Datasets:

mahfuzh74

/

climate-topic

like 0

Komitmen Lingkungan APP: Apakah Sebuah Perubahan Arah Dalam Industri Kehutanan?. Asia Pulp and Paper (APP), salah satu perusahaan produsen kertas terbesar di dunia telah di awal bulan Februari 2013 untuk tak lagi menebang hutan alam di Indonesia dan akan meminta komitmen yang sama bagi seluruh penyuplai produksi kertas mereka. Pengumuman ini disambut optimisme dari berbagai kalangan aktivis lingkungan, mulai dari Greenpeace, Rainforest Action Network, World Wiildlife Fund, dan berbagai LSM lingkungan lain yang selama ini secara konsisten mengampanyekan perubahan kebijakan di dalam tubuh APP.Kebijakan baru APP ini sendiri -yang akan mengambil bahan pembuat kertas hanya dari perkebunan yang ditanam sendiri, menghentikan pembabatan lahan gambut yang kaya akan karbon, dan bekerjasama dengan masyarakat lokal- memang dinilai langkah signifikan, baik dari kacamata bisnis dan konservasi hutan. Selama ini APP dan perusahaan-perusahaan penyuplai materi kertas mereka telah mengelola 2.5 juta hektar lahan di Indonesia dan memproduksi 15 juta ton bubur kertas, kertas jadi dan kertas kemasan secara global. Tindakan APP ini bisa mengindikasikan adanya perubahan langkah industri kehutanan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.Pertanyaannya, apakah APP akan mengikuti komitmen mereka ini dengan aksi nyata di lapangan. Perusahaan ini tak memiliki rekam jejak yang kuat, pernah mengalami kegagalan dalam komitmen mereka di masa lalu untuk mengakhiri deforestasi.Namun APP pasti memiliki pertimbangan lain kali ini. Perubahan yang berlangsung sangat cepat sebagai upaya untuk meningkatkan praktek perusahaan yang lebih baik dan perkembangan berbagai teknologi untuk mengawasi komitmen ini, akan memaksa APP untuk menjalankan komitmen ini menjadi kenyataan.Industri hasil hutan kini tengah berubah dengan cepat, dan berubah melalui berbagai inovasi teknologi, pola praktek dan kebijakan perusahaan yang baru, dan konsumen yang semakin memahami industri ini. Beberapa kunci pengembangan ini diantaranya:Hari-hari dimana pihak perusahaan bisa membeli sumber mentah tanpa asal usul yang jelas, kini sudah berlalu. Kini semua pihak penyuplai bagi perusahaan besar terus diawasi secara konstan.APP pernah merasakan hal ini secara langsung. Selama satu dekade terakhir, lebih dari 100 perusahaan besar telah menghentikan pembelian mereka dari APP karena alasan lingkungan, termasuk diantaranya Staples, Office Depot dan Walt Disney. Dengan semakin banyaknya klien yang menuntut standar lebih tinggi dan transparansi yang lebih baik, ada dorongan yang lebih kuat bagi perusahaan inii untuk menjadi mitra yang terpercaya dan mampu mengelola jaringan penyuplai mereka (APP sendiri memberlakukan kebijakan baru ni untuk seluruh penyuplai mereka di Indonesia dan Cina).Lebih jauh lagi, perusahaan pengelola hasil hutan juga berhadapan dengan berbagai perangkat hukum yang didesain untuk melacak sumber pembalakan, seperti misalnya Lacey Act di Amerika Serikat, lalu Regulasi Kayu Eropa di Uni Eropa, dan Pelarangan Pembalakan Liar di Australia. Bahkan perusahaan terkemuka sekelas Gibson Guitar sekalipun pernah terjerat LAcey Act karena mengimpor kayu secara ilegal ke Amerika Serikat.Proses pemantauan atau monitoring selama ini menjadi batu sandungan bagi upaya dan kebijakan ‘nol-deforestasi’. Perusahaan seperti APP yang beroperasi di pedalaman, mengalami hambatan dengan mahalnya mengirim auditor ke dalam hutan untuk melakukan verifikasi terhadap klaim yang disampaikan pihak perusahaan. Sementara teknologi satelit bisa memonitor hutan dari jarak jauh, namun pencitraan tutupan hutan ini bisa menjadi sangat mahal, sulit dianalisis dan sudah kuno.Untuk mengatasi hal ini, sebuah sistem baru bernama sebuah sistem pemantauan hutan yang mendekati real-time akan dirilis pertengahan tahun ini oleh World Resources Insttitute. Sistem yang dirilis secara gratis yang sangat mudah digunakan ini menyediakan peta interaktif hutan di seluruh dunia yang diperbarui setiap 16 hari. Sistem sepeti GFW 2.0 ini akan memudahkan setiap orang, untuk memonitor kemajuan komitmen APP di lapangan.Upaya yang transparan dan pendekatan yang mudah diakses dalam pemantauan hutan ini akan membantu upaya tim Eyes on the Forest di Indonesia dan memperkuat kinerja The Forest Trust, Greenpeace dan lembaga-lembaga lainnya untuk memonitor konsesi APP.Serangkaian teknologi modern yang dikenal sebagai memungkinkan pihak perusahaan dan para aktivis lingkungan untuk melakukan pengujian terhadap kandungan ‘‘ atau MTH, yang biasanya mengindikasikan adanya kandungan serat kayu dari hutan hujan tropis Indonesia. Laboratorium menggunakan mikroskop berkekuatan tinggi untuk menguji kandungan kayu, termasuk menentukan apakah kertas ini dibuat dari kayu hasil perkebunan atau hutan alam, dan dalam banyak kasus juga membahayakan spesies angka dan dilindungi.Analisis fiber selama ini digunakan oleh para aktivis lingkungan seperti Greenpeace, Rainforest Action Network, dan World Wildlife Fund for Nature untuk memantau jaringan distribusi. Kini, pihak perusahaan mengirim sample milik mereka sendiri untuk diverifikasi. Seiring dengan meningkatnya praktek ini, APP bisa berharap bahwa produk yang mereka hasilkan bisa diuji secara ketat.Berbagai kemajuan dalam industri kehutanan mengalami kemajuan signifikan, namun berbagai upaya tetap harus dilakukan. Dunia ini tetap kehilangan 13 juta hektar hutan setiap tahunnya, ukuran ini kurang lebih sama seperti negara Inggris. Di Indonesia sendiri, moratorium penebangan hutan dan lahan gambut akan berakhir tahun ini, dan masih belum jelas samai saat ini apakah kebijakan yang sangat penting ini akan dilanjutkan atau tidak.Pemerintah juga memiliki peran penting dalam hal ini. Di lapangan, dimana APP dan perusahaan penyuplainya beroperasi, membutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas, sama halnya dengan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat setempat.Pertaruhannya sangat besar disini: Jika APP berhasil mengimplementasikan kebijakan ramah lingkungan baru mereka, hal ini akan membangun momentum bagi perusahaan lainnya untuk melakukannya juga. Upaya untuk melindungi hutan dunia telah dilakukan, kini kita harus memastikan bahwa hal ini bisa terlaksana.Naskah asli komentar ini dimuat di

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

komitmen lingkungan app apakah sebuah perubahan arah dalam industri kehutanan asia pulp and paper app salah satu perusahaan produsen kertas terbesar di dunia telah di awal bulan februari untuk tak lagi menebang hutan alam di indonesia dan akan meminta komitmen yang sama bagi seluruh penyuplai produksi kertas mereka pengumuman ini disambut optimisme dari berbagai kalangan aktivis lingkungan mulai dari greenpeace rainforest action network world wiildlife fund dan berbagai lsm lingkungan lain yang selama ini secara konsisten mengampanyekan perubahan kebijakan di dalam tubuh appkebijakan baru app ini sendiri yang akan mengambil bahan pembuat kertas hanya dari perkebunan yang ditanam sendiri menghentikan pembabatan lahan gambut yang kaya akan karbon dan bekerjasama dengan masyarakat lokal memang dinilai langkah signifikan baik dari kacamata bisnis dan konservasi hutan selama ini app dan perusahaanperusahaan penyuplai materi kertas mereka telah mengelola juta hektar lahan di indonesia dan memproduksi juta ton bubur kertas kertas jadi dan kertas kemasan secara global tindakan app ini bisa mengindikasikan adanya perubahan langkah industri kehutanan menuju masa depan yang lebih berkelanjutanpertanyaannya apakah app akan mengikuti komitmen mereka ini dengan aksi nyata di lapangan perusahaan ini tak memiliki rekam jejak yang kuat pernah mengalami kegagalan dalam komitmen mereka di masa lalu untuk mengakhiri deforestasinamun app pasti memiliki pertimbangan lain kali ini perubahan yang berlangsung sangat cepat sebagai upaya untuk meningkatkan praktek perusahaan yang lebih baik dan perkembangan berbagai teknologi untuk mengawasi komitmen ini akan memaksa app untuk menjalankan komitmen ini menjadi kenyataanindustri hasil hutan kini tengah berubah dengan cepat dan berubah melalui berbagai inovasi teknologi pola praktek dan kebijakan perusahaan yang baru dan konsumen yang semakin memahami industri ini beberapa kunci pengembangan ini diantaranyaharihari dimana pihak perusahaan bisa membeli sumber mentah tanpa asal usul yang jelas kini sudah berlalu kini semua pihak penyuplai bagi perusahaan besar terus diawasi secara konstanapp pernah merasakan hal ini secara langsung selama satu dekade terakhir lebih dari perusahaan besar telah menghentikan pembelian mereka dari app karena alasan lingkungan termasuk diantaranya staples office depot dan walt disney dengan semakin banyaknya klien yang menuntut standar lebih tinggi dan transparansi yang lebih baik ada dorongan yang lebih kuat bagi perusahaan inii untuk menjadi mitra yang terpercaya dan mampu mengelola jaringan penyuplai mereka app sendiri memberlakukan kebijakan baru ni untuk seluruh penyuplai mereka di indonesia dan cinalebih jauh lagi perusahaan pengelola hasil hutan juga berhadapan dengan berbagai perangkat hukum yang didesain untuk melacak sumber pembalakan seperti misalnya lacey act di amerika serikat lalu regulasi kayu eropa di uni eropa dan pelarangan pembalakan liar di australia bahkan perusahaan terkemuka sekelas gibson guitar sekalipun pernah terjerat lacey act karena mengimpor kayu secara ilegal ke amerika serikatproses pemantauan atau monitoring selama ini menjadi batu sandungan bagi upaya dan kebijakan noldeforestasi perusahaan seperti app yang beroperasi di pedalaman mengalami hambatan dengan mahalnya mengirim auditor ke dalam hutan untuk melakukan verifikasi terhadap klaim yang disampaikan pihak perusahaan sementara teknologi satelit bisa memonitor hutan dari jarak jauh namun pencitraan tutupan hutan ini bisa menjadi sangat mahal sulit dianalisis dan sudah kunountuk mengatasi hal ini sebuah sistem baru bernama sebuah sistem pemantauan hutan yang mendekati realtime akan dirilis pertengahan tahun ini oleh world resources insttitute sistem yang dirilis secara gratis yang sangat mudah digunakan ini menyediakan peta interaktif hutan di seluruh dunia yang diperbarui setiap hari sistem sepeti gfw ini akan memudahkan setiap orang untuk memonitor kemajuan komitmen app di lapanganupaya yang transparan dan pendekatan yang mudah diakses dalam pemantauan hutan ini akan membantu upaya tim eyes on the forest di indonesia dan memperkuat kinerja the forest trust greenpeace dan lembagalembaga lainnya untuk memonitor konsesi appserangkaian teknologi modern yang dikenal sebagai memungkinkan pihak perusahaan dan para aktivis lingkungan untuk melakukan pengujian terhadap kandungan atau mth yang biasanya mengindikasikan adanya kandungan serat kayu dari hutan hujan tropis indonesia laboratorium menggunakan mikroskop berkekuatan tinggi untuk menguji kandungan kayu termasuk menentukan apakah kertas ini dibuat dari kayu hasil perkebunan atau hutan alam dan dalam banyak kasus juga membahayakan spesies angka dan dilindungianalisis fiber selama ini digunakan oleh para aktivis lingkungan seperti greenpeace rainforest action network dan world wildlife fund for nature untuk memantau jaringan distribusi kini pihak perusahaan mengirim sample milik mereka sendiri untuk diverifikasi seiring dengan meningkatnya praktek ini app bisa berharap bahwa produk yang mereka hasilkan bisa diuji secara ketatberbagai kemajuan dalam industri kehutanan mengalami kemajuan signifikan namun berbagai upaya tetap harus dilakukan dunia ini tetap kehilangan juta hektar hutan setiap tahunnya ukuran ini kurang lebih sama seperti negara inggris di indonesia sendiri moratorium penebangan hutan dan lahan gambut akan berakhir tahun ini dan masih belum jelas samai saat ini apakah kebijakan yang sangat penting ini akan dilanjutkan atau tidakpemerintah juga memiliki peran penting dalam hal ini di lapangan dimana app dan perusahaan penyuplainya beroperasi membutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas sama halnya dengan penghargaan terhadap hakhak masyarakat setempatpertaruhannya sangat besar disini jika app berhasil mengimplementasikan kebijakan ramah lingkungan baru mereka hal ini akan membangun momentum bagi perusahaan lainnya untuk melakukannya juga upaya untuk melindungi hutan dunia telah dilakukan kini kita harus memastikan bahwa hal ini bisa terlaksananaskah asli komentar ini dimuat di

Laporan: Usai Asia Tenggara, Kelapa Sawit Siap Mangsa Hutan Tropis Benua Afrika. Ekspansi industri perkebunan kelapa sawit mulai marak di benua Afrika, setelah selama ini kuat menancapkan kuku mereka di Indonesia dan Malaysia. Namun seiring dengan hal itu, ekspansi kelapa sawit ini membawa kekhawatiran baru di benua hitam tersebut. Terutama terkait dengan masalah deforestasi dan konflik sosial yang ditimbulkan akibat perkebunan kelapa sawit ini.Sebuah laporan yang baru dirilis oleh The Rainforest Foundation UK (RFUK), berjudul , menyebutkan bahwa sebuah perkebunan sawit baru akan dibuka di hutan tropis di kawasan cekungan Kongo seluas setengah juta hektar, atau hampir seluas negara bagian Delaware di Amerika Serikat. Namun belajar dari berbagai kasus yang sudah terjadi di Asia Tenggara, laju perkembangan perkebunan kelapa sawit ini berpotensi membawa bencana bagi hutan, satwa liar dan warga setempat.“Pemerintah di negara-negara di cekungan Kongo nampaknya sangat mudah menyerahkan hutan tropis mereka untuk diubah menjadi perkebunan kelapa sawit dengan perhatian yang sangat kecil atau bahkan tidak ada samasekali terhadap dampaknya terhadap lingkungan atau orang-orang yang selama ini hidup tergantung dengan hutan,” ungkap Simon Counsell, Direktur Eksekutif The Rainforest Foundation UK.Pohon kelapa sawit, aslinya memang barasal dari Afrika, jadi produksi minyak kelapa sawit di Kongo ini jelas bukan hal baru. Namun kelapa sawit dalam bentuk industri raksasa yang melibatkan perkebunan dalam skala raksasa adalah sesuatu yang baru bagi kawasan ini. Pola pendekatan, jika mengacu dengan apa yang dilakukan di Asia Tenggara, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan para aktivis lingkungan yang selama ini dinilai membawa bencana bagi Indonesia dan Malaysia. Apalagi, dari hasil penelitian ilmiah ditemukan bahwa 86% deforestasi yang terjadi di Malaysia antara tahun 1990 hingga tahun 2000 disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit.Perusahaan terbesar yang akan mengembangkan perkebunan sawit di Kongo adalah perusahaan Malaysia bernama Atama Plantation SARL, yang saat ini tengah mempersiapkan pembukaan lahan seluas 180.000 hektar di Republik Kongo. Namun aktivitas perusahaan ini tertutup oleh ketidaktransparanan dalam operasi mereka, ungkap laporan ini.“Tidak ada peta konsesi yang bisa diakses oleh publik, namun bukti-bukti menunjukkan bahwa hutan yang akan digunakan untuk perkebunan ini adalah hutan alam yang menjadi habitat alami dari satwa-satwa yang dilindungi seperti simapnse dan gorila. Batas wilayah perkebunan ini, bahkan ada di dalam wilayah yang direncanakan menjadi taman nasional,” ungkap laporan RFUK tersebut. Saat ini proses penebangan telah dilakukan di kawasan konsesi tersebut.RFUK juga mempertanyakan apakah alasan pembukaan lahan untuk kelapa sawit ini menjadi dalih untuk menebang kayu-kayu yang ada di hutan alami tersebut, yang memiliki cadangan kayu yang sangat signifikan.Selain di cekungan Kongo, perkebunan kelapa sawit juga akan dibuka di Kamerun, yang saat ini mendapat tekanan dari berbagai organisasi lingkungan dunia dan lokal. Perkebunan yang akan dibuka oleh perusahaan bernama Herakles Farms di Amerika Serikat ini seluas 60.000 hektar di hutan yang berbatasan dengan empat kawasan lindung, namun reputasi perusahaan ini nampaknya akan dipertaruhkan seiring dengan kerasnya tentangan yang muncul dari berbagai organisasi lingkungan, salah satunya Greenpeace. Tahun lalu, 11 pakar biologi terkenal dunia mengirimkan surat kepada Herakles untuk menghentikan proyek mereka ini.Namun seperti biasa, pihak perusahaan seperti Herakles ini selalu berdalih bahwa mereka membawa kemajuan ekonomi bagi benua yang terkenal miskin ini.Namun laporan RFUK mencatat bahwa dalam banyak kasus pihak pemerintah nampaknya tidak berupaya keras untuk menjalin hubungan yang menguntungkan dengan perusahaan sawit bagi semua pihak. “Kontrak yang ditandatangani antara pihak perusahaan dan pemerintah bersifat rahasia, tidak transparan dan secara demokratis tidak memiliki akuntabilitas. Kontrak-kontrak itu menjadi kontrak yang sangat menguntungkan bagi perusahaan dan tidak membawa keuntungan ekonomi bagi pemerintah dengan cara memberikan insentif pajak selma 10 hingga 16 tahun dan bisa menggunakan lahan secara ‘gratis’ atau dengan diskon yang sangat tinggi,” ungkap laporan ini.Selain itu, berbicara soal perkebunan kelapa sawit juga terkait dengan konflik lokal dengan pemilik tanah dari kalangan masyarakat adat, seperti banyak kasus yang terjadi di Malaysia dan Indonesia. Para warga lokal seringkali tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terhadap tanah mereka, dan dalam banyak kasus tanah adat ini disewakan dalam jangka yang sangat panjang, seperti yang dilakukan oleh Herakles yang mendapat ‘sewa tanah’ dari pemerintah Kamerun selama 99 tahun.“Perkebunan kelapa sawit dalam skala besar adalah ancaman utama bagi warga masyarakat, kehidupan dan keragaman hayati di cekungan Kongo,” ungkap Samuel Nguiffo, Direktur dari Center for Environment and Development (CED), Kamerun. “Ini jelas bukan jawaban yang tepat untuk mengatasi ketahanan pangan dan pembukaan lapangan kerja yang dihadapi oleh negara-negara ini. Memberikan dukungan terhadap pertanian skala kecil adalah jawaban yang lebih baik.”Bahkan di Asia Tenggara, setelah berbagai hujatan dan kritikan tajam yang banyak diterima oleh pihak perusahaan kelapa sawit, pihak industri dan aktivis lingkungan harus membuat lembaga yang mengawasi perusahaan kelapa sawit bernama RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil di tahun 2004 untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan yang mncul terkait produksi minyak kelapa sawit.Belajar dari apa yang sudah terjadi di Asia Tenggara, kawasan cekungan Kongo harus belajar banyak dari kegagalan ini terkait ekspansi perkebunan kelapa sawit.

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

laporan usai asia tenggara kelapa sawit siap mangsa hutan tropis benua afrika ekspansi industri perkebunan kelapa sawit mulai marak di benua afrika setelah selama ini kuat menancapkan kuku mereka di indonesia dan malaysia namun seiring dengan hal itu ekspansi kelapa sawit ini membawa kekhawatiran baru di benua hitam tersebut terutama terkait dengan masalah deforestasi dan konflik sosial yang ditimbulkan akibat perkebunan kelapa sawit inisebuah laporan yang baru dirilis oleh the rainforest foundation uk rfuk berjudul menyebutkan bahwa sebuah perkebunan sawit baru akan dibuka di hutan tropis di kawasan cekungan kongo seluas setengah juta hektar atau hampir seluas negara bagian delaware di amerika serikat namun belajar dari berbagai kasus yang sudah terjadi di asia tenggara laju perkembangan perkebunan kelapa sawit ini berpotensi membawa bencana bagi hutan satwa liar dan warga setempatpemerintah di negaranegara di cekungan kongo nampaknya sangat mudah menyerahkan hutan tropis mereka untuk diubah menjadi perkebunan kelapa sawit dengan perhatian yang sangat kecil atau bahkan tidak ada samasekali terhadap dampaknya terhadap lingkungan atau orangorang yang selama ini hidup tergantung dengan hutan ungkap simon counsell direktur eksekutif the rainforest foundation ukpohon kelapa sawit aslinya memang barasal dari afrika jadi produksi minyak kelapa sawit di kongo ini jelas bukan hal baru namun kelapa sawit dalam bentuk industri raksasa yang melibatkan perkebunan dalam skala raksasa adalah sesuatu yang baru bagi kawasan ini pola pendekatan jika mengacu dengan apa yang dilakukan di asia tenggara telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan para aktivis lingkungan yang selama ini dinilai membawa bencana bagi indonesia dan malaysia apalagi dari hasil penelitian ilmiah ditemukan bahwa deforestasi yang terjadi di malaysia antara tahun hingga tahun disebabkan oleh perkebunan kelapa sawitperusahaan terbesar yang akan mengembangkan perkebunan sawit di kongo adalah perusahaan malaysia bernama atama plantation sarl yang saat ini tengah mempersiapkan pembukaan lahan seluas hektar di republik kongo namun aktivitas perusahaan ini tertutup oleh ketidaktransparanan dalam operasi mereka ungkap laporan initidak ada peta konsesi yang bisa diakses oleh publik namun buktibukti menunjukkan bahwa hutan yang akan digunakan untuk perkebunan ini adalah hutan alam yang menjadi habitat alami dari satwasatwa yang dilindungi seperti simapnse dan gorila batas wilayah perkebunan ini bahkan ada di dalam wilayah yang direncanakan menjadi taman nasional ungkap laporan rfuk tersebut saat ini proses penebangan telah dilakukan di kawasan konsesi tersebutrfuk juga mempertanyakan apakah alasan pembukaan lahan untuk kelapa sawit ini menjadi dalih untuk menebang kayukayu yang ada di hutan alami tersebut yang memiliki cadangan kayu yang sangat signifikanselain di cekungan kongo perkebunan kelapa sawit juga akan dibuka di kamerun yang saat ini mendapat tekanan dari berbagai organisasi lingkungan dunia dan lokal perkebunan yang akan dibuka oleh perusahaan bernama herakles farms di amerika serikat ini seluas hektar di hutan yang berbatasan dengan empat kawasan lindung namun reputasi perusahaan ini nampaknya akan dipertaruhkan seiring dengan kerasnya tentangan yang muncul dari berbagai organisasi lingkungan salah satunya greenpeace tahun lalu pakar biologi terkenal dunia mengirimkan surat kepada herakles untuk menghentikan proyek mereka ininamun seperti biasa pihak perusahaan seperti herakles ini selalu berdalih bahwa mereka membawa kemajuan ekonomi bagi benua yang terkenal miskin ininamun laporan rfuk mencatat bahwa dalam banyak kasus pihak pemerintah nampaknya tidak berupaya keras untuk menjalin hubungan yang menguntungkan dengan perusahaan sawit bagi semua pihak kontrak yang ditandatangani antara pihak perusahaan dan pemerintah bersifat rahasia tidak transparan dan secara demokratis tidak memiliki akuntabilitas kontrakkontrak itu menjadi kontrak yang sangat menguntungkan bagi perusahaan dan tidak membawa keuntungan ekonomi bagi pemerintah dengan cara memberikan insentif pajak selma hingga tahun dan bisa menggunakan lahan secara gratis atau dengan diskon yang sangat tinggi ungkap laporan iniselain itu berbicara soal perkebunan kelapa sawit juga terkait dengan konflik lokal dengan pemilik tanah dari kalangan masyarakat adat seperti banyak kasus yang terjadi di malaysia dan indonesia para warga lokal seringkali tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terhadap tanah mereka dan dalam banyak kasus tanah adat ini disewakan dalam jangka yang sangat panjang seperti yang dilakukan oleh herakles yang mendapat sewa tanah dari pemerintah kamerun selama tahunperkebunan kelapa sawit dalam skala besar adalah ancaman utama bagi warga masyarakat kehidupan dan keragaman hayati di cekungan kongo ungkap samuel nguiffo direktur dari center for environment and development ced kamerun ini jelas bukan jawaban yang tepat untuk mengatasi ketahanan pangan dan pembukaan lapangan kerja yang dihadapi oleh negaranegara ini memberikan dukungan terhadap pertanian skala kecil adalah jawaban yang lebih baikbahkan di asia tenggara setelah berbagai hujatan dan kritikan tajam yang banyak diterima oleh pihak perusahaan kelapa sawit pihak industri dan aktivis lingkungan harus membuat lembaga yang mengawasi perusahaan kelapa sawit bernama rspo atau roundtable on sustainable palm oil di tahun untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan yang mncul terkait produksi minyak kelapa sawitbelajar dari apa yang sudah terjadi di asia tenggara kawasan cekungan kongo harus belajar banyak dari kegagalan ini terkait ekspansi perkebunan kelapa sawit

Komedi Satir RAPP: Jembalang Pemakan Hutan Semenanjung Kampar (Bagian I). Nyaris empat tahun silam, 9 November 2009, spanduk merah ukuran raksasa bertuliskan “Obama You Can Stop This” dibentangkan saat puluhan aktivis Greenpeace melakukan aksi damai menduduki ekskavator dan merantai diri pada sejumlah alat berat menentang perusakan hutan yang dilakukan RAPP di Teluk Meranti dan Teluk Binjai, Semenanjung Kampar, Riau. Dalam hitungan jam, konfrontasi damai ini menyebar luas di media-media nasional dan luar negeri dan bertahan beberapa hari. RAPP berang. Puluhan polisi dikerahkan. Warga terbelah, ada yang menolak dan menerima kehadiran Greenpeace. Dampak lanjutan, perusahaan kertas raksasa global UPM-Kymmene asal Finlandia memutuskan kontrak dengan APRIL, perusahaan induk RAPP. Di dalam negeri, menteri kehutanan sempat menghentikan sementara operasi RAPP.Kini, hampir empat tahun sudah berlalu. Mongabay Indonesia ingin melihat lebih dekat bagaimana kehidupan masyarakat setelah aksi besar-besaran tersebut. Apakah masyarakat semakin sejahtera setelah perusahaan akhirnya masuk dan mengganti hutan alam mereka dengan tanaman monokultur akasia atau sebaliknya mereka menyesal.Suasana Desa Teluk Meranti, Pelalawan, Riau akhir Januari lalu tidak jauh beda dengan tahun 2009. Jalanan masih banyak yang rusak. Jembatan yang melewati parit-parit di desa masih seadanya. Yang mencolok dan masih baru hanyalah jalanan kecil yang disemenisasi dan ternyata dibangun oleh program pemerintah pusat.Mahidin (59), warga Teluk Meranti kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Sesekali ia menjadi nelayan atau buruh di kebun milik orang lain. Sebenarnya Mahidin punya sawah kurang dari dua hektar. Namun sejak PT RAPP menghabisi hutan seberang desanya, sawah itu tak lagi bernilai ekonomi.Sawah itu kini tak mudah untuk dijangkau. Meski hanya 400 meter dari bibir Sungai Kampar. Hamparan ilalang setinggi 3 meter telah menutup ratusan hektar petak sawah masyarakat Teluk Meranti di Semenanjung Kampar dan menjadi semak belukar. Pondok-pondok kayu tempat mereka menjaga padi dari hama burung pipit dan babi kini sudah hancur tak terpakai.“Terakhir, Oktober lalu bersihkan semak-semak untuk ditanami padi. Tapi melihat kawan-kawan lain ada yang nanam, tak jadi. Kalau semuanya berladang, hama babi dan tikus akan terbagi-bagi. Kalau sendiri aja bisa,” ujar Mahidin kepada Mongabay akhir Januari.Mahidin adalah satu dari ratusan petani Desa Teluk Meranti dan Teluk Binjai yang merasakan dampak pahit operasi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang telah menghancurkan hutan gambut Semenanjung Kampar sejak 2009 dan hanya menyisakan ratusan hektar lahan sawah warga yang kini tak lagi bernilai ekonomis. Pembukaan hutan dan menggantinya dengan pohon akasia untuk pabrik kertas, telah mendorong satwa seperti babi semakin sering ke ladang dan sawah masyarakat karena sumber makanan di dalam hutan telah hilang.Terakhir, bapak empat orang anak ini memanen padi tahun 2011 namun hanya menghasilkan 15 kaleng. Padahal sebelum hutan hancur, sedikitnya padi yang dipanen mencapai 150-200 kaleng. Ukuran satu kaleng sama dengan 15 kg gabah atau tujuh kg beras. Begitu juga kondisi perkebunan jagung. Dulu hasilnya bisa mencapai 3 ton per hektar per tahun.Bukannya tanpa akal. Mahidin bersama petani sempat menyewa alat penyetrum yang biayanya 500 ribu per bulan untuk mengusir serangan babi. Ditambah harus bermalam di pondok. Tapi tetap saja hasilnya nihil.Asa memanen padi sebagai sumber utama ekonomi keluarga pupus sudah. Petani pun terpaksa membeli beras untuk makan sehari-hari. Hilangnya mata pencaharian sebagai petani adalah lembaran pahit kehidupan Mahidin dan sebagian warga Teluk Meranti sejak itu.Perubahan hidup keluarga Mahidin diawali ketika kementrian kehutanan mengeluarkan SK 327 tahun 2009 tentang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan tanaman industri kepada PT RAPP yang mengkonversi hutan gambut Semenanjung Kampar menjadi kebun akasia untuk bahan baku kertas.Dalam surat keputusan tersebut, PT RAPP mendapat izin perluasan sebesar 115.025 hektar di empat kabupaten di Riau. Luas itu termasuk izin konversi hutan alam di Semenanjung Kampar seluas 76.919 hektar. Sebenarnya, izin menghancurkan hutan Semenanjung Kampar di daerah Teluk Binjai dan Teluk Meranti ini adalah perluasan kedua dari izin yang didapat sebelumnya.“Semenjak masuk PT inilah. Malam diam di sini terus. Berapa bulan kita berladang, segitulah (lamanya) kita jaga (di ladang). Kesal. Karena biasanya kita tak beli beras,” ujarnya lirih.Ancaman hilangnya sumber kehidupan seperti yang dialami oleh Mahidin sebenarnya sudah diperkirakan sejumlah pihak terutama LSM di Riau termasuk Greenpeace. Bukan hanya kehancuran masa depan masyarakat belasan ribu masyarakat teluk meranti dan sekitarnya saja, dalam pernyataan Greenpeace waktu itu, di dalam gambut Semenanjung Kampar seluas 683.839,81 hektar itu memiliki kandungan karbon dua miliar ton karbon yang jika dirusak dan lepas ke udara akan membentuk efek gas rumah kaca yang ini akan mendorong pemanasan global ke arah mengkhawatirkan.Data tersebut diperkuat Jaringan kerja penyelamat hutan Riau (Jikalahari) yang menyebut rata-rata kedalaman gambut Semenanjung Kampar mencapai 3 meter bahkan dari hasil kajian lapangan, ada kubah gambut yang dalamnya mencapai belasan meter dan merupakan kawasan lindung gambut. Ini belum termasuk dampak hilangnya habitat bagi satwa dilindungi.Berubahnya kemakmuran menjadi malapetaka juga dirasakan Jasri (40), warga Teluk Meranti. Apa yang dulu dikhawatirkannya atas dampak penghancuran hutan kini telah terjadi. Pembuatan kanal-kanal gambut oleh perusahaan telah menyebabkan banjir ketika air pasang semakin tinggi di saat musim hujan. Sementara itu tingkat keasaman gambut yang tinggi, mengalir deras ke sungai dan mempengaruhi jumlah tangkapan ikan.“Yang dulunya belum pernah air pasang naik ke dalam rumah awak. Kini lah . Inilah pertama kali Muharam (November) lalu banjir pasang paling tinggi selama awak hidup. Istilahnya bertambah kerja kami,” kata Jasri.Apa yang dialami warga saat ini jauh berbeda dengan teori yang digadang-gadangkan para akademisi waktu itu yang menyatakan bahwa pengelolaan gambut yang baik oleh RAPP akan mengurangi dampak kerusakan hutan. Bahkan model pengelolaan gambut ini diiklankan di halaman satu media-media lokal tahun 2010 lalu.Bukan saja kerusakan lingkungan, masuknya perusahaan juga memecah belah hubungan kekerabatan antara kelompok pro dan kontra perusahaan. Jasri yang bersanak saudara mengalami hubungan tak harmonis di antara mereka. Kini empat tahun sudah berlalu hubungan kekerabatan dengan saudaranya sudah berangsur membaik.“Namun hati tetap beda juga. Kalau dulu ada barang yang akan diperebutkan. Tapi sekarang tak ada lagi yang diperebutkan. Sebagian mereka masih ada yang bekerja di perusahaan sebagai kontraktor misalkan. Sebagian lagi mondar-mandir (menganggur),” ujarnya.Begitu juga menurut Muhammad Yusuf (58), tokoh masyarakat setempat. “Kami semuanya di sini rata-rata bersanak famili. Pak lurah itu paman saya. Tapi kami beda pendapat. Beliau pro perusahaan. Saya maunya melindungi hutan seberang. Rata-rata masyarakat di bagian hulu ini mendukung aksi LSM. Karena dari mereka lah saya semakin tau pentingnya menjaga hutan,” katanya.Ditanya apakah selama empat tahun terakhir ada dampak kehadiran perusahaan bagi desanya, Jasri maupun Yusuf mengaku tidak ada perubahan. “Bantuan perusahaan tidak ada pada sektor perekonomian atau kesejahteraan masyarakat. Tapi yang ada cuma pembangunan. Penyelesain (sengketa lahan) tak tuntas, tapi yang penting kami sudah berusaha mempertahankan (hutan). Biar nanti kami tidak dicap menjual hutan sama anak cucu,” katanya.Di hilir desa yang sebagiannya mendukung kehadiran perusahaan kondisinya tampak tak jauh berbeda dengan tahun 2009 lalu. Jalan masih banyak rusak dan berlubang dan jembatan masih kayu. Ada perbedaan setidaknya beberapa bangunan yang baru.Syamsuir (36), ketua RT di bagian hilir desa yang pro perusahaan mengaku bahwa ada untungnya perusahaan mengambil hutannya. Setidaknya keuntungan itu berupa kegiatan pembangunan seperti semenisasi jalan, pembangunan ruang sekolah dan sebagainya. Ditanya soal bantuan yang terpusat di bagian hilir desa, Syamsuir menyanggahnya.“Gorong-gorong juga sampai di hulu ini juga. Kalau dulu mau bikin jembatan biasanya minta ke masyarakat. Sekarang bisalah minta ke perusahaan. Adanya aksi LSM juga membantu masyarakat untuk menekan perusahaan. Tapi sekarang ini ada lagi LSM,” katanya.Meski dikatakannya perusahaan berbaik hati, namun Syamsuir kini masih dipusingkan dengan proposal permintaan bantuan bagi kelompok nelayannya yang belum ditanggapi perusahaan. “Bapak bisa bantu untuk menanyakannya ke perusahaan?,” tanyanya kepada Mongabay.Keuntungan juga dirasakan Lurah Teluk Meranti, Hasan yang masih memendam marah terhadap LSM, terutama Greenpeace. Menurut dia, kehadiran Greenpeace telah memecah masyarakat menjadi dua kelompok, yang mendukung penyerahan hutan kepada perusahaan dan yang mempertahankan hutan. “Saya mendukung kehadiran perusahaan. Hasan sendiri mengaku mendukung kehadiran perusahaan di desanya. “Alhamdulillah masih dibikinkan karet oleh RAPP,” kata Hasan kepada Mongabay Indonesia di rumahnya.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

komedi satir rapp jembalang pemakan hutan semenanjung kampar bagian i nyaris empat tahun silam november spanduk merah ukuran raksasa bertuliskan obama you can stop this dibentangkan saat puluhan aktivis greenpeace melakukan aksi damai menduduki ekskavator dan merantai diri pada sejumlah alat berat menentang perusakan hutan yang dilakukan rapp di teluk meranti dan teluk binjai semenanjung kampar riau dalam hitungan jam konfrontasi damai ini menyebar luas di mediamedia nasional dan luar negeri dan bertahan beberapa hari rapp berang puluhan polisi dikerahkan warga terbelah ada yang menolak dan menerima kehadiran greenpeace dampak lanjutan perusahaan kertas raksasa global upmkymmene asal finlandia memutuskan kontrak dengan april perusahaan induk rapp di dalam negeri menteri kehutanan sempat menghentikan sementara operasi rappkini hampir empat tahun sudah berlalu mongabay indonesia ingin melihat lebih dekat bagaimana kehidupan masyarakat setelah aksi besarbesaran tersebut apakah masyarakat semakin sejahtera setelah perusahaan akhirnya masuk dan mengganti hutan alam mereka dengan tanaman monokultur akasia atau sebaliknya mereka menyesalsuasana desa teluk meranti pelalawan riau akhir januari lalu tidak jauh beda dengan tahun jalanan masih banyak yang rusak jembatan yang melewati paritparit di desa masih seadanya yang mencolok dan masih baru hanyalah jalanan kecil yang disemenisasi dan ternyata dibangun oleh program pemerintah pusatmahidin warga teluk meranti kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sesekali ia menjadi nelayan atau buruh di kebun milik orang lain sebenarnya mahidin punya sawah kurang dari dua hektar namun sejak pt rapp menghabisi hutan seberang desanya sawah itu tak lagi bernilai ekonomisawah itu kini tak mudah untuk dijangkau meski hanya meter dari bibir sungai kampar hamparan ilalang setinggi meter telah menutup ratusan hektar petak sawah masyarakat teluk meranti di semenanjung kampar dan menjadi semak belukar pondokpondok kayu tempat mereka menjaga padi dari hama burung pipit dan babi kini sudah hancur tak terpakaiterakhir oktober lalu bersihkan semaksemak untuk ditanami padi tapi melihat kawankawan lain ada yang nanam tak jadi kalau semuanya berladang hama babi dan tikus akan terbagibagi kalau sendiri aja bisa ujar mahidin kepada mongabay akhir januarimahidin adalah satu dari ratusan petani desa teluk meranti dan teluk binjai yang merasakan dampak pahit operasi pt riau andalan pulp and paper rapp yang telah menghancurkan hutan gambut semenanjung kampar sejak dan hanya menyisakan ratusan hektar lahan sawah warga yang kini tak lagi bernilai ekonomis pembukaan hutan dan menggantinya dengan pohon akasia untuk pabrik kertas telah mendorong satwa seperti babi semakin sering ke ladang dan sawah masyarakat karena sumber makanan di dalam hutan telah hilangterakhir bapak empat orang anak ini memanen padi tahun namun hanya menghasilkan kaleng padahal sebelum hutan hancur sedikitnya padi yang dipanen mencapai kaleng ukuran satu kaleng sama dengan kg gabah atau tujuh kg beras begitu juga kondisi perkebunan jagung dulu hasilnya bisa mencapai ton per hektar per tahunbukannya tanpa akal mahidin bersama petani sempat menyewa alat penyetrum yang biayanya ribu per bulan untuk mengusir serangan babi ditambah harus bermalam di pondok tapi tetap saja hasilnya nihilasa memanen padi sebagai sumber utama ekonomi keluarga pupus sudah petani pun terpaksa membeli beras untuk makan seharihari hilangnya mata pencaharian sebagai petani adalah lembaran pahit kehidupan mahidin dan sebagian warga teluk meranti sejak ituperubahan hidup keluarga mahidin diawali ketika kementrian kehutanan mengeluarkan sk tahun tentang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan tanaman industri kepada pt rapp yang mengkonversi hutan gambut semenanjung kampar menjadi kebun akasia untuk bahan baku kertasdalam surat keputusan tersebut pt rapp mendapat izin perluasan sebesar hektar di empat kabupaten di riau luas itu termasuk izin konversi hutan alam di semenanjung kampar seluas hektar sebenarnya izin menghancurkan hutan semenanjung kampar di daerah teluk binjai dan teluk meranti ini adalah perluasan kedua dari izin yang didapat sebelumnyasemenjak masuk pt inilah malam diam di sini terus berapa bulan kita berladang segitulah lamanya kita jaga di ladang kesal karena biasanya kita tak beli beras ujarnya lirihancaman hilangnya sumber kehidupan seperti yang dialami oleh mahidin sebenarnya sudah diperkirakan sejumlah pihak terutama lsm di riau termasuk greenpeace bukan hanya kehancuran masa depan masyarakat belasan ribu masyarakat teluk meranti dan sekitarnya saja dalam pernyataan greenpeace waktu itu di dalam gambut semenanjung kampar seluas hektar itu memiliki kandungan karbon dua miliar ton karbon yang jika dirusak dan lepas ke udara akan membentuk efek gas rumah kaca yang ini akan mendorong pemanasan global ke arah mengkhawatirkandata tersebut diperkuat jaringan kerja penyelamat hutan riau jikalahari yang menyebut ratarata kedalaman gambut semenanjung kampar mencapai meter bahkan dari hasil kajian lapangan ada kubah gambut yang dalamnya mencapai belasan meter dan merupakan kawasan lindung gambut ini belum termasuk dampak hilangnya habitat bagi satwa dilindungiberubahnya kemakmuran menjadi malapetaka juga dirasakan jasri warga teluk meranti apa yang dulu dikhawatirkannya atas dampak penghancuran hutan kini telah terjadi pembuatan kanalkanal gambut oleh perusahaan telah menyebabkan banjir ketika air pasang semakin tinggi di saat musim hujan sementara itu tingkat keasaman gambut yang tinggi mengalir deras ke sungai dan mempengaruhi jumlah tangkapan ikanyang dulunya belum pernah air pasang naik ke dalam rumah awak kini lah inilah pertama kali muharam november lalu banjir pasang paling tinggi selama awak hidup istilahnya bertambah kerja kami kata jasriapa yang dialami warga saat ini jauh berbeda dengan teori yang digadanggadangkan para akademisi waktu itu yang menyatakan bahwa pengelolaan gambut yang baik oleh rapp akan mengurangi dampak kerusakan hutan bahkan model pengelolaan gambut ini diiklankan di halaman satu mediamedia lokal tahun lalubukan saja kerusakan lingkungan masuknya perusahaan juga memecah belah hubungan kekerabatan antara kelompok pro dan kontra perusahaan jasri yang bersanak saudara mengalami hubungan tak harmonis di antara mereka kini empat tahun sudah berlalu hubungan kekerabatan dengan saudaranya sudah berangsur membaiknamun hati tetap beda juga kalau dulu ada barang yang akan diperebutkan tapi sekarang tak ada lagi yang diperebutkan sebagian mereka masih ada yang bekerja di perusahaan sebagai kontraktor misalkan sebagian lagi mondarmandir menganggur ujarnyabegitu juga menurut muhammad yusuf tokoh masyarakat setempat kami semuanya di sini ratarata bersanak famili pak lurah itu paman saya tapi kami beda pendapat beliau pro perusahaan saya maunya melindungi hutan seberang ratarata masyarakat di bagian hulu ini mendukung aksi lsm karena dari mereka lah saya semakin tau pentingnya menjaga hutan katanyaditanya apakah selama empat tahun terakhir ada dampak kehadiran perusahaan bagi desanya jasri maupun yusuf mengaku tidak ada perubahan bantuan perusahaan tidak ada pada sektor perekonomian atau kesejahteraan masyarakat tapi yang ada cuma pembangunan penyelesain sengketa lahan tak tuntas tapi yang penting kami sudah berusaha mempertahankan hutan biar nanti kami tidak dicap menjual hutan sama anak cucu katanyadi hilir desa yang sebagiannya mendukung kehadiran perusahaan kondisinya tampak tak jauh berbeda dengan tahun lalu jalan masih banyak rusak dan berlubang dan jembatan masih kayu ada perbedaan setidaknya beberapa bangunan yang barusyamsuir ketua rt di bagian hilir desa yang pro perusahaan mengaku bahwa ada untungnya perusahaan mengambil hutannya setidaknya keuntungan itu berupa kegiatan pembangunan seperti semenisasi jalan pembangunan ruang sekolah dan sebagainya ditanya soal bantuan yang terpusat di bagian hilir desa syamsuir menyanggahnyagoronggorong juga sampai di hulu ini juga kalau dulu mau bikin jembatan biasanya minta ke masyarakat sekarang bisalah minta ke perusahaan adanya aksi lsm juga membantu masyarakat untuk menekan perusahaan tapi sekarang ini ada lagi lsm katanyameski dikatakannya perusahaan berbaik hati namun syamsuir kini masih dipusingkan dengan proposal permintaan bantuan bagi kelompok nelayannya yang belum ditanggapi perusahaan bapak bisa bantu untuk menanyakannya ke perusahaan tanyanya kepada mongabaykeuntungan juga dirasakan lurah teluk meranti hasan yang masih memendam marah terhadap lsm terutama greenpeace menurut dia kehadiran greenpeace telah memecah masyarakat menjadi dua kelompok yang mendukung penyerahan hutan kepada perusahaan dan yang mempertahankan hutan saya mendukung kehadiran perusahaan hasan sendiri mengaku mendukung kehadiran perusahaan di desanya alhamdulillah masih dibikinkan karet oleh rapp kata hasan kepada mongabay indonesia di rumahnya

Komedi Satir RAPP: Bonus Harta Bisnis Karbon Menanti Orang Terkaya Kelima RI (Bagian II). Terlepas dari konflik yang masih terjadi di tengah masyarakat Teluk Meranti dan perusahaan RAPP yang terus membuka hutan, Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari mengakui ujung dari aksi dan kampanye LSM di Semenanjung Kampar waktu itu setidaknya ada hasil.Keuntungan itu di antaranya kini pihak perusahaan lebih berhati-hati jika ingin beroperasi lebih lama di daerah tersebut. Lainnya, jika selama ini tidak ada istilah tanaman kehidupan, kini perusahaan diharuskan membangun kebun yang ditanami pohon bernilai ekonomi di sekitar wilayahnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. “Namun tetap saja belum direalisasikan semuanya,” kata Muslim.“Yang jelas dari kegiatan advokasi ini sebagian dari lingkungan diuntungkan. Kawasan yang dulunya ditujukan untuk dieksploitasi kini sebagian dijadikan kawasan restorasi ekosistem. Kemudian, masyarakat mendapatkan lima persen dari kawasan HTI untuk tanaman kehidupan yang dulunya tidak pernah terjadi. Sekarang perusahaan lebih berhati-hati karena aktifitas mereka dipantau masyarakat dunia. Lansekap Semenanjung Kampar kini semakin banyak yang memantau,” katanya.Namun demikian, keuntungan paling besar tetap dinikmati perusahaan karena mereka mendapat legitimasi dari negara dan bahkan sekarang pengakuan juga diperoleh dari akademisi yang mengabdi untuk pemodal.Bahkan menurut Jikalahari, setelah RAPP menghancurkan hutan, kini perusahaan milik Sukanto Tanoto itu menargetkan sejumlah kawasan hutan Semenanjung Kampar untuk dijadikan lahan berdagang karbon. Proyek ini dijadikan sebagai kampanye mereka bahwa perusahaan juga menjaga lingkungan. Lahan yang sedang diperebutkan sejumlah perusahaan untuk berdagang karbon ada pada lahan 100 ribu ha yang ditetapkan pemerintah sebagai restorasi ekosistem yang artinya, lahan itu dilindungi untuk kemudian dijual dalam hitungan karbon ke negara maju.Penetapan kawasan eks HPH di Semenanjung Kampar menjadi kawasan restorasi ekosistem dan kelola masyarakat serta produksi adalah hasil dari advokasi itu sendiri.“Yang di tengah itu sudah diperebutkan untuk perdagangan karbon. Dan pemainnya masih juga RAPP dengan nama-nama lain. Yang sudah memenangkan itu Gemilang Cipta Nusantara. Perusahaan itu dapat 20 ribuan hektar. Tapi sebagian lahan itu sebenarnya masuk dalam peta pencadangan untuk hutan desa 8 ribu ha. Jadi tetap saja pencitraan itu merampas kawasan lain. Ini jelas ,” ujar Muslim.Bagi Jikalahari, perlindungan gambut adalah sangat penting bagi kepastian akses dan manfaat bagi masyarakat di sekitar hutan yang memang bergantung pada kelestarian hutan. Secara global, melindungi gambut berarti menahan laju pelepasan emisi karbon dan menekan kenaikan suhu minimum global.“Bahkan Gambut Semenanjung Kampar kini juga telah menjadi pusat perdagangan karbon yang akan diusulkan menjadi REDD. Tahun kemarin misalkan, pemerintah Indonesia telah menandatangi kerjasama dengan Korea Selatan yang total pendanaannya mencapai tiga juta dolar Amerika untuk mendukung penguatan dan persiapan implementasi REDD di tasik besar serkap,” kata Muslim.Pemerintah sendiri sudah membentuk KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) untuk Semenanjung Kampar. Ini adalah reaksi untuk menanggapi kampanye masyarakat sipil. KPH digadang-gadangkan sebagai forum multipihak yang melibatkan LSM, masyarakat desa dan perusahaan. Walau sudah ada struktur, namun saat ini belum ada terdengar kemajuan programnya.Sementara itu Greenpeace yang jarang terdengar kampanye terhadap RAPP mengaku masih terus memantau perkembangan di lapangan. Rusmadya Maharuddin, Jurukampanye Hutan Greenpeace mengatakan, nol deforestasi dan perlindungan penuh gambut Semenanjung Kampar masih menjadi target kampanyenya.“Semangat untuk memperjuangkan masih terus kita jaga. Kami terus memantau Semenanjung Kampar secara dekat hingga saat ini baik sendiri maupun bergabung dalam aliansi di tingkat lokal. Bahkan setelah kami kampanye terhadap APP yang akhirnya perusahaan itu membuat kebijakan baru perlindungan hutan, Greenpeace telah mengirimkan surat terbuka kepada CEO APRIL untuk segera berhenti merusak hutan alam Indonesia jika tidak ingin kehilangan banyak pembeli eperti yang dialami APP,” kata Rusmadya.Terkait dengan RAPP yang mengincar proyek REDD sebagai bagian dari kampanye bahwa perusahaan tersebut peduli hutan, Greenpeace mengatakan proyek tersebut kontroversi. Sebab mereka juga mengambil lahan yang dialokasikan untuk hutan desa. Lagi-lagi kepentingan masyarakat kalah dari perusahaan yang lebih diutamakan pemerintah.Sementara itu RAPP sendiri belum memberikan konfirmasi terkait dengan proyek perdagangan karbon di Semenanjung Kampar yang disanyalir Jikalahari sebagai aktivitas pencitraan setelah perusahaan menghancuran hutan gambut itu sendiri. Proyek itu sendiri juga diduga mencaplok 8 ribu hektar lahan yang oleh pemerintah dialokasikan untuk hutan desa atau hutan kemasyarakatan. Permintaan konfirmasi yang dikirim Mongabay Indonesia melalui email dan telepon akhir minggu lalu tidak menapat respons lebih jauh, pihak RAPP hanya berjanji akan menjawabnya.Menurut informasi yang diperoleh Mongabay Indonesia, saat ini APRIL/RAPP panik karena telah menjadi target baru kampanye sejumlah LSM besar seperti WWF, RAN termasuk Greenpeace. Peningkatan tensi model kampanye pasar pegiat lingkungan ini oleh terjadi hanya sesaat setelah kompetitornya APP mengeluarkan kebijakan baru menghentikan penebangan hutan dan perlindungan gambut per 5 Februari lalu. Kepanikan itu di antaranya semakin intensnya perusahaan berkomunikasi dengan para pembeli. Selain itu perusahaan mengklaim telah berdiskusi dengan LSM yang mempertanyakan tentang kelestarian bisnisnya.

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

komedi satir rapp bonus harta bisnis karbon menanti orang terkaya kelima ri bagian ii terlepas dari konflik yang masih terjadi di tengah masyarakat teluk meranti dan perusahaan rapp yang terus membuka hutan muslim rasyid koordinator jikalahari mengakui ujung dari aksi dan kampanye lsm di semenanjung kampar waktu itu setidaknya ada hasilkeuntungan itu di antaranya kini pihak perusahaan lebih berhatihati jika ingin beroperasi lebih lama di daerah tersebut lainnya jika selama ini tidak ada istilah tanaman kehidupan kini perusahaan diharuskan membangun kebun yang ditanami pohon bernilai ekonomi di sekitar wilayahnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat setempat namun tetap saja belum direalisasikan semuanya kata muslimyang jelas dari kegiatan advokasi ini sebagian dari lingkungan diuntungkan kawasan yang dulunya ditujukan untuk dieksploitasi kini sebagian dijadikan kawasan restorasi ekosistem kemudian masyarakat mendapatkan lima persen dari kawasan hti untuk tanaman kehidupan yang dulunya tidak pernah terjadi sekarang perusahaan lebih berhatihati karena aktifitas mereka dipantau masyarakat dunia lansekap semenanjung kampar kini semakin banyak yang memantau katanyanamun demikian keuntungan paling besar tetap dinikmati perusahaan karena mereka mendapat legitimasi dari negara dan bahkan sekarang pengakuan juga diperoleh dari akademisi yang mengabdi untuk pemodalbahkan menurut jikalahari setelah rapp menghancurkan hutan kini perusahaan milik sukanto tanoto itu menargetkan sejumlah kawasan hutan semenanjung kampar untuk dijadikan lahan berdagang karbon proyek ini dijadikan sebagai kampanye mereka bahwa perusahaan juga menjaga lingkungan lahan yang sedang diperebutkan sejumlah perusahaan untuk berdagang karbon ada pada lahan ribu ha yang ditetapkan pemerintah sebagai restorasi ekosistem yang artinya lahan itu dilindungi untuk kemudian dijual dalam hitungan karbon ke negara majupenetapan kawasan eks hph di semenanjung kampar menjadi kawasan restorasi ekosistem dan kelola masyarakat serta produksi adalah hasil dari advokasi itu sendiriyang di tengah itu sudah diperebutkan untuk perdagangan karbon dan pemainnya masih juga rapp dengan namanama lain yang sudah memenangkan itu gemilang cipta nusantara perusahaan itu dapat ribuan hektar tapi sebagian lahan itu sebenarnya masuk dalam peta pencadangan untuk hutan desa ribu ha jadi tetap saja pencitraan itu merampas kawasan lain ini jelas ujar muslimbagi jikalahari perlindungan gambut adalah sangat penting bagi kepastian akses dan manfaat bagi masyarakat di sekitar hutan yang memang bergantung pada kelestarian hutan secara global melindungi gambut berarti menahan laju pelepasan emisi karbon dan menekan kenaikan suhu minimum globalbahkan gambut semenanjung kampar kini juga telah menjadi pusat perdagangan karbon yang akan diusulkan menjadi redd tahun kemarin misalkan pemerintah indonesia telah menandatangi kerjasama dengan korea selatan yang total pendanaannya mencapai tiga juta dolar amerika untuk mendukung penguatan dan persiapan implementasi redd di tasik besar serkap kata muslimpemerintah sendiri sudah membentuk kph kesatuan pengelolaan hutan untuk semenanjung kampar ini adalah reaksi untuk menanggapi kampanye masyarakat sipil kph digadanggadangkan sebagai forum multipihak yang melibatkan lsm masyarakat desa dan perusahaan walau sudah ada struktur namun saat ini belum ada terdengar kemajuan programnyasementara itu greenpeace yang jarang terdengar kampanye terhadap rapp mengaku masih terus memantau perkembangan di lapangan rusmadya maharuddin jurukampanye hutan greenpeace mengatakan nol deforestasi dan perlindungan penuh gambut semenanjung kampar masih menjadi target kampanyenyasemangat untuk memperjuangkan masih terus kita jaga kami terus memantau semenanjung kampar secara dekat hingga saat ini baik sendiri maupun bergabung dalam aliansi di tingkat lokal bahkan setelah kami kampanye terhadap app yang akhirnya perusahaan itu membuat kebijakan baru perlindungan hutan greenpeace telah mengirimkan surat terbuka kepada ceo april untuk segera berhenti merusak hutan alam indonesia jika tidak ingin kehilangan banyak pembeli eperti yang dialami app kata rusmadyaterkait dengan rapp yang mengincar proyek redd sebagai bagian dari kampanye bahwa perusahaan tersebut peduli hutan greenpeace mengatakan proyek tersebut kontroversi sebab mereka juga mengambil lahan yang dialokasikan untuk hutan desa lagilagi kepentingan masyarakat kalah dari perusahaan yang lebih diutamakan pemerintahsementara itu rapp sendiri belum memberikan konfirmasi terkait dengan proyek perdagangan karbon di semenanjung kampar yang disanyalir jikalahari sebagai aktivitas pencitraan setelah perusahaan menghancuran hutan gambut itu sendiri proyek itu sendiri juga diduga mencaplok ribu hektar lahan yang oleh pemerintah dialokasikan untuk hutan desa atau hutan kemasyarakatan permintaan konfirmasi yang dikirim mongabay indonesia melalui email dan telepon akhir minggu lalu tidak menapat respons lebih jauh pihak rapp hanya berjanji akan menjawabnyamenurut informasi yang diperoleh mongabay indonesia saat ini aprilrapp panik karena telah menjadi target baru kampanye sejumlah lsm besar seperti wwf ran termasuk greenpeace peningkatan tensi model kampanye pasar pegiat lingkungan ini oleh terjadi hanya sesaat setelah kompetitornya app mengeluarkan kebijakan baru menghentikan penebangan hutan dan perlindungan gambut per februari lalu kepanikan itu di antaranya semakin intensnya perusahaan berkomunikasi dengan para pembeli selain itu perusahaan mengklaim telah berdiskusi dengan lsm yang mempertanyakan tentang kelestarian bisnisnya

Statistik FAO: Indonesia Buang 18,7 Miliar Ton Karbon Antara 1990-2010. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO telah merilis akibat dari deforestasi, pertanian dan berbagai bentuk lain dari penggunaan lahan antara tahun 1990 hingga 2010 silam.Seluruh data ini, menjadi bagian dari database statistik FAO yang tergabung dalam FAOSTAT, berbasis pada perkiraan biomassa hutan, deforestasi, dan tutupan pohon. Data ini diurutkan berdasarkan negara dan wilayah.Bukan sesuatu yang mengejutkan, data dari FAOSTAT menyatakan bahwa emisi gas rumah kaca (GHG) menunjukkan bahwa negara-negara yang mengalami deforestasi tinggi menghasilkan emisi yang besar akibat dari hilangnya hutan dalam kurun waktu 20 tahun tersebut. Secara umum konversi lahan di Brasil mengakibatkan lepasnya 25,8 miliar metrik ton ekuivalen karbon dioksida (CO2e) antara tahun 1990 hingga 2010. Sementara, negeri kita Indonesia melepas 13,1 miliar metrik ton karbon, Nigeria 3,8 miliar ton karbon, Republik Demokratik Kongo 3 miliar ton karbon dan Venezuela 2,6 miliar ton karbon.Di sisi lain, Cina yang mengalami penambahan luasan hutan lewat upaya penanaman kembali, dan pemulihan 5,2 juta hektar hutan telah berhasil menambah simpanan karbon sebanyak 5,7 miliar ton karbon. Sementara AS menambah cadangan karbon sebanyak 1,9 miliar ton karbon dan Vietnam 1,2 miliar ton karbon.Data yang dirilis oleh FAO ini juga mencatat emisi yang ditimbulkan akibat dari ekspansi lahan pertanian. Indonesia memimpin di urutan pertama dengan hilangnya 5,6 miliar ton karbon ke udara, disusul oleh AS dengan 1,4 miliar ton karbon, lalu Papua Nugini dengan 816 juta ton karbon, Malaysia 690 juta ton karbon, dan Bangladesh 612 juta ton karbon. Emisi di Indonesia, Papua Nugini dan Malaysia terutama terkait dengan tingginya konversi hutan rawa gambut yang menyimpan cadangan karbon sangat tinggi.Secara keseluruhan, emisi di Brasil yang membuang 25,8 miliar ton karbon ke udara jika ditambahkan dengan emisi di Indonesia yang membuang 18,7 miliar ton karbon ke udara dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, sama dengan 134% emisi karbon tahunan di seluruh dunia akibat dari emisi penggunaan bahan bakar fosil, atau empat setengah kali lipat dari emisi di seluruh negara Cina tahun 2011 silam.Kendati database ini memberikan berbagai gambaran menarik tentang dampak perubahan tata guna lahan terhadap iklim, namun dinilai masih memiliki kelemahan: kebanyakan dilaporkan oleh negara-negara itu sendiri. Terutama, data tahunan tentang tutupan hutan dan stok akrbon di lahan gambut menjadi sebuah bukti nyata.Namun demikian, database yang ada ini harus diakui sebagai yang paling komprehensif secara statistik tentang emisi gas rumah kaca akibat perubahan penggunaan lahan dan seharusnya bisa memberikan para peneliti dan analis titik awal untuk melalukan upaya perhitungan emisi.

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran

statistik fao indonesia buang miliar ton karbon antara organisasi pangan dan pertanian pbb fao telah merilis akibat dari deforestasi pertanian dan berbagai bentuk lain dari penggunaan lahan antara tahun hingga silamseluruh data ini menjadi bagian dari database statistik fao yang tergabung dalam faostat berbasis pada perkiraan biomassa hutan deforestasi dan tutupan pohon data ini diurutkan berdasarkan negara dan wilayahbukan sesuatu yang mengejutkan data dari faostat menyatakan bahwa emisi gas rumah kaca ghg menunjukkan bahwa negaranegara yang mengalami deforestasi tinggi menghasilkan emisi yang besar akibat dari hilangnya hutan dalam kurun waktu tahun tersebut secara umum konversi lahan di brasil mengakibatkan lepasnya miliar metrik ton ekuivalen karbon dioksida coe antara tahun hingga sementara negeri kita indonesia melepas miliar metrik ton karbon nigeria miliar ton karbon republik demokratik kongo miliar ton karbon dan venezuela miliar ton karbondi sisi lain cina yang mengalami penambahan luasan hutan lewat upaya penanaman kembali dan pemulihan juta hektar hutan telah berhasil menambah simpanan karbon sebanyak miliar ton karbon sementara as menambah cadangan karbon sebanyak miliar ton karbon dan vietnam miliar ton karbondata yang dirilis oleh fao ini juga mencatat emisi yang ditimbulkan akibat dari ekspansi lahan pertanian indonesia memimpin di urutan pertama dengan hilangnya miliar ton karbon ke udara disusul oleh as dengan miliar ton karbon lalu papua nugini dengan juta ton karbon malaysia juta ton karbon dan bangladesh juta ton karbon emisi di indonesia papua nugini dan malaysia terutama terkait dengan tingginya konversi hutan rawa gambut yang menyimpan cadangan karbon sangat tinggisecara keseluruhan emisi di brasil yang membuang miliar ton karbon ke udara jika ditambahkan dengan emisi di indonesia yang membuang miliar ton karbon ke udara dalam kurun waktu tahun terakhir sama dengan emisi karbon tahunan di seluruh dunia akibat dari emisi penggunaan bahan bakar fosil atau empat setengah kali lipat dari emisi di seluruh negara cina tahun silamkendati database ini memberikan berbagai gambaran menarik tentang dampak perubahan tata guna lahan terhadap iklim namun dinilai masih memiliki kelemahan kebanyakan dilaporkan oleh negaranegara itu sendiri terutama data tahunan tentang tutupan hutan dan stok akrbon di lahan gambut menjadi sebuah bukti nyatanamun demikian database yang ada ini harus diakui sebagai yang paling komprehensif secara statistik tentang emisi gas rumah kaca akibat perubahan penggunaan lahan dan seharusnya bisa memberikan para peneliti dan analis titik awal untuk melalukan upaya perhitungan emisi

Dana Pensiun Norwegia Tarik Kembali Investasi Kelapa Sawit Tak Ramah Lingkungan di Asia Tenggara. Lembaga pengelola dana pensiun di Norwegia terus melepaskan keterlibatan mereka dalam investasi perkebunan sawit di Indonesia. Lembaga yang mengelola dana sekitar 700 miliar dollar AS ini telah melepaskan investasi mereka di 23 perusahaan kelapa sawit tahun lalu, seperti dilaporkan oleh Rainforest Foundation Norway, yang mendorong penarikan dana investasi tersebut.Penarikan investasi ini dilakukan oleh lembaga dengan dana pensiun terbesar di dunia ini, setelah mereka merevisi panduan investasi mereka yang kini memasukkan variabel deforestasi dalam melakukan investasi.“Di perempat tahun awal tahun 2012 kami telah menjual investasi kami di 23 perusahaan kelapa sawit yang tidak memproduksi kelapa sawit secara berkelanjutan,” ungkap laporan tersebut. “Sebelum mencaai keputusan ini, kami telah melakukan penilaian kembali kepada sejumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap kerusakan hutan tropis lewat perkebunan kelapa sawit mereka di Malaysia dan Indonesia.”Pada tahun 2012 silam, lembaga pensiun ini telah menjual kepemilikan saham mereka di beberapa perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia seperti Astra International, Golden Agri Resources, Indoofod Agri Resources, Kuala Lumpur Kepong, Ta Ann Holdings, United Plantations, dan Wilmar International. Kesemua perusahaan itu berbasis di Malaysia, Indonesia dan Singapura.Secara keseluruhan, lembaga pengelola dan apensiun ini sudah mengurangi investasi mereka di bisnis kelapa sawit hingga 40%, demikian menurut data dari Rainforest Foundation Norway.“Ini merupakan langkah besar dan sebuah kemenangan bagi hutan tropis yang tersisa. Salah satu investor terbesar mengirimkan pesan dengan jelas kepada bisnis kelapa sawit bahwa bisnis mereka destruktif dan tidak bisa diterima,” ungkap Nils Hermann Ranum dari Rainforest Foundation Norway. “Pihak Norwegian Pension Fund juga menegaskan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit bertanggung jawab terhadap berbagai kerusakan yang kini diderita oleh hutan tropis dunia.”Dana yang ditanamkan oleh lembaga pensiun ini adalah sekitar 450 juta dollar AS. Mereka telah mengalihkan sejumlah investasi mereka ke beberapa perusahaan yang diyakini memberikan tawaran pelestasrian lingkungan lebih baik, termasuk salah satunya Sime Darby tahun 2012 silam. Namun Rainforest Foundation Norway tak yakin dengan pilihan investasi lembaga ini. Sime Darby juga dikenal sebagai perusahaan yang memiliki rekam jejak buruk dalam konflik dengan masyarakat sekitar hutan, dan mereka juga melakukan hal serupa dalam pembukaan investasi mereka di Afrika.“Kini dengan adanya bukti bahwa perkebunan kelapa sawit menyebabkan kerusakan terhadap hutan tropis, kami berharap bahwa pendekatan serupa juga dilakukan oleh industri lainnya, seperti minyak dan gas, pertambangan, kayu dan .”Hal serupa disampaikan oleh pakar lingkungan dari Center for International Policy, Glenn Hurowitz,”Lembaga pengelola dana pensiun yang kaya serta lembaga keuangan akan menerima tekanan yang signifikan untuk mengikuti langkah yang diambil Norwegia dan memastikan bahwa investasi mereka tidak merugikan masyarakat lokal di sekitar perkebunan kelapa sawit. Modal adalah hal utama dalam bisnis perkebunan kelapa sawit, dan jika mereka ingin menembus pasar internasional, mereka harus membuktikan bahwa mereka tidak menyebabkan kerusakan hutan hujan tropis yang tersisa di dunia.”Para ahli memperkirakan bahwa sekitar seperempat luasan hutan di Indonesia dan setengah dari kerusakan lahan gambut di Indonesia disebabkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit. Deforestasi juga menjadi penyumbang sekitar 10% emisi karbon secara global akibat aktivitas manusia, disamping merusak habitat utama bagi berbagai jenis satwa liar yang dilindungi seperti harimau, gajah, orangutan dan badak.Astra Agro Lestari Tbk PT, Indonesia, (2011)Astra International Tbk PT, Indonesia (2012)Bakrie & Brothers, Indonesia (2011)Bakrie Sumatera Plantations Tbk PT, Indonesia (2011)Barito Pacific Tbk PT, Indonesia (2010)Berjaya Corp Bhd, Malaysia (2012)Boustead Holdings Bhd, Malaysia (2012)First Resources Ltd, Singapore (2012)Genting Plantations, Malaysia (2012)Golden Agri-Resorces Ltd, Singapore (2012)Hap Seng Plantations Holdings, Malaysia (2011)IJM Plantations Bhd, Malaysia (2011)Indofood Agri Resources Ltd, Indonesia (2012)IOI Corp Bhd, Malaysia (2011)Kim Loong Resources Bhd, Malaysia (2011)Kuala Lumpur Kepong Bhd, Malaysia (2012)Medco Energi International, Indonesia (2011)Oriental Holdings Bhd, Malaysia (2010)Perusahaan Perkebunan London Sumatra, Indonesia (2011)PPB Group Bhd, Malaysia (2011)Sampoerna Agro, Indonesia (2010)Sarawak Oil Palms Bhd, Malaysia (2011)Ta Ann Holdings Bhd, Malaysia (2012)Tradewinds Plantations Bhd, Malaysia (2011)TSH Resources, Malaysia (2011)United Malacca Bhd, Malaysia (2010)United Plantations Bhd, Malaysia (2012)Wilmar International Ltd, Singapore (2012)WTK Holdings Bhd, Malaysia (2012)YNH Property Bhd, Malaysia (2010)

[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

dana pensiun norwegia tarik kembali investasi kelapa sawit tak ramah lingkungan di asia tenggara lembaga pengelola dana pensiun di norwegia terus melepaskan keterlibatan mereka dalam investasi perkebunan sawit di indonesia lembaga yang mengelola dana sekitar miliar dollar as ini telah melepaskan investasi mereka di perusahaan kelapa sawit tahun lalu seperti dilaporkan oleh rainforest foundation norway yang mendorong penarikan dana investasi tersebutpenarikan investasi ini dilakukan oleh lembaga dengan dana pensiun terbesar di dunia ini setelah mereka merevisi panduan investasi mereka yang kini memasukkan variabel deforestasi dalam melakukan investasidi perempat tahun awal tahun kami telah menjual investasi kami di perusahaan kelapa sawit yang tidak memproduksi kelapa sawit secara berkelanjutan ungkap laporan tersebut sebelum mencaai keputusan ini kami telah melakukan penilaian kembali kepada sejumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap kerusakan hutan tropis lewat perkebunan kelapa sawit mereka di malaysia dan indonesiapada tahun silam lembaga pensiun ini telah menjual kepemilikan saham mereka di beberapa perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia seperti astra international golden agri resources indoofod agri resources kuala lumpur kepong ta ann holdings united plantations dan wilmar international kesemua perusahaan itu berbasis di malaysia indonesia dan singapurasecara keseluruhan lembaga pengelola dan apensiun ini sudah mengurangi investasi mereka di bisnis kelapa sawit hingga demikian menurut data dari rainforest foundation norwayini merupakan langkah besar dan sebuah kemenangan bagi hutan tropis yang tersisa salah satu investor terbesar mengirimkan pesan dengan jelas kepada bisnis kelapa sawit bahwa bisnis mereka destruktif dan tidak bisa diterima ungkap nils hermann ranum dari rainforest foundation norway pihak norwegian pension fund juga menegaskan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit bertanggung jawab terhadap berbagai kerusakan yang kini diderita oleh hutan tropis duniadana yang ditanamkan oleh lembaga pensiun ini adalah sekitar juta dollar as mereka telah mengalihkan sejumlah investasi mereka ke beberapa perusahaan yang diyakini memberikan tawaran pelestasrian lingkungan lebih baik termasuk salah satunya sime darby tahun silam namun rainforest foundation norway tak yakin dengan pilihan investasi lembaga ini sime darby juga dikenal sebagai perusahaan yang memiliki rekam jejak buruk dalam konflik dengan masyarakat sekitar hutan dan mereka juga melakukan hal serupa dalam pembukaan investasi mereka di afrikakini dengan adanya bukti bahwa perkebunan kelapa sawit menyebabkan kerusakan terhadap hutan tropis kami berharap bahwa pendekatan serupa juga dilakukan oleh industri lainnya seperti minyak dan gas pertambangan kayu dan hal serupa disampaikan oleh pakar lingkungan dari center for international policy glenn hurowitzlembaga pengelola dana pensiun yang kaya serta lembaga keuangan akan menerima tekanan yang signifikan untuk mengikuti langkah yang diambil norwegia dan memastikan bahwa investasi mereka tidak merugikan masyarakat lokal di sekitar perkebunan kelapa sawit modal adalah hal utama dalam bisnis perkebunan kelapa sawit dan jika mereka ingin menembus pasar internasional mereka harus membuktikan bahwa mereka tidak menyebabkan kerusakan hutan hujan tropis yang tersisa di duniapara ahli memperkirakan bahwa sekitar seperempat luasan hutan di indonesia dan setengah dari kerusakan lahan gambut di indonesia disebabkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit deforestasi juga menjadi penyumbang sekitar emisi karbon secara global akibat aktivitas manusia disamping merusak habitat utama bagi berbagai jenis satwa liar yang dilindungi seperti harimau gajah orangutan dan badakastra agro lestari tbk pt indonesia astra international tbk pt indonesia bakrie brothers indonesia bakrie sumatera plantations tbk pt indonesia barito pacific tbk pt indonesia berjaya corp bhd malaysia boustead holdings bhd malaysia first resources ltd singapore genting plantations malaysia golden agriresorces ltd singapore hap seng plantations holdings malaysia ijm plantations bhd malaysia indofood agri resources ltd indonesia ioi corp bhd malaysia kim loong resources bhd malaysia kuala lumpur kepong bhd malaysia medco energi international indonesia oriental holdings bhd malaysia perusahaan perkebunan london sumatra indonesia ppb group bhd malaysia sampoerna agro indonesia sarawak oil palms bhd malaysia ta ann holdings bhd malaysia tradewinds plantations bhd malaysia tsh resources malaysia united malacca bhd malaysia united plantations bhd malaysia wilmar international ltd singapore wtk holdings bhd malaysia ynh property bhd malaysia

Komitmen ‘Hijau’ Produsen Sawit Golden Agri Resources, Fakta di Lapangan Menanti…. Salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia, Golden Agri Resources meluncurkan sebuah proyek percontohan untuk melindungi hutan yang dinilai memiliki cadangan karbon tinggi, atau High Carbon Stock. Langkah yang diambil oleh Golden Agri Resources (GAR) ini diharapkan bisa segera diiikuti oleh berbagai produsen minyak kelapa sawit lain di Indonesia, yang merupakan rumah bagi 9 juta hektar perkebunan kelapa sawit dunia.Langkah GAR ini disambut baik oleh Greenpeace Indonesia, dalam media rilis yang disampaikan, Kepala Greenpeace Indonesia, Bustar Maitar menyampaikan bahwa yang terpenting adalah komitmen GAR ini dituangkan dalam aksi yang nyata, karena langkah yang diambil GAR ini sangat krusial untuk memutus rantai yang selama ini lekat, antara kelapa sawit dan laju deforestasi di Indonesia.Dalam proyek ini sendiri GAR membangun sebuah metodologi untuk melakukan penilaian terhadap High Carbon Stock (HCS) Forest dengan lembaga The Forest Trust, yang kemudian akan dijalankan bersama dengan masyarakat lokal dan pemerintah setempat untuk melestarikan area berhutan di semua wilayah konsesi yang saat ini berjalan, dimulai dari PT Kartika Prima Cipta (KPC) di Kalimantan Barat. Kebijakan yang akan dilakukan oleh GAR ini merupakan kebijakan yang bersifat menyeluruh di semua cabang perusahaan GAR beroperasi. Hal ini juga akan diberlakukan di semua bisnis GAR yang dijalankan di Liberia, Afrika.“Masa depan hutan tropis Indonesia kini masih menggantung. Kurang dari tiga bulan dari sekarang, moratorium penebangan hutan akan selesai. Pemerintah Indonesia seharusnya melihat bahwa langkah yang dilakukan hari ini merupakan sebuah sinyak yang kuat bahwa pemerintah, industri dan masyarakat sipil bersama-sama bisa memberikan perubahan dan meindungi hutan hujan tropis Indonesia untuk kepentingan rakyat dan keragaman hayati yangada di dalamnya serta menekan laju perubahan iklim,” ungkap Bustar Maitar.Program yang bernama Forest Conservation Policy ini dilakukan oleh GAR menyusul berbagai kampanye yang dilakukan oleh Greenpeace dan berbagai tekanan yang muncul dari pihak konsumen terhadap deforestasi dan pemusnahan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kebijakan ini memuat komitmen GAR untuk tidak membangun perkebunan kelapa sawit di kawasan yang dinilai sebagai High Conservation Value Forest (HCV) dan lahan gambut, serta di kawasan yang dikategorikan sebagai High Carbon Stock (HCS). Metodologi untuk mengidentifikasi HCS ini sendiri sudah dikembangkan bersama oleh TFT dan Greenpeace sejak Juni 2012 silam.Dengan langkah yang diambil oleh GAR ini diharapkan produsen kelapa sawit lainnya juga berani mengambil langkah serupa dibandingkan harus bersembunyi dibalik peraturan dan sertifikasi yang dinilai lemah, seperti yang dirilis oleh RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).Golden Agri Resources adalah salah satu perusahaan yang investasinya kembali ditarik oleh Lembaga Pensiun Norwegia karena dinilai tidak ramah lingkungan baru-baru ini. GAR selama ini juga dikenal dengan reputasi mereka yang ‘merah’ di lapangan akibat praktek perkebunan yang tidak ramah lingkungan.Dalam sebuah wawancara dengan Direktur Eksekutif Greenomics, Elfian Effendi, disebutkan bahwa Grup Sinar Mas ini tidak tepat berada di posisi nomor tiga perusahaan sawit yang dinilai peduli pada perlindungan hutan dalam rapor yang dirilis oleh Greenpeace International tersebut, karena dinilai masih terlibat berbagai perusakan hutan, termasuk menebang lebih dari 40 ribu pohon di Kalimantan Barat.Dalam penebangan lebih dari 40 ribu pohon itu, tiga perusahaan grup Sinar Mas itu ternyata terlibat pembersihan lahan di luar izin pemanfaatan kayu (IPK). “Aktivitas pembersihan lahan diluar blok IPK ini adalah sebuah pelanggaran kehutanan. Aneh jika Greenpeace tidak melihat fakta ini.Selain kasus penebangan 40 ribu pohon tersebut, laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2012 silam juga menunjukkan bahwa perusahaan sawit grup Sinar Mas ini dinayatakan melakukan tindak pidana kehutanan, karena beroperasi di dalam kawasan hutan berdasar peta Kementerian Kehutanan maupun peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan Tengah.

[1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

komitmen hijau produsen sawit golden agri resources fakta di lapangan menanti salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di indonesia golden agri resources meluncurkan sebuah proyek percontohan untuk melindungi hutan yang dinilai memiliki cadangan karbon tinggi atau high carbon stock langkah yang diambil oleh golden agri resources gar ini diharapkan bisa segera diiikuti oleh berbagai produsen minyak kelapa sawit lain di indonesia yang merupakan rumah bagi juta hektar perkebunan kelapa sawit dunialangkah gar ini disambut baik oleh greenpeace indonesia dalam media rilis yang disampaikan kepala greenpeace indonesia bustar maitar menyampaikan bahwa yang terpenting adalah komitmen gar ini dituangkan dalam aksi yang nyata karena langkah yang diambil gar ini sangat krusial untuk memutus rantai yang selama ini lekat antara kelapa sawit dan laju deforestasi di indonesiadalam proyek ini sendiri gar membangun sebuah metodologi untuk melakukan penilaian terhadap high carbon stock hcs forest dengan lembaga the forest trust yang kemudian akan dijalankan bersama dengan masyarakat lokal dan pemerintah setempat untuk melestarikan area berhutan di semua wilayah konsesi yang saat ini berjalan dimulai dari pt kartika prima cipta kpc di kalimantan barat kebijakan yang akan dilakukan oleh gar ini merupakan kebijakan yang bersifat menyeluruh di semua cabang perusahaan gar beroperasi hal ini juga akan diberlakukan di semua bisnis gar yang dijalankan di liberia afrikamasa depan hutan tropis indonesia kini masih menggantung kurang dari tiga bulan dari sekarang moratorium penebangan hutan akan selesai pemerintah indonesia seharusnya melihat bahwa langkah yang dilakukan hari ini merupakan sebuah sinyak yang kuat bahwa pemerintah industri dan masyarakat sipil bersamasama bisa memberikan perubahan dan meindungi hutan hujan tropis indonesia untuk kepentingan rakyat dan keragaman hayati yangada di dalamnya serta menekan laju perubahan iklim ungkap bustar maitarprogram yang bernama forest conservation policy ini dilakukan oleh gar menyusul berbagai kampanye yang dilakukan oleh greenpeace dan berbagai tekanan yang muncul dari pihak konsumen terhadap deforestasi dan pemusnahan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit di indonesia kebijakan ini memuat komitmen gar untuk tidak membangun perkebunan kelapa sawit di kawasan yang dinilai sebagai high conservation value forest hcv dan lahan gambut serta di kawasan yang dikategorikan sebagai high carbon stock hcs metodologi untuk mengidentifikasi hcs ini sendiri sudah dikembangkan bersama oleh tft dan greenpeace sejak juni silamdengan langkah yang diambil oleh gar ini diharapkan produsen kelapa sawit lainnya juga berani mengambil langkah serupa dibandingkan harus bersembunyi dibalik peraturan dan sertifikasi yang dinilai lemah seperti yang dirilis oleh rspo roundtable on sustainable palm oilgolden agri resources adalah salah satu perusahaan yang investasinya kembali ditarik oleh lembaga pensiun norwegia karena dinilai tidak ramah lingkungan barubaru ini gar selama ini juga dikenal dengan reputasi mereka yang merah di lapangan akibat praktek perkebunan yang tidak ramah lingkungandalam sebuah wawancara dengan direktur eksekutif greenomics elfian effendi disebutkan bahwa grup sinar mas ini tidak tepat berada di posisi nomor tiga perusahaan sawit yang dinilai peduli pada perlindungan hutan dalam rapor yang dirilis oleh greenpeace international tersebut karena dinilai masih terlibat berbagai perusakan hutan termasuk menebang lebih dari ribu pohon di kalimantan baratdalam penebangan lebih dari ribu pohon itu tiga perusahaan grup sinar mas itu ternyata terlibat pembersihan lahan di luar izin pemanfaatan kayu ipk aktivitas pembersihan lahan diluar blok ipk ini adalah sebuah pelanggaran kehutanan aneh jika greenpeace tidak melihat fakta iniselain kasus penebangan ribu pohon tersebut laporan audit badan pemeriksa keuangan bpk ri tahun silam juga menunjukkan bahwa perusahaan sawit grup sinar mas ini dinayatakan melakukan tindak pidana kehutanan karena beroperasi di dalam kawasan hutan berdasar peta kementerian kehutanan maupun peta rencana tata ruang wilayah rtrw kalimantan tengah

Hutanku Sayang, Hutanku Malang…. “Hutan Kemenyan adalah Hidup Kami dan Anak Cucu.” “Cabut SK Menhut no 44/ Menhut-II/2005!!” “Save Pandumaan-Siputuhuta.” Demikian bunyi protes warga kala aksi di depan Kementerian Kehutanan, Jakarta, awal Maret ini. Di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (Sumut), ini 31 warga ditangkap karena mempertahankan hutan kemenyan mereka agar tak menjadi kebun kayu putih. Kini, 16 warga berstatus wajib lapor.Di Riau, 10 warga Pulau Padang, medio tahun lalu siap bakar diri karena tak mau hutan yang menjadi tempat hidup mereka berubah menjadi ‘kebun’ pohon.’ Perlawanan-perlawanan warga berlanjut, hingga kini, Ketua Serikat Tani Riau (STR), M Ridwan, masuk penjara. Pindah ke Sulawesi, di Kabupaten Pahuwato, Gorontalo, beberapa warga luka-luka diserang preman perusahaan sawit. Warga menolak kebun sawit beroperasi ke hutan di daerah mereka. Kasus-kasus itu hanya sebagian kecil perjuangan warga yang ingin menjaga hutan yang menjadi tumpuan hidup mereka. Di berbagai daerah, perlawanan warga terkalahkan kekuatan modal. Penangkapan-penangkapan warga atas nama penegakan hukum berlanjut. Data Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), ada 218 anggota komunitas ditahan polisi, sebagian besar dibebaskan atau tahanan luar. Sekitar 10 persen masih ditahan.Mereka itu dari Maluku Utara (49), Pandumaan Sipituhuta (31), Maluku Tenggara Barat (76), Sumatera Selatan (3), dan Sulawesi Selatan (11). Lalu, Tana Luwu (8), Bengkulu (8), Kalimantang Tengah (18), Kalimantan Selatan (5), Kalimantan Timur (6), Sulawesi Utara (4), NTB (1), serta Manggarai Timur (1).“Angka ini belum termasuk komunitas masyarakat adat yang mengalami penyerangan, kekerasan fisik, intimidasi dan tidak punya akses layanan hukum maupun informasi,” kata Sekretaris Jenderal AMAN, Abdon Nababan, belum lama ini.Identifikasi HuMa juga memperlihatkan konflik meluas dampak eksploitasi hutan oleh perusahaan skala besar. Data HuMa, sektor perkebunan, konflik meluas ditengarai sebagian besar terjadi di kawasan hutan. Hutan yang sebelumnya ditumbuhi pohon-pohon lebat dan banyak dikelola masyarakat, dalam satu dekade mengalami deforestasi amat parah. “Tingkat konversi hutan cukup tinggi di daerah di mana ekspansi sawit merajalela,” kata Widiyanto, Koordinator Database dan Informasi HuMa, Februari 2013.Laju investasi perkebunan sawit diduga memperkuat tekanan kebutuhan lahan, dan yang rentan dikorbankan kawasan hutan. Contoh, terjadi di Nagari Rantau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, melibatkan PT. Anam Koto. Perusahaan ini, memegang hak guna usaha seluas 4,777 hektar, dulu diklaim wilayah hutan adat.Ekspansi perkebunan monokultur seperti sawit di tak ayal membuat luas hutan berkurang drastis. Perubahan status kawasan hutan melalui mekanisme pelepasan, tukar- menukar tak seimbang, maupun izin pinjam pakai marak terjadi dan cenderung kian tak terkendali. Hal senada diungkapkan Zenzi Suhadi, Pengkampanye Hutan dan Perkebunan Besar Walhi Nasional. Menurut dia, sudah 5 juta hektar kawasan hutan terlepas untuk mengakomodir sekitar 567 perusahaan perkebunan. “Saat ini sekitar 1 juta hektar kawasan hutan dikuasai 115 perusahaan perkebunan,” katanya, di Jakarta, Kamis(21/3/13).Dia mengatakan, selain perkebunan ada 2,6 juta kawasan hutan mengalami degradasi akibat eksplorasi dan eksploitasi lebih dari 1.000 perusahaan tambang. “Pelaku eksploitasi di beberapa provinsi justru dalam kawasan konservasi seperti di Morowali, Sulawesi Tenggara dibiarkan oleh Kementerian Kehutanan.”Tak hanya itu, kata Zenzi, pelepasan kawasan hutan juga terjadi sampai 12,3 juta hektar melalui usulan untuk tata ruang daerah yang sebagian besar mengakomodir kepentingan perkebunan dan tambang dalam kawasan hutan. “Ini artinya angka deforestasi oleh perkebunan dan tambang bisa mencapai 17 juta hektar. Sedang deforestasi mencapai 9 juta hektar sumbangan dari tambang dan perkebunan 3, 6 juta hektar dan HTI 5,4 juta hektar,” ujar dia.Dia menilai, tingginya laju deforestasi dan degradasi oleh ketiga sektor ini dipengaruhi dua faktor utama. lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan. , kebijakan Presiden cenderung mengutamakan dan melindungi pebisnis tambang, perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI). “Seperti dengan keluar PP 60 dan PP 61 tahun 2012 yang mengampuni perusahaan pelaku perusakan kawasan hutan.”Sedangkan, degradasi oleh HTI akibat keluar PP tahun 2007 yang mengubah kriteria kawasan peruntukan HTI yang boleh beroperasi di kawasan hutan primer dan sekunder.Untuk ekspansi kebun sawit, kata Zenzi, ke depan, selain mengakibatkan deforestasi dan degradasi, juga mengancam sekitar 20 juta hektar hutan. “Ini akibat PP No 10 tahun 2010 yang menjadikan hutan produksi konversi sebagai kawasan dicadangkan untuk perkebunan sawit.” Hutan Indonesia pun akan terus mengalami kehancuran. “Dan sektor yang paling berkontribusi terhadap kerusakan hutan adalah regulasi dari pemerintah itu sendiri.”Memang, pemerintah ada upaya memperbaiki tata kelola hutan, salah satu lewat moratorium hutan dan lahan gambut yang akan berakhir Mei 2013. Satu peta () dan inventarisasi perizinan tengah dilakukan. Peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPIB), pun direvisi tiap enam bulan sekali. Namun, dari revisi PIPIB itu juga menyebabkan kawasan hutan yang dilindungi berkurang. Parahnya, dalam revisi PIPIB itu, pengurangan banyak terjadi di hutan konservasi dan lindung–yang kerab dikoar-koarkan pemerintah sebagai kawasan hutan yang tak boleh diganggu gugat.Proyek atas nama perbaikan tata kelola hutan pun gencar, salah satu REDD+. Namun, Zenzi menilai, bagi masyarakat ancaman serius selain dari perusahaan, justru dari pemerintah melalui yang mengabaikan hak dan kultur masyarakat yang bergantung dengan hutan.Saat ini, DPR RI pun menyiapkan pengesahaan RUU Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dibuat mengatasnamakan kepentingan masyarakat dan mencegah kejahatan hutan terorganisir. Namun, bila berlaku justru mengampuni perusakan hutan yang sudah terjadi, dan mengamputasi hak masyarakat untuk hidup berinteraksi dengan hutan.Untuk itu, pada hari hutan pertama dunia ini, Walhi mendesak, pemerintah segera mengubah watak pengurusan hutan. dengan penegakan hukum dan mencabut izin perusahaan-perusahaan dalam kawasan hutan. , mengedepankan dan mengakui hak kelola rakyat dalam kawasan hutan. , mendorong ekonomi berbasis komunitas dan hutan.

[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

hutanku sayang hutanku malang hutan kemenyan adalah hidup kami dan anak cucu cabut sk menhut no menhutii save pandumaansiputuhuta demikian bunyi protes warga kala aksi di depan kementerian kehutanan jakarta awal maret ini di desa pandumaansipituhuta kabupaten humbang hasundutan sumatera utara sumut ini warga ditangkap karena mempertahankan hutan kemenyan mereka agar tak menjadi kebun kayu putih kini warga berstatus wajib lapordi riau warga pulau padang medio tahun lalu siap bakar diri karena tak mau hutan yang menjadi tempat hidup mereka berubah menjadi kebun pohon perlawananperlawanan warga berlanjut hingga kini ketua serikat tani riau str m ridwan masuk penjara pindah ke sulawesi di kabupaten pahuwato gorontalo beberapa warga lukaluka diserang preman perusahaan sawit warga menolak kebun sawit beroperasi ke hutan di daerah mereka kasuskasus itu hanya sebagian kecil perjuangan warga yang ingin menjaga hutan yang menjadi tumpuan hidup mereka di berbagai daerah perlawanan warga terkalahkan kekuatan modal penangkapanpenangkapan warga atas nama penegakan hukum berlanjut data aliansi masyarakat adat nasional aman ada anggota komunitas ditahan polisi sebagian besar dibebaskan atau tahanan luar sekitar persen masih ditahanmereka itu dari maluku utara pandumaan sipituhuta maluku tenggara barat sumatera selatan dan sulawesi selatan lalu tana luwu bengkulu kalimantang tengah kalimantan selatan kalimantan timur sulawesi utara ntb serta manggarai timur angka ini belum termasuk komunitas masyarakat adat yang mengalami penyerangan kekerasan fisik intimidasi dan tidak punya akses layanan hukum maupun informasi kata sekretaris jenderal aman abdon nababan belum lama iniidentifikasi huma juga memperlihatkan konflik meluas dampak eksploitasi hutan oleh perusahaan skala besar data huma sektor perkebunan konflik meluas ditengarai sebagian besar terjadi di kawasan hutan hutan yang sebelumnya ditumbuhi pohonpohon lebat dan banyak dikelola masyarakat dalam satu dekade mengalami deforestasi amat parah tingkat konversi hutan cukup tinggi di daerah di mana ekspansi sawit merajalela kata widiyanto koordinator database dan informasi huma februari laju investasi perkebunan sawit diduga memperkuat tekanan kebutuhan lahan dan yang rentan dikorbankan kawasan hutan contoh terjadi di nagari rantau kabupaten pasaman barat sumatera barat melibatkan pt anam koto perusahaan ini memegang hak guna usaha seluas hektar dulu diklaim wilayah hutan adatekspansi perkebunan monokultur seperti sawit di tak ayal membuat luas hutan berkurang drastis perubahan status kawasan hutan melalui mekanisme pelepasan tukar menukar tak seimbang maupun izin pinjam pakai marak terjadi dan cenderung kian tak terkendali hal senada diungkapkan zenzi suhadi pengkampanye hutan dan perkebunan besar walhi nasional menurut dia sudah juta hektar kawasan hutan terlepas untuk mengakomodir sekitar perusahaan perkebunan saat ini sekitar juta hektar kawasan hutan dikuasai perusahaan perkebunan katanya di jakarta kamisdia mengatakan selain perkebunan ada juta kawasan hutan mengalami degradasi akibat eksplorasi dan eksploitasi lebih dari perusahaan tambang pelaku eksploitasi di beberapa provinsi justru dalam kawasan konservasi seperti di morowali sulawesi tenggara dibiarkan oleh kementerian kehutanantak hanya itu kata zenzi pelepasan kawasan hutan juga terjadi sampai juta hektar melalui usulan untuk tata ruang daerah yang sebagian besar mengakomodir kepentingan perkebunan dan tambang dalam kawasan hutan ini artinya angka deforestasi oleh perkebunan dan tambang bisa mencapai juta hektar sedang deforestasi mencapai juta hektar sumbangan dari tambang dan perkebunan juta hektar dan hti juta hektar ujar diadia menilai tingginya laju deforestasi dan degradasi oleh ketiga sektor ini dipengaruhi dua faktor utama lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan kebijakan presiden cenderung mengutamakan dan melindungi pebisnis tambang perkebunan dan hutan tanaman industri hti seperti dengan keluar pp dan pp tahun yang mengampuni perusahaan pelaku perusakan kawasan hutansedangkan degradasi oleh hti akibat keluar pp tahun yang mengubah kriteria kawasan peruntukan hti yang boleh beroperasi di kawasan hutan primer dan sekunderuntuk ekspansi kebun sawit kata zenzi ke depan selain mengakibatkan deforestasi dan degradasi juga mengancam sekitar juta hektar hutan ini akibat pp no tahun yang menjadikan hutan produksi konversi sebagai kawasan dicadangkan untuk perkebunan sawit hutan indonesia pun akan terus mengalami kehancuran dan sektor yang paling berkontribusi terhadap kerusakan hutan adalah regulasi dari pemerintah itu sendirimemang pemerintah ada upaya memperbaiki tata kelola hutan salah satu lewat moratorium hutan dan lahan gambut yang akan berakhir mei satu peta dan inventarisasi perizinan tengah dilakukan peta indikatif penundaan pemberian izin baru pipib pun direvisi tiap enam bulan sekali namun dari revisi pipib itu juga menyebabkan kawasan hutan yang dilindungi berkurang parahnya dalam revisi pipib itu pengurangan banyak terjadi di hutan konservasi dan lindungyang kerab dikoarkoarkan pemerintah sebagai kawasan hutan yang tak boleh diganggu gugatproyek atas nama perbaikan tata kelola hutan pun gencar salah satu redd namun zenzi menilai bagi masyarakat ancaman serius selain dari perusahaan justru dari pemerintah melalui yang mengabaikan hak dan kultur masyarakat yang bergantung dengan hutansaat ini dpr ri pun menyiapkan pengesahaan ruu pemberantasan perusakan hutan yang dibuat mengatasnamakan kepentingan masyarakat dan mencegah kejahatan hutan terorganisir namun bila berlaku justru mengampuni perusakan hutan yang sudah terjadi dan mengamputasi hak masyarakat untuk hidup berinteraksi dengan hutanuntuk itu pada hari hutan pertama dunia ini walhi mendesak pemerintah segera mengubah watak pengurusan hutan dengan penegakan hukum dan mencabut izin perusahaanperusahaan dalam kawasan hutan mengedepankan dan mengakui hak kelola rakyat dalam kawasan hutan mendorong ekonomi berbasis komunitas dan hutan

Soal RUU PPH, DKN Ingatkan Ada 30 Ribu Desa di Kawasan Hutan. Dewan Kehutanan Nasional (DKN) mengingatkan pembahasan Rancangan Undang-undang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU PPH) oleh DPR, bisa menambah carut marut konstruksi hukum di negeri ini. Jika diteruskan dengan substansi yang sama, bukan menyawab permasalahan pembenahan tata kelola hutan, justru makin mengkriminalisasi masyarakat, dengan memposisikan mereka sebagai perambah, pencuri dan lain-lain. Sebab, fakta di lapangan sekitar 30 ribu desa ada di kawasan hutan dan belum mendapatkan kejelasan status.Martua Sirait, Anggota Komisi Lingkungan dan Perubahan Iklim DKN mengatakan, sampai saat ini dari 124 juta hektar kawasan hutan, baru sekitar 14 jutaan hektar yang dikukuhkan dan status jelas menurut UU Kehutanan No 41 Tahun 1999, setelah hasil MK no 45 tahun 2011. Jadi, jangan sampai RUU ini malah menjadi alat mengkriminalisasi masyarakat. “Sedang pemegang izin atau pemodal di posisi benar, legal dan lestari dan lain-lain. Padahal kita ketahui kerusakan hutan banyak terjadi melalui proses legal,” katanya kepada , Senin(25/3/13).Dalam garis besar haluan kerja (GBHK) DKN 2011-2016, dalam poin bab arah kebijakan kepada pemerintah sudah jelas. DKN meminta, pemerintah perlu memberi perhatian khusus, menetapkan kebijakan dan mengalokasikan sumberdaya dengan segera mempersiapkan revisi UU No. 5 tahun 1990 dan UU nomor 41 tahun 1999 serta penyempurnaan. Lalu, mencari titik temu dualisme kebijakan kehutanan-pertanahan. Dalam hal ini pendirian DKN jelas, masalah status tanah di kehutanan merupakan inti permasalahan yang perlu dituntaskan. “Bukan membuat UU baru yang justru kembali mengkriminalisasikan masyarakat sekitar dan dalam hutan,” ujar dia.Saat ini, ucap Martua, ada beberapa momen pembenahan kebijakan kehutanan, yang perlu diberikan kesempatan. Antara lain, , tindak lanjut (MoU) 13 kementerian dan lembaga negara yang ditandatangani 11 Maret 2013, di bawah supervisi KPK dan UKP4. Tujuannya, membenahi proses pengukuhan hutan, penyelesaian konflik dan revisi kebijakan yang saling berbenturan., menunggu hasil UU Kehutanan No 41 Tahun 1999 oleh masyarakat adat di Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan status tanah adat yang berada di kawasan hutan. , prolegnas yang sudah menjadwalkan revisi UU Kehutanan 41 No 1999, dan kelompok masyarakat sipil telah memberikan masukan., Tim Kerja Tenure Kehutanan , yang melibatkan juga masyarakat sipil dan DKN sesuai SK Menhut 122/2012 sedang bekerja membenahi kebijakan kehutanan yang berkaitan dengan status 30 ribu an desa baik masyarakat lokal dan masyarakat adat di kawasan hutan. “Ini untuk mendapatkan kepastian status mereka.”Bagi dia, RUU ini merupakan pemborosan dana publik dengan arah tak jelas dan menambah carut marut konstruksi hukum. Jika RUU ini diteruskan, perlawanan akan timbul, baik secara fisik maupun melalui jalur hukum. Kondisi ini, tidak baik bagi kepastian kawasan dan kelestarian hutan. “Mari satukan langkah revisi UU Kehutanan No 41/1999 dengan amandemen pasal-pasal yang bermasalah, hingga lebih efisien dari segi waktu, tenaga dan pikiran.”Jika dikilas balik, draf UU PPH yang dibicarakan di DPR ini, kata Martua, tidak dapat dipisahkan dari proses panjang penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pemerintah Indonesian and Inggris untuk tahun 2002. Proyek ini dilanjutkan dengan FLEGT () atas dukungan European Community (EC) tahun 2006-2011 dengan total dana €16,746,306. Salah satu capaian proyek ini keterlibatan Tim Rancangan Undang Undang Ilegal Logging.Dalam naskah akademis yang disiapkan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar 13 September tahun 2008–sebelum berganti nama menjadi UU PPH–, jelas terlihat bahwa bukan akar masalah. Sumber masalah ada pada kapasitas produksi industri kelewat tinggi.Bahkan, katanya, jika mundur ke tahun 2001, pada proyek NRMP-Bappenas hal ini juga terlihat jelas, bahwa konsumsi industri dari kapasitas terpasang terlalu besar, hingga melebihi jatah tebang tahunan (JTT/AAC). “Yang harus dilakukan menurunkan kapasitas industri perlahan lahan sesuai kemampuan hutan. Ini disebut .”Martua menduga, penurunan tidak sepenuhnya dilakukan, bahkan hitungan JTT ditambah dari 17 meter kubik menjadi 42 meter kubik dengan perhitungan diragukan karena juga memasukkan penebangan hutan dari konversi lahan. Akibatnya, kerusakan hutan bukan hanya karena penebangan hutan tanpa izin tetapi melalui proses perizinan yang banyak menimbulkan bencana ekologis, dan konflik.Lewat perdebatan panjang, tahun 2011 setelah mendengarkan masukan para ahli, DPD menyatakan UU ini tidak urgen dan tidak perlu dibahas. Lebih penting membahas revisi UU kehutanan No 41/1999.Dalam kesimpulan rapat dengar pendapat umum (RDPU) itu menyimpulkan, RUU tentang Pembalakan Liar dipandang kurang urgen dibahas karena ada yang lebih penting yaitu revisi UU Kehutanan. Pemberantasan merupakan bagian UU Kehutanan secara keseluruhan.Struktural kelembagaan dalam pengawasan bidang kehutanan juga harus ditelaah kembali lewat revisi UU Kehutanan. RUU Pemberantasan Pembalakan Liar tidak memberikan kepastian hukum. Sebab, bukan hanya membicarakan tentang ditebangnya kayu secara juga termasuk pihak yang mempunyai HPH tetapi tidak sesuai izin peruntukan. Definisi perlu diperjelas (.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

soal ruu pph dkn ingatkan ada ribu desa di kawasan hutan dewan kehutanan nasional dkn mengingatkan pembahasan rancangan undangundang pemberantasan perusakan hutan ruu pph oleh dpr bisa menambah carut marut konstruksi hukum di negeri ini jika diteruskan dengan substansi yang sama bukan menyawab permasalahan pembenahan tata kelola hutan justru makin mengkriminalisasi masyarakat dengan memposisikan mereka sebagai perambah pencuri dan lainlain sebab fakta di lapangan sekitar ribu desa ada di kawasan hutan dan belum mendapatkan kejelasan statusmartua sirait anggota komisi lingkungan dan perubahan iklim dkn mengatakan sampai saat ini dari juta hektar kawasan hutan baru sekitar jutaan hektar yang dikukuhkan dan status jelas menurut uu kehutanan no tahun setelah hasil mk no tahun jadi jangan sampai ruu ini malah menjadi alat mengkriminalisasi masyarakat sedang pemegang izin atau pemodal di posisi benar legal dan lestari dan lainlain padahal kita ketahui kerusakan hutan banyak terjadi melalui proses legal katanya kepada senindalam garis besar haluan kerja gbhk dkn dalam poin bab arah kebijakan kepada pemerintah sudah jelas dkn meminta pemerintah perlu memberi perhatian khusus menetapkan kebijakan dan mengalokasikan sumberdaya dengan segera mempersiapkan revisi uu no tahun dan uu nomor tahun serta penyempurnaan lalu mencari titik temu dualisme kebijakan kehutananpertanahan dalam hal ini pendirian dkn jelas masalah status tanah di kehutanan merupakan inti permasalahan yang perlu dituntaskan bukan membuat uu baru yang justru kembali mengkriminalisasikan masyarakat sekitar dan dalam hutan ujar diasaat ini ucap martua ada beberapa momen pembenahan kebijakan kehutanan yang perlu diberikan kesempatan antara lain tindak lanjut mou kementerian dan lembaga negara yang ditandatangani maret di bawah supervisi kpk dan ukp tujuannya membenahi proses pengukuhan hutan penyelesaian konflik dan revisi kebijakan yang saling berbenturan menunggu hasil uu kehutanan no tahun oleh masyarakat adat di mahkamah konstitusi berkenaan dengan status tanah adat yang berada di kawasan hutan prolegnas yang sudah menjadwalkan revisi uu kehutanan no dan kelompok masyarakat sipil telah memberikan masukan tim kerja tenure kehutanan yang melibatkan juga masyarakat sipil dan dkn sesuai sk menhut sedang bekerja membenahi kebijakan kehutanan yang berkaitan dengan status ribu an desa baik masyarakat lokal dan masyarakat adat di kawasan hutan ini untuk mendapatkan kepastian status merekabagi dia ruu ini merupakan pemborosan dana publik dengan arah tak jelas dan menambah carut marut konstruksi hukum jika ruu ini diteruskan perlawanan akan timbul baik secara fisik maupun melalui jalur hukum kondisi ini tidak baik bagi kepastian kawasan dan kelestarian hutan mari satukan langkah revisi uu kehutanan no dengan amandemen pasalpasal yang bermasalah hingga lebih efisien dari segi waktu tenaga dan pikiranjika dikilas balik draf uu pph yang dibicarakan di dpr ini kata martua tidak dapat dipisahkan dari proses panjang penandatanganan nota kesepahaman mou pemerintah indonesian and inggris untuk tahun proyek ini dilanjutkan dengan flegt atas dukungan european community ec tahun dengan total dana salah satu capaian proyek ini keterlibatan tim rancangan undang undang ilegal loggingdalam naskah akademis yang disiapkan ruu pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar september tahun sebelum berganti nama menjadi uu pph jelas terlihat bahwa bukan akar masalah sumber masalah ada pada kapasitas produksi industri kelewat tinggibahkan katanya jika mundur ke tahun pada proyek nrmpbappenas hal ini juga terlihat jelas bahwa konsumsi industri dari kapasitas terpasang terlalu besar hingga melebihi jatah tebang tahunan jttaac yang harus dilakukan menurunkan kapasitas industri perlahan lahan sesuai kemampuan hutan ini disebut martua menduga penurunan tidak sepenuhnya dilakukan bahkan hitungan jtt ditambah dari meter kubik menjadi meter kubik dengan perhitungan diragukan karena juga memasukkan penebangan hutan dari konversi lahan akibatnya kerusakan hutan bukan hanya karena penebangan hutan tanpa izin tetapi melalui proses perizinan yang banyak menimbulkan bencana ekologis dan konfliklewat perdebatan panjang tahun setelah mendengarkan masukan para ahli dpd menyatakan uu ini tidak urgen dan tidak perlu dibahas lebih penting membahas revisi uu kehutanan no dalam kesimpulan rapat dengar pendapat umum rdpu itu menyimpulkan ruu tentang pembalakan liar dipandang kurang urgen dibahas karena ada yang lebih penting yaitu revisi uu kehutanan pemberantasan merupakan bagian uu kehutanan secara keseluruhanstruktural kelembagaan dalam pengawasan bidang kehutanan juga harus ditelaah kembali lewat revisi uu kehutanan ruu pemberantasan pembalakan liar tidak memberikan kepastian hukum sebab bukan hanya membicarakan tentang ditebangnya kayu secara juga termasuk pihak yang mempunyai hph tetapi tidak sesuai izin peruntukan definisi perlu diperjelas

Ancaman Baru Orangutan Kalimantan dari Pebisnis Sawit Singapura. Ancaman terhadap habitat orangutan akibat aktivitas pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, terus mengintai primata besar Indonesia ini. Terutama di kawasan yang memiliki lahan yang masih sangat luas, yang memenuhi syarat dasar ekspansi masif bagi lahan perkebunan kelapa sawit, seperti di Pulau Kalimantan. Pembukaan lahan ini, selain merugikan bagi satwa liar karena kehilangan habitat mereka, upaya pembukaan lahan yang sangat masif juga menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat setempat.Salah satunya terjadi di Desa Tumbang Koling, yang mulai diratakan oleh perusahaan kelapa sawit asal Singapura, Bumitama Agri Limited, yang melakukan pekerjaan pembukaan lahan di wilayah ini telah dimulai lagi sejak 25 Februari 2013 silam, setelah sebelumnya sudah diratakan oleh anak perusahaan mereka PT Nabatindo sejak 2012 silam. Dari hasil survey keragaman hayati di wilayah ini yang dilakukan oleh Centre for Orangutan Protection, Jakarta Animal Aid Network dan Friends of the National Park, kawasan berhutan ini menjadi habitat bagi 11 jenis mamalia, 34 jenis tumbuhan dan 11 jenis kupu-kupu, serta tanaman obat yang menjadi sumber kesehatan bagi masyarakat adat setempat. Beberapa satwa utama yang ada di kawasan ini adalah beruang madu (), Owa () dan kukang ().Bumitama Agri, adalah anggota RSPO dengan nomor anggota 1-0043-07-000-00, yang mendapat izin untuk menebang berdasar Izin lokasi dan Hak Guna Usaha dari Bupati Kotawaringin Timur No. 803/460.42 tanggal 15 Agustus 2005 dan No. 525.26/678/EKBANG/2005 tanggal 28 November 2005 dengan total konsesi seluas 11.000 hektar. Perizinan ini awalnya diberikan kepada PT Nabatindo Karya Utama, namun selanjutnya Nabatindo dibeli oleh Bumitama Agri Ltd, yang berbasis di Singapura dan terdaftar secara sah di Singapura.Menurut Centre for Orangutan Protection, Bumitama Agri dinilai telah melanggar UU No.5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat 2, bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi. Serta Pasal 40 ayat 2, Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketenteuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 33 ayat 3, dipidanakan dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100.000.000 juta rupiah.Penebangan yang dilakukan oleh Bumitama Agri, dinilai telah melanggar hutan yang masuk ke dalam kategori High Conservation Value Forest, karena terdapat habitat orangutan Kalimantan di dalamnya. Keberadaan orangutan ini membuat hutan ini terlarang untuk diubah fungsinya menjadi perkebunan, dan pemerintah harus merevisi perizinan yang telah diberikan kepada Bumitama Agri terkait hal ini.Selain mengancam keberadaan satwa liar yang ada di Tumbang Koling, perusahaan ini juga dinilai menjadi ancaman bagi ekowisata yang ada di Taman Nasional Tanjung Puting yang selama ini dikenal sebagai pusat rehabilitasi orangutan di Kalimantan. Apalagi, warga desa di Sekonyer saat ini sangat tergantung dengan keberadaan taman nasional ini sebagai salah satu mata pencaharian mereka. Hilangnya taman nasional ini dinilai akan mengguncang ekowisata serta meningkatkan ancaman kepunahan bagi orangutan.Sebelumnya, Centre for Orangutan Protection berhasil memaksa perusahaan kelapa sawit yang juga berbasis di Singapura, Indofood Agri Resources, yang menguasai PT Gunta Samba Jaya yang telah melakukan perusakan hutan hujan tropis di Kalimantan Timur, serta mengusir dua bayi orangutan dari rumah mereka dan kehilangan induknya.Orangutan di Kalimantan adalah satu-satunya primata besar yang hidup di luar benua Afrika, dan kini tinggal tersisa sekitar 50.000 ekor di Kalimantan dari data yang dimiliki Departemen Kehutanan. Ancaman yang terbesar terhadap habitat orangutan adalah alihfungsi lahan untuk perkebunan, terutama kelapa sawit, dan pertambangan. Setiap tahun jumlah populasi orangutan berkurang sekitar antara 1,5 hingga 2%, menurut Revisi PHVA tahun 2004 di Kalimantan Barat.

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

ancaman baru orangutan kalimantan dari pebisnis sawit singapura ancaman terhadap habitat orangutan akibat aktivitas pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit terus mengintai primata besar indonesia ini terutama di kawasan yang memiliki lahan yang masih sangat luas yang memenuhi syarat dasar ekspansi masif bagi lahan perkebunan kelapa sawit seperti di pulau kalimantan pembukaan lahan ini selain merugikan bagi satwa liar karena kehilangan habitat mereka upaya pembukaan lahan yang sangat masif juga menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat setempatsalah satunya terjadi di desa tumbang koling yang mulai diratakan oleh perusahaan kelapa sawit asal singapura bumitama agri limited yang melakukan pekerjaan pembukaan lahan di wilayah ini telah dimulai lagi sejak februari silam setelah sebelumnya sudah diratakan oleh anak perusahaan mereka pt nabatindo sejak silam dari hasil survey keragaman hayati di wilayah ini yang dilakukan oleh centre for orangutan protection jakarta animal aid network dan friends of the national park kawasan berhutan ini menjadi habitat bagi jenis mamalia jenis tumbuhan dan jenis kupukupu serta tanaman obat yang menjadi sumber kesehatan bagi masyarakat adat setempat beberapa satwa utama yang ada di kawasan ini adalah beruang madu owa dan kukang bumitama agri adalah anggota rspo dengan nomor anggota yang mendapat izin untuk menebang berdasar izin lokasi dan hak guna usaha dari bupati kotawaringin timur no tanggal agustus dan no ekbang tanggal november dengan total konsesi seluas hektar perizinan ini awalnya diberikan kepada pt nabatindo karya utama namun selanjutnya nabatindo dibeli oleh bumitama agri ltd yang berbasis di singapura dan terdaftar secara sah di singapuramenurut centre for orangutan protection bumitama agri dinilai telah melanggar uu no tahun pasal ayat bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil merusak memusnahkan memperniagakan menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi serta pasal ayat barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketenteuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal ayat dan ayat serta pasal ayat dipidanakan dengan pidana paling lama tahun dan denda paling banyak juta rupiahpenebangan yang dilakukan oleh bumitama agri dinilai telah melanggar hutan yang masuk ke dalam kategori high conservation value forest karena terdapat habitat orangutan kalimantan di dalamnya keberadaan orangutan ini membuat hutan ini terlarang untuk diubah fungsinya menjadi perkebunan dan pemerintah harus merevisi perizinan yang telah diberikan kepada bumitama agri terkait hal iniselain mengancam keberadaan satwa liar yang ada di tumbang koling perusahaan ini juga dinilai menjadi ancaman bagi ekowisata yang ada di taman nasional tanjung puting yang selama ini dikenal sebagai pusat rehabilitasi orangutan di kalimantan apalagi warga desa di sekonyer saat ini sangat tergantung dengan keberadaan taman nasional ini sebagai salah satu mata pencaharian mereka hilangnya taman nasional ini dinilai akan mengguncang ekowisata serta meningkatkan ancaman kepunahan bagi orangutansebelumnya centre for orangutan protection berhasil memaksa perusahaan kelapa sawit yang juga berbasis di singapura indofood agri resources yang menguasai pt gunta samba jaya yang telah melakukan perusakan hutan hujan tropis di kalimantan timur serta mengusir dua bayi orangutan dari rumah mereka dan kehilangan induknyaorangutan di kalimantan adalah satusatunya primata besar yang hidup di luar benua afrika dan kini tinggal tersisa sekitar ekor di kalimantan dari data yang dimiliki departemen kehutanan ancaman yang terbesar terhadap habitat orangutan adalah alihfungsi lahan untuk perkebunan terutama kelapa sawit dan pertambangan setiap tahun jumlah populasi orangutan berkurang sekitar antara hingga menurut revisi phva tahun di kalimantan barat

Penggunaan Kertas Daur Ulang Untuk Majalah Akan Beri Dampak Lingkungan Lebih Baik. Menggunakan kertas daur ulang, ternyata terbukti memiliki keuntungan lingkungan yang jauh lebih tinggi dibanding kertas yang berasal dari hutan alami. Hal ini terungkap dalam sebuah studi yang melibatkan National Geographic, Green America, Natural Resources Defense Council (NRDC), World Resources Institute (WRI) dan sejumlah kelompok lingkungan lainnya.Penelitian ini, yang berbasis para penilaian siklus hidup () yang komprehensif, telah membuat National Geographic untuk terus menggunakan kertas daur ulang untuk seluruh media dan publikasinya.“Sejumlah informasi yang kami dapatkan dari LCA akan memberikan informasi lebih jauh bagi percetakan kami dalam membeli kertas, yang dikembangkan berdasarkan kriteria kualitas, performa, ketersediaan, keterjangkauan dan dampak lingkungan,” ungkap Kepala Program Keberlanjutan National Geographic, Hans Weigner dalam pernyataannya.Penilaian dengan menggunakan LCA ini mengevaluasi kadar emisi karbon, kadar racun di dalam kertas, penggunaan kayu dan berbagai elemen lainnya. Hasil penelitian ini akan mementahkan semua mitos yang selama ini masih melingkupi industri majalah dan kertas yang masih mempertanyakan keuntungan dalam menggunakan kertas daur ulang dalam berbagai jenis publikasi,” ungkap pernyataan yang ada dalam rilis media Green America.Produksi kertas untuk majalah di Amerika Serikat sendiri saat ini menghasilkan lebih dari 7,2 juta metrik ton karbon dioksida setiap tahunnya.“Hasil penelitian ini meyakinkan bahwa cara terbaik bagi setiap penerbit buku untuk menekan dampak lingkungan terkait penggunaan kertas adalah dengan meningkatkan penggunaan kertas daur ulang,” ungkap pakar dari Natural Resources Defense Council, Darby Hoover. “Kami berharap bahwa National Geographic sebagai salah satu penerbit terkemuka di dunia akan mengambil langkah sesegera mungkin untuk menggunakan kertas dengan level daur ulang tertinggi bagi majalah dan semua penggunaan kertas mereka, dan menetapkan tujuan untuk meningkatkan penggunaan kertas mereka.”

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

edukasi dan kesadaran strategi mitigasi

penggunaan kertas daur ulang untuk majalah akan beri dampak lingkungan lebih baik menggunakan kertas daur ulang ternyata terbukti memiliki keuntungan lingkungan yang jauh lebih tinggi dibanding kertas yang berasal dari hutan alami hal ini terungkap dalam sebuah studi yang melibatkan national geographic green america natural resources defense council nrdc world resources institute wri dan sejumlah kelompok lingkungan lainnyapenelitian ini yang berbasis para penilaian siklus hidup yang komprehensif telah membuat national geographic untuk terus menggunakan kertas daur ulang untuk seluruh media dan publikasinyasejumlah informasi yang kami dapatkan dari lca akan memberikan informasi lebih jauh bagi percetakan kami dalam membeli kertas yang dikembangkan berdasarkan kriteria kualitas performa ketersediaan keterjangkauan dan dampak lingkungan ungkap kepala program keberlanjutan national geographic hans weigner dalam pernyataannyapenilaian dengan menggunakan lca ini mengevaluasi kadar emisi karbon kadar racun di dalam kertas penggunaan kayu dan berbagai elemen lainnya hasil penelitian ini akan mementahkan semua mitos yang selama ini masih melingkupi industri majalah dan kertas yang masih mempertanyakan keuntungan dalam menggunakan kertas daur ulang dalam berbagai jenis publikasi ungkap pernyataan yang ada dalam rilis media green americaproduksi kertas untuk majalah di amerika serikat sendiri saat ini menghasilkan lebih dari juta metrik ton karbon dioksida setiap tahunnyahasil penelitian ini meyakinkan bahwa cara terbaik bagi setiap penerbit buku untuk menekan dampak lingkungan terkait penggunaan kertas adalah dengan meningkatkan penggunaan kertas daur ulang ungkap pakar dari natural resources defense council darby hoover kami berharap bahwa national geographic sebagai salah satu penerbit terkemuka di dunia akan mengambil langkah sesegera mungkin untuk menggunakan kertas dengan level daur ulang tertinggi bagi majalah dan semua penggunaan kertas mereka dan menetapkan tujuan untuk meningkatkan penggunaan kertas mereka

Komunitas Bisnis Dunia Ingatkan APRIL Segera Akhiri Perusakan Hutan Indonesia. Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (/WBCSD), mengingatkan Asia Pacific Resources International (APRIL), produser kertas dan pulp terbesar kedua Indonesia, mengakhiri praktik penghancuran hutan di Indonesia. Bersikap dan menindak anggotanya kali pertama dilakukan WBCSD.Zulfahmi, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan, peringatan ini bisa menjadi pukulan memalukan bagi APRIL yang mengklaim menjalankan pengelolaan hutan berkelanjutan. Padahal, kenyataan saat ini APRIL menjadi pendorong deforestasi terbesar untuk pulp dan kertas di Indonesia. “Jika masih ingin berada dalam WBCSD, yang diperlukan adalah menghentikan penghancuran,” katanya dalam pernyataan kepada media, Senin(15/4/13).Investigasi Greenpeace menunjukkan, APRIL membuka ribuan hektar hutan gambut. Hutan hujan kaya karbon ini bukan saja penting bagi keseimbangan iklim tetapi juga bagi habitat penting harimau Sumatera yang hampir punah dan spesies ramin yang dilindungi secara internasional. APRIL juga memiliki sejarah konflik sosial panjang dengan masyarakat lokal.Data terbaru pemerintah mengungkapkan, 60 persen pasokan serat pabrik pulp milik APRIL, Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) – satu di antara pabrik terbesar di dunia – dari kayu hutan hujan. Tahun 2012, APRIL berencana memenuhi pasokan untuk pabrik pulp di Sumatera dengan menambah penebangan hutan hujan sekitar 60 ribu hektar atau hampir seluas negara Singapura.“Awal tahun ini, APP, perusahaan kertas dan pulp terbesar Indonesia berjanji mengakhiri peran dalam deforestasi di Indonesia. Ini waktu bagi APRIL segera mengikuti langkah APP mengakhiri keterlibatan dalam deforestasi dan mengetahui bagaimana jalan keluar bersama komunitas bisnis global,” ucap Zulfahmi.Greenpeace Internasional melakukan pendekatan kepada WBCSD pada Februari lalu dan menyampaikan hasil investigasi yang mengungkapkan operasi APRIL bertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan WBCSD. Ini permintaan tambahan dari sejumlah besar perusahaan yang sama di WBCSD dan dari kelompok Ornop yang mendorong peninjauan APRIL.Pekan ini, organisasi yang mengklaim sebagai asosiasi bisnis dunia terkemuka untuk pembangunan berkelanjutan ini gencar memperkenalkan kebijakan nihil deforestasi Nestle dan panduan membantu perusahaan lain menghindari deforestasi pada sumber komoditas di mana mereka berasal.

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

komunitas bisnis dunia ingatkan april segera akhiri perusakan hutan indonesia dewan bisnis dunia untuk pembangunan berkelanjutan wbcsd mengingatkan asia pacific resources international april produser kertas dan pulp terbesar kedua indonesia mengakhiri praktik penghancuran hutan di indonesia bersikap dan menindak anggotanya kali pertama dilakukan wbcsdzulfahmi jurukampanye hutan greenpeace indonesia mengatakan peringatan ini bisa menjadi pukulan memalukan bagi april yang mengklaim menjalankan pengelolaan hutan berkelanjutan padahal kenyataan saat ini april menjadi pendorong deforestasi terbesar untuk pulp dan kertas di indonesia jika masih ingin berada dalam wbcsd yang diperlukan adalah menghentikan penghancuran katanya dalam pernyataan kepada media senininvestigasi greenpeace menunjukkan april membuka ribuan hektar hutan gambut hutan hujan kaya karbon ini bukan saja penting bagi keseimbangan iklim tetapi juga bagi habitat penting harimau sumatera yang hampir punah dan spesies ramin yang dilindungi secara internasional april juga memiliki sejarah konflik sosial panjang dengan masyarakat lokaldata terbaru pemerintah mengungkapkan persen pasokan serat pabrik pulp milik april riau andalan pulp and paper rapp satu di antara pabrik terbesar di dunia dari kayu hutan hujan tahun april berencana memenuhi pasokan untuk pabrik pulp di sumatera dengan menambah penebangan hutan hujan sekitar ribu hektar atau hampir seluas negara singapuraawal tahun ini app perusahaan kertas dan pulp terbesar indonesia berjanji mengakhiri peran dalam deforestasi di indonesia ini waktu bagi april segera mengikuti langkah app mengakhiri keterlibatan dalam deforestasi dan mengetahui bagaimana jalan keluar bersama komunitas bisnis global ucap zulfahmigreenpeace internasional melakukan pendekatan kepada wbcsd pada februari lalu dan menyampaikan hasil investigasi yang mengungkapkan operasi april bertentangan dengan prinsipprinsip lingkungan wbcsd ini permintaan tambahan dari sejumlah besar perusahaan yang sama di wbcsd dan dari kelompok ornop yang mendorong peninjauan aprilpekan ini organisasi yang mengklaim sebagai asosiasi bisnis dunia terkemuka untuk pembangunan berkelanjutan ini gencar memperkenalkan kebijakan nihil deforestasi nestle dan panduan membantu perusahaan lain menghindari deforestasi pada sumber komoditas di mana mereka berasal

Korporasi Asing Terus Lakukan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih terus berlanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan dikabarkan raksasa pangan asal Amerika Serikat, Cargill Inc. akan menambah luasan perkebunan kelapa sawit mereka di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan produksi mereka dan memenuhi permintaan pasar dunia terhadap komoditi ini. Seperti dilansir oleh , Indonesia yang merupakan produsen terbesar kelapa sawit dunia menjadi incaran banyak produsen kelapa sawit di dunia sebagai lahan produksi, salah satunya adalah Cargill.Hal ini dituturkan langsung oleh presiden direktur perkebunan kelapa sawit milik Cargill, Anthony Yeow di Palembang, Sumatera Selatan kepada ,”Kami saat ini memang agresif mencari lahan baru di Sulawesi, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan yang secara lingkungan cukup aman untuk memperluas bisnis kelapa sawit kami.”Sebulan sebelumnya, perusahaan asal Singapura, Wilmar International Ltd, yang merupakan penyuplai minyak kelapa sawit yang terbesar di dunia telah membeli kepemilikan mayoritas di perkebunan kelapa sawit di Papua, yang sebelumnya dimiliki oleh Noble Group Ltd.Kendati ekspansi perkebunan kelapa sawit dinilai menjadi pendorong paling utama terjadinya deforestasi di Indonesia dan Malaysia, serta meningkatkan secara drastis emisi karbon dan mengancam spesies langka di kedua negara tersebut, namun pihak perusahaan seperti Cargill berargumen bahwa ekspansi bisnis kelapa sawit harus dilakukan dan dianggap sangat perlu untuk member makan populasi penduduk dunia yang terus meningkat. Selain itu hal ini juga dinilai penting untuk memenuhi permintaan industri yang terus berkembang, dan mereka yakin bahwa ekspansi ini bisa dilakukan tanpa mengancam dan membahayakan satwa liar serta lingkungan.Harga minyak kelapa sawit dunia kini sudah melebihi duakali lipat biaya produksinya dalam beberapa tahun terakhir, satu hal yang tidak terjadi dengan komoditi lainnya di Asia selama beberapa dekade. Minyak kelapa sawit produksi Indonesia sendiri kini mencapai 26 juta ton setahun, meningkat secara signifikan dari 5,8 juta ton setahun di tahun 1998.Konsumsi minyak kelapa sawit di dunia sendiri meningkat sebanyak 7% setiap tahunnya, dan hal ini akan membutuhkan lahan yang sangat luas, ungkap John Hartmann, Chief Operating Officer Vargill Tropical Palm Holdings Ltd. Hartmann juga mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa Cargill tidak akan berinvestasi perkebunan kelapa sawit di lahan gambut dan akan mendukung moratorium penebangan hutan di hutan alam yang kini sudah mendekati masa akhir. Hartmann juga meyakinkan bahwa sebagian besar perkebunan kelapa sawit milik Cargill di Indonesia sudah bersertifikasi ‘sustainable’ dari Roundtable on Sustainable Palm Oil dan sebagian yang belum mendapat sertifikasi ini akan memperolehnya di akhir tahun ini.Kapasitas produksi kelapa sawit Cargill sekitar 300.000 ton per tahun, dan kini mereka tengah melakukan upaya menambah lahan seluas 5.600 hektar di Sumatera Selatan untuk memperluas perkebunan mereka hingga 13%. Secara keseluruhan, Cargill sudah menguasai sekitar 42.000 hektar perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan produksi tambahan dari petani kecil dari lahan seluas 27.000 hektar.Dengan tambahan kapasitas mendekati 6.000 hektar di Sumatera Selatan maka Cargill diperkirakan akan bisa menambah produksi sebanyak 20.000 ton kelapa sawit, dan pabrik baru yang dilengkapi dengan mesin pengolahan bisa mengolah sekitar 60 ton kelapa sawit dalam satu jam.Kendati pihak perusahaan selalu meyakinkan bahwa mereka berupaya menjalankan praktek penebangan yang ramah lingkungan, namun berbagai fakta di lapangan membuktikan sebaliknya. Baru-baru ini di Kabupaten Kalimantan Utara, dilaporkan oleh bahwa 700 hektar lahan kawasan lindung telah diubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan pemukiman. Hutan ini yang menurut peraturan menteri tahun 1979 adalah hutan lindung, berada di pulau Sebatik di Nunukan dan memiliki luas 1.054 hekar. Namun kini, sekitar 70% dari hutan lindung ini sudah lenyap.Camat Sebatik, Hamran, menyalahkan warga setempat yang terus menebangi pohon dan menggantinya dengan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, pembangunan jalan dengan membuka hutan beberapa tahun silam juga turut memperburuk situasi ini. Apalagi, warga sendiri tidak pernah mendapat informasi tentang batas yang jelas dari hutan lindung ini.Ekspansi perkebunan sawit, selain dilakukan oleh warga, sebagian besar justru dilakukan oleh korporasi asing yang beroperasi di Indonesia. Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan laporan Centre for Orangutan Protection, dua pebisnis kelapa sawit raksasa dari Singapura, Indofood Agri Resources dan Bumitama Agri, telah melakukan penebangan hutan dengan kategori high conservation value forest di Kalimantan Timur dan Tengah, dan mengakibatkan sejumlah bayi orangutan dievakuasi dari kawasan tersebut.Dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Jukka Miettinen tahun 2011 silam, hutan di Indonesia sudah musnah sekitar 8,8 juta hektar dalam jangka waktu satu dekade antara tahun 2000 hingga 2010. Hilangnya hutan Indonesia, salah satunya adalah akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit. Saat ini, perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah mencapai 9 juta hektar dari 13 juta hektar yang ada di seluruh dunia, atau sekitar 75% perkebunan sawit dunia.

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

korporasi asing terus lakukan ekspansi perkebunan kelapa sawit di indonesia ekspansi perkebunan kelapa sawit di indonesia masih terus berlanjut dari palembang sumatera selatan dikabarkan raksasa pangan asal amerika serikat cargill inc akan menambah luasan perkebunan kelapa sawit mereka di indonesia untuk meningkatkan kemampuan produksi mereka dan memenuhi permintaan pasar dunia terhadap komoditi ini seperti dilansir oleh indonesia yang merupakan produsen terbesar kelapa sawit dunia menjadi incaran banyak produsen kelapa sawit di dunia sebagai lahan produksi salah satunya adalah cargillhal ini dituturkan langsung oleh presiden direktur perkebunan kelapa sawit milik cargill anthony yeow di palembang sumatera selatan kepada kami saat ini memang agresif mencari lahan baru di sulawesi kalimantan tengah dan sumatera selatan yang secara lingkungan cukup aman untuk memperluas bisnis kelapa sawit kamisebulan sebelumnya perusahaan asal singapura wilmar international ltd yang merupakan penyuplai minyak kelapa sawit yang terbesar di dunia telah membeli kepemilikan mayoritas di perkebunan kelapa sawit di papua yang sebelumnya dimiliki oleh noble group ltdkendati ekspansi perkebunan kelapa sawit dinilai menjadi pendorong paling utama terjadinya deforestasi di indonesia dan malaysia serta meningkatkan secara drastis emisi karbon dan mengancam spesies langka di kedua negara tersebut namun pihak perusahaan seperti cargill berargumen bahwa ekspansi bisnis kelapa sawit harus dilakukan dan dianggap sangat perlu untuk member makan populasi penduduk dunia yang terus meningkat selain itu hal ini juga dinilai penting untuk memenuhi permintaan industri yang terus berkembang dan mereka yakin bahwa ekspansi ini bisa dilakukan tanpa mengancam dan membahayakan satwa liar serta lingkunganharga minyak kelapa sawit dunia kini sudah melebihi duakali lipat biaya produksinya dalam beberapa tahun terakhir satu hal yang tidak terjadi dengan komoditi lainnya di asia selama beberapa dekade minyak kelapa sawit produksi indonesia sendiri kini mencapai juta ton setahun meningkat secara signifikan dari juta ton setahun di tahun konsumsi minyak kelapa sawit di dunia sendiri meningkat sebanyak setiap tahunnya dan hal ini akan membutuhkan lahan yang sangat luas ungkap john hartmann chief operating officer vargill tropical palm holdings ltd hartmann juga mengatakan kepada wall street journal bahwa cargill tidak akan berinvestasi perkebunan kelapa sawit di lahan gambut dan akan mendukung moratorium penebangan hutan di hutan alam yang kini sudah mendekati masa akhir hartmann juga meyakinkan bahwa sebagian besar perkebunan kelapa sawit milik cargill di indonesia sudah bersertifikasi sustainable dari roundtable on sustainable palm oil dan sebagian yang belum mendapat sertifikasi ini akan memperolehnya di akhir tahun inikapasitas produksi kelapa sawit cargill sekitar ton per tahun dan kini mereka tengah melakukan upaya menambah lahan seluas hektar di sumatera selatan untuk memperluas perkebunan mereka hingga secara keseluruhan cargill sudah menguasai sekitar hektar perkebunan kelapa sawit di indonesia dan produksi tambahan dari petani kecil dari lahan seluas hektardengan tambahan kapasitas mendekati hektar di sumatera selatan maka cargill diperkirakan akan bisa menambah produksi sebanyak ton kelapa sawit dan pabrik baru yang dilengkapi dengan mesin pengolahan bisa mengolah sekitar ton kelapa sawit dalam satu jamkendati pihak perusahaan selalu meyakinkan bahwa mereka berupaya menjalankan praktek penebangan yang ramah lingkungan namun berbagai fakta di lapangan membuktikan sebaliknya barubaru ini di kabupaten kalimantan utara dilaporkan oleh bahwa hektar lahan kawasan lindung telah diubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan pemukiman hutan ini yang menurut peraturan menteri tahun adalah hutan lindung berada di pulau sebatik di nunukan dan memiliki luas hekar namun kini sekitar dari hutan lindung ini sudah lenyapcamat sebatik hamran menyalahkan warga setempat yang terus menebangi pohon dan menggantinya dengan perkebunan kelapa sawit selain itu pembangunan jalan dengan membuka hutan beberapa tahun silam juga turut memperburuk situasi ini apalagi warga sendiri tidak pernah mendapat informasi tentang batas yang jelas dari hutan lindung iniekspansi perkebunan sawit selain dilakukan oleh warga sebagian besar justru dilakukan oleh korporasi asing yang beroperasi di indonesia seperti diberitakan sebelumnya berdasarkan laporan centre for orangutan protection dua pebisnis kelapa sawit raksasa dari singapura indofood agri resources dan bumitama agri telah melakukan penebangan hutan dengan kategori high conservation value forest di kalimantan timur dan tengah dan mengakibatkan sejumlah bayi orangutan dievakuasi dari kawasan tersebutdari penelitian yang pernah dilakukan oleh jukka miettinen tahun silam hutan di indonesia sudah musnah sekitar juta hektar dalam jangka waktu satu dekade antara tahun hingga hilangnya hutan indonesia salah satunya adalah akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit saat ini perkebunan kelapa sawit di indonesia sudah mencapai juta hektar dari juta hektar yang ada di seluruh dunia atau sekitar perkebunan sawit dunia

Indeks Tata Kelola Hutan dan REDD+ di Indonesia Buruk. Tata kelola hutan, lahan dan REDD+ di Indonesia masih terbilang buruk. Kondisi ini, tercermin dari hasil indeks tata kelola hutan, lahan dan REDD+ 2012, hanya meraih 2,33 poin jauh di bawah nilai tertinggi lima. Nilai ini berasal dari rata-rata keseluruhan indeks di tingkat Pusat sebesar 2,78 dan rata-rata di 10 provinsi yang memiliki hutan terluas sebesar 2,38. Laporan setebal 249 halaman ini dibuat UNDP dan UN-REDD Programme.Nilai indeks pada masing-masing tingkatan seperti pusat, provinsi dan kabupaten ini merupakan nilai komposif dari 117 indikator dan enam isu tata kelola hutan dan REDD+. Isu ini lalu dikelompokkan dalam tiga komponen tata kelola yakni, hukum dan kebijakan, kapasitas para aktor dan kinerja masing-masing aktor. Aktor ini baik pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat adat dan lokal, perempuan, dan masyarakat bisnis.Dari provinsi yang dinilai, Aceh menyandang tiga kriteria terendah, yakni, kapasitas pemerintah (1,8), kapasitas bisnis (1,24) dan kinerja (1,9). Disusul masing-masing: Sumatera Selatan dengan kapasitas masyarakat (1,37), dan tiga daerah masing-masing lemah di hukum dan kebijakan adalah Riau (1,89), Kalimantan Timur (1,98) dan Papua Barat (1,99).Tidak hanya indeks tata kelola berdasarkan komponen. Laporan ini juga menyajikan indeks berdasarkan prinsip tata kelola hutan. Hasilnya sama rendah, 2,35. Skor ini berdasarkan nilai agregat pusat 2,71, lalu provinsi 2,36 dan kabupaten 1,98.Beathe Trankmann, Direktur UNDP Indonesia mengatakan, laporan ini dibuat dengan metode partisipasif, melibatkan berbagai komponen organisasi masyarakat sipil seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kemitraan serta para ahli maupun pakar kehutanan. Para penulis laporan ini antara lain Hariadi Kartodihardjo, Abdon Nababan, Myrna Safitri, dan Mas Achmad Santosa.Beathe mengungkapkan, data yang terangkum dalam laporan indeks ini penting bagi penilaian hutan di berbagai daerah. “Ke depan, perlu memprioritaskan perhatian antara lain pada konflik-konflik lahan, meningkatkan penegakan hukum di sektor kehutanan dan pengawasan,” katanya dalam acara peluncuran laporan di Jakarta, Senin(6/5/13).Dari hasil indeks ini, UNDP merekomendasikan lima aspek penting., penguatan kinerja untuk peningkatan legalitas dan legitimasi status kawasan hutan negara melalui tata kelola hutan, lahan dan REDD+., penguatan kinerja untuk pemanfaatan hak atas sumber daya hutan dan penurunan jumlah konflik kehutanan.penguatan kinerja untuk menghentikan biaya tinggi dan suap dalam pengurusan izin kehutanan., peningkatan penegakan hukum kehutanan.penguatan kinerja guna mewujudkan infrastruktur REDD+ yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola.Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan (Menhut) mengungkapkan, dengan skor 2,33 ini perlu kerja keras untuk memperbaiki. “Memang tak mudah, termasuk saya, untuk pahami masalah kehutanan ini.” “Kita akan arahkan kebijakan untuk memperbaiki indeks ini,” katanya, yang hadir malam itu.Menhut malam itu sempat curhat karena begitu banyak pandangan negatif terhadap Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Padahal, kadang tuduhan datang karena kurang memahami masalah. Kemenhut, katanya, terbuka kepada siapa saja.Dalam waktu dekat ini, Kemenhut dan KPK akan ada nota kesepakaham (). “Kemenhut akan menjadipenegakan hukum. Jadi, nanti setiap hari akan ada dua petugas KPK di Kemenhut.”Kuntoro Mangkusobroto, Kepala UKP4 dan Satgas REDD+ mengatakan, indeks ini cerminan tata kelola kehutanan dan tanah di Indonesia. “Laporan yang berbunga-bunga dan basa basi tak lagi relevan,” katanya.Pendepatan yang dipakai pun penilaian partisipatif. Pemerintah, tak diharapkan lagi melakukan ‘saya tahu semua.’ “Masyarakat ingin diajak. Pendekatan ini tak hanya beri kesempatan semua pemangku kepentingan kasih input, dansebagai pemilik hasil merasa(dihargai). Jadi saya berharap mereka aktif memantau agar rekomendasi ini bisa tindaklanjuti.Kuntoro berharap, laporan ini bisa dilakukan setiap tahun, atau paling tidak dua tahun sekali. “Ini awal bagaimana kita lakukan potretan-potretan selama dua tahun atau tiga tahun. Jadi, kita bisa lacak kemajuan dan kemunduran.”Dia berharap, masing-masing daerah menjadikan laporan ini rujukan yang bermanfaat hingga menjadi acuan perbaikan tata kelola hutan di daerah. “Hingga mampu mereduksi kerusakan hutan dan mensejahterakan masyarakat.”Dari indeks itu terlihat skor masih rendah di level daerah—yang menguasai 85 persen kawasan hutan. Jadi, berbagai macam perubahan dari 85 persen itu merupakan tanggung jawab daerah. Untuk itu, Kuntoro meminta hasil ini didiskusikan dengan pimpinan daerah. “Perlu bertemu gubernur, bupati dan walikota karena mereka punya kewenangan atas 85 persen yang bertangung jawab (atas) perubahan kawasan hutan dan tanah,” ujar dia.Pemerintah daerah, katanya, perlu dirangkul guna percepatan tata kelola di daerah, termasuk dalam menyusun rencana aksi REDD+.

[0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan strategi mitigasi

indeks tata kelola hutan dan redd di indonesia buruk tata kelola hutan lahan dan redd di indonesia masih terbilang buruk kondisi ini tercermin dari hasil indeks tata kelola hutan lahan dan redd hanya meraih poin jauh di bawah nilai tertinggi lima nilai ini berasal dari ratarata keseluruhan indeks di tingkat pusat sebesar dan ratarata di provinsi yang memiliki hutan terluas sebesar laporan setebal halaman ini dibuat undp dan unredd programmenilai indeks pada masingmasing tingkatan seperti pusat provinsi dan kabupaten ini merupakan nilai komposif dari indikator dan enam isu tata kelola hutan dan redd isu ini lalu dikelompokkan dalam tiga komponen tata kelola yakni hukum dan kebijakan kapasitas para aktor dan kinerja masingmasing aktor aktor ini baik pemerintah masyarakat sipil masyarakat adat dan lokal perempuan dan masyarakat bisnisdari provinsi yang dinilai aceh menyandang tiga kriteria terendah yakni kapasitas pemerintah kapasitas bisnis dan kinerja disusul masingmasing sumatera selatan dengan kapasitas masyarakat dan tiga daerah masingmasing lemah di hukum dan kebijakan adalah riau kalimantan timur dan papua barat tidak hanya indeks tata kelola berdasarkan komponen laporan ini juga menyajikan indeks berdasarkan prinsip tata kelola hutan hasilnya sama rendah skor ini berdasarkan nilai agregat pusat lalu provinsi dan kabupaten beathe trankmann direktur undp indonesia mengatakan laporan ini dibuat dengan metode partisipasif melibatkan berbagai komponen organisasi masyarakat sipil seperti aliansi masyarakat adat nusantara aman kemitraan serta para ahli maupun pakar kehutanan para penulis laporan ini antara lain hariadi kartodihardjo abdon nababan myrna safitri dan mas achmad santosabeathe mengungkapkan data yang terangkum dalam laporan indeks ini penting bagi penilaian hutan di berbagai daerah ke depan perlu memprioritaskan perhatian antara lain pada konflikkonflik lahan meningkatkan penegakan hukum di sektor kehutanan dan pengawasan katanya dalam acara peluncuran laporan di jakarta senindari hasil indeks ini undp merekomendasikan lima aspek penting penguatan kinerja untuk peningkatan legalitas dan legitimasi status kawasan hutan negara melalui tata kelola hutan lahan dan redd penguatan kinerja untuk pemanfaatan hak atas sumber daya hutan dan penurunan jumlah konflik kehutananpenguatan kinerja untuk menghentikan biaya tinggi dan suap dalam pengurusan izin kehutanan peningkatan penegakan hukum kehutananpenguatan kinerja guna mewujudkan infrastruktur redd yang menerapkan prinsipprinsip tata kelolazulkifli hasan menteri kehutanan menhut mengungkapkan dengan skor ini perlu kerja keras untuk memperbaiki memang tak mudah termasuk saya untuk pahami masalah kehutanan ini kita akan arahkan kebijakan untuk memperbaiki indeks ini katanya yang hadir malam itumenhut malam itu sempat curhat karena begitu banyak pandangan negatif terhadap kementerian kehutanan kemenhut padahal kadang tuduhan datang karena kurang memahami masalah kemenhut katanya terbuka kepada siapa sajadalam waktu dekat ini kemenhut dan kpk akan ada nota kesepakaham kemenhut akan menjadipenegakan hukum jadi nanti setiap hari akan ada dua petugas kpk di kemenhutkuntoro mangkusobroto kepala ukp dan satgas redd mengatakan indeks ini cerminan tata kelola kehutanan dan tanah di indonesia laporan yang berbungabunga dan basa basi tak lagi relevan katanyapendepatan yang dipakai pun penilaian partisipatif pemerintah tak diharapkan lagi melakukan saya tahu semua masyarakat ingin diajak pendekatan ini tak hanya beri kesempatan semua pemangku kepentingan kasih input dansebagai pemilik hasil merasadihargai jadi saya berharap mereka aktif memantau agar rekomendasi ini bisa tindaklanjutikuntoro berharap laporan ini bisa dilakukan setiap tahun atau paling tidak dua tahun sekali ini awal bagaimana kita lakukan potretanpotretan selama dua tahun atau tiga tahun jadi kita bisa lacak kemajuan dan kemundurandia berharap masingmasing daerah menjadikan laporan ini rujukan yang bermanfaat hingga menjadi acuan perbaikan tata kelola hutan di daerah hingga mampu mereduksi kerusakan hutan dan mensejahterakan masyarakatdari indeks itu terlihat skor masih rendah di level daerahyang menguasai persen kawasan hutan jadi berbagai macam perubahan dari persen itu merupakan tanggung jawab daerah untuk itu kuntoro meminta hasil ini didiskusikan dengan pimpinan daerah perlu bertemu gubernur bupati dan walikota karena mereka punya kewenangan atas persen yang bertangung jawab atas perubahan kawasan hutan dan tanah ujar diapemerintah daerah katanya perlu dirangkul guna percepatan tata kelola di daerah termasuk dalam menyusun rencana aksi redd

Petisi: Kemitraan Wilmar dan Kellog’s Akan Musnahkan Hutan Sumatera. Sebuah gerakan petisi global yang meminta salah satu produsen makanan asal Amerika Serikat bernama Kellog’s untuk menghentikan kemitraan mereka dengan produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Wilmar International baru saja diluncurkan secara daring atau .Petisi ini diluncurkan agar publik mengetahui bahwa produsen kelapa sawit Wilmar Internasional memiliki yang buruk dalam proses produksi mereka terkait isu lingkungan. Dalam petisi ini disebutkan bahwa bisnis kelapa sawit juga telah memberikan dampak yang mengerikan terhadap hutan di Asia Tenggara, menyapu bersih jutaan hektar hutan dan melepaskan ratusan juta karbon ke udara setiap tahunnya. Dan dari pengantar di dalam kampanye ini juga disebutkan, bahkan diantara perusahaan kelapa sawit sendiri, Wilmar dinilai memiliki catatan buruk: Dalam citra satelit baru-baru ini terbukti bahwa perusahaan ini secara ilegal menebang hutan di kawasan lindung selama bertahun-tahun.Hutan hujan tropis di Indonesia adalah rumah bagi sejumlah spesies yang langka dan dilindungi seperti orangutan dan harimau Sumatera, dan juga memiliki fungsi penting sebagai pemyimpan cadangan karbon yang senilai dengan emisi karbon dunia selama 9 tahun. Dan publik di negara-negara maju mengkhawatirkan bahwa kerjasama antara Kellog’s dan Wilmar International ini kan menghapus hutan Sumatera dari peta untuk selamanya.Catatan buruk Wilmar ini bahkan menjadi semakin terkenal setelah Majalah pernah menganugerahi Wilmar International sebagai salah satu perusahaan yang paling tidak berkelanjutan ( -lebih buruk dari Exxon Mobil, TransCanada dan bahkan Monsanto.Berikut adalah cuplikan dari kampanye yang diluncurkan oleh mengenai kerjasama antara Kellog’s dan Wilmar International:Petisi ini diluncurkan di sejumlah negara maju yang menjadi pasar utama Kellog’s, seperti di Amerika Utara, Kanada, Australia dan beberapa negara Eropa. Warga dunia peduli dengan hutan Indonesia, jika Anda juga peduli dengan hutan Indonesia, silakan tandatangani petisi ini melalui link ini:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran

petisi kemitraan wilmar dan kellogs akan musnahkan hutan sumatera sebuah gerakan petisi global yang meminta salah satu produsen makanan asal amerika serikat bernama kellogs untuk menghentikan kemitraan mereka dengan produsen kelapa sawit terbesar di dunia wilmar international baru saja diluncurkan secara daring atau petisi ini diluncurkan agar publik mengetahui bahwa produsen kelapa sawit wilmar internasional memiliki yang buruk dalam proses produksi mereka terkait isu lingkungan dalam petisi ini disebutkan bahwa bisnis kelapa sawit juga telah memberikan dampak yang mengerikan terhadap hutan di asia tenggara menyapu bersih jutaan hektar hutan dan melepaskan ratusan juta karbon ke udara setiap tahunnya dan dari pengantar di dalam kampanye ini juga disebutkan bahkan diantara perusahaan kelapa sawit sendiri wilmar dinilai memiliki catatan buruk dalam citra satelit barubaru ini terbukti bahwa perusahaan ini secara ilegal menebang hutan di kawasan lindung selama bertahuntahunhutan hujan tropis di indonesia adalah rumah bagi sejumlah spesies yang langka dan dilindungi seperti orangutan dan harimau sumatera dan juga memiliki fungsi penting sebagai pemyimpan cadangan karbon yang senilai dengan emisi karbon dunia selama tahun dan publik di negaranegara maju mengkhawatirkan bahwa kerjasama antara kellogs dan wilmar international ini kan menghapus hutan sumatera dari peta untuk selamanyacatatan buruk wilmar ini bahkan menjadi semakin terkenal setelah majalah pernah menganugerahi wilmar international sebagai salah satu perusahaan yang paling tidak berkelanjutan lebih buruk dari exxon mobil transcanada dan bahkan monsantoberikut adalah cuplikan dari kampanye yang diluncurkan oleh mengenai kerjasama antara kellogs dan wilmar internationalpetisi ini diluncurkan di sejumlah negara maju yang menjadi pasar utama kellogs seperti di amerika utara kanada australia dan beberapa negara eropa warga dunia peduli dengan hutan indonesia jika anda juga peduli dengan hutan indonesia silakan tandatangani petisi ini melalui link ini

Parlemen Norwegia Perkuat Komitmen Lingkungan Tekan Deforestasi Hutan Tropis. Parlemen Norwegia meminta lembaga pengelola dana pensiun di negeri ini untuk memperkuat komitmen mereka agar tidak berinvestasi di berbagai perusahaan yang dinilai merusak alam dan lingkungan di negeri-negeri tropis, dan menebangi hutan hujan tropis.Lembaga pengelola dana pensiun yang memiliki kekayaan sekitar 700 miliar dollar AS ini tahun lalu memperketat kebijakan anti-deforestasi mereka dengan meminta portofolio masing-masing perusahaan yang akan mereka beli sahamnya untuk memasukkan data-data dampak yang mereka sebabkan terhadap hutan tropis. Hal ini sebagai bagian dari strategi manajemen lembaga ini untuk mencegah perubahan iklim.Salah satu tindakan nyata yang sudah dilakukan oleh lembaga dana pensiun Norwegia ini adalah menarik kembali investasi yang pernah mereka tanamkan di beberapa perusahaan minyak kelapa sawit yang terbukti tidak patuh dan memenuhi syarat terhadap kebijakan lingkungan yang ditetapkan oleh lembaga.Kini parlemen Norwegia bahkan meminta mereka untuk kembali memperketat kriteria, yaitu dengan memasukkan pasal bahwa penanaman pohon bukan dianggap sebagai penghutanan kembali hutan alami.“Menanami kembali hutan lewat program penanaman kembali tidak mengurangi kerusakan akibat penghancuran terhadap hutan tropis dan untuk itu hal itu tidak bisa disamakan atau dianggap mengantikan hutan yang sudah mengalami deforestasi,” seperti tertera dalam edaran yang diterbitkan oleh parlemen. “Mayoritas parlemen meyakini bahwa sangat penting untuk menetapkan target yang spesifik, termasuk menghilangkan proses deforestasi.”Sebelumnya, pihak perlemen sudah mempersilakan kepada lembaga pengelola dana pensiun ini untuk menjual saham mereka di 23 perusahaan produsen kelapa sawit yang dinilai “tidak menghasilkan minyak kelapa sawit dalam perilaku yang berkelanjutan”.“Hal ini melibatkan banyak perusahaan yang terlibat dalam kerusakan hutan tropis lewat aktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia,” tulis edaran tersebut. “Keputusan ini diyakini akan mengirim sinyal penting kepada pasar dan membuat keputusan berubah.”Nils Hermann dari Rainforest Foundation Norway mengatakan bahwa langkah ini merupakan “perkembangan penting di level politik” terhadap investasi Norwegia yang dinilai menyebabkan kerusakan hutan tropis. “Parlemen Norwegia telah meminta Bank of Norway untuk memperkuat dan menindaklanjuti kebijakan anti-deforestasi yang sudah diterbitkan oleh lembaga pengelola dana pensiun ini,” ungkapnya.Sejak tahun 2008 Norwegia menjadi salah satu pendana terbesar untuk menghentikan deforestasi di hutan hujan tropis. Pemerintah Norwegia telah berkomitmen untuk memberikan 522 juta dollar AS setiap tahun untuk program perlindungan hutan.

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

parlemen norwegia perkuat komitmen lingkungan tekan deforestasi hutan tropis parlemen norwegia meminta lembaga pengelola dana pensiun di negeri ini untuk memperkuat komitmen mereka agar tidak berinvestasi di berbagai perusahaan yang dinilai merusak alam dan lingkungan di negerinegeri tropis dan menebangi hutan hujan tropislembaga pengelola dana pensiun yang memiliki kekayaan sekitar miliar dollar as ini tahun lalu memperketat kebijakan antideforestasi mereka dengan meminta portofolio masingmasing perusahaan yang akan mereka beli sahamnya untuk memasukkan datadata dampak yang mereka sebabkan terhadap hutan tropis hal ini sebagai bagian dari strategi manajemen lembaga ini untuk mencegah perubahan iklimsalah satu tindakan nyata yang sudah dilakukan oleh lembaga dana pensiun norwegia ini adalah menarik kembali investasi yang pernah mereka tanamkan di beberapa perusahaan minyak kelapa sawit yang terbukti tidak patuh dan memenuhi syarat terhadap kebijakan lingkungan yang ditetapkan oleh lembagakini parlemen norwegia bahkan meminta mereka untuk kembali memperketat kriteria yaitu dengan memasukkan pasal bahwa penanaman pohon bukan dianggap sebagai penghutanan kembali hutan alamimenanami kembali hutan lewat program penanaman kembali tidak mengurangi kerusakan akibat penghancuran terhadap hutan tropis dan untuk itu hal itu tidak bisa disamakan atau dianggap mengantikan hutan yang sudah mengalami deforestasi seperti tertera dalam edaran yang diterbitkan oleh parlemen mayoritas parlemen meyakini bahwa sangat penting untuk menetapkan target yang spesifik termasuk menghilangkan proses deforestasisebelumnya pihak perlemen sudah mempersilakan kepada lembaga pengelola dana pensiun ini untuk menjual saham mereka di perusahaan produsen kelapa sawit yang dinilai tidak menghasilkan minyak kelapa sawit dalam perilaku yang berkelanjutanhal ini melibatkan banyak perusahaan yang terlibat dalam kerusakan hutan tropis lewat aktivitas perkebunan kelapa sawit di indonesia dan malaysia tulis edaran tersebut keputusan ini diyakini akan mengirim sinyal penting kepada pasar dan membuat keputusan berubahnils hermann dari rainforest foundation norway mengatakan bahwa langkah ini merupakan perkembangan penting di level politik terhadap investasi norwegia yang dinilai menyebabkan kerusakan hutan tropis parlemen norwegia telah meminta bank of norway untuk memperkuat dan menindaklanjuti kebijakan antideforestasi yang sudah diterbitkan oleh lembaga pengelola dana pensiun ini ungkapnyasejak tahun norwegia menjadi salah satu pendana terbesar untuk menghentikan deforestasi di hutan hujan tropis pemerintah norwegia telah berkomitmen untuk memberikan juta dollar as setiap tahun untuk program perlindungan hutan

Mundur dari Sertifikasi FSC, Greenpeace, RAN dan WWF Tuding Produsen Kertas APRIL Takut. Langkah mundur yang diambil oleh salah satu produsen kertas utama di dunia, Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) untuk mundur dari proses penilaian untuk mendapat sertifikat ramah lingkungan dari Forest Stewardship Council (FSC) dinilai oleh Greenpeace, Rainforest Action Network dan WWF sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan praktek deforestasi di lapangan yang mereka lakukan selama ini.Ketiga organisasi lingkungan tersebut melihat mundurnya APRIL dari proses sertifikasi ini karena selama ini perusahaan tersebut masih melakukan konversi hutan alam menjadi perkebunan dalam skala besar, termasuk yang dikategorikan ke dalam High Conservation Value Forest (HCVF) untuk melakukan ekspansi bisnis mereka. Hal ini jelas melanggar salah satu ketentuan yang ditetapkan oleh FSC, yaitu tidak lagi mengubah hutan alam menjadi perkebunan, dan tidak menggunakan kayu dari hutan alam untuk memproduksi kertas.Mundurnya APRIL dari proses perolehan sertifikat hijau ini secara resmi diumumkan oleh FSC tanggal 22 Juni 2013. Sementara itu pihak APRIL sendiri menyatakan bahwa keputusan mereka ‘untuk tidak menunggu atau mencari sertifikasi Chain of Custody (CoC/CW) dari FSC dalam waktu dekat didasarkan atas kepedulian mereka terhadap Kebijakan FSC untuk Asosiasi’ (FSC’s Policy for Association). Kebijakan ini adalah sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga FSC yang hanya berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang berkomitmen secara penuh terhadap prinsip-prinsip dasar manajeman hutan yang bertanggung jawab. Dalam ketentuan ini disyaratkan bahwa perusahaan yang memegang sertifikasi FSC CoC tidak boleh terlibat dalam konversi hutan berkategori HCV dan tidak melakukan konversi lahan atau hutan dengan luasan lebih dari 10.000 hektar dalam lima tahun terakhir.“Antara tahun 2007 dan 2012 APRIL dan perusahaan penyuplai mereka di Riau telah melakukan konversi lahan hingga mendekati 200.000 hektar hutan tropis di Sumatera menjadi perkebunan. Sebagian besar adalah habitat vital untuk harimau Sumatera dan gajah Sumatera,” ungkap Aditya Bayunanda dari Global Forest and Trade Network dan Pulp Paper Manager WWF Indonesia.“Dengan menarik diri dari proses sertifikasi di FSC, APRIL jelas menghindari penilaian terhadap operasional mereka di lapangan , sekaligus mengakui bahwa praktek deforestasi yang mereka lakukan selama ini tidak memenuhi syarat untuk meraih sertifikasi dari FSC,” sambung Aditya dalam rilis medianya.Hal senada juga dikatakan oleh perwakilan dari Rainforest Action Network (RAN),”Dengan mengundurkan diri dari proses sertifikasi FSC, APRIL mengirim sinyal yang sangat jelas kepada pasar bahwa mereka tidak punya niat yang baik untuk menghentikan operasi mereka yang destruktif di lapangan. Berlawanan dengan klaim yang mereka sampaikan kepada pasar bahwa APRIL tidak lagi melakukan ,” ungkap Lafcadio Cortesi dari RAN.Sementara itu Zulfahmi dari Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa APRIL adalah penyebab deforestasi terbesar untuk produksi bubur kertas di Indonesia saat ini. Pada tahun 2012 saja, mereka sudah meratakan sekitar 60.000 hektar hutan tropis. “Greenpeace meminta agar semua perusahaan yang membeli kertas dari APRIL untuk membatalkan kontrak mereka hingga APRIL menghentikan penebangan yang mereka lakukan di hutan tropis Indonesia,” ungkap Zulfahmi.Lebih lanjut, ketiga organisasi lingkungan ini meminta agar APRIL sesegera mungkin menghentikan semua penebangan mereka di hutan alami, termasuk yang dilakukan oleh perusahaan penyuplai mereka dan mulai berkomitmen untuk melakukan nol deforestasi sebagai langkah awal.

[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan

mundur dari sertifikasi fsc greenpeace ran dan wwf tuding produsen kertas april takut langkah mundur yang diambil oleh salah satu produsen kertas utama di dunia asia pacific resources international limited april untuk mundur dari proses penilaian untuk mendapat sertifikat ramah lingkungan dari forest stewardship council fsc dinilai oleh greenpeace rainforest action network dan wwf sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan praktek deforestasi di lapangan yang mereka lakukan selama iniketiga organisasi lingkungan tersebut melihat mundurnya april dari proses sertifikasi ini karena selama ini perusahaan tersebut masih melakukan konversi hutan alam menjadi perkebunan dalam skala besar termasuk yang dikategorikan ke dalam high conservation value forest hcvf untuk melakukan ekspansi bisnis mereka hal ini jelas melanggar salah satu ketentuan yang ditetapkan oleh fsc yaitu tidak lagi mengubah hutan alam menjadi perkebunan dan tidak menggunakan kayu dari hutan alam untuk memproduksi kertasmundurnya april dari proses perolehan sertifikat hijau ini secara resmi diumumkan oleh fsc tanggal juni sementara itu pihak april sendiri menyatakan bahwa keputusan mereka untuk tidak menunggu atau mencari sertifikasi chain of custody coccw dari fsc dalam waktu dekat didasarkan atas kepedulian mereka terhadap kebijakan fsc untuk asosiasi fscs policy for association kebijakan ini adalah sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga fsc yang hanya berhubungan dengan perusahaanperusahaan yang berkomitmen secara penuh terhadap prinsipprinsip dasar manajeman hutan yang bertanggung jawab dalam ketentuan ini disyaratkan bahwa perusahaan yang memegang sertifikasi fsc coc tidak boleh terlibat dalam konversi hutan berkategori hcv dan tidak melakukan konversi lahan atau hutan dengan luasan lebih dari hektar dalam lima tahun terakhirantara tahun dan april dan perusahaan penyuplai mereka di riau telah melakukan konversi lahan hingga mendekati hektar hutan tropis di sumatera menjadi perkebunan sebagian besar adalah habitat vital untuk harimau sumatera dan gajah sumatera ungkap aditya bayunanda dari global forest and trade network dan pulp paper manager wwf indonesiadengan menarik diri dari proses sertifikasi di fsc april jelas menghindari penilaian terhadap operasional mereka di lapangan sekaligus mengakui bahwa praktek deforestasi yang mereka lakukan selama ini tidak memenuhi syarat untuk meraih sertifikasi dari fsc sambung aditya dalam rilis medianyahal senada juga dikatakan oleh perwakilan dari rainforest action network randengan mengundurkan diri dari proses sertifikasi fsc april mengirim sinyal yang sangat jelas kepada pasar bahwa mereka tidak punya niat yang baik untuk menghentikan operasi mereka yang destruktif di lapangan berlawanan dengan klaim yang mereka sampaikan kepada pasar bahwa april tidak lagi melakukan ungkap lafcadio cortesi dari ransementara itu zulfahmi dari greenpeace indonesia menyatakan bahwa april adalah penyebab deforestasi terbesar untuk produksi bubur kertas di indonesia saat ini pada tahun saja mereka sudah meratakan sekitar hektar hutan tropis greenpeace meminta agar semua perusahaan yang membeli kertas dari april untuk membatalkan kontrak mereka hingga april menghentikan penebangan yang mereka lakukan di hutan tropis indonesia ungkap zulfahmilebih lanjut ketiga organisasi lingkungan ini meminta agar april sesegera mungkin menghentikan semua penebangan mereka di hutan alami termasuk yang dilakukan oleh perusahaan penyuplai mereka dan mulai berkomitmen untuk melakukan nol deforestasi sebagai langkah awal

Lima Fakta: Mengapa Kayu Hutan Tropis Dunia Menyusut Dengan Cepat?. Hutan hujan tropis di Indonesia masih terus terbakar. Kejadian ini kembali terulang bulan Juni 2013 dimana sekitar 16.000 hektar hutan dan lahan gambut terbakar di Pulau Sumatera, dan menyebabkan salah satu polusi terburuk sepanjang masa di pulau tersebut hingga Semenanjung Malaya.Produksi perkebunan kelapa sawit dan bubur kertas yang diduga tidak ramah lingkungan masih dituding sebagai dalang kebakaran hutan yang terus berulang setiap tahun. Hilangnya simpanan jutaan ton karbon yang lepas ke udara akibat kebakaran, ditambah hangusnya habitat bagi spesies-spesies langka dan dilindungi menambah kerugian bagi manusia.Fungsi hutan hujan tropis bagi dunia, kini semakin berkurang. Kebutuhan manusia akan kayu untuk membangun rumah dan berbagai kebutuhan lainnya, serta pemenuhan produksi pangan dan barang-barang konsumsi lain yang menggunakan minyak kelapa sawit juga semakin menaingkat.Beberapa fakta dibawah ini, semakin membuka mata kita tentang berbagai kerusakan yang terjadi. Deretan angka-angka yang ada ini hanya sebuah fakta kecil dari berbagai fakta lain -yang mungkin lebih mengerikan- yang terjadi dalam proses penggundulan hutan tropis dunia. Sepertiga dari kayu di hutan yang ditebang telah digunakan sebagai bahan pembuat bubur kertas, untuk industri kertas di seluruh dunia. Jika anda membatasi penggunaan kertas dalam keperluan sehari-hari, maka Anda ikut menekan angka penebangan kayu di hutan yang berfungsi sebagai penyimpan air, rumah bagi satwa, dan paru-paru bagi Bumi kita tercinta. Proses pembuatan kertas dari hutan alami membutuhkan air jauh lebih banyak dari industri apapun di Amerika Serikat, dan limbah dari proses produksi ini memiliki tingkat polusi yang tinggi terhadap air di sekitarnya. Di negara maju seperti Amerika Serikat sekalipun, hanya sekitar 37% kertas yang dihasilkan dibuat dari material daur ulang. Data ini diperoleh tahun 2011 silam. Di negara berkembang, angka ini jauh lebih kecil, karena sebagian besar warga di negara-negara dunia ketiga masih menggunakan kertas dari hasil produksi perkebunan. Menurut , di pertengahan era 1990-an di negara-negara berkembang seperti Indonesia, rata-rata penggunaan bahan bakar dari kayu untuk pemanas dan kebutuhan memasak diperkirakan mencapai 80% dari penggunaan kayu. Angka tertinggi adalah benua Afrika dengan 89%, disusul dengan negara-negara di Asia dengan 81% dan Amerika Latin dengan 66%. Dari data statistik secara global yang dirilis oleh Union of Concerned Scientists berjudul , 138 juta metrik ton kayu digunakan untuk kebutuhan pembuatan kertas; lalu 80 juta metrik ton digunakan untuk plywood; penggunaan kayu lainnya menurut catatan dari penelitian ini adalah 362 miliar meter kubik kayu digunakan untuk produksi papan-papan untuk bahan baku rumah dan sekitar 1,4 miliar meter kubik digunakan sebagai bahan bakar kayu untuk pemanas dan mesin.Catatan di atas, sekali lagi hanya segelintir fakta kecil dari faktor-faktor pendorong terus menyusutnya kayu dan hutan hujan tropis di dunia. Kendati berbagai proses sertifikasi dan upaya konservasi hutan di berbagai belahan dunia terus berjalan, namun satu hal yang harus kita ingat adalah: kayu bukanlah sumber daya yang bisa terus diperbarui dalam waktu singkat!

[1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan risiko kesehatan strategi mitigasi

lima fakta mengapa kayu hutan tropis dunia menyusut dengan cepat hutan hujan tropis di indonesia masih terus terbakar kejadian ini kembali terulang bulan juni dimana sekitar hektar hutan dan lahan gambut terbakar di pulau sumatera dan menyebabkan salah satu polusi terburuk sepanjang masa di pulau tersebut hingga semenanjung malayaproduksi perkebunan kelapa sawit dan bubur kertas yang diduga tidak ramah lingkungan masih dituding sebagai dalang kebakaran hutan yang terus berulang setiap tahun hilangnya simpanan jutaan ton karbon yang lepas ke udara akibat kebakaran ditambah hangusnya habitat bagi spesiesspesies langka dan dilindungi menambah kerugian bagi manusiafungsi hutan hujan tropis bagi dunia kini semakin berkurang kebutuhan manusia akan kayu untuk membangun rumah dan berbagai kebutuhan lainnya serta pemenuhan produksi pangan dan barangbarang konsumsi lain yang menggunakan minyak kelapa sawit juga semakin menaingkatbeberapa fakta dibawah ini semakin membuka mata kita tentang berbagai kerusakan yang terjadi deretan angkaangka yang ada ini hanya sebuah fakta kecil dari berbagai fakta lain yang mungkin lebih mengerikan yang terjadi dalam proses penggundulan hutan tropis dunia sepertiga dari kayu di hutan yang ditebang telah digunakan sebagai bahan pembuat bubur kertas untuk industri kertas di seluruh dunia jika anda membatasi penggunaan kertas dalam keperluan seharihari maka anda ikut menekan angka penebangan kayu di hutan yang berfungsi sebagai penyimpan air rumah bagi satwa dan paruparu bagi bumi kita tercinta proses pembuatan kertas dari hutan alami membutuhkan air jauh lebih banyak dari industri apapun di amerika serikat dan limbah dari proses produksi ini memiliki tingkat polusi yang tinggi terhadap air di sekitarnya di negara maju seperti amerika serikat sekalipun hanya sekitar kertas yang dihasilkan dibuat dari material daur ulang data ini diperoleh tahun silam di negara berkembang angka ini jauh lebih kecil karena sebagian besar warga di negaranegara dunia ketiga masih menggunakan kertas dari hasil produksi perkebunan menurut di pertengahan era an di negaranegara berkembang seperti indonesia ratarata penggunaan bahan bakar dari kayu untuk pemanas dan kebutuhan memasak diperkirakan mencapai dari penggunaan kayu angka tertinggi adalah benua afrika dengan disusul dengan negaranegara di asia dengan dan amerika latin dengan dari data statistik secara global yang dirilis oleh union of concerned scientists berjudul juta metrik ton kayu digunakan untuk kebutuhan pembuatan kertas lalu juta metrik ton digunakan untuk plywood penggunaan kayu lainnya menurut catatan dari penelitian ini adalah miliar meter kubik kayu digunakan untuk produksi papanpapan untuk bahan baku rumah dan sekitar miliar meter kubik digunakan sebagai bahan bakar kayu untuk pemanas dan mesincatatan di atas sekali lagi hanya segelintir fakta kecil dari faktorfaktor pendorong terus menyusutnya kayu dan hutan hujan tropis di dunia kendati berbagai proses sertifikasi dan upaya konservasi hutan di berbagai belahan dunia terus berjalan namun satu hal yang harus kita ingat adalah kayu bukanlah sumber daya yang bisa terus diperbarui dalam waktu singkat

Foto: Lima Orangutan Tersudut Akibat Penebangan Perusahaan Kelapa Sawit. Lima ekor orangutan terjebak di di kawasan yang berhutan di dekat Desa Miau Baru, Kecamatan Kong Beng, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kelima orangutan ini terdesak dan tidak bisa berpindah tempat, setelah sekeliling mereka kini gundul. Dari laporan lapangan yang disampaikan oleh Centre for Orangutan Protection, kelima orangutan ini terdesak akibat aktivitas sebuah perusahaan kelapa sawit. Foto-foto ini diambil pada tanggal 21 Juli 2013 silam di lokasi kejadian.Kelima orangutan ini terpisah di tiga lokasi yang berbeda. Lokasi pertama adalah N 01*17.335′ dan E 117*07.045′ tempat terjebaknya seekor orangutan jantan dewasa. Lalu di titik N 01*17.314′ dan 117*07.057′ terjebak dua orangutan dewasa betina. Sementara satu lokasi lagi di titik N 01*17.310′ dan E 117*07.045′ adalah tempat terjebaknya seekor induk orangutan dan bayinya.Sementara di beberapa titik lainnya, juga ditemukan beberapa sarang orangutan yang diduga dibuat oleh kelima orangutan ini. Saat ini pihak Centre for Orangutan Protection masih berupaya untuk melakukan pendekatan kepada beberapa pihak terkait untuk memindahkan orangutan tersebut dari lokasi tersebut sebelum menjadi korban perburuan masyarakat atau ditangkap oleh pihak perusahaan.

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

dampak krisis iklim strategi mitigasi

foto lima orangutan tersudut akibat penebangan perusahaan kelapa sawit lima ekor orangutan terjebak di di kawasan yang berhutan di dekat desa miau baru kecamatan kong beng kutai timur kalimantan timur kelima orangutan ini terdesak dan tidak bisa berpindah tempat setelah sekeliling mereka kini gundul dari laporan lapangan yang disampaikan oleh centre for orangutan protection kelima orangutan ini terdesak akibat aktivitas sebuah perusahaan kelapa sawit fotofoto ini diambil pada tanggal juli silam di lokasi kejadiankelima orangutan ini terpisah di tiga lokasi yang berbeda lokasi pertama adalah n dan e tempat terjebaknya seekor orangutan jantan dewasa lalu di titik n dan terjebak dua orangutan dewasa betina sementara satu lokasi lagi di titik n dan e adalah tempat terjebaknya seekor induk orangutan dan bayinyasementara di beberapa titik lainnya juga ditemukan beberapa sarang orangutan yang diduga dibuat oleh kelima orangutan ini saat ini pihak centre for orangutan protection masih berupaya untuk melakukan pendekatan kepada beberapa pihak terkait untuk memindahkan orangutan tersebut dari lokasi tersebut sebelum menjadi korban perburuan masyarakat atau ditangkap oleh pihak perusahaan

Greenpeace: Minyak Sawit Sumber Deforestasi Terbesar, Anggota RSPO Penyumbang Signifikan. Hasil analisis Greenpeace Internasional menunjukkan minyak sawit merupakan penyebab terbesar atau sekitar seperempat dari total deforestasi di Indonesia pada 2009—2011. Lebih parah, deforestasi signifikan malah terjadi di konsesi-konsesi perusahaan anggota Rountable on Sustainable Palm Oil (RSPO), termasuk Wilmar International. Data Kementerian Kehutanan, Indonesia kehilangan 1,24 juta hektar hutan periode 2009—2011, setara 620.000 hektar tiap tahun.Dari laporan berjudul yang dirilis Selasa (3/9/13) itu juga mengungkapkan temuan konsesi RSPO bertanggung jawab atas 39 persen dari total titik api pada konsesi minyak sawit di Riau selama periode Januari-Juni 2013.Bustar Maitar, Kepala Juru Kampanye Hutan Indonesia, Greenpeace Internasional dalam rilis mengatakan, RSPO menginginkan anggota menjadi pemimpin dalam industri berkelanjutan, tetapi standar mereka justru membiarkan penghancuran hutan dan mengeringkan lahan gambut.Para anggota RSPO bisa jadi memiliki kebijakan tanpa bakar, tetapi lahan gambut yang sudah dikeringkan sangat mudah tersulut. “Hanya butuh satu percikan,” katanya.Sejak Juni, Greenpeace menghubungi lebih dari 250 perusahaan yang menjadi pembeli minyak sawit guna menanyakan bagaimana mereka memastikan rantai pasokan tak terkait kerusakan hutan. Namun, jawaban mereka menunjukkan hampir seluruh perusahaan hanya bergantung pada RSPO dalam memenuhi komitmen ‘keberlanjutan.’ “Temuan Greenpeace justru RSPO tidaklah sesuai dalam memenuhi tujuan ini.”Areeba Hamid, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Internasional mengatakan, merek-merek kebutuhan rumah tangga di swalayan-swalayan tak dapat bergantung pada RSPO dalam menjaminan mereka tak terlibat perusakan hutan.Laporan itu juga menyebutkan, mekanisme perdagangan yang ditawarkan oleh perusahaan ber-RSPO, tak memiliki penelusuran rantai pasokan. Keadaan ini memungkinkan, minyak sawit dari deforestasi dan perusakan hutan bisa bercampur dengan yang bersertifikat.Sejumlah pedagang, seperti Wilmar, menguasasi banyak perdagangan minyak sawit dari Indonesia. Para pedagang ini juga prosesor minyak sawit hasil pencampuran dari deforestasi dan perusakan habitat kritis maupun lahan gambut dalam kilang mereka.Bukan itu saja, produsen bisa menjadi anggota RSPO tanpa memiliki sertifikat konsesi apapun. Anggota RSPO bisa bebas berdagang tandan buah segar (TBS) dan produksi minyak dari bukan anggota–yang tak memiliki komitmen berkelanjutan.Bahkan, beberapa anggota RSPO prosesor ternama termasuk IOI, Wilmar and Musim Mas, bergantung pada sumber dan perdagangan TBS dari pemasok pihak ketiga. TBS dari perkebunan tak berlisensi maupun area yang dibersihkan lewat pembakaran bisa berakhir di pabrik milik anggota RSPO.“Satu-satunya solusi bagi perusahaan pembeli dan penghasil minyak sawit adalah mengambil kebijakan melampaui RSPO, seperti dilakukan beberapa anggota RSPO,” kata Hamid.Merek atau produk harus mencari tahu asal-usul minyak sawit yang mereka gunakan. “Ini untuk memberi jaminan kepada konsumen di seluruh dunia bahwa produknya bukanlah salah satu yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan.”

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan

greenpeace minyak sawit sumber deforestasi terbesar anggota rspo penyumbang signifikan hasil analisis greenpeace internasional menunjukkan minyak sawit merupakan penyebab terbesar atau sekitar seperempat dari total deforestasi di indonesia pada lebih parah deforestasi signifikan malah terjadi di konsesikonsesi perusahaan anggota rountable on sustainable palm oil rspo termasuk wilmar international data kementerian kehutanan indonesia kehilangan juta hektar hutan periode setara hektar tiap tahundari laporan berjudul yang dirilis selasa itu juga mengungkapkan temuan konsesi rspo bertanggung jawab atas persen dari total titik api pada konsesi minyak sawit di riau selama periode januarijuni bustar maitar kepala juru kampanye hutan indonesia greenpeace internasional dalam rilis mengatakan rspo menginginkan anggota menjadi pemimpin dalam industri berkelanjutan tetapi standar mereka justru membiarkan penghancuran hutan dan mengeringkan lahan gambutpara anggota rspo bisa jadi memiliki kebijakan tanpa bakar tetapi lahan gambut yang sudah dikeringkan sangat mudah tersulut hanya butuh satu percikan katanyasejak juni greenpeace menghubungi lebih dari perusahaan yang menjadi pembeli minyak sawit guna menanyakan bagaimana mereka memastikan rantai pasokan tak terkait kerusakan hutan namun jawaban mereka menunjukkan hampir seluruh perusahaan hanya bergantung pada rspo dalam memenuhi komitmen keberlanjutan temuan greenpeace justru rspo tidaklah sesuai dalam memenuhi tujuan iniareeba hamid juru kampanye hutan greenpeace internasional mengatakan merekmerek kebutuhan rumah tangga di swalayanswalayan tak dapat bergantung pada rspo dalam menjaminan mereka tak terlibat perusakan hutanlaporan itu juga menyebutkan mekanisme perdagangan yang ditawarkan oleh perusahaan berrspo tak memiliki penelusuran rantai pasokan keadaan ini memungkinkan minyak sawit dari deforestasi dan perusakan hutan bisa bercampur dengan yang bersertifikatsejumlah pedagang seperti wilmar menguasasi banyak perdagangan minyak sawit dari indonesia para pedagang ini juga prosesor minyak sawit hasil pencampuran dari deforestasi dan perusakan habitat kritis maupun lahan gambut dalam kilang merekabukan itu saja produsen bisa menjadi anggota rspo tanpa memiliki sertifikat konsesi apapun anggota rspo bisa bebas berdagang tandan buah segar tbs dan produksi minyak dari bukan anggotayang tak memiliki komitmen berkelanjutanbahkan beberapa anggota rspo prosesor ternama termasuk ioi wilmar and musim mas bergantung pada sumber dan perdagangan tbs dari pemasok pihak ketiga tbs dari perkebunan tak berlisensi maupun area yang dibersihkan lewat pembakaran bisa berakhir di pabrik milik anggota rsposatusatunya solusi bagi perusahaan pembeli dan penghasil minyak sawit adalah mengambil kebijakan melampaui rspo seperti dilakukan beberapa anggota rspo kata hamidmerek atau produk harus mencari tahu asalusul minyak sawit yang mereka gunakan ini untuk memberi jaminan kepada konsumen di seluruh dunia bahwa produknya bukanlah salah satu yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan

Penelitian: Mayoritas Warga Desa di Kalimantan Tolak Penebangan Skala Besar. Nyaris duapertiga warga desa yang disurvei di sepanjang wilayah hutan di Kalimantan, baik di wilayah Indonesia dan Malaysia ternyata menentang penebangan hutan yang mengakibatkan dampak berbahaya terhadap lingkungan dan kehidupan mereka. Hal ini terungkap dalam sebuah penelitian yang dilakukan di 185 komunitas warga di kawasan tersebut. Penelitian yang dilakukan selama lebih dari setahun ini dilakukan oleh tim peneliti mancanegara dan sudah dipublikasikan di jurnal ilmiah PLOS ONE.Dalam penelitian ini ditemukan bahwa orang-orang yang tinggal di sekitar hutan adalah yang paling bergantung pada jasa lingkungan yang disediakan, dan mampu mereka nikmati, termasuk tanaman untuk pengobatan, permainan, air bersih dan serat.“Kami menemukan bahwa 65% warga desa yang diwawancara di sepanjang wilayah Kalimantan menantang penebangan hutan dalam skala besar karena dampak negatif yang mereka alami terhadap komunitas mereka, bagi pendapatan mereka, bagi lingkungan dan akses mereka terhadap hasil hutan,” ungkap penulis utama penelitian ini, dari Borneo Futures Initiative, Erik Meijaard dalam pernyataannya. “Selain tanaman obat, mayoritas komunitas di Kalimantan memanfaatkan hutan dari hasil berburu, mencari ikan, kayu, pertambangan, gaharu dan kacang-kacangan.”Riset yang mengambil kesimpulan dari sekitar 1.837 responden di Kalimantan ini menemukan bahwa pendapat warga terkait deforestasi biasanya tergantung skalanya. Penebangan dalam skala kecil untuk kebutuhan lahan pertanian biasanya paling umum dilakukan, sementara penebangan dalam skala besar untuk keperluan perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri biasanya dinilai sebagai pembawa dampak negatif. Hanya sebagian kecil, atau sekitar 20% warga yang mendukung konversi hutan dalam skala besar, biasanya untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit.Selain itu, dalam studi ini melihat bahwa masyarakat sudah memiliki ‘kesadaran yang tinggi’ tentang dampak deforestasi, termasuk kenaikan suhu udara, polusi udara dan hilangnya sumber air bersih.Para peneliti menyatakan bahwa hasil kajian ini bisa memberikan informasi bagi pembuat kebijakan, termasuk menekan terjadinya potensi konflik sosial, dimana hal ini banyak bermunculan di kawasan-kawasan yang marak terjadi konversi hutan, termasuk di Sarawak dan wilayah Kalimantan di Indonesia. Selain itu hal ini juga bisa memperkuat hak-hak masyarakat adat, dan pendekatan yang berbasis komunitas dalam tata guna lahan.“Kami melakukan kajian ini agar bisa memberikan gambaran terhadap pemerintah lokal dan nasional pada saat mereka melakukan perencanaan untuk pembangunan, seperti misalnya perkebunan skala besar dan pertambangan karena beberapa desa lebih terbuka dibanding yang lainnya untuk pembangunan semacam ini,” ungkap salah satu penulis penelitian ini, Dr. Marc Ancrenaz dari lembaga konservasi yang berbasis di Sabah, Malaysia bernama HUTAN. “Mencari lahan dimana komunitas lokal paling bisa menerima jenis perkebunan ini bisa menekan potensi konflik sosial.”Penelitian ini muncul sekitar dua tahun setelah Pemerintah Indonesia mengatakan akan ‘Memahami, Menghormati dan Melindungi’ hak-hak masyarakat di sekitar hutan, termasuk masyarakat asli, untuk mengimplementasikan program menekan laju deforestasi. Sementara di bulan Mei silam, Pemerintah Indonesia lewat Mahkamah Konstitusi mulai mengakui puluhan juta hektar hutan adat yang berada di bawah kelola masyarakat adat.Isu hak atas tanah menjadi salah satu isu terpenting dan paling lama dalam sektor kehutanan di Indonesia dan Malaysia. Sebagian besar hutan Kalimantan dikuasai oleh negara, dimana secara historis memberikan konsesi kepada perusahaan-perusahaan penebangan raksasa. Komunitas lokal nyaris tak kebagian, dan hanya terciprat sebagian kecil dari pemanfaatan kayu. Tanpa hak kepemilikan yang jelas terhadap lahan, komunitas hanya mendapat insentif yang sangat kecil untuk menolak penebangan ilegal atau mengelola hutan untuk jangka panjang. Model pengelolaan ini -dimana sudah berperan terhadap pengabaian hak kepemilikan tanah tradisional di berbagai wilayah- telah mendorong kerusakan lahan dalam skala besar di ekosistem yang sangat kaya. Menurut studi yang dilakukan tahun 2011 oleh Jukka Miettinen, Kalimantan kehilangan sekitar 5 juta hektar hutan atau 12% dari tutupan hutan antara tahun 2000 hingga 2010. Sementara lahan gambut di pulau ini juga musnah seperempatnya dalam jangka waktu yang sama.Tujuan Borneo Futures Initiatives adalah berupaya mengubah pola pikir orang yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan tata kelola hutan di Kalimantan.CITATION:Meijaard E, Abram NK, Wells JA, Pellier A-S, Ancrenaz M, et al. (2013) People’s Perceptions about the Importance of Forests on Borneo. PLoS ONE 8 (9): e73008. doi:10.1371/journal.pone.0073008Jukka Miettinen, Chenghua Shi dan Soo Chin Liew. Deforestation rates in insular Southeast Asia between 2000 and 2010. Global Change Biology (2011) 17, 2261-2270, doi:10.1111/j.1365-2486.2011.02398.x

[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]

edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

penelitian mayoritas warga desa di kalimantan tolak penebangan skala besar nyaris duapertiga warga desa yang disurvei di sepanjang wilayah hutan di kalimantan baik di wilayah indonesia dan malaysia ternyata menentang penebangan hutan yang mengakibatkan dampak berbahaya terhadap lingkungan dan kehidupan mereka hal ini terungkap dalam sebuah penelitian yang dilakukan di komunitas warga di kawasan tersebut penelitian yang dilakukan selama lebih dari setahun ini dilakukan oleh tim peneliti mancanegara dan sudah dipublikasikan di jurnal ilmiah plos onedalam penelitian ini ditemukan bahwa orangorang yang tinggal di sekitar hutan adalah yang paling bergantung pada jasa lingkungan yang disediakan dan mampu mereka nikmati termasuk tanaman untuk pengobatan permainan air bersih dan seratkami menemukan bahwa warga desa yang diwawancara di sepanjang wilayah kalimantan menantang penebangan hutan dalam skala besar karena dampak negatif yang mereka alami terhadap komunitas mereka bagi pendapatan mereka bagi lingkungan dan akses mereka terhadap hasil hutan ungkap penulis utama penelitian ini dari borneo futures initiative erik meijaard dalam pernyataannya selain tanaman obat mayoritas komunitas di kalimantan memanfaatkan hutan dari hasil berburu mencari ikan kayu pertambangan gaharu dan kacangkacanganriset yang mengambil kesimpulan dari sekitar responden di kalimantan ini menemukan bahwa pendapat warga terkait deforestasi biasanya tergantung skalanya penebangan dalam skala kecil untuk kebutuhan lahan pertanian biasanya paling umum dilakukan sementara penebangan dalam skala besar untuk keperluan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri biasanya dinilai sebagai pembawa dampak negatif hanya sebagian kecil atau sekitar warga yang mendukung konversi hutan dalam skala besar biasanya untuk pengembangan perkebunan kelapa sawitselain itu dalam studi ini melihat bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran yang tinggi tentang dampak deforestasi termasuk kenaikan suhu udara polusi udara dan hilangnya sumber air bersihpara peneliti menyatakan bahwa hasil kajian ini bisa memberikan informasi bagi pembuat kebijakan termasuk menekan terjadinya potensi konflik sosial dimana hal ini banyak bermunculan di kawasankawasan yang marak terjadi konversi hutan termasuk di sarawak dan wilayah kalimantan di indonesia selain itu hal ini juga bisa memperkuat hakhak masyarakat adat dan pendekatan yang berbasis komunitas dalam tata guna lahankami melakukan kajian ini agar bisa memberikan gambaran terhadap pemerintah lokal dan nasional pada saat mereka melakukan perencanaan untuk pembangunan seperti misalnya perkebunan skala besar dan pertambangan karena beberapa desa lebih terbuka dibanding yang lainnya untuk pembangunan semacam ini ungkap salah satu penulis penelitian ini dr marc ancrenaz dari lembaga konservasi yang berbasis di sabah malaysia bernama hutan mencari lahan dimana komunitas lokal paling bisa menerima jenis perkebunan ini bisa menekan potensi konflik sosialpenelitian ini muncul sekitar dua tahun setelah pemerintah indonesia mengatakan akan memahami menghormati dan melindungi hakhak masyarakat di sekitar hutan termasuk masyarakat asli untuk mengimplementasikan program menekan laju deforestasi sementara di bulan mei silam pemerintah indonesia lewat mahkamah konstitusi mulai mengakui puluhan juta hektar hutan adat yang berada di bawah kelola masyarakat adatisu hak atas tanah menjadi salah satu isu terpenting dan paling lama dalam sektor kehutanan di indonesia dan malaysia sebagian besar hutan kalimantan dikuasai oleh negara dimana secara historis memberikan konsesi kepada perusahaanperusahaan penebangan raksasa komunitas lokal nyaris tak kebagian dan hanya terciprat sebagian kecil dari pemanfaatan kayu tanpa hak kepemilikan yang jelas terhadap lahan komunitas hanya mendapat insentif yang sangat kecil untuk menolak penebangan ilegal atau mengelola hutan untuk jangka panjang model pengelolaan ini dimana sudah berperan terhadap pengabaian hak kepemilikan tanah tradisional di berbagai wilayah telah mendorong kerusakan lahan dalam skala besar di ekosistem yang sangat kaya menurut studi yang dilakukan tahun oleh jukka miettinen kalimantan kehilangan sekitar juta hektar hutan atau dari tutupan hutan antara tahun hingga sementara lahan gambut di pulau ini juga musnah seperempatnya dalam jangka waktu yang samatujuan borneo futures initiatives adalah berupaya mengubah pola pikir orang yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan tata kelola hutan di kalimantancitationmeijaard e abram nk wells ja pellier as ancrenaz m et al peoples perceptions about the importance of forests on borneo plos one e doijournalponejukka miettinen chenghua shi dan soo chin liew deforestation rates in insular southeast asia between and global change biology doijx

Anggota RSPO Rambah Tanjung Puting, Belulang Orangutan Ditemukan. Pada bulan Oktober silam Friends of The National Park Foundation (FNPF) kembali menemukan tulang-tulang orangutan di tiga lokasi perbatasan perkebunan kelapa sawit milik PT. Bumi Langgeng Perdanatrada (BLP) dan PT. Andalan Sukses Makmur (ASMR) di Desa Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah yang berbatasan dengan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP).Sebelumnya FNPF juga telah menemukan 4 tengkorak orangutan yang lokasinya berdekatan dengan lokasi ditemukannya tulang-tulang ini. “Kami belum melaporkan penemuan tulang baru ini ke BKSDA karena penemuan tengkorak kemarin saja belum tuntas” kata Basuki Budi Santoso, Manajer FNPF. Menurut Basuki hingga saat ini belum dapat diketahui telah berapa lama tulang -tulang orangutan tersebut berada di kawasan itu. Ketika dihubungi melalui telepon oleh Mongabay-Indonesia, Hartono Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah mengatakan bahwa 4 tengkorak orangutan yang telah dievakuasi oleh tim BKSDA pada Agustus lalu tengah diteliti di Puslabfor Polri di Surabaya.“BKSDA Kalteng bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab kematian orangutan-orangutan ini” ungkap Hartono. Ia belum bisa memastikan kapan uji forensik ini akan selesai. Hartono mengakui bahwa dari 4 titik tempat ditemukannya tengkorak orangutan itu ada beberapa titik yang masuk dalam kawasan konsesi perusahaan dan kawasan hutan yang belum jelas hak pengelolaannya.“Kami telah mencatat titik koordinat lokasi penemuan tengkorak orangutan ini dan setelah hasil uji forensik keluar kami akan melakukan tumpang susun (overlay) peta kawasan HGU PT. BLP dan PT. ASMR untuk memastikan apakah titik tempat ditemukannya tengkorak orangutan tersebut berada di kawasan konsesi perusahaan-perusahaan tersebut” kata Hartono.Kawasan konsesi milik PT. BLP yang merupakan anak perusahaan BW Plantation ini telah beroperasi sejak lima tahun lalu. Sedangkan PT. ASMR yang merupakan anak perusahaan Bumitama Gunajaya Agro (BGA) telah melakukan pembukaan lahan dan penanaman sawit sejak bulan April 2013 meskipun hanya mengantongi Izin Lokasi dari Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar nomor 525/68/XII/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2012 lalu.Padahal sebuah perusahaan perkebunan baru dapat melakukan pembukaan lahan setelah melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). Izin lokasi lahan seluas 9.276,5 hektar yang berlokasi di Desa Teluk Pulai, Desa Sungai Sekonyer dan Kelurahan Kumai Hilir seberang Kecamatan Kumai. Menurut Hermayadi, Kepala Bidang Anailisis Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) AMDAL milik PT ASMR sudah diajukan dan masih dalam proses penyelesaian. “Masih belum selesai. Kemarin dalam rapat komisi AMDAL, ada beberapa poin yang masih perlu ditambahkan sehingga harus direvisi” ungkapnya.Pernyataan berbeda dilontarkan BGA Group ketika Mongabay-Indonesia menghubungi Pampam ZHM, Bagian Perijinan BGA Group melalui telepon. Ia mengatakan bahwa PT. ASMR telah memiliki dokumen AMDAL. “Dokumen AMDAL PT. ASMR telah ditandatangani oleh Bupati Kotawaringin Barat pada minggu ketiga bulan Oktober kemarin. IUP revisi kemungkinan akan keluar bulan ini” jelas Pampam. Ia juga menerangkan bahwa dari 9.276,5 hektar kawasan konsesi PT. ASMR sempat dikurangi 2.200 hektar karena kawasan ini termasuk dalam kawasan moratorium perizinan pengelolaan hutan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata hanya 43 hektar saja yang masuk dalam kawasan moratorium.Pampam juga mengatakan bahwa aktifitas PT. ASMR di desa Teluk Pulai hanya baru sebatas pembibitan namun ketika Mongabay-Indonesia, Greenpeace, FNPF dan OFI (Orangutan Foundation International) mengunjungi Desa Teluk Pulai setidaknya 250 hektar kawasan desa ini telah dibuka dan 150 hektarnya telah ditanami kelapa sawit yang telah berumur kurang lebih satu tahun. Bibit kelapa sawit yang akan ditanam di kawasan ini didatangkan dari daerah Pendawangan, Kalimantan Barat dan diangkut dengan menggunakan kapal tongkang.PT. ASMR juga telah memasukkan beberapa ekskavator dan telah membuat kanal – kanal baru. Pada tahun 1995 Dinas Pekerjaan Umum kabupaten membuat kanal irigasi di desa Teluk Pulai. Kanal irigasi sepanjang 21 kilometer ini juga melalui desa – desa tetangga Teluk Pulai. Tujuan pembuatan kanal irigasi ini adalah untuk menunjang usaha pertanian di desa – desa tersebut. Berdasarkan pengamatan FNPF saat ini daerah – daerah yang dilalui oleh kanal irigasi yang dibangun pemerintah pada tahun 1995 itu sebagian besar telah dikuasai oleh perusahaan – perusahaan kelapa sawit.Berdasarkan SK Menhut No. 687/KPTS – II/ 1996 Desa Teluk Pulai masuk ke dalam kawasan TNTP. Kemudian pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengusulkan pelepasan kawasan (enclave) desa Teluk Pulai dan tiga kawasan lain yaitu desa Sungai Cabang, desa Sungai Perlu dan Padang Sembilan dari TNTP.Proses pelepasan kawasan ini tidak dapat dilakukan selama belum ada penataan batas TNTP. Dan selama tata batas belum dilaksanakan empat kawasan ini masuk dalam zona khusus TNTP. Pada tahun 2009 ada kesepakatan mengenai batas partisipatif Desa Teluk Pulai dan pemanfaatan zona tradisional di TNTP. Dengan ditetapkan sebagai zona tradisional penduduk desa Teluk Pulai dapat mengelola tanah mereka dengan tetap menjaga kelestarian kawasan TNTP. Kesepakatan itu berlaku sampai ada batas definitif desa. Penataan batas rencananya baru akan dilaksanakan pada tahun 2014 mendatang.Namun dengan dikeluarkannya SK.529/Menhut – II/2012 tentang pengurangan jumlah kawasan hutan di provinsi Kalimantan Tengah mengakibatkan beberapa lokasi dalam kawasan TNTP ditetapkan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan hak pemanfaatan kawasan ini ada pada pemerintah daerah.“Meskipun SK.529/Menhut – II/2012 telah dikeluarkan tidak seharusnya perusahaan dengan serta merta dapat menguasai desa Teluk Pulai karena desa ini masih berada dalam kawasan TNTP. Harus ada izin pelepasan kawasan terlebih dahulu baru perusahaan dapat melakukan proses perizinan penggunaan lahan” kata Fajar Dewanto, Field Director OFI. Fajar juga menambahkan jika merujuk pada peta lampiran SK Dirjen PHKA nomor 24 tahun 2013 (SK.24/IV – SET/2013) tentang zonasi TNTP, desa Teluk Pulai dinyatakan masih termasuk dalam atau bagian dari kawasan TNTP dengan status Zona Khusus dan tidak diperuntukkan bagi investor perkebunan.Pada tanggal 27 Oktober lalu OFI menemukan sarang orangutan yang diperkirakan dibuat kurang lebih satu bulan di desa Teluk Pulai lokasi dimana PT. ASMR melakukan aktifitas pembukaan lahan. “Masuknya perusahaan sawit ke kawasan zona khusus TNTP ini tentu saja mengancam kelestarian orangutan dan merusak ekosistem konservasi TNTP” jelas Fajar.TNTP adalah kawasan konservasi yang memiliki luas 415.040 hektar dan merupakan kawasan konservasi orangutan terbesar di dunia. Diperkirakan ada 6.000 individu orangutan hidup dalam kawasan TNTP. Merujuk pada data yang dimiliki Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) perkiraan populasi orangutan khususnya di Kalimatan Tengah adalah 34.975 individu. Ini berarti sekitar 17% populasi orangutan di Kalimantan Tengah ada di TNTP.Karena TNTP memiliki peran penting dalam konservasi orangutan maka United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menetapkan TNTP sebagai Cagar Biosfer dunia. “TNTP juga merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) melalui PP Nomor 26 tahun 2008. Selain itu TNTP adalah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Destinasi Pariwisata Nasional (DSN) melalui PP No 50 tahun 2011. Seharusnya status-status itu lebih diperhatikan” ungkap Fajar.Berdasarkan data yang dimiliki oleh Greenpeace BW Plantation dan BGA Group adalah pemasok kelapa sawit bagi Wilmar International Group, grup perusahaan agribisnis yang berkantor pusat di Singapura. “70% pasokan minyak kelapa sawit Wilmar Group berasal dari BGA Group dan 30% nya berasal dari BW Plantation” jelas Wirendro Sumargo, Juru Kampanye Minyak Sawit Greenpeace. Dalam laporan Greenpeace mencatat sejak akhir 2012, Wilmar International Ltd memiliki total perkebunan kelapa sawit seluas 256.000 hektar, hampir tiga perempatnya (190.000 hektar) berada di Indonesia.Namun demikian, sejak tahun 2007 Wilmar menguasai sekitar 500.000 hektar lahan perkebunan, dimana 230.000 hektar di antaranya telah ditanami – separuh dari lahan yang telah ditanami ini berada di Indonesia. Ini berarti perusahaan menyimpan lahan seluas hampir 250.000 hektar yang belum ditanami. Dan Wilmar tidak mewajibkan kebijakan lingkungan dan sosial serupa untuk kegiatan-kegiatan dari para pemasok pihak ketiga seperti BGA Group dan BW Plantation yang menjual tandan buah segar kelapa sawit atau minyak kelapa sawit mentah.BGA Group, sebuah grup perusahaan kelapa sawit yang memiliki 17 anak perusahaan termasuk PT. ASMR yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam laporan tahunan yang dirilis pada tahun 2012 lalu BGA Group mengklaim telah memiliki cadangan lahan seluas 200.000 hektar yang berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Riau. Perusahaan ini menargetkan untuk melakukan penanaman kelapa sawit seluas 15.000 hektar tiap tahun. Sedangkan PT. BLP adalah anak perusahaan BW Plantation yang memiliki tujuh lokasi konsesi. Hingga akhir tahun 2012 BW Plantation memiliki konsesi seluas 85.000 hektar yang 65.000 hektarnya telah ditanami kelapa sawit.BGA Group telah menjadi anggota Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) sejak tahun 2007. Dan BW Plantation telah menjadi anggota RSPO sejak tahun 2008. Pembukaan lahan kelapa sawit yang telah merusak hutan oleh perusahaan – perusahaan anggota RSPO membuat asosiasi yang terdiri dari berbagai organisasi dari berbagai sektor industri kelapa sawit yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan ini semakin diragukan kelayakannya. Greenpeace menilai standarisasi RSPO telah gagal mencegah deforestasi dan konversi lahan gambut. Praktek pembukaan lahan untuk perkebunan sawit secara besar – besaran telah mengakibatkan musnahnya hutan Indonesia yang menjadi rumah bagi satwa – satwa yang dilindungi termasuk orangutan. Dari tahun 2009 hingga tahun 2011 141.000 hektar hutan Kalimantan yang merupakan habitat orangutan telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

anggota rspo rambah tanjung puting belulang orangutan ditemukan pada bulan oktober silam friends of the national park foundation fnpf kembali menemukan tulangtulang orangutan di tiga lokasi perbatasan perkebunan kelapa sawit milik pt bumi langgeng perdanatrada blp dan pt andalan sukses makmur asmr di desa bedaun kecamatan kumai kabupaten kotawaringin barat kalimantan tengah yang berbatasan dengan taman nasional tanjung puting tntpsebelumnya fnpf juga telah menemukan tengkorak orangutan yang lokasinya berdekatan dengan lokasi ditemukannya tulangtulang ini kami belum melaporkan penemuan tulang baru ini ke bksda karena penemuan tengkorak kemarin saja belum tuntas kata basuki budi santoso manajer fnpf menurut basuki hingga saat ini belum dapat diketahui telah berapa lama tulang tulang orangutan tersebut berada di kawasan itu ketika dihubungi melalui telepon oleh mongabayindonesia hartono kepala seksi konservasi wilayah ii pangkalan bun balai konservasi sumber daya alam bksda kalimantan tengah mengatakan bahwa tengkorak orangutan yang telah dievakuasi oleh tim bksda pada agustus lalu tengah diteliti di puslabfor polri di surabayabksda kalteng bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab kematian orangutanorangutan ini ungkap hartono ia belum bisa memastikan kapan uji forensik ini akan selesai hartono mengakui bahwa dari titik tempat ditemukannya tengkorak orangutan itu ada beberapa titik yang masuk dalam kawasan konsesi perusahaan dan kawasan hutan yang belum jelas hak pengelolaannyakami telah mencatat titik koordinat lokasi penemuan tengkorak orangutan ini dan setelah hasil uji forensik keluar kami akan melakukan tumpang susun overlay peta kawasan hgu pt blp dan pt asmr untuk memastikan apakah titik tempat ditemukannya tengkorak orangutan tersebut berada di kawasan konsesi perusahaanperusahaan tersebut kata hartonokawasan konsesi milik pt blp yang merupakan anak perusahaan bw plantation ini telah beroperasi sejak lima tahun lalu sedangkan pt asmr yang merupakan anak perusahaan bumitama gunajaya agro bga telah melakukan pembukaan lahan dan penanaman sawit sejak bulan april meskipun hanya mengantongi izin lokasi dari bupati kotawaringin barat ujang iskandar nomor xii yang dikeluarkan pada tanggal desember lalupadahal sebuah perusahaan perkebunan baru dapat melakukan pembukaan lahan setelah melakukan analisis mengenai dampak lingkungan amdal dan memiliki izin usaha perkebunan iup izin lokasi lahan seluas hektar yang berlokasi di desa teluk pulai desa sungai sekonyer dan kelurahan kumai hilir seberang kecamatan kumai menurut hermayadi kepala bidang anailisis dampak lingkungan badan lingkungan hidup kabupaten kotawaringin barat kobar amdal milik pt asmr sudah diajukan dan masih dalam proses penyelesaian masih belum selesai kemarin dalam rapat komisi amdal ada beberapa poin yang masih perlu ditambahkan sehingga harus direvisi ungkapnyapernyataan berbeda dilontarkan bga group ketika mongabayindonesia menghubungi pampam zhm bagian perijinan bga group melalui telepon ia mengatakan bahwa pt asmr telah memiliki dokumen amdal dokumen amdal pt asmr telah ditandatangani oleh bupati kotawaringin barat pada minggu ketiga bulan oktober kemarin iup revisi kemungkinan akan keluar bulan ini jelas pampam ia juga menerangkan bahwa dari hektar kawasan konsesi pt asmr sempat dikurangi hektar karena kawasan ini termasuk dalam kawasan moratorium perizinan pengelolaan hutan namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata hanya hektar saja yang masuk dalam kawasan moratoriumpampam juga mengatakan bahwa aktifitas pt asmr di desa teluk pulai hanya baru sebatas pembibitan namun ketika mongabayindonesia greenpeace fnpf dan ofi orangutan foundation international mengunjungi desa teluk pulai setidaknya hektar kawasan desa ini telah dibuka dan hektarnya telah ditanami kelapa sawit yang telah berumur kurang lebih satu tahun bibit kelapa sawit yang akan ditanam di kawasan ini didatangkan dari daerah pendawangan kalimantan barat dan diangkut dengan menggunakan kapal tongkangpt asmr juga telah memasukkan beberapa ekskavator dan telah membuat kanal kanal baru pada tahun dinas pekerjaan umum kabupaten membuat kanal irigasi di desa teluk pulai kanal irigasi sepanjang kilometer ini juga melalui desa desa tetangga teluk pulai tujuan pembuatan kanal irigasi ini adalah untuk menunjang usaha pertanian di desa desa tersebut berdasarkan pengamatan fnpf saat ini daerah daerah yang dilalui oleh kanal irigasi yang dibangun pemerintah pada tahun itu sebagian besar telah dikuasai oleh perusahaan perusahaan kelapa sawitberdasarkan sk menhut no kpts ii desa teluk pulai masuk ke dalam kawasan tntp kemudian pemerintah kabupaten kotawaringin barat mengusulkan pelepasan kawasan enclave desa teluk pulai dan tiga kawasan lain yaitu desa sungai cabang desa sungai perlu dan padang sembilan dari tntpproses pelepasan kawasan ini tidak dapat dilakukan selama belum ada penataan batas tntp dan selama tata batas belum dilaksanakan empat kawasan ini masuk dalam zona khusus tntp pada tahun ada kesepakatan mengenai batas partisipatif desa teluk pulai dan pemanfaatan zona tradisional di tntp dengan ditetapkan sebagai zona tradisional penduduk desa teluk pulai dapat mengelola tanah mereka dengan tetap menjaga kelestarian kawasan tntp kesepakatan itu berlaku sampai ada batas definitif desa penataan batas rencananya baru akan dilaksanakan pada tahun mendatangnamun dengan dikeluarkannya skmenhut ii tentang pengurangan jumlah kawasan hutan di provinsi kalimantan tengah mengakibatkan beberapa lokasi dalam kawasan tntp ditetapkan menjadi areal penggunaan lain apl dan hak pemanfaatan kawasan ini ada pada pemerintah daerahmeskipun skmenhut ii telah dikeluarkan tidak seharusnya perusahaan dengan serta merta dapat menguasai desa teluk pulai karena desa ini masih berada dalam kawasan tntp harus ada izin pelepasan kawasan terlebih dahulu baru perusahaan dapat melakukan proses perizinan penggunaan lahan kata fajar dewanto field director ofi fajar juga menambahkan jika merujuk pada peta lampiran sk dirjen phka nomor tahun skiv set tentang zonasi tntp desa teluk pulai dinyatakan masih termasuk dalam atau bagian dari kawasan tntp dengan status zona khusus dan tidak diperuntukkan bagi investor perkebunanpada tanggal oktober lalu ofi menemukan sarang orangutan yang diperkirakan dibuat kurang lebih satu bulan di desa teluk pulai lokasi dimana pt asmr melakukan aktifitas pembukaan lahan masuknya perusahaan sawit ke kawasan zona khusus tntp ini tentu saja mengancam kelestarian orangutan dan merusak ekosistem konservasi tntp jelas fajartntp adalah kawasan konservasi yang memiliki luas hektar dan merupakan kawasan konservasi orangutan terbesar di dunia diperkirakan ada individu orangutan hidup dalam kawasan tntp merujuk pada data yang dimiliki population and habitat viability assessment phva perkiraan populasi orangutan khususnya di kalimatan tengah adalah individu ini berarti sekitar populasi orangutan di kalimantan tengah ada di tntpkarena tntp memiliki peran penting dalam konservasi orangutan maka united nations educational scientific and cultural organization unesco menetapkan tntp sebagai cagar biosfer dunia tntp juga merupakan kawasan strategis nasional ksn melalui pp nomor tahun selain itu tntp adalah kawasan strategis pariwisata nasional kspn dan destinasi pariwisata nasional dsn melalui pp no tahun seharusnya statusstatus itu lebih diperhatikan ungkap fajarberdasarkan data yang dimiliki oleh greenpeace bw plantation dan bga group adalah pemasok kelapa sawit bagi wilmar international group grup perusahaan agribisnis yang berkantor pusat di singapura pasokan minyak kelapa sawit wilmar group berasal dari bga group dan nya berasal dari bw plantation jelas wirendro sumargo juru kampanye minyak sawit greenpeace dalam laporan greenpeace mencatat sejak akhir wilmar international ltd memiliki total perkebunan kelapa sawit seluas hektar hampir tiga perempatnya hektar berada di indonesianamun demikian sejak tahun wilmar menguasai sekitar hektar lahan perkebunan dimana hektar di antaranya telah ditanami separuh dari lahan yang telah ditanami ini berada di indonesia ini berarti perusahaan menyimpan lahan seluas hampir hektar yang belum ditanami dan wilmar tidak mewajibkan kebijakan lingkungan dan sosial serupa untuk kegiatankegiatan dari para pemasok pihak ketiga seperti bga group dan bw plantation yang menjual tandan buah segar kelapa sawit atau minyak kelapa sawit mentahbga group sebuah grup perusahaan kelapa sawit yang memiliki anak perusahaan termasuk pt asmr yang tersebar di beberapa wilayah di indonesia dalam laporan tahunan yang dirilis pada tahun lalu bga group mengklaim telah memiliki cadangan lahan seluas hektar yang berada di kalimantan tengah kalimantan barat dan riau perusahaan ini menargetkan untuk melakukan penanaman kelapa sawit seluas hektar tiap tahun sedangkan pt blp adalah anak perusahaan bw plantation yang memiliki tujuh lokasi konsesi hingga akhir tahun bw plantation memiliki konsesi seluas hektar yang hektarnya telah ditanami kelapa sawitbga group telah menjadi anggota roundtable sustainable palm oil rspo sejak tahun dan bw plantation telah menjadi anggota rspo sejak tahun pembukaan lahan kelapa sawit yang telah merusak hutan oleh perusahaan perusahaan anggota rspo membuat asosiasi yang terdiri dari berbagai organisasi dari berbagai sektor industri kelapa sawit yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan ini semakin diragukan kelayakannya greenpeace menilai standarisasi rspo telah gagal mencegah deforestasi dan konversi lahan gambut praktek pembukaan lahan untuk perkebunan sawit secara besar besaran telah mengakibatkan musnahnya hutan indonesia yang menjadi rumah bagi satwa satwa yang dilindungi termasuk orangutan dari tahun hingga tahun hektar hutan kalimantan yang merupakan habitat orangutan telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit

Draft Pendanaan REDD+ Disepakati di COP-19, Apa Dampak Bagi RI?. Setelah tujuh tahun berdiskusi panjang lebar, sejumlah negara akhirnya menyepakati pada hari Jumat 22 November 2013 silam di pertemuan COP ke-19 di Warsawa, Polandia. Dalam dokumen ini termasuk penjelasan terkait safeguards, pembahasan soal penyebab terjadinya deforestasi seperti konversi menjadi perkebunan, juga pembahasan soal pengukuran, pelaporan dan verifikasi (measuring, reporting and verification atau MRV), level referensi untuk mengukur reduksi emisi akibat deforestasi dan terakhir soal keuangan.Menurut keterangan yang dilansir oleh Ecosystem Marketplace, dokumen ini membuka pendanaan untuk semua fase implementasi REDD, mulai dari kesiapan dan pembangunan kapasitas melalui proyek awal dan pembayaran untuk capaian.“Dokumen final ini juga memuat pendanaan untuk pemenuhan syarat-syarat dalam safeguards berbasis capaian, peraturan yang jelas untuk transparansi keuangan dan menetapkan syarat minimum sebelum negara-negara yang terkait bisa lolos pendanaan berbasis capaian.”“Hal ini akan menyediakan momentum politik untuk mendesain program REDD+ yang akan memaksimalkan hasil untuk komunitas dan keragaman hayati dan juga karbon,” ungkap lembaga tersebut.Hal senada juga diungkapkan oleh Rosalind Reeve dari Ateneo School of Government di Manila yang juga juru bicara REDD+ Safeguards Working Group. “Hal ini adalah tonggak keputusan untuk safeguards. Sekarang sudah ada prasyarat yang jelas bahwa setiap negara harus memasukkan laporan bagaimana mereka mengimplementasikan safeguards sebelum mereka bisa menerima pendanaan berbasis hasil untuk aktivitas REDD+ mereka.”“Namun kendati kita sudah berhasil mencapai target di Warsawa, masih banyak pekerjaan besar menanti tahun depan untuk memastikan bahwa Sistem Informasi Safeguards bisa berjalan efektif dan laporannya memang komprehensif. Hal ini menjadi esensial untuk menyediakan jaminan bagi masyarakat adat dan komunitas lokal, masyarakat sipil dan investor bahwa keberadaan safeguards benar-benar serius dan dihargai sebelum negara isa mengakses pendanaan berbasis capaian.”Kesepakatan formal ini bisa menyediakan penyelesaian bagi pasar REDD+ yang macet, yang berujung ketidakpastian dan lemahnya permintaan akan kredit karbon. REDD+ saat ini hanya terbatas pada pasar yang bersifat sukarela, yang utamanya memberikan kesempatan pada individu dan perusahaan yang tertarik untuk melakukan pembelian karbon offset untuk emisi karbon yang mereka sebabkan, dan bukannya pasar yang berbasis pada keharusan dan kepatuhan.Keputusan ini tentu berdampak untuk Indonesia yang memiliki sejumlah potensi proyek percontohan REDD+ yang masih berjalan. Sejumlah proyek dengan sumber pendanaan yang masih menggantungkan pada dana Corporate Social Responsibility secara sukarela, tentu akan menerima dampaknya lewat peran negara yang ditetapkan secara jelas dalam peraturan ini. Lembaga-lembaga yang bergerak di lapangan, seperti misalnya proyek Rimba Raya di Kalimantan Tengah yang kini sudah mengantongi izin resmi dari Departemen Kehutanan RI, akan bisa berjalan dengan lebih leluasa untuk menjalankan proyek pelestarian hutan ini lewat perhitungan berbasis capaian yang ditetapkan dalam peraturan baru ini untuk mendapatkan pendanaan yang lebih berkelanjutan.Proyek yang mendapat izin pada bulan Mei 2013 silam ini sempat terkatung-katung selama 5 tahun. Lewat proyek ini diharapkan bisa menekan emisi karbon sebanyak 131 juta ton karbon lewat program yang berjalan selama 30 tahun. Pengurangan emisi karbon bisa ditekan lewat berbagai upaya menghindari pengeringan lahan gambut yang memiliki kandungan karbon padat, dan konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.“Fakta yang tidak terbantahkan terjadi pada saat Rimba Raya sempat vakum, area ini sudah akan berubah menjadi perkebunan kelapa sawit saat ini,” ungkap pernyataan ini “Sebaliknya, sejumlah komunitas yang secara tradisional masih tergantung pada hutan saat ini masih memiliki harapan untuk melanjutkan cara hidup mereka, dan tidak diperbudak oleh perkebunan kelapa sawit, dan Rimba Raya akan membantu mereka untuk meningkatkan standar hidup mereka.”Lewat proyek yang dijalankan ini, Infinite Earth, operator proyek REDD+ Rimba Raya ini, juga menyatakan bahwa mereka juga membayar pajak kepada Pemerintah RI lewat izin yang didapat. “Rimba Raya membayar sama persis seperti yang dibayar oleh konsesi perkebunan kelapa sawit dan kayu untuk memberikan program pengembangan masyarakat, dan tidak bisa disamai oleh perkebunan sawit yang selama ini banyak menebar janji saja.”Proyek Rimba Raya ini melindungi zona penyangga () di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting, sebuah kawasan lahan gambut yang bernilai penting bagi populasi orangutan yang kian terancam. Orangutan Foundation International, adalah sebuah LSM yang mendapat keuntungan langsung dari proyek ini.Ketetapan baru yang dihasilkan oleh COP-19 di Warsawa ini, sekaligus memberikan peran baru yang lebih aktif bagi Badan REDD+ yang secara resmi ditandatangani oleh Presiden RI pada tanggal 31 Agustus 2013 silam. Lewat keterlibatan negara dalam membantu implementasi proyek yang dilakukan di lapangan dan proses monitoring pelaporan yang komprehensif, maka pendanaan untuk proyek ini bisa dilakukan lebih lanjut.Teguh Surya dari Greenpeace seperti sempat menilai tugas dan fungsi regulasi ini cukup jelas sebagai sebuah badan setingkat menteri di bawah Presiden. Namun, untuk membantu menyelamatkan hutan Indonesia belum cukup. Mengapa? Menurut Teguh, kewenangan sebatas pada koordinasi, singkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian proyek REDD+. “Juga tidak jelas mengatur koordinasi tupoksi lintas kementerian khusus Kementerian Kehutanan,” ujar dia.Kondisi ini berarti pokok persoalan kehutanan yang harus diselesaikan masih di bawah kewenangan Kemenhut dan kementerian sektor lain. “mau mereduksi emisi kalau kementerian-kementerian itu tetap berniat mengkonversi hutan dalam jumlah besar?” Sedang Badan REDD+ tak memiliki kewenangan untuk menghentikan.Upaya penghentian pembukaan hutan, masih menjadi fokus serius diantara tekanan kebutuhan untuk melindungi laju deforestasi yang terjadi di Indonesia. Simpul paling rumit, tentu berada pada tataran konsep, dimana konsep deforestasi itu sendiri masih belum sepenuhnya jelas. Hingga saat ini, definisi deforestasi hanyalah perubahan dari areal berhutan menjadi tidak berhutan. Sementara perubahan menuju lahan Hutan Tanaman Industri dan kelapa sawit dinilai bukan perubahan permanen, dan bukan menjadi bagian dari deforestasi. Padahal salah satu penyebab terbesar hilangnya tutupan hutan Indonesia, berasal dari pembukaan dua jenis perkebunan ini.Pertanyaannya, mampukah Pemerintah RI mengikuti ketetapan baru yang dilahirkan di COP-19 ini sebagai bagian dari upaya untuk menyelamatkan hutan Indonesia? Jawaban yang masih harus diuji lebih lanjut.

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

draft pendanaan redd disepakati di cop apa dampak bagi ri setelah tujuh tahun berdiskusi panjang lebar sejumlah negara akhirnya menyepakati pada hari jumat november silam di pertemuan cop ke di warsawa polandia dalam dokumen ini termasuk penjelasan terkait safeguards pembahasan soal penyebab terjadinya deforestasi seperti konversi menjadi perkebunan juga pembahasan soal pengukuran pelaporan dan verifikasi measuring reporting and verification atau mrv level referensi untuk mengukur reduksi emisi akibat deforestasi dan terakhir soal keuanganmenurut keterangan yang dilansir oleh ecosystem marketplace dokumen ini membuka pendanaan untuk semua fase implementasi redd mulai dari kesiapan dan pembangunan kapasitas melalui proyek awal dan pembayaran untuk capaiandokumen final ini juga memuat pendanaan untuk pemenuhan syaratsyarat dalam safeguards berbasis capaian peraturan yang jelas untuk transparansi keuangan dan menetapkan syarat minimum sebelum negaranegara yang terkait bisa lolos pendanaan berbasis capaianhal ini akan menyediakan momentum politik untuk mendesain program redd yang akan memaksimalkan hasil untuk komunitas dan keragaman hayati dan juga karbon ungkap lembaga tersebuthal senada juga diungkapkan oleh rosalind reeve dari ateneo school of government di manila yang juga juru bicara redd safeguards working group hal ini adalah tonggak keputusan untuk safeguards sekarang sudah ada prasyarat yang jelas bahwa setiap negara harus memasukkan laporan bagaimana mereka mengimplementasikan safeguards sebelum mereka bisa menerima pendanaan berbasis hasil untuk aktivitas redd merekanamun kendati kita sudah berhasil mencapai target di warsawa masih banyak pekerjaan besar menanti tahun depan untuk memastikan bahwa sistem informasi safeguards bisa berjalan efektif dan laporannya memang komprehensif hal ini menjadi esensial untuk menyediakan jaminan bagi masyarakat adat dan komunitas lokal masyarakat sipil dan investor bahwa keberadaan safeguards benarbenar serius dan dihargai sebelum negara isa mengakses pendanaan berbasis capaiankesepakatan formal ini bisa menyediakan penyelesaian bagi pasar redd yang macet yang berujung ketidakpastian dan lemahnya permintaan akan kredit karbon redd saat ini hanya terbatas pada pasar yang bersifat sukarela yang utamanya memberikan kesempatan pada individu dan perusahaan yang tertarik untuk melakukan pembelian karbon offset untuk emisi karbon yang mereka sebabkan dan bukannya pasar yang berbasis pada keharusan dan kepatuhankeputusan ini tentu berdampak untuk indonesia yang memiliki sejumlah potensi proyek percontohan redd yang masih berjalan sejumlah proyek dengan sumber pendanaan yang masih menggantungkan pada dana corporate social responsibility secara sukarela tentu akan menerima dampaknya lewat peran negara yang ditetapkan secara jelas dalam peraturan ini lembagalembaga yang bergerak di lapangan seperti misalnya proyek rimba raya di kalimantan tengah yang kini sudah mengantongi izin resmi dari departemen kehutanan ri akan bisa berjalan dengan lebih leluasa untuk menjalankan proyek pelestarian hutan ini lewat perhitungan berbasis capaian yang ditetapkan dalam peraturan baru ini untuk mendapatkan pendanaan yang lebih berkelanjutanproyek yang mendapat izin pada bulan mei silam ini sempat terkatungkatung selama tahun lewat proyek ini diharapkan bisa menekan emisi karbon sebanyak juta ton karbon lewat program yang berjalan selama tahun pengurangan emisi karbon bisa ditekan lewat berbagai upaya menghindari pengeringan lahan gambut yang memiliki kandungan karbon padat dan konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawitfakta yang tidak terbantahkan terjadi pada saat rimba raya sempat vakum area ini sudah akan berubah menjadi perkebunan kelapa sawit saat ini ungkap pernyataan ini sebaliknya sejumlah komunitas yang secara tradisional masih tergantung pada hutan saat ini masih memiliki harapan untuk melanjutkan cara hidup mereka dan tidak diperbudak oleh perkebunan kelapa sawit dan rimba raya akan membantu mereka untuk meningkatkan standar hidup merekalewat proyek yang dijalankan ini infinite earth operator proyek redd rimba raya ini juga menyatakan bahwa mereka juga membayar pajak kepada pemerintah ri lewat izin yang didapat rimba raya membayar sama persis seperti yang dibayar oleh konsesi perkebunan kelapa sawit dan kayu untuk memberikan program pengembangan masyarakat dan tidak bisa disamai oleh perkebunan sawit yang selama ini banyak menebar janji sajaproyek rimba raya ini melindungi zona penyangga di sekitar taman nasional tanjung puting sebuah kawasan lahan gambut yang bernilai penting bagi populasi orangutan yang kian terancam orangutan foundation international adalah sebuah lsm yang mendapat keuntungan langsung dari proyek iniketetapan baru yang dihasilkan oleh cop di warsawa ini sekaligus memberikan peran baru yang lebih aktif bagi badan redd yang secara resmi ditandatangani oleh presiden ri pada tanggal agustus silam lewat keterlibatan negara dalam membantu implementasi proyek yang dilakukan di lapangan dan proses monitoring pelaporan yang komprehensif maka pendanaan untuk proyek ini bisa dilakukan lebih lanjutteguh surya dari greenpeace seperti sempat menilai tugas dan fungsi regulasi ini cukup jelas sebagai sebuah badan setingkat menteri di bawah presiden namun untuk membantu menyelamatkan hutan indonesia belum cukup mengapa menurut teguh kewenangan sebatas pada koordinasi singkronisasi perencanaan fasilitasi pengelolaan pemantauan pengawasan dan pengendalian proyek redd juga tidak jelas mengatur koordinasi tupoksi lintas kementerian khusus kementerian kehutanan ujar diakondisi ini berarti pokok persoalan kehutanan yang harus diselesaikan masih di bawah kewenangan kemenhut dan kementerian sektor lain mau mereduksi emisi kalau kementeriankementerian itu tetap berniat mengkonversi hutan dalam jumlah besar sedang badan redd tak memiliki kewenangan untuk menghentikanupaya penghentian pembukaan hutan masih menjadi fokus serius diantara tekanan kebutuhan untuk melindungi laju deforestasi yang terjadi di indonesia simpul paling rumit tentu berada pada tataran konsep dimana konsep deforestasi itu sendiri masih belum sepenuhnya jelas hingga saat ini definisi deforestasi hanyalah perubahan dari areal berhutan menjadi tidak berhutan sementara perubahan menuju lahan hutan tanaman industri dan kelapa sawit dinilai bukan perubahan permanen dan bukan menjadi bagian dari deforestasi padahal salah satu penyebab terbesar hilangnya tutupan hutan indonesia berasal dari pembukaan dua jenis perkebunan inipertanyaannya mampukah pemerintah ri mengikuti ketetapan baru yang dilahirkan di cop ini sebagai bagian dari upaya untuk menyelamatkan hutan indonesia jawaban yang masih harus diuji lebih lanjut

Upaya Adil untuk Menyelamatkan Hutan Dunia: Jangan Menaruh Beban Pada si Miskin. Bahwa warisan hijau Presiden Yudhoyono mungkin dalam bahaya telah menjadi sorotan Harrison Ford, -seorang megabintang Hollywood dan aktivis lingkungan-, dalam kunjungannya ke Indonesia beberapa waktu yang lalu.Ford berada di Indonesia untuk melakukan pengambilan gambar dari serial film ‘Years of Living Dangerously’, yang merupakan paket dokumentari tentang perubahan iklim. Perjalanannya ke Kalimantan Tengah dan Riau, seperti yang digambarkan oleh Michael Bachelard dari Sydney Morning Herald, adalah untuk menjadi saksi kehancuran hutan tropis Indonesia.Kunjungan Ford menyoroti dua masalah yaitu tentang perambahan ilegal di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Riau dan kawasan konsesi ekosistem restorasi yang ijinnya sedang diminta oleh sebuah perusahaan swasta PT Rimba Makmur Utama (RMU) di Katingan, Kalimantan Tengah. Kasus-kasus ini menjadi sasaran utama dalam upaya untuk mengungkap kelemahan komitmen Presiden Yudhoyono dalam melindungi hutan negara.Sebagai negara yang berusaha untuk menjalankan REDD+, -sebuah sistem yang mendorong agar masyarakat internasional membayar untuk pengurangan laju deforestasi-, kasus di atas menyoroti langsung pada kesulitan yang sangat nyata di lapangan terutama dalam upaya mengurangi hilangnya tutupan hutan kaya karbon yang tidak boleh ditebang.Skema REDD+ menuntut pelaksanaan /FPIC (Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan) dari warga masyarakat yang lahannya akan digunakan dalam proyek, termasuk menuntut pembagian yang adil kompensasi pembayaran yang akan diterima oleh masyarakat karena tidak lagi diperbolehkan untuk menebang pohon.Namun di lapangan seringkali orang-orang lokal hanya memiliki sedikit pilihan mata pencaharian serta ketidakcukupan sumberdaya untuk berinvestasi dalam hal-hal yang legal. Akibatnya adalah mereka terpaksa memanen pohon.Oleh sebab itu, perlu dipastikan bahwa salah satu tujuan utama konservasi dan restorasi ekosistem adalah untuk memberikan dukungan dalam pembangunan berkelanjutan masyarakat lokal, baik yang hidup di dalam maupun yang berada di sekitar wilayah izin konsesi restorasi ekosistem. Dengan cara ini, masyarakat akan menjadi aset bagi proyek-proyek konservasi dan restorasi, bukan lagi ancaman.Selama 3 tahun terakhir banyak pelajaran berharga dan mahal dalam upaya untuk menciptakan hasil yang layak dalam bidang pencegahan deforestasi, konservasi hutan dan lahan gambut, serta upaya pemulihannya. Upaya besar telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kehutanan, yang melibatkan sektor swasta dan LSM.Namun, dari pelajaran ini telah menjadi jelas bahwa upaya konservasi dan restorasi tidaklah mudah. Menghindari deforestasi dan memulihkan kawasan hutan gambut merupakan paradigma baru yang coba dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Sebuah proses eksperimental di alam, dan sangat wajar jika terjadi beberapa kesalahan yang dilakukan.Kita belajar dari situasi di mana dimulai dari banyak hal yang tidak beres. Konsesi ekosistem restorasi pertama didirikan pada tahun 2005 dan dikelola oleh PT Restorasi Ekosistem Konservasi Indonesia (REKI) di Jambi.Saat ini di lokasi konsesi menderita karena perambahan oleh penebang liar dan pengembangan perkebunan kelapa sawit ilegal. REKI juga dituduh oleh LSM telah mengabaikan hak-hak masyarakat atas wilayah adat mereka. Selain itu, daerah ini terancam oleh pembangunan jalan 51 kilometer yang direncanakan akan melintasi wilayah restorasi untuk pengangkutan batubara.Pelajaran berharga lain berasal dari Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Riau. Pada awalnya taman nasional ini ditunjuk dengan luas 38.576 ha pada tahun 2004 dan pada tahun 2009 diperluas untuk mencakup luasan 83.068 ha. Tesso Nilo dikelola melalui kolaborasi antara Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dengan WWF dengan tujuan bersama untuk melindungi keanekaragaman hayati di kawasan taman nasional. Hal ini didukung oleh dana dari beberapa lembaga donor asing.Namun kini Tesso Nilo menderita perambahan, penebangan liar dan pemukim ilegal yang telah mengubah sebagian dari taman nasional ini menjadi perkebunan kelapa sawit.Analisis citra udara menunjukkan bahwa selama dekade terakhir 46.960 ha Tesso Nilo telah menghilang. Laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Greenpeace menyebutkan bahwa salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia melakukan penanaman ilegal di dalam taman nasional .Belajar dari pengalaman Tesso Nilo, ternyata kolaborasi antara Kemenhut dan WWF saja tidaklah cukup kuat untuk mencegah perambahan substansial ke dalam taman nasional. Tampak pula bahwa penegakan hukum di kawasan konservasi dan wilayah restorasi di daerah masih belum diberikan prioritas yang layak.Di satu sisi, para pemegang izin konsesi penebangan, perkebunan kayu dan restorasi ekosistem bertanggung jawab untul daerah yang diberikan kepada mereka. Mereka diminta untuk mematuhi hukum negara, termasuk mencegah dan memerangi kebakaran, menjaga daerah mereka dari praktek penebangan liar dan konversi penggunaan lahan.Namun menangkap dan membawa para pembalak liar dan pelaku lainnya ke pengadilan adalah tetap merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan polisi hutan.Tugas penegakan hukum perlu diperkuat melalui pendekatan kesejahteraan lokal untuk memastikan dalam jangka panjang upaya dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dapat terjalankan.Masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lokal perlu memperoleh informasi yang lengkap dan dapat langsung terlibat dalam perlindungan kawasan.Belajar dari deforestasi yang merajalela pada contoh kasus di atas, Kemenhut perlu untuk melakukan peningkatan kapasitas pemegang konsesi untuk secara efektif mampu melindungi konsesi mereka dan melakukan kegiatan pengentasan kemiskinan.Pemerintah karenanya perlu meminta perusahaan seperti RMU untuk menunjukkan komitmen dan rencana kerja untuk menunjukkan kapasitas mereka untuk mengelola dan melindungi wilayah seluas 203.570 ha sebelum ijin konsesi tersebut diterbitkan.Karena perusahaan tidak memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut, Kemenhut berkemungkinan untuk melakukan pengurangan terhadap areal konsesi yang diminta oleh perusahaan, setelah belajar dari situasi yang terjadi di tempat lainnya.Dari sisi Kemenhut, lebih bijaksana untuk mengambil pendekatan bertahap, lewat ukuran kawasan yang mampu dikelola oleh pihak berkepentingan serta meninjau kinerja perusahaan secara reguler.Lepas dari itu semua, tanggung jawab untuk mengurangi laju deforestasi tetap terletak di tangan pemerintah dan tidak dapat diteruskan begitu saja kepada perusahaan swasta atau LSM.Membandingkan komitmen Presiden Yudhoyono untuk melindungi hutan Indonesia dan area lahan gambut dengan permintaan RMU untuk 203.500 hektar izin restorasi, -seperti yang telah dilakukan oleh Ford-, tidaklah adil.Kawasan 63 juta hektar berhutan primer dan lahan gambut sekarang secara hukum hukum dilindungi di bawah Kebijakan Moratorium. Alih-alih menempatkan tekanan pada pemerintah Indonesia melalui media internasional atau dengan advokasi aktor Hollywood, akan lebih elok bagi perusahaan untuk menunjukkan modal dan kecukupan sumber daya manusia untuk mengelola hutan dan ekosistem lahan gambut yang mereka miliki.Melindungi hutan dan lahan gambut tidaklah murah. Belajar dari kasus di atas, memerlukan pendekatan terpadu berdasarkan pemahaman sosial, ekonomi dan ekologis. Transparansi tingkat tertinggi harus tertanam dalam upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik.Itu berarti meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk turut menciptakan insentif ekonomi yang positif bagi masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan yang lain.“Ini akan menjadi adil dan merata jika seluruh dunia memberikan kontribusi terhadap upaya negara-negara yang tulus untuk turut melindungi dan melestarikan hutan mereka,” demikian Presiden Yudhoyono.Ini akan menjadi langkah ke arah yang benar jika negara-negara maju menaruh uang mereka seperti yang telah direkomendasikan oleh para pakar perubahan iklim, daripada hanya menjatuhkan beban pada si miskin. Dengan demikian kita semua akan memperoleh keuntungan dari kolaborasi dalam mitigasi perubahan iklim.Tulisan ini adalah opini penulis. Tulisan ini merupakan terjemahan dari judul asli oleh Yani Saloh

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

upaya adil untuk menyelamatkan hutan dunia jangan menaruh beban pada si miskin bahwa warisan hijau presiden yudhoyono mungkin dalam bahaya telah menjadi sorotan harrison ford seorang megabintang hollywood dan aktivis lingkungan dalam kunjungannya ke indonesia beberapa waktu yang laluford berada di indonesia untuk melakukan pengambilan gambar dari serial film years of living dangerously yang merupakan paket dokumentari tentang perubahan iklim perjalanannya ke kalimantan tengah dan riau seperti yang digambarkan oleh michael bachelard dari sydney morning herald adalah untuk menjadi saksi kehancuran hutan tropis indonesiakunjungan ford menyoroti dua masalah yaitu tentang perambahan ilegal di taman nasional tesso nilo tntn riau dan kawasan konsesi ekosistem restorasi yang ijinnya sedang diminta oleh sebuah perusahaan swasta pt rimba makmur utama rmu di katingan kalimantan tengah kasuskasus ini menjadi sasaran utama dalam upaya untuk mengungkap kelemahan komitmen presiden yudhoyono dalam melindungi hutan negarasebagai negara yang berusaha untuk menjalankan redd sebuah sistem yang mendorong agar masyarakat internasional membayar untuk pengurangan laju deforestasi kasus di atas menyoroti langsung pada kesulitan yang sangat nyata di lapangan terutama dalam upaya mengurangi hilangnya tutupan hutan kaya karbon yang tidak boleh ditebangskema redd menuntut pelaksanaan fpic persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari warga masyarakat yang lahannya akan digunakan dalam proyek termasuk menuntut pembagian yang adil kompensasi pembayaran yang akan diterima oleh masyarakat karena tidak lagi diperbolehkan untuk menebang pohonnamun di lapangan seringkali orangorang lokal hanya memiliki sedikit pilihan mata pencaharian serta ketidakcukupan sumberdaya untuk berinvestasi dalam halhal yang legal akibatnya adalah mereka terpaksa memanen pohonoleh sebab itu perlu dipastikan bahwa salah satu tujuan utama konservasi dan restorasi ekosistem adalah untuk memberikan dukungan dalam pembangunan berkelanjutan masyarakat lokal baik yang hidup di dalam maupun yang berada di sekitar wilayah izin konsesi restorasi ekosistem dengan cara ini masyarakat akan menjadi aset bagi proyekproyek konservasi dan restorasi bukan lagi ancamanselama tahun terakhir banyak pelajaran berharga dan mahal dalam upaya untuk menciptakan hasil yang layak dalam bidang pencegahan deforestasi konservasi hutan dan lahan gambut serta upaya pemulihannya upaya besar telah dilakukan oleh pemerintah indonesia melalui kementerian kehutanan yang melibatkan sektor swasta dan lsmnamun dari pelajaran ini telah menjadi jelas bahwa upaya konservasi dan restorasi tidaklah mudah menghindari deforestasi dan memulihkan kawasan hutan gambut merupakan paradigma baru yang coba dilakukan oleh para pemangku kepentingan sebuah proses eksperimental di alam dan sangat wajar jika terjadi beberapa kesalahan yang dilakukankita belajar dari situasi di mana dimulai dari banyak hal yang tidak beres konsesi ekosistem restorasi pertama didirikan pada tahun dan dikelola oleh pt restorasi ekosistem konservasi indonesia reki di jambisaat ini di lokasi konsesi menderita karena perambahan oleh penebang liar dan pengembangan perkebunan kelapa sawit ilegal reki juga dituduh oleh lsm telah mengabaikan hakhak masyarakat atas wilayah adat mereka selain itu daerah ini terancam oleh pembangunan jalan kilometer yang direncanakan akan melintasi wilayah restorasi untuk pengangkutan batubarapelajaran berharga lain berasal dari taman nasional tesso nilo tntn riau pada awalnya taman nasional ini ditunjuk dengan luas ha pada tahun dan pada tahun diperluas untuk mencakup luasan ha tesso nilo dikelola melalui kolaborasi antara kementerian kehutanan kemenhut dengan wwf dengan tujuan bersama untuk melindungi keanekaragaman hayati di kawasan taman nasional hal ini didukung oleh dana dari beberapa lembaga donor asingnamun kini tesso nilo menderita perambahan penebangan liar dan pemukim ilegal yang telah mengubah sebagian dari taman nasional ini menjadi perkebunan kelapa sawitanalisis citra udara menunjukkan bahwa selama dekade terakhir ha tesso nilo telah menghilang laporan terbaru yang dikeluarkan oleh greenpeace menyebutkan bahwa salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia melakukan penanaman ilegal di dalam taman nasional belajar dari pengalaman tesso nilo ternyata kolaborasi antara kemenhut dan wwf saja tidaklah cukup kuat untuk mencegah perambahan substansial ke dalam taman nasional tampak pula bahwa penegakan hukum di kawasan konservasi dan wilayah restorasi di daerah masih belum diberikan prioritas yang layakdi satu sisi para pemegang izin konsesi penebangan perkebunan kayu dan restorasi ekosistem bertanggung jawab untul daerah yang diberikan kepada mereka mereka diminta untuk mematuhi hukum negara termasuk mencegah dan memerangi kebakaran menjaga daerah mereka dari praktek penebangan liar dan konversi penggunaan lahannamun menangkap dan membawa para pembalak liar dan pelaku lainnya ke pengadilan adalah tetap merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum seperti polisi jaksa dan polisi hutantugas penegakan hukum perlu diperkuat melalui pendekatan kesejahteraan lokal untuk memastikan dalam jangka panjang upaya dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dapat terjalankanmasyarakat lokal dan pemangku kepentingan lokal perlu memperoleh informasi yang lengkap dan dapat langsung terlibat dalam perlindungan kawasanbelajar dari deforestasi yang merajalela pada contoh kasus di atas kemenhut perlu untuk melakukan peningkatan kapasitas pemegang konsesi untuk secara efektif mampu melindungi konsesi mereka dan melakukan kegiatan pengentasan kemiskinanpemerintah karenanya perlu meminta perusahaan seperti rmu untuk menunjukkan komitmen dan rencana kerja untuk menunjukkan kapasitas mereka untuk mengelola dan melindungi wilayah seluas ha sebelum ijin konsesi tersebut diterbitkankarena perusahaan tidak memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut kemenhut berkemungkinan untuk melakukan pengurangan terhadap areal konsesi yang diminta oleh perusahaan setelah belajar dari situasi yang terjadi di tempat lainnyadari sisi kemenhut lebih bijaksana untuk mengambil pendekatan bertahap lewat ukuran kawasan yang mampu dikelola oleh pihak berkepentingan serta meninjau kinerja perusahaan secara regulerlepas dari itu semua tanggung jawab untuk mengurangi laju deforestasi tetap terletak di tangan pemerintah dan tidak dapat diteruskan begitu saja kepada perusahaan swasta atau lsmmembandingkan komitmen presiden yudhoyono untuk melindungi hutan indonesia dan area lahan gambut dengan permintaan rmu untuk hektar izin restorasi seperti yang telah dilakukan oleh ford tidaklah adilkawasan juta hektar berhutan primer dan lahan gambut sekarang secara hukum hukum dilindungi di bawah kebijakan moratorium alihalih menempatkan tekanan pada pemerintah indonesia melalui media internasional atau dengan advokasi aktor hollywood akan lebih elok bagi perusahaan untuk menunjukkan modal dan kecukupan sumber daya manusia untuk mengelola hutan dan ekosistem lahan gambut yang mereka milikimelindungi hutan dan lahan gambut tidaklah murah belajar dari kasus di atas memerlukan pendekatan terpadu berdasarkan pemahaman sosial ekonomi dan ekologis transparansi tingkat tertinggi harus tertanam dalam upaya perwujudan tata pemerintahan yang baikitu berarti meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah termasuk turut menciptakan insentif ekonomi yang positif bagi masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan yang lainini akan menjadi adil dan merata jika seluruh dunia memberikan kontribusi terhadap upaya negaranegara yang tulus untuk turut melindungi dan melestarikan hutan mereka demikian presiden yudhoyonoini akan menjadi langkah ke arah yang benar jika negaranegara maju menaruh uang mereka seperti yang telah direkomendasikan oleh para pakar perubahan iklim daripada hanya menjatuhkan beban pada si miskin dengan demikian kita semua akan memperoleh keuntungan dari kolaborasi dalam mitigasi perubahan iklimtulisan ini adalah opini penulis tulisan ini merupakan terjemahan dari judul asli oleh yani saloh

Temuan Peta Hutan Google: Laju Deforestasi Meningkat di Indonesia. Hilangnya hutan di Indonesia telah meningkat tajam selama 12 tahun terakhir, demikian laporan sebuah studi baru yang diterbitkan dalam Jurnal Science.Penelitian yang dipimpin oleh Matt Hansen dari University of Maryland, menemukan bahwa Indonesia kehilangan 15,8 juta hektar antara tahun 2000 dan 2012, peringkat kelima di belakang Rusia, Brasil, Amerika Serikat, dan Kanada dalam hal hilangnya hutan. Adapun sekitar 7 juta hektar hutan ditanam selama periode tersebut.Namun dari lima negara hutan di atas, berdasarkan persentase, maka Indonesia berada di peringkat pertama dari laju kehilangan hutan yaitu 8,4 persen. Sebagai perbandingan, Brasil hanya kehilangan separuh dari proporsi tersebut.Dari 98 persen kehilangan hutan di Indonesia, deforestasi terjadi di wilayah hutan berkerapatan tinggi yang ada di Sumatera dan Kalimantan, lokasi dimana konversi akibat hutan tanaman industri dan perkebunan sawit berkembang amat marak selama 20 tahun terakhir. Propinsi Riau adalah yang tertinggi, seperti yang dirilis oleh para peneliti dalam animasi sebagai berikut:Deforestasi juga meningkat di Indonesia. Pada tahun 2011/2012 tingkat kehilangan hutan mencapai level tertinggi sejak akhir tahun 1990-an meskipun pemerintah telah mengeluarkan larangan jeda tebang (moratorium) untuk kawasan 65 juta hektar kawasan hutan primer, lahan gambut, dan hutan lindung. Data menunjukkan moratorium kehutanan, yang dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, mungkin gagal seperti tujuan semula yang diharapkan.Hasil penelitian yang dirilis ini sangat bertolak belakang dengan angka yang dirilis pada awal tahun ini oleh Kementerian Kehutanan Indonesia, yang mengklaim bahwa deforestasi tahunan telah jauh menurun sejak 2005/2006. Angka tersebut dapat terjadi karena perbedaan perhitungan metodologis.Kementerian Kehutanan mengabaikan estimasi deforestasi di lahan di luar wilayah kawasan hutan dan tidak memasukkan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman industri, yang tetap diangap oleh Kementerian Kehutanan dalam klasifikasi wilayah “hutan.”Data baru, yang didasarkan pada hasil 650.000 gambar citra NASA Landsat oleh Google Earth Engine, melalui model komputasi awan, diterbitkan sebagai Data ini tersedia sebagai konten gratis di Hansen, yang telah menerbitkan sejumlah makalah tentang deforestasi, mengatakan ia berharap peta dapat membantu negara-negara untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik untuk mengurangi hilangnya hutan.“Ini adalah upaya pertama untuk menyediakan peta perubahan hutan yang konsisten baik secara global maupun untuk tingkat lokal,” demikian Hansen dalam sebuah pernyataannya. “Brasil menggunakan data Landsat untuk mendokumentasikan laju deforestasinya, juga menggunakan informasi ini dalam perumusan kebijakan dan implementasinya. Mereka juga berbagi data ini, sehingga memungkinkan pihak lain untuk menilai dan mengkonfirmasi keberhasilan mereka. ”“Sebelumnya data-data tersebut belum tersedia untuk umum untuk bagian lain dunia. Sekarang dengan pemetaan global ini kami dapat memberikan informasi tentang perubahan hutan dimana setiap negara dapat memiliki akses ke informasi ini, baik untuk negara mereka sendiri maupun untuk seluruh dunia.”CITATION:

[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan

temuan peta hutan google laju deforestasi meningkat di indonesia hilangnya hutan di indonesia telah meningkat tajam selama tahun terakhir demikian laporan sebuah studi baru yang diterbitkan dalam jurnal sciencepenelitian yang dipimpin oleh matt hansen dari university of maryland menemukan bahwa indonesia kehilangan juta hektar antara tahun dan peringkat kelima di belakang rusia brasil amerika serikat dan kanada dalam hal hilangnya hutan adapun sekitar juta hektar hutan ditanam selama periode tersebutnamun dari lima negara hutan di atas berdasarkan persentase maka indonesia berada di peringkat pertama dari laju kehilangan hutan yaitu persen sebagai perbandingan brasil hanya kehilangan separuh dari proporsi tersebutdari persen kehilangan hutan di indonesia deforestasi terjadi di wilayah hutan berkerapatan tinggi yang ada di sumatera dan kalimantan lokasi dimana konversi akibat hutan tanaman industri dan perkebunan sawit berkembang amat marak selama tahun terakhir propinsi riau adalah yang tertinggi seperti yang dirilis oleh para peneliti dalam animasi sebagai berikutdeforestasi juga meningkat di indonesia pada tahun tingkat kehilangan hutan mencapai level tertinggi sejak akhir tahun an meskipun pemerintah telah mengeluarkan larangan jeda tebang moratorium untuk kawasan juta hektar kawasan hutan primer lahan gambut dan hutan lindung data menunjukkan moratorium kehutanan yang dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen indonesia untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan mungkin gagal seperti tujuan semula yang diharapkanhasil penelitian yang dirilis ini sangat bertolak belakang dengan angka yang dirilis pada awal tahun ini oleh kementerian kehutanan indonesia yang mengklaim bahwa deforestasi tahunan telah jauh menurun sejak angka tersebut dapat terjadi karena perbedaan perhitungan metodologiskementerian kehutanan mengabaikan estimasi deforestasi di lahan di luar wilayah kawasan hutan dan tidak memasukkan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman industri yang tetap diangap oleh kementerian kehutanan dalam klasifikasi wilayah hutandata baru yang didasarkan pada hasil gambar citra nasa landsat oleh google earth engine melalui model komputasi awan diterbitkan sebagai data ini tersedia sebagai konten gratis di hansen yang telah menerbitkan sejumlah makalah tentang deforestasi mengatakan ia berharap peta dapat membantu negaranegara untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik untuk mengurangi hilangnya hutanini adalah upaya pertama untuk menyediakan peta perubahan hutan yang konsisten baik secara global maupun untuk tingkat lokal demikian hansen dalam sebuah pernyataannya brasil menggunakan data landsat untuk mendokumentasikan laju deforestasinya juga menggunakan informasi ini dalam perumusan kebijakan dan implementasinya mereka juga berbagi data ini sehingga memungkinkan pihak lain untuk menilai dan mengkonfirmasi keberhasilan mereka sebelumnya datadata tersebut belum tersedia untuk umum untuk bagian lain dunia sekarang dengan pemetaan global ini kami dapat memberikan informasi tentang perubahan hutan dimana setiap negara dapat memiliki akses ke informasi ini baik untuk negara mereka sendiri maupun untuk seluruh duniacitation

Laporan: Komitmen Konservasi APP Beriringan Dengan Penggundulan Hutan Pemasoknya. Kendati telah menetapkan komitmen untuk tidak lagi menebang hutan alam atau yang berkategori hutan bernilai konservasi tinggi atau High Conservation Value Forest (HCVF) sejak bulan Februari 2013 silam, salah satu produsen kertas terbesar didunia Asia Pulp & Paper diduga telah melanggar komitmen mereka sendiri dengan membuka lahan di hutan alam dan hutan gambut di Pulau Kalimantan.Dalam sebuah laporan yang dilansir oleh Relawan Pemantau Hutan Kalimantan (RPHK) hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 silam, diduga Asia Pulp & Paper telah gagal melindungi sekitar 1.400 hektar hutan alam di Kalimantan Barat. Berdasarkan pemantauan lewat pencitraan satelit dan investigasi di lapangan memperlihatkan bahwa salah satu perusahaan pemasok Asia Pulp & Paper bernama PT Daya Tani Kalbar telah melakukan penebangan.Konsorsium Relawan Pemantau Hutan Kalimantan (RPHK) yang terdiri dari AKAR, Link-AR, SAMPAN, Yayasan Titian dan WWF-Indonesia, telah menganalisa dampak kebijakan konservasi hutan baru APP di hutan Kalimantan. Disini konsorsium melaporkan bagaimana salah satu pemasok terbesar APP melanjutkan kegiatan deforestasi dan degradasi gambut hingga jauh setelah tenggat waktu moratoriumDalam laporan ini diungkapkan bahwa APP sendiri ternyata tidak memasukkan kawasan hutan ini ke dalam peta moratoriumnya padahal area tersebut merupakan lahan gambut dan berpotensi sebagai habitat berbagai species yang dilindungi menurut hukum Indonesia, seperti Orangutan (Pongo pygmaeus) dan Bekantan (Nasalis larvatus). Kedua jenis satwa tersebut termasuk daftar terancam punah yang dimasukkan dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Redlist).Dari análisis pemantauan melalui citra satelit pada bulan November 2013 terlihat bahwa lokasi perkebunan HTI seperti yang tertera di Peta A, B dan C yang dalam peta kebijakan moratorium APP masuk dalam wilayah yang tidak boleh ditebang, kini wilayah ini seperti terlihat dalam peta, telah musnah dan beralih menjadi perkebunan. Rentetan gambar historis dari satelit memperlihatkan bahwa PT Daya Tani Kalbar terus melakukan penebangan hutan alam kendati sudah memasuki masa moratorium internal mereka sendiri.RPHK sendiri menduga bahwa tidak ada penilaian kondisi hutan yang dilakukan sebelumnya oleh pihak Asia Pulp & Paper dan PT Daya Tani Kalbar. Terkait tudingan ini, juru bicara APP menyatakan bahwa,”Kami baru-baru ini menerima laporan dari Koalisi RPHK yang mengangkat beberapa masalah terkait PT Daya Tani Kalbar di Kalimantan yang telah melanggar Kebijakan Konervasi Hutan kami.”“Kebijakan kami jelas, tidak ada penebangan hutan alam yang diperbolehkan dimanapun di wilayah kerja perusahaan pemasok kami dan setiap pemasok telah diberikan instruksi dengan sangat jelas,” ungkap juru bicara tersebut kepada .Laporan terhadap PT daya Tani Kalbar ini sendiri bukan pertama kalinya muncul. Laporan pertama dilakukan oleh RPHK sebulan setelah komitmen konservasi hutan APP ini berjalan, atau sekitar bulan Maret 2013 silam. Saat itu RPHK berhasil mendokumentasikan sejumlah aktivitas penebangan oleh PT Daya Tani Kalbar di wilayah-wilayah yang termasuk hutan bernilai konservasi tinggi. Namun saat itu pihak APP berkilah bahwa telah terjadi tumpang tindih perizinan dan tata batas dengan perkebunan sawit di dekat wilayah kerja PT DTK, dan menurut investigasi internal yang dilakukan oleh APP bersama The Forest Trust, hutan itu ditebang oleh pihak perusahaan kelapa sawit.Namun, RPHK sendiri merasa bahwa alasan tumpang tindih perizinan itu tidak bisa diterima. “Jika adanya tumpang tindih lahan di wilayah yang ditebang itu terbukti, maka hal ini membuktikan bahwa PT DTK telah gagal untuk memenuhi kewajiban hukum mereka untuk mencegah pembalakan liar dan pembukaan lahan secara ilegal di wilayah konsesi mereka sendiri.”Laporan ini juga mengungkapkan bahwa DTK bersama dengan perusahaan-perusahaan pemasok untuk APP lainnya juga melakukan percepatan dalam penebangan hutan, dan tidak melakukan kebijakan konservasi yang ditetapkan oleh APP. “Lebih banyak hutan alam yang bisa diselamatkan jika perusahaan ini tidak memberlakukan deadline yang tiba-tiba dalam kebijakan moratorium mereka,” ungkap laporan ini. “Pada bulan September 2013, sekitar 15 perusahaan pemasok sudah menebang lebih banyak kayu di hutan alam dibandingkan yang dibutuhkan oleh pabrik pengolahan APP.”Di satu sisi tudingan baru ini menjadi penting untuk meningkatkan kepedulian di antara aktivis-aktivis lingkungan terhadap komitmen APP untuk melestarikan hutan, mereka juga menggambarkan kompleksitas dari pelaksanaan kebijakan di seluruh jaringan pemasok dan ratusan ribu hektar konsesi yang belum dikembangkan. Sementara, APP sendiri telah menyiapkan sistem untuk menangani keluhan dan penyelesaian konflik dinilai sebuah titik terang oleh sejumlah NGO. Saat ini, APP bekerjasama dengan TFT dan Greenpeace, musuh lama mereka yang menjalankan kampanye tentang kerusakan hutan akibat pembukaan lahan untuk HTI selama tiga tahun, untuk mengangkat isu ini.Untuk membaca laporan lebih lengkapyang dirilis oleh Relawan Pemantau Hutan kalimantan ini, silakan

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran strategi mitigasi

laporan komitmen konservasi app beriringan dengan penggundulan hutan pemasoknya kendati telah menetapkan komitmen untuk tidak lagi menebang hutan alam atau yang berkategori hutan bernilai konservasi tinggi atau high conservation value forest hcvf sejak bulan februari silam salah satu produsen kertas terbesar didunia asia pulp paper diduga telah melanggar komitmen mereka sendiri dengan membuka lahan di hutan alam dan hutan gambut di pulau kalimantandalam sebuah laporan yang dilansir oleh relawan pemantau hutan kalimantan rphk hari selasa tanggal desember silam diduga asia pulp paper telah gagal melindungi sekitar hektar hutan alam di kalimantan barat berdasarkan pemantauan lewat pencitraan satelit dan investigasi di lapangan memperlihatkan bahwa salah satu perusahaan pemasok asia pulp paper bernama pt daya tani kalbar telah melakukan penebangankonsorsium relawan pemantau hutan kalimantan rphk yang terdiri dari akar linkar sampan yayasan titian dan wwfindonesia telah menganalisa dampak kebijakan konservasi hutan baru app di hutan kalimantan disini konsorsium melaporkan bagaimana salah satu pemasok terbesar app melanjutkan kegiatan deforestasi dan degradasi gambut hingga jauh setelah tenggat waktu moratoriumdalam laporan ini diungkapkan bahwa app sendiri ternyata tidak memasukkan kawasan hutan ini ke dalam peta moratoriumnya padahal area tersebut merupakan lahan gambut dan berpotensi sebagai habitat berbagai species yang dilindungi menurut hukum indonesia seperti orangutan pongo pygmaeus dan bekantan nasalis larvatus kedua jenis satwa tersebut termasuk daftar terancam punah yang dimasukkan dalam daftar merah iucn iucn redlistdari anlisis pemantauan melalui citra satelit pada bulan november terlihat bahwa lokasi perkebunan hti seperti yang tertera di peta a b dan c yang dalam peta kebijakan moratorium app masuk dalam wilayah yang tidak boleh ditebang kini wilayah ini seperti terlihat dalam peta telah musnah dan beralih menjadi perkebunan rentetan gambar historis dari satelit memperlihatkan bahwa pt daya tani kalbar terus melakukan penebangan hutan alam kendati sudah memasuki masa moratorium internal mereka sendirirphk sendiri menduga bahwa tidak ada penilaian kondisi hutan yang dilakukan sebelumnya oleh pihak asia pulp paper dan pt daya tani kalbar terkait tudingan ini juru bicara app menyatakan bahwakami barubaru ini menerima laporan dari koalisi rphk yang mengangkat beberapa masalah terkait pt daya tani kalbar di kalimantan yang telah melanggar kebijakan konervasi hutan kamikebijakan kami jelas tidak ada penebangan hutan alam yang diperbolehkan dimanapun di wilayah kerja perusahaan pemasok kami dan setiap pemasok telah diberikan instruksi dengan sangat jelas ungkap juru bicara tersebut kepada laporan terhadap pt daya tani kalbar ini sendiri bukan pertama kalinya muncul laporan pertama dilakukan oleh rphk sebulan setelah komitmen konservasi hutan app ini berjalan atau sekitar bulan maret silam saat itu rphk berhasil mendokumentasikan sejumlah aktivitas penebangan oleh pt daya tani kalbar di wilayahwilayah yang termasuk hutan bernilai konservasi tinggi namun saat itu pihak app berkilah bahwa telah terjadi tumpang tindih perizinan dan tata batas dengan perkebunan sawit di dekat wilayah kerja pt dtk dan menurut investigasi internal yang dilakukan oleh app bersama the forest trust hutan itu ditebang oleh pihak perusahaan kelapa sawitnamun rphk sendiri merasa bahwa alasan tumpang tindih perizinan itu tidak bisa diterima jika adanya tumpang tindih lahan di wilayah yang ditebang itu terbukti maka hal ini membuktikan bahwa pt dtk telah gagal untuk memenuhi kewajiban hukum mereka untuk mencegah pembalakan liar dan pembukaan lahan secara ilegal di wilayah konsesi mereka sendirilaporan ini juga mengungkapkan bahwa dtk bersama dengan perusahaanperusahaan pemasok untuk app lainnya juga melakukan percepatan dalam penebangan hutan dan tidak melakukan kebijakan konservasi yang ditetapkan oleh app lebih banyak hutan alam yang bisa diselamatkan jika perusahaan ini tidak memberlakukan deadline yang tibatiba dalam kebijakan moratorium mereka ungkap laporan ini pada bulan september sekitar perusahaan pemasok sudah menebang lebih banyak kayu di hutan alam dibandingkan yang dibutuhkan oleh pabrik pengolahan appdi satu sisi tudingan baru ini menjadi penting untuk meningkatkan kepedulian di antara aktivisaktivis lingkungan terhadap komitmen app untuk melestarikan hutan mereka juga menggambarkan kompleksitas dari pelaksanaan kebijakan di seluruh jaringan pemasok dan ratusan ribu hektar konsesi yang belum dikembangkan sementara app sendiri telah menyiapkan sistem untuk menangani keluhan dan penyelesaian konflik dinilai sebuah titik terang oleh sejumlah ngo saat ini app bekerjasama dengan tft dan greenpeace musuh lama mereka yang menjalankan kampanye tentang kerusakan hutan akibat pembukaan lahan untuk hti selama tiga tahun untuk mengangkat isu iniuntuk membaca laporan lebih lengkapyang dirilis oleh relawan pemantau hutan kalimantan ini silakan

Terus Tebangi Hutan Alam, APRIL Terancam Didepak dari WBCSD. Salah satu produsen raksasa pulp and paper Indonesia, Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) terancam dikeluarkan dari keanggotaan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), atau Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan yaitu sebuah organisasi yang beranggotakan 200 perusahaan besar di seluruh dunia yang membuat komitmen bisnis ramah lingkungan dan berkelanjutan, jika mereka gagal menghentikan penebangan hutan alam dan lahan gambut di Sumatera, seperti dilaporkan oleh Greenpeace.Menurut, APRIL dimasukkan ke dalam masa “” atau masa percobaan untuk menyesuaikan manajemen kehutanan dan praktek produksi serat pulp mereka agar sesuai dengan nilai-nilai, tujuan dan prinsip yang dianut oleh organisasi WBCSD. APRIL memiliki waktu 12 bulan untuk memperbaiki praktek produksi mereka agar sesuai dengan standar ramah lingkungan yang ditetapkan, atau mereka akan dikeluarkan dari WBCSD.WBCSD juga meminta APRIL untuk mempertimbangkan pemindahan keanggitaan kepada perusahaan induk mereka, Royal Golden Eagle (RGE Group) meliputi seluruh unit operasi mereka; termasuk kemungkinan operasi industri RGE lainnya dengan prinsip-prinsip keanggotaan FSG. Sebuah langkah yang mungkin akan efektif untuk membuat perusahaan penebangan dan perusahaan kelapa sawit yang bernaung dalam grup APRIL untuk menyesuaikan standar ramah lingkungan yang ditetapkan.Greenpeace sendiri yang meminta WBCSD untuk mengambil langkah tegas sejak lama menyambut baik keputusan yang ditetapkan ini. “Jika sebuah organisasi yang dipimpin oleh sejumlah petinggi perusahaan-perusahaan raksasa di dunia yang melakukan ancaman untuk mengeluarkan perusahaan anda dari organisasi tersebut, maka mungkin APRIL akan mau mendengar,” ungkap Phil Aikman, Juru Kampanye Senior di Greenpeace. “Ini saatnya bagi APRIL untuk menganggap serius ancaman ini dan mengimplementasikan moratorium sesegera mungkin dalam semua aktivitas penebangan mereka. Jika perusahaan seperti APP bisa, lalu mengapa APRIL tidak?”Data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Kehutanan RI mengindikasikan bahwa sekitar 60% dari kayu yang digunakan oleh APRIL dalam pabrik pengolahan mereka berasal dari hutan alam. Perusahaan ini kini menjadi salah satu penyebab deforestasi terbesar di dunia.Para aktivis lingkungan sudah melakukan sejumlah kampanye untuk mengubah pola produksi APRIL setelah kompetitor mereka, Asia Pulp & Paper (APP) meluncurkan Kebijakan Konservasi Hutan pada bulan Februari 2012 silam, sementara APRIL hingga kini masih tidak memiliki komitmen serupa.“Mengingat ketergantungan APRIL terhadap hutan alam dalam produksi mereka saat ini, Greenpeace sangat prihatin tentang komitmen APRIL akan nol deforestasi mereka dan segala ambisi yang ada karena mereka akan tergantung sepenuhnya pada serat fiber dari hutan alam,” ungkap Aikman lebih lanjut. “Greenpeace akan terus mengungkap aktivitas APRIL dan RGE dalam perusakan hutan yang dilakukan oleh perusahaan ini.”

[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]

edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

terus tebangi hutan alam april terancam didepak dari wbcsd salah satu produsen raksasa pulp and paper indonesia asia pacific resources international limited april terancam dikeluarkan dari keanggotaan world business council for sustainable development wbcsd atau dewan bisnis dunia untuk pembangunan berkelanjutan yaitu sebuah organisasi yang beranggotakan perusahaan besar di seluruh dunia yang membuat komitmen bisnis ramah lingkungan dan berkelanjutan jika mereka gagal menghentikan penebangan hutan alam dan lahan gambut di sumatera seperti dilaporkan oleh greenpeacemenurut april dimasukkan ke dalam masa atau masa percobaan untuk menyesuaikan manajemen kehutanan dan praktek produksi serat pulp mereka agar sesuai dengan nilainilai tujuan dan prinsip yang dianut oleh organisasi wbcsd april memiliki waktu bulan untuk memperbaiki praktek produksi mereka agar sesuai dengan standar ramah lingkungan yang ditetapkan atau mereka akan dikeluarkan dari wbcsdwbcsd juga meminta april untuk mempertimbangkan pemindahan keanggitaan kepada perusahaan induk mereka royal golden eagle rge group meliputi seluruh unit operasi mereka termasuk kemungkinan operasi industri rge lainnya dengan prinsipprinsip keanggotaan fsg sebuah langkah yang mungkin akan efektif untuk membuat perusahaan penebangan dan perusahaan kelapa sawit yang bernaung dalam grup april untuk menyesuaikan standar ramah lingkungan yang ditetapkangreenpeace sendiri yang meminta wbcsd untuk mengambil langkah tegas sejak lama menyambut baik keputusan yang ditetapkan ini jika sebuah organisasi yang dipimpin oleh sejumlah petinggi perusahaanperusahaan raksasa di dunia yang melakukan ancaman untuk mengeluarkan perusahaan anda dari organisasi tersebut maka mungkin april akan mau mendengar ungkap phil aikman juru kampanye senior di greenpeace ini saatnya bagi april untuk menganggap serius ancaman ini dan mengimplementasikan moratorium sesegera mungkin dalam semua aktivitas penebangan mereka jika perusahaan seperti app bisa lalu mengapa april tidakdata terbaru yang dirilis oleh kementerian kehutanan ri mengindikasikan bahwa sekitar dari kayu yang digunakan oleh april dalam pabrik pengolahan mereka berasal dari hutan alam perusahaan ini kini menjadi salah satu penyebab deforestasi terbesar di duniapara aktivis lingkungan sudah melakukan sejumlah kampanye untuk mengubah pola produksi april setelah kompetitor mereka asia pulp paper app meluncurkan kebijakan konservasi hutan pada bulan februari silam sementara april hingga kini masih tidak memiliki komitmen serupamengingat ketergantungan april terhadap hutan alam dalam produksi mereka saat ini greenpeace sangat prihatin tentang komitmen april akan nol deforestasi mereka dan segala ambisi yang ada karena mereka akan tergantung sepenuhnya pada serat fiber dari hutan alam ungkap aikman lebih lanjut greenpeace akan terus mengungkap aktivitas april dan rge dalam perusakan hutan yang dilakukan oleh perusahaan ini

Lemah Pencegahan Banjir, Manusia Terus Mengikis Daya Dukung Lingkungan. Berbagai peristiwa bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, menimbulkan kerugian sangat besar bagi manusia. Bencana ini, menurut Ketua Pusat Studi Kebumian dan Perubahan Iklim LPPM ITS Surabaya, Amien Widodo, tidak seharusnya terjadi bila masyarakat termasuk pemerintah melakukan upaya mitigasi bencana.Amien Widodo mengatakan, sebagian besar daerah di Indonesia memiliki respon yang kurang baik saat terjadinya bencana, sehingga menimbulkan kepanikan dan permasalahan baru yang tidak seharusnya terjadi.“Beberapa tempat responnya baik, tapi sebagian besar masih jelek, sehingga setiap terjadi bencana, kepanikan dari masyarakat masih banyak terjadi, padahal itu harusnya tidak boleh terjadi,” kata Amien Widodo, Pusat Studi Kebumian dan Perubahan Iklim LPPM ITS Surabaya, kepada Mongabay-Indonesia.Wilayah Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa dengan iklim tropisnya, mendapat hujan dengan intensitas tinggi setiap tahun. Namun banyaknya aksi pembabatan hutan secara liar, menimbulkan daya dukung alam menjadi menurun.Amien mengungkapkan bahwa penebangan hutan secara liar yang kemudian beralih fungsi menjadi permukiman dan industri, menjadikan air hujan yang turun tidak dapat terserap secara maksimal, melainkan lebih banyak yang mengalir kebawah sambil membawa material tanah yang tererosi.“Kalau dilihat di beberapa tempat, sebagian besar karena hutannya digunduli, tanah yang tererosi menyebabkan pendangkalan sungai. Selain itu banyak orang yang membuat rumah di pinggir sungai, yang otomatis membuat sempit lembah. Masyarakat juga masih banyak yang membuang sampah sembarangan, terutama di sungai, yang ini dapat mengganggu aliran air karena sungai sudah menjadi dangkal. Kalau hujan dengan volume sama saja, air sudah menjadi melimpah debitnya,” papar Amien Widodo, ditemui di kampus ITS Surabaya.Sementara itu pakar banjir dari Fakultas Teknik Sipil ITS Surabaya, Umboro Lasminto mengatakan, menurunnya daya dukung alam akibat aktivitas manusia yang nerusak menjadi penyebab utama banjir di beberapa daerah.“Seperti penebangan hutan sehingga hutan gundul, perubahan tata guna lahan dari penampungan dan resapan air menjadi pemukiman dan industri. Tempat air mengalir berkurang sehinga menjadi lebih parah dari tahun ke tahun,” kata Umboro Lasminto.Perilaku manusia yang merusak serta mengeksploitasi alam secara bebas menurut Umboro, menyebabkan kawasan lain yang semula tidak rawan banjir menjadi ikut terdampak karena luasan jangkauan banjir semakin meluas.“Banjir Jatim karena sedimentasi Bengawan Solo, Bendungan Gajah Mungkur juga bermasalah. Banjir yang masuk perkotaan diperparah oleh buruknya sistem drainase dan saluran pembuangan air kecil ke sungai besar,” ujar Umboro.Umboro menambahkan, meski banjir tidak dapat dicegah pada saat ini, namun upaya mencegah dan mengurangi banyak korban dapat dilakukan dengan memperkuat infrastrukur pengendali banjir.“Saat musim hujan seperti ini sudah tidak bisa lagi mencegah banjir, pencegahan bisa dilakukan untuk menekan korban, seperti siap siaga pada hal yang memperparah, mengecek tanggul, memberi info agar masyarakat siap siaga, peringatan dini, memperbaiki sistem drainase agar tidak terhalang sampah maupun sedimen, serta menyiapkan pintu air dan pompa,” jabar Umboro.Amien Widodo menambahkan, hingga kini pemerintah daerah maupun masyarakat masih berpikiran melakukan aksi saat bencana telah terjadi, bukan memikirkan antisipasi dan upaya pencegahan suatu bencana.“Banyak orang dari pemerintah berpikiran itu sebagai musibah yang tidak bisa dihindarkan, kalau masih berpikiran seperti itu kita akan susah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, karena mereka akan berpikiran juga seperti itu,” kata Amien.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) lanjur Amien, lebih banyak bersifat responsif, dengan hanya menyiapkan logistik sambil menunggu bencana terjadi.“BPBD kita sifatnya responsif, tidak mencari tahu apa sebabnya. Dulu tidak terjadi setiap tahun, tapi sekarang setiap tahun terjadi. Mitigasi harus dilakukan dan upaya antisipasi juga harus dilakukan jauh-jauh hari,” kata Amien yang meminta Pemda membuat dan memiliki peta bahaya di daerah-daerah rawan banjir dan bencana lainnya.Masyarakat sendiri menurut Amien harus memiliki pemahaman dan sikap tanggap terhadap bencana, mengingat wilayah Indonesia berpotensi terjadi banyak bencana.“Banyak angin puting beliung, banyak gunung apinya, gempanya, banjir dan tanah longsor, maka kita harus paham tentang itu, misalnya terjadi bencana terkait itu kita tidak boleh panik,” pungkasnya.

[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

lemah pencegahan banjir manusia terus mengikis daya dukung lingkungan berbagai peristiwa bencana alam seperti banjir dan tanah longsor menimbulkan kerugian sangat besar bagi manusia bencana ini menurut ketua pusat studi kebumian dan perubahan iklim lppm its surabaya amien widodo tidak seharusnya terjadi bila masyarakat termasuk pemerintah melakukan upaya mitigasi bencanaamien widodo mengatakan sebagian besar daerah di indonesia memiliki respon yang kurang baik saat terjadinya bencana sehingga menimbulkan kepanikan dan permasalahan baru yang tidak seharusnya terjadibeberapa tempat responnya baik tapi sebagian besar masih jelek sehingga setiap terjadi bencana kepanikan dari masyarakat masih banyak terjadi padahal itu harusnya tidak boleh terjadi kata amien widodo pusat studi kebumian dan perubahan iklim lppm its surabaya kepada mongabayindonesiawilayah indonesia yang terletak di garis khatulistiwa dengan iklim tropisnya mendapat hujan dengan intensitas tinggi setiap tahun namun banyaknya aksi pembabatan hutan secara liar menimbulkan daya dukung alam menjadi menurunamien mengungkapkan bahwa penebangan hutan secara liar yang kemudian beralih fungsi menjadi permukiman dan industri menjadikan air hujan yang turun tidak dapat terserap secara maksimal melainkan lebih banyak yang mengalir kebawah sambil membawa material tanah yang tererosikalau dilihat di beberapa tempat sebagian besar karena hutannya digunduli tanah yang tererosi menyebabkan pendangkalan sungai selain itu banyak orang yang membuat rumah di pinggir sungai yang otomatis membuat sempit lembah masyarakat juga masih banyak yang membuang sampah sembarangan terutama di sungai yang ini dapat mengganggu aliran air karena sungai sudah menjadi dangkal kalau hujan dengan volume sama saja air sudah menjadi melimpah debitnya papar amien widodo ditemui di kampus its surabayasementara itu pakar banjir dari fakultas teknik sipil its surabaya umboro lasminto mengatakan menurunnya daya dukung alam akibat aktivitas manusia yang nerusak menjadi penyebab utama banjir di beberapa daerahseperti penebangan hutan sehingga hutan gundul perubahan tata guna lahan dari penampungan dan resapan air menjadi pemukiman dan industri tempat air mengalir berkurang sehinga menjadi lebih parah dari tahun ke tahun kata umboro lasmintoperilaku manusia yang merusak serta mengeksploitasi alam secara bebas menurut umboro menyebabkan kawasan lain yang semula tidak rawan banjir menjadi ikut terdampak karena luasan jangkauan banjir semakin meluasbanjir jatim karena sedimentasi bengawan solo bendungan gajah mungkur juga bermasalah banjir yang masuk perkotaan diperparah oleh buruknya sistem drainase dan saluran pembuangan air kecil ke sungai besar ujar umboroumboro menambahkan meski banjir tidak dapat dicegah pada saat ini namun upaya mencegah dan mengurangi banyak korban dapat dilakukan dengan memperkuat infrastrukur pengendali banjirsaat musim hujan seperti ini sudah tidak bisa lagi mencegah banjir pencegahan bisa dilakukan untuk menekan korban seperti siap siaga pada hal yang memperparah mengecek tanggul memberi info agar masyarakat siap siaga peringatan dini memperbaiki sistem drainase agar tidak terhalang sampah maupun sedimen serta menyiapkan pintu air dan pompa jabar umboroamien widodo menambahkan hingga kini pemerintah daerah maupun masyarakat masih berpikiran melakukan aksi saat bencana telah terjadi bukan memikirkan antisipasi dan upaya pencegahan suatu bencanabanyak orang dari pemerintah berpikiran itu sebagai musibah yang tidak bisa dihindarkan kalau masih berpikiran seperti itu kita akan susah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat karena mereka akan berpikiran juga seperti itu kata amienbadan penanggulangan bencana daerah bpbd lanjur amien lebih banyak bersifat responsif dengan hanya menyiapkan logistik sambil menunggu bencana terjadibpbd kita sifatnya responsif tidak mencari tahu apa sebabnya dulu tidak terjadi setiap tahun tapi sekarang setiap tahun terjadi mitigasi harus dilakukan dan upaya antisipasi juga harus dilakukan jauhjauh hari kata amien yang meminta pemda membuat dan memiliki peta bahaya di daerahdaerah rawan banjir dan bencana lainnyamasyarakat sendiri menurut amien harus memiliki pemahaman dan sikap tanggap terhadap bencana mengingat wilayah indonesia berpotensi terjadi banyak bencanabanyak angin puting beliung banyak gunung apinya gempanya banjir dan tanah longsor maka kita harus paham tentang itu misalnya terjadi bencana terkait itu kita tidak boleh panik pungkasnya

Dinilai Merusak, Kementerian LH Gugat Perusahaan Penebangan 16 Triliun. Sidang lanjutan gugatan perdata yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terhadap sebuah perusahaan penebangan yang beroperasi di Riau, PT Merbau Pelalawan Lestari, karena dinilai menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kembali dilanjutkan tanggal 27 Januari 2014 silam di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau.Dalam sidang lanjutan gugatan yang dilayangkan sejak September 2913 ini, Suhendro penasehat hukum tergugat, yaitu PT Merbau Pelalawan Lestari, menghadirkan saksi fakta Tamda Rianto dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau di hadapan Ketua Majelis Hakim Reno Listowo didampingi hakim anggota Togi Pardede dan Jauhari Effendi. Kementerian Lingkungan Hidup selaku Penggugat diwakili kuasa hukum Berto Herora Harahap dan Aries Surya.Sidang yang berlangsung dua puluh enam menit itu, dihadiri langsung Guno Widagdo, Direktur PT Merbau Pelalawan Lestari, yang duduk bersama empat pengunjung lainnya.Tamda Rianto setelah disumpah majelis hakim menjawab pertanyaan Suhendro. Menurutnya, berdasarkan data Dinas Kehutanan Propinsi Riau tidak ada pelanggaran oleh MPL dalam kasus ini, “PT MPL tidak menebang di luar IUPHHKHT. Total RKT yang dikerjakan sejak 2004-2006 sekitar 3.046 ha, berdsarkan data dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau. PT MPL belum pernah diberi sanksi oleh kemenhut,” sanggah Tamda Rianto.Tamda menerangkan, dirinya pernah ke PT Merbau Pelalawan Lestari guna melakukan monitoring RKT tahun 2011, 2012 dan 2013. Tim monitoring dibentuk oleh Kepala Dishut Propinsi Riau. “Tidak ada pelanggaran melebihi batas yang ditentukan saat monitoring. Saya tidak tahu, apakah PT Merbau Pelalawan Lestari melanggar, karena saya cuma staf.”Pada 26 September 2013, Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap PT Merbau Pelalawan Lestari karena mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, di Pengadilan Negeri Pekanbaru.Perbuatan melawan hukum yang dinilai telah dilakukan oleh PT Merbau Pelalawan Lestari adalah melakukan penebangan hutan di luar lokasi izin IUPHHKHT. Dari seluas 5.590 hektar izin di Pelalawan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/04 tanggal 17 Desember 2002, telah ditebang seluas 7.466 hektare berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2004, 2005 dan 2006. Selisih dengan IUPHHKHT seluas 1.873 hetar. Total kerugian akibat perusakan lingkungan hidup di luar IUPHHKHT seluas 1.873 hetar setidaknya Rp 4Triliun.Perusahaan ini juga dinilai melakukan penebangan hutan di dalam areal IUPHHKHT. Dari 5.590 hektare, 400 hektare berupa bekas tebangan dan sisanya seluas 5.190 berupa hutan primer atau hutan alam. Berdasarkan aturan kementerian kehutanan, tidak dibenarkan melakukan penebangan hutan alam di dalam usaha hutan tanaman, kecuali untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana dengan luas maksimum satu persen.PT Merbau Pelalawan Lestari juga telah menebang kayu ramin. Total kerugian akibat perusakan lingkungan hidup di dalam areal IUPHHKHT seluas 5.590 hektare setidaknya Rp 12 Triliun.Total kerugian akibat perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Merbau Pelalawan Lestari dengan cara menebang hutan alam di dalam dan di luar IUPHHK HT dan RKT senilai setidaknya Rp 16 Triliun sepanjang tahun 2004, 2005 dan 2006 di Pelalawan.Selain menyatakan perbuatan PT Merbau Pelalawan Lestari melakukan penebangan di luar dan di dalam areal IUPHHKHT, penasehat hukun penggugat juga meminta kepada majelis hakim agar,” Menghukun dan memerintahkan PT Merbau Pelalawan Lestari membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup secara langsung dan seketika,” kata penasehat dalam surat gugatan setebal 21 halaman, yaitu senilai Rp 16 Triliun.PT Merbau Pelalawan Lestari bergerak di bidang tanaman industri berupa tanaman akasia untuk bubur kertas PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), salah satu anak usaha APRIL grup Raja Golden Eagle milik taipan Sukanto Tanoto. Perusahaan ini mengajukan IUPHHK HT pada 30 April 2001. Lantas pada 17 Desember 2002, Tengku Azmun Jaafar waktu itu Bupati Pelalawan, menerbitkan SK Bupati No 522.21/IUPHHKHT/12/2002 seluas 5.590 hektare.“Bahwa potensi tegakan kayu yang ada di areal perusahaan saksi diameter 30 cm up adalah 17,85 m3/ha,” kata Guno Widagdo, direktur PT Merbau Pelalawan Lestari, berdasarkan kesaksiannya dalam putusan terpidana Tengku Azmun Jaafar tahun 2008. “Kayu BBS dijual ke industri pulp RAPP, kayu pertukangan dijual kepada plywood Asia Forestama,” lanjut Guno Widagdo.Dugaan PT Merbau Pelalawan Lestari melakukan , merusak lingkungan hidup dan melakukan korupsi bersama 15 korporasi lainnya terungkap sejak tahun 2006, saat Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau melaporkan 37 perusahaan berbasis tanaman industri ke Polda Riau yang saat itu dipimpin oleh Irjen Pol Sutjiptadi. Khusus kasus korupsi kehutanan, PT Merbau Pelalawan Lestari terlibat dalam kasus terpidana Tengku Azmun Jaafat (mantan Bupati Pelalawan), Asral Rachman (mantan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2003-2004), Burhanuddin Husin (mantan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2005-2007) dan terdakwa Rusli Zainal, eks Gubernur Riau (kasusnya saat ini sedang dalam pemeriksaan hakim tipikor PN Pekanbaru).

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

dinilai merusak kementerian lh gugat perusahaan penebangan triliun sidang lanjutan gugatan perdata yang diajukan oleh kementerian lingkungan hidup terhadap sebuah perusahaan penebangan yang beroperasi di riau pt merbau pelalawan lestari karena dinilai menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kembali dilanjutkan tanggal januari silam di pengadilan negeri pekanbaru riaudalam sidang lanjutan gugatan yang dilayangkan sejak september ini suhendro penasehat hukum tergugat yaitu pt merbau pelalawan lestari menghadirkan saksi fakta tamda rianto dari dinas kehutanan propinsi riau di hadapan ketua majelis hakim reno listowo didampingi hakim anggota togi pardede dan jauhari effendi kementerian lingkungan hidup selaku penggugat diwakili kuasa hukum berto herora harahap dan aries suryasidang yang berlangsung dua puluh enam menit itu dihadiri langsung guno widagdo direktur pt merbau pelalawan lestari yang duduk bersama empat pengunjung lainnyatamda rianto setelah disumpah majelis hakim menjawab pertanyaan suhendro menurutnya berdasarkan data dinas kehutanan propinsi riau tidak ada pelanggaran oleh mpl dalam kasus ini pt mpl tidak menebang di luar iuphhkht total rkt yang dikerjakan sejak sekitar ha berdsarkan data dari dinas kehutanan propinsi riau pt mpl belum pernah diberi sanksi oleh kemenhut sanggah tamda riantotamda menerangkan dirinya pernah ke pt merbau pelalawan lestari guna melakukan monitoring rkt tahun dan tim monitoring dibentuk oleh kepala dishut propinsi riau tidak ada pelanggaran melebihi batas yang ditentukan saat monitoring saya tidak tahu apakah pt merbau pelalawan lestari melanggar karena saya cuma stafpada september kementerian lingkungan hidup mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap pt merbau pelalawan lestari karena mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup di pengadilan negeri pekanbaruperbuatan melawan hukum yang dinilai telah dilakukan oleh pt merbau pelalawan lestari adalah melakukan penebangan hutan di luar lokasi izin iuphhkht dari seluas hektar izin di pelalawan berdasarkan keputusan bupati nomor iuphhkhtxii tanggal desember telah ditebang seluas hektare berdasarkan rencana kerja tahunan rkt tahun dan selisih dengan iuphhkht seluas hetar total kerugian akibat perusakan lingkungan hidup di luar iuphhkht seluas hetar setidaknya rp triliunperusahaan ini juga dinilai melakukan penebangan hutan di dalam areal iuphhkht dari hektare hektare berupa bekas tebangan dan sisanya seluas berupa hutan primer atau hutan alam berdasarkan aturan kementerian kehutanan tidak dibenarkan melakukan penebangan hutan alam di dalam usaha hutan tanaman kecuali untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana dengan luas maksimum satu persenpt merbau pelalawan lestari juga telah menebang kayu ramin total kerugian akibat perusakan lingkungan hidup di dalam areal iuphhkht seluas hektare setidaknya rp triliuntotal kerugian akibat perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pt merbau pelalawan lestari dengan cara menebang hutan alam di dalam dan di luar iuphhk ht dan rkt senilai setidaknya rp triliun sepanjang tahun dan di pelalawanselain menyatakan perbuatan pt merbau pelalawan lestari melakukan penebangan di luar dan di dalam areal iuphhkht penasehat hukun penggugat juga meminta kepada majelis hakim agar menghukun dan memerintahkan pt merbau pelalawan lestari membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada negara melalui kementerian lingkungan hidup secara langsung dan seketika kata penasehat dalam surat gugatan setebal halaman yaitu senilai rp triliunpt merbau pelalawan lestari bergerak di bidang tanaman industri berupa tanaman akasia untuk bubur kertas pt riau andalan pulp and paper pt rapp salah satu anak usaha april grup raja golden eagle milik taipan sukanto tanoto perusahaan ini mengajukan iuphhk ht pada april lantas pada desember tengku azmun jaafar waktu itu bupati pelalawan menerbitkan sk bupati no iuphhkht seluas hektarebahwa potensi tegakan kayu yang ada di areal perusahaan saksi diameter cm up adalah mha kata guno widagdo direktur pt merbau pelalawan lestari berdasarkan kesaksiannya dalam putusan terpidana tengku azmun jaafar tahun kayu bbs dijual ke industri pulp rapp kayu pertukangan dijual kepada plywood asia forestama lanjut guno widagdodugaan pt merbau pelalawan lestari melakukan merusak lingkungan hidup dan melakukan korupsi bersama korporasi lainnya terungkap sejak tahun saat jaringan kerja penyelamat hutan riau jikalahari dan wahana lingkungan hidup walhi riau melaporkan perusahaan berbasis tanaman industri ke polda riau yang saat itu dipimpin oleh irjen pol sutjiptadi khusus kasus korupsi kehutanan pt merbau pelalawan lestari terlibat dalam kasus terpidana tengku azmun jaafat mantan bupati pelalawan asral rachman mantan kepala dinas kehutanan propinsi riau burhanuddin husin mantan kepala dinas kehutanan propinsi riau dan terdakwa rusli zainal eks gubernur riau kasusnya saat ini sedang dalam pemeriksaan hakim tipikor pn pekanbaru

Badan REDD+ dan IIASA Kerjasama Penanganan Deforestasi Berbasis Lanskap. Badan REDD+ pada Senin (17/2/14) menandatangani nota kesepahaman (/MoU) dengan guna menangani deforestasi dengan perspektif lanskap (bentang alam). Dua provinsi di Jambi dan Kalimantan Timur, menjadiproyek percontohan dari Tropical Forest Initiative (TFI), proyek kerja sama IIASA ini.Di Indonesia, TFI hadir lewat Komite Nasional Indonesia untuk Aplikasi Analisa Sistem (INCASA), sebagai perwakilan keanggotaan Indonesia di IIASA. Indonesia menjadi anggota IIASA sejak Juni 2012. Koordinator INCASA Kementerian Riset dan Teknologi dan UKP4, dan diketuai Kuntoro Mangkusubroto.Heru Prasetyo, Kepala Badan REDD+ mengatakan, ini MoU pertama kali sejak badan ini terbentuk akhir tahun lalu. Dia berharap, hasil kerja sama dengan IIASA ini bisa tertuang dalam kebijakan dan dapat dimplementasikan. “Saya percaya REDD+ jalan untuk solusi dan pembangunan,” katanya pada hari itu di Jakarta.Dia sadar, Badan REDD+ tak bisa berjalan sendiri tetapi harus kerja bersama-sama. Terlebih kondisi di Indonesia, dengan hutan tropis, dan bergambut. “Jadi, menangani deforestasi agak susah. Apalagi 60 persen emisi karbon dari hutan dan gambut, terutama disebabkan alih fungsi lahan.”Dia juga mengatakan, berbicara mengenai hutan tak hanya tentang pohon, tetapi keragaman hayati dan masyarakat adat maupun lokal yang berdiam di dalamnya. “Bagaimana membahas kehidupan masyarakat? Ini kompleksitas di dalam mengelola hutan. Ini sangat sulit. Ini bicara tentang ekosistem,” ucap Heru.Kesulitan juga datang dari antara Indonesia dan di luar. “”Tak jauh beda diungkapkan Agung Wicaksono, dari UKP4 dan INCASA. Dia mengatakan, berbicara menekan deforestasi (REDD+), katanya, tak hanya karbon. “Ini bicara tentang hidup, melindungi hutan, keragaman hayati dan manusia yang ada di sana.”Untuk model di Jambi dan Kaltim, katanya, INCASA, menjembatani IIASA dan World Agroforestry Centre (ICRAF) dengan universistas di Jambi dan Kaltim, serta pemerintah daerah. Ditambah lagi, belajar dari penerapan model di Brazil.Dia berharap, dari percontohan nanti bisa menjadi kebijakan nasional. Sebab, kata Agung, di Indonesia, kebijakan masih sektoral. “Model ini bisa ditarik ke level nasional dengan potret menyeluruh dan melibatkan semua stakeholder.”Pada kesempatan itu, Agung juga menjelaskan, komitmen Indonesia, menekan emisi karbon sebesar 26 persen pada 2020 dibarengi berbagai permasalahan kehutanan yang dihadapi.Dia mencontohkan, tumpang tindih perizinan perkebunan, tambang, HTI dan lain-lain. “Ambil contoh di Kalimantan Timur, jika peta di-, tumpang tindih gila-gilaan, antara hutan, kebun, tambang,” ujar dia.Belum lagi, konflik lahan antara pemegang izin dan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Begitu pula ketika melihat peta tutupan hutan Indonesia, dari Kementerian Kehutanan, masih cukup ‘hijau.” Namun, ketika peta di-dengan izin-izin yang sudah dikeluarkan, maka tutupan hutan tinggal kawasan-kawasan kecil yang terfragmentasi.Dengan ada data base terintegrasi, katanya, bisa dijadikan pintu masuk dalam pengelolaan hutan lebih baik. “Jadi ini tantangan, bagaimana menyeimbangkan pengembangan ekonomi bersamaan dengan melindungi hutan.”Sonya Dewi dari ICRAF menjelaskan, model perencanaan penggunaan lahan yang mereka terapkan, yakni Luwes dan Lumens. Menurut dia, model ini terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak, dari petani, masyarakat lokal (adat), pemerintah, sampai pengusaha. “Jika ada masalah, konflik, negoisasi. Ini sistem negoisasi.”Idam Suhardi, Deputi Kementerian Riset dan Teknologi mengatakan, tak mudah menerapkan penanganan deforestasi lewat lanskap ini. Contoh kecil, masalah defenisi deforestasi saja belum sama. “Perlu standar-standar internasional dan kesepakatan-kesepakatan. Ini tak mudah. Disitulah tantangannya.” Belum lagi, deforestasi bukan hanya berbicara pohon tetapi semua yang ada di sana.Meskipun begitu, Paval Kabat, Direktur Jenderal IIASA yakin, dengan menggabungkan pemerintah, lembaga non pemerintah dan para ahli dari berbagai penjuru dunia bisa menjadi dasar pemecahan masalah untuk masa depan.

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan strategi mitigasi

badan redd dan iiasa kerjasama penanganan deforestasi berbasis lanskap badan redd pada senin menandatangani nota kesepahaman mou dengan guna menangani deforestasi dengan perspektif lanskap bentang alam dua provinsi di jambi dan kalimantan timur menjadiproyek percontohan dari tropical forest initiative tfi proyek kerja sama iiasa inidi indonesia tfi hadir lewat komite nasional indonesia untuk aplikasi analisa sistem incasa sebagai perwakilan keanggotaan indonesia di iiasa indonesia menjadi anggota iiasa sejak juni koordinator incasa kementerian riset dan teknologi dan ukp dan diketuai kuntoro mangkusubrotoheru prasetyo kepala badan redd mengatakan ini mou pertama kali sejak badan ini terbentuk akhir tahun lalu dia berharap hasil kerja sama dengan iiasa ini bisa tertuang dalam kebijakan dan dapat dimplementasikan saya percaya redd jalan untuk solusi dan pembangunan katanya pada hari itu di jakartadia sadar badan redd tak bisa berjalan sendiri tetapi harus kerja bersamasama terlebih kondisi di indonesia dengan hutan tropis dan bergambut jadi menangani deforestasi agak susah apalagi persen emisi karbon dari hutan dan gambut terutama disebabkan alih fungsi lahandia juga mengatakan berbicara mengenai hutan tak hanya tentang pohon tetapi keragaman hayati dan masyarakat adat maupun lokal yang berdiam di dalamnya bagaimana membahas kehidupan masyarakat ini kompleksitas di dalam mengelola hutan ini sangat sulit ini bicara tentang ekosistem ucap herukesulitan juga datang dari antara indonesia dan di luar tak jauh beda diungkapkan agung wicaksono dari ukp dan incasa dia mengatakan berbicara menekan deforestasi redd katanya tak hanya karbon ini bicara tentang hidup melindungi hutan keragaman hayati dan manusia yang ada di sanauntuk model di jambi dan kaltim katanya incasa menjembatani iiasa dan world agroforestry centre icraf dengan universistas di jambi dan kaltim serta pemerintah daerah ditambah lagi belajar dari penerapan model di brazildia berharap dari percontohan nanti bisa menjadi kebijakan nasional sebab kata agung di indonesia kebijakan masih sektoral model ini bisa ditarik ke level nasional dengan potret menyeluruh dan melibatkan semua stakeholderpada kesempatan itu agung juga menjelaskan komitmen indonesia menekan emisi karbon sebesar persen pada dibarengi berbagai permasalahan kehutanan yang dihadapidia mencontohkan tumpang tindih perizinan perkebunan tambang hti dan lainlain ambil contoh di kalimantan timur jika peta di tumpang tindih gilagilaan antara hutan kebun tambang ujar diabelum lagi konflik lahan antara pemegang izin dan masyarakat di dalam dan sekitar hutan begitu pula ketika melihat peta tutupan hutan indonesia dari kementerian kehutanan masih cukup hijau namun ketika peta didengan izinizin yang sudah dikeluarkan maka tutupan hutan tinggal kawasankawasan kecil yang terfragmentasidengan ada data base terintegrasi katanya bisa dijadikan pintu masuk dalam pengelolaan hutan lebih baik jadi ini tantangan bagaimana menyeimbangkan pengembangan ekonomi bersamaan dengan melindungi hutansonya dewi dari icraf menjelaskan model perencanaan penggunaan lahan yang mereka terapkan yakni luwes dan lumens menurut dia model ini terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak dari petani masyarakat lokal adat pemerintah sampai pengusaha jika ada masalah konflik negoisasi ini sistem negoisasiidam suhardi deputi kementerian riset dan teknologi mengatakan tak mudah menerapkan penanganan deforestasi lewat lanskap ini contoh kecil masalah defenisi deforestasi saja belum sama perlu standarstandar internasional dan kesepakatankesepakatan ini tak mudah disitulah tantangannya belum lagi deforestasi bukan hanya berbicara pohon tetapi semua yang ada di sanameskipun begitu paval kabat direktur jenderal iiasa yakin dengan menggabungkan pemerintah lembaga non pemerintah dan para ahli dari berbagai penjuru dunia bisa menjadi dasar pemecahan masalah untuk masa depan

Laporan: Dana Pensiun Norwegia Masih Berinvestasi di Pertambangan Batubara. Kekayaan yang melimpah dari dana pensiun pemerintah Norwegia hingga kini masih terus berinvestasi di sejumlah perusahaan tambang batubara yang merusak hutan Indonesia, kendati mereka sudah menarik dana mereka di sejumlah perusahaan sektor kehutanan dan tanaman industri yang memiliki catatan buruk soal lingkungan. Hal ini dilaporkan oleh Rainforest Foundation Norway, sebuah lembaga nirlaba yang bergerak di sektor kehutanan di Norwegia.Berdasar análisis data yang dirilis oleh Lembaga Dana Pensiun Norwegia atau Government Pension Fund Global (GPFG), lembaga Rainforest Foundation Norway menemukan dana sebesar 21,5 miliar dollar AS yang masih tertanam di sejumlah perusahaan yang disebut-sebut sebagai “sektor-sektor yang diketahui menjadi penyebab deforestasi ” dan dana lain sekitar 3 miliar dollar AS yang masih tertanam di sejumlah perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi di Indonesia.“Hal ini secara langsung menyepelekan upaya bersama untuk melindungi hutan tropis Indonesia yang masih tersisa,” ungkap laporan tersebut, dan berharap pemerintah Norwegia segera menarik investasi mereka dari sejumlah perusahaan ini.“Melalui investasi di sektor pertambangan batubara pemerintah Norwegia menjadi penyebab deforestasi di Indonesia,” ungkap Kepala Divisi Kebijakan Rainforest Foundation Norway, Vemund Olsen dalam pernyataannya. “Ini saatnya bagi pengelola dana pensiun di Norwegia untuk memberikan strategi yang lebih jelas untuk menekan dampak pendanaan ini terhadap hutan hujan tropis.”Norwegia adalah salah satu negara yang sejak tahun 2007 silam muncul sebagai salah satu penyedia dana terbesar di dunia untuk melakukan perlindungan terhadap hutan hujan tropis dunia. Negeri ini sudah menyumbangkan miliaran dollar untuk menekan deforestasi di Indonesia, Brasil, Guyana, Kongo dan Tanzania. Namun sejumlah kritisi menyatakan bahwa investasi GPFG di sejumlah industri telah menjadi penyebab deforestasi dan mementahkan upaya perlindungan hutan tropis ini.

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

laporan dana pensiun norwegia masih berinvestasi di pertambangan batubara kekayaan yang melimpah dari dana pensiun pemerintah norwegia hingga kini masih terus berinvestasi di sejumlah perusahaan tambang batubara yang merusak hutan indonesia kendati mereka sudah menarik dana mereka di sejumlah perusahaan sektor kehutanan dan tanaman industri yang memiliki catatan buruk soal lingkungan hal ini dilaporkan oleh rainforest foundation norway sebuah lembaga nirlaba yang bergerak di sektor kehutanan di norwegiaberdasar anlisis data yang dirilis oleh lembaga dana pensiun norwegia atau government pension fund global gpfg lembaga rainforest foundation norway menemukan dana sebesar miliar dollar as yang masih tertanam di sejumlah perusahaan yang disebutsebut sebagai sektorsektor yang diketahui menjadi penyebab deforestasi dan dana lain sekitar miliar dollar as yang masih tertanam di sejumlah perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi di indonesiahal ini secara langsung menyepelekan upaya bersama untuk melindungi hutan tropis indonesia yang masih tersisa ungkap laporan tersebut dan berharap pemerintah norwegia segera menarik investasi mereka dari sejumlah perusahaan inimelalui investasi di sektor pertambangan batubara pemerintah norwegia menjadi penyebab deforestasi di indonesia ungkap kepala divisi kebijakan rainforest foundation norway vemund olsen dalam pernyataannya ini saatnya bagi pengelola dana pensiun di norwegia untuk memberikan strategi yang lebih jelas untuk menekan dampak pendanaan ini terhadap hutan hujan tropisnorwegia adalah salah satu negara yang sejak tahun silam muncul sebagai salah satu penyedia dana terbesar di dunia untuk melakukan perlindungan terhadap hutan hujan tropis dunia negeri ini sudah menyumbangkan miliaran dollar untuk menekan deforestasi di indonesia brasil guyana kongo dan tanzania namun sejumlah kritisi menyatakan bahwa investasi gpfg di sejumlah industri telah menjadi penyebab deforestasi dan mementahkan upaya perlindungan hutan tropis ini

Transparansi dan Ketersediaan Data Deforestasi Indonesia jadi Sorotan. membahas metodologi perhitungan deforestasi Indonesia. Kali kedua, pada Jumat (7/2/14), Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bersama Badan Pengelola REDD+ mendiskusikan hal serupa.Hari itu, sekitar 70 ahli kehutanan dari berbagai negara berkumpul membahas deforestasi, pengelolaan data, informasi dan badan pelaporan emisi sektor kehutanan. Dari Indonesia, hadir ahli‐ahli Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kemenhut, Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), dan Bappenas.Diskusi kali ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting, antara lain mengenai transparansi dan ketersediaan data. Agar lebih transparan, perlu ada laporan tahunan yang menampilkan seluruh metodologi dan ketersediaan semua data kehutanan bagi publik. Lalu, bersama‐sama menambah atau melengkapi data Kemenhut guna mencapai konsistensi, integritas dan akuntabilitas.Untuk itu, langkah‐langkah yang perlu diambil antara lain membandingkan antara peta Kemenhut dan University of Maryland (UMD). Kemudian, memanfaatkan produk seperti INCAS, UMD, dan lain-lain serta mengeluarkan kumpulan data kehutanan yang kuat tetap dipertahankan dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai wali data hutan lokal dan universitas setempat.Mengenai perbedaan defenisi deforestasi, dibuat pendekatan sederhana dengan berkonsentrasi pada hutan alam yang tersisa. Prioritas utama adalah deforestasi bruto dari data atau informasi hutan alam, dan konsisten dengan pedoman metodologis REDD+.Dalam diskusi itu juga menyepakati, wewenang institusi terkait penghitungan deforestasi harus diperjelas. Semua alat dan metodologi dalam mendukung transparansi pun harus diperkuat sebagai kunci memperbaiki tata kelola kehutanan.Kuntoro Mangkusubroto, Kepala UKP4 mengatakan, dengan begitu banyak perbedaan opini dan ketidaksepakatan mengenai pendekatan penghitungan laju deforestasi maka harus menemukan cara terbaik. “Cara terbaik menghitung laju deforestasi sangat penting bagi kita dalam mengukur kemajuan dalam pengelolaan hutan di Indonesia,” katanya dalam rilis kepada media di Jakarta, Senin (10/2/14).Kuntoro mengingatkan, harus ada pengertian sama bahwa hutan di Indonesia berbeda dengan hutan di belahan bumi utara.“Lahan gambut banyak terdapat di bawah hutan alam kita perlu diperhitungkan serius.”Hutan alam, katanya, tak hanya sekumpulan tegakan‐tegakan pohon, tapi ada kefragaman hayati yang akan hilang bila pohon ditebangi. Namun, keragaman hayati sangat jarang dibahas dalam diskusi‐diskusi pengurangan emisi deforestasi dan degradasi hutan.“REDD+ mempunyai lingkup jauh lebih luas dari sekadar mempertahankan pohon berdiri di hutan, namun ekosistem, keragaman hayati dan mereka yang hidup bergantung pada hutan.”

[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan

transparansi dan ketersediaan data deforestasi indonesia jadi sorotan membahas metodologi perhitungan deforestasi indonesia kali kedua pada jumat unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan ukp bersama badan pengelola redd mendiskusikan hal serupahari itu sekitar ahli kehutanan dari berbagai negara berkumpul membahas deforestasi pengelolaan data informasi dan badan pelaporan emisi sektor kehutanan dari indonesia hadir ahliahli kementerian lingkungan hidup kementerian pertanian kemenhut badan informasi geospasial big lembaga penerbangan dan antariksa nasional lapan dan bappenasdiskusi kali ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting antara lain mengenai transparansi dan ketersediaan data agar lebih transparan perlu ada laporan tahunan yang menampilkan seluruh metodologi dan ketersediaan semua data kehutanan bagi publik lalu bersamasama menambah atau melengkapi data kemenhut guna mencapai konsistensi integritas dan akuntabilitasuntuk itu langkahlangkah yang perlu diambil antara lain membandingkan antara peta kemenhut dan university of maryland umd kemudian memanfaatkan produk seperti incas umd dan lainlain serta mengeluarkan kumpulan data kehutanan yang kuat tetap dipertahankan dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai wali data hutan lokal dan universitas setempatmengenai perbedaan defenisi deforestasi dibuat pendekatan sederhana dengan berkonsentrasi pada hutan alam yang tersisa prioritas utama adalah deforestasi bruto dari data atau informasi hutan alam dan konsisten dengan pedoman metodologis redddalam diskusi itu juga menyepakati wewenang institusi terkait penghitungan deforestasi harus diperjelas semua alat dan metodologi dalam mendukung transparansi pun harus diperkuat sebagai kunci memperbaiki tata kelola kehutanankuntoro mangkusubroto kepala ukp mengatakan dengan begitu banyak perbedaan opini dan ketidaksepakatan mengenai pendekatan penghitungan laju deforestasi maka harus menemukan cara terbaik cara terbaik menghitung laju deforestasi sangat penting bagi kita dalam mengukur kemajuan dalam pengelolaan hutan di indonesia katanya dalam rilis kepada media di jakarta senin kuntoro mengingatkan harus ada pengertian sama bahwa hutan di indonesia berbeda dengan hutan di belahan bumi utaralahan gambut banyak terdapat di bawah hutan alam kita perlu diperhitungkan seriushutan alam katanya tak hanya sekumpulan tegakantegakan pohon tapi ada kefragaman hayati yang akan hilang bila pohon ditebangi namun keragaman hayati sangat jarang dibahas dalam diskusidiskusi pengurangan emisi deforestasi dan degradasi hutanredd mempunyai lingkup jauh lebih luas dari sekadar mempertahankan pohon berdiri di hutan namun ekosistem keragaman hayati dan mereka yang hidup bergantung pada hutan

Foto: Shampo Head & Shoulders Rontokkan Ketombe + Hutan Tropis Indonesia. Hari Senin 10 Maret 2014 silam, sejumlah aktivis Greenpeace menggelar sebuah aksi protes di wilayah hutan yang sudah dibabat untuk membuka sebuah perkebunan kelapa sawit yang baru di Kalimantan Tengah. Aksi ini adalah sebuah rangkaian dari tekanan yang dilancarkan oleh Greenpeace kepada produsen barang-barang konsumsi rumah tangga Procter&Gamble (P&G) untuk menggunakan kelapa sawit yang memenuhi komitmen nol deforestasi. Seperti yang telah dilakukan oleh Nestle, Neste Oil, Mars Inc, dan Kellogg’s.Aksi ini digelar oleh Greenpeace di wilayah perkebunan yang dikelola oleh PT Multi Persada Gatramegah (PT MPG), yang merupakan pemasok bagi grup perusahaan Musim Mas, yang merupakan salah satu penyuplai terbesar kelapa sawit dunia dan merupakan penyuplai bagi Procter&Gamble. Perkebunan ini sendiri berada di Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah.Wilayah yang ditebang oleh PT MPG ini merupakan habitat orangutan Kalimantan. Grup Musim Mas sendiri dimiliki oleh Bachtiar Karim yang merupakan orang terkaya nomor 13 di Indonesia, dengan aset sebesar 2 miliar dollar AS. Grup Musim Mas ini dikelola oleh Bachtiar bersama dua saudaranya, Burhan dan Bahari Karim.Kelapa sawit, sampai saat ini dinilai sebagai penyebab utama deforestasi di Indonesia. Di Kalimantan, hal ini terutama terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Greenpeace bersama sejumlah pegiat lingkungan lainnya, kini menekan sejumlah perusahaan raksasa di dunia untuk membeli kelapa sawit dari sumber yang bisa dilacak dan tidak merusak hutan Indonesia.Kampanye ini mulai memberikan hasil positif, setelah Golden Agri-Resources dan Wilmar yang menguasai 55% pasar kelapa sawit dunia menerapkan kebijakan Nol Deforestasi dala proses produksi kelapa sawit mereka.

[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]

edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

foto shampo head shoulders rontokkan ketombe hutan tropis indonesia hari senin maret silam sejumlah aktivis greenpeace menggelar sebuah aksi protes di wilayah hutan yang sudah dibabat untuk membuka sebuah perkebunan kelapa sawit yang baru di kalimantan tengah aksi ini adalah sebuah rangkaian dari tekanan yang dilancarkan oleh greenpeace kepada produsen barangbarang konsumsi rumah tangga proctergamble pg untuk menggunakan kelapa sawit yang memenuhi komitmen nol deforestasi seperti yang telah dilakukan oleh nestle neste oil mars inc dan kelloggsaksi ini digelar oleh greenpeace di wilayah perkebunan yang dikelola oleh pt multi persada gatramegah pt mpg yang merupakan pemasok bagi grup perusahaan musim mas yang merupakan salah satu penyuplai terbesar kelapa sawit dunia dan merupakan penyuplai bagi proctergamble perkebunan ini sendiri berada di muara teweh barito utara kalimantan tengahwilayah yang ditebang oleh pt mpg ini merupakan habitat orangutan kalimantan grup musim mas sendiri dimiliki oleh bachtiar karim yang merupakan orang terkaya nomor di indonesia dengan aset sebesar miliar dollar as grup musim mas ini dikelola oleh bachtiar bersama dua saudaranya burhan dan bahari karimkelapa sawit sampai saat ini dinilai sebagai penyebab utama deforestasi di indonesia di kalimantan hal ini terutama terjadi di wilayah kalimantan tengah greenpeace bersama sejumlah pegiat lingkungan lainnya kini menekan sejumlah perusahaan raksasa di dunia untuk membeli kelapa sawit dari sumber yang bisa dilacak dan tidak merusak hutan indonesiakampanye ini mulai memberikan hasil positif setelah golden agriresources dan wilmar yang menguasai pasar kelapa sawit dunia menerapkan kebijakan nol deforestasi dala proses produksi kelapa sawit mereka

Produsen Sereal Kellogg’s Stop Gunakan Kelapa Sawit Perusak Hutan Tropis. Setelah memulai , Girl Scout USA atau gerakan Pramuka Perempuan di Amerika Serikat akhirnya memenangkan pertarungan untuk memperjuangkan penggunaan kelapa sawit yang bersertifikasi dalam biskuit produksi mereka dengan merk sama, Girl Scout, yang merupakan hasil kerjasama dengan produsen makanan Kellogg’s di AS.Gerakan yang dimotori oleh dua anggota Pramuka Perempuan AS bernama Madison Vorva (kini berusia 19 tahun) dan Rhiannon Tomtishen (kini berusia 18 tahun) dimulai sejak tahun 2007 silam, saat keduanya memulai kampanye untuk menekan penggunaan kelapa sawit yang merusak hutan tropis di Indonesia dan berbagai belahan dunia lain. Berbagai perusahaan yang diduga terlibat dalam penebangan hutan hujan tropis, seperti Cargill, dan produsen makanan ringan Kellogg’s () karena membeli kelapa sawit yang tidak bersertifikasi menjadi sasaran kampanye yang dilakukan oleh kedua gadis belia ini.Kampanye yang dimulai oleh keduanya akhirnya berbuah pada tanggal 14 Februari 2014 silam, setelah ramah lingkungan. Lewat komitmen baru ini, Kellogg’s akan membeli kelapa sawit secara penuh dari produsen yang bersertifikasi pada akhir tahun 2015.“Kellogg’s akan mewajibkan seluruh pemasok kelapa sawit untuk merunut sumber kelapa sawit hingga ke perkebunan yang sudah diverifikasi sesuai dengan standar ramah lingkungan; sejalan dengan prinsip-prinsip untuk melindungi hutan, lahan gambut dan masyarakat, serta patuh dengan semua prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil),” ungkap produsen sereal raksasa ini dalam media rilis mereka.“Sebagai sebuah perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, membeli kelapa sawit dari sumber yang bisa dilacak dan transparan sangat penting bagi kami, dan kami bekerjasama dengan para pemasok kami untuk memastikan bahwa kelapa sawit yang kami gunakan tidak terkait dengan deforestasi, perubahan iklim dan melanggar Hak Asasi Manusia,” ungkap Kepala Perusahaan Bagian Keberlanjutan Kellogg’s Diane Holdorf.Komitmen Kellogg’s ini muncul setelah mereka bekerjasama dengan Green Century Capital Management, sebuah lembaga pendanaan yang memiliki saham di perusahaan ini. “Green Century mendukung Kellogg’s dalam keputusan soal kelapa sawit ini, dimana hal ini akan memastikan nilai-nilai utama perusahaan akan disebarkan ke seluruh pemasok mereka dan menciptakan nilai yang berarti bagi pemegang saham dan lingkungan,” ungkap Lucia von Reusner, pengacara Green Century Capital Management.Hal senada juga disampaikan oleh UCS atau Union of Concerned Scientist (Persatuan Pakar Peduli) yang berupaya membersihkan industri kelapa sawit dari sumber-sumber yang tidak bertanggung jawab. “Kami berharap komitmen Kellogg’s menjadi standar bagi industri. Kami ingin melihat semua produsen kelapa sawit membuat produk mereka dengan nilai-nilai ini dan pihak perusahaan meninggalkan pemasok yang tidak bisa membuktikan bahwa kelapa sawit mereka bebas dari deforestasi, tidak merusak lahan gambut dan bebas dari konflik,” ungkap Manajer Kampanye UCS dalam program Tropical Forest & Climate Initiative, dalam pernyataannya.Produksi minyak kelapa sawit, terutama di Asia Tenggara dianggap sebagai sumber terbesar dari hilangnya hutan tropis di Indonesia dan Malaysia. Namun sejumlah tekanan yang dialamatkan oleh para akivis lingkungan kepada sejumlah perusahaan pengguna kelapa sawit dunia membuat mereka mulai memperbaiki pola pembelian kelapa sawit, baik itu perusahaan makanan, kosmetik dan sabun. Kebijakan ini juga yang kemudian menjadi penekan bagi dua perusahaan terbesar di Asia Wilmar dan Golden Agri Resources untuk memperbaiki praktek dalam perkebunan mereka.

[0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]

edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

produsen sereal kelloggs stop gunakan kelapa sawit perusak hutan tropis setelah memulai girl scout usa atau gerakan pramuka perempuan di amerika serikat akhirnya memenangkan pertarungan untuk memperjuangkan penggunaan kelapa sawit yang bersertifikasi dalam biskuit produksi mereka dengan merk sama girl scout yang merupakan hasil kerjasama dengan produsen makanan kelloggs di asgerakan yang dimotori oleh dua anggota pramuka perempuan as bernama madison vorva kini berusia tahun dan rhiannon tomtishen kini berusia tahun dimulai sejak tahun silam saat keduanya memulai kampanye untuk menekan penggunaan kelapa sawit yang merusak hutan tropis di indonesia dan berbagai belahan dunia lain berbagai perusahaan yang diduga terlibat dalam penebangan hutan hujan tropis seperti cargill dan produsen makanan ringan kelloggs karena membeli kelapa sawit yang tidak bersertifikasi menjadi sasaran kampanye yang dilakukan oleh kedua gadis belia inikampanye yang dimulai oleh keduanya akhirnya berbuah pada tanggal februari silam setelah ramah lingkungan lewat komitmen baru ini kelloggs akan membeli kelapa sawit secara penuh dari produsen yang bersertifikasi pada akhir tahun kelloggs akan mewajibkan seluruh pemasok kelapa sawit untuk merunut sumber kelapa sawit hingga ke perkebunan yang sudah diverifikasi sesuai dengan standar ramah lingkungan sejalan dengan prinsipprinsip untuk melindungi hutan lahan gambut dan masyarakat serta patuh dengan semua prinsipprinsip yang ditetapkan oleh rspo roundtable on sustainable palm oil ungkap produsen sereal raksasa ini dalam media rilis merekasebagai sebuah perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial membeli kelapa sawit dari sumber yang bisa dilacak dan transparan sangat penting bagi kami dan kami bekerjasama dengan para pemasok kami untuk memastikan bahwa kelapa sawit yang kami gunakan tidak terkait dengan deforestasi perubahan iklim dan melanggar hak asasi manusia ungkap kepala perusahaan bagian keberlanjutan kelloggs diane holdorfkomitmen kelloggs ini muncul setelah mereka bekerjasama dengan green century capital management sebuah lembaga pendanaan yang memiliki saham di perusahaan ini green century mendukung kelloggs dalam keputusan soal kelapa sawit ini dimana hal ini akan memastikan nilainilai utama perusahaan akan disebarkan ke seluruh pemasok mereka dan menciptakan nilai yang berarti bagi pemegang saham dan lingkungan ungkap lucia von reusner pengacara green century capital managementhal senada juga disampaikan oleh ucs atau union of concerned scientist persatuan pakar peduli yang berupaya membersihkan industri kelapa sawit dari sumbersumber yang tidak bertanggung jawab kami berharap komitmen kelloggs menjadi standar bagi industri kami ingin melihat semua produsen kelapa sawit membuat produk mereka dengan nilainilai ini dan pihak perusahaan meninggalkan pemasok yang tidak bisa membuktikan bahwa kelapa sawit mereka bebas dari deforestasi tidak merusak lahan gambut dan bebas dari konflik ungkap manajer kampanye ucs dalam program tropical forest climate initiative dalam pernyataannyaproduksi minyak kelapa sawit terutama di asia tenggara dianggap sebagai sumber terbesar dari hilangnya hutan tropis di indonesia dan malaysia namun sejumlah tekanan yang dialamatkan oleh para akivis lingkungan kepada sejumlah perusahaan pengguna kelapa sawit dunia membuat mereka mulai memperbaiki pola pembelian kelapa sawit baik itu perusahaan makanan kosmetik dan sabun kebijakan ini juga yang kemudian menjadi penekan bagi dua perusahaan terbesar di asia wilmar dan golden agri resources untuk memperbaiki praktek dalam perkebunan mereka

Foto: Kerusakan Hutan Kalimantan Terkini Akibat Ekspansi Perkebunan Sawit. Foto – foto ini adalah kondisi terkini kerusakan hutan di Kalimantan Tengah hingga wilayah sebagian wilayah Kalimantan Timur. Greenpeace mencatat dari pertengahan tahun 2009 hingga pertengahan tahun 2000 setidaknya 141.000 hektar hutan Kalimantan yang juga merupakan habitat orangutan telah musnah.Hampir di seluruh wilayah Kalimantan Tengah terdapat populasi orangutan. Berdasarkan data Population and Habitat Viability Analysis (PHVA) terdapat lebih dari 31.300 orangutan (pongo pygmaeus) yang menghuni wilayah Kalimantan Tengah. Penyebab utama musnahnya hutan – hutan ini adalah perkebunan sawit.PT. Wahana Catur Jaya Utama (WCJU) adalah salah satu perusahaan sawit di Kalimantan Tengah yang hingga saat ini masih melakukan alih fungsi hutan dan lahan gambut menjadi perkebunan sawit. PT. WCJU yang merupakan anak perusahaan BW Plantation memiliki konsesi seluas 9.490 hektar yang terdiri dari hutan sekunder dan lahan gambut. BW Plantation cadangan lahan seluas 83.420 hektar lahan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.Selama bulan September tahun 2013 PT. WCJU 1.400 hektar hutan telah dirubah menjadi perkebunan sawit. PT. WJCU adalah perusahaan anggota RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) yaitu sebuah asosiasi yang terdiri dari berbagai organisasi dari berbagai sektor industri kelapa sawit yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan.Perusahaan anggota RSPO lainnya yang melakukan alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit adalah PT. Karya Makmur Abadi II (KMA II). PT. KMA II adalah perusahaan perkebunan sawit milik Kuala Lumpur Kepong Berhad Group (KLK), sebuah perusahaan perkebunan ketiga terbesar di Malaysia yang memiliki cadangan lahan seluas 251.326 hektar dan 50% nya berada di Indonesia. PT. KMA II memiliki konsesi seluas 13.127 hektar dan dalam dua tahun terakhir hampir 1.000 hektar hutan telah dikonversi menjadi perkebunan sawit oleh perusahaan ini.BW Plantation dan KLK adalah penyuplai minyak sawit bagi perusahaan kosmetik, deterjen rumah tangga dari Amerika Serikat, P & G (Procter and Gamble). Produknya beredar di 180 negara dan memiliki 4,8 juta pengguna produk. Salah satu produk P & G yang cukup populer di Indonesia adalah shampoo Head & Shoulders dan krim cukur Gillette. Selama tahun 2012 hingga 2013 P & G menggunakan 462.000 ton olahan kelapa sawit sebagai bahan baku produknya.Musnahnya hutan yang menjadi habitat orangutan akibat perkebunan sawit tentu saja tidak hanya berdampak langsung terhadap orangutan tapi juga berdampak langsung pada perubahan iklim yang akan berakibat buruk pada kehidupan manusia.

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim

foto kerusakan hutan kalimantan terkini akibat ekspansi perkebunan sawit foto foto ini adalah kondisi terkini kerusakan hutan di kalimantan tengah hingga wilayah sebagian wilayah kalimantan timur greenpeace mencatat dari pertengahan tahun hingga pertengahan tahun setidaknya hektar hutan kalimantan yang juga merupakan habitat orangutan telah musnahhampir di seluruh wilayah kalimantan tengah terdapat populasi orangutan berdasarkan data population and habitat viability analysis phva terdapat lebih dari orangutan pongo pygmaeus yang menghuni wilayah kalimantan tengah penyebab utama musnahnya hutan hutan ini adalah perkebunan sawitpt wahana catur jaya utama wcju adalah salah satu perusahaan sawit di kalimantan tengah yang hingga saat ini masih melakukan alih fungsi hutan dan lahan gambut menjadi perkebunan sawit pt wcju yang merupakan anak perusahaan bw plantation memiliki konsesi seluas hektar yang terdiri dari hutan sekunder dan lahan gambut bw plantation cadangan lahan seluas hektar lahan di kalimantan barat kalimantan tengah dan kalimantan timurselama bulan september tahun pt wcju hektar hutan telah dirubah menjadi perkebunan sawit pt wjcu adalah perusahaan anggota rspo roundtable sustainable palm oil yaitu sebuah asosiasi yang terdiri dari berbagai organisasi dari berbagai sektor industri kelapa sawit yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutanperusahaan anggota rspo lainnya yang melakukan alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit adalah pt karya makmur abadi ii kma ii pt kma ii adalah perusahaan perkebunan sawit milik kuala lumpur kepong berhad group klk sebuah perusahaan perkebunan ketiga terbesar di malaysia yang memiliki cadangan lahan seluas hektar dan nya berada di indonesia pt kma ii memiliki konsesi seluas hektar dan dalam dua tahun terakhir hampir hektar hutan telah dikonversi menjadi perkebunan sawit oleh perusahaan inibw plantation dan klk adalah penyuplai minyak sawit bagi perusahaan kosmetik deterjen rumah tangga dari amerika serikat p g procter and gamble produknya beredar di negara dan memiliki juta pengguna produk salah satu produk p g yang cukup populer di indonesia adalah shampoo head shoulders dan krim cukur gillette selama tahun hingga p g menggunakan ton olahan kelapa sawit sebagai bahan baku produknyamusnahnya hutan yang menjadi habitat orangutan akibat perkebunan sawit tentu saja tidak hanya berdampak langsung terhadap orangutan tapi juga berdampak langsung pada perubahan iklim yang akan berakibat buruk pada kehidupan manusia

Mikro Hidro Korong Wonorejo, Tak Sekadar Mandiri Energi. Ketika daerah lain menanti PT PLN masuk untuk mendapatkan penerangan, tidak bagi Korong Wonorejo. Kampung yang berada di Jorong Sungai Lambai, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan ini sejak 2005 sudah memanfaatkan kekayaan air mereka untuk sumber energi.PLTMH Wonorejo berdaya 64 KW terbangun pada 2005 sudah melistriki sekitar 172 keluarga dari 176 keluarga dengan rata-rata daya perkeluarga 250 watt. Lampu-lampu jalan, rumah, suara televisi, mesin pendingin, sampai suara musik dari handphone, semua berasal dari air yang menghidupkan turbin PLTMH Wonorejo.Ada PLTMH, tak hanya pemenuhan energi, dari iuran warga dapat digunakan kembali untuk kepentingan sosial masyarakat. Selain untuk operasional, iuran warga bisa untuk membangun korong secara mandiri. Dengan uang iuran, katanya, bisa membangun mesjid, sumbangan acara pemuda, bahkan ada beberapa tanah bisa terbeli dengan uang itu. Termasuk, untuk anak sekolah berprestasi bisa dapat beasiswa.Mikro hidro bisa berjalan lancar kalau hutan terjaga. Kalau hutan rusak otomatis akan pengaruhi pasokan air. Dengan begitu, masyarakat bisa sekaligus ikut menjaga hutan. Kalau pun memanfaatkan hutan, harus memikirkan tanaman yang bisa menyerap dan menyimpan air.

[0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan strategi mitigasi

mikro hidro korong wonorejo tak sekadar mandiri energi ketika daerah lain menanti pt pln masuk untuk mendapatkan penerangan tidak bagi korong wonorejo kampung yang berada di jorong sungai lambai nagari lubuk gadang selatan kecamatan sangir kabupaten solok selatan ini sejak sudah memanfaatkan kekayaan air mereka untuk sumber energipltmh wonorejo berdaya kw terbangun pada sudah melistriki sekitar keluarga dari keluarga dengan ratarata daya perkeluarga watt lampulampu jalan rumah suara televisi mesin pendingin sampai suara musik dari handphone semua berasal dari air yang menghidupkan turbin pltmh wonorejoada pltmh tak hanya pemenuhan energi dari iuran warga dapat digunakan kembali untuk kepentingan sosial masyarakat selain untuk operasional iuran warga bisa untuk membangun korong secara mandiri dengan uang iuran katanya bisa membangun mesjid sumbangan acara pemuda bahkan ada beberapa tanah bisa terbeli dengan uang itu termasuk untuk anak sekolah berprestasi bisa dapat beasiswamikro hidro bisa berjalan lancar kalau hutan terjaga kalau hutan rusak otomatis akan pengaruhi pasokan air dengan begitu masyarakat bisa sekaligus ikut menjaga hutan kalau pun memanfaatkan hutan harus memikirkan tanaman yang bisa menyerap dan menyimpan air

Warga Was-was Ngungsi ke Hutan, Mahasiswa Protes Eksplorasi Panas Bumi di Pulau Buru. Masyarakat Wapsalitdi Pulau Buru, Maluku, ngungsi ketakutan ke hutan karena wilayah adat sedang eksplorasi proyek pembangkit panas bumi. Mahasiswa Maluku dan organisasi masyarakat sipil aksi protes di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, baru-baru ini.Hingga kini warga masih mengungsi di hutan. Saking takutnya warga meninggalkan kampung, meninggalkan kebun, ternak dan segala yang menghidupi mereka selama ini. Dilokasi pengungsian juga ada ibu hamil, anak-anak dibawah umur maupun lansia.Di pengungsian mereka membangun tenta darurat dengan terpal dan tempat tidur dari bambu maupun kayu-kayu seadanya. Warga yang mengungsi juga kesusahan air, makanan dan kedinginan saat malam. Anak-anak terpaksa tak bersekolah.Janji bertemu para mahasiswa akhirnya terealisasi difasilitasi Haris Yahya, Direktur Panas Bumi, Ditjen Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE), di Kantor KESDM, 5 Agustus lalu. KESDM juga menghadirkan Presiden Direktur Ormat Geothermal Indonesia, Dion Murdiono. Pertemuan yang difasilitasi Humas KESDM selain bertatap muka dengan gabungan mahasiswa Maluku juga diikuti virtual oleh para tetua adat Petuanan Kayeli.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

warga waswas ngungsi ke hutan mahasiswa protes eksplorasi panas bumi di pulau buru masyarakat wapsalitdi pulau buru maluku ngungsi ketakutan ke hutan karena wilayah adat sedang eksplorasi proyek pembangkit panas bumi mahasiswa maluku dan organisasi masyarakat sipil aksi protes di kementerian energi dan sumber daya mineral barubaru inihingga kini warga masih mengungsi di hutan saking takutnya warga meninggalkan kampung meninggalkan kebun ternak dan segala yang menghidupi mereka selama ini dilokasi pengungsian juga ada ibu hamil anakanak dibawah umur maupun lansiadi pengungsian mereka membangun tenta darurat dengan terpal dan tempat tidur dari bambu maupun kayukayu seadanya warga yang mengungsi juga kesusahan air makanan dan kedinginan saat malam anakanak terpaksa tak bersekolahjanji bertemu para mahasiswa akhirnya terealisasi difasilitasi haris yahya direktur panas bumi ditjen energi baru terbarukan konservasi energi ebtke di kantor kesdm agustus lalu kesdm juga menghadirkan presiden direktur ormat geothermal indonesia dion murdiono pertemuan yang difasilitasi humas kesdm selain bertatap muka dengan gabungan mahasiswa maluku juga diikuti virtual oleh para tetua adat petuanan kayeli

Produk Elektronik Berstandar Hemat Energi Minim Sosialisasi. Pemerintah punya aturan soal standar hemat energi untuk produk elektronik. Produk-produk elektronik yang sudah lolos penilaian mendapatkan label hemat energi (label tanda hemat energi/LTHE) yang tertera pada kemasan. Sayangnya, masyarakat belum banyak tahu hingga dalam pembelian, produk LTHE belum jadi rujukan.Seperti di Sumatera Barat ini, masyarakat termasuk para pelaku usaha kecil belum tahu soal standar produk elektronik hemat energi, padahal dalam membeli produk sebagian besar mempertimbangkan soal biaya listrik. Sosialisasi pemerintah minim. Nanik Rahmawati, Program Manager CLASP Asia Tenggara, —organisasi dengan misi meningkatkan kinerja energi dan lingkungan dari peralatan dan perlengkapan listrik—, mengatakan, penggunaan alat elektronik hemat energi termasuk dalam konservasi energi.Beberapa negara di Asia juga sudah melakukan efisiensi alat-alat elektroniknya. Kalau Indonesia tidak segera melakukan ini, akan besar kemungkinan ada impor barang elektronik yang tidak berkualitas dan tidak lagi dipakai. Indonesia pun, hanya akan menerima sampah elektronik.

[0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan

produk elektronik berstandar hemat energi minim sosialisasi pemerintah punya aturan soal standar hemat energi untuk produk elektronik produkproduk elektronik yang sudah lolos penilaian mendapatkan label hemat energi label tanda hemat energilthe yang tertera pada kemasan sayangnya masyarakat belum banyak tahu hingga dalam pembelian produk lthe belum jadi rujukanseperti di sumatera barat ini masyarakat termasuk para pelaku usaha kecil belum tahu soal standar produk elektronik hemat energi padahal dalam membeli produk sebagian besar mempertimbangkan soal biaya listrik sosialisasi pemerintah minim nanik rahmawati program manager clasp asia tenggara organisasi dengan misi meningkatkan kinerja energi dan lingkungan dari peralatan dan perlengkapan listrik mengatakan penggunaan alat elektronik hemat energi termasuk dalam konservasi energibeberapa negara di asia juga sudah melakukan efisiensi alatalat elektroniknya kalau indonesia tidak segera melakukan ini akan besar kemungkinan ada impor barang elektronik yang tidak berkualitas dan tidak lagi dipakai indonesia pun hanya akan menerima sampah elektronik

Kala Eramet dan BASF Angkat Kaki dari Proyek Nikel di Halmahera. Dua perusahaan raksasa Eropa, dan Badische Anilin Soda Fabrik (BASF), baru-baru ini memutuskan tak berinvestasi di kompleks pemurnian nikel-kobalt di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara.Banyak sorotan dari media maupun riset berbagai masyarakat sipil terhadap operasi pertambangan dan industri nikel di Indonesia, termasuk di Weda Bay, terkait dampak lingkungan dan .Masril Karim, peneliti Forum Studi Halmahera (Foshal) menilai mundurnya Badische Anilin Soda Fabrik (BASF) dan Eramet sebenarnya tidak menyurutkan daya rusak pertambangan nikel yang menggempur Halmahera. Dengan kata lain, mereka tetap terus menggusur hutan, mengeruk tanah bahkan membongkar bukit-bukit, lalu mengangkut bijih nikel untuk disetor ke kawasan industri pengelolaan. Proses ekstraktivisme masih terus berlanjut.Adlun Fiqri, aktivis lingkungan dari Sagea, Halmahera Tengah menyambut gembira putusan dua perusahaan Eropa ini. Langkah ini, sangat tepat melihat begitu banyak pelanggaran HAM dan lingkungan di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

kala eramet dan basf angkat kaki dari proyek nikel di halmahera dua perusahaan raksasa eropa dan badische anilin soda fabrik basf barubaru ini memutuskan tak berinvestasi di kompleks pemurnian nikelkobalt di weda bay halmahera tengah maluku utarabanyak sorotan dari media maupun riset berbagai masyarakat sipil terhadap operasi pertambangan dan industri nikel di indonesia termasuk di weda bay terkait dampak lingkungan dan masril karim peneliti forum studi halmahera foshal menilai mundurnya badische anilin soda fabrik basf dan eramet sebenarnya tidak menyurutkan daya rusak pertambangan nikel yang menggempur halmahera dengan kata lain mereka tetap terus menggusur hutan mengeruk tanah bahkan membongkar bukitbukit lalu mengangkut bijih nikel untuk disetor ke kawasan industri pengelolaan proses ekstraktivisme masih terus berlanjutadlun fiqri aktivis lingkungan dari sagea halmahera tengah menyambut gembira putusan dua perusahaan eropa ini langkah ini sangat tepat melihat begitu banyak pelanggaran ham dan lingkungan di halmahera tengah dan halmahera timur

Tidak Hanya Terpasang, PLTS di Halmahera Selatan Perlu Dirawat agar Tidak Rusak. Provinsi Maluku Utara dengan 805 pulau memiliki banyak desa yang berada di pulau-pulau kecil. Dari total 1.203 desa yang ada, 898-nya adalah desa-desa pesisir. Di lokasi-lokasi tersebut belum semuanya tersedia listrik secara memadai yang disuplai oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).Kabupaten Halmahera Selatan salah satunya. Kabupaten kepulauan ini terdiri dari sekitar 300 pulau besar dan kecil. Wilayahnya mencapai 40.263,72 km dengan enam pulau besar utama, yaitu: Obi, Bacan, Makian, Kayoa, Kasiruta, dan Mandioli.Dalam beberapa tahun terakhir ini, program perlistrikan di tingkat desa ini didukung oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Program “Halmahera Selatan Terang”. Adapun sumber pembiayaannya didorong dari dana desa dan APBD.Program ini pun, -selain mendapat sokongan dari anggaran Pemda dan dana desa, di beberapa desa juga peroleh dukungan Kementerian ESDM dengan didistribusikannya panel tenaga surya untuk masing-masing rumah.Namun, pertanyaannya kemudian, apakah proyek perlistrikan di desa pulau-pulau terpencil itu telah efektif dan berkelanjutan? Di beberapa lokasi, Program “Halmahera Selatan Terang” tidak berjalan mulus. Banyak unit yang bermasalah dan rusak setelah 1-2 tahun beroperasinya. Sebagai contoh, fasilitas yang ada di gugusan kepulauan Guraici, yang mencakup 17 pulau.Setelah panel surya dibangun, diserahkan ke pihak desa dan beroperasi, banyak yang alami kerusakan dan sulit diperbaiki. Seperti yang dapat dijumpai di Desa Laigoma (pulau Laigoma), Siko (pulau Siko), Bokimiake (pulau Moari), Marituso (pulau Kasiruta), dan Wiring (pulau Tawabi).Dalam penggunaanya juga didapatkan banyak kendala. Sering kapasitas berlebih dilewati, padahal penggunaan sebenarnya hanya untuk penerangan. Unit pun jadi rentan rusak.Gufran Mahmud Anggota DPRD Halmahera Selatan turut mendorong program listrik tenaga surya di pulau-pulau kecil mengaku prihatin atas kendala ini.“Proyek PLTS di pulau Siko masuk 2016 kemudian di pulau Gafi 2017 dan di pulau Laigoma akhir 2018. Tiga proyek ini menghabiskan anggaran APBD puluhan miliar. Sayang kalau kemudian rusak percuma,” ungkap Gufran.“Keberlanjutannya harus dipikirkan bersama.”*** Desa Laigoma, termasuk salah yang mendapatkan bantuan unit panel surya dari dana APBN. Bantuan lain datang dari Kementerian ESDM. Ada 4 mata lampu diserahkan langsung ke warga dan dipasang di masing masing rumah sebagai pengguna.Setelah berjalan lebih kurang 1,5 tahun, kini unit yang ada rusak. Warga sekarang menunggu keputusan pemerintah desa untuk mengeluarkan biaya dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk perbaikan.“Kami tunggu kepala desa balik ke kampung dari kegiatannya di luar daerah untuk bicarakan perbaikannya. (kami) dengar katanya kerusakan ini pada inverter yang jebol atau hangus. Berarti anggarannya akan besar,” jelas Amir Ibrahim, anggota BPD Desa Laigoma.Dalam beberapa referensi disebutkan, kerusakan tenaga surya disebabkan adanya fluktuasi atau perubahan tegangan. Tegangan yang terinduksi serta kebocoran arus, akan menimbulkan penurunan tegangan output yang dihasilkan panel surya. Cepat atau lambat hal ini memberikan dampak buruk pada usia unit yang ada.Di luar masalah teknis, terdapat persoalan pengelolaan di tingkat tapak. Setelah alat dan fasilitas pendukung PLTS diberikan oleh Pemda. Aspek keberlanjutan tidak lagi jadi prioritas, setelah diserahkan ke pihak desa. Perawatan fasilitas pun jarang dilakukan. Masyarakat tidak tahu apa yang harus diperbuat jika kelak terjadi kerusakan.“Sudah ada peringatan kepada masyarakat agar tidak menggunakan listrik dengan kapasitas berlebih. Tetapi ini sulit dikontrol. Akhirnya, fasilitas menjadi rusak. Kalau perlu mungkin harus pakai semacam meteran untuk mengontrol penggunaan setiap rumah,” ungkap Ibrahim.Dia pun berpikir, sudah waktunya Pemdes untuk melatih anak-anak muda atau warga untuk mengikuti kursus pemeliharaan panel surya. Dengan adanya tenaga terampil, jika ada kerusakan.maka dapat segera ditangani.“Tidak perlu lagi tunggu tenaga ahli dari luar pulau dari Ternate atau dari Jawa,” katanya.Kebutuhan listrik sudah menjadi kebutuhan utama warga di pulau-pulau terpencil. Bagi warga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih, mereka bisa menyediakan genset solar. Namun tidak dengan warga kurang mampu, mereka berharap penuh kepada PLTS.“Energi dari surya ini sangat penting bagi kami, orang pulau. Tidak butuh BBM dan bisa digunakan selamanya jika dirawat,” sebut Suparto Mahyadin, seorang warga Siko.Desa Siko, yang berdekatan dengan pulau Laigoma mendapatkan bantuan proyek PLTS pada 2016 lalu dan menyala beberapa tahun. Kemudian fasilitas yang ada rusak satu tahun belakangan dan belum juga diperbaiki.Padahal, keberadaan PLTS ini penting bagi warga, karena genset atau generator tidak bisa dinyalakan terus-menerus selama 24 jam. Rata-rata warga desa yang menggunakan genset hanya bisa menikmati listrik 6 hingga 12 jam. Selebihnya rumah mereka gelap dan hanya menggunakan lampu teplok.“Di pulau seperti Laigoma dan Siko ada juga genset, tetapi tidak bisa dinyalakan karena tingginya biaya beli BBM,” lanjut Suparto.Pasokan listrik yang stabil juga amat mempengaruhi kehidupan ekonomi. Warga pulau yang mayoritas adalah nelayan, membutuhkan listrik bukan hanya untuk penerangan, tetapi juga membuat es balok untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan.“Saat ini seluruh kebutuhan es untuk mengawetkan ikan diambil dari Ternate,” keluh Ade Thaib, seorang warga Laigoma. Saat coba dihubungi, pihak Pemkab Halmahera Selatan yang coba dikonfirmasi terkait kondisi PLTS enggan memberikan tanggapannya. Didatangi langsung, hingga dikirimi daftar pertanyaan melalui pesan WA juga tidak ditanggapi.Nomor ponsel 08132297xxxx yang coba dikonfirmasi pada Kamis (3/8/2023) dan Jumat (4/8/2023) tidak merespon.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Selatatan Tahrim Imam yang ditemui Sabtu (29/7/2023) di Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan enggan memberi tanggapan soal ini.Banyak ditemukan fenomena unit dan fasilitas yang rusak, Sisilia Nurmala Dewi, Team Leader 350.org ID, -lembaga nirlaba yang mendorong isu energi terbarukan, menyebut syarat berhasilnya transisi kemandirian energi adalah adanya transformasi masyarakat.Dia menyebut sejak awal perencanaan proyek, pemasangan, pengelolaan, hingga perawatan unit perlu ada partisipasi warga. Dalam tiap tahapan, Pemda dan pihak penerima manfaat mesti menyiapkan komponen-komponen yang diperlukan. “Di tingkat desa, bisa dibentuk pengurus khusus. Selain itu, pengelolaan dapat juga dilakukan melalui koperasi atau BUMDES yang ada di desa. Sejauh yang saya tahu, di pulau-pulau kecil komponen solar panel perlu perawatan ekstra karena rentan korosi akibat air laut,” sebut Sisilia.Hal lain adalah membangun rasa memiliki masyarakat atas fasilitas energi terbarukan ini. Termasuk penerapan sistem iuran untuk penyediaan dana perawatanSisilia memberi contoh, inisiatif yang dilakukan warga Dusun Bondan, Cilacap. Karena pengelolaan yang baik, mereka lalu memperoleh penghargaan dari Pemda Jawa Tengah sebagai Desa Mandiri Energi. Tulisan ini hasil Kerjasama Mongabay Indonesia dan 350.org Indonesia

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

tidak hanya terpasang plts di halmahera selatan perlu dirawat agar tidak rusak provinsi maluku utara dengan pulau memiliki banyak desa yang berada di pulaupulau kecil dari total desa yang ada nya adalah desadesa pesisir di lokasilokasi tersebut belum semuanya tersedia listrik secara memadai yang disuplai oleh perusahaan listrik negara plnkabupaten halmahera selatan salah satunya kabupaten kepulauan ini terdiri dari sekitar pulau besar dan kecil wilayahnya mencapai km dengan enam pulau besar utama yaitu obi bacan makian kayoa kasiruta dan mandiolidalam beberapa tahun terakhir ini program perlistrikan di tingkat desa ini didukung oleh pemerintah kabupaten halmahera selatan melalui program halmahera selatan terang adapun sumber pembiayaannya didorong dari dana desa dan apbdprogram ini pun selain mendapat sokongan dari anggaran pemda dan dana desa di beberapa desa juga peroleh dukungan kementerian esdm dengan didistribusikannya panel tenaga surya untuk masingmasing rumahnamun pertanyaannya kemudian apakah proyek perlistrikan di desa pulaupulau terpencil itu telah efektif dan berkelanjutan di beberapa lokasi program halmahera selatan terang tidak berjalan mulus banyak unit yang bermasalah dan rusak setelah tahun beroperasinya sebagai contoh fasilitas yang ada di gugusan kepulauan guraici yang mencakup pulausetelah panel surya dibangun diserahkan ke pihak desa dan beroperasi banyak yang alami kerusakan dan sulit diperbaiki seperti yang dapat dijumpai di desa laigoma pulau laigoma siko pulau siko bokimiake pulau moari marituso pulau kasiruta dan wiring pulau tawabidalam penggunaanya juga didapatkan banyak kendala sering kapasitas berlebih dilewati padahal penggunaan sebenarnya hanya untuk penerangan unit pun jadi rentan rusakgufran mahmud anggota dprd halmahera selatan turut mendorong program listrik tenaga surya di pulaupulau kecil mengaku prihatin atas kendala iniproyek plts di pulau siko masuk kemudian di pulau gafi dan di pulau laigoma akhir tiga proyek ini menghabiskan anggaran apbd puluhan miliar sayang kalau kemudian rusak percuma ungkap gufrankeberlanjutannya harus dipikirkan bersama desa laigoma termasuk salah yang mendapatkan bantuan unit panel surya dari dana apbn bantuan lain datang dari kementerian esdm ada mata lampu diserahkan langsung ke warga dan dipasang di masing masing rumah sebagai penggunasetelah berjalan lebih kurang tahun kini unit yang ada rusak warga sekarang menunggu keputusan pemerintah desa untuk mengeluarkan biaya dari alokasi dana desa add untuk perbaikankami tunggu kepala desa balik ke kampung dari kegiatannya di luar daerah untuk bicarakan perbaikannya kami dengar katanya kerusakan ini pada inverter yang jebol atau hangus berarti anggarannya akan besar jelas amir ibrahim anggota bpd desa laigomadalam beberapa referensi disebutkan kerusakan tenaga surya disebabkan adanya fluktuasi atau perubahan tegangan tegangan yang terinduksi serta kebocoran arus akan menimbulkan penurunan tegangan output yang dihasilkan panel surya cepat atau lambat hal ini memberikan dampak buruk pada usia unit yang adadi luar masalah teknis terdapat persoalan pengelolaan di tingkat tapak setelah alat dan fasilitas pendukung plts diberikan oleh pemda aspek keberlanjutan tidak lagi jadi prioritas setelah diserahkan ke pihak desa perawatan fasilitas pun jarang dilakukan masyarakat tidak tahu apa yang harus diperbuat jika kelak terjadi kerusakansudah ada peringatan kepada masyarakat agar tidak menggunakan listrik dengan kapasitas berlebih tetapi ini sulit dikontrol akhirnya fasilitas menjadi rusak kalau perlu mungkin harus pakai semacam meteran untuk mengontrol penggunaan setiap rumah ungkap ibrahimdia pun berpikir sudah waktunya pemdes untuk melatih anakanak muda atau warga untuk mengikuti kursus pemeliharaan panel surya dengan adanya tenaga terampil jika ada kerusakanmaka dapat segera ditanganitidak perlu lagi tunggu tenaga ahli dari luar pulau dari ternate atau dari jawa katanyakebutuhan listrik sudah menjadi kebutuhan utama warga di pulaupulau terpencil bagi warga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih mereka bisa menyediakan genset solar namun tidak dengan warga kurang mampu mereka berharap penuh kepada pltsenergi dari surya ini sangat penting bagi kami orang pulau tidak butuh bbm dan bisa digunakan selamanya jika dirawat sebut suparto mahyadin seorang warga sikodesa siko yang berdekatan dengan pulau laigoma mendapatkan bantuan proyek plts pada lalu dan menyala beberapa tahun kemudian fasilitas yang ada rusak satu tahun belakangan dan belum juga diperbaikipadahal keberadaan plts ini penting bagi warga karena genset atau generator tidak bisa dinyalakan terusmenerus selama jam ratarata warga desa yang menggunakan genset hanya bisa menikmati listrik hingga jam selebihnya rumah mereka gelap dan hanya menggunakan lampu teplokdi pulau seperti laigoma dan siko ada juga genset tetapi tidak bisa dinyalakan karena tingginya biaya beli bbm lanjut supartopasokan listrik yang stabil juga amat mempengaruhi kehidupan ekonomi warga pulau yang mayoritas adalah nelayan membutuhkan listrik bukan hanya untuk penerangan tetapi juga membuat es balok untuk mengawetkan ikan hasil tangkapansaat ini seluruh kebutuhan es untuk mengawetkan ikan diambil dari ternate keluh ade thaib seorang warga laigoma saat coba dihubungi pihak pemkab halmahera selatan yang coba dikonfirmasi terkait kondisi plts enggan memberikan tanggapannya didatangi langsung hingga dikirimi daftar pertanyaan melalui pesan wa juga tidak ditanggapinomor ponsel xxxx yang coba dikonfirmasi pada kamis dan jumat tidak meresponkepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten halmahera selatatan tahrim imam yang ditemui sabtu di bacan kabupaten halmahera selatan enggan memberi tanggapan soal inibanyak ditemukan fenomena unit dan fasilitas yang rusak sisilia nurmala dewi team leader org id lembaga nirlaba yang mendorong isu energi terbarukan menyebut syarat berhasilnya transisi kemandirian energi adalah adanya transformasi masyarakatdia menyebut sejak awal perencanaan proyek pemasangan pengelolaan hingga perawatan unit perlu ada partisipasi warga dalam tiap tahapan pemda dan pihak penerima manfaat mesti menyiapkan komponenkomponen yang diperlukan di tingkat desa bisa dibentuk pengurus khusus selain itu pengelolaan dapat juga dilakukan melalui koperasi atau bumdes yang ada di desa sejauh yang saya tahu di pulaupulau kecil komponen solar panel perlu perawatan ekstra karena rentan korosi akibat air laut sebut sisiliahal lain adalah membangun rasa memiliki masyarakat atas fasilitas energi terbarukan ini termasuk penerapan sistem iuran untuk penyediaan dana perawatansisilia memberi contoh inisiatif yang dilakukan warga dusun bondan cilacap karena pengelolaan yang baik mereka lalu memperoleh penghargaan dari pemda jawa tengah sebagai desa mandiri energi tulisan ini hasil kerjasama mongabay indonesia dan org indonesia

Pemerintah Didesak Tuntaskan Kasus Pencemaran Batubara di Perairan Masalembu. Walhi Jatim mendesak pemerintah untuk menyelesaikan kasus pencemaran akibat tumpahnya muatan batubara dari Kapal Ponton Woodman 37 pada Februari 2022 di kawasan perairan Desa Sukajeruk, Masalembu, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa TimurWalhi Jatim bersama warga telah melaporkan kasus tersebut kepada Penegakan Hukum (Gakkum) Jabal Nusra, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur, pada bulan Maret 2022.Pihak DLH Jatim kemudian melakukan koordinasi dan upaya lanjutan dengan berbagai pihak terkait. Sedangkan petugas Satuan Pengawas SDKP Jawa Timur telah datang ke Pulau Masalembu pada 28 Maret 2022 untuk bertemu dengan dengan masyarakat dan melakukan assessment terkait dugaan pencemaran.Walhi Jatim meminta kementerian terkait untuk mengumumkan hasil temuan dan melakukan tindakan sesegera mungkin untuk mengatasi pencemaran akibat tumpahan batubara di perairan Masalembu. Dan segera melakukan mitigasi dan melokalisir dampak cemaran batubara yang tumpah dan merehabilitasi kawasan yang tercemar untuk dipulihkan.

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

pemerintah didesak tuntaskan kasus pencemaran batubara di perairan masalembu walhi jatim mendesak pemerintah untuk menyelesaikan kasus pencemaran akibat tumpahnya muatan batubara dari kapal ponton woodman pada februari di kawasan perairan desa sukajeruk masalembu kecamatan masalembu kabupaten sumenep jawa timurwalhi jatim bersama warga telah melaporkan kasus tersebut kepada penegakan hukum gakkum jabal nusra dinas lingkungan hidup dlh provinsi jawa timur dan dinas kelautan dan perikanan dkp provinsi jawa timur pada bulan maret pihak dlh jatim kemudian melakukan koordinasi dan upaya lanjutan dengan berbagai pihak terkait sedangkan petugas satuan pengawas sdkp jawa timur telah datang ke pulau masalembu pada maret untuk bertemu dengan dengan masyarakat dan melakukan assessment terkait dugaan pencemaranwalhi jatim meminta kementerian terkait untuk mengumumkan hasil temuan dan melakukan tindakan sesegera mungkin untuk mengatasi pencemaran akibat tumpahan batubara di perairan masalembu dan segera melakukan mitigasi dan melokalisir dampak cemaran batubara yang tumpah dan merehabilitasi kawasan yang tercemar untuk dipulihkan

Nyamplung, Sumber Energi Nabati yang Dikembangkan di Gambut Sumatera Selatan. Nyamplung merupakan jenis tanaman yang tidak hanya bermanfaat untuk mengoptimalkan lahan gambut tetapi juga sebagai sumber energi nabati.Bahan bakar nabati nyamplung sangat berpotensi di seluruh Indonesia. Kelebihan nyamplung adalah produksi buah yang banyak, berbuah sepanjang tahun, potensi minyak tinggi antara 30 hingga 74 persen,serta limbahnya bisa didaur ulang.Pengenalannyamplung memang tergolong baru untuk lahan gambut (peatland). Umumnya, tanaman hutan ini berada di tanah mineral atau lahan-lahan pesisir pantai sebagai penahan angin.Di Sumatera Selatan, nyamplung tengah diujicobakan di lahan gambut yang berada di Desa Peringgi Talang Nangka, Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

konservasi lingkungan strategi mitigasi

nyamplung sumber energi nabati yang dikembangkan di gambut sumatera selatan nyamplung merupakan jenis tanaman yang tidak hanya bermanfaat untuk mengoptimalkan lahan gambut tetapi juga sebagai sumber energi nabatibahan bakar nabati nyamplung sangat berpotensi di seluruh indonesia kelebihan nyamplung adalah produksi buah yang banyak berbuah sepanjang tahun potensi minyak tinggi antara hingga persenserta limbahnya bisa didaur ulangpengenalannyamplung memang tergolong baru untuk lahan gambut peatland umumnya tanaman hutan ini berada di tanah mineral atau lahanlahan pesisir pantai sebagai penahan angindi sumatera selatan nyamplung tengah diujicobakan di lahan gambut yang berada di desa peringgi talang nangka pangkalan lampam kabupaten ogan komering ilir oki

Transisi Energi, Akankah jadi Prioritas Pemerintahan Baru?. Transisi energi ke sumber terbarukan adalah keniscayaan di tengah ancaman krisis iklim. Ia pun jadi target capaian Indonesia. Pemerintah sebentar lagi berganti, akankah presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran akan serius melakukan transisi energi? Nizar Marizi, Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas mengatakan, untuk pengembangan transisi energi ini, Bappenas tengah menggodok arah kebijakan transisi energi dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJN) pada 2025-2045. Satya Widya Yudha, Anggota Dewan Energi Nasional juga praktisi energi mengatakan, kebijakan energi perlu selaras dengan kebijakan perubahan iklim. Kedepan arah penilaian ketahanan energi yang sebelumnya nasional perlu dinilai secara regional.Pius Ginting, Koordinator Nasional Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat () mengatakan, selain kebijakan, pendanaan juga perlu menjadi perhatian dalam transisi energi ini. Untuk tak menambah beban negara, katanya, transisi energi agar menghindari skema utang.

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

transisi energi akankah jadi prioritas pemerintahan baru transisi energi ke sumber terbarukan adalah keniscayaan di tengah ancaman krisis iklim ia pun jadi target capaian indonesia pemerintah sebentar lagi berganti akankah presiden dan wakil presiden terpilih prabowogibran akan serius melakukan transisi energi nizar marizi direktur sumber daya energi mineral dan pertambangan kementerian ppnbappenas mengatakan untuk pengembangan transisi energi ini bappenas tengah menggodok arah kebijakan transisi energi dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional rpjn pada satya widya yudha anggota dewan energi nasional juga praktisi energi mengatakan kebijakan energi perlu selaras dengan kebijakan perubahan iklim kedepan arah penilaian ketahanan energi yang sebelumnya nasional perlu dinilai secara regionalpius ginting koordinator nasional aksi ekologi dan emansipasi rakyat mengatakan selain kebijakan pendanaan juga perlu menjadi perhatian dalam transisi energi ini untuk tak menambah beban negara katanya transisi energi agar menghindari skema utang

Menelisik Potensi Biofuel Nyamplung di Selayar. Tidak banyak yang tahu bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar di ujung selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan 130 pulau-pulaunya itu pernah dijadikan percontohan salah satu Desa Mandiri Energi (DME), karena memiliki potensi sumber biofuel berupa tanaman nyamplungProgram DME yang diluncurkan kala itu oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada 2007, masuk ke Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bagian dari 850 DME pada 2009-2010, dengan teknologi energi baru terbarukan seperti, mikrohidro, angin dan surya sebagai pembangkit energi alternatif.Khusus di Kepulauan Selayar, program DME berupa biofuel dari nyamplung karena potensinya sangat besar yaitu 1.742 hektare lahan pohon nyamplung yang siap tumbuh alami di Selayar. Bahkan Kementerian ESDM kemudian menindaklanjuti dengan membangun pabrik pengolahan biji nyamplung berkapasitas produksi 250 liter per hari.Biofuel dari biji nyamplung mempunyai kelebihan bisa langsung digunakan tanpa campuran bahan lain, dengan produksi dari biji pohon nyamplung yang berbuah sepanjang tahun dan produksinya lebih tinggi dari pohon jarak sehingga sangat potensial sebagai sumber energi alternatif sekaligus sebagai sumber ekonomi baru bagi warga Selayar

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

menelisik potensi biofuel nyamplung di selayar tidak banyak yang tahu bahwa kabupaten kepulauan selayar di ujung selatan provinsi sulawesi selatan dengan pulaupulaunya itu pernah dijadikan percontohan salah satu desa mandiri energi dme karena memiliki potensi sumber biofuel berupa tanaman nyamplungprogram dme yang diluncurkan kala itu oleh presiden soesilo bambang yudhoyono pada masuk ke kabupaten kepulauan selayar sebagai bagian dari dme pada dengan teknologi energi baru terbarukan seperti mikrohidro angin dan surya sebagai pembangkit energi alternatifkhusus di kepulauan selayar program dme berupa biofuel dari nyamplung karena potensinya sangat besar yaitu hektare lahan pohon nyamplung yang siap tumbuh alami di selayar bahkan kementerian esdm kemudian menindaklanjuti dengan membangun pabrik pengolahan biji nyamplung berkapasitas produksi liter per haribiofuel dari biji nyamplung mempunyai kelebihan bisa langsung digunakan tanpa campuran bahan lain dengan produksi dari biji pohon nyamplung yang berbuah sepanjang tahun dan produksinya lebih tinggi dari pohon jarak sehingga sangat potensial sebagai sumber energi alternatif sekaligus sebagai sumber ekonomi baru bagi warga selayar

Ketika Nyamplung Beralih dari Energi Alternatif ke Kosmetik. Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pernah dijadikan percontohan Desa Mandiri Energi (DME) pada 2010, karena memiliki potensi sumber bahan bakar nabati dengan produk biodiesel dari pohon nyamplung. Bahkan Kementerian ESDM sudah membangunkan pabrik pengolahan biji nyamplung disituSayangnya saat ini produksi minyak nyamplung dari pabrik itu terhenti karena pasokan bahan baku biji nyamplung tidak dapat memenuhi target pabrik sehingga biaya produksi jauh lebih mahal dibandingkan dengan hasilnyaWarga Selayar lebih memilih menjual biji nyamplung kepada orang Perancis bernama Claude Boucher yang membeli dengan harga tinggi karena memiliki mesin pengolahan biji nyamplung untuk diolah menjadi minyak nabati untuk bahan kosmetik dan farmasi yang diekspor ke Amerika dan EropaDinas Kehutanan Sulsel mendukung pengembangan pohon nyamplung. Namun saat ini anggaran daerah dialihkan untuk menangani pandemi COVID-19.

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

ketika nyamplung beralih dari energi alternatif ke kosmetik kabupaten kepulauan selayar sulawesi selatan pernah dijadikan percontohan desa mandiri energi dme pada karena memiliki potensi sumber bahan bakar nabati dengan produk biodiesel dari pohon nyamplung bahkan kementerian esdm sudah membangunkan pabrik pengolahan biji nyamplung disitusayangnya saat ini produksi minyak nyamplung dari pabrik itu terhenti karena pasokan bahan baku biji nyamplung tidak dapat memenuhi target pabrik sehingga biaya produksi jauh lebih mahal dibandingkan dengan hasilnyawarga selayar lebih memilih menjual biji nyamplung kepada orang perancis bernama claude boucher yang membeli dengan harga tinggi karena memiliki mesin pengolahan biji nyamplung untuk diolah menjadi minyak nabati untuk bahan kosmetik dan farmasi yang diekspor ke amerika dan eropadinas kehutanan sulsel mendukung pengembangan pohon nyamplung namun saat ini anggaran daerah dialihkan untuk menangani pandemi covid

Video: Melirik Kopi Sebagai Bahan Bakar Nabati Potensial. Tonggak penting dalam sejarah pengembangan Bahan Bakar Nabati [BBN] di Indonesia dimulai tahun 2006.Saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden [Perpres] Nomor 5 Tahun 2006,tentang Kebijakan Energi Nasional.Perpres tersebut ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden [Inpres] Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati atau Biofuel sebagai bahan bakar lain.Kebijakan energi nasional dengan memanfaatkan bahan bakar nabati bertujuan untuk mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri.Biodiesel dapat diperoleh dari limbah ampas kopi. Untuk memperoleh dua liter biodiesel, diperlukan 10 kilogram ampas kopi.Aceh, diuntungkan dengan besarnya potensi kopi yang dibudidayakan di dataran tinggi G Kopi jenis arabika dan robusta tumbuh produktif di Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

video melirik kopi sebagai bahan bakar nabati potensial tonggak penting dalam sejarah pengembangan bahan bakar nabati bbn di indonesia dimulai tahun saat itu presiden susilo bambang yudhoyono mengeluarkan peraturan presiden perpres nomor tahun tentang kebijakan energi nasionalperpres tersebut ditindaklanjuti dengan instruksi presiden inpres nomor tahun tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati atau biofuel sebagai bahan bakar lainkebijakan energi nasional dengan memanfaatkan bahan bakar nabati bertujuan untuk mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeribiodiesel dapat diperoleh dari limbah ampas kopi untuk memperoleh dua liter biodiesel diperlukan kilogram ampas kopiaceh diuntungkan dengan besarnya potensi kopi yang dibudidayakan di dataran tinggi g kopi jenis arabika dan robusta tumbuh produktif di aceh tengah bener meriah dan gayo lues

KESDM Usut Kebakaran di Pembangkit Panas Bumi Sorik Marapi. Pada 14 Mei lalu, pembangkit panas bumi Sorik Marapi di Desa Sibanggor Julu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, terbakar.Januari lalu, di pembangkit kelolaan PT Sorik Marapi Geothermal Power ini, gas bocor menewaskan lima orang warga.Faisal Rizal, Ketua Kawali Sumut mengatakan, kasus kebocoran gas beracun yang menewaskan lima orang sampai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menghentikan seluruh kegiatan perusahaan dari Januari hingga akhir Februari seakan tak jadi pelajaran pahit bagi perusahaan, terbukti kebakaran terjadi.Haris Yahya, Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan, Kementerian Energi Sumberdaya Mineral (KESDM) mengatakan, kementerian masih investigasi penyebab kebakaran atau yang memicu kebakaran.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

kesdm usut kebakaran di pembangkit panas bumi sorik marapi pada mei lalu pembangkit panas bumi sorik marapi di desa sibanggor julu kabupaten mandailing natal sumatera utara terbakarjanuari lalu di pembangkit kelolaan pt sorik marapi geothermal power ini gas bocor menewaskan lima orang wargafaisal rizal ketua kawali sumut mengatakan kasus kebocoran gas beracun yang menewaskan lima orang sampai kementerian energi dan sumber daya mineral kesdm menghentikan seluruh kegiatan perusahaan dari januari hingga akhir februari seakan tak jadi pelajaran pahit bagi perusahaan terbukti kebakaran terjadiharis yahya direktur aneka energi baru terbarukan kementerian energi sumberdaya mineral kesdm mengatakan kementerian masih investigasi penyebab kebakaran atau yang memicu kebakaran

Warga Tetap Menolak Proyek Geothermal Wae Sano, Kenapa?. Keuskupan Ruteng telah mengirimkan surat kepada Presiden RI terkait rencana pembangunan proyek geothermal di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Ngoang, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Keuskupan Ruteng mengapresiasi jaminan pemerintah atas keamanan proyek geothermal serta eksistensi kampung dan situs adat dimana tidak ada relokasi permanenMenanggapi surat rekomendasi Keuskupan Ruteng dan mempertegas sikap penolakannya, warga kampung Wae Sanotelah membuat dan mengirimkan surat terbuka kepada Uskup Keuskupan Ruteng, pemerintah, perusahaan dan sesama warga Flores serta sejumlah pihak lainnya.Warga mengaku tidak menolak pembangunan tapi letak titik eksplorasinya yang diprotes warga. Warga pertanyakan kenapa masyarakat tidak dilibatkan dalam MoU antara pemerintah dan Keuskupan Ruteng bahkan lembaga yang dilibatkan dalam mendampingi warga malah tidak menyampaikan suara wargaVikjen Keuskupan Ruteng Romo mengaku ingin memediasi warga Desa Wae Sano dengan pemerintah maupun dengan pihak perusahaan SMI. Keuskupan Ruteng memegang prinsip keselamatan dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan dan mengatakan proyek geothermal justru akan menjaga keselamatan dan menjamin kesejahteraan warga

[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]

edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

warga tetap menolak proyek geothermal wae sano kenapa keuskupan ruteng telah mengirimkan surat kepada presiden ri terkait rencana pembangunan proyek geothermal di desa wae sano kecamatan sano ngoang kabupaten manggarai barat ntt keuskupan ruteng mengapresiasi jaminan pemerintah atas keamanan proyek geothermal serta eksistensi kampung dan situs adat dimana tidak ada relokasi permanenmenanggapi surat rekomendasi keuskupan ruteng dan mempertegas sikap penolakannya warga kampung wae sanotelah membuat dan mengirimkan surat terbuka kepada uskup keuskupan ruteng pemerintah perusahaan dan sesama warga flores serta sejumlah pihak lainnyawarga mengaku tidak menolak pembangunan tapi letak titik eksplorasinya yang diprotes warga warga pertanyakan kenapa masyarakat tidak dilibatkan dalam mou antara pemerintah dan keuskupan ruteng bahkan lembaga yang dilibatkan dalam mendampingi warga malah tidak menyampaikan suara wargavikjen keuskupan ruteng romo mengaku ingin memediasi warga desa wae sano dengan pemerintah maupun dengan pihak perusahaan smi keuskupan ruteng memegang prinsip keselamatan dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan dan mengatakan proyek geothermal justru akan menjaga keselamatan dan menjamin kesejahteraan warga

Saat Energi Terbarukan Jadi Gantungan Warga Pulau Saugi Pangkep. Akses listrik menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi 410 orang keluarga nelayan Pulau Saugi, Desa Mattiro Baji, Kecamatan Liukang Tupa’biring, Kabupaten Pangkep, Sulawesi SelatanWarga Pulau Saugi mulai merasa hidup lebih baik sejak Menteri ESDM meresmikan 21 Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan berupa PLTS untuk kepulauan dan pelosok desa pada 10 Mei 2018, Dengan perawatan yang telaten oleh dua orang operator, PLTS Pulau Saugi masih beroperasi sampai saat ini dibandingkan PLTS di daerah lain yang pada umumnya hanya mampu bertahan setahunKeberadaan PLTS mengubah kondisi sosial dan ekonomi warga di Pulau Saugi, seperti anak sekolah lebih rajin dan istri nelayan bisa berbisnis membantu perekonomian keluarga

[0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan strategi mitigasi

saat energi terbarukan jadi gantungan warga pulau saugi pangkep akses listrik menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi orang keluarga nelayan pulau saugi desa mattiro baji kecamatan liukang tupabiring kabupaten pangkep sulawesi selatanwarga pulau saugi mulai merasa hidup lebih baik sejak menteri esdm meresmikan pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan berupa plts untuk kepulauan dan pelosok desa pada mei dengan perawatan yang telaten oleh dua orang operator plts pulau saugi masih beroperasi sampai saat ini dibandingkan plts di daerah lain yang pada umumnya hanya mampu bertahan setahunkeberadaan plts mengubah kondisi sosial dan ekonomi warga di pulau saugi seperti anak sekolah lebih rajin dan istri nelayan bisa berbisnis membantu perekonomian keluarga

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dinilai Menyalahi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Bali. Wacana pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) kembali digulirkan pemerintah pusat dan direspon pemerintah daerah.Denpasar, Bali adalah salah satu daerah dari 12 kota di Indonesia yang terpilih, sesuai amanat Peraturan Presiden No.35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah jadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.Jaringan Alinasi Zero Waste Indonesia (AZWI) kembali mengkritisi karena PLTSa dinilai berisiko pada kualitas lingkungan dan juga keuangan daerah. Terlebih Bali sudah membuat kebijakan pemilahan sampah di sumber yang lebih baik dibanding penerapan PLTSaSolusi yang didorong adalah penguatan kapasitas desa untuk memilah dari rumah sehingga residu sampah ke TPA berkurang dibandingkan menerapkan PLTSa

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

proyek pembangkit listrik tenaga sampah dinilai menyalahi kebijakan pengelolaan sampah di bali wacana pembangkit listrik tenaga sampah pltsa kembali digulirkan pemerintah pusat dan direspon pemerintah daerahdenpasar bali adalah salah satu daerah dari kota di indonesia yang terpilih sesuai amanat peraturan presiden no tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah jadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkunganjaringan alinasi zero waste indonesia azwi kembali mengkritisi karena pltsa dinilai berisiko pada kualitas lingkungan dan juga keuangan daerah terlebih bali sudah membuat kebijakan pemilahan sampah di sumber yang lebih baik dibanding penerapan pltsasolusi yang didorong adalah penguatan kapasitas desa untuk memilah dari rumah sehingga residu sampah ke tpa berkurang dibandingkan menerapkan pltsa

Cerita Energi Air dari Lubuk Bangkar. Desa Lubuk Bangkar, Kecamatan Batang Asai, Jambi sejak 2018, sudah pakai penerangan dari pembangkit listrik mikro hidro. Mereka dapat bantuan dari BAZNAS dan dana tanggung jawab sosial dari Bank Jambi. Proyek berkapasitas 60 kW itu juga dikerjakan bersama program pembangunan PBB (UNDP).Listrik PLTMH berkapasitas 60 Kw itu menerangi 258 rumah. PLTMH mampu memenuhi keperluan listrik warga selama 24 jam. Warga yang menikmati aliran listrik biasa membayar tagihan Rp20.000-Rp50.000, tergantung pemakaian.Alat AVR (automatic voltage regulator) PLTMH mati tersambar petir. Pasokan energi warga pun terganggu. Penangkal petir PLTMH sering menjadi kendala. Sanusi, Humas CV Cihanjuang, perusahaan khusus pembuat instalasi PLTMH, mengatakan, suku cadang PLTMH kerap terjadi karena listrik alami yang dihasilkan dalam bentuk petir jauh lebih besar dari listrik yang diproduksi pembangkit air skala kecil.Setelah PLN hadir, hanya 60 rumah yang bersedia berlangganan dari total 258 rumah di Lubuk Bangkar. Jumlah yang memanfaatkan hanya sedikit karena sebagian besar warga mengatakan ongkos sambungan instalasi listrik PLN jauh lebih mahal ketimbang layanan listrik dari PLTMH.

[0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan strategi mitigasi

cerita energi air dari lubuk bangkar desa lubuk bangkar kecamatan batang asai jambi sejak sudah pakai penerangan dari pembangkit listrik mikro hidro mereka dapat bantuan dari baznas dan dana tanggung jawab sosial dari bank jambi proyek berkapasitas kw itu juga dikerjakan bersama program pembangunan pbb undplistrik pltmh berkapasitas kw itu menerangi rumah pltmh mampu memenuhi keperluan listrik warga selama jam warga yang menikmati aliran listrik biasa membayar tagihan rprp tergantung pemakaianalat avr automatic voltage regulator pltmh mati tersambar petir pasokan energi warga pun terganggu penangkal petir pltmh sering menjadi kendala sanusi humas cv cihanjuang perusahaan khusus pembuat instalasi pltmh mengatakan suku cadang pltmh kerap terjadi karena listrik alami yang dihasilkan dalam bentuk petir jauh lebih besar dari listrik yang diproduksi pembangkit air skala kecilsetelah pln hadir hanya rumah yang bersedia berlangganan dari total rumah di lubuk bangkar jumlah yang memanfaatkan hanya sedikit karena sebagian besar warga mengatakan ongkos sambungan instalasi listrik pln jauh lebih mahal ketimbang layanan listrik dari pltmh

Walhi Nilai Proyek Strategis Nasional Rawan Konflik dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Pada 17 November 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 109/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Organisasi lingkungan hidup menilai, aturan ini condong pada pembangunan ekstraktif dan infrastruktur. Pemerintah memangkas jumlah dari 227 jadi 201 lewat perpres ini. Dalam lampiran daftar PSN pada beleid itu ada 55 proyek baru yang sebelumnya tak masuk dalam daftar. Selain itu, pemerintah juga menambahkan 10 program dalam perpres ini.Walhi menilai, regulasi ini tidak menunjukkan perlindungan lingkungan hidup dan berpotensi merugikan masyarakat lebih luas. Kebijakan pembangunan yang diambil, berjalan terburu-buru, tanpa memperhatikan aspek lingkungan hidup.Yohana Tiko, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur mengatakan, PSN mampu memicu konflik di masyarakat karena berpotensi mengambil wilayah kelola rakyat dan mengancam lingkungan hidup. Beberapa PSN di Kalimantan Timur, antara lain jalan tol, bendungan, gasifikasi batubara, dan kilang minyak di Bontang.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

walhi nilai proyek strategis nasional rawan konflik dan kerusakan lingkungan hidup pada november presiden joko widodo menandatangani peraturan presiden nomor tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional organisasi lingkungan hidup menilai aturan ini condong pada pembangunan ekstraktif dan infrastruktur pemerintah memangkas jumlah dari jadi lewat perpres ini dalam lampiran daftar psn pada beleid itu ada proyek baru yang sebelumnya tak masuk dalam daftar selain itu pemerintah juga menambahkan program dalam perpres iniwalhi menilai regulasi ini tidak menunjukkan perlindungan lingkungan hidup dan berpotensi merugikan masyarakat lebih luas kebijakan pembangunan yang diambil berjalan terburuburu tanpa memperhatikan aspek lingkungan hidupyohana tiko direktur eksekutif walhi kalimantan timur mengatakan psn mampu memicu konflik di masyarakat karena berpotensi mengambil wilayah kelola rakyat dan mengancam lingkungan hidup beberapa psn di kalimantan timur antara lain jalan tol bendungan gasifikasi batubara dan kilang minyak di bontang

Temuan ESDM soal Gas Beracun Sorik Marapi dan Kejadian di Daerah Lain. Tim investigasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, turun tak lama setelah kejadian kebocoran gas beracun di lokasi pembukaan sumur PT Sorik Marapi Geothermal Power, yang menyebabkan, lima warga tewas pada 25 Januari 2021. Dadan Kusdiana, Dirjen EBTKE, mengatakan, tim investigasi dan turun lokasi di Desa Sibanggor Julu, Mandailing Natal, Sumatera Utara dan menemukan beberapa kesalahan dalam proses pengeboran panas bumi.Hendro Sangkoyo, pendiri Sekolah Ekonomi Demokratik, mengibaratkan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah proyek panas bumi berada dalam sebuah laboratorium percobaan. Kejadian di Sorik Merapi, mengingatkan kembali hampir setiap tahun proyek panas bumi menimbulkan korban.Saptar, warga Sumut dalam sebuah diskusi daring beberapa waktu lalu. Sejak awal, tak ada tranparansi dari perusahaan soal analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dari kegiatan pemboran sumur untuk PLTP. Sedang jarak antara aktivitas masyarakat dengan lokasi proyek sekitar 100 meter dengan pembatas pagar dari seng.Kejadian serupa Sorik Marapi, bukan kejadian pertama. Di Dieng, Jawa Tengah, lokasi rencana PLTP II oleh PT Geo Dipa Energy juga sangat berdekatan dengan pemukiman warga.PLTP I Dieng di Wonosobo juga pernah mengalami kebocoran yang menyebabkan sumber mata air warga tercemar.

[0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

temuan esdm soal gas beracun sorik marapi dan kejadian di daerah lain tim investigasi dari kementerian energi dan sumber daya mineral turun tak lama setelah kejadian kebocoran gas beracun di lokasi pembukaan sumur pt sorik marapi geothermal power yang menyebabkan lima warga tewas pada januari dadan kusdiana dirjen ebtke mengatakan tim investigasi dan turun lokasi di desa sibanggor julu mandailing natal sumatera utara dan menemukan beberapa kesalahan dalam proses pengeboran panas bumihendro sangkoyo pendiri sekolah ekonomi demokratik mengibaratkan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah proyek panas bumi berada dalam sebuah laboratorium percobaan kejadian di sorik merapi mengingatkan kembali hampir setiap tahun proyek panas bumi menimbulkan korbansaptar warga sumut dalam sebuah diskusi daring beberapa waktu lalu sejak awal tak ada tranparansi dari perusahaan soal analisis mengenai dampak lingkungan amdal dari kegiatan pemboran sumur untuk pltp sedang jarak antara aktivitas masyarakat dengan lokasi proyek sekitar meter dengan pembatas pagar dari sengkejadian serupa sorik marapi bukan kejadian pertama di dieng jawa tengah lokasi rencana pltp ii oleh pt geo dipa energy juga sangat berdekatan dengan pemukiman wargapltp i dieng di wonosobo juga pernah mengalami kebocoran yang menyebabkan sumber mata air warga tercemar

Tambang Batubara Datang, Warga Sikalang Was-was Rumah Mulai Rusak. Sekitar 10 tahun lalu, belasan rumah warga Sikalang roboh. Tak jauh dari rumah mereka ada tambang batubara rakyat. Rumah-rumah itu tak lagi bisa ditinggali hingga kini. Kekhawatiran tragedi serupa kini muncul lagi kala tambang batubara perusahaan beroperasi. Belasan rumah warga mulai retak-retak. Dan kebun warga ada yang berlubang dengan bunyi deru air kuat kala hujan.Pemerintah daerah dari Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sudah datang melihat kebun dan rumah warga. Hingga kini, belum ada tindaklanjut bagaimana penanganan rumah warga maupun antisipasi bencana tak terulang. Warga hidup dalam cemas.Warga sepakat akan menyurati Dinas Lingkungan Hidup melalui Walhi Sumbar dengan beberapa tuntutan, antara lain meminta informasi hasil verifikasi DLH secara resmi dan meminta verifikasi menyeluruh terhadap wilayah kelola masyarakat Desa Sikalang dari rumah, kebun, air, udara dan seterusnnya yang terdampak aktivitas tambang batubara.

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

tambang batubara datang warga sikalang waswas rumah mulai rusak sekitar tahun lalu belasan rumah warga sikalang roboh tak jauh dari rumah mereka ada tambang batubara rakyat rumahrumah itu tak lagi bisa ditinggali hingga kini kekhawatiran tragedi serupa kini muncul lagi kala tambang batubara perusahaan beroperasi belasan rumah warga mulai retakretak dan kebun warga ada yang berlubang dengan bunyi deru air kuat kala hujanpemerintah daerah dari dinas lingkungan hidup maupun dinas energi dan sumber daya mineral sudah datang melihat kebun dan rumah warga hingga kini belum ada tindaklanjut bagaimana penanganan rumah warga maupun antisipasi bencana tak terulang warga hidup dalam cemaswarga sepakat akan menyurati dinas lingkungan hidup melalui walhi sumbar dengan beberapa tuntutan antara lain meminta informasi hasil verifikasi dlh secara resmi dan meminta verifikasi menyeluruh terhadap wilayah kelola masyarakat desa sikalang dari rumah kebun air udara dan seterusnnya yang terdampak aktivitas tambang batubara

Panen Energi Terbarukan dengan Jaga Kelestarian Air dan Hutan. Pada awalnya, Dusun Pesawahan, Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah menggunakan turbin kayu untuk memenuhi kebutuhan energiSetelah belasan tahun, kemudian ada bantuan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) dari Pemprov Jateng pada 2010Masyarakat membuat kelompok untuk mengelola instalasi dan iuran warga guna memelihara PLTMHSudah 11 tahun, PLTMH masih bertahan, suplai listrik juga lancar, sehingga tak salah jika Dusun Pesawahan sempat menyabet penghargaan Desa Mandiri Energi tingkat Jateng tahun 2017

[0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan strategi mitigasi

panen energi terbarukan dengan jaga kelestarian air dan hutan pada awalnya dusun pesawahan desa gununglurah kecamatan cilongok banyumas jawa tengah menggunakan turbin kayu untuk memenuhi kebutuhan energisetelah belasan tahun kemudian ada bantuan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro pltmh dari pemprov jateng pada masyarakat membuat kelompok untuk mengelola instalasi dan iuran warga guna memelihara pltmhsudah tahun pltmh masih bertahan suplai listrik juga lancar sehingga tak salah jika dusun pesawahan sempat menyabet penghargaan desa mandiri energi tingkat jateng tahun

Berkah Sumber Air di Malang: Dari Pariwisata, Air Minum, Hingga Pasok Listrik ke PLN. Memanfaatkan sumberdaya air yang melimpah di kaki Gunung Semeru, para pihak dari kelompok masyarakat, swasta hingga perguruan tinggi di Kabupaten Malang ramai-ramai membangun listrik berbasis tenaga mikro hidro.Selain air yang dibendung sebagai pemasok mikrohidro juga dikembangkan sebagai obyek wisata, seperti yang dikembangkan di Sumber Maron, Karangsuko. Air juga dimanfaatkan oleh kelompok warga pengelola air HIPPAM untuk melayani jaringan air bersih bagi warga yang sekarang melayani 2.380 sambungan rumah.Pihak swasta PT Akasa Eko Energi memanfaatkan aliran Sungai Taman Asri dan Wirotaman. PLTMH ini memasok listrik ke PLN 1.154 kW dengan menggunakan skema perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) membangun mikrohidro yang mampu menghasilkan daya 100 kW di saat musim penghujan dan 75 kW saat musim kemarau. Listrik yang dihasilkan memenuhi sekitar 30 persen kebutuhan listrik kampus tersebut.

[0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan strategi mitigasi

berkah sumber air di malang dari pariwisata air minum hingga pasok listrik ke pln memanfaatkan sumberdaya air yang melimpah di kaki gunung semeru para pihak dari kelompok masyarakat swasta hingga perguruan tinggi di kabupaten malang ramairamai membangun listrik berbasis tenaga mikro hidroselain air yang dibendung sebagai pemasok mikrohidro juga dikembangkan sebagai obyek wisata seperti yang dikembangkan di sumber maron karangsuko air juga dimanfaatkan oleh kelompok warga pengelola air hippam untuk melayani jaringan air bersih bagi warga yang sekarang melayani sambungan rumahpihak swasta pt akasa eko energi memanfaatkan aliran sungai taman asri dan wirotaman pltmh ini memasok listrik ke pln kw dengan menggunakan skema perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement universitas muhammadiyah malang umm membangun mikrohidro yang mampu menghasilkan daya kw di saat musim penghujan dan kw saat musim kemarau listrik yang dihasilkan memenuhi sekitar persen kebutuhan listrik kampus tersebut

Biogas Jadi Katalisator Perbaikan Lingkungan di Desa Lereng Semeru Ini. Awalnya ternak sapi adalah usaha sampingan masyarakat. Namun sekarang 90 persen warga dari sekitar 520 KK di Dusun Bendrong, Desa Argosari, Kabupaten Malang memelihara sapi. Total ada sekitar dua ribu sapi yang dipelihara oleh masyarakat di desa lereng Gunung Semeru ini. Produksi susu menjadi sumber pendapatan masyarakat.Sebelum diperkenalkan dengan energi biogas, 99 persen penduduk mencari kayu bakar di hutan konservasi TNBTS dan hutan produksi yang menyebabkan ancaman bagi kerusakan hutan.Sebelum ada biogas untuk mengolah limbah kotoran sapi, para peternak membuang kotoran sapi ke sungai. Sungai pun tercemar kotoran sapi.Pembangunan biogas menjadi katalisator perubahan perilaku dan perbaikan lingkungan. Tak hanya menghasilkan energi bersih, tapi juga mengolah limbah kotoran sapi, mengurangi kerusakan hutan dan memperbaiki kualitas sungai.

[0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan konservasi lingkungan strategi mitigasi

biogas jadi katalisator perbaikan lingkungan di desa lereng semeru ini awalnya ternak sapi adalah usaha sampingan masyarakat namun sekarang persen warga dari sekitar kk di dusun bendrong desa argosari kabupaten malang memelihara sapi total ada sekitar dua ribu sapi yang dipelihara oleh masyarakat di desa lereng gunung semeru ini produksi susu menjadi sumber pendapatan masyarakatsebelum diperkenalkan dengan energi biogas persen penduduk mencari kayu bakar di hutan konservasi tnbts dan hutan produksi yang menyebabkan ancaman bagi kerusakan hutansebelum ada biogas untuk mengolah limbah kotoran sapi para peternak membuang kotoran sapi ke sungai sungai pun tercemar kotoran sapipembangunan biogas menjadi katalisator perubahan perilaku dan perbaikan lingkungan tak hanya menghasilkan energi bersih tapi juga mengolah limbah kotoran sapi mengurangi kerusakan hutan dan memperbaiki kualitas sungai

Pembangunan PLTA Jambo Aye di Hutan Leuser Masih Bermasalah. Bendungan PLTA Jambo Aye tengah dipersiapkan rencana pembangunannya di Provinsi Aceh.PLTA berkapasitas 100 mega watt ini, lokasinya berada di Desa Sarah Raja, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur.Hasil overlay menunjukkan, lokasi PLTA ini berada jauh di dalam hutan produksi yang masuk Kawasan Ekosistem Leuser [KEL], hutan yang merupakan habitat gajah, harimau, orangutan, dan badak sumatera. Rencana pembangunan PLTA Jambo Aye masih bermasalah, saat ini pada proses administrasi dan hukum. Ini dikarenakan ada dua rekomendasi perusahaan yang dikeluarkan Pemerintah Aceh untuk melaksanakannya, sehingga ada perusahaan yang menggugat.

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

pembangunan plta jambo aye di hutan leuser masih bermasalah bendungan plta jambo aye tengah dipersiapkan rencana pembangunannya di provinsi acehplta berkapasitas mega watt ini lokasinya berada di desa sarah raja kecamatan tanah jambo aye kabupaten aceh utara dan kabupaten aceh timurhasil overlay menunjukkan lokasi plta ini berada jauh di dalam hutan produksi yang masuk kawasan ekosistem leuser kel hutan yang merupakan habitat gajah harimau orangutan dan badak sumatera rencana pembangunan plta jambo aye masih bermasalah saat ini pada proses administrasi dan hukum ini dikarenakan ada dua rekomendasi perusahaan yang dikeluarkan pemerintah aceh untuk melaksanakannya sehingga ada perusahaan yang menggugat

Konsep Zero Waste dalam Pemanfaatan Limbah Ternak di Pinrang. Sebagai salah satu sentra sapi di Sulawesi Selatan, merujuk pada data BPS 2019 populasi ternak sapi di Kabupaten Pinrang mencapai 28.687 ekor.Persoalannya adalah limbah kotoran sapi, selain menimbulkan bau tak sedap, kotoran sapi dapat menimbulkan problem lingkungan dan sanitasi masyarakatSejak tahun 2010, penyuluh dari Dinas Peternakan Kabupaten Pinrang mulai memberi pelatihan mengolah kotoran ternak menjadi biogas bagi para peternak. Peternak diajarkan penggunaan teknologi digester, cara packing kompos, pemrosesan pupuk cair hingga melakukan fermentasi pakan bagi sapi. Pemda Pinrang telah memberikan bantuan pembuatan digester sebanyak 447 buah. Tujuannya untuk menuju pengelolaan zero waste (tanpa limbah) peternakan.

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan konservasi lingkungan strategi mitigasi

konsep zero waste dalam pemanfaatan limbah ternak di pinrang sebagai salah satu sentra sapi di sulawesi selatan merujuk pada data bps populasi ternak sapi di kabupaten pinrang mencapai ekorpersoalannya adalah limbah kotoran sapi selain menimbulkan bau tak sedap kotoran sapi dapat menimbulkan problem lingkungan dan sanitasi masyarakatsejak tahun penyuluh dari dinas peternakan kabupaten pinrang mulai memberi pelatihan mengolah kotoran ternak menjadi biogas bagi para peternak peternak diajarkan penggunaan teknologi digester cara packing kompos pemrosesan pupuk cair hingga melakukan fermentasi pakan bagi sapi pemda pinrang telah memberikan bantuan pembuatan digester sebanyak buah tujuannya untuk menuju pengelolaan zero waste tanpa limbah peternakan

Wisata Kincir Raksasa PLTB Sidrap. Bagaimana Peluang Kerja bagi Warga Sekitar? [Bagian-3]. Keberadaan kincir angin raksasa PLTB Sidrap akan diarahkan oleh Pemkab Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan tengah merancang kawasan wisata kincir angin bersama pihak PT UPC Renewables Indonesia selaku pengembang PLTB SidrapKonsep wisata kincir itu dintegrasikan dengan rencana pengembangan kawasan industri sesuai rancangan tata ruang di Kecamatan Watang Pulu Sidrap, dengan fasilitas destinasi berupa wisata religi Nona-nonae dan rest area (tempat istirahat) bagi masyarakat yang melakukan perjalanan antar daerah.Untuk itu, Pemda Sidrap telah menerbitkan dua perda yaitu perda tentang rencana induk pengembangan pariwisata (Riparda) dan perda kawasan industri, dengan sumber pendanaan APBD kabupaten dan provinsi. Integrasi kawasan industri itudiharapkan menarik investor luarWisata kincir yang dipusatkan di area PLTB Sidrap dengan pengelolaan wisata oleh warga setempat diharapkan meningkatkan perekonomian Sidrap

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

wisata kincir raksasa pltb sidrap bagaimana peluang kerja bagi warga sekitar bagian keberadaan kincir angin raksasa pltb sidrap akan diarahkan oleh pemkab sidenreng rappang sidrap sulawesi selatan tengah merancang kawasan wisata kincir angin bersama pihak pt upc renewables indonesia selaku pengembang pltb sidrapkonsep wisata kincir itu dintegrasikan dengan rencana pengembangan kawasan industri sesuai rancangan tata ruang di kecamatan watang pulu sidrap dengan fasilitas destinasi berupa wisata religi nonanonae dan rest area tempat istirahat bagi masyarakat yang melakukan perjalanan antar daerahuntuk itu pemda sidrap telah menerbitkan dua perda yaitu perda tentang rencana induk pengembangan pariwisata riparda dan perda kawasan industri dengan sumber pendanaan apbd kabupaten dan provinsi integrasi kawasan industri itudiharapkan menarik investor luarwisata kincir yang dipusatkan di area pltb sidrap dengan pengelolaan wisata oleh warga setempat diharapkan meningkatkan perekonomian sidrap

Kejar Target Bauran EBT, Apa yang Ditunggu dari Ekspansi PLTB Sidrap Tahap II? [Bagian-2]. Setelah dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap, Pemprov Sulawesi Selatan berkomitmen pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2024.Salah satu rencana pengembangan EBT dengan PLTB adalah pembangunan PLTB Sidrap Ekspansi atau PLTB Sidrap tahap II. Meski saat ini pelaksanaan pembangunannya terkendala adanya dualisme aturan.Rencana pengembangan PLTB Sidrap Ekspansi oleh PT UPC Renewables Indonesia telah mengantongi berbagai izin, pembebasan lahan lokasi, pengadaan turbin dan rencana kapasitas produksi listriknya, serta rencana penggunaan baterai.Bila terlaksana, Pembangunan PLTB Sidrap ekspansi dipastikan akan kembali menyerap ribuan tenaga kerja seperti pada tahap pertama dan pihak PT UPC Renewables Indonesia berencana meminimalisir penggunakan tenaga kerja asing.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

kejar target bauran ebt apa yang ditunggu dari ekspansi pltb sidrap tahap ii bagian setelah dibangunnya pembangkit listrik tenaga bayu pltb sidrap pemprov sulawesi selatan berkomitmen pengembangan energi baru terbarukan ebt seperti yang tercantum dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik ruptl salah satu rencana pengembangan ebt dengan pltb adalah pembangunan pltb sidrap ekspansi atau pltb sidrap tahap ii meski saat ini pelaksanaan pembangunannya terkendala adanya dualisme aturanrencana pengembangan pltb sidrap ekspansi oleh pt upc renewables indonesia telah mengantongi berbagai izin pembebasan lahan lokasi pengadaan turbin dan rencana kapasitas produksi listriknya serta rencana penggunaan bateraibila terlaksana pembangunan pltb sidrap ekspansi dipastikan akan kembali menyerap ribuan tenaga kerja seperti pada tahap pertama dan pihak pt upc renewables indonesia berencana meminimalisir penggunakan tenaga kerja asing

Optimisme Melanie Subono untuk Lingkungan Indonesia yang Lebih Baik. Melanie Subono adalah sosok artis sekaligus aktivis yang tidak pernah lelah menyuarakan isu lingkungan Indonesia.Menurut Melanie, apa yang baik untuk bumi, baik pula untuk kita dan sebaliknya.Indonesia begitu hebat kekayaan alamnya. Tuhan memberikan kekayaan alam kepada kita dengan segala kebutuhannya. Bayangkan, apa yang tidak ada di negeri kita?Anak muda sekarang, mungkin tidak semuanya paham energi terbarukan. Padahal ini penting diinformasikan. Menurut Melanie, dulu, mungkin kita juga tidak pernah membayangkan bila harus beli oksigen dan pakai masker. Kenyataannya, sekarang betul-betul terjadi.

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

edukasi dan kesadaran strategi mitigasi

optimisme melanie subono untuk lingkungan indonesia yang lebih baik melanie subono adalah sosok artis sekaligus aktivis yang tidak pernah lelah menyuarakan isu lingkungan indonesiamenurut melanie apa yang baik untuk bumi baik pula untuk kita dan sebaliknyaindonesia begitu hebat kekayaan alamnya tuhan memberikan kekayaan alam kepada kita dengan segala kebutuhannya bayangkan apa yang tidak ada di negeri kitaanak muda sekarang mungkin tidak semuanya paham energi terbarukan padahal ini penting diinformasikan menurut melanie dulu mungkin kita juga tidak pernah membayangkan bila harus beli oksigen dan pakai masker kenyataannya sekarang betulbetul terjadi

Warga Wae Sano Minta Hentikan Rekayasa Atas Sikap Penolakan Pembangunan Geothermal. Warga Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT menegaskan kembali penolakan atas rencana pembangunan geothermal di wilayahnya. Suara penolakan warga ini telah berlangsung sejak tahun 2018Warga mengaku didatangi tim dari Komite Bersama yang menanyakan tentang tanda tangan warga dalam surat penolakan dan mengecek apakah benar nama dan tandatangan tersebut benar milik warga tersebutKomite Bersama dan Pemerintah Daerah Manggarai Barat menandatangani nota kesepahaman pengembangan panas bumi Wae Sano di Jakarta. Turut ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengadaan Tanah untuk Area Eksplorasi (Pengeboran Eksplorasi) pada Wilayah Terbuka Wae Sano antara PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai BaratProyek Geothermal di Wae Sano ada 3 sumur pengeboran yakni di Kampung Lempe, Dasak dan Nunang. Selama ini dibangun persepsi publik bahwa pemerintah akan mengutamakan pengeboran di Welped A di Kampung Lempe. Menurut versi pemerintah, di Welped B Kampung Nunang tidak jadi dikerjakan dan diutamakan dilakukan eksplorasi di Kampung Lempe

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

warga wae sano minta hentikan rekayasa atas sikap penolakan pembangunan geothermal warga desa wae sano kecamatan sano nggoang kabupaten manggarai barat provinsi ntt menegaskan kembali penolakan atas rencana pembangunan geothermal di wilayahnya suara penolakan warga ini telah berlangsung sejak tahun warga mengaku didatangi tim dari komite bersama yang menanyakan tentang tanda tangan warga dalam surat penolakan dan mengecek apakah benar nama dan tandatangan tersebut benar milik warga tersebutkomite bersama dan pemerintah daerah manggarai barat menandatangani nota kesepahaman pengembangan panas bumi wae sano di jakarta turut ditandatangani perjanjian kerja sama pks pengadaan tanah untuk area eksplorasi pengeboran eksplorasi pada wilayah terbuka wae sano antara pt geo dipa energi persero dengan pemerintah kabupaten manggarai baratproyek geothermal di wae sano ada sumur pengeboran yakni di kampung lempe dasak dan nunang selama ini dibangun persepsi publik bahwa pemerintah akan mengutamakan pengeboran di welped a di kampung lempe menurut versi pemerintah di welped b kampung nunang tidak jadi dikerjakan dan diutamakan dilakukan eksplorasi di kampung lempe

Gugat UU Minerba, Upaya Kurangi Beban Lingkungan dan Masyarakat. Tim Bersihkan Indonesia, antara lain, Walhi dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, serta Nur Aini, warga Banyuwangi maupun Yaman, nelayan Bangka Belitung, ajukan yudicial review atas Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini sebagai upaya bersama mengurangi beban lingkungan hidup dan kesengsaraan masyarakat.Tim Bersihkan Indonesia juga mendampingi Paini dan membuat di Change.org yang meminta hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Minerba.Tri Haryati, akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia menilai, pasca UU Minerba terjadi dominasi oligarki di sektor sumber daya alam. Dampaknya, timbul kerusakan lingkungan hidup dan kehilangan hak rakyat terutama masyarakat adat dan kelompok ekonomi rentan serta hak demokrasi. Perizinan dipengaruhi kepentingan investasi dan korporasi.UU Minerba dan omnibus law, seharusnya membereskan masalah tumpang tindih izin dan persoalan pelanggaran tata ruang selama ini. Alih-alih memperketat, kedua kebijakan ini malah memperlancar perizinan dengan pengawasan makin minim.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

gugat uu minerba upaya kurangi beban lingkungan dan masyarakat tim bersihkan indonesia antara lain walhi dan jaringan advokasi tambang jatam kalimantan timur serta nur aini warga banyuwangi maupun yaman nelayan bangka belitung ajukan yudicial review atas undangundang pertambangan mineral dan batubara uu minerba ke mahkamah konstitusi gugatan ini sebagai upaya bersama mengurangi beban lingkungan hidup dan kesengsaraan masyarakattim bersihkan indonesia juga mendampingi paini dan membuat di changeorg yang meminta hakim mahkamah konstitusi membatalkan uu minerbatri haryati akademisi fakultas hukum universitas indonesia menilai pasca uu minerba terjadi dominasi oligarki di sektor sumber daya alam dampaknya timbul kerusakan lingkungan hidup dan kehilangan hak rakyat terutama masyarakat adat dan kelompok ekonomi rentan serta hak demokrasi perizinan dipengaruhi kepentingan investasi dan korporasiuu minerba dan omnibus law seharusnya membereskan masalah tumpang tindih izin dan persoalan pelanggaran tata ruang selama ini alihalih memperketat kedua kebijakan ini malah memperlancar perizinan dengan pengawasan makin minim

Eceng Gondok Ternyata Bisa Disulap Jadi Bioetanol dan Biogas. Selama ini eceng gondok dianggap sebagai tumbuhan gulma air yang mengganggu pertanian seperti yang terjadi di Danau Limboto, Gorontalo, dimana 70 persen luas perairannya tertutupi karena pertumbuhan enceng gondok yang sangat cepat sehingga membuat Danau Limboto berstatus danau kritisHasil penelitian Universitas Negeri Gorontalo (UNG) membuktikan eceng gondok ternyata bisa diolah menjadi bahan bakar alternatif berupa bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel dengan produk berupa bioetanol dan biogasKementerian ESDM telah menetapkan tahapan mandatoring untuk biofuel dari bioetanol sejak 2015 hingga 2025. Sayangnya, pengembangan biofuel dari eceng gondok belum pernah dilakukan di Gorontalo. Hanya pernah dilakukan ujicoba pengembangan feedstock BBN dari tanaman jarak di Gorontalo, namun kandas ditengah jalan.Kebijakan pengembangan biofuel sangat penting karena potensi feedstock-nya di Indonesia sangat banyak. Kebijakan pengembangan biofuel dapat menghemat anggaran dan meningkatkan pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menciptakan lapangan kerja baru dan kesempatan bagi pengusaha mengembangkan produk sampingan dan pengelolaan biomassa

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

eceng gondok ternyata bisa disulap jadi bioetanol dan biogas selama ini eceng gondok dianggap sebagai tumbuhan gulma air yang mengganggu pertanian seperti yang terjadi di danau limboto gorontalo dimana persen luas perairannya tertutupi karena pertumbuhan enceng gondok yang sangat cepat sehingga membuat danau limboto berstatus danau kritishasil penelitian universitas negeri gorontalo ung membuktikan eceng gondok ternyata bisa diolah menjadi bahan bakar alternatif berupa bahan bakar nabati bbn atau biofuel dengan produk berupa bioetanol dan biogaskementerian esdm telah menetapkan tahapan mandatoring untuk biofuel dari bioetanol sejak hingga sayangnya pengembangan biofuel dari eceng gondok belum pernah dilakukan di gorontalo hanya pernah dilakukan ujicoba pengembangan feedstock bbn dari tanaman jarak di gorontalo namun kandas ditengah jalankebijakan pengembangan biofuel sangat penting karena potensi feedstocknya di indonesia sangat banyak kebijakan pengembangan biofuel dapat menghemat anggaran dan meningkatkan pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menciptakan lapangan kerja baru dan kesempatan bagi pengusaha mengembangkan produk sampingan dan pengelolaan biomassa

PDLH Walhi NTT Bangun Solidaritas Melawan Penghancuran Lingkungan Hidup. Walhi NTT menggelar Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) yang dihadiri 34 lembaga anggota menyoroti berbagai permasalahan yang terjadi di provinsi NTT terkait dampak pembangunan dan pengabaian hak rakyatDalam PDLH tersebut disoroti berbagai kasus pembangunan proyek pariwisata dan perkebunan yang berdampak pada relokasi warga. Perusahaan swasta diberikan konsensi lahan di Taman Nasional Komodo yang merupakan ruang ekosistem komodoPertambangan dan proyek geothermal serta pembangunan waduk masih menyisakan konflik antara pemerintah dan masyarakat. Investasi ini juga akan menghancurkan kebun-kebun rakyat dan sumber air masyarakatWalhi menilai pengelolaan sampah yang buruk pada seluruh kabupaten dan kota di NTT. Belum ada satupun kebijakan pemerintah yang sesuai dengan mandat undang-undang dan hingga saat ini model pengolahan sampah di TPA belum dilakukan

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

pdlh walhi ntt bangun solidaritas melawan penghancuran lingkungan hidup walhi ntt menggelar pertemuan daerah lingkungan hidup pdlh yang dihadiri lembaga anggota menyoroti berbagai permasalahan yang terjadi di provinsi ntt terkait dampak pembangunan dan pengabaian hak rakyatdalam pdlh tersebut disoroti berbagai kasus pembangunan proyek pariwisata dan perkebunan yang berdampak pada relokasi warga perusahaan swasta diberikan konsensi lahan di taman nasional komodo yang merupakan ruang ekosistem komodopertambangan dan proyek geothermal serta pembangunan waduk masih menyisakan konflik antara pemerintah dan masyarakat investasi ini juga akan menghancurkan kebunkebun rakyat dan sumber air masyarakatwalhi menilai pengelolaan sampah yang buruk pada seluruh kabupaten dan kota di ntt belum ada satupun kebijakan pemerintah yang sesuai dengan mandat undangundang dan hingga saat ini model pengolahan sampah di tpa belum dilakukan

Habis Gelap, Terbitlah Terang dan Harapan di Dusun Bondan. Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut merupakan salah satu wilayah terpencil di CilacapAwalnya, dusun setempat sangat gelap karena tidak ada penerangan. Penerangan hanya dari lampu berbahan bakar minyak.Kemudian ada bantuan teknologi Heop atau hybrid energi one pole dan kemudian pembangkit listrik tenaga hibrid (PLTH) yang menggabungkan antara sel surya dengan tenaga angin.Kini dengan adanya PLTH tidak hanya menyuplai kebutuhan listrik untuk warga Dusun Bondang, melainkan juga dimanfaatkan guna menghidupkan instalasi pengolah air payau menjadi air bersih.

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

strategi mitigasi

habis gelap terbitlah terang dan harapan di dusun bondan dusun bondan desa ujung alang kecamatan kampung laut merupakan salah satu wilayah terpencil di cilacapawalnya dusun setempat sangat gelap karena tidak ada penerangan penerangan hanya dari lampu berbahan bakar minyakkemudian ada bantuan teknologi heop atau hybrid energi one pole dan kemudian pembangkit listrik tenaga hibrid plth yang menggabungkan antara sel surya dengan tenaga anginkini dengan adanya plth tidak hanya menyuplai kebutuhan listrik untuk warga dusun bondang melainkan juga dimanfaatkan guna menghidupkan instalasi pengolah air payau menjadi air bersih

Mengolah Kotoran Sapi, Hasilkan Energi dan Kurangi Emisi. Biogas dari pengolahan kotoran sampai dikembangkan di Desa Karangjambe, Kecamatan Wanadadi, Banjarnegara, JatengDi lokasi kandang sapi di desa setempat, ada dua IPAL atau biodigester yang memasok biogas ke rumah-rumah wargaSaat sekarang 17 rumah yang kini mendapat suplai biogas untuk kompor dan menghidupkan lampu petromaksWarga penerima manfaat mengaku bisa menghemat konsumsi elpiji 3 kg

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

strategi mitigasi

mengolah kotoran sapi hasilkan energi dan kurangi emisi biogas dari pengolahan kotoran sampai dikembangkan di desa karangjambe kecamatan wanadadi banjarnegara jatengdi lokasi kandang sapi di desa setempat ada dua ipal atau biodigester yang memasok biogas ke rumahrumah wargasaat sekarang rumah yang kini mendapat suplai biogas untuk kompor dan menghidupkan lampu petromakswarga penerima manfaat mengaku bisa menghemat konsumsi elpiji kg

Tanaman Jarak dan Kandasnya Program Kemandirian Energi Sumatera Selatan. Pabrik Biodiesel di Desa Kota Batu Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, merupakan pabrik biodiesel pertama di Sumatera Selatan, yang diresmikanPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 14 Desember 2008.Pabrik ini merupakan penghasil biodiesel pengganti solar yang bersumber dari tanaman jarak. Produksinya waktu itu dilakukan tahun 2008 hingga 2010. Namun, berhenti pada 2012 dikarenakan kesulitan bahan baku dan harga jual produk yang terlalu tinggi.Saat itu, Bappeda OKU Timur secara khusus membentuk UPTD Biodiesel. Alokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk subsidi, agar program kemandirian energi terwujud.Pengembangan energi nabati atau bioenergi di daerah membutuhkan dukungan penuh pemerintah pusat. Sehingga nantinya, pengembangan energi tersebut layak memenuhi aspek ekonominya. Misalnya, kewenangan melibatkan pihak investor.

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

tanaman jarak dan kandasnya program kemandirian energi sumatera selatan pabrik biodiesel di desa kota batu selatan kecamatan martapura kabupaten ogan komering ulu oku timur sumatera selatan merupakan pabrik biodiesel pertama di sumatera selatan yang diresmikanpresiden susilo bambang yudhoyono sby pada desember pabrik ini merupakan penghasil biodiesel pengganti solar yang bersumber dari tanaman jarak produksinya waktu itu dilakukan tahun hingga namun berhenti pada dikarenakan kesulitan bahan baku dan harga jual produk yang terlalu tinggisaat itu bappeda oku timur secara khusus membentuk uptd biodiesel alokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk subsidi agar program kemandirian energi terwujudpengembangan energi nabati atau bioenergi di daerah membutuhkan dukungan penuh pemerintah pusat sehingga nantinya pengembangan energi tersebut layak memenuhi aspek ekonominya misalnya kewenangan melibatkan pihak investor

Menuju ‘Provinsi Surya,’ dari Petani sampai Industri Mulai Pakai Energi Matahari di Jateng. Petani-petani di Jawa Tengah dalam beberapa tahun belakangan ini sebagian sudah gunakan energi surya untuk keperluan pertanian mereka, seperti mengairi sawah. Satu contoh di Desa Kaliurip. Purwojati, Kabupaten Banyumas.Warga menceritakan, setelah gunakan energi surya, biaya pengeluaran untuk energi jadi lebih murah. Biasa, petani pakai pakai diesel untuk gerakkan pompa air. Mereka berharap, pompa air bisa hidup malam hari hingga sedot air lebih meluas.Jawa Tengah merupakan provinsi pertama yang menyelesaikan rencana umum energi daerah (RUED) dengan menargetkan bauran energi terbarukan 21% pada 2025.Kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) 2022 menyatakan, pemulihan ekonomi masih memprioritaskan jangka pendek dan masih gagal untuk memanfaatkan kesempatan merencanakan pemulihan ekonomi hijau.

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

menuju provinsi surya dari petani sampai industri mulai pakai energi matahari di jateng petanipetani di jawa tengah dalam beberapa tahun belakangan ini sebagian sudah gunakan energi surya untuk keperluan pertanian mereka seperti mengairi sawah satu contoh di desa kaliurip purwojati kabupaten banyumaswarga menceritakan setelah gunakan energi surya biaya pengeluaran untuk energi jadi lebih murah biasa petani pakai pakai diesel untuk gerakkan pompa air mereka berharap pompa air bisa hidup malam hari hingga sedot air lebih meluasjawa tengah merupakan provinsi pertama yang menyelesaikan rencana umum energi daerah rued dengan menargetkan bauran energi terbarukan pada kajian institute for essential services reform iesr menyatakan pemulihan ekonomi masih memprioritaskan jangka pendek dan masih gagal untuk memanfaatkan kesempatan merencanakan pemulihan ekonomi hijau

Perlu Dorong Perbankan Nasional Biayai Energi Terbarukan. Mulai banyak investor global enggan membiayai proyek batubara karena daya rusak terhadap lingkungan massif. Ia juga antara lain jadi biang kerok kenaikan temperatur bumi dan penyebab perubahan iklim. Di Indonesia, perbankan masih banyak danai sektor batubara. Perlu mendorong perbankan nasional alihkan ke pembiayaan energi terbarukan.Perbankan di Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, mulai mengalihkan pembiayaan ke energi terbarukan, sejalan dengan energi ini sudah lebih murah dan ramah lingkungan.Sisilia Nurmala Dewi, Indonesia Team Leader 350.org, menilai, pada dasarnya sektor pertambangan batubara maupun energi fosil acapkali mendapatkan posisi yang labil. Hanya, mereka kemudian ditopang pilar-pilar penyokong, seperti dukungan pinjaman keuangan dari sektor perbankan, atau kurang aware-nya sebagian masyarakat terhadap isu lingkungan.Konsep green banking juga dipapar Perkumpulan Prakarsa melalui paper . Di sana tertulis, konsep green economy, seharusnya mendorong setiap kegiatan ekonomi meminimalkan dampaknya bagi lingkungan. Hal itu bisa diadopsi sektor perbankan melalui konsep green banking.

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

dampak krisis iklim kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

perlu dorong perbankan nasional biayai energi terbarukan mulai banyak investor global enggan membiayai proyek batubara karena daya rusak terhadap lingkungan massif ia juga antara lain jadi biang kerok kenaikan temperatur bumi dan penyebab perubahan iklim di indonesia perbankan masih banyak danai sektor batubara perlu mendorong perbankan nasional alihkan ke pembiayaan energi terbarukanperbankan di jepang uni eropa dan amerika serikat mulai mengalihkan pembiayaan ke energi terbarukan sejalan dengan energi ini sudah lebih murah dan ramah lingkungansisilia nurmala dewi indonesia team leader org menilai pada dasarnya sektor pertambangan batubara maupun energi fosil acapkali mendapatkan posisi yang labil hanya mereka kemudian ditopang pilarpilar penyokong seperti dukungan pinjaman keuangan dari sektor perbankan atau kurang awarenya sebagian masyarakat terhadap isu lingkungankonsep green banking juga dipapar perkumpulan prakarsa melalui paper di sana tertulis konsep green economy seharusnya mendorong setiap kegiatan ekonomi meminimalkan dampaknya bagi lingkungan hal itu bisa diadopsi sektor perbankan melalui konsep green banking

Lahan Terakhir Warga Halmahera di Tengah Pusaran Industri Nikel [3]. Kehadiran pertambangan, menyusul kawasan industri nikel di Halmahera Tengah, Maluku Utara, berdampak pada banyak sektor. Pada tulisan pertama dan kedua, mengulas soal masyarakat pesisir dan nelayan yang terdampak. Pertambangan datang, laut rusak karena tercemar limbah dari operasional perusahaan. Sungai-sungai tercemar, lalu mengalir ke laut, juga tercemar. Nelayan pun sulit dapat ikan di wilayah tangkap yang sebelumnya banyak ikan. Bagian ketiga ini menceritakan, lahan-lahan warga Halmahera Tengah yang terdampak dengan kehadiran pertambangan, belakangan kawasan industri.Kini, lahan-lahan produktif warga menyusut, sudah sedikit yang menggarap lahan. Sumber pangan seperti pisang, sagu, dan sayur mayor yang biasa mudah dapat dari kebun mereka terpaksa harus beli.Setelah lahan banyak lepas jadi pertambangan maupun bagian lain dari kawasan industri nikel itu, warga pun mulai alami kesulitan pangan.Melky Nahar, Koordinator Nasional Jaringan Adovokasi Tambang (Jatam) mengatakan, jauh sebelum tambang masuk, masyarakat adat di Weda Tengah, sebagian besar bekerja sebagai petani dan nelayan. Kini mereka harus tercerabut dari ruang hidup itu. Sebelumnya, warga bergantung hidup dari pala dan kopra tetapi kini hlang. Sebagian warga kini bekerja di kawasan industri.Dalam kondisi ini, akan terjadi perubahan fundamental, produksi dan komsumsi di tingkat warga.Munadi Kilkoda, Ketua AMAN Maluku Utara mengatakan, dengan ada kawasan industri ini masyarakat termasuk adat makin terancam. AMAN, katanya, sebagai lembaga masyarakat adat selama ini berupaya memfasilitasi masyarakat untuk membuat peta wilayah adat.

[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan

lahan terakhir warga halmahera di tengah pusaran industri nikel kehadiran pertambangan menyusul kawasan industri nikel di halmahera tengah maluku utara berdampak pada banyak sektor pada tulisan pertama dan kedua mengulas soal masyarakat pesisir dan nelayan yang terdampak pertambangan datang laut rusak karena tercemar limbah dari operasional perusahaan sungaisungai tercemar lalu mengalir ke laut juga tercemar nelayan pun sulit dapat ikan di wilayah tangkap yang sebelumnya banyak ikan bagian ketiga ini menceritakan lahanlahan warga halmahera tengah yang terdampak dengan kehadiran pertambangan belakangan kawasan industrikini lahanlahan produktif warga menyusut sudah sedikit yang menggarap lahan sumber pangan seperti pisang sagu dan sayur mayor yang biasa mudah dapat dari kebun mereka terpaksa harus belisetelah lahan banyak lepas jadi pertambangan maupun bagian lain dari kawasan industri nikel itu warga pun mulai alami kesulitan panganmelky nahar koordinator nasional jaringan adovokasi tambang jatam mengatakan jauh sebelum tambang masuk masyarakat adat di weda tengah sebagian besar bekerja sebagai petani dan nelayan kini mereka harus tercerabut dari ruang hidup itu sebelumnya warga bergantung hidup dari pala dan kopra tetapi kini hlang sebagian warga kini bekerja di kawasan industridalam kondisi ini akan terjadi perubahan fundamental produksi dan komsumsi di tingkat wargamunadi kilkoda ketua aman maluku utara mengatakan dengan ada kawasan industri ini masyarakat termasuk adat makin terancam aman katanya sebagai lembaga masyarakat adat selama ini berupaya memfasilitasi masyarakat untuk membuat peta wilayah adat

Agar Energi Terbarukan Tetap Berkelanjutan dengan Menjaga Lingkungan. Telaga Pucung di Dusun Kalipondok, Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok tak sekadar sumber air bersih, melainkan sebagai sumber air penggerak PLTMHSaat ini, PLTMH Kalipondok tersebut mampu mencukupi kebutuhan listrik warga. Ada 80 pelanggan yang berasal dari rumah, penginapan dan tempat wisataMasyarakat setempat mengaku lebih hemat memanfaatkan listrik dari PLTMH, karena per KWh hanya ditarik iuran Rp500Kesadaran lainnya yang muncul adalah menjaga lingkungan supaya suplai air tetap terjaga untuk menghasilkan energi terbarukan yang berkelanjutan

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

edukasi dan kesadaran strategi mitigasi

agar energi terbarukan tetap berkelanjutan dengan menjaga lingkungan telaga pucung di dusun kalipondok desa karangtengah kecamatan cilongok tak sekadar sumber air bersih melainkan sebagai sumber air penggerak pltmhsaat ini pltmh kalipondok tersebut mampu mencukupi kebutuhan listrik warga ada pelanggan yang berasal dari rumah penginapan dan tempat wisatamasyarakat setempat mengaku lebih hemat memanfaatkan listrik dari pltmh karena per kwh hanya ditarik iuran rpkesadaran lainnya yang muncul adalah menjaga lingkungan supaya suplai air tetap terjaga untuk menghasilkan energi terbarukan yang berkelanjutan

Tebar Janji Sejahtera Panas Bumi Poco Leok. “Adakah orang dengan jujur mengatakan niat busuknya?” Pertanyaan ini muncul dari salah satu warga Poco Leok, Flores, Nusa Tenggara Timur, perihal upaya negara mengembangkan geothermal di daerah itu.Rencana pengembangan PLTP Ulumbu di Poco Leok, karena kapasitas PLTP Ulumbu yang ada hanya 4,7 MW belum mencapai target pemenuhan kebutuhan listrik warga di Flores.Daerah Poco Leok menjadi titik potensial.. Jarak antara Poco Leok dengan tapak eksisting PLTP Ulumbu hanya 3-5 km.Poco Leok adalah nama umum dari tiga desa; Lungar, Mocok, dan Golo Muntas. Di dalamnya terdiri dari belasan kampung adat. Setiap kampung memiliki hubungan erat, baik secara antropologis, sosiologis, politik dan ekonomi. Mata pencaharian umum warga, adalah bertani, beternak dan penyadap tuak.Sejak turun menurun manusia Poco Leok hidup dengan bertani, beternak dan menyadap tuak jadi aktivitas utama.Selama lima warsa belakangan, Poco Leok dilalu-lalangi oleh perusahaan beserta rombongannya, seperti ahli geologi, konsultan dengan berbagai perwakilan dari universitas. Terakhir kali yang datang pada 11 September /2021, dari Institut Teknologi Bandung, Universitas Pertamina Jakarta dan Universitas Trisakti.Mereka datang bak malaikat yang meriap di kegelapan. Salah satu peneliti geologi menjelaskan, alam Poco Leok itu sangat indah, memiliki potensi panas bumi di bawahnya. PLTP Uumbu sudah mengaliri listrik sampai Labuan Bajo. Pada pertemuan di Aula Stasi Lungar itu, dia bllang, dengan ada pengembangan PLTP di Poco Leok akan memajukan daerah ke depan.Warga adat Poco Leok kuat menolak. Akhirnya, pola kunjungan ke Poco Leok dari perusahaan dan Pemerintah Kecamatan (Pemkec) Satar Mese berubah. Mereka datang dengan frasa “tabe gendang” (permisi rumah adat). Suatu frasa baru bagi keadatan Manggarai.Kegiatan “tabe gendang” hanya dilakukan di beberapa kampung adat seperti Mesir dan Lungar. Untuk Kampung Lungar ada catatan khusus. Dari awal sampai kini, beberapa tua adat menolak jadi kegiatan dilaksanakan sekelompok orang saja.Perusahaan mendanai semua akomodasi kegiatan seperti makan dan minum selama pertemuan berlangsung.Setelah ‘tabe gendang,’ perusahaan dan pemerintah kecamatan juga hadir dengan mengatakan survei jalan. Menurut cerita warga, jalan yang disurvei dan dibangun akan didanai perusahaan dengan lebar delapan meter.Banyak warga Poco Leok berdecak kagum dengan survei perluasan jalan selebar delapan meter. Banyak juga yang jadikan lelucon pasalnya jalan dari Ponggeok ke PLTP Ulumbu saja sepanjang 4,6 km saat ini tidak diperbaiki.Bahkan menurut Fais Boa, 2022, PLTP Ulumbu sudah buta mata, karena tak memiliki tanggung jawab untuk merehap jalan lintas Ponggeok-Ulumbu. Jalan itu sudah jadi tanggung jawab perusahaan. Dengan konstruksi UU Nomor 40 /2007 tentang Persero Terbatas dimana pada Pasal 74-nya menjelaskan, perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan, atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan., tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran., perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Berarti, survei jalan selebar delapan meter di Poco Leok dari perusahaan adalah angan-angan. Karena tanggung jawab sosial dan lingkungan berlaku kalau perusahaan sudah beroperasi. Di Poco Leok, belum ada operasi perusahaan.Meskipun berbagai macam cara pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan, mayoritas warga Poco Leok menolak. Alasan warga sangat beragam. Ada warga dari Kampung Adat Mucu mengatakan menolak karena menyaksikan langsung rumah-rumah warga di Ulumbu dengan atap cepat berkarat.Penolakan yang beralasan. Faktanya, di Kampung Damu berjarak 800 ratusan meter dari PLTP Ulumbu, rumah warga cepat rusak.Penuturan warga di Damu, seng rumah hanya bertahan lima tahun. Maka sebagian beralih ke asbes. Kalau yang banyak uang, akan membeli, seng alumunium dengan harga dua kali lipat dari seng biasa.Kenyataan ini membuat warga Poco Leok juga menolak kampung mereka jadi target pengembangan. Saya bersama beberapa warga dari Kampung Tere dan Lungar pernah berdiskusi ihwal pengembangan PLTP Ulumbu di Poco Leok. Mereka meragukan janji perusahaan akan memajukan daerah dan meningkatkan ekonomi.“Saya sangat ragu ungkapan meningkatkan ekonomi dan memajukan, kalau seandainya geothermal itu dibangun di Poco Leok. Saya ragu karena sampai kini, hidup kita dengan orang di sekitar Ulumbu tidak beda-beda jauh,” kata Yohanes Gunawan. Apa yang diceritakan Gunawan sangat benar, karena data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manggarai sejak tahun 2015, tidak memberikan perubahan signifikan jika membandingkan desa di tapak eksisting Ulumbu dan di Poco Leok.Di sisi lain, penolakan umum dari beberapa gendang saat ini terkait akar kehidupannya atau yang sering disebut dignitas.Waktu sosialisasi di Aula Stasi Lungar pada 11 September 2021, perwakilan Gendang Mocok, Daniel Adur, menjelaskan secara terperinci terkait sikap penolakan., apabila setuju, berarti semua ritus adat akan hilang, baik . Rumah adalah tempat mereka lahir dan tempat berlindung. , , tempat bermain bersama terancam. “Lalau kami serahkan semua itu maka kami akan hilang tempat kami bermain dan hidup.” , kalau diserahkan berarti budaya ritus adat itu akan hilang. , , kalau diserahkan, maka tak bisa beraktivitas ke kebun lagi. bahwa air sebagai sumber kehidupan mereka akan terancam.Penjelasan ini mempertegas tesis-tesis pokok tentang keadatan bagi masyarakat umum Manggarai. Dalam diskusi dengan antropolog Manggarai, Inosensius Sutam, aspek adat itu memiliki beberapa hal penting yang tak bisa terpisahkan satu sama lain. Seperti, dan Kelima pokok inilah dignitas orang Manggarai.Singkatnya, kelima pokok ini adalah jaringan nexus yang membentuk kehidupan manusia Manggarai.Sementara dari kelompok anak muda khusus pegiat pariwisata, juga menolak karena Poco Leok merupakan daerah pariwisata alam dan budaya. Hingga 2022, (pemandu) mengatakan sudah ratusan tamu datang.Vendi Andur, pemandu wisata juga mengatakan, pernah bicara dengan turis asing, soal di Ulumbu, ternyata mereka tak suka kalau wisata alam itu ada perusahaan, apalagi pertambangan seperti panas bumi. Menurut Andur, lebih sedikit orang berkunjung setelah ada PLTP.“Percuma kami sejahtera, kalau tanah warisan nenek moyang dijual begitu saja. Percuma kami maju, kalau masa depan anak kami tak tau harus membangun rumah dan hidup di atas tanah yang bukan miliknya.” *Penulis, Ernest L. Teredi, adalah Kordinator Penelitian Anamnesis Indonesia. Tulisan ini adlaah opini penulis.

[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan

tebar janji sejahtera panas bumi poco leok adakah orang dengan jujur mengatakan niat busuknya pertanyaan ini muncul dari salah satu warga poco leok flores nusa tenggara timur perihal upaya negara mengembangkan geothermal di daerah iturencana pengembangan pltp ulumbu di poco leok karena kapasitas pltp ulumbu yang ada hanya mw belum mencapai target pemenuhan kebutuhan listrik warga di floresdaerah poco leok menjadi titik potensial jarak antara poco leok dengan tapak eksisting pltp ulumbu hanya kmpoco leok adalah nama umum dari tiga desa lungar mocok dan golo muntas di dalamnya terdiri dari belasan kampung adat setiap kampung memiliki hubungan erat baik secara antropologis sosiologis politik dan ekonomi mata pencaharian umum warga adalah bertani beternak dan penyadap tuaksejak turun menurun manusia poco leok hidup dengan bertani beternak dan menyadap tuak jadi aktivitas utamaselama lima warsa belakangan poco leok dilalulalangi oleh perusahaan beserta rombongannya seperti ahli geologi konsultan dengan berbagai perwakilan dari universitas terakhir kali yang datang pada september dari institut teknologi bandung universitas pertamina jakarta dan universitas trisaktimereka datang bak malaikat yang meriap di kegelapan salah satu peneliti geologi menjelaskan alam poco leok itu sangat indah memiliki potensi panas bumi di bawahnya pltp uumbu sudah mengaliri listrik sampai labuan bajo pada pertemuan di aula stasi lungar itu dia bllang dengan ada pengembangan pltp di poco leok akan memajukan daerah ke depanwarga adat poco leok kuat menolak akhirnya pola kunjungan ke poco leok dari perusahaan dan pemerintah kecamatan pemkec satar mese berubah mereka datang dengan frasa tabe gendang permisi rumah adat suatu frasa baru bagi keadatan manggaraikegiatan tabe gendang hanya dilakukan di beberapa kampung adat seperti mesir dan lungar untuk kampung lungar ada catatan khusus dari awal sampai kini beberapa tua adat menolak jadi kegiatan dilaksanakan sekelompok orang sajaperusahaan mendanai semua akomodasi kegiatan seperti makan dan minum selama pertemuan berlangsungsetelah tabe gendang perusahaan dan pemerintah kecamatan juga hadir dengan mengatakan survei jalan menurut cerita warga jalan yang disurvei dan dibangun akan didanai perusahaan dengan lebar delapan meterbanyak warga poco leok berdecak kagum dengan survei perluasan jalan selebar delapan meter banyak juga yang jadikan lelucon pasalnya jalan dari ponggeok ke pltp ulumbu saja sepanjang km saat ini tidak diperbaikibahkan menurut fais boa pltp ulumbu sudah buta mata karena tak memiliki tanggung jawab untuk merehap jalan lintas ponggeokulumbu jalan itu sudah jadi tanggung jawab perusahaan dengan konstruksi uu nomor tentang persero terbatas dimana pada pasal nya menjelaskan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundanganberarti survei jalan selebar delapan meter di poco leok dari perusahaan adalah anganangan karena tanggung jawab sosial dan lingkungan berlaku kalau perusahaan sudah beroperasi di poco leok belum ada operasi perusahaanmeskipun berbagai macam cara pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan mayoritas warga poco leok menolak alasan warga sangat beragam ada warga dari kampung adat mucu mengatakan menolak karena menyaksikan langsung rumahrumah warga di ulumbu dengan atap cepat berkaratpenolakan yang beralasan faktanya di kampung damu berjarak ratusan meter dari pltp ulumbu rumah warga cepat rusakpenuturan warga di damu seng rumah hanya bertahan lima tahun maka sebagian beralih ke asbes kalau yang banyak uang akan membeli seng alumunium dengan harga dua kali lipat dari seng biasakenyataan ini membuat warga poco leok juga menolak kampung mereka jadi target pengembangan saya bersama beberapa warga dari kampung tere dan lungar pernah berdiskusi ihwal pengembangan pltp ulumbu di poco leok mereka meragukan janji perusahaan akan memajukan daerah dan meningkatkan ekonomisaya sangat ragu ungkapan meningkatkan ekonomi dan memajukan kalau seandainya geothermal itu dibangun di poco leok saya ragu karena sampai kini hidup kita dengan orang di sekitar ulumbu tidak bedabeda jauh kata yohanes gunawan apa yang diceritakan gunawan sangat benar karena data badan pusat statistik bps kabupaten manggarai sejak tahun tidak memberikan perubahan signifikan jika membandingkan desa di tapak eksisting ulumbu dan di poco leokdi sisi lain penolakan umum dari beberapa gendang saat ini terkait akar kehidupannya atau yang sering disebut dignitaswaktu sosialisasi di aula stasi lungar pada september perwakilan gendang mocok daniel adur menjelaskan secara terperinci terkait sikap penolakan apabila setuju berarti semua ritus adat akan hilang baik rumah adalah tempat mereka lahir dan tempat berlindung tempat bermain bersama terancam lalau kami serahkan semua itu maka kami akan hilang tempat kami bermain dan hidup kalau diserahkan berarti budaya ritus adat itu akan hilang kalau diserahkan maka tak bisa beraktivitas ke kebun lagi bahwa air sebagai sumber kehidupan mereka akan terancampenjelasan ini mempertegas tesistesis pokok tentang keadatan bagi masyarakat umum manggarai dalam diskusi dengan antropolog manggarai inosensius sutam aspek adat itu memiliki beberapa hal penting yang tak bisa terpisahkan satu sama lain seperti dan kelima pokok inilah dignitas orang manggaraisingkatnya kelima pokok ini adalah jaringan nexus yang membentuk kehidupan manusia manggaraisementara dari kelompok anak muda khusus pegiat pariwisata juga menolak karena poco leok merupakan daerah pariwisata alam dan budaya hingga pemandu mengatakan sudah ratusan tamu datangvendi andur pemandu wisata juga mengatakan pernah bicara dengan turis asing soal di ulumbu ternyata mereka tak suka kalau wisata alam itu ada perusahaan apalagi pertambangan seperti panas bumi menurut andur lebih sedikit orang berkunjung setelah ada pltppercuma kami sejahtera kalau tanah warisan nenek moyang dijual begitu saja percuma kami maju kalau masa depan anak kami tak tau harus membangun rumah dan hidup di atas tanah yang bukan miliknya penulis ernest l teredi adalah kordinator penelitian anamnesis indonesia tulisan ini adlaah opini penulis

Warga Sejumlah Desa Tolak Pembangunan PLTP Dieng, Kenapa?. Warga sejumlah desa di kawasan dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jateng menolak rencana pembangunan power plant 2 PLTP DiengWarga sudah menggelar aksi dan menempelkan poster dan spanduk yang isinya beragam pesan penolakan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPb) ituPenolakan pembangunan salah satunya adalah lokasi yang sangat dekat dengan warga, sehingga mereka khawatir terkena dampak. Selain itu, warga trauma dengan ledakan sumur PLTPb yang pernah terjadi pada 2016Warga juga mengaku ada ancaman hilangnya mata air yang menghidupi mereka selama ini karena airnya digunakan untuk operasional PLTPb

[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan

warga sejumlah desa tolak pembangunan pltp dieng kenapa warga sejumlah desa di kawasan dataran tinggi dieng banjarnegara jateng menolak rencana pembangunan power plant pltp diengwarga sudah menggelar aksi dan menempelkan poster dan spanduk yang isinya beragam pesan penolakan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi pltpb itupenolakan pembangunan salah satunya adalah lokasi yang sangat dekat dengan warga sehingga mereka khawatir terkena dampak selain itu warga trauma dengan ledakan sumur pltpb yang pernah terjadi pada warga juga mengaku ada ancaman hilangnya mata air yang menghidupi mereka selama ini karena airnya digunakan untuk operasional pltpb

Nelayan Resahkan Kapal Pengangkut Batubara yang Kandas Mencemari di Perairan Masalembu. Hampir dua bulan, sebuah Kapal Ponton Woodman 37 pengangkut batubara terdampar dan muatannya tumpah ke perairan Masalembu, Sumenep, Jawa Timur. Tumpahan batubara itu mencemari perairan setempat dan mempengaruhi tangkapan ikan nelayan setempat.Warga telah melapor kasus itu ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur, tetapi tidak ada tanggapan. Laporan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jatim juga ditampik. Warga pun akhirnya melaporkan ke bagian Penegakan Hukum KLHK.Walhi Jawa Timur menyesalkan tidak adanya tanggapan dari DKP dan DLH Jatim. Hal itu menunjukkan kinerja yang buruk. Padahal pencemaran mengancam lingkungan hidup dan telah menghambat mata pencaharian nelayan Masalembu.Sedangkan LBH Surabaya melihat pengabaian laporan warga menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup masih belum menjadi prioritas

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

nelayan resahkan kapal pengangkut batubara yang kandas mencemari di perairan masalembu hampir dua bulan sebuah kapal ponton woodman pengangkut batubara terdampar dan muatannya tumpah ke perairan masalembu sumenep jawa timur tumpahan batubara itu mencemari perairan setempat dan mempengaruhi tangkapan ikan nelayan setempatwarga telah melapor kasus itu ke dinas kelautan dan perikanan dkp jawa timur tetapi tidak ada tanggapan laporan ke dinas lingkungan hidup dlh provinsi jatim juga ditampik warga pun akhirnya melaporkan ke bagian penegakan hukum klhkwalhi jawa timur menyesalkan tidak adanya tanggapan dari dkp dan dlh jatim hal itu menunjukkan kinerja yang buruk padahal pencemaran mengancam lingkungan hidup dan telah menghambat mata pencaharian nelayan masalembusedangkan lbh surabaya melihat pengabaian laporan warga menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup masih belum menjadi prioritas

Menyoal Perpanjangan dan Cabut Izin Usaha Mineral dan Batubara. Awal tahun ini pemerintah mencabut 2.078 izin usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba). Menurut Presiden Joko Widodo izin perusahaan minerba ini dicabut karena tak pernah menyampaikan rencana kerja.“Izin yang sudah bertahun-tahun diberikan tetapi tidak dikerjakan. Ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata presiden, awal Januari lalu.Rinciannya, 1776 perusahaan tambang mineral logam, bukan logam dan batuan seluas 2.236.259 hektar dan 302 perusahaan tambang batubara dengan luas 964.787 hektar.Wilayah izin tambang ini tersebar di berbagai provinsi yakni Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.Ridwan Djamaluddin, Dirjen Minerba Kementerian Sumber Daya Alam dan Mineral (KESDM), mengatakan, pemerintah akan menentukan kebijakan pemanfaatan potensi sumber daya minerba ini.“Hingga dapat berdayaguna dan mencapai tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,” katanya. Hingga kini, data detil soal izin-izin tambang mineral dan batubara yang dicabut ini belum terbuka.Awal tahun ini pemerintah juga memperpanjang izin sebagian pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) termasuk PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kalimantan Timur.Baik pencabutan maupun perpanjangan izin ini jadi sorotan sejumlah lembaga sipil karena tak ada evaluasi penuh dan transparansi dalam prosesnya. Aryanto Nugroho , Koordinator Nasional (PWYP) Indonesia, menilai pemerintah perlu menjelaskan lebih lanjut izin yang dikatakan dicabut sedianya sudah, sedang atau akan dicabut.Pemerintah juga perlu membuka nama perusahaan yang dicabut berikut invetarisasi lahan untuk melihat apakah perusahaan meninggalkan lubang tambang atau pelanggaran lain.Merujuk (MODI) pad Januari 2022, tercatat ada 5285 IUP, 4 IUPK, 31 kontrak karya dan 66 PKP2B.“Apakah izin yang dicabut ini termasuk yang ada di MODI atau di luar yang ini?” katanya.Terlepas apakah izin yang dicabut termasuk terdaftar di MODI atau tidak, katanya, tak hanya mencabut izin perusahaan yang tak punya rencana kerja, pemerintah perlu tegas memberi sanksi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban sesuai perundang-undangan.Kalau tidak, katanya, bisa berdampak buruk salah satu seperti kegaduhan pemenuhan pasar dalam negeri (/DMO) versus ekspor batubara bisa terus berulang setiap tahun.Masih segar pelarangan ekspor batubara awal tahun ini–meski kemudian dibuka — karena perusahaan tak memenuhi kuota DMO.“PLN masih punya PLTU batubara. Bicara ketahanan energi produksi batubara harusnya memperkuat ketahanan energi. Yang terjadi aneh, pemilik tambang berlomba-lomba ekspor sedangkan ketahanan energi kita rapuh,” kata Ary.Padahal dalam masa transisi energi, mestinya produksi batubara turun setiap tahun guna meningkatkan bauran energi terbarukan. Bukan menurun, pemerintah memberi jalan perusahaan untuk berlomba-lomba meninggikan produksi batubara dan ekspor.Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN) telah menetapkan produksi batubara per tahun tak lebih dari 400 juta ton. Sejak 2019-2021, produksi selalu di atas target bahkan sempat 600 juta ton. Sedang DMO tak pernah mencapai target 25%.“Antara kebijakan di atas kertas dalam bentuk perpres tidak dilaksanakan di lapangan. Akibatnya kegaduhan berulang. Sudah sering terjadi negara seperti mengemis-ngemis ke perusahaan batubara agar mau mensuplai kebutuhan dalam negeri.”Merujuk UU No 3/2020, kata Ary, pemerintah berhak menentukan harga komoditas dalam negeri berikut jumlah produksi. Selama ini, kalau perusahaan tak memenuhi kewajiban DMO tak pernah ada sanksi bagi perusahaan.Jadi, katanya, wajar kalau saat harga batubara mahal, bahkan sampai US%140-160 per ton, sementara harga DMO hanya US%70 per ton, perusahaan memilih ekspor semua batubara dan tak mengindahkan kewajiban domestik. Melky Nahar, Manajer Kampanye jaringan Advokasi tambang Nasional juga menuntut evaluasi menyeluruh perusahaan minerba terutama terkait perusakan lingkungan, sebelum memberikan perpanjangan izin.“Sebagian besar PKP2B yang selesai masa izin diberikan perpanjangan tanpa proses yang transparan. KPC, Adaro, Kideco, selama ini tak pernah ada penegakan hukum ketika ada pelanggaran, sejak tahapan tambang dan produksi. Banyak catatan kelam. Sayangnya, tak pernah ditindak hukum tegas,” kata Melky.Evaluasi pemerintah sejauh ini, katanya, sebatas administrasi tanpa melihat pelanggaran perusahaan di lapangan.KPC, misal, meski sudah habis izin akhir tahun lalu, namun tetap beroperasi sebelum perpanjangan keluar.“Apa yang dievaluasi dan bagaimana evaluasi tak pernah dibuka ke publik terutama ke sekitar tambang. Tiba-tiba diperpanjang.”Korporasi, katanya, dengan mudah mengendalikan kebijakan negara. “Pelanggaran dibiarkan, tak ada penegakan hukum, bisa tetap operasional sebelum perpanjangan.”Pembiaran ini, katanya, tak lepas dari relasi ekonomi elit perusahaan dengan pejabat negara. KPC milik Aburizal Bakrie, salah satu elit Partai Golkar yang diketahui bagian dari pemerintah saat ini. Elit ini pula yang berperan melancarkan UU Minerba dan yang lebih banyak berpihak pada industri ini.Karena itu, tak heran kalau saat melakukan pelanggaran lingkungan, negara sulit menindak karena permainan elit politik.Catatan Jatam dan Fraksi Rakyat Indonesia Kutai Timur, sejak beroperasi 39 tahun lalu, KPC menimbulkan banyak dampak lingkungan dan sosial.Desa-desa di sekitar konsesi seperti tujuh desa di Kecamatan Bengalon, Rantau Pulung, setiap tahun terjadi banjir dan pencemaran sungai yang berdampak pada ribuan warga.Di Tebangan Lembak dan Keraitan bahkan desa berada di atas tanah konsesi. Masyarakat, umumnya Suku Dayak Basap, relokasi ke sebuah pemukiman baru, KPC Segading Resettlement.Menurut Erwien F Syuhada dari Fraksi Rakyat Indonesia Kutai Timur, relokasi ini tak membawa kesejahteraan bagi masyarakat karena lahan terbatas. Masyarakat Adat Dayak Basap juga kehilangan tradisi leluhur seperti berkebun dan berburu.“KPC punya visi, , untuk memenuhi kebutuhan elektrifikasi. Di sana listrik dan air sulit,” kata Erwien.Masyarakat Dayak Basap, katanya, pernah memenangkan gugatan atas lahan pertanian mereka, namun KPC banding. Kini gugatan dalam proses kasasi. Selama 2012-2020, menurut FRI, ada 18 kasus antara KPC dan masyarakat sekitar.Sebagai salah satu perusahaan tambang besar di Indonesia, kehadiran KPC mestinya berdampak signifikan bagi perekonomian daerah. Data statisik Kutai Timur, sejak 2016-2020, laju pertumbuhan ekonomi selalu di bawah 10%. Bahkan sempat minus 3% pada 2016 dan 2020.“Padahal produksi KPC selalu meningkat,” katanya.Tahun 2019, produksi meningkat 60,78 juta ton. Ironisnya, kemiskinan di Kutai Timur terus bertambah.Mengutip data Pemkab Kutai Timur, pada 2016-2021, angka kemiskinan bertambah dari 8.000 jiwa jadi 35.000 jiwa.“Pada tahun terakhir izin KPC, kemiskinan bertambah 1.000 jiwa menjadi 36.000.”Dengan kata lain, kata Erwien, kehadiran industri tambang tak membawa dampak baik ke masyarakat.Pernyataan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah, bahwa perpanjangan izin KPC penting untuk pendapatan daerah, tidaklah tepat. Data Pemerintah Kutai Timur menunjukkan, 31% masyarakat Kutai Timur adalah petani. Hanya 10% masyarakat bergantung pada tambang. Sisanya, hidup dari usaha mikro lain.Haris Retno, akademisi Universitas Mulawarman sepakat proses evaluasi izin harus dibuka ke publik. Dari perspektif hukum, katanya, regulasi pertambangan saat ini kembali pada masa sebelum reformasi.“Represif. Karena terlihat bagaimana pemberlakuan hukum semata-mata menjamin keberlansungan eksploitasi pertambangan semata,” katanya. Sedang persoalan di pertambangan tak jadi pertimbangan.Hal lain yang menunjukkan sifat represif hukum pertambangan saat ini, katanya, dengan lemahnya penegakan hukun saat berhadapan dengan modal dan hanya tegas saat berhadapan dengan rakyat.Keadaan ini terlihat saat pembentukan UU No 2/2020 tentang Mineral dan Batubara yang disahkan tanpa partisipasi masyarakat.

[1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

menyoal perpanjangan dan cabut izin usaha mineral dan batubara awal tahun ini pemerintah mencabut izin usaha pertambangan mineral dan batubara minerba menurut presiden joko widodo izin perusahaan minerba ini dicabut karena tak pernah menyampaikan rencana kerjaizin yang sudah bertahuntahun diberikan tetapi tidak dikerjakan ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kata presiden awal januari lalurinciannya perusahaan tambang mineral logam bukan logam dan batuan seluas hektar dan perusahaan tambang batubara dengan luas hektarwilayah izin tambang ini tersebar di berbagai provinsi yakni bengkulu jambi sumatera selatan sumatera barat kalimantan barat banten jawa barat jawa tengah yogyakarta kepulauan riau kalimantan tengah kalimantan timur kalimantan selatan gorontalo sulawesi tengah dan sulawesi tenggararidwan djamaluddin dirjen minerba kementerian sumber daya alam dan mineral kesdm mengatakan pemerintah akan menentukan kebijakan pemanfaatan potensi sumber daya minerba inihingga dapat berdayaguna dan mencapai tujuan sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat katanya hingga kini data detil soal izinizin tambang mineral dan batubara yang dicabut ini belum terbukaawal tahun ini pemerintah juga memperpanjang izin sebagian pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pkpb termasuk pt kaltim prima coal kpc di kalimantan timurbaik pencabutan maupun perpanjangan izin ini jadi sorotan sejumlah lembaga sipil karena tak ada evaluasi penuh dan transparansi dalam prosesnya aryanto nugroho koordinator nasional pwyp indonesia menilai pemerintah perlu menjelaskan lebih lanjut izin yang dikatakan dicabut sedianya sudah sedang atau akan dicabutpemerintah juga perlu membuka nama perusahaan yang dicabut berikut invetarisasi lahan untuk melihat apakah perusahaan meninggalkan lubang tambang atau pelanggaran lainmerujuk modi pad januari tercatat ada iup iupk kontrak karya dan pkpbapakah izin yang dicabut ini termasuk yang ada di modi atau di luar yang ini katanyaterlepas apakah izin yang dicabut termasuk terdaftar di modi atau tidak katanya tak hanya mencabut izin perusahaan yang tak punya rencana kerja pemerintah perlu tegas memberi sanksi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban sesuai perundangundangankalau tidak katanya bisa berdampak buruk salah satu seperti kegaduhan pemenuhan pasar dalam negeri dmo versus ekspor batubara bisa terus berulang setiap tahunmasih segar pelarangan ekspor batubara awal tahun inimeski kemudian dibuka karena perusahaan tak memenuhi kuota dmopln masih punya pltu batubara bicara ketahanan energi produksi batubara harusnya memperkuat ketahanan energi yang terjadi aneh pemilik tambang berlombalomba ekspor sedangkan ketahanan energi kita rapuh kata arypadahal dalam masa transisi energi mestinya produksi batubara turun setiap tahun guna meningkatkan bauran energi terbarukan bukan menurun pemerintah memberi jalan perusahaan untuk berlombalomba meninggikan produksi batubara dan eksporrancangan umum energi nasional ruen telah menetapkan produksi batubara per tahun tak lebih dari juta ton sejak produksi selalu di atas target bahkan sempat juta ton sedang dmo tak pernah mencapai target antara kebijakan di atas kertas dalam bentuk perpres tidak dilaksanakan di lapangan akibatnya kegaduhan berulang sudah sering terjadi negara seperti mengemisngemis ke perusahaan batubara agar mau mensuplai kebutuhan dalam negerimerujuk uu no kata ary pemerintah berhak menentukan harga komoditas dalam negeri berikut jumlah produksi selama ini kalau perusahaan tak memenuhi kewajiban dmo tak pernah ada sanksi bagi perusahaanjadi katanya wajar kalau saat harga batubara mahal bahkan sampai us per ton sementara harga dmo hanya us per ton perusahaan memilih ekspor semua batubara dan tak mengindahkan kewajiban domestik melky nahar manajer kampanye jaringan advokasi tambang nasional juga menuntut evaluasi menyeluruh perusahaan minerba terutama terkait perusakan lingkungan sebelum memberikan perpanjangan izinsebagian besar pkpb yang selesai masa izin diberikan perpanjangan tanpa proses yang transparan kpc adaro kideco selama ini tak pernah ada penegakan hukum ketika ada pelanggaran sejak tahapan tambang dan produksi banyak catatan kelam sayangnya tak pernah ditindak hukum tegas kata melkyevaluasi pemerintah sejauh ini katanya sebatas administrasi tanpa melihat pelanggaran perusahaan di lapangankpc misal meski sudah habis izin akhir tahun lalu namun tetap beroperasi sebelum perpanjangan keluarapa yang dievaluasi dan bagaimana evaluasi tak pernah dibuka ke publik terutama ke sekitar tambang tibatiba diperpanjangkorporasi katanya dengan mudah mengendalikan kebijakan negara pelanggaran dibiarkan tak ada penegakan hukum bisa tetap operasional sebelum perpanjanganpembiaran ini katanya tak lepas dari relasi ekonomi elit perusahaan dengan pejabat negara kpc milik aburizal bakrie salah satu elit partai golkar yang diketahui bagian dari pemerintah saat ini elit ini pula yang berperan melancarkan uu minerba dan yang lebih banyak berpihak pada industri inikarena itu tak heran kalau saat melakukan pelanggaran lingkungan negara sulit menindak karena permainan elit politikcatatan jatam dan fraksi rakyat indonesia kutai timur sejak beroperasi tahun lalu kpc menimbulkan banyak dampak lingkungan dan sosialdesadesa di sekitar konsesi seperti tujuh desa di kecamatan bengalon rantau pulung setiap tahun terjadi banjir dan pencemaran sungai yang berdampak pada ribuan wargadi tebangan lembak dan keraitan bahkan desa berada di atas tanah konsesi masyarakat umumnya suku dayak basap relokasi ke sebuah pemukiman baru kpc segading resettlementmenurut erwien f syuhada dari fraksi rakyat indonesia kutai timur relokasi ini tak membawa kesejahteraan bagi masyarakat karena lahan terbatas masyarakat adat dayak basap juga kehilangan tradisi leluhur seperti berkebun dan berburukpc punya visi untuk memenuhi kebutuhan elektrifikasi di sana listrik dan air sulit kata erwienmasyarakat dayak basap katanya pernah memenangkan gugatan atas lahan pertanian mereka namun kpc banding kini gugatan dalam proses kasasi selama menurut fri ada kasus antara kpc dan masyarakat sekitarsebagai salah satu perusahaan tambang besar di indonesia kehadiran kpc mestinya berdampak signifikan bagi perekonomian daerah data statisik kutai timur sejak laju pertumbuhan ekonomi selalu di bawah bahkan sempat minus pada dan padahal produksi kpc selalu meningkat katanyatahun produksi meningkat juta ton ironisnya kemiskinan di kutai timur terus bertambahmengutip data pemkab kutai timur pada angka kemiskinan bertambah dari jiwa jadi jiwapada tahun terakhir izin kpc kemiskinan bertambah jiwa menjadi dengan kata lain kata erwien kehadiran industri tambang tak membawa dampak baik ke masyarakatpernyataan bupati kutai timur ardiansyah bahwa perpanjangan izin kpc penting untuk pendapatan daerah tidaklah tepat data pemerintah kutai timur menunjukkan masyarakat kutai timur adalah petani hanya masyarakat bergantung pada tambang sisanya hidup dari usaha mikro lainharis retno akademisi universitas mulawarman sepakat proses evaluasi izin harus dibuka ke publik dari perspektif hukum katanya regulasi pertambangan saat ini kembali pada masa sebelum reformasirepresif karena terlihat bagaimana pemberlakuan hukum sematamata menjamin keberlansungan eksploitasi pertambangan semata katanya sedang persoalan di pertambangan tak jadi pertimbanganhal lain yang menunjukkan sifat represif hukum pertambangan saat ini katanya dengan lemahnya penegakan hukun saat berhadapan dengan modal dan hanya tegas saat berhadapan dengan rakyatkeadaan ini terlihat saat pembentukan uu no tentang mineral dan batubara yang disahkan tanpa partisipasi masyarakat

Kendaraan Warga Sejak Belasan Tahun Lalu, Pemerintah Kota Agats akan Makin Gencarkan Motor Listrik. Ketika Pemerintah Indonesia, baru-baru ini mulai gencar suarakan penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi, di Kota Agats, Kabupaten Asmat, Papua, warga sudah ramai pakai motor listrik sejak 2007. Bahkan, ini, Pemerintah Kota Agats mau makin menggencarkan penggunaan kendaraan listrik.Emanuel Riberu, warga Kota Agatas mengatakan, pakai motor listrik, lebih hemat karena tak perlu bahan bakar minyak, mudah mengerem saat membawa penumpang, tanpa asap. Bunyi kenalpot motor konvensional yang biasameraung jadi lebih halus.Rodolf Michael, Plt Kepala Dinas Perhubungan Asmat bilang, motor listrik sudah lama digunakan di Agats, sekitar 2007. Kendaraan ini bisa kurangi polusi, pengoperasian mudah, lebih ringan walaupun sangat sulit mendapatkannya.Haryanto, dosen Fakultas pada Teknik Mesin di Univesitas Musamus Merauke mengatakan, daya kendaraan listrik terbatas hingga perlu ada tempat penyimpanan aki dan stasiun pengisian baterai agar penggunaan bisa melanjutkan perjalanan.

[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]

edukasi dan kesadaran kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

kendaraan warga sejak belasan tahun lalu pemerintah kota agats akan makin gencarkan motor listrik ketika pemerintah indonesia barubaru ini mulai gencar suarakan penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi di kota agats kabupaten asmat papua warga sudah ramai pakai motor listrik sejak bahkan ini pemerintah kota agats mau makin menggencarkan penggunaan kendaraan listrikemanuel riberu warga kota agatas mengatakan pakai motor listrik lebih hemat karena tak perlu bahan bakar minyak mudah mengerem saat membawa penumpang tanpa asap bunyi kenalpot motor konvensional yang biasameraung jadi lebih halusrodolf michael plt kepala dinas perhubungan asmat bilang motor listrik sudah lama digunakan di agats sekitar kendaraan ini bisa kurangi polusi pengoperasian mudah lebih ringan walaupun sangat sulit mendapatkannyaharyanto dosen fakultas pada teknik mesin di univesitas musamus merauke mengatakan daya kendaraan listrik terbatas hingga perlu ada tempat penyimpanan aki dan stasiun pengisian baterai agar penggunaan bisa melanjutkan perjalanan

Bupati Bulungan Evaluasi Izin Megaproyek PLTA Kayan, Pemasok Listrik IKN. Pemerintah Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara [Kaltara] mengevaluasi izin pembangunan Pembangkit Lisrik Tenaga Air [PLTA] Kayan Cascade oleh PT. Kayan Hydro Energy [KHE] di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Kaltara.PLTA yang digadang-gadang akan menyuplai pasokan listrik ke Ibu Kota Nusantara [IKN] di Sepaku, Kalimantan Timur [Kaltim] ini, terganjal masalah izin dan belum memberikan hak-hak masyarakat terdampak.Bupati Bulungan, Syarwani menjelaskan, pihaknya sudah berulang kali mengevaluasi izin PLTA Kayan. Pihaknya juga tidak pernah memegang dokumen perusahaan. PLTA Kayan tahap pertama akan menghasilkan listrik 9.000 megawatt, menggunakan sumber daya alam dari aliran Sungai Kayan. Untuk kelancaran produksi, akan dibangun 5 bendungan, masing-masing 5-6 unit turbin. Berikutnya, tahap kedua [1.200 megawatt], tahap ketiga dan keempat [1.800 megawatt], dan tahap kelima sebesar 3.300 megawatt.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

bupati bulungan evaluasi izin megaproyek plta kayan pemasok listrik ikn pemerintah kabupaten bulungan kalimantan utara kaltara mengevaluasi izin pembangunan pembangkit lisrik tenaga air plta kayan cascade oleh pt kayan hydro energy khe di kecamatan peso kabupaten bulungan kaltaraplta yang digadanggadang akan menyuplai pasokan listrik ke ibu kota nusantara ikn di sepaku kalimantan timur kaltim ini terganjal masalah izin dan belum memberikan hakhak masyarakat terdampakbupati bulungan syarwani menjelaskan pihaknya sudah berulang kali mengevaluasi izin plta kayan pihaknya juga tidak pernah memegang dokumen perusahaan plta kayan tahap pertama akan menghasilkan listrik megawatt menggunakan sumber daya alam dari aliran sungai kayan untuk kelancaran produksi akan dibangun bendungan masingmasing unit turbin berikutnya tahap kedua megawatt tahap ketiga dan keempat megawatt dan tahap kelima sebesar megawatt

Warga Tolak Proyek Geothermal Poco Leok, Ini Alasannya. Proyek geothermalPoco Leok bukan kebutuhan prioritas warga saat ini. Persoalan pangan lebih penting. Poco Leok dikelilingi bukit curam sehingga rawan terjadi longsor dan banjir.NTT dikepung investasi rakus lahan yang berujung privatisasi.Alih fungsi kawasan memberikan dampak buruk bagi daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup NTT.Proyek geothermal membongkar kawasan hutan, merubah fungsi lahan, hingga menggusur permukiman penduduk.

[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan

warga tolak proyek geothermal poco leok ini alasannya proyek geothermalpoco leok bukan kebutuhan prioritas warga saat ini persoalan pangan lebih penting poco leok dikelilingi bukit curam sehingga rawan terjadi longsor dan banjirntt dikepung investasi rakus lahan yang berujung privatisasialih fungsi kawasan memberikan dampak buruk bagi daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup nttproyek geothermal membongkar kawasan hutan merubah fungsi lahan hingga menggusur permukiman penduduk

VIDEO | Berjuang untuk bertahan hidup: Orangutan Tapanuli dan Ancaman Kepunahan. Orangutan tapanuli dideskripsikan pada tahun 2017 sebagai spesies kera besar baru, dengan populasi kurang dari 800 ekor, ia adalah spesies kera besar yang paling terancam punah di bumi.Habitat mereka telah berkurang secara drastis akibat deforestasi yang didorong oleh pertambangan, pertanian, dan penebangan.Proyek bendungan pembangkit listrik tenaga air yang didukung investasi dari Tiongkok, dibangun sejak 2015, membelah hutan tempat tinggal orangutan, meningkatkan risiko kepunahan.Proyek ini menimbulkan pro kontra, termasuk adanya kekhawatiran warga yang tinggal di sekitar wilayah proyek bendungan ini, karena takut kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian mereka

[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan

video berjuang untuk bertahan hidup orangutan tapanuli dan ancaman kepunahan orangutan tapanuli dideskripsikan pada tahun sebagai spesies kera besar baru dengan populasi kurang dari ekor ia adalah spesies kera besar yang paling terancam punah di bumihabitat mereka telah berkurang secara drastis akibat deforestasi yang didorong oleh pertambangan pertanian dan penebanganproyek bendungan pembangkit listrik tenaga air yang didukung investasi dari tiongkok dibangun sejak membelah hutan tempat tinggal orangutan meningkatkan risiko kepunahanproyek ini menimbulkan pro kontra termasuk adanya kekhawatiran warga yang tinggal di sekitar wilayah proyek bendungan ini karena takut kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian mereka

Transisi Energi dan Potensi Rasuah Dana JETP. “Sekarang saudara kemana saja ada korupsi, kok,” demikian pernyataan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam), seperti ditulis sebuah media online, beberapa waktu lalu.Pernyataan itu seakan memperkuat data memburuknya indeks korupsi di Indonesia. Laporan Transparency Internasional di 2023 menunjukkan, (IPK) Indonesia menurun 4 poin dari tahun sebelumnya.Pernyataan Mahfud MD dan laporan Transparency Internasional itu memberikan semacam peringatan bagi kita semua bahwa potensi korupsi bisa terjadi di berbagai sektor di negeri ini, tak terkecuali di sektor energi.Tahun lalu, Indonesia memperoleh komitmen pendanaan transisi energi melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Dalam skema pendanaan ini, Indonesia akan mendapatkan kucuran dana sebesar USD20 juta (setara Rp300-an trilyun). Dalam konteks korupsi, dana sebesar itu tentu rawan korupsi bila tidak dikelola dengan baik.Setiap korupsi selalu merugikan kepentingan publik, termasuk bila korupsi terjadi di dalam skema JETP. Transisi energi dipastikan gagal dan publik, -sebagai pembayar pajak harus tetap membayar utang luar negeri yang dibuat dari skema proyek JETP ini.Pertanyaannya di mana saja titik potensi korupsi dana JETP? Salah satu program yang akan dibiayai JETP adalah pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Pemilihan PLTU yang akan dipensiun menjadi titik rawan terjadinya korupsi. Kemungkinan persengkokolan untuk memperkaya korporasi bisa saja terjadi sejak dalam penentuan PLTU yang akan dipensiunkan dini.Selain pensiun dini PLTU, program yang akan mendapatkan pendanaan JETP adalah pengembangan energi terbarukan. Seperti halnya dalam program pensiun dini PLTU, pemilihan energi terbarukan yang akan dibiayai JETP bisa menjadi titik rawan korupsi.Singkatnya, dua pilar transisi energi yang akan dibiayai JETP, pensiun dini dan pengembangan energi terbarukan, ternyata menjadi titik rawan korupsi. Jika dua pilar itu nantinya menjadi ajang pesta pora para elite politik dan ekonomi yang korup, dapat dipastikan program transisi energi di Indonesia akan menjadi mimpi yang tak pernah terwujud.Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana mencegah terjadinya korupsi dana JETP?Seperti tindak kejahatan lainnya, korupsi terjadi bila kita memberikan kesempatan para elite politik dan ekonomi yang korup di negeri ini berpesta pora dengan menggunakan uang rakyat. Salah satu cara menutup kesempatan itu adalah keterlibatan publik. Dalam konteks JETP, keterlibatan publik harus dimulai sejak dari perencanaan, monitoring hingga evaluasi program-program yang didanai.Salah satu syarat utama dari adanya keterlinatan publik adalah keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi ini adalah pintu masuk bagi publik untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan transisi energi. Tanpa ada keterbukaan informasi, tidak akan ada keterlibatan publik. Sayangnya, keterbukaan informasi ini adalah wajah bopeng sebelah dari skema JETP.Hingga kini misalnya, komposisi pendanaan JETP masih gelap. Seperti sering diungkapkan pemerintah bahwa pendanaan JETP berasal dari investasi publik dan swasta dalam bentuk hibah dan pinjaman bunga rendah. Celakanya hingga kini, belum jelas prosentase pembiayaan proyek yang akan didanai hibah, investasi dan utang luar negeri.Publik, -sebagai pembayar pajak, perlu tahu berapa persen proyek JETP yang didanai utang luar negeri, -meski itu berbunga rendah. Bagaimanapun juga, uang pajak publiklah yang akan digunakan untuk membayar setiap rupiah dari utang luar negeri yang dibuat pemerintah, termasuk dalam proyek JETP ini.Persoalan keterbukaan informasi lainnya dalam JETP juga terkait seputar proyek yang didanai. Kementerian ESDM sering mengungkapkan bahwa proyek JETP, salah satunya akan digunakan untuk membiayai pensiun dini sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.Namun, hingga kini belum dibuka informasi mengenai kajian tentang PLTU-PLTU yang akan dipensiunkan. Kriteria mengenai PLTU yang akan dipensiunkan juga masih gelap. Padahal kriteria yang tidak jelas dari PLTU yang akan dipensiunkan bisa menjadi ladang pesta pora para elite politik dan ekonomi yang korup.Bukan hanya terkait dengan PLTU, JETP juga akan membiayai pengembangan energi terbarukan. Namun hingga kini belum dibuka informasinya tentang energi terbarukan yang seperti apa yang akan dikembangkan skema pembiayaan JETP.Alih-alih membuka informasi terkait energi terbarukan yang akan dibiayai JETP, Kementerian ESDM yang berencana memasukkan proyek pembangkit gas fosil dalam skema pendanaan JETP. Padahal gas fosil jelas-jelas bukan energi terbarukan, lantas di mana letak transisi energinya? Dari sini publik bisa bertanya lebih jauh lagi, kepentingan kelompok bisnis energi siapa yang akan diuntungkan dengan usulan yang tidak masuk akal ini?Pada pertengahan Februari lalu, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) secara resmi membentuk Sekretariat JETP. Pertanyaannya adalah, apakah keberadaan Sekretariat JETP akan mampu menghilangkan potensi korupsi? Jawabannya bisa iya dan tidak.Sekretariat JETP akan mampu menghilangkan potensi rasuah dana JETP bila lembaga itu mulai membuka informasi secara terang benderang terkait JETP. Setelah terang benderang, tugas Sekretariat JETP berikutnya adalah melibatkan publik sejak dari perencanaan program. Bila kemudian perencanaan program hanya melibatkan elit, maka potensi korupsi akan sulit dicegah.Sebaliknya, Sekretariat JETP bisa juga justru membuka pintu korupsi, bila terus mempertahankan wajah bopeng sebelah skema pendanaan JETP yang tertutup dan elitis, dan miskin pelibatan publik. Bagaimana mungkin dana JETP yang berjumlah ratusan trilyun rupiah justru dikelola dengan cara tertutup dan elitis?Siapa saja elite politik dan ekonomi yang akan berpesta pora bila dana JETP dikelola secara tertutup? Entahlah, yang jelas proses yang tertutup dan elitis ini terus dipertahankan, publik akan menjadi pencuci piring bekas pesta pora segelintir elite korup negeri ini. , ***Foto utama:

[0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan strategi mitigasi

transisi energi dan potensi rasuah dana jetp sekarang saudara kemana saja ada korupsi kok demikian pernyataan mahfud md menteri koordinator bidang politik dan keamanan menko polhukam seperti ditulis sebuah media online beberapa waktu lalupernyataan itu seakan memperkuat data memburuknya indeks korupsi di indonesia laporan transparency internasional di menunjukkan ipk indonesia menurun poin dari tahun sebelumnyapernyataan mahfud md dan laporan transparency internasional itu memberikan semacam peringatan bagi kita semua bahwa potensi korupsi bisa terjadi di berbagai sektor di negeri ini tak terkecuali di sektor energitahun lalu indonesia memperoleh komitmen pendanaan transisi energi melalui skema just energy transition partnership jetp dalam skema pendanaan ini indonesia akan mendapatkan kucuran dana sebesar usd juta setara rpan trilyun dalam konteks korupsi dana sebesar itu tentu rawan korupsi bila tidak dikelola dengan baiksetiap korupsi selalu merugikan kepentingan publik termasuk bila korupsi terjadi di dalam skema jetp transisi energi dipastikan gagal dan publik sebagai pembayar pajak harus tetap membayar utang luar negeri yang dibuat dari skema proyek jetp inipertanyaannya di mana saja titik potensi korupsi dana jetp salah satu program yang akan dibiayai jetp adalah pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap pltu batu bara pemilihan pltu yang akan dipensiun menjadi titik rawan terjadinya korupsi kemungkinan persengkokolan untuk memperkaya korporasi bisa saja terjadi sejak dalam penentuan pltu yang akan dipensiunkan diniselain pensiun dini pltu program yang akan mendapatkan pendanaan jetp adalah pengembangan energi terbarukan seperti halnya dalam program pensiun dini pltu pemilihan energi terbarukan yang akan dibiayai jetp bisa menjadi titik rawan korupsisingkatnya dua pilar transisi energi yang akan dibiayai jetp pensiun dini dan pengembangan energi terbarukan ternyata menjadi titik rawan korupsi jika dua pilar itu nantinya menjadi ajang pesta pora para elite politik dan ekonomi yang korup dapat dipastikan program transisi energi di indonesia akan menjadi mimpi yang tak pernah terwujudpertanyaannya kemudian adalah bagaimana mencegah terjadinya korupsi dana jetpseperti tindak kejahatan lainnya korupsi terjadi bila kita memberikan kesempatan para elite politik dan ekonomi yang korup di negeri ini berpesta pora dengan menggunakan uang rakyat salah satu cara menutup kesempatan itu adalah keterlibatan publik dalam konteks jetp keterlibatan publik harus dimulai sejak dari perencanaan monitoring hingga evaluasi programprogram yang didanaisalah satu syarat utama dari adanya keterlinatan publik adalah keterbukaan informasi keterbukaan informasi ini adalah pintu masuk bagi publik untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan transisi energi tanpa ada keterbukaan informasi tidak akan ada keterlibatan publik sayangnya keterbukaan informasi ini adalah wajah bopeng sebelah dari skema jetphingga kini misalnya komposisi pendanaan jetp masih gelap seperti sering diungkapkan pemerintah bahwa pendanaan jetp berasal dari investasi publik dan swasta dalam bentuk hibah dan pinjaman bunga rendah celakanya hingga kini belum jelas prosentase pembiayaan proyek yang akan didanai hibah investasi dan utang luar negeripublik sebagai pembayar pajak perlu tahu berapa persen proyek jetp yang didanai utang luar negeri meski itu berbunga rendah bagaimanapun juga uang pajak publiklah yang akan digunakan untuk membayar setiap rupiah dari utang luar negeri yang dibuat pemerintah termasuk dalam proyek jetp inipersoalan keterbukaan informasi lainnya dalam jetp juga terkait seputar proyek yang didanai kementerian esdm sering mengungkapkan bahwa proyek jetp salah satunya akan digunakan untuk membiayai pensiun dini sejumlah pembangkit listrik tenaga uap pltu batu baranamun hingga kini belum dibuka informasi mengenai kajian tentang pltupltu yang akan dipensiunkan kriteria mengenai pltu yang akan dipensiunkan juga masih gelap padahal kriteria yang tidak jelas dari pltu yang akan dipensiunkan bisa menjadi ladang pesta pora para elite politik dan ekonomi yang korupbukan hanya terkait dengan pltu jetp juga akan membiayai pengembangan energi terbarukan namun hingga kini belum dibuka informasinya tentang energi terbarukan yang seperti apa yang akan dikembangkan skema pembiayaan jetpalihalih membuka informasi terkait energi terbarukan yang akan dibiayai jetp kementerian esdm yang berencana memasukkan proyek pembangkit gas fosil dalam skema pendanaan jetp padahal gas fosil jelasjelas bukan energi terbarukan lantas di mana letak transisi energinya dari sini publik bisa bertanya lebih jauh lagi kepentingan kelompok bisnis energi siapa yang akan diuntungkan dengan usulan yang tidak masuk akal inipada pertengahan februari lalu kementerian energi dan sumberdaya mineral esdm secara resmi membentuk sekretariat jetp pertanyaannya adalah apakah keberadaan sekretariat jetp akan mampu menghilangkan potensi korupsi jawabannya bisa iya dan tidaksekretariat jetp akan mampu menghilangkan potensi rasuah dana jetp bila lembaga itu mulai membuka informasi secara terang benderang terkait jetp setelah terang benderang tugas sekretariat jetp berikutnya adalah melibatkan publik sejak dari perencanaan program bila kemudian perencanaan program hanya melibatkan elit maka potensi korupsi akan sulit dicegahsebaliknya sekretariat jetp bisa juga justru membuka pintu korupsi bila terus mempertahankan wajah bopeng sebelah skema pendanaan jetp yang tertutup dan elitis dan miskin pelibatan publik bagaimana mungkin dana jetp yang berjumlah ratusan trilyun rupiah justru dikelola dengan cara tertutup dan elitissiapa saja elite politik dan ekonomi yang akan berpesta pora bila dana jetp dikelola secara tertutup entahlah yang jelas proses yang tertutup dan elitis ini terus dipertahankan publik akan menjadi pencuci piring bekas pesta pora segelintir elite korup negeri ini foto utama

Jumlah Penduduk Bumi Lampaui 8 Miliar. Sekitar 12 ribu tahun lalu jumlah penduduk bumi baru 4 juta jiwa, Namun pad November 2022 jumlah penduduk bumi telah mencapai 8 miliar. Pada 2030 mendatang jumlah penduduk diperkirkan akan mencapai 8,5 miliarMeski besarnya jumlah penduduk bisa menjadi beban, tetapi masalah utama kerentanan kehidupan yang berkelanjutan adalah pemborosan pemakaian karbon dan konsumsi biosferAmbang batas planet bumi adalah konsep tentang sejauh mana alam masih bisa membuat planet bumi menjadi tempat yang bisa mendukung kehidupan manusia secara berkelanjutan.Ada sembilan elemen ambang batas planet bumi yaitu perubahan iklim, polusi produk sintetis, pencemaran udara, keasaman laut, penipisan ozon, siklus biogeokimia, pemanfaatan air, dan keanekaragaman hayati.

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim risiko kesehatan

jumlah penduduk bumi lampaui miliar sekitar ribu tahun lalu jumlah penduduk bumi baru juta jiwa namun pad november jumlah penduduk bumi telah mencapai miliar pada mendatang jumlah penduduk diperkirkan akan mencapai miliarmeski besarnya jumlah penduduk bisa menjadi beban tetapi masalah utama kerentanan kehidupan yang berkelanjutan adalah pemborosan pemakaian karbon dan konsumsi biosferambang batas planet bumi adalah konsep tentang sejauh mana alam masih bisa membuat planet bumi menjadi tempat yang bisa mendukung kehidupan manusia secara berkelanjutanada sembilan elemen ambang batas planet bumi yaitu perubahan iklim polusi produk sintetis pencemaran udara keasaman laut penipisan ozon siklus biogeokimia pemanfaatan air dan keanekaragaman hayati

Para Perempuan Poco Leok Pertahankan Tanah dari Proyek Geothermal. Beberapa perempuan tengah menonton video di layar telepon genggam Nono, anak Heribertus Jebatu, di Desa Lungar, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, 4 Maret 2023.Mereka sesekali tersenyum, tertawa, kadang serius dengan raut wajah antara sedih dan marah. Pada detik ke sekian video itu berputar, Elisabeth Lahus berkomentar.“Kami tidak pernah takut berjuang untuk masa depan anak dan cucu-cece kami.”Para perempuan di rumah Jebatu ini sedang melihat rekaman aksi mereka ketika menghadang Bupati Manggarai, Heribertus Nabit, yang hendak berkunjung dan mengadakan ‘pendekatan alias sosialisasi geothermal’ di kampung itu 27 Februari lalu.Lungar adalah satu dari 14 kampung adat di Poco Leok, yang sedang dipersiapkan pemerintah pusat untuk pengembangan pembangkit panas bumi (PLTP) Ulumbu V dan VI.Situasi kampung-kampung dalam tiga desa di Poco Leok itu memang ‘agak lain’ menurut pengakuan warga pasca SK Nomor HK/417/2022 pada 1 Desember 2022 beredar. Surat keputusan ini berisi penetapan lokasi geothermal Poco Leok oleh Bupati Manggarai.Korida Jehanut, istri Jebatu bersama Elisabeth pagi itu tidak mengingat persis sudah berapa kali mereka menghadang aktivitas pemerintah dan perusahaan di wilayah itu.“Baru kali ini banyak kaum perempuan dan ibu-ibu terlibat dalam aksi seperti ini,” katanya, menyebut aksi 27 Februari lalu itu.Aksi hari itu kali ketujuh warga protes pemerintah dan perusahaan. Pertama kali warga Kampung Lungar, Tere, Golo Rua, dan Rebak, menghadang dua mobil milik PT PLN, yang mengerjakan geothermal Ulumbu dan Poco Leok, di simpang Lungar pada 8 Februari 2023.“Mereka bilang datang untuk naikkan daya listrik di rumah warga,” kata seorang ibu.Sejak itu, petugas PLN dan Pemerintah Manggarai rutin turun ke Poco Leok, meski selalu menghadapi protes dan hadangan warga, termasuk kaum perempuan.Berbagai aktivitas perusahaan lakukan seperti pengukuran lahan untuk jalan yang akan dilalui kendaraan proyek.Kedatangan tim PLN dan Pemerintah Manggarai ini didampingi aparat keamanan, dari polisi dan TNI. mMkin hari personil makin banyak. Luhut karena pendanaan program Just Energy Transition Partnership (JETP)—sebagai komitmen negara-negara dalam acara G-20 di Bali tahun lalu–, tidak kunjung ada kejelasan.Di tengah ketidakpastian pendanaan JETP dan pemerintah sibuk memikirkan pendanaan lain dari dalam dan luar negeri, Gigih Udi Atmo, Direktur Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), yang menyusun rencana investasi komprehensif mengatakan, para donor tinggal memilih dari dokumen itu layaknya memilih menu di restoran.Pernyataan seperti ini seakan lumrah di negeri ini, supremasi bisnis investasi mengendalikan otak pejabat, lalu hal-hal yang disebut sebagai ‘potensi pertumbuhan ekonomi’ pun diobral bagai barang jajanan.Proyek geothermal Poco Leok, sudah jadi satu dari sekian menu yang sedang diobral pemerintah kepada korporasi dan negara-negara lain.Bank pembangunan dari Jerman, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) dikabarkan menyatakan kesiapan mendanai proyek ini.Dengan target kapasitas listrik 2 x 20 MW, naik dari 7,5 MW di PLTP Ulumbu saat ini, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mula-mula survei di 60 titik di kampung-kampung Poco Leok. Ia terdiri dari tiga desa, Lungar, Mocok, dan Golo Muntas.Penelusuran di lapangan, pada 2 – 7 Maret 2023, wellpad D berada di tanah ulayat atau Lingko Tanggong milik warga Gendang Lungar, Wellpad F di Lingko Rembong milik warga Gendang Ncamar. kemudian, Wellpad G di Lingko Lapang milik Gendang Mocok. Wellpad E diduga berada di Lingko Pinis milik Gendang Lelak belum ditelusuri hingga kunjungan terakhir 28 April 2023.Dalam catatan, survei lapangan potensi panas bumi Poco Leok oleh ahli geologi sudah sejak 1980-an (Teredi, Sukarno, dan Jaya, 2022).Survei ini berhubungan dengan pembangunan PLTP Ulumbu, yang dikelola PT PLN, dengan anak perusahaan, PT Indonesia Power dan PT Cogindo Daya Bersama. Diresmikan pada 11 November 2011, pembangkit listrik yang diklaim memenuhi kebutuhan listrik di tiga kabupaten yakni, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur ini mulai beroperasi Januari 2012.Pada 2017, tahun sama ketika Menteri ESDM Ignasius Jonan menandatangani penetapan Flores sebagai Geothermal Island. Saat itu sosialisasi geothermal Pocoleok, perluasan PLTP Ulumbu, pertama kali di Kampung Mesir, Desa Lungar. Warga bilang, materi sosialisasi kala itu “semua serba baik, tidak ada hal buruk” yang disampaikan.Sejak itu, petugas perusahaan makin leluasa survei di lahan-lahan warga. Warga mengaku “merasa tidak ada masalah.” Apalagi, wacana yang dibawa perusahaan selalu berkaitan dengan kemajuan, lapangan kerja, kesejahteraan, dan perluasan jaringan listrik. Warga mengaku merasa ‘terberkati’, walau sejak PLTP Ulumbu pada 2011, beberapa kampung di Pocoleok belum teraliri listrik, hingga kini. Kedatangan tim survei perusahaan pada 2019-2020, menurut Tadeus Sukardin juga tak mendapat respons resisten dari warga.Situasi mulai berubah ketika pada 2021, informasi tentang pengeboran panas bumi di berbagai tempat di Indonesia dan luar negeri tersebar luas di kalangan warga Poco Leok.“Kami membaca berita di media, menonton di televisi dan banyak platform video,” kata Agustinus Egot, warga Kampung Mesir.Pada paruh kedua 2021, tim surveI PLN yang masuk ke lahan ulayat Lingko Lapang Masyarakat Adat Mocok dihadang, peralatan mereka disita dan dibawa ke rumah adat.Alasannya, mereka masuk bagai pencuri ke lahan adat kami,” kata Petrus Jehaput, Tua Adat Gendang Mocok.Setelah itu, sosialisasi makin gencar oleh PT PLN, Pemerintah Manggarai, juga aparat polisi dan TNI yang mengkawalnya. Acara adat Tabe Gendang juga diinisiasi PT PLN, bertujuan meminta maaf atas kelakuan mereka yang beraktivitas tanpa izin di lahan warga. Sebagian besar warga tak menerima inisiatif itu.Hingga akhir 2022, beberapa kali sosialisasi di Poco Leok dan Ruteng, pusat Manggarai. Hal sama dari semua proses itu adalah “undangan hanya kepada sebagian kecil warga dan tokoh-tokoh penting yang mendukung dan mungkin mendapat keuntungan dari kegiatan ini,” ungkap warga.Sosialisasi tak mempan mempengaruhi warga yang menolak ruang hidup rusak,. PLN dan Pemerintah Manggarai gemar mendekati secara pribadi pemilik lahan, yang menurut warga dilakukan “sembunyi-sembunyi.” “Baru kali ini banyak kaum perempuan atau ibu-ibu terlibat dalam aksi seperti ini,” kata Korida Jehanut. Pernyataan ini beralasan karena proses sosialisasi dan aktivitas lain dalam perluasan PLTP Ulumbu di Poco Leok selalu mengabaikan suara kelompok perempuan.Maria Suryanti Jun, perempuan asal Kampung Mocok mengonfirmasi ini. Kaum perempuan seringkali “tidak tahu cara menolak geothermal karena tak mendapat tempat dalam forum-forum resmi” yang semua dihadiri kaum laki-laki.Keresahan dan kegelisahan bersama yang makin memuncak membuat kaum perempuan di kampung-kampung Poco Leok mulai bermunculan.Di Kampung Lungar dan Tere, beberapa kali aksi penghadangan petugas perusahaan dan Pemerintah Manggarai diikuti para ibu. Para perempuan juga aksi penghadangan Bupati Hery Nabit pada 27 Februari. Mereka berada di garis depan.Kehadiran kelompok perempuan dalam forum dan aksi-aksi juga tampak di kampung-kampung lain, seperti Jong, Mesir, Cako, Nderu, Ncamar, Mori, Mocok, dan Mucu.Beberapa pertemuan dengan kelompok perempuan ini menemukan, alasan paling mendasar dari penolakan mereka berhubungan dengan kosmologi orang Manggarai, yaitu kedaulatan atas tanah sebagai “ibu” dan langit sebagai “ayah” bagi kehidupan manusia., sebagaimana orang Manggarai, Flores memiliki pandangan kosmik tentang interrelasi langit dan bumi sebagai ‘ema’ atau ayah dan ‘ende’ atau ibu. Kaum perempuan Poco Leok yakin benar, kalau ekstraksi industri panas bumi akan membuat hancur ‘ibu bumi’.Dengan begitu, keyakinan kosmik akan hubungan langit-bumi tak lagi akan jadi pegangan hidup bersama masyarakat adat.Mengenai kosmologi ini, orang Manggarai mengenal beberapa ungkapan penting, misal, ‘langkok laing tana, tendeng laing awang’, yang menunjukkan bumi atau tanah sebagai tumpuan dan langit sebagai atap perlindungan. Selain itu, ada juga istilah ‘tana wa’n, awang eta’n’, atau tanah di bawah (tumpuan) dan langit di atas (tutupan)..” –tanah adalah ibu kami,” kata Elisabeth Lahus, perempuan Poco Leok. Menurut dia, sebagaimana hubungan perkawinan suami-istri atau ayah-ibu yang tak terpisahkan, begitupun langit dan bumi yang integral, akan cacat bahkan hancur kalau manusia berusaha memisahkan.Pernyataan lain dari Yustina Nunjung, ibu asal Kampung Mocok. “Jika tanah itu terluka, hati kami kaum ibu juga terluka.”Yustina menegaskan, kaum ibu di Poco Leok mengidentifikasi perempuan sebagai bumi, atas dasar kesamaan peran sebagai tumpuan hidup keluarga, dari urusan dapur hingga ladang untuk pangan., hal yang mendasari pandangan kosmik orang Manggarai, termasuk kaum perempuan Poco Leok ini adalah fungsi tanah atau bumi sebagai pemberi hasil pangan bagi kehidupan keluarga.Ibu-ibu Poco Leok meyakini, tanah yang hancur karena ekstraksi panas bumi tak lagi akan menghidupi mereka yang selama ini dijamin hasil ladang untuk pangan dan hasil bumi lain.Selama ini, mereka menanam kopi, cengkih, ubi, jagung, pisang, aren (tuak), dan lain-lain. “Untuk apalagi mengganggu tanah kalau hasilnya kehilangan hidup?” kata Maria Teme, ibu asal Kampung Lungar., kedaulatan atas tanah sebagai pemberi hidup bagi orang Manggarai, tak terpisah dari konsep yang lebih besar tentang ruang hidup.Ruang hidup dalam hal ini mencakup enam poin: (rumah gendang atau rumah adat (kebun ulayat), (halaman kampung sebagai tempat bermain). Lalu (altar sesajian di tengah kampung), (mata air sumber hidup), dan (kuburan leluhur).Kesatuan ruang hidup ini jadi dasar perlawanan perempuan Pocoleok. Alasannya jelas, kalau salah satu dari poin-poin itu hilang, maka suatu budaya atau kampung tak lagi memiliki arti penting. sebagai simbol kampung tak lagi memiliki arti ketika sudah tidak lagi digarap komunitas adat dari kampung itu. juga tidak punya arti ketika ruang publik hanya menjadi tempat fisik tanpa diberi arti oleh sebagai altar sesajian. Tanpa sebagai sumber hidup, dan sebagai situs kuburan leluhur.Maria Suryanti Jun, perempuan Poco Leok yang lain cemas kalau proyek geothermal menghancurkan mata air di sekitar kampung, misal, Wae Nobak, Lapang (sekitar 100 meter dari titik wellpad G), Sower, Kilo Manuk, Lanteng, dan Wae Ruka.Begitu juga Wihelmina Sesam, asal Lungar, mengatakan, titik wellpad F terletak sangat dekat dengan kuburan leluhur di Bangka Mesir. Bangka adalah istilah untuk bekas kampung.“Sebagai orang Manggarai, kita tentu tahu kubur leluhur tidak dapat begitu saja kita buang demi mendapatkan uang,” katanya.Titik-titik pengeboran (wellpad) yang direncanakan perusahaan berada sangat dekat dengan poin-poin ruang hidup warga Poco Leok. Wellpad D ada di Lingko Tanggong dengan lebih dari tiga mata air, wellpad E di Lingko Pinis ang juga tempat mata air Wae Pinis, yang mengairi kehidupan, termasuk untuk warga di pantai selatan, luar Poco Leok. Kemudian, wellpad F di Lingko Rembong, 50 meter dari kuburan leluhur dan 100 meter dari Kampung Ncamar, dan wellpad G di Lingko Lapang ada lebih tiga mata air. Sementara pemerintah gencar mengobral ruang hidup warga Pocoleok sebagai “menu di restoran,” gejolak perlawanan warga makin meningkat. Kaum perempuan, yang aktif berperan dalam forum dan aksi-aksi sebetulnya sedang memberi pelajaran penting., di tengah derasnya arus patriarki, yang menjadi ciri khas masyarakat Manggarai, kaum perempuan ini tampil di garda terdepan untuk mempertahankan tanahnya. Secara kultural, kaum perempuan Manggarai tidak dilibatkan dalam urusan-urusan publik, termasuk dalam membicarakan kedaulatan atas tanah, hak ulayat, gendang, dan lain-lain.Sebagai orang Manggarai, tentu merasa ada loncatan yang cukup aneh ketika kaum perempuan yang biasa hanya terlibat dalam urusan domestik (keluarga) akhirnya tampil mempertahankan tanah. Meski pewarisan aset budaya (tanah) mengikuti alur patrilinear (diwariskan kepada anak laki-laki), kaum perempuan Poco Loek berusaha keluar untuk membicarakan aset itu sebagai ruang hidup.Sebab ancaman terhadap ruang hidup, pangan, dan keberlangsungan anak cucu tak hanya akan berdampak pada kaum laki-laki.“Ini bukan tentang hak pewarisan, tetapi tentang kehidupan kami dan anak cucu kami nanti,” kata Maria Teme., perjuangan perempuan Pocoleok yang ‘hidup mati demi ruang hidup’ sebetulnya timbul dari keresahan bersama atas situasi yang kian genting. Karena pemerintah daerah hingga pusat tidak hadir sebagai pendengar suara publik malah jadi corong perusahaan. Kepentingan bisnis investasi, hal yang menyerang Flores dan Indonesia Timur belakangan ini, menutup telinga pemerintah terhadap berbagai teriakan warga yang terdampak proyek geothermal.Tugas pemerintah adalah mendengarkan suara warga, dan untuk warga yang terancam itulah alasan mengapa pemerintahan atau negara ada.Perjuangan kaum perempuan Poco Leok yang mempertahankan tanah dan ruang hidup dari ancaman proyek geothermal adalah tanda kalau ambisi investasi energi bersih yang diklaim sebagai pilihan terbaik oleh pemerintah tak akan berjalan mulus.Bara perlawanan akan terus memanas, hingga semua pihak sadar dan yakin, tanah adalah ibu yang memberikan kehidupan dan ruang hidup tidak dapat diobral segampang mengobral “menu di restoran.” *Tulisan ini merupakan juara pertama Lomba Artikel Hari Anti Tambang kolaborasi antara Jaringan Advokasi Tambang, Indonesia.id dan Mongabay Indonesia.

[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]

edukasi dan kesadaran keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

para perempuan poco leok pertahankan tanah dari proyek geothermal beberapa perempuan tengah menonton video di layar telepon genggam nono anak heribertus jebatu di desa lungar kecamatan satar mese kabupaten manggarai nusa tenggara timur maret mereka sesekali tersenyum tertawa kadang serius dengan raut wajah antara sedih dan marah pada detik ke sekian video itu berputar elisabeth lahus berkomentarkami tidak pernah takut berjuang untuk masa depan anak dan cucucece kamipara perempuan di rumah jebatu ini sedang melihat rekaman aksi mereka ketika menghadang bupati manggarai heribertus nabit yang hendak berkunjung dan mengadakan pendekatan alias sosialisasi geothermal di kampung itu februari lalulungar adalah satu dari kampung adat di poco leok yang sedang dipersiapkan pemerintah pusat untuk pengembangan pembangkit panas bumi pltp ulumbu v dan visituasi kampungkampung dalam tiga desa di poco leok itu memang agak lain menurut pengakuan warga pasca sk nomor hk pada desember beredar surat keputusan ini berisi penetapan lokasi geothermal poco leok oleh bupati manggaraikorida jehanut istri jebatu bersama elisabeth pagi itu tidak mengingat persis sudah berapa kali mereka menghadang aktivitas pemerintah dan perusahaan di wilayah itubaru kali ini banyak kaum perempuan dan ibuibu terlibat dalam aksi seperti ini katanya menyebut aksi februari lalu ituaksi hari itu kali ketujuh warga protes pemerintah dan perusahaan pertama kali warga kampung lungar tere golo rua dan rebak menghadang dua mobil milik pt pln yang mengerjakan geothermal ulumbu dan poco leok di simpang lungar pada februari mereka bilang datang untuk naikkan daya listrik di rumah warga kata seorang ibusejak itu petugas pln dan pemerintah manggarai rutin turun ke poco leok meski selalu menghadapi protes dan hadangan warga termasuk kaum perempuanberbagai aktivitas perusahaan lakukan seperti pengukuran lahan untuk jalan yang akan dilalui kendaraan proyekkedatangan tim pln dan pemerintah manggarai ini didampingi aparat keamanan dari polisi dan tni mmkin hari personil makin banyak luhut karena pendanaan program just energy transition partnership jetpsebagai komitmen negaranegara dalam acara g di bali tahun lalu tidak kunjung ada kejelasandi tengah ketidakpastian pendanaan jetp dan pemerintah sibuk memikirkan pendanaan lain dari dalam dan luar negeri gigih udi atmo direktur konservasi energi kementerian energi dan sumber daya mineral kesdm yang menyusun rencana investasi komprehensif mengatakan para donor tinggal memilih dari dokumen itu layaknya memilih menu di restoranpernyataan seperti ini seakan lumrah di negeri ini supremasi bisnis investasi mengendalikan otak pejabat lalu halhal yang disebut sebagai potensi pertumbuhan ekonomi pun diobral bagai barang jajananproyek geothermal poco leok sudah jadi satu dari sekian menu yang sedang diobral pemerintah kepada korporasi dan negaranegara lainbank pembangunan dari jerman kreditanstalt fr wiederaufbau kfw dikabarkan menyatakan kesiapan mendanai proyek inidengan target kapasitas listrik x mw naik dari mw di pltp ulumbu saat ini pt perusahaan listrik negara pln mulamula survei di titik di kampungkampung poco leok ia terdiri dari tiga desa lungar mocok dan golo muntaspenelusuran di lapangan pada maret wellpad d berada di tanah ulayat atau lingko tanggong milik warga gendang lungar wellpad f di lingko rembong milik warga gendang ncamar kemudian wellpad g di lingko lapang milik gendang mocok wellpad e diduga berada di lingko pinis milik gendang lelak belum ditelusuri hingga kunjungan terakhir april dalam catatan survei lapangan potensi panas bumi poco leok oleh ahli geologi sudah sejak an teredi sukarno dan jaya survei ini berhubungan dengan pembangunan pltp ulumbu yang dikelola pt pln dengan anak perusahaan pt indonesia power dan pt cogindo daya bersama diresmikan pada november pembangkit listrik yang diklaim memenuhi kebutuhan listrik di tiga kabupaten yakni manggarai manggarai barat dan manggarai timur ini mulai beroperasi januari pada tahun sama ketika menteri esdm ignasius jonan menandatangani penetapan flores sebagai geothermal island saat itu sosialisasi geothermal pocoleok perluasan pltp ulumbu pertama kali di kampung mesir desa lungar warga bilang materi sosialisasi kala itu semua serba baik tidak ada hal buruk yang disampaikansejak itu petugas perusahaan makin leluasa survei di lahanlahan warga warga mengaku merasa tidak ada masalah apalagi wacana yang dibawa perusahaan selalu berkaitan dengan kemajuan lapangan kerja kesejahteraan dan perluasan jaringan listrik warga mengaku merasa terberkati walau sejak pltp ulumbu pada beberapa kampung di pocoleok belum teraliri listrik hingga kini kedatangan tim survei perusahaan pada menurut tadeus sukardin juga tak mendapat respons resisten dari wargasituasi mulai berubah ketika pada informasi tentang pengeboran panas bumi di berbagai tempat di indonesia dan luar negeri tersebar luas di kalangan warga poco leokkami membaca berita di media menonton di televisi dan banyak platform video kata agustinus egot warga kampung mesirpada paruh kedua tim survei pln yang masuk ke lahan ulayat lingko lapang masyarakat adat mocok dihadang peralatan mereka disita dan dibawa ke rumah adatalasannya mereka masuk bagai pencuri ke lahan adat kami kata petrus jehaput tua adat gendang mocoksetelah itu sosialisasi makin gencar oleh pt pln pemerintah manggarai juga aparat polisi dan tni yang mengkawalnya acara adat tabe gendang juga diinisiasi pt pln bertujuan meminta maaf atas kelakuan mereka yang beraktivitas tanpa izin di lahan warga sebagian besar warga tak menerima inisiatif ituhingga akhir beberapa kali sosialisasi di poco leok dan ruteng pusat manggarai hal sama dari semua proses itu adalah undangan hanya kepada sebagian kecil warga dan tokohtokoh penting yang mendukung dan mungkin mendapat keuntungan dari kegiatan ini ungkap wargasosialisasi tak mempan mempengaruhi warga yang menolak ruang hidup rusak pln dan pemerintah manggarai gemar mendekati secara pribadi pemilik lahan yang menurut warga dilakukan sembunyisembunyi baru kali ini banyak kaum perempuan atau ibuibu terlibat dalam aksi seperti ini kata korida jehanut pernyataan ini beralasan karena proses sosialisasi dan aktivitas lain dalam perluasan pltp ulumbu di poco leok selalu mengabaikan suara kelompok perempuanmaria suryanti jun perempuan asal kampung mocok mengonfirmasi ini kaum perempuan seringkali tidak tahu cara menolak geothermal karena tak mendapat tempat dalam forumforum resmi yang semua dihadiri kaum lakilakikeresahan dan kegelisahan bersama yang makin memuncak membuat kaum perempuan di kampungkampung poco leok mulai bermunculandi kampung lungar dan tere beberapa kali aksi penghadangan petugas perusahaan dan pemerintah manggarai diikuti para ibu para perempuan juga aksi penghadangan bupati hery nabit pada februari mereka berada di garis depankehadiran kelompok perempuan dalam forum dan aksiaksi juga tampak di kampungkampung lain seperti jong mesir cako nderu ncamar mori mocok dan mucubeberapa pertemuan dengan kelompok perempuan ini menemukan alasan paling mendasar dari penolakan mereka berhubungan dengan kosmologi orang manggarai yaitu kedaulatan atas tanah sebagai ibu dan langit sebagai ayah bagi kehidupan manusia sebagaimana orang manggarai flores memiliki pandangan kosmik tentang interrelasi langit dan bumi sebagai ema atau ayah dan ende atau ibu kaum perempuan poco leok yakin benar kalau ekstraksi industri panas bumi akan membuat hancur ibu bumidengan begitu keyakinan kosmik akan hubungan langitbumi tak lagi akan jadi pegangan hidup bersama masyarakat adatmengenai kosmologi ini orang manggarai mengenal beberapa ungkapan penting misal langkok laing tana tendeng laing awang yang menunjukkan bumi atau tanah sebagai tumpuan dan langit sebagai atap perlindungan selain itu ada juga istilah tana wan awang etan atau tanah di bawah tumpuan dan langit di atas tutupan tanah adalah ibu kami kata elisabeth lahus perempuan poco leok menurut dia sebagaimana hubungan perkawinan suamiistri atau ayahibu yang tak terpisahkan begitupun langit dan bumi yang integral akan cacat bahkan hancur kalau manusia berusaha memisahkanpernyataan lain dari yustina nunjung ibu asal kampung mocok jika tanah itu terluka hati kami kaum ibu juga terlukayustina menegaskan kaum ibu di poco leok mengidentifikasi perempuan sebagai bumi atas dasar kesamaan peran sebagai tumpuan hidup keluarga dari urusan dapur hingga ladang untuk pangan hal yang mendasari pandangan kosmik orang manggarai termasuk kaum perempuan poco leok ini adalah fungsi tanah atau bumi sebagai pemberi hasil pangan bagi kehidupan keluargaibuibu poco leok meyakini tanah yang hancur karena ekstraksi panas bumi tak lagi akan menghidupi mereka yang selama ini dijamin hasil ladang untuk pangan dan hasil bumi lainselama ini mereka menanam kopi cengkih ubi jagung pisang aren tuak dan lainlain untuk apalagi mengganggu tanah kalau hasilnya kehilangan hidup kata maria teme ibu asal kampung lungar kedaulatan atas tanah sebagai pemberi hidup bagi orang manggarai tak terpisah dari konsep yang lebih besar tentang ruang hidupruang hidup dalam hal ini mencakup enam poin rumah gendang atau rumah adat kebun ulayat halaman kampung sebagai tempat bermain lalu altar sesajian di tengah kampung mata air sumber hidup dan kuburan leluhurkesatuan ruang hidup ini jadi dasar perlawanan perempuan pocoleok alasannya jelas kalau salah satu dari poinpoin itu hilang maka suatu budaya atau kampung tak lagi memiliki arti penting sebagai simbol kampung tak lagi memiliki arti ketika sudah tidak lagi digarap komunitas adat dari kampung itu juga tidak punya arti ketika ruang publik hanya menjadi tempat fisik tanpa diberi arti oleh sebagai altar sesajian tanpa sebagai sumber hidup dan sebagai situs kuburan leluhurmaria suryanti jun perempuan poco leok yang lain cemas kalau proyek geothermal menghancurkan mata air di sekitar kampung misal wae nobak lapang sekitar meter dari titik wellpad g sower kilo manuk lanteng dan wae rukabegitu juga wihelmina sesam asal lungar mengatakan titik wellpad f terletak sangat dekat dengan kuburan leluhur di bangka mesir bangka adalah istilah untuk bekas kampungsebagai orang manggarai kita tentu tahu kubur leluhur tidak dapat begitu saja kita buang demi mendapatkan uang katanyatitiktitik pengeboran wellpad yang direncanakan perusahaan berada sangat dekat dengan poinpoin ruang hidup warga poco leok wellpad d ada di lingko tanggong dengan lebih dari tiga mata air wellpad e di lingko pinis ang juga tempat mata air wae pinis yang mengairi kehidupan termasuk untuk warga di pantai selatan luar poco leok kemudian wellpad f di lingko rembong meter dari kuburan leluhur dan meter dari kampung ncamar dan wellpad g di lingko lapang ada lebih tiga mata air sementara pemerintah gencar mengobral ruang hidup warga pocoleok sebagai menu di restoran gejolak perlawanan warga makin meningkat kaum perempuan yang aktif berperan dalam forum dan aksiaksi sebetulnya sedang memberi pelajaran penting di tengah derasnya arus patriarki yang menjadi ciri khas masyarakat manggarai kaum perempuan ini tampil di garda terdepan untuk mempertahankan tanahnya secara kultural kaum perempuan manggarai tidak dilibatkan dalam urusanurusan publik termasuk dalam membicarakan kedaulatan atas tanah hak ulayat gendang dan lainlainsebagai orang manggarai tentu merasa ada loncatan yang cukup aneh ketika kaum perempuan yang biasa hanya terlibat dalam urusan domestik keluarga akhirnya tampil mempertahankan tanah meski pewarisan aset budaya tanah mengikuti alur patrilinear diwariskan kepada anak lakilaki kaum perempuan poco loek berusaha keluar untuk membicarakan aset itu sebagai ruang hidupsebab ancaman terhadap ruang hidup pangan dan keberlangsungan anak cucu tak hanya akan berdampak pada kaum lakilakiini bukan tentang hak pewarisan tetapi tentang kehidupan kami dan anak cucu kami nanti kata maria teme perjuangan perempuan pocoleok yang hidup mati demi ruang hidup sebetulnya timbul dari keresahan bersama atas situasi yang kian genting karena pemerintah daerah hingga pusat tidak hadir sebagai pendengar suara publik malah jadi corong perusahaan kepentingan bisnis investasi hal yang menyerang flores dan indonesia timur belakangan ini menutup telinga pemerintah terhadap berbagai teriakan warga yang terdampak proyek geothermaltugas pemerintah adalah mendengarkan suara warga dan untuk warga yang terancam itulah alasan mengapa pemerintahan atau negara adaperjuangan kaum perempuan poco leok yang mempertahankan tanah dan ruang hidup dari ancaman proyek geothermal adalah tanda kalau ambisi investasi energi bersih yang diklaim sebagai pilihan terbaik oleh pemerintah tak akan berjalan mulusbara perlawanan akan terus memanas hingga semua pihak sadar dan yakin tanah adalah ibu yang memberikan kehidupan dan ruang hidup tidak dapat diobral segampang mengobral menu di restoran tulisan ini merupakan juara pertama lomba artikel hari anti tambang kolaborasi antara jaringan advokasi tambang indonesiaid dan mongabay indonesia

Kala Kawasan Perairan dan Biota Laut di Malut Tercemar Logam Berat [1]. Penambangan dan operasi pabrik pengolahan bijih nikel di Maluku Utara diduga kuat menyebabkan perairan pesisir dan laut tercemar hingga mengancam biodiversitas laut. Setidaknya, tiga wilayah perairan di Maluku Utara, yakni, Teluk Buli, Teluk Weda, dan Pulau Obi, terindikasi terjadi pencemaran dari industri ekstraktif itu.Di perairan Teluk Weda dan Pulau Obi, ditemukan ada kandungan logam berat seperti besi (Fe), nikel (Ni), dan merkuri (Hg). Hasil analisis dan pengukuran menunjukkan kandungan logam berat melebihi ambang batas kisaran baku mutu.Di Teluk Buli, terindikasi mengalami pencemaran terutama logam berat merkuri (Hg) juga melampui ambang baku mutu yang diatur Peraturan Pemerintah No.22/2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Di Halmahera Timur, ada 19 izin tambang menguasai areal konsesi seluas 101.042 hektar termasuk pulau-pulau kecil. Di Halmahera Tengah, terdapat 22 izin tambang, tiga wilayah izin usaha pertambangan, dan satu kawasan industri dengan konsesi seluruh perusahaan mencapai 10.6.039 hektar. Di Halmahera Selatan, industri nikel bertumpu di daratan Pulau Obi dengan 15 izin tambang di konsesi seluas 32.236 hektar.

[1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan risiko kesehatan

kala kawasan perairan dan biota laut di malut tercemar logam berat penambangan dan operasi pabrik pengolahan bijih nikel di maluku utara diduga kuat menyebabkan perairan pesisir dan laut tercemar hingga mengancam biodiversitas laut setidaknya tiga wilayah perairan di maluku utara yakni teluk buli teluk weda dan pulau obi terindikasi terjadi pencemaran dari industri ekstraktif itudi perairan teluk weda dan pulau obi ditemukan ada kandungan logam berat seperti besi fe nikel ni dan merkuri hg hasil analisis dan pengukuran menunjukkan kandungan logam berat melebihi ambang batas kisaran baku mutudi teluk buli terindikasi mengalami pencemaran terutama logam berat merkuri hg juga melampui ambang baku mutu yang diatur peraturan pemerintah no tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupdi halmahera timur ada izin tambang menguasai areal konsesi seluas hektar termasuk pulaupulau kecil di halmahera tengah terdapat izin tambang tiga wilayah izin usaha pertambangan dan satu kawasan industri dengan konsesi seluruh perusahaan mencapai hektar di halmahera selatan industri nikel bertumpu di daratan pulau obi dengan izin tambang di konsesi seluas hektar

Hebatnya Mata Air Jiwata, yang Mampu Terangi Desa Tepian Terap Lewat Mikro Hidro. Tidak saja menunggu nasib dan berpasrah diri, sebuah desa pedalaman bernama Desa Tepian Terap, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sejak 2015 telah mampu memenuhi kebutuhan energi listriknya secara mandiri. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), mereka pilih sebagai sumber pembangkit utama listrik di desanya.Sumber air utama berasal dari Mata Air Jiwata yang memiliki debit yang besar dan tidak pernah kering meskipun musim kemarau berbulan-bulan.Mata air ini berada di lokasi Hak Guna Usaha sebuah perkebunan sawit, yang rawan untuk di konversi. Pemdes sedang menegosiasikan agar area hutan seluas 211 hektar, tetap utuh.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

hebatnya mata air jiwata yang mampu terangi desa tepian terap lewat mikro hidro tidak saja menunggu nasib dan berpasrah diri sebuah desa pedalaman bernama desa tepian terap kecamatan sangkulirang kabupaten kutai timur kalimantan timur sejak telah mampu memenuhi kebutuhan energi listriknya secara mandiri pembangkit listrik tenaga mikro hidro pltmh mereka pilih sebagai sumber pembangkit utama listrik di desanyasumber air utama berasal dari mata air jiwata yang memiliki debit yang besar dan tidak pernah kering meskipun musim kemarau berbulanbulanmata air ini berada di lokasi hak guna usaha sebuah perkebunan sawit yang rawan untuk di konversi pemdes sedang menegosiasikan agar area hutan seluas hektar tetap utuh

Pengembangan Energi Terbarukan di DIY Belum Maksimal, Ini Penyebabnya. Pemda DIY [Daerah Istimewa Yogyakarta] memasukan pengembangan energi terbarukan sebagai isu strategis selama empat tahun terakhir. Hal ini tercatat dalam laporan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) 2020-2023. Namun, pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan belum optimal,disebabkan masih tergantungpada energi fosil.Di lain sisi, anggaran yang disediakan Dinas PUPESDM untuk energi terbarukan selalu menurun tiap tahun. Pada 2021, Dinas PUPESDM menganggarkan Rp878,3 juta, turun jadi Rp436,5 juta pada 2022, lalu turun lagi jadiRp134 juta pada 2023.Sedangkan anggaran paling banyak terserap,untuk perawatan ratusan unit pembangkit energi terbarukan. Total, Pemda DIY memiliki 310 unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dua pembakit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), dan satu unit pembangkit listrik tenaga hybrid (PLTH).

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

pengembangan energi terbarukan di diy belum maksimal ini penyebabnya pemda diy daerah istimewa yogyakarta memasukan pengembangan energi terbarukan sebagai isu strategis selama empat tahun terakhir hal ini tercatat dalam laporan rencana kerja dinas pekerjaan umum perumahan energi sumber daya mineral pupesdm namun pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan belum optimaldisebabkan masih tergantungpada energi fosildi lain sisi anggaran yang disediakan dinas pupesdm untuk energi terbarukan selalu menurun tiap tahun pada dinas pupesdm menganggarkan rp juta turun jadi rp juta pada lalu turun lagi jadirp juta pada sedangkan anggaran paling banyak terserapuntuk perawatan ratusan unit pembangkit energi terbarukan total pemda diy memiliki unit pembangkit listrik tenaga surya plts dua pembakit listrik tenaga mikro hidro pltmh dan satu unit pembangkit listrik tenaga hybrid plth

Merdeka Energi, Kampung Pedalaman di Perbatasan Jambi-Bengkulu ini Nikmati Listrik Energi Terbarukan. Kemerdekaan bagi masyarakat berarti dapat menikmati kemandirian energi. Ini yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi yang berada di daerah perbatasan dengan Provinsi Bengkulu baru menikmati listrik.Perjuangan memperoleh energi listrik stabil dapat terwujud baru sekitar lima tahun terakhir ini. Setelah puluhan tahun masyarakat menjaga hutan adat Kara Jayo Tuo, yang mengelilingi desa. Atas dedikasi menjaga hutan yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) ini, mereka menerima bantuan dana dari untuk membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH).Bagi kebanyakan warga Rantau Kermas, listrik PLN tidak jadi pilihan. Ekonomi jadi alasannya. Mereka khawatir tidak kuat untuk membayar listrik dari perusahaan negara itu. Mereka pun lebih memilih PLTMH.“Bedanya memang jauh berkali-kali lipat. Belum lagi ada kebiasaan pemadaman bergilir. Itu yang membuat warga keberatan memasang PLN,” jelas Mira Wati (39), seorang warga pelanggan PLTMH di rumahnya (24/7/2023).Perbandingannya menurut Mira sangat siginifikan, dengan pemakaian yang sama, PLTMH hanya memungut iuran Rp50 ribu/bulan. Sementara PLN bisa mencapai angka Rp150-200 ribu.Sejak ada PLTMH, ibu-ibu desa hidupnya dimudahkan. Tidak perlu lagi mereka mencuci pakaian ke sungai. Sekarang dengan mesin cuci, mereka tidak repot lagi ke sungai, -hanya butuh waktu 2 jam, baju bisa langsung dipakai.Dulu untuk menanak nasi masih bergantung kayu bakar, sekarang sudah berganti alat penanak nasi listrik. Juga untuk mengawetkan daging dan cabai. Sekarang semua dapat dibereskan dengan kulkas.“Tarifnya murah sekali. Fasilitas umum desa semuanya gratis,” kata Mira. Meskipun kapasitasnya kecil, pembangkit yang ramah lingkungan ini dapat menerangi 113 rumah warga, fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah adat, hingga rumah produksi kopi milik Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).Ade Usman, bagian keuangan PLTMH Rantau Kermas menuturkan, awalnya warga membangun listrik secara swadaya, tetapi tidak maksimal. Sering rusak dan dayanya sangat kecil. Listrik menyala terbatas hanya malam hari.Setelah menerima dukungan dana dari KKI Warsi dan MCAI-Indonesia, mereka membangun PLTMH dengan kapasitas 39 Kwh. Pembangunan dan pemasangan instalasi listrik menelan dana sekitar Rp3 miliar.Meskipun PLTHM sudah dibangun pada 2018, saat itu kondisinya belum stabil karena sering rusak. Setelah pengelola memahami perawatan pembangkit dengan teknologi , PLTMH dapat beroperasi maksimal selama 24 jam, pada tahun 2019.Ekonomi warga juga berkembang dengan adanya PLTMH. Tidak hanya produksi Kopi Serampas milik Bumdes, tetapi usaha perbengkelan sudah maju dengan adanya mesin las. Begitu juga perkakas pertukangan yang sekarang menggunakan listrik.Berkat PLTMH warga kini menikmati mesin pencuci baju, setrika, kulkas, televisi, serta banyak lampu pijar yang terpasang dalam rumah. Meski demikian, untuk mencari sinyal seluler, warga masih perlu naik ke atas bukit. “Di dalam kampung, sinyal hilang,” kata Ade.Dengan berbagai fasilitas yang dapat mereka gunakan itu, warga tetap perlu membayar listrik dengan harga murah. Tarifnya hanya Rp60 ribu/bulan.“Ada banyak kategori pelanggan, yang dominan itu C2 dengan total 96 pelanggan dan tarifnya hanya Rp60 ribu/bulan,” kata Ade. Sementara pelanggan dengan kategori C4, tarif Rp80 ribu/bulan sebanyak 16 pelanggan. Untuk rumah yang menggunakan fasilitas listrik ini, memang ditambah untuk usaha seperti peralatan las dan alat-alat pertukangan.Untuk pelanggan C6 hanya seorang dengan tarif Rp100 ribu/bulan, karena rumahnya besar dan memiliki banyak peralatan eletronik di dalamnya, serta untuk menunjang usaha.Fasilitas umum yang gratis menggunakan listrik adalah rumah ibadah, sekolah, mushola, Bumdes, penginapan atau (), kantor desa, rumah adat (tempat acara adat dan gedung pernikahan).Selain tidak memberatkan pelanggan, PLTMH juga tidak rewel. Biaya perawatan mesin dan dana operasional rutin, sudah termasuk gaji karyawan hanya sekitar 10-15 juta setiap tahun.“Uang dari pelanggan setiap tahun Rp40 juta. Setelah uang perawatan dan operasional dikeluarkan, kalau tidak ada kerusakan peralatan mesin seperti atau turbin, sisanya disimpan masuk uang kas,” kata Ade. Saat ini, total dana kas PLTMH mencapai Rp75,3 juta dari pembukuan lama.Pengeluaran cukup besar terjadi apabila ada kerusakan pada , dinamo dan turbin. Ketika rusak secara bersamaan, bisa menghabiskan dana Rp10 juta.“Dalam mengelola PLTMH, pendapatan lebih besar dari pengeluaran, perbandinganya lebih dari 300 persen. Secara bisnis sangat menguntungkan,” kata Ade.Lalu apa yang menyebabkan turbin PLTMH rusak?Gangguan yang terjadi biasanya saat banjir besar karena ada sampah yang menggangu kinerja turbin. Jika itu terjadi, alat dimatikan paling lama 15 menit, kemudian hidup kembali setelah semua sampah dibersihkan.Juga saat musim kemarau terjadi. Pernah saat itu debit air sungai turun dan aliran air tidak masuk turbin. Solusinya, badan sungai pun digali dengan alat berat, sehingga air dapat kembali mengalir ke saluran turbin.Ade meyakini dengan terjaganya hutan di sisi Sungai Batang Langkup, tempat mesin PLTMH berada, air tidak akan pernah kering. Ada puluhan mata air, yang mengalir secara langsung ke sungai yang berada di belakang desa itu. Ketua Pengelola Hutan Adat Kara Jayo Tuo, Agustami menuturkan pembangunan PLTMH dibantu Bank Dunia, lantaran masyarakat desa berhasil menjaga hutan adat, yang mengelilingi desa.Sebagai penyangga TNKS, keberadaan hutan adat di Rantau Kermas menjadi sangat penting. Sejumlah satwa endemik langka dilindungi seperti kambing hutan, rangkong, harimau sumatera, rusa, kijang, ayam hutan, burung bayan dan lirung masih hidup alami di dalam hutan.Kesadaran warga tumbuh setelah ada peristiwa banjir bandang pada 1974. Meskipun tidak ada korban jiwa, hampir separuh warga mengungsi. Bahkan mereka mendirikan desa baru, bernama Renah Alai.Banjir bandang begitu lekat dalam ingatan warga. Para orangtua selalu menceritakan peristiwa banjir bandang ke anak cucu. Sebenarnya banjir bandang murni karena tingginya curah hujan. Tetapi dengan adanya hutan di hulu kampung, membuat terjangan air tidak menghantam rumah-rumah.Semenjak peristiwa itu, para tetua akhirnya bersepakat, secara adat akan menjaga kawasan hutan yang berada di bagian utara dan selatan desa. Kesepakan itu turun menjadi hukum adat, yang berbunyi setiap orang yang menebang pohon akan di denda 1 ekor kambing, uang Rp500 ribu, beras 20 gantang dan lemak semanis.Untuk mengelola hutan, warga patuh pada atau kearifan lokal yang mengatur zonasi area adat seperti , , , dan . Area hutan dikelola sesuai fungsinya dengan bijaksana. Sehingga aksi perambahan hutan yang merusak mata air dan mengancam PLTMH dapat dimitigasi secara dini.Meski warga desa telah menyepakati melindungi hutan, namun ancaman penjarahan masih muncul dari para pendatang dari arah selatan.Untuk melindungi hutan, warga memperkenalkan skema ‘pohon asuh’ yang donasinya diperoleh dari para simpatisan, mulai dari pejabat, selebritas, hingga masyarakat umum.Dengan skema ini, pengelola hutan adat mampu memberikan santunan kepada lansia, anak yatim, kelompok disabilitas, merenovasi rumah adat, majelis taklim, madrasah, masjid, hingga membangun jalan desa.Total penghasilan dari pohon asuh mencapai Rp30 juta setiap tahun. Memang angkanya belum besar, tetapi tahun ini sudah ada 2.000 pohon dalam hutan seluas 130 hektar.“Artis Korea, BTS itu sudah ada yang mengasuh pohon di sini. Saya optimis, penghasilan dari menjaga hutan ini, akan terus bertumbuh,” kata Agus.Dengan hutan terjaga, masyarakat sekarang bisa merasakan manfaat besar. PLTMH berjalan baik, sawah tidak pernah kekeringan, dan mereka bisa terhindar dari banjir dan longsor. Bahkan menebang pohon telah menjadi budaya malu.Penjaga hutan adat perempuan, Ledia Misnawati (31) menyebut dia pernah menangkap perambah dua tahun lalu. Warga yang membuka hutan untuk berladang itu, tidak mengetahui batas hutan adat.“Warga itu sangat kooperatif. Bahkan cenderung malu, karena telah menebang hutan. Dia bersedia menjalani hukum adat,” pungkas Ledia. ***

[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan konservasi lingkungan risiko kesehatan strategi mitigasi

merdeka energi kampung pedalaman di perbatasan jambibengkulu ini nikmati listrik energi terbarukan kemerdekaan bagi masyarakat berarti dapat menikmati kemandirian energi ini yang dirasakan oleh masyarakat di desa rantau kermas kecamatan jangkat kabupaten merangin jambi yang berada di daerah perbatasan dengan provinsi bengkulu baru menikmati listrikperjuangan memperoleh energi listrik stabil dapat terwujud baru sekitar lima tahun terakhir ini setelah puluhan tahun masyarakat menjaga hutan adat kara jayo tuo yang mengelilingi desa atas dedikasi menjaga hutan yang berbatasan langsung dengan taman nasional kerinci seblat tnks ini mereka menerima bantuan dana dari untuk membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro pltmhbagi kebanyakan warga rantau kermas listrik pln tidak jadi pilihan ekonomi jadi alasannya mereka khawatir tidak kuat untuk membayar listrik dari perusahaan negara itu mereka pun lebih memilih pltmhbedanya memang jauh berkalikali lipat belum lagi ada kebiasaan pemadaman bergilir itu yang membuat warga keberatan memasang pln jelas mira wati seorang warga pelanggan pltmh di rumahnya perbandingannya menurut mira sangat siginifikan dengan pemakaian yang sama pltmh hanya memungut iuran rp ribubulan sementara pln bisa mencapai angka rp ribusejak ada pltmh ibuibu desa hidupnya dimudahkan tidak perlu lagi mereka mencuci pakaian ke sungai sekarang dengan mesin cuci mereka tidak repot lagi ke sungai hanya butuh waktu jam baju bisa langsung dipakaidulu untuk menanak nasi masih bergantung kayu bakar sekarang sudah berganti alat penanak nasi listrik juga untuk mengawetkan daging dan cabai sekarang semua dapat dibereskan dengan kulkastarifnya murah sekali fasilitas umum desa semuanya gratis kata mira meskipun kapasitasnya kecil pembangkit yang ramah lingkungan ini dapat menerangi rumah warga fasilitas umum seperti masjid sekolah rumah adat hingga rumah produksi kopi milik badan usaha milik desa bumdesade usman bagian keuangan pltmh rantau kermas menuturkan awalnya warga membangun listrik secara swadaya tetapi tidak maksimal sering rusak dan dayanya sangat kecil listrik menyala terbatas hanya malam harisetelah menerima dukungan dana dari kki warsi dan mcaiindonesia mereka membangun pltmh dengan kapasitas kwh pembangunan dan pemasangan instalasi listrik menelan dana sekitar rp miliarmeskipun plthm sudah dibangun pada saat itu kondisinya belum stabil karena sering rusak setelah pengelola memahami perawatan pembangkit dengan teknologi pltmh dapat beroperasi maksimal selama jam pada tahun ekonomi warga juga berkembang dengan adanya pltmh tidak hanya produksi kopi serampas milik bumdes tetapi usaha perbengkelan sudah maju dengan adanya mesin las begitu juga perkakas pertukangan yang sekarang menggunakan listrikberkat pltmh warga kini menikmati mesin pencuci baju setrika kulkas televisi serta banyak lampu pijar yang terpasang dalam rumah meski demikian untuk mencari sinyal seluler warga masih perlu naik ke atas bukit di dalam kampung sinyal hilang kata adedengan berbagai fasilitas yang dapat mereka gunakan itu warga tetap perlu membayar listrik dengan harga murah tarifnya hanya rp ribubulanada banyak kategori pelanggan yang dominan itu c dengan total pelanggan dan tarifnya hanya rp ribubulan kata ade sementara pelanggan dengan kategori c tarif rp ribubulan sebanyak pelanggan untuk rumah yang menggunakan fasilitas listrik ini memang ditambah untuk usaha seperti peralatan las dan alatalat pertukanganuntuk pelanggan c hanya seorang dengan tarif rp ribubulan karena rumahnya besar dan memiliki banyak peralatan eletronik di dalamnya serta untuk menunjang usahafasilitas umum yang gratis menggunakan listrik adalah rumah ibadah sekolah mushola bumdes penginapan atau kantor desa rumah adat tempat acara adat dan gedung pernikahanselain tidak memberatkan pelanggan pltmh juga tidak rewel biaya perawatan mesin dan dana operasional rutin sudah termasuk gaji karyawan hanya sekitar juta setiap tahunuang dari pelanggan setiap tahun rp juta setelah uang perawatan dan operasional dikeluarkan kalau tidak ada kerusakan peralatan mesin seperti atau turbin sisanya disimpan masuk uang kas kata ade saat ini total dana kas pltmh mencapai rp juta dari pembukuan lamapengeluaran cukup besar terjadi apabila ada kerusakan pada dinamo dan turbin ketika rusak secara bersamaan bisa menghabiskan dana rp jutadalam mengelola pltmh pendapatan lebih besar dari pengeluaran perbandinganya lebih dari persen secara bisnis sangat menguntungkan kata adelalu apa yang menyebabkan turbin pltmh rusakgangguan yang terjadi biasanya saat banjir besar karena ada sampah yang menggangu kinerja turbin jika itu terjadi alat dimatikan paling lama menit kemudian hidup kembali setelah semua sampah dibersihkanjuga saat musim kemarau terjadi pernah saat itu debit air sungai turun dan aliran air tidak masuk turbin solusinya badan sungai pun digali dengan alat berat sehingga air dapat kembali mengalir ke saluran turbinade meyakini dengan terjaganya hutan di sisi sungai batang langkup tempat mesin pltmh berada air tidak akan pernah kering ada puluhan mata air yang mengalir secara langsung ke sungai yang berada di belakang desa itu ketua pengelola hutan adat kara jayo tuo agustami menuturkan pembangunan pltmh dibantu bank dunia lantaran masyarakat desa berhasil menjaga hutan adat yang mengelilingi desasebagai penyangga tnks keberadaan hutan adat di rantau kermas menjadi sangat penting sejumlah satwa endemik langka dilindungi seperti kambing hutan rangkong harimau sumatera rusa kijang ayam hutan burung bayan dan lirung masih hidup alami di dalam hutankesadaran warga tumbuh setelah ada peristiwa banjir bandang pada meskipun tidak ada korban jiwa hampir separuh warga mengungsi bahkan mereka mendirikan desa baru bernama renah alaibanjir bandang begitu lekat dalam ingatan warga para orangtua selalu menceritakan peristiwa banjir bandang ke anak cucu sebenarnya banjir bandang murni karena tingginya curah hujan tetapi dengan adanya hutan di hulu kampung membuat terjangan air tidak menghantam rumahrumahsemenjak peristiwa itu para tetua akhirnya bersepakat secara adat akan menjaga kawasan hutan yang berada di bagian utara dan selatan desa kesepakan itu turun menjadi hukum adat yang berbunyi setiap orang yang menebang pohon akan di denda ekor kambing uang rp ribu beras gantang dan lemak semanisuntuk mengelola hutan warga patuh pada atau kearifan lokal yang mengatur zonasi area adat seperti dan area hutan dikelola sesuai fungsinya dengan bijaksana sehingga aksi perambahan hutan yang merusak mata air dan mengancam pltmh dapat dimitigasi secara dinimeski warga desa telah menyepakati melindungi hutan namun ancaman penjarahan masih muncul dari para pendatang dari arah selatanuntuk melindungi hutan warga memperkenalkan skema pohon asuh yang donasinya diperoleh dari para simpatisan mulai dari pejabat selebritas hingga masyarakat umumdengan skema ini pengelola hutan adat mampu memberikan santunan kepada lansia anak yatim kelompok disabilitas merenovasi rumah adat majelis taklim madrasah masjid hingga membangun jalan desatotal penghasilan dari pohon asuh mencapai rp juta setiap tahun memang angkanya belum besar tetapi tahun ini sudah ada pohon dalam hutan seluas hektarartis korea bts itu sudah ada yang mengasuh pohon di sini saya optimis penghasilan dari menjaga hutan ini akan terus bertumbuh kata agusdengan hutan terjaga masyarakat sekarang bisa merasakan manfaat besar pltmh berjalan baik sawah tidak pernah kekeringan dan mereka bisa terhindar dari banjir dan longsor bahkan menebang pohon telah menjadi budaya malupenjaga hutan adat perempuan ledia misnawati menyebut dia pernah menangkap perambah dua tahun lalu warga yang membuka hutan untuk berladang itu tidak mengetahui batas hutan adatwarga itu sangat kooperatif bahkan cenderung malu karena telah menebang hutan dia bersedia menjalani hukum adat pungkas ledia

Swadaya Warga DIY untuk Pengembangan Energi Terbarukan. Berbagai kelompok warga di DIY [Daerah Istimewa Yogyakarta] menginisiasi pemanfaatan energi terbarukan. Di Gunungkidul untuk pertanian, di Bantul untuk pariwisata, dan di Kulonprogo untuk rumah tangga.Pengurus Kelompok Tani Lestari Bulak Sawah Sumardi,menjelaskan panel surya berkapasitas 5.000 watt, digunakan untuk mengangkat air sedalam 50 sampai 100 meter dibawah tanah, yang diubah menjadi listrik memalui panel surya.Warga Kedungrong, Kelurahan Purwoharjo, Kapanewon Samigaluh, Kulonprogo, memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) untuk kebutuhan rumah tangga dan penerangan jalan kampung.Tingginya minat masyarakat memanfaatkan energi terbarukan, terutama panel surya dengan sisitem PLTS atap rumah, menjadi tren secara nasional. Namun, semangat tersebut menurun karena pemerintah tak inkosisten mendukung PLTS atap rumah.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

swadaya warga diy untuk pengembangan energi terbarukan berbagai kelompok warga di diy daerah istimewa yogyakarta menginisiasi pemanfaatan energi terbarukan di gunungkidul untuk pertanian di bantul untuk pariwisata dan di kulonprogo untuk rumah tanggapengurus kelompok tani lestari bulak sawah sumardimenjelaskan panel surya berkapasitas watt digunakan untuk mengangkat air sedalam sampai meter dibawah tanah yang diubah menjadi listrik memalui panel suryawarga kedungrong kelurahan purwoharjo kapanewon samigaluh kulonprogo memanfaatkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro pltmh untuk kebutuhan rumah tangga dan penerangan jalan kampungtingginya minat masyarakat memanfaatkan energi terbarukan terutama panel surya dengan sisitem plts atap rumah menjadi tren secara nasional namun semangat tersebut menurun karena pemerintah tak inkosisten mendukung plts atap rumah

Sebagian Warga Mentawai Pakai Energi Matahari di Tengah Keterbatasan. Mentawai, merupakan kabupaten kepulauan di Sumatera Barat. Masyarakat di sana bergantung hidup dari alam dan hutan dengan berkebun, bertani maupun tangkap ikan dari laut dan sungai. Alam mereka kaya, termasuk sumber energi seperti matahari.Di Siberut Utara, salah satu pulau di Mentawai, sejak 2017 sudah memanfaatkan energi surya ini walau masih terbatas dari malam hingga pagi hari. Karena energi matahari di Siberut baru ada malam hari, aparat desa membawa pekerjaan kantor ke rumah, seperti untuk print dokumen dan lain-lain. Amalya Reza, peneliti dari Trend Asia mengatakan, pemerintah selalu menerapkan kebijakan dari atas (top-down) terkait pemenuhan kebutuhan listrik tanpa mendengarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat.

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

sebagian warga mentawai pakai energi matahari di tengah keterbatasan mentawai merupakan kabupaten kepulauan di sumatera barat masyarakat di sana bergantung hidup dari alam dan hutan dengan berkebun bertani maupun tangkap ikan dari laut dan sungai alam mereka kaya termasuk sumber energi seperti mataharidi siberut utara salah satu pulau di mentawai sejak sudah memanfaatkan energi surya ini walau masih terbatas dari malam hingga pagi hari karena energi matahari di siberut baru ada malam hari aparat desa membawa pekerjaan kantor ke rumah seperti untuk print dokumen dan lainlain amalya reza peneliti dari trend asia mengatakan pemerintah selalu menerapkan kebijakan dari atas topdown terkait pemenuhan kebutuhan listrik tanpa mendengarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat

Waspada Ekstraktivisme Berbalut ‘Hijau’. Ekstraktivisme era kini berupaya menyamarkan wujud dengan tampil berbalut label ekonomi hijau maupun transisi energi, padahal tak lebih dari upaya para kapitalis mengakumulasimodaldengan cepatlewat mengeruk kekayaan alam.Ekstraktivisme pun jadi masalah hampir di seluruh belahan dunia, utara maupun selatan, termasuk Indonesia.Industri ekstraktif massif menciptakan praktik pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di banyak tempat. Terutama, di negara-negara dunia ketiga yang jadi sasaran pengerukan sumber daya oleh pemodal besar, termasuk Indonesia.Implementasi transisi energi saat ini belum pada tahap ideal. Alih-alih melibatkan masyarakat, narasi justru terkesan menjadi monopoli korporasi yang pada akhirnya jadi pembenar untuk terus mengeruk mineral dalam perut bumi.Negara yang seharusnya hadir memastikan hak rakyatterpenuhi, justru sebaliknya. Alih-alih membantu rakyat, kebijakan yang dibuat negara justru terkesan memberi karpet merah melalui serangkaian revisi regulasi demi membuka jalan bagi korporasi besar.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

waspada ekstraktivisme berbalut hijau ekstraktivisme era kini berupaya menyamarkan wujud dengan tampil berbalut label ekonomi hijau maupun transisi energi padahal tak lebih dari upaya para kapitalis mengakumulasimodaldengan cepatlewat mengeruk kekayaan alamekstraktivisme pun jadi masalah hampir di seluruh belahan dunia utara maupun selatan termasuk indonesiaindustri ekstraktif massif menciptakan praktik pelanggaran hak asasi manusia ham di banyak tempat terutama di negaranegara dunia ketiga yang jadi sasaran pengerukan sumber daya oleh pemodal besar termasuk indonesiaimplementasi transisi energi saat ini belum pada tahap ideal alihalih melibatkan masyarakat narasi justru terkesan menjadi monopoli korporasi yang pada akhirnya jadi pembenar untuk terus mengeruk mineral dalam perut buminegara yang seharusnya hadir memastikan hak rakyatterpenuhi justru sebaliknya alihalih membantu rakyat kebijakan yang dibuat negara justru terkesan memberi karpet merah melalui serangkaian revisi regulasi demi membuka jalan bagi korporasi besar

Transisi Energi, Perlu Perhatikan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara. Warga sekitar tambang batubara paling menderita penurunan kualitas lingkungan hidup, kesehatan terganggu maupun kehancuran ruang hidup.Saat transisi energi, mulai peralihan tak gunakan energi dari batubara, masyarakat di sekitar wilayah tambang batubara juga perlu mendapatkan perhatian.Institute for Essential Services Reform (IESR) merekomendasikan saat transisi energi, dana CSR bisa untuk peningkatan infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Perlu dibentuk pool fund atau skema pengumpulan dana rehabilitasi pasca tambang atau reklamasi. Pengusaha tambang, patungan untuk dana celengan ini.Rekomendasi lain, mempermudah akses publik untuk berpartisipasi dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Terutama kelompok minoritas seperti, disbilitas, dan perempuan musrenbang. Ada kuota keterwakilan kelompok marjinal.

[0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan risiko kesehatan strategi mitigasi

transisi energi perlu perhatikan masyarakat sekitar tambang batubara warga sekitar tambang batubara paling menderita penurunan kualitas lingkungan hidup kesehatan terganggu maupun kehancuran ruang hidupsaat transisi energi mulai peralihan tak gunakan energi dari batubara masyarakat di sekitar wilayah tambang batubara juga perlu mendapatkan perhatianinstitute for essential services reform iesr merekomendasikan saat transisi energi dana csr bisa untuk peningkatan infrastruktur kesehatan dan pendidikan perlu dibentuk pool fund atau skema pengumpulan dana rehabilitasi pasca tambang atau reklamasi pengusaha tambang patungan untuk dana celengan inirekomendasi lain mempermudah akses publik untuk berpartisipasi dalam musyawarah rencana pembangunan musrenbang terutama kelompok minoritas seperti disbilitas dan perempuan musrenbang ada kuota keterwakilan kelompok marjinal

Kala Tambang Batubara ‘Kuasai’ Sumsel: Lingkungan Rusak, Hidup Warga Makin Susah. Sumatera Selatan, memiliki cadangan batubara 9,3 miliar ton, terbesar kedua di Indonesia. Jumlah itu hampir seperempat dari total cadangan batubara nasional, mencapai 37,60 miliar ton. Sayangnya, operasi tambang batubara menciptakan daya rusak bagi lingkungan hidup, sumber air, pertanian, sampai berdampak buruk bagi ekonomi warga maupun kesehatan seperti di Muara Enim dan Lahat.Sumsel,disebut sebagai lumbung pangan dan lumbung energi justru masyarakatnya tercekik kemiskinan.Provinsi ini menempati urutan ke-10 provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia.Kemiskinan di wilayah pertambangan menempati urutan tertinggi.Pemerintah mengalokasikan lebih dari 1 juta hektar lahan di Sumsel untuk dieksploitasi. Setiap tahun, produksi batubara di provinsi ini bisa sampai 57 juta ton. Catatan Institute for Essential Services Reform (IESR), sektor pertambangan batubara dan lignit di Sumsel menyumbang 15,78%produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi pada 2022.Wilayah tambang batubara di Muara Enim, Lahat dan Ogan Komering Ulu, terbesar di Sumsel. Data Sumsel Bersih menunjukkan, setidaknya ada 29 izin tambang batubara di Muara Enim, luas konsesimencapai 153.481 hektar.

[0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

kala tambang batubara kuasai sumsel lingkungan rusak hidup warga makin susah sumatera selatan memiliki cadangan batubara miliar ton terbesar kedua di indonesia jumlah itu hampir seperempat dari total cadangan batubara nasional mencapai miliar ton sayangnya operasi tambang batubara menciptakan daya rusak bagi lingkungan hidup sumber air pertanian sampai berdampak buruk bagi ekonomi warga maupun kesehatan seperti di muara enim dan lahatsumseldisebut sebagai lumbung pangan dan lumbung energi justru masyarakatnya tercekik kemiskinanprovinsi ini menempati urutan ke provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar di indonesiakemiskinan di wilayah pertambangan menempati urutan tertinggipemerintah mengalokasikan lebih dari juta hektar lahan di sumsel untuk dieksploitasi setiap tahun produksi batubara di provinsi ini bisa sampai juta ton catatan institute for essential services reform iesr sektor pertambangan batubara dan lignit di sumsel menyumbang produk domestik regional bruto pdrb provinsi pada wilayah tambang batubara di muara enim lahat dan ogan komering ulu terbesar di sumsel data sumsel bersih menunjukkan setidaknya ada izin tambang batubara di muara enim luas konsesimencapai hektar

Pengembangan Listrik Minihidro dan Kerusakan Hutan di Sumatera Selatan. Masyarakat Sumatera Selatan sudah lama memahami air sebagai sumber energi. Tapi mampukah masyarakat Sumatera Selatan memanfaatkan air sebagai sumber energi listrik?Beberapa kelompok masyarakat di Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten Lahat mengembangkan PLTM [Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro]. Tapi jika desa terakses listrik dari PLN, pembangkit itu harus menjual listriknya ke PLN.Salah satu persoalan keberadaan PLTM adalah kerusakan kawasan hutan sebagai hulu sumber airnya. Rusaknya hutan menyebabkan debit air menjadi tidak stabil.Kerusakan hutan diakibatkan oleh kebakaran hutan, pembangunan jalan, pembangunan dan aktivitas pembangkit listrik panas bumi, serta pengembangan perkebunan dan tanaman monokultur.

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

dampak krisis iklim strategi mitigasi

pengembangan listrik minihidro dan kerusakan hutan di sumatera selatan masyarakat sumatera selatan sudah lama memahami air sebagai sumber energi tapi mampukah masyarakat sumatera selatan memanfaatkan air sebagai sumber energi listrikbeberapa kelompok masyarakat di kabupaten muaraenim dan kabupaten lahat mengembangkan pltm pembangkit listrik tenaga minihidro tapi jika desa terakses listrik dari pln pembangkit itu harus menjual listriknya ke plnsalah satu persoalan keberadaan pltm adalah kerusakan kawasan hutan sebagai hulu sumber airnya rusaknya hutan menyebabkan debit air menjadi tidak stabilkerusakan hutan diakibatkan oleh kebakaran hutan pembangunan jalan pembangunan dan aktivitas pembangkit listrik panas bumi serta pengembangan perkebunan dan tanaman monokultur

Aturan PLTS Atap Baru Bisa Turunkan Minat Pelanggan. Aturan surya atap terbaru sudah keluar. Revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26/2021 jadi Permen ESDM No 2/2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dinilai akan makin menurunkan minat calon pelanggan dan mempersulit pencapaian target bauran energi terbarukan 23% pada 2025.Revisi aturan ini meniadakan skema ekspor yang memungkinkan pelanggan menjual listrikkepada PLN untuk mengurangi tagihan listrik. Ada sistem kuota juga akan menyulitkan pengembangan PLTS atap bagi pelanggan rumah tangga.Pelanggan rumah tangga atau bisnis kecil, cenderung menunda adopsi PLTS atap karena pemakaian besar pada malam hari. Tanpa net-metering investasi PLTS atap menjadi lebih mahal, terutama kalau pengguna harus mengeluarkan dana tambahan untuk penyimpanan energi berupa baterai.IESR menyayangkan,permen ini terlalu berpihak pada kepentingan PLN yang bisa berdampak pada partisipasi konsumen listrik terhambat dalam mendukung tujuan pemerintah mengakselerasi transisi energi di Indonesia.

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

aturan plts atap baru bisa turunkan minat pelanggan aturan surya atap terbaru sudah keluar revisi peraturan menteri energi dan sumber daya mineral esdm nomor jadi permen esdm no tentang pembangkit listrik tenaga surya plts atap dinilai akan makin menurunkan minat calon pelanggan dan mempersulit pencapaian target bauran energi terbarukan pada revisi aturan ini meniadakan skema ekspor yang memungkinkan pelanggan menjual listrikkepada pln untuk mengurangi tagihan listrik ada sistem kuota juga akan menyulitkan pengembangan plts atap bagi pelanggan rumah tanggapelanggan rumah tangga atau bisnis kecil cenderung menunda adopsi plts atap karena pemakaian besar pada malam hari tanpa netmetering investasi plts atap menjadi lebih mahal terutama kalau pengguna harus mengeluarkan dana tambahan untuk penyimpanan energi berupa bateraiiesr menyayangkanpermen ini terlalu berpihak pada kepentingan pln yang bisa berdampak pada partisipasi konsumen listrik terhambat dalam mendukung tujuan pemerintah mengakselerasi transisi energi di indonesia

Jatuh Korban Berulang, Mengapa Panas Bumi Sorik Marapi Terus Jalan?. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPb) Sorik Marapi dengan pelaksana PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, terus memakan korban. Kebocoran gas berulang, warga yang menjadi korban terus bertambah tetapi pembangkit terus beroperasi.Pada 22 Februari lalu, uji coba pembukaan sumur proyek PLTPb Sorik Marapi menyebabkan puluhan warga lokal keracunan karena diduga terpapar gas beracun. Akibat insiden ini 75 warga Desa Sibanggor Julu, Puncak Sorik Marapi, dilarikan ke rumah sakit.Sepanjang proses produksi, perusahaan ini banyak mengalami masalah, saat uji coba sumur berjatuhan korban warga yang keracunan berulang kali, bahkan pada 25 Januari 2021, . Pada 6 Maret 2022, dari pipa juga terjadi, sedikitnya 52 orang jadi korban dan dilarikan ke rumah sakit. Tak sampai 30 hari, pipa gas bocor lagi mengeluarkan semburan lumpur panas bercampur gas beracun dan jatuh korban 21 orang. Belum usai, pada terjadi lagi, setidaknya 21 orang satu bayi enam bulan keracunan.Muh. Jamil, Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional mengatakan, berdasarkan (UU Nomor 21/2014 mengenai Panas Bumi mengatakan, perusahaan bisa dapat teguran pertama, penghentian sementara, sampai pencabutan izin.Ironisnya, alih-alih memberikan sanksi, pejabat negara justru seolah-olah jadi juru bicara perusahaan untuk klarifikasi peristiwa mengerikan ini. Sampai hari ini, tidak ada satu pun pejabat di perusahaan yangdapat sanksi atas peristiwa berulang ini.

[0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan risiko kesehatan

jatuh korban berulang mengapa panas bumi sorik marapi terus jalan pembangkit listrik tenaga panas bumi pltpb sorik marapi dengan pelaksana pt sorik marapi geothermal power smgp di desa sibanggor julu kecamatan puncak sorik marapi mandailing natal madina sumatera utara terus memakan korban kebocoran gas berulang warga yang menjadi korban terus bertambah tetapi pembangkit terus beroperasipada februari lalu uji coba pembukaan sumur proyek pltpb sorik marapi menyebabkan puluhan warga lokal keracunan karena diduga terpapar gas beracun akibat insiden ini warga desa sibanggor julu puncak sorik marapi dilarikan ke rumah sakitsepanjang proses produksi perusahaan ini banyak mengalami masalah saat uji coba sumur berjatuhan korban warga yang keracunan berulang kali bahkan pada januari pada maret dari pipa juga terjadi sedikitnya orang jadi korban dan dilarikan ke rumah sakit tak sampai hari pipa gas bocor lagi mengeluarkan semburan lumpur panas bercampur gas beracun dan jatuh korban orang belum usai pada terjadi lagi setidaknya orang satu bayi enam bulan keracunanmuh jamil kepala divisi hukum jaringan advokasi tambang jatam nasional mengatakan berdasarkan uu nomor mengenai panas bumi mengatakan perusahaan bisa dapat teguran pertama penghentian sementara sampai pencabutan izinironisnya alihalih memberikan sanksi pejabat negara justru seolaholah jadi juru bicara perusahaan untuk klarifikasi peristiwa mengerikan ini sampai hari ini tidak ada satu pun pejabat di perusahaan yangdapat sanksi atas peristiwa berulang ini

Peran Perempuan Dalam Transisi Energi, Seperti Apa?. Perempuan adalah penyedia utama kebutuhan energi dalam rumah tangga.Perempuan juga sebagai pencari sumber energi alternatif, ketika ketiadaan energi terjadi. Namun, dalam konteks energi, sejauh ini perempuan hanya diposisikan sebagai konsumen untuk memenuhi kebutuhan keseharian atau ranah domestik. Dalam konteks energi terbarukan perempuan punya peran mengusahakan bahan bakar pengganti minyak dengan sumber energi seperti surya [matahari], air,angin, biomassa dan biofuel yang berasal dari hasil pertanian dan hutan.Selama paradigma transisi energi hanya mengatrol pertumbuhan ekonomi, maka perempuan dan kelompok rentan masih menjadi bagian terpinggirkan

[0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

keadilan dan kesetaraan lingkungan strategi mitigasi

peran perempuan dalam transisi energi seperti apa perempuan adalah penyedia utama kebutuhan energi dalam rumah tanggaperempuan juga sebagai pencari sumber energi alternatif ketika ketiadaan energi terjadi namun dalam konteks energi sejauh ini perempuan hanya diposisikan sebagai konsumen untuk memenuhi kebutuhan keseharian atau ranah domestik dalam konteks energi terbarukan perempuan punya peran mengusahakan bahan bakar pengganti minyak dengan sumber energi seperti surya matahari airangin biomassa dan biofuel yang berasal dari hasil pertanian dan hutanselama paradigma transisi energi hanya mengatrol pertumbuhan ekonomi maka perempuan dan kelompok rentan masih menjadi bagian terpinggirkan

Mau Hidup Tenang, Masyarakat Padarincang Tolak Proyek Geothermal. Was-was masih menyelimuti masyarakat Padarincang, Serang, Banten, karena proyek pembangkit panas bumi belum sepenuhnya batal. Warga saling menguatkan, dan bertahan menolak.Sekitar 15 tahun sudah Masyarakat Padarincang menolak pembangunan PLTPb. Megaproyek itu sudah jadi wilayah kerja panas bumi (WKP) Kaldera Danau Banten melalui keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 15 Januari 2009.Eha Suhaeni, tokoh perempuan Padarincang mengatakan, masyarakat Padarincang hidup bergantung alam dari bertani dan berkebun. Pertanian, dan perkebunan jadi mata pencaharian utama masyarakat kecamatan ini. Berbagai hasil bumi ada, dari buah-buahan, padi maupun tanaman palawija dan lain-lain.Dewi Sartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Perbaruan Agraria (KPA) mengatakan, pemerintah seringkali tak melihat dampak sosial, ekonomi dan ekologis ketika mengeluarkan kebijakan soal proyek pembangunan. Tak pelak, konflik dengan masyarakat pun pecah.

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

keadilan dan kesetaraan lingkungan kebijakan dan pemerintahan

mau hidup tenang masyarakat padarincang tolak proyek geothermal waswas masih menyelimuti masyarakat padarincang serang banten karena proyek pembangkit panas bumi belum sepenuhnya batal warga saling menguatkan dan bertahan menolaksekitar tahun sudah masyarakat padarincang menolak pembangunan pltpb megaproyek itu sudah jadi wilayah kerja panas bumi wkp kaldera danau banten melalui keputusan menteri energi sumber daya mineral esdm pada januari eha suhaeni tokoh perempuan padarincang mengatakan masyarakat padarincang hidup bergantung alam dari bertani dan berkebun pertanian dan perkebunan jadi mata pencaharian utama masyarakat kecamatan ini berbagai hasil bumi ada dari buahbuahan padi maupun tanaman palawija dan lainlaindewi sartika sekretaris jenderal konsorsium perbaruan agraria kpa mengatakan pemerintah seringkali tak melihat dampak sosial ekonomi dan ekologis ketika mengeluarkan kebijakan soal proyek pembangunan tak pelak konflik dengan masyarakat pun pecah

Keuntungan Ekonomi Hilirisasi Nikel Terlibas Dampak Negatif. Keuntungan ekonomi dengan hilirisasi nikel berkurang dalam delapan tahun dan rusak oleh dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, sektor perikanan, dan pertanian. Bhima Yudhistira Adhinegara,Direktur Eksekutif CELIOSmengatakan, degradasi lingkungan mengakibatkan penurunan manfaat ekonomi secara bertahap terutama setelah tahun ke delapan. Indikator negatif muncul pada tahun ke sembilan. Proyeksi ini, juga berlaku baik di tingkat nasional maupun regional.Dengan pesatnya perkembangan industri nikel yang pengolahannya berbasis batubara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku menjadi titik utama sumber emisi. Hampir 80% total emisi di tiga provinsi dari evaluasi CREA berasal dari proses pengolahan nikel. Sisanya dari PLTU captive yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan listrik ke unit-unit smelter nikel.

[1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

dampak krisis iklim keadilan dan kesetaraan lingkungan risiko kesehatan

keuntungan ekonomi hilirisasi nikel terlibas dampak negatif keuntungan ekonomi dengan hilirisasi nikel berkurang dalam delapan tahun dan rusak oleh dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat lingkungan sektor perikanan dan pertanian bhima yudhistira adhinegaradirektur eksekutif celiosmengatakan degradasi lingkungan mengakibatkan penurunan manfaat ekonomi secara bertahap terutama setelah tahun ke delapan indikator negatif muncul pada tahun ke sembilan proyeksi ini juga berlaku baik di tingkat nasional maupun regionaldengan pesatnya perkembangan industri nikel yang pengolahannya berbasis batubara sulawesi tengah sulawesi tenggara dan maluku menjadi titik utama sumber emisi hampir total emisi di tiga provinsi dari evaluasi crea berasal dari proses pengolahan nikel sisanya dari pltu captive yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan listrik ke unitunit smelter nikel

Nyala Terang Listrik di Boon Pring Bersumber dari Mikro Hidro. Listrik yang menerangi kawasan Ekowisata Boon Pring, di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro [PLTMH].Ada enam sumber mata air yang digunakan untuk PLTMH Boon Pring yaitu Sumber Adem, Sumber Krecek, Sumber Towo, Sumber Maron, Sumber Gatel, dan Sumber Seger.Pembangunan PLTMH Boon Pring merupakan hasil kerja sama pihak Desa Sanankerto dengan Universitas Muhammadiyah Malang [UMM] dan Badan Usaha Milik Negara [BUMN]. Ide ini terilhami dari keberhasilan UMM membangun dua unit PLTMH sebelumnya.Potensi energi terbarukan di Indonesia seperti surya, air, bayu, biomassa, laut, dan panas bumi sejauh ini belum dimanfaatkan secara optimal.

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

kebijakan dan pemerintahan strategi mitigasi

nyala terang listrik di boon pring bersumber dari mikro hidro listrik yang menerangi kawasan ekowisata boon pring di desa sanankerto kecamatan turen kabupaten malang jawa timur berasal dari pembangkit listrik tenaga mikro hidro pltmhada enam sumber mata air yang digunakan untuk pltmh boon pring yaitu sumber adem sumber krecek sumber towo sumber maron sumber gatel dan sumber segerpembangunan pltmh boon pring merupakan hasil kerja sama pihak desa sanankerto dengan universitas muhammadiyah malang umm dan badan usaha milik negara bumn ide ini terilhami dari keberhasilan umm membangun dua unit pltmh sebelumnyapotensi energi terbarukan di indonesia seperti surya air bayu biomassa laut dan panas bumi sejauh ini belum dimanfaatkan secara optimal