan musnah selamanya jika api tidak dihentikan. Dari pantauan helikopter yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, beberapa wilayah di Rawa Tripa masih terus berasap. Kepala investigasi Kementerian Kehutanan, Syarifudin Akbar dalam pengamatannya menyatakan bahwa tak kurang dari 2000 hektar kembali terbakar di awal Juli ini.“Hal ini adalah sebuah kasus kriminal, karena peraturan sudah jelas melarang untuk membuka lahan dengan cara membakar,” ungkap Akbar kepada Sidney Heral Tribune.Aktivis lingkungan setempat menyatakan bahwa api disulut oleh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut, dan kini mengancam sekitar 200 orangutan yang hidup di wilayah ini. Rawa Tripa adalah salah hutan gambut dengan kepadatan orangutan tertinggi di dunia. Sebelum dihancurkan, tak kurang dari 3000 ekor orangutan hidup di wilayah ini. Kini di seluruh Sumatera, diperkirakan hanya tinggal 7000 ekor orangutan, yang terus berkurang akibat dampak langsung penebangan hutan primer untuk keperluan pembukaan perkebunan sawit di Sumatera.Titik-titik api yang terdeteksi oleh satelit, terjadi sejak pekan lalu. Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian RI dan Satgas REDD sejak pekan lalu telah melakukan investigasi lebih lanjut dalam kebakaran hutan ini. Mas Achmad Santosa, yang mewakili Satgas REDD sepakat bahwa kebakaran di Rawa Tripa ini adalah lebih pada isu penegakan hukum dan itu adalah tugas Satgas REDD, ungkap Ketua Pokja Pengkajian Peraturan dan Penegakan Hukum Satgas REDD+ ini.Namun, pengacara warga Rawa Tripa, Kamarudin menyatakan bahwa investigasi yang dilakukan oleh pemerintah ini agak sedikit terlambat, dan sebaiknya melibatkan langsung Presiden SBY untuk menangani masalah ini secara tegas. “Perusahaan-perusahaan kelapa sawit ini sudah diperintah untuk menghentikan penebanagan dan itu harus benar-benar ditegakkan, jika tidak huan gambut dan seisinya di Rawa Tripa akan hilang selamanya,” ungkap Kamarudin.Presiden SBY sender mendapat penghargaan yang tinggi dari berbagai pernyataannya yang pro-lingkungan dalam Konferensi Rio+20 beberapa waktu silam di Rio de Janeiro, Brasil, terutama dalam kalimat “Deforestasi adalah sebuah hal yang terjadi di masa lalu” lalu kalimat lainnya yaitu ‘Kehilangan hutan tropis adalah sebuah bencana nasional, global dan bahkan bencana bagi seluruh planet.”Namun tetap saja, hal ini tak mengubah ‘musim buka lahan’ di lapangan di Kalimantan dan Sumatera -dan juga ekspor kabut asap ke wilayah negara tetangga- saat sejumlah perusahaan terus membuka lahan di musim kering ini untuk mempersiapkan perkebunan baru.“Kendati sudan banyak sekali pidato, dan pernyataan tentang konservasi orangutan dan lahan gambut serta mereduksi emisi karbon…namun kenyataan di lapangan jelas, tidak ada perubahan samasekali,” ungkap Direktur Konservasi di Sumatran Orangutan Conservation, Ian Singleton.Sebagian wilayah yang terbakar pekan lalu ini dimiliki oleh PT Kallista Alam, yang kini tengah bermasalah secara hukum setelah izin operasinya terancam dicabut, dan lahan konsesinya masuk kembali ke wilayah moratorium. Namun seperti dilaporkan , juru bicara perusahaan ini menyanggah hal tersebut. Kebakaran ini bukan dari wilayah konsesi mereka, namun dari wilayah konsesi perusahaan yang berbatas dengan mereka.

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan strategi mitigasi

hutan gambut rawa tripa masih terus terbakar perkembangan kondisi dari hutan gambut rawa tripa di nagan raya hingga akhir pekan lalu hutan ini kembali terbakar setelah perusahaan perkebunan kelapa sawit melanggar kembali aturan larangan penebangan hutan untuk keperluan perkebunan apalagi wilayah rawa tripa kini kembali masuk ke dalam area moratorium hutansejumlah aktivis lingkungan sudah mengingatkan warga lokal bahwa keberadaan orangutan di wilayah ini akan musnah selamanya jika api tidak dihentikan dari pantauan helikopter yang dilakukan oleh kementerian lingkungan hidup beberapa wilayah di rawa tripa masih terus berasap kepala investigasi kementerian kehutanan syarifudin akbar dalam pengamatannya menyatakan bahwa tak kurang dari hektar kembali terbakar di awal juli inihal ini adalah sebuah kasus kriminal karena peraturan sudah jelas melarang untuk membuka lahan dengan cara membakar ungkap akbar kepada sidney heral tribuneaktivis lingkungan setempat menyatakan bahwa api disulut oleh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut dan kini mengancam sekitar orangutan yang hidup di wilayah ini rawa tripa adalah salah hutan gambut dengan kepadatan orangutan tertinggi di dunia sebelum dihancurkan tak kurang dari ekor orangutan hidup di wilayah ini kini di seluruh sumatera diperkirakan hanya tinggal ekor orangutan yang terus berkurang akibat dampak langsung penebangan hutan primer untuk keperluan pembukaan perkebunan sawit di sumateratitiktitik api yang terdeteksi oleh satelit terjadi sejak pekan lalu kementerian lingkungan hidup kepolisian ri dan satgas redd sejak pekan lalu telah melakukan investigasi lebih lanjut dalam kebakaran hutan ini mas achmad santosa yang mewakili satgas redd sepakat bahwa kebakaran di rawa tripa ini adalah lebih pada isu penegakan hukum dan itu adalah tugas satgas redd ungkap ketua pokja pengkajian peraturan dan penegakan hukum satgas redd ininamun pengacara warga rawa tripa kamarudin menyatakan bahwa investigasi yang dilakukan oleh pemerintah ini agak sedikit terlambat dan sebaiknya melibatkan langsung presiden sby untuk menangani masalah ini secara tegas perusahaanperusahaan kelapa sawit ini sudah diperintah untuk menghentikan penebanagan dan itu harus benarbenar ditegakkan jika tidak huan gambut dan seisinya di rawa tripa akan hilang selamanya ungkap kamarudinpresiden sby sender mendapat penghargaan yang tinggi dari berbagai pernyataannya yang prolingkungan dalam konferensi rio beberapa waktu silam di rio de janeiro brasil terutama dalam kalimat deforestasi adalah sebuah hal yang terjadi di masa lalu lalu kalimat lainnya yaitu kehilangan hutan tropis adalah sebuah bencana nasional global dan bahkan bencana bagi seluruh planetnamun tetap saja hal ini tak mengubah musim buka lahan di lapangan di kalimantan dan sumatera dan juga ekspor kabut asap ke wilayah negara tetangga saat sejumlah perusahaan terus membuka lahan di musim kering ini untuk mempersiapkan perkebunan barukendati sudan banyak sekali pidato dan pernyataan tentang konservasi orangutan dan lahan gambut serta mereduksi emisi karbonnamun kenyataan di lapangan jelas tidak ada perubahan samasekali ungkap direktur konservasi di sumatran orangutan conservation ian singletonsebagian wilayah yang terbakar pekan lalu ini dimiliki oleh pt kallista alam yang kini tengah bermasalah secara hukum setelah izin operasinya terancam dicabut dan lahan konsesinya masuk kembali ke wilayah moratorium namun seperti dilaporkan juru bicara perusahaan ini menyanggah hal tersebut kebakaran ini bukan dari wilayah konsesi mereka namun dari wilayah konsesi perusahaan yang berbatas dengan mereka

Kebakaran Hutan Tingkatkan Resiko Kematian Penduduk Dunia. Memusnahkan hutan dan vegetasi lainnya di hutan Asia Tenggara dengan cara membakar ternyata tak hanya membunuh spesies di dalam hutan. Kebakaran hutan juga bisa membunuh manusia. Hal ini terungkap dalam sebuah studi yang dimuat dalam jurnal . Dalam studi ini ditemukan bahwa kebakaran menyebabkan penyebaran polusi udara, termasuk partikel-partikel halus dan naiknya ozon dari permukaan tanah, bisa dikaitkan dengan terjadinya ribuan kematian saat El Nino menyerang dimana kondisi kemarau semakin memperburuk kebakaran yang disebabkan oleh manusia. Polusi ini terjadi di level yang lebih buruk di Malaysia dan Indonesia, dimana sebagian besar kebakaran hutan tropis terjadi.“Pemilik lahan menyalakan api untuk membuka hutan dan mengelola area pertanian dan kendati seringkali terlalu basah untuk membakar, deforestasi dan degradasi telah meningkatkan kerentanan hutan gambut (yang kaya akan kandungan karbon) terhadap kebakaran yang disebabkan oleh manusia saat musim kemarau,” ungkap penulisnya.Lahan gambut di Indonesia sejak lama menjadi bahasan utama para aktivis lingkungan, setelah musnahnya wilayah ini menyebabkan lepasnya jutaan ton karbon ke udara, Namun tidak hanya itu, kebakaran lahan gambut juga membawa dampak buruk bagi jutaan manusia.Dengan menggunakan citra satelit mulai tahun 1997 hingga 2006, para peneliti membandingkan pembabatan hutan dengan menggunakan api dengan lepasnya jumlah polutan di udara. Mereka menemukan bahwa pada masa puncak El Nino, seperti yang terjadi di tahun 1997, membakar hutan dan lahan gambut telah menyebabkan kualitas udara melampaui batas aman yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia PBB hingga tiga kali lipat sepanjang 200 hari dalam setahun! Para peneliti memperkirakan bahwa hal ini bisa membawa kematian bagi sekitar 15.000 orang. Namun para peneliti mengakui bahwa angka ini adalah perkiraan konservatif, mereka belum mengaitkan dampak polusi udara ini terhadap bayi dan anak-anak. Faktanya, sepanjang terjangan El Nino terjadi, para peneliti menemukan bahwa antara 5.4 juta orang hingga 60 juta orang sudah terkontaminasi partikel-partikel halus dan mengalami gangguan melebihi batas aman WHO tersebut.Terjangan partikel-partikel halus dan batas ozon yang terus semakin menjauh dari permukaan tanah meningkatkan beban tambahan pada hati dan paru-paru, serta memberikan resiko tambahan pada orang dengan usia lebih tua dan yang memiliki kondisi kesehatan rentan.“Kendati upaya konservasi di Kalimantan sudah menekankan betapa pentingnya menghindari deforestasi demi menekan emisi karbon, di sisi lain penting juga untuk memperhitungkan bahwa deforestasi juga berbahaya bagi kesehatan,” tulis para peneliti. “Dengan menunjukkan kaitan langsung antara kondisi iklim yang bervariasi dengan dampak kesehatan dari emisi akibat kebakaran di Asia Tenggara, kami menawarkan dukungan tambahan dalam pembuatan kebijakan yang menggunakan prakiraan cuaca regional untuk melarang pembakaran di masa-masa puncak yang dianggap beresiko tinggi terjadi kebakaran.”CITATION: Miriam E. Marlier, Ruth S. DeFries, Apostolos Voulgarakis, Patrick L. Kinney, James T. Randerson, Drew T. Shindell, Yang Chen and Greg Faluvegi. . 2012. doi:10.1038/nclimate1658

[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan strategi mitigasi

kebakaran hutan tingkatkan resiko kematian penduduk dunia memusnahkan hutan dan vegetasi lainnya di hutan asia tenggara dengan cara membakar ternyata tak hanya membunuh spesies di dalam hutan kebakaran hutan juga bisa membunuh manusia hal ini terungkap dalam sebuah studi yang dimuat dalam jurnal dalam studi ini ditemukan bahwa kebakaran menyebabkan penyebaran polusi udara termasuk partikelpartikel halus dan naiknya ozon dari permukaan tanah bisa dikaitkan dengan terjadinya ribuan kematian saat el nino menyerang dimana kondisi kemarau semakin memperburuk kebakaran yang disebabkan oleh manusia polusi ini terjadi di level yang lebih buruk di malaysia dan indonesia dimana sebagian besar kebakaran hutan tropis terjadipemilik lahan menyalakan api untuk membuka hutan dan mengelola area pertanian dan kendati seringkali terlalu basah untuk membakar deforestasi dan degradasi telah meningkatkan kerentanan hutan gambut yang kaya akan kandungan karbon terhadap kebakaran yang disebabkan oleh manusia saat musim kemarau ungkap penulisnyalahan gambut di indonesia sejak lama menjadi bahasan utama para aktivis lingkungan setelah musnahnya wilayah ini menyebabkan lepasnya jutaan ton karbon ke udara namun tidak hanya itu kebakaran lahan gambut juga membawa dampak buruk bagi jutaan manusiadengan menggunakan citra satelit mulai tahun hingga para peneliti membandingkan pembabatan hutan dengan menggunakan api dengan lepasnya jumlah polutan di udara mereka menemukan bahwa pada masa puncak el nino seperti yang terjadi di tahun membakar hutan dan lahan gambut telah menyebabkan kualitas udara melampaui batas aman yang ditetapkan oleh world health organization who atau organisasi kesehatan dunia pbb hingga tiga kali lipat sepanjang hari dalam setahun para peneliti memperkirakan bahwa hal ini bisa membawa kematian bagi sekitar orang namun para peneliti mengakui bahwa angka ini adalah perkiraan konservatif mereka belum mengaitkan dampak polusi udara ini terhadap bayi dan anakanak faktanya sepanjang terjangan el nino terjadi para peneliti menemukan bahwa antara juta orang hingga juta orang sudah terkontaminasi partikelpartikel halus dan mengalami gangguan melebihi batas aman who tersebutterjangan partikelpartikel halus dan batas ozon yang terus semakin menjauh dari permukaan tanah meningkatkan beban tambahan pada hati dan paruparu serta memberikan resiko tambahan pada orang dengan usia lebih tua dan yang memiliki kondisi kesehatan rentankendati upaya konservasi di kalimantan sudah menekankan betapa pentingnya menghindari deforestasi demi menekan emisi karbon di sisi lain penting juga untuk memperhitungkan bahwa deforestasi juga berbahaya bagi kesehatan tulis para peneliti dengan menunjukkan kaitan langsung antara kondisi iklim yang bervariasi dengan dampak kesehatan dari emisi akibat kebakaran di asia tenggara kami menawarkan dukungan tambahan dalam pembuatan kebijakan yang menggunakan prakiraan cuaca regional untuk melarang pembakaran di masamasa puncak yang dianggap beresiko tinggi terjadi kebakarancitation miriam e marlier ruth s defries apostolos voulgarakis patrick l kinney james t randerson drew t shindell yang chen and greg faluvegi doinclimate

Sony Bank Jepang Libatkan Nasabah Demi Selamatkan Hutan Sumatera. Sony Bank Inc., sebuah perusahaan yang sepenuhnya dikelola oleh Sony Financial Holding Inc., hari ini 24 Agustus 2012 mengumumkan kontribusi mereka untuk menjaga hutan di Sumatera, Indonesia melalui kerjasama dengan World Willdlife Fund for Nature di Jepang.berpartisipasi dalam aktivitas konservasi hutan ini bukan yang pertamakali dilakukan oleh Sony Bank Inc., tahun 2011 silam mereka bekerjasama dengan WWF Jepang juga untuk melindungi hutan hujan tropis di Sumatera.Terkait dengan kondisi hutan hujan tropis di Sumatera yang terus menyusut dalam 30 tahun terakhir, Sony Bank bersama WWF merasa perlu untuk melakukan sebuah langkah untuk melindungi hutan dan berbagai kekayaan flora fauna, termasuk berbagai spesies yang terancam punah. Sony melakukan program penanaman pohon di sejumlah area dan patroli gajah di Sumatera, dan berbagai kampanye untuk menyebarkan pesan terkait pentingnya upaya konservasi dan situasi terkini di Sumatera.Patroli gajah dilakukan untuk mencegah aktivitas ilegal perburuan gajah liar dan menjaga agar spesies besar ini menjauh dari habitat manusia.Mulai 1 September 2012 mendatang, Sony Bank akan menyisihkan 10 Yen dari setiap rekening baru yang dibuka di Sony Bank kepada WWF Jepang. Upaya ini akan mendekatkan setiap nasabah Sony Bank dalam Proyek Perlindungan Hutan Sumatera dengan cara yang sangat mudah.Selain itu, upaya konservasi ini juga memperkuat citra Sony Bank sebagai bank internet, yang terus mempromosikan konservasi energi dan sumberdaya, salah satunya lewat penghematan penggunaan kertas dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh lembaga ini.Untuk melihat pers rilis dari Sony Financial Holding, silakan lihat di link ini:

[0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

sony bank jepang libatkan nasabah demi selamatkan hutan sumatera sony bank inc sebuah perusahaan yang sepenuhnya dikelola oleh sony financial holding inc hari ini agustus mengumumkan kontribusi mereka untuk menjaga hutan di sumatera indonesia melalui kerjasama dengan world willdlife fund for nature di jepangberpartisipasi dalam aktivitas konservasi hutan ini bukan yang pertamakali dilakukan oleh sony bank inc tahun silam mereka bekerjasama dengan wwf jepang juga untuk melindungi hutan hujan tropis di sumateraterkait dengan kondisi hutan hujan tropis di sumatera yang terus menyusut dalam tahun terakhir sony bank bersama wwf merasa perlu untuk melakukan sebuah langkah untuk melindungi hutan dan berbagai kekayaan flora fauna termasuk berbagai spesies yang terancam punah sony melakukan program penanaman pohon di sejumlah area dan patroli gajah di sumatera dan berbagai kampanye untuk menyebarkan pesan terkait pentingnya upaya konservasi dan situasi terkini di sumaterapatroli gajah dilakukan untuk mencegah aktivitas ilegal perburuan gajah liar dan menjaga agar spesies besar ini menjauh dari habitat manusiamulai september mendatang sony bank akan menyisihkan yen dari setiap rekening baru yang dibuka di sony bank kepada wwf jepang upaya ini akan mendekatkan setiap nasabah sony bank dalam proyek perlindungan hutan sumatera dengan cara yang sangat mudahselain itu upaya konservasi ini juga memperkuat citra sony bank sebagai bank internet yang terus mempromosikan konservasi energi dan sumberdaya salah satunya lewat penghematan penggunaan kertas dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh lembaga iniuntuk melihat pers rilis dari sony financial holding silakan lihat di link ini

TN Bukit Tigapuluh: Habitat Gajah Terus Terhimpit Ekspansi Tambang dan Sawit. International Union for Conservation of Nature (IUCN) telah menetapkan gajah Sumatera sebagai spesies yang “kritis” atau karena populasinya yang kian menurun akibat meningkatnya ancaman serta berkurangnya habitat mamalia besar ini. Menurut data WWF gajah Sumatera diperkirakan kini hanya ada sekitar 2400 hingga 2800 ekor saja yang hidup di alam liar. Jumlah ini menyusut sekitar 50% dari tahun 1985.Populasi gajah Sumatera ini tersebar di sebagian besar wilayah di Sumatera diantaranya di kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) dan sekitarnya. Secara administratif wilayah TNBT ini berada di dua propinsi yaitu propinsi Jambi dan Riau.Di propinsi Jambi kawasan TNBT berada di dua kabupaten yaitu kabupaten Tebo dan kabupaten Tanjung Jabung Barat. Total luas kawasan TNBT saat ini adalah 144.223 ha tapi dengan melihat kecenderungan hilangnya tutupan hutan alam di propinsi Jambi dan Riau serta kawasan TNBT yang dikelilingi oleh daerah penyangga yang memiliki kawasan berhutan dengan nilai konservasi tinggi yang juga merupakan habitat satwa yang dilindungi yaitu gajah, harimau dan orangutan maka pada tahun 2001 Konsorsium Bukit Tiga Puluh yang dikomandoi oleh KKI Warsi mengusulkan perluasan kawasan TNBT namun hingga saat ini usulan perluasan kawasan masih belum ada realisasinya.Sementara itu perambahan hutan serta izin pemanfaatan kawasan yang mengakibatkan alih fungsi hutan disekitar kawasan TNBT terus dikeluarkan oleh pemerintah daerah.Selama semester pertama tahun 2012 BKSDA dan (WPU) (FZS) telah berhasil menangkap dan melaksanakan proses hukum pada 3 kasus perambahan di kawasan TNBT. Namun Krismanleo, staf BKSDA yang tergabung dalam unit patroli ini mengakui bahwa undang-undang mengenai kasus perambahan ini masih lemah dan tidak bisa menjerat otak dari kegiatan perambahan ini, “Hukuman yang dijatuhkan hanya pada orang yang melakukan perambahan padahal sebenarnya ada orang lain atau bahkan perusahaan yang menyuruh mereka melakukan perambahan”.Berdasarkan data dari FZS terdapat 11 perkebunan Sawit, HTI dan tambang batubara yang berbatasan langsung dengan kawasan TNBT. Kawasan yang menjadi lahan konsesi perusahaan-perusahaan ini sebagian besar adalah habitat gajah, harimau dan orangutan sumatera. Kesebelas perusahaan ini hanya perusahaan yang berlokasi di daerah Kab. Tebo saja belum termasuk perusahaan yang berbatasan langsung dengan kawasan TNBT yang berada di Kab. Tanjung Jabung Barat. Berikut adalah data 11 perusahaan tersebut :Diantara sebelas perusahaan ini bahkan ada perusahaan yang lahan konsesinya tumpang tindih dengan lahan konsesi perusahaan lain seperti yang terjadi pada kawasan konsesi PT. Kelola Tebo Energi yang yang juga merupakan kawasan konsesi milik PT. Lestari Asri Jaya. PT. Kelola Tebo Energi sudah mulai melakukan aktivitas dalam kawasan konsesinya hanya dengan bermodalkan izin dari pemerintah daerah. Disamping perusahaan kawasan disekitar TNBT juga terdapat pemukiman dan kebun milik masyarakat yang membuat kawasan ini semakin cepat kehilangan luasan hutannya.Dari pantauan yang dilakukan oleh Elephant Conflict Mitigation Unit (ECMU) FZS daerah konsesi PT. Lestari Asri Jaya dan PT. Tebo Multi Agro memiliki populasi gajah yang cukup banyak. Saat ini ECMU sedang mengumpulkan sampel DNA gajah di kawasan TNBT dan sekitarnya, ECMU menargetkan penelitian sampel DNA dapat selesai akhir tahun ini dengan adanya penelitian ini diharapkan data populasi gajah sumatera di kawasan ini dapat lebih akurat. Menurut Albert, koordinator ECMU, “Berdasarkan identifikasi kelompok dan jumlah gajah dalam kelompok-kelompok tersebut saat ini diperkirakan ada 120 ekor gajah yang 80% aktifitasnya seperti mandi, minum dan mencari makan dilakukan diluar kawasan TNBT.”Kondisi ini menyebabkan konflik antara manusia dengan gajah pun sering terjadi “Rata-rata kami menangani 10 – 15 kasus konflik gajah dengan masyarakat dalam setiap bulan” kata Albert. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh ECMU dan masyarakat diantaranya adalah pemasangan pagar listrik di kebun masyarakat, pagar listrik ini tentu saja memiliki tegangan listrik yang tidak mematikan hanya menyebabkan gajah terkejut dan menjauhi kebun masyarakat tersebut. ECMU juga telah memasang pada 5 gajah yang terdiri dari 4 gajah betina pemimpin kelompok serta 1 gajah jantan. Adapun pemasangan ini bertujuan untuk mengetahui wilayah jelajah (home range) gajah serta mempermudah ECMU mendeteksi pergerakan gajah sehingga jika gajah bergerak ke kawasan kebun masyarakat dapat segera ditangani tanpa harus menimbulkan kerugian bagi masyarakat ataupun gajah.Upaya lain yang dilakukan ECMU adalah memberikan pelatihan bagi masyarakat bagaimana menangani gajah jika masuk kedalam kebun mereka serta memberikan nomor telepon anggota ECMU yang bertugas agar masyarakat bisa langsung melaporkan jika ada gajah yang masuk dalam kebun mereka sehingga dapat segera ditangani. Sejauh ini hanya masyarakat sekitar kawasan saja yang memberikan laporan mengenai gajah yang masuk dalam kebun mereka padahal menurut Albert perusahaan-perusahaan disekitar kawasan TNBT terutama PT. Lestari Asri Jaya dan PT. Tebo Multi Agro yang kawasannya adalah merupakan habitat gajah tidak pernah melaporkan adanya gajah yang masuk dalam kawasan mereka. Padahal jika dilihat dari kondisi tanaman sawit dan akasia milik mereka terlihat jelas bahwa tanaman tersebut telah dirusak oleh gajah. Albert khawatir jika gajah terus masuk ke kawasan itu pihak perusahaan akan mengambil tindakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup gajah tersebut.

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

tn bukit tigapuluh habitat gajah terus terhimpit ekspansi tambang dan sawit international union for conservation of nature iucn telah menetapkan gajah sumatera sebagai spesies yang kritis atau karena populasinya yang kian menurun akibat meningkatnya ancaman serta berkurangnya habitat mamalia besar ini menurut data wwf gajah sumatera diperkirakan kini hanya ada sekitar hingga ekor saja yang hidup di alam liar jumlah ini menyusut sekitar dari tahun populasi gajah sumatera ini tersebar di sebagian besar wilayah di sumatera diantaranya di kawasan taman nasional bukit tiga puluh tnbt dan sekitarnya secara administratif wilayah tnbt ini berada di dua propinsi yaitu propinsi jambi dan riaudi propinsi jambi kawasan tnbt berada di dua kabupaten yaitu kabupaten tebo dan kabupaten tanjung jabung barat total luas kawasan tnbt saat ini adalah ha tapi dengan melihat kecenderungan hilangnya tutupan hutan alam di propinsi jambi dan riau serta kawasan tnbt yang dikelilingi oleh daerah penyangga yang memiliki kawasan berhutan dengan nilai konservasi tinggi yang juga merupakan habitat satwa yang dilindungi yaitu gajah harimau dan orangutan maka pada tahun konsorsium bukit tiga puluh yang dikomandoi oleh kki warsi mengusulkan perluasan kawasan tnbt namun hingga saat ini usulan perluasan kawasan masih belum ada realisasinyasementara itu perambahan hutan serta izin pemanfaatan kawasan yang mengakibatkan alih fungsi hutan disekitar kawasan tnbt terus dikeluarkan oleh pemerintah daerahselama semester pertama tahun bksda dan wpu fzs telah berhasil menangkap dan melaksanakan proses hukum pada kasus perambahan di kawasan tnbt namun krismanleo staf bksda yang tergabung dalam unit patroli ini mengakui bahwa undangundang mengenai kasus perambahan ini masih lemah dan tidak bisa menjerat otak dari kegiatan perambahan ini hukuman yang dijatuhkan hanya pada orang yang melakukan perambahan padahal sebenarnya ada orang lain atau bahkan perusahaan yang menyuruh mereka melakukan perambahanberdasarkan data dari fzs terdapat perkebunan sawit hti dan tambang batubara yang berbatasan langsung dengan kawasan tnbt kawasan yang menjadi lahan konsesi perusahaanperusahaan ini sebagian besar adalah habitat gajah harimau dan orangutan sumatera kesebelas perusahaan ini hanya perusahaan yang berlokasi di daerah kab tebo saja belum termasuk perusahaan yang berbatasan langsung dengan kawasan tnbt yang berada di kab tanjung jabung barat berikut adalah data perusahaan tersebut diantara sebelas perusahaan ini bahkan ada perusahaan yang lahan konsesinya tumpang tindih dengan lahan konsesi perusahaan lain seperti yang terjadi pada kawasan konsesi pt kelola tebo energi yang yang juga merupakan kawasan konsesi milik pt lestari asri jaya pt kelola tebo energi sudah mulai melakukan aktivitas dalam kawasan konsesinya hanya dengan bermodalkan izin dari pemerintah daerah disamping perusahaan kawasan disekitar tnbt juga terdapat pemukiman dan kebun milik masyarakat yang membuat kawasan ini semakin cepat kehilangan luasan hutannyadari pantauan yang dilakukan oleh elephant conflict mitigation unit ecmu fzs daerah konsesi pt lestari asri jaya dan pt tebo multi agro memiliki populasi gajah yang cukup banyak saat ini ecmu sedang mengumpulkan sampel dna gajah di kawasan tnbt dan sekitarnya ecmu menargetkan penelitian sampel dna dapat selesai akhir tahun ini dengan adanya penelitian ini diharapkan data populasi gajah sumatera di kawasan ini dapat lebih akurat menurut albert koordinator ecmu berdasarkan identifikasi kelompok dan jumlah gajah dalam kelompokkelompok tersebut saat ini diperkirakan ada ekor gajah yang aktifitasnya seperti mandi minum dan mencari makan dilakukan diluar kawasan tnbtkondisi ini menyebabkan konflik antara manusia dengan gajah pun sering terjadi ratarata kami menangani kasus konflik gajah dengan masyarakat dalam setiap bulan kata albert berbagai upaya sudah dilakukan oleh ecmu dan masyarakat diantaranya adalah pemasangan pagar listrik di kebun masyarakat pagar listrik ini tentu saja memiliki tegangan listrik yang tidak mematikan hanya menyebabkan gajah terkejut dan menjauhi kebun masyarakat tersebut ecmu juga telah memasang pada gajah yang terdiri dari gajah betina pemimpin kelompok serta gajah jantan adapun pemasangan ini bertujuan untuk mengetahui wilayah jelajah home range gajah serta mempermudah ecmu mendeteksi pergerakan gajah sehingga jika gajah bergerak ke kawasan kebun masyarakat dapat segera ditangani tanpa harus menimbulkan kerugian bagi masyarakat ataupun gajahupaya lain yang dilakukan ecmu adalah memberikan pelatihan bagi masyarakat bagaimana menangani gajah jika masuk kedalam kebun mereka serta memberikan nomor telepon anggota ecmu yang bertugas agar masyarakat bisa langsung melaporkan jika ada gajah yang masuk dalam kebun mereka sehingga dapat segera ditangani sejauh ini hanya masyarakat sekitar kawasan saja yang memberikan laporan mengenai gajah yang masuk dalam kebun mereka padahal menurut albert perusahaanperusahaan disekitar kawasan tnbt terutama pt lestari asri jaya dan pt tebo multi agro yang kawasannya adalah merupakan habitat gajah tidak pernah melaporkan adanya gajah yang masuk dalam kawasan mereka padahal jika dilihat dari kondisi tanaman sawit dan akasia milik mereka terlihat jelas bahwa tanaman tersebut telah dirusak oleh gajah albert khawatir jika gajah terus masuk ke kawasan itu pihak perusahaan akan mengambil tindakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup gajah tersebut

Kebakaran Hutan Jateng: Sebagian Api di Gunung Slamet Mulai Padam (Bagian I). (HT) dari pendakian, Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, terus berbunyi. Tim SAR, TNI dan Polri terus memantau keberangkatan tim pertama ke lokasi kebakaran hutan. Kamis, 30 Agustus 2012, sudah enam hari tim relawan bertugas untuk menyelamatkan manusia dan alam.Sinar matahari yang memancar dan hembusan angin dingin bersatu menghantam kulit. Warga sekitar tetap melakukan aktivitas rutin untuk berkebun. Menanam, menyiram dan memetik sayur dan buah. Begitu juga dengan Komandan SAR Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Sugeng Riyadi dan rekan-rekan tim relawan yang benar-benar di sibukkan sejak Sabtu, 25 Agustus 2012 hingga pagi itu. Mengkondisikan dapur umum, memantau tim relawan, melihat kondisi kebakaran, berkoordinasi dengan relawan dan instansi pemerintah, serta tidak ketinggalan melayani rekan-rekan media. Mereka di amanahkan tugas yang cukup berat. Memadamkan Api di hutan lindung, Gunung Slamet. Di ketinggian berkisar antara 2.500 hingga 3.200 Meter di Atas Permukaan Laut (MDPL).“Ini sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk selamatkan manusia dan alam. Lelah itu pasti, tapi tugas ini lebih berarti. Hari ini, akan ada 2 tim relawan yang diberangkatkan,” kata Sugeng kepada Mongabay Indonesia.Kebakaran hutan terjadi sejak Sabtu pagi, 25 Agustus 2012, sekitar pukul 03.00. Kebakaran pertama kali terlihat pukul 06.00, saat matahari mulai muncul, dilihat oleh warga sekitar. Kepulan asap putih tebal membumbung dari gunung dengan ketinggian berkisar 3.000 meter di atas permukaan laut. Dan sampai kemarin belum diketahui penyebab pastinya dari kebakaran tersebut. Begitupun juga dengan kepastian berapa luas lahan yang terbakar.Tim relawan hanya menduga dari berbagai kemungkinan. Karena api unggun yang dibuat oleh pendaki, puntung rokok yang dibuang pendaki atau gesekan pohon karena musim kemarau ini. Sedangkan lokasi kebakaran ada di pos 5 dan Pos 7. Pos-pos ini merupakan pos tempat pendaki biasanya mendirikan tenda, sebelum pagi harinya melakukan perjalanan menuju puncak gunung. Di pos ini banyak ditumbuhi semak belukar yang mudah terbakar saat musim kemarau. Hutan di dekat batas vegetasi memang rawan terjadi kebakaran. “Untuk kepastian penyebab kebakaran nanti pihak Perhutani yang akan melakukan verifikasi di lokasi dan mendata berapa hektar luas lahan yang terbakar,” kata Sugeng.Hari pertama dan kedua kebakaran terjadi, tim relawan langsung dibentuk untuk segera melakukan evakuasi terhadap para pendaki. Sedangkan upaya pemadaman Api, dilakukan sejak Senin hingga Kamis. “Bagaimanapun juga, kita selamatkan dulu jiwa manusianya, setelah itu alam yang terbakar,” kata Sugeng kepada Mongabay Indonesia.Dalam evakuasi para pendaki yang dilakukan oleh tim relawan sejak hari pertama dan hari kedua, ada 280 pendaki yang di evakuasi paksa untuk turun dari Gunung Slamet. Hal yang cukup menyulitkan adalah posisi pendaki pun berbeda-beda. Ada yang sudah di Pos 3,Pos 4, Pos 5, Pos 6 bahkan ada juga yang di puncak Gunung. Dan sejak Minggu, pukul 17.00, tim relawan sudah -kan lokasi gunung dari pendakian. “Kami paksa pendaki untuk turun demi keselamatan. Untuk pendaki yang terjebak api, kami evakuasi melalui jalur alternatif, dan semua selamat,” kata Mulyanto, Komandan Lapangan SAR Purbalingga.Terkait dengan upaya pemadaman, secara keseluruhan tim relawan lebih dari 300 orang. Adapun rincian personil relawan meliputi 11 TNI, 30 SAR Purbalingga, 20 Tagana, 4 Polres Purbalingga, 10 Aremba (mapala), 50 Perhutani, 10 PMI dan lainnya warga sekitar dan karang taruna. Lokasi diketinggian berkisar 2.300 hingga 2.550 mdpl,memang menyulitkan relawan untuk menuju sumber kebakaran. Untuk memadamkan api yang dilakukan adalah dengan cara membuat sekat parit-patir, guna memotong rambatan api. Dengan demikian, kebakaran dapat dilokalisasi sehingga api secara perlahan terus mengecil. Alat yang digunakan hanya cangkul, kayu dan celurit/arit. “Api membesar kami serang pinggir, api kecil serang dalam,”kata Lelkol Arm Jati Bambang Priyambodo, Komandan kodim, Purbalingga yang memimpin apel pelepasan tim relawan.Hutan di lereng Gunung Slamet ternyata sudah sering mengalami kebakaran. Pada Juli 1984, ratusan siswa SMAN 2 Purwokerto terjebak kobaran api di puncak Gunung Slamet. Bahkan titik api terlihat hingga Purwokerto. Penyebab kebakaran saat itu diduga dari puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh para pendaki hingga menyulut pohon-pohon maupun ilalang yang mengering.Pada 2007, kebakaran juga melanda kawasan hutan Gunung Slamet. Hutan semak di sekitar badan Gunung Slamet, yang masuk dalam lokasi Kabupaten Purbalingga, Kamis malam, 16 Agustus 2007, sekitar pukul 21.00, terbakar. Kebakaran itu melalap semak-semak di sekitar pos tujuh dan pos delapan jalur pendakian atau yang dikenal pula antara Pos Sang Hyang Rangkah dan Sang Hyang Kendit, pada ketinggian 2.288 meter di atas permukaan laut.Pada awal September 2009, lebih dari 52 hektare terbakar yang merupakan kawasan hutan lindung di atas ketinggian 2.500 meter di atas permukaan air laut atau di blok Samarantu, terbakar. Selain itu pada Agustus 2011 dan terakhir pada tahun 25 Agustus 2012 ini. “Sekarang ini kebakaran yang kelima kalinya, beberapa penyebabnya karena membuang puntung rokok sembarangan dan percikan api unggun dan terjadi di musim kemarau. Kami sudah peringatkan, namun di lokasi mereka sering abaikan itu,” kata Mulyanto menambahkan.Berdasarkan koordinasi terakhir, dengan Sugeng Riyadi yang berada di lokasi pada Kamis sore, 30 Agustus 2012 pukul 16.00 wib. Api kebakaran untuk wilayah Purbalingga, sudah berhasil dipadamkan oleh tim relawan. Kebakaran hutan yang terjadi sejak enam hari lalu, cenderung meluas di wilayah perbatasan Kabupaten Purbalingga dan Pemalang, Jawa Tengah, akibat tiupan angin yang kencang. Selain itu, upaya pemadaman juga dihadapkan pada sulitnya medan dan kekeringan akibat kemarau. “Api sudah padam, namun kami akan terus melakukan pemantauan,” kata Sugeng.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

kebakaran hutan jateng sebagian api di gunung slamet mulai padam bagian i ht dari pendakian bambangan desa kutabawa kecamatan karangreja kabupaten purbalingga jawa tengah terus berbunyi tim sar tni dan polri terus memantau keberangkatan tim pertama ke lokasi kebakaran hutan kamis agustus sudah enam hari tim relawan bertugas untuk menyelamatkan manusia dan alamsinar matahari yang memancar dan hembusan angin dingin bersatu menghantam kulit warga sekitar tetap melakukan aktivitas rutin untuk berkebun menanam menyiram dan memetik sayur dan buah begitu juga dengan komandan sar desa kutabawa kecamatan karangreja purbalingga sugeng riyadi dan rekanrekan tim relawan yang benarbenar di sibukkan sejak sabtu agustus hingga pagi itu mengkondisikan dapur umum memantau tim relawan melihat kondisi kebakaran berkoordinasi dengan relawan dan instansi pemerintah serta tidak ketinggalan melayani rekanrekan media mereka di amanahkan tugas yang cukup berat memadamkan api di hutan lindung gunung slamet di ketinggian berkisar antara hingga meter di atas permukaan laut mdplini sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk selamatkan manusia dan alam lelah itu pasti tapi tugas ini lebih berarti hari ini akan ada tim relawan yang diberangkatkan kata sugeng kepada mongabay indonesiakebakaran hutan terjadi sejak sabtu pagi agustus sekitar pukul kebakaran pertama kali terlihat pukul saat matahari mulai muncul dilihat oleh warga sekitar kepulan asap putih tebal membumbung dari gunung dengan ketinggian berkisar meter di atas permukaan laut dan sampai kemarin belum diketahui penyebab pastinya dari kebakaran tersebut begitupun juga dengan kepastian berapa luas lahan yang terbakartim relawan hanya menduga dari berbagai kemungkinan karena api unggun yang dibuat oleh pendaki puntung rokok yang dibuang pendaki atau gesekan pohon karena musim kemarau ini sedangkan lokasi kebakaran ada di pos dan pos pospos ini merupakan pos tempat pendaki biasanya mendirikan tenda sebelum pagi harinya melakukan perjalanan menuju puncak gunung di pos ini banyak ditumbuhi semak belukar yang mudah terbakar saat musim kemarau hutan di dekat batas vegetasi memang rawan terjadi kebakaran untuk kepastian penyebab kebakaran nanti pihak perhutani yang akan melakukan verifikasi di lokasi dan mendata berapa hektar luas lahan yang terbakar kata sugenghari pertama dan kedua kebakaran terjadi tim relawan langsung dibentuk untuk segera melakukan evakuasi terhadap para pendaki sedangkan upaya pemadaman api dilakukan sejak senin hingga kamis bagaimanapun juga kita selamatkan dulu jiwa manusianya setelah itu alam yang terbakar kata sugeng kepada mongabay indonesiadalam evakuasi para pendaki yang dilakukan oleh tim relawan sejak hari pertama dan hari kedua ada pendaki yang di evakuasi paksa untuk turun dari gunung slamet hal yang cukup menyulitkan adalah posisi pendaki pun berbedabeda ada yang sudah di pos pos pos pos bahkan ada juga yang di puncak gunung dan sejak minggu pukul tim relawan sudah kan lokasi gunung dari pendakian kami paksa pendaki untuk turun demi keselamatan untuk pendaki yang terjebak api kami evakuasi melalui jalur alternatif dan semua selamat kata mulyanto komandan lapangan sar purbalinggaterkait dengan upaya pemadaman secara keseluruhan tim relawan lebih dari orang adapun rincian personil relawan meliputi tni sar purbalingga tagana polres purbalingga aremba mapala perhutani pmi dan lainnya warga sekitar dan karang taruna lokasi diketinggian berkisar hingga mdplmemang menyulitkan relawan untuk menuju sumber kebakaran untuk memadamkan api yang dilakukan adalah dengan cara membuat sekat paritpatir guna memotong rambatan api dengan demikian kebakaran dapat dilokalisasi sehingga api secara perlahan terus mengecil alat yang digunakan hanya cangkul kayu dan celuritarit api membesar kami serang pinggir api kecil serang dalamkata lelkol arm jati bambang priyambodo komandan kodim purbalingga yang memimpin apel pelepasan tim relawanhutan di lereng gunung slamet ternyata sudah sering mengalami kebakaran pada juli ratusan siswa sman purwokerto terjebak kobaran api di puncak gunung slamet bahkan titik api terlihat hingga purwokerto penyebab kebakaran saat itu diduga dari puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh para pendaki hingga menyulut pohonpohon maupun ilalang yang mengeringpada kebakaran juga melanda kawasan hutan gunung slamet hutan semak di sekitar badan gunung slamet yang masuk dalam lokasi kabupaten purbalingga kamis malam agustus sekitar pukul terbakar kebakaran itu melalap semaksemak di sekitar pos tujuh dan pos delapan jalur pendakian atau yang dikenal pula antara pos sang hyang rangkah dan sang hyang kendit pada ketinggian meter di atas permukaan lautpada awal september lebih dari hektare terbakar yang merupakan kawasan hutan lindung di atas ketinggian meter di atas permukaan air laut atau di blok samarantu terbakar selain itu pada agustus dan terakhir pada tahun agustus ini sekarang ini kebakaran yang kelima kalinya beberapa penyebabnya karena membuang puntung rokok sembarangan dan percikan api unggun dan terjadi di musim kemarau kami sudah peringatkan namun di lokasi mereka sering abaikan itu kata mulyanto menambahkanberdasarkan koordinasi terakhir dengan sugeng riyadi yang berada di lokasi pada kamis sore agustus pukul wib api kebakaran untuk wilayah purbalingga sudah berhasil dipadamkan oleh tim relawan kebakaran hutan yang terjadi sejak enam hari lalu cenderung meluas di wilayah perbatasan kabupaten purbalingga dan pemalang jawa tengah akibat tiupan angin yang kencang selain itu upaya pemadaman juga dihadapkan pada sulitnya medan dan kekeringan akibat kemarau api sudah padam namun kami akan terus melakukan pemantauan kata sugeng

Tim Verifikasi Belum Nilai Amdal Ekspansi Lahan PT RAPP di Pulau Padang. Koalisi Pendukung Perjuangan Rakyat Pulau Merantimelalui media rilis, Rabu 5 September 2012, menyesalkan pernyataan Budi Indra Setiawan Ketua Tim Verifikasi Kerentanan Lingkungan dan Gambut HTI PT RAPP di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang menyatakan bahwa Pulau Padang akan tenggelam adalah isu belaka dan industri HTI tidak membahayakan Pulau Padang. Kendati kenyataan memperlihatkan bahwa Pulau Padang terus mengalami penurunan hingga satu meter setiap tahun. Tim VerifikasiKerentanan Lingkungan dan Gambut ini berjumlah Sembilan orang dan dibentuk oleh Kementerian Kehutanan untuk menindaklanjuti konflik yang ada antara masyarakat dengan industri Hutan Tanaman Industri PT RAPP di Pulau Padang. Tim ini bertugas melaksanakan pengukuran, pelaporan dan verifikasi terhadap kerentanan lingkungan dan gambut di areal HTI PT.RAPP pada lahan gambut di Pulau Padang.Tahapan yang harus dilakukan tim verifikasi menurut Fadil Nandila Wakil Koordinator Jikalahari, seharusnya memverifikasi prosedur dan laporan dokumen Amdal, memverifikasi keabsahan terbitnya SK 327 tahun 2009, memverifikasi hipotesis ancaman tenggelam Pulau Padang, baik ada HTI maupun tanpa ada HTI. “Jangan buru-buru mensosialisasikan keberadaan HTI di Pulau Padang tidak akan menenggelamkan Pulau, karena tanpanya saja, abrasi sedang mengancam Pulau Padang,” tegas Fadil Nandila.SK 327 tahun 2009 memberi tambahan areal seluas 115.025 hektar kepada PT RAPP, seluas 45.205 hektar di antaranya ada di Pulau Padang– Izin itu tersebar di Kubupaten Kampar, Singingi, Siak, Pelalawan dan Bengkalis. Izin itu diberikan oleh Menhut MS Kaban detik-detik dirinya lepas dari Kabinet SBY periode pertama. SK ini kemudian berbuntut panjang dengan pecahnya konflik antara masyarakat dengan PT RAPP.SK ini menambah luasan wilayah konsesi RAPP yang sebelumnya sudah diperoleh di wilayah Riau yang diantara konsesi tambahannya terdapat di hutan gambut Pulau Padang dan Semenanjung Kampar.“Penyimpangan hukum atas terbitnya SK 327 tersebut setidaknya terdapat pada proses kelengkapan administrasi, konfirmasi kawasan, penyusunan Amdal dan pelanggaran terhadap aturan hukum lainnya. Dari pelanggaran proses perizinan ini wajar saja protes dari masyarakat terus terjadi karena ini menyangkut pengambil-alihan hak penguasaan tanah dari generasi mereka,” kata Riko Kurniawan, juru bicara koalisi ini.Selain itu, Pulau Padang sejatinya masuk dalam kategori pulau kecil dan terbentuk dari kubah gambut yang sangat rentan jika ada aktifitas konversi hutan skala luas. Dengan pola pengelolaan secara tradisional, berdasarkan pengamatan kasat mata di Pulau Padang menunjukkan tingkat penurunan permukaan tanah gambut mencapai 1 meter lebih dalam beberapa tahun terakhir.Koalisi juga mengritik pernyataan Budi Indra Setiawan pada awal September 2012 silam. “Indra Setiawan mengatakan tidak akan terjadi kebakaran karena gambut di Pulau Padang senantiasa basah, justru akan menyelamatkan Pulau Padang. Hadirnya HTI Pulau Padang tak akan tenggelam, butuh waktu 1.600 tahun lagi untuk tenggelam. Dan maraknya aksi massa semata-mata karena pengaruh hasil kajian Raflis, meski kajiannya itu dapat diterima,” kata Sutarno, seorang warga Pulau Padang pada Mongabay Indonesia.“Itu (Pulau Padang akan tenggelam) isu yang dilontarkan pihak tak bertanggungjawab,” kata Budi Indra Setiawan edisi 3 September 2012.Sementara aktivis lingkungan Raflis mengatakan bahwa pernyataan Budi harus berbasis bukti ilmiah. “Dia (Budi Setiawan) harus buktikan secara ilmiah bahwa Pulau Padang tak akan tenggelam. Hipotesis sementara itu untuk memancing debat ilmiah sebelum Pulau Padang tenggelam. Agar ada upaya preventif dari akademisi. Kalau perusahaan sudah beroperasi tak ada guna lagi diteliti tenggelamnya Pulau Padang,” kata Raflis pada Mongabay Indonesia, 2 September 2012.Rusmadya Maharuddin SEA yang advokasi kasus Semenanjung Kampar sejak 2009 hingga kini mengatakan, tim Verifikasi bentukan Menhut sudah diprediksi, “Kita takut nasib Pulau Padang sama dengan Semenanjung Kampar. Karena tuntutan masyarakat Semenanjung Kampar dan Pulau Padang sama yaitu Verifikasi legalitas SK 327 tahun 2009. Bukan dengan bentuk tim Pakar atau tim Verifikasi. Karena tim itu tak menjawab tuntutan warga,” katanya diujung telepon pada 4 September 2012 malam.Rusmadya beri contoh soal legalitas. Pulau Padang adalah pulau kecil berdasarkan UU No 27/2007 pasal 1 ayat 3, Pulau Padang adalah gambut dalam lebih dari tiga meter menurut Keppres 32/1990 dan PP No. 47/1997 dan AMDAL SK 327 tahun 2009 bermasalah. “Nah semua legalitas itu harus diverifikasi oleh Menhut dengan cara membentuk tim verifikasi legalitas,” lanjut Rusmadya.“Tim verifikasi seyogyanya bersedia memverifikasi dokumen Amdal yang yang menjadi dasar terbitnya SK 327 tahun 2009, memverifikasi SK tersebut apakah memang layak dikatakan legal, dan memverifiksi apakah hipotesis Pulau Padang terancam tenggelam baik tanpa HTI maupun ada HTI,”jelas Fadil Nandila Wakil Koordinator Jikalahri dalam rilis 5 September 2012.“Ini tidaklah melanggar tugas yang diamanatkan Menhut kepada tim, hanya bergantung pada tim bersedia berpikir dan bekerja keras atau tidak. Yang jelas mereka adalah kumpulan para pemikir yang ditugaskan oleh Menteri.”Kebijakan untuk menyelamatkan Pulau Padang saat ini, menurut Rusmadya,”Menhut harus memasukkan Pulau Padang dalam moratorium pemerintah.”

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

tim verifikasi belum nilai amdal ekspansi lahan pt rapp di pulau padang koalisi pendukung perjuangan rakyat pulau merantimelalui media rilis rabu september menyesalkan pernyataan budi indra setiawan ketua tim verifikasi kerentanan lingkungan dan gambut hti pt rapp di pulau padang kabupaten kepulauan meranti riau yang menyatakan bahwa pulau padang akan tenggelam adalah isu belaka dan industri hti tidak membahayakan pulau padang kendati kenyataan memperlihatkan bahwa pulau padang terus mengalami penurunan hingga satu meter setiap tahun tim verifikasikerentanan lingkungan dan gambut ini berjumlah sembilan orang dan dibentuk oleh kementerian kehutanan untuk menindaklanjuti konflik yang ada antara masyarakat dengan industri hutan tanaman industri pt rapp di pulau padang tim ini bertugas melaksanakan pengukuran pelaporan dan verifikasi terhadap kerentanan lingkungan dan gambut di areal hti ptrapp pada lahan gambut di pulau padangtahapan yang harus dilakukan tim verifikasi menurut fadil nandila wakil koordinator jikalahari seharusnya memverifikasi prosedur dan laporan dokumen amdal memverifikasi keabsahan terbitnya sk tahun memverifikasi hipotesis ancaman tenggelam pulau padang baik ada hti maupun tanpa ada hti jangan buruburu mensosialisasikan keberadaan hti di pulau padang tidak akan menenggelamkan pulau karena tanpanya saja abrasi sedang mengancam pulau padang tegas fadil nandilask tahun memberi tambahan areal seluas hektar kepada pt rapp seluas hektar di antaranya ada di pulau padang izin itu tersebar di kubupaten kampar singingi siak pelalawan dan bengkalis izin itu diberikan oleh menhut ms kaban detikdetik dirinya lepas dari kabinet sby periode pertama sk ini kemudian berbuntut panjang dengan pecahnya konflik antara masyarakat dengan pt rappsk ini menambah luasan wilayah konsesi rapp yang sebelumnya sudah diperoleh di wilayah riau yang diantara konsesi tambahannya terdapat di hutan gambut pulau padang dan semenanjung kamparpenyimpangan hukum atas terbitnya sk tersebut setidaknya terdapat pada proses kelengkapan administrasi konfirmasi kawasan penyusunan amdal dan pelanggaran terhadap aturan hukum lainnya dari pelanggaran proses perizinan ini wajar saja protes dari masyarakat terus terjadi karena ini menyangkut pengambilalihan hak penguasaan tanah dari generasi mereka kata riko kurniawan juru bicara koalisi iniselain itu pulau padang sejatinya masuk dalam kategori pulau kecil dan terbentuk dari kubah gambut yang sangat rentan jika ada aktifitas konversi hutan skala luas dengan pola pengelolaan secara tradisional berdasarkan pengamatan kasat mata di pulau padang menunjukkan tingkat penurunan permukaan tanah gambut mencapai meter lebih dalam beberapa tahun terakhirkoalisi juga mengritik pernyataan budi indra setiawan pada awal september silam indra setiawan mengatakan tidak akan terjadi kebakaran karena gambut di pulau padang senantiasa basah justru akan menyelamatkan pulau padang hadirnya hti pulau padang tak akan tenggelam butuh waktu tahun lagi untuk tenggelam dan maraknya aksi massa sematamata karena pengaruh hasil kajian raflis meski kajiannya itu dapat diterima kata sutarno seorang warga pulau padang pada mongabay indonesiaitu pulau padang akan tenggelam isu yang dilontarkan pihak tak bertanggungjawab kata budi indra setiawan edisi september sementara aktivis lingkungan raflis mengatakan bahwa pernyataan budi harus berbasis bukti ilmiah dia budi setiawan harus buktikan secara ilmiah bahwa pulau padang tak akan tenggelam hipotesis sementara itu untuk memancing debat ilmiah sebelum pulau padang tenggelam agar ada upaya preventif dari akademisi kalau perusahaan sudah beroperasi tak ada guna lagi diteliti tenggelamnya pulau padang kata raflis pada mongabay indonesia september rusmadya maharuddin sea yang advokasi kasus semenanjung kampar sejak hingga kini mengatakan tim verifikasi bentukan menhut sudah diprediksi kita takut nasib pulau padang sama dengan semenanjung kampar karena tuntutan masyarakat semenanjung kampar dan pulau padang sama yaitu verifikasi legalitas sk tahun bukan dengan bentuk tim pakar atau tim verifikasi karena tim itu tak menjawab tuntutan warga katanya diujung telepon pada september malamrusmadya beri contoh soal legalitas pulau padang adalah pulau kecil berdasarkan uu no pasal ayat pulau padang adalah gambut dalam lebih dari tiga meter menurut keppres dan pp no dan amdal sk tahun bermasalah nah semua legalitas itu harus diverifikasi oleh menhut dengan cara membentuk tim verifikasi legalitas lanjut rusmadyatim verifikasi seyogyanya bersedia memverifikasi dokumen amdal yang yang menjadi dasar terbitnya sk tahun memverifikasi sk tersebut apakah memang layak dikatakan legal dan memverifiksi apakah hipotesis pulau padang terancam tenggelam baik tanpa hti maupun ada htijelas fadil nandila wakil koordinator jikalahri dalam rilis september ini tidaklah melanggar tugas yang diamanatkan menhut kepada tim hanya bergantung pada tim bersedia berpikir dan bekerja keras atau tidak yang jelas mereka adalah kumpulan para pemikir yang ditugaskan oleh menterikebijakan untuk menyelamatkan pulau padang saat ini menurut rusmadyamenhut harus memasukkan pulau padang dalam moratorium pemerintah

Foto: Penyemaian 1 Ton Garam Hujan Buatan di Udara Jambi. Sudah satu bulan lebih warga propinsi Jambi dilanda kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan. Berdasarkan hasil pemantauan hotspot kebakaran lahan dan hutan yang bersumber dari data satelit NOOA 18 yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, Direktorat Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan sejak tanggal 1 Januari hingga 6 September 2012 di propinsi Jambi terdapat hotspot sebanyak 1.869 titik, terkonsentrasi di Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur yang merupakan lahan gambut yang letaknya berdekatan dengan bandara dan kota Jambi.Untuk mengatasi keadaan ini pemerintah propinsi Jambi bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Hujan Buatan – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan operasi pemadaman kebakaran lahan dan hutan dari udara melalui pelaksanaan operasi penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang sering disebut dengan hujan buatan. Mongabay Indonesia ikut dalam upaya penyemaian garam untuk hujan buatan ini.Menurut Djazim Syaifullah, Koordinator lapangan TMC di Jambi hujan buatan adalah merupakan proses memanipulasi atau melakukan intervensi proses hujan didalam awan secara terbatas. Adapun bahan yang digunakan memanipulasi proses ini adalah zat yang bersifat higroskopik (mampu menyerap molekul air di lingkungan sekitarnya) yaitu garam. Garam kemudian ditaburkan/disemai di dasar ataupun dalam awan untuk mempercepat proses penyerapan air yang dibutuhkan awan untuk menjadi hujan.Setiap hari tim BPPT memantau awan yang berpotensi untuk disemai menjadi hujan dengan menggunakan satelit. Penyemaian dilakukan dua kali sehari dengan menggunakan pesawat Cassa 212 milik TNI AD yang dalam setiap kegiatan penyemaian menggangkut 900 hingga 1 ton garam. Djazim juga menegaskan bahwa zat yang terkandung dalam air hujan yang dihasilkan dari teknologi modifikasi cuaca ini memiliki komposisi yang sama dengan zat yang terkandung dalam air hujan alami sehingga aman bagi lingkungan. Kegiatan modifikasi cuaca yang sudah dimulai dari tanggal 7 September ini rencananya akan berlangsung selama 30 hari.Dalmanto, Kasi Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi pada saat ditemui di posko TMC bandara Sultan Thaha mengatakan “ Untuk tahun ini antisipasi terhadap kabut asap lebih cepat dilakukan sehingga tidak seperti tahun kemarin,tahun ini anak-anak sekolah tidak sampai diliburkan akibat kabut asap”. Dari hasil pemantauan BPBD, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) kota Jambi pada tanggal 11 September kemarin ada di angka 34 yang berarti berada dalam kategori baik. Selain bekerjasama dengan tim yang dikomandoi oleh BPPT, BPBD Jambi juga bekerjasama dengan Manggala Agni Dinas Kehutanan Propinsi Jambi untuk memadamkan kebakaran lahan melalui darat.

[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan strategi mitigasi

foto penyemaian ton garam hujan buatan di udara jambi sudah satu bulan lebih warga propinsi jambi dilanda kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan berdasarkan hasil pemantauan hotspot kebakaran lahan dan hutan yang bersumber dari data satelit nooa yang dilaksanakan oleh direktorat pengendalian kebakaran hutan direktorat jenderal phka kementerian kehutanan sejak tanggal januari hingga september di propinsi jambi terdapat hotspot sebanyak titik terkonsentrasi di kabupaten muaro jambi tanjung jabung barat dan tanjung jabung timur yang merupakan lahan gambut yang letaknya berdekatan dengan bandara dan kota jambiuntuk mengatasi keadaan ini pemerintah propinsi jambi bekerja sama dengan unit pelaksana teknis upt hujan buatan badan pengkajian dan penerapan teknologi bppt melakukan operasi pemadaman kebakaran lahan dan hutan dari udara melalui pelaksanaan operasi penerapan teknologi modifikasi cuaca tmc yang sering disebut dengan hujan buatan mongabay indonesia ikut dalam upaya penyemaian garam untuk hujan buatan inimenurut djazim syaifullah koordinator lapangan tmc di jambi hujan buatan adalah merupakan proses memanipulasi atau melakukan intervensi proses hujan didalam awan secara terbatas adapun bahan yang digunakan memanipulasi proses ini adalah zat yang bersifat higroskopik mampu menyerap molekul air di lingkungan sekitarnya yaitu garam garam kemudian ditaburkandisemai di dasar ataupun dalam awan untuk mempercepat proses penyerapan air yang dibutuhkan awan untuk menjadi hujansetiap hari tim bppt memantau awan yang berpotensi untuk disemai menjadi hujan dengan menggunakan satelit penyemaian dilakukan dua kali sehari dengan menggunakan pesawat cassa milik tni ad yang dalam setiap kegiatan penyemaian menggangkut hingga ton garam djazim juga menegaskan bahwa zat yang terkandung dalam air hujan yang dihasilkan dari teknologi modifikasi cuaca ini memiliki komposisi yang sama dengan zat yang terkandung dalam air hujan alami sehingga aman bagi lingkungan kegiatan modifikasi cuaca yang sudah dimulai dari tanggal september ini rencananya akan berlangsung selama haridalmanto kasi tanggap darurat badan penanggulangan bencana daerah bpbd jambi pada saat ditemui di posko tmc bandara sultan thaha mengatakan untuk tahun ini antisipasi terhadap kabut asap lebih cepat dilakukan sehingga tidak seperti tahun kemarintahun ini anakanak sekolah tidak sampai diliburkan akibat kabut asap dari hasil pemantauan bpbd indeks standar pencemar udara ispu kota jambi pada tanggal september kemarin ada di angka yang berarti berada dalam kategori baik selain bekerjasama dengan tim yang dikomandoi oleh bppt bpbd jambi juga bekerjasama dengan manggala agni dinas kehutanan propinsi jambi untuk memadamkan kebakaran lahan melalui darat

Ayo, Suara Anda Bisa Selamatkan Hutan Adat Saudara Kita Dayak Benuaq!. Lembaga penyelidikan lingkungan yang berbasis di Inggris, Environmental Investigation Agency (EIA) kembali mengingatkan kepada publik untuk terus memberikan dukungan agar segala bentuk jenis teror dan intimidasi bagi masyarakat asli Suku Dayak Benuaq di Desa Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dihentikan.EIA juga kembali menyebarkan ajakan untuk menghentikan segala bentuk ekrusakan hutan yang disebabkan oleh alihfungsi lahan menjadi perkebunan.Saat ini, dua perusahaan tengah membabat hutan dan mengambil lahan milik masyarakat Dayak Benuaq di Desa Muara Tae, berkoalisi dengan aparat bersenjata.Deretan buldoser, kini tinggal selangkah menuju tenda-tenda yang dibangun masyarakat dayak untuk melindungi sisa hutan mereka.Kepala Kampanye EIA, Faith Doherty mengatakan,”Hal ini adalah sebuah pelanggaran atas Hak Asasi Manusia dan harus segera diakhiri. Saudara-saudara kita di Muara Tae kini sedang ditindas secara brutal, dengan dukungan aparat negara dan legalitas lahan yang masih diragukan.“Mari kita kirimkan pesan kepada perusahaan ini agar dunia tahu apa yang sedang dialami oleh warga Dayak Benuaq dan hal ini tidak bisa ditolerir. Saudara kita Dayak Benuaq tidak bisa menghadapi ini sendirian.”EIA memfasilitasi anda semua untuk menghubungi para manajer dan eksekutif di perusahaan yang terlibat kasus ini; anda para pendukung kami di Indonesia dan di manapun berada, kami meminta bantuan anda untuk membantu kami menghentikan operasi mereka dan menghormati hak-hak Dayak Benuaq.Perusakan hutan dan pengambilan lahan adat milik Dayak Benuaq dilakuka oleh dua perusahaan, PT Munte Waniq Jaya Perkasa dan Borneo Surya Mining Jaya, di tahun 2010 dan 2011. Dan tidak satupun dari kedua perusahaan itu yang memberikan perhatian dan hak kepada masyarakat adat setempat.Setelah peristiwa penghadangan yang dilakukan oleh warga bulan Oktober silam dan nyaris berakhir dengan kericuhan, pihak perusahaan sempat menghentikan penebangan. Namun hal ini kembali berlanjut bulan Juli 2012 silam dan penebangan kembali terjadi dua minggu lalu.Hingga kini, hak-hak masyarakat Dayak Benuaq yang sudah hidup di seputar hutan mereka sejak berabad-abad silam masih tidak jelas karena pemerintah setempat tidak memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Sementara, sumber daya mereka terus digerus oleh perusahaan tambang dan kayu.Hutan, bukan hanya sekedar bicara habitat satwa dilindungi, namun hutan adalah sebuah rumah bagi jutaan warga masyarakat asli di Indonesia. Memusnahkan hutan, sama saja merusak rumah jutaan warga, yang juga saudara setanah air kita.Jika anda ingin memberikan dukungan, silakan kirimkan email kepada para manajer dan eksekutif kedua perusahaan ini, lewat:• Mathias, Manager of MWJP: 0062 81 350 320 790• Bambang Dwi Laksono, Corporate Sustainability Head, First Resources Ltd: • Datuk Jaswant Singh Kler, Senior Independent Non-Executive Director, TSH Resources Bhd: • Berhenti menindas rakyat Muara Tae! Berhenti pentraktoran hutan mereka dan menghormati hak-hak mereka • Tinggalkan hutan Muara Tae! Dunia sedang mengawasi anda

[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

ayo suara anda bisa selamatkan hutan adat saudara kita dayak benuaq lembaga penyelidikan lingkungan yang berbasis di inggris environmental investigation agency eia kembali mengingatkan kepada publik untuk terus memberikan dukungan agar segala bentuk jenis teror dan intimidasi bagi masyarakat asli suku dayak benuaq di desa muara tae kecamatan jempang kabupaten kutai barat kalimantan timur dihentikaneia juga kembali menyebarkan ajakan untuk menghentikan segala bentuk ekrusakan hutan yang disebabkan oleh alihfungsi lahan menjadi perkebunansaat ini dua perusahaan tengah membabat hutan dan mengambil lahan milik masyarakat dayak benuaq di desa muara tae berkoalisi dengan aparat bersenjataderetan buldoser kini tinggal selangkah menuju tendatenda yang dibangun masyarakat dayak untuk melindungi sisa hutan merekakepala kampanye eia faith doherty mengatakanhal ini adalah sebuah pelanggaran atas hak asasi manusia dan harus segera diakhiri saudarasaudara kita di muara tae kini sedang ditindas secara brutal dengan dukungan aparat negara dan legalitas lahan yang masih diragukanmari kita kirimkan pesan kepada perusahaan ini agar dunia tahu apa yang sedang dialami oleh warga dayak benuaq dan hal ini tidak bisa ditolerir saudara kita dayak benuaq tidak bisa menghadapi ini sendirianeia memfasilitasi anda semua untuk menghubungi para manajer dan eksekutif di perusahaan yang terlibat kasus ini anda para pendukung kami di indonesia dan di manapun berada kami meminta bantuan anda untuk membantu kami menghentikan operasi mereka dan menghormati hakhak dayak benuaqperusakan hutan dan pengambilan lahan adat milik dayak benuaq dilakuka oleh dua perusahaan pt munte waniq jaya perkasa dan borneo surya mining jaya di tahun dan dan tidak satupun dari kedua perusahaan itu yang memberikan perhatian dan hak kepada masyarakat adat setempatsetelah peristiwa penghadangan yang dilakukan oleh warga bulan oktober silam dan nyaris berakhir dengan kericuhan pihak perusahaan sempat menghentikan penebangan namun hal ini kembali berlanjut bulan juli silam dan penebangan kembali terjadi dua minggu laluhingga kini hakhak masyarakat dayak benuaq yang sudah hidup di seputar hutan mereka sejak berabadabad silam masih tidak jelas karena pemerintah setempat tidak memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini sementara sumber daya mereka terus digerus oleh perusahaan tambang dan kayuhutan bukan hanya sekedar bicara habitat satwa dilindungi namun hutan adalah sebuah rumah bagi jutaan warga masyarakat asli di indonesia memusnahkan hutan sama saja merusak rumah jutaan warga yang juga saudara setanah air kitajika anda ingin memberikan dukungan silakan kirimkan email kepada para manajer dan eksekutif kedua perusahaan ini lewat mathias manager of mwjp bambang dwi laksono corporate sustainability head first resources ltd datuk jaswant singh kler senior independent nonexecutive director tsh resources bhd berhenti menindas rakyat muara tae berhenti pentraktoran hutan mereka dan menghormati hakhak mereka tinggalkan hutan muara tae dunia sedang mengawasi anda

Komik THE FOREST LIFE: Cara Mudah Pahami Perubahan Iklim & Hak Masyarakat Adat. Perubahan iklim. Jika dua kata itu muncul, apa yang terlintas di kepala anda? istilah-istilah rumit seperti efek gas rumah kaca, pemanasan global, deforestasi, dan sejumlah kata yang sulit dipahami langsung terbayang dalam sesaat.Namun sebagai sebuah terminologi yang seringkali didiskusikan belakangan ini, perubahan iklim dinilai sebagai sebuah fenomena yang sangat erat berkaitan dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat. Mulai dari petani, yang kehilangan siklus musim panas dan hujan yang teratur, hingga para pilot pesawat yang mengalami berbagai gangguan cuaca saat sedang bertugas. Belum lagi, berbagai bencana yang muncul seiring dengan perubahan iklim ini. Semua mengalami keluhan yang sama, berbagai kesulitan muncul akibat perubahan iklim. Salah satu dampak utama perubahan iklim adalah naiknya kadar karbondioksida di lapisan atmosfir.Para ahli menyatakan, kira-kira antara 17 hingga 20% emisi karbondioksida ke udara ini disebabkan oleh hilangnya hutan hujan tropis dunia. Lalu bagaimana menjelaskan fenomena hilangnya hutan, kenaikan suhu bumi, emisi karbondioksida yang meningkat dan dampaknya bagi manusia?Semua istilah rumit ini, nampaknya kini bisa anda bagi dengan mudah. Terutama bagi anda yang seringkali berbagi atau melakukan kampanye mencegah perubahan iklim bagi masyarakat umum, anak-anak dan remaja di sekitar hutan. Sebuah buku komik online, yang diterbitkan oleh membuat semuanya jauh lebih sederhana.Tak hanya konsep perubahan iklim, namun juga konsep mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui program global bernama REDD dan REDD+ dijelaskan secara gamblang dan dari sudut pandang yang juga memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Dalam komik ini, disinggung berbagai upaya pencegahan perubahan iklim lebih lanjut, dan bagaimana program ini bisa berjalan beriringan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat di sekitar hutan. Terutama, pentingnya keterlibatan masyarakat adat di sekitar hutan dalam berbagai program pencegahan dan adaptasi perubahan iklim ini.Sebagai sebuah buku panduan bagi masyarakat lokal dan komunitas lokal, buku komik ini bertujuan untuk meningkatkan kepahaman masyarakat adat dan komunitas lokal terhadap pencegahan perubahan iklim dan mengenali potensi-potensi masalah yang muncul terkait komunitas lokal, seperti hak-hak masyarakat, pembagian wilayah dan sumber daya, dan bagaimana memahami REDD.Anda tertarik? Silakan unggah saja buku komik berjudul inisecara gratis

[1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan strategi mitigasi

komik the forest life cara mudah pahami perubahan iklim hak masyarakat adat perubahan iklim jika dua kata itu muncul apa yang terlintas di kepala anda istilahistilah rumit seperti efek gas rumah kaca pemanasan global deforestasi dan sejumlah kata yang sulit dipahami langsung terbayang dalam sesaatnamun sebagai sebuah terminologi yang seringkali didiskusikan belakangan ini perubahan iklim dinilai sebagai sebuah fenomena yang sangat erat berkaitan dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat mulai dari petani yang kehilangan siklus musim panas dan hujan yang teratur hingga para pilot pesawat yang mengalami berbagai gangguan cuaca saat sedang bertugas belum lagi berbagai bencana yang muncul seiring dengan perubahan iklim ini semua mengalami keluhan yang sama berbagai kesulitan muncul akibat perubahan iklim salah satu dampak utama perubahan iklim adalah naiknya kadar karbondioksida di lapisan atmosfirpara ahli menyatakan kirakira antara hingga emisi karbondioksida ke udara ini disebabkan oleh hilangnya hutan hujan tropis dunia lalu bagaimana menjelaskan fenomena hilangnya hutan kenaikan suhu bumi emisi karbondioksida yang meningkat dan dampaknya bagi manusiasemua istilah rumit ini nampaknya kini bisa anda bagi dengan mudah terutama bagi anda yang seringkali berbagi atau melakukan kampanye mencegah perubahan iklim bagi masyarakat umum anakanak dan remaja di sekitar hutan sebuah buku komik online yang diterbitkan oleh membuat semuanya jauh lebih sederhanatak hanya konsep perubahan iklim namun juga konsep mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui program global bernama redd dan redd dijelaskan secara gamblang dan dari sudut pandang yang juga memperhatikan hakhak masyarakat adat dalam komik ini disinggung berbagai upaya pencegahan perubahan iklim lebih lanjut dan bagaimana program ini bisa berjalan beriringan dengan memperhatikan hakhak masyarakat di sekitar hutan terutama pentingnya keterlibatan masyarakat adat di sekitar hutan dalam berbagai program pencegahan dan adaptasi perubahan iklim inisebagai sebuah buku panduan bagi masyarakat lokal dan komunitas lokal buku komik ini bertujuan untuk meningkatkan kepahaman masyarakat adat dan komunitas lokal terhadap pencegahan perubahan iklim dan mengenali potensipotensi masalah yang muncul terkait komunitas lokal seperti hakhak masyarakat pembagian wilayah dan sumber daya dan bagaimana memahami reddanda tertarik silakan unggah saja buku komik berjudul inisecara gratis

Norwegia Naikkan Pajak Industri Demi Penuhi Insentif Karbon Hutan. Komitmen pemerintah Norwegia untuk menekan emisi karbon dunia dengan mengenakan pajak yang tinggi dari emisi karbon industri ekstraktif mereka dan memberikan insentif kepada negara berkembang masih terus berlanjut. Mulai tahun 2013, Nowegia menaikkan pajak bagi industri minyak dalam negeri hingga nyaris duakali lipat.Sebelumnya, pajak industri minyak ini adalah sebesar 200 krone Norwegia atau sekitar 35 dollar AS per ton karbon, dan mulai tahun 2013 pajak ini akan menjadi 410 krone Norwegia per ton emisi karbon. Pemerintah juga berupaya memberikan pajak bagi industri perikanan mereka sebesar 50 krone per ton karbon.Rancangan keuangan pemerintah ini diajukan hari Senin, tanggal 8 Oktober 2012, dan jika disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka akan mulai dilaksanakan mulai tahun 2013 mendatang.Lewat skema ini, pemerintah akan mendapatkan dana segar dari pajak emisi karbon sebesar 3 miliar krone tahun 2013, meningkat lebih dari tujuh kali lipat dibanding tahun 2012 yang ‘hanya’ sekitar 400 juta krone.Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Norwegia, seperti dikutip oleh , dana ini akan digunakan untuk berbagai program kehutanan di Indonesia. “Upaya dalam bidang ini menunjukkan hasil yang baik. Norwegia telah membantu mereduksi emisi di Brasil dan perbaikan manajemen kehutanan di Indonesia, Ethiopia, Guyana dan Tanzania, dibanding negara-negara lainnya,” ungkap pernyataan tersebut.Selain meningkakan pajak minyak dan perikanan, pemerintah juga menyediakan dana 10 miliar krone untuk menekan efek rumah kaca dan menggunakan energi terbarukan. Mereka akan meminimalkan penggunaan bahan bakar fosil untuk mengurangi dampak efek rumah kaca dari berbagai aktivitas warga.Norwegia telah mencanangkan untuk menekan efek gas rumah kaca mereka sebanyak 30% dari emisi mereka di tahun 1990, dan berharap bisa mencapainya di tahun 2020. Target ini dinilai ambisius. Sebagai catatan, emisi gas rumah kaca mereka tahun lalu, masih 5,6% diatas emisi tahun 1990.

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

norwegia naikkan pajak industri demi penuhi insentif karbon hutan komitmen pemerintah norwegia untuk menekan emisi karbon dunia dengan mengenakan pajak yang tinggi dari emisi karbon industri ekstraktif mereka dan memberikan insentif kepada negara berkembang masih terus berlanjut mulai tahun nowegia menaikkan pajak bagi industri minyak dalam negeri hingga nyaris duakali lipatsebelumnya pajak industri minyak ini adalah sebesar krone norwegia atau sekitar dollar as per ton karbon dan mulai tahun pajak ini akan menjadi krone norwegia per ton emisi karbon pemerintah juga berupaya memberikan pajak bagi industri perikanan mereka sebesar krone per ton karbonrancangan keuangan pemerintah ini diajukan hari senin tanggal oktober dan jika disetujui oleh dewan perwakilan rakyat maka akan mulai dilaksanakan mulai tahun mendatanglewat skema ini pemerintah akan mendapatkan dana segar dari pajak emisi karbon sebesar miliar krone tahun meningkat lebih dari tujuh kali lipat dibanding tahun yang hanya sekitar juta kronedalam pernyataan yang dikeluarkan oleh kementerian lingkungan norwegia seperti dikutip oleh dana ini akan digunakan untuk berbagai program kehutanan di indonesia upaya dalam bidang ini menunjukkan hasil yang baik norwegia telah membantu mereduksi emisi di brasil dan perbaikan manajemen kehutanan di indonesia ethiopia guyana dan tanzania dibanding negaranegara lainnya ungkap pernyataan tersebutselain meningkakan pajak minyak dan perikanan pemerintah juga menyediakan dana miliar krone untuk menekan efek rumah kaca dan menggunakan energi terbarukan mereka akan meminimalkan penggunaan bahan bakar fosil untuk mengurangi dampak efek rumah kaca dari berbagai aktivitas warganorwegia telah mencanangkan untuk menekan efek gas rumah kaca mereka sebanyak dari emisi mereka di tahun dan berharap bisa mencapainya di tahun target ini dinilai ambisius sebagai catatan emisi gas rumah kaca mereka tahun lalu masih diatas emisi tahun

Penelitian: Batang Pohon Hutan Tropis Adalah Emiter Utama Gas Metan. Tahukah anda, pohon-pohon di dalam hutan Kalimantan ternyata melepas emisi berupa gas metan (methane) jauh lebih banyak dibandingkan elemen lainnya di dalam ekosistem mereka, dan hal ini merupakan salah satu informasi baru yang penting yang menjawab darimana asal gas metan -yang menjadi salah satu penyebab efek gas rumah kaca ini- di dalam ekosistem hutan hujan tropis.Hal in terungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Dr. Vincent Gauci dan Sunitha Pangala, yang dipublikasikan tanggal 18 Desember silam di jurnal . Dalam penelitian ini terungkap bahwa banyak pohon di hutan tropis Asia Tenggara melepas metan lewat batang mereka jauh lebih banyak dibanding lewat permukaan tanah.Sunitha Pangala, kandidat doktor di Centre for Earth, Planetary and Astronomical Research di Open University, sekaligus penulis utama penelitian ini mengatakan bahwa,”Ini adalah kajian pertama yang mengukur pelepasan metan dari batang-batang pohon di lahan gambut dan mengevaluasi signifikansinya di level ekosistem. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa pohon-pohon di rawa gambut adalah emiter terbesar gas metan di dala ekosistem mereka.”Sebelumnya orang menganggap bahwa metan hanya dipancarkan melalui difusi dan gelembung di permukaan lahan basah. Namun dari hasil penelitian di kawasan hulu sungai Sebangau di Kalimantan Tengah, ditemukan bahwa kuantitas metan yang signifikan telah dilepaskan dari sekitar tujuh atau delapan jenis spesies pohon yang ada di dalam hutan. Mereka memperkirakan bahwa sekitar 87% metan ini dilepaskan dari batang pohon, mereka juga menyoroti bahwa sebelumnya emisi gas metan dari ekosistem ini sebelumnya tidak dianggap sebagai sesuatu yang dianggap penting.“Hasil penelitian ini menantang pemahaman kami sebelumnya bagaimana sistem pertukaran metana di dalam ekosistem dengan atmosfer dan mnambahkan elemen lain ke dalam teka-teki emisi metan,” ungkap Dr Vincent Gauci, peneliti senior di Earth Systems, dan pemimpin proyek ini.“Hal ini juga menunjukkan bahwa untuk kawasan ekosistem berhutan tropis , seperti juga di Amerika Selatan, Afrika dan kawasan Asia Tenggara lainnya, para peneliti bisa kehilangan sejumlah besar emisi gas metan di alam ekosistem jika mereka tidak menghitung emisi yang dilepaskan oleh batang-batang pohon ini.”Menurut Dr. Gauci kini sudah terjawab darimana asal perbedaan warna yang dipancarkan oleh citra satelit yang menunjukkan bahwa kawasan tropis lebih banyak mengandung metan dibanding lahan basah, dan mulai terungkap perbedaan tersebut.CITATION: Vincent Gauci and Sunitha Pangala. . , 197:2, 18 December 2012

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

edukasi dan kesadaran

penelitian batang pohon hutan tropis adalah emiter utama gas metan tahukah anda pohonpohon di dalam hutan kalimantan ternyata melepas emisi berupa gas metan methane jauh lebih banyak dibandingkan elemen lainnya di dalam ekosistem mereka dan hal ini merupakan salah satu informasi baru yang penting yang menjawab darimana asal gas metan yang menjadi salah satu penyebab efek gas rumah kaca ini di dalam ekosistem hutan hujan tropishal in terungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh dr vincent gauci dan sunitha pangala yang dipublikasikan tanggal desember silam di jurnal dalam penelitian ini terungkap bahwa banyak pohon di hutan tropis asia tenggara melepas metan lewat batang mereka jauh lebih banyak dibanding lewat permukaan tanahsunitha pangala kandidat doktor di centre for earth planetary and astronomical research di open university sekaligus penulis utama penelitian ini mengatakan bahwaini adalah kajian pertama yang mengukur pelepasan metan dari batangbatang pohon di lahan gambut dan mengevaluasi signifikansinya di level ekosistem hasil penelitian kami menunjukkan bahwa pohonpohon di rawa gambut adalah emiter terbesar gas metan di dala ekosistem merekasebelumnya orang menganggap bahwa metan hanya dipancarkan melalui difusi dan gelembung di permukaan lahan basah namun dari hasil penelitian di kawasan hulu sungai sebangau di kalimantan tengah ditemukan bahwa kuantitas metan yang signifikan telah dilepaskan dari sekitar tujuh atau delapan jenis spesies pohon yang ada di dalam hutan mereka memperkirakan bahwa sekitar metan ini dilepaskan dari batang pohon mereka juga menyoroti bahwa sebelumnya emisi gas metan dari ekosistem ini sebelumnya tidak dianggap sebagai sesuatu yang dianggap pentinghasil penelitian ini menantang pemahaman kami sebelumnya bagaimana sistem pertukaran metana di dalam ekosistem dengan atmosfer dan mnambahkan elemen lain ke dalam tekateki emisi metan ungkap dr vincent gauci peneliti senior di earth systems dan pemimpin proyek inihal ini juga menunjukkan bahwa untuk kawasan ekosistem berhutan tropis seperti juga di amerika selatan afrika dan kawasan asia tenggara lainnya para peneliti bisa kehilangan sejumlah besar emisi gas metan di alam ekosistem jika mereka tidak menghitung emisi yang dilepaskan oleh batangbatang pohon inimenurut dr gauci kini sudah terjawab darimana asal perbedaan warna yang dipancarkan oleh citra satelit yang menunjukkan bahwa kawasan tropis lebih banyak mengandung metan dibanding lahan basah dan mulai terungkap perbedaan tersebutcitation vincent gauci and sunitha pangala december

Membuldoser Orangutan Sumatera, Perusahaan Sawit PT Sisirau Dilaporkan ke RSPO. Organisasi Sumatran Orangutan Society akhirmya mengirimkan protes secara resmi kepada RSPO atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan perkebunan sawit PT Sisirau yang dinilai melanggar ketentuan yang disepakati dalam Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), yaitu menebang hutan yang masuk kategori HCVF atau High Conservation Value Forest di Aceh Tamiang, Propinsi Aceh.Protes ini diajukan berdasarkan berbagai peristiwa yang terjadi antara bulan Februari hingga September 2012 dimana mitra Sumatran Orangutan Society (SOS) bernama Orangutan Information Center melakukan penyelamatan terhadap 7 orangutan dari buldoser perusahaan perkebunan sawit ini.“Empat penyelamatan orangutan dilakukan antara Februari hingga September 2012 dan kami, Sumatran Orangutan Society dan Orangutan Information Center telah mengambil gambar dan video yang memperlihatkan buldoser yang beraksi di dalam perkebunan dalam penyelamatan ini,” ungkap Direktur SOS Helen Buckland kepada Perwakilan dari PT Sisirau mengatakan bahwa pihaknya telah mengontak tim penyelamat orangutan tersebut dan “menunda penebangan yang akan dilakukan hingga orangutan-orangutan tersebut bisa diselamatkan dari perkebunan tersebut.”Kendati demikian, SOS dan OIC menyatakan bahwa PT Sisirau terus melakukan penebangan kendati orangutan masih ada di dalam kawasan tersebut, dimana hal ini sangat dilarang berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.“Kami menolak pernyataan PT Sisirau tersebut, terutama bagian yang menyatakan bahwa mereka telah menghentikan operasi mereka sampai orangutan berhasil diselamatkan dan dievakuasi dari perkebunan,” ungkap Buckland lebih jauh. “Tim kami bisa memastikan bahwa penebangan tidak berhenti setelah upaya penyelamatan yang pertama, dimana pihak perusahaan sudah sadar dan tahu bahwa banyak orangutan di dalam kawasan itu. Banyak upaya kami lakukan untuk mengontak pihak perusahaan untuk mendiskusikan situasi ini dan mencoba meraih kesepakatan untuk memastikan bahwa orangutan yang tersisa tidak berada dalam bahaya.”PT Sisirau mengklaim bahwa orangutan itu aslinya tidak berasal dari wilayah ini dan mereka tersesat ke hutan ini yang merupakan semak belukar yang bukan habitat mereka. Perusahaan ini juga menyatakan bahwa selama ini mereka memiliki rekor yang sangat baik dalam sektor keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial.Buckland mengatakan,”Orangutan-orangutan ini adalah korban dan mereka adalah orangutan liar yang mendiami wilayah tersebut bahkan sebelum adanya penebangan. Para pakar orangutan pasti setuju bahwa orangutan tidak akan bermigrasi dari hutan yang baik ke wilayah hutan seperti ini.”Keberadaan orangutan di hutan tersebut, membuat kepatuhan PT Sisirau terhadap aturan RSPO kini dipertanyakan. “Menurut RSPO, pihak perusahaan wajib untuk melakukan penilaian HCVF (High Conservation Value Forest), dan pihak PT Sisirau terbukti gagal melakukannya. Berdasar dari resolusi yang berhasil dimasukkan oleh SOS dalam Sidang Umum RSPO tahun 2010, bahkan hutan yang terdegradasi harus masuk ke dalam proses penilaian HCVF. Dalam kasus ini, bisa dikatakan bahwa hutan yang ada memang dalam kondisi tidak baik, namun di dalamnya ada orangutan, dan itu masuk dalam kategori HCV. Namun PT Sisirau terus menebangi hutan ini sepanjang tahun.”Kasus ini kini secara resmi sudah masuk ke RSPO. “Pihak RSPO melihat bahwa setiap pelanggaran lingkungan dan perlindungan spesies sebagai sebuah pelanggaran yang serius,” ungkap RSPO kepada Mongabay.com. “Kami menyesalkan atas terjadinya kasus pelanggaran terhadaporangutan dalam hal ini. Kami telah menerima protes secara resmi dari Sumatran Orangutan Society dan kami saat ini dalam proses penyelidikan melalui prosedur yang kami miliki.”Perwakilan PT Sisirau sendiri yakin bahwa mereka akan bebas dari kasus ini, namun SOS dan OIC jutsru sebaliknya.PT Sisirau juga tidak menanggapi atas permintaan penilaian atas dampa lingkungan ataupun izin operasi mereka. Mereka hanya mengatakan bahwa perusahaan ini sudah mengantongi izin operasi untuk 20 tahun.Perkebunan kelapa sawit adalah salah satu penyebab utama deforestasi di Indonesia, termasuk di dalamnya 25% hilangnya hutan dan 50% konversi lahan gambut. Sebagian besar ekspansi kelapa sawit ini terjadi di Sumatera dan Kalimantan.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

membuldoser orangutan sumatera perusahaan sawit pt sisirau dilaporkan ke rspo organisasi sumatran orangutan society akhirmya mengirimkan protes secara resmi kepada rspo atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan perkebunan sawit pt sisirau yang dinilai melanggar ketentuan yang disepakati dalam roundtable on sustainable palm oil rspo yaitu menebang hutan yang masuk kategori hcvf atau high conservation value forest di aceh tamiang propinsi acehprotes ini diajukan berdasarkan berbagai peristiwa yang terjadi antara bulan februari hingga september dimana mitra sumatran orangutan society sos bernama orangutan information center melakukan penyelamatan terhadap orangutan dari buldoser perusahaan perkebunan sawit iniempat penyelamatan orangutan dilakukan antara februari hingga september dan kami sumatran orangutan society dan orangutan information center telah mengambil gambar dan video yang memperlihatkan buldoser yang beraksi di dalam perkebunan dalam penyelamatan ini ungkap direktur sos helen buckland kepada perwakilan dari pt sisirau mengatakan bahwa pihaknya telah mengontak tim penyelamat orangutan tersebut dan menunda penebangan yang akan dilakukan hingga orangutanorangutan tersebut bisa diselamatkan dari perkebunan tersebutkendati demikian sos dan oic menyatakan bahwa pt sisirau terus melakukan penebangan kendati orangutan masih ada di dalam kawasan tersebut dimana hal ini sangat dilarang berdasarkan undangundang yang berlaku di indonesiakami menolak pernyataan pt sisirau tersebut terutama bagian yang menyatakan bahwa mereka telah menghentikan operasi mereka sampai orangutan berhasil diselamatkan dan dievakuasi dari perkebunan ungkap buckland lebih jauh tim kami bisa memastikan bahwa penebangan tidak berhenti setelah upaya penyelamatan yang pertama dimana pihak perusahaan sudah sadar dan tahu bahwa banyak orangutan di dalam kawasan itu banyak upaya kami lakukan untuk mengontak pihak perusahaan untuk mendiskusikan situasi ini dan mencoba meraih kesepakatan untuk memastikan bahwa orangutan yang tersisa tidak berada dalam bahayapt sisirau mengklaim bahwa orangutan itu aslinya tidak berasal dari wilayah ini dan mereka tersesat ke hutan ini yang merupakan semak belukar yang bukan habitat mereka perusahaan ini juga menyatakan bahwa selama ini mereka memiliki rekor yang sangat baik dalam sektor keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosialbuckland mengatakanorangutanorangutan ini adalah korban dan mereka adalah orangutan liar yang mendiami wilayah tersebut bahkan sebelum adanya penebangan para pakar orangutan pasti setuju bahwa orangutan tidak akan bermigrasi dari hutan yang baik ke wilayah hutan seperti inikeberadaan orangutan di hutan tersebut membuat kepatuhan pt sisirau terhadap aturan rspo kini dipertanyakan menurut rspo pihak perusahaan wajib untuk melakukan penilaian hcvf high conservation value forest dan pihak pt sisirau terbukti gagal melakukannya berdasar dari resolusi yang berhasil dimasukkan oleh sos dalam sidang umum rspo tahun bahkan hutan yang terdegradasi harus masuk ke dalam proses penilaian hcvf dalam kasus ini bisa dikatakan bahwa hutan yang ada memang dalam kondisi tidak baik namun di dalamnya ada orangutan dan itu masuk dalam kategori hcv namun pt sisirau terus menebangi hutan ini sepanjang tahunkasus ini kini secara resmi sudah masuk ke rspo pihak rspo melihat bahwa setiap pelanggaran lingkungan dan perlindungan spesies sebagai sebuah pelanggaran yang serius ungkap rspo kepada mongabaycom kami menyesalkan atas terjadinya kasus pelanggaran terhadaporangutan dalam hal ini kami telah menerima protes secara resmi dari sumatran orangutan society dan kami saat ini dalam proses penyelidikan melalui prosedur yang kami milikiperwakilan pt sisirau sendiri yakin bahwa mereka akan bebas dari kasus ini namun sos dan oic jutsru sebaliknyapt sisirau juga tidak menanggapi atas permintaan penilaian atas dampa lingkungan ataupun izin operasi mereka mereka hanya mengatakan bahwa perusahaan ini sudah mengantongi izin operasi untuk tahunperkebunan kelapa sawit adalah salah satu penyebab utama deforestasi di indonesia termasuk di dalamnya hilangnya hutan dan konversi lahan gambut sebagian besar ekspansi kelapa sawit ini terjadi di sumatera dan kalimantan

IFC Gandeng Dua Pebisnis Kehutanan RI Aktifkan Lahan Terdegradasi. International Finance Corporation, yang merupakan bagian dari grup Bank Dunia melakukan pendampingan pada dua perusahaan perkebunan hutan tanaman industri di Indonesia, yaitu PT Mayangkara Tanaman Industri dan Wana Subur Lestari terkait pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan, dan diharapkan akan bisa meningkatkan produktivitas tanah, menekan emisi karbon sebanyak 8 juta hektar dalam setahun pada 2018 dan menciptakan lapangan kerja di wilayah pedesaan.Sebenarnya kerjasama ini telah dimulai sejak bulan Agustus 2012 silam, dimana saat itu IFC membantu mengevaluasi emisi karbon dua perusahaan yang berbasis di Kalimantan Barat tersebut dan membantu mereka untuk mengadopsi pengelolaan hutan yang berkelanjutan atau Sustainable Forest Management dengan fokus utamanya upaya konservasi untuk menjaga keragaman hayati. Kedua perusahaan ini adalah perusahaan patungan antara grup perusahaan Alas Kusuma dan grup bisnis Jepang, Sumitomo Forestry.“Kami menyadari betapa pentingnya menyatukan isu lingkungan ke dalam strategi bisnis kami,” ungkap Jacub Husin, Presiden Direktur PT Mayangkara Tanaman Industri dan PT Wana Subur Lestari dalam rilis media yang dikeluarkan oleh IFC. “Kerjasama kami dengan IFC membuat kami bisa menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dengan upaya mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan pada saat bersamaan berkontribusi pada pembangunan ekonomi masyarakat lokal.”Hutan alami Indonesia telah musnah secara signifikan, dan berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim dan menciptakan sebuah hambatan baru dalam mempromosikan praktek manajemen hutan yang berkelanjutan. Indonesia juga dinilai sebagai salah satu negara emiter gas rumah kaca terbesar di dunia, dimana 85% dari emisi yang dihasilkan oleh Indonesia adalah akibat dari berkurangnya tutupan hutan (deforestasi) dan alihfungsi lahan. Tak kurang dari 50 juta hektar Indonesia sudah mengalami degradasi dengan jumlah keragaman hayati yang terus berkurang serta simpanan karbon yang hilang.Program IFC di Indonesia yang dilakukan dengan kedua perusahaan perkebunan hutan tanaman industri tersebut adalah merupakan bagian dari program kehutanan berkelanjutan yang dilakukan oleh IFC sejak dua tahun silam dan bertujuan untuk membantu sejumlah perusahaan yang ada bisa menanami di lahan yang sudah rusak dan tetap memiliki keuntungan secara ekonomi.“Menekan dampak perubahan iklim adalah salah satu fokus IFC di Indonesia,” ungkap Country Manahger IFC di Indonesia, Sarvesh Suri. “Kerjasama kami dengan kedua perusahaan ini dalam mengembangkan perkebunan yang berkelanjutan di lahan yang sudah rusak memberikan beberapa keuntungan: menekan emisi gas rumah kaca, menjadikan lahan itu kembai produktif, dan menciptakan lapangan kerja di wilayah pedesaan.”

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan strategi mitigasi

ifc gandeng dua pebisnis kehutanan ri aktifkan lahan terdegradasi international finance corporation yang merupakan bagian dari grup bank dunia melakukan pendampingan pada dua perusahaan perkebunan hutan tanaman industri di indonesia yaitu pt mayangkara tanaman industri dan wana subur lestari terkait pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan dan diharapkan akan bisa meningkatkan produktivitas tanah menekan emisi karbon sebanyak juta hektar dalam setahun pada dan menciptakan lapangan kerja di wilayah pedesaansebenarnya kerjasama ini telah dimulai sejak bulan agustus silam dimana saat itu ifc membantu mengevaluasi emisi karbon dua perusahaan yang berbasis di kalimantan barat tersebut dan membantu mereka untuk mengadopsi pengelolaan hutan yang berkelanjutan atau sustainable forest management dengan fokus utamanya upaya konservasi untuk menjaga keragaman hayati kedua perusahaan ini adalah perusahaan patungan antara grup perusahaan alas kusuma dan grup bisnis jepang sumitomo forestrykami menyadari betapa pentingnya menyatukan isu lingkungan ke dalam strategi bisnis kami ungkap jacub husin presiden direktur pt mayangkara tanaman industri dan pt wana subur lestari dalam rilis media yang dikeluarkan oleh ifc kerjasama kami dengan ifc membuat kami bisa menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dengan upaya mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan pada saat bersamaan berkontribusi pada pembangunan ekonomi masyarakat lokalhutan alami indonesia telah musnah secara signifikan dan berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim dan menciptakan sebuah hambatan baru dalam mempromosikan praktek manajemen hutan yang berkelanjutan indonesia juga dinilai sebagai salah satu negara emiter gas rumah kaca terbesar di dunia dimana dari emisi yang dihasilkan oleh indonesia adalah akibat dari berkurangnya tutupan hutan deforestasi dan alihfungsi lahan tak kurang dari juta hektar indonesia sudah mengalami degradasi dengan jumlah keragaman hayati yang terus berkurang serta simpanan karbon yang hilangprogram ifc di indonesia yang dilakukan dengan kedua perusahaan perkebunan hutan tanaman industri tersebut adalah merupakan bagian dari program kehutanan berkelanjutan yang dilakukan oleh ifc sejak dua tahun silam dan bertujuan untuk membantu sejumlah perusahaan yang ada bisa menanami di lahan yang sudah rusak dan tetap memiliki keuntungan secara ekonomimenekan dampak perubahan iklim adalah salah satu fokus ifc di indonesia ungkap country manahger ifc di indonesia sarvesh suri kerjasama kami dengan kedua perusahaan ini dalam mengembangkan perkebunan yang berkelanjutan di lahan yang sudah rusak memberikan beberapa keuntungan menekan emisi gas rumah kaca menjadikan lahan itu kembai produktif dan menciptakan lapangan kerja di wilayah pedesaan

Pembalakan Liar, Memperburuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia yang tak pernah beranjak ke level yang lebih baik sangat terkait dengan berbagai kasus pelanggaran hukum yang terjadi di tanah air. Bahkan dalam tiga tahun terakhir, Indonesia tidak hanya mengalami kualitas lingkungan hidup yang tidak berkembang, namun bahkan menurun.Hal ini pernah disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya awal Noember 2012 silam. Balthazar menjelaskan bahwa pada tahun 2009 silam indeks lingkungan hidup berada di angka 50%, angka ini sempat mengalami peningkatan cukup baik hingga 60,69%. Namun sayang, kualitas lingkungan hisup kembali anjlok di tahun 2011 menjadi 60%.Hal ini disampaikan lagi oleh Menteri Lingkungan Hidup hari Senin 11 Feruari 2013 silam saat membuka Rapat Koordinasi Regional Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Ekoregion Sulawesi-Maluku di Ambon seperti dilansir oleh kantor berita , Cina. “Selama ini Indonesia belum pernah bisa mencapai angka 70 atau 80 untuk indeks kualitas lingkungan hidup. Kendati demikian kawasan Sulawesi dan Maluku indeksnya di atas rata-rata nasional,” ungkap Menteri Balthasar.Seperti dilansir oleh November silam, menurutnya hal ini terkait erat dengan maraknya aktivitas pembalakan liar dengan menerbitkan surat-surat palsu di lapangan. Dia menekankan, pentingnya koordinasi dengan pihak penegak hukum untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup tersebut. Berkurangnya tutupan hutan, lepasnya karbon ke udara, meningkatnya emisi industri dan kendaraan bermotor serta hancurnya hutan mangrove menjadi penyebab utama kualitas udara yang buruk di Indonesia.

[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

pembalakan liar memperburuk indeks kualitas lingkungan hidup indonesia indeks kualitas lingkungan hidup di indonesia yang tak pernah beranjak ke level yang lebih baik sangat terkait dengan berbagai kasus pelanggaran hukum yang terjadi di tanah air bahkan dalam tiga tahun terakhir indonesia tidak hanya mengalami kualitas lingkungan hidup yang tidak berkembang namun bahkan menurunhal ini pernah disampaikan oleh menteri lingkungan hidup balthasar kambuaya awal noember silam balthazar menjelaskan bahwa pada tahun silam indeks lingkungan hidup berada di angka angka ini sempat mengalami peningkatan cukup baik hingga namun sayang kualitas lingkungan hisup kembali anjlok di tahun menjadi hal ini disampaikan lagi oleh menteri lingkungan hidup hari senin feruari silam saat membuka rapat koordinasi regional pusat pengelolaan lingkungan hidup ekoregion sulawesimaluku di ambon seperti dilansir oleh kantor berita cina selama ini indonesia belum pernah bisa mencapai angka atau untuk indeks kualitas lingkungan hidup kendati demikian kawasan sulawesi dan maluku indeksnya di atas ratarata nasional ungkap menteri balthasarseperti dilansir oleh november silam menurutnya hal ini terkait erat dengan maraknya aktivitas pembalakan liar dengan menerbitkan suratsurat palsu di lapangan dia menekankan pentingnya koordinasi dengan pihak penegak hukum untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup tersebut berkurangnya tutupan hutan lepasnya karbon ke udara meningkatnya emisi industri dan kendaraan bermotor serta hancurnya hutan mangrove menjadi penyebab utama kualitas udara yang buruk di indonesia

Kaltim Rencanakan Moratorium Penebangan Hutan Untuk Perbaiki Tata Guna Lahan. Langkah Propinsi Kalimantan Timur untuk melakukan moratorium penebangan hutan di wilayah propinsi tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian RI, hal ini sekaligus menjadi sinyal melemahnya penolakan dari kementerian ini terhadap moratorium penebangan demi kepentingan perluasan perkebunan.Rencananya moratorium ini akan dijalankan selama setahun mulai 2013 ini, untuk menekan angka konflik lahan akibat perluasan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara. Dalam pernyataannya kepada Reuters.com Gamal Nasir, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI menyatakan dukungannya terhadap rencana ini.“Kami mendukung langkah propinsi Kalimantan Timur untuk membatasi moratorium terhadap penambahan perkebunan di tahun 2013,” ungkap Gama Nasir. “Kami mendukung langkah ini karena bertujuan untuk memperbaiki soal konsesi lahan dan tata guna lahan sebagai bagian dari manajemen pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik di Kalimantan Timur,” tambahnya.Namun perusahaan perkebunan meragukan langkah ini karena mereka tidak pasti apakah pemerintah propinsi memiliki otoritas untuk melakukan moratorium yang terpisah dari kebijakan moratorium kehutanan nasional.Kalimantan Timur memang salah satu produsen utama batubara di Indonesia. Tak kurang dari 2/3 produksi batubara nasional dihasilkan propinsi ini. Sementara perkebunan kelapa sawit di propinsi ini kini mencapai 700.000 hektar, dan menghasilkan 2 juta ton CPO setiap tahunnya menurut data dari GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia).Berbagai produsen utama kelapa sawit diantaranya Astra Agro Lestari, Sime Darby, Sinar Mas dan BW Plantation memiliki lahan di Kalimantan Timur, dan berkontribusi dalam menghasilkan 27,5 juta metrik ton produksi sawit nasional. Sementara cadangan batubara di propinsi ini diperkirakan masih mencapai 8,5 miliar ton, atau sekitar 40% dari potensi batubara nasional.Indonesia, saat ini memang terus menjadi sorotan dunia internasional terkait perusakan hutan tropis yang masif akibat ekspansi perkebunan dan pertambangan di hutan alam dan lahan gambut.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

kaltim rencanakan moratorium penebangan hutan untuk perbaiki tata guna lahan langkah propinsi kalimantan timur untuk melakukan moratorium penebangan hutan di wilayah propinsi tersebut mendapat dukungan dari kementerian pertanian ri hal ini sekaligus menjadi sinyal melemahnya penolakan dari kementerian ini terhadap moratorium penebangan demi kepentingan perluasan perkebunanrencananya moratorium ini akan dijalankan selama setahun mulai ini untuk menekan angka konflik lahan akibat perluasan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara dalam pernyataannya kepada reuterscom gamal nasir direktur jenderal perkebunan kementerian pertanian ri menyatakan dukungannya terhadap rencana inikami mendukung langkah propinsi kalimantan timur untuk membatasi moratorium terhadap penambahan perkebunan di tahun ungkap gama nasir kami mendukung langkah ini karena bertujuan untuk memperbaiki soal konsesi lahan dan tata guna lahan sebagai bagian dari manajemen pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik di kalimantan timur tambahnyanamun perusahaan perkebunan meragukan langkah ini karena mereka tidak pasti apakah pemerintah propinsi memiliki otoritas untuk melakukan moratorium yang terpisah dari kebijakan moratorium kehutanan nasionalkalimantan timur memang salah satu produsen utama batubara di indonesia tak kurang dari produksi batubara nasional dihasilkan propinsi ini sementara perkebunan kelapa sawit di propinsi ini kini mencapai hektar dan menghasilkan juta ton cpo setiap tahunnya menurut data dari gapki gabungan pengusaha kelapa sawit indonesiaberbagai produsen utama kelapa sawit diantaranya astra agro lestari sime darby sinar mas dan bw plantation memiliki lahan di kalimantan timur dan berkontribusi dalam menghasilkan juta metrik ton produksi sawit nasional sementara cadangan batubara di propinsi ini diperkirakan masih mencapai miliar ton atau sekitar dari potensi batubara nasionalindonesia saat ini memang terus menjadi sorotan dunia internasional terkait perusakan hutan tropis yang masif akibat ekspansi perkebunan dan pertambangan di hutan alam dan lahan gambut

Hutan Riau: Konflik Tenurial Belum Usai, Moratorium Hutan Harus Dilanjutkan. Sepuluh hari lagi Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut akan berakhir. Sejak ditetapkan pada tahun 2011 kebijakan presiden ini semakin lemah karena lobi dari perusahaan bahkan dari kementrian yang seharusnya mematuhi kebijakan ini sehingga mengakibatkan pengurangan jumlah hutan di Indonesia semakin cepat dan juga telah menimbulkan ketidakadilan dalam masalah tenurial, terutama hak kepemilikan pada kalangan masyarakat lokal dan adat.Seperti yang baru-baru ini terjadi di daerah Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, provinsi Riau, 2 orang warga tewas dan seorang karyawan PT. Duta Palma I tewas akibat sengketa lahan. PT. Duta Palma yang sudah beroperasi sejak tahun 2008 di daerah Kuala Cenaku sebenarnya hanya mengantongi ijin konsesi seluas 5.000 hektar ini dalam kenyataannya telah membabat habis kawasan hutan seluas 40.000 hektar dimana di dalam kawasan tersebut terdapat kawasan seluas 27.000 hektar yang telah dijanjikan oleh bupati Indragiri Hulu untuk dijadikan kawasan hutan adat.Kawasan ini juga tercantum dalam peta kawasan moratorium yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Mursyid, tokoh masyarakat desa Kuala Cenaku, total kawasan yang diserobot oleh PT. Duta Palma I dari desa mereka dan desa tetangga mereka, desa Kuala Baru seluas 1.800 hektar. Hingga saat ini desa Kuala Cenaku dan desa Kuala Baru masih belum berhasil meminta ganti rugi atas tanah desa mereka yang telah dikuasai oleh PT. Duta Palma I.“Kehidupan masyarakat desa kami justru semakin melarat sejak perusahaan ini masuk ke desa kami” ujar Mursyid. Dulu, desa Kuala Cenaku merupakan lumbung padi kabupaten Indragiri Hulu tapi sekarang masyarakat desa sudah tidak menanam padi lagi karena lahan 1.800 hektar yang telah dikuasai oleh PT. Duta Palma I tersebut sebagian adalah areal persawahan mereka.Masyarakat desa Kuala Cenaku pun tidak mau menanam padi lagi karena terlalu banyak hama yang menyerang padi sehingga biaya perawatan padi memakan biaya yang terlalu besar dan tidak sebanding dengan padi yang dihasilkan. Disamping menyerang padi hama juga menyerang tanaman kepala sawit yang ditanam oleh masyarakat desa. Serangan hama ini terjadi akibat hilangnya hutan.Masyarakat desa Kuala Cenaku yang menggantungkan hidupnya pada hasil hutan seperti rotan dan damar pun kehilangan mata pencarian seiring dengan musnahnya hutan. Masyarakat desa juga sudah tidak bisa mencari ikan lagi di sungai akibat racun rumput yang dipakai untuk memusnahkan rumput di kawasan yang telah dibabat hutannya serta limbah pabrik CPO PT. Duta Palma I mencemari sungai mereka. Hingga saat ini baik pemerintah kabupaten Indragiri Hulu maupun pemerintah propinsi Riau belum menunjukkan tanda-tanda untuk menyelesaikan masalah ini.Dari analisis peta moratorium versi kedua dengan versi ketiga yang dilakukan oleh Greenpeace menunjukkan terdapat pengurangan wilayah yang dilindungi moratorium, sementara banyak konsesi yang masih tumpang tindih dengan hutan yang seharusnya dilindungi oleh moratorium dan berlanjutnya ketidakseragaman atas definisi hutan serta lahan gambut.Menurut Yuyun Indradi, Juru Kampanye Hutan Greenpeace ketika ditemui di Riau terdapat setidaknya 1,7 juta hektar lahan yang termasuk dalam kawasan hutan yang juga merupakan kawasan konsesi milik perusahaan HTI maupun perkebunanan sawit.Meskipun kebijakan moratorium pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut ini sudah berjalan selama dua tahun namun belum menunjukkan adanya perbaikan kondisi hutan dan tata kelola kehutanan karena sampai saat ini banyak perusahaan yang masih melakukan penghancuran hutan dalam kawasan moratorium tersebut. “Moratorium ini harus diperpanjang dengan memperkuat penegakan hukum” tegas Yuyun dan menurutnya perpanjangan moratorium ini harus lebih berfokus pada perlindungan hutan dengan menerapkan moratorium hutan berbasis capaian.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

hutan riau konflik tenurial belum usai moratorium hutan harus dilanjutkan sepuluh hari lagi instruksi presiden nomor tahun tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut akan berakhir sejak ditetapkan pada tahun kebijakan presiden ini semakin lemah karena lobi dari perusahaan bahkan dari kementrian yang seharusnya mematuhi kebijakan ini sehingga mengakibatkan pengurangan jumlah hutan di indonesia semakin cepat dan juga telah menimbulkan ketidakadilan dalam masalah tenurial terutama hak kepemilikan pada kalangan masyarakat lokal dan adatseperti yang barubaru ini terjadi di daerah kuala cenaku kabupaten indragiri hulu provinsi riau orang warga tewas dan seorang karyawan pt duta palma i tewas akibat sengketa lahan pt duta palma yang sudah beroperasi sejak tahun di daerah kuala cenaku sebenarnya hanya mengantongi ijin konsesi seluas hektar ini dalam kenyataannya telah membabat habis kawasan hutan seluas hektar dimana di dalam kawasan tersebut terdapat kawasan seluas hektar yang telah dijanjikan oleh bupati indragiri hulu untuk dijadikan kawasan hutan adatkawasan ini juga tercantum dalam peta kawasan moratorium yang dikeluarkan oleh pemerintah indonesia menurut mursyid tokoh masyarakat desa kuala cenaku total kawasan yang diserobot oleh pt duta palma i dari desa mereka dan desa tetangga mereka desa kuala baru seluas hektar hingga saat ini desa kuala cenaku dan desa kuala baru masih belum berhasil meminta ganti rugi atas tanah desa mereka yang telah dikuasai oleh pt duta palma ikehidupan masyarakat desa kami justru semakin melarat sejak perusahaan ini masuk ke desa kami ujar mursyid dulu desa kuala cenaku merupakan lumbung padi kabupaten indragiri hulu tapi sekarang masyarakat desa sudah tidak menanam padi lagi karena lahan hektar yang telah dikuasai oleh pt duta palma i tersebut sebagian adalah areal persawahan merekamasyarakat desa kuala cenaku pun tidak mau menanam padi lagi karena terlalu banyak hama yang menyerang padi sehingga biaya perawatan padi memakan biaya yang terlalu besar dan tidak sebanding dengan padi yang dihasilkan disamping menyerang padi hama juga menyerang tanaman kepala sawit yang ditanam oleh masyarakat desa serangan hama ini terjadi akibat hilangnya hutanmasyarakat desa kuala cenaku yang menggantungkan hidupnya pada hasil hutan seperti rotan dan damar pun kehilangan mata pencarian seiring dengan musnahnya hutan masyarakat desa juga sudah tidak bisa mencari ikan lagi di sungai akibat racun rumput yang dipakai untuk memusnahkan rumput di kawasan yang telah dibabat hutannya serta limbah pabrik cpo pt duta palma i mencemari sungai mereka hingga saat ini baik pemerintah kabupaten indragiri hulu maupun pemerintah propinsi riau belum menunjukkan tandatanda untuk menyelesaikan masalah inidari analisis peta moratorium versi kedua dengan versi ketiga yang dilakukan oleh greenpeace menunjukkan terdapat pengurangan wilayah yang dilindungi moratorium sementara banyak konsesi yang masih tumpang tindih dengan hutan yang seharusnya dilindungi oleh moratorium dan berlanjutnya ketidakseragaman atas definisi hutan serta lahan gambutmenurut yuyun indradi juru kampanye hutan greenpeace ketika ditemui di riau terdapat setidaknya juta hektar lahan yang termasuk dalam kawasan hutan yang juga merupakan kawasan konsesi milik perusahaan hti maupun perkebunanan sawitmeskipun kebijakan moratorium pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut ini sudah berjalan selama dua tahun namun belum menunjukkan adanya perbaikan kondisi hutan dan tata kelola kehutanan karena sampai saat ini banyak perusahaan yang masih melakukan penghancuran hutan dalam kawasan moratorium tersebut moratorium ini harus diperpanjang dengan memperkuat penegakan hukum tegas yuyun dan menurutnya perpanjangan moratorium ini harus lebih berfokus pada perlindungan hutan dengan menerapkan moratorium hutan berbasis capaian

Inovasi: Telepon Pintar Untuk Mendeteksi Pembalakan Liar di Hutan Indonesia. Suara deru gergaji mesin para pembalak liar di sela kerimbunan hutan tropis Indonesia memecah kesunyian hutan. Tak berapa lama, para jagawana tiba-tiba muncul dan segera menghentikan para pembalak liar menebangi pepohonan dan menyelamatkan pohon-pohon yang tak ternilai harganya. Bagaimana mereka bisa segera mengetahui aktivitas pembalakan ini? Ternyata bocoran informasi suara dari sejumlah telepon genggam bekas yang terpasang di pohon berhasil membuat para jagawana bergerak. Inovasi baru ini dimuat dalam majalah New Scientist edisi Juni 2013.Itulah gambaran yang disampaikan oleh pendiri proyek penyelamatan hutan tropis yang dilakukan oleh Rainforest Connection bernama Topher White. Organisasi yang berbasis di San Fransisco ini tengah meluncurkan proyek tersebut bulan Juni di hutan tropis Indonesia yang menggunakan telepon pintar android untuk merekam dan mengidentifikasi suara putaran mesin dari gergaji-gergaji mesin yang tengah beroperasi.Pada awalnya, Rainforest Connection akan menggunakan telepon pintar baru untuk percobaan, kendati si penemu Topher White selanjutnya berencana untuk menggunakan telepon pintar bekas yang disumbangkan oleh para pendukung proyek ini.Telepon pintar ini dilengkapi dengan panel surya yang didesain secara spesifik untuk bisa mengumpulkan energi dari sinar surya yang singkat yang bisa mencapai permukaan tanah. Mikrofon telepon ini menyala terus sepanjang waktu, demikian juga dengan peranti lunak untuk menangkap deru gergaji, dan akhirnya tanda peringatan akan menyala jika deru suara gergaji terdengar.Secara umum, hanya para jagawana yang akan mendapat tanda peringatan dari sinyal suara ini, namun White berharap bisa merilis aplikasi Android gratis yang bisa membuat semua orang bisa menerima sinyal bahaya ini secara real time dan menunjukkan lokasi penebangan. “Kami ingin membuat setiap orang merasa bahwa mereka bisa menjadi bagian dari upaya garda depan dalam perlindungan hutan,” ungkapnya.Upaya yang ada saat ini untuk menghentikan pembalakan liar di Indonesia sangat terbatas. “Kita bisa mencari berapa banyak hutan yang sudah ditebang lewat citra satelit, namun kita akan menerima itu setelahnya, jadi kita tidak bisa tahu kapan penebangan itu terjadi,” ungkap Dwiati Novita Rini, yang bekerja untuk proyek penghutanan kembali di hutan Sumatera bersama Birdlife International. Upaya lain, para aktivis konservasi bisa saja membayar pihak kepolisian untuk membantu memantau lewat udara di wilayah-wilayah yang rentan pembalakan liar, namun tentu saja hal ini akan menjadi terlalu mahal untuk dilakukan terlalu sering.Untuk melakukan upaya ini, Rainforest Connection akan bekerjasama dengan lembaga konservasi Kalaweit untuk menempatkan dan menguji 15 set telepon di wilayah seluas 25.000 hektar di cagar alam Air Tarusan di barat Sumatera. Dalam percobaan ini, White berharap setiap telepon akan bisa didengar dalam radius 0,5 kilometer, dan hal ini akan menjadi upaya berbiaya rendah untuk memonitor hutan.Indonesia, kehilangan lebih dari sejuta hektar hutan setiap tahun, menurut Rainforest Action Network. Hutan hujan tropis di negeri ini adalah yang ketiga terbesar di dunia, dan menjadi rumah bagi berbagai spesies unik flora dan fauna. Namun lebih dari setengah hutan hujan Indonesia sudah hilang sejak tahun 1960-an.

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

dampak krisis iklim strategi mitigasi

inovasi telepon pintar untuk mendeteksi pembalakan liar di hutan indonesia suara deru gergaji mesin para pembalak liar di sela kerimbunan hutan tropis indonesia memecah kesunyian hutan tak berapa lama para jagawana tibatiba muncul dan segera menghentikan para pembalak liar menebangi pepohonan dan menyelamatkan pohonpohon yang tak ternilai harganya bagaimana mereka bisa segera mengetahui aktivitas pembalakan ini ternyata bocoran informasi suara dari sejumlah telepon genggam bekas yang terpasang di pohon berhasil membuat para jagawana bergerak inovasi baru ini dimuat dalam majalah new scientist edisi juni itulah gambaran yang disampaikan oleh pendiri proyek penyelamatan hutan tropis yang dilakukan oleh rainforest connection bernama topher white organisasi yang berbasis di san fransisco ini tengah meluncurkan proyek tersebut bulan juni di hutan tropis indonesia yang menggunakan telepon pintar android untuk merekam dan mengidentifikasi suara putaran mesin dari gergajigergaji mesin yang tengah beroperasipada awalnya rainforest connection akan menggunakan telepon pintar baru untuk percobaan kendati si penemu topher white selanjutnya berencana untuk menggunakan telepon pintar bekas yang disumbangkan oleh para pendukung proyek initelepon pintar ini dilengkapi dengan panel surya yang didesain secara spesifik untuk bisa mengumpulkan energi dari sinar surya yang singkat yang bisa mencapai permukaan tanah mikrofon telepon ini menyala terus sepanjang waktu demikian juga dengan peranti lunak untuk menangkap deru gergaji dan akhirnya tanda peringatan akan menyala jika deru suara gergaji terdengarsecara umum hanya para jagawana yang akan mendapat tanda peringatan dari sinyal suara ini namun white berharap bisa merilis aplikasi android gratis yang bisa membuat semua orang bisa menerima sinyal bahaya ini secara real time dan menunjukkan lokasi penebangan kami ingin membuat setiap orang merasa bahwa mereka bisa menjadi bagian dari upaya garda depan dalam perlindungan hutan ungkapnyaupaya yang ada saat ini untuk menghentikan pembalakan liar di indonesia sangat terbatas kita bisa mencari berapa banyak hutan yang sudah ditebang lewat citra satelit namun kita akan menerima itu setelahnya jadi kita tidak bisa tahu kapan penebangan itu terjadi ungkap dwiati novita rini yang bekerja untuk proyek penghutanan kembali di hutan sumatera bersama birdlife international upaya lain para aktivis konservasi bisa saja membayar pihak kepolisian untuk membantu memantau lewat udara di wilayahwilayah yang rentan pembalakan liar namun tentu saja hal ini akan menjadi terlalu mahal untuk dilakukan terlalu seringuntuk melakukan upaya ini rainforest connection akan bekerjasama dengan lembaga konservasi kalaweit untuk menempatkan dan menguji set telepon di wilayah seluas hektar di cagar alam air tarusan di barat sumatera dalam percobaan ini white berharap setiap telepon akan bisa didengar dalam radius kilometer dan hal ini akan menjadi upaya berbiaya rendah untuk memonitor hutanindonesia kehilangan lebih dari sejuta hektar hutan setiap tahun menurut rainforest action network hutan hujan tropis di negeri ini adalah yang ketiga terbesar di dunia dan menjadi rumah bagi berbagai spesies unik flora dan fauna namun lebih dari setengah hutan hujan indonesia sudah hilang sejak tahun an

Mengintip Hutan Kemasyarakatan di Bangkeng Buki’ Bulukumba. Siang itu, saya berkunjung ke rumah seorang warga, tempat pertemuan kelompok tani hutan (KTH) Bukit Indah. KTH Bukit Indah merupakan salah satu KTH di Bulukumba bahkan Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dianggap sukses mengelola hutan kemasyarakatan (HKm). Ia berada di Hutan Bangkeng Buki’, Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulsel.Pertemuan siang itu menjadi istimewa bagi para anggota KTH, karena kedatangan belasan tamu dari negeri tetangga, Kamboja. Lebih istimewa, karena empat tamu itu wakil gubernur, dua orang setingkat bupati, ketua DPRD dan Departemen Kehutanan di Kamboja. Turut hadir sejumlah aktivis NGO Kamboja, Direktur Oxfam Kamboja, Oxfam Indonesia area Timur. Juga wakil bupati dan kepala Dinas Kehutanan Bulukumba.Baharuddin, Ketua KTH Bukit Indah menjelaskan, bagaimana penerapan HKm menjadi upaya meningkatkan kesejehteraan warga sekitar, tanpa harus merusak kelestarian hutan dan berbenturan dengan pemerintah.“HKm di hutan kami ini mampu meningkatkan kesejahteraan kami. Sekaligus kami bisa menjaga hutan. Apalagi, kini sudah terbit izin pemanfaatan hutan dari pemerintah,” katanya awal November 2013.HKm merupakan skema pengelolaan hutan yang diterbitkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Kehutanan No P.37/Menhut-II/2007 jo P.18/Menhut-II/2009 jp P.13/Menhuit-II/2010 jo P.52/Menhut-II/2011. Dalam aturan ini disebutkan ada peluang pengelolaan hutan bagi warga selama pohon yang ditebang hasil penanaman sendiri, bukan tumbuh alami.Selama ini, dilema pengelolaan hutan dirasakan oleh warga. Mereka memerlukan hutan sebagai sumber penghasilan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun, pengambilan kayu dan perkebunan bisa merusak hutan. Di kawasan ini, upaya reboisasi pernah dilakukan pada era 1990-an, melalui bantuan bibit dari Dinas Kehutanan. Warga membantu reboisasi ini, apalagi jika hasil bisa dimanfaatkan. Namun, setelah pohon-pohon besar tidak bisa ambil warga. Mereka justru dikejar-kejar petugas hutan, yang memicu konflik antara warga dan pemerintah.Misbawati A Wawo, Kepala Dinas Kehutanan Bulukumba, mengakui perubahan pendekatan pengelolaan hutan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Jika 1990-1999, pemerintah cenderung refresif terhadap warga, kini lebih persuasif. Misbawati membenarkan, ada dilema pengelolaan hutan selama ini, antara kewajiban penegakan aturan dengan kesejahteraan masyarakat.“Keberadaan masyarakat di kawasan hutan memang menjadi dilema tersendiri bagi kami selama ini, karena mereka dalam hutan sudah lama, bahkan lebih lama dibanding keberadaan aturan itu sendiri. Harus ada jalan keluar mensinergikan semua kepentingan.” Ketika aturan tentang HKm muncul pada 2007, Dinas Kehutanan segera merespon melalui sosialisasi dan pembinaan kepada warga. Pada 2009, konsep HK mini dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah.Menurut Misbawati, upaya sosialisasi dan penyadaran warga ini bukanlah hal mudah. Apalagi karakter dan sikap curiga masyarakat kepada pemerintah.“Perlu kesabaran dan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar bersedia menjalankan skema HKM. Kami banyak turun ke masyarakat, dan memperlakukan mereka sebagai keluarga dan saudara, bukan musuh.”Salah satu tantangan besar dalam proses ini adalah klaim kepemilikan lahan hutan dari warga, karena mereka memiliki bukti pembayaran pajak (SPPT). “Banyak menolak melepaskan klaim lahan dengan bukti pajak ini. Ini kami akui kesalahan bersama, baik kami maupun pemerintah desa selama ini, yang membiarkan warga bisa memiliki surat pajak itu. Kami menyadari dan berusaha memperbaiki.”Namun, akhirnya KTH Bukit Indah terbentuk 2007 dengan lahan kelola seluas 127 hektar dari 256,25 hektar Hutan Bangkeng Buki’, yang terletak di lereng Gunung Lompo Battang. Di kawasan hutan ini masyarakat melalukan pembibitan dan menanam berbagai macam jenis tanaman perkebunan, seperti kopi, kemiri dan cengkeh, termasuk umbi-umbian. Warga juga mengelola madu hutan, melalui peternakan lebah maupun alami. Ada juga pembuatan gula aren oleh ibu-ibu rumah tangga.Setelah KTH terbentuk pun tidak serta-merta diterima warga. Mereka kurang menyadari potensi bencana longsor yang bisa terjadi. “Perlu upaya terus menerus meyakinkan warga dampak nyata yang bisa saja terjadi, misal, longsor.”Enam tahun sejak didirikan, banyak yang datang berkunjung untuk belajar pengelolaan hutan, termasuk dari negara lain. Apalagi, kata Misbawati, HKm di Bulukumba merupakan inisiasi dari pemda, bukan dampingan NGO seperti di daerah lain.“Peranan pemerintah daerah mendorong HKm penting, karena dalam banyak kasus pemda justru banyak menarik titik konflik dengan masyarakat terkait pengelolaan hutan.”Hal serupa diakui Baharuddin. Dia optimis HKm mampu meredam konflik antara warga dan pemerintah.“Dulu kami dikejar-kejar hanya karena mengambil hasil hutan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kini kami merasa lagi hal itu tidak terjadi lagi.”Menurut data Dinas Kehutanan Bulukumba, luas hutan di Kabupaten Bulukumba adalah 8.453,25 hektar setara 7,32 % dari luas kabupaten. Untuk skema HKm, berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor. 363/Menhut-II/2011 tertanggal 7 Juli 2011) ditetapkan tiga kawasan hutan yaitu, kawasan hutan Anrang 655 hektar, Bangkeng Buki’ 245 hektar dan Lompo Battang 1.365 hektar, atau total 2.265 hektar.Selain KTH Bukti Tinggi, terdapat 11 KTH lain, di 10 desa tiga kecamatan, yaitu Gantarang, Kindang dan Rilau Ale. Di hutan Anrang ada tujuh KTH, Bangkeng Buki’ tiga dan Lompo Battang dua KTH. Delapan kelompok telah memiliki izin pengelolaan hutan.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

mengintip hutan kemasyarakatan di bangkeng buki bulukumba siang itu saya berkunjung ke rumah seorang warga tempat pertemuan kelompok tani hutan kth bukit indah kth bukit indah merupakan salah satu kth di bulukumba bahkan sulawesi selatan sulsel yang dianggap sukses mengelola hutan kemasyarakatan hkm ia berada di hutan bangkeng buki desa bontonyeleng kecamatan gantarang kabupaten bulukumba sulselpertemuan siang itu menjadi istimewa bagi para anggota kth karena kedatangan belasan tamu dari negeri tetangga kamboja lebih istimewa karena empat tamu itu wakil gubernur dua orang setingkat bupati ketua dprd dan departemen kehutanan di kamboja turut hadir sejumlah aktivis ngo kamboja direktur oxfam kamboja oxfam indonesia area timur juga wakil bupati dan kepala dinas kehutanan bulukumbabaharuddin ketua kth bukit indah menjelaskan bagaimana penerapan hkm menjadi upaya meningkatkan kesejehteraan warga sekitar tanpa harus merusak kelestarian hutan dan berbenturan dengan pemerintahhkm di hutan kami ini mampu meningkatkan kesejahteraan kami sekaligus kami bisa menjaga hutan apalagi kini sudah terbit izin pemanfaatan hutan dari pemerintah katanya awal november hkm merupakan skema pengelolaan hutan yang diterbitkan pemerintah melalui peraturan menteri kehutanan no pmenhutii jo pmenhutii jp pmenhuitii jo pmenhutii dalam aturan ini disebutkan ada peluang pengelolaan hutan bagi warga selama pohon yang ditebang hasil penanaman sendiri bukan tumbuh alamiselama ini dilema pengelolaan hutan dirasakan oleh warga mereka memerlukan hutan sebagai sumber penghasilan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan seharihari namun pengambilan kayu dan perkebunan bisa merusak hutan di kawasan ini upaya reboisasi pernah dilakukan pada era an melalui bantuan bibit dari dinas kehutanan warga membantu reboisasi ini apalagi jika hasil bisa dimanfaatkan namun setelah pohonpohon besar tidak bisa ambil warga mereka justru dikejarkejar petugas hutan yang memicu konflik antara warga dan pemerintahmisbawati a wawo kepala dinas kehutanan bulukumba mengakui perubahan pendekatan pengelolaan hutan dalam kurun waktu tahun terakhir jika pemerintah cenderung refresif terhadap warga kini lebih persuasif misbawati membenarkan ada dilema pengelolaan hutan selama ini antara kewajiban penegakan aturan dengan kesejahteraan masyarakatkeberadaan masyarakat di kawasan hutan memang menjadi dilema tersendiri bagi kami selama ini karena mereka dalam hutan sudah lama bahkan lebih lama dibanding keberadaan aturan itu sendiri harus ada jalan keluar mensinergikan semua kepentingan ketika aturan tentang hkm muncul pada dinas kehutanan segera merespon melalui sosialisasi dan pembinaan kepada warga pada konsep hk mini dijabarkan dalam bentuk peraturan daerahmenurut misbawati upaya sosialisasi dan penyadaran warga ini bukanlah hal mudah apalagi karakter dan sikap curiga masyarakat kepada pemerintahperlu kesabaran dan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar bersedia menjalankan skema hkm kami banyak turun ke masyarakat dan memperlakukan mereka sebagai keluarga dan saudara bukan musuhsalah satu tantangan besar dalam proses ini adalah klaim kepemilikan lahan hutan dari warga karena mereka memiliki bukti pembayaran pajak sppt banyak menolak melepaskan klaim lahan dengan bukti pajak ini ini kami akui kesalahan bersama baik kami maupun pemerintah desa selama ini yang membiarkan warga bisa memiliki surat pajak itu kami menyadari dan berusaha memperbaikinamun akhirnya kth bukit indah terbentuk dengan lahan kelola seluas hektar dari hektar hutan bangkeng buki yang terletak di lereng gunung lompo battang di kawasan hutan ini masyarakat melalukan pembibitan dan menanam berbagai macam jenis tanaman perkebunan seperti kopi kemiri dan cengkeh termasuk umbiumbian warga juga mengelola madu hutan melalui peternakan lebah maupun alami ada juga pembuatan gula aren oleh ibuibu rumah tanggasetelah kth terbentuk pun tidak sertamerta diterima warga mereka kurang menyadari potensi bencana longsor yang bisa terjadi perlu upaya terus menerus meyakinkan warga dampak nyata yang bisa saja terjadi misal longsorenam tahun sejak didirikan banyak yang datang berkunjung untuk belajar pengelolaan hutan termasuk dari negara lain apalagi kata misbawati hkm di bulukumba merupakan inisiasi dari pemda bukan dampingan ngo seperti di daerah lainperanan pemerintah daerah mendorong hkm penting karena dalam banyak kasus pemda justru banyak menarik titik konflik dengan masyarakat terkait pengelolaan hutanhal serupa diakui baharuddin dia optimis hkm mampu meredam konflik antara warga dan pemerintahdulu kami dikejarkejar hanya karena mengambil hasil hutan untuk kebutuhan hidup seharihari kini kami merasa lagi hal itu tidak terjadi lagimenurut data dinas kehutanan bulukumba luas hutan di kabupaten bulukumba adalah hektar setara dari luas kabupaten untuk skema hkm berdasarkan sk menteri kehutanan nomor menhutii tertanggal juli ditetapkan tiga kawasan hutan yaitu kawasan hutan anrang hektar bangkeng buki hektar dan lompo battang hektar atau total hektarselain kth bukti tinggi terdapat kth lain di desa tiga kecamatan yaitu gantarang kindang dan rilau ale di hutan anrang ada tujuh kth bangkeng buki tiga dan lompo battang dua kth delapan kelompok telah memiliki izin pengelolaan hutan

Terlibat Korupsi & Tebang Hutan Alam, Namun Tetap Bersertifikasi SVLK. Pada September 2013, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) kembali menemukan penebangan hutan alam seluas 1.500 hektar oleh PT Triomas FDI di Kabupaten Pelalawan. Penebangan hutan alam ini diduga sudah berlangsung sejak Mei 2013. Dan sekitar 1.000 hektare lagi ditebang pada Oktober 2013. Lokasi penebangan kayu alam berada di wilayah administratif desa Serapung atau berdekatan dengan kawasan hutan desa Serapung.Tim investigator menembus belantara Pelalawan sebelum masuk ke dalam konsesi. Konsesi tanaman industri eukaliptus-akasia untuk , salah satunya PT Triomas FDI anak perusahaan APRIL milik Sukanto Tanoto, umumnya dijaga ketat oleh security.Penebangan hutan alam dilalukan dalam dua tahap, ditebang menggunakan gergaji mesin), kemudian dilanjutkan dipindahkan menggunakan ekskavator jenis kepiting. Di lokasi penebangan tim investigator Jikalahari melihat 10 unit alat berat jenis kepiting sedang melakukan proses penebangan hutan alam, dan 5 unit alat berat jenis kepiting sedang tidak melakukan aktivitas. Tim juga menemukan 1 unit alat berat yang sedang melakukan pembersihan kanal. “Tim menemukan di areal konsesi bukaan PT. Triomas FDI merupakan hamparan gambut, juga tempat hidup harimau Sumatra,” kata Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari“Bahkan ada tegakan dan pohon ramin () yang ditebang. Peraturan internasional (CITES dan IUCN) yang juga ditegaskan oleh SK Menhut no. 168 tahun 2001 mengatur bahwa eksploitasi pohon ramin adalah dilarang, karena masuk dalam kategori langka dan hampir punah,” kata Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari.Tumpukan kayu alam usai ditebang dikumpulkan di salah satu kanal. Hamparan kawasan gambut yang sebelumnya merupakan tempat tumbuh hutan tropis, juga terlihat pohon-pohon ramin yang disisakan oleh perusahaan. “Hal ini membuktikan, sebelumnya areal ini merupakan hutan alam dalam kondisi baik, sehingga kawasan ini berpotensi untuk dilindungi,” kata Muslim Rasyid.PT Triomas Forestry Development Indonesia terlibat melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-samadengan terpidana Tengku Azmun Jaafar (mantan Bupati Pelalawan), Asral Rahman (Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2004-2005), dan Burhanuddin Husin (Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2005-2006).PT Triomas FDI pada tahun 2002 mengajukan izin HTI di areal kerja bekas HPH PT Triomas FDI di desa Sungai Akar, Kecamatan Kuala Lakar, Kabupaten Pelalawan seluas 9.950 ha kepada Bupati Pelalawan. Dari luas 9.950 ha dirinci menjadi: areal berhutan 9.625 ha (96,73 persen), dan areal tidak berhutan seluas 325 ha (3,27 persen) berupa semak belukar dan bekas garapan masyarakat.Potensi kayu diameter 10 cm, rata-rata 24,09 m/ha ke atas untuk semua jenis kayu. Artinya saat mengajukan izin PT Triomas FDI menyadari areal untuk HTI seluas 9.625 dari 9.950 adalah hutan alam.Bupati Pelalawan tetap memberi izin kepada PT Triomas FDI meski mengetahui areal untuk HTI di atas hutan alam. Lantas PT Triomas FDI mendapat izin IUPHHKHTI seluas 9.625 ha dari Bupati Pelalawan per tanggal 29 Januari 2003.Setelah PT Triomas FDI mendapat izin IUPHHKHT di atas hutan alam, PT Triomas FDI memberi sejumlah uang kepada Bupati. Budi Surlani (ajudan Bupati) mengatakan tanggal 1 September 2004 menyetor uang Rp 250 juta dari Triomas FDI ke rekening BCA No 0340051041 an Azmun Jaafar.Selanjutnya, untuk menebang hutan alam PT Triomas FDI mengajukan URKT dan UBKT untuk mendapatkan pengesahan RKT. Akibat IUPHHKHT dan RKT yang diterbitkan untuk PT Triomas FDI, Negara telah rugi atau PT Triomas FDI telah memperoleh keuntungan, berdasarkan putusan hakim, sebesar: Rp 26.262.944.464 (Rp 26 milyar) dalam kasus terpidana Azmun Jaafar, Rp 4.157.681.779 (Rp 4 Miliar) dalam kasus terpidana Asral Rahman dan Rp 22.262.785 (Rp 22 Miliar) dalam kasus terpidana Burhanuddin Husin.Pengakuan Supendi alias Teng Tjuan (Direktur PT Triomas FDI) pada persidangan ketiga terpidana, hasil penebangan sebagian besar kayu alam untuk kebutuhan pengelolaan kayu di pabrik perusahaannya dan sebagian lain yang berupa kayu kecil dijual untuk kebutuhan pabrik kertas PT RAPP.“Pemberian IUPHHKHT dan RKT HTI di atas hutan alam PT Triomas FDI adalah illegal atau non-prosedural. Kayu-kayu yang dijual PT Triomas FDI kepada PT RAPP dan pembeli lainnya juga illegal. Ada indikasi money laundering yang dilakukan oleh Triomas FDI dan PT RAPP,” kata Muslim.Maret 2013, PT Equality Indonesia meluluskan PT Triomas FDI dalam verifikasi Legalitas Kayu sehingga perusahaan berhak diberikan sertifikat (VLK). Sertifikasi ini berlaku hingga Maret 2016.PT Equality menyebut “Memenuhi” kriteria P.1. (Kepastian areal dan hak pemanfaatan), K.1.1. (Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi) 1.1.1. (Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), yaitu poin a (dokumen legal terkait perizinan usaha).Justifikasi “Memenuhi” karena mengacu pada IUPHHKHT yang diterbitkan oleh terpidana Tengku Azmun Jaafar dan Surat Dirjen BUK tahun 2011 yang menyebut bahwa IUPHHK-HA atau IUPHHKHTI yang diterbitkan oleh Bupati dan Gubernur yang belum mendapat verifikasi dikembalikan kepada pejabat penerbit izin dan dapat beroperasi dengan mengacu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Artinya IUPHHKHT PT Triomas FDI masih mengacu pada izin yang diterbitkan oleh terpidana Azmun Jaafar. Bahkan Menhut belum memverifikasi IUPHHKHT PT Triomas FDI. Anehnya, surat Dirjen BUK mengakui bahwa IUPHHKHT belum diverifikasi namun tetap menyebut “ mengacu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.Hal ini sangat janggal. Sebab berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung atas nama Terpidana Azmun Jaafar. IUPHHKHT PT Triomas FDI terbukti memenuhi semua unsur Pasal 2 UU Tipikor, salah satu unsurnya, IUPHHKHT PT Triomas FDI yang diterbitkan terpidana Azmun Jaafar terbukti mengandung unsur “perbuatan melawan hukum” yaitu bertentangan dengan PP dan Kepmenhut yang menyebutkan bahwa IUPHHKHT di atas hutan alam adalah dilarang. Malah IUPHHKHT tersebut mengandung unsur korupsi setelah diterbitkan oleh terpidana Azmun Jaafar.“Mengapa PT Equality tidak memperhatikan aspek bahwa IUPHHKHT PT Triomas FDI saat diterbitkan terbukti mengandung unsur korupsi? Bahkan hasil investigasi Jikalahari menemukan PT Triomas FDI masih menebang hutan alam per September 2013,” tegas Muslim.Selain itu, “ PT Triomas FDI belum mendapat pembaharuan izin oleh Menteri Kehutanan. Izin PT Triomas FDI masih menggunakan izin dari terpidana Azmun Jaafar, Bupati Pelalawan waktu itu. Artinya IUPHHKHT PT Triomas FDI masih illegal,” jelas Muslim Rasyid, yang sepuluh tahun lebih memantau kejahatan kehutanan Riau.“Kita minta sertifikasi dicabut. Dan mengingatkan lembaga sertifikasi agar tidak mensertifikasi perusahaan yang izinnya bermasalah. Kita minta Bupati Pelalawan agar menolak surat Menhut yang memberikan tnggung jawab atas izin bermasalah, karena bertentangan dengan wewenang dan UU yang berlaku.”

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan

terlibat korupsi tebang hutan alam namun tetap bersertifikasi svlk pada september jaringan kerja penyelamat hutan riau jikalahari kembali menemukan penebangan hutan alam seluas hektar oleh pt triomas fdi di kabupaten pelalawan penebangan hutan alam ini diduga sudah berlangsung sejak mei dan sekitar hektare lagi ditebang pada oktober lokasi penebangan kayu alam berada di wilayah administratif desa serapung atau berdekatan dengan kawasan hutan desa serapungtim investigator menembus belantara pelalawan sebelum masuk ke dalam konsesi konsesi tanaman industri eukaliptusakasia untuk salah satunya pt triomas fdi anak perusahaan april milik sukanto tanoto umumnya dijaga ketat oleh securitypenebangan hutan alam dilalukan dalam dua tahap ditebang menggunakan gergaji mesin kemudian dilanjutkan dipindahkan menggunakan ekskavator jenis kepiting di lokasi penebangan tim investigator jikalahari melihat unit alat berat jenis kepiting sedang melakukan proses penebangan hutan alam dan unit alat berat jenis kepiting sedang tidak melakukan aktivitas tim juga menemukan unit alat berat yang sedang melakukan pembersihan kanal tim menemukan di areal konsesi bukaan pt triomas fdi merupakan hamparan gambut juga tempat hidup harimau sumatra kata muslim rasyid koordinator jikalaharibahkan ada tegakan dan pohon ramin yang ditebang peraturan internasional cites dan iucn yang juga ditegaskan oleh sk menhut no tahun mengatur bahwa eksploitasi pohon ramin adalah dilarang karena masuk dalam kategori langka dan hampir punah kata muslim rasyid koordinator jikalaharitumpukan kayu alam usai ditebang dikumpulkan di salah satu kanal hamparan kawasan gambut yang sebelumnya merupakan tempat tumbuh hutan tropis juga terlihat pohonpohon ramin yang disisakan oleh perusahaan hal ini membuktikan sebelumnya areal ini merupakan hutan alam dalam kondisi baik sehingga kawasan ini berpotensi untuk dilindungi kata muslim rasyidpt triomas forestry development indonesia terlibat melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamadengan terpidana tengku azmun jaafar mantan bupati pelalawan asral rahman kepala dinas kehutanan propinsi riau dan burhanuddin husin kepala dinas kehutanan propinsi riau pt triomas fdi pada tahun mengajukan izin hti di areal kerja bekas hph pt triomas fdi di desa sungai akar kecamatan kuala lakar kabupaten pelalawan seluas ha kepada bupati pelalawan dari luas ha dirinci menjadi areal berhutan ha persen dan areal tidak berhutan seluas ha persen berupa semak belukar dan bekas garapan masyarakatpotensi kayu diameter cm ratarata mha ke atas untuk semua jenis kayu artinya saat mengajukan izin pt triomas fdi menyadari areal untuk hti seluas dari adalah hutan alambupati pelalawan tetap memberi izin kepada pt triomas fdi meski mengetahui areal untuk hti di atas hutan alam lantas pt triomas fdi mendapat izin iuphhkhti seluas ha dari bupati pelalawan per tanggal januari setelah pt triomas fdi mendapat izin iuphhkht di atas hutan alam pt triomas fdi memberi sejumlah uang kepada bupati budi surlani ajudan bupati mengatakan tanggal september menyetor uang rp juta dari triomas fdi ke rekening bca no an azmun jaafarselanjutnya untuk menebang hutan alam pt triomas fdi mengajukan urkt dan ubkt untuk mendapatkan pengesahan rkt akibat iuphhkht dan rkt yang diterbitkan untuk pt triomas fdi negara telah rugi atau pt triomas fdi telah memperoleh keuntungan berdasarkan putusan hakim sebesar rp rp milyar dalam kasus terpidana azmun jaafar rp rp miliar dalam kasus terpidana asral rahman dan rp rp miliar dalam kasus terpidana burhanuddin husinpengakuan supendi alias teng tjuan direktur pt triomas fdi pada persidangan ketiga terpidana hasil penebangan sebagian besar kayu alam untuk kebutuhan pengelolaan kayu di pabrik perusahaannya dan sebagian lain yang berupa kayu kecil dijual untuk kebutuhan pabrik kertas pt rapppemberian iuphhkht dan rkt hti di atas hutan alam pt triomas fdi adalah illegal atau nonprosedural kayukayu yang dijual pt triomas fdi kepada pt rapp dan pembeli lainnya juga illegal ada indikasi money laundering yang dilakukan oleh triomas fdi dan pt rapp kata muslimmaret pt equality indonesia meluluskan pt triomas fdi dalam verifikasi legalitas kayu sehingga perusahaan berhak diberikan sertifikat vlk sertifikasi ini berlaku hingga maret pt equality menyebut memenuhi kriteria p kepastian areal dan hak pemanfaatan k areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi pemegang izinhak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu iuphhk yaitu poin a dokumen legal terkait perizinan usahajustifikasi memenuhi karena mengacu pada iuphhkht yang diterbitkan oleh terpidana tengku azmun jaafar dan surat dirjen buk tahun yang menyebut bahwa iuphhkha atau iuphhkhti yang diterbitkan oleh bupati dan gubernur yang belum mendapat verifikasi dikembalikan kepada pejabat penerbit izin dan dapat beroperasi dengan mengacu sesuai ketentuan perundangundangan yang berlakuartinya iuphhkht pt triomas fdi masih mengacu pada izin yang diterbitkan oleh terpidana azmun jaafar bahkan menhut belum memverifikasi iuphhkht pt triomas fdi anehnya surat dirjen buk mengakui bahwa iuphhkht belum diverifikasi namun tetap menyebut mengacu sesuai ketentuan perundangundangan yang berlakuhal ini sangat janggal sebab berdasarkan putusan kasasi mahkamah agung atas nama terpidana azmun jaafar iuphhkht pt triomas fdi terbukti memenuhi semua unsur pasal uu tipikor salah satu unsurnya iuphhkht pt triomas fdi yang diterbitkan terpidana azmun jaafar terbukti mengandung unsur perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan pp dan kepmenhut yang menyebutkan bahwa iuphhkht di atas hutan alam adalah dilarang malah iuphhkht tersebut mengandung unsur korupsi setelah diterbitkan oleh terpidana azmun jaafarmengapa pt equality tidak memperhatikan aspek bahwa iuphhkht pt triomas fdi saat diterbitkan terbukti mengandung unsur korupsi bahkan hasil investigasi jikalahari menemukan pt triomas fdi masih menebang hutan alam per september tegas muslimselain itu pt triomas fdi belum mendapat pembaharuan izin oleh menteri kehutanan izin pt triomas fdi masih menggunakan izin dari terpidana azmun jaafar bupati pelalawan waktu itu artinya iuphhkht pt triomas fdi masih illegal jelas muslim rasyid yang sepuluh tahun lebih memantau kejahatan kehutanan riaukita minta sertifikasi dicabut dan mengingatkan lembaga sertifikasi agar tidak mensertifikasi perusahaan yang izinnya bermasalah kita minta bupati pelalawan agar menolak surat menhut yang memberikan tnggung jawab atas izin bermasalah karena bertentangan dengan wewenang dan uu yang berlaku

2013: Tahun Istimewa Untuk Hutan Indonesia. Tahun 2013 penuh dengan berbagai perkembangan dalam upaya memahami dan melindungi hutan hujan tropis dunia, Tulisan ini, adalah sebuah kilas balik dari berbagai upaya untuk melindungi hutan hujan tropis yang sudah terjadi sepanjang tahun 2013, khususnya di Indonesia. Dalam tulisan aslinya, Rhett Butler membuat versi yang lebih panjang dengan cakupan kilas balik upaya perlindungan hutan tropis di level internasional, meliputi Asia, Afrika hingga Amerika Latin. Namun tulisan ini, saya fokuskan dalam konteks hutan hujan tropis Indonesia.Salah satu hal yang paling menonjol di tahun 2013 adalah munculnya berbagai upaya sejumlah perusahaan yang selama ini dikenal sebagai salah satu penyebab deforestasi di hutan hujan tropis di Indonesia untuk mengadopsi kebijakan nol deforestasi untuk melakukan proses produksi mereka. Dua yang terbesar adalah di sektor produksi kertas dan bubur kertas, serta kelapa sawit.Pada bulan Februari 2013, Asia Pulp & Paper (APP), salah satu produsen kertas terbesar dunia menyatakan komitmen mereka untuk melindungi hutan yang bernilai konservasi tinggi dan hutan yang memiliki kandungan karbon tinggi di dalam wilayah konsesi mereka, dan juga mencegah konflik dengan masyarakat lokal dalam proses produksi mereka. Kebijakan ini diterapkan di semua wilayah perkebunan mereka di seluruh dunia, dengan cara melakukan penilaian lingkungan secara mendalam sebelum membuka perkebunan baru. Lewat kebijakan baru ini, APP hanya akan menerima serat kayu dari lahan yang termasuk perkebunan lama. Dalam mengimpelementasikan kebijakan ini, APP dipandu oleh The Forest Trust, sebuah lembaga konsultasi di bidang kehutanan yang pernah bekerjasama dengan perusahaan kelapa sawit besar di Indonesia, Golden Agri Resources pada tahun 2011.Langkah yang diambil oleh APP ini dinilai signifikan karena selama ini mereka dinilai sebagai salah satu perusahaan yang menimbulkan kerugian lingkungan di Indonesia, dan menyebabkan deforestasi atau penggundulan hutan dalam skala besar di hutan yang kaya dan lahan gambut yang menyimpan cadangan karbon tinggi. Melihat rekam jejak perusahaan ini, sejumlah pihak menanggapi kebijakan baru APP ini dengan skeptis. Namun sepuluh bulan setelah APP menjalankan kebijakan ini, salah satu “musuh” besar mereka yaitu Greenpeace menyatakan bahwa kebijakan yang dilakukan ini cukup menjanjikan. Sementara lembaga lain yang ikut memantau kebijakan APP ini, seperti Rainforest Action Network (RAN) WWF dan Greenomics-Indonesia terus memantau perusahaan-perusahaan penyuplai APP. Dalam laporan yang diterbitkan secara internal sendiri APP sudah melaporkan dua pelanggaran yang terjadi dalam kebijakan mereka sendiri.Kebijakan konservasi hutan yang diluncurkan oleh APP ini terkait dengan gelombang penolakan sejumlah perusahaan penerbit besar dunia untuk membeli produk APP, seperti yang dinyatakan oleh penerbit asal AS, HarperCollins pada bulan Januari tahun ini. Di sisi lain, kebijakan yang dilakukan oleh APP ini juga semakin menekan perusahaan pesaing APP dalam bisnis kertas, seperti APRIL yang hingga saat ini tidak memiliki kebijakan konservasi hutan dan mash menebang hutan gambut di Propinsi Riau.Sembilan bulan setelah APP menandatangani kebijakan konservasi hutan mereka, produsen kelapa sawit yang berbasis di Singapura, Wilmar juga meluncurkan komitmen serupa. Hal ini, jika berhasil akan mampu mengubah industri kelapa sawit dunia, yang selama ini dituding sebagai salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan tropis di dunia, terutama Indonesia.Kebijakan Wilmar ini muncul setelah berbulan-bulan melakukan konsultasi dan diskusi degan TFT, Unilever, sebagai pembeli terbesar kelapa sawit industri dan lembaga Climate Advisers, sebuah konsultan yang fokus di bidang perubahan iklim. Kebijakan yang dilakukan oleh Wilmar ini meliputi dimensi deforestasi, alih fungsi lahan gambut dan Hak Asasi Manusia dan diterapkan di seluruh wilayah operasi perusahaan ini, baik itu perkebunan, pengolahan, maupun pabrik. Hal ini juga termasuk di bidang perusahaan lain milik Wilmar seperti gula dan kedelai.Sejumlah perusahaan produk makanan dunia, sepert Unilever dan Nestle yang menerima tekanan besar dari sejumlah organisasi lingkungan untuk membeli produk kelapa sawit yang diproduksi secara ramah lingkungan, memberi dampak bagi munculnya kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan produsen kelapa sawit seperti Wilmar, karena perusahaan makanan dunia ini akhirnya batasan yang lebih tinggi dalam membeli produk kelapa sawit.Perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus bertambah luar biasa kendati harga minyak kelapa sawit dunia meningkat. Hal ini telah menyebabkan sejumlah konflik sosial yang tak kunjung usai, salah satunya adalah skandal PT Asiatic Persada yang menggunakan jasa aparat keamanan untuk mengusir Suku Anak Dalam, warga asli di Jambi dari wilayah tinggal mereka.Greenpeace telah menerbitkan laporan bahwa produksi kelapa sawit adalah salah satu penyebab tunggal terbesar deforestasi di Indonesia, yang mencapai sekitar seperempat jumlah kehilangan total area hutan di Indonesia sepanjang tahun 2009 hingga 2011. Sejumah kajian yang diterbitkan oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) memperkirakan sekitar 3,5 juta hektar hutan d Indonesia, Malaysia dan Papua Nugini telah diubah menjadi perkebunan kelapa sawit antara tahun 1990 hingga 2010. Proporsi atau perimbangan konversi hutan secara berurutan terbesar terjadi di wilayah Papua (sekitar 61% atau 33.600 hektar didirikan di hutan alam), Sabah (62%, atau sekitar 714.000 hektar) dan Papua Nugini (54%, atau sekitar 41.700 hektar), diikuti oleh Kalimantan (44%, atau sekitar 1.23 juta hektar), Sarawak (48%, 471.000 hektar), Sumatera (25%, 883.000 hektar) dan Semenanjung Malaysia (28%, atau sekitar 318.000 hektar).RSPO sendiri telah menyetujui diterapkannnya “Prinsip dan Kriteria” (P&C) untuk meningkatkan standar sertifikasi kelapa sawit ramah lingkungan. Namun sejumlah lembaga lingkungan meihat bahwa standar ini belum memasukkan perhitungan emsisi Gas Rumah Kaca yang akan mencegah konversi lahan gambut untuk perkebunan. Sejumlah perusahaan kelapa sawit sendiri memprotes prinsip-prinsip baru ini karena dinilai terlalu ketat dan mengancam akan meninggalkan lembaga ini, dan bergabung dengan standar sertifikasi yang dilakukan oleh Malaysia, yang memiliki standar lebih rendah.Tahun 2013 dibuka dengan kontroversi atas usulan revisi rencana tata ruang Aceh yang mengatur penggunaan lahan di provinsi ini. Rencana tata ruang yang dibuat Gubernur Aceh Zaini Abdullah ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan para pebisnis di sektor pertambangan, kayu, dan perkebunan, akan memberikan dampak pada ribuan hektar hitan yang sebelumnya tertutup untuk konversi industri. Pemerhati lingkungan mengatakan, perubahan ini jika disetujui oleh pemerintah pusat akan membuat habitat kunci bagi orangutan yang terancam punah, juga harimau, badak, dan gajah menjadi semakin beresiko. Rencana baru itu dikecam oleh sekelompok ilmuwan selama pertemuan ATBC (Asian Tropical Biology Conservation) di Aceh pada bulan Maret silam.Pada bulan Februari, Asia Pulp & Paper mengumumkan kebijakan konservasi hutan yang yang memberikan komitmen perusahaan ini untuk tidak mengambil sumber serat kayu dari hutan alam dan lahan gambut. Hal ini berpotensi menempatkan raksasa bisnis kehutanan ini menuju operasi produksi yang secara signifikan lebih ramah lingkungan di masa mendatang. Sementara beberapa LSM menyatakan keraguan tentang komitmen ini, kebijakan itu didukung oleh keputusan Greenpeace untuk menghentikan sejumlah kampanye panjang yang selama ini menuding APP sebagai salah satu perusahaan yang melakukan perusakan hutan tropis Indonesia.Sementara itu perusahaan satu grup APP, yaitu produsen minyak kelapa sawit Golden Agri Resources (GAR), juga dinilai terus membuat kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan konservasi hutan yang sama, menurut laporan pihak ketiga. Raksasa minyak sawit ini mengatakan akan meninggalkan pengembangan perkebunan kelapa sawit di daerah hutan hujan di Papua untuk mematuhi kebijakan tersebut. Sementara itu GAPKI atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengatakan akan mendukung pertukaran lahan (Land swap) sebagai sarana untuk mengurangi emisi karbon dari deforestasi sekaligus memperluas produksi mereka.Pada bulan Maret, sebuah pertemuan yang membahas tentang badak di Asia Tenggara yang digelar di Singapura menyimpulkan bahwa hanya 100 badak Sumatera dan 40 badak Jawa saat ini yang bertahan hidup di alam liar. Para pejabat Malaysia membuka kemungkinan mentransfer badak Sumatera dari Sabah ke Indonesia sebagai bagian dari upaya terakhir untuk menyelamatkan spesies unik ini dari kepunahan. Pada bulan April, WWF memicu kontroversi ketika mengumumkan penampakan pertama dari badak Sumatera di Pulau Kalimantan, Indonesia dalam 40 tahun terakhir. Kritik mengatakan, WWF seharusnya merahasiakan hal ini untuk mengurangi kemungkinan pemburu cula badak mencari lokasi penemuan ini. WWF sendiri menanggapi, bahwa tindakan pencegahan telah diambil untuk melindungi populasi badak yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini.Pada bulan April, Indonesia menyambut kapal milik Greenpeace, Rainbow Warrior, yang kembali ke perairan nusantara untuk pertama kalinya sejak diusir pada bulan Oktober 2010 silam. Keberadaan Rainbow Warrior di Indonesia adalah sebagai bagian dari kampanye peningkatan kesadaran lingkungan yang digelar oleh Greenpeace. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bahkan menyempatkan untuk mengunjungi kapal ini dan bertemu dengan Direktur Eksekutif Greenpeace Internasional, Kumi Naidoo.Pada bulan Mei, Mahkamah Konstitusi membatalkan klaim Pemerintah Indonesia terhadap jutaan hektar lahan hutan yang dianggap sebagai hutan negara. Keputusan MK ini memberikan hak kepada masyarakat adat dan lokal untuk mengelola hutan adat mereka. Keputusan itu muncul setelah penilaian ulang terhadap Undang-Undang Kehutanan tahun 1999, dan Mahkamah Konstitusi Indonesia memutuskan bahwa hutan adat tidak harus diklasifikasikan sebagai ” Kawasan Hutan Negara “. Langkah ini sangat penting karena pemerintah pusat Indonesia memegang kontrol atas kawasan hutan yang luas di negara ini, dan secara efektif memungkinkan lembaga seperti Departemen Kehutanan untuk memberikan konsesi besar untuk perusahaan untuk melakukan pembukaan perkebunan, bahkan jika daerah tersebut telah dikelola selama beberapa generasi oleh masyarakat setempat . Dalam prakteknya itu berarti hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat sebagai pemegang konsesi penebangan secara selektif dapat dibuldoser untuk industri perkayuan, produksi pulp dan kertas, dan perkebunan kelapa sawit. Dalam banyak kasus, konversi hutan untuk industri memicu perlawanan keras dari masyarakat setempat, yang jarang mendapat manfaat dari perampasan tanah adat mereka. Organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang mewakili masyarakat adat di seluruh nusantara dan bertanggung jawab untuk mendorong peninjauan ulang ini mengatakan, putusan ini mempengaruhi hak kepemilikan dan pengelolaan 30 persen kawasan hutan di Indonesia atau sekitar 40 juta hektar.Pada bulan yang sama, Presiden Yudhoyono mengumumkan untuk memperpanjang moratorium penebangan hutan dan pembukaan konsesi perkebunan baru di hutan seluas 65 juta hektar dan lahan gambut selama dua tahun mendatang. Moratorium adalah sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, yang sebagian besar dihasilkan dari deforestasi dan degradasi lahan gambut yang padat karbon. Moratorium ini ditandatangani setelah Norwegia menjanjikan satu miliar dolar terhadap rencana deforestasi pengurangan Indonesia. Pembayaran yang dilakukan oleh Norwegia akan bersandar pada keberhasilan Indonesia dalam mengurangi hilangnya hutan .Pada bulan Juni, melaporkan bahwa dua perusahaan China, yaitu China Power Investment Corporation dan Anhui Conch Cement berencana menginvestasikan $ 17 miliar pada sebuah proyek bendungan di Kalimantan Utara, dan telah menimbulkan kekhawatiran sebagian besar hutan di provinsi ini bisa segera berubah menjadi kawasan industri. Di Sumatera, kebakaran hutan yang terjadi akibat pembukaan lahan telah menyebabkan munculnya kabut asap yang memberi dampak parah terhadap negara tetangga Singapura dan Malaysia. Menurut analisis World Resources Institute, Greenpeace, CIFOR, dan Eyes on the Forest menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera ini berada di lahan gambut yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit, kayu, dan perkebunan akasia untuk bubur kertas. Masalah kabut ini sekaligus menyoroti sejumlah masalah di sektor kehutanan dan perkebunan di Indonesia, termasuk proses penerbitan izin yang tumpang tindih, kurangnya transparansi di sekitar konsesi kehutanan, dan penegakan hukum yang lemah.Australia mengumumkan telah mengakhiri proyek REDD+ yang banyak digembar-gemborkan di Kalimantan, yang sebelumnya bertujuan untuk menanam 100 juta pohon dan melindungi 70.000 hektar hutan gambut , serta daerah yang mengalami banjir akibat rawa yang dikeringkan. Proyek ini mengalami kesulitan di lapangan karena lambatnya persetujuan pemerintah dan munculnya berbagai keberatan dari masyarakat lokal dan pejabat .Pada bulan Juli, laporan dari Human Rights Watch merinci tingginya biaya korupsi di sektor kehutanan Indonesia. Penilaian tersebut memperkirakan bahwa korupsi dan salah kelola di sektor ini menghasilkan kerugian sekitar 7 miliar dollar AS dalam kurun waktu 2007-2011. Hal ini sekaligus memunculkan pertanyaan tentang kemampuan pemerintah untuk melaksanakan program REDD+. Apalagi, sebuah laporan dari PBB memberi nilai yang rendah dalam tata kelola hutan Indonesia.APRIL atau Asia Pacific Resources Interntional Limited, yang merupakan pesaing terbesar APP dalam bisnis kertas dunia, akhirnya melepaskan diri dari proses sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) atas dugaan pelanggaran kebijakan pengelolaan hutan. Pihak FSC secara resmi mengakhiri hubungannya dengan APRIL pada bulan Agustus, yang berarti perusahaan ini tidak bisa lagi menggunakan label FSC pada produk-produknya, yang berkisar dari kertas untuk kardus kemasan selulosa yang digunakan dalam filter rokok. APRIL telah menjadi target kampanye selama bertahun-tahun oleh kelompok-kelompok lingkungan karena konversi skala besar hutan alam dan lahan gambut di Pulau Sumatera untuk Hutan Tanaman Industri mereka.Sebuah laporan pada bulan September dari Greenpeace menyatakan bahwa minyak sawit merupakan faktor pendorong terbesar dari deforestasi di Indonesia, tak kurang dari sekitar seperempat dari deforestasi di negara ini antara tahun 2009 hingga 2011. Sejumlah lembaga lingkungan kemudian metargetkan beberapa produsen minyak sawit besar karena dugaan menjadi penyebab kerusakan lingkungan, termasuk membuka hutan gambut dan habitat orangutan. Sebuah laporan yang diterbitkan oleh RSPO, memperkirakan bahwa lebih dari 2,1 juta hektar hutan dibuka untuk perkebunan kelapa sawit antara 1990 hingga 2010.Superstar Hollywood, Harrison Ford menimbulkan kegemparan saat syuting untuk sebuah segmen di film serial TV terbaru, The Years of Living Dangerously. Ini adalah sebuah film dokumenter yang diproduksi oleh Showtime terkait isu perubahan iklim. Ford mengunjungi lokasi syuting Taman Nasional Tesso Nilo di Propinsi Riau, Sumatera sebelum bertemu dengan para pemimpin bisnis dan pejabat di Jakarta . Seorang pejabat mengancam akan mendeportasi aktor karena dinilai “menyerang” Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dengan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang deforestasi.Sebuah survei di hampir 200 komunitas di Kalimantan mendokumentasikan penolakan yang luas terhadap deforestasi dalam skala besar. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal PLoS ONE ini menemukan bahwa orang yang tinggal di dekat hutan menempatkan nilai terbesar pada manfaat yang mereka mampu, termasuk tanaman obat, permainan , air bersih , dan serat .Pada bulan Oktober , Indonesia dan Uni Eropa menandatangani Perjanjian Kemitraan Sukarela yang lama ditunggu-tunggu tentang Pemerintahan Penegakan Hukum Kehutanan dan Perdagangan (FLEGT – VPA), kebijakan ini adalah sebuah upaya untuk mengakhiri perdagangan produk kayu ilegal dari Indonesia. Di bawah VPA, semua kayu yang diekspor ke Uni Eropa dari Indonesia harus disertifikasi di bawah sistem verifikasi yang diakui negara terkait legalitasnya, atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang bertujuan untuk melacak balak produk kayu dan memastikan kayu yang dipanen sesuai dengan hukum Indonesia .Pada bulan Desember, Presiden Yudhoyono menunjuk Kepala Badan REDD+ yang didirikan pada bulan September. Heru Prasetyo, seorang administrator dan mantan konsultan manajemen sektor swasta, dipilih untuk bertugas melaksanakan program REDD+ di Indonesia, yang bertujuan untuk mengarahkan negara Asia Tenggara jauh dari praktek pengelolaan hutan yang tidak memenuhi koridor ramah lingkungan.Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD +) yaitu sebuah program PBB yang bertujuan untuk memberikan kompensasi berbasis kinerja untuk negara-negara tropis untuk melindungi hutan, akhirnya disetujui setelah tujuh tahun diskusi . Teks akhir memuat beberapa pokok penting termasuk ketentuan ; upaya mengatasi deforestasi seperti konversi hutan alam untuk perkebunan, lalu proses pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) dari emisi yang berkaitan dengan hutan, lalu tingkat referensi untuk mengukur pengurangan emisi dari deforestasi, serta skema keuangan. Persetujuan formal akan memberikan jalan keluar untuk pasar REDD+ yang sempat terhenti, yang telah mengalami ketidakpastian dan menyebabkan kurangnya permintaan untuk kredit karbon, sehingga menyebabkan penurunan harga karbon offset.Meskipun mengalami ketidakpastian, beberapa proyek besar REDD+ terus bergerak maju, termasuk proyek Surui di Brazil dan proyek Rimba Raya di Kalimantan Tengah di Indonesia. Pada bulan Maret, Walt Disney Company bahkan membeli kredit karbon senilai 3,5 juta dollar AS kredit karbon yang dihasilkan dari proyek konservasi hutan hujan di Peru. Pada bulan September, WCS mengumumkan bahwa kredit karbon dari proyek REDD+ di Madagaskar timur laut telah disertifikasi untuk dijual.2013 juga merupakan tahun kemajuan yang signifikan untuk teknologi yang digunakan dalam konservasi. Pada bulan Februari, NASA berhasil meluncurkan Landsat 8. Satelit observasi Bumi yang akan memberikan citra penting untuk memantau hutan tropis dunia. Ini adalah Landsat kedelapan sejak peluncuran awal pada tahun 1972 .Pada bulan November, peneliti merilis sebuah alat yang lama ditunggu-tunggu yang mengungkapkan tingkat hilangnya tutupan hutan dan keuntungan dalam skala global. Didukung oleh sistem komputasi besar dan canggih dari Google, peta hutan interaktif ini membentuk dasar baru untuk mengukur deforestasi dan tingkat pemulihan hutan di semua negara di dunia, biomassa dan jenis hutan. Peta ini tidak membedakan antara hutan alam dan perkebunan, tapi database yang adai akan mendukung pengembangan lapisan tambahan, yang dapat digunakan untuk membuat lapisan untuk menganalisis perkebunan kelapa sawit dan kayu, yang memungkinkan pengguna untuk membedakan antara deforestasi, penanaman kembali perkebunan, dan konversi hutan menjadi perkebunan. Secara keseluruhan peta ini menemukan bahwa 2,3 juta kilometer persegi hutan sudah hilang antara tahun 2000 hingga tahun 2012. Kehilangan hutan tertinggi terjadi di daerah tropis, yang merupakan satu-satunya wilayah di dunia di mana deforestasi meningkat.Pada bulan Desember , Stanford University mengumumkan kursus gratis yang mendemokratisasi proses pemantauan hutan dengan menawarkan pelatihan deforestasi. Juga pada bulan Desember, sebuah inisiatif kolaborasi yang dikenal sebagai Tropical Ecology Assesment and Monitoring (TEAM) menyatakan telah bermitra dengan HewlettPackard (HP) untuk memahami data dari ribuan perangkap kamera di 14 negara. Program yang dipimpin oleh Conservation International dan Wildlife Conservation Society ini sejauh ini sudah berhasil melacak data pada 275 spesies dalam 17 kawasan lindung.Para peneliti menggunakan data dari citra satelit resolusi tinggi milik Light Detection and Ranging (LIDAR) dari sensor berbasis pesawat untuk menciptakan peta karbon hutan untuk Panama, dan sekaligus menandai pertama kalinya seluruh negeri ini berhasil dipetakan secara rinci. Peta itu menunjukkan variasi dalam kepadatan karbon hutan yang dihasilkan dari ketinggian, kemiringan, iklim, jenis vegetasi, dan cakupan kanopi .Para ilmuwan membangun sebuah aplikasi yang secara otomatis mengidentifikasi spesies dengan vokalisasi mereka. Platform ini, secara rinci dibahas dalam edisi Juli jurnal , telah digunakan di Puerto Rico dan Kosta Rika untuk mengidentifikasi katak, serangga, burung, dan monyet .Dua teknologi berbasis ponsel yang ditujukan untuk menghentikan pembalakan liar di Brazil dan Indonesia. Di Brazil, pemerintah memasang perangkat nirkabel untuk menjaga pohon, alat ini dikenal dengan nama Invisible Track yang akan mengirimkan sinyal saat pohon ditebang dan dipindahkan. Di Sumatera, sebuah organisasi yang disebut Rainforest Connection memasang unit untuk mendengarkan suara tembakan dan gergaji mesin. Setiap suara yang cocok dengan kedua suara tersebut akan memicu alarm peringatan yang disampaikan kepada otoritas lokal, yang memungkinkan melakukan penindakan hukum dengan cepat.Dan terakhir, revolusi drone atau pesawat tanpa awak untuk tujuan konservasi dilanjutkan dengan puluhan proyek di seluruh dunia. Drone konservasi, yang menggabungkan perangkat lunak pemetaan dengan model pesawat khusus dan helikopter yangdigunakan untuk berbagai aplikasi , termasuk pemantauan, pengumpulan data dan pemetaan resolusi tinggi.

[1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan risiko kesehatan strategi mitigasi

tahun istimewa untuk hutan indonesia tahun penuh dengan berbagai perkembangan dalam upaya memahami dan melindungi hutan hujan tropis dunia tulisan ini adalah sebuah kilas balik dari berbagai upaya untuk melindungi hutan hujan tropis yang sudah terjadi sepanjang tahun khususnya di indonesia dalam tulisan aslinya rhett butler membuat versi yang lebih panjang dengan cakupan kilas balik upaya perlindungan hutan tropis di level internasional meliputi asia afrika hingga amerika latin namun tulisan ini saya fokuskan dalam konteks hutan hujan tropis indonesiasalah satu hal yang paling menonjol di tahun adalah munculnya berbagai upaya sejumlah perusahaan yang selama ini dikenal sebagai salah satu penyebab deforestasi di hutan hujan tropis di indonesia untuk mengadopsi kebijakan nol deforestasi untuk melakukan proses produksi mereka dua yang terbesar adalah di sektor produksi kertas dan bubur kertas serta kelapa sawitpada bulan februari asia pulp paper app salah satu produsen kertas terbesar dunia menyatakan komitmen mereka untuk melindungi hutan yang bernilai konservasi tinggi dan hutan yang memiliki kandungan karbon tinggi di dalam wilayah konsesi mereka dan juga mencegah konflik dengan masyarakat lokal dalam proses produksi mereka kebijakan ini diterapkan di semua wilayah perkebunan mereka di seluruh dunia dengan cara melakukan penilaian lingkungan secara mendalam sebelum membuka perkebunan baru lewat kebijakan baru ini app hanya akan menerima serat kayu dari lahan yang termasuk perkebunan lama dalam mengimpelementasikan kebijakan ini app dipandu oleh the forest trust sebuah lembaga konsultasi di bidang kehutanan yang pernah bekerjasama dengan perusahaan kelapa sawit besar di indonesia golden agri resources pada tahun langkah yang diambil oleh app ini dinilai signifikan karena selama ini mereka dinilai sebagai salah satu perusahaan yang menimbulkan kerugian lingkungan di indonesia dan menyebabkan deforestasi atau penggundulan hutan dalam skala besar di hutan yang kaya dan lahan gambut yang menyimpan cadangan karbon tinggi melihat rekam jejak perusahaan ini sejumlah pihak menanggapi kebijakan baru app ini dengan skeptis namun sepuluh bulan setelah app menjalankan kebijakan ini salah satu musuh besar mereka yaitu greenpeace menyatakan bahwa kebijakan yang dilakukan ini cukup menjanjikan sementara lembaga lain yang ikut memantau kebijakan app ini seperti rainforest action network ran wwf dan greenomicsindonesia terus memantau perusahaanperusahaan penyuplai app dalam laporan yang diterbitkan secara internal sendiri app sudah melaporkan dua pelanggaran yang terjadi dalam kebijakan mereka sendirikebijakan konservasi hutan yang diluncurkan oleh app ini terkait dengan gelombang penolakan sejumlah perusahaan penerbit besar dunia untuk membeli produk app seperti yang dinyatakan oleh penerbit asal as harpercollins pada bulan januari tahun ini di sisi lain kebijakan yang dilakukan oleh app ini juga semakin menekan perusahaan pesaing app dalam bisnis kertas seperti april yang hingga saat ini tidak memiliki kebijakan konservasi hutan dan mash menebang hutan gambut di propinsi riausembilan bulan setelah app menandatangani kebijakan konservasi hutan mereka produsen kelapa sawit yang berbasis di singapura wilmar juga meluncurkan komitmen serupa hal ini jika berhasil akan mampu mengubah industri kelapa sawit dunia yang selama ini dituding sebagai salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan tropis di dunia terutama indonesiakebijakan wilmar ini muncul setelah berbulanbulan melakukan konsultasi dan diskusi degan tft unilever sebagai pembeli terbesar kelapa sawit industri dan lembaga climate advisers sebuah konsultan yang fokus di bidang perubahan iklim kebijakan yang dilakukan oleh wilmar ini meliputi dimensi deforestasi alih fungsi lahan gambut dan hak asasi manusia dan diterapkan di seluruh wilayah operasi perusahaan ini baik itu perkebunan pengolahan maupun pabrik hal ini juga termasuk di bidang perusahaan lain milik wilmar seperti gula dan kedelaisejumlah perusahaan produk makanan dunia sepert unilever dan nestle yang menerima tekanan besar dari sejumlah organisasi lingkungan untuk membeli produk kelapa sawit yang diproduksi secara ramah lingkungan memberi dampak bagi munculnya kebijakan yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan produsen kelapa sawit seperti wilmar karena perusahaan makanan dunia ini akhirnya batasan yang lebih tinggi dalam membeli produk kelapa sawitperkebunan kelapa sawit di indonesia terus bertambah luar biasa kendati harga minyak kelapa sawit dunia meningkat hal ini telah menyebabkan sejumlah konflik sosial yang tak kunjung usai salah satunya adalah skandal pt asiatic persada yang menggunakan jasa aparat keamanan untuk mengusir suku anak dalam warga asli di jambi dari wilayah tinggal merekagreenpeace telah menerbitkan laporan bahwa produksi kelapa sawit adalah salah satu penyebab tunggal terbesar deforestasi di indonesia yang mencapai sekitar seperempat jumlah kehilangan total area hutan di indonesia sepanjang tahun hingga sejumah kajian yang diterbitkan oleh roundtable on sustainable palm oil rspo memperkirakan sekitar juta hektar hutan d indonesia malaysia dan papua nugini telah diubah menjadi perkebunan kelapa sawit antara tahun hingga proporsi atau perimbangan konversi hutan secara berurutan terbesar terjadi di wilayah papua sekitar atau hektar didirikan di hutan alam sabah atau sekitar hektar dan papua nugini atau sekitar hektar diikuti oleh kalimantan atau sekitar juta hektar sarawak hektar sumatera hektar dan semenanjung malaysia atau sekitar hektarrspo sendiri telah menyetujui diterapkannnya prinsip dan kriteria pc untuk meningkatkan standar sertifikasi kelapa sawit ramah lingkungan namun sejumlah lembaga lingkungan meihat bahwa standar ini belum memasukkan perhitungan emsisi gas rumah kaca yang akan mencegah konversi lahan gambut untuk perkebunan sejumlah perusahaan kelapa sawit sendiri memprotes prinsipprinsip baru ini karena dinilai terlalu ketat dan mengancam akan meninggalkan lembaga ini dan bergabung dengan standar sertifikasi yang dilakukan oleh malaysia yang memiliki standar lebih rendahtahun dibuka dengan kontroversi atas usulan revisi rencana tata ruang aceh yang mengatur penggunaan lahan di provinsi ini rencana tata ruang yang dibuat gubernur aceh zaini abdullah ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan para pebisnis di sektor pertambangan kayu dan perkebunan akan memberikan dampak pada ribuan hektar hitan yang sebelumnya tertutup untuk konversi industri pemerhati lingkungan mengatakan perubahan ini jika disetujui oleh pemerintah pusat akan membuat habitat kunci bagi orangutan yang terancam punah juga harimau badak dan gajah menjadi semakin beresiko rencana baru itu dikecam oleh sekelompok ilmuwan selama pertemuan atbc asian tropical biology conservation di aceh pada bulan maret silampada bulan februari asia pulp paper mengumumkan kebijakan konservasi hutan yang yang memberikan komitmen perusahaan ini untuk tidak mengambil sumber serat kayu dari hutan alam dan lahan gambut hal ini berpotensi menempatkan raksasa bisnis kehutanan ini menuju operasi produksi yang secara signifikan lebih ramah lingkungan di masa mendatang sementara beberapa lsm menyatakan keraguan tentang komitmen ini kebijakan itu didukung oleh keputusan greenpeace untuk menghentikan sejumlah kampanye panjang yang selama ini menuding app sebagai salah satu perusahaan yang melakukan perusakan hutan tropis indonesiasementara itu perusahaan satu grup app yaitu produsen minyak kelapa sawit golden agri resources gar juga dinilai terus membuat kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan konservasi hutan yang sama menurut laporan pihak ketiga raksasa minyak sawit ini mengatakan akan meninggalkan pengembangan perkebunan kelapa sawit di daerah hutan hujan di papua untuk mematuhi kebijakan tersebut sementara itu gapki atau gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia mengatakan akan mendukung pertukaran lahan land swap sebagai sarana untuk mengurangi emisi karbon dari deforestasi sekaligus memperluas produksi merekapada bulan maret sebuah pertemuan yang membahas tentang badak di asia tenggara yang digelar di singapura menyimpulkan bahwa hanya badak sumatera dan badak jawa saat ini yang bertahan hidup di alam liar para pejabat malaysia membuka kemungkinan mentransfer badak sumatera dari sabah ke indonesia sebagai bagian dari upaya terakhir untuk menyelamatkan spesies unik ini dari kepunahan pada bulan april wwf memicu kontroversi ketika mengumumkan penampakan pertama dari badak sumatera di pulau kalimantan indonesia dalam tahun terakhir kritik mengatakan wwf seharusnya merahasiakan hal ini untuk mengurangi kemungkinan pemburu cula badak mencari lokasi penemuan ini wwf sendiri menanggapi bahwa tindakan pencegahan telah diambil untuk melindungi populasi badak yang ada di kabupaten kutai barat inipada bulan april indonesia menyambut kapal milik greenpeace rainbow warrior yang kembali ke perairan nusantara untuk pertama kalinya sejak diusir pada bulan oktober silam keberadaan rainbow warrior di indonesia adalah sebagai bagian dari kampanye peningkatan kesadaran lingkungan yang digelar oleh greenpeace presiden indonesia susilo bambang yudhoyono bahkan menyempatkan untuk mengunjungi kapal ini dan bertemu dengan direktur eksekutif greenpeace internasional kumi naidoopada bulan mei mahkamah konstitusi membatalkan klaim pemerintah indonesia terhadap jutaan hektar lahan hutan yang dianggap sebagai hutan negara keputusan mk ini memberikan hak kepada masyarakat adat dan lokal untuk mengelola hutan adat mereka keputusan itu muncul setelah penilaian ulang terhadap undangundang kehutanan tahun dan mahkamah konstitusi indonesia memutuskan bahwa hutan adat tidak harus diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara langkah ini sangat penting karena pemerintah pusat indonesia memegang kontrol atas kawasan hutan yang luas di negara ini dan secara efektif memungkinkan lembaga seperti departemen kehutanan untuk memberikan konsesi besar untuk perusahaan untuk melakukan pembukaan perkebunan bahkan jika daerah tersebut telah dikelola selama beberapa generasi oleh masyarakat setempat dalam prakteknya itu berarti hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat sebagai pemegang konsesi penebangan secara selektif dapat dibuldoser untuk industri perkayuan produksi pulp dan kertas dan perkebunan kelapa sawit dalam banyak kasus konversi hutan untuk industri memicu perlawanan keras dari masyarakat setempat yang jarang mendapat manfaat dari perampasan tanah adat mereka organisasi aliansi masyarakat adat nusantara aman yang mewakili masyarakat adat di seluruh nusantara dan bertanggung jawab untuk mendorong peninjauan ulang ini mengatakan putusan ini mempengaruhi hak kepemilikan dan pengelolaan persen kawasan hutan di indonesia atau sekitar juta hektarpada bulan yang sama presiden yudhoyono mengumumkan untuk memperpanjang moratorium penebangan hutan dan pembukaan konsesi perkebunan baru di hutan seluas juta hektar dan lahan gambut selama dua tahun mendatang moratorium adalah sebagai bagian dari upaya pemerintah indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang sebagian besar dihasilkan dari deforestasi dan degradasi lahan gambut yang padat karbon moratorium ini ditandatangani setelah norwegia menjanjikan satu miliar dolar terhadap rencana deforestasi pengurangan indonesia pembayaran yang dilakukan oleh norwegia akan bersandar pada keberhasilan indonesia dalam mengurangi hilangnya hutan pada bulan juni melaporkan bahwa dua perusahaan china yaitu china power investment corporation dan anhui conch cement berencana menginvestasikan miliar pada sebuah proyek bendungan di kalimantan utara dan telah menimbulkan kekhawatiran sebagian besar hutan di provinsi ini bisa segera berubah menjadi kawasan industri di sumatera kebakaran hutan yang terjadi akibat pembukaan lahan telah menyebabkan munculnya kabut asap yang memberi dampak parah terhadap negara tetangga singapura dan malaysia menurut analisis world resources institute greenpeace cifor dan eyes on the forest menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran hutan yang terjadi di sumatera ini berada di lahan gambut yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit kayu dan perkebunan akasia untuk bubur kertas masalah kabut ini sekaligus menyoroti sejumlah masalah di sektor kehutanan dan perkebunan di indonesia termasuk proses penerbitan izin yang tumpang tindih kurangnya transparansi di sekitar konsesi kehutanan dan penegakan hukum yang lemahaustralia mengumumkan telah mengakhiri proyek redd yang banyak digembargemborkan di kalimantan yang sebelumnya bertujuan untuk menanam juta pohon dan melindungi hektar hutan gambut serta daerah yang mengalami banjir akibat rawa yang dikeringkan proyek ini mengalami kesulitan di lapangan karena lambatnya persetujuan pemerintah dan munculnya berbagai keberatan dari masyarakat lokal dan pejabat pada bulan juli laporan dari human rights watch merinci tingginya biaya korupsi di sektor kehutanan indonesia penilaian tersebut memperkirakan bahwa korupsi dan salah kelola di sektor ini menghasilkan kerugian sekitar miliar dollar as dalam kurun waktu hal ini sekaligus memunculkan pertanyaan tentang kemampuan pemerintah untuk melaksanakan program redd apalagi sebuah laporan dari pbb memberi nilai yang rendah dalam tata kelola hutan indonesiaapril atau asia pacific resources interntional limited yang merupakan pesaing terbesar app dalam bisnis kertas dunia akhirnya melepaskan diri dari proses sertifikasi forest stewardship council fsc atas dugaan pelanggaran kebijakan pengelolaan hutan pihak fsc secara resmi mengakhiri hubungannya dengan april pada bulan agustus yang berarti perusahaan ini tidak bisa lagi menggunakan label fsc pada produkproduknya yang berkisar dari kertas untuk kardus kemasan selulosa yang digunakan dalam filter rokok april telah menjadi target kampanye selama bertahuntahun oleh kelompokkelompok lingkungan karena konversi skala besar hutan alam dan lahan gambut di pulau sumatera untuk hutan tanaman industri merekasebuah laporan pada bulan september dari greenpeace menyatakan bahwa minyak sawit merupakan faktor pendorong terbesar dari deforestasi di indonesia tak kurang dari sekitar seperempat dari deforestasi di negara ini antara tahun hingga sejumlah lembaga lingkungan kemudian metargetkan beberapa produsen minyak sawit besar karena dugaan menjadi penyebab kerusakan lingkungan termasuk membuka hutan gambut dan habitat orangutan sebuah laporan yang diterbitkan oleh rspo memperkirakan bahwa lebih dari juta hektar hutan dibuka untuk perkebunan kelapa sawit antara hingga superstar hollywood harrison ford menimbulkan kegemparan saat syuting untuk sebuah segmen di film serial tv terbaru the years of living dangerously ini adalah sebuah film dokumenter yang diproduksi oleh showtime terkait isu perubahan iklim ford mengunjungi lokasi syuting taman nasional tesso nilo di propinsi riau sumatera sebelum bertemu dengan para pemimpin bisnis dan pejabat di jakarta seorang pejabat mengancam akan mendeportasi aktor karena dinilai menyerang menteri kehutanan zulkifli hasan dengan pertanyaanpertanyaan sulit tentang deforestasisebuah survei di hampir komunitas di kalimantan mendokumentasikan penolakan yang luas terhadap deforestasi dalam skala besar penelitian yang diterbitkan dalam jurnal plos one ini menemukan bahwa orang yang tinggal di dekat hutan menempatkan nilai terbesar pada manfaat yang mereka mampu termasuk tanaman obat permainan air bersih dan serat pada bulan oktober indonesia dan uni eropa menandatangani perjanjian kemitraan sukarela yang lama ditunggutunggu tentang pemerintahan penegakan hukum kehutanan dan perdagangan flegt vpa kebijakan ini adalah sebuah upaya untuk mengakhiri perdagangan produk kayu ilegal dari indonesia di bawah vpa semua kayu yang diekspor ke uni eropa dari indonesia harus disertifikasi di bawah sistem verifikasi yang diakui negara terkait legalitasnya atau sistem verifikasi legalitas kayu svlk yang bertujuan untuk melacak balak produk kayu dan memastikan kayu yang dipanen sesuai dengan hukum indonesia pada bulan desember presiden yudhoyono menunjuk kepala badan redd yang didirikan pada bulan september heru prasetyo seorang administrator dan mantan konsultan manajemen sektor swasta dipilih untuk bertugas melaksanakan program redd di indonesia yang bertujuan untuk mengarahkan negara asia tenggara jauh dari praktek pengelolaan hutan yang tidak memenuhi koridor ramah lingkunganprogram pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi redd yaitu sebuah program pbb yang bertujuan untuk memberikan kompensasi berbasis kinerja untuk negaranegara tropis untuk melindungi hutan akhirnya disetujui setelah tujuh tahun diskusi teks akhir memuat beberapa pokok penting termasuk ketentuan upaya mengatasi deforestasi seperti konversi hutan alam untuk perkebunan lalu proses pengukuran pelaporan dan verifikasi mrv dari emisi yang berkaitan dengan hutan lalu tingkat referensi untuk mengukur pengurangan emisi dari deforestasi serta skema keuangan persetujuan formal akan memberikan jalan keluar untuk pasar redd yang sempat terhenti yang telah mengalami ketidakpastian dan menyebabkan kurangnya permintaan untuk kredit karbon sehingga menyebabkan penurunan harga karbon offsetmeskipun mengalami ketidakpastian beberapa proyek besar redd terus bergerak maju termasuk proyek surui di brazil dan proyek rimba raya di kalimantan tengah di indonesia pada bulan maret walt disney company bahkan membeli kredit karbon senilai juta dollar as kredit karbon yang dihasilkan dari proyek konservasi hutan hujan di peru pada bulan september wcs mengumumkan bahwa kredit karbon dari proyek redd di madagaskar timur laut telah disertifikasi untuk dijual juga merupakan tahun kemajuan yang signifikan untuk teknologi yang digunakan dalam konservasi pada bulan februari nasa berhasil meluncurkan landsat satelit observasi bumi yang akan memberikan citra penting untuk memantau hutan tropis dunia ini adalah landsat kedelapan sejak peluncuran awal pada tahun pada bulan november peneliti merilis sebuah alat yang lama ditunggutunggu yang mengungkapkan tingkat hilangnya tutupan hutan dan keuntungan dalam skala global didukung oleh sistem komputasi besar dan canggih dari google peta hutan interaktif ini membentuk dasar baru untuk mengukur deforestasi dan tingkat pemulihan hutan di semua negara di dunia biomassa dan jenis hutan peta ini tidak membedakan antara hutan alam dan perkebunan tapi database yang adai akan mendukung pengembangan lapisan tambahan yang dapat digunakan untuk membuat lapisan untuk menganalisis perkebunan kelapa sawit dan kayu yang memungkinkan pengguna untuk membedakan antara deforestasi penanaman kembali perkebunan dan konversi hutan menjadi perkebunan secara keseluruhan peta ini menemukan bahwa juta kilometer persegi hutan sudah hilang antara tahun hingga tahun kehilangan hutan tertinggi terjadi di daerah tropis yang merupakan satusatunya wilayah di dunia di mana deforestasi meningkatpada bulan desember stanford university mengumumkan kursus gratis yang mendemokratisasi proses pemantauan hutan dengan menawarkan pelatihan deforestasi juga pada bulan desember sebuah inisiatif kolaborasi yang dikenal sebagai tropical ecology assesment and monitoring team menyatakan telah bermitra dengan hewlettpackard hp untuk memahami data dari ribuan perangkap kamera di negara program yang dipimpin oleh conservation international dan wildlife conservation society ini sejauh ini sudah berhasil melacak data pada spesies dalam kawasan lindungpara peneliti menggunakan data dari citra satelit resolusi tinggi milik light detection and ranging lidar dari sensor berbasis pesawat untuk menciptakan peta karbon hutan untuk panama dan sekaligus menandai pertama kalinya seluruh negeri ini berhasil dipetakan secara rinci peta itu menunjukkan variasi dalam kepadatan karbon hutan yang dihasilkan dari ketinggian kemiringan iklim jenis vegetasi dan cakupan kanopi para ilmuwan membangun sebuah aplikasi yang secara otomatis mengidentifikasi spesies dengan vokalisasi mereka platform ini secara rinci dibahas dalam edisi juli jurnal telah digunakan di puerto rico dan kosta rika untuk mengidentifikasi katak serangga burung dan monyet dua teknologi berbasis ponsel yang ditujukan untuk menghentikan pembalakan liar di brazil dan indonesia di brazil pemerintah memasang perangkat nirkabel untuk menjaga pohon alat ini dikenal dengan nama invisible track yang akan mengirimkan sinyal saat pohon ditebang dan dipindahkan di sumatera sebuah organisasi yang disebut rainforest connection memasang unit untuk mendengarkan suara tembakan dan gergaji mesin setiap suara yang cocok dengan kedua suara tersebut akan memicu alarm peringatan yang disampaikan kepada otoritas lokal yang memungkinkan melakukan penindakan hukum dengan cepatdan terakhir revolusi drone atau pesawat tanpa awak untuk tujuan konservasi dilanjutkan dengan puluhan proyek di seluruh dunia drone konservasi yang menggabungkan perangkat lunak pemetaan dengan model pesawat khusus dan helikopter yangdigunakan untuk berbagai aplikasi termasuk pemantauan pengumpulan data dan pemetaan resolusi tinggi

Laporan: Penebangan Hutan Riau, Potret Buruk Tata Kelola Kehutanan RI. Penghujung tahun 2013 Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau () merilis Catatan Akhir Tahun 2013. Terekam sepanjang tahun 2013, hutan alam masih terus ditebang oleh korporasi berbasis tanaman industri dan korporasi perkebunan kelapa sawit.Dalam catatan ini, terlihat bahwa deforestasi semakin meningkat di tahun 2013. Sepanjang tahun 2012-2013, total 252,172 hektar hutan alam dihancurkan oleh korporasi berbasis tanaman industri, dibanding tahun sebelumnya deforestasi sebesar 188 ribu hektare. “Ada peningkatan sekitar 64 ribu lebih deforestasi terjadi dibanding tahun 2012,” kata Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahar. Kini sisa hutan alam sekira 1,7 juta hektar atau tinggal 19 persen dari luas daratan Riau seluas 8,9 juta hektar.Data menunjukkan tiga tahun belakangan (2009-2012), Riau kehilangan tutupan hutan alam sebesar 565.197.8 hektar (0,5 juta hekatre), dengan laju deforestasi pertahun sebesar 188 ribu hektar pertahun atau setara dengan hilangnya 10 ribu kali lapangan futsal per hari. Dan 73,5 persen kehancuran itu terjadi pada Hutan Alam Gambut yang seharusnya dilindungi.“Buruknya tata kelola kehutanan di Riau karena pemerintah Indonesia membiarkan korporasi menebang hutan alam, merampas hutan tanah rakyat, melakukan praktek korupsi, illegal logging dan perusakan ekologis,” kata Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari. Sikap pembiaran atau pengabaian pemerintah, kata Muslim,”tentu saja keuntungan besar korporasi berbasis industri kehutanan. Sikap Pembiaran Pemerintah bertentangan dengan komitmen mengurangi emisi karbon sebesar 26 persen. Cerita itu kembali terjadi sepanjang tahun 2013.”Catatan akhir tahun Jikalahari setebal 23 halaman tersebut bertajuk . Ia berisi berisi senarai deskrip kasus-kasus sektor tata kelola kehutanan yang buruk mulai dari deforestasi-degradasi, akses masyarakat terhadap hutan dibatasi, kebakaran hutan dan lahan, kriminalisasi pembela lingkungan, minimnya anggaran sektor kehutanan yang kembali ke daerah, korupsi kehutanan terdakwa mantan Gubernur Riau Rusli Zainal, sertifikasi VLK yang mengandung unsur korupsi yang diterbitkan pihak independen, meragukan FCP APP hingga gugatan yang menggungat presiden terkait perubahan iklim yang terjadi di Riau.Hasil pantauan Jikalahari, kebakaran hutan dan lahan paling parah terjadi sepanjang tahun 2013. “Sumber data dari NASA LANCE FIRM Fire Archive , di mana pemantauan dilakukan menggunakan satelit dan dilakukan dua kali sehari untuk perekamanan suhu panas bumi,” kata Kasman, manajer GIS Jikalahari. Titik hotspot terbanyak ditemukan pada bulan Juni (8.269 titik api), Juli (1.743 titik api) dan Agustus (2.968 titik api).Rekaman detailnya menunjukkan total Hotspot sepanjang tahun 2013 sebanyak 15.059 titik hotspot. Dengan rician sebagai berikut. Hotspot terjadi di areal Perkebunan sawit yang dikelola perusahaan (HGU) 805 titik api dengan total 62 perusahaan. Dan kebun sawit milik warga atau di luar perusahaann (di luar konsesi HGU) total titik api 14.254.Tititk Hospot di areal IUPHHK Hutan Alam ditemukan total 557 titik api. Selanjutnya titik api di areal IUPHHK HT.Sebanyak 4.694 titik api terjadi di konsesi hutan tanaman industri yang dikuasai oleh grup APP dan APRIL yaitu 2.891 kebakaran terjadi di grup APP dan 1.803 kebakaran terjadi di konsesi grup APRIL.Sebanyak 23 konsesi APP dan partner terbakar sepanjang tahun 2013 dengan total 2.891 titik api. Dari 23 perusahaan tersebut, hasil penelusuran Jikalahari menemukan:Tiga perusahaan yaitu PT Bukit Batu Hutani Alam, PT Ruas Utama Jaya dan PT Sakato Pratama Makmur sudah ditetapkan tersangka oleh Kementerian Lingkungan hidup karena konsesinya terbakar sepanjang tahun 2013, Lima perusahaan yaitu PT Balai Kayang Mandiri, PT Rimba Mandau Lestari, PT Satria Perkasa Agung, PT Satria Perkasa Agung unit Serapung dan PT Mitra Hutani Jaya terlibat dalam kasus korupsi kehutanan dan Enam perusahaan yaitu PT Inhil Hutani Alam, PT Ruas Utama Jaya, PT Arara Abadi, PT Suntara Gaja Pati, PT Bina Duta Laksana dan PT Rimba Mandau Lestari terlibat dalam kasus Ilegal Logging tahun 2007. Kasusnya dihentikan Polda Riau tahun 2008.Sebanyak 31 konsesi APRILdan partner terbakar sepanjang tahun 2013 dengan total 1.803 titik api. Dari 31 perusahaan tersebut, hasil penelusuran Jikalahari menemukan: Satu perusahaan yaitu PT Sumatera Riang Lestari sudah ditetapkan tersangka oleh Kementerian Lingkungan hidup karena konsesinya terbakar sepanjang tahun 2013, Sembilan perusahaan yaitu CV Mutiara Lestari, PT Madukoro, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, PT Selaras Abadi Utama, PT Seraya Sumber Lestari, PT Triomas FDI dan PT Uniseraya terlibat dalam kasus korupsi kehutanan dan Enam perusahaan yaitu PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Kembang Selaras, PT Madukoro, PT Citra Sumber Sejahtera, PT Bukit Batu Sei Betabuh dan PT Nusa Prima Manunggal terlibat dalam kasus Ilegal Logging tahun 2007. Kasusnya dihentikan Polda Riau tahun 2008.Titik api juga ditemukan di areal Hutan Lindung,Kawasan Suakan dan di luar dua kawasan itu dengan total Hotspot 13.957 titik api. “Anda bayangkan perusahaan HTI grup APP dan APRIL terbakar terlibat dalam kasus korusi kehutanan. Ini sungguh mengerikan, sudahlah korupsi lahannya tebakar pula,” kata Muslim. “Selain melakukan pemantauan menggunakan satelit, Jikalahari juga turun ke kawasan hutan yang terbakar khususnya di kawasan tanaman industry,” kata Muslim Rasyid.Pada 17, 27 dan 28 Juni 2013, Tim (Eof) terdiri atas Jikalahari, Walhi Riau dan WWF Riau turun langsung ke lokasi kebakaran lahan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) milik APP (Sinarmas Grup owner Eka Tjipta Wijaya) dan APRIL (Grup Raja Garuda Eagle owner Sukanto Tanoto) di Kabupaten Pelalawan, Siak dan Rokan Hilir.“Fakta menunjukkan bahwa benar terjadi kebakaran lahan di dalam areal konsesi supplier atau anak perusahaan APP maupun APRIL,” kata Muslim.“Padahal hasil hutan ini di “gadang-gadangkan” sebagai pendongkrak pembangunan nasional dan peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Triono Hadi, dari Fitra Riau yang bekerjasama dengan Jikalahari menguliti anggaran sektor kehutanan setahun belakangan ini.Realitanya hasil yang diterima daerah dari ekploitasi hutan ini belum berbanding lurus dengan dampak ekploitasi yang ada. Dari tahun 2006-2012 Riau sebagai hasil hutan yang cukup besar hanya memperoleh bagian anggaran Miliyar, yang dibagi kepada 12 kabupaten/kota dan Provinsi dengan mekanisme pembagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Hasil hutan yang diterima daerah se provinsi Riau yang teridiri dari (PSDH/DR dan IUPH), pertahunnya sejak tahun 2006 tidak lebih dari Rp. 150 miliyar. Pada tahun 2006 pendapatan daerah dari sektor hutan sebesar Rp. 134,38 Miliyar. Meningkat ditahun 2007 sebesar Rp. 152,74 Miliyar. Tahun 2008 menurun kembali menjadi Rp 84,62 Miliyar, tahun 20089 meningkat kembali menjadi 124 Miliyar, Rp. 96,34 ditahun 2010, Rp. 136,62 Miliyar ditahun 2011. Kemudian sesuai penetapan menteri keuangan tahun 2012 Riau mendapat jatah DBH SDA Sektor Kehutanan sebesar Rp. 126 Miliyar.Rendahnya hasil sumberdaya alam (kehutanan), seperti data diatas, jelas memperlihatkan bahwa ekploitasi hutan tidak memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan daerah yang notabennya untuk mensejahterakan masyarakat.“Kebijakan pemerintah dengan membuka seluas –luasnya ekploitasi hutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat hanya isapan jempol,” kata Triono. Terlihat dalam struktut APBD Provinsi Riau dan Kabupaten / Kota se Riau hasil hutan yang diakumulasikan dari PSDH dan DR tidak besar pengaruhnya terhadap pendapatan daerah. Data tahun 2010-2012 APBD se Provinsi Riau, memperlihatkan kekuatan DBH SDA sektor kehutanan rerata hannya 2 persb saja. Bahkan ditahun 2012 kekuatan DBH SDA hasil hutan mempengaruhi pendapatan daerah dibawah angka 1 (satu persen).“Seharusnya pengelolaan hutan ini harus berdasarkan prinsip berkelanjutan sehingga kekayaan hutan kita yaitu kekayaan ekologinya masih dapat dinikmati hingga generasi kedepan, mengingat juga pemanasan global yang terus mengancam,” jelas Triono.“Belum lagi kita bicara soal akses masyarakat terhadap hutan yang dilarang oleh perusahaan karena hutan tersebut telah masuk dalam konsesi mereka,” kata Muslim. Kasus di Pulau Padang yang mengkriminalkan pembela lingkungan oleh PT RAPP, “salah satu wujud kuatnya modal perusahaan dan tekanan terhadap pemerintah.”Pada 1 Februari 2013, dunia “dikejutkan” dengan komitmen Asia Pulp and Paper (APP) yang hendak ikut memperbaiki lingkungan dengan cara tidak lagi merusak hutan alam, gambut dan konflik dengan masyarkat. Atas komitmen itu, APP menerbitkan kebijakan bernama Forest Conservation Policy (FCP). FCP ini berlaku untuk: APP dan seluruh pemasok kayunya di Indonesia, seluruh serat kayu yang berasal dari Indonesia dan digunakan oleh pabrik APP di Indonesia dan China dan Ekspansi di masa depan.Pada dasarnya komitmen APP tidak lagi menggunakan kayu dari hutan alam, mengembangkan area bukan lahan hutan dan mendukung rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca, menghindari maupun menyelesaikan konflik sosial di seluruh rantai pasokannya.Sejak awal tahun 2013, APP bersama lembaga independen sedang melakukan identifikasi HCVF dan HCS di seluruh rantai pemasok kayu yang mereka sebut “mitra” dan “owner” di seluruh Indonesia.Untuk membuktikan komitmennya, APP mengundang masyarakat sipil meminta masukan terkait kebijakan FCP APP. APP membuka diri melibatkan masyarakat sipil dan mulai transparansi terkait sebagian data operasional perusahaan, patut diapresiasi.Namun, APP belum sepenuhnya menerima tuntutan agar APP melakukan restorasi ekosistem terhadap hutan alam dan gambut yang telah mereka rusak sejak mendapat izin dari pemerintah. Tuntutan restorasi ekosistem, mereka hanya menjawab diplomatis, tergantung hasil rekomendasi tim penilai HCVF dan HCS yang terdiri atas akademisi yang ditunjuk oleh APP.Ditengah APP sibuk sosialiasi soal FCP mereka, pada 8 April 2013, Eyes On The Forest menemukan sekira 7 alat berat sedang menebang hutan alam di konsesi PT Riau Indo Agropalma di Kabupaten Indragiri Hilir. PT RIA, salah satu pemasok kayu untuk APP dan masuk dalam FCP APP. Meski akhirnya APP mengakui kebenaran temuan EOF, dan mengatakan areal tersebut diminta oleh masyarakat untuk tanaman kehidupan. Lantas, kayu alam hasil tebangan itu akan kemana? Tentu saja masuk dalam pabrik APP. Artinya ini bentuk pelanggaran FCP APP.Selain itu, menilik aktifitas APP selama ini, sebenarnya, FCP APP tidak menjawab persoalan dasar praktek kejahatan yang telah dilakukan oleh APP di masa lalu dan di masa kini. Di masa lalu, APP telah merampas hutan tanah masyarakat adat dan masyarakat tempatan sejak APP beroperasi pada tahun 1980 an. Kejahatan lainnya, APP terlibat dalam kasus korupsi kehutanan dalam kasus terpidana Azmun Jaafar, Asral Rahman, Syuhada Tasman, Burhanuddin Husin dan terdakwa Rusli Zainal (saat ini kasusnya sedang di sidang di PN Tipikor Pekanbaru). Tujuh perusahaan APP juga terlibat dalam kasus Illegal Logging tahun 2007—dihentikan kasusnya oleh Polda Riau tahun 2008.Sepanjang tahun 2013, Muslim menjelaskan, akibat dampak perubahan iklim, masyarakat dari desa di Pelalawan dan Rohil menggugat Presiden, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan hidup dan Gubernur karena membiarkan praktek penghancuran hutan alam, kebakaran lahan dan akses atau ruang hidup masyarkat,” untuk mencari makan dan anak cucu mereka telah hilang akibat izin yang terbitkan oleh pemerintah untuk korporasi.”Jikalaharimemandang sikap pemerintah atas perbaikan tata kelola kehutanan, karena pemerintah tidak sanggup melawan kekuatan modal dan pengaruh korporasi sektor kehutanan, yang kami nilai penguasa hutan di Indonesia., menurut kami, ada kaitannya dengan proses pesta demokrasi tahun 2014, yaitu pemilihan Calon Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden. Kami menduga keras, tahun politik 2014, adalah tahun di mana salah satunya korporasi berbasis kehutanan menjadi salah satu sumber pendanaan kandidat yang ikut dalam pesta demokrasi. Bagi korporasi, tentu saja harus ada timbal balik; eksploitasi sumberdaya alam,” kata Muslim.Faktanya, kasus korupsi kehutanan terpidana Tengku Azmun Jaafar (mantan Bupati Pelalawan), salah satu motifnya memberi izin IUPHHKHT pada korporasi berbasis tanaman industri, karena terpidana hendak kembali mencalonkan diri menjadi Bupati Pelalawan.Jika pemerintah melakukan atas hutan, “satu-satunya lembaga Negara yang menyelamatkan hutan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memenjarakan lima terpidana—dua bupati, tga kepala dinas kehutanan, satu gubernur yang saat ini sedang dalam pemeriksaan pengadilan Tipikor Pekanbaru,” kata Muslim, “tumpuan harapan kita pada KPK saat ini, segera menetapkan korporasi sebagai tersangka dalam kasus korupsi kehutanan. Sebab, jika korporasi segera ditangkap, perbaikan tata kelola kehutanan bukan hal mustahil untuk diperbaiki.”Dalam laporan ini Jikalahari merekomendasikan kepada Presiden SBY agar mengganti Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup dan meminta kepada KPK,”segera tetapkan 20 sebagai tersangka dalam kasus korupsi kehutanan di Siak dan Pelalawan.”

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

laporan penebangan hutan riau potret buruk tata kelola kehutanan ri penghujung tahun jaringan kerja penyelamat hutan riau merilis catatan akhir tahun terekam sepanjang tahun hutan alam masih terus ditebang oleh korporasi berbasis tanaman industri dan korporasi perkebunan kelapa sawitdalam catatan ini terlihat bahwa deforestasi semakin meningkat di tahun sepanjang tahun total hektar hutan alam dihancurkan oleh korporasi berbasis tanaman industri dibanding tahun sebelumnya deforestasi sebesar ribu hektare ada peningkatan sekitar ribu lebih deforestasi terjadi dibanding tahun kata muslim rasyid koordinator jikalahar kini sisa hutan alam sekira juta hektar atau tinggal persen dari luas daratan riau seluas juta hektardata menunjukkan tiga tahun belakangan riau kehilangan tutupan hutan alam sebesar hektar juta hekatre dengan laju deforestasi pertahun sebesar ribu hektar pertahun atau setara dengan hilangnya ribu kali lapangan futsal per hari dan persen kehancuran itu terjadi pada hutan alam gambut yang seharusnya dilindungiburuknya tata kelola kehutanan di riau karena pemerintah indonesia membiarkan korporasi menebang hutan alam merampas hutan tanah rakyat melakukan praktek korupsi illegal logging dan perusakan ekologis kata muslim rasyid koordinator jikalahari sikap pembiaran atau pengabaian pemerintah kata muslimtentu saja keuntungan besar korporasi berbasis industri kehutanan sikap pembiaran pemerintah bertentangan dengan komitmen mengurangi emisi karbon sebesar persen cerita itu kembali terjadi sepanjang tahun catatan akhir tahun jikalahari setebal halaman tersebut bertajuk ia berisi berisi senarai deskrip kasuskasus sektor tata kelola kehutanan yang buruk mulai dari deforestasidegradasi akses masyarakat terhadap hutan dibatasi kebakaran hutan dan lahan kriminalisasi pembela lingkungan minimnya anggaran sektor kehutanan yang kembali ke daerah korupsi kehutanan terdakwa mantan gubernur riau rusli zainal sertifikasi vlk yang mengandung unsur korupsi yang diterbitkan pihak independen meragukan fcp app hingga gugatan yang menggungat presiden terkait perubahan iklim yang terjadi di riauhasil pantauan jikalahari kebakaran hutan dan lahan paling parah terjadi sepanjang tahun sumber data dari nasa lance firm fire archive di mana pemantauan dilakukan menggunakan satelit dan dilakukan dua kali sehari untuk perekamanan suhu panas bumi kata kasman manajer gis jikalahari titik hotspot terbanyak ditemukan pada bulan juni titik api juli titik api dan agustus titik apirekaman detailnya menunjukkan total hotspot sepanjang tahun sebanyak titik hotspot dengan rician sebagai berikut hotspot terjadi di areal perkebunan sawit yang dikelola perusahaan hgu titik api dengan total perusahaan dan kebun sawit milik warga atau di luar perusahaann di luar konsesi hgu total titik api tititk hospot di areal iuphhk hutan alam ditemukan total titik api selanjutnya titik api di areal iuphhk htsebanyak titik api terjadi di konsesi hutan tanaman industri yang dikuasai oleh grup app dan april yaitu kebakaran terjadi di grup app dan kebakaran terjadi di konsesi grup aprilsebanyak konsesi app dan partner terbakar sepanjang tahun dengan total titik api dari perusahaan tersebut hasil penelusuran jikalahari menemukantiga perusahaan yaitu pt bukit batu hutani alam pt ruas utama jaya dan pt sakato pratama makmur sudah ditetapkan tersangka oleh kementerian lingkungan hidup karena konsesinya terbakar sepanjang tahun lima perusahaan yaitu pt balai kayang mandiri pt rimba mandau lestari pt satria perkasa agung pt satria perkasa agung unit serapung dan pt mitra hutani jaya terlibat dalam kasus korupsi kehutanan dan enam perusahaan yaitu pt inhil hutani alam pt ruas utama jaya pt arara abadi pt suntara gaja pati pt bina duta laksana dan pt rimba mandau lestari terlibat dalam kasus ilegal logging tahun kasusnya dihentikan polda riau tahun sebanyak konsesi aprildan partner terbakar sepanjang tahun dengan total titik api dari perusahaan tersebut hasil penelusuran jikalahari menemukan satu perusahaan yaitu pt sumatera riang lestari sudah ditetapkan tersangka oleh kementerian lingkungan hidup karena konsesinya terbakar sepanjang tahun sembilan perusahaan yaitu cv mutiara lestari pt madukoro pt merbau pelalawan lestari pt mitra taninusa sejati pt rimba mutiara permai pt selaras abadi utama pt seraya sumber lestari pt triomas fdi dan pt uniseraya terlibat dalam kasus korupsi kehutanan dan enam perusahaan yaitu pt merbau pelalawan lestari pt mitra kembang selaras pt madukoro pt citra sumber sejahtera pt bukit batu sei betabuh dan pt nusa prima manunggal terlibat dalam kasus ilegal logging tahun kasusnya dihentikan polda riau tahun titik api juga ditemukan di areal hutan lindungkawasan suakan dan di luar dua kawasan itu dengan total hotspot titik api anda bayangkan perusahaan hti grup app dan april terbakar terlibat dalam kasus korusi kehutanan ini sungguh mengerikan sudahlah korupsi lahannya tebakar pula kata muslim selain melakukan pemantauan menggunakan satelit jikalahari juga turun ke kawasan hutan yang terbakar khususnya di kawasan tanaman industry kata muslim rasyidpada dan juni tim eof terdiri atas jikalahari walhi riau dan wwf riau turun langsung ke lokasi kebakaran lahan konsesi hutan tanaman industri hti milik app sinarmas grup owner eka tjipta wijaya dan april grup raja garuda eagle owner sukanto tanoto di kabupaten pelalawan siak dan rokan hilirfakta menunjukkan bahwa benar terjadi kebakaran lahan di dalam areal konsesi supplier atau anak perusahaan app maupun april kata muslimpadahal hasil hutan ini di gadanggadangkan sebagai pendongkrak pembangunan nasional dan peningkatan ekonomi masyarakat kata triono hadi dari fitra riau yang bekerjasama dengan jikalahari menguliti anggaran sektor kehutanan setahun belakangan inirealitanya hasil yang diterima daerah dari ekploitasi hutan ini belum berbanding lurus dengan dampak ekploitasi yang ada dari tahun riau sebagai hasil hutan yang cukup besar hanya memperoleh bagian anggaran miliyar yang dibagi kepada kabupatenkota dan provinsi dengan mekanisme pembagian sesuai dengan ketentuan yang berlakuhasil hutan yang diterima daerah se provinsi riau yang teridiri dari psdhdr dan iuph pertahunnya sejak tahun tidak lebih dari rp miliyar pada tahun pendapatan daerah dari sektor hutan sebesar rp miliyar meningkat ditahun sebesar rp miliyar tahun menurun kembali menjadi rp miliyar tahun meningkat kembali menjadi miliyar rp ditahun rp miliyar ditahun kemudian sesuai penetapan menteri keuangan tahun riau mendapat jatah dbh sda sektor kehutanan sebesar rp miliyarrendahnya hasil sumberdaya alam kehutanan seperti data diatas jelas memperlihatkan bahwa ekploitasi hutan tidak memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan daerah yang notabennya untuk mensejahterakan masyarakatkebijakan pemerintah dengan membuka seluas luasnya ekploitasi hutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat hanya isapan jempol kata triono terlihat dalam struktut apbd provinsi riau dan kabupaten kota se riau hasil hutan yang diakumulasikan dari psdh dan dr tidak besar pengaruhnya terhadap pendapatan daerah data tahun apbd se provinsi riau memperlihatkan kekuatan dbh sda sektor kehutanan rerata hannya persb saja bahkan ditahun kekuatan dbh sda hasil hutan mempengaruhi pendapatan daerah dibawah angka satu persenseharusnya pengelolaan hutan ini harus berdasarkan prinsip berkelanjutan sehingga kekayaan hutan kita yaitu kekayaan ekologinya masih dapat dinikmati hingga generasi kedepan mengingat juga pemanasan global yang terus mengancam jelas trionobelum lagi kita bicara soal akses masyarakat terhadap hutan yang dilarang oleh perusahaan karena hutan tersebut telah masuk dalam konsesi mereka kata muslim kasus di pulau padang yang mengkriminalkan pembela lingkungan oleh pt rapp salah satu wujud kuatnya modal perusahaan dan tekanan terhadap pemerintahpada februari dunia dikejutkan dengan komitmen asia pulp and paper app yang hendak ikut memperbaiki lingkungan dengan cara tidak lagi merusak hutan alam gambut dan konflik dengan masyarkat atas komitmen itu app menerbitkan kebijakan bernama forest conservation policy fcp fcp ini berlaku untuk app dan seluruh pemasok kayunya di indonesia seluruh serat kayu yang berasal dari indonesia dan digunakan oleh pabrik app di indonesia dan china dan ekspansi di masa depanpada dasarnya komitmen app tidak lagi menggunakan kayu dari hutan alam mengembangkan area bukan lahan hutan dan mendukung rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca menghindari maupun menyelesaikan konflik sosial di seluruh rantai pasokannyasejak awal tahun app bersama lembaga independen sedang melakukan identifikasi hcvf dan hcs di seluruh rantai pemasok kayu yang mereka sebut mitra dan owner di seluruh indonesiauntuk membuktikan komitmennya app mengundang masyarakat sipil meminta masukan terkait kebijakan fcp app app membuka diri melibatkan masyarakat sipil dan mulai transparansi terkait sebagian data operasional perusahaan patut diapresiasinamun app belum sepenuhnya menerima tuntutan agar app melakukan restorasi ekosistem terhadap hutan alam dan gambut yang telah mereka rusak sejak mendapat izin dari pemerintah tuntutan restorasi ekosistem mereka hanya menjawab diplomatis tergantung hasil rekomendasi tim penilai hcvf dan hcs yang terdiri atas akademisi yang ditunjuk oleh appditengah app sibuk sosialiasi soal fcp mereka pada april eyes on the forest menemukan sekira alat berat sedang menebang hutan alam di konsesi pt riau indo agropalma di kabupaten indragiri hilir pt ria salah satu pemasok kayu untuk app dan masuk dalam fcp app meski akhirnya app mengakui kebenaran temuan eof dan mengatakan areal tersebut diminta oleh masyarakat untuk tanaman kehidupan lantas kayu alam hasil tebangan itu akan kemana tentu saja masuk dalam pabrik app artinya ini bentuk pelanggaran fcp appselain itu menilik aktifitas app selama ini sebenarnya fcp app tidak menjawab persoalan dasar praktek kejahatan yang telah dilakukan oleh app di masa lalu dan di masa kini di masa lalu app telah merampas hutan tanah masyarakat adat dan masyarakat tempatan sejak app beroperasi pada tahun an kejahatan lainnya app terlibat dalam kasus korupsi kehutanan dalam kasus terpidana azmun jaafar asral rahman syuhada tasman burhanuddin husin dan terdakwa rusli zainal saat ini kasusnya sedang di sidang di pn tipikor pekanbaru tujuh perusahaan app juga terlibat dalam kasus illegal logging tahun dihentikan kasusnya oleh polda riau tahun sepanjang tahun muslim menjelaskan akibat dampak perubahan iklim masyarakat dari desa di pelalawan dan rohil menggugat presiden kementerian kehutanan kementerian lingkungan hidup dan gubernur karena membiarkan praktek penghancuran hutan alam kebakaran lahan dan akses atau ruang hidup masyarkat untuk mencari makan dan anak cucu mereka telah hilang akibat izin yang terbitkan oleh pemerintah untuk korporasijikalaharimemandang sikap pemerintah atas perbaikan tata kelola kehutanan karena pemerintah tidak sanggup melawan kekuatan modal dan pengaruh korporasi sektor kehutanan yang kami nilai penguasa hutan di indonesia menurut kami ada kaitannya dengan proses pesta demokrasi tahun yaitu pemilihan calon anggota legislatif dan pemilihan presiden kami menduga keras tahun politik adalah tahun di mana salah satunya korporasi berbasis kehutanan menjadi salah satu sumber pendanaan kandidat yang ikut dalam pesta demokrasi bagi korporasi tentu saja harus ada timbal balik eksploitasi sumberdaya alam kata muslimfaktanya kasus korupsi kehutanan terpidana tengku azmun jaafar mantan bupati pelalawan salah satu motifnya memberi izin iuphhkht pada korporasi berbasis tanaman industri karena terpidana hendak kembali mencalonkan diri menjadi bupati pelalawanjika pemerintah melakukan atas hutan satusatunya lembaga negara yang menyelamatkan hutan adalah komisi pemberantasan korupsi kpk yang telah memenjarakan lima terpidanadua bupati tga kepala dinas kehutanan satu gubernur yang saat ini sedang dalam pemeriksaan pengadilan tipikor pekanbaru kata muslim tumpuan harapan kita pada kpk saat ini segera menetapkan korporasi sebagai tersangka dalam kasus korupsi kehutanan sebab jika korporasi segera ditangkap perbaikan tata kelola kehutanan bukan hal mustahil untuk diperbaikidalam laporan ini jikalahari merekomendasikan kepada presiden sby agar mengganti menteri kehutanan dan menteri lingkungan hidup dan meminta kepada kpksegera tetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kehutanan di siak dan pelalawan

Perusahaan Malaysia Didakwa Membakar Lahan di Riau. Sidanglanjutandengan agenda tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi dua terdakwa, yaitu korporasi PT Adei Plantation Industry dan terdakwa Danesuvaran K.R Singam belum juga digelar, jam di dinding Ruang Cakra Pengadilan Negeri Pelalawan menunjukkan angka 10.17, Rabu 22 Januari 2014. Jaksa Penuntut Umum belum juga hadir.Di luar Ruang Sidang Cakra, di salah satu sudut PN Pelalawan, Danesuvaran K.R Singam duduk di atas kursi besi sambil memegang dokumen berbincang dengan Tan Kei Yoong yang duduk persis di sebelahnya dengan kursi berbeda. Keduanya berkacamata dan mengenakan kemeja. Tidak ada tawa selama perbincangan mereka. Keduanya adalah terdakwa dalam kasus pembakaran lahan untuk perkebunan sawit di Riau.Terdakwa Danesuvaran K.R Singam, lahir di Negeri Sembilan, Malaysia, pada 18 November 1961. Ia general manager Nilo Complex PT Adei Plantation and and Industry atau Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil. Ia tersangka sejak Desember 2013 oleh Polda Riau.Terdakwa korporasi PT Adei Plantation yang diwakili oleh Tan Kei Yoong, lahir di Selangor, Malaysia, pada 21 Desember 1960. Ia Managing Director PT Adei Plantation and Industry.PT Adei Plantation and Industry memiliki Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan. Khusus di Kabupaten Pelalawan, seluas 12.860 hektar kebun inti berada di Desa Kemang dan Desa Palas (Kecamatan Pangkalan Kuras), Desa Batang Nilo Kecil dan Desa Telayap (Kecamatan Pelalawan) dan Desa Sungai Buluh (Kecamatan Bunut).Selain mengolah kebun sawit inti seluas 12.860 hektar, PT Adei juga kelola kebun plasma melalui pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) bersama Koperasi Petani Sejahtera seluas sekira 520 hektar di Desa Batang Nilo Kecil.Cerita kedua terdakwa sampai di peradilan, karena menurut dakwaan Penuntut Umum pada Juni 2013 lahan PT ADEI di areal KKPA blok 19, 20 dan 21 telah terbakar berakibat pada pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.Fakta kebakaran itu diperkuat hasil keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan IPB Prof Bambang Heru Saharjo, yang pada 16 Juli 2013 mendatangi langsung lahan yang terbakar.Luas areal yang terbakar berdasarkan hasil pengukuruan Prof Bambang Heru Saharjo, yaitu areal kosong terbakar di dalam kebun kelapa sawit KKPA seluas sekira 304.703 M2, tanaman kelapa sawit terbakar sawit KKPA seluas sekira 7.925 M2 dan daerah aliran Sungai Jiat seluas 50 meter sisi kiri kananya seluas sekira 211.115 M2. Intinya, lokasi yang terbakar berada di antara tanaman kelapa sawit PT Adei dan tanaman kelapa sawit milik KKPA Batang Nilo Kecil. Prof Bambang Heru Saharjo menaksir kerusakan ekologis senilai Rp 15,7 Miliar.Pukul 12.02, sidang pertama dengan terdakwa Danesuvaran K.R Singam digelar. Ketua Majelis Hakim Achmad Hananto, SH, Mhum berserta anggota Sangkot Lumban Tobing SH dan Wanda Andriyenni SH MKn baru membuka sidang setelah JPU Banu Laksana dan Sobrani Binzar tiba beberapa menit sebelumnya.Banu Laksamana SH LLM menolak semua eksepsi terdakwa berupa terdakwa tidak menguraikan perbuatan terdakwa, siapa yang melakukan pembakaran dan keterangn ahli Prof Bambang Heru Saharjo tidak mendasar serta Penuntut Umum telah merekayasa isi keterangan ahli. “Kami menolak eksepsi penasehat hukum terdakwa untuk seluruhnya karena secara formil dan materil sesuai dengan KUHAP,” kata Banu Laksamana yang disaksikan sembilan orang pengunjung sidang. Tak sampai tiga menit, majelis hakim menutup sidang.Sidang berikutnya atas nama terdakwa PT Adei Plantation and Industry yang diwakili oleh Tan Kei Yoong pada pukul 12.31 dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Donovan Akbar Kusumo Buwono SH didampingi hakim anggota Ayu Amelis SH dan Yopi Wijaya SH mempersilakan Sobrani Binzar membacakan tanggapan atas eksepsi terdakwa. Tanggapannya sama dengan Banu Laksamana, yaitu menolak seluruhnya eksepsi terdakwa. Tak sampai dua puluh menit, sidang ditutup oleh majelis hakim. Sidang kedua terdakwa kembali digelar minggu depan, dengan agenda putusan sela oleh majelis hakim.Tan Kei Yoong dan Danesuvaran K.R Singam bergegas menuju mobil bersama dua penasehat hukumnya. Saat Mongabay sedang makan siang di Rumah Makan Sederhana di samping POM Bensin atau dekat dari tugu selamat datang di Pelalawan, Tan Kei Yoong dan Danesuvaran K.R Singam bersama dua penasehat hukumnya sedang makan siang. Padahal terdakwa Danesuvaran K.R Singam dalam dakwaan penuntut umum ditahan di rumah tahanan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.“PT ADEI (grup Khepong Kuala Lumpur, Malaysia), merupakan pemain lama dan terus menerus melakukan pembakaran lahan di konsesi mereka setiap tahun di Propinsi Riau, dan juga perusahaan ini merusak lahan gambut dan masih meninggalkan konflik dengan masyarakat sekitar,” kata Riko Kurniawan, Eksekutif Daerah Walhi Riau.“Selama ini kasus asap yang terus terjadi salah satu penyebabnya adalah lemahnya penegakan hukum. Salah satunya terhadap PT Adei. Perusahaan ini tahun 2003 juga pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan Negeri Bangkinang dan Pengadilan menetapkan manajer mereka MR Goby dipenjara 4 tahun. Tetapi MR Goby tidak pernah masuk penjara dan malah lari ke negerinya Malaysia dan perusahaan mereka sampai sekarang masih beroperasi, bahkan tahun-tahun selanjutnya masih membakar lahan. Sampai akhir 2013 ini, perusahaan dan manajer mereka kembali ditetapkan jadi tersangka pada kasus serupa,” lanjut Riko.Sejak Desember 2013 Walhi sedang menggugat korporasi lahannya terbakar di PN Jakarta Pusat, salah satunya PT ADEI Plantation, “Saat ini Walhi menggugat pemerintahan pusat (Presiden, Kemenhut, Kementan, KLH), propinsi dan kabupaten (Riau dan Jambi) atas lalainya tanggung jawab Negara melindungi masyarakatnya dari Kabut Asap saat ini proses persidang memeasuki tahap mediasi dimana pemerintah Menawarkan mediasi,” kata Riko Kurniawan.

[1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

perusahaan malaysia didakwa membakar lahan di riau sidanglanjutandengan agenda tanggapan penuntut umum atas eksepsi dua terdakwa yaitu korporasi pt adei plantation industry dan terdakwa danesuvaran kr singam belum juga digelar jam di dinding ruang cakra pengadilan negeri pelalawan menunjukkan angka rabu januari jaksa penuntut umum belum juga hadirdi luar ruang sidang cakra di salah satu sudut pn pelalawan danesuvaran kr singam duduk di atas kursi besi sambil memegang dokumen berbincang dengan tan kei yoong yang duduk persis di sebelahnya dengan kursi berbeda keduanya berkacamata dan mengenakan kemeja tidak ada tawa selama perbincangan mereka keduanya adalah terdakwa dalam kasus pembakaran lahan untuk perkebunan sawit di riauterdakwa danesuvaran kr singam lahir di negeri sembilan malaysia pada november ia general manager nilo complex pt adei plantation and and industry atau pimpinan kebun kkpa desa batang nilo kecil ia tersangka sejak desember oleh polda riauterdakwa korporasi pt adei plantation yang diwakili oleh tan kei yoong lahir di selangor malaysia pada desember ia managing director pt adei plantation and industrypt adei plantation and industry memiliki hak guna usaha hgu di kabupaten bengkalis dan kabupaten pelalawan khusus di kabupaten pelalawan seluas hektar kebun inti berada di desa kemang dan desa palas kecamatan pangkalan kuras desa batang nilo kecil dan desa telayap kecamatan pelalawan dan desa sungai buluh kecamatan bunutselain mengolah kebun sawit inti seluas hektar pt adei juga kelola kebun plasma melalui pola kredit koperasi primer anggota kkpa bersama koperasi petani sejahtera seluas sekira hektar di desa batang nilo kecilcerita kedua terdakwa sampai di peradilan karena menurut dakwaan penuntut umum pada juni lahan pt adei di areal kkpa blok dan telah terbakar berakibat pada pencemaran dan kerusakan lingkungan hidupfakta kebakaran itu diperkuat hasil keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan dari fakultas kehutanan ipb prof bambang heru saharjo yang pada juli mendatangi langsung lahan yang terbakarluas areal yang terbakar berdasarkan hasil pengukuruan prof bambang heru saharjo yaitu areal kosong terbakar di dalam kebun kelapa sawit kkpa seluas sekira m tanaman kelapa sawit terbakar sawit kkpa seluas sekira m dan daerah aliran sungai jiat seluas meter sisi kiri kananya seluas sekira m intinya lokasi yang terbakar berada di antara tanaman kelapa sawit pt adei dan tanaman kelapa sawit milik kkpa batang nilo kecil prof bambang heru saharjo menaksir kerusakan ekologis senilai rp miliarpukul sidang pertama dengan terdakwa danesuvaran kr singam digelar ketua majelis hakim achmad hananto sh mhum berserta anggota sangkot lumban tobing sh dan wanda andriyenni sh mkn baru membuka sidang setelah jpu banu laksana dan sobrani binzar tiba beberapa menit sebelumnyabanu laksamana sh llm menolak semua eksepsi terdakwa berupa terdakwa tidak menguraikan perbuatan terdakwa siapa yang melakukan pembakaran dan keterangn ahli prof bambang heru saharjo tidak mendasar serta penuntut umum telah merekayasa isi keterangan ahli kami menolak eksepsi penasehat hukum terdakwa untuk seluruhnya karena secara formil dan materil sesuai dengan kuhap kata banu laksamana yang disaksikan sembilan orang pengunjung sidang tak sampai tiga menit majelis hakim menutup sidangsidang berikutnya atas nama terdakwa pt adei plantation and industry yang diwakili oleh tan kei yoong pada pukul dipimpin oleh ketua majelis hakim donovan akbar kusumo buwono sh didampingi hakim anggota ayu amelis sh dan yopi wijaya sh mempersilakan sobrani binzar membacakan tanggapan atas eksepsi terdakwa tanggapannya sama dengan banu laksamana yaitu menolak seluruhnya eksepsi terdakwa tak sampai dua puluh menit sidang ditutup oleh majelis hakim sidang kedua terdakwa kembali digelar minggu depan dengan agenda putusan sela oleh majelis hakimtan kei yoong dan danesuvaran kr singam bergegas menuju mobil bersama dua penasehat hukumnya saat mongabay sedang makan siang di rumah makan sederhana di samping pom bensin atau dekat dari tugu selamat datang di pelalawan tan kei yoong dan danesuvaran kr singam bersama dua penasehat hukumnya sedang makan siang padahal terdakwa danesuvaran kr singam dalam dakwaan penuntut umum ditahan di rumah tahanan penuntut umum sejak tanggal desember sampai dengan dilimpahkan ke pengadilan negeript adei grup khepong kuala lumpur malaysia merupakan pemain lama dan terus menerus melakukan pembakaran lahan di konsesi mereka setiap tahun di propinsi riau dan juga perusahaan ini merusak lahan gambut dan masih meninggalkan konflik dengan masyarakat sekitar kata riko kurniawan eksekutif daerah walhi riauselama ini kasus asap yang terus terjadi salah satu penyebabnya adalah lemahnya penegakan hukum salah satunya terhadap pt adei perusahaan ini tahun juga pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri bangkinang dan pengadilan menetapkan manajer mereka mr goby dipenjara tahun tetapi mr goby tidak pernah masuk penjara dan malah lari ke negerinya malaysia dan perusahaan mereka sampai sekarang masih beroperasi bahkan tahuntahun selanjutnya masih membakar lahan sampai akhir ini perusahaan dan manajer mereka kembali ditetapkan jadi tersangka pada kasus serupa lanjut rikosejak desember walhi sedang menggugat korporasi lahannya terbakar di pn jakarta pusat salah satunya pt adei plantation saat ini walhi menggugat pemerintahan pusat presiden kemenhut kementan klh propinsi dan kabupaten riau dan jambi atas lalainya tanggung jawab negara melindungi masyarakatnya dari kabut asap saat ini proses persidang memeasuki tahap mediasi dimana pemerintah menawarkan mediasi kata riko kurniawan

Sebabkan Kebakaran, Walhi Laporkan Perusahaan ke Polda Riau. Walhi Riau yang diwakili Boy Jerry Even Sembiring Deputi Walhi Riau dan Suryadi SH Penasehat Hukum Walhi Riau, melaporkan tindak pidana pembakaran lahan atas nama korporasi PT National Sagu Prima di Polda Riau. Laporan tersebut diterima langsung oleh Sudjiarti bagian staf Polda Riau.“Sebagai bentuk konsistensi perlawanan terhadap kabut asap dan pelaku kebakaran hutan dan lahan, maka pada hari ini Eksekutif WALHI Riau melaporkan PT. National Sago Prima ke Kepolisian Daerah Riau terkait kebakaran HTI Sagu di areal konsesinya,” kata Boy Jerry Even Sembiring.“Laporan pidana ini merupakan bentuk usaha yang dilakukan WALHI Riau untuk mendorong penegak hukum bertindak tegas terhadap korporasi-korporasi yang areal konsesi HTI dan perkebunannya mengalami kebakaran,” kata Riko Kurniawan, Eksekutif Daerah Walhi Riau, “Kebakaran yang terjadi di areal konsesi HTI sagu PT. NSP merupakan bukti bahwa kebakaran hutan selama ini melibatkan korporasi, sehingga penegak hukum sudah saatnya didorong meminta pertanggungjawaban pidana korporasi pembakar hutan dan lahan.”Menurut Walhi Riau, hasil pantauan di lapangan awal Februari lalu, luas kebakaran di areal konsesi HTI Sagu PT. National Sago Prima mencapai 1.000 Ha lebih. Kebakaran di areal PT. National Sago Prima ini merupakan kebakaran terbesar sepanjang sejarah PT. National Sago Prima.Kebakaran ini pertama kali terjadi di titik K.26 areal konsesi HTI Sagu PT. NSP yang berada di Dusun Kampung Baru Desa Kepau Baru Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain melahap areal konsesi PT. National Sago Prima, api dari areal ini menyebar ke perkebunan sagu masyarakat. “Berdasarkan investigasi WALHI Riau, kebakaran di kebun masyarakat mengakibatkan masyarakat terancam kehilangan nafkah hidup selama 10 tahun ke depan,” kata Riko Kurniawan.Pelaporan pidana ini merupakan, tindak lanjut dari investigasi dan konfrensi pers WALHI Riau dan Jikalahari terkait kebakaran hutan dan lahan pada Jumat 7 Febuari 2014 lalu. “Jalur hukum yang kami lakukan hari ini merupakan bentuk keseriusan jaringan lawyer lingkungan hidup untuk memerangi permasalahan kabut asap yang telah menjadi bencana ekologis tahunan di Provinsi Riau. Hari kami hadir di Polda Riau bukan sekedar melakukan laporan pidana, tetapi sekaligus membawa bukti-bukti kebakaran di areal konsesi HTI Sagu PT. National Sago Prima. Bukti-bukti ini kami harapkan mampu membantu tugas penyidik Polda Riau dalam melakukan penyidikan dalam kasus terbakarnya areal konsesi HTI Sagu PT. National Sago Prima,” ujar Indra Jaya, advokat WALHI Riau.“Kebakaran di areal HTI Sagu PT. NSP merupakan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 78 ayat (3) dan (4) UU Kehutanan dan Pasal 108 UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH). Mengenai kabut asap akibat kebakaran ini menyalahi ketentuan Pasal 98 dan 99 UU PPLH,” sebut Suryadi, advokat WALHI Riau.Selama sepekan ini asap kembali menyelimuti khususnya Kota Pekanbaru. Dari pantauan , jarak pandang kurang dari 200 meter. Data Eyes on the Forest (EoF) menyebut sepanjang tanggal 13-18 Februari 2014 total ada 1.605 , dengan rincian sebanyak 474 terjadi di areal hutan tanaman industry, 310 hospot terjadi di areal perkebunan kelapa sawit, dan 12 hostpot di kawasan hutan HPH.Afdhal Mahyudin dari Eyes on the Forest mengkritik grup APRIL dan APP yang telah berkomitmen dengan hendak menjaga kelestarian lingkungan melalui Forest Conservation Policy (FCP) APP yang diluncurkan pada 5 Februari 2013 lalu, setahun kemudian pada Januari 2014 APRIL mengikuti jejak APP dengan meluncurkan Sustainable Forest Manajemen Policy (FSMP). “Mereka berkomitmen melestarikan lingkungan, komitmen mereka belum tampak di lapangan. Paling mereka akan salahkan masyarakat terkait pembakaran lahan yang terjadi di areal perusahaan.”

[0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

sebabkan kebakaran walhi laporkan perusahaan ke polda riau walhi riau yang diwakili boy jerry even sembiring deputi walhi riau dan suryadi sh penasehat hukum walhi riau melaporkan tindak pidana pembakaran lahan atas nama korporasi pt national sagu prima di polda riau laporan tersebut diterima langsung oleh sudjiarti bagian staf polda riausebagai bentuk konsistensi perlawanan terhadap kabut asap dan pelaku kebakaran hutan dan lahan maka pada hari ini eksekutif walhi riau melaporkan pt national sago prima ke kepolisian daerah riau terkait kebakaran hti sagu di areal konsesinya kata boy jerry even sembiringlaporan pidana ini merupakan bentuk usaha yang dilakukan walhi riau untuk mendorong penegak hukum bertindak tegas terhadap korporasikorporasi yang areal konsesi hti dan perkebunannya mengalami kebakaran kata riko kurniawan eksekutif daerah walhi riau kebakaran yang terjadi di areal konsesi hti sagu pt nsp merupakan bukti bahwa kebakaran hutan selama ini melibatkan korporasi sehingga penegak hukum sudah saatnya didorong meminta pertanggungjawaban pidana korporasi pembakar hutan dan lahanmenurut walhi riau hasil pantauan di lapangan awal februari lalu luas kebakaran di areal konsesi hti sagu pt national sago prima mencapai ha lebih kebakaran di areal pt national sago prima ini merupakan kebakaran terbesar sepanjang sejarah pt national sago primakebakaran ini pertama kali terjadi di titik k areal konsesi hti sagu pt nsp yang berada di dusun kampung baru desa kepau baru kecamatan tebing tinggi timur kabupaten kepulauan meranti selain melahap areal konsesi pt national sago prima api dari areal ini menyebar ke perkebunan sagu masyarakat berdasarkan investigasi walhi riau kebakaran di kebun masyarakat mengakibatkan masyarakat terancam kehilangan nafkah hidup selama tahun ke depan kata riko kurniawanpelaporan pidana ini merupakan tindak lanjut dari investigasi dan konfrensi pers walhi riau dan jikalahari terkait kebakaran hutan dan lahan pada jumat febuari lalu jalur hukum yang kami lakukan hari ini merupakan bentuk keseriusan jaringan lawyer lingkungan hidup untuk memerangi permasalahan kabut asap yang telah menjadi bencana ekologis tahunan di provinsi riau hari kami hadir di polda riau bukan sekedar melakukan laporan pidana tetapi sekaligus membawa buktibukti kebakaran di areal konsesi hti sagu pt national sago prima buktibukti ini kami harapkan mampu membantu tugas penyidik polda riau dalam melakukan penyidikan dalam kasus terbakarnya areal konsesi hti sagu pt national sago prima ujar indra jaya advokat walhi riaukebakaran di areal hti sagu pt nsp merupakan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal ayat dan uu kehutanan dan pasal uu pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pplh mengenai kabut asap akibat kebakaran ini menyalahi ketentuan pasal dan uu pplh sebut suryadi advokat walhi riauselama sepekan ini asap kembali menyelimuti khususnya kota pekanbaru dari pantauan jarak pandang kurang dari meter data eyes on the forest eof menyebut sepanjang tanggal februari total ada dengan rincian sebanyak terjadi di areal hutan tanaman industry hospot terjadi di areal perkebunan kelapa sawit dan hostpot di kawasan hutan hphafdhal mahyudin dari eyes on the forest mengkritik grup april dan app yang telah berkomitmen dengan hendak menjaga kelestarian lingkungan melalui forest conservation policy fcp app yang diluncurkan pada februari lalu setahun kemudian pada januari april mengikuti jejak app dengan meluncurkan sustainable forest manajemen policy fsmp mereka berkomitmen melestarikan lingkungan komitmen mereka belum tampak di lapangan paling mereka akan salahkan masyarakat terkait pembakaran lahan yang terjadi di areal perusahaan

Bara Lahan Gambut Riau Terus Membakar Habitat Harimau. Sudah sebulan lamanya kabut asap dari aktivitas kebakaran hutan dan lahan di Riau tidak kunjung menipis. Bahkan Minggu (23/2/2014) sore kabut asap tebal masih menyelimuti kota Pekanbaru dan sekitarnya. Jumlah titik api yang terpantau oleh satelite seperti yang dilaporkan kepada media memang fluktuatif setiap harinya namun asapnya seakan tak habis-habisnya. Apa yang terjadi pada kebakaran hutan kali ini?Data yang diolah Greenpeace Indonesia setidaknya bisa menjawab pertanyaan di atas dan mengungkapkan bagaimana peta dampak kebakaran hutan kali ini. Dari data yang diterima Mongabay Indonesia mengungkapkan sejak awal tahun ini hingga pertengahan Februari lalu, setidaknya tercatat 2.140 kejadian titik api di Riau. Dan lebih dari setengah dari jumlah kejadian itu justru terjadi pada minggu ke dua Februari yang mencapai 1.086 titik api.“Bayangkan setengah dari jumlah titik api tahun ini terjadi di satu minggu saja. Dan 95 persen dari titik apinya itu terpantau di gambut. Jadi maklum saja walau jumlah titik api naik turun belakangan ini, tapi selama tidak ada pemadaman di gambut, maka luasan kebakaran di gambut itu akan terus bertambah,” kata Rusmadya Maharuddin, Jurukampanye Hutan Greenpeace kepada .Ia menjelaskan, di bulan Januari hanya terdapat 337 kejadian titik api di tujuh kabupaten. Namun angka ini meningkat dua kali pada minggu pertama Februari yang mencapai 714 titik api di 11 kabupaten/kota. Jumlah ini kembali berlipat pada minggu ke dua Februari dengan total 1.089 kejadian di 11 kabupaten kota.Namun setelah dianalisa, maka sebagian besar titik api pada minggu pertama Februari berada dekat dengan lokasi titik api pada bulan Januari. Demikian juga peningkatan titik api di minggu kedua Februari memiliki pola yang sama yakni terpantau di dekat titik api minggu sebelumnya.“Ini bisa dikatakan titik-titik api itu sejak Januari masih terus membara. Mungkin karena yang terbakar itu adalah gambut. Mungkin lidah api di permukaan gambut tidak terpantau, tapi pada saat yang sama bara di dalamnya terus menjalar dan menjadi sekam. Dan api gambut di dalam ini akan kembali membesar jika ada angin yang berembus,” ujar Rusmadya.Ia menjelaskan kebakaran di gambut akan berdampak jauh lebih buruk daripada kebakaran di lahan non gambut. Sebab gambut itu sendiri memiliki fungsi penting bagi ekosistem dan kemampuannya menyerap karbon jauh lebih besar. Maka kebakaran gambut yang berakhir pada kehancurannya juga akan berdampak jauh lebih buruk lagi bagi lingkungan.Analisa titik api pada minggu kedua Februari mengungkapkan bahwa jumlah titik api kali ini lebih banyak terjadi di hutan sekunder (338 titik api) dibandingkan hutan primer yang hanya 10 titik api. Sementara sebanyak 741 terjadi di wilayah non hutan. Dari seribu lebih titik api itu, sebanyak 181 berada di lahan konsesi perkebunan sawit milik perusahaan besar dan 277 terpantau di konsesi hutan tanaman industri.Namun jika dilihat dari status apakah titik api itu terdapat di daerah yang dilindungi dalam peta indikatif Moratorium Kehutanan, maka sekitar 38% atau sebanyak 414 titik api terjadi di wilayah moratorium. “Padahal kawasan hutan yang masuk dalam moratorium harusnya dilindungi, tetapi di lapangan tidak terjaga dengan baik dan kini malah terbakar,” ujar Rusmadya.Lalu bagaimana dampak titik api itu terhadap habitat satwa langka? Keberadaan titik api dianalisa dengan peta habitat, maka sebanyak 857 kebakaran itu terjadi di habitat Harimau Sumatra dan sisanya 253 berada di luar habitat. Dalam angka yang berbeda, bencana ini juga diyakini menjadi ancaman serius bagi habitat Gajah Sumatra dan satwa lainnya.Kebakaran hutan awal tahun ini adalah tekanan yang luar biasa bagi harimau Sumatra yang berdasarkan data pemerintah terakhir jumlah individu di alam liar hanya 400 ekor. Padahal ekspansi perkebunan sawit dan HTI lima tahun terakhir telah nyata mendorong satwa dilindungi ini ke jurang kepunahan.Selain melakukan analisa peta, Greenpeace juga melakukan pengecekan di lapangan yang dilakukan pada pekan lalu. Menurut Rusmadya, sejauh mata memandang, bekas hutan dan lahan yang tahun lalu terbakar hebat, kini telah menjelma menjadi perkebunan sawit baru. Setidaknya ini terlihat di perbatasan wilayah Bengkalis dan Rokan Hulu.“Memang tidak semua yang terbakar tahun lalu telah menjadi kebun. Tapi sebagian besarnya telah jadi kebun baru. Ini bisa dikatakan indikasi bahwa kebakaran hutan dan lahan itu memang bagian dari upaya persiapan lahan baru untuk perkebunan sawit. Kami melihat banyak bibit-bibit sawit yang baru ditanam dan berusia kuran dari satu tahun. Di kebun-kebun itu juga telah berdiri pos-pos sekuriti,” katanya.Menurutnya, jika memang kebakaran hutan ini adalah bagian dari persiapan lahan, maka ini adalah dugaan jelas bahwa kebakaran itu sengaja dilakukan. Dan harapan masyarakat adalah pemerintah saat ini benar-benar menegakkan hukum tanpa mengumbar janji lagi.Ia mengakui saat ini memang ada pejabat perusahaan perkebunan yang disidang untuk kasus kebakaran lahan, namun merurut Rusmadya ini belum cukup. Sebab pemerintah banyak menyebut nama-nama perusahaan yang diduga bertanggungjawab atas titik api di dalam konsesinya tahun lalu, namun hingga sekarang baru satu yang diajukan ke pengadilan.“Padahal regulasi kita jelas mengatur bahwa pemegang hak atau izin bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Pemerintah harusnya bisa gampang menekan jumlah kebakaran lahan di konsesi perusahaan dengan undang-undang yang kita miliki,” tegas Rusmadya.

[1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

bara lahan gambut riau terus membakar habitat harimau sudah sebulan lamanya kabut asap dari aktivitas kebakaran hutan dan lahan di riau tidak kunjung menipis bahkan minggu sore kabut asap tebal masih menyelimuti kota pekanbaru dan sekitarnya jumlah titik api yang terpantau oleh satelite seperti yang dilaporkan kepada media memang fluktuatif setiap harinya namun asapnya seakan tak habishabisnya apa yang terjadi pada kebakaran hutan kali inidata yang diolah greenpeace indonesia setidaknya bisa menjawab pertanyaan di atas dan mengungkapkan bagaimana peta dampak kebakaran hutan kali ini dari data yang diterima mongabay indonesia mengungkapkan sejak awal tahun ini hingga pertengahan februari lalu setidaknya tercatat kejadian titik api di riau dan lebih dari setengah dari jumlah kejadian itu justru terjadi pada minggu ke dua februari yang mencapai titik apibayangkan setengah dari jumlah titik api tahun ini terjadi di satu minggu saja dan persen dari titik apinya itu terpantau di gambut jadi maklum saja walau jumlah titik api naik turun belakangan ini tapi selama tidak ada pemadaman di gambut maka luasan kebakaran di gambut itu akan terus bertambah kata rusmadya maharuddin jurukampanye hutan greenpeace kepada ia menjelaskan di bulan januari hanya terdapat kejadian titik api di tujuh kabupaten namun angka ini meningkat dua kali pada minggu pertama februari yang mencapai titik api di kabupatenkota jumlah ini kembali berlipat pada minggu ke dua februari dengan total kejadian di kabupaten kotanamun setelah dianalisa maka sebagian besar titik api pada minggu pertama februari berada dekat dengan lokasi titik api pada bulan januari demikian juga peningkatan titik api di minggu kedua februari memiliki pola yang sama yakni terpantau di dekat titik api minggu sebelumnyaini bisa dikatakan titiktitik api itu sejak januari masih terus membara mungkin karena yang terbakar itu adalah gambut mungkin lidah api di permukaan gambut tidak terpantau tapi pada saat yang sama bara di dalamnya terus menjalar dan menjadi sekam dan api gambut di dalam ini akan kembali membesar jika ada angin yang berembus ujar rusmadyaia menjelaskan kebakaran di gambut akan berdampak jauh lebih buruk daripada kebakaran di lahan non gambut sebab gambut itu sendiri memiliki fungsi penting bagi ekosistem dan kemampuannya menyerap karbon jauh lebih besar maka kebakaran gambut yang berakhir pada kehancurannya juga akan berdampak jauh lebih buruk lagi bagi lingkungananalisa titik api pada minggu kedua februari mengungkapkan bahwa jumlah titik api kali ini lebih banyak terjadi di hutan sekunder titik api dibandingkan hutan primer yang hanya titik api sementara sebanyak terjadi di wilayah non hutan dari seribu lebih titik api itu sebanyak berada di lahan konsesi perkebunan sawit milik perusahaan besar dan terpantau di konsesi hutan tanaman industrinamun jika dilihat dari status apakah titik api itu terdapat di daerah yang dilindungi dalam peta indikatif moratorium kehutanan maka sekitar atau sebanyak titik api terjadi di wilayah moratorium padahal kawasan hutan yang masuk dalam moratorium harusnya dilindungi tetapi di lapangan tidak terjaga dengan baik dan kini malah terbakar ujar rusmadyalalu bagaimana dampak titik api itu terhadap habitat satwa langka keberadaan titik api dianalisa dengan peta habitat maka sebanyak kebakaran itu terjadi di habitat harimau sumatra dan sisanya berada di luar habitat dalam angka yang berbeda bencana ini juga diyakini menjadi ancaman serius bagi habitat gajah sumatra dan satwa lainnyakebakaran hutan awal tahun ini adalah tekanan yang luar biasa bagi harimau sumatra yang berdasarkan data pemerintah terakhir jumlah individu di alam liar hanya ekor padahal ekspansi perkebunan sawit dan hti lima tahun terakhir telah nyata mendorong satwa dilindungi ini ke jurang kepunahanselain melakukan analisa peta greenpeace juga melakukan pengecekan di lapangan yang dilakukan pada pekan lalu menurut rusmadya sejauh mata memandang bekas hutan dan lahan yang tahun lalu terbakar hebat kini telah menjelma menjadi perkebunan sawit baru setidaknya ini terlihat di perbatasan wilayah bengkalis dan rokan hulumemang tidak semua yang terbakar tahun lalu telah menjadi kebun tapi sebagian besarnya telah jadi kebun baru ini bisa dikatakan indikasi bahwa kebakaran hutan dan lahan itu memang bagian dari upaya persiapan lahan baru untuk perkebunan sawit kami melihat banyak bibitbibit sawit yang baru ditanam dan berusia kuran dari satu tahun di kebunkebun itu juga telah berdiri pospos sekuriti katanyamenurutnya jika memang kebakaran hutan ini adalah bagian dari persiapan lahan maka ini adalah dugaan jelas bahwa kebakaran itu sengaja dilakukan dan harapan masyarakat adalah pemerintah saat ini benarbenar menegakkan hukum tanpa mengumbar janji lagiia mengakui saat ini memang ada pejabat perusahaan perkebunan yang disidang untuk kasus kebakaran lahan namun merurut rusmadya ini belum cukup sebab pemerintah banyak menyebut namanama perusahaan yang diduga bertanggungjawab atas titik api di dalam konsesinya tahun lalu namun hingga sekarang baru satu yang diajukan ke pengadilanpadahal regulasi kita jelas mengatur bahwa pemegang hak atau izin bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya pemerintah harusnya bisa gampang menekan jumlah kebakaran lahan di konsesi perusahaan dengan undangundang yang kita miliki tegas rusmadya

Kabut Asap Meluas, Harimau Keluar Habitatnya. Harun, Kepala Trantip Kecamatan Medang Kampar, Kota Dumai mendadak mendatangi Kantor Polres Dumai, Selasa siang kemarin (25/2/2014). Ia datang sendirian dan terlihat tergesa-gesa untuk memberikan laporan tentang kebakaran hutan dan lahan di daerahnya yang dalam sepekan terakhir tidak kunjung padam malah semakin luas.“Ini kebakaran sejak 19 Februari kemarin sampai sekarang tak bisa dipadamkan. Air tak . Kering semua . dipadamkan pakai . Makanya kami melapor,” saat berbincang dengan Mongabay melalui sambungan telpon siang kemarin.Di Medang Kampai, tempatnya bertugas, titik api semakin mengganas. Sekitar 109 jiwa warganya sudah mulai mengungsi ke rumah keluarga lainnya. Data titik api di Kota Dumai kemarin dilaporkan mencapai 16 kejadian. Di daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis itu kebakaran hutan setidaknya mencapai 600 hektar dengan rincian 200 hektar di Dusun Bukit Subuh dan 400 hektar di Bukit Lengkung, Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis. Ini belum termasuk kebakaran skala kecil di bawah 2 hektar. Selain itu sepetak rumah juga hangus terbakar rambatan api gambut.Bahkan Senin malam ia menerima kabar di daerah Barak Aceh, Desa Selingsing, Bengkalis, bahwa warga telah melihat jejak harimau di sekitar hutan yang terbakar. “Sekarang mulai jejak beliau (harimau Sumatra) . Ini buat kita makin takut. Makanya sekarang kami lapor minta bantuan ke kepolisian agar ada yang di sana,” katanya.Frustrasi yang sama juga disampaikan pejabat di kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis saat dihubungi Mongabay kemarin. Kebakaran gambut hebat sejak sepekan terakhir di Dusun Bukit Lengkung, Desa Tanjung Leban telah menyebabkan satu madrasah dengan tiga ruangan dan 4 unit rumah warga terbakar.Selain itu sekitar 35 kepala keluarga dengan jumlah 122 jiwa telah mengungsi ke rumah sanak saudaranya sejak minggu lalu. Dari jumlah itu terdapat balita 20 jiwa, anak-anak 27 jiwa dan orang dewasa 65 jiwa.“Sementara (ini) belum ada pemadaman dari provinsi. Yang ada Satpol PP, Damkar kecamatan. Hujan belum turun. Titik api bukannya berkurang, malah bertambah,” kata pejabat yang tidak mau disebutkan namanya itu.Kefrustrasian pemerintah di tingkat desa dan kecamatan dikarenakan tidak tampaknya bantuan pemadaman dari pemerintah provinsi atau satuan badan penanggulangan bencana nasional. Sementara jumlah warga yang mengungsi semakin bertambah. Penanganan kabut asap kali ini dirasakan berbeda dengan apa yang dilakukan pada bencana kebakaran hutan pertengahan tahun lalu.Gubernur Riau, Annas Maamun yang sudah merasakan kabut asap sejak sepekan lalu dilantik kini mulai risau. Setelah mendapat laporan dari pemerintah kabupaten kota, kemarin, ia menyatakan ini adalah kejadian luar biasa dan status tanggap darurat bencana asap. Dan hari ini Ia akan mengirim surat untuk minta bantuan pemerintah pusat.“Riau sudah masuk dalam kejadian luar biasa dan menetapkan status tanggap darurat karena 7 kabupaten-kota sudah menyatakannya dan besok kita kirim surat ke pusat untuk minta bantuan. Dana yang 10 miliar sudah itu sudah bisa digunakan,” ujar Annas Maamun di Pekanbaru kemarin, seperti dilaporkan ANTARA.Tanggap darurat ini ditetapkan Gubernur Riau setelah mendapat laporan jatuhnya korban 22.301 orang terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan kabut asap yang telah berlangsung sejak bulan lalu. Termasuk setelah beberapa pekan lamanya murid kelas satu hingga kelas tiga sekolah dasar diliburkan di sejumlah kabupaten/kota.Kini kepekatan kabut asap semakin tebal. Hal ini telah mengganggu aktifitas penerbangan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Meski titik api dilaporkan jumlahnya menurun di bandingkan pada Senin lalu yang mencapai 1.234 titi api, Selasa kemarin terpantau hanya 97 kejadian. Konsentrasi titik api tetap berada di Kabupaten Bengkalis sebanyak 41 titik. Satelit Terra Aqua yang menjadi rujukan pemerintah ini juga mendeteksi titik api di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 31, Indragiri Hilir 5 titik, Pelalawan 7 titik dan Siak 13 titik.“Belum ada dilaporkan adanya hujan di Riau sejak kemarin. Jadi kemungkinan titik apinya masih di sana dan tidak terdeteksi mungkin dikarenakan perbedaan suhu yang menjadi ukuran pendeteksian satelit Terra Aqua ini. Pagi tadi dilaporkan 145 sementara sorenya ada 97 karena suhu yang jadi ukuran di sini adalah 47 derajat selsius dengan luasan 500 meter persegi,” ujar Bibin, analis BMKG Pekanbaru sore kemarin.Namun menurut Bibin pekatnya kabut asap di Pekanbaru merupakan dampak dari pergerakan angin. Sebab di Pekanbaru sendiri tidak ditemukan titik api.“Angin bergerak dari arah timur laut ke selatan hingga selatan barat daya. Jadi geraknya ke arah daratan Sumatra. Sementara prakiraan adanya peluang hujan akan terjadi di akhir pekan di Pekanbaru, Rohul, Kampar dan Kuansing. Ini malah bukan daerah yang terpantau titik api,” katanya.Selain dampak titk api telah dirasakan masyarakat Riau, berdasarkan analisa yang dilakukan Greenpeace bahwa selama minggu kedua Februari, sebanyak 95 persen titik api kali ini terjadi di lahan gambut kaya karbon. Selain itu sebanyak 857 titik api terpantau di habitat harimau Sumatra yang semakin membuat harimau Sumatra dan satwa liar lainnya semakin tertekan.

[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

kabut asap meluas harimau keluar habitatnya harun kepala trantip kecamatan medang kampar kota dumai mendadak mendatangi kantor polres dumai selasa siang kemarin ia datang sendirian dan terlihat tergesagesa untuk memberikan laporan tentang kebakaran hutan dan lahan di daerahnya yang dalam sepekan terakhir tidak kunjung padam malah semakin luasini kebakaran sejak februari kemarin sampai sekarang tak bisa dipadamkan air tak kering semua dipadamkan pakai makanya kami melapor saat berbincang dengan mongabay melalui sambungan telpon siang kemarindi medang kampai tempatnya bertugas titik api semakin mengganas sekitar jiwa warganya sudah mulai mengungsi ke rumah keluarga lainnya data titik api di kota dumai kemarin dilaporkan mencapai kejadian di daerah yang berbatasan dengan kabupaten bengkalis itu kebakaran hutan setidaknya mencapai hektar dengan rincian hektar di dusun bukit subuh dan hektar di bukit lengkung kecamatan bukit batu bengkalis ini belum termasuk kebakaran skala kecil di bawah hektar selain itu sepetak rumah juga hangus terbakar rambatan api gambutbahkan senin malam ia menerima kabar di daerah barak aceh desa selingsing bengkalis bahwa warga telah melihat jejak harimau di sekitar hutan yang terbakar sekarang mulai jejak beliau harimau sumatra ini buat kita makin takut makanya sekarang kami lapor minta bantuan ke kepolisian agar ada yang di sana katanyafrustrasi yang sama juga disampaikan pejabat di kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis saat dihubungi mongabay kemarin kebakaran gambut hebat sejak sepekan terakhir di dusun bukit lengkung desa tanjung leban telah menyebabkan satu madrasah dengan tiga ruangan dan unit rumah warga terbakarselain itu sekitar kepala keluarga dengan jumlah jiwa telah mengungsi ke rumah sanak saudaranya sejak minggu lalu dari jumlah itu terdapat balita jiwa anakanak jiwa dan orang dewasa jiwasementara ini belum ada pemadaman dari provinsi yang ada satpol pp damkar kecamatan hujan belum turun titik api bukannya berkurang malah bertambah kata pejabat yang tidak mau disebutkan namanya itukefrustrasian pemerintah di tingkat desa dan kecamatan dikarenakan tidak tampaknya bantuan pemadaman dari pemerintah provinsi atau satuan badan penanggulangan bencana nasional sementara jumlah warga yang mengungsi semakin bertambah penanganan kabut asap kali ini dirasakan berbeda dengan apa yang dilakukan pada bencana kebakaran hutan pertengahan tahun lalugubernur riau annas maamun yang sudah merasakan kabut asap sejak sepekan lalu dilantik kini mulai risau setelah mendapat laporan dari pemerintah kabupaten kota kemarin ia menyatakan ini adalah kejadian luar biasa dan status tanggap darurat bencana asap dan hari ini ia akan mengirim surat untuk minta bantuan pemerintah pusatriau sudah masuk dalam kejadian luar biasa dan menetapkan status tanggap darurat karena kabupatenkota sudah menyatakannya dan besok kita kirim surat ke pusat untuk minta bantuan dana yang miliar sudah itu sudah bisa digunakan ujar annas maamun di pekanbaru kemarin seperti dilaporkan antaratanggap darurat ini ditetapkan gubernur riau setelah mendapat laporan jatuhnya korban orang terserang infeksi saluran pernapasan akut ispa dan kabut asap yang telah berlangsung sejak bulan lalu termasuk setelah beberapa pekan lamanya murid kelas satu hingga kelas tiga sekolah dasar diliburkan di sejumlah kabupatenkotakini kepekatan kabut asap semakin tebal hal ini telah mengganggu aktifitas penerbangan dan kegiatan ekonomi masyarakat meski titik api dilaporkan jumlahnya menurun di bandingkan pada senin lalu yang mencapai titi api selasa kemarin terpantau hanya kejadian konsentrasi titik api tetap berada di kabupaten bengkalis sebanyak titik satelit terra aqua yang menjadi rujukan pemerintah ini juga mendeteksi titik api di kabupaten kepulauan meranti sebanyak indragiri hilir titik pelalawan titik dan siak titikbelum ada dilaporkan adanya hujan di riau sejak kemarin jadi kemungkinan titik apinya masih di sana dan tidak terdeteksi mungkin dikarenakan perbedaan suhu yang menjadi ukuran pendeteksian satelit terra aqua ini pagi tadi dilaporkan sementara sorenya ada karena suhu yang jadi ukuran di sini adalah derajat selsius dengan luasan meter persegi ujar bibin analis bmkg pekanbaru sore kemarinnamun menurut bibin pekatnya kabut asap di pekanbaru merupakan dampak dari pergerakan angin sebab di pekanbaru sendiri tidak ditemukan titik apiangin bergerak dari arah timur laut ke selatan hingga selatan barat daya jadi geraknya ke arah daratan sumatra sementara prakiraan adanya peluang hujan akan terjadi di akhir pekan di pekanbaru rohul kampar dan kuansing ini malah bukan daerah yang terpantau titik api katanyaselain dampak titk api telah dirasakan masyarakat riau berdasarkan analisa yang dilakukan greenpeace bahwa selama minggu kedua februari sebanyak persen titik api kali ini terjadi di lahan gambut kaya karbon selain itu sebanyak titik api terpantau di habitat harimau sumatra yang semakin membuat harimau sumatra dan satwa liar lainnya semakin tertekan

Kebakaran Besar Musnahkan Lahan Gambut Dumai & Bengkalis. Ratna (48) tergopoh-gopoh mengambil air dengan ember kecil dari sumur di belakang sebuah balai pengobatan tradisional di Desa Selingsing, Kecamatan Medang Kampai, Dumai, Sabtu (1/3/2014). Siang itu ia baru saja tiba dari Medan untuk mengobati pasien. Ia berlari bolak-balik mencoba memadamkan kobaran api di lahan gambut yang siang itu sudah terbakar lebih dari 30 hektar.Ia gemetar ketakutan. Ia berlari sambil membawa air yang sudah tumpah di sana-sini sebelum ia sampai di titik api dan menyiramnya. Melihat kepulan asap tebal dan jilatan api di mana-mana, Ratna menangis. “Ambil air itu. Padamkan api yang di sana. Cepat bantu. Di sini banyak anak-anak yang berobat,” jeritnya kepada sejumlah tamu.Api gambut yang membara itu hanya kurang dari 20 meter dari balai pengobatannya yang terbuat dari papan dan plastik terpal. Kepulan asap bukannya semakin berkurang. Tiupan angin ke arah selatan yang menjauh dari balai itu justru mengepul pekat seperti erupsi Gunung Sinabung.“Kalau di Jakarta badai banjir, di Sinabung badai lahar, di Riau sudah badai api,” katanya kepada di lokasi.Pantauan di lapangan, api yang sudah membakar puluhan pohon kelapa sawit itu tak terkendali. Pemadaman hanya dibantu beberapa orang tamunya dengan menggunakan dua ember timba, dua alat penyemprot racun hama yang diganti dengan air gambut, dan dua selang kecil yang berfungsi sesekali.“Tadi ada yang menelpon damkar. Tapi entah kapan mereka mau datang, tak tau lah awak,” lanjut Ratna. Hingga jam 4 sore, kobaran api dan kepulan asap yang sangat pekat itu tidak kunjung berkurang. Akhirnya pasrah tak bisa berbuat apa-apa.Ketika ditanya asal muasal api, Ratna dan sejumlah tamunya hanya mengatakan api awalnya muncul di bagian paling belakang lahan di belakang balainya. “Awak tak tau dari mana. Tiba-tiba sampai ke sini. Katanya api dari belakang sana. Di sana ada karet, sawit dan semak belukar,” ujar seorang tamunya.Bencana kebakaran hutan dan lahan di awal tahun ini paling luas terjadi di sepanjang Jalan Pelintung-Sei Pakning. Sore kemarin setidaknya terdapat tiga titik api yang sama besarnya dengan kobaran di Desa Selingsing. Ada sisa hutan yang terbakar, kebun sawit masyarakat dan kebun akasia.Kemarau yang mengeringkan gambut yang memang sebagian besar telah rusak dan diperparah oleh sulutan api telah membakar kawasan ini yang hingga kemarin setidaknya menyebabkan 221 jiwa mengungsi yang terdiri dari 36 balita, 39 anak usia sekolah dan selebihnya dewasa. Pengungsi ini adalah warga empat rukun tetangga (RT) di Dusun Bukit Lengkung, Desa Tanjung Leban, Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis Riau. Sejak tanggal 20 Februari lalu mereka meninggalkan rumah dan lahan perkebunannya yang terbakar.Berikut adalah foto-foto bagaimana api berkobar dan tidak adanya bantuan tim pemadaman dari pemerintah setidaknya 7 jam sejak api mulai membakar lahan dan semak belukar di Selingsing, Medang Kampai Dumai, kemarin sore:

[1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

kebakaran besar musnahkan lahan gambut dumai bengkalis ratna tergopohgopoh mengambil air dengan ember kecil dari sumur di belakang sebuah balai pengobatan tradisional di desa selingsing kecamatan medang kampai dumai sabtu siang itu ia baru saja tiba dari medan untuk mengobati pasien ia berlari bolakbalik mencoba memadamkan kobaran api di lahan gambut yang siang itu sudah terbakar lebih dari hektaria gemetar ketakutan ia berlari sambil membawa air yang sudah tumpah di sanasini sebelum ia sampai di titik api dan menyiramnya melihat kepulan asap tebal dan jilatan api di manamana ratna menangis ambil air itu padamkan api yang di sana cepat bantu di sini banyak anakanak yang berobat jeritnya kepada sejumlah tamuapi gambut yang membara itu hanya kurang dari meter dari balai pengobatannya yang terbuat dari papan dan plastik terpal kepulan asap bukannya semakin berkurang tiupan angin ke arah selatan yang menjauh dari balai itu justru mengepul pekat seperti erupsi gunung sinabungkalau di jakarta badai banjir di sinabung badai lahar di riau sudah badai api katanya kepada di lokasipantauan di lapangan api yang sudah membakar puluhan pohon kelapa sawit itu tak terkendali pemadaman hanya dibantu beberapa orang tamunya dengan menggunakan dua ember timba dua alat penyemprot racun hama yang diganti dengan air gambut dan dua selang kecil yang berfungsi sesekalitadi ada yang menelpon damkar tapi entah kapan mereka mau datang tak tau lah awak lanjut ratna hingga jam sore kobaran api dan kepulan asap yang sangat pekat itu tidak kunjung berkurang akhirnya pasrah tak bisa berbuat apaapaketika ditanya asal muasal api ratna dan sejumlah tamunya hanya mengatakan api awalnya muncul di bagian paling belakang lahan di belakang balainya awak tak tau dari mana tibatiba sampai ke sini katanya api dari belakang sana di sana ada karet sawit dan semak belukar ujar seorang tamunyabencana kebakaran hutan dan lahan di awal tahun ini paling luas terjadi di sepanjang jalan pelintungsei pakning sore kemarin setidaknya terdapat tiga titik api yang sama besarnya dengan kobaran di desa selingsing ada sisa hutan yang terbakar kebun sawit masyarakat dan kebun akasiakemarau yang mengeringkan gambut yang memang sebagian besar telah rusak dan diperparah oleh sulutan api telah membakar kawasan ini yang hingga kemarin setidaknya menyebabkan jiwa mengungsi yang terdiri dari balita anak usia sekolah dan selebihnya dewasa pengungsi ini adalah warga empat rukun tetangga rt di dusun bukit lengkung desa tanjung leban bukit batu kabupaten bengkalis riau sejak tanggal februari lalu mereka meninggalkan rumah dan lahan perkebunannya yang terbakarberikut adalah fotofoto bagaimana api berkobar dan tidak adanya bantuan tim pemadaman dari pemerintah setidaknya jam sejak api mulai membakar lahan dan semak belukar di selingsing medang kampai dumai kemarin sore

Kabut Asap Jambi: Penerbangan Tertunda & Indeks Kesehatan Melorot. Tahun ini provinsi Jambi kembali dilanda kabut asap akibat kebakaran lahan kali ini kabut asap datang lebih cepat dari tahun 2012 silam. “Di Jambi sendiri memang telah terdapat beberapa titik api namun karena hembusan angin dari utara mengakibatkan asap kebakaran lahan di provinsi Riau sampai ke Jambi” jelas Dwi Atmoko, prakirawan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jambi.Berdasarkan pantauan BMKG dengan menggunakan satelit MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) pada tanggal 9 Maret 2014 terdapat 13 titik api di Jambi yang terdiri dari 3 titik api di kabupaten Tebo, 3 titik api di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan 7 titik api di Kabupten Muaro Jambi. Kebakaran cukup parah terjadi di Kabupaten Muaro Jambi yaitu di kawasan Tahura (Taman Hutan Rakyat) Sekitar Tanjung, sebuah kawasan lindung yang berbatasan dengan Taman Nasional Berbak (TNB).Kebakaran terjadi sejak pertengahan Februari lalu. Kebakaran dari Tahura ini juga telah merambat ke pinggir kawasan TNB sejak empat hari lalu. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama dengan Manggala Agni, Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Indonesia yang dibentuk oleh Kementerian Kehutanan masih cukup kesulitan dalam memadamkan api karena kawasan ini terdiri dari lahan gambut yang jika sudah terbakar sulit untuk dipadamkan.Akibat kabut asap kebakaran lahan ini jarak pandang di Kota Jambi menurun. Pada tanggal 10 Maret kemarin BMKG mencatat pada pukul 7 pagi jarak pandang sempat hanya mencapai 1.000 meter. Kondisi ini mengakibatkan beberapa penerbangan ke Jambi tertunda. Pengecekan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi menunjukkan kadar ISPU mencapai angka 116 yang berarti udara Jambi sudah masuk dalam kategori tidak sehat (kadar ISPU 101 – 199).Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh BMKG pada bulan Maret ini curah hujan di Jambi sangat rendah dan melihat kondisi ini diperkirakan musim kemarau di Jambi akan lebih panjang dari tahun lalu.

[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

kabut asap jambi penerbangan tertunda indeks kesehatan melorot tahun ini provinsi jambi kembali dilanda kabut asap akibat kebakaran lahan kali ini kabut asap datang lebih cepat dari tahun silam di jambi sendiri memang telah terdapat beberapa titik api namun karena hembusan angin dari utara mengakibatkan asap kebakaran lahan di provinsi riau sampai ke jambi jelas dwi atmoko prakirawan badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg jambiberdasarkan pantauan bmkg dengan menggunakan satelit modis moderate resolution imaging spectroradiometer pada tanggal maret terdapat titik api di jambi yang terdiri dari titik api di kabupaten tebo titik api di kabupaten tanjung jabung timur dan titik api di kabupten muaro jambi kebakaran cukup parah terjadi di kabupaten muaro jambi yaitu di kawasan tahura taman hutan rakyat sekitar tanjung sebuah kawasan lindung yang berbatasan dengan taman nasional berbak tnbkebakaran terjadi sejak pertengahan februari lalu kebakaran dari tahura ini juga telah merambat ke pinggir kawasan tnb sejak empat hari lalu dinas kehutanan provinsi jambi bersama dengan manggala agni brigade pengendalian kebakaran hutan indonesia yang dibentuk oleh kementerian kehutanan masih cukup kesulitan dalam memadamkan api karena kawasan ini terdiri dari lahan gambut yang jika sudah terbakar sulit untuk dipadamkanakibat kabut asap kebakaran lahan ini jarak pandang di kota jambi menurun pada tanggal maret kemarin bmkg mencatat pada pukul pagi jarak pandang sempat hanya mencapai meter kondisi ini mengakibatkan beberapa penerbangan ke jambi tertunda pengecekan indeks standar pencemaran udara ispu yang dilakukan oleh badan lingkungan hidup daerah blhd provinsi jambi menunjukkan kadar ispu mencapai angka yang berarti udara jambi sudah masuk dalam kategori tidak sehat kadar ispu berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh bmkg pada bulan maret ini curah hujan di jambi sangat rendah dan melihat kondisi ini diperkirakan musim kemarau di jambi akan lebih panjang dari tahun lalu

Data WRI: Separuh Sumber Kebakaran Hutan Berasal dari Wilayah Konsesi Perkebunan. Semakin parahnya kabut asap yang melanda perbatasan pulau Sumatera dan semenanjung Malaya hingga kini masih terus menimbulkan perdebatan sengit diantara tiga negara, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Menurunnya kualitas udara di beberapa wilayah negara tetangga menjadi pemicu utama argumentasi. Kondisi di Singapura, saat ini bahkan menurut Lembaga Lingkungan Singapura (National Environment Agency) suda mencapai angka 371 dalam standar PSI (Pollutant Standard Index) dan secara resmi melewati batas berbahaya bagi manusia yang ditetapkan maksimal adalah 301. Batas angka yang sehat untuk ditempati oleh manusia adalah antara angka 51 hingga 100 PSI. Sementara antara 101 hingga 200 adalah kondisi tidak sehat. Selebihnya, jika mencapai 201 hingga 300 sudah memasuki kategori sangat tidak sehat. Diatas angka itu, sudah masuk zona ‘beracun’.Terkait hal ini, World Resources Institute baru saja merilis sebuah data terkait kebakaran hutan yang terjadi di hutan Sumatera. Data ini memperlihatkan lokasi-lokasi kebakaran yang terjadi pulau Sumatera, dan menurut pihak WRI ada pola-pola khusus yang terjadi dalam kebakaran hutan ini. Secara umum, hanya sedikit api yang muncul di kawasan lindung dan beberapa lokasi penebangan pilih. Sebagian besar kebakaran hutan bersumber dari lokasi perkebunan HTI (Hutan Tanaman Industri) dan perkebunan kelapa sawit.Masih maraknya praktek tebang habis dan membakar lahan menyebabkan lokasi-lokasi ini sangat rentan terjadi kebakaran lahan.Lewat data yang didapat dari milik NASA dan peta konsesi milik Kementerian Kehutanan RI, World Resources Institute berhasil menemukan beberapa catatan penting di lokasi kebakaran hutan saat ini.a. Sebagian besar peringatan bahaya kebakaran hutan berada di propinsi RIau, dan sebagian besar berada dalam batas perkebunan HTI dan kelapa sawit. Sekitar 52% dari total api yang muncul dalam kebakaran ini, berada di dalam wilayah konsesi. Sementara, di lokasi hutan lindung jumlah titik api jauh lebih sedikit.b. Dalam data WRI, dua konsesi perusahaan dari grup Sinar Mas dan Raja Garuda Mas mendominasi jumlah titik api yang ditemukan. Dua grup ini menguasai lebih dari 50% titik api yang terjadi di dalam peta kebakaran hutan di Riau.c. Dalam peta ini titik api bisa terbaca secara jelas dan lokasinya mampu diidentifikasi dengan baik oleh satelit, namun peta ini tidak bisa menunjukkan penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Lembaga pemerintah terkait harus melakukan investigasi lebih lanjut untuk mencari penyebab terjadinya kebakaran di titik-titik api yag dimaksud.Setidaknya 17 nama perusahaan penebangan berhasil disaring lewat data yang dihasilkan oleh World Resources Institute ini. Dari data ini lima perusahaan berasal dari grup Raja Garuda Mas atau Royal Golden Eagle, sembilan perusahaan dari grup Sinar Mas, dan satu perusahaan dari Barito Pacific Group.Sementara itu, dari perkebunan kelapa sawit 15 perusahaan berada di dalam wilayah ditemukannya titik-titik api yang menyebabkan kabut asap. Dari data yang berhasil dihimpun oleh WRI, tiga perusahaan berada dalam naungan Surya Dumai Grup, sementara masing-masing satu perusahaan dari Sambu Grup, Siak Raya Grup, Rokan Grup, Sime Darby, Wilmar dan KLAU River Ent Sdn Bhd.Menurut catatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kebakaran lahan gambut di Riau mencapai 850 hektar, demikian disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Yuwono.Sementara itu terkait parahnya kabut asap akibat kebakaran hutan, pemerintah menyiapkan dana sebesar 25 miliar rupiah untuk membuat hujan buatan untuk menekan penyebaran titik-titik api yang tersebar di berbagai wilayah di Sumatera dan Kalimantan.Langkah ini, juga dinilai sebagai jawaban nyata atas protes pemerintah Singapura akibat terpaan kabut asap yang menimpa wilayah negara kota tersebut. Hujan buatan ini ini akan dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. “”Waktu pelaksanaan tergantung dengan kebutuhan di lapangan,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Yuwono.Menurut catatan BNPB hingga tanggal 18 Juni 2013 silam berdasarkan data satelit NOAA18 di Kementerian Kehutanan menunjukkan, jumlah hotspot di Riau 148 titik, Jambi 26 titik, Kalbar 22 titik, Sumsel 6 titik, dan Sumbar 5 titik. Hotspot juga terjadi di negara lain seperti Malaysia 8 titik, Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia 29 titik, dan Myanmar 17 titik. Jumlah tersebut belum dikategorikan besar jika dibandingkan puncak kemarau yang seringkali mencapai ribuan titik.Menanggapi terjebaknya asap di wilayah Singapura, Sutopo Yuwono mengatakan hal ini disebabkan oleh anomali cuaca. Munculnya pusat-pusat tekanan rendah mengubah sirkulasi massa uap air. Hal ini mengakibatkan terjadinya bencana asap yang tidak mengikuti pola umum. BMKG menyatakan bahwa siklon Yagi dan Siklon Leepi yang berada di timur laut Philipina menyebabkan tertariknya massa udara dari Indonesia ke arah Philipina. Kabut asap dari daerah Riau juga mengalir ke arah Philipina melalui Singapura sehingga kualitas udara mengganggu Singapura. Siklon tropis Leepi akan berumur 7-10 hari sejak munculnya embrio siklon tgl 18/6/2013. Sebelumnya siklon Yagi juga tumbuh di Samudera Pasifik yang menyebabkan arah angin di Indonesia mengarah ke siklon tersebut. Kondisi demikian juga menyebabkan wilayah Riau akan relatif kering.Setiap tahun, delapan propinsi di Indonesia memiliki titik-titik api terbanyak akibat kebakaran hutan dan lahan. Umumnya kebakaran terjadi di daerah yang berlahan gambut, terletak di pedalaman dan mengakibatkan kebakaran semakin sulit dipadamkan.

[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

data wri separuh sumber kebakaran hutan berasal dari wilayah konsesi perkebunan semakin parahnya kabut asap yang melanda perbatasan pulau sumatera dan semenanjung malaya hingga kini masih terus menimbulkan perdebatan sengit diantara tiga negara indonesia malaysia dan singapura menurunnya kualitas udara di beberapa wilayah negara tetangga menjadi pemicu utama argumentasi kondisi di singapura saat ini bahkan menurut lembaga lingkungan singapura national environment agency suda mencapai angka dalam standar psi pollutant standard index dan secara resmi melewati batas berbahaya bagi manusia yang ditetapkan maksimal adalah batas angka yang sehat untuk ditempati oleh manusia adalah antara angka hingga psi sementara antara hingga adalah kondisi tidak sehat selebihnya jika mencapai hingga sudah memasuki kategori sangat tidak sehat diatas angka itu sudah masuk zona beracunterkait hal ini world resources institute baru saja merilis sebuah data terkait kebakaran hutan yang terjadi di hutan sumatera data ini memperlihatkan lokasilokasi kebakaran yang terjadi pulau sumatera dan menurut pihak wri ada polapola khusus yang terjadi dalam kebakaran hutan ini secara umum hanya sedikit api yang muncul di kawasan lindung dan beberapa lokasi penebangan pilih sebagian besar kebakaran hutan bersumber dari lokasi perkebunan hti hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawitmasih maraknya praktek tebang habis dan membakar lahan menyebabkan lokasilokasi ini sangat rentan terjadi kebakaran lahanlewat data yang didapat dari milik nasa dan peta konsesi milik kementerian kehutanan ri world resources institute berhasil menemukan beberapa catatan penting di lokasi kebakaran hutan saat inia sebagian besar peringatan bahaya kebakaran hutan berada di propinsi riau dan sebagian besar berada dalam batas perkebunan hti dan kelapa sawit sekitar dari total api yang muncul dalam kebakaran ini berada di dalam wilayah konsesi sementara di lokasi hutan lindung jumlah titik api jauh lebih sedikitb dalam data wri dua konsesi perusahaan dari grup sinar mas dan raja garuda mas mendominasi jumlah titik api yang ditemukan dua grup ini menguasai lebih dari titik api yang terjadi di dalam peta kebakaran hutan di riauc dalam peta ini titik api bisa terbaca secara jelas dan lokasinya mampu diidentifikasi dengan baik oleh satelit namun peta ini tidak bisa menunjukkan penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan lembaga pemerintah terkait harus melakukan investigasi lebih lanjut untuk mencari penyebab terjadinya kebakaran di titiktitik api yag dimaksudsetidaknya nama perusahaan penebangan berhasil disaring lewat data yang dihasilkan oleh world resources institute ini dari data ini lima perusahaan berasal dari grup raja garuda mas atau royal golden eagle sembilan perusahaan dari grup sinar mas dan satu perusahaan dari barito pacific groupsementara itu dari perkebunan kelapa sawit perusahaan berada di dalam wilayah ditemukannya titiktitik api yang menyebabkan kabut asap dari data yang berhasil dihimpun oleh wri tiga perusahaan berada dalam naungan surya dumai grup sementara masingmasing satu perusahaan dari sambu grup siak raya grup rokan grup sime darby wilmar dan klau river ent sdn bhdmenurut catatan dari badan nasional penanggulangan bencana bnpb kebakaran lahan gambut di riau mencapai hektar demikian disampaikan oleh kepala pusat data dan informasi dan humas bnpb sutopo purwo yuwonosementara itu terkait parahnya kabut asap akibat kebakaran hutan pemerintah menyiapkan dana sebesar miliar rupiah untuk membuat hujan buatan untuk menekan penyebaran titiktitik api yang tersebar di berbagai wilayah di sumatera dan kalimantanlangkah ini juga dinilai sebagai jawaban nyata atas protes pemerintah singapura akibat terpaan kabut asap yang menimpa wilayah negara kota tersebut hujan buatan ini ini akan dikoordinir oleh badan nasional penanggulangan bencana waktu pelaksanaan tergantung dengan kebutuhan di lapangan kata kepala pusat data dan informasi dan humas bnpb sutopo purwo yuwonomenurut catatan bnpb hingga tanggal juni silam berdasarkan data satelit noaa di kementerian kehutanan menunjukkan jumlah hotspot di riau titik jambi titik kalbar titik sumsel titik dan sumbar titik hotspot juga terjadi di negara lain seperti malaysia titik thailand laos vietnam cambodia titik dan myanmar titik jumlah tersebut belum dikategorikan besar jika dibandingkan puncak kemarau yang seringkali mencapai ribuan titikmenanggapi terjebaknya asap di wilayah singapura sutopo yuwono mengatakan hal ini disebabkan oleh anomali cuaca munculnya pusatpusat tekanan rendah mengubah sirkulasi massa uap air hal ini mengakibatkan terjadinya bencana asap yang tidak mengikuti pola umum bmkg menyatakan bahwa siklon yagi dan siklon leepi yang berada di timur laut philipina menyebabkan tertariknya massa udara dari indonesia ke arah philipina kabut asap dari daerah riau juga mengalir ke arah philipina melalui singapura sehingga kualitas udara mengganggu singapura siklon tropis leepi akan berumur hari sejak munculnya embrio siklon tgl sebelumnya siklon yagi juga tumbuh di samudera pasifik yang menyebabkan arah angin di indonesia mengarah ke siklon tersebut kondisi demikian juga menyebabkan wilayah riau akan relatif keringsetiap tahun delapan propinsi di indonesia memiliki titiktitik api terbanyak akibat kebakaran hutan dan lahan umumnya kebakaran terjadi di daerah yang berlahan gambut terletak di pedalaman dan mengakibatkan kebakaran semakin sulit dipadamkan

Foto: Petugas Kewalahan Padamkan Kebakaran Hutan di Rokan Hulu. Upaya pemadaman api yang dilakukan di beberapa lokasi kebakaran hutan di Riau telah dimulai sejak beberapa hari terakhir. Namun luasnya area yang terbakar, hembusan angin serta kedalaman lahan gambut, serta peralatan yang seadanya membuat berbagai upaya pemadaman yang dilakukan menjadi sangat sulit.Hal ini diakui oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rokan Hulu yang berupaya memadamkan kebakaran lahan di Kecamatan Bonai Darussalam. Kepala BPBD Rokan Hulu, Aceng Hediana menyatakan Sabtu lalu kepada media bahwa kondisi ini membuat jarak pandang sangat terbatas akibat tebalnya kabut asap.BPBD sendiri melakukan upaya pemadaman bersama dengan pihak TNI, Polisi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Lingkungan Hidup dan lain sebagainya. Jumlah lahan yang terbakar diperkirakan mencapai ribuan hektar di berbagai desa di Kecamatan Bonai Darussalam. Namun upaya yang dilakukan memang menemui kendala, beberapa titik api yang berhasil dipadamkan kembali menyala. Kepala BPBD Rokan Hulu, Aceng Hediana mengaku hal tersebut, pihaknya mengakui kewalahan dalam memadamkan api di lahan gambut, kondisi api yang sudah padam bisa menyala kembali sewaktu-waktu.

[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

foto petugas kewalahan padamkan kebakaran hutan di rokan hulu upaya pemadaman api yang dilakukan di beberapa lokasi kebakaran hutan di riau telah dimulai sejak beberapa hari terakhir namun luasnya area yang terbakar hembusan angin serta kedalaman lahan gambut serta peralatan yang seadanya membuat berbagai upaya pemadaman yang dilakukan menjadi sangat sulithal ini diakui oleh badan penanggulangan bencana daerah rokan hulu yang berupaya memadamkan kebakaran lahan di kecamatan bonai darussalam kepala bpbd rokan hulu aceng hediana menyatakan sabtu lalu kepada media bahwa kondisi ini membuat jarak pandang sangat terbatas akibat tebalnya kabut asapbpbd sendiri melakukan upaya pemadaman bersama dengan pihak tni polisi dinas kehutanan dan perkebunan badan lingkungan hidup dan lain sebagainya jumlah lahan yang terbakar diperkirakan mencapai ribuan hektar di berbagai desa di kecamatan bonai darussalam namun upaya yang dilakukan memang menemui kendala beberapa titik api yang berhasil dipadamkan kembali menyala kepala bpbd rokan hulu aceng hediana mengaku hal tersebut pihaknya mengakui kewalahan dalam memadamkan api di lahan gambut kondisi api yang sudah padam bisa menyala kembali sewaktuwaktu

Peta Baru NASA Konfirmasikan Mayoritas Sumber Kebakaran Hutan Berada di Lahan Gambut Yang Digunduli. Sebuah perangkat pemetaan baru berbasis data satelit dari NASA mengonfirmasi bahwa mayoritas titik api yang menjadi penyebab menyebarnya kabut asap di langit Sumatera dan Semenanjung Malaya bulan lalu, terpusat di lahan-lahan gambut yang sudah digunduli, dan bukan di kawasan hutan alam.Peranti ini dikembangkan oleh Center for International Forestry Research (CIFOR), memetakan kerusakan akibat api menggunakan pencitraan satelit dengan resolusi tinggi dari satelit baru NASA Landsat 8. Peranti ini juga menyediakan foto-foto wilayah pra dan pasca kebakaran hutan di Riau, dimana sejumlah besar titik api ditemukan bulan lalu.CIFOR menyatakan bahwa tidak seperti kebakaran hutan yang terjadi tahun 1982-1983, 1997-1998 dan 2006, dimana beberapa titik api berada di kawasan hutan alam.“Api membara di kawasan perkebunan dimana mereka sangat mungkin disulut secara bergantian sebagai bagian dari proses meningkatkan produksi kayu dan perluasan perkebunan kelapa sawit – atau pertanian dengan sistem slash and burn,” ungkap Julie Molins dalam satu posting blog di CIFOR.David Gaveau, salah satu pkar di CIFOR mnmbahkan bahwa peranti ini bisa membantu investigasi lebih jauh untuk mencari sumber api. “Aplokasi berbasis situs internet seperti ini sangat bermanfaat karena aparat pemerintah dan masyarakat juga bisa melakukan pengecekan lokasi, melihat bentuk dan luas kerusakan, apakah api itu muncul di kawasan moratorium atau tidak, berada di wilayah konsesi atau tertutup vegetasi atau tidak sebelum dan sesudah kebakaran – dan semua hal-hal krusial untuk investigasi lapangan lainnya, ” ungkapnya.Temuan ini konsisten dengan laporan dari World Resources Institute (WRI) dan Eyes on the Forest, sebuah lembaga lingkungan di Riau. Data WRI juga mengungkapkan bahwa setengah dari titik api yang terekam saat puncak kebakaran hutan terjadi berada di kawasan konsesi yang dimiliki oleh perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas. Dampak kebakaran hutan yang terjadi tahun ini, semakin diperparah oleh pola arah angin yang berhembus, masih menurut analisis WRI.Lewat data titik api yang dirilis oleh NASA dalam 12 tahun terakhir, selain ditemukannya banyak peringatan yang tidak seperti biasanya terkait kemunculan titik api tahun ini, namun faktor terbesar yang menyebabkan kabut asap semakin parah di Singapura adalah pola arah angin yang terus berhembus ke arah negara kota ini.“Kendati data sejarah menunjukkan bahwa kebakaran hutan memang dalam kondisi tidak seperti biasanya tahun ini di Sumatera, hal lain yang juga penting adalah peningkatan yang dramatis dunia internasional terhadap kebakaran ini. Banyak titik api yang tidak terdeteksi oleh orang-orang dan media diluar propinsi-propinsi yang banyak bermunculan titik api, yaitu Riau, Jambi dan Sumatera Utara,” jelas WRI dalam blog post mereka. “Kali ini, semuanya berbeda -terutama akibat tiupan angin dan pola pergerakan udara yang bergerak menuju ke Singapura.”“Arah angin bergerak mendorong kabut asap menuju ke Singapura, negara kota yang sangat padat dan merupakan pusat keuangan dunia serta media. Akibatnya kabut asap yang memasuki wilayah ini segera memancing perhatian dari dunia internasional.”

[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan strategi mitigasi

peta baru nasa konfirmasikan mayoritas sumber kebakaran hutan berada di lahan gambut yang digunduli sebuah perangkat pemetaan baru berbasis data satelit dari nasa mengonfirmasi bahwa mayoritas titik api yang menjadi penyebab menyebarnya kabut asap di langit sumatera dan semenanjung malaya bulan lalu terpusat di lahanlahan gambut yang sudah digunduli dan bukan di kawasan hutan alamperanti ini dikembangkan oleh center for international forestry research cifor memetakan kerusakan akibat api menggunakan pencitraan satelit dengan resolusi tinggi dari satelit baru nasa landsat peranti ini juga menyediakan fotofoto wilayah pra dan pasca kebakaran hutan di riau dimana sejumlah besar titik api ditemukan bulan lalucifor menyatakan bahwa tidak seperti kebakaran hutan yang terjadi tahun dan dimana beberapa titik api berada di kawasan hutan alamapi membara di kawasan perkebunan dimana mereka sangat mungkin disulut secara bergantian sebagai bagian dari proses meningkatkan produksi kayu dan perluasan perkebunan kelapa sawit atau pertanian dengan sistem slash and burn ungkap julie molins dalam satu posting blog di cifordavid gaveau salah satu pkar di cifor mnmbahkan bahwa peranti ini bisa membantu investigasi lebih jauh untuk mencari sumber api aplokasi berbasis situs internet seperti ini sangat bermanfaat karena aparat pemerintah dan masyarakat juga bisa melakukan pengecekan lokasi melihat bentuk dan luas kerusakan apakah api itu muncul di kawasan moratorium atau tidak berada di wilayah konsesi atau tertutup vegetasi atau tidak sebelum dan sesudah kebakaran dan semua halhal krusial untuk investigasi lapangan lainnya ungkapnyatemuan ini konsisten dengan laporan dari world resources institute wri dan eyes on the forest sebuah lembaga lingkungan di riau data wri juga mengungkapkan bahwa setengah dari titik api yang terekam saat puncak kebakaran hutan terjadi berada di kawasan konsesi yang dimiliki oleh perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas dampak kebakaran hutan yang terjadi tahun ini semakin diperparah oleh pola arah angin yang berhembus masih menurut analisis wrilewat data titik api yang dirilis oleh nasa dalam tahun terakhir selain ditemukannya banyak peringatan yang tidak seperti biasanya terkait kemunculan titik api tahun ini namun faktor terbesar yang menyebabkan kabut asap semakin parah di singapura adalah pola arah angin yang terus berhembus ke arah negara kota inikendati data sejarah menunjukkan bahwa kebakaran hutan memang dalam kondisi tidak seperti biasanya tahun ini di sumatera hal lain yang juga penting adalah peningkatan yang dramatis dunia internasional terhadap kebakaran ini banyak titik api yang tidak terdeteksi oleh orangorang dan media diluar propinsipropinsi yang banyak bermunculan titik api yaitu riau jambi dan sumatera utara jelas wri dalam blog post mereka kali ini semuanya berbeda terutama akibat tiupan angin dan pola pergerakan udara yang bergerak menuju ke singapuraarah angin bergerak mendorong kabut asap menuju ke singapura negara kota yang sangat padat dan merupakan pusat keuangan dunia serta media akibatnya kabut asap yang memasuki wilayah ini segera memancing perhatian dari dunia internasional

Penelitian: Indonesia Harus Ubah Wilayah Konsesi Penebangan Menjadi Kawasan Lindung Demi Tekan Deforestasi. Melakukan klasifikasi ulang terhadap konsesi penebangan sebagai hutan secara permanen dan mencegah wilayah ini dari konversi untuk keperluan industri perkebunan dinilai sebagai strategi efektif untuk membantu menjaga keberadaan hutan Indonesia yang mengalami laju kehilangan sangat cepat. Hal ini terungkap dalam sebuah penelitian terkini yang dimuat dalam sebuah jurnal ilmiah PLoS ONE baru-baru ini.Penelitian ini, yang melibatkan sejumlah peneliti mancanegara dan dipimpin oleh peneliti dari Center for International Forestry Research (CIFOR), menganalisa angka hilangnya hutan dalam berbagai zona pemanfaaran di Kalimantan. Dari hasil kajian ini ditemukan bahwa angka rata-rata deforestasi di konsesi perkebunan HTI dan kawasan lindung ternyata “tidak terlalu jauh berbeda”. Hasil temuan ini menyarankan agar konsesi penebangan yang ada saat ini bisa dikembalikan sebagai hutan secara permanen untuk mencegah konversi lebih lanjut sebagai perkebunan kelapa sawit. Hal ini dinilai akan membawa keuntungan bagi upaya konservasi hutan di Indonesia, ungkap para penulis penelitian ini.“Kajian kami mengindikasikan bahwa klasifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap konsesi penebangan hutan alam sebagai kawasan lindung dibawah aturan IUCN Protected Area Category VI, karena mereka berfungsi sama efektifnya sebagai kawasan lindung dalam menjaga tutupan hutan dan harus dilindungi agar tidak diubah atau diklasifikasi ulang,” ungkap penelitian ini.“Manambah wilayah eks konsesi penebangan sebagai kawasan lindung akan meningkatkan luasan kawasan lindung di Kalimantan menjadi 248.305 kilometer persegi.”Hal ini akan efektif untuk melindungi duapertiga kawasan hutan di Kalimantan yang masih tersisa. Sementara konsesi penebangan itu sendiri akan tetap bisa memberikan keuntungan bagi komunitas lokal, perusahaan dan negara, dengan memberikan insentif keuangan yang baik dengan menjaga kawasan ini. Insentif inilah yang saat ini tidak ada dalam kawasan lindung di Indonesia, yang semakin menderita akibat parahnya perambahan, penebangan ilegal, kebakaran hutan dan deforestasi terkait ketiadaan dana.Kendati mereka memberikan catatan khusus terhadap keterbatasan dana dalam pengelolaan hutan, para peneliti tidak menganjurkan untuk mengubah kawasan lindung menjadi konsesi penebangan. Mereka justru melihat bahwa konsesi penebangan yang sudah ada saat ini sebagai solusi yang murah unruk meningkatkan luasan area konservasi. Selain itu, kendati hutan yang pernah ditebang secara selektif memiliki keragaman hayati yang lebih rendah dan lebih rentan terhadap kekeringan dan kebakaran dibanding hutan yang lebih tua, mereka memiliki nilai konservasi yang jauh lebih tinggi dan menyimpan karbon lebih banyak dibanding perkebunan kelapa sawit.“Hutan yang sudah pernah ditebang masih bisa menjadi habitat yang bernilai bagi orangutan dan berbagai spesies lainnya,” tulis penelitian ini, yang juga melibatkan tiga orang pakar orangutan. “Pembuatan Taman Nasional Sebangau seluas 5.686 kilometer persegi di tahun 2004, dimana area ini sudah pernah menjadi wilayah konsesi penebangan di tahun 1990an, namun kini tetap tetap menjadi salah satu habitat orangutan terbesar di Kalimantan, hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Indonesia mulai memahami nilai dari hutan yang pernah ditebang sebelumnya untuk konservasi keragaman hayati.Indonesia saat ini tengah menjalankan moratorium penebangan hutan alam dan tidak menerbitkan perizinan bagi pembukaan hutan baru di hutan-hutan yang sudah tua. Moratorium ini adalah bagian dari bantuan pendanaan dari Norwegia yang berupaya untuk menekan deforestasi di Indonesia.Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki laju deforestasi tertinggi di dunia. Antara tahun 2009 hingga 2011 negeri ini kehilangan sekitar 620.000 hektar hutan per tahun, atau lebih, dibandingkan angka kehilangan hutan di kawasan Amazon Brasilia.CITATION: Gaveau DLA, Kshatriya M, Sheil D, Sloan S, Molidena E, et al. (2013). PLoS ONE 8(8):e69887. doi:10.1371/journal.pone.0069887

[0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan strategi mitigasi

penelitian indonesia harus ubah wilayah konsesi penebangan menjadi kawasan lindung demi tekan deforestasi melakukan klasifikasi ulang terhadap konsesi penebangan sebagai hutan secara permanen dan mencegah wilayah ini dari konversi untuk keperluan industri perkebunan dinilai sebagai strategi efektif untuk membantu menjaga keberadaan hutan indonesia yang mengalami laju kehilangan sangat cepat hal ini terungkap dalam sebuah penelitian terkini yang dimuat dalam sebuah jurnal ilmiah plos one barubaru inipenelitian ini yang melibatkan sejumlah peneliti mancanegara dan dipimpin oleh peneliti dari center for international forestry research cifor menganalisa angka hilangnya hutan dalam berbagai zona pemanfaaran di kalimantan dari hasil kajian ini ditemukan bahwa angka ratarata deforestasi di konsesi perkebunan hti dan kawasan lindung ternyata tidak terlalu jauh berbeda hasil temuan ini menyarankan agar konsesi penebangan yang ada saat ini bisa dikembalikan sebagai hutan secara permanen untuk mencegah konversi lebih lanjut sebagai perkebunan kelapa sawit hal ini dinilai akan membawa keuntungan bagi upaya konservasi hutan di indonesia ungkap para penulis penelitian inikajian kami mengindikasikan bahwa klasifikasi yang dilakukan oleh pemerintah indonesia terhadap konsesi penebangan hutan alam sebagai kawasan lindung dibawah aturan iucn protected area category vi karena mereka berfungsi sama efektifnya sebagai kawasan lindung dalam menjaga tutupan hutan dan harus dilindungi agar tidak diubah atau diklasifikasi ulang ungkap penelitian inimanambah wilayah eks konsesi penebangan sebagai kawasan lindung akan meningkatkan luasan kawasan lindung di kalimantan menjadi kilometer persegihal ini akan efektif untuk melindungi duapertiga kawasan hutan di kalimantan yang masih tersisa sementara konsesi penebangan itu sendiri akan tetap bisa memberikan keuntungan bagi komunitas lokal perusahaan dan negara dengan memberikan insentif keuangan yang baik dengan menjaga kawasan ini insentif inilah yang saat ini tidak ada dalam kawasan lindung di indonesia yang semakin menderita akibat parahnya perambahan penebangan ilegal kebakaran hutan dan deforestasi terkait ketiadaan danakendati mereka memberikan catatan khusus terhadap keterbatasan dana dalam pengelolaan hutan para peneliti tidak menganjurkan untuk mengubah kawasan lindung menjadi konsesi penebangan mereka justru melihat bahwa konsesi penebangan yang sudah ada saat ini sebagai solusi yang murah unruk meningkatkan luasan area konservasi selain itu kendati hutan yang pernah ditebang secara selektif memiliki keragaman hayati yang lebih rendah dan lebih rentan terhadap kekeringan dan kebakaran dibanding hutan yang lebih tua mereka memiliki nilai konservasi yang jauh lebih tinggi dan menyimpan karbon lebih banyak dibanding perkebunan kelapa sawithutan yang sudah pernah ditebang masih bisa menjadi habitat yang bernilai bagi orangutan dan berbagai spesies lainnya tulis penelitian ini yang juga melibatkan tiga orang pakar orangutan pembuatan taman nasional sebangau seluas kilometer persegi di tahun dimana area ini sudah pernah menjadi wilayah konsesi penebangan di tahun an namun kini tetap tetap menjadi salah satu habitat orangutan terbesar di kalimantan hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah indonesia mulai memahami nilai dari hutan yang pernah ditebang sebelumnya untuk konservasi keragaman hayatiindonesia saat ini tengah menjalankan moratorium penebangan hutan alam dan tidak menerbitkan perizinan bagi pembukaan hutan baru di hutanhutan yang sudah tua moratorium ini adalah bagian dari bantuan pendanaan dari norwegia yang berupaya untuk menekan deforestasi di indonesiaindonesia adalah salah satu negara yang memiliki laju deforestasi tertinggi di dunia antara tahun hingga negeri ini kehilangan sekitar hektar hutan per tahun atau lebih dibandingkan angka kehilangan hutan di kawasan amazon brasiliacitation gaveau dla kshatriya m sheil d sloan s molidena e et al plos one e doijournalpone

Polda Riau Gelar Operasi Tangkap Penebangan Liar di Taman Nasional Tesso Nilo. Koalisi organisasi lingkungan yang terdiri atas Jikalahari, Walhi Riau dan WWF Riau hari ini Rabu, 24 September 2013, menyampaikan apresiasi atas tindakan sigap Kepolisian Daerah Riau mengamankan kawasan hutan Tesso Nilo. Namun koalisi mendesak Kapolda Riau menangkap pemodal besar perambahan di Tesso Nilo.Dua minggu terakhir, Kapolda Riau, Condro Kirono terjun langsung memantau kerusakan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo pada 9-10 September lalu. Kapolda Riau melakukan pemantauan dari udara mengenai kondisi kerusakan hutan di Tesso Nilo dan juga menurunkan langsung puluhan personil ke lapangan. Rangkaian operasi yang dilakukan oleh Polda Riau memproses delapan orang pelaku yang tertangkap tangan melakukan penebangan hutan di KM 81 koridor sektor Baserah PT. RAPP tepatnya di konsesi PT. Hutani Sola Lestari. Kedelapan pelaku bersama alat bukti berupa kayu olahan, chainsaw dan truk colt diesel diamankan di Polres Pelalawan.Suhandri, Manajer Program WWF Riau mengatakan,”WWF sangat mengapresiasi respon cepat kepolisian daerah Riau dalam melakukan upaya pengamanan blok hutan Tesso Nilo dengan melaksanakan aksi langsung ke lapangan.”WWF berharap Polda Riau dapat mengembangkan hasil temuan di lapangan kepada pelaku yang lebih besar yang menyebabkan deforestasi Taman Nasional Tesso Nilo yang kini hanya menyisakan tutupan hutan sekitar 24 ribu hektar.”Kawasan hutan Tesso Nilo dengan luas 167.618 ha merupakan hutan dataran rendah tersisa di Riau yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Sebagian kawasan hutan tersebut dengan luas 83.068 ha ditunjuk oleh Menteri Kehutanan menjadi taman nasional pada tahun 2004 dan diperluas pada tahun 2009.Taman Nasional Tesso Nilo sebelumnya merupakan Hutan Produksi Terbatas sehingga kawasan ini merupakan daerah bekas tebangan. Perambahan di kawasan hutan ini marak terjadi untuk dijadikan perkebunan sawit baik sebelum kawasan tersebut ditunjuk menjadi taman nasional ataupun setelah menjadi taman nasional dengan memanfaatkan akses yang dibangun perusahaan.Dari total luas taman nasional tersebut, kerusakan hutan akibat perambahan sudah melebihi 43 ribu hektar (menurut citra April 2013). Sisa hutan yang relatif baik seluas 24 ribu hektar, dan 15 ribu berupa semak belukar. Sebagian besar dikonversi menjadi kebun sawit illegal yang umumnya dimiliki petani bermodal besar karena rata-rata kepemilikan kebun dengan luas di atas 50 hektar.Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari mengatakan,”Lebih dari 50 persen hutan alam di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo telah beralih fungsi secara non prosedural yang sebagian besar menjadi kebun kelapa sawit,”.”Kita mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kapolda Riau namun Kapolda jangan hanya menangkap operator lapangan, sebab aktor utama hancurnya hutan alam di Tesso Nilo adalah para pemodal dan aktor intelektual,” lanjut Muslim,“Hilangnya 50 persen hutan alam di Riau ini tidak terlepas dari lemahnya pengawasan oleh Menteri Kehutanan yang terkesan membiarkan.””Kerusakan dan alih fungsi kawasan konservasi di Riau tidak saja terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo tetapi hampir di semua kawasan Konservasi dan Hutan Lindung seperti Hutan Lindung Bukit Suligi dan Mahato ,Taman Hutan Rakyat (Tahura) Sultan Syarif kasim, Hutan Lindung Bukit Batabuh, Cagar Alam Bukit Bungkuk yang sudah berubah fungsi ditanami kebun Kelapa sawit,” kata Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi Riau.Riko menambahkan,”Aparat kepolisian harus menangkap para pemilik modal dan aktor intelektual yang membawa aliran dana untuk merubah kawasan-kawasan tersebut berubah fungsi”.Menurut survei WWF, kini di dalam Taman Nasional Tesso Nilo kawasan yang sudah dikonversi menjadi kebun sawit mencapai 15.714 ha dimana 5.841 ha diantaranya merupakan kebun yang sudah menghasilkan Tandan Buah Segar.Radaimon, Ketua Forum Masyarakat Tesso Nilo meminta kepolisian dan pemerintah untuk lebih jeli dan tegas menangani permasalahan di Tesso Nilo. Ia menyatakan,”Illegal logging itu hanya bagian kecil dari permasalahan di Tesso Nilo namun yang terbesar adalah illegal lahan yakni masyarakat pendatang menduduki kawasan hutan tanpa memiliki dokumen yang syah secara hukum.”Perambahan di kawasan hutan Tesso Nilo disebabkan antara lain kurangnya perlindungan pemegang izin HPHTI dan HPH, adanya dua koridor HTI PT. RAPP di tengah kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai akses untuk masuk kawasan hutan Tesso Nilo.Oknum tokoh adat dan pemerintahan desa berperan dalam memperjualbelikan lahan dan memberi kemudahan dalam menguasai dan memanfaatkan lahan di kawasan Tesso Nilo termasuk kepada pemodal besar.Pada medio Januari 2013, Mongabay menyaksikan langsung hutan alam TNTN berubah menjadi hamparan sawit. Mongabay juga bertemu langsung dengan ketua kelompok perambah. Motif perambah membangun kebun sawit di tengah TNTN karena faktor ekonomi dan mudahnya “membeli” lahan dari ketua adat dan oknum-oknum yang telah lama menjadi agen di sana

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

polda riau gelar operasi tangkap penebangan liar di taman nasional tesso nilo koalisi organisasi lingkungan yang terdiri atas jikalahari walhi riau dan wwf riau hari ini rabu september menyampaikan apresiasi atas tindakan sigap kepolisian daerah riau mengamankan kawasan hutan tesso nilo namun koalisi mendesak kapolda riau menangkap pemodal besar perambahan di tesso nilodua minggu terakhir kapolda riau condro kirono terjun langsung memantau kerusakan hutan di taman nasional tesso nilo pada september lalu kapolda riau melakukan pemantauan dari udara mengenai kondisi kerusakan hutan di tesso nilo dan juga menurunkan langsung puluhan personil ke lapangan rangkaian operasi yang dilakukan oleh polda riau memproses delapan orang pelaku yang tertangkap tangan melakukan penebangan hutan di km koridor sektor baserah pt rapp tepatnya di konsesi pt hutani sola lestari kedelapan pelaku bersama alat bukti berupa kayu olahan chainsaw dan truk colt diesel diamankan di polres pelalawansuhandri manajer program wwf riau mengatakanwwf sangat mengapresiasi respon cepat kepolisian daerah riau dalam melakukan upaya pengamanan blok hutan tesso nilo dengan melaksanakan aksi langsung ke lapanganwwf berharap polda riau dapat mengembangkan hasil temuan di lapangan kepada pelaku yang lebih besar yang menyebabkan deforestasi taman nasional tesso nilo yang kini hanya menyisakan tutupan hutan sekitar ribu hektarkawasan hutan tesso nilo dengan luas ha merupakan hutan dataran rendah tersisa di riau yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia sebagian kawasan hutan tersebut dengan luas ha ditunjuk oleh menteri kehutanan menjadi taman nasional pada tahun dan diperluas pada tahun taman nasional tesso nilo sebelumnya merupakan hutan produksi terbatas sehingga kawasan ini merupakan daerah bekas tebangan perambahan di kawasan hutan ini marak terjadi untuk dijadikan perkebunan sawit baik sebelum kawasan tersebut ditunjuk menjadi taman nasional ataupun setelah menjadi taman nasional dengan memanfaatkan akses yang dibangun perusahaandari total luas taman nasional tersebut kerusakan hutan akibat perambahan sudah melebihi ribu hektar menurut citra april sisa hutan yang relatif baik seluas ribu hektar dan ribu berupa semak belukar sebagian besar dikonversi menjadi kebun sawit illegal yang umumnya dimiliki petani bermodal besar karena ratarata kepemilikan kebun dengan luas di atas hektarmuslim rasyid koordinator jikalahari mengatakanlebih dari persen hutan alam di kawasan taman nasional tesso nilo telah beralih fungsi secara non prosedural yang sebagian besar menjadi kebun kelapa sawitkita mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh kapolda riau namun kapolda jangan hanya menangkap operator lapangan sebab aktor utama hancurnya hutan alam di tesso nilo adalah para pemodal dan aktor intelektual lanjut muslimhilangnya persen hutan alam di riau ini tidak terlepas dari lemahnya pengawasan oleh menteri kehutanan yang terkesan membiarkankerusakan dan alih fungsi kawasan konservasi di riau tidak saja terjadi di taman nasional tesso nilo tetapi hampir di semua kawasan konservasi dan hutan lindung seperti hutan lindung bukit suligi dan mahato taman hutan rakyat tahura sultan syarif kasim hutan lindung bukit batabuh cagar alam bukit bungkuk yang sudah berubah fungsi ditanami kebun kelapa sawit kata riko kurniawan direktur eksekutif walhi riauriko menambahkanaparat kepolisian harus menangkap para pemilik modal dan aktor intelektual yang membawa aliran dana untuk merubah kawasankawasan tersebut berubah fungsimenurut survei wwf kini di dalam taman nasional tesso nilo kawasan yang sudah dikonversi menjadi kebun sawit mencapai ha dimana ha diantaranya merupakan kebun yang sudah menghasilkan tandan buah segarradaimon ketua forum masyarakat tesso nilo meminta kepolisian dan pemerintah untuk lebih jeli dan tegas menangani permasalahan di tesso nilo ia menyatakanillegal logging itu hanya bagian kecil dari permasalahan di tesso nilo namun yang terbesar adalah illegal lahan yakni masyarakat pendatang menduduki kawasan hutan tanpa memiliki dokumen yang syah secara hukumperambahan di kawasan hutan tesso nilo disebabkan antara lain kurangnya perlindungan pemegang izin hphti dan hph adanya dua koridor hti pt rapp di tengah kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai akses untuk masuk kawasan hutan tesso nilooknum tokoh adat dan pemerintahan desa berperan dalam memperjualbelikan lahan dan memberi kemudahan dalam menguasai dan memanfaatkan lahan di kawasan tesso nilo termasuk kepada pemodal besarpada medio januari mongabay menyaksikan langsung hutan alam tntn berubah menjadi hamparan sawit mongabay juga bertemu langsung dengan ketua kelompok perambah motif perambah membangun kebun sawit di tengah tntn karena faktor ekonomi dan mudahnya membeli lahan dari ketua adat dan oknumoknum yang telah lama menjadi agen di sana

Demi Penuhi Komitmen Nol Deforestasi, APP Laporkan Dua Pelanggaran di Wilayah Konsesi Mereka. Mungkin ini sebuah peristiwa yang sebelumnya tidak mungkin terjadi di sektor bisnis kehutanan di Indonesia, dimana perusahaan raksasa pelaku bisnis melaporkan sendiri pelanggaran yang terjadi di kawasan konsesi mereka. Asia Pulp and Paper, produsen kertas ketiga terbesar di dunia hari Rabu, 11 September 2013 silam dalam laporan bulanan perkembangan moratorium penebangan hutan alam mereka memuat dua pelanggaran yang terjadi sejak moratorium penebangan ini dimulai bulan Februari 2013 silam.Salah satu kasus, penebangan telah dilakukan dalam skala kecil dibawah kesepakatan yang sebelumnya sudah dilakukan dengan sekelompok kecil komunitas lokal. Konteks ini sama dengan insiden yang telah dilaporkan oleh Eyes on the Forest, di bulan Mei 2013 silam dimana 70 hektar hutan ditebang oleh Riau Indo Agropalma di Propinsi Riau. Keluhan ini kemudian diaudit lebih lanjut.Dalam suratnya APP menjelaskan:Penebangan ini dilakukan karena RIA sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan masyarakat lokal untuk mengembangkan wilayah ini -sebagai sebuah kewajiban dari pemilik konsesi. Tim Impelementasi FCP (Forest Conservation Policy) salah mengartikan bahwa area ini bisa ditebang.Sebagai buntut dari insiden ini, TFT dan APP melakukan audit di semua wilayah konsesi mereka untuk menentukan apakah ada kasus sejenis yang terjadi seperti RIA, dimana komitmen dengan masyarakat lokal telah disepakati sebelumnya.Kasus kedua yang berhasil diidentifkasi dalam proses audit melibatkan pelanggaran kebijakan di Sumatera Selatan oleh tiga perusahaan -PT Bumi Andalas Permai (BAP), PT Sebangun Bumi Andalas (SBA), dan PT. Bumi Mekar HIjau (BMH)- yang telah menebang 69 hektar hutan dengan cadangan karbon yang tinggi di area yang dilarang untuk ditebang. APP menyebut pelanggaran ini sebagai suatu hal yang tidak dapat diterima.“Ini adalah sebuah pelanggaran yang tidak bisa diterima karena melanggar moratorium yang dilakukan oleh APP dan Forest Conservation Policy, dan merupakan hasil dari minimnya proses pengawasan,” tulis APP dalam surat mereka.Sebagai hasil dari audit ini, APP menyatakan telah memperkenalkan prosedur baru dalam pengawasan dan monitoring perkembangan di dalam kawasan mereka.“Sebagai hasil dari kasus ini, prosedur baru sudah diberlakukan oleh APP/TFT untuk mencegah isu serupa muncul kembali. Kami tidak hanya menyelesaikan masalah ini, namun kami juga menggunakan temuan ini untuk mengembangkan implementasi FCP,”Keputusan APP untuk melakukan Kebijakan Konservasi Hutan adalah salah satu upaya penting setelah mereka kehilangan puluhan pembeli kertas mereka akibat kekhawatiran atas catatan buruk lingkungan hidup perusahaan ini di Sumatera. Sejumlah aktivis lingkungan seperti Greenpeace, Eyes on the Forest dan Rainforest Action Network melakukan kampanye yang luas dan agresif karena dinilai telah merusak hutan tropis di Sumatera yang menjadi habitat satwa liar, memperburuk konflik sosial dengan masyarakat dan melepas emisi gas rumah kaca melalui konversi lahan gambut menjadi perkebunan.Kini para aktivis ini sedikit menurunkan tensi kampanye mereka untuk memberi kesempatan bagi bisnis raksasa kehutanan ini menerapkan kebijakan lingkungan mereka yang baru, yang secara eksplisit melarang untuk mengambil serat kayu dari hutan alam dan melakukan konversi lahan gambut. Kebijakan ini juga mencakup prinsip Free Prior Informed Consent yang menjamin hak-hak masyarakat lokal.Sementara pihak APP menjalankan kebijakan ini, pihak yang memantau seperti Greenpeace masih terus ‘‘ dan masih memperingatkan para calon pembeli kertas milik APP hingga mereka yakin bahwa sumber kertas ini bukan berasal dari hutan alam.Terkait hal ini, APP sendiri meyakinkan banyak pihak dengan komitmen ‘Nol Deforestasi’ mereka dan akan terus melanjutkan kebijakan ini ke seluruh basis operasi dan penyuplai mereka di seluruh dunia.Asia Pulp and Paper adalah salah satu dari dua perusahaan penghasil bubur kertas dan kertas di Indonesia, yang memiliki kawasan konsesi seluas 2,6 juta hektar di Indonesia.

[1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan strategi mitigasi

demi penuhi komitmen nol deforestasi app laporkan dua pelanggaran di wilayah konsesi mereka mungkin ini sebuah peristiwa yang sebelumnya tidak mungkin terjadi di sektor bisnis kehutanan di indonesia dimana perusahaan raksasa pelaku bisnis melaporkan sendiri pelanggaran yang terjadi di kawasan konsesi mereka asia pulp and paper produsen kertas ketiga terbesar di dunia hari rabu september silam dalam laporan bulanan perkembangan moratorium penebangan hutan alam mereka memuat dua pelanggaran yang terjadi sejak moratorium penebangan ini dimulai bulan februari silamsalah satu kasus penebangan telah dilakukan dalam skala kecil dibawah kesepakatan yang sebelumnya sudah dilakukan dengan sekelompok kecil komunitas lokal konteks ini sama dengan insiden yang telah dilaporkan oleh eyes on the forest di bulan mei silam dimana hektar hutan ditebang oleh riau indo agropalma di propinsi riau keluhan ini kemudian diaudit lebih lanjutdalam suratnya app menjelaskanpenebangan ini dilakukan karena ria sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan masyarakat lokal untuk mengembangkan wilayah ini sebagai sebuah kewajiban dari pemilik konsesi tim impelementasi fcp forest conservation policy salah mengartikan bahwa area ini bisa ditebangsebagai buntut dari insiden ini tft dan app melakukan audit di semua wilayah konsesi mereka untuk menentukan apakah ada kasus sejenis yang terjadi seperti ria dimana komitmen dengan masyarakat lokal telah disepakati sebelumnyakasus kedua yang berhasil diidentifkasi dalam proses audit melibatkan pelanggaran kebijakan di sumatera selatan oleh tiga perusahaan pt bumi andalas permai bap pt sebangun bumi andalas sba dan pt bumi mekar hijau bmh yang telah menebang hektar hutan dengan cadangan karbon yang tinggi di area yang dilarang untuk ditebang app menyebut pelanggaran ini sebagai suatu hal yang tidak dapat diterimaini adalah sebuah pelanggaran yang tidak bisa diterima karena melanggar moratorium yang dilakukan oleh app dan forest conservation policy dan merupakan hasil dari minimnya proses pengawasan tulis app dalam surat merekasebagai hasil dari audit ini app menyatakan telah memperkenalkan prosedur baru dalam pengawasan dan monitoring perkembangan di dalam kawasan merekasebagai hasil dari kasus ini prosedur baru sudah diberlakukan oleh apptft untuk mencegah isu serupa muncul kembali kami tidak hanya menyelesaikan masalah ini namun kami juga menggunakan temuan ini untuk mengembangkan implementasi fcpkeputusan app untuk melakukan kebijakan konservasi hutan adalah salah satu upaya penting setelah mereka kehilangan puluhan pembeli kertas mereka akibat kekhawatiran atas catatan buruk lingkungan hidup perusahaan ini di sumatera sejumlah aktivis lingkungan seperti greenpeace eyes on the forest dan rainforest action network melakukan kampanye yang luas dan agresif karena dinilai telah merusak hutan tropis di sumatera yang menjadi habitat satwa liar memperburuk konflik sosial dengan masyarakat dan melepas emisi gas rumah kaca melalui konversi lahan gambut menjadi perkebunankini para aktivis ini sedikit menurunkan tensi kampanye mereka untuk memberi kesempatan bagi bisnis raksasa kehutanan ini menerapkan kebijakan lingkungan mereka yang baru yang secara eksplisit melarang untuk mengambil serat kayu dari hutan alam dan melakukan konversi lahan gambut kebijakan ini juga mencakup prinsip free prior informed consent yang menjamin hakhak masyarakat lokalsementara pihak app menjalankan kebijakan ini pihak yang memantau seperti greenpeace masih terus dan masih memperingatkan para calon pembeli kertas milik app hingga mereka yakin bahwa sumber kertas ini bukan berasal dari hutan alamterkait hal ini app sendiri meyakinkan banyak pihak dengan komitmen nol deforestasi mereka dan akan terus melanjutkan kebijakan ini ke seluruh basis operasi dan penyuplai mereka di seluruh duniaasia pulp and paper adalah salah satu dari dua perusahaan penghasil bubur kertas dan kertas di indonesia yang memiliki kawasan konsesi seluas juta hektar di indonesia

Pakar: Pacu Produktivitas Hutan Lewat Teknik Silvikultur. Eksploitasi sumber daya hutan di Indonesia begitu cepat dan tidak terkendali. Eksploitasi SDA berlebihan mengakibatkan kerusakan hutan. Untuk itu, Suryo Hardiwinoto, dalam pengukuran guru besarnya di Balai Senat, Universitas Gajah Mada (UGM), Selasa (10/8/15) menjabarkan, mengenai teknik silvikultur yang dinilai tepat menekan deforestrasi. Selama 2000-2009, deforestasi mencapai 15,16 juta hektar, laju 1,5 juta hektar pertahun.Metode silvikultur, katanya, sangat memungkinkan mengentaskan kondisi hutan Indonesia dari keterpurukan. Teknik silvikultur rehabilitasi hampir mirip bercocok tanam pertanian, namun bidang kehutanan. Teknik ini fokus hutan terdegradasi.“Teknik ini diyakini mampu memperbaiki ekoteknik dan struktur ekologi. Ia mampu meningkatkan manfaat ekologi, lingkungan dan genetik hutan itu,” katanya.Kalimantan, sebagai penyumbang deforestasi terbesar 5,5 juta hektar atau 36,32% total deforestasi Indonesia. Terutama kawasan produksi seluas 4,34 juta hektar yang dicadangkan alih fungsi lahan. Pada kawasan hutan lindung dan konservasi juga terjadi deforestasi mencapai 3,28 juta hektar. Dampaknya, lahan kritis tinggi. Berdasar statistik, lahan kritis 2011 mencapai 27.294.842 hektar.“Lahan kritis menimbulkan dampak negatif bagi manusia baik langsung maupun tidak. Cakupan daerah terkena mulai lokal, regional, nasional hingga global.”Untuk itu, rehabilitasi dan peningkatan produktivitas lahan menjadi penting. Silvikultur, berperan dalam memberikan arahan rancangan pembangunan dan pemeliharaan tegakan hutan melalui pengaturan komposisi, struktur dan pertumbuhan. Dalam rehabilitasi lahan, secara garis besar silvikultur mengarahkan pada rancangan kompisisi dan struktur tegakan hutan tanaman industri, agroforestri dan konservasi.“Peningkatan produktivitas hutan dan rehabilitasi lahan akan berhasil apabila pohon mampu hidup dan tumbuh baik. Yang pengaruhi pertumbuhan pohon faktor genetik dan lingkungan.”Silvikultur, katanya, ke depan mempunyai peran penting dan strategis mewujudkan tegakan hutan tanaman produktif, efisien, kompetitif, sehat dan lestari.Dia mengatakan, dari aspek ekonomi maupun ekologi, silvikultur memiliki peran penting mewujudkan pengelolaan SDA hutan berkelanjutan. Jadi, hutan tidak lagi hanya menghasilkan kayu dan non-kayu, melainkan pangan, pakan, obat-obatan dan energi terbarukan.“Hutan berfungsi optimal penyeimbang teknik tata air. Iapun penyerapan karbon dioksida dan kebersihan udara, pengawetan keragaman hayati, ekowisata dan jasa-jasa lingkungan lain,” katanya.Rosikhul Ilmi, pendamping hutan rakyat dari Lembaga Arupa mengatakan, silvikultur banyak diterapkan masyarakat di hutan rakyat. Di hutan rakyat, teknik ini terdiri dari, pemilihan jenis bibit, persiapan lahan, penanaman, pemeliharan sesuai tahap perkembangan dan pemanenan (sesuai kebutuhan). Contoh, hutan rakyat di Boyolali, Jawa Tengah yang dikelola Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo.Secara fisik, hutan rakyat di Boyolali, memiliki pola tanam beragam dan berbeda di setiap daerah, baik cara memilih jenis yang dikembangkan maupun cara penataan di lapangan. Umumnya petani desa mengembangkan agroforestry/wanatani. “Pola ini berorientasi pada optimalisasi pemanfaatan lahan secara rasional, baik aspek ekonomis maupun ekologis.”

[1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan konservasi lingkungan strategi mitigasi

pakar pacu produktivitas hutan lewat teknik silvikultur eksploitasi sumber daya hutan di indonesia begitu cepat dan tidak terkendali eksploitasi sda berlebihan mengakibatkan kerusakan hutan untuk itu suryo hardiwinoto dalam pengukuran guru besarnya di balai senat universitas gajah mada ugm selasa menjabarkan mengenai teknik silvikultur yang dinilai tepat menekan deforestrasi selama deforestasi mencapai juta hektar laju juta hektar pertahunmetode silvikultur katanya sangat memungkinkan mengentaskan kondisi hutan indonesia dari keterpurukan teknik silvikultur rehabilitasi hampir mirip bercocok tanam pertanian namun bidang kehutanan teknik ini fokus hutan terdegradasiteknik ini diyakini mampu memperbaiki ekoteknik dan struktur ekologi ia mampu meningkatkan manfaat ekologi lingkungan dan genetik hutan itu katanyakalimantan sebagai penyumbang deforestasi terbesar juta hektar atau total deforestasi indonesia terutama kawasan produksi seluas juta hektar yang dicadangkan alih fungsi lahan pada kawasan hutan lindung dan konservasi juga terjadi deforestasi mencapai juta hektar dampaknya lahan kritis tinggi berdasar statistik lahan kritis mencapai hektarlahan kritis menimbulkan dampak negatif bagi manusia baik langsung maupun tidak cakupan daerah terkena mulai lokal regional nasional hingga globaluntuk itu rehabilitasi dan peningkatan produktivitas lahan menjadi penting silvikultur berperan dalam memberikan arahan rancangan pembangunan dan pemeliharaan tegakan hutan melalui pengaturan komposisi struktur dan pertumbuhan dalam rehabilitasi lahan secara garis besar silvikultur mengarahkan pada rancangan kompisisi dan struktur tegakan hutan tanaman industri agroforestri dan konservasipeningkatan produktivitas hutan dan rehabilitasi lahan akan berhasil apabila pohon mampu hidup dan tumbuh baik yang pengaruhi pertumbuhan pohon faktor genetik dan lingkungansilvikultur katanya ke depan mempunyai peran penting dan strategis mewujudkan tegakan hutan tanaman produktif efisien kompetitif sehat dan lestaridia mengatakan dari aspek ekonomi maupun ekologi silvikultur memiliki peran penting mewujudkan pengelolaan sda hutan berkelanjutan jadi hutan tidak lagi hanya menghasilkan kayu dan nonkayu melainkan pangan pakan obatobatan dan energi terbarukanhutan berfungsi optimal penyeimbang teknik tata air iapun penyerapan karbon dioksida dan kebersihan udara pengawetan keragaman hayati ekowisata dan jasajasa lingkungan lain katanyarosikhul ilmi pendamping hutan rakyat dari lembaga arupa mengatakan silvikultur banyak diterapkan masyarakat di hutan rakyat di hutan rakyat teknik ini terdiri dari pemilihan jenis bibit persiapan lahan penanaman pemeliharan sesuai tahap perkembangan dan pemanenan sesuai kebutuhan contoh hutan rakyat di boyolali jawa tengah yang dikelola asosiasi pemilik hutan rakyat ngudi utomosecara fisik hutan rakyat di boyolali memiliki pola tanam beragam dan berbeda di setiap daerah baik cara memilih jenis yang dikembangkan maupun cara penataan di lapangan umumnya petani desa mengembangkan agroforestrywanatani pola ini berorientasi pada optimalisasi pemanfaatan lahan secara rasional baik aspek ekonomis maupun ekologis

Hebat! Warga di Pulau Kecil Padang Tikar Siap Kelola 61 Ribu Hektar Hutan Desa. “Kita ada di mana sekarang?” tanya Hadi kepada Fajrin Nailus Subchi dan Denni Nurdwiansyah dari Perkumpulan Sampan Kalimantan, lembaga yang mendampingi 10 desa se-Pulau Padang Tikar.Desa-desa itu telah mengusulkan hutan desa seluas 70.346 hektar ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Oktober 2014. KLHK kemudian melakukan verifikasi pada November 2014 menjadi 61.172 hektar. “Kalau begitu, kita segera lihat hutannya.”Hadi mengajak seluruh rombongan dari KLHK, warga, dan lembaga pendamping. Sebelum bertolak, sebutir kelapa muda cukup menjadi penawar rasa lelah perjalanan 1,5 jam dengan berkekuatan mesin 200 PK dari dermaga Rasau Jaya menuju Desa Nipah Panjang.Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan sepeda motor. Rombongan berusaha menerobos jalan semen yang sempit. Namun, di ujung kampung, Hadi tiba-tiba minta menghentikan motor yang ditumpanginya. Sebuah jalur lintasan kayu (kuda-kuda) menyerupai rel kereta api mengganggu pandangannya.Hadi langsung turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menelusuri kuda-kuda yang sengaja dibuat oleh para untuk mendorong kayu dari dalam hutan.Sekitar 500-an meter berjalan kaki di atas kuda-kuda menuju kawasan lindung Desa Nipah Panjang, tim dari KLHK ini menemukan tunggul-tunggul kayu bekas tebangan. Bahkan, kepingan papan yang sudah digergaji rapi masih tersusun di sisi kuda-kuda.“Ini tindakan terlarang. Tidak boleh berulang lagi. Tidak boleh menebang di hutan lindung untuk keperluan apapun,” kata Hadi kepada warga yang turut serta mengantarnya ke kawasan itu.Usai memeriksa kondisi hutan yang relatif bagus, mereka pun kembali ke permukiman warga Nipah Panjang. Di sana, ada 10 kepala desa se-Pulau Padang Tikar menunggu untuk berdialog.Kepala Desa Batu Ampar, Junaidi mengatakan bahwa inisiatif masyarakat untuk merintis hutan desa didasari berbagai faktor. Salah satu hal yang paling mendasar adalah tekanan terhadap kelangsungan sumber daya alam akibat izin investasi. “Ketergantungan hidup warga terhadap sumber daya alam sangat tinggi sehingga perlu perlindungan,” katanya.Dia mencontohkan kehadiran PT. Bina Ovivipari Semesta (Bios) di Desa Tanjung Harapan. Operasi perusahaan pemegang IUPHHK melalui SK No 68/Menhut-II/2006 ini berdampak langsung pada pendapatan masyarakat di Desa Nipah Panjang dan desa-desa lainnya di Pulau Padang Tikar. “Gara-gara mangrove ditebang, masyarakat kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan. Kepiting dan udang menghilang,” ucapnya.Sementara Kepala Desa Tanjung Harapan, Juheran mengatakan, selain PT. Bios, ancaman lain yang bisa melumpuhkan daya dukung lingkungan adalah kehadiran Koperasi Harapan Makmur. Diam-diam, koperasi produsen itu sudah menanam sawit di kawasan hutan lindung.“Ini yang memicu kemarahan warga saya. Puncaknya pada 13 Oktober 2014, 500-an warga desa mengamuk dan merusak tanaman sawit yang sudah ditanam di hutan lindung oleh pihak Koperasi Harapan Makmur,” urai Juheran.Sayang sekali, lanjut Juheran, aparat kepolisian malah menetapkan sembilan warga desa sebagai tersangka. “Itu salah satu alasan kenapa kami terdorong membangun hutan desa. Harapannya, kawasan itu bisa terproteksi dari berbagai gangguan dan bisa dikelola secara berkelanjutan,” ucapnya.Menjawab sejumlah keluh-kesah para kepala desa, Hadi Daryanto berjanji akan mempercepat penetapan kawasan hutan desa di Padang Tikar. “Saya sudah melihat langsung apakah kebijakan hutan desa ini tepat sasaran atau tidak. Ternyata sudah tepat,” katanya.Kemudian, sambungnya, jika masih ada kawasan hutan produksi terbatas (HPK) yang belum terbebani izin, kita akan masukkan ke hutan desa agar warga memiliki ruang kelola. Langkah ini sebagai bonus buat warga dengan satu catatan, tak boleh lagi mengganggu hutan lindung.“Saya langsung ke lokasi sebatas memastikan bahwa usulan hutan desa di Pulau Padang Tikar ini bebas dari konflik. Artinya, supaya kebijakan ini betul-betul sampai ke masyarakat sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintahan Presiden Joko Widodo,” jelas Hadi.Setelah kebijakan itu sampai ke tengah-tengah masyarakat, kata Hadi, diuruslah seluruh mekanisme yang diperlukan. Kita bekerja sama dengan Badan Registrasi Wilayah Adat, bersama Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, dan Sistem Hutan Kerakyatan. Untuk memastikan, pihaknya juga bekerja sama dengan LSM seperti Sampan Kalimantan.Deputi Direktur Perkumpulan Sampan Kalimantan, Denni Nurdwiansyah mengatakan usulan hutan desa di Pulau Padang Tikar dimulai sejak Oktober 2014. Sebulan setelah pengusulan, pihak KLHK sudah melakukan langkah-langkah verifikasi. “Hanya saja proses penetapannya berlarut-larut lantaran luasnya hutan desa yang diusulkan. Setahu saya, ini yang terluas di Indonesia,” katanya.Sekian lama ditunggu, ternyata masalahnya ada di Desa Batu Ampar. Artinya luas usulan Batu Ampar yang mencapai 30-an ribu hektar dinilai terlalu luas. Ada indikasi pihak KLHK tidak percaya kalau warga mampu mengelola hutan desa seluas itu. Padahal, sebagian besar kawasan berstatus hutan lindung yang tak mungkin dikelola.Lebih jauh Denni mengatakan, kelak hutan desa ini akan dibagi menjadi sejumlah zona. Mulai dari zona perlindungan, rehabilitasi, dan pemanfaatan. “Zona pemanfaatan akan dikelola warga untuk ditanami tanaman produktif seperti jagung, durian, jengkol, dan sebagainya. Sedangkan zona lindung, itu memang tidak bisa diapa-apakan,” ucapnya.Melalui sejumlah upaya yang dilakukan warga, akhirnya Dirjen mau melihat langsung bagaimana kondisi di Pulau Padang Tikar. Kunjungan ini sekaligus sebagai upaya mempercepat penetapannya. Bahkan, luas kawasan hutan desa yang sudah diverifikasi akan diperluas dengan hutan produksi konversi.“Kenapa diajukan sangat luas, karena kita memang tidak mau pengelolaannya setengah-setengah. Satu pulau ini adalah satu kesatuan hidrologi gambut. Makanya, ketika terjadi sesuatu di Desa Tanjung Harapan, dampaknya bisa sampai ke Nipah Panjang. Dan itu jarak yang sangat jauh,” urai Denni.Sekilas, jika melihat transek permukiman warga, sesungguhnya mereka itu dikepung oleh mangrove dan gambut. Hutan mangrovenya berfungsi menahan abrasi dan intrusi, sedangkan lahan gambutnya penyuplai air bersih.“Makanya, warga di Pulau Padang Tikar punya kepentingan menjaga keduanya. Jika mangrove habis, air laut akan masuk permukiman dan merusak sumber mata air masyarakat,” ucapnya.

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

hebat warga di pulau kecil padang tikar siap kelola ribu hektar hutan desa kita ada di mana sekarang tanya hadi kepada fajrin nailus subchi dan denni nurdwiansyah dari perkumpulan sampan kalimantan lembaga yang mendampingi desa sepulau padang tikardesadesa itu telah mengusulkan hutan desa seluas hektar ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk pada oktober klhk kemudian melakukan verifikasi pada november menjadi hektar kalau begitu kita segera lihat hutannyahadi mengajak seluruh rombongan dari klhk warga dan lembaga pendamping sebelum bertolak sebutir kelapa muda cukup menjadi penawar rasa lelah perjalanan jam dengan berkekuatan mesin pk dari dermaga rasau jaya menuju desa nipah panjangperjalanan kemudian dilanjutkan dengan sepeda motor rombongan berusaha menerobos jalan semen yang sempit namun di ujung kampung hadi tibatiba minta menghentikan motor yang ditumpanginya sebuah jalur lintasan kayu kudakuda menyerupai rel kereta api mengganggu pandangannyahadi langsung turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menelusuri kudakuda yang sengaja dibuat oleh para untuk mendorong kayu dari dalam hutansekitar an meter berjalan kaki di atas kudakuda menuju kawasan lindung desa nipah panjang tim dari klhk ini menemukan tunggultunggul kayu bekas tebangan bahkan kepingan papan yang sudah digergaji rapi masih tersusun di sisi kudakudaini tindakan terlarang tidak boleh berulang lagi tidak boleh menebang di hutan lindung untuk keperluan apapun kata hadi kepada warga yang turut serta mengantarnya ke kawasan ituusai memeriksa kondisi hutan yang relatif bagus mereka pun kembali ke permukiman warga nipah panjang di sana ada kepala desa sepulau padang tikar menunggu untuk berdialogkepala desa batu ampar junaidi mengatakan bahwa inisiatif masyarakat untuk merintis hutan desa didasari berbagai faktor salah satu hal yang paling mendasar adalah tekanan terhadap kelangsungan sumber daya alam akibat izin investasi ketergantungan hidup warga terhadap sumber daya alam sangat tinggi sehingga perlu perlindungan katanyadia mencontohkan kehadiran pt bina ovivipari semesta bios di desa tanjung harapan operasi perusahaan pemegang iuphhk melalui sk no menhutii ini berdampak langsung pada pendapatan masyarakat di desa nipah panjang dan desadesa lainnya di pulau padang tikar garagara mangrove ditebang masyarakat kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan kepiting dan udang menghilang ucapnyasementara kepala desa tanjung harapan juheran mengatakan selain pt bios ancaman lain yang bisa melumpuhkan daya dukung lingkungan adalah kehadiran koperasi harapan makmur diamdiam koperasi produsen itu sudah menanam sawit di kawasan hutan lindungini yang memicu kemarahan warga saya puncaknya pada oktober an warga desa mengamuk dan merusak tanaman sawit yang sudah ditanam di hutan lindung oleh pihak koperasi harapan makmur urai juheransayang sekali lanjut juheran aparat kepolisian malah menetapkan sembilan warga desa sebagai tersangka itu salah satu alasan kenapa kami terdorong membangun hutan desa harapannya kawasan itu bisa terproteksi dari berbagai gangguan dan bisa dikelola secara berkelanjutan ucapnyamenjawab sejumlah keluhkesah para kepala desa hadi daryanto berjanji akan mempercepat penetapan kawasan hutan desa di padang tikar saya sudah melihat langsung apakah kebijakan hutan desa ini tepat sasaran atau tidak ternyata sudah tepat katanyakemudian sambungnya jika masih ada kawasan hutan produksi terbatas hpk yang belum terbebani izin kita akan masukkan ke hutan desa agar warga memiliki ruang kelola langkah ini sebagai bonus buat warga dengan satu catatan tak boleh lagi mengganggu hutan lindungsaya langsung ke lokasi sebatas memastikan bahwa usulan hutan desa di pulau padang tikar ini bebas dari konflik artinya supaya kebijakan ini betulbetul sampai ke masyarakat sesuai rencana pembangunan jangka menengah pemerintahan presiden joko widodo jelas hadisetelah kebijakan itu sampai ke tengahtengah masyarakat kata hadi diuruslah seluruh mekanisme yang diperlukan kita bekerja sama dengan badan registrasi wilayah adat bersama jaringan kerja pemetaan partisipatif dan sistem hutan kerakyatan untuk memastikan pihaknya juga bekerja sama dengan lsm seperti sampan kalimantandeputi direktur perkumpulan sampan kalimantan denni nurdwiansyah mengatakan usulan hutan desa di pulau padang tikar dimulai sejak oktober sebulan setelah pengusulan pihak klhk sudah melakukan langkahlangkah verifikasi hanya saja proses penetapannya berlarutlarut lantaran luasnya hutan desa yang diusulkan setahu saya ini yang terluas di indonesia katanyasekian lama ditunggu ternyata masalahnya ada di desa batu ampar artinya luas usulan batu ampar yang mencapai an ribu hektar dinilai terlalu luas ada indikasi pihak klhk tidak percaya kalau warga mampu mengelola hutan desa seluas itu padahal sebagian besar kawasan berstatus hutan lindung yang tak mungkin dikelolalebih jauh denni mengatakan kelak hutan desa ini akan dibagi menjadi sejumlah zona mulai dari zona perlindungan rehabilitasi dan pemanfaatan zona pemanfaatan akan dikelola warga untuk ditanami tanaman produktif seperti jagung durian jengkol dan sebagainya sedangkan zona lindung itu memang tidak bisa diapaapakan ucapnyamelalui sejumlah upaya yang dilakukan warga akhirnya dirjen mau melihat langsung bagaimana kondisi di pulau padang tikar kunjungan ini sekaligus sebagai upaya mempercepat penetapannya bahkan luas kawasan hutan desa yang sudah diverifikasi akan diperluas dengan hutan produksi konversikenapa diajukan sangat luas karena kita memang tidak mau pengelolaannya setengahsetengah satu pulau ini adalah satu kesatuan hidrologi gambut makanya ketika terjadi sesuatu di desa tanjung harapan dampaknya bisa sampai ke nipah panjang dan itu jarak yang sangat jauh urai dennisekilas jika melihat transek permukiman warga sesungguhnya mereka itu dikepung oleh mangrove dan gambut hutan mangrovenya berfungsi menahan abrasi dan intrusi sedangkan lahan gambutnya penyuplai air bersihmakanya warga di pulau padang tikar punya kepentingan menjaga keduanya jika mangrove habis air laut akan masuk permukiman dan merusak sumber mata air masyarakat ucapnya

Kesalnya Masyarakat pada Kades Buluh Cawang yang Robohkan Pohon Berusia Ratusan Tahun. 17 Agustus 2015. Saat Bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan, sekitar 15 mesin pemotong kayu atau meraung di hutan adat milik marga Pegagan Ulu Suku II di Desa Buluh Cawang, Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Lima pohon bungur () berusia antara 150-200 tahun roboh. Sebagian warga terkejut dan protes.Besoknya, 15 itu kembali bekerja. Mereka memotong batang pohon bungur yang sudah ditebang menjadi kepingan papan dengan panjang sekitar 4-5 meter dengan ketebalan 4 centimeter.Warga tidak tahan lagi. Sekitar 200 warga melaporkan aksi tersebut ke polisi. Penebangan pohon di hutan yang terdapat puluhan jenis pohon khas Indonesia yang berusia ratusan tahun itu, seperti medang, bungur, ruas, beringin, dan lainnya, pun berhenti. Kepolisian menyita 15 mesin dan beberapa papan dari pohon bungur.Siapa pelakunya? Ternyata Kepala Desa (Kades) Buluh Cawang yang bernama Safarudin.“Itu satu-satunya hutan yang tersisa milik marga Pegagan Ulu Suku II. Dan satu-satunya hutan yang dapat ditemukan tanaman pohon yang dilindungi dan langka, yang usianya sudah ratusan tahun,” kata Herlambang, warga Desa Buluh Cawang, Selasa (25/08/2015).Menurut Herlambang, tindakan Safarudin sangat bertentangan dengan semangat pemerintah untuk melakukan penghijauan guna mengatasi pemanasan global. Termasuk Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang dalam beberapa tahun terakhir melakukan penanaman jutaan pohon. “Dia bukan mengajak warga melakukan penanaman. Dia justru mengajak warga merusak lingkungan dengan menebang pohon. Ironi.”“Hutan itu juga merupakan habitat kera ekor panjang, trenggiling, dan kucing hutan,” kata Herlambang yang pernah menjadi pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang ini.Dan, yang membuat warga protes, hutan seluas dua hektar tersebut, sebagian menjadi lokasi pemakaman marga Pegagan Ulu Suku II selama ratusan tahun. Termasuk makam Putri Panjang Rambut atau yang dikenal dengan julukan “Putri Telunjuk Sakti”, yang makamnya sepanjang tujuh meter.“Merusak makam tersebut sama saja dengan menghina leluhur kami. Kami ada saat ini karena jasa mereka. Satu-satunya penghormatan kami bagi mereka, selain berdoa, yakni merawat makam mereka dan lingkungan sekitarnya,” kata Khairul (40), salah satu warga yang protes dengan aksi kepala desa tersebut.“Selama ratusan tahun tidak ada yang berani menebang pohon, menjerat hewan atau menangkap hewan di sana,” ujar Khairul.Menurut Amran, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Buluh Cawang, pohon-pohon yang tumbuh di hutan tersebut tidak pernah diganggu warga sejak adanya pemakaman marga Pegagan Ulu Suku II sekitar pertengahan abad ke-19. “Pohon besar yang roboh pun dibiarkan saja oleh warga. Tidak diambil. Itu menandakan bagaimana hormatnya warga dengan hutan tersebut,” katanya.Apa alasan Safarudin melakukan penebangan pohon tua di sana?. Sebelum melakukan hal tersebut, katanya, dirinya sudah bermusyawarah dengan masyarakat, dan masyarakat setuju.“Alasan membangun masjid tersebut mengada-ada. Terlalu besar pengorbannya. Sebab masjid di desa ini sudah ada. Saat salat Idul Fitri masjid yang sudah ada itu masih banyak ruang. Jika masjid yang sudah ada sudah tak mampu menampung jemaah, mungkin masuk diakal dibutuhkan masjid yang baru. Kalau memang bertujuan membangun masjid, tidaklah cukup dana sebesar Rp70 juta hasil dari penjualan kayu dari pohon di sana,” kata Herlambang.Meskipun penebangan dihentikan, tapi warga tampaknya kesal dengan adanya lima pohon bungur yang sudah ditebang.“Kami mendesak pemangku adat untuk melakukan musyawarah, dan memberikan hukuman seperti yang dilakukan para leluhur kami. Yakni memberikan denda terhadap pelakunya, menyita barang atau uang yang sudah diambil, serta menanam kembali pohon dengan jenis yang sama di lokasi yang sama,” kata Khairul.Tidak sebatas itu. “Kami juga meminta jaminan ke depan agar hutan tersebut dilindungi, termasuk makam tuanya. Pemerintah harus mengeluarkan kekuatan hukum, sehingga ke depan hutan tersebut tidak ada yang berani melakukan pengrusakan,” katanya.“Dan yang lebih penting, kepolisian harus memproses hukum pelakunya. Pohon bungur yang telah ditebang tersebut merupakan pohon yang dilindungi,” ujar Herlambang.Rustandi Adriansyah, Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumatera Selatan, mengutuk aksi penebangan hutan adat tersebut. “Dia memberikan contoh yang tidak baik bagi warganya. Dia yang seharusnya menjaga nilai-nilai adat, seperti menghormati semua peninggalan leluhur, justru sebaliknya. Saya pikir, pelakunya sangat dipantas dihukum baik secara adat maupun hukum positif,” katanya.

[0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

kesalnya masyarakat pada kades buluh cawang yang robohkan pohon berusia ratusan tahun agustus saat bangsa indonesia merayakan hari kemerdekaan sekitar mesin pemotong kayu atau meraung di hutan adat milik marga pegagan ulu suku ii di desa buluh cawang kayuagung kabupaten ogan komering ilir oki sumatera selatan lima pohon bungur berusia antara tahun roboh sebagian warga terkejut dan protesbesoknya itu kembali bekerja mereka memotong batang pohon bungur yang sudah ditebang menjadi kepingan papan dengan panjang sekitar meter dengan ketebalan centimeterwarga tidak tahan lagi sekitar warga melaporkan aksi tersebut ke polisi penebangan pohon di hutan yang terdapat puluhan jenis pohon khas indonesia yang berusia ratusan tahun itu seperti medang bungur ruas beringin dan lainnya pun berhenti kepolisian menyita mesin dan beberapa papan dari pohon bungursiapa pelakunya ternyata kepala desa kades buluh cawang yang bernama safarudinitu satusatunya hutan yang tersisa milik marga pegagan ulu suku ii dan satusatunya hutan yang dapat ditemukan tanaman pohon yang dilindungi dan langka yang usianya sudah ratusan tahun kata herlambang warga desa buluh cawang selasa menurut herlambang tindakan safarudin sangat bertentangan dengan semangat pemerintah untuk melakukan penghijauan guna mengatasi pemanasan global termasuk pemerintah kabupaten ogan komering ilir oki yang dalam beberapa tahun terakhir melakukan penanaman jutaan pohon dia bukan mengajak warga melakukan penanaman dia justru mengajak warga merusak lingkungan dengan menebang pohon ironihutan itu juga merupakan habitat kera ekor panjang trenggiling dan kucing hutan kata herlambang yang pernah menjadi pengurus lembaga bantuan hukum lbh palembang inidan yang membuat warga protes hutan seluas dua hektar tersebut sebagian menjadi lokasi pemakaman marga pegagan ulu suku ii selama ratusan tahun termasuk makam putri panjang rambut atau yang dikenal dengan julukan putri telunjuk sakti yang makamnya sepanjang tujuh metermerusak makam tersebut sama saja dengan menghina leluhur kami kami ada saat ini karena jasa mereka satusatunya penghormatan kami bagi mereka selain berdoa yakni merawat makam mereka dan lingkungan sekitarnya kata khairul salah satu warga yang protes dengan aksi kepala desa tersebutselama ratusan tahun tidak ada yang berani menebang pohon menjerat hewan atau menangkap hewan di sana ujar khairulmenurut amran ketua badan permusyawaratan desa buluh cawang pohonpohon yang tumbuh di hutan tersebut tidak pernah diganggu warga sejak adanya pemakaman marga pegagan ulu suku ii sekitar pertengahan abad ke pohon besar yang roboh pun dibiarkan saja oleh warga tidak diambil itu menandakan bagaimana hormatnya warga dengan hutan tersebut katanyaapa alasan safarudin melakukan penebangan pohon tua di sana sebelum melakukan hal tersebut katanya dirinya sudah bermusyawarah dengan masyarakat dan masyarakat setujualasan membangun masjid tersebut mengadaada terlalu besar pengorbannya sebab masjid di desa ini sudah ada saat salat idul fitri masjid yang sudah ada itu masih banyak ruang jika masjid yang sudah ada sudah tak mampu menampung jemaah mungkin masuk diakal dibutuhkan masjid yang baru kalau memang bertujuan membangun masjid tidaklah cukup dana sebesar rp juta hasil dari penjualan kayu dari pohon di sana kata herlambangmeskipun penebangan dihentikan tapi warga tampaknya kesal dengan adanya lima pohon bungur yang sudah ditebangkami mendesak pemangku adat untuk melakukan musyawarah dan memberikan hukuman seperti yang dilakukan para leluhur kami yakni memberikan denda terhadap pelakunya menyita barang atau uang yang sudah diambil serta menanam kembali pohon dengan jenis yang sama di lokasi yang sama kata khairultidak sebatas itu kami juga meminta jaminan ke depan agar hutan tersebut dilindungi termasuk makam tuanya pemerintah harus mengeluarkan kekuatan hukum sehingga ke depan hutan tersebut tidak ada yang berani melakukan pengrusakan katanyadan yang lebih penting kepolisian harus memproses hukum pelakunya pohon bungur yang telah ditebang tersebut merupakan pohon yang dilindungi ujar herlambangrustandi adriansyah ketua badan pengurus harian aliansi masyarakat adat nusantara aman sumatera selatan mengutuk aksi penebangan hutan adat tersebut dia memberikan contoh yang tidak baik bagi warganya dia yang seharusnya menjaga nilainilai adat seperti menghormati semua peninggalan leluhur justru sebaliknya saya pikir pelakunya sangat dipantas dihukum baik secara adat maupun hukum positif katanya

Kado Manis di Balik Jalan Terjal Membangun Hutan Desa Manjau. Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa (LDPHD) Manjau di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, akan menerima dana pembayaran imbal jasa ekosistem pada proyek REDD+. Dengan demikian, Hutan Desa Manjau menjadi hutan desa pertama penerima dana imbal jasa ekosistem di Kalimantan Barat.Dana sebesar Rp600 juta ini akan diserahkan oleh (CFES) pada 2 September 2015. Masyarakat memperoleh dana sebesar 600 juta yang akan diberikan secara bertahap selama empat tahun dengan rincian penerimaan per tahunnya sebesar Rp150 juta.Pembayaran ini dilakukan dengan alasan masyarakat sudah memiliki kemampuan mereduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Masyarakat juga dinilai sudah dapat melaksanakan kesepakatan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu CFES dan LDPHD Manjau.Adapun persyaratan terkait hutan desa yang harus dipenuhi adalah; masyarakat tidak boleh membuka lahan atau menebang pohon di hutan desa. LDPHD akan dibayar 100 persen jika pembukaan lahan tidak lebih dari 2,2 hektar per tahun.Jika lebih dari 2,2 hektar sampai 4,4 hektar, mereka akan dibayar 50 persen per tahun. Sedangkan jika mereka membuka lahan di hutan desa lebih dari 4,4 hektar, maka masyarakat tidak akan mendapatkan pembayaran sama sekali.Terkait penerimaan dana imbal jasa ekosistem ini, LDPHD Manjau melalui asistensi dari Fauna Flora International (FFI) melaksanakan pilot project REDD+ di Hutan Desa Manjau. Sistem yang diterapkan adalah (pasar sukarela), dimana dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Hutan Desa Manjau.Kegiatan tersebut di antaranya, patroli pengamanan hutan desa, reboisasi dan pembibitan, usaha LDPHD (pengelolaan air bersih, usaha NTFP), dan kegiatan ibu-ibu, kelompok tani pemilik lahan di hutan desa, dan bantuan sosial yang diberikan kepada orang jompo, orang cacat, anak yatim, dan bedah rumah untuk keluarga miskin.Hutan Desa Manjau ditetapkan sebagai areal kerja oleh Menteri Kehutanan RI berdasarkan SK 493/Menhut II/2011, terletak pada hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 1.070 hektar. Pada 2014-2015, CFES juga telah melaksanakan kontrak pertama dengan LDPHD Manjau dengan jumlah kontrak Rp100 juta.Kepala Lembaga Hutan Desa Manjau, Yohanes Dogol Haryono menegaskan bahwa tujuan pengelolaan hutan desa adalah untuk pelestarian sumber air di Hutan Desa Manjau. Kawasan ini merupakan satu-satunya sumber air yang dapat memenuhi kebutuhan hidup warga di Dusun Manjau.Sedangkan pembayaran PES dari proyek REDD+, kata Yohanes Dogol Haryono, hanya sebatas bonus, dan bukan tujuan dari pelestarian hutan desa. “Ada tidaknya pembayaran PES kami tetap akan melestarikan Hutan Desa Manjau. Hidup kami sangat tergantung dengan sumber daya alam yang ada di Hutan Desa Manjau,” katanya melalui siaran pers yang dikirim ke Minggu (30/8/15).. Di dalamnya ada sumber air. “Jika hutan hilang, hilanglah sumber air masyarakat,” katanya.Dia mencontohkan, jika musim kemarau tiba warga masih bisa mengambil air di kaki Goa Maria yang terletak di Dusun Manjau. Kualitas airnya masih baik dan tetap terjaga hingga kini.Ekosistem di kawasan hutan desa ini, lanjut Yohanes, relatif terjaga. Di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati yang begitu tinggi. Sejumlah satwa seperti orangutan, owa, klampiau, cucak rowo, dan enggang gading masih sering dijumpai.Selain fauna, hutan desa ini juga kaya dengan flora. Ada banyak pohon durian, juga gaharu. Termasuk rotan, kopi, dan karet. Buah-buahan di hutan desa cukup membantu perekonomian warga. “Tentu kekayaan alam ini adalah anugerah Tuhan yang harus kita lestarikan keberadaannya untuk anak cucu kelak,” ucapnya.

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

kado manis di balik jalan terjal membangun hutan desa manjau lembaga desa pengelola hutan desa ldphd manjau di desa laman satong kecamatan matan hilir utara kabupaten ketapang kalimantan barat akan menerima dana pembayaran imbal jasa ekosistem pada proyek redd dengan demikian hutan desa manjau menjadi hutan desa pertama penerima dana imbal jasa ekosistem di kalimantan baratdana sebesar rp juta ini akan diserahkan oleh cfes pada september masyarakat memperoleh dana sebesar juta yang akan diberikan secara bertahap selama empat tahun dengan rincian penerimaan per tahunnya sebesar rp jutapembayaran ini dilakukan dengan alasan masyarakat sudah memiliki kemampuan mereduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan redd masyarakat juga dinilai sudah dapat melaksanakan kesepakatan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu cfes dan ldphd manjauadapun persyaratan terkait hutan desa yang harus dipenuhi adalah masyarakat tidak boleh membuka lahan atau menebang pohon di hutan desa ldphd akan dibayar persen jika pembukaan lahan tidak lebih dari hektar per tahunjika lebih dari hektar sampai hektar mereka akan dibayar persen per tahun sedangkan jika mereka membuka lahan di hutan desa lebih dari hektar maka masyarakat tidak akan mendapatkan pembayaran sama sekaliterkait penerimaan dana imbal jasa ekosistem ini ldphd manjau melalui asistensi dari fauna flora international ffi melaksanakan pilot project redd di hutan desa manjau sistem yang diterapkan adalah pasar sukarela dimana dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan hutan desa manjaukegiatan tersebut di antaranya patroli pengamanan hutan desa reboisasi dan pembibitan usaha ldphd pengelolaan air bersih usaha ntfp dan kegiatan ibuibu kelompok tani pemilik lahan di hutan desa dan bantuan sosial yang diberikan kepada orang jompo orang cacat anak yatim dan bedah rumah untuk keluarga miskinhutan desa manjau ditetapkan sebagai areal kerja oleh menteri kehutanan ri berdasarkan sk menhut ii terletak pada hutan produksi yang dapat dikonversi seluas hektar pada cfes juga telah melaksanakan kontrak pertama dengan ldphd manjau dengan jumlah kontrak rp jutakepala lembaga hutan desa manjau yohanes dogol haryono menegaskan bahwa tujuan pengelolaan hutan desa adalah untuk pelestarian sumber air di hutan desa manjau kawasan ini merupakan satusatunya sumber air yang dapat memenuhi kebutuhan hidup warga di dusun manjausedangkan pembayaran pes dari proyek redd kata yohanes dogol haryono hanya sebatas bonus dan bukan tujuan dari pelestarian hutan desa ada tidaknya pembayaran pes kami tetap akan melestarikan hutan desa manjau hidup kami sangat tergantung dengan sumber daya alam yang ada di hutan desa manjau katanya melalui siaran pers yang dikirim ke minggu di dalamnya ada sumber air jika hutan hilang hilanglah sumber air masyarakat katanyadia mencontohkan jika musim kemarau tiba warga masih bisa mengambil air di kaki goa maria yang terletak di dusun manjau kualitas airnya masih baik dan tetap terjaga hingga kiniekosistem di kawasan hutan desa ini lanjut yohanes relatif terjaga di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati yang begitu tinggi sejumlah satwa seperti orangutan owa klampiau cucak rowo dan enggang gading masih sering dijumpaiselain fauna hutan desa ini juga kaya dengan flora ada banyak pohon durian juga gaharu termasuk rotan kopi dan karet buahbuahan di hutan desa cukup membantu perekonomian warga tentu kekayaan alam ini adalah anugerah tuhan yang harus kita lestarikan keberadaannya untuk anak cucu kelak ucapnya

Mau Gugat Pemerintah soal Asap? Berikut Ini Posko-posko Pengaduan Warga. Kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah yang menimbulkan asap hingga ratusan ribu jiwa menderita menuai protes berbagai pihak. Peristiwa terus berulang, bak agenda tahunan dan belum ada penanganan sampai akar masalah. Walhi, sebagai organisasi lingkungan, pun membuka posko pengaduan warga yang ingin mengajukan gugatan kepada pemerintah. Posko ini dibuka di daerah-daerah yang mengalami kebakaran dan asap parah, berulang, dengan korban dan kerugian sangat besar, seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Riau dan Jambi.“Walhi membuka posko gerakan rakyat melawan “asap.” Melawan asap ini adalah melawan kejahatan korporasi dan pembiaran negara yang menyebabkan bencana asap,” kata Edo Rahman, dari Walhi Nasional, dalam keterangan tertulis.Dia mengatakan, posko ini akan memfasilitasi gugatan warga atas kerugian dampak bencana asap. Ia juga jadi posko pengaduan dan penanganan bencana asap.“Kami mengajak warga aktif memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak bebas dari ancaman asap, hak kesehatan, hak hidup dengan kualitas udara baik. Kami juga mengajak masyarakat di tempat lain bersolidaritas dan mendukung perjuangan ini,” katanya.Bencana berulang ini, katanya, memperlihatkan negara abai memberikan perlindungan terhadap keselamatan rakyat. Terlebih, katanya, fakta memperlihatkan, sebagian besar sebaran api di konsesi perusahaan, baik hutan tanaman industri (HTI), perkebunan sawit maupun pertambangan. “Korporasi harus bertanggungjawab atas bencana asap yang ditimbulkan akibat praktik buruk korporasi.”Walhi menilai, penanganan kebakaran hutan dan lahan selalu pendekatan sama: reaksioner dengan memadamkan api, tanpa melihat akar persoalan bencana asap terjadi. Pemerintah, katanya, belum menyentuh korporasi sebagai aktor yang harus bertanggungjawab. “Dengan mereview dan mencabut izin perusahaan, khusus yang berulang ditemukan kebakaran di wilayah konsesi.”Kolaborasi kejahatan korporasi dan negara abai ini, katanya, menyebabkan begitu banyak korban berjatuhan, dan kerugian tidak terhitung. Terutama, kesehatan kelompok rentan seperti anak-anak, masa depan terancam karena paparan asap.Di Kalimantan Barat, sejumlah elemen masyarakat sipil tergabung dalam Koalisi Rakyat Kalbar Menggugat, menyiapkan gugatan kepada Pemerintah Kalbar terkait penanganan kabut asap. Gugatan ini, antara lain merujuk data kombinasi citra satelit Aqua dan Terra MODIS per 10 September 2015 mendeteksi 397 hotspot di konsesi sawit dan IUPHHK-HT (HTI).Perkebunan sawit di Kalbar, menempati peringkat tertinggi dengan total hotspot 313. Menyusul HTI 84 hotspot. Dari total hotspot sawit, PT Agro Lestari Mandiri (69) hotspot, PT Sinar Karya Mandiri (36), PT Mekar Karya Kahuripan (34), PT Kayung Agro Lestari (20), PT Wahana Plantation (15) dan PT Limpah Sejahtera (13) serta PT Cipta Usaha Sejati (13). Masih ada 34 perusahaan sawit lainn yang terdeteksi citra satelit dengan hotspot 1-10.Sedang di HTI, PT Buana Megatama Jaya terbanyak 18 hotspot. Menyusul PT Mahkota Rimba Utama (16) , PT Sebukit Power( 8) dan PT Lingga Tejawana (8 ). Masih ada 10 perusahaan lain dengan sebaran 1-7 hotspot .Hal ini terungkap dalam rapat konsolidasi Koalisi di Pontianak, Selasa (15/9/15). “Data sebaran hotspot ini hasil dengan peta konsesi di Kalbar sesuai deteksi tanggal citra satelit. Tapi ini belum ada verifikasi lapangan,” kata Anton P Widjaya, juru bicara Koalisi.Selain itu, katanya, gugatan merujuk sejumlah realitas asap di Kalbar, seperti penanganan dengan pendekatan sama seperti pada tahun-tahun lalu tanpa melihat akar persoalan konferehensif.“Kita apresiasi upaya pemerintah membagi-bagikan masker di jalan. Sama seperti untuk memadamkan api. Semua itu belum mampu menjawab akar persoalan asap Kalbar.”Koalisi juga mendirikan tujuh posko pengaduan tersebar di Posko Walhi, Posko Tugu Digulis, Posko Paris, Posko Siantan, Posko Kota Baru, Posko Jeruju, dan Posko Kubu Raya.Posko-posko ini untuk menerima aduan masyarakat korban asap. “Kita menargetkan minimal 1.000 aduan masyarakat untuk menggugat pemerintah di PN Pontianak. Saya yakin angka ini tercapai mengingat kuatnya dukungan dari sejumlah organisasi massa.”Adapun tuntutan Koalisi adalah penegakan hukum korporasi yang lahan konsesi terbakar atau dibakar, mengganti kerugian masyarakat akibat kebakaran hutan/lahan dan kabut asap, serta mengganti seluruh biaya pengobatan korban asap di Kalbar.

[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

mau gugat pemerintah soal asap berikut ini poskoposko pengaduan warga kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah yang menimbulkan asap hingga ratusan ribu jiwa menderita menuai protes berbagai pihak peristiwa terus berulang bak agenda tahunan dan belum ada penanganan sampai akar masalah walhi sebagai organisasi lingkungan pun membuka posko pengaduan warga yang ingin mengajukan gugatan kepada pemerintah posko ini dibuka di daerahdaerah yang mengalami kebakaran dan asap parah berulang dengan korban dan kerugian sangat besar seperti kalimantan tengah kalimantan barat sumatera selatan riau dan jambiwalhi membuka posko gerakan rakyat melawan asap melawan asap ini adalah melawan kejahatan korporasi dan pembiaran negara yang menyebabkan bencana asap kata edo rahman dari walhi nasional dalam keterangan tertulisdia mengatakan posko ini akan memfasilitasi gugatan warga atas kerugian dampak bencana asap ia juga jadi posko pengaduan dan penanganan bencana asapkami mengajak warga aktif memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat hak bebas dari ancaman asap hak kesehatan hak hidup dengan kualitas udara baik kami juga mengajak masyarakat di tempat lain bersolidaritas dan mendukung perjuangan ini katanyabencana berulang ini katanya memperlihatkan negara abai memberikan perlindungan terhadap keselamatan rakyat terlebih katanya fakta memperlihatkan sebagian besar sebaran api di konsesi perusahaan baik hutan tanaman industri hti perkebunan sawit maupun pertambangan korporasi harus bertanggungjawab atas bencana asap yang ditimbulkan akibat praktik buruk korporasiwalhi menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan selalu pendekatan sama reaksioner dengan memadamkan api tanpa melihat akar persoalan bencana asap terjadi pemerintah katanya belum menyentuh korporasi sebagai aktor yang harus bertanggungjawab dengan mereview dan mencabut izin perusahaan khusus yang berulang ditemukan kebakaran di wilayah konsesikolaborasi kejahatan korporasi dan negara abai ini katanya menyebabkan begitu banyak korban berjatuhan dan kerugian tidak terhitung terutama kesehatan kelompok rentan seperti anakanak masa depan terancam karena paparan asapdi kalimantan barat sejumlah elemen masyarakat sipil tergabung dalam koalisi rakyat kalbar menggugat menyiapkan gugatan kepada pemerintah kalbar terkait penanganan kabut asap gugatan ini antara lain merujuk data kombinasi citra satelit aqua dan terra modis per september mendeteksi hotspot di konsesi sawit dan iuphhkht htiperkebunan sawit di kalbar menempati peringkat tertinggi dengan total hotspot menyusul hti hotspot dari total hotspot sawit pt agro lestari mandiri hotspot pt sinar karya mandiri pt mekar karya kahuripan pt kayung agro lestari pt wahana plantation dan pt limpah sejahtera serta pt cipta usaha sejati masih ada perusahaan sawit lainn yang terdeteksi citra satelit dengan hotspot sedang di hti pt buana megatama jaya terbanyak hotspot menyusul pt mahkota rimba utama pt sebukit power dan pt lingga tejawana masih ada perusahaan lain dengan sebaran hotspot hal ini terungkap dalam rapat konsolidasi koalisi di pontianak selasa data sebaran hotspot ini hasil dengan peta konsesi di kalbar sesuai deteksi tanggal citra satelit tapi ini belum ada verifikasi lapangan kata anton p widjaya juru bicara koalisiselain itu katanya gugatan merujuk sejumlah realitas asap di kalbar seperti penanganan dengan pendekatan sama seperti pada tahuntahun lalu tanpa melihat akar persoalan konferehensifkita apresiasi upaya pemerintah membagibagikan masker di jalan sama seperti untuk memadamkan api semua itu belum mampu menjawab akar persoalan asap kalbarkoalisi juga mendirikan tujuh posko pengaduan tersebar di posko walhi posko tugu digulis posko paris posko siantan posko kota baru posko jeruju dan posko kubu rayaposkoposko ini untuk menerima aduan masyarakat korban asap kita menargetkan minimal aduan masyarakat untuk menggugat pemerintah di pn pontianak saya yakin angka ini tercapai mengingat kuatnya dukungan dari sejumlah organisasi massaadapun tuntutan koalisi adalah penegakan hukum korporasi yang lahan konsesi terbakar atau dibakar mengganti kerugian masyarakat akibat kebakaran hutanlahan dan kabut asap serta mengganti seluruh biaya pengobatan korban asap di kalbar

Target Kalbar Selesaikan Kabut Asap 21 Hari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan target waktu 21 hari kepada Kalimantan Barat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap. “Dalam 21 hari ke depan kebakaran hutan dan lahan harus tuntas. Target ini diukur dari kondisi lapangan, sumber daya manusia dan daya dukung peralatan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TTA Nyarong, Selasa (15/9/15).Pemerintah Kalbar, katanya, harus menyiapkan langkah-langkah menurunkan titik api, hingga penderita penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) turun, belajar tidak terganggu dan bandara kembali beroperasi normal.Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sandjaya mengatakan, dan teknologi modifikasi cuaca dengan penyemaian awan hujan buatan terus dilakukan. “Tindakan preventif dan preemtif, pemerintah tengah merancang upaya teknis mencegah pembakaran lahan oleh masyarakat, khusus menghadapi musim tanam.”Salah satu program, memberikan bantuan sapi bagi petani hingga bisa menanam rumput gajah dan menjadi pakan ternak. Dia yakin, upaya ini bisa mengurangi pembukaan lahan oleh masyarakat.Kepala BNPB Willem Rampangilei, mengatakan jangka waktu pemadaman api dan penghilangan asap masing-masing provinsi berbeda sesuai ancaman yang ada. Untuk Riau, waktu penanggulangan 14 hari, terhitung mulai Kamis (10/9/15), Sumatera Selatan dan Jambi diberi waktu 30 hari mulai Senin (15/9/15).“Begitu juga provinsi lain di Kalimantan,” katanya usai rapat terbatas di Istana Presiden, Rabu (16/9/15), seperti dikutip dari .Sementara dalam penegakan hukum bagi korporasi, Polda Kalbar membidik tujuh perusahaan yang terindikasi membakar lahan, periode Agustus-September 2015.“Di Polres Ketapang, sudah penyidikan tiga perusahaan, yang lain masih didalami. Mungkin bisa bertambah,” kata Kepala Satgas Anti Kebakaran Hutan dan Lahan Polda Kalbar, Kombespol Suhadi S.W. Saat ini, dari perusahaan belum ada penetapan tersangka. Dia beralasan, polisi harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Kapolda, katanya, sudah ke daerah terindikasi pembakaran, Jumat pekan lalu. Juga pemantauan udara ke Sintang, penyumbang titik panas ketiga di Kalbar.“Pemantauan udara untuk mendapatkan gambaran medan dari lokasi terbakar, jadi komando jelas.” ini, katanya, bersama Kepala BKSDA Kalbar, Sustyo Iriyono.Suhadi mengatakan, Satgas Kahutla, membentuk dua tim menangani asap. , upaya pemadaman, dengan melibatkan Babinkamtibmas, Manggala Agni, ketua RT/RW, pemuka masyarakat dan TNI. , dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus akan menyidik indikasi pembakaran lahan oleh perusahaan.Sebelumnya, dalam rapat koordinasi tanggap darurat kabuta asap di Pemerintah Kalbar, pelaksana tugas Bupati Ketapang, Kartius, menyatakan tiga perusahaan dengan membakar. “Saya minta perusahaan ditindak tegas, kalau perlu saya akan melarang perusahaan beroperasi.”Hingga kini, Polda Kalbar menangani 19 kasus kebakaran lahan baik korporasi maupun perorangan. “Ada 19 kasus, 15 tersangka. Khusus tujuh kasus korporasi, masih didalami,” kata Suhadi.Berdasarkan pantauan satelit BNPB, pada Selasa (15/9/15) terdapat 630 titik panas di Kalteng, Kalbar (260), dan Kalsel (74). Di Riau, (94) dan Sumatera Selatan (281).

[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan strategi mitigasi

target kalbar selesaikan kabut asap hari badan nasional penanggulangan bencana bnpb memberikan target waktu hari kepada kalimantan barat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap dalam hari ke depan kebakaran hutan dan lahan harus tuntas target ini diukur dari kondisi lapangan sumber daya manusia dan daya dukung peralatan kata kepala badan penanggulangan bencana daerah tta nyarong selasa pemerintah kalbar katanya harus menyiapkan langkahlangkah menurunkan titik api hingga penderita penderita infeksi saluran pernapasan akut ispa turun belajar tidak terganggu dan bandara kembali beroperasi normalwakil gubernur kalbar christiandy sandjaya mengatakan dan teknologi modifikasi cuaca dengan penyemaian awan hujan buatan terus dilakukan tindakan preventif dan preemtif pemerintah tengah merancang upaya teknis mencegah pembakaran lahan oleh masyarakat khusus menghadapi musim tanamsalah satu program memberikan bantuan sapi bagi petani hingga bisa menanam rumput gajah dan menjadi pakan ternak dia yakin upaya ini bisa mengurangi pembukaan lahan oleh masyarakatkepala bnpb willem rampangilei mengatakan jangka waktu pemadaman api dan penghilangan asap masingmasing provinsi berbeda sesuai ancaman yang ada untuk riau waktu penanggulangan hari terhitung mulai kamis sumatera selatan dan jambi diberi waktu hari mulai senin begitu juga provinsi lain di kalimantan katanya usai rapat terbatas di istana presiden rabu seperti dikutip dari sementara dalam penegakan hukum bagi korporasi polda kalbar membidik tujuh perusahaan yang terindikasi membakar lahan periode agustusseptember di polres ketapang sudah penyidikan tiga perusahaan yang lain masih didalami mungkin bisa bertambah kata kepala satgas anti kebakaran hutan dan lahan polda kalbar kombespol suhadi sw saat ini dari perusahaan belum ada penetapan tersangka dia beralasan polisi harus mengumpulkan lebih banyak bukti kapolda katanya sudah ke daerah terindikasi pembakaran jumat pekan lalu juga pemantauan udara ke sintang penyumbang titik panas ketiga di kalbarpemantauan udara untuk mendapatkan gambaran medan dari lokasi terbakar jadi komando jelas ini katanya bersama kepala bksda kalbar sustyo iriyonosuhadi mengatakan satgas kahutla membentuk dua tim menangani asap upaya pemadaman dengan melibatkan babinkamtibmas manggala agni ketua rtrw pemuka masyarakat dan tni dari direktorat reserse kriminal khusus akan menyidik indikasi pembakaran lahan oleh perusahaansebelumnya dalam rapat koordinasi tanggap darurat kabuta asap di pemerintah kalbar pelaksana tugas bupati ketapang kartius menyatakan tiga perusahaan dengan membakar saya minta perusahaan ditindak tegas kalau perlu saya akan melarang perusahaan beroperasihingga kini polda kalbar menangani kasus kebakaran lahan baik korporasi maupun perorangan ada kasus tersangka khusus tujuh kasus korporasi masih didalami kata suhadiberdasarkan pantauan satelit bnpb pada selasa terdapat titik panas di kalteng kalbar dan kalsel di riau dan sumatera selatan

Kabut Asap Menyiksa dan Berbahaya, Warga Riau Lapor Komnas HAM. Jumat pekan lalu, beberapa warga Riau mendatangi Komnas HAM. Mereka ingin mengadu kabut asap yang menyebabkan warga kesulitan beraktivitas dan mengalami gangguan kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan ini berdampak panjang, dari sekolah diliburkan, banyak orang terserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Mereka menilai, kejadian ini telah merenggut HAM warga, terutama hak lingkungan sehat.“Kami dari Gerakan Rakyat Riau Melawan Asap ke Komnas HAM karena telah terjadi pelanggaran hak hidup bebas dari pencemaran asap. Kami di Riau, selama sebulan tiap hari bernapas dengan udara beracun,” kata Helda Khasmy, aktivis Serikat Perempuan Indonesia (Seruni).Data Dinas Kesehatan, ada 43.386 warga Riau terpapar ISPA, bahkan menimbulkan korban jiwa. Sudah sebulan anak-anak tak sekolah. Kegiatan ekonomi lumpuh. Namun, tak ada proses evakuasi dari pemerintah bagi kelompok rentan. Baik anak-anak, ibu hamil dan menyusui, serta manula. Evakuasi hanya inisiatif warga. “Itupun hanya segelintir. Bagi warga mampu, mereka mengevakuasi keluarga ke Bukit tinggi atau Padang. Masih banyak warga tetap bertahan di tengah kepungan asap.”Helda mengatakan, kebakaran terulang tiap tahun karena pola penguasaan tanah tak berpihak pada masyarakat lokal. Lahan banyak didistribusikan pada perkebunan besar dan HTI. Imbasnya, kanalisasi membuat lahan gambut kering dan rentan terbakar.“Ini karena monopoli lahan gambut Riau. Kami meminta pemerintah menghentikan monopoli penguasaan lahan, audit izin-izin pemanfaatan lahan.”Dalam kesempatan sama anggota Komisi E DPRD Riau, Ade Hartati mengatakan, pemerintah memadamkan api tetapi tak menjawab persoalan mengapa kejadian terus berulang tiap tahun.“Hutan Riau harus ditata kembali. Kalau tidak, kami tak akan pernah bebas dari asap. Apakah ini yang akan kami wariskan ke anak cucu? Tata kelola hutan harus jadi landasan. Riau sampai saat ini belum punya RTRW.”Ade mengalami pengalaman buruk karena asap kebakaran hutan dan lahan. Saat melahirkan, bayinya harus dirawat intensif karena sakit pernapasan.Kebakaran asap, katanya, bukan lagi menjadi bencana daerah, tetapi nasional. Proses penyelesaianpun, harus terintegrasi antara pemerintah daerah dan pusat agar kejadian tak terulang.Menanggapi itu, Wakil Ketua Internal Komnas HAM Siti Noor Laila mengatakan, kebakaran yang menimbulkan asap itu ada hak-hak masyarakat terganggu, yakni, hak lingkungan sehat dan kesehatan.Komnas HAM akan mempelajari dokumen-dokumen dan segera menerjunkan tim ke Riau dan daerah lain yang terserang asap. Setelah itu, Komnas HAM akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. “Evakuasi warga tanpa difasilitasi pemerintah. Mestinya pemerintah segera evakuasi, terutama bagi kelompok rentan.”Pemerintah, katanya, juga harus menyediakan fasilitas pendidikan di ruang tertutup agar pendidikan dan ruang bermain anak tidak terganggu.”Diharapkan dengan kasus ini pemerintah menata ulang dan ada penegakan hukum sungguh-sungguh dan jujur,” katanya.Roichatul Aswidah, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM mengatakan, terjadi pelanggaran serius pemerintah karena ada pembiaran.“Pemerintah melanggar. Pemkab dan pemprov memiliki kewenangan tapi tidak dilakukan. Ada hal mendasar tak dilakukan pemerintah.”Pemerintah, katanya, tidak menjalankan kewajiban untuk berupaya maksimal mengatasi masalah ini padahal asap terjadi bertahun-tahun.Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga ikut berkomentar. Menurut dia, selain pemerintah, perusahaan yang membakar hutan harus ikut bertanggung jawab menanggung biaya kesehatan masyarakat dan kerugian lain.“ bencana langganan tiap tahun? Tiap tahun sudah ada pemantauan. BMKG ada ramalan. Harusnya bisa persiapan atau alternatif. Sudah ada kemarau dan lahan gambut mudah terbakar, kenapa boleh kanalisasi?”Seharusnya, kata Sandra, pemerintah bisa mengelola titik-titik rawan dengan baik sebelum kemarau. Dia merujuk UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang jelas mengatur peran pemerintah di setiap tingkatan.

[1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

kabut asap menyiksa dan berbahaya warga riau lapor komnas ham jumat pekan lalu beberapa warga riau mendatangi komnas ham mereka ingin mengadu kabut asap yang menyebabkan warga kesulitan beraktivitas dan mengalami gangguan kesehatan kebakaran hutan dan lahan ini berdampak panjang dari sekolah diliburkan banyak orang terserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut ispa mereka menilai kejadian ini telah merenggut ham warga terutama hak lingkungan sehatkami dari gerakan rakyat riau melawan asap ke komnas ham karena telah terjadi pelanggaran hak hidup bebas dari pencemaran asap kami di riau selama sebulan tiap hari bernapas dengan udara beracun kata helda khasmy aktivis serikat perempuan indonesia serunidata dinas kesehatan ada warga riau terpapar ispa bahkan menimbulkan korban jiwa sudah sebulan anakanak tak sekolah kegiatan ekonomi lumpuh namun tak ada proses evakuasi dari pemerintah bagi kelompok rentan baik anakanak ibu hamil dan menyusui serta manula evakuasi hanya inisiatif warga itupun hanya segelintir bagi warga mampu mereka mengevakuasi keluarga ke bukit tinggi atau padang masih banyak warga tetap bertahan di tengah kepungan asaphelda mengatakan kebakaran terulang tiap tahun karena pola penguasaan tanah tak berpihak pada masyarakat lokal lahan banyak didistribusikan pada perkebunan besar dan hti imbasnya kanalisasi membuat lahan gambut kering dan rentan terbakarini karena monopoli lahan gambut riau kami meminta pemerintah menghentikan monopoli penguasaan lahan audit izinizin pemanfaatan lahandalam kesempatan sama anggota komisi e dprd riau ade hartati mengatakan pemerintah memadamkan api tetapi tak menjawab persoalan mengapa kejadian terus berulang tiap tahunhutan riau harus ditata kembali kalau tidak kami tak akan pernah bebas dari asap apakah ini yang akan kami wariskan ke anak cucu tata kelola hutan harus jadi landasan riau sampai saat ini belum punya rtrwade mengalami pengalaman buruk karena asap kebakaran hutan dan lahan saat melahirkan bayinya harus dirawat intensif karena sakit pernapasankebakaran asap katanya bukan lagi menjadi bencana daerah tetapi nasional proses penyelesaianpun harus terintegrasi antara pemerintah daerah dan pusat agar kejadian tak terulangmenanggapi itu wakil ketua internal komnas ham siti noor laila mengatakan kebakaran yang menimbulkan asap itu ada hakhak masyarakat terganggu yakni hak lingkungan sehat dan kesehatankomnas ham akan mempelajari dokumendokumen dan segera menerjunkan tim ke riau dan daerah lain yang terserang asap setelah itu komnas ham akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah evakuasi warga tanpa difasilitasi pemerintah mestinya pemerintah segera evakuasi terutama bagi kelompok rentanpemerintah katanya juga harus menyediakan fasilitas pendidikan di ruang tertutup agar pendidikan dan ruang bermain anak tidak terganggudiharapkan dengan kasus ini pemerintah menata ulang dan ada penegakan hukum sungguhsungguh dan jujur katanyaroichatul aswidah wakil ketua eksternal komnas ham mengatakan terjadi pelanggaran serius pemerintah karena ada pembiaranpemerintah melanggar pemkab dan pemprov memiliki kewenangan tapi tidak dilakukan ada hal mendasar tak dilakukan pemerintahpemerintah katanya tidak menjalankan kewajiban untuk berupaya maksimal mengatasi masalah ini padahal asap terjadi bertahuntahunkomisioner komnas ham sandra moniaga ikut berkomentar menurut dia selain pemerintah perusahaan yang membakar hutan harus ikut bertanggung jawab menanggung biaya kesehatan masyarakat dan kerugian lain bencana langganan tiap tahun tiap tahun sudah ada pemantauan bmkg ada ramalan harusnya bisa persiapan atau alternatif sudah ada kemarau dan lahan gambut mudah terbakar kenapa boleh kanalisasiseharusnya kata sandra pemerintah bisa mengelola titiktitik rawan dengan baik sebelum kemarau dia merujuk uu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas mengatur peran pemerintah di setiap tingkatan

1,7 Juta Hektar Lahan Terbakar, Indonesia Mulai Terima Bantuan Negara Lain. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, saat ini diperkirakan mencapai luas 1,7 juta hektar, antara lain di Kalimantan 770.000 hektar, 35,9% di lahan gambut. Sedang, Sumatera 593.000 hektar terbakar, dengan 45,5% lahan gambut dan Sumatera Selatan 221.704 hektar. Kabut asap pekat dari kebakaran lahan dan hutan ini telah menyebabkan puluhan ribu warga menderita sakit, hampir 30 juta orang terdampak. Korban jiwa berjatuhan dampak asap berbahaya ini, seperti di Riau, Jambi dan Kalimantan Tengah.Presiden Joko Widodo, seperti dikutip dari website menyatakan, dengan lahan terbakar begitu luas hingga menyulitkan pemadaman, meskipun pemerintah telah berupaya dengan mengerahkan berbagai lini dari daerah hingga pusat.Namun, kata Presiden, upaya penanganan bencana asap terasa lama karena wilayah terbakar sangat luas bersamaan dengan kekeringan hingga tak hujan dan pasokan air terbatas.Kekuatan dalam negeri dari Manggala Agni, BNPB, TNI, sampai masyarakat sudah dikerahkan, tetapi api tak juga padam. Asap pekat masih menyelimuti beberapa daerah meskipun sudah mengalami penurunan.Akhirnya, Presiden membuka pintu negara lain ikut membantu—setelah sebelumnya masih berupaya menggunakan kekuatan dalam negeri. “Pemerintah menerima bantuan pesawat dari Malaysia, Singapura, Rusia dan Tiongkok,” katanya kala ke lokasi kebakaran, di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kampar, Riau, Jumat (9/10/15).Menurut Jokowi, pemadaman akan fokus mengerjakan ke titik api paling banyak, di Sumsel. “Asap yang kesini (Riau) dari sana.”Jokowi menargetkan dalam dua minggu kebakaran bisa tertangani karena sudah memakai kapasitas lebih besar.Informasi dari Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB menyebutkan, yang mengatur bantuan internasional soal asap kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan oleh Kementerian Luar Negeri.Saat ini, katanya, ada lima negara akan membantu Indonesia yaitu Singapura, Malaysia, Tiongkok, Australia dan Rusia. “Hingga kini baru Singapura dan Malaysia yang menyampaikan bentuk bantuan dan persiapan pengiriman. Kemenlu masih menunggu kepastian bantuan beberapa negara lain,” katanya dalam informasi yang dibagikan kepada , di Jakarta, Jumat (9/10/15).Pemerintah Singapura, kata Sutopo, akan mengirimkan satu helikopter Chinook beserta bumbi bucket mampu membawa air 5.000 liter pada Jumat (9/10/15). Pesawat terbang dari Singapura langsung ke Palembang.Lalu, akan diberangkatkan juga satu pesawat Hercules C-130 dengan 42 personil pemadam kebakaran dari Badan Pertahanan Sipil Singapura (SCDF), berikut awak dan peralatan.Untuk Malaysia, katanya, sedang menyiapkan pengiriman satu pesawat bombardier CL415 water bombing dan satu pesawat Hercules C-130 yang mengangkut crew, peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Juga satu helikopter kecil untuk survai dan memandu pemboman air. “Malaysia sudah kirim permohonan kepada Kemenlu. Rencana dikirim 9 dan 16 Oktober 2015.”Dia mengatakan, bantuan Singapura dan Malaysia akan bergabung dengan tim Indonesia guna memadamkan api dan asap di Sumsel. Pemerintah Indonesia sudah menempatkan lima helikopter water bombing dua pesawat air tractor water bombing, dan satu Casa 212.BNPB juga akan menambah helikopter water bombing.. Pengerahan personil gabungan TNI, Polri, Manggala Agni, BNPB, dan BPBD dan lain-lain sebanyak 3.694 personil TNI dan Polri akan menambah kekuatan untuk operasi di darat.Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo mengatakan, selama bantuan tak mengikat dan tak ada embel-embel atau tak mengintervensi negara, bagi Komisi IV, tak masalah bantuan diterima.“Kita dibantu oleh orang juga tidak usah malu menerimanya. Ini adalah bencana melibatkan banyak orang. Permasalahan ini tidak hanya berdampak kepada kita sendiri juga negara tetangga,” katanya.Di Riau, Jokowi kembali mengingatkan soal pentingnya sekat kanal karena kebakaran banyak terjadi di lahan gambut. Karakteristik gambut unit hingga sulit pemadaman. “Di atas kelihatan sudah padam, tapi di bawah masih membara,” katanya masih dari website .Untuk itu, solusi mengatasi kebakaran lahan gambut, katanya, dengan membuat kanal bersekat, dan sisi kiri kanan diberi stok air dengan embung. Tujuannya, melakukan pembasahan () lahan gambut.Sekat kanal ada embung, katanya, selain dibuat di lokasi bekas kebakaran, Desa Rimbo Panjang, Kampar, juga di Pulang Pisang Kalimantan Tengah.Soal sekat kanal dan embung ini, data BNPB per 7 Oktober 2015, menyebutkan, sodetan di Jembatan Tumbang Nusa Desa Pilang, Jabiren Raya , Pulau Pisau, Kalteng, panjang kanal 7.000 meter, lebar empat meter, dan dalam dua meter. Lalu, sodetan lorong ke dalam ada 28, lebar dua meter dalam dua meter. Kolam kolam 30 buah, ukuran 10 x 10 meter, dan ukuran 20×30 dengan dalam empat meter.Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Arie Rompas menilai pembangunan sekat kanal bukan solusi. Justru, makin membuat lahan gambut kering.“Akar persoalan karena pembukaan skala luas. Ada kanal mengeringkan lahan gambut. Ketika Jokowi datang, menyimpulkan masalah dan harus dibangun kanal. Padahal kanal yang membuat gambut kering. Yang dilakukan Jokowi bukan solusi. Dari mana sumber air untuk kanal? Kanal akan makin banyak . Ini akan menghancurkan gambut,” katanya, pekan lalu.Menurut dia, sekat kanal yang dibangun bukan di daerah ada titik api. “Ini kesalahan sangat fatal. Yang dibangun kanal, tetapi titik api di wilayah lain. Ini menunjukkan upaya Jokowi tidak menjawab persoalan. Belum lagi ukuran elevasi gambut. Dari mana sumber air untuk pemadaman itu juga tidak jelas. Level ketinggian Sungai Kahayan dan kanal sangat berbeda.” Jadi, katanya, secara teknis perlu ekologi lebih kuat. “Kanal akan menghancurkan gambut.”Anggapan ini dibantah Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raffles B Panjaitan. Menurut dia, air akan membasahi sekat kanal dari Sungai Kahayan, memanfaatkan pasang surut air. Selama ini katanya, keadaan pasang Sungai Kahayan tak dimanfaatkan membuat gambut kembali menjadi basah.“Dengan sekat kanal, saat air Sungai Kahayan pasang, akan masuk ke kanal. Karena ada sekat, ketika surut air tertangkap di sekat kanal dan tak akan keluar lagi. Biasa keadaan pasang pagi hari. Siang jam satu sudah surut lagi,” katanya.Menurut Raffles tak ada pembangunan kanal baru, yang ada direhabilitasi. Diperbaiki, diperdalam, dibuat embung, dan sekat. Ada pengaturan sesuai level ketinggian air. “Dengan sodetan itu akan mempermudah menyediakan air bahkan sampai empat km ke dalam.”Selama ini, katanya, kanal ada, tetapi tidak disekat. “Jadi air pasang, terbuang lagi kala surut. Apalagi saat kemarau menjadi kering. Sekat kanal dibuat agar air bertahan lama. Gambut menjadi basah. Air kita atur, akan ada embung untuk menyiapkan air.”Embung-embung akan dibangun. KLHK akan menyediakan pompa air untuk menyemprot. Total pompa air ada 30 di Kalteng.Sekat kanal sedang dikerjakan sepanjang 17 km di Kalteng dan Kalsel. KLHK sedang kajian dan berkonsultasi dengan para ahli agar bisa diterapkan di daerah lain.“Kami meminta pemda memetakan wilayah mana yang rawan kebakaran untuk dibuat sekat kanak. Yang dikerjakan di Kalteng dan Kalsel baru 17 km.”Senada dengan Kepala BNPB Willem Rampangilei. Menurut dia, Presiden memerintahkan membangun kanal bersekat, bukan kanalisasi. Upaya ini untuk pencegahan.“Memang lahan gambut kering saat ini karena kanalisasi masa lalu. Jadi dibuat kanal tanpa dibendung dan disekat. Maka lahan gambut menjadi kering. Kalau sudah terbakar, sulit dipadamkan,” katanya, pekan lalu.Proses pembangunan kanal bersekat dan embung sejak 25 September, sehari setelah Presiden berkunjung ke Kalteng. Panglima TNI mendatangkan detasemen seni dan peralatan dengan harapan 10 Oktober selesai.“Dengan kanal bersekat, sangat membantu percepatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. ini akan kita kembangkan di kemudian hari. Kanal bersekat bertujuan membasahkan kembali lahan gambut.”

[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan strategi mitigasi

juta hektar lahan terbakar indonesia mulai terima bantuan negara lain kebakaran hutan dan lahan di indonesia saat ini diperkirakan mencapai luas juta hektar antara lain di kalimantan hektar di lahan gambut sedang sumatera hektar terbakar dengan lahan gambut dan sumatera selatan hektar kabut asap pekat dari kebakaran lahan dan hutan ini telah menyebabkan puluhan ribu warga menderita sakit hampir juta orang terdampak korban jiwa berjatuhan dampak asap berbahaya ini seperti di riau jambi dan kalimantan tengahpresiden joko widodo seperti dikutip dari website menyatakan dengan lahan terbakar begitu luas hingga menyulitkan pemadaman meskipun pemerintah telah berupaya dengan mengerahkan berbagai lini dari daerah hingga pusatnamun kata presiden upaya penanganan bencana asap terasa lama karena wilayah terbakar sangat luas bersamaan dengan kekeringan hingga tak hujan dan pasokan air terbataskekuatan dalam negeri dari manggala agni bnpb tni sampai masyarakat sudah dikerahkan tetapi api tak juga padam asap pekat masih menyelimuti beberapa daerah meskipun sudah mengalami penurunanakhirnya presiden membuka pintu negara lain ikut membantusetelah sebelumnya masih berupaya menggunakan kekuatan dalam negeri pemerintah menerima bantuan pesawat dari malaysia singapura rusia dan tiongkok katanya kala ke lokasi kebakaran di desa rimbo panjang kecamatan tambang kampar riau jumat menurut jokowi pemadaman akan fokus mengerjakan ke titik api paling banyak di sumsel asap yang kesini riau dari sanajokowi menargetkan dalam dua minggu kebakaran bisa tertangani karena sudah memakai kapasitas lebih besarinformasi dari sutopo purwo nugroho kepala pusat data informasi dan humas bnpb menyebutkan yang mengatur bantuan internasional soal asap kebakaran hutan dan lahan di sumatera dan kalimantan oleh kementerian luar negerisaat ini katanya ada lima negara akan membantu indonesia yaitu singapura malaysia tiongkok australia dan rusia hingga kini baru singapura dan malaysia yang menyampaikan bentuk bantuan dan persiapan pengiriman kemenlu masih menunggu kepastian bantuan beberapa negara lain katanya dalam informasi yang dibagikan kepada di jakarta jumat pemerintah singapura kata sutopo akan mengirimkan satu helikopter chinook beserta bumbi bucket mampu membawa air liter pada jumat pesawat terbang dari singapura langsung ke palembanglalu akan diberangkatkan juga satu pesawat hercules c dengan personil pemadam kebakaran dari badan pertahanan sipil singapura scdf berikut awak dan peralatanuntuk malaysia katanya sedang menyiapkan pengiriman satu pesawat bombardier cl water bombing dan satu pesawat hercules c yang mengangkut crew peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan juga satu helikopter kecil untuk survai dan memandu pemboman air malaysia sudah kirim permohonan kepada kemenlu rencana dikirim dan oktober dia mengatakan bantuan singapura dan malaysia akan bergabung dengan tim indonesia guna memadamkan api dan asap di sumsel pemerintah indonesia sudah menempatkan lima helikopter water bombing dua pesawat air tractor water bombing dan satu casa bnpb juga akan menambah helikopter water bombing pengerahan personil gabungan tni polri manggala agni bnpb dan bpbd dan lainlain sebanyak personil tni dan polri akan menambah kekuatan untuk operasi di daratketua komisi iv dpr ri edhy prabowo mengatakan selama bantuan tak mengikat dan tak ada embelembel atau tak mengintervensi negara bagi komisi iv tak masalah bantuan diterimakita dibantu oleh orang juga tidak usah malu menerimanya ini adalah bencana melibatkan banyak orang permasalahan ini tidak hanya berdampak kepada kita sendiri juga negara tetangga katanyadi riau jokowi kembali mengingatkan soal pentingnya sekat kanal karena kebakaran banyak terjadi di lahan gambut karakteristik gambut unit hingga sulit pemadaman di atas kelihatan sudah padam tapi di bawah masih membara katanya masih dari website untuk itu solusi mengatasi kebakaran lahan gambut katanya dengan membuat kanal bersekat dan sisi kiri kanan diberi stok air dengan embung tujuannya melakukan pembasahan lahan gambutsekat kanal ada embung katanya selain dibuat di lokasi bekas kebakaran desa rimbo panjang kampar juga di pulang pisang kalimantan tengahsoal sekat kanal dan embung ini data bnpb per oktober menyebutkan sodetan di jembatan tumbang nusa desa pilang jabiren raya pulau pisau kalteng panjang kanal meter lebar empat meter dan dalam dua meter lalu sodetan lorong ke dalam ada lebar dua meter dalam dua meter kolam kolam buah ukuran x meter dan ukuran dengan dalam empat meterdirektur eksekutif walhi kalteng arie rompas menilai pembangunan sekat kanal bukan solusi justru makin membuat lahan gambut keringakar persoalan karena pembukaan skala luas ada kanal mengeringkan lahan gambut ketika jokowi datang menyimpulkan masalah dan harus dibangun kanal padahal kanal yang membuat gambut kering yang dilakukan jokowi bukan solusi dari mana sumber air untuk kanal kanal akan makin banyak ini akan menghancurkan gambut katanya pekan lalumenurut dia sekat kanal yang dibangun bukan di daerah ada titik api ini kesalahan sangat fatal yang dibangun kanal tetapi titik api di wilayah lain ini menunjukkan upaya jokowi tidak menjawab persoalan belum lagi ukuran elevasi gambut dari mana sumber air untuk pemadaman itu juga tidak jelas level ketinggian sungai kahayan dan kanal sangat berbeda jadi katanya secara teknis perlu ekologi lebih kuat kanal akan menghancurkan gambutanggapan ini dibantah direktur pengendalian kebakaran hutan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan raffles b panjaitan menurut dia air akan membasahi sekat kanal dari sungai kahayan memanfaatkan pasang surut air selama ini katanya keadaan pasang sungai kahayan tak dimanfaatkan membuat gambut kembali menjadi basahdengan sekat kanal saat air sungai kahayan pasang akan masuk ke kanal karena ada sekat ketika surut air tertangkap di sekat kanal dan tak akan keluar lagi biasa keadaan pasang pagi hari siang jam satu sudah surut lagi katanyamenurut raffles tak ada pembangunan kanal baru yang ada direhabilitasi diperbaiki diperdalam dibuat embung dan sekat ada pengaturan sesuai level ketinggian air dengan sodetan itu akan mempermudah menyediakan air bahkan sampai empat km ke dalamselama ini katanya kanal ada tetapi tidak disekat jadi air pasang terbuang lagi kala surut apalagi saat kemarau menjadi kering sekat kanal dibuat agar air bertahan lama gambut menjadi basah air kita atur akan ada embung untuk menyiapkan airembungembung akan dibangun klhk akan menyediakan pompa air untuk menyemprot total pompa air ada di kaltengsekat kanal sedang dikerjakan sepanjang km di kalteng dan kalsel klhk sedang kajian dan berkonsultasi dengan para ahli agar bisa diterapkan di daerah lainkami meminta pemda memetakan wilayah mana yang rawan kebakaran untuk dibuat sekat kanak yang dikerjakan di kalteng dan kalsel baru kmsenada dengan kepala bnpb willem rampangilei menurut dia presiden memerintahkan membangun kanal bersekat bukan kanalisasi upaya ini untuk pencegahanmemang lahan gambut kering saat ini karena kanalisasi masa lalu jadi dibuat kanal tanpa dibendung dan disekat maka lahan gambut menjadi kering kalau sudah terbakar sulit dipadamkan katanya pekan laluproses pembangunan kanal bersekat dan embung sejak september sehari setelah presiden berkunjung ke kalteng panglima tni mendatangkan detasemen seni dan peralatan dengan harapan oktober selesaidengan kanal bersekat sangat membantu percepatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan ini akan kita kembangkan di kemudian hari kanal bersekat bertujuan membasahkan kembali lahan gambut

Derita Warga karena Kabut Asap Belum Berlalu. Begitulah pesan singkat Tokoh Masyarakat Riau, Azlaini Agus, kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Azlaini juga Wakil Ketua Non Aktif Ombudsman RI.Kesedihan, keluhan, ketakutan, kekhawatiran sampai kemarahan muncul dari warga di daerah-daerah kabut asap parah seperti di Kalimantan dan Sumatera, salah satu Riau. Mereka sudah berpekan-pekan ini terpapar asap hingga level sangat berbahaya. Hingga Rabu (7/10/15), Riau, Jambi dan Kalimantan Tengah, kabut asap masih pekat.Di Pekanbaru, Selasa (6/10/15), pukul 20.00, konsentrasi partikulat (PM10) mencapai 548.72 psi alias level berbahaya. Itu terjadi sejak beberapa hari belakangan. Pernah turun ke level tidak sehat, namun tak bertahan lama. Udara buruk terus menerus dihirup warga Riau.Pemerintah telah mendirikan posko kesehatan sejak pertengahan September lalu di beberapa titik di Pekanbaru.Dokter Bommy Amri, petugas medis di posko Lembaga Adat Melayu Riau, menjelaskan ada lima kategori penyakit disebabkan asap, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), atau radang paru-paru, asma, iritasi mata dan iritasi kulit. “Sampai saat ini yang datang ke posko banyak ISPA, jika pneumonia harus sudah dibawa ke rumah sakit,” katanya.Di setiap posko kesehatan, tersedia berbagai macam obat-obatan berkaitan penanganan lima penyakit itu yang disubsidi Dinas Kesehatan Riau.Selain obat-obat tersebut juga ada masker bedah , —oksigen botolan— dan oksigen portabel. “Kita sudah mengajukan permintaan masker N95, tapi dinas katakan persedian terbatas,” ujar Bommy.Masker N95, standar yang harus digunakan pada kualitas udara berbahaya seperti di Riau ini. Dengan masker ini penyaringan udara mencapai 95%. “Kalau masker bedah kebalikan, hanya menyaring udara 5%.”Andra Syaril, Kepala Dinas Kesehatan Riau mengatakan, masker N95 sangat terbatas. “Jumlah terbatas baik dari provinsi maupun Kemenkes. Ini harus dibagikan ke 12 kabupaten kota di Riau.”Terhitung dari 29 Juni-5 Oktober 2015, penderita ISPA di Riau mencapai 57.536 orang. Tertinggi di Pekanbaru (12.806) orang, menyusul Siak dan Kuantan Singingi, 7.103 dan 6.560 orang. Sedangkan Rokan Hulu dan Bengkalis 5.792 dan 5.752 orang.Azlaini Agus, Tokoh Masyarakat Riau, menyayangkan keadaan ini. Riau saat ini seperti orang jatuh dalam kesalahan sama berkali-kali, hingga 18 tahun. “Padahal kejadian ini mudah diprediksi kapan terjadi dan apa penyebabnya.”Katanya, sudah tak ada ruang tak bebas asap untuk masyarakat Riau. Bagi yang memiliki banyak uang bisa mengungsi ke luar provinsi. “Bagaimana yang ekonomi menengah ke bawah? Mereka hanya bisa pasrah dan terpaksa meneruskan aktivitas.”Kondisi udara Riau akan membahayakan generasi penerus bangsa. Ibu hamil, bayi ataupun balita menghirup udara berbahaya. Kondisi ini akan mempengaruhi perkembangan mereka. Dampak bencana akan dirasakan warga 10 sampai 15 tahun kedepan. “Tak dapat dibayangkan apa yang akan dialami anak-anak Riau di masa yang akan datang.”Bommy sependapat dengan Azlaini. Dampak asap akan terasa 10 hingga 15 tahun mendatang. Kemungkinan besar penyakit kanker akan diderita masyarakat Riau. “Dalam jangka dekat mungkin bisa batuk, menjadi asma dan membahayakan kondisi masyarakat.”Azlaini menyayangkan terkait kebijakan dari sekolah-sekolah yang meliburkan anak didik dalam waktu pendek. Dua hari libur, diberitahu kembali libur ditambah hingga dua hari berikutnya. “Lebih baik jika diberi waktu libur panjang, hingga orangtua dapat mengungsikan anak mereka ke tempat lebih baik.”Terhitung sejak 5 Oktober, perguruan tinggi di Riau dan sekolah mengaktifkan kegiatan belajar mengajar. Andra mengimbau, orangtua dan anak-anak tak lupa menggunakan masker. “Baik saat berangkat dan pulang sekolah serta proses belajar mengajar.”Bommy meminta perhatian pihak sekolah agar saat istirahat, imbau anak-anak tak bermain di luar ruangan. Dia menyarankan, sekolah memperhatikan ruang kelas, apakah ber-AC ataupun ruangan yang memenuhi standar kelayakan tempat beraktivitas anak-anak. “Dinas Kesehatan yang bisa menilai.”***Kegiatan belajar mengajar, beberapa SD hanya pukul 9.00- 12.00. Pemberitahuan melalui pesan singkat dari wali kelas dikirimkan kepada wali murid. Fairus Ruspianti mengatakan, .anaknya di kelas 4 SDN 108 Bukit Raya, Pekanbaru, Selasa ini kembali masuk sekolah. “Dari wali kelas diberitahu masuk Selasa dan Kamis.”Dia memilih meliburkan anak dari sekolah jika asap pekat. “Walaupun tidak ada pemberitahuan sekolah, kalau pekat, saya lebih memilih anak tetap di rumah.” Dia tak mau mengambil risiko anak bermain di ruangan terbuka di sekolah.Keluhan juga datang dari Roslan yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang es tebu di Jalan Pattimura. Selain merusak kesehatan, asap juga berdampak pendapatan. Dia sehari-hari berjualan pukul 9.00-18.00 terus berhadapan dengan asap.Karena asap, tidak ada orang betah di luar ruangan. Pendapatan turun sampai 50%. “Kita ini orang kecil, bisa apa. Hidup dari jualan, karena asap jadi tak jelas pendapatan.”Roslan juga mengeluhkan soal libur sekolah anak-anak. Dengan asap pekat dan anak terpaksa libur, mereka banyak dirugikan, kena asap dan sekolah terhenti. “Uang sekolah bayar terus tiap bulan, anak tak masuk.”Roslan pasrah menghadapi asap Riau. Dia yang merantau dari Painan, Sumatera Barat pada 2008 sering berhadapan dengan asap. “Orang pembesar-pembesar saja sudah sampai ke Jakarta tak ada perubahan, apalagi kita orang kecil .”Tak hanya di Riau, asap pekat masih menyelimuti Jambi dan Kalteng. Pantauan titik api dari satelit Terra & Aqua, Sumatera 421 titik, yakni, Sumsel (351), Lampung (45), Babel (7), Jambi (14), Bengkulu (4). DI Kalimantan 39 titik, yakni, Kalbar (2),Kaltim (32), Kaltara (5) dan Kalteng, terparah tapi tak terpantau.“Sebaran asap 6 Oktober masih menyelimuti sebagian Kalimantan, hampir seluruh Sumatera, Malaysia dan Singapura,” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB.Data dari BNPB menyebutkan, untuk jarak jarak pandang, di Sumatera, Padang berasap, 1.800 meter, Pekanbaru (500), Jambi (400) dan Palembang (900). Untuk Kalimantan, Pontianak (4.000), Ketapang (1.000), Palangkaraya (200).Indek kualitas udara, di Palangkaraya dan Palembang, masih level berbahaya, masing-masing 442 dan 636. Pekanbaru tidak sehat (228), Jambi (30) baik, dan Medan 185 (tidak sehat). Di Kalimantan, Pontianak sedang (56), dan Samarinda sedang (95).Sedangkan penderita ISPA, tertinggi Riau 45.668, Jambi 69.764, Sumsel 88.276, Kalbar 43.477, Kalteng 36.101, dan Kalsel 29.140 orang.Petugas pemadaman darat merupakan petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, manggala agni, Masyarakat dan lembaga lainnya. Petugas yang terlibat adalah 2.850 personil di Riau, 4.558 personil di Jambi, 2.950 personil di Sumsel, 1.500 personil di Kalbar, 1.526 personil di Kalteng dan 1.500 personil di Kalsel.Pemadaman kebakaran terus dilakukan. Sutopo mengatakan, konsentrasi pemadaman di OKI, Sumsel, karena titik api terus menyala dari bulan lalu.

[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

derita warga karena kabut asap belum berlalu begitulah pesan singkat tokoh masyarakat riau azlaini agus kepada menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya azlaini juga wakil ketua non aktif ombudsman rikesedihan keluhan ketakutan kekhawatiran sampai kemarahan muncul dari warga di daerahdaerah kabut asap parah seperti di kalimantan dan sumatera salah satu riau mereka sudah berpekanpekan ini terpapar asap hingga level sangat berbahaya hingga rabu riau jambi dan kalimantan tengah kabut asap masih pekatdi pekanbaru selasa pukul konsentrasi partikulat pm mencapai psi alias level berbahaya itu terjadi sejak beberapa hari belakangan pernah turun ke level tidak sehat namun tak bertahan lama udara buruk terus menerus dihirup warga riaupemerintah telah mendirikan posko kesehatan sejak pertengahan september lalu di beberapa titik di pekanbarudokter bommy amri petugas medis di posko lembaga adat melayu riau menjelaskan ada lima kategori penyakit disebabkan asap infeksi saluran pernafasan akut ispa atau radang paruparu asma iritasi mata dan iritasi kulit sampai saat ini yang datang ke posko banyak ispa jika pneumonia harus sudah dibawa ke rumah sakit katanyadi setiap posko kesehatan tersedia berbagai macam obatobatan berkaitan penanganan lima penyakit itu yang disubsidi dinas kesehatan riauselain obatobat tersebut juga ada masker bedah oksigen botolan dan oksigen portabel kita sudah mengajukan permintaan masker n tapi dinas katakan persedian terbatas ujar bommymasker n standar yang harus digunakan pada kualitas udara berbahaya seperti di riau ini dengan masker ini penyaringan udara mencapai kalau masker bedah kebalikan hanya menyaring udara andra syaril kepala dinas kesehatan riau mengatakan masker n sangat terbatas jumlah terbatas baik dari provinsi maupun kemenkes ini harus dibagikan ke kabupaten kota di riauterhitung dari juni oktober penderita ispa di riau mencapai orang tertinggi di pekanbaru orang menyusul siak dan kuantan singingi dan orang sedangkan rokan hulu dan bengkalis dan orangazlaini agus tokoh masyarakat riau menyayangkan keadaan ini riau saat ini seperti orang jatuh dalam kesalahan sama berkalikali hingga tahun padahal kejadian ini mudah diprediksi kapan terjadi dan apa penyebabnyakatanya sudah tak ada ruang tak bebas asap untuk masyarakat riau bagi yang memiliki banyak uang bisa mengungsi ke luar provinsi bagaimana yang ekonomi menengah ke bawah mereka hanya bisa pasrah dan terpaksa meneruskan aktivitaskondisi udara riau akan membahayakan generasi penerus bangsa ibu hamil bayi ataupun balita menghirup udara berbahaya kondisi ini akan mempengaruhi perkembangan mereka dampak bencana akan dirasakan warga sampai tahun kedepan tak dapat dibayangkan apa yang akan dialami anakanak riau di masa yang akan datangbommy sependapat dengan azlaini dampak asap akan terasa hingga tahun mendatang kemungkinan besar penyakit kanker akan diderita masyarakat riau dalam jangka dekat mungkin bisa batuk menjadi asma dan membahayakan kondisi masyarakatazlaini menyayangkan terkait kebijakan dari sekolahsekolah yang meliburkan anak didik dalam waktu pendek dua hari libur diberitahu kembali libur ditambah hingga dua hari berikutnya lebih baik jika diberi waktu libur panjang hingga orangtua dapat mengungsikan anak mereka ke tempat lebih baikterhitung sejak oktober perguruan tinggi di riau dan sekolah mengaktifkan kegiatan belajar mengajar andra mengimbau orangtua dan anakanak tak lupa menggunakan masker baik saat berangkat dan pulang sekolah serta proses belajar mengajarbommy meminta perhatian pihak sekolah agar saat istirahat imbau anakanak tak bermain di luar ruangan dia menyarankan sekolah memperhatikan ruang kelas apakah berac ataupun ruangan yang memenuhi standar kelayakan tempat beraktivitas anakanak dinas kesehatan yang bisa menilaikegiatan belajar mengajar beberapa sd hanya pukul pemberitahuan melalui pesan singkat dari wali kelas dikirimkan kepada wali murid fairus ruspianti mengatakan anaknya di kelas sdn bukit raya pekanbaru selasa ini kembali masuk sekolah dari wali kelas diberitahu masuk selasa dan kamisdia memilih meliburkan anak dari sekolah jika asap pekat walaupun tidak ada pemberitahuan sekolah kalau pekat saya lebih memilih anak tetap di rumah dia tak mau mengambil risiko anak bermain di ruangan terbuka di sekolahkeluhan juga datang dari roslan yang seharihari bekerja sebagai pedagang es tebu di jalan pattimura selain merusak kesehatan asap juga berdampak pendapatan dia seharihari berjualan pukul terus berhadapan dengan asapkarena asap tidak ada orang betah di luar ruangan pendapatan turun sampai kita ini orang kecil bisa apa hidup dari jualan karena asap jadi tak jelas pendapatanroslan juga mengeluhkan soal libur sekolah anakanak dengan asap pekat dan anak terpaksa libur mereka banyak dirugikan kena asap dan sekolah terhenti uang sekolah bayar terus tiap bulan anak tak masukroslan pasrah menghadapi asap riau dia yang merantau dari painan sumatera barat pada sering berhadapan dengan asap orang pembesarpembesar saja sudah sampai ke jakarta tak ada perubahan apalagi kita orang kecil tak hanya di riau asap pekat masih menyelimuti jambi dan kalteng pantauan titik api dari satelit terra aqua sumatera titik yakni sumsel lampung babel jambi bengkulu di kalimantan titik yakni kalbar kaltim kaltara dan kalteng terparah tapi tak terpantausebaran asap oktober masih menyelimuti sebagian kalimantan hampir seluruh sumatera malaysia dan singapura kata sutopo purwo nugroho kepala pusat data informasi dan humas bnpbdata dari bnpb menyebutkan untuk jarak jarak pandang di sumatera padang berasap meter pekanbaru jambi dan palembang untuk kalimantan pontianak ketapang palangkaraya indek kualitas udara di palangkaraya dan palembang masih level berbahaya masingmasing dan pekanbaru tidak sehat jambi baik dan medan tidak sehat di kalimantan pontianak sedang dan samarinda sedang sedangkan penderita ispa tertinggi riau jambi sumsel kalbar kalteng dan kalsel orangpetugas pemadaman darat merupakan petugas gabungan dari bpbd tni polri manggala agni masyarakat dan lembaga lainnya petugas yang terlibat adalah personil di riau personil di jambi personil di sumsel personil di kalbar personil di kalteng dan personil di kalselpemadaman kebakaran terus dilakukan sutopo mengatakan konsentrasi pemadaman di oki sumsel karena titik api terus menyala dari bulan lalu

Cagar Alam Wondiboy Terbakar. Belasan orang tim gabungan TNI dan Polri maupun warga, menapaki Gunung Wondiboy mencapai ketinggian 1.000 meter dari permukaan laut, di Kelurahan Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat, Senin siang (12/10/15). Mereka hendak memadam api yang membakar sekitar lima hektar hutan disana.Tim tidak dilengkapi peralatan memadai. Mereka hanya menggunakan ranting pohon basah untuk memukul api dan peralatan seadanya untuk menghentikan amukan api agar tidak meluas. Hingga kini, api belum berhasil dipadamkan.Kejadian ini menjadi perhatian warga, karena biasa kemarau panjangpun tak kebakaran. Hutan di sana terakhir kali terbakar sekitar 1980–an.“Memadamkan api ini sulit, kita mau ambil air di mana? Peralatan terbatas. Kita hanya melokalisir api agar tidak merembet kemana-mana. Hanya itu yang bisa dilakukan,” kata Danramil Wasior Mayor Infatri Andri.Hutan yang terbakar didominasi tanaman bambu. Api menjalar melalui ranting dan dedaunan kering. Kawasan sekitarpun terkepung asap tebal. Pada malam hari, titik-titik api terlihat jelas dari kota.Setelah kebakaran, Andri sempat menghubungi kepala distrik. Lalu, kepala distrik mengumpulkan warga untuk memadamkan api pada Selasa (13/10/15). “Kondisi ini jangan sampai diremehkan. Perlu partisipasi bersama memadamkan api di semua titik.”Pegunungan Wondiboy, salah satu cagar alam cukup luas di Papua Barat, mencapai 73.022 hektar. Data Dinas Kehutanan Papua Barat 2007 menyebutkan, lokasi ini rumah bagi puluhan spesies burung, seperti burung endemik termasuksekitar 16 jenis marsupialia.Tim berbeda juga berangkat ke hutan Kaibi di Distrik Wondiboy untuk memadamkan kebakaran lain. Kebakaran terjadi hari sama sekitar pukul 12.00.Kapolres Teluk Wondama AKBP Frits Sukoy mengatakan, kebakaran di Teluk Wondama, tidak hanya di sekitar Gunung Wondiboy. Ada enam titik berbeda didentifikasi beberapa hari sebelumnya. Yakni, di Kampung Rado, Sanduay, Manggurai di Distrik Wasior, Kampung Tandia dan Rasie di Distrik Rasiei serta satu kampung Distrik Naikere. Kebakaran diduga dari warga membuka lahan pertanian baru.Frits menurunkan sekitar 200 personil kepolisian untuk memadamkan api yang akan dilakukan Selasa (13/10/15) menggunakan mobil tangki milik Pemda Wondama.Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup Teluk Wondama Johanes Auri, kebakaran di daerah itu belum separah daerah lain. Meski belum parah, katanya, pemda tetap waspada mengantisipasi agar kebakaran tidak meluas. “Kami melibatkan pemuda sekitar lokasi memadamkan api,” katanya.Kebakaran belum menggangu penerbangan. “Jarak pandang di udara kata pilot lima mil. Itu berarti tidak ada masalah pendaratan maupun penerbangan pesawat.”

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

cagar alam wondiboy terbakar belasan orang tim gabungan tni dan polri maupun warga menapaki gunung wondiboy mencapai ketinggian meter dari permukaan laut di kelurahan wasior teluk wondama papua barat senin siang mereka hendak memadam api yang membakar sekitar lima hektar hutan disanatim tidak dilengkapi peralatan memadai mereka hanya menggunakan ranting pohon basah untuk memukul api dan peralatan seadanya untuk menghentikan amukan api agar tidak meluas hingga kini api belum berhasil dipadamkankejadian ini menjadi perhatian warga karena biasa kemarau panjangpun tak kebakaran hutan di sana terakhir kali terbakar sekitar anmemadamkan api ini sulit kita mau ambil air di mana peralatan terbatas kita hanya melokalisir api agar tidak merembet kemanamana hanya itu yang bisa dilakukan kata danramil wasior mayor infatri andrihutan yang terbakar didominasi tanaman bambu api menjalar melalui ranting dan dedaunan kering kawasan sekitarpun terkepung asap tebal pada malam hari titiktitik api terlihat jelas dari kotasetelah kebakaran andri sempat menghubungi kepala distrik lalu kepala distrik mengumpulkan warga untuk memadamkan api pada selasa kondisi ini jangan sampai diremehkan perlu partisipasi bersama memadamkan api di semua titikpegunungan wondiboy salah satu cagar alam cukup luas di papua barat mencapai hektar data dinas kehutanan papua barat menyebutkan lokasi ini rumah bagi puluhan spesies burung seperti burung endemik termasuksekitar jenis marsupialiatim berbeda juga berangkat ke hutan kaibi di distrik wondiboy untuk memadamkan kebakaran lain kebakaran terjadi hari sama sekitar pukul kapolres teluk wondama akbp frits sukoy mengatakan kebakaran di teluk wondama tidak hanya di sekitar gunung wondiboy ada enam titik berbeda didentifikasi beberapa hari sebelumnya yakni di kampung rado sanduay manggurai di distrik wasior kampung tandia dan rasie di distrik rasiei serta satu kampung distrik naikere kebakaran diduga dari warga membuka lahan pertanian barufrits menurunkan sekitar personil kepolisian untuk memadamkan api yang akan dilakukan selasa menggunakan mobil tangki milik pemda wondamamenurut kepala badan lingkungan hidup teluk wondama johanes auri kebakaran di daerah itu belum separah daerah lain meski belum parah katanya pemda tetap waspada mengantisipasi agar kebakaran tidak meluas kami melibatkan pemuda sekitar lokasi memadamkan api katanyakebakaran belum menggangu penerbangan jarak pandang di udara kata pilot lima mil itu berarti tidak ada masalah pendaratan maupun penerbangan pesawat

Soal Pengelolaan Sektor Kehutanan, Apa Kata Mereka?. Saat ini pemerintah bertahap mengeluarkan kebijakan ekonomi guna memudahkan investasi termasuk kemudahan sana sini diberikan bagi perizinan sektor kehutanan dan lingkungan.Dekan Fakultas Kehutanan Univesitas Gajah Mada (UGM), Satyawan Pudyatmoko memberikan pandangan. Katanya, luas lahan 124 juta hektar seharusnya bisa dikelola hingga memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Kenyataan, akses masyarakat bagi pengelolaan hutan sangat kecil dibanding perusahaan. “Akses hutan tidak berimbang, ini ada ketidakadilan,” katanya, Kamis (1/10/15).Satyawan mengapresiasi upaya pemerintah menyederhanakan perizinan. “Namun pemberian izin kepada perusahaan untuk mengelola hutan harus lebih selektif agar tidak memunculkan persoalan baru seperti kebakaran hutan.”Dia mencontohkan, izin sawit sering menimbulkan persoalan pembukaan lahan dengan membakar. Pemerintah , katanya, harus memperhatikan pemberian izin untuk pengembangan ekowisata, yang mendatangkan ekonomi bagi masyarakat.Nirarta Samadhi, Country Director World Resoursce Institute mengatakan, penerimaan negara minim dari pemberian izin pembukaan lahan hutan karena pencatatan tidak rapi. Bahkan tidak terdata Kementerian Keuangan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Dari pencatatan tak rapi berpotensi kehilangan pendapatan negara 60%.”Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar mengatakan, mengantisipasi banyak kebocoran penerimaan negara sektor kehutanan ini, mengusulkan ide membentuk satu informasi perizinan diperkuat dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu ada pemerintah, koordinasi lintas kementerian dan lembaga penegak hukum. “Jangan sampai kebijakan dibuat digugat hukum kemudian hari.”Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi beberapa waktu lalu mengatakan, perbaikan kebijakan sektor kehutanan, terutama berkaitan usaha pertambangan, dapat menyelamatkan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Jika isu kehutanan bisa dikendalikan pemerintah dengan baik, dapat membawa kemaslahatan masyarakat di sekitar hutan.“Tambang di hutan, kalau bisa dikendalikan lebih dari Rp15,9 triliun bisa diselamatkan,” katanya.Dari kajian KPK, ada jual beli izin pengelolaan hutan. Sebagian besar pengusaha mengakui, rekomendasi kepala daerah mendapatkan izin tidak gratis. Kajian KPK menunjukkan pengawasan dan pengendalian pemerintah atas ketertiban pelaporan penyetoran PNBP lemah. Juga seringkali muncul konflik lahan di kawasan hutan, antara negara dengan masyarakat adat.“Selain ketidakjelasan status hukum kawasan hutan, persoalan lain adalah tumpah tindih perizinan.”KPK menemukan korupsi sektor minerba 2014 melibatkan sekitar 1,3 juta hektar izin tambang dalam kawasan hutan konservasi dan 4,9 juta hektar dalam hutan lindung. KPK juga menemukan, pengawasan dalam pengelolaan hutan lemah hingga menyebabkan potensi PNBP hilang.“Ini disebabkan 1.052 usaha pertambangan dalam kawasan hutan tidak melalui prosedur pinjam pakai. Belum lagi kerugian negara akibat pembalakan liar mencapat Rp35 triliun.”

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

soal pengelolaan sektor kehutanan apa kata mereka saat ini pemerintah bertahap mengeluarkan kebijakan ekonomi guna memudahkan investasi termasuk kemudahan sana sini diberikan bagi perizinan sektor kehutanan dan lingkungandekan fakultas kehutanan univesitas gajah mada ugm satyawan pudyatmoko memberikan pandangan katanya luas lahan juta hektar seharusnya bisa dikelola hingga memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat kenyataan akses masyarakat bagi pengelolaan hutan sangat kecil dibanding perusahaan akses hutan tidak berimbang ini ada ketidakadilan katanya kamis satyawan mengapresiasi upaya pemerintah menyederhanakan perizinan namun pemberian izin kepada perusahaan untuk mengelola hutan harus lebih selektif agar tidak memunculkan persoalan baru seperti kebakaran hutandia mencontohkan izin sawit sering menimbulkan persoalan pembukaan lahan dengan membakar pemerintah katanya harus memperhatikan pemberian izin untuk pengembangan ekowisata yang mendatangkan ekonomi bagi masyarakatnirarta samadhi country director world resoursce institute mengatakan penerimaan negara minim dari pemberian izin pembukaan lahan hutan karena pencatatan tidak rapi bahkan tidak terdata kementerian keuangan sebagai penerimaan negara bukan pajak pnbp dari pencatatan tak rapi berpotensi kehilangan pendapatan negara direktur pusat kajian anti korupsi pukat ugm zainal arifin mochtar mengatakan mengantisipasi banyak kebocoran penerimaan negara sektor kehutanan ini mengusulkan ide membentuk satu informasi perizinan diperkuat dengan peraturan perundangundangan selain itu perlu ada pemerintah koordinasi lintas kementerian dan lembaga penegak hukum jangan sampai kebijakan dibuat digugat hukum kemudian hariplt pimpinan komisi pemberantasan korupsi kpk johan budi beberapa waktu lalu mengatakan perbaikan kebijakan sektor kehutanan terutama berkaitan usaha pertambangan dapat menyelamatkan keuangan negara hingga triliunan rupiah jika isu kehutanan bisa dikendalikan pemerintah dengan baik dapat membawa kemaslahatan masyarakat di sekitar hutantambang di hutan kalau bisa dikendalikan lebih dari rp triliun bisa diselamatkan katanyadari kajian kpk ada jual beli izin pengelolaan hutan sebagian besar pengusaha mengakui rekomendasi kepala daerah mendapatkan izin tidak gratis kajian kpk menunjukkan pengawasan dan pengendalian pemerintah atas ketertiban pelaporan penyetoran pnbp lemah juga seringkali muncul konflik lahan di kawasan hutan antara negara dengan masyarakat adatselain ketidakjelasan status hukum kawasan hutan persoalan lain adalah tumpah tindih perizinankpk menemukan korupsi sektor minerba melibatkan sekitar juta hektar izin tambang dalam kawasan hutan konservasi dan juta hektar dalam hutan lindung kpk juga menemukan pengawasan dalam pengelolaan hutan lemah hingga menyebabkan potensi pnbp hilangini disebabkan usaha pertambangan dalam kawasan hutan tidak melalui prosedur pinjam pakai belum lagi kerugian negara akibat pembalakan liar mencapat rp triliun

Para Relawan Melawan Asap Ini Tuntut Tutup Perusahaan Pembakar Lahan. Itulah kutipan lagu Iwan Fals berjudul Isi Rimba, yang dibawakan pemusik jalan yang meramaikan aksi melawan asap di Medan, Selasa (13/10/15).Ada juga memperagakan Sibuta dari Gua Hantu, lengkap dengan monyet, sambil membawa tulisan, “Jangan ada lagi korban asap, dan cukup dirinya yang buta.” Aksi ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Sambil mengatur lalulintas, aparat dibagikan masker karena khwatir menjadi korban asap.Ratusan massa dari berbagai komunitas melawan asap dan pembakaran hutan, sepanjang Jumat hingga Selasa (13/10/2015) aksi unjukrasa di Medan, Sumatera Utara. Mereka dari Riau, Jambi, Kalimantan, dan Sumut. Mereka menuntut pemerintah menindak tegas dan menutup perusahaan pembakar lahan.Dalam aksi, mereka membawa berbagai spanduk yang dibentangkan di beberapa sudut jalan di Medan. Pemerintah Indonesia, dituntut tidak sekadar pencitraan dengan mengatakan akan memberikan tindakan tegas pada perusahaan tanpa aksi nyata.Upaya kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dalam menangani kasus kebakaran ini dinilai terlambat. Mabes Polri menyatakan, 218 tersangka di tujuh wilayah berdampak asap, 34 berkas dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan.“Kemana selama ini penegak hukum? Kemana KLHK? Kemana pemerintah daerah? Ketika sudah jatuh korban jiwa baru bekerja. Ketika Presiden Jokowi blusukan ke hutan baru semua rame-rame menyatakan bekerja,” teriak Bondan Hariyanto, komunitas tolak perusakan hutan Indonesia dari Jambi.Mengapa mereka aksi di Medan? Menurut Muhammad Darwis Nasution, Koordinator Relawan Menolak Asap, Medan, sentra netral dari aksi kali ini. Sebelumnya, menggelar aksi serupa di daerah-daerah terdampak kebakaran. Medan, juga korban asap kebakaran hutan dari provinsi lain, jadi harus disinggahi.Data mereka, setidaknya ada 20 korban asap meninggal dunia. Ada puluhan ribu terserang ISPA dari kabut asap tebal kebakaran lahan. Jadi, mereka menuntut pemerintah mencabut izin perusahaan pembakar yang sudah menelan korban jiwa ini.“Kami mendesak ini menjadi bencana nasional. Daerah-daerah itu bagian Indonesia. Jakarta harus melihat serius. Apa mesti Jakarta terdampak baru bencana asap menjadi bencana nasional? Peradilan juga harus bersikap adil. Jangan mau disuap.”Tak hanya korban manusia, dalam kebakaran ini banyak satwa dilindungi menjadi korban. Tidak sedikit mati. Di Kalimantan, ada orangutan menjadi korban asap. Di Riau dan Jambi, gajah liar jadi korban. “Data kami ada delapa gajah mati akibat kebakaran ini.”Para relawan juga membagi-bagikan masker pada pengendara. Mereka mengumpulkan sumbangan, yang akan diberikan pada korban terdampak asap.Sementara itu, Kepala BLH Sumatera Utara, Hidayati, mengatakan, kabut asap Kota Medan dalam beberapa hari cukup tebal. Untuk itu, perlu menggunakan masker dan menjaga kondisi kesehatan, sebab ketebalan debu tebal. Penyakit-penyakit yang bisa terkena seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), pneumonia, asma, iritasi mata dan iritasi kulit “Segera ke dokter jika ada gejala itu,” katanya.BLH juga melakukan pengukuran kualitas udara di beberapa titik, seperti Kuala Namu, Deli Serdang, Polonia Medan, dan Kantor Gubernur Sumut. Hasilnya, udara cukup berbahaya bagi kesehatan kala terhirup.

[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

para relawan melawan asap ini tuntut tutup perusahaan pembakar lahan itulah kutipan lagu iwan fals berjudul isi rimba yang dibawakan pemusik jalan yang meramaikan aksi melawan asap di medan selasa ada juga memperagakan sibuta dari gua hantu lengkap dengan monyet sambil membawa tulisan jangan ada lagi korban asap dan cukup dirinya yang buta aksi ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian sambil mengatur lalulintas aparat dibagikan masker karena khwatir menjadi korban asapratusan massa dari berbagai komunitas melawan asap dan pembakaran hutan sepanjang jumat hingga selasa aksi unjukrasa di medan sumatera utara mereka dari riau jambi kalimantan dan sumut mereka menuntut pemerintah menindak tegas dan menutup perusahaan pembakar lahandalam aksi mereka membawa berbagai spanduk yang dibentangkan di beberapa sudut jalan di medan pemerintah indonesia dituntut tidak sekadar pencitraan dengan mengatakan akan memberikan tindakan tegas pada perusahaan tanpa aksi nyataupaya kepolisian dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk dalam menangani kasus kebakaran ini dinilai terlambat mabes polri menyatakan tersangka di tujuh wilayah berdampak asap berkas dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaankemana selama ini penegak hukum kemana klhk kemana pemerintah daerah ketika sudah jatuh korban jiwa baru bekerja ketika presiden jokowi blusukan ke hutan baru semua ramerame menyatakan bekerja teriak bondan hariyanto komunitas tolak perusakan hutan indonesia dari jambimengapa mereka aksi di medan menurut muhammad darwis nasution koordinator relawan menolak asap medan sentra netral dari aksi kali ini sebelumnya menggelar aksi serupa di daerahdaerah terdampak kebakaran medan juga korban asap kebakaran hutan dari provinsi lain jadi harus disinggahidata mereka setidaknya ada korban asap meninggal dunia ada puluhan ribu terserang ispa dari kabut asap tebal kebakaran lahan jadi mereka menuntut pemerintah mencabut izin perusahaan pembakar yang sudah menelan korban jiwa inikami mendesak ini menjadi bencana nasional daerahdaerah itu bagian indonesia jakarta harus melihat serius apa mesti jakarta terdampak baru bencana asap menjadi bencana nasional peradilan juga harus bersikap adil jangan mau disuaptak hanya korban manusia dalam kebakaran ini banyak satwa dilindungi menjadi korban tidak sedikit mati di kalimantan ada orangutan menjadi korban asap di riau dan jambi gajah liar jadi korban data kami ada delapa gajah mati akibat kebakaran inipara relawan juga membagibagikan masker pada pengendara mereka mengumpulkan sumbangan yang akan diberikan pada korban terdampak asapsementara itu kepala blh sumatera utara hidayati mengatakan kabut asap kota medan dalam beberapa hari cukup tebal untuk itu perlu menggunakan masker dan menjaga kondisi kesehatan sebab ketebalan debu tebal penyakitpenyakit yang bisa terkena seperti infeksi saluran pernapasan akut ispa pneumonia asma iritasi mata dan iritasi kulit segera ke dokter jika ada gejala itu katanyablh juga melakukan pengukuran kualitas udara di beberapa titik seperti kuala namu deli serdang polonia medan dan kantor gubernur sumut hasilnya udara cukup berbahaya bagi kesehatan kala terhirup

Dari Kapal Perang sampai Shelter Disiapkan buat Evakuasi Warga. Akhirnya, pemerintah memutuskan menyiapkan enam kapal perang milik TNI dua atau tiga kapal PT Pelni yang akan menjadi tempat evakuasi warga terdampak asap. Selain itu, disiapkan juga tempat-tempat evakuasi lain di wilayah-wilayah terdampak asap ini. Evakuasi terutama pada dan kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, orangtua, perempuan hamil sampai orang yang sakit.“Presiden perintahkan operasi kemanusiaan. Sudah semua siap dari kementerian-kementerian terkait. Inpres akan keluar segera. Semua sudah tahu siapa akan melakukan apa, telah dilaporkan pada Presiden. Kita jalan mulai hari ini,” kata Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan, Luhur B Pandjaitan, usai rapat koordinasi di Jakarta (23/10/15).Dia mengatakan, langkah pemerintah sebenarnya pada tahapan bencana atau darurat nasional. “Kami tahu rakyat tidak bisa menunggu lama keadaan ini.”Seskab Pramono Anung mengatakan, ada beberapa hal diputuskan Presiden. Presiden memutuskan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di bawah koordinasi Menkopolhukam. “Menkopolhukam yang seharusnya persiapan berangkat ke Amerika, tidak boleh berangkat. Harus menyelesaikan dan bertanggungjawab di lapangan.”Besok, katanya, beberapa menteri terbang ke Kalimantan melihat lapangan, antara lain Menkopolhukam, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan.“Ada 21 jajaran dikoordinasikan Menkopolhukam menyelesaikan dan mengurangi dampak. Mulai dari menko, sampai bupati walikota dan jajaran menteri, Kapolri, Panglima TNI dan lain-lain.” Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, rumah sakit, tempat-tempat evakuasi, buat evakuasi ibu dan anak, sudah disiapkan. Tim akan berangkat melihat lokasi-lokasi untuk penyiapan shelter.“ (alat penyaring udara) akan kami siapkan supaya sekolah bisa memakai. Rumah sakit atau tempat-tempat publik lain juga disiapkan supaya bisa. Insya Allah masyarakat kalau dalam ruangan tertutup, udara lebih bersih daripada di luar.”Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi M. Natsir sudah koordinasi dengan para rektor dan dekan Fakultas Kedokteran seluruh daerah terkena asap.“Mereka sudah aksi. Besok harus koordinasi dan langsung tindakan ke lapangan yaitu menyediakan peralatan kesehatan di daerah. Jadi membantu proses evakuasi dan pemeliharaan kesehatan,” katanya.Sejak awal, kementerian ini juga mengerahkan hujan buatan sampai berkali-kali tetapi kalah dengan besar api. Sekarang meski , juga tak efektif.Mensos Khofifah Indar Parawansa juga menyiapkan evakuasi kala masyarakat harus diungsikan. Kementerian ini menyiapkan tempat-tempat udara aman pada tujuh provinsi terdampak.“Ada Profesor Wenten, ilmuan ITB, kemarin saya koordinasikan. Hari ini beliau hadir ada itulah disiapkan agar tempat-tempat pengungsian aman dan sehat bagi warga. Ini berbeda dengan proses pengungsian ketika bencana alam longsor atau banjir. Tak boleh ada lubang asap masuk.”Terkait stok makanan, dan sudah siap termasuk dapur umum dan tangki air. “Infrastruktur yang dibutuhkan sudah kami siapkan.”Estimasinya empat sampai lima minggu ke depan kemungkinan masih ada api. Maka, pemerintah harus mengantisipasi keperluan evakuasi.Willem Rampangilei, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan, soal evakuasi, bekerjasama dengan pemda juga untuk menginventarisir gedung-gedung atau ruangan yang bisa digunakan. “Ruangan akan dilengkapi penyaring udara. TNI AL mengerahkan dua kapal rumah sakit untuk di Sumatera dan Kalimantan.” Dua kapal TNI sudah bergerak ke Sumatera dan Kalimantan. Kapal Pelnipun siap.“Evakuasi tergantung pemda. Sudah disiapkan fasilitas di darat. Gedung dan lain-lain sudah disiapkan. Kapal-kapal sudah siap.Kita mengelompokkan kelompok rentan seperti balita, anak-anak, perempuan hamil, termasuk orang sakit. Ini prioritas.”Pemerintah, katanya, sudah mengerahkan sumber daya nasional bukan saja mengatasi kebakaran hutan dan lahan, juga menangani dampak bencana asap.Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mendirikan posko perlindungan anak korban asap. Data Kemenkes, setidaknya 10 anak meninggal dunia.“KPAI bersama elemen masyarakat yang peduli rapat koordinasi dan memberikan perhatian khusus pada asap yang mengakibatkan kesehatan anak,” kata ketua KPAI Asrorun Niam Shaleh.Dengan posko perlindungan, dia berharap bisa mendorong solidaritas empati dan tanggung jawab bersama masyarakat.Posko didirikan di delapan titik di lima provinsi, yakni Kalbar, Jambi, Riau, Kalteng dan Sumsel. “Sekarang nambah lagi di Sumbar, Sumut dan Maluku.”“Ini darurat asap, sudah banyak menjatuhkan korban. Perlu gerakan cepat. Di Sumbar, semalam kami koordinasi menyiapkan beberapa titik tempat evakuasi masyarakat Riau,” kata Ilma Sovriyanti, koordinator Satgas Perlindungan Anak.Ada 25 kamar disiapkan di Padang, Sumbar untuk evakuasi warga di Riau karena dianggap jarak relatif dekat.“Untuk evakuasi memang tak mudah. Satgas Perlindungan Anak mendorong berbagai pihak bantu evakuasi. Sudah gak bisa mengimbau berdiam di rumah karena menimbulkan kematian perlahan.”Begitu juga di Palangkaraya, disiapkan satu tempat aman kalau kelompok rentan perlu layanan kesehatan. Satgas perlindungan anak juga mendesak KPAI mendirikan crisis center hingga jumlah korban anak terlacak.Sabieth Abilawa, General Manager Dompet Dhuafa mengatakan, ikut terlibat dalam respon penanganan asap di Jambi, Riau, Sumsel, Kalteng dan Kalbar.“Kita menyediakan di beberapa provinsi untuk tempat aktivitas anak. Kita kerjasama dengan KPAI dan berbagai elemen. Dalam disediakan tabung oksigen, air bersih.”Kabut asap kebakaran hutan dan lahan Kalteng tak berkurang, kualitas udara Palangkaraya memburuk. Bahkan, asap yang mengepung Palangkaraya, seringkali berwarna kuning dengan tingkat kepekatan sangat tinggi seperti pada Jumat (16/10/15), Senin (19/10/15) dan Rabu (21/10/15). Hari lain kabut asap pekat tetapi berwana putih.Berdasarkan pantauan lapangan pada Jumat (16/10/15) jarak pandang di Palangkaraya antara 50-150 meter. Senin (19/10/15) hanya 50-250 meter dan Rabu (21/10/15) sebesar 20-150 meter. Pada hari lain rata-rata jarak pandang sekitar 250-500 meter.Dalam informasi harian Posko Tanggap Darurat Karhutla, Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Pemerintah Kalteng Marianitha menyebut, tidak ada data ISPU bisa disajikan Badan Lingungan Hidup Palangkaraya selama tiga hari. Publik hanya bisa mengakses informasi kualitas udara dari laman situs BMKG di internet.Satuan Tugas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan (Satgas Watyankes) Posko Tanggap Darurat Karhutla Kalteng mencatat penderita ISPA se-Kalteng 3.788 orang. Dari jumlah itu, 825 warga Palangkarya.“Balita dan kelompok rentan ISPA lain perlu dievakuasi pemerintah. Kami sudah melakukan,” kata juru bicara Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalteng Aryo Nugroho.GAAs bekerjasama dengan sejumlah LSM peduli lingkungan di Kalimantan Selatan, menyiapkan rumah evakuasi bagi kelompok rentan ISPA di Banjarmasin dan Barjarbaru. Dengan dua bus dan mobil, rombongan pertama evakuasi tim GAAs dari Palangkaraya tiba Kamis (22/10/15) sore di rumah evakuasi.Sedangkan Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng, Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Kalteng, lembaga penelitian gambut CIMTROP Universitas Palangkaraya dan AMAN Kalteng beraksi dalam Gerakan Seribu Kalteng Menggugat di Bundaran Besar Palangkaraya, Rabu (22/10/15).Aksi ratusan warga ini untuk menarik perhatian pemerintah pusat lebih besar terhadap penanganan kabut asap Kalteng. “Jangan hanya Sumatera, Kalteng juga menderita!” seru Ketua DAD Kalteng Sabran Achmad.Panitia aksi juga mengumpulkan koin dan terkumpul sekitar Rp16 juta, yang disumbangkan kepada tim serbu api relawan partikelir untuk mendukung operasional pemadaman karhutla di kampung-kampung.Memburuknya kualitas udara Palangkaraya membuat netizen berteriak kian lantang. Akun twitter @infoPLK milik Info Palangkaraya kebanjiran dari para -nya. Sebagian besar dari mereka sangat menyayangkan penanganan kabut asap karhutla lamban oleh Pusat.Akun Facebook EarthHour Palangkaraya dan GAAs makin sering membagi informasi aksi-aksi kemanusiaan untuk membantu korban terpapar kabut asap, seperti penggalangan donasi dan distribusi masker serta beragam pelayanan kesehatan. Akun Facebook Januminro sering mengunggah foto aksi relawan pemadam karhutla yang bekerja keras membuat sumur bor dan memadamkan api. Relawan, dari pelbagai kota di Indonesia, tengah bekerja di sekitar hutan gambut Jumpun Pambelom, Pulang Pisau.Tagar #Melawanasap pada media sosial instagram dipenuhi foto-foto pekatnya kabut asap Palangkaraya. Sebagian mereka barfoto sambil memegang poster agar pemerintah peduli Kalteng dan mengevakuasi segera warga terdampak.

[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

dari kapal perang sampai shelter disiapkan buat evakuasi warga akhirnya pemerintah memutuskan menyiapkan enam kapal perang milik tni dua atau tiga kapal pt pelni yang akan menjadi tempat evakuasi warga terdampak asap selain itu disiapkan juga tempattempat evakuasi lain di wilayahwilayah terdampak asap ini evakuasi terutama pada dan kelompokkelompok rentan seperti anakanak orangtua perempuan hamil sampai orang yang sakitpresiden perintahkan operasi kemanusiaan sudah semua siap dari kementeriankementerian terkait inpres akan keluar segera semua sudah tahu siapa akan melakukan apa telah dilaporkan pada presiden kita jalan mulai hari ini kata menteri koordinasi politik hukum dan keamanan luhur b pandjaitan usai rapat koordinasi di jakarta dia mengatakan langkah pemerintah sebenarnya pada tahapan bencana atau darurat nasional kami tahu rakyat tidak bisa menunggu lama keadaan iniseskab pramono anung mengatakan ada beberapa hal diputuskan presiden presiden memutuskan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di bawah koordinasi menkopolhukam menkopolhukam yang seharusnya persiapan berangkat ke amerika tidak boleh berangkat harus menyelesaikan dan bertanggungjawab di lapanganbesok katanya beberapa menteri terbang ke kalimantan melihat lapangan antara lain menkopolhukam menteri pendidikan dan kebudayaan menteri sosial dan menteri kesehatanada jajaran dikoordinasikan menkopolhukam menyelesaikan dan mengurangi dampak mulai dari menko sampai bupati walikota dan jajaran menteri kapolri panglima tni dan lainlain menko pembangunan manusia dan kebudayaan puan maharani mengatakan rumah sakit tempattempat evakuasi buat evakuasi ibu dan anak sudah disiapkan tim akan berangkat melihat lokasilokasi untuk penyiapan shelter alat penyaring udara akan kami siapkan supaya sekolah bisa memakai rumah sakit atau tempattempat publik lain juga disiapkan supaya bisa insya allah masyarakat kalau dalam ruangan tertutup udara lebih bersih daripada di luarmenteri ristek dan pendidikan tinggi m natsir sudah koordinasi dengan para rektor dan dekan fakultas kedokteran seluruh daerah terkena asapmereka sudah aksi besok harus koordinasi dan langsung tindakan ke lapangan yaitu menyediakan peralatan kesehatan di daerah jadi membantu proses evakuasi dan pemeliharaan kesehatan katanyasejak awal kementerian ini juga mengerahkan hujan buatan sampai berkalikali tetapi kalah dengan besar api sekarang meski juga tak efektifmensos khofifah indar parawansa juga menyiapkan evakuasi kala masyarakat harus diungsikan kementerian ini menyiapkan tempattempat udara aman pada tujuh provinsi terdampakada profesor wenten ilmuan itb kemarin saya koordinasikan hari ini beliau hadir ada itulah disiapkan agar tempattempat pengungsian aman dan sehat bagi warga ini berbeda dengan proses pengungsian ketika bencana alam longsor atau banjir tak boleh ada lubang asap masukterkait stok makanan dan sudah siap termasuk dapur umum dan tangki air infrastruktur yang dibutuhkan sudah kami siapkanestimasinya empat sampai lima minggu ke depan kemungkinan masih ada api maka pemerintah harus mengantisipasi keperluan evakuasiwillem rampangilei kepala badan nasional penanggulangan bencana mengatakan soal evakuasi bekerjasama dengan pemda juga untuk menginventarisir gedunggedung atau ruangan yang bisa digunakan ruangan akan dilengkapi penyaring udara tni al mengerahkan dua kapal rumah sakit untuk di sumatera dan kalimantan dua kapal tni sudah bergerak ke sumatera dan kalimantan kapal pelnipun siapevakuasi tergantung pemda sudah disiapkan fasilitas di darat gedung dan lainlain sudah disiapkan kapalkapal sudah siapkita mengelompokkan kelompok rentan seperti balita anakanak perempuan hamil termasuk orang sakit ini prioritaspemerintah katanya sudah mengerahkan sumber daya nasional bukan saja mengatasi kebakaran hutan dan lahan juga menangani dampak bencana asapkomisi perlindungan anak indonesia kpai juga mendirikan posko perlindungan anak korban asap data kemenkes setidaknya anak meninggal duniakpai bersama elemen masyarakat yang peduli rapat koordinasi dan memberikan perhatian khusus pada asap yang mengakibatkan kesehatan anak kata ketua kpai asrorun niam shalehdengan posko perlindungan dia berharap bisa mendorong solidaritas empati dan tanggung jawab bersama masyarakatposko didirikan di delapan titik di lima provinsi yakni kalbar jambi riau kalteng dan sumsel sekarang nambah lagi di sumbar sumut dan malukuini darurat asap sudah banyak menjatuhkan korban perlu gerakan cepat di sumbar semalam kami koordinasi menyiapkan beberapa titik tempat evakuasi masyarakat riau kata ilma sovriyanti koordinator satgas perlindungan anakada kamar disiapkan di padang sumbar untuk evakuasi warga di riau karena dianggap jarak relatif dekatuntuk evakuasi memang tak mudah satgas perlindungan anak mendorong berbagai pihak bantu evakuasi sudah gak bisa mengimbau berdiam di rumah karena menimbulkan kematian perlahanbegitu juga di palangkaraya disiapkan satu tempat aman kalau kelompok rentan perlu layanan kesehatan satgas perlindungan anak juga mendesak kpai mendirikan crisis center hingga jumlah korban anak terlacaksabieth abilawa general manager dompet dhuafa mengatakan ikut terlibat dalam respon penanganan asap di jambi riau sumsel kalteng dan kalbarkita menyediakan di beberapa provinsi untuk tempat aktivitas anak kita kerjasama dengan kpai dan berbagai elemen dalam disediakan tabung oksigen air bersihkabut asap kebakaran hutan dan lahan kalteng tak berkurang kualitas udara palangkaraya memburuk bahkan asap yang mengepung palangkaraya seringkali berwarna kuning dengan tingkat kepekatan sangat tinggi seperti pada jumat senin dan rabu hari lain kabut asap pekat tetapi berwana putihberdasarkan pantauan lapangan pada jumat jarak pandang di palangkaraya antara meter senin hanya meter dan rabu sebesar meter pada hari lain ratarata jarak pandang sekitar meterdalam informasi harian posko tanggap darurat karhutla kepala biro humas dan protokol sekretariat pemerintah kalteng marianitha menyebut tidak ada data ispu bisa disajikan badan lingungan hidup palangkaraya selama tiga hari publik hanya bisa mengakses informasi kualitas udara dari laman situs bmkg di internetsatuan tugas perawatan dan pelayanan kesehatan satgas watyankes posko tanggap darurat karhutla kalteng mencatat penderita ispa sekalteng orang dari jumlah itu warga palangkaryabalita dan kelompok rentan ispa lain perlu dievakuasi pemerintah kami sudah melakukan kata juru bicara gerakan anti asap gaas kalteng aryo nugrohogaas bekerjasama dengan sejumlah lsm peduli lingkungan di kalimantan selatan menyiapkan rumah evakuasi bagi kelompok rentan ispa di banjarmasin dan barjarbaru dengan dua bus dan mobil rombongan pertama evakuasi tim gaas dari palangkaraya tiba kamis sore di rumah evakuasisedangkan dewan adat dayak dad kalteng barisan pertahanan masyarakat adat kalteng lembaga penelitian gambut cimtrop universitas palangkaraya dan aman kalteng beraksi dalam gerakan seribu kalteng menggugat di bundaran besar palangkaraya rabu aksi ratusan warga ini untuk menarik perhatian pemerintah pusat lebih besar terhadap penanganan kabut asap kalteng jangan hanya sumatera kalteng juga menderita seru ketua dad kalteng sabran achmadpanitia aksi juga mengumpulkan koin dan terkumpul sekitar rp juta yang disumbangkan kepada tim serbu api relawan partikelir untuk mendukung operasional pemadaman karhutla di kampungkampungmemburuknya kualitas udara palangkaraya membuat netizen berteriak kian lantang akun twitter infoplk milik info palangkaraya kebanjiran dari para nya sebagian besar dari mereka sangat menyayangkan penanganan kabut asap karhutla lamban oleh pusatakun facebook earthhour palangkaraya dan gaas makin sering membagi informasi aksiaksi kemanusiaan untuk membantu korban terpapar kabut asap seperti penggalangan donasi dan distribusi masker serta beragam pelayanan kesehatan akun facebook januminro sering mengunggah foto aksi relawan pemadam karhutla yang bekerja keras membuat sumur bor dan memadamkan api relawan dari pelbagai kota di indonesia tengah bekerja di sekitar hutan gambut jumpun pambelom pulang pisautagar melawanasap pada media sosial instagram dipenuhi fotofoto pekatnya kabut asap palangkaraya sebagian mereka barfoto sambil memegang poster agar pemerintah peduli kalteng dan mengevakuasi segera warga terdampak